DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
Nomor SOP
1.1.01/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : PENYUSUNAN RKA SKPD / DPA SKPD
Dasar Hukum : 1. UU No.64/1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.I Bali, NTB dan NTT. 2. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 5. PP No. 6/1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. 6. PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. PP No.7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 8. PP No.8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 9. Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13/2006 tenang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 10. Perda No.3/2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. 11. Perda No.5/2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi NTB. 12. Perda No.7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB. Keterkaitan : 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal dan Administratif. Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi: a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. b. Jaringan Internet/IT ada gangguan.
No 1.
2.
3.
Urutan Kegiatan Kasubbag Program dan Pelaporan menyiapkan surat untuk bahan koordinasi dengan Bidang, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, UPTD Dinas Sosial tentang usulan program kegiatan tahun depan. Subbag Program dan Pelaporan menerima surat usulan program kegiatan dari Bidang, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, UPTD. Subbag Program dan Pelaporan meneliti, mengkaji dan menganalisis setiap usulan program kegiatan yang diusulkan
Kualifikasi Pelaksana : 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal D.III Jurusan Administrasi Negara. 2 Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Administrasi Negara.
Peralatan/Perlengkapan : 1. SeperangkatUnit Komputer. 2. Alat Tulis kantor. 3. Data Pencatatan dan Pendataan: 1. Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. 2. Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.
Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2
Persyt/Klkp Data/ Aturan/ Disposs/ petunjuk
Mulai
Proses
Proses
Data/ Aturan/ Disposs/ petunjuk Data/ Disposs/ petunjuk
Mutu Baku Waktu
Output
20”
Surat/ Nota Dinas
5”
Petunjuk/ Disposisi
10 Hari
Konsep/ Dokumen
Ket.
No
dipaduserasikan dengan Musrenbang Provinsi. 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2
Urutan Kegiatan
Persyt/Klkp
Mutu Baku Waktu
Output
10 Hari
Konsep/ Dokumen
2 Hari
Surat Usulan
Ket.
hasil
Subbag Program dan Pelaporan menyusun rancangan usulan program kegiatan dan menyiapkan bahan usulan kepada Bappeda Provinsi. Kepala Dinas Sosial Pencapil menyampaikan usulan program kegiatan kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi. Dinas Sosial Pencapil menerima pagu sementara dan KUA PPAS dari Bappeda Provinsi atas dasar hasil Rapat Koordinasi Teknis Forum SKPD. Subbag Program dan Pelaporan menyiapkan bahan rapat koordinasi dengan Bidang, Sekretaris dan UPTD dalam hal penyusunan RKA SKPD. Subbag Program dan Pelaporan dan Kepala UPTD menyiapkan daftar usulan program kegiatan dalam bentuk aplikasi RKA SKPD. Subbag Program dan Pelaporan menyiapkan bahan usulan program kegiatan dan ditandatangi Kepala Dinas Sosial Pencapil. Dinas Sosial Pencapil menyampaikan usulan program kegiatan dalam bentuk RKA SKPD kepada Bapapeda Provinsi dengan tembusan Biro Keuangan. Bersama Panggar Eksekutif dilakukan pembahasan/finalisasi sebagai bahan usulan kepada Banggar Legislatif. Bersama Panggar eksekutif dan Banggar Legislatif dilakukan pembahasan/finalisasi program kegiatan. Hasil pembahasan dan penetapan Banggar Legislatif, Subbag Program dan Pelaporan menyusun DPA SKPD. Dinas Sosial Pencapil menyampaikan DPA SKPD kepada Bappeda Provinsi untuk mendapatkan pengesahan Tim Panggar Eksekutif. Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur NTB tentang APBD Provinsi. Dinas Sosial Pencapil menerima DPA SKPD lingkup Dinas dan UPTD yang telah mendapat pengesahan dari Panggar Eksekutif dan Sekretaris Daerah.
Lanjutan
Dokumen
Proses
Proses
Proses
Dokumen
Keputu san
Data/Aturan Disposs/ petunjuk Dokumen program Data Surat Petunjuk
10”
Disposisi
Data Dokumen Petunjuk
3 Hari
Surat/ Dokumen
Data Dokumen Petunjuk
3 Hari
Dokumen Anggaran
1 Hari
Surat/ Dokumen Anggaran
1 Hari
Surat/ Dokumen
Data Dokumen Program Surat
Proses
Surat Data Program Aturan
Proses
Data Program Aturan
1 Hari
Dokumen Anggaran
Data Program Aturan
1 Hari
Dokumen Anggaran
Data Program Aturan
3 Hari
Dokumen Anggaran
Surat Dokumen Aturan
1 Hari
Surat/ Dokumen Anggaran
Surat Keputusan Dokumen
2 Hari
Peraturan Gubernur
Surat Dokumen Anggaran
1 Hari
Dokumen Anggaran
Proses
Dokumen
Proses
Keput usan
Proses
2
No
Urutan Kegiatan
Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2
Persyt/Klkp
Mutu Baku Waktu
Output
1 Hari
Gandaan Dokumen Anggaran
Ket.
Lanjutan
17.
DPA SKPD Dinas dan UPTD digandakan untuk didistribusikan sesuai kebutuhan.//SELESAI.
Penggand aan
Dokumen Anggaran
Arsip/Selesai
3
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
Nomor SOP
1.1.02/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PROGRAM
Dasar Hukum: 1. UU No.64/1958 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tk.I Bali, NTB dan NTT. 2. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 5. PP No. 6/1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. 6. PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. PP No.7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 8. PP No.8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 9. Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13/2006 tenang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 10. Perda No.3/2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. 11. Perda No.5/2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi NTB. 12. Perda No.7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB. Keterkaitan: 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal.dan Administratif. Peringatan: 1. Hambatan dapat saja terjadi: a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. b. Jaringan Internet/IT ada gangguan.
No 1.
2.
3.
Urutan Kegiatan Subbag Program dan Pelaporan menerima laporan realisasi keuangan dan fisik dari Bidang dan UPTD setiap awal bulan (Minggu I). Subbag Program dan Pelaporan meneliti dan menganalisis setiap pengeluaran pada mata anggaran dicocokkan dengan data pada Subbag Keuangan. Subbag Program dan Pelaporan memasukkan data setiap pengeluaran anggaran ke dalam aplikasi pelaporan berdasarkan ketentuan.
Kualifikasi Pelaksana: 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, . terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal D.III Jurusan Administrasi Negara. 2 Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, . terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Administrasi Negara.
Peralatan/Perlengkapan: 1. SeperangkatUnit Komputer. 2. Alat Tulis kantor. 3. Data Pencatatan dan Pendataan: 1. Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. 2. Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.
Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2
Persyt/Klkp
Mulai
Surat/ Data Realisasi/ Program
Proses
Surat/ Data realisasi/ Program
Proses
Surat/Data realisasi/ program
Mutu Baku Waktu
Output
10 “
Data realisasi/ disposisi
15 “
Data/ konsep laporan
30 “
Data/ konsep laporan
Ket.
No 4.
5.
6.
7.
8.
9.
Urutan Kegiatan Subbag Program dan Pelaporan menyampaikan Konsep Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan berdasarkan aplikasi program pelaporan kepada Kepala Dinas secara khirarki. Kepala Dinas menandatangani Laporan realisasi keuangan dan fisik setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan. Laporan realisasi keuangan dan fisik digandakan sesuai dengan kebutuhan.
Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2 Proses
Keputu san
Pengganda an
Setiap tanggal 5 Laporan realisasi keuangan dan fisik disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro APP, Menteri Sosial RI, Sekretaris dan Direktur Jenderal Kementerian Sosial RI, Kementerian Dalam Negeri serta Instansi terkait lainnya berdasarkan ketentuan. Tembusan laporan realisasi keuangan dan fisik disampaikan kepada Bidang dan UPTD. Arsip Laporan disimpan pada Subbag Program dan Pelaporan.// SELESAI
Persyt/Klkp Surat/data/ konsep laporan
Mutu Baku Waktu
Ket.
Output
10 “
Surat/ laporan realisasi
Data/Konse p Laporan
10 “
Lapaoran realisasi program
Konsep laporan
30 “
Gandaan surat/lap oran
Surat/Lapor an realisasi
20 “
Surat/Lap oran realisasi program
Proses
Proses
Arsip/Selesai
Surat/ laporan realisasi
1 Hari
Surat/ laporan realisasi
10 “
Surat/ laporan Arsip surat.
2
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896 SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
Nomor SOP
1.1.03/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : PENYUSUNAN RKAKL/DIPA
Dasar Hukum: 1. UU No.64/1958 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tk.I Bali, NTB dan NTT. 2. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 5. PP No. 6/1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. 6. PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. PP No.7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 8. PP No.8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 9. Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13/2006 tenang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 10. Perda No.3/2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. 11. Perda No.5/2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi NTB. 12. Perda No.7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB. Keterkaitan: 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal.dan Administratif.
Kualifikasi Pelaksana: 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, . terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal D.III Jurusan Administrasi Negara. 2 Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, . terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Administrasi Negara.
Peringatan: 1. Hambatan dapat saja terjadi: a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. b. Jaringan Internet/IT ada gangguan.
Pencatatan dan Pendataan: 1. Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. 2. Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.
No 1.
2.
3.
Urutan Kegiatan Subbag Program dan Pelaporan menyiapkan surat, berkoordinasi dengan Bidang, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, UPTD Dinas Sosial tentang usulan program. Dinas Sosial Pencapil menerima surat usulan program kegiatan dari Bidang, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, UPTD. Subbag Program dan Pelaporan meneliti, mengkaji dan menganalisis setiap usulan program dipaduserasikan dengan hasil Musrenbang Provinsi.
Peralatan/Perlengkapan: 1. Seperangkat Unit Komputer. 2. Alat Tulis kantor. 3. Data
Pelaksana Pelaksana 1
Pelaksana 2
Persyt/Klkp Data/Surat/ Aturan.
Mulai
Data/Surat/ Program/ Aturan.
Proses
Proses
Data/Surat/ Program/ Aturan.
Mutu Baku Waktu 30 “
15 ”
3 Hari
Output Konsep Surat
Data usulan program Data usulan program
Ket.
No
Urutan Kegiatan
Pelaksana Pelaksana 1
Pelaksana 2
Persyt/Klkp
Mutu Baku Waktu
Ket.
Output
Lanjutan
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Subbag Program dan Pelaporan menyusun rancangan usulan program kegiatan dan menyiapkan bahan usulan kepada Kementerian Sosial RI dan Kementerian Dalam Negeri. Kepala Dinas Sosial Pencapil menyampaikan usulan program kegiatan kepada Menteri Sosial RI melalui Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI. Dinas Sosial Pencapil menerima pagu indikatif sampai pagu sementara dari Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI atas dasar hasil Rapat Koordinasi Musrenbang RKP dan Renja. Subbag Program dan Pelaporan menyiapkan bahan rapat koordinasi dengan Bidang, Sekretaris dalam hal penyusunan Konsep RKAKL lingkup Kementerian Sosial RI dan Kementerian Dalam Negeri. Subbag Program dan Pelaporan menyiapkan daftar usulan program kegiatan dalam bentuk aplikasi RKAKL Kementerian Sosial RI dan Kementerian Dalam Negeri. Subbag Program dan Pelaporan menyiapkan bahan usulan program kegiatan dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial Pencapil. Dinas Sosial Pencapil menyampaikan usulan program kegiatan dalam bentuk RKAKL kepada Menteri Sosial RI melalui Kepala Biro Perencanaan dengan tembusan Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretaris Jenderal. Dinas Sosial Pencapil melakukan pembahasan Konsep RKAKL Kementerian Sosial RI dan Kementerian Dalam Negeri dalam Forum Musrenbang Renja Kementerian berdasarkan pagu sementara. Dinas Sosial Pencapil melakukan pembahasan Konsep RKAKL Kementerian Sosial RI dan Kementerian Dalam Negeri melalui Forum Musrenbang RKA berdasarkan pagu definitive. Dinas Sosial Pencapil menerima Konsep DIPA KL Kementerian Sosial RI dan Kementerian Dalam Negeri.
Proses
Keputu san
Proses
Data/Surat/ Program/ Disposisi/ Aturan. Data/Surat/ Program/ Dokumen/ Aturan. Data/Surat/ Dokumen/ Aturan.
Data/Surat/ Dokumen/ Aturan.
Proses
Proses
Keput usan
Proses
Pendat aan
Data/Surat/ Program/ Dokumen/ Aturan. Data/Surat/ Program/ Dokumen/ Aturan. Data/Surat/ Program/ Dokumen/ Aturan.
Data/Surat/ Dokumen/ Program/ Aturan.
Proses
Data/Surat/ Program/ Dokumen/ Aturan.
Proses
Data/Surat/ Dokumen/ Aturan.
3 Hari
1 Hari
1 Hari
1 Hari
2 Hari
1 Hari
1 Hari
3 Hari
3 Hari
1 Hari
Konsep usulan program
Surat usulan program Data pagu sementar a
Konsep RKAKL
Konsep usulan RKAKL
Konsep usulan program Surat usulan program
Data usulan program
Konsep usulan RKAKL
Konsep DIPA
2
No 14.
15.
16.
17.
Urutan Kegiatan Dinas Sosial Pencapil menerima surat pemberitahuan pembahasan/ penelaan/ finalisasi DIPA dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Mataram. Bersama Kanwil Ditjen Perbendaharaan Mataram dilakukan finalisasi terhadap Konsep DIPA Kementerian Sosial RI dan Kementeri Dalam Negeri. Gubernur menerima DIPA dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Kementerian Sosial RI dan Kementerian Dalam Negeri untuk dilaksanakan. DIPA Kementerian Sosial RI dan Kementerian Dalam Negeri digandakan untuk didistribusikan sesuai kebutuhan.//SELESAI.
Pelaksana Pelaksana 1
Pelaksana 2 Proses
Data/Surat/ Aturan.
Keput usan
Data/Surat/ Dokumen/A turan.
Proses
Penggand aan
Persyt/Klkp
Data/Surat/ Dokumen/ Aturan. Data/Surat/ Dokumen/ Aturan.
Mutu Baku Waktu 1 Hari
2 Hari
1 Hari
1 Hari
Ket.
Output Disposisi dan data Konsep DIPA Data hasil telaahan DIPA DIPA Kementer ian Gandaan DIPA Kementer ian
Arsip/Selesai
3
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP
1.1.05/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : PENYELESAIAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
Dasar Hukum: 1. UU No.64/1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.I Bali, NTB dan NTT. 2. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 5. PP No. 6/1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. 6. PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. PP No.7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 8. PP No.8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 9. Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13/2006 tenang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 10. Perda No.3/2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. 11. Perda No.5/2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi NTB. 12. Perda No.7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB. Keterkaitan: 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal.dan Administratif. Peringatan: 1. Hambatan dapat saja terjadi: a.Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. b.Jaringan Internet/IT ada gangguan.
No 1.
2.
3.
Urutan Kegiatan Subbag Program dan Pelaporan menyiapkan Surat/Nota Dinas Kepada Bidang/Sekretaris dan UPTD tentang LHP aparat Pengawasan. Bidang/Sekretaris dan Kepala UPTD menyiapkan bahan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan. Subbag Program dan Pelaporan bersama Tim Penyelesaian TLLHP menginventarisir, meneliti dan menganalisis rekomendasi hasil temuan dan bukti fisik.
Kualifikasi Pelaksana: 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, . terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal D.III Jurusan Administrasi Negara. 2 Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, . terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Administrasi Negara.
Peralatan/Perlengkapan: 1. SeperangkatUnit Komputer. 2. Alat Tulis kantor. 3. Data Pencatatan dan Pendataan: 1. Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. 2. Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.
Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2
Persyt/Klkp Data/LHP Aparat Pengawasan
Mulai
Proses
Data/LHP/ Surat
Pendata an
Data/LHP/ Disposisi/ Aturan
Mutu Baku Waktu 30 “
3 Hari
3 Hari
Output Surat/ Disposisi
Data TL LHP Data TL LHP
Ket.
No 4.
5.
6.
7.
Urutan Kegiatan
Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2
Data Rekomendasi dan bukti fisik Tindak Lanjut Hasil Temuan Aparat Pengawasan disampaikan kepada Inspektur Provinsi, Inspektur Jenderal, BPKP dll. Secara berkala, Subbag Program dan Pelaporan melakukan rekon siliasi dan pemutahiran data dengan Aparat Pengawasan terhadap Tindak Lanjut Hasil Temuan Secara berkala Subbag Program dan Pelaporan menyampaikan laporan kepada Wakil Gubernur dan Ispektur Provinsi.
Arsip Laporan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan disimpan pada Tim Penyelesaian Tindak Lanjut.// SELESAI
Proses
Persyt/Klkp Data/Surat/ Aturan
Proses
Data/Surat/ TL LHP/ Aturan
Proses
Data/Surat/ TL LHP
Simpan
Surat/TL LHP/Data
Mutu Baku Waktu 1 Hari
1 Hari
1 Hari
15 “
Ket.
Output Surat/ TL LHP
Data TL LHP/Bukti Fisik
Surat/ TL LHP Arsip Surat
Arsip/Selesai
2
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP
1.1.06/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
Dasar Hukum: 1. UU No.64/1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.I Bali, NTB dan NTT. 2. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 5. PP No. 6/1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. 6. PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. PP No.7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 8. PP No.8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 9. Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13/2006 tenang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 10. Perda No.3/2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. 11. Perda No.5/2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi NTB. 12. Perda No.7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB. Keterkaitan: 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal.dan Administratif. Peringatan: 1. Hambatan dapat saja terjadi: a.Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. b.Jaringan Internet/IT ada gangguan.
No 1.
2.
Urutan Kegiatan Subbag Program dan Pelaporan menerima laporan kegiatan dari Bidang dan UPTD setiap akhir tahun anggaran. Subbag Program dan Pelaporan menginventarisir data dan informasi tentang keberhasilan program, target sasaran yang dicapai setiap kegiatan, kendala dan permasalahan yang timbul serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan.
Kualifikasi Pelaksana: 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, . terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal D.III Jurusan Administrasi Negara. 2 Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, . terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Administrasi Negara.
Peralatan/Perlengkapan: 1. SeperangkatUnit Komputer. 2. Alat Tulis kantor. 3. Data Pencatatan dan Pendataan: 1. Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. 2. Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.
Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2
Mulai
Persyt/Klkp Data/Lapora n/Disposisi/ Penetapan Kinerja Data/Lapora n/Disposisi/ Penetapan Kinerja
Proses
Mutu Baku Waktu 15’
3 Hari
Output Surat/ Disposisi
Konsep/ Bahan Laporan
Ket.
No 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Urutan Kegiatan Subbag Program dan Pelaporan mengumpulkan dan menginventarisir data dan informasi tentang program kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis meliputi Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Subbag Program dan Pelaporan menyiapkan konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Pencapil setiap akhir tahun anggaran. Subbag Program dan Pelaporan menyiapkan bahan sosialisasi tentang LAKIP Dinas Sosial Pencapil untuk disampaikan pada Bidang, Sekretaris dan UPTD. Kepala Dinas Sosial Pencapil mensosialisasikan LAKIP Dinas setiap akhir tahun anggaran kepada Bidang, Sekretaris dan UPTD. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Sospencapil yang telah disosialisasikan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Sospencapil yang telah digandakan kemudian disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi, Kepala Bappeda, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro APP dan Instansi terkait lainnya. Arsip Laporan (LAKIP) disimpan pada Subbag Program dan Pelaporan.// SELESAI
Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2
Persyt/Klkp
Lanjutan
Data/Lapora n/Disposisi/ Penetapan Kinerja
Proses
Data/Lapora n/Disposisi/ Penetapan Kinerja
Proses
Data/Lapora n/Disposisi/ Penetapan Kinerja
Proses
Data/Lapora n/Disposisi/ Penetapan Kinerja
Mutu Baku Waktu 3 Hari
Ket.
Output Bahan/Ko nsep Laporan
Proses
Keputu san
Data/Lapora n/Disposisi/ Penetapan Kinerja Data/Lapora n/Disposisi/ Penetapan Kinerja
Penggand aan
5 Hari
1 Hari
30’
20’
30’
Konsep Laporan
Bahan/ Konsep Laporan Konsep Laporan
Surat / Laporan AKIP Laporan AKIP
Proses
Arsip/Selesai
Data/Lapora n/Disposisi/ Penetapan Kinerja
10’
Arsip Surat/ Lakip
2
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
Nomor SOP
1.1.07/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : PENYUSUNAN PROFIL DATA PMKS DAN PSKS
Dasar Hukum: 1. UU No.64/1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.I Bali, NTB dan NTT. 2. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 5. PP No. 6/1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. 6. PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. PP No.7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 8. PP No.8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 9. Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13/2006 tenang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 10. Perda No.3/2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. 11. Perda No.5/2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi NTB. 12. Perda No.7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB. Keterkaitan: 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal.dan Administratif. Peringatan: 1. Hambatan dapat saja terjadi: a.Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. b.Jaringan Internet/IT ada gangguan.
No 1.
2.
Urutan Kegiatan Kaasubbag Program dan Pelaporan menyiapkan surat, berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota, UPTD Dinas Sosial tentang informasi data PMKS dan PSKS. Subbag Program dan Pelaporan meneliti, mengkaji dan menganalisis setiap informasi data PMKS dan PSKS dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan UPTD dipadukan dengan informasi dari Bidang Teknis..
Kualifikasi Pelaksana: 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, . terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal D.III Jurusan Administrasi Negara. 2 Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, . terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Administrasi Negara.
Peralatan/Perlengkapan: 1. SeperangkatUnit Komputer. 2. Alat Tulis kantor. 3. Data Pencatatan dan Pendataan: 1. Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. 2. Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.
Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2
Persyt/Klkp Data PMKS dan PSKS
Mulai
Proses
Disposisi/ Surat/Data PMKS dan PSKS
Mutu Baku Waktu
Output Surat
1 Hari
3 Hari
Bahan/ Data PMKS dan PSKS
Ket.
No 3.
4.
5.
6.
7.
8.
Urutan Kegiatan
Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2
Subbag Program dan Pelaporan meneliti, mengkaji dan menganalisis setiap informasi dari Bidang Teknis tentang data by name by addres sasaran pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Subbag Program dan Pelaporan menyusun rancangan Profil Data PMKS dan PSKS berdasarkan informasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan UPTD. Profil Data PMKS dan PSKS ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil yang meliputi Data Jumlah Penduduk, Jumlah dan Komposisi PMKS dan PSKS, Jumlah sasaran garapan tahun sebelumnya, Jumlah dan komposisi Pegawai Negeri Sipil dan sebagainya. Profil Data PMKS dan PSKS digandakan untuk disampaikan kepada Dinas Instansi terkait atau Fihak lain yang membutuhkan.
Proses
Proses
Keputu san
Penggandaa n
Profil Data PMKS dan PSKS disampaikan kepada Dinas Instansi terkait atau Fihak lain yang membutuhkan. Profil Data PMKS dan PSKS tersedia dan tersimpan pada Subbag Program dan Pelaporan.// SELESAI
Proses
Arsip/Selesai
Persyt/Klkp Disposisi/ Surat/Data PMKS dan PSKS
Mutu Baku Waktu
Output
2 Hari
Bahan/ Data PMKS dan PSKS
Disposisi/ Surat/Data PMKS dan PSKS
6 Hari
Disposisi/ Surat/Data PMKS dan PSKS
1 Hari
Disposisi/ Surat/Data PMKS dan PSKS
1 Hari
Disposisi/ Surat/Data PMKS dan PSKS
30’
Disposisi/ Surat/Data PMKS dan PSKS
15’
Ket.
Bahan/ Konsep Profil Data PMKS dan PSKS Profil data PMKS dan PSKS
Gandaan Profil Data PMKS dan PSKS Profil data PMKS dan PSKS Arsip Profil Data PMKS dan PSKS
2
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
Nomor SOP
1.1.04/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KEGIATAN
Dasar Hukum: 1. UU No.64/1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.I Bali, NTB dan NTT. 2. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 5. PP No. 6/1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. 6. PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. PP No.7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 8. PP No.8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 9. Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13/2006 tenang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 10. Perda No.3/2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. 11. Perda No.5/2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi NTB. 12. Perda No.7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB. Keterkaitan: 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal.dan Administratif. Peringatan: 1. Hambatan dapat saja terjadi: a.Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. b.Jaringan Internet/IT ada gangguan.
No 1.
2.
Urutan Kegiatan Subbag Program dan Pelaporan menyusun konsep Questioner, daftar pertanyaan, format isian atau Instrumen Monitoring dan evaluasi program kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan lingkup kegiatan. Konsep Questioner, daftar pertanyaan, format isian atau Instrumen Monitoring dan evaluasi program kegiatan disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Pencapil untuk mendapatkan persetujuan.
Kualifikasi Pelaksana: 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, . terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal D.III Jurusan Administrasi Negara. 2 Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, . terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Administrasi Negara.
Peralatan/Perlengkapan: 1. SeperangkatUnit Komputer. 2. Alat Tulis kantor. 3. Data Pencatatan dan Pendataan: 1. Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. 2. Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.
Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2
Persyt/Klkp Data/Instru men/Surat
Mutu Baku Waktu 2 Hari
Mulai
Proses
Konsep Instrumen/ Surat
1 Hari
Output Konsep Instrume n
Instrume n Moneva
Ket.
No 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Urutan Kegiatan Questioner, daftar pertanyaan, format isian atau Instrumen Monitoring dan evaluasi program kegiatan digandakan dan disampaikan kepada Bidang dan Sekretaris sebagai bahan aacuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2
Surat/Instru men
Waktu 1 Hari
Ket.
Output Gandaan Instrume n
Pengganda an
Subbag Program dan Pelapaoran berkoordinasi dengan Bidang dan Sekretaris menyiapkan konsep keputusan tentang Tim Monitoring dan Evaluasi program kegiatan Berkoordinasi dengan Bidang dan Sekretaris, Subbag Program dan Pelaporan menyiapkan konsep Surat Tugas untuk Petugas pelaksana Moneva. Surat Tugas Pelaksana Moneva ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil.
Proses
Data/Instru men/Surat Tugas
Proses
Konsep Surat Tugas
Keputu san
Tim/Petugas Moneva melaksanakan perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota sesuai dengan Surat Tugas. Petugas Moneva melakukan pemantauan, observasi dan wawancara dengan Petugas Kabupaten/Kota, Kepala UPTD, Pendamping, Toga/Toma, Kelayanan, dan isnstansi terkait sesuai kebutuhan dan panduan yang telah ditetapkan. Petugas Moneva menyusun laporan hasil Moneva meliputi kemajuan, manfaat, kendala, hambatan dan peluang terhadap sasaran Moneva. Laporan hasil moneva disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Pencapil sebagai bahan pengambilan keputusan. Arsip laporan moneva disimpan pada Subbag Program dan pelaporan.//SELESAI.
Persyt/Klkp
Mutu Baku
Proses
Konsep Surat Tugas Surat Tugas/ Instrumen Moneva Surat Tugas/ Instrumen Moneva
30’
30’i
20’
1 Hari
2 Hari
Jadwal/Pe mbagian Tugas
Konsep Surat Tugas Surat Tugas Perjalana n Dinas
Data/ Hasil Moneva
Proses
Proses
Proses
Arsip/Selesai
Surat Tugas/ Instrumen Moneva Konsep Laporan Hasil Moneva Laporan hasil Moneva
1 Hari
30’
20’
Konsep Laporan Hasil Moneva Laporan hasil Moneva Arsip Laporan
2
