OPEN DATA + INDUSTRI EKSTRAKTIF
Transparansi dan Akuntabilitas Penerimaan dan Belanja di Sektor Sumberdaya Ekstraktif
Transformasi Industri Ekstraktif Melalui Open Data
I
ndonesia, bangsa yang dulunya masih cenderung tertutup, kini telah memasuki era keterbukaan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah diundangkan di tahun 2008 dan sejak saat itu, warga negara Indonesia dijamin haknya untuk mengakses informasi publik, termasuk data yang dahulu aksesnya ditutup untuk publik. Indonesia juga telah mengadopsi inisiatif global Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada industri ekstraktif (minyak, gas, dan pertambangan) - yang pada dasarnya tertutup dan penuh kerahasiaan. Baru-baru ini, EITI meningkatkan standarnya yang mengharuskan negara yang menerapkan EITI untuk menyediakan data laporan yang dapat diakses, digunakan kembali dan dibaca oleh perangkat mesin (format terbuka). Di samping itu, mengingat partisipasi Indonesia dalam Open Government Partnership (OGP), terdapat upaya yang progresif dari berbagai sektor dan pemerintah juga pemangku kepentingan lainnya untuk terus
memajukan dan mendukung penerapan open data: dalam sektor pelayanan publik, ekonomi dan perdagangan, politik dan demokrasi juga industri ekstraktif. Akan tetapi, Open Data tidak lantas berguna dengan sendirinya. Informasi yang dibagikan oleh pemerintah atau sumber-sumber lainnya perlu diproses, dianalisis dan dikomunikasikan secara efektif kepada publik. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, praktisi dan teknisi (seperti pengembang aplikasi, kartografer, perancang multimedia, dan sebagainya) dapat memainkan berbagai macam peran untuk optimalisasi manfaat Open Data sebagai modal berharga untuk memperbaiki pelayanan publik dan mendorong tata kelola yang baik. Oleh karena itu dapat kita bayangkan era dimana data dipublikasikan dalam format terbuka, dan masyarakat sipil dapat berpartisipasi secara efektif dalam pembangunan. Open Data bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen yang mampu membuka kesempatan yang lebih besar untuk melakukan perubahan sektor industri ekstraktif. Untuk itu, masyarakat sipil juga pemerintah perlu memanfaatkannya secara bijak. Kini, gerakan Open Data telah dimulai dan dampaknya mulai (dan kian) dirasakan. Mari berpartisipasi dalam gerakan ini!
KEGIATAN Open data untuk Advokasi yang Efektif: Membangun Kapasitas Masyarakat Sipil
K
ami percaya bahwa kualitas data dapat membuat perbedaan dalam advokasi. Kualitas tersebut dapat berujung pada advokasi yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk menjawab beragam masalah dalam pembangunan. Akan tetapi, data tanpa kapasitas pengguna data yang cukup tidaklah lengkap. Koalisi PWYP Indonesia bekerjasama dengan School of Data menyelenggarakan serangkaian pelatihan untuk menggunakan Open Data secara optimal. Organisasi masyarakat sipil dan pemimpin masyarakat lokal juga komunitas masyarakat adat dilatih untuk bekerja menggunakan data secara efisien (sebagai contoh seri pembelajaran: Open Data 101, menemukan data, bekerja menggunakan data, mengkomunikasikan data, dan sebagainya), juga manfaat format Open Data. Setidaknya ada 36 organisasi yang mendapatkan manfaat atas pelatihan ini, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Pelatihan ini tidak hanya diperuntukkan bagi peserta yang mempunyai akses internet dan teknologi berbasis komputer, tetapi juga disesuaikan untuk komunitas yang dihadapkan pada akses yang terbatas. Kegiatan ini sudah mengubah cara bagaimana data digunakan, meningkatkan efisiensi organisasi masyarakat sipil dalam bekerja dengan data juga yang terpenting cara mengkomunikasikan data. Kini, mayoritas publikasi advokasi telah dibuat secara informatif dan dalam bentuk yang mudah digunakan (seperti infografis, dsb.), yang mana dapat diterima oleh pemangku kepentingan.
Drone untuk Advokasi: Mendorong Transparansi Spasial Dalam sektor ekstraktif, spasial (ruang dan wilayah) merupakan komponen yang penting. Hal ini berkaitan dengan skop industri, tanggung jawab keuangan dan penerimaan, dampak lingkungan dan juga aspek sosial terhadap komunitas terdampak. PWYP Indonesia bersama dengan Swandiri Institute mendorong transparansi spasial dengan mengenalkan teknologi drone. Kami melatih komunitas masyarakat adat dayak di Kalimantan Barat menggunakan drone untuk memetakan wilayah mereka beserta hakhak tradisionalnya dan memantau aktivitas dan kepatuhan praktik industri ekstraktif di lingkungan mereka. Dengan demikian, komunitas masyarakat adat dapat memastikan
apakah sebuah industri melakukan operasi pertambangan sesuai dengan izinnya, melaksanakan good mining practice, patuh pada standar lingkungan juga melaporkan hasil produksi.
Dari Open Data sampai Data yang Mudah Digunakan: Pengembangan Portal
I
ndonesia telah memenuhi kewajiban untuk menyediakan dan mempublikasikan pendapatan dari sektor ekstraktif melalui laporan EITI. Akan tetapi, kerumitan dan jumlah data dalam laporan menyulitkan pengguna untuk memahami dan menganalisis, sehingga sulit bagi komunitas untuk melaukan advokasi atas temuan dalam laporan. PWYP Indonesia memfasilitasi pengembangan laporan EITI dan data ekstraktif terkait dalam bentuk yang mudah digunakan. Laporan EITI sendiri terdiri dari satu set data pembayaran perusahaan, dana bagi hasil untuk pemerintah daerah, data produksi, dan informasi lain terkait tren dalam industri ekstraktif dan tata kelola. Data-data EITI ini juga dikombinasikan dan dianalisis dengan data belanja pemerintah, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, data spasial, dan lain-lain. Kumpulan data ini dibagikan dan divisualisasikan melalui portal web, infografis, aplikasi, dan lain sebagainya. Publik dapat mengakses, mendapatkan, menggunakan, melihat, menganalisis data-data terkait ekstraktif ini dari dan melalui web portal serta aplikasi perangkat selular.
Pelaporan Komunitas: Pemanfaatan Open Data
K
ami percaya bahwa bahwa Open Data pada sektor ekstraktif akan lebih bernilai ketika komunitas mendapat manfaatnya. Khususnya bagi komunitas terdampak yang berada dan tinggal di wilayah industri ekstraktif. Bermitra dengan Swandiri Institute, PWYP Indonesia melakukan pilot project dalam pemantauan dan pelaporan berbasis komunitas untuk mendorong tata kelola industri ekstraktif dan belanja di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang menjadi rumah dari industri tambang, kelapa sawit serta kehutanan. Kami mengajar dan belajar bersama organisasi masyarakat sipil dan komunitas masyarakat adat Dayak untuk mengetahui cara mengakses dan bekerja dengan data untuk mengadvokasi aspirasi dan permasalahan yang mereka hadapi, juga termasuk penggunaan sistem laporan keluhan masyarakat yang dikembangkan oleh pemerintah, LAPOR! Masyarakat juga mengembangkan beragam metode pelaporan, mulai dari video, tulisan, dan media sosial. Kami juga melakukan penguatan sistem penanganan keluhan masyarakat dengan menginisiasi pembentukan focal point dari CSO lokal untuk mengadvokasi dan membantu bagaimana laporan masyarakat masuk pada sistem. Berkat adanya pelatihan dan dampingan, terlihat bagaimana pemahaman masyarakat akan kompleksitas rantai aktifitas sektor ekstraktif, dan dampaknya bagi mereka meningkat. Yang terpenting, komunitas memiliki keinginan yang kuat untuk berpartisipasi dalam rantai aktivitas sektor ekstraktif, khususnya dalam pemantauan operasi pertambangan dan bagaimana pemerintah membelanjakan pendapatannya.
Dari Open Data ke Kebijakan Publik: Membantu Membentuk Bangsa
K
ami terus melakukan advokasi perbaikan tata kelola sektor ekstraktif. Kami melihat Open Data sebagai modal yang berharga untuk mencapai transparansi, akuntabilitas dan reformasi yang holistik pada sektor ekstraktif. Melalui inisiatif EITI Indonesia, kami membantu untuk memastikan ketersediaan laporan dalam fomat data terbuka, juga mendukung hal yang sama untuk diterapkan di seluruh lembaga yang terkait dengan sektor ekstraktif. Kami juga melakukan tindak lanjut atas temuan dari analisis data dan pemetaan drone. Mitra lokal kami, Swandiri Institute, bersama komunitas masyarakat adat mengajukan revisi rencana spasial daerah (Rencana Tata Ruang dan Wilayah/RTRW) dengan menggunakan hasil pemetaan drone yang lebih detil dan akurat. Pengajuan revisi tersebut mencakup penyesuaian atas penggunaan lahan yang ada, zonasi hutan dan yang paling penting adalah hak tradisional masyarakat akan lahan yang kerap kami sebut sebagai wilayah kelola rakyat. Hasilnya, rekomendasi-rekomendasi tersebut termasuk wilayah kelola masyarakat adat diakomodir dalam RTRWPerubahan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2014. Mereka juga menindaklanjuti temuan atas kerusakan lingkungan, tumpang tindih penggunaan lahan juga praktik perebutan lahan oleh industri ekstraktif.
Tentang Publish What You Pay Indonesia PWYP Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif migas dan pertambangan. Didirikan di tahun 2007 dan terdaftar sebagai badan hukum Indonesia sejak tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi Sumber Daya Ekstraktif. PWYP dibentuk untuk melakukan perbaikan akuntabilitas dan transparansi tata kelola sumberdaya ekstraktif di Indonesia dan tingkat global, mengkonsolidasikan organisasi masyarakat sipil, dan melakukan penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk secara efektif terlibat dalam perbaikan tata kelola sumber daya ekstraktif untuk pembangunan berkelanjutan. Sampai dengan Mei 2015, ada 39 anggota organisasi masyarakat sipil dalam koalisi PWYP Indonesia. PWYP Indonesia berafiliasi dengan kampanye global Publish What You Pay yang secara aktif mengadvokasi inisiatif global EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) di negara-negara yang kaya akan sumberdaya migas dan tambang di berbagai belahan dunia. Setelah satu dekade, koalisi ini bersama dengan anggotanya memperluas ruang lingkup advokasi, tidak hanya pada rantai pendapatan, melainkan di sepanjang rantai nilai industri ekstraktif lainnya sejak sebelum proses ekstraksi hingga untuk apa pendapatan industri ekstraktif tersebut dikelola. PWYP Indonesia didukung oleh SEATTI/HIVOS menginisiasi optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk memperbaiki tata kelola sektor ekstraktif (minyak, gas dan pertambangan) dengan mendorong implementasi Open Data, membangun kapasitas dan best practices masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan sektor ekstraktif juga program pemerintah secara efektif. Kontak Sekretariat Nasional Publish What You Pay Indonesia JlTebet Utara 2C No 22B, Jakarta Selatan 12810, Indonesia Telp/Fax: +62-21 – 8355560 E-mail:
[email protected] Website: www.pwyp-indonesia.org Fanpage Facebook: Publish What You Pay Indonesia Twitter: @PWYP_INDONESIA
Didukung oleh
