klik!
8
BULETIN BUMN • EDISI 71 • TAHUN VII • 1 MEI 2013
foto-foto: sentot
on
Pada hari Rabu (20/4), Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro menyerahkan SK Kenaikan Pangkat Berkala kepada 54 Pegawai Kementerian BUMN. Kenaikan pangkat berkala ini diberikan kepada pegawai dari berbagai golongan.
Menteri BUMN berjabat tangan dengan Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, Rabu (10/4) saat memenuhi undangan Komisi IX DPR untuk membahas pegawai alih daya/outsourcing di BUMN.
Menteri BUMN didampingi Wakil Menteri BUMN dan beberapa pejabat Eselon I menerima Dubes Amerika Serikat di Indonesia beserta delegasi bisnis American Chamber of Commerce (AmCham) Singapore pada Rabu (17/4) di lantai 21.
Forum Humas BUMN melakukan sosialisasi dan penjelasan kepada BUMN dalam rangka keikutsertaan dalam program The Best PR Officer & Program BUMN, Selasa (9/4) bertempat di Lantai 21. Dengan demikian, ajang pemilihan bergengsi bagi pejabat Sekper dan Humas BUMN ini, telah dimulai.
Sepucuk surat ucapan Selamat HUT Kementerian BUMN dari Menteri Keuangan.
Biro Umum dan Humas dalam acara perpisahan Malim Damanik, Kabag Perlengkapan dan Rumah Tangga yang memasuki masa pensiun per 1 Mei 2013. Selamat memasuki masa pensiun ya Pak...
Sri Mariastati Tumik Kristianingsih Fanita Meilisa Imam Bustomi Laris Siringo-ringo Ferry Andrianto Noor Ida Khomsiyati Annas Abdillah M Fadjar Judisiawan Miftachul Huda HS. Riyanto Prabowo Mukhamad Taufik
1 Mei 1964 1 Mei 1966 1 Mei 1987 3 Mei 1970 5 Mei 1960 7 Mei 1973 8 Mei 1971 8 Mei 1985 9 Mei 1971 10 Mei 1959 13 Mei 1971 14 Mei 1970
Susi Meyrista br Tarigan Ranap Palma Martinus Mabel Manuntun Simanjuntak Rudi Rusli Erriek Yodya Asriza Abdul Hadi Polman Erwin Fajrin Rafi Rakhmadhan Sinur Kusnul Sholikhah Sri Nastiti
14 Mei 1976 15 Mei 1972 17 Mei 1968 18 Mei 1955 19 Mei 1971 19 Mei 1974 23 Mei 1958 23 Mei 1964 23 Mei 1987 27 Mei 1985 28 Mei 1961 29 Mei 1983
SUSUNAN PENGURUS BULETIN BUMN Pelindung: Menteri BUMN Pembina: Sekretaris Kementerian BUMN, Kepala Biro Umum dan Humas Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Faisal Halimi Pemimpin Redaksi/Ketua Tim: Sandra Firmania Tim Editor: Teddy Poernama, Rudi Rusli, Ferry Andrianto Dewan Redaksi dan Desain Grafis: Riyanto Prabowo, Sugianto, Erwin Fajrin, Sentot Moelyono Sekretariat: Sahala Silalahi (Koordinator), Umi Gita Nugraheni, Hendra Gunawan, Abdul Kollid, Sutarman. Alamat Redaksi: Lantai 12A Gedung Kementerian BUMN (Humas dan Protokol) Jl. Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta Pusat 10110. Telp: 021-29935678 Fax: 021-2311224 E-mail:
[email protected], Website: www.bumn.go.id Redaksi menerima kontribusi tulisan dari pegawai Kementerian BUMN, karyawan BUMN atau pihak lain yang relevan dengan semangat Buletin Kementerian BUMN, dengan syarat diketik rapi dengan spasi ganda, maksimal 2.000 karakter (setengah halaman), dengan disertai identitas diri penulis. Setiap tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis.
SUARA PEMEGANG SAHAM
fokus
EDISI 71 TAHUN VII 01 MEI 2013
Prasyarat Aparatur Pemegang Saham Paripurna DISIPLIN PNS
FOKUS UTAMA DISIPLIN PNS: Prasyarat Aparatur Pemegang Saham Paripurna 1
Disiplin pegawai Kemen BUMN adalah elemen penting untuk menciptakan pegawai ideal: handal, profesional dan bermoral. Itulah konsideran penting lahirnya Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Kemen BUMN.
Disiplin, Pondasi Reformasi Birokrasi 2 2
Soal Permen Disiplin Itu... WAWASAN Perkenalkan: Nusantara Holding Company SOSOK TOKOH MALIM DAMANIK Menunda Pekerjaan = Menyulitkan Diri Sendiri
MEMANG SUDAH seharusnya sebuah organisasi seperti Kemen BUMN memiliki semacam pola pembinaan disiplin yang harus dilaksanakan oleh para pegawainya. Disiplin tersebut menjadi kunci untuk memujudkan tujuan organisasi. Dengan disiplin yang baik, berarti pegawai sadar dan bersedia mengerjakan semua tugasnya dengan baik.
3
Dalam momentum semangat Reformasi Birokrasi (RB) yang sedang giat-giatnya digelorakan di Kemen BUMN ini, aturan penegakan disiplin tersebut terasa memberi nuansa perubahan yang cukup signifikan. Bagaimana tidak, setiap hari selalu dipajang 10 pegawai Kemen BUMN yang datang paling pagi dan 10 pegawai yang datang paling telat. Itu sepertinya membawa dampak, karena siapapun pasti tidak mau masuk daftar 10 pegawai yang datang paling telat. Diharapkan, semua pegawai nantinya sudah hadir di bawah jam 08.00 WIB. Bahkan kalau pegawai sudah hadir sebelum jam 07.30 WIB, maka pegawai yang bersangkutan dibolehkan pulang jam 16.00 WIB. “Itu halal,” kata Ferry Adrianto, Kasubag Administrasi SDM Kemen BUMN dalam sesi Sosialisasi Permen Penegakan Disiplin tersebut, 8 April 2013 lalu.
4
SUDUT PANDANG Parenting BUMN 6 SARAN PENDAPAT FIS dan EIS: Speedometer yang Saling Melengkapi 6 REKAM PERISTIWA SHARING KNOWLEDGE Demi Sistem Logistik yang Lebih Maju CEO SHARING SESSION Jangan Mengecat Langit ON KLIK!
utama
7
8
7
Hal yang khas dalam Permen yang berlaku efektif 1 Mei 2013 mendatang tersebut adalah, pelanggaran disiplin waktu kerja PNS di lingkungan Kemen BUMN dengan sanksi tambahan dikaitkan dengan pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan atau tunjangan jenis lainnya dari instansi asal PNS Kemen BUMN yang bersangkutan dan/atau peninjauan kembali penugasan di BUMN. Namun apapun itu, disiplin pegawai merupakan salah satu prasyarat Kemen BUMN untuk berbenah menjadi aparatur pemegang saham yang paripurna. [Tbk]
foto: sentot
Ingin tahu tentang BUMN?
fokus
2
utama
BULETIN BUMN • EDISI 71 • TAHUN VII • 1 MEI 2013
sentot
Disiplin, Pondasi Reformasi Birokrasi
Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendorong mobilitas antara aparatur serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, meningkatnya disiplin SDM Aparatur, meningkatnya efektivitas manajemen SDM dan meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur. Disiplin dari perspektif organisasi dapat dirumuskan sebagai ketaatan setiap anggota organisasi terhadap semua aturan yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Itu terwujud melalui sikap, perilaku dan perbuatan yang baik, sehingga tercipta keteraturan, keharmonisan, serta keadaan-keadaan baik lainnya. Dapat
Road Map Reformasi Birokrasi (2010–2014), sesuai Permen PANRB No: 20 Tahun 2010, meliputi Program Penataan Organisasi, Program Penataan Tatalaksana, dan Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. Khusus untuk Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan profesionalime SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi, serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan.
disimpulkan, disiplin kerja merupakan suatu sikap dan perilaku untuk menaati segala peraturan organisasi yang didasarkan atas kesadaran diri. Indikator-indikator disiplin kerja tersebut dapat dilihat dari berbagai hal. Misalnya, patuh dan taat terhadap penggunaan jam kerja saja, dengan datang dan pulang sesuai dengan jadwal, tidak mangkir jika bekerja, dan tidak mencuri-curi waktu. Disiplin juga bisa dilihat dari upaya menaati peraturan tanpa adanya perasaan takut, atau terpaksa. Komitmen dan loyalitas pada organisasi biasanya tercermin dari sikap seorang aparatur dalam bekerja. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/ MBU/2013 tentang Penegakan Disiplin PNS di lingkungan Kemen BUMN diharapkan mampu
mendukung mewujudkan salah satu aspek Renstra Kemen BUMN 2010–2014, yaitu memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Kemen BUMN melalui peningkatan profesionalisme SDM Kemen BUMN, penajaman tugas dan fungsi Kemen BUMN serta melakukan perubahan pola dan budaya kerja yang mengarah pada budaya kerja korporasi. Strategi ini digunakan untuk mencapai tujuan pertama, yaitu meningkatnya kapasitas dan kemampuan pembinaan BUMN. Tingkat kedisiplinan pegawai tersebut dipengaruhi oleh antara lain kondisi organisasi, teladan pimpinan, keadilan, pengawasan melekat, sanksi hukuman, dan ketegasan. Semoga pegawai Kemen BUMN dapat memberi teladan yang baik dalam disiplin ini. [Tbk]
Mungkin Peraturan Menteri BUMN tentang Disiplin PNS Kemen BUMN masih belum sempurna karena beberapa hal. Permen itu hanya melulu bicara jam kerja, seolah-olah disiplin itu hanya terkait dengan jam kerja, yang kalau dilanggar: AWASSSSS!
PERMEN DISIPLIN itu secara tata aturan merupakan turunan dari PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Namun Permen tersebut menerjemahkan disiplin itu, sekali lagi, hanya sekitar permasalahan jam kerja. Padahal PP tersebut menjabarkan berbagai kewajiban setiap PNS, dimulai dari mengucapkan sumpah/ janji PNS, mengucapkan sumpah/janji jabatan, setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, UUD 45 dan NKRI, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat PNS, bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara, mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja hingga membimbing bawahan dan memberikan kesempatan kepada bawahan mengembangkan karier. Luas sekali jabaran kewajiban seorang PNS yang tidak sebatas memenuhi ketentuan jam kerja. Sebenarnya, kalau posisi hukum Permen tersebut adalah untuk menjabarkan hal-hal yang di PP Nomor 53 Tahun 2010 itu belum diatur
Oleh: Rudi Rusli
sentot
Soal Permen Disiplin Itu...
dengan jelas, maka Permen itu dapat dipandang sebagai ‘sebuah terobosan’. Sebenarnya sanksi atau hukuman disiplin dalam PP Nomor 53 cukup detail, mulai dari hukuman disiplin ringan hingga berat. Sementara di Permen, hukuman itu dikaitkan dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) dan penugasan di BUMN.
pelanggaran disiplin, termasuk disiplin jam kerja, Komite itu dapat memutuskan dengan arif dan bijaksana. Pada dasarnya ketentuan itu tentu tidak hanya diberlakukan untuk staf atau pejabat Eselon III atau IV saja, tapi semestinya berlaku juga untuk pejabat Eselon I dan II. Keadilan pemberlakuan sanksi, bila itu terjadi, tentu menentukan kredibilitas Permen tersebut.
Masalahnya, ada pegawai Kemen BUMN yang tidak mendapatkan TKPKN karena tidak berasal dari Kementerian Keuangan. Bila dikaitkan dengan penugasan di BUMN, sepertinya ada juga pegawai Kemen BUMN yang tidak mendapatkan penugasan di BUMN baik sebagai Dekom/Dewas, Sekdekom/Sekdewas, Komite Audit atau Staf Komisaris. Bagi mereka yang tidak mendapat TKPKN atau tidak mendapat penugasan di BUMN, apakah bisa seenaknya melanggar aturan jam kerja yang ditetapkan?
Terakhir, usul kecil saja: agar ada sedikit revisi judul Permen tersebut dengan menambahkan kata-kata “jam kerja”, sehingga judul Permen itu berbunyi: “Penegakan Disiplin Jam Kerja PNS Kemen BUMN”. Penulis, Kasubag Pelayanan dan Bantuan Hukum Ic
Usul konkret saya, perlu dibentuk semacam Komite Disiplin Pegawai, yang terdiri atas para pejabat Eselon I dan II yang memiliki integritas, sehingga kalau ada masalah-masalah terkait
BULETIN BUMN • EDISI 71 • TAHUN VII • 1 MEI 2013
sentot
Oleh: Riyanto Prabowo
3
Nama Nusantara Holding Company (NHC) memang belum disosialisasikan secara luas. Barangkali ada yang menebak itu BUMN baru, seperti Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/Perum Navigasi atau Perum Perindo/Perikanan Indonesia yang ganti baju dari Perum PPS.
Presiden mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi. Selanjutnya anggota direksi itu bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris Pemerintah yang terdiri atas 3 anggota, yaitu Menteri Bidang Pertambangan (Ketua merangkap anggota), Menteri Keuangan (Wakil Ketua merangkap anggota) serta Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (anggota). Bila dipandang perlu, Presiden dapat menambah sebanyak-banyaknya 2 Menteri lainnya sebagai anggota.
Meski RUU BUMN tersebut merupakan inisiatif DPR, namun itu merupakan entry point dalam menyampaikan konsep sandingan pada pembahasan RUU tersebut. ‘Proses pengenalan’ sudah dimulai dengan menyisipkan konsep NHC dalam masukan atas RUU perubahan UU Keuangan Negara yang saat ini mulai digodok di Badan Legislasi. Kekuasaan Presiden dalam pengelolaan keuangan Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan yang awalnya hanya dapat dikuasakan kepada Menteri Keuangan, diusulkan direvisi menjadi dapat dikuasakan kepada Menteri yang ditunjuk khusus oleh Presiden atau badan hukum yang dibentuk Presiden.
PENDIRIAN NHC DENGAN KEPPRES Agar tidak muncul wakil pemerintah sebagai RUPS/pemegang saham sebagaimana Kemen BUMN saat ini, maka dalam konsepnya, NHC langsung dilekatkan di bawah Presiden dan pendirian NHC ditetapkan dengan Keppres.
Pada fase awal keberadaan Kemen BUMN, berdasarkan Keppres Nomor 182/1998, telah dibentuk Badan Pembina BUMN, sebuah lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Pembina BUMN dipimpin seorang Kepala dan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan, peningkatan kinerja dan lebih memberdayakan BUMN. Dalam praktiknya, pembedaan tugas antara Menteri BUMN dan Kepala Pembina BUMN tidak begitu jelas, sehingga posisi itu berada di satu tangan. Berbeda dengan Badan Pembina BUMN, konsep NHC dirumuskan sebagai perusahaan dengan referensi bentuk Perusahaan Negara Pertamina berdasarkan UU Nomor 8/1971. Pertamina kala itu diurus oleh Direksi (Board of Director) dan ada organ Dewan Komisaris Pemerintah.
kita
Perkenalkan: Nusantara Holding Company
SEBENARNYA, NHC adalah ‘nama sementara’ yang digunakan Tim RUU BUMN Kemen BUMN untuk menggulirkan konsep superholding dalam Rancangan revisi UU BUMN versi internal. Itulah top holding yang konon lebih cocok membawahi BUMN, menggantikan peran Kementerian BUMN. Kata ”Nusantara” sendiri sudah tak asing lagi karena banyak digunakan di BUMN, seperti BUMN Perkebunan (PT Perkebunan Nusantara I– XIV), Perikanan Nusantara dan Kawasan Berikat Nusantara.
Perumusan struktur NHC merujuk pada struktur Temasek, Khazanah, BPPN dan bentuk Pertamina (berdasarkan UU Nomor 8/1971, sebelum menjadi perusahaan Perseroan). Ide dasarnya, NHC adalah superholding yang tidak birokratif dan memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan BUMN.
wawasan
Pelimpahan kedudukan, tugas dan wewenang Menteri Keuangan kepada Menteri BUMN berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2003 belum mampu mendorong pengelolaan BUMN secara optimal. Hal ini ditandai dengan belum terwujudnya program restrukturisasi dan rightsizing. Bahkan kecenderungannya, satu per satu muncul PP yang mengecualikan pembinaan BUMN dari PP 41/2003, sehingga beberapa BUMN yang lahir belakangan, pembinaannya di luar Kemen BUMN. NHC mempunyai tugas sebagai “Kementerian BUMN plus” yaitu berwenang melakukan pengelolaan pada seluruh Persero dan Perseroan Lainnya. Dari kewenangan NHC itu, terdapat adanya pengalihan kewenangan yang saat ini berada di Kementerian Keuangan, yaitu menerima dan mengelola dividen, pendirian BUMN dan melakukan penatausahaan penyertaan modal saham Negara. Semua difokuskan menjadi kewenangan NHC. Dengan konsep dividen disetor oleh NHC maka NHC dapat mengatur berapa dividen yang harus diambil dari BUMN dan target dividen BUMN. Sehingga NHC dapat mengelola dana untuk restrukturisasi BUMN yang lain dengan pola PMN. Selain itu, proses korporasi penggabungan, pengambilalihan dan restrukturisasi disederhanakan di satu tangan. Pengurusan Nusantara Holding Company dipimpin oleh Dewan Eksekutif yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Anggota Dewan Eksekutif diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 tahun dan dapat diangkat kembali, sehingga masa jabatannya paling lama 10 tahun.
Dengan demikian terdapat perubahan signifikan terhadap jumlah penentu kebijakan, di mana dalam bentuk Kementerian penentunya hanya seorang Menteri, berubah menjadi sebuah board eksekutif. Bentuk dewan eksekutif diharapkan dapat membagi beban tugas dan percepatan pengambilan keputusan. Pengawasan jalannya pengurusan NHC dilakukan oleh Dewan Pengawas/Dewas yang merupakan ex officio dari: Presiden selaku Ketua Dewas, Wakil Presiden selaku Wakil Ketua Dewas, Menteri Keuangan dan Menteri lainnya selaku anggota. Modal Nusantara Holding Company untuk pertama kalinya dalam rangka pendirian bersumber dari PMN pada Persero dan Perseroan Lainnya serta pengalihan aset eks Kemen BUMN. Untuk operasional NHC tahun pertama berasal dari dividen interim beberapa Persero. Pengelolaan NHC, tidak tunduk pada ketentuan dan tata cara pelaksanaan APBN. Ada plus-minus konsep NHC. Konsep NHC jelas “revolusioner”. NHC memangkas wewenang Menteri teknis dalam hal Perum dan wewenang Menteri Keuangan sehingga perlu political will yang kuat dari Pemerintah. Konsep NHC tentu saja cukup berat mengingat untuk program rightsizing, atau holding BUMN sektor saja masih mentok di sana-sini. Wewenang pengelolaan dividen oleh NHC, misalnya. Pengelolaan dividen pernah diusulkan kepada Kemen Keuangan dalam pembahasan RPP PNBP Kemen BUMN untuk dapat dikelola sebagai PNBP Kemen BUMN, namun ditolak secara tegas oleh perwakilan Kemen Keuangan karena dividen harus langsung disetor ke Bendahara Umum Negara. Keberadaan Presiden di struktur Dewas akan menarik Presiden ke ranah teknis dan akan timbul tanggung jawab perdata. Sedangkan, eksekutifnya yang merupakan board apabila tidak kompak akan menyulitkan dalam pengambilan keputusan. Wacana NHC ini memang cukup menantang dan masih memerlukan kajian mendalam serta koordinasi dengan semua stakeholder dan masukan semua pihak. Wacana ini perlu dijaga agar jangan sampai menstimulasi DPR mengatur BUMN ke ranah politik. Penulis: Kasubag Peraturan PerundangUndangan II
sosok
4
tokoh
BULETIN BUMN • EDISI 71 • TAHUN VII • 1 MEI 2013
PASTI TAK ada yang menyangka, rangkaian puisi itu adalah karya Malim Damanik, Kabag Perlengkapan dan Rumah Tangga Kemen BUMN. Puisi itu diperlihatkan Malim, di ujung perbincangannya dengan tim Buletin, di ruang kerjanya, lantai M Gedung Kemen BUMN. Pria yang senantiasa terlihat tersenyum itu, tanggal 17 April 2013 lalu genap berusia 56 tahun. Artinya, per 1 Mei 2013, Malim memasuki usia pensiun. Buletin Kementerian BUMN, melalui ruang sosok ini, berusaha memotret pengalaman hidupnya. Sebenarnya, tim Buletin sejak tahun lalu pernah mencoba untuk mengangkat sosok yang mengurusi banyak hal di kantor Kemen BUMN ini, namun ia menampik halus tawaran Buletin. Ya, bisa dikatakan bidang tugas Malim memiliki rentang tanggung jawab yang luas, mulai dari urusan penyediaan kertas kop, hingga kebersihan toilet. Dari permasalahan lift, air, keamanan hingga renovasi ruangan. Malim termasuk pegawai yang berdedikasi tinggi pada unit kerjanya, walau mungkin tidak banyak yang menyadarinya. Dilihat dari perjalanan karirnya, ia memang lebih banyak berada di bagian rumah tangga. Untuk itu, Buletin edisi ini menyediakan ruang untuk mencatat pengalaman hidupnya. LADANG, BURUNG SIBURUK DAN PUYUH Malim lahir dan menjalani masa kecilnya di desa Simpang Sigodang, Simalungun, Sumatera Utara. Sebuah desa yang mayoritas penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani padi, kopi, jahe dan sayur-sayuran termasuk ayah-ibunya. Ayahnya bernama Kenan Damanik dan ibunya Lontanim Sihaloho. Ia bungsu dari tiga bersaudara yang semuanya laki-laki. Kakak sulungnya Sihol Damanik sedang kakaknya yang satu lagi bernama Tambok Damanik. Sepulang dari sekolah, kala itu di SDN 3 Merekraya hingga SMP, ia pasti segera ke ladang milik keluarganya, tidak main-main dulu. “Karena makan siang disiapkan ibu di ladang,”
Menunda Pekerjaan = Menyulitkan Diri Sendiri
Saat hati berkata ingin namun Tuhan berkata: tunggu… saat semua terasa membosankan Tuhan berkata: teruslah melangkah karena Tuhan lebih dulu tahu rancangan yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita
ujarnya. Ladang itu sekitar 1 km dari rumahnya. Yang dikenangnya, kalau sudah jam 5 sore, pasti ada kicauan burung ‘Siburuk’, yang seperti mengingatkan sudah waktunya pulang. “Burung itu mirip burung hantu, tapi kelihatannya lebih seram burung hantu,” jelasnya. Untuk mengisi waktu kosong, Malim membuat mainannya sendiri dari kayu-kayuan atau membuat perangkap burung puyuh. “Biasanya sehabis makan siang, kita melihat perangkap itu,” katanya. Ia pun akan senang kalau ada burung puyuh yang tertangkap. “Kita makan enak lah,” tambahnya. “Dulu kalau musim panen, hasilnya lumayan.” Biasanya ada kemeriahan di desanya seperti opera atau semacam komedi putar yang berlangsung sampai seminggu.
sulungnya itu berkata: “Sudahlah, berdoa saja, segalanya akan dicukupkan kalau Tuhan mau”. Sihol menceritakan, dekan FKIP itu tamat dari Amerika, sehingga kalau Malim kuliah di Jakarta, setidaknya bisa bekerja di tingkat kotamadya atau di provinsi.
Prestasi Malim di sekolah lumayan baik. “Dari SD sampai SMA, saya selalu lima besar,” katanya bangga. Setamat SD, ia melanjutkan ke SMP Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di Merekraya. MERANTAU BERKAT NASEHAT KAKAK Ketika kelas 4 SD, ibunya meninggal dunia. Ia mendapat tugas baru untuk urusan rumah tangga seperti memasak untuk keluarga. Ia pun biasa mengambil air dari sumber mata air yang berjarak 300 meter dari rumahnya. Malim juga harus mencari kayu bakar di semak-semak untuk memasak. “Jam 4 sore saya disuruh pulang duluan dari ladang untuk masak makan malam,” ujarnya. Ia menceritakan, dirinya piawai memasak sayur. “Sayurnya tinggal ambil di kebun, ndak usah pakai bumbu macam-macam,” katanya. Lulus dari SMP, ia melanjutkan ke SMA Kampus FKIP Nommensen. “Karena sekolahnya di kota Pematang Siantar, terpaksa saya meninggalkan kampung,” katanya. Ia tinggal bersama kakak sulungnya, Sihol Damanik yang sudah jadi karyawan TU di FKIP Nommensen itu. Ketika tamat SMA, Sihol menasehatinya untuk melanjutkan kuliah di Jawa. Ketika ia menanyakan dari mana biayanya, kakak
sentot
sentot
MALIM DAMANIK
Tahun 1977, Malim membulatkan tekad merantau, yang ia tuju adalah rumah pamannya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia kemudian mengikuti ujian SKALU untuk jurusan FMIPA Kimia UI dan UGM. Sayangnya, meski passing grade lulus, Malim tidak diterima di salah satu universitas tersebut. Ia sempat menganggur setahun dan mengikuti bimbingan tes. Tahun 1978, ia diterima di Jurusan Kimia FMIPA UI. Tahun pertama kuliah di UI, ayahnya meninggal dunia. Setelah dua tahun kuliah, karena kendala ekonomi, ia pun tidak melanjutkan kuliahnya. Meskipun di sela-sela kuliahnya, Malim sempat memberikan kursus privat pelajaran matematika. Malim kemudian bekerja sebagai sales di Asuransi Jiwasraya. “Itu pertama kali saya bekerja,” katanya. Tahun 1982, Malim mengikuti tes masuk D1 Matematika di IKIP Jakarta yang merupakan program Pemerintah untuk memenuhi kekurangan tenaga guru. “Tujuan saya hanya untuk bisa langsung bekerja dan jadi PNS,” katanya. Di tahun 1983, dengan berbekal ijazah SMA, Malim mengikuti Ujian Bersama penerimaan PNS Depkeu yang dilaksanakan di Senayan. Malim pun diterima di Depkeu, dan kuliah D1 Matematika-nya tak ia lanjutkan. MELAYANI SEMUA LEVEL Unit kerja pertama yang ia masuki adalah pelaksana di Subbagian Kepegawaian dan Misi Asing Ditjen Moneter Luar Negeri, Depkeu. “Pekerjaan saya adalah menjemput tamu-tamu asing,” katanya. Praktis, bidang tugasnya waktu itu laksana seorang protokol. Malim masih ingat, ia pernah membawa tamu asing dari Asian Development Bank dan Islamic Development Bank yang memberi dana pinjaman untuk pembangunan jalan tol Cipularang. Malim juga mengurusi perjalanan dinas Dirjen Moneter Luar Negeri baik dalam pengurusan visa dan antarjemput di Bandara. Malim sempat pindah ke Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan, dan Neraca Pembayaran (BAKNPNP). “Masih juga mengurusi protokol,” ujarnya. Setelah itu, tahun 1993, ia pindah ke DJ-PBUN. Malim pun dipercaya
5
Pertama kali menjabat Eselon III, ia ditempatkan sebagai Kabid Kewajiban Pelayanan Umum tahun 2006. Tidak seperti di Kasubbag Rumah Tangga, ia merasa punya waktu untuk kembali sekolah. Ia pun kuliah di STIM LPMI dan tamat tahun 2007. “Ada banyak mata kuliah yang bisa dikonversi dari mata kuliah yang dulu, sehingga kuliah saya cepat selesai,” jelasnya. Tak sampai di sana, di tempat yang sama, ia pun mengambil S2 Manajemen dan tamat tahun 2009. Selama di PSO, keasdepannya sempat menghasilkan buku tentang proseding Rakornas PSO BUMN. Tahun 2010, Malim kembali menjadi Kabag Perlengkapan dan Rumah Tangga. “Pada intinya, pekerjaan yang saya lakukan adalah pelayanan untuk semua level, dari staf hingga Menteri,” katanya. Bahkan kalau ada masalah di rumah pribadi Menteri pun, menjadi urusannya. “Walaupun hanya menyiapkan tenaga,” ujarnya. Malim telah melayani semua Menteri BUMN, dari Menteri Tanri Abeng hingga Dahlan Iskan, kecuali Menteri Sofyan Djalil karena ia ditugaskan di bidang lain. Malim sudah merasa bahagia kalau atasan mengucapkan kata “Bagus” atas tugas yang telah ia laksanakan. MENIKAHI PUTRI KEPALA SEKOLAH SMP Tidak banyak yang tahu pria yang biasa tampil rapi ini mengalami perjalanan cinta yang panjang dengan wanita yang menjadi istrinya, Trianno Gloria Purba. Wanita yang menawan hatinya sejak SMP ini rupanya adalah anak Kepala Sekolah SMP-nya. “Istri saya itu dulu pernah juara lomba menulis di koran Sinar Indonesia Baru (SIB),” katanya. Mereka saling kenal ketika sekolah di SMP sebagai adik kelas. Beda usia Malim dan Trianno adalah dua tahun. Mereka mulai berkirim surat sejak tahun 1977. Meski terpisah jarak saat berkuliah, Malim yang tinggal di Jakarta dan Trianno yang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, ternyata tetap saling berkirim surat. Akhirnya, Malim yang sudah bekerja di Depkeu memutuskan menikahi belahan jiwanya itu pada 17 Mei 1988.
dok. pribadi
Saat ini, istri tercintanya bekerja di Disnaker Kota Bekasi. 13 tahun menunggu, akhirnya sang buah hatipun lahir. Adir Marian Damanik, yang akrab disapa Rian lahir pada 9 Mei 2001. Saat ini Rian
sentot
menjadi Kasubbag Rumah Tangga. Tahun 1995, Malim menjadi Kasubbag Perbendaharaan. Dari tahun 1998 sampai 2006 kembali dipercaya jadi Kasubbag Rumah Tangga.
sekolah di SD Strada kelas 6. “Dia yang menjadi penyemangat hidup saya, dekat sekali dengan saya”. Dengan mata berbinar, ia mengisahkan kedekatan dirinya dengan Rian. Setiap pulang kerja, Rian selalu menyambutnya di rumah dengan pelukan. Dia juga banyak menghabiskan waktu dengan anak semata wayangnya itu. Dalam mendidik anak, ia berprinsip tidak mau memarahi anaknya. “Saya tidak ingin terekam di memorinya, saya pernah marah sama dia,” katanya. MENUNDA PEKERJAAN, MENYULITKAN DIRI SENDIRI Ia menuturkan, semua staf di bagiannya mesti memahami manajemen properti dan building management. “Itu menunjang kompetensi dalam pelaksanaan tugas,” katanya. Ia sendiri telah mengikuti Building Management Training akhir tahun lalu. “Itu membuat saya agak melek sedikit,” katanya. Diklat kompetensi dasar itu menurutnya penting diikuti untuk dapat mengawasi pengelola gedung yang memiliki kompetensi itu. Untuk menambah pengalaman masing-masing stafnya yang terdiri atas 12 PNS dan 9 non PNS, Malim melakukan rolling tugas staf setiap tahun agar masing-masing merasakan pekerjaan lainnya. “Namun, semua harus diawasi dan tidak boleh menganggap enteng karena bisa berakibat fatal. Lift mati, AC mati, gelap,” ceritanya. Kalau listrik mati, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga harus langsung berkoordinasi dengan pengelola gedung agar berkoordinasi dengan PLN. “Harus cepat, tanggap, dan akurat,” katanya. Ia tak masalah disebut cerewet dengan anak buahnya. “Yang penting, semua pekerjaan selesai dengan baik,” katanya. Tantangan di bagian perlengkapan dan rumah tangga ini menurutnya adalah penyiapan anggaran. “Anggaran kita sangat terbatas, apalagi patokannya SBU yang dihitung luas dikali harga per meter,” katanya. Saat ini tidak ada biaya renovasi, hanya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan gedung pun menurutnya sangat tidak cukup. “Bukan kita tidak mau ada renovasi, tapi dalam tiga tahun ini memang dananya terbatas”. Namun menurutnya, kalau pimpinan Kemen BUMN mau berjuang meningkatkan anggaran, tidak mustahil ada peningkatan anggaran. “Terutama untuk keperluan yang sangat penting, seperti pengadaan lift,” katanya. Menurut Malim, usia ekonomis lift adalah antara 15–20 tahun. “Sedang lift kita sudah berumur
28 tahun,” katanya. Pengadaan lift pernah dilelang, tapi spesifikasi yang ditawarkan kurang meyakinkan. “Kita kurang yakin dalam hal maintenance dan sparepart,” katanya. Saat ini, masalahnya belum ada izin untuk program pengadaan lift secara multi-years. “Karena pengadaan dan pemasangan lift ini memang perlu waktu,” tambahnya. Selain itu, belanja modal masih “dibintang”. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah masih banyak Barang Milik Negara yang terdaftar sebagai inventaris dan tidak pernah dihapuskan. BMN ini perlu dihapus dulu, untuk kemudian bisa diadakan kembali. “Jadi anggaran investasi kita pertumbuhannya dari tahun itu ke itu saja,” ujarnya. Bagi Malim, pantang baginya untuk menunda pekerjaan. “Menunda pekerjaan akan menyulitkan diri sendiri,” tambah Anggota Dewan Komisaris Leces ini. MERUBAH GAYA HIDUP Malim pernah mengalami serangan jantung di tahun 2010 lalu. Kejadian itu memberikan pelajaran yang sangat berharga baginya. Ia mulai disiplin menjaga pola hidup, tidur dan makan. “Olahraga utama saya, jalan kaki,” katanya. Saat itu, Malim mengalami penyumbatan pembuluh darah lebih dari 90%, sehingga dokter menyarankan jantungnya harus dibypass. Untungnya, salah seorang sahabatnya. menyampaikan informasi untuk berobat di dokter ahli jantung dan pembuluh darah di Klinik Jakarta Vascular Center, Menteng. Metodenya adalah untuk menghancurkan penyumbatan dan agar pembuluh darah menjadi elastis. “Jangan sampai pembuluh darah mengeras dan rapuh,” katanya. Alhasil, ia pun dapat pulih. Untuk menjaga kesehatannya, ia menjaga makan yang berlemak, gorengan. “Saya lebih memilih makanan/sayuran yang rebusan saja,” katanya. Ketika ditanya mengenai persiapannya memasuki masa pensiun, Malim dengan senyum menjawab, “Semasa kerja seringkali tidak banyak waktu dengan keluarga besar. Ini saatnya saya menebus,” ujarnya. Di masa pensiun ini ia akan memanfaatkan waktu bersama keluarga sambil mengurus bisnis yang masih dirahasiakan. “Masa pensiun ini saya rindukan juga,” katanya. “Karena Tuhan lebih dulu tahu rancangan yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita”, begitu potongan puisi Malim Damanik, yang tepat untuk menggambarkan pandangannya tentang perjalanan hidupnya ke depan. [Erwin/ Rudi Rusli/Sandra Firmania]
dok. pribadi
BULETIN BUMN • EDISI 71 • TAHUN VII • 1 MEI 2013
sudut
pandang
BULETIN BUMN • EDISI 71 • TAHUN VII • 1 MEI 2013
Parenting BUMN Faktanya Kemen BUMN bagai perusahaan induk dari 142 BUMN. Sebagai pembina, tentu bukan hanya menagih kontribusi dari BUMN, melainkan mampu merancang pertumbuhan nilai BUMN didasarkan oleh desain portofolio bisnis yang kompleks.
sentot
Oleh: Sugianto
6
MAKSUDNYA, AGAR secara agregat kinerja 142 BUMN lebih baik dibandingkan jika BUMN tersebut berjalan sendiri-sendiri. Pembina dituntut membuat Kompetensi Inti BUMN terus berkembang serta BUMN terus menciptakan nilai dan bertumbuh dengan Kompetensi tersebut.
seluruh BUMN, melainkan lebih dari itu. Inventarisasi keunggulan strategis setiap BUMN, identifikasi peluang yang dimiliki suatu BUMN untuk ditingkatkan sebagai mesin penciptaan nilai, disinergikan dengan keunggulan strategis yang dimiliki BUMN lain sesuai dengan peluang tersebut.
Pertanyaannya, bagaimana pendekatan pembinaan agar penciptaan nilai terus dilakukan secara optimal? Terdapat empat pendekatan, pertama adalah Stand Alone Influence, di mana Kemen BUMN mempengaruhi BUMN melalui kepemilikan penuh, penerapan strategi bisnis, penempatan orang-orang terpilih, target yang menantang, serta persetujuan atas inisiatif korporasi. Pengendalian ketat atas kinerja BUMN pun harus dilakukan.
Ketiga, Centralized Functions and Services. Penciptaan nilai pada BUMN dapat dilakukan melalui pemusatan berbagai kegiatan fungsional dan pelayanan untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan BUMN. Contohnya, pendanaan. Selaku Pemegang Saham Bank BUMN dapat memberikan koneksi kepada BUMN yang memerlukan pendanaan besar untuk pengembangan usaha BUMN tersebut. Juga perluasan pasar. Menteri BUMN telah memberi peluang pasar radioisotop dari China yang diberikan kepada Batan Tekno, dan menginstruksikan peluang tersebut harus segera ditangkap dengan melakukan revitalisasi tingkat produksi radioisotop. Permasalahan pendanaan untuk investasi juga segera difasilitasi.
Kedua, Linkage Influence. Penciptaan nilai dapat dilakukan dengan meningkatkan koneksi antar BUMN yang berbeda. Implementasinya, fasilitasi sinergi antar BUMN agar nilai yang diciptakan tidak hanya sekedar hasil penjumlahan nilai dari
Terakhir, selain mempengaruhi bisnis yang sudah ada, Kemen BUMN dapat juga melakukan penciptaan nilai melalui penetapan portofolio bisnis, melalui pemetaan portofolio bisnis BUMN, divestasi atau diversifikasi dengan tujuan penciptaan nilai sebesarbesarnya. Perlu telaah anak BUMN yang bergerak di bidang usaha yang sama, seperti IT, pelayanan kesehatan (RS), dan lain-lain. Yakinlah, Kemen BUMN selalu bergerak ke depan, mencari peluang penciptaan nilai bagi BUMN agar keunggulan pertumbuhan BUMN tercapai. Sebagai aparatur, kita wajib mendukung. Pahami hal-hal kritis bisnis masing-masing BUMN dalam kordinasinya dan tingkatkan parenting skill terhadap hal-hal kritis tersebut. Ayo, semarakkan kembali knowledge sharing yang diadakan Biro PSDM. Penulis, Auditor Muda Inspektorat Kemen BUMN
saran
pendapat
FIS & EIS: Speedometer Yang Saling Melengkapi
dok. pribadi
Oleh: Anton Kurnia
SEBAGAIMANA BELIAU sampaikan, FIS diharapkan dapat menggantikan EIS sebagai tools bagi stakeholder untuk memantau dan menilai kemajuan suatu BUMN ke depan. Ilustrasi yang beliau sampaikan tentang EIS dan FIS sebagai speedometer cukup mengena dengan memisalkan seorang ABG diberi sebuah Ferrari 468 Spider warna merah, pajak hadiah ditanggung perusahaan, mesin V8, velg ukuran 20 inchi dan jok kulit, namun stir, pedal gas dan pedal rem masih di sebelah kiri, sehingga mobil tersebut tidak bisa melaju kencang secara maksimal di jalanan Jakarta atau di jalan tol sekalipun. Itu semua karena sistem kendaraannya berbeda. Bung Fadjar menyatakan, hambatan terbesar dalam penerapan EIS adalah masalah standarisasi Chart Of Account (COA) dan aliran data yang belum lancar dari BUMN. Walaupun sebenarnya EIS telah berpengalaman dalam membantu tugas-tugas di Kemen BUMN, terkait perhitungan kinerja, persiapan paparan ke DPR, konferensi pers dan lain-lain. EIS menghasilkan informasi, baik kuantitatif (ROA, ROE, PER, Gross Profit Margin, Net Profit Margin, dll) maupun kualitatif (Company Profile, Executive Summary, Case Study, dll). Sedangkan FIS murni menghasilkan informasi yang bersifat kuantitatif. Di sinilah letak permasalahannya, karena validitas
Menarik untuk mengomentari apa yang diungkapkan Bung Fadjar Judisiawan dalam Buletin Kementerian BUMN edisi 67 tahun VI, berjudul “FIS: Speedometer yang (tidak lagi) terabaikan”. Dengan mengibaratkan BUMN sebagai sebuah kendaraan, di mana untuk mengontrol performance kecepatannya (pertumbuhannya) dibutuhkan speedometer yang andal dan mumpuni, maka di sinilah muncul istilah EIS (Executive Information System) dan FIS (Financial Information System).
inputan data di masing-masing BUMN sangat sukar untuk diverifikasi dan distandarisasi, yang disebabkan oleh berbedanya jenis usaha BUMN, asumsi yang digunakan, serta faktor-faktor teknis dan non teknis yang mempengaruhi lingkungan usaha BUMN (subsidi, PSO, dll).
membantu tugas-tugas di Kemen BUMN) dengan ditunjang oleh FIS yang sudah tervalidasi dan terstandarisasi. Permasalahan COA untuk masingmasing BUMN bisa diatasi dengan pengelompokan BUMN berdasarkan core business-nya. Karena itu, holdingisasi BUMN adalah sebuah keniscayaan.
Dan lagi, masalah utamanya adalah adanya hambatan psikologis di mana BUMN sebagai badan usaha yang dimiliki dan diawasi oleh negara, sehingga tidak bisa disamakan dengan badan usaha swasta yang pure business. Dengan adanya kelemahan dalam standarisasi dan verifikasi dalam inputan data, tentu saja akan menghasilkan informasi (output) yang kurang akurat. Sebagaimana diketahui, semua teori analisa keuangan yang digunakan (DuPont Analysis, Altman Z Score, dll) didasarkan atas asumsi badan usaha yang bersifat pure business oriented. Jadi sangat naif kalau kita memaksakan FIS saja sebagai alat analisa (speedometer) bagi BUMN dengan mengabaikan EIS yang bisa memberikan narasi atau penjelasan atas kondisi-kondisi khusus yang dihadapi oleh BUMN dalam lingkungan usahanya.
Sedangkan permasalahan aliran data yang belum lancar dari BUMN bisa diatasi dengan memperkuat jaringan di antara masing-masing BUMN dengan Kemen BUMN. Dalam posisi itu, Kemen BUMN diharapkan menjadi pusat data seluruh BUMN yang ada (kapasitas bandwith yang tinggi dan pemanfaatan teknologi satelit dari Telkom bisa digunakan dengan memperhatikan akses data yang terkontrol melalui security password yang bersesuaian dengan level pejabat yang berkompeten terhadap informasi yang diinginkan).
Jalan tengah yang bisa diambil adalah: memadukan EIS dengan segala plus minusnya dengan disertai perbaikan di sana-sini (karena telah terbukti
Penulis, Anton Kurnia, eks Pegawai Kementerian BUMN. Sekarang Pegawai Pemda Riau
Diharapkan, dengan berpadunya FIS dan EIS secara terintegrasi sebagai speedometer BUMN, semua stakeholder dapat memperoleh informasi yang akurat tentang BUMN dan memahami arah BUMN.
BULETIN BUMN • EDISI 71 • TAHUN VII • 1 MEI 2013
7
rekam
peristiwa
SHARING KNOWLEDGE
Demi Sistem Logistik yang Lebih Maju
Acara yang dilaksanakan di Lantai 21 Kemen BUMN ini dimoderatori Yuni Suryanto, Asdep Infrastruktur dan Logistik II. “Sharing Session bertujuan agar pengetahuan kita bertambah, sehingga kita tidak hanya memahami satu bidang atau sektor BUMN tertentu saja. Ini bermanfaat kalau kita dirotasi ke sektor BUMN tertentu,” ungkap Yuni mengawali acara. Yuni menyampaikan bahwa pada intinya ilmu logistik itu dulunya tidak bisa dilepaskan dari ilmu militer, yang harus melakukan pemindahan pasukan dan perlengkapannya secara cepat untuk memenangkan peperangan. Dewasa ini, ilmu tersebut digunakan untuk kepentingan bisnis. Bambang Eka Cahyana pun menambahkan bahwa di dunia bisnis, logistik baru menjadi topik hangat di lima tahun kebelakang, padahal logistik menjadi elemen penting perusahaan untuk bisa berkompetisi. “BUMN di sektor logistik itu dari hulu ke hilir, tapi mengapa justru malah mati suri?” ungkapnya.
Logistik itu tidak hanya perpindahan barang, namun juga perpindahan informasi sehingga peran teknologi informasi sangat besar. Manajemen logistik yang baik akan memberikan sumber keunggulan bagi perusahaan. “Saat ini konsepnya ‘just in time delivery’, yang merubah manajemen logistik secara drastis. Inventory barang terbesar bukan di gudang manufaktur atau gudang penjual, tapi di kapal dan pelabuhan,” terang Bambang. Bambang pun menyampaikan bahwa secara bisnis logistik, Indonesia kalah dari Vietnam. “Kita hanya sedikit di atas Kamboja,” katanya. Masalahnya, ada keterbatasan di bidang infrastruktur seperti bandara, jalan tol dan kereta. Di sisi lain, biaya logistik di Indonesia rata-rata sebesar 15%. “Sedang di Asia, ratarata biaya logistik itu hanya sekitar 4–10%,” ujar Bambang. Di samping itu permasalahan logistik di Indonesia juga merupakan dampak tidak
dok. istimewa
Jumat, 12 April 2013, diselenggarakan kembali kegiatan Sharing Knowledge untuk ketiga kalinya. Topik yang dibahas cukup menarik: ‘Manajemen Logistik pada BUMN’ dengan narasumber Bambang Eka Cahyana, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelindo I.
seimbangnya perdagangan Indonesia bagian Timur dan Indonesia bagian Barat. “Industri lebih banyak menumpuk di Jawa,” katanya. Akibatnya kapal yang bermuatan penuh pergi dari Jawa, pulangnya kosong. “Kalau ingin sukses menjadi perusahaan di bidang logistik, jangan menjadi perusahaan stand alone, agar ada value added logistic yang tidak hanya melayani bongkar muat secara cepat,” ujar Bambang. Akhirnya kegiatan itu ditutup apik dengan sebuah kesadaran bahwa ada ‘pekerjaan rumah’ untuk membenahi BUMN sektor logistik khususnya pelabuhan. [Tbk]
CEO SHARING SESSION
sentot
Jangan Mengecat Langit HAMBRA MENGINGATKAN, beberapa tokoh BUMN seperti Bacelius Ruru, Sofyan Djalil adalah contoh orang hukum yang memahami bisnis korporasi layaknya seorang entrepreneur. Untuk pertama kalinya, acara tersebut menampilkan Ignatius Jonan, Dirut PT KAI untuk berbagi berbagai hal terkait manajemen, kepemimpinan dan masalahmasalah perkeretaapian. Jonan, 59 tahun, yang berpengalaman 27 tahun menjadi direksi berbagai perusahaan, yakni PT Bahana PUI, Citibank dan PT KAI, memang tokoh yang sarat inspirasi. Jonan menyatakan, ilmu hukum adalah ilmu logika. Satu slogan penting yang berkesan baginya adalah “We must be the change we want to see in the world”, yang terjemahan bebasnya: kita harus berubah dulu supaya dunia sekitar kita berubah. Bagi Jonan, setiap masalah harus ada solusi terbaiknya. Ia pun berbagi contoh. PT KAI semestinya mendapatkan IMO (Infrastructure Maintenance and Operation) yang dianggarkan APBN untuk perawatan infrastruktur rel dan sinyal kereta yang merupakan Barang Milik Negara (BMN). “Tiap tahun anggarannya naik, tahun 2012 IMO itu dianggarkan Rp 1,52 triliun, tahun 2013 Rp 1,7 triliun,” katanya. Meski sudah didukung
“Orang Hukum tidak melulu hanya bicara hukum, tapi harus paham bisnis,” ujar Hambra, Kabiro Hukum, ketika memberi pengantar acara CEO Sharing Session yang digelar Biro Hukum di lantai 17 Kemen BUMN, 18 April 2013 lalu. Perpres, Komisi V DPR, tetap saja anggaran IMO itu tak pernah cair. Tapi Jonan tidak menyerah. Dengan segenap upaya, Jonan dan timnya tetap berupaya agar rel dan sinyal tersebut tetap dapat dihandalkan. Tarif kereta ekonomi harus ditentukan oleh pemerintah dan sisanya disubsidi Pemerintah. “Tarif keekonomiannya Rp 6.000, tapi diberlakukan Rp 2.000 dan disubsidi Rp 4.000,” katanya. Namun, seringkali terjadi keterlambatan penandatanganan kontrak subsidi. Bahkan pihak Kemenhub memiliki persepsi, subsidi itu hanya untuk kesejahteraan PT KAI saja. Karenanya, Jonan membenahi kereta ekonomi, diberi AC, dan terbebas dari kriteria kereta ekonomi yang tarifnya ditentukan Pemerintah. “Tarifnya menjadi komersial, yakni Rp 8.500,” katanya. Itulah yang membuat kinerja KAI membaik. Jonan pun membenahi sistem pemesanan tiket melalui e-ticketing yang bisa diakses di berbagai tempat. Menurutnya, seorang pemimpin tidak bisa hanya mengetahui gambaran besar (big picture) dari permasalahan perusahaan. “Nanti kebijakannya seperti mengecat langit,” katanya. Dua hal yang menjadi hantu seorang pemimpin adalah takut jadi tidak populer dan tidak menguasai
detil. Ia secara gamblang menyatakan, prinsip memimpinnya adalah melalui contoh (lead by example). Baginya, seorang pemimpin mumpuni adalah pemimpin yang mampu menyederhanakan hati. “Ia tidak berubah, tidak sombong ketika menjadi pemimpin,” ujarnya. Satu hal yang ia lakukan di PT KAI adalah selalu melakukan promosi, mutasi atau demosi berdasarkan atas kebutuhan perusahaan. “Kira-kira dua tahun harus dirotasi agar nggak sempat bikin kerajaan di tempat kerjanya,” ujarnya. Selain melakukan pembenahan di seluruh stasiun dan “membersihkan” para pedagang di stasiun kereta, Jonan juga meningkatkan kesejahteraan karyawannya. “Kepala Stasiun Gambir yang dulu gajinya Rp 2,5 juta, sekarang jadi Rp 14 jutaan. Masinis muda penghasilannya sudah Rp 8–11 juta,” ujarnya. Menurutnya, dengan peningkatan kesejahteraan itu, tidak akan ada lagi masinis yang melamun dan membahayakan penumpang, hanya karena memikirkan hutang. Tak terasa, dengan berdiri, ia membagi kisah hidupnya dalam waktu sekitar 3,5 jam. Tabik, Pak Jonan! [Tbk]
