Kinerja tingkat. pelatihan. Akuntabilitas. target. masa depan. Dadang. Kurnia NIP

KATA A PEN NGANT TAR Puji dan syukur kaami panjatk kan kepada Tuhan YME Y karen na dengan karunia k o-Nya kam mi dapat melewati m tah hun 2013 dengan d lan ncar. dan ridho Sesuai Keputusan K Kepala BPKP B Nom mor: KEP-006.00.00-0880/K/2001 1, Pusat Pendidik kan dan Pelatihan P P Pengawasa an (Pusdik klatwas) B BPKP merrupakan salah sattu unit kerja BPKP yang mem mpunyai tugas t poko ok melakssanakan penyelen nggaraan, pembinaaan dan ko oordinasi kegiatan pendidika an dan pelatihan n

di

bid dang

pen ngawasan.

Laporaan

Akunttabilitas

Kinerja

Pusdiklattwas BPK KP tahun n 2013 disusun un ntuk mellaporkan tingkat keberhasilan yang telah dicaapai serta sebagai beentuk perttanggungja awaban kepada pemberi p maandat yaitu u Kepala BPKP. B Laporan Akuntabillitas Kinerrja Pusdikllatwas BP PKP mengg gambarkan n target dan realisasi pelakssanaan tug gas pokok dan fungssi Pusdiklaatwas BPK KP yang didasarkaan pada Peenetapan Kinerja K Ta ahun 2013 dan merup pakan pen njabaran tahunan dari Ren ncana Straategis Pusd diklatwas BPKP peeriode 201 10-2014. Analisis dilakukan d terhadap celah kineerja (perform mance gap), yaitu perrbedaan capaian kinerja k dib bandingkan n dengan target kin nerja yang telah diteetapkan. Hasil an nalisis digu unakan seebagai salah satu landasan u untuk meenyusun langkah antisipatif a dalam ran ngka penin ngkatan kin nerja Pusd diklatwas BPKP B di masa dep pan. Akhirnyaa, diharapkan Laporran Akun ntabilitas Kinerja K Pu usdiklatwass BPKP dapat meenjadi massukan yang g bermanfaat dalam upaya pen ncapaian visi v dan misi BPK KP secara keseluruhan k n. Ciiawi, 21 Jan nuari 2014 Kepala Pusat,

Dadang g Kurnia NIP P 196109300 198203 1 001 0 Laporan Akuntabilitas Kiinerja Instanssi Pemerintah Pusdiklatwass 2013

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................

Halaman i

DAFTAR ISI .......................................................................................

ii

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL ................................................

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................

iv

BAB I

1 1 2 2

PENDAHULUAN ............................................................ A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi ......... B. Aspek Strategis Organisasi .................................... 1. Pendekatan Balanced Scorecard .......................... 2. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) .............................. 3. Nilai Luhur Organisasi ....................................... C. Kegiatan dan Layanan Organisasi D. Struktur Organisasi ................................................. E. Sistematika Penyajian .............................................

3 4 5 6 9

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .... A. Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP ................. B. Perjanjian Kinerja .....................................................

10 10 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................... A. Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP ................... B. Analisis Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP ...

17 17 19

BAB IV PENUTUP .........................................................................

34

BAB II

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3. Lampiran 4.

Capaian Kinerja Program Tahun 2013 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Outcome Tahun 2013 dengan Realisasi Tahun 2012 dan Target Tahun 2014 Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2013 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Output Tahun 2013 dengan Realisasi Tahun 2012 dan Target Tahun 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2013

ii

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL Gambar 1.1. Gambar 1.2. Gambar 1.3. Gambar 1.4. Gambar 1.5. Gambar 3.1. Gambar 3.2. Gambar 3.3. Gambar 3.4. Gambar 3.5. Gambar 3.6. Gambar 3.7. Gambar 3.8. Gambar 3.9. Gambar 3.10.

Bagan Struktur Organisasi Pusdiklatwas BPKP Komposisi Pegawai Pusdiklatwas Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Sistematika Penyajian LAKIP Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Outcome Program 1 Tingkat Kelulusan Diklat Kedinasan Peserta Diklat Teknis Substansi Kontribusi Terhadap Capaian Kinerja Diklat Teknis Substansi Perbandingan Realisasi Output Diklat Teknis Substansi Peserta Diklat Fungsional Auditor Kontribusi Terhadap Capaian Kinerja Diklat Fungsional Auditor Perbandingan Realisasi Output Diklat Fungsional Auditor Sistem Diklat Berbasis Merit dan Kompetensi Perbandingan Capaian Kinerja Sistem Diklat Berbasis Merit dan Kompetensi Gambar 3.11. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Outcome Program 2

Tabel R1. Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 2.3. Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel 3.3. Tabel 3.4. Tabel 4.1.

Capaian Kinerja Outcome Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013 Indikator Kinerja Utama Pusdiklatwas BPKP Program dan Kegiatan Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013 Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013 Rentang Capaian Kinerja Program Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013 Nilai Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013 Capaian Indikator Kinerja Output Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013 Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2012-2013


iii

ejalan dengan visi BPKP sebagai ”Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya, untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas”, Pusdiklatwas BPKP berupaya untuk mendukung pencapaian visi BPKP dengan menjalankan misi ketiga BPKP yakni mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. Pusdiklatwas BPKP melakukan pembelajaran yang dapat mempercepat

pemenuhan

kompetensi

auditor

di

seluruh

Instansi

Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah, yang dirumuskan dalam suatu visi, yaitu: “Menjadi Lembaga

Diklat Terdepan dan Terpercaya di Lingkungan Pemerintahan”

Sesuai peran yang diemban, Pusdiklatwas BPKP memiliki tanggung jawab untuk mencapai target kinerja pada Renstra Pusdiklatwas BPKP Tahun 20102014, yang dijabarkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun. Tapkin Pusdiklatwas BPKP tahun 2013 merupakan kontrak kinerja yang harus dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam LAKIP Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013. Tapkin Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013 berisi dua program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya -BPKP dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP. Keberhasilan program diukur dengan indikator kinerja hasil (outcome), dan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator kinerja keluaran (output). Dalam Tapkin Pusdiklatwas BPKP tahun 2013, telah ditetapkan 2 indikator outcome dan 5 indikator output.


iv

Guna melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, Pusdiklatwas BPKP telah melakukan pengumpulan data kinerja dengan dukungan sistem informasi, yaitu SIM MonevRKT dan SIM Pusdiklatwas BPKP. Hasil pengukuran kinerja outcome atas dua program Pusdiklatwas BPKP selama tahun 2013, menunjukkan rata-rata capaian kinerja outcome sebesar 127,93% atau termasuk dalam kategori “Memuaskan”, yang terdiri atas: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP, dengan rata-rata capaian kinerja outcome sebesar 150,42%. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP, dengan capaian kinerja outcome sebesar 105,43%. Capaian kinerja outcome Pusdiklatwas BPKP tersebut menyerap dana sebesar Rp40.518.468.917,00 atau 97,52% dari anggaran setelah revisi sebesar Rp41.547.792.000,00, dan SDM sebanyak 30.455 OH atau 88,39% dari target sebanyak 34.455 OH. Capaian kinerja masing-masing indikator outcome untuk kedua program tersebut dapat dilihat pada Tabel R.1. Tabel R.1 Capaian Kinerja Outcome Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013 INDIKATOR OUTCOME NO.

URAIAN

SATUAN

TARGET REALISASI

CAPAIAN INDIKATOR OUTCOME (%)

PROGRAM 1: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA -BPKP 1.

Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan

%

88,00

132,37

150,42

PROGRAM 2: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA-BPKP 1.

Tingkat kepuasan penerima layanan

Skala Likert 1-10

8,10

8,54

105,43

Rata-rata Capaian Kinerja Outcome Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013

127,93

Keberhasilan kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2013 ditunjukkan dengan prestasi-prestasi yang dicapai, antara lain sebagai berikut:


v

1. Hasil audit dan evaluasi Inspektorat yang dilaksanakan selama tahun 2013 atas kegiatan operasional, kinerja dan SPIP menunjukkan hasil sebagai berikut: a. Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2012 memperoleh nilai sebesar 88,15 atau predikat Baik ( berdasarkan Laporan Hasil Audit Kinerja pada Pusdiklatwas BPKP Tahun 2012, Nomor LHE-106/IN/2013 tanggal 18 September 2013). b. Akuntabilitas Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2012 memperoleh nilai sebasar

89,53,

kategori

AA atau predikat

Memuaskan

(berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Pusdiklatwas BPKP Tahun 2012, Nomor LHE-129/IN/2013 tanggal 30 September 2013). 2. Pusdiklatwas BPKP sejak tahun 2005 telah menerapkan standarisasi proses kerja yang diakui secara internasional, yaitu berupa Sertifikat ISO 9001:2008 yang dikeluarkan oleh TUV Nord. Setiap tahun dilakukan audit oleh TUV Nord untuk meyakinkan bahwa standarisasi proses kerja kediklatan masih berjalan dengan baik. Pada bulan September 2013, telah dilakukan audit (surveillance) oleh TUV NORD dan hasilnya menyatakan bahwa standarisasi proses tetap terjaga dengan baik. 3. Akreditasi

A

dari

Lembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah/LKPP untuk Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sesuai Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011, yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia , LKPP Nomor 100 Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013). 4. Pusdiklatwas BPKP seringkali menjadi tempat tujuan kegiatan studi banding penyelenggaran diklat oleh lembaga-lembaga diklat lain atau menjadi tempat observasi lapangan bagi peserta diklat Management of Training (MOT). Selain itu, Pusdiklatwas BPKP menjadi tempat studi banding penerapan ISO. Hal ini menunjukkan bahwa Pusdiklatwas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2013

vi

BPKP diakui sebagai lembaga diklat yang dapat menjadi rujukan/contoh bagi lembaga diklat lain. Dalam tahun 2013, Pusdiklatwas BPKP menjadi tempat studi banding bagi 7 kementerian/lembaga. Capaian kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2013 secara rata-rata memuaskan. Namun, masih terdapat beberapa hal strategis yang perlu diperhatikan di masa depan, yaitu: 1. Menyempurnakan dan mengembangkan program-program kediklatan sesuai dengan kebutuhan stakeholders, seperti pelatihan untuk para pimpinan (executive training) dan pelatihan analisis makro/strategis. 2. Meningkatkan kompetensi SDM kediklatan di lingkungan Pusdiklatwas BPKP

dan

di

Perwakilan

BPKP

guna

meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan diklat. 3. Mengembangkan program kediklatan berbasis e-learning sehingga mampu menjangkau pengguna yang lebih luas. 4. Terus

menerus

melakukan

perbaikan

atau

penyempurnaan

penyelenggaraan diklat baik menyangkut materi, metode maupun sarana prasarananya agar Pusdiklatwas BPKP tetap eksis sebagai lembaga diklat yang memiliki daya saing kuat. 5. Menyiapkan diri menjadi lembaga diklat yang akan memberikan akreditasi bagi lembaga diklat lainnya yang menyelenggarakan diklat pengawasan dan SPIP.


vii

BAB I PENDAHULUAN

ada Bab ini diuraikan mengenai tugas, fungsi, wewenang Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, aspek-aspek strategis, kegiatan dan layanan produk organisasi, struktur organisasi, dan sistematika penyajian LAKIP.

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Pusdiklatwas BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasi seluruh kegiatan pendidikan

dan

pelatihan

pengawasan

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusdiklatwas BPKP menjalankan fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan

program

pendidikan

dan

pelatihan

kedinasan,

fungsional, dan teknis; 2. Perencanaan, penyusunan, dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis; 3. Perencanaan kebutuhan dan pembinaan widyaiswara dan instruktur; 4. Penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan, pembentukan, pengembangan, dan penjenjangan jabatan fungsional auditor, serta pendidikan dan pelatihan teknis;

2013 Bab 1 Pendahuluan 5. Penetapan persyaratan dan pemberian akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional auditor; 6. Evaluasi

pelaksanaan

hasil

pendidikan

dan

pelatihan

serta

penyusunan laporannya; dan 7. Pengelolaan kepegawaian dan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, barang milik/kekayaan negara dan urusan rumah tangga.

B. Aspek Strategis Organisasi Perencanaan strategis organisasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam suatu iklim di mana perkembangan dan perubahan lingkungan terjadi sangat cepat. Melalui perencanaan strategis, perubahan lingkungan strategis mampu diantisipasi sehingga dapat memberikan arah yang akan dituju dan cara meraihnya. Perumusan perencanaan strategis tidak lepas dari aspek strategis organisasi yang menentukan arah kebijakan strategis yang akan ditempuh. Oleh karena itu, aspek diidentifikasi

dengan

strategis Pusdiklatwas

menggunakan

beberapa

pendekatan

BPKP dan

diselaraskan dengan aspek strategis BPKP. 1. Pendekatan Balanced Scorecard Konsep balanced scorecard digunakan oleh Pusdiklatwas BPKP dalam rangka menyeimbangkan identifikasi aspek strategis pemenuhan kepentingan pihak luar dan aspek strategis pembenahan ke dalam. Konsep balanced scorecard tersebut pada dasarnya telah diadaptasi sesuai dengan karakteristik organisasi publik dengan menyesuaikan perspektif keuangan menjadi perspektif manfaat bagi pemangku kepentingan, dan perspektif pelanggan menjadi perspektif manfaat bagi pengguna jasa. Sedangkan dua perspektif lainnya adalah


2

2013 Bab 1 Pendahuluan perspektif proses bisnis internal serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif manfaat bagi pemangku kepentingan dan manfaat bagi pengguna jasa menjelaskan manfaat/nilai tambah yang

dapat

diberikan kepada pemangku kepentingan dan pengguna jasa dari kegiatan diklat. Pemenuhan manfaat ini dicapai melalui keberhasilan Pusdiklatwas BPKP memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan dan pengguna jasa yang diwujudkan dengan dimanfaatkannya hasil diklat, kepuasan

pemangku

kepentingan

dan

pengguna

jasa

serta

meningkatnya permintaan jasa kediklatan. Hal tersebut dapat tercapai apabila didukung oleh proses bisnis internal yang berkualitas. Proses bisnis internal yang berkualitas dilaksanakan

melalui

perencanaan,

pengambilan

keputusan,

pengendalian mutu, pengaturan pola hubungan antar bidang/bagian, pertanggungjawaban dan pelaporan, proses penganggaran, penyediaan dana serta sarana dan prasarana yang memadai, dan pembakuan standar kerja. Oleh karena itu, dukungan pengelolaan pilar kinerja organisasi sebagaimana yang terdapat pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran berupa modal organisasi (organizational capital), modal sumber daya manusia (human capital) dan modal informasi dan prosedur (information capital) harus dilaksanakan secara memadai, sehingga Pusdiklatwas BPKP dapat memberikan pelayanan jasa kediklatan yang berkualitas dengan biaya yang efisien. 2. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) Analisis SWOT dilakukan untuk mengantisipasi dinamika lingkungan strategis organisasi, baik lingkungan internal maupun eksternal sehingga

dapat

diidentifikasi

faktor

kunci


keberhasilan

untuk

3

2013 Bab 1 Pendahuluan merancang perencanaan strategis organisasi. Dari hasil analisis SWOT, diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan Pusdiklatwas BPKP, yaitu: a. Tersedianya SDM yang kompeten di bidang diklat pengawasan dan kapasitas kelembagaan yang memadai; b. Kewenangan

dari

peraturan

perundang-undangan,

terutama

dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan BPKP; c. Tersedianya program diklat dan materi diklat pengawasan yang berkualitas; d. Memiliki jaringan diklat dan informasi melalui Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia; e. Memiliki pengalaman dalam bidang diklat pengawasan; f. Kebutuhan diklat pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; g. Meningkatnya tuntutan profesionalisme di bidang pengawasan; h. Pemanfaatan kemajuan teknologi dalam bidang diklat pengawasan; dan i.

Pengembangan sistem dan teknologi informasi.

3. Nilai Luhur Organisasi Nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rumusan nilai luhur BPKP merupakan salah satu aspek strategis yang sangat penting dalam perumusan perencanaan strategis Pusdiklatwas BPKP. Nilai-nilai luhur tersebut terangkum dalam suatu kata kunci “PIONIR” yang berarti pemrakarsa. Hal ini merupakan perwujudan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2013

4

2013 Bab 1 Pendahuluan keinginan untuk selalu berinovasi guna menghasilkan produk-produk yang berbeda dari produk para pengawas intern lainnya tetapi diyakini diterima karena dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Apabila diuraikan lebih lanjut, PIONIR mengandung makna Profesional, Integritas,

Orientasi pada pengguna,

Nurani dan akal

sehat,

Independen, dan Responsibel. Nilai-nilai tersebut selalu menjadi pedoman bagi Pusdiklatwas BPKP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

C. Kegiatan dan Layanan Organisasi Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pengawasan yang kompeten dan berintegritas, Pusdiklatwas BPKP telah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan BPKP, Kementerian /Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi Lainnya diantaranya POLRI, TNI, Rumah Sakit, Universitas. Pelaksanaan diklat dibiayai dengan dana yang berasal dari DIPA , PNBP, dan DIPA Instansi Pengguna (User). Layanan diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP terdiri atas: 1. Diklat Pimpinan, yaitu:  Kepemimpinan Tingkat III  Kepemimpinan Tingkat IV 2. Diklat Kedinasan, yaitu:  Prajabatan Golongan II  Prajabatan Golongan III 3. Diklat Teknis Substansi Diklat Teknis Substansi diantaranya diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Audit Investigatif, Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (RLKPD), Reviu Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (RLKKL), Audit Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2013

5

2013 Bab 1 Pendahuluan Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) , Pengelolaan Keuangan Daerah, Audit Kinerja, Penulisan Laporan Hasil Audit yang Efektif, Audit Forensik, Audit Berbasis Risiko, Manajemen Pengawasan dan Analisis Pemecahan Masalah. 4. Diklat Fungsional Auditor yaitu:  Pembentukan Auditor Terampil,  Pembentukan Auditor Ahli  Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli 

Penjenjangan Audior Muda



Penjenjangan Auditor Madya



Penjenjangan Auditor Utama.

D. Struktur Organisasi Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusdiklatwas BPKP dipimpin oleh Kepala Pusdiklatwas, yang membawahi satu Bagian Tata Usaha dan tiga Bidang. Bagian Tata Usaha membawahi tiga subbagian. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi (P2E) membawahi empat subbidang. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (P3JFA) membawahi dua subbidang. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan Teknis (P3KT) membawahi dua subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Pusdiklatwas BPKP disajikan pada Gambar 1.1


6

2013 Bab 1 Pendahuluan Gambar 1.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSDIKLATWAS BPKP

KEPALA PUSDIKLATWAS

BAGIAN TU

Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Umum

BIDANG P2E

Sub Bidang Perencanaan Program Diklat

Sub Bidang Pengembangan Materi Diklat

Sub Bidang Evaluasi Diklat

Sub Bidang Pelaporan Diklat

BIDANG P3JFA

Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Pembentukan dan Pengembangan JFA

Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Penjenjangan JFA

BIDANG P3KT

Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Kedinasan

Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis Substansi

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sumber daya manusia Pusdiklatwas BPKP per 31 Desember 2013 sebanyak 219 orang terdiri dari 127 orang Pegawai Negeri Sipil dan 92 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Rincian Pegawai Negeri Sipil Pusdiklatwas BPKP berdasarkan jabatan, pendidikan, dan golongan adalah sebagai berikut:


7

2013 Bab 1 Pendahuluan Pegawai

Negeri Gambar 1.2

Sipil Pusdiklatwas

Komposisi Pegawai Pusdiklatwas

BPKP jika diklasifikasikan

48 36

berdasar-

16 16

kan jabatan, terdiri dari:

fungsional

umum

berjumlah

48

orang,

4 Fungsional Umum Pejabat Struktural Dokter

fung-

3

2

Auditor Pranata Komputer Analis Kepegawaian

1

1 Widyaiswara Arsiparis Pejabat Negara

sional auditor berjumlah 36 orang, widyaiswara berjumlah 16 orang, pejabat struktural berjumlah 16 orang, pranata komputer berjumlah 4 orang, arsiparis berjumlah 3 orang, analis kepegawaian berjumlah 1 orang, dokter berjumlah 2 orang, pejabat negara berjumlah 1 orang. Berdasarkan Gambar 1.3

pendidikan, pegawai

Komposisi Pegawai Pusdiklatwas Berdasarkan Pendidikan 37

dengan

39

33

belakang pendidikan S3

12

4

1 Strata 3 Strata 2

Strata 1/DIV

Diploma III

SLTA

berjumlah

37 orang, SLTP

SLTP

4

orang, S2 berjumlah

1 SD

S1/DIV

berjumlah 33 orang, DIII

orang, SLTA berjumlah

latar

berjumlah

12

39 orang,

dan SD masing-masing 1

orang. Sedangkan berdasarkan golongan,

Gambar 1.4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

67%

13% 20%

pegawai golongan IV berjumlah 25 orang,

golongan III berjumlah 85

orang, dan golongan II berjumlah

Golongan IV Golongan II

Golongan III

17 orang.


8

2013 Bab 1 Pendahuluan

E. Sistematika Penyajian LAKIP

Pusdiklatwas

BPKP

disusun

untuk

mengomunikasikan

pencapaian kinerja Pusdiklatwas BPKP selama tahun 2013. Capaian kinerja tahun 2013 dihitung dari perbandingan antara realisasi kinerja dengan rencana kinerja tahun 2013. Sistematika LAKIP Pusdiklatwas BPKP terdiri dari empat bab dengan materi sajian sebagaimana terlihat pada Gambar 1.5. Gambar 1.5

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP

PENDAHULUAN

Bab 1

Rencana Strategis 2010-2014

2008-2010

Bab 2

Rencana Kinerja 2013

Perjanjian Kinerja 2013

Capaian Kinerja 2013 Analisis Capaian Kinerja 2013

Bab 3

PENUTUP Simpulan dan Strategi Peningkatan Kinerja


Bab 4

9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Renstra BPKP) tahun 2010-2014. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Renstra BPKP 2010-2014, maka ditetapkan Renstra Pusdiklatwas BPKP tahun 2010-2014. Renstra Pusdiklatwas BPKP berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, IKU, program, dan kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun 2013 dengan uraian sebagai berikut: 1. Pernyataan Visi Visi Pusdiklatwas BPKP disusun dengan mengacu kepada visi BPKP 2010-2014, yaitu sebagai “Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif dan Terpercaya untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang

Berkualitas”.

Pusdiklatwas

berupaya

untuk

mendukung

pencapaian visi BPKP dengan menjalankan misi ke-tiga BPKP yakni mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional

dan

kompeten

melalui

pembelajaran

yang

dapat

mempercepat pemenuhan kompetensi auditor di seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah. Pusdiklatwas selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan bahan ajar yang up to date berbasis kompetensi

2013 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggunakan perangkat multimedia. Pusdiklatwas BPKP secara terus-menerus mengembangkan diri menjadi lembaga profesional di bidang diklat melalui pembelajaran secara elektronik dengan sistem on line yang dapat di akses oleh seluruh aparat Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah, yang dirumuskan dalam suatu visi, yaitu: “Menjadi Lembaga Diklat Terdepan dan Terpercaya di Lingkungan Pemerintahan” Makna lembaga diklat terdepan berarti Pusdiklatwas BPKP berupaya untuk menjadi yang terdepan dalam mengembangkan jenis-jenis diklat

yang

dibutuhkan

oleh

stakeholders

disertai

penerapan

metodologi training yang modern berbasis teknologi informasi. Pusdiklatwas BPKP diharapkan mampu bertindak selangkah lebih maju menjadi pelopor atau mempunyai inisiatif dalam pengembangan konsep-konsep

yang

kemudian

diimplementasikan

untuk

kepentingan stakeholders dan menjadi terpercaya dengan terus menerus

meningkatkan

kualitas

pelayanan

penyelenggaraan

kediklatan untuk stakeholders. 2. Pernyataan Misi Misi Pusdiklatwas BPKP merupakan bentuk nyata dari rumusan visi yang memberikan gambaran mengenai tugas yang diemban oleh Pusdiklatwas

BPKP

dalam

rangka

mewujudkan

visi.

Misi

Pusdiklatwas BPKP dirumuskan ke dalam dua rumusan misi, yaitu: “Meningkatkan Kompetensi Aparatur Negara Dalam Mengimplementasikan SPIP” dan “Meningkatkan Kapasitas Manajemen dan Sumber Daya Diklat” Misi tersebut pada dasarnya ditetapkan dengan kesadaran akan perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2013

11

2013 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja pada manfaat keberadaan Pusdiklatwas BPKP bagi stakeholders dan pencapaian kinerja yang berorientasi pada aspek pendukung berupa peningkatan kualitas manajemen diklat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya diklat lainnya. 3. Tujuan Strategis Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dengan mengacu kepada misi yang telah dirumuskan dan selaras dengan tujuan BPKP, maka tujuan Pusdiklatwas BPKP adalah: “Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten” Rumusan tujuan ini dilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan terkelola dengan baik, yang salah satunya adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Peningkatan kapasitas APIP dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi bagi auditor di lingkungan Instansi Pemerintah. 4. Sasaran Strategis Dalam mencapai tujuan strategis, telah ditetapkan sasaran strategis dalam Renstra Pusdiklatwas BPKP 2010-2014. Dari delapan sasaran strategis

yang

ditetapkan

dalam

Renstra

BPKP

2010-2014,

Pusdiklatwas BPKP mengemban tugas untuk mewujudkan dua sasaran strategis yaitu: a. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda.


12

2013 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja b. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%”. 5. Indikator Kinerja Utama Untuk mencapai sasaran strategis, ditetapkanlah indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama Pusdiklatwas BPKP merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKP. Penetapan indikator dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output): Indikator Kinerja Utama Pusdiklatwas BPKP adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Pusdiklatwas BPKP NO

TUJUAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1.

Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang professional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda


2.


Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%

Tingkat Kepuasan Penerima Layanan


13

2013 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 6. Program dan Kegiatan Tahun 2013 Rencana program dan kegiatan Pusdiklatwas BPKP telah ditetapkan dalam Renstra Pusdiklatwas BPKP untuk periode 2010-2014. Dalam tahun 2013 Pusdiklatwas BPKP melaksanakan dua program dan tiga kegiatan.

Program

dan

Kegiatan

Pusdiklatwas

BPKP

adalah

sebagaimana tersaji pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013

NO

1.

2.

TUJUAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS



PROGRAM

KEGIATAN

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang professional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBPKP

a. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi internal BPKP dan APIP

Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NegaraBPKP

b. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pembayaran gaji/tunjang an–BPKP


Pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana

14

2013 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

B. Perjanjian Kinerja Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, setiap instansi diwajibkan untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan sebagai jabaran operasional Rencana Strategis. Dalam Rencana Kinerja, setiap rumusan tujuan strategis dilengkapi dengan rumusan indikator dan satuan, serta target kinerjanya. Selanjutnya, berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

instansi

pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak/perjanjian kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja tersebut berisi sasaran strategis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disertai indikator kinerja dan targetnya. Perjanjian kinerja atau dokumen penetapan kinerja memuat dua IKU yang digunakan untuk mengukur tercapainya dua sasaran strategis. Perjanjian kinerja atau Penetapan Kinerja (Tapkin) Pusdiklatwas BPKP tahun anggaran 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini: Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013 URAIAN KINERJA UTAMA

Sasaran 1. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan Indikator Output: 1.1 Tingkat Kelulusan Peserta Diklat Pimpinan /Kedinasan


SATUAN

TARGET

Persen

88

Persen

100

15

2013 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja URAIAN KINERJA UTAMA 1.2 Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi 1.3 Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor 1.4 Tersedianya Sistem Diklat Berbasis Merit dan Kompetensi

Sasaran 2. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% Tingkat Kepuasan Penerima Layanan Indikator Output: Pengadaan Sarana dan Prasarana

SATUAN

TARGET

Orang Orang Persen

2.610 1.800 97

skala likert 1-10

8,1

unit

11

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Pusdiklatwas BPKP didukung dengan anggaran untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan bagi Internal BPKP dan APIP dan Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pembayaran gaji/tunjangan sebesar Rp 33.841.984.000,00

dan untuk kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana sebesar

Rp250.000.000,00

total

anggaran

adalah

sebesar

Rp34.091.984.000,00. Selama tahun 2013 anggaran tersebut telah direvisi sehingga total anggaran menjadi Rp41.547.792.000,00. Namun demikian, tidak dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja.


16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A A. Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP

LAKIP Pusdiklatwas BPKP tahun 2013 menggambarkan capaian kinerja program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Tapkin Pusdiklatwas

BPKP

tahun

2013.

Indikator

kinerja

program

mencerminkan manfaat/hasil dari output. Indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator input dan output. Indikator kinerja input terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia (SDM), yang dihitung dengan penggunaan orang hari (OH). Indikator kinerja output berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan membandingkan dengan targetnya. Dalam rangka memberikan gambaran umum capaian kinerja, dilakukan kategorisasi capaian kinerja berdasarkan rentang capaian tertentu sebagaimana tersaji pada Tabel 3.1.

2013 Bab III Akuntabilitas Kinerja Tabel 3.1. Rentang Capaian Kinerja Program Urutan

Rentang Capaian

Kategori Capaian

I

Capaian ≥ 100%

Memuaskan

II

85% ≤ Capaian < 100%

Sangat baik

III

70% ≤ Capaian < 85%

Baik

IV

55% ≤ Capaian < 70%

Cukup

V

Capaian < 55%

Kurang

Capaian kinerja atas dua program yang dilaksanakan Pusdiklatwas BPKP pada tahun 2013 sebesar 127,93% yang terdiri atas dua indikator kinerja outcome dengan kategori “memuaskan” (capaian ≥ 100%). Rincian

capaian

kinerja

masing-masing

program

dan

kegiatan

pendukungnya dapat dilihat pada lampiran I. Ikhtisar capaian kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013 adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2. Tabel 3.2. Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2013 No

Nama Program

Capaian Kinerja

1

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

150,42

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP

105,43

Rata-rata Capaian Kinerja


127,93

18

2013 Bab III Akuntabilitas Kinerja Data anggaran dan realisasi anggaran pada masing-masing program adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 3.3. Tabel 3.3 Nilai Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Pusdiklatwas BPKP tahun 2013 No

Program 1

Program 2

Total

Anggaran Awal

33.841.984.000

250.000.000

34.091.984.000

2

Anggaran Setelah Revisi

41.297.792.000

250.000.000

41.547.792.000

3

Total Realisasi

40.271.571.417

246.897.500

40.518.468.917

4

Persentase

97,52%

98,76%

97,52%

1

Uraian

B. Analisis Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Pusdiklatwas BPKP pada tahun 2013 yang diikhtisarkan dalam tabel Realisasi Capaian Kinerja pada Lampiran I adalah 127,93% atau termasuk kategori “memuaskan”. Rata-rata capaian kinerja tersebut terdiri dari capaian kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya -BPKP sebesar 150,42% dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP sebesar 105,43%. Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap IKU pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, serta mengaitkannya dengan target outcome akhir tahun periode Renstra tahun 2014. Analisis atas capaian kinerja masing-masing program di atas diuraikan berikut ini:


19

2013 Bab III Akuntabilitas Kinerja

Program 1: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya -BPKP Sasaran Outcome: Meningkatnya Kapasitas Aparat Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda Dalam tahun 2013, Pusdiklatwas BPKP telah melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - BPKP dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPKP. Keberhasilan program tersebut diukur dari satu indikator outcome yaitu “Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan”. Indikator outcome tersebut, ditetapkan dengan sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP, sehingga SDM di BPKP maupun APIP lainnya mampu memenuhi jumlah pegawai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk

mendukung

penugasan pengawasan dan non

pengawasan, dengan target untuk tahun 2013 sebesar 88%. Capaian outcome ini diukur dari realisasi jumlah SDM terdiklat sesuai kompetensi dibandingkan dengan total jumlah yang dibutuhkan yaitu jumlah calon peserta diklat sesuai kapasitas Pusdiklatwas BPKP yang tertuang dalam Kalender Diklat (Kaldik). Berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja, realisasi jumlah SDM terdiklat sesuai kompetensi sebanyak 6.089 orang atau 132,37% dari total jumlah yang dibutuhkan sebanyak 4.600 orang.

Dengan demikian

capaian outcome adalah sebesar 150,42% dari target 88%. Kegiatan yang mendukung capaian indikator outcome “rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan”, adalah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, yang terdiri atas: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2013

20

2013 Bab III Akuntabilitas Kinerja 1. Diklat kedinasan sebanyak 159 orang atau 2,61% dari total realisasi diklat. 2. Diklat teknis substansi sebanyak 4.143 orang atau 68,04% dari total realisasi diklat. 3. Diklat fungsional auditor sebanyak 1.787 orang atau 29,35% dari total realisasi diklat. Pendukung utama terlampauinya target indikator outcome, adalah pelaksanaan diklat teknis substansi yaitu sebesar 68,04%. Perbandingan

target dan realisasi indikator

outcome tahun 2013

dibandingkan tahun 2012 tersaji pada Gambar 3.1. Gambar 3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Outcome Program 1 150% 125% 100% 75% 50% 25% 0% Target Realisasi

2012

2013

86%

88%

115,30%

132,37%

Dari Gambar 3.1, dapat dilihat bahwa realisasi indikator outcome selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. Realisasi indikator outcome Tahun 2013 sebesar 132,37% meningkat 17,07% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 dan telah melampaui target akhir Renstra Pusdiklatwas tahun 2014 sebesar 90%. Realisasi indikator outcome tahun 2012 mencapai 115,30% diperoleh dari perbandingan SDM terdiklat sebanyak 5.857 orang dengan jumlah total yang dibutuhkan sebanyak 5.080 orang. Sedangkan realisasi outcome tahun 2013 mencapai 132,37% diperoleh dari perbandingan SDM terdiklat sebanyak 6.089 orang dengan total jumlah yang dibutuhkan sebesar 4.600 orang. Kenaikan realisasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2013

21

2013 Bab III Akuntabilitas Kinerja indikator outcome tahun 2013 dibandingkan dengan realisasi indikator outcome tahun 2012 disebabkan antara lain karena meningkatnya permintaan diklat dari stakeholders pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012. Capaian target indikator outcome tidak lepas dari dukungan capaian target indikator output. Capaian indikator kinerja output selama tahun 2013 diuraikan dalam Tabel 3.4. Tabel 3.4 Capaian indikator kinerja output Pusdiklatwas BPKP tahun 2013 No

Kegiatan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

Tingkat kelulusan peserta diklat kedinasan

%

100

100

100

peserta teknis

Orang

2.610

4.143

158,74

peserta fungsional

Orang

1.800

1.787

99,28

%

97

97

100

2

Jumlah diklat substansi

3

Jumlah diklat auditor

4

Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi

Capaian indikator kinerja output selama tahun 2013 diuraikan sebagai berikut: 1) Tingkat kelulusan peserta diklat kedinasan Gambar 3.2

Tingkat Kelulusan Diklat Kedinasan 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

Realisasi output “tingkat kelulusan peserta diklat kedinasan” mencapai 100%, yaitu dari jumlah peserta diklat sebanyak 159

100 100 % %

orang

seluruhnya

dinyatakan

lulus.

Jumlah peserta diklat kedinasan adalah jumlah pejabat struktural dan pegawai

Target

Realisasi


22

2013 Bab III Akuntabilitas Kinerja lainnya (fungsional) di lingkungan BPKP yang mengikuti diklat kepemimpinan dan pra jabatan. Output tingkat kelulusan peserta diklat kedinasan merupakan hasil kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi internal BPKP dan APIP. Realisasi output tingkat kelulusan peserta diklat kedinasan sama dengan tahun 2012, yaitu dari jumlah peserta diklat kedinasan sebanyak 265 orang, seluruhnya atau 100% dinyatakan lulus. 2) Jumlah peserta diklat teknis substansi Gambar 3.3

Realisasi output “jumlah peserta diklat teknis substansi” mencapai 4.143 orang peserta atau 158,74% dari target tahun 2013 sebesar 2.610 orang peserta. Jumlah peserta diklat teknis substansi adalah jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA)

Peserta Diklat Teknis Substansi 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -

2.610

Target

dan pegawai lainnya di lingkungan APIP

4.143

Realisasi

maupun non APIP yang mengikuti diklat teknis substansi (diklat yang diselenggarakan untuk memberi keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis tertentu). Output jumlah peserta diklat teknis substansi merupakan hasil dari kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi internal BPKP dan APIP. Terlampauinya target output jumlah

Gambar 3.4

Kontribusi Terhadap Capaian Kinerja Diklat TS

peserta

diklat

teknis

substansi

diantaranya berasal dari kontribusi 58,58 %

41,42 %

RM

diklat dengan sumber dana PNBP.

PNBP

Capaian output yang berasal dari diklat PNBP mencapai 2.427 orang


23

2013 Bab III Akuntabilitas Kinerja peserta atau 58,58% dari capaian output sebesar 4.143 orang peserta. Jumlah tersebut melampaui jumlah yang semula direncanakan dalam kalender diklat untuk diklat teknis substansi dengan sumber dana PNBP yaitu 990 orang. Terlampauinya target output disebabkan karena pada tahun 2013 terdapat tambahan beberapa mitra kerja yang belum pernah bekerjasama dengan Pusdiklatwas BPKP sebelumnya seperti Pemda Gorontalo dan Papua. Selain itu terdapat kenaikan terhadap

jumlah

permintaan

diklat

dari

mitra

yang

sudah

bekerjasama sebelumnya, seperti TNI dan Polri. Adapun capaian output diklat yang dibiayai dana rupiah murni (APBN) sebanyak 1.716 orang peserta atau berkontribusi sebesar 41,42% terhadap capaian output sebesar 4.143 orang peserta. Jumlah tersebut melampaui jumlah yang semula direncanakan dalam kalender diklat untuk diklat teknis substansi dengan sumber dana rupiah murni yaitu 1.620 orang peserta. Walaupun

secara

keseluruhan

target

diklat

teknis

substansi

terlampaui, namun terdapat perubahan/pengalihan jenis diklat dari yang semula direncanakan dalam kalender diklat karena alasan urgensi/kepentingan yang lebih mendesak, misalnya: 

Diklat Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dialihkan ke diklat Training of Trainers.



Diklat Manajemen Risiko dialihkan menjadi Diklat Penyusunan Kurikulum, Penulisan Modul dan Pembuatan Soal Ujian.



Diklat Pengelolaan SDM dialihkan menjadi Diklat Management of Training.

Disamping itu terdapat penambahan kelas untuk diklat terkait penelitian dan perencanaan.


24

2013 Bab III Akuntabilitas Kinerja Gambar 3.5 Perbandingan Realisasi Output Diklat Teknis Substansi 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -

3.801

4.143

Dibandingkan

dengan

realisasi output tahun 2012 yang mencapai 3.801 orang peserta,

realisasi

output

tahun 2013 sebanyak 4.143

2.427 2.142 1.659 1.716

orang

peserta

kenaikan

mengalami

sebanyak

342

orang peserta atau 9% dari RM

PNBP 2012

Total 2013

realisasi output tahun 2012. Kenaikan tersebut berasal

dari realisasi diklat baik yang dibiayai dana RM (3,44%) maupun PNBP (13,31%). Selain diklat dengan sumber dana rupiah murni dan PNBP, Pusdiklatwas BPKP juga telah menyelenggarakan diklat teknis substansi dengan sumber dana instansi pengguna (swakelola) sebanyak 2.790 orang peserta dan diklat dengan sumber dana State Audit Reform Procurement (STAR PRO) sebanyak 271 orang peserta. 3) Jumlah peserta diklat fungsional auditor Realisasi output “jumlah peserta diklat

Gambar 3.6

Peserta Diklat Fungsional Auditor

fungsional auditor” mencapai 1.787 orang peserta atau 99,28% dari target tahun 2013

2.500

sebesar 1.800 orang peserta. Jumlah peserta

2.000

diklat fungsional auditor adalah jumlah Pejabat

Fungsional

Auditor

(PFA)

1.500 1.000

di

500

lingkungan APIP yang mengikuti diklat

-

fungsional auditor.

1.800 1.787

Target

Realisasi

Capaian target output jumlah peserta diklat fungsional auditor berasal dari kontribusi diklat dengan sumber pembiayaan DIPA Rupiah Murni (RM) maupun PNBP. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2013

25

2013 Bab III Akuntabilitas Kinerja Capaian dibiayai

output dari

diklat dana

yang PNBP

Gambar 3.7

Kontribusi Terhadap Capaian Kinerja Diklat FA

sebanyak 469 orang peserta atau berkontribusi

sebesar

26,25%

26,25%

terhadap capaian output sebesar

RM

1.787

PNBP

orang

peserta.

Jumlah

73,75%

tersebut melampaui jumlah yang semula

direncanakan

dalam

kalender diklat untuk diklat fungsional auditor dengan sumber dana PNBP yaitu 390 orang. Walaupun terdapat diklat dengan sumber dana PNBP yang batal dilaksanakan yaitu diklat Penjenjangan Auditor Utama karena jumlah peserta yang ada tidak memenuhi syarat jumlah peserta minimal untuk diadakannya suatu diklat, namun terdapat penambahan beberapa diklat Pembentukan Auditor Ahli dan Penjenjangan Auditor Muda. Adapun capaian output diklat yang dibiayai dana rupiah murni sebanyak 1.318 orang peserta atau berkontribusi sebesar 73,75% terhadap capaian output sebesar 1.787 orang peserta. Jumlah tersebut dibawah jumlah yang semula direncanakan dalam kalender diklat untuk diklat fungsional auditor dengan sumber dana rupiah murni yaitu 1.410 orang. Tidak tercapainya target disebabkan karena batalnya pelaksanaan diklat di beberapa daerah terkait adanya kebijakan pengangkatan auditor dengan perlakuan khusus (inpassing). Pada tahun 2013 terdapat penyelenggaraan diklat yang tidak sesuai dengan yang tercantum didalam kaldik yaitu Diklat Fungsional Auditor Penjenjangan Auditor Muda untuk pegawai BPKP yang dialihkan menjadi diklat alih jabatan dari auditor trampil ke auditor ahli.


26

2013 Bab III Akuntabilitas Kinerja Dibandingkan dengan realisasi

Gambar 3.8

Perbandingan Realisasi Output Diklat Fungsional Auditor 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 -

1.791 1.787 1.318 1.251

output tahun 2012 sebanyak 1.791 orang peserta, realisasi output tahun 2013 sebanyak 1.787 orang peserta mengalami

540

penurunan

469

namun

dalam

jumlah yang tidak signifikan yaitu sebanyak 4 orang peserta

RM

PNBP 2012

Total 2013

atau 0,22% dari realisasi output tahun 2012.

Selain diklat dengan sumber dana rupiah murni dan PNBP, Pusdiklatwas BPKP juga telah menyelenggarakan diklat fungsional auditor dengan sumber dana instansi pengguna (swakelola) sebanyak 621 orang peserta. 4) Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi Gambar 3.9

Sistem Diklat Berbasis Merit & Kompetensi 100% 95% 90% 85% 80% 75% 97% 97% 70% 65% 60% 55% 50% Target

Realisasi

Realisasi

output “tersedianya sistem

diklat berbasis merit dan kompetensi” mencapai 97% atau 100% dari target sebesar 97%. Sistem diklat berbasis merit dan kompetensi adalah penyelenggaraan diklat yang pesertanya telah memenuhi modul/bahan

persyaratan ajar

yang

tertentu, digunakan

dalam proses kediklatan memenuhi unsur knowledge (teori) dan skill (praktik/latihan), adanya pengukuran atas hasil diklat melalui pre test dan post test, serta diperolehnya sertifikat diklat oleh peserta. Output tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi merupakan hasil dari kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi internal BPKP dan APIP. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2013

27

2013 Bab III Akuntabilitas Kinerja Terdapat empat unsur yang dijadikan ukuran dalam menilai output tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi, yaitu: a) Peserta

telah

memenuhi

kriteria,

yang

diukur

dengan

terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan dengan nilai maksimal 1. Selama tahun 2013 seluruh peserta diklat secara formal telah memenuhi kriteria sehingga memperoleh nilai maksimal 1. b) Terpenuhinya unsur knowledge (teori) dan skill (praktik/latihan) dalam modul/bahan ajar diklat, yang diukur melalui pemenuhan unsur tersebut dalam modul/bahan ajar diklat dengan nilai maksimal 1. Selama tahun 2013 modul/bahan ajar yang digunakan dalam pelaksanaan diklat telah memenuhi unsur knowledge (teori) dan skill (latihan) sehingga memperoleh nilai 1. c) Adanya pengukuran atas hasil diklat melalui pre test dan post test yang diukur dengan terlaksananya pre test dan post test dengan nilai maksimal 1. Selama tahun 2013 jumlah pre test dan post test yang dilakukan sebesar 88% atau 103 dari 117 diklat, sehingga memperoleh nilai sebesar 0,88 dari nilai maksimal 1. d) Diperolehnya sertifikat diklat oleh peserta yang diukur dengan perbandingan jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikat diklat dengan jumlah peserta diklat dengan nilai maksimal 1. Selama tahun 2013 dari 9.771 peserta diklat, seluruhnya telah memperoleh sertifikat sehingga memperoleh nilai maksimal 1. Realisasi output didapatkan dari hasil pengukuran keempat unsur tersebut dengan menjumlahkan nilai yang diperoleh masingmasing unsur (3,88) dibagi dengan jumlah unsur (4).


28

2013 Bab III Akuntabilitas Kinerja Dibandingkan Gambar 3.10

Perbandingan Capaian Kinerja Sistem diklat berbasis merit dan kompetensi 100,00%

dengan

realisasi output tahun 2012 sebesar

91,75%,

realisasi

output tahun 2013 sebesar 97% mengalami kenaikan

90,00%

sebesar 5,25% atau 5,72%

80,00% 91,75%

70,00%

97,00%

dari realisasi output tahun 2012. Kenaikan itu disebab-

60,00%

kan

50,00%

oleh

bertambahnya

pengukuran atas hasil diklat 2012

2013

melalui pre test dan post test.

Capaian kinerja outcome ini menyerap dana sebesar Rp40.271.571.417,00 yaitu 119% dari anggaran dalam Tapkin sebesar Rp33.841.984.000,00. Capaian anggaran sebesar 119% dari Tapkin, disebabkan angka anggaran dalam Tapkin merupakan angka anggaran awal tahun (tidak dilakukan revisi angka anggaran dalam Tapkin). Namun, jika dibandingkan anggaran setelah revisi sebesar Rp41.297.792.000,00 maka capaian anggaran adalah sebesar 97,52%. SDM yang digunakan sebanyak 30.235 OH atau 88,84% dari rencana sebanyak 34.032 OH.


29

2013 Bab III Akuntabilitas Kinerja

Program 2: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara - BPKP Sasaran Outcome: Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara - BPKP dimaksudkan untuk menyediakan sarpras sesuai dengan kebutuhan unit kerja di lingkungan BPKP. Keberhasilan program ini diukur dengan indikator outcome “tingkat kepuasan penerima layanan”, melalui survey kepada pengguna layanan sarana dan prasarana. Sasaran yang hendak dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP khususnya di lingkungan Pusdiklatwas. Target yang ditetapkan untuk tahun 2013 sebesar 8,1 skala Likert. Berdasarkan hasil survey melalui media kuesioner, capaian tingkat kepuasan penerima layanan mencapai 8,54 skala Likert atau 105,43% dari target. Perbandingan

target dan realisasi indikator

outcome tahun

2013

dibandingkan tahun 2012 tersaji pada Gambar 3.11. Gambar 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Outcome Program 2 8,8 8,5 8,3 8,0 7,8 7,5

Target 2012

2013

Target

7,9

8,1

Realisasi

8,06

8,54

Realisasi

Dari Gambar 3.11, dapat dilihat bahwa realisasi indikator outcome mengalami peningkatan. Realisasi indikator outcome tahun 2013 sebesar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2013

30

2013 Bab III Akuntabilitas Kinerja 8.54 skala Likert meningkat 0,48 point atau sebesar 5,96% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 dan telah melampaui target akhir Renstra Pusdiklatwas tahun 2014 sebesar 8,3 skala Likert. Kenaikan realisasi indikator outcome tahun 2013 dibandingkan dengan realisasi indikator outcome tahun 2012 disebabkan antara lain karena peningkatan kualitas layanan diklat di kelas. Capaian target indikator outcome tidak lepas dari dukungan capaian target indikator output. Target output yang ditetapkan pada awal tahun adalah jumlah sarana dan prasarana berupa 1 unit/paket pengadaan CCTV dan 10 unit pengadaan sound system. Pada akhir tahun semua rencana pengadaan dapat direalisasikan atau mencapai 100% dari target. Capaian output jumlah sarana dan prasarana seluruhnya dibiayai dari dana rupiah murni. Capaian kinerja outcome ini menyerap dana sebesar Rp246.897.500,00 atau 98,76% dari anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan SDM sebanyak 220 OH atau 52,01% dari rencana sebanyak 423 OH. Keberhasilan kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2013 ditunjukkan dengan prestasi-prestasi yang dicapai, antara lain sebagai berikut: 1. Hasil audit dan evaluasi Inspektorat yang dilaksanakan selama tahun 2013 atas kegiatan operasional, kinerja dan SPIP menunjukkan hasil sebagai berikut: a. Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2012 memperoleh nilai sebesar 88,15 atau predikat Baik ( berdasarkan Laporan Kinerja pada Pusdiklatwas BPKP

Tahun 2012,

Hasil Audit Nomor LHE-

106/IN/2013 tanggal 18 September 2013). b. Akuntabilitas Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2012 memperoleh nilai sebasar 89,53, kategori AA atau predikat Memuaskan (berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Pusdiklatwas


31

2013 Bab III Akuntabilitas Kinerja BPKP

Tahun 2012,

Nomor LHE-129/IN/2013 tanggal 30

September 2013). 2. Pusdiklatwas BPKP sejak tahun 2005 telah menerapkan standarisasi proses kerja yang diakui secara internasional, yaitu berupa Sertifikat ISO 9001:2008 yang dikeluarkan oleh TUV Nord. Setiap tahun dilakukan audit oleh TUV Nord untuk meyakinkan bahwa standarisasi proses kerja kediklatan masih berjalan dengan baik. Pada bulan September 2013, telah dilakukan audit (surveillance) oleh TUV NORD dan hasilnya menyatakan bahwa standarisasi proses tetap terjaga dengan baik. 3. Akreditasi A dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/LKPP untuk Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sesuai Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 4 Th. 2011 tanggal 21 Februari 2011, yang kemudian

diperbaharui

dengan

Keputusan

Deputi

Bidang

Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia , LKPP Nomor 100 Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013). 4. Pusdiklatwas BPKP seringkali menjadi tempat tujuan kegiatan studi banding penyelenggaran diklat oleh lembaga-lembaga diklat lain atau menjadi tempat observasi lapangan bagi peserta diklat Management of Training (MOT). Selain itu, Pusdiklatwas BPKP menjadi tempat studi banding penerapan ISO. Hal ini menunjukkan bahwa Pusdiklatwas BPKP

diakui

sebagai

lembaga

diklat

yang

dapat

menjadi

rujukan/contoh bagi lembaga diklat lain. Dalam tahun 2013, Pusdiklatwas

BPKP

menjadi

tempat

studi

banding

bagi

7

kementerian/lembaga sebagai berikut: a. Pusdiklat Kementerian Kehutanan (7 Februari 2013) b. Dirjen Pajak (Mei 2013) c. Badan Litbang dan Diklat Hukum dan Peradilan (Juni 013) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2013

32

2013 Bab III Akuntabilitas Kinerja d. Sekda Badan Diklat Kementerian Keuangan (Juni 2013) e. Pusdiklat SPIMNAS Bidang TMKP LAN (23 September 2013) f. Pusdiklat Pegawai Kemenakertrans (6 Desember 2013) g. Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olah Raga ( 23 Desember 2013).


33

BAB IV

PENUTUP aporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklatwas BPKP, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja Pusdiklatwas BPKP dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2013, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi. Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama. Terhadap Renstra Pusdiklatwas BPKP 2010-2014 telah ditambahkan sasaran strategis, IKU dan target tahunan diselaraskan dengan RPJMN. Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra telah dirinci dalam target-target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, serta dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan. Sasaran strategis telah berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan indikator kinerja utama. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran. Perbaikan dalam pengukuran kinerja berupa perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja dengan menggunakan teknologi informasi, dan melakukan pengukuran kinerja melalui pembandingan dengan target tahun berjalan. Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

2013 Bab IV Penutup Sebagai

unsur

pendukung

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

BPKP,

Pusdiklatwas melaksanakan dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP. Keberhasilan program diukur dengan indikator kinerja hasil (outcome) dan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator kinerja keluaran (output). Capaian kinerja pada tahun 2013 atas 2 indikator outcome termasuk dalam kategori memuaskan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 127,93%. Rincian capaian per program tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 4.1. Tabel 4.1 Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2012-2013

NO.

PROGRAM

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR OUTCOME 2012 2013

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

134,06

150,42

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP

102,03

105,43

Rata-rata capaian kinerja Pusdiklatwas

118,04

127,93

Dari tabel terlihat bahwa secara umum, capaian kinerja Program Dukungan Manajemen-BPKP dan Program Peningkatan Sarana dam Prasarana Aparatur Negara-BPKP selama dua tahun sudah di atas 100%. Keberhasilan Pusdiklatwas BPKP dalam mencapai target kinerja bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2013 merupakan wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pihak yang ada di Pusdiklatwas untuk saling bekerjasama mewujudkan target kinerja, mengingat kinerja Pusdiklatwas tidak menjadi tanggung jawab suatu bidang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2013

35

2013 Bab IV Penutup atau bagian saja, melainkan suatu gabungan kontribusi dari semua bidang dan bagian terkait. Selain itu, keberhasilan merealisasikan target kinerja juga merupakan wujud dari kepercayaan pemangku kepentingan dan pengguna jasa kepada Pusdiklatwas BPKP untuk terus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkompeten dalam bidang pengawasan. Meskipun demikian, keberhasilan tersebut bukan merupakan suatu akhir tetapi merupakan tantangan bagi Pudiklatwas BPKP untuk berusaha lebih baik lagi dengan meningkatkan kinerja secara terus menerus seiring dengan meningkatnya kepercayaan dari stakeholder. Untuk itu, langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain: 1. Menyempurnakan dan mengembangkan program-program kediklatan sesuai dengan kebutuhan stakeholders, seperti pelatihan untuk para pimpinan (executive training) dan pelatihan analisis makro/strategis. 2. Meningkatkan kompetensi SDM kediklatan di lingkungan Pusdiklatwas BPKP

dan

di

Perwakilan

BPKP

guna

meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan diklat. 3. Mengembangkan program kediklatan berbasis e-learning sehingga mampu menjangkau pengguna yang lebih luas. 4. Terus

menerus

melakukan

perbaikan

atau

penyempurnaan

penyelenggaraan diklat baik menyangkut materi, metode maupun sarana prasarananya agar Pusdiklatwas BPKP tetap eksis sebagai lembaga diklat yang memiliki daya saing kuat. 5. Menyiapkan diri menjadi lembaga diklat yang akan memberikan

akreditasi bagi lembaga diklat lainnya yang menyelenggarakan diklat pengawasan dan SPIP.


36

2013 Bab IV Penutup Akhirnya dengan disusun LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Pusdiklatwas BPKP, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal LAKIP ini menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi

terhadap

perkembangan

tuntutan

stakeholders,

sehingga

kontribusi Pusdiklatwas BPKP dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.


37

Lampiran 1

PUSDIKLATWAS BPKP CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2013

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

SATUAN

TARGET

REALISASI

DANA

% CAPAIAN Pagu

SDM (OH)

Realisasi

%

Target

Realisasi

PROGRAM %

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda


%

88

132,37

150,42

33.841.984.000

40.271.571.417

119,00

34.032

30.235

88,84

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan perencanaan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%

Tingkat Kepuasan Penerima Layanan

Skala Likert

8,1

8,54

105,43

250.000.000

246.897.500

98,76

423

220

52,01

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NegaraBPKP

Rata-rata Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013

127,93

Catatan:

Jumlah yang tercantum dalam capaian dana program 1 sebesar 119% merupakan capaian dibandingkan rencana tapkin, sedangkan jika dibandingkan dengan anggaran setelah revisi sebesar Rp41.297.792.000, maka capaian untuk program 1 adalah sebesar 97,52%

Lampiran 2

PUSDIKLATWAS BPKP PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA OUTCOME TAHUN 2013 DENGAN REALISASI TAHUN 2012 DAN TARGET TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

1 2 Meningkatnya kapasitas aparat Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap pengawasan intern pemerintah yang total jumlah yang dibutuhkan profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda Meningkatnya efektivitas Tingkat Kepuasan Penerima Layanan perencanaan pengawasan sebesar 90% dan perencanaan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%

SATUAN

REALISASI 2012

REALISASI 2013

KENAIKAN/ PENURUNAN

3 %

4 115,3

5 132,37

6=5-4 17,07

8,06

8,54

0,48

Skala Likert

TARGET 2014 7 90

8,3

REALISASI 2013 DIBANDINGKAN PROGRAM TARGET 2014 9 8=5/7 1,47 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBPKP

1,03 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP

Lampiran 3 PUSDIKLATWAS BPKP CAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2013 No.

Kegiatan

1 Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Indikator Kinerja Output

Satuan

Tingkat Kelulusan Peserta Diklat Pimpinan/Kedinasan Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor Tersedianya Sistem Diklat Berbasis Merit dan Kompetensi

%

100

orang orang %

Target

Realisasi

%

Dana (000) Realisasi 2.044.756

100

100

2.610

4.143

158,74

8.070.690

11.253.762 139,44

5.270

5.139

97,51

1.800

1.787

99,28

7.051.803

10.021.093 142,11

7.375

5.921

80,28

97

97

100

16.570.856

16.951.960 102,30

20.130

18.308

90,95

33.841.984 250.000

40.271.571 119,00 246.898 98,76

34.032 423

30.235 220

88,84 52,01

250.000 34.091.984

246.898 98,76 40.518.469 118,85

423 34.455

220 30.455

52,01 88,39

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP 2 Pengadaan dan Penyaluran Jumlah Sarana Prasarana Unit 11 11 Sarana dan Prasarana BPKP

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP TOTAL

100

% 95,17

SDM (OH) Target Realisasi 1.257 867

Pagu 2.148.635

% 68,97

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

Catatan: Jumlah yang tercantum dalam capaian dana program 1 sebesar 119% merupakan capaian dibandingkan rencana tapkin, sedangkan jika dibandingkan dengan anggaran setelah revisi sebesar Rp41.297.792.000, maka capaian untuk program 1 adalah sebesar 97,52%

Lampiran 4 PUSDIKLATWAS BPKP PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA OUTPUT TAHUN 2013 DENGAN REALISASI TAHUN 2012 DAN TARGET TAHUN 2014

No.

Kegiatan

1 2 1 Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

2 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP

Indikator Kinerja Output

Satuan

3 Tingkat Kelulusan Peserta Diklat Pimpinan/Kedinasan Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor Tersedianya Sistem Diklat Berbasis Merit dan Kompetensi

4 %

Jumlah Sarana Prasarana

Realisasi 2013

Realisasi 2012

5

6

Kenaikan/ Penurunan Realisasi

Target 2014

7 = 5-6 0

8 100

Realisasi 2013 dibandingkan Target 2014 9=5/8 100,00

11 Dukungan Manajemen dan 149,57 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya85,10 BPKP

100

100

orang

4.143

3.801

342

2770

orang

1.787

1.791

-4

2100

97

92

5

100

97,00

10

1.119

0,98

%

Unit

11

1

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

Kinerja tingkat. pelatihan. Akuntabilitas. target. masa depan. Dadang. Kurnia NIP

Recommend Documents