Klik. Untuk mendapatkan informasi seputar pengelolaan hibah Compact Indonesia

Agustus

06

2014

Mengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Fasilitas Pembiayaan Proyek Kemakmuran Hijau Diluncurkan MWA sudah menyepakati fasilitas hibah di GP dengan skema: Partnership Grant, Community Based Natural Resources Management (CBNRM), dan Renewable Energy Grant. Semua proyek di Program Compact sudah semua masuk implementasi.

www.mca-indonesia.go.id

Klik

www.mca-indonesia.go.id Untuk mendapatkan informasi seputar pengelolaan hibah Compact Indonesia.

Millennium Challenge Account - Indonesia Mengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Daftar

Edisi 06, Agustus 2014

06

25

Project Implementation

Sembilan Daerah Baru Tandatangani MoU Proyek Kemakmuran Hijau

Nusantara

Menyambangi Ujung Barat

30

Inside

Pemerlancar Program Compact

Isi 14

Project Implementation

37

Inside

Agustus, 2014

Kerja Besar Disangga Bersama

Dubes AS Sambangi POME di Jambi

3

Pelindung

Armida Alisjahbana

Penasehat

Lukita Dinarsyah Tuwo

Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi

Hari Kristijo

Wakil Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi

J.W. Saputro

Dewan Redaksi

Penyunting dan Penyelaras Naskah

Wismana Adi Suryabrata Nina Sardjunani Emmy Suparmiatun Kennedy Simanjuntak Jadhie J Ardajat Lila Meulila Moekti Ariebowo

Bagian Produksi

Vincentius Prasetyo Arief Setyadi Bayu Aji Prakoso Arbain Nur Bawono Vero Ardianto Tema Wanda Tamtama Rully Agung

Bagian Administrasi & Distribusi

Paska Rina T Dian Purwanti Fitria Dewi Wandawati Wuri Handayani Astri Amirudin Rani Desi Yanti Riska Anneli Septovia Agung Supriyadi

Bagian Keuangan

Kontributor

Ricky M. Ramdhan Widianto Arie Bayu Hariyanto Choirul Amri Arif Pratama Gamar Ariyanto Nura Dirgantara Iing Mursalin Augy Mursalianto Wawan Heryawan Farah Amini Ardita Caesari

EDITORIAL

Mulai Implementasi Program Compact

Hari Kristijo Pemimpin Redaksi Compact

S

elamat bertemu kembali pembaca, Edisi Majalah Compact ke 6 tahun 2014 kali ini akan membahas secara detil implementasi 3 proyek yang dibiayai oleh hibah MCC, khususnya tentang Partner ship Grant window pada Green Prosperity Project. Selain itu juga dibahas tentang implementasi Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi

Anak Pendek (stunting). Tidak terasa waktu sudah berlalu selama 16 bulan sejak EIF (Entry Into Force) yang dimulai 2 April 2013. Dengan demikian masih ada waktu tersisa tinggal 44 bulan lagi atau Compact akan berakhir pada 1 April 2018. Banyak yang bertanya, “Apakah hibah sebesar $600 juta mampu diserap sampai 100%?”. Inilah yang menjadi tantangan Lembaga Wali Amanat MCA-Indonesia. Di dalam Rapat Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2014, disepakati bahwa kondisi ini perlu menjadi perhatian yang lebih serius bagi anggota Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia (MWA MCA-Indonesia) untuk terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan. Tentu keterlibatan ini perlu disambut dengan semangat yang lebih besar bagi unit pelaksana program hibah MCC, untuk lebih giat lagi untuk melaksanakan program Compact dengan akuntabilitas dan sasaran yang terukur sesuai indikator yang telah ditetapkan. Selain itu, MCC USA juga ikut bertanggungjawab dalam kecepatan pelaksanaan kegiatan, karena setiap tahap aktivitas harus mendapatkan approval dari MCC USA. Melihat memang lebih mudah dibandingkan dengan melaksanakan. Semua orang pasti bertanya, “Apakah yang telah dilakukan oleh MCA-Indonesia selama 16 bulan ini?”. Jawabannya tentu banyak banget, mulai dari menyiapkan petunjuk teknis dan operasional, penyiapan TOR pekerjaan serta melelangkan paket yang dilaksanakan. Bahkan pada 3 Juli 2014 telah dilakukan launching Part

nership Grant untuk Green Prosperity project. Sementara itu, 2 grant window lainnya yaitu Community Based Natural Resources Management (CBNRM) Grant, dan Renewable Energy Grant akan ditawarkan kepada publik pada beberapa bulan mendatang. Begitu pula pada 17 Juli 2014 dilakukan pertemuan pembahasan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dan program PNPM generasi, dimana proyek pengurangan anak pendek (stunting) dilaksanakan melalui program PNPM tersebut. Apakah ini sudah cukup?, tentu saja tidak, karena dengan adanya kedua kegiatan tersebut justru akan mengakibatkan target waktu sudah tidak bisa ditawar lagi. Jika tidak segera menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan utamanya, maka bisa-bisa pada suatu saat nanti akan terkunci dan macet seperti lalu lintas Jakarta. Artinya bahwa rencana kerja, rencana pengadaan, rencana pencairan dana, analisa resiko setiap proyek dan mitigasinya adalah hal mutlak yang harus siap selalu terpantau dan terkendali. Seperti konsep manajemen, bahwa perencanaan yang baik akan menyelesaian 75% pekerjaan, maka saat ini perlu bagi semua pihak untuk selalu memperhatikan dan menaati rencana kerja, dan segera melakukan penyesuaian jika terdapat kendala. Semoga Program Compact semakin cepat pelaksanaannya begitu pula penyerapan hibah juga semakin besar dan memberikan manfaat semua masyarakat di lokasi kegiatan, sesuai motto: reducing poverty through economic growth. Wassalam, Hari Kristijo. 

Agustus, 2014

5

PROJECT IMPLEMENTATION

GREEN PROSPERITY Kamran Khan mengatakan, kerjasama dalam bentuk comprehensive partner ship ini merupakan tanggung jawab yang harus ditangani pemerintah pusat dan daerah secara serius. Sebab, peran MCC hanya murni membantu dalam implementasi proyek. “Proyek ini dilaksanakan di Indonesia, untuk masyarakat Indonesia dan dilaksakanan oleh orang Indonesia” ujar Khan. 

Gong! Realisasi Pendanaan Kemakmuran Hijau Resmi Dibuka

Sembilan Daerah Baru Tandatangani MoU Proyek Kemakmuran Hijau

P

impinan sembilan daerah itu menandatangani nota kesepahaman atau Memo randum of Understanding (MoU) dengan Wakil Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas selaku Ketua Majelis Wali Amanat (MCA) MCA-Indonesia, Lukita D. Tuwo. Perluasan lokasi Kemakmuran Hijau ini bermula dari Kerinci dan Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), dua kabupaten baru di Provinsi Jambi yang menandatangani Nota Kesepahaman

6

Agustus, 2014

Proyek Kemakmuran Hijau, pada Kamis (27/03/2014). Langkah kedua kabupaten itu diikuti tujuh kabupaten lainnya pada Jumat (25/04/2014). Nota Kesepahaman Pelaksanaan Proyek Kemakmuran Hijau dengan tujuh kabupaten baru yang menyusul itu, terlaksana di Museum Proklamasi, Jakarta (baca halaman 38 : MCA-Indonesia dengan Tujuh Kabupaten Lagi). Usai menjadi saksi dalam penandatangan itu, Vice President of Department of Compact Operation MCC

MCA-INDONESIA meluncurkan Fasilitas Kemakmuran Hijau, fasilitas pembiayaan di bidang energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang dikelola MCA-Indonesia. “Setelah disepakati Kementerian Keuangan, Bappenas dan MCC sebagai pemberi hibah, maka hari ini kita menyampaikan bahwa fasilitas ini mulai beroperasi,” kata Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri PPN/Bappenas sekaligus Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) MCA-Indonesia, dalam peluncuran Fasilitas Kemakmuran Hijau,Skema Pendanaan Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia, yang digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (3/7/2014). Dengan demikian, mulai 3 Juli 2014 MCA-Indonesia menerima Expression of Interest (EoI) alias proposal untuk hibah kemitraan bagi pengembangan komoditas Kakao. Sedangkan untuk dua skema pembiayaan lainnya, akan diumumkan secara bertahap dan disosialisasikan kepada publik.

FOTO: Purwanta BS-Bappenas

Pembebasan pajak bisa meningkatkan benefit yang diterima masyarakat dan pemerintah dalam masa lebih panjang

Pelayanan Kesehatan dalam kegiatan Compact diterima utuh.

Agar Dana Utuh Sampai Masyarakat

T

idak semudah membalik tangan untuk mewujudkan niatan membantu masyarakat. Terlebih dalam kaitan dengan aturan pemerintah yang menyangkut pajak. Sudah wajar bagi sebuah pemerintahan untuk mengatur secara rinci dan tepat bagaimana tentang perpajakan. Pajak merupakan representasi kepentingan sebuah negara. Apalagi yang terkait kebijakan khusus tentang pemungutan pajak. Program Compact salah satu yang mendapat fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah RI, yang dituangkan dalam Perjanjian Hibah Compact antara kedua pemerintahan. Fasilitas ini juga berlaku dan perlu diperkuat dengan

peraturan turunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah baik tingkat gubernur maupun tingkat kabupaten. Lokasi Green Prosperity yang sudah menandatangani MoU, di mana salah satu ketentuan yang diatur dalam MoU tersebut adalah adanya pemberian fasilitas pembebasan pajak oleh Pemerintah Daerah, di antaranya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur. Penandatanganan dilakukan dengan MCA-Indonesia pada 25 April 2014. “Setelah penandatanganan tentu tidak selesai sampai di situ, perlu langkah lanjutan terutama di level pelaksanaan. Inilah pentingnya adanya workshop lanjutan di 9 kabupaten roll out,” kata Rusdi

Irwanto, Direktur Legal MCA-Indonesia. Workshop lanjutan berfungsi untuk memastikan pelaksanaan di lapangan sejalan dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. “Workshop ini berisi penjelasan lebih rinci pada perwakilan daerah mengenai alasan kenapa diperlukannya fasilitas ini,” kata Rusdi. Sasaran kali ini totalnya adalah sembilan daerah roll out. Daerah tersebut yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Beberapa daerah, seperti disebutkan di atas sudah menandatangani MOU. Salah satu hal penting yang selalu diangkat dalam workshop adalah perlunya melihat aspek benefit dari pada sekadar profit. Pembebasan pajak bisa meningkatkan benefit yang diterima masyarakat dan pemerintah dalam masa lebih panjang. Secara menyeluruh bisa dilihat, bahwa saat kemakmuran masyarakat di daerah proyek meningkat, akan ada kenaikan pendapatan/penghasilan masyarakat. Nah, muaranya pendapatan daerah dari sektor pajak juga meningkat. 

Agustus, 2014

7


GREEN PROSPERITY MWA menyepakati dana MCC di Proyek Kemakmuran Hijau dikelola dengan mekanisme hibah/grants sesuai Aide Me moire yang ditandatangani Ket ua MWA MCAIndonesia dan MCC yang diwakili oleh Vice President of Compact Opera tions pada 24 April 2014.

Tiga Skema Grant Window

Rapat MWA memutuskan 3 Skema Grant

M

ajelis Wali Amanah (MWA) menyetujui sekaligus memutuskan tiga skema pendanaan untuk pelaksanaan hibah Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia. Keputusan MWA itu ditetapkan dalam resolusi no 70. Rapat yang digelar pada 14 Maret 2014 ini jadi salah satu keputusan penting dalam pelaksanaan proyek. MWA menyepakati bahwa skema hibah untuk proyek energi terbarukan (renewable energy), skema pendanaan

8

Agustus, 2014

untuk proyek pengelolaan sumber daya alam (natural resource management), dan kerjasama kemitraan (partnership). Untuk hibah, ada tiga skema grant window, yaitu pertama skema pendanaan untuk proyek energi terbarukan pada skala kecil (lebih kecil atau sama dengan 2 Mega Watt, non-komersial dan di luar jalur PLN/offgrid). Kedua skema pendanaan untuk proyek pengelolaan sumber daya alam untuk mendanai pengelolaan sumber daya alam yang berbasis komunitas. Ketiga skema pendanaan

untuk kerjasama kemitraan, untuk peningkatan portofolio pembiayaan proyek energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam pada lokasi GP melalui kerjasama pendanaan (cofunding) dengan donor multilateral, atau lembaga internasional/nasional lainnya. MWA telah melakukan rapat pada 7 Mei 2014 yang keputusannya adalah menyepakati bahwa dana MCC dikelola dengan mekanisme hibah/grants. Keputusan ini menindak lanjuti Aide Memoire yang ditandatangani ketua MWA MCA-Indonesia dan MCC yang diwakili oleh Vice President of Compact Operations Operation beberapa minggu sebelumnya, yaitu 24 April 2014. Sedangkan skema commercial window akan dibahas selanjutnya oleh tim Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia dan MCC. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah, sebagai pemilik wilayah perlu memastikan semua kegiatan yang terkait dengan hibah MCC sesuai dengan cetak biru pengembangan wilayahnya. Pemerintah daerah akan membantu dan berkoordinasi dengan MCA-Indonesia terkait pelaksanaan dan monitoring penerima hibah MCC. Sesuai dengan Aide Memoire, disepakati bahwa satu atau dua komponen hibah MCC sudah bisa dibuka ke publik pada awal bulan Juli 2014. Skema hibah Grant Partnership diluncurkan pada 3 Juli. Agar pelaksanaan peluncuran Proyek Kemakmuran Hijau bisa tercapai, MCC sudah menambah sumber daya manusia untuk memperkuat tim MCC di Indonesia dan MCA-Indonesia. 


Arie Bayu-Bappenas

Dok.Satker PH MCC Bappenas

PLUP MCAIndonesia Terus Melaju dan Mengembangkan Pemetaan

Pengembangan pemetaan itu dalam dua tahap, dan akan menggunakan teknologi yang bisa diakses masyarakat secara gratis.

S

aat ini, PLUP MCA-Indonesia sedang melelang pekerjaan Sensitization for Participatory Village Boundary Setting (VBS) and Community Mapping untuk 68 desa di empat lokasi starter (Kabupaten Merangin, Muaro Jambi, Mamasa, Mamuju). Mapping (pemetaan) tersebut dilakukan dalam dua tahap. Pertama, meliputi proses Penataan Batas Desa Partisipatif di dua bentang alam Berbak

di Kabupaten Muaro Jambi dan bentang alam Sumarorong-Pana di Kabupaten Mamasa). Kemudian, tim PLUP MCA-Indonesia menganalisa dan mengevaluasi proses Penataan Batas Desa Partisipatif, melalui diskusi dengan mitra yang terlibat dan penyempurnaan proses Penataan Batas Desa Partisipatif; lalu menyempurnakan Petunjuk Operasional untuk Implementasi Penataan Batas Desa Partisipatif

dan Analisa Biaya. “Tahap Pertama direncanakan selesai dalam empat bulan,” ujar Associate Director Participa tory Landuse Planning Green Prosperity Project, Sigit Widodo. Tahap kedua, implementasi perencanaan tersebut, pada bentang alam Sungai Tenang di Kabupaten Merangin, bentang alam Bonehau-Kalumpang di Kabupaten Mamuju dan bentang alam Mambi-Bambang di Kabupaten Mamasa. Pengerjaan tahap kedua ini pun direncanakan selesai dalam empat bulan. Sesuai dengan Compact, PLUP mempunyai mandat untuk memastikan adanya spatial certainty (kepastian ruang) di tempat atau daerah lokasi investasi Kemakmuran Hijau. Karena itu, PLUP menyediakan informasi secara lengkap dan transparan terkait penatagunaan lahan, penguasaan dan pemilikan lahan, informasi tentang izin-izin usaha (konsesi) yang ada di daerah tersebut dan informasi terkait lainnya. PLUP akan menjadikan tata ruang wilayah yang ada menjadi lebih partisipatif, sehingga masyarakat merasa lebih memiliki model tata ruang yang ada dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, karena aspirasi masyarakat terakomodasi dalam tata ruang tersebut. “PLUP tidak mengganggu atau mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), justru memperkuat RTRW yang sudah ada,” ujar Sigit menegaskan. Untuk mendapatkan citra resolusi pemetaan yang tinggi, khususnya pada kawasan dengan potensi sumber daya alam dan budaya tertentu di lokasi proyek dan mempunyai georeference di lokasi kegiatan, MCA-Indonesia akan menggunakan Teknologi Unmanned Aerial System (UAS) atau drone. Hasilnya, akan ditayangkan melalui website yang bisa diakses secara gratis. “Hal yang lebih diperlukan lagi adalah, dukungan penuh dari MCA-Indonesia, MCC, Pemerintah Kabupaten, konsultan dan mitra kerja dan seluruh stakeholders yang ada di pusat dan daerah,” ujarnya. 

Agustus, 2014

9


GREEN PROSPERITY

Kesetaraan, Kesamaan dan Kesempatan yang Sama Bagi Kaum Perempuan!

P

raktik pembagian peran antara perempuan dan laki-laki yang tak mendukung kesetaraan, kesamaan akses, dan pemberian kesempatan yang sama, jadi hal utama yang hendak dipangkas MCA-Indonesia. MCC, lewat MCA-Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa setiap kegiatan dan proyek yang diterapkan harus memberikan kesempatan, akses dan tentunya kesetaraan pada setiap jenis kelamin. Fokusnya pada perempuan, karena kelompok ini yang yang sudah seringkali terabaikan dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, peningkatan partisipasi perempuan jadi kata kuncinya. Itulah mengapa, secara khusus, MCA-Indonesia mempelajari beragam cara untuk menerapkan praktik proyek yang ramah pada perempuan di daerah tujuan proyek

10

Agustus, 2014

MCA-Indonesia. Telaah dan kajian tentang beragam praktik hidup bermasyarakat di daerah tujuan proyek telah dilakukan. Lalu praktik tersebut ditelaah untuk melahirkan serangkaian modul dan panduan yang mudah, tegas, dan tentunya bisa mengarahkan semua kegiatan ke arah kesamaan akses pada setiap warga yang ada, khususnya memastikan keterlibatan kaum perempuan. Nah, salah satu kegiatan yang dilakukan MCA-Indonesia adalah uji coba modul Peningkatan Kapasitas Gender pada Proyek Kemakmuran Hijau, oleh SGA MCA-Indonesia di Sulawesi Barat (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa) dan Jambi (Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi). Uji coba di Jambi dilaksanakan pada tanggal 9 - 11 Februari 2014, sedangkan di

Sulawesi Barat pada 12 - 14 Februari 2014. Langkah ini sekaligus sebagai salah satu bentuk assessment lebih terinci terhadap kondisi praktik pembagian peran dalam konteks pelaksanaan GP. Dalam diskusi pada uji coba modul tersebut, ditemukan bahwa pengelolaan dan kepemilikan sumberdaya alam (tanah) belum setara antara laki-laki dan perempuan di Mamuju dan Mamasa. Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah bertani, namun organisasi tani setempat belum mengakomodasi keterlibatan petani perempuan. Diskusi tersebut juga memunculkan hal menarik yang lain, bahwa kaum perempuan-lah yang menentukan kebutuhan listrik di rumah tangga, dimana listrik yang tersedia di desa masih terbatas. Namun demikian, kesempatan perempuan untuk terlibat dalam pengelolaan listrik di desa belum setara dengan kesempatan yang dimiliki laki-laki. Hal lain ditemukan tim MCA-Indonesia saat melakukan kunjungan lapangan di Mamuju, yang dilakukan disela uji coba tersebut, yaitu peran perempuan yang lebih luas ternyata mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Salah satu praktiknya ada di kegiatan pembibitan Kakao dengan cara Sambung Pucuk di Mamuju. Para ibu banyak terlibat dalam kegiatan ini. Bahkan dengan memanfaatkan halaman rumah, termasuk kolong rumah bisa menambah pendapatan keluarga. Paling tidak ibu-ibu yang terlibat mendapat pendapatan Rp 7.000,- hingga Rp 12.000,- per batang. Fakta-fakta di atas adalah bukti ketika kesamaan akses pada kegiatan ekonomi dibuka lebar bagi perempuan akan berimplikasi pada dampak ekonomi yang besar. Proyek yang mampu memberikan akses yang setara semacam inilah yang seharusnya dibuat dan diduplikasi sebanyak mungkin. Ini semua demi menciptakan proyek yang benar-benar ramah pada perempuan. Inilah yang dimaui oleh MCA-Indonesia. Kesamaan akses demi sejahtera bersama-sama. 


Memasyarakatkan Praktik GP dengan GK Green Knowledge (GK) tak bisa dipandang sebelah mata, karena aktivitas GK didasari prinsip dan praktik terbaik Green Prosperity (Kemakmuran Hijau).

“T

ujuan utama dari GK adalah mendukung dan meningkatkan dampak positif di lokasi kerja GP maupun di Indonesia, “ ucap Associate Director of Green Know ledge, Green Prosperity (GP) MCA-Indonesia Poppy Ismalina. Dia menjelaskan bahwa pada prinsipnya, di setiap lokasi Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia, maupun

praktik-praktik kemakmuran hijau di wilayah lain di Indonesia, ada pengetahuan yang tercipta dari interaksi komunitas, pelaku usaha dan akademisi atau universitas, serta pengambil keputusan baik Pemerintah Daerah (Pemda) setempat maupun Pemerintah Pusat. Ada pun rencana kerja GK yang telah disusun sampai tahun 2018 terdiri dari aktivitas-aktivitas yang berada di dalam lima lingkup aktivitas, mulai dari mendukung investasi proyek-proyek GP, berkontribusi dalam reformasi kebijakan, melindungi kearifan lokal, promosi pembangunan rendah karbon dan meningkatkan penerapan proyek GP di daearah-daerah lain. Aktivitas ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Centre of Excellence (CoE) yang ada di tingkat nasional dan berbagai daerah tersebut di atas dan disebarluaskan, melalui forum sosialisasi maupun diseminasi di tingkat nasional dan website GP Portal. Kerjasama ini akan menjadi model kerjasama ke depan, karena Green Know ledge MCA-Indonesia tidak akan berpretensi untuk membangun sebuah Centre of Excellence (CoE) baru , tetapi yang paling penting adalah bagaimana memfasilitasi dan utilisasi CoE yang sudah ada dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Juga, CoE yang telah ada dapat dimanfaatkan pula untuk peningkatan kapasitas dari seluruh pemangku kepentingan GP di daerah maupun di tingkat nasional, untuk bersama-sama membawa Indonesia mengejar pertumbuhan ekonomi karbon rendah, yang dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. “Sekarang ini GK menjajaki kerjasama dengan salah sebuah lembaga penelitian di perguruan tinggi negeri di Jawa untuk membangun sebuah jejaring nasional lembaga penelitian, universitas, LSM dan sektor swasta yang berminat di dalam pengelolaan pengetahuan hijau dan bersama-sama untuk membangun platform pengetahuan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang aktual, “ ujar Poppy. 

Agustus, 2014

11


HEALTH & NUTRITION Keluwesan fasilitator, kreativi tas penyampaian materi, dan model lesehan membuat peserta mudah menerima materi. Ada juga lagu untuk mengingat cara menyusui yang benar.

Hasil Pelatihan Training of Trainer PMBA di Garut

Tebarkan Benih, Tumbuhlah Beberapa

M

asyarakat di pedesaan lebih mengandalkan naluri dan warisan turun temurun dalam merawat bayi dan anak, memberikan makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh, bagaimana menyusui yang benar. Hampir semua ketrampilan dan pengetahuan terkait 1000 hari setelah lahir didapat dari turun

12

Agustus, 2014

temurun. “Saya jadi tahu sekarang, bayi sampai usia enam bulan belum boleh dikasih macam-macam makanan. Saya jadi tahu setelah pelatihan Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) kemarin,” kata Lia, salah satu peserta pelatihan PMBA 24 April 2014 dari Desa Mulyasari, Garut, Jawa Barat. Setelah pelatihan,

dirinya bersama kader lain telah menularkan ilmu pada sembilan Posyandu di desanya. Salah satu yang menarik lagi setelah pelatihan itu adalah tampilnya Dede Kurnia, 37 tahun. Inilah satu-satunya lakilaki yang menjadi kader Posyandu dan ikut dalam pelatihan PMBA di Garut pada Maret 2014 yang lalu. Hatinya tergerak melihat medan tempatnya tinggal yang berbukit. “Saya tidak tega melihat ibu-ibu yang mau menimbang bayi atau memeriksakan kesehatan harus berjalan jauh. Jadi saya inisiatif mengusulkan adanya Posyandu di desa,” kata Dede. Usul ini diikuti dengan kesediaannya terlibat aktif menjadi kader. Sudah tiga tahun dirinya menjadi kader. Dede mengakui bahwa banyak ilmu penting yang didapatkan dari pelatihan PMBA waktu itu. Tidak jarang, berbekal pelatihan tersebut, Dede bisa mengajari ibu-ibu di desanya tentang merawat bayi dan pemberian makanan pada anak. “Ilmunya berguna, manfaatnya besar. Itu saya rasakan betul,” katanya. Salah satu yang mendapat apresiasi dari para peserta pelatihan PMBA yang digelar dengan dukungan MCA-Indonesia adalah metodenya. Keluwesan fasilitator, kreativitas penyampaian materi, dan model lesehan ternyata membuat peserta mudah menerima materi. Beberapa lagu yang dibuat untuk memudahkan mengingat cara menyusui yang benar juga langsung nyantel di kepala peserta. Manusia memang tidak pernah boleh berhenti belajar. Pelatihan itu barangkali hanya hitungan hari, tetapi manfaatnya masih bergaung hingga kini. 


Persiapan PKGBM Makin Mapan

Dinamika Program Kesehatan Dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM) kian terasa.

H

al itu setidaknya tampak dalam Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PG) dan Rapat Kordinasi

(Rakor) Teknis PKGBM yang diadakan MCA-Indonesia selama tiga hari sejak 4 Juni 2014 di Hotel Crowne Plaza, Jakarta. Dalam forum yang diadakan untuk mempersiapkan implementasi PKGBM dari pusat hingga daerah yang diikuti 250 orang baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun Puskesmas.tersebut, salah satu peserta dari dari Dinas

Kesehatan 11 provinsi dan 64 kabupaten lokasi PKGBM menanyakan pilihan intervensi terbaik untuk hasil maksimal, indikator dampak yang akurat dan kerjasama instansi yang membawahi puskesmas dan posyandu. Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktur Kesehatan dan Gizi MCA-Indonesia, Minarto menjelaskan, terkadang indikator sudah baik namun dalam pelaksanaan di lapangan berbagai hal dapat terjadi. “Mungkin terjadi pelaksana kegiatan melakukan hal yang benar namun tidak dengan baik atau melakukan dengan baik hal yang tidak tepat sehingga dampak yang diinginkan tidak tercapai,” ujarnya. Mengenai indikator, Minarto menyebutkan data Kementerian Kesehatan RI yang menunjukkan angka stunting mencapai 37 persen pada tahun 2013 dan tidak banyak mengalami perubahan yang berarti, selama 10 tahun terakhir. Sementara pada tataran global telah disepakati bahwa menurunnya prevelensi stunting sebesar 40 persen pada tahun 2025, merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan gizi suatu negara. Menurut Minarto program-program kesehatan yang ditujukan bagi penduduk miskin sudah banyak digulirkan, seperti NICE, PNPM, STBM dan PKH Prestasi, namun dampak nya masih belum seperti yang diharapkan, karena masing-masing program masih berjalan sendiri-sendiri, tanpa kerjasama dengan sektor atau program lainnya. “Karena itu, pelaksanaan PKGBM ini dipadukan dengan program lainnya, paling tidak dengan PNPM-Generasi sebagai langkah awal. Penetapan indikator keberhasilan program PKGBM dalam program PNPM Generasi merupakan sebuah langkah awal upaya keterpaduan keduanya,” ucapnya. Sebelum ditutup, forum ini juga membahas pencapaian Open Defecation Free (ODF) alias Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). 

Agustus, 2014

13


HEALTH & NUTRITION

Kerja Besar Disangga Bersama Catatan hasil Rapat Kerja Nasional PNPM MPd Generasi untuk T.A. 2014

S

aat ini lebih dari 80 persen rakyat Indonesia tidak mampu mendapat jaminan kesehatan dari lembaga atau perusahaan di bidang pemeliharaan kesehatan, seperti Askes, Taspen, dan Jamsostek. Amanat menjadikan seluruh lapisan masyarakat sehat, makmur dan memiliki hidup berkualitas merupakan tangung jawab besar sekaligus mustahil diselesaikan satu instansi. Dalam rangka peningkatan kualitas 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pengurangan stunting dan peningkatan pendidikan anak usia sekolah termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Kemendagri menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PNPM MPd Generasi untuk T.A. 2014 (27/04/2014) yang didukung melalui pendanaan dari Grant TF. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari di Golden Boutique Hotel, Jakarta. Salah satu isu pokok dalam Rakernas tersebut adalah membangun kesepahaman tentang pelaksanaan program di lokasi sasaran, peningkatan koordinasi pada setiap level di lingkup pusat dan daerah termasuk penguatan sistem dukungan layanan 100 HPK dan ABK. “MCA-Indonesia secara khusus akan melakukan sosialisasi program yang akan melibatkan unsur Dinas Kesehatan dan Puskesmas (Kepala Puskes-

14

Agustus, 2014

mas, Bidang Sanitasi dan Bidang Gizi). Sedangkan jadwal sosialisasi akan berkoordinasi dengan Ditjen PMD-Kemendagri dan Pemerintah Daerah,” kata Valentinus S. Sumito, S.IP, M.Si, selaku Kasubdit Kesos, Dit. PA & Sosbudmas, Ditjen PMD-Kemendagri. Hasil Rakernas tersebut akan disampaikan kembali ke Provinsi dan Kabupaten dalam Rapat Koordinasi tingkat Provinsi dan Kabupaten. Selanjutnya

Pemda akan menyampaikan Naskah Perjanjian Dekonsentrasi (Pemerintah Provinsi) dan Naskah Perjanjian Urusan Bersama (Pemerintah Kabupaten) sebagai wujud komitmen bersama. Menurut Valent, salah satu hal penting yang menjadi fokus sasaran program yaitu peningkatan peranan perempuan. Peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi perempuan diakomodasi dengan memberi tempat FGD khusus kelompok perempuan. FGD untuk menjaring kebutuhan kelompok perempuan khususnya dalam masa kehamilan, persalinan dan melahirkan. Tak luput juga pembahasan terkait dengan gizi, pengasuhan bayi dan balita serta pendidikan dasar. “Rakernas ini menjadi salah satu cara menjalin keseragaman langkah demi hasil optimal yang diinginkan oleh program, yaitu derajat kesehatan masyarakat makin meningkat, “ kata Valentinus. 


Pelatihan Pra tugas Fasilitator PNPM MPd – Generasi Sehat dan Cerdas

K

asubdit Kesejahteraan Sosial (Kesos), Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat (Dit. PA & Sosbudmas), Ditjen PMD Kemendagri, Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP, M.Si mengungkapkan pada T.A. 2014 lokasi PNPM MPd Generasi sudah tersebar di 11 provinsi, 64 kabupaten serta 499 kecamatan. Pendanaannya bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Grant Trust Fund (Grant TF) dari Lembaga Donor AusAID/DFAT (Australia) serta ditambah dengan Grant dari MCC (Millenium Challange Corporation)/MCA-I (Millenium Challange AccountIndonesia) dengan pengelolaan dana melalui PNPM Support Facility (PSF) – World Bank. Dalam rangka persiapan pelaksanaan PNPM MPd Generasi untuk penempatan posisi di lokasi baru, PNPM MPd Generasi melakukan serangkaian kegiatan salah satu diantaranya adalah melaksanakan Pelatihan Pra Tugas sebelum mobilisasi fasilitator. Pelaksanaan Pelatihan Pra Tugas Fasilitator PNPM MPd Generasi dilaksanakan di tiga lokasi provinsi baru, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan yang didukung melalui pendanaan dari Grant TF. Kasubdit Kesos, Dit. PA & Sosbudmas, Ditjen PMD Kemendagri, Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP, M.Si mengungkapkan peserta yang mengikuti pelatihan ini terdiri dari Fasilitator Kabupaten 22 peserta, Fasilitator Keuangan 17 peserta, Fasilitator Kecamatan 132 peserta, dan Operator Komputer 22 peserta. Namun demikian masih terdapat kekurangan personil untuk posisi Fasilitator Keuangan sejumlah 5 orang, Fasilitator Kecamatan sejumlah 24 orang yang saat ini masih diproses untuk rekrutmen. Pembekalan ini menekankan pada tanggungjawab bersama seluruh

Bekal Buat Pengurangan Stunting komponen untuk mengatasi persoalan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam rangka menekan angka Stunting dan pelayanan pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di lokasi program, Fasilitator punya peranan besar dan menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan masyarakat. Begitu pula peran Operator Komputer jangan hanya pandai memencet keyboard, tetapi juga punya peran besar dan tanggung jawab dalam update data dan informasi terkait imple-

mentasi kegiatan,” kata Valentinus. Program Compact untuk Health and Nutrition dari MCA-Indonesia, merupakan bagian terintegrasi PNPM MPd Generasi yang dibawah Kemendagri khususnya dalam bidang kesehatan, seperti penyusunan modul pelatihan, modul kesehatan, dan supply alat bantu kesehatan. Pelatihan Fasilitator dan mobilisasi ini menjadi langkah awal. Selanjutnya adalah pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam implementasi kegiatan. 

Agustus, 2014

15


HEALTH & NUTRITION Fasilitasi sekretariat itu seharusnya sudah terealisasi sejak April 2014, tapi sampai hari ini belum terwujud.

Menanti Akselarasi Fasilitasi NST

J

ika sempat bertandang ke gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta khususnya Gedung Prof. Sujudi, anda akan mendapati ruangan National Secretariat Team (NST) proyek mengurangi stunting (anak pendek) di salah satu sudut lantai tujuh gedung tersebut. Di sebelahnya ada ruangan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Bina Gizi Makro. Sang empu ruangan itu, Iip Syaiful sedang dirundung prihatin, karena hingga kini perawatan NST sebagai Implementing Entity Communitybased Health and Nutrition to Reduce Stun ting Project Compact MCC, tak kunjung memadai. Seharusnya, sambung Kasubdit Bina

16

Agustus, 2014

Gizi Makro Kemenkes itu, tahun ini pembangunan NST tersebut selesai. Fasilitasi sekretariat itu seharusnya sudah terealisasi sejak April 2014. “Kalau berjalan sih sudah berjalan, tapi ada hambatan juga,” katanya. Menurut Iip, pembangunan NST itu diharapkan tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga di daerah sampai ke kecamatan setidaknya kabupaten secara simultan. Masing-masing sekretariat dari pusat hingga ke daerah itu, setidaknya ada 8 orang yang mengurusi kesekretariatan dan tenaga ahli. “Tapi sampai hari ini, NST seperti yang diharapkan itu belum terwujud,” tuturnya. Semula, Iip berekspektasi NST ini akan difasilitasi minimal dengan kebutuhan manajerial setingkat Puskesmas yang

biasa dikenal dengan 5 M (Man, Money, Method, Material and Machine). Apalagi, proyek sebesar MCA-Indonesia, tentu sangat membutuhkan NST ini ada di 64 kabupaten dari 11 provinsi di Indonesia, yang menjadi lokasi proyeknya. “Meskipun sudah ada MoU antara Kemenkes dengan pemberi hibah, tapi bagaimana mau mengejar target, kalau tidak difasilitasi dari sisi SDM, pengadaan infrastruktur maupun supporting sys temnya,” ucap Kasubdit Bina Gizi Makro Kemenkes itu. Dia menambahkan, tanpa sekretariat yang memadai, sebuah proyek sulit berjalan sempurna, komprehensif atau sesuai yang diharapkan. Efeknya, implemetasi program pun melambat dan masyarakat juga akan semakin banyak yang kekurangan gizi. “Kan ini sudah kita berikan ruangannya, gratis. Jadi jangan terlalu lama lah. Sebab akibatnya, (implementasi program) stunting ini juga akan melambat, bahkan bisa tidak tercapai targetnya,” ujarnya. 


Nutrition Summit, Maret 2014

Mantap Melangkah Sepulang dari Washington

P

KGBM telah dijadikan model perbaikan status gizi di Indonesia. Jika Proyek ini berhasil, Indonesia akan mereplikasi desain dan menerapkannya di 23 Provinsi lainnya, dengan menggunakan dana APBN Millennium Challenge Corporation (MCC) menggelar Nutrition Summit pada 7-12 April 2014 di Washington DC, Amerika. Pertemuan ini berguna sebagai kaca yang memantulkan perencanaan, kinerja, dan jerih payah tim MCA-Indonesia mempersiapkan Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM). Nilai tambah yang bisa didapatkan tim MCA-Indonesia adalah bertambahnya wawasan. MCC mengundang RCD Mongolia, George Washington University (GWU), United States Department for Agriculture (USDA), Nutrition Division dari White House, USAID, Kementerian Kesehatan Amerika dan beberapa lembaga donor lain yang berbasis di Washington sebagai nara sumber. Secara teknis pertemuan dibagi dua, yaitu (1) working session (7 – 9 April); dan (2) senior management meeting (9 – 10 April ). Indonesia mengirim serombongan delegasi yaitu Nina Sardjunani, Alternate Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) MCA-Indonesia sekaligus Deputy SDM dan Kebudayaan Bappenas, Sri Woro Sulistyaningrum, Kasubdit Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, JW Saputro, Direktur Eksekutif MCA-In-

donesia, Minarto, Direktur Proyek Kesehatan dan Gizi MCA-Indonesia, Iing Mursalin, Spesialis Manajemen Proyek Kesehatan MCA-Indonesia, Rosnani, Spesialis Gizi dan Kesehatan MCA-Indonesia, dan Sadwanto Purnomo, PNPM Support Facility (PSF). Dalam dua sesi pertemuan yang menarik diangkat hubungan saling menguatkan antara pemerintah Indonesia dengan program kesehatan yang didanai MCC. Di satu sisi Indonesia berkomitmen memperbaiki status gizi masyarakat, terutama mengatasi stunting pada anak-anak. Komitmen ditunjukkan dengan keluarnya Perpres No 43 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Di arah yang sama, Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM) yang dibiayai oleh Program Compact menjadi kendaraan Gerakan Nasional tersebut. Artinya, keberhasilan pemerintah juga keberhasilan PKGBM dari MCA-Indonesia. D a l a m pertemuan di Washington itu, salah satu perubahan penting MCC dan MCA-Indonesia sepakat adanya peru-

bahan desain implementasi pelatihan. Semula dilakukan pihak ketiga menjadi mekanisme cascading atau bertingkat, yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Kemenkes dan Dinas Kesehatan. Tak hanya itu, PKGBM akan dijadikan model perbaikan status gizi di Indonesia. Jika Proyek ini berhasil, Indonesia akan mereplikasi desain dan menerapkannya di 23 Provinsi lainnya, dengan menggunakan dana APBN. Di pihak lain, Vice President MCC Kamran Khan juga menyampaikan pentingnya melibatkan pihak swasta dalam pelaksanaan proyek, untuk menjamin keberlanjutan kegiatan setelah proyek berakhir. Setelah lima hari berkutat dengan udara Washington, hal penting yang bisa dikabarkan adalah, MCA-Indonesia bisa lebih mantap menjalankan PKGBM. Meski tentunya masih banyak perbaikan juga yang perlu dibereskan. Apresiasi MCC telah diberikan pada MCA-Indonesia. 

Agustus, 2014

17


PROCUREMENT MODERNIZATION

Membangun Momentum Positif Modernisasi Pengadaan Indonesia MCA-INDONESIA MENGEMBANGKAN STRATEGI UNTUK MEMBANGUN MOMENTUM YANG BERDAMPAK POSITIF PADA M&E INDICATOR, DENGAN MEMPERCEPAT PELATIHAN TRAINER DALAM KERANGKA MENTORING 29 ULP PERCOBAAN.

18

Agustus, 2014

H

al tersebut dilakukan MCA-Indonesia, sambil memproses pelibatan perusahaan-perusahaan dalam Proyek Modernisasi Pengadaan dan program pelatihan keterampilan yang lebih komprehensif akan dimulai pada sekitar Agustus -. September 2014. Selain itu, pelatihan ini dipercepat pada bulan April 2014 untuk memba-


Memantau Kesiapan Sambil Data Collection dengan Market Research MCA-INDONESIA dan LKPP mengadakan Studi Penelitian Pasar (Market Research Study), sub komponen Sustainable Public Procurement (SPP) alias Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan, pada proyek Modernisasi Pengadaan MCA-Indonesia. Penelitian itu dilakukan untuk menilai kesiapan Pemerintah Indonesia menerapkan SPP. Dampak yang diharapkan berupa kebijakan pengadaan di masa depan dan proses perbaikan pengadaan yang terkait dengan SPP. Bersama KPMG, sebuah perusahaan yang ditetapkan sebagai pelaksana Market Research Study ini, dalam waktu 3-4 bulan sejak Maret 2014, MCA-Indonesia dan LKPP menjalankan serangkaian aktifitas penelitian di 165 perwakilan instansi Pemerintah Indonesia. Ada 960 penyedia pemerintah dipilih secara acak.

ngun keterampilan dalam tiga modul pengadaan strategis, mulai dari menerapkan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan, Bagaimana Rencana Sederhana Pengadaan dan Mengembangkan Dokumentasi Bid dan Kriteria Evaluasi. Pelatihan Keterampilan Tingkat Dasar 1 telah diberikan kepada 72 peserta dari 12 ULP Percontohan dari berbagai wilayah Indonesia, dengan keragaman komprehensif tingkat institusi seperti kabupaten dan provinsi, yang dibagi dalam tiga kelompok dan waktu pelatihan yang berbeda, yaitu tanggal 28-30 April 2014, 12-14 Mei 2014 dan 19-21 Mei 2014, dan akan digelar hingga

Desember 2014. Plt Direktur PM MCA-Indonesia Kharisma mengingatkan agar para peserta berpartisipasi dalam program pelatihan awal ini berkomitmen, untuk tetap dalam program pelatihan secara komprehensif, setidaknya hingga Maret 2016. Hal ini dikarena tujuan Proyek PM adalah untuk membangun kapasitas kelembagaan jangka panjang, dan sudah merupakan bagian dari komitmen ULP disepakati dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada bulan November 2013. Hal ini dimulai dengan 29 ULP Percontohan yang telah dipilih, sebagai bagian dari Program Percontohan Pengadaan Modernisasi ULP MCA-Indonesia, dan dilakukan di bawah MoU yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 14 November 2013. Setiap peserta akan menerima 700 jam pelatihan gabungan yang akan mencakup kelas, onthejob dan metode elearning yang dikembangkan Bank Dunia. Plus, solusi elearning yang akan melengkapi program elearn ing tersebut. Pelatihan ini, lanjutnya, difokuskan pada keterampilan melalui kegiatan, alat-alat dan kerangka kerja. Pelatihan ini menggabungkan pembelajaran dalam

kelas selama tiga hari dengan mentoring di ULP. Mentoring tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bahwa ULP menerima mentoring berupa pelatihan on the job, minimal 40 jam per bulan. “Keberhasilan para peserta memperoleh keterampilan akan dinilai oleh mentor di ULP. Tapi itu nanti, sekarang ini kan mereka baru pada tahap membuka wawasan, training dasar modul 1 sampai akhir tahun ini,” ucap Kharisma. Prospek mentoring di 29 ULP Percontohan dari sisi gender pun kian cerah. Sekitar 30 persen dari peserta adalah staf PSU perempuan dan angka positif ini diproyeksikan tumbuh dalam pelatihan yang akan datang. “Keikutsertaan kaum perempuan itu terjadi secara alamiah, bukan dimobilisasi,“ kata Direktur Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi LKPP, Sarah Sadiqa. Ke depan, Pelatihan Keterampilan Streaming setidaknya tambahan 70 PSUs terakumulasi terhadap total minimal 100 ULP atau 500 bahkan 1000 staf pengadaan ULP yang professional di pemerintahan Indonesia. “Pelatihan ini sangat berguna dalam meningkatkan profesional” kata Sjamsuri, peserta pelatihan dasar Modul 1 grup 2 dari ULP Kepulauan Riau. 

Agustus, 2014

19



MCAIndonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) meng gelar Training Akselerasi di Crowne Plaza, Jakarta, selama tiga hari sejak 28 April 2014.

P

elatihan Tingkat Dasar Modul 1 Procurement Skills tersebut merupakan kursus awal, untuk memperkenalkan alur dan tingkatan pelatihan dari total 18 modul, yang wajib diikuti berurutan dalam tiga tingkat (Dasar, Menengah, Mahir). Direktur Eksekutif MCA-Indonesia J.W. Saputro dalam sambutan pembukaan training akselarasi tersebut mengatakan, indikator keberhasilan pelatihan ini justru terlihat setelah pelatihan selesai dan dampaknya di beberapa waktu ke depan. Jadi, jika peserta pelatihan ini bisa melatih staf ULP lain secara mandiri, tanpa melalui pelatihan seperti ini, barulah bisa dikatakan berhasil. “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara kembar saya Pak Hari Kristijo dari Bappenas, yang selalu mendukung dan membantu pelaksanaan program Procurement Modernization ini,” katanya. Pelatihan ini dipandu Penasihat Senior HRD MCA-Indonesia Greg Edmonds dengan dukungan dari staf proyek MCA-I, MT. Arsi Nurwaskito dan Imy Ferica serta tim fasilitator LKPP di bawah pengawasan Sarah Sadiqa, Direktur Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi LKPP. “Saya berharap dengan pelatihan ini, maka akan tercipta percepatan-percepatan. Kalau dari sisi kami sudah bergerak cepat,” kata Direktur Utama LKPP Agus Prabowo pada sesi pembukaan pelatihan itu. Hasil yang diharapkan dari training ini adalah, peserta memahami apa saja 5 prinsip itu dan mengapa mereka menerapkannya. Apa arti 5 prinsip dalam praktik, bagaimana menempatkan 5

20

Agustus, 2014

Berharap Percepatan Iringi Training Akselarasi ULP prinsip-prinsip pengadaan dalam praktik sehari-hari, mulai dari Perencanaan dan mengelola untuk hasil yang sukses, Adil untuk semua pemasok, Memilih pemasok yang tepat, Mencapai nilai ekonomis, dan prinsip yang terakhir, Taat aturan. Sekadar diketahui, sebagian besar peserta pelatihan pada tingkat dasar Modul 1 ini berasal dari Kementerian Kesehatan sebanyak 9 orang, Provinsi

NTB dan Kabupaten Pasuruan masingmasing sebanyak enam orang dan Kota Sukabumi 4 peserta. Ke depan, semua peserta akan mengikuti pelatihan tingkat dasar Modul 2 dan 3, yang akan digelar pada Agustus dan Oktober 2014, dan pelatihan tingkat selanjutnya tahun depan. 


Milestone International Procurement Classification Standard LKPP 2013 •

2014 •

•

•

• • •

LKPP-MCA-Indonesia Berupaya Satukan Standard Procurement dan Pasar Dunia Pembangunan standar klasifikasi dan pengkodean diupayakan selesai di susun dan disosialisasikan akhir tahun ini.

H

ingga kini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus berupaya mewujudkan satu pasar pengadaan nasional yang transparan dan efisien. Untuk itu LKPP melakukan penyeragaman klasifikasi barang atau jasa yang digunakan di seluruh instansi pemerintah bahkan swasta. “Apalagi, sekarang ini kita sudah menjadi bagian dari komunitas atau masyarakat global. Tentu diperlukan pengetahuan dan perangkat yang terintegrasi dengan dunia internasional,” kata Direktur Pengadaan Secara Elektronik

LKPP Tatang Rustandar Wiraatmaja saat di tempat kerjanya. Program Compact MCC sejalan dengan kebutuhan LKPP yang memang berencana membuat klasifikasi barang atau jasa untuk diterapkan dalam eProcure ment, mulai dari perencanaan hingga kontrak termasuk sistem pendukungnya. Karena itu, dari sekian banyak standar internasional klasifikasi barang/jasa, LKPP memilih standar United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC), yang merupakan klasifikasi yang paling berkembang pesat dengan lebih dari 50.000 kode. Selain karena

2015 •

Melakukan studi terhadap standar klasifikasi yang akan digunakan (sudah dipilih UNSPSC) LKPP menjadi anggota UNSPSC sehingga memungkinkan menambah kategori baru jika belum tersedia. Melakukan pemetaan Rencana Umum Pengadaan 2014 dan hasil pengadaan di 30 ULP piloting. Memilih dan mengadopsi klasifikasi apa saja yang dibutuhkan sesuai hasil mapping pengadaan. Menerjemahkan UNSPSC ke dalam Bahasa Indonesia. Sosialisasi terbatas. Analisis penerapan klasifikasi dalam Procurement Modernization Integrated System (PMIS). Penerapan UNSPSC ke dalam PMIS.

standar ini dikembangkan oleh United Nation Development Programme (UNDP), standar ini juga dipilih karena merupakan standar yang terbuka, global, multi sektor dengan sistem klasifikasi yang efisien, akurat dan fleksibel untuk menganalisa data, manajemen pengadaan dan pengelolaan ecommerce. Petinggi LKPP yang akrab disapa Tatang itu menjelaskan bahwa LKPP sudah pada tahap melakukan pemetaan Rencana Umum Pengadaan 2014 dan hasil pengadaan di 30 ULP Percontohan. Nanti, akan ditentukan klasifikasi apa saja yang dibutuhkan sesuai hasil pemetaan pengadaan. “Kami berupaya agar tahun ini bisa selesai, lalu dilanjutkan dengan sosialisasi. Sebab, bagian yang tersulit dari penerapan UNSPSC ini adalah sosialisasi kepada seluruh stakeholder. Sehingga, perlu dibuat strategi yang baik untuk adopsi dan adaptasi programnya secara bertahap (change management). Kalau sisi teknologi lebih mudah,” kata Tatang. 

Agustus, 2014

21



LKPP, MCAIndonesia dan Bappenas sedang meng gadanggadang cikal bakal komunitas perempuan procurement.

“W

omen's circle itu, kasarnya seperti arisan. Tapi ini menjadi wadah kumpul-kumpul untuk mereka saling berbagi pengalaman. Women's circle ini menjadi cikal bakal komunitas perempuan pengadaan (pro curement),” ucap Sarah Sadiqa, Direktur Pelatihan Kompetensi LKPP di tempat kerjanya beberapa waktu lalu. Rencananya, lanjut petinggi LKPP yang akrab disapa Sarah ini, LKPP akan mencari championchampion dari masing-masing ULP, untuk menjadi mentor dalam proses belajar mengajar tapi pola belajarnya bukan dengan belajar dalam kelas, tapi yang lebih luwes atau sekadar konsultasi maupun diskusi. Hal itu diadakan, lanjutnya, berdasarkan survei LKPP yang menunjukkan bahwa penguatan perlu dilakukan, tapi bukan karena perempuan tidak menguasai pengadaan atau karena tidak mau terlibat. Tapi karena batasanbatasan berupa posisi pekerjaan pengadaan yang masih Ad Hoc bukan sebuah profesi. “Nah, ini yang kita lihat bahwa mereka perlu penguatan dari sisi lainnya, karena kapasitasnya sebagai pengelola pengadaan sudah bagus. Kita ingin meningkatkan posisi perempuan pada peran yang lebih strategis, tak sekadar datang, duduk, dengar, diam dan mencatat saat training atau dalam forum lainnya,” kata Sarah. Saat kita diskusi dengan para perempuan pengelola pengadaan dan instansi terkait termasuk Bappenas, munculah ide women's circle sebagai solusi jika konsep procurement-nya masih Ad Hoc,

22

Agustus, 2014

Komunitas Pendongkrak Kapasitas Perempuan Procurement dan penyebab lain yang membuat perempuan procurement tidak akan bisa berperan lebih. “Jadi, bukan maksudnya untuk mendiskriminasi diri sendiri, tapi ide dan pemikiran ini dilontarkan sebagai jawaban atas kebutuhan yang berbeda, yang hanya bisa kita dekati dengan cara-cara perempuan dengan segala keterbatasan dan tanggung jawabnya,” kata Sarah

menegaskan. Dalam kesempatan berbeda, Plt Direktur Gender dan Sosial MCA-Indonesia Lastyo Lukito mengatakan, saat ini MCA-Indonesia sedang mempersiapkan kegiatan women's circle dan secara khusus akan memberikan bantuan teknis berupa konsultan yang akan mulai bekerja pada tanggal 14 Juli 2014 mendukung kegiatan tersebut. 

FOTO: Satria Raharja-Bappenas

Purwanta BS-Bappenas

Semakin kecil perusahaan, kendali perempuan sema kin besar.

D

i sisi aturan jelas sudah, usaha kecil dan menengah dilindungi dan dijamin keterlibatannya pada setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa. Peraturan Presiden No. 80/2003 yang memperkenalkan prosedur pelelangan umum yang memberi ruang lebih banyak bagi UKM. Di Perpres No.

Panggung Besar, Minim Aktor Perempuan 54/2010 di bab 100 ditetapkan bahwa untuk proyek bernilai hingga Rp 2,5 milyar dialokasikan bagi perusahaan kecil. Nah, kalau bicara UKM dan mikro, mau tidak mau merujuk pada peran perempuan. Kegiatan “rumahan” biasanya menjadi domain perempuan. Asumsi UKM adalah domain perempuan terbukti juga lewat laporan penelitian yang digagas oleh MCA-Indonesia dan didukung LKPP dan Kementerian PPN/Bappenas. Dari penelitan yang bertajuk gender dan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia ringkasan hasil survei tentang akses, hambatan dan kecenderungan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sedikit banyak terkuak kepemilikan saham perempuan di dalam suatu perusahaan berkorelasi dengan ukuran perusahaan. Semakin kecil perusahaan, kendali perempuan semakin besar. Inisiatif MCA-Indonesia ini pantas jadi pijakan dalam mengintegrasikan peran perempuan di kebijakan pengadaan barang dan jasa. Penelitian memberikan informasi awal yang ber-

guna. Salah satunya berita pada publik adanya tendensi gender. Contohnya bisa dilihat dari komentar responden penelitian. Responden merasakan pengguna (pemerintah) lebih suka berbicara dengan laki-laki daripada perempuan. “Saya bekerja pada bisnis pengendalian hama. Ketika saya bernegosiasi dengan staf pemerintah, saya pernah ditanya, “Apakah benar Anda direkturnya?” Ketika saya minta ayah saya untuk menolong saya bernegosiasi, semua berjalan seperti biasa.” Dalam konteks peran perempuan di bidang ini masih banyak soal. Panggungnya besar, tetapi secara tak tertulis belum banyak ruang untuk perempuan. Penelitan ini merekomendasikan secara teratur melaporkan dan mempublikasikan data terpisah berdasarkan jenis kelamin untuk melihat sejauh mana perusahaan milik perempuan dan laki-laki menerima tender pemerintah. Laporan teratur bisa jadi cermin praktik di lapangan. Sekalipun masih perlu lebih dalam ditinjau, terutama mengejar soal pengambilan sample yang bisa mewakili potret seluruh Indonesia, studi ini adalah studi gender pengadaan pemerintah yang pertama dan kredibel di Indonesia. Harapannya, penelitian ini jadi pijakan untuk memberi perempuan lebih banyak tempat di panggung besar. 

Agustus, 2014

23

NUSANTARA Alam dan potensi bisnisnya men julang, tapi anggaran, pemba ngunan dan perlindungan sarana serta aparatur pengadaannya masih minim.

Sabangku Sayang Pengabdian

K

epercayaan menjadi kata kunci, dalam hubungan manusia. Apalagi dalam soal pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Itulah salah satu hal penting yang mengemuka dalam silaturahim Tim Satker Pengelola Hibah MCC yang dipimpin langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Hari Kristijo dan Kepala ULP Kota Sabang, Sawidar di ULP Kota Sabang, Selasa (18/03/2014). Sawidar menjelaskan, untuk menghindari ketidakpercayaan, konflik dan hal-hal yang tidak diinginkan, dia dan jajarannya memindahkan server untuk eprocurement dari Kota Sabang ke Banda Aceh. Sebab, karena seringkali terjadi gangguan yang mengakibatkan proses pelelangan secara elektronik menjadi terhambat. Menimbulkan peserta lelang yang kesulitan mengunggah dokumen penawaran yang dibutuhkan sebagai syarat keikutsertaan eprocurement, berprasangka buruk. “Ada yang marah-marah dan mencari-cari kami, karena kami dinilai curang atau pilih kasih dalam pengadaan. Padahal dia tidak bisa input atau ikut karena kendala jaringan internet,” ucapnya. Selain itu, lanjut Sawidar, unit server LPSE Kota Sabang tersebut ditempatkan di Ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam itu, dengan harapan mendapatkan pasokan listrik yang memadai. Kini, sambung Sawidar, sudah lebih baik dari kondisi sebelumnya. Saat LPSE mulai beroperasi tahun 2012, pengusaha setempat menolak eprocurement karena dianggap menyulitkan. Setahun setelah LPSE Kota Sabang berupaya mengedukasi dan sosialisasi praktik eprocure ment para pengusaha termasuk dari perusahaan penyedia jasa tidak lagi

24

Agustus, 2014

menolak, dan sudah menggunakannya karena sudah memahami mekanisme dan sistematika dalam proses eprocure ment. Minimnya anggaran yang dialokasikan Pemda untuk peningkatan kapasitas anggota ULP, menjadi kendala lain dalam operasional ULP Kota Sabang. Ditambah lagi, dengan belum dijadikannya posisi atau pekerjaan procurement (pengadaan) ini sebagai sebuah profesi. Sementara resiko yang dihadapi, baik

secara teknis maupun non teknis begitu besar. Tidak heran dari 100 orang Pegawai Negeri Sipil yang telah memegang sertifikat pengadaan, hanya sedikit sekali yang bersedia menjadi anggota Pokja ULP, terutama dari kalangan kaum Hawa. “Hanya lima orang yang bersedia dan umumnya mereka berada pada Pokja Jasa Konsultansi. Kalau bukan karena pengabdian, kami tidak akan tetap bertahan,” ujar Sawidar. 


Dengan kesungguhan menerapkan pengadaan secara elektronik ini, penghematan Anggaran Pendapa tan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh menjadi sangat signifikan.

D

alam perjalanan kali ini, Satker Pengelola Hibah MCC menyambangi ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kota Banda Aceh. Kota Serambi Mekah ini telah belajar banyak dari proses pemulihan akibat tsunami yang melanda Aceh. Salah satunya adalah pelajaran untuk menata dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Sekarang, ULP Kota Banda Aceh terus menata diri. Ada 40 anggota Kelompok Kerja (Pokja) yang 10 diantaranya perempuan. Paparan yang disampaikan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh, Ketua ULP periode Tahun 2014 dan Ketua ULP terdahulu periode Tahun 2010-2013 menegaskan usaha dan kesungguhan Banda Aceh untuk mendorong transparansi. Hebatnya lagi, ULP Kota Banda Aceh dikepalai oleh perempuan. Ini tentunya sejalan dengan kebijakan kesetaraan gender di Program Compact. Sampai dengan saat kunjungan, yaitu awal tahun 2014, ULP Kota Banda Aceh masih banyak didominasi urusan pengadaan jasa konstruksi. Bila dirinci, realisasi jumlah paket yang sudah diselesaikan ULP Kota Banda Aceh, pada 2010, selesai 107 paket, tahun 2011 sebanyak 180 paket, tahun 2012 sebanyak 208, tahun 2013 sebanyak 178 dan tahun 2014 ini sebanyak 155 paket. Hampir seperti ULP lainnya, selalu ada proses migrasi dari elektronik ke manual. Proses migrasi manual ke elektronik dimulai 2010. Kepala ULP menceritakan pada tahun pertama hanya 50 persen jumlah paket yang dilelang secara elektronik. Sekarang, beragam pembenahan dilakukan, dan eprocurement terus

ULP Kota Banda Aceh

Menyambangi Transparansi di Ujung Barat diterapkan. Beberapa kendala yang dihadapi saat pengadaan secara elektronik adalah menu proses penunjukan langsung pengadaan obat-obatan sesuai dengan Pasal 38, belum tercantum dalam sistem. Sistem pengadaan untuk kendaraan dinas juga belum tercantum dalam ecatalog pada setiap awal tahun anggaran. Meski ada saja kendala, Kepala ULP Kota Banda Aceh mengakui bahwa cara ini, terbukti menekan potensi korupsi, kolusi dan nepotisme. Tidak adanya pertemuan langsung dengan penyedia jasa juga jadi nilai positif cara ini. Dengan kesungguhan menerapkan pengadaan

secara elektronik ini, penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh menjadi sangat signifikan. Komputer dan jaringan elektronik memang jadi alat efektif untuk menerangi seluruh langkah dan urusan. Hampir mustahil berkelit dan bersembunyi kalau sudah melalui prosedur elektronik. Transparansi jadi menu sehari-hari dengan adanya layanan pengadaan secara elektronik ini. Salah satunya Satker Pengelola Hibah MCC, menyambangi praktik transparansi di Banda Aceh. 

Agustus, 2014

25

INSIDE

Demi Serasi Putra dan Putri Menari SGIP ADALAH DOKUMEN OPERASIONAL YANG DIRANCANG UNTUK MELAKUKAN SISTEMATISASI DAN MEMASTIKAN INTEGRASI GENDER DI SELURUH PROYEK DAN KEGIATAN COMPACT.

26

Agustus, 2014

S

ejatinya tak bisa dibandingkan, manakah yang lebih baik bunga mawar atau kayu jati. Bunga bakung memang tidak bisa jadi bahan membuat kusen pintu, meja dan kursi yang kuat dan kokoh. Namun, pada saat yang sama, bunga mawar bisa memberi keharuman dan sentuhan artistik keindahan di atas sebuah kayu jati. Begitu pula antara perempuan dan laki-laki, pada dasarnya tidak bisa diperbandingkan dan dicari manakah yang terbaik. Dalam praktiknya, masyarakat memiliki cara pandang yang membandingkan serta mengunggulkan laki-laki daripada perempuan. Secara tidak sadar, cara pandang ini diterima apa adanya tanpa ada kesadaran mengkritisi dan melihatnya dari beragam perspektif.


Secara umum dari sudut pandang gender, MCAIndonesia selalu melihat dampak program terhadap perubahan relasi antara perempuan dan lakilaki baik ditingkat keluarga dan masyarakat.

Bahkan, cara pandang yang membedakan itu diturunkan hingga beberapa generasi. Kekurangan yang jelas ada yaitu beragam cara pandang membuat ketimpangan secara ekonomi antara perempuan dan laki-laki. MCC/MCA-Indonesia mengakui ketidaksetaraan gender dapat menjadi hambatan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Kebijakan gender MCC dan panduan operasional memastikan gender sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan negara yang hendak diberi dana hibah. Gender diintegrasikan ke dalam pengembangan dan desain program Compact, penilaian dan pelaksanaan proyek, pemantauan hasil program, dan evaluasi dampak program. Bagi sebuah program yang mencita-citakan pengurangan kemiskinan, diyakini perlu mengurus dengan serius ketimpangan gender yang ada. Artinya, memberikan peluang dan kesempatan lebih besar pada perempuan. Relasi sosial dan gender yang timpang menghasilkan akses yang tidak setara ter-

hadap sumberdaya. Hal ini menyebabkan terjadinya pembatasan peluang-peluang akses kelompok masyarakat golongan termarjinalkan terhadap sumber daya. Singkatnya, diantara kelompok miskin, yang paling menderita dikelompok itu adalah perempuan dan anak-anak. Seriusnya Compact memperhatikan soal gender ini diwujudkan dengan mengembangkan sebuah dokumen panduan rencana Integrasi Sosial dan Gender (Social and Gender Integration Plan/SGIP). SGIP adalah dokumen operasional yang dirancang untuk melakukan sistematisasi dan memastikan integrasi

gender di seluruh proyek dan kegiatan Compact. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyoroti hambatan sosial tertentu dan peluang yang mungkin relevan di seluruh sektor serta risiko yang perlu dikelola. Untuk itu, secara umum dari sudut pandang gender, MCA-Indonesia selalu melihat dampak program terhadap perubahan relasi antara perempuan dan laki-laki baik ditingkat keluarga dan masyarakat, dan perubahan relasi antara kelompok masyarakat marjinal dengan kelompok masyarakat lainnya dalam hal pengambilan keputusan. Usaha MCA-Indonesia ini mencontoh dari banyaknya keberhasilan menyejahterakan masyarakat di beberapa negara, saat memberikan kesempatan lebih besar pada perempuan. Perempuan makmur, seluruh keluarga makmur. Karena perempuan jadi pusat kemakmuran sebuah keluarga. Semua langkah didesain supaya antara laki-laki dan perempuan bisa bahu-membahu memberdayakan potensi yang dimilikinya demi kesejahteraan seluruh keluarga. Harapannya, putra dan putri menjadi semakin serasi menari. 

Agustus, 2014

27

INSIDE

Bappenas Persiapkan Desain Evaluasi Dampak PNPM GSC SEBAGAI ALAT KENDALI PROGRAM, HASIL MONITORING PNPM GENERASI DAN CERDAS (PNPM-GSC) DISAMPAIKAN SETIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN, BASELINE SURVEY-NYA SEDANG DIPERSIAPKAN.

28

Agustus, 2014

B

adan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam hal ini Direktorat Penanggulangan Kemiskinan bersama Kementerian/Lembaga terkait yang tergabung di dalam Pokja Pengendali PNPM Mandiri sedang mempersiapkan desain evaluasi dampak PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-GSC). Sejak 2014, PNPM-GSC dikembangkan dengan penambahan indikator baru terkait 1000 Hari Pertama Kehidupan dan

permasalahan isu stunting (anak pendek) pada balita. Komponen tambahan itu didanai Millennium Challenge Corporation (MCC) Amerika sebesar US$ 81.640.000. Pemanfaatan hibah tersebut mengikuti kerangka desain PNPM- GSC yang sesuai rencana akan dimanfaatkan sampai dengan tahun 2017. “Dengan penambahan komponen indikator baru tersebut, saat ini kita sedang mempersiapkan desain evaluasi dampak program bersama Kementerian/Lem-

FOTO: Istimewa

Purwanta BS-Bappenas

baga dan stakeholders terkait, beserta kelengkapan perangkat-perangkat desain secara mendetail termasuk base line survey-nya yang akan dimulai pada bulan Oktober tahun 2014,” kata Rudy S. Prawiradinata, Direktur Penanggulangan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Desain evaluasi dampak program PNPM-GSC tersebut, lanjut Rudy, akan dikeluarkan di akhir tahun ini, sedangkan baseline survey terkait kondisi lokasi program itu, akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2014. “Berdasarkan perkiraan perencanaan kami, dampak kegiatan PNPM-GSC di lapangan belum cukup

signifikan berdampak dengan adanya indikator baru, karena pada saat ini masih tahap persiapan perencanaan kegiatan dan tahap awal pelaksanaan kegiatan,” ujarnya. Dalam hal pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana hibah MCC melalui MCA-Indonesia untuk PNPM GSC tersebut, Bappenas bersama PNPM Support Facility (PSF) dan stakeholders lainnya selalu berkoordinasi dalam satu tim teknis yang bekerja secara intensif pada proses pemantauan mulai dari input, proses dan output, sejak PNPMGSC diimplementasikan. Untuk pengawasan dan evaluasi

“Kami dapat sedikit berbangga hati karena selama ini Program PNPM Mandiri termasuk di dalamnya PNPMGSC memiliki tingkat kebo coran relatif rendah.

pelaksanaan program terkait pemanfaatan dana PNPM- GSC yang ada dimasyarakat, Pemerintah Pusat bekerjasama dengan berbagai pihak baik itu unit pengawas di masing-masing Kementerian/Lembaga melalui Inspektorat Jenderal, dan Bawasda di Pemerintah Daerah maupun lembaga seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan laporan dari hasil-hasil pengawasan dan evaluasi lembaga-lembaga tersebut terkait pengelolaan atau pemanfaatan dana. “Kami dapat sedikit berbangga hati karena selama ini Program PNPM Mandiri termasuk di dalamnya PNPMGSC memiliki tingkat kebocoran relatif rendah, hanya kurang dari 1 persen dari total alokasi dana yang didistribusikan kepada masyarakat. Namun demikian, kami terus mengupayakan terus pengawasannya agar tingkat kebocorannya dapat ditekan sekecil mungkin” ucap Rudy diiringi senyum lebar. Disamping itu, tambah Rudy, persiapan transisi PSF menjadi National Trust Fund sebagai upaya keberlanjutan program-program yang dikelola oleh PSF, agar dapat dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia juga menjadi pembahasan dalam rencana pertemuan Joint Management Committee (JMC) PSF, dalam waktu dekat ini. “Rencananya, sebelum Idul Fitri JMC berencana mengadakan pertemuan, salah satu pembahasannya mengenai transisi. Kita berharap Indonesia dapat memiliki National Trust fund yang dapat mendukung upaya-upaya dan program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan mencapai target-target yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan yang ada,” tutur Rudy menutup perbincangan. 

Agustus, 2014

29

INSIDE Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC

PEMERINTAH INDONESIA SERIUS MENDORONG PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI.

Pemerlancar Program Compact

P

rogram Compact adalah salah satu hibah luar negeri yang jadi tanggung jawab Bappenas. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Nah, ada sebuah beda dalam pengelolaan Compact ini, Bappenas melibatkan perwakilan LSM, Swasta, Akademisi, dan K/L relevan lainnya. Ada perwakilan HIPMI, KADIN, ISEI, LSM melalui Kemitraan, dan K/L terkait seperti Kemenlu, Menko Kesra, Menko Perekonomian, Kemenkeu, Setneg, dan Bappenas sebagai stakeholder. Pelibatan tak hanya perencanaan, tetapi sampai pengambilan keputusan program. Dalam fase penyiapan, Bappenas mewadahi perwakilan itu dalam Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Teknis. Kala itu dikoordinasikan di dalam Sekretariat Persiapan dan Pengembangan Program Compact MCC atau sering dikenal MCI (Millennium Challenge Indonesia). Lalu, pada fase implementasi, Bappenas membentuk Lembaga Wali Amanat yang jadi wadah stakeholder. Perwakilan stakeholder namanya Majelis Wali Amanat (National Trust Fund). Proses mulai penyiapan Compact hingga disetujui MCC lebih kurang 3,5 tahun. Persiapannya dikeroyok oleh stakeholder group. Nah, proses inilah jadi kisah baru dalam perencanaan kegiatan pembangunan. Kisah baru tersebut, berlanjut hingga tonggak awal dikelo-

30

Agustus, 2014

2009

INDONESIA MENYIAPKAN USULAN COMPACT DIKOODINASIKAN OLEH BAPPENAS Bappenas melakukan koordinasi kegiatan penyiapan usulan Compact: • Melakukan kajian “Indonesia: Critical Development Constraint” dan sinkronisasi dengan RPJM 2009-2014. • Melakukan pembentukan Tim Koordinasi Penyiapan Usulan Compact, yang melibatkan: K/L, LSM, Akademisi, dan Sektor Swasta.

lanya hibah luar negeri oleh Majelis Wali Amanat (National Trust Fund). Semua proses tersebut, difasilitasi Bappenas. Dalam perkembangannya, Bappenas membentuk Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC. Satker itu dijabat oleh KPA, PPK, Benda-

DESEMBER

2008

INDONESIA ELIGIBLE UNTUK COMPACT PROGRAM (KOORDINASI OLEH BAPPENAS)

2006

INDONESIA ELIGIBLE UNTUK THRESHOLD PROGRAM Indonesia memperoleh hibah Threshold Program dari MCC sebesar US$ 55 juta yang digunakan untuk membiayai program imunisasi dan anti korupsi. Hibah tersebut dilaksanakan di beberapa instansi, yaitu Kementerian Kesehatan, Bappenas, KPK, PPATK, dan Mahkamah Agung. Hibah ini dilaksanakan tahun 2007-2009.

MCC menilai Indonesia sudah berhasil melaksanakan Threshold Program dan berhasil melewati skor median korupsi. Indonesia lolos kualifikasl untuk ikut hibah bersaing Compact Program.

NOPEMBER

2008

PENGAJUAN COMPREHESIVE PARTNERSHIP INDONESIA – AMERIKA SERIKAT Dalam rangka peningkatan kerjasama bilateral Indonesia – Amerikas Serikat maka dikembangkan Comprehensive Partnership yang bersifat jangka panjang berkenaan dengan isu global, regional, dan bilateral, seperti: pendidikan, lingkungan, keamanan, IPTEK, perdagangan dan investasi, demokrasi, HAM, kesehatan, energi, pangan, kewirausahaan, dan lainnya.


2010

hara Pengeluaran, PPSPM (Pejabat Penandatangan S u r a t Perintah Membayar), PPBJ (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa) dan PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan). Fungsi Satker memfasilitasi Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Teknis saat fase penyiapan dan memfasilitasi MWA saat implementasi.

MENYIAPKAN USULAN COMPACT DIKOORDINASIKAN OLEH BAPPENAS Bappenas melakukan koordinasi kegiatan penyiapan usulan Compact (lanjutan): Penyusunan Arahan Pengembangan Program Compact. • Konsultasi Publik di 9 Kota untuk seluruh wilayah Indonesia. • Seleksi usulan kegiatan (388) dan penyusunan 13 Concept Paper (CP). • 16 Juni 2010 – Submit 13 Concept Papers ke MCC • Appraisal dan penolakan CP oleh MCC (14 Sept 2010) • Kesepakatan 3 tema baru pengembangan proposal Compact oleh MCC dan Bappenas

NOPEMBER

2010

JOINT DECLARATION -COMPREHESIVE PARTNERSHIP INDONESIA – AMERIKA SERIKAT Dalam dokumen tersebut dinyatakan MCC menjadi salah satu vehicle dalam Partnership Indonesia – Amerika Serikat (Compact merupakan salah satu agenda untuk dilaksanakan)

2011

HIBAH COMPACT DITANDATANGANI • Bappenas bersama MCC melakukan kolaborasi melakukan penyusunan proposal Compact. • Bappenas melakukan koordinasi untuk negoisasi Compact. • Compact ditandatangani pada tanggal 19 November 2011 (600 juta USD) di Bali. • Bappenas membentuk Tim Koordinasi Transisi Pengelolaan Hibah Compact yang akan dikelola oleh Lembaga Wali Amanat.

2013

FASE PENYIAPAN IMPLEMENTASI HIBAH COMPACT • Bappenas menyusun regulasi LWA-MCA-Indonesia. • Bappenas melakukan seleksi anggota Majelis Wali Amanat LWA-MCA-Indonesia dari unsur LSM, Akademisi, dan Swasta. • Bappenas melakukan pembentukan MWA dari unsur: pemerintah, LSM, Akademisi, dan Swasta. • Bappenas memfasilitasi MWA untuk pembentukan Unit Pelaksana Program Compact. • Bappenas melakukan koordinasi penyiapan persyaratan pelaksanaan hibah Compact (EIF)

2018

FASE IMPLEMENTASI HIBAH COMPACT

•

•

Bappenas melakukan pengadministrasian pencatatan hibah Compact (on budget off treasury), penggantian dibidang pajak yang dipersyaratkan dalam perjanjian hibah, dan koordinasi lintas lembaga/pemda untuk mendukung implementasi hibah Compact. Bappenas melakukan monitoring dan evaluasi implementasi hibah Compact.

Kegiatannya mulai mempersiapkan alokasi anggaran, merencanakan kegiatan, memastikan terpenuhinya kebutuhan kegiatan, hingga publikasi kegiatan pada fase persiapan dan implementasi. Memasuki tahap implementasi, peran utama Satker Pengelola Hibah MCC untuk penggantian pajak dan pengesahan hibah dalam bentuk SPHL yang diatur dalam PMK 124/2012. Kesibukan Satker lainnya pengadministrasian keuangan, korespondensi, arsip dokumen, dan penyampaian laporan kepada pihak terkait. Sering juga menyelenggarakan workshop d a n diskusi stake holder d a n fasilitasi perjalanan lapangan Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Teknis serta MWA. Menjalin koordinasi. Itulah intinya. Akumulasi kegiatan Satker bagaikan “pelumas” pencapaian Program Compact. Kepentingan Satker Pengelola Hibah MCC adalah untuk memastikan pengelolaan dan pelaksanaan hibah program Compact akuntabel dan transparan, serta tepat sasaran sehingga dana hibah dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia. 

Agustus, 2014

31

INSIDE

Best Practice : Instalasi Mikro Hidro di Citra Mekar, Subang

Mangara Tambunan, Perwakilan dari Akademisi, Anggota MWA

Ambil Peran Jadi Bank Pengetahuan 32

Agustus, 2014

“PENGETAHUAN YANG DIHIMPUN DARI SATU KEGIATAN INI SANGAT BERHARGA. TIDAK BISA DIULANGI LAGI.”

T

idak ada yang lebih berharga dari pengalaman. Setinggi apapun tumpukan buku yang sudah dibaca, tidak akan mampu menggantikan pengalaman. Lewat pengalaman, seseorang bisa membaca, merasakan, mengalami semua hal. Baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Hal inilah yang harus dilihat oleh para akademisi di tempat lokasi proyek berjalan. Hal yang paling gres di Program Compact bagi Indonesia adalah ProyekKemakmuran Hijau. Para akademisi di Indonesia bisa terlibat sejak awal dan

FOTO: Dok. Satker PH MCC Bappenas

Purwanta BS-BappenasBappenas

berpeluang belajar bagaimana mengembangkan ini di Indonesia. “Perguruan Tinggi lokal, dan akademisi di dalamnya, harus dilibatkan sejak awal di tiga proyek Compact. Terlebih di Kemakmuran Hijau. Memang susah sekali mendefinisikan GP, karena ini khas di Indonesia,” kata Mangara Tambunan, Anggota MWA dari perwakilan akademisi. Kalau berhasil, Indonesia bisa jadi rujukan tempat belajar tentang hal ini. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh MCA-Indonesia untuk melibatkan akademisi. Menurut Mangara salah satunya di bidang penelitian terkait program dan pada saat melibatkan tenaga terampil dalam pelaksanaan. “Proses telaah secara ilmiah juga

penting untuk merencanakan, melaksanakan, bahkan mengevaluasi proyek,” kata Mangara. Kalau Perguruan Tinggi lokal terlibat, banyak hal positif yang bisa didapatkan. Akademisi setempat bisa membantu proses transfer pengetahuan ke masyarakat lokal, pengelolaan, dan tentunya keberlangsungan. Sumbangan lainnya yang bisa diberikan oleh akademisi pada Program Compact adalah memberikan perspektif, rancangan konsep, dan landasan teori tentang sebuah program. Lalu, bisa juga memperkaya metode pendekatan sosial pelaksanaan program. Intinya adalah akademisi lokal, bisa mempercepat dan menyelaraskan langkah program. “Pengetahuan yang dihimpun dari satu

kegiatan ini sangat berharga. Tidak bisa diulangi lagi. Langkah mengumpulkan dan kemudian mengembangkannya perlu dilakukan sejak sekarang,” kata Mangara. Pelibatan ini sudah dilakukan juga dengan menggandeng IPB untuk melakukan riset. Langkah itu perlu ditindaklanjuti hingga bisa merangkul akademisi di Jambi misalnya. Mereka yang di daerah juga memiliki kebijaksanaan lokal dan pengetahuan tentang lokalitas yang pasti dibutuhkan dalam pelaksanaan dan pengelolaan proyek. Hal strategis lainnya yang bisa dilakukan akademisi adalah meningkatkan value yang diterima oleh masyarakat. “Saya ingat apa yang dikatakan Zumrotin K. Soesilo, anggota MWA dari perwakilan organisasi masyarakat, saat mengomentari Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Anak Pendek. Dia bilang, jangan hanya bagi-bagi obatnya saja ke masyarakat tetapi juga ajari tentang sistem secara komprehensif,” kata Mangara. Bila tak hanya ikan yang diberikan tetapi juga cara menggunakan joran, tentu bisa membuat sebuah kegiatan lebih bernilai dan berumur panjang. Mangara secara khusus menyampaikan pentingnya melibatkan akademisi pada MCA-Indonesia. “Apa salahnya ada dana yang disisihkan untuk penelitian kegiatan oleh akademisi lokal,” katanya. Pelibatan akademisi lokal memang jadi salah satu kebijakan MCA-Indonesia juga, misalnya secara khusus diagendakan di kegiatan Green Knowledge dalam Proyek Kemakmuran Hijau. Dengan langkah semacam ini proses accumu lative experience sebagai induk lahirnya pengetahuan akan terjadi dengan sendirinya dan lahir di setiap lokasi proyek. Kecerdasan dan kearifan lokal tumbuh dengan sendirinya. Namun, sekali lagi syaratnya adalah mengajak dan merangkul akademisi lokal di setiap lokasi proyek. Bank pengetahuan akan muncul dengan sendirinya dan bisa banyak orang belajar dari pengalaman dan pelajaran yang terkumpul. 

Agustus, 2014

33

INSIDE

Wawancara Anugerah Pekerti

“Sudah Tiba Waktunya untuk Berbuat”

B

erpikir dan merencanakan itu penting, namun tidak cukup bila hanya berhenti di rencana di atas kertas saja. Pengusaha atau pebisnis, salah satu golongan yang terbiasa untuk menjalankan antara berpikir dan bertindak secara simultan. Bergerak bersama-sama untuk menghasilkan sesuatu. “Saya yakin dunia usaha itu cepat menyesuaikan diri dengan konsep hijau

34

Agustus, 2014

sebagai konsep yang makin menguasai hidup dan mendunia,” kata Anugerah Pekerti, Perwakilan dari Dunia Usaha, Anggota Alternate Majelis Wali Amanat. Dengan kata lain, Anugerah meyakini, sifat dunia usaha yang adaptif selalu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kebutuhan saat ini adalah makin kencangnya angin untuk membuat usaha ramah lingkungan, bersahabat dengan alam, dan tidak mencederai ibu pertiwi.


Istimewa

Anugerah mengatakan, sebagai wakil dari dunia usaha, suara yang diwartakannya selalu dua hal, yaitu sejauh mana usaha bisa menghasilkan manfaat dan laba. “ Kalau mewujudkan konsep hijau menjanjikan hasil dan manfaat yang memadai yang dapat diperhitungkan dalam jangka waktu yang dapat diperkirakan, perusahaan akan melaksanakannya,” katanya. Kejelasan sangat penting dalam dunia usaha. Hal itu mempengaruhi perencanaan dan penentuan rencana bisnis. Selama rencana dan konsep masih samar-samar tentu dunia usaha akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Apalagi konsep kemakmuran hijau ini relatif masih baru.

“Suatu yang baru atau yang belum dikenal pasti menimbulkan kegamangan dan keraguan. Lebih baik lagi kalau ada contoh keberhasilan dan manfaat yang sudah terwujudkan di tempat lain,” katanya. Contoh memang jadi alat penolong bagi kalangan usaha untuk belajar dan mengambil keputusan. Namun, sayangnya hingga sekarang konsep Kemakmuran Hijau yang diusung oleh MCA-Indonesia adalah langkah terobosan yang belum pernah diwujudkan dan dipraktikkan dalam bentuk bisnis yang masif. Namun, menilik karakter pengusaha di Indonesia, Anugerah optimis Proyek Kemakmuran Hijau diterima. Kebanyakan perusahaan di Indonesia menganut

pandangan yang mempedulikan banyak pemangku kepentingan tidak hanya pemegang saham. Jadi dua pemangku kepentingan utama di Proyek Kemakmuran Hijau yaitu masyarakat dan kelestarian lingkungan jadi dua hal yang diperhatikan. Dua pemangku kepentingan yang jelas tak bisa diabaikan oleh perusahaan, khususnya yang berbasis sumber daya alam. Secara umum, dunia usaha menyambut baik program yang diusung oleh Compact. Proyek Modernisasi Pengadaan misalnya sangat dibutuhkan pengusaha. Paling tidak menurut Anugerah, instansi pemerintah yang lebih bersih dan efektif-efisien menjalankan fungsinya akan memperlancar usaha perusahaan dan membawakan hasil yang lebih optimal bagi kepentingan publik. Makin modern dan transparan, tentu makin diterima baik. Demikian pula dengan Proyek Kesehatan & Gizi Berbasis Masyarakat untuk mengurangi stunting. Ini program yang penting karena berhubungan langsung dengan kualitas tenaga kerja. Di jangka panjang, setiap jenis usaha selalu bergantung pada kualitas tenaga kerja. Makin bagus tenaga kerja, tentu makin besar sumbangannya untuk kemajuan usaha. “Saya ingin lebih banyak dana diperuntukan bagi program kesehatan dan nutrisi yang harus berupa program terobosan yang mampu menjalar secara nasional dan menurunkan angka gizi buruk untuk balita yang tak berubah selama 50 tahun (35%),” katanya. Harapan Indonesia selanjutnya ada di balita ini. Membereskan persoalan gizi balita berdampak besar pada masa mendatang. Nah, Anugerah merasa, hingga saat ini, waktu berpikir, merancang dan merencanakan sudah cukup.” Sudah tiba waktunya untuk berbuat sambil terus berpikir dan belajar dari pengalaman sebagai pribadi maupun sebagai tim dan organisasi”. 

Agustus, 2014

35

INSIDE MCAIndonesia intensifkan pem bahasan pajak PPN dan PPH dalam Program Compact MCC.

J

ajaran Kementerian Keuangan, terutama Ditjen Pajak, khususnya Direktorat Peraturan Perpajakan pun diundang dalam workshop bertema Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Kantor MCA-Indonesia, Jakarta selama tiga hari sejak 3 Juni 2014. Diskusi hangat pun mengisi workshop perpajakan itu, khususnya mengenai reimbursement (penggantian) dan restitusi (pengembalian) pajak. Maklum, hasil workshop ini akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun Standard Opera tion Procedure (SOP) Mekanisme Penggantian Pajak Program Compact. Dalam kesempatan itu, Kepala Seksi Perjanjian Amerika dan Afrika, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu, Gerrits Tampubolon menjelaskan bahwa sebelum melaksanakan proses penggantian pajak, hal yang terpenting dilakukan adalah mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam kegiatan yang dibiayai Hibah MCC, jenis kewajiban pajak yang terutang dan jenis fasilitas yang diperoleh masing-masing pihak. Dus, dalam proses penggantian pajak untuk orang pribadi, bagi yang berstatus Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), penentuan kebijakan yang diterapkan dalam sistem manajemen perpajakan MCA-Indonesia harus sangat jelas. “Kuncinya adalah identifikasi terlebih dahulu status keresidenan yang bersangkutan. Gunakan layer 2, time test untuk menjawab status ke-residenan yang bersangkutan,” kata Gerrits. Hal ini untuk memudahkan dalam proses penggantian pajak yang kelak akan diajukan. Tidak semua tenaga kerja asing yang bekerja untuk MCA-Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), berdasarkan jangka waktu dan

36

Agustus, 2014

Menggodok SOP Reimbursement dan Restitusi Pajak Compact niatnya tinggal di Indonesia. Jika pada saat mulai bekerja pada kegiatan yang dibiayai Hibah MCC, tenaga kerja asing tersebut dikategorikan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN), maka dia tidak berhak mendapat penggantian pajak penghasilan.

“Karena itu, masalahnya bukan pada proses pengajuan penggantian pajak, tetapi pada identifikasi dan penetapan status pajaknya, apakah sebagai SPLN atau SPDN,” kata Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) PPH dan PPN Ditjen Pajak, Basuki dalam workshop tersebut. 


Dok. MCA-Indonesia

Tak seperti hari biasa, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Biccon Agro Mak mur di Muaro Jambi, Jambi, Rabu (04/06/2014) begitu ramai.

T

ernyata, PKS itu kedatangan tamu penting, Duta Besar Amerika Serikat Robert O. Blake Jr. beserta petinggi dan tiga anggota MWA dan petinggi MCA-Indonesia, khususnya yang terlibat dalam Green Prosperity (Kemakmuran Hijau). Mulai dari pekerja dan warga setempat yang datang, petinggi pabrik & pemerintahan daerah pun berkumpul memenuhi gedung pertemuan pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut. Dalam pemaparan di aula PKS, Direktur Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia Budi Kuncoro menjelaskan, untuk mendirikan pembangkit listrik POME tersebut, biaya pembangunan tidak sepenuhnya ditanggung MCA-Indonesia atau bersumber dari dana hibah semuanya. Ada yang bersumber dari perbankan bahkan kantung kas perusahaan PKS yang membangun pembangkit listrik POME itu. Itu pun tak serta PKS yang berminat akan diterima dan diberi hibah. “MCA-Indonesia akan mengevaluasi terlebih dahulu melalui beberapa tahapan dan survey” katanya. Menambahkan penjelasan Direktur Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia itu, Head of Business DevelopmentAssociate General Manager PT Austindo Aufwind New Energy Imam Wahyudi mengatakan bahwa setelah pembangkit listrik itu beroperasi, maka untuk keberlanjutan operasional pembangkit ini diperoleh dari penjualan energi listrik yang dihasilkan melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN). “PLN membeli listrik dari pengolahan limbah cair PKS ini Rp 900,- setiap KWH. Sedangkan listrik yang dihasilkan dari generator yang memakai BBM Rp 1500,-. Karena itu,” katanya. Tak hanya menerima pemaparan dan berkeliling pabrik untuk melihat langsung proses pengolahan kelapa

Dubes AS Sambangi Cikal Bakal Listrik POME di Jambi Ambassador Robert O Blake mengunjungi Situs Pome di PT. Biccon Agri Makmur

sawit. Blake juga melihat langsung persiapan kolam Pemanfaatan Palm Oil Mill Effluent (POME), limbah cair pengolahan kelapa sawit. “Kami mendukung program ini, untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sekaligus mencegah dampak perubahan iklim makin buruk. Anda bisa bayangkan, jika air laut semakin naik ketinggiannya, cuaca semakin tak menentu musimnya, tentu ini akan merugikan dan berbahaya bagi kita semua,” kata Dubes AS dalam dialog dengan warga didampingi Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar dan jajaran Muspida lainnya. Usai acara kunjungan tersebut, salah

satu petinggi PT. Biccon Agro Makmur Robinson Sibagariang mengungkapkan, rendahnya harga pembelian dari PLN itulah yang menyebabkan keengganan para pemilik PKS diajak untuk membangun pembangkit listrik dari POME ini. “Belum lagi faktor lainnya. Tapi kami tertarik dan mengajukan diri untuk ikut membangun pembangkit listrik ini, karena tanggung jawab dan komitmen terhadap lingkungan hidup. Toh, ini sebenarnya barang yang dibuang, limbah. Jadi tidak ada ruginya kita malah untung,” kata salah satu pemilik PT. Biccon Agro Makmur itu. 

Agustus, 2014

37

EVENT

MCA-Indonesia dengan Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

W

akil Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas selaku Ketua Majelis Wali Amanat (MCA) MCA-Indonesia, Lukita D. Tuwo menandatangani Nota Kesepahaman Proyek Kemakmuran Hijau dengan dua kabupaten baru di Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim). Penandatanganan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi, Kamis (27/03/2014). Bupati Kabupaten Kerinci, Adi Rozal dan Bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Zola langsung menandatangani Nota kesepahaman tersebut disaksikan oleh Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) di Aula Kantor Bappeda Provinsi Jambi. Di sambutannya, Lukita menyampaikan bahwa dengan penandatanganan ini, sudah ada empat kabupaten di Provinsi Jambi yang telah menandatangani Nota Kesepahaman pada Proyek Kemakmuran Hijau. Sebelumya, Kabupaten Muaro

MCA-Indonesia dengan Sembilan Kabupaten Lagi

K

iprah Proyek Kemakmuran Hijau makin menggeliat dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Pelaksanaan Proyek Kemakmuran Hijau dengan tujuh kabupaten baru, Jumat (25/04/2014). Dalam penandatangan tersebut, MCA-Indonesia diwakili Wakil Menteri

38

Agustus, 2014

Purwanta BS-Bappenas-Bawah

Jambi dan Kabupaten Merangin telah terlebih dahulu menjalin kerja sama pada Bulan November 2012. 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, Ketua Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia, Lukita Dinarsyah Tuwo disaksikan Vice President of Department of Compact Ope ration MCC, Kamran Khan dan Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, JW. Saputro. Sedangkan pihak pemerintah daerah diwakili oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, K.H.M Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya, Bupati Lombok Tengah, H.M. Suhaili FT, Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu, Bupati Lombok Timur, H. Moch. Ali Bin Dachlan, Bupati Sumba Barat, Bupati Sumba Tengah, Umbu Sappi Pateduk, PLT Bupati Sumba Barat Daya, Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora. Acara yang digelar di Museum Proklamasi Jakarta dihadiri oleh Anggota Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia antara lain, Wismana Adi Suryabrata, Anugerah Pekerti, Zumrotin K. Soesilo, Ayu Sukorini dan Nina Sardjunani. Turut hadir perwakilan dari MCC Deputy Vice President of the Department of Compact Ope ration, Kyeh Kim dan Resident Country Director, Troy Wray serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pengelola Hibah MCC, Hari Kristijo. Dalam sambutannya, Lukita menyampaikan beberapa prinsip penting yang harus dipegang erat dalam menjalin kerjasama dalam proyek ini. Pertama adalah partnership. “Kerjasama antara kita dan MCC harus dibangun atas dasar kesetaraan” jelas Lukita. Kedua ownership, dan terakhir sustainability. 

Klik. Untuk mendapatkan informasi seputar pengelolaan hibah Compact Indonesia

Recommend Documents