Keywords: community governance, modal sosial, perempuan pesisir, Universitas Muhammadiyah Buton

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah

ISSN : 2503-4685

Andy Arya Maulana Wijaya,

MODAL SOSIAL UNTUK KAPASITAS

[email protected]

COMMUNITY GOVERNANCE (STUDI

Dosen Ilmu Pemerintahan

KASUS PEREMPUAN PESISIR

Universitas Muhammadiyah Buton

KELURAHAN SULAA KOTA BAUBAU)

Abstrak Penelitian ini betujuan untuk memberikan sudut pandangan yang lain tentang peran perempuan pesisir di Kelurahan Sulaa Kota Baubau. Bahwa peran perempuan pesisir tidak saja terbatas pada peran domestiknya saja, namun dengan pengelolaan modal sosial perempuan pesisir juga dapat berkontribusi dalam governance di tingkat lokal. Terdapat beberapa temuan dalam penelitian ini, yakni modal sosial perempuan pesisir yang nampak pada kelompok-kelompok perempuan pesisir dapat mengelola keberlanjutan organisasi perempuan pesisir pada tataran modal sosial bonding, bridging dan linking. Dalam hal modal sosial bonding ditunjukkan dengan Kepemimpinan organisasi kelompok perempuan yang cukup efektif dalam mengelola organisasi, adanya kesadaran gerakan menabung, dan berlangsungnya proses berbagi informasi dan pengetahuan; untuk modal sosial bridging Ditunjukkan dalam bentuk jaringan kerjasama dengan kelompok lain, dengan jaringan ini kemudian kelompok perempuan pesisir memproduksi berbagai inovasi usaha dan berbagai pengetahuan umum lainnya; serta modal sosial linking Ditunjukkan pada adanya partisipasi kelompok perempuan pesisir baik dalam pengembangan kelompok, pelatihan, pemasaran produk usaha mereka, serta pemerolehan bantuan dari Pemda. Namun, perubahan lingkungan, kemampuan sumberdaya serta tuntutan yang terus berubah memerlukan adanya adaptasi terus menerus terhadap kapasitas kelompok perempuan pesisir, oleh karena itu dalam persoalan dukungan pemerintah daerah Kota Baubau tetap diperlukan. Keywords: community governance, modal sosial, perempuan pesisir, Universitas Muhammadiyah Buton serangkaian nilai yang mencakup hubungan

1. PENDAHULUAN Dalam komunitas masyarakat lokal apapun itu senantiasa memiliki nilai-nilai bersama yang mengatur interaksi sosialnya. Begitu juga dengan komunitas/ kelompok masyarakat pesisir di Kota Baubau, melalui kepemilikan nilai-nilai tersebut biasanya menjadi identitas sosial masyarakat

tersebut.

Didalamnya

mengandung

sosial, etika sosial hingga bagunan jaringan sosial masyarakat. Pada konteks lain, komunitas perempuan menjadi entitas yang sangat erat dengan keberadaan nilai lokal tersebut. Kasus di komunitas masyarakat lokal Kota Baubau yang erat dengan budaya buton, perempuan juga memiliki peran-peran tertentu dalam tatanan sosial tidak terkecuali adalahikut Vol. 1 No. 1 April 2016

107


ISSN : 2503-4685

membantu pemenuhan ekonomi keluarga-

upaya-upaya partisipasi masyarakat dalam

nya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa

pembangunan.

perempuan adalah kelompok masyarakat

Betapapun demikian memang terdapat

yang rentan secara sosial maupun ekonomi.

beberapa keterbatasan yang inheren dida-

Misalnya saja ketika budaya pathriarki da-

lam komunitas masyarakat, seperti misal-

lam rumah dan kepemilikan keterampilan

nya pengetahuan dan informasi sehingga

(skills) yang seringkali terbatas, hal ini

nilai-nilai sosial kearifan lokal tersebut

kemudian menambah persoalan bahwa

belum menjadi aspek keberdayaan masya-

kawasan pesisir adalah sumber kantong-

rakat jika tidak dikelola secara maksimal.

kantong kemiski-nan (Salman, 2010).

Persoalan seperti ini menjadi salah satu

Kasus diatas memang cukup kasuistik,

persoalan yang perlu dicarikan jalan keluar-

dalam artian bahwa di lingkungan dan bu-

nya. Dalam kerangka otonomi daerah saat

daya masyarakat yang berbeda maka akan

ini bisa menjadi salah satu upaya membuka

ditemukan persoalan yang berbeda juga.

jalan untuk melakukan pemberdayaan ma-

Karena itu, kita tidak dapat memungkiri

syarakat berbasis pada nilai-nilai masyara-

bahwa dalam komunitas masyarakat pesisir

kat lokal.

memiliki nilai lokal tertentu, yang mana

Kajian dalam tulisan ini bermaksud

melalui nilai-nilai lokal tersebut mampu

mengkaji nilai-nilai sosial masyarakat lokal

dikelola menjadi rangkaian aktivitas mau-

tersebut, khususnya pada kelompok perem-

pun interaksi masyarakat pesisir dalam

puan pesisir. Dimana konsep tersebut di-

memecahkan masalah-masalah publik di

kerangkakan sebagai bentuk modal sosial

lingkungannya. Kemampuan tersebut biasa

(social capital) yang kini menjadi kajian me-

dikatakan sebagai bentuk kearifan lokal,

narik dalam usaha menciptakan good

yang secara langsung maupun tidak lang-

governance.

sung telah terinternalisasi dalam hubungan

Karena itu, penelitian ini mencoba men-

sosial masyarakat lokal. Hal ini mampu dili-

jelaskan modal sosial perempuan pesisir

hat pada ranah kepemimpinan lokal, deng-

sebagai sebuah kapasitas komunitas (com-

an begitu masyarakat lokal memiliki ke-

munity) dalam governance, dengan meng-

mampuan sendiri dalam menangani bebe-

ambil setting di kelompok perempuan

rapa masalah publik misalnya konflik war-

pesisir di Kelurahan Sulaa Kota Baubau.

ga, cekcok keluarga, konflik tanah, pengor-

Kajian ini berusaha menghadirkan komu-

ganisasian masyarakat untuk mengakses

nitas masyarakat pesisir untuk memahami

modal, perkelahian pemuda hingga pada

keterkaitan nilai lokal dan governance dalam kontestasi kebijakan publik serta peVol. 1 No. 1 April 2016

108


ISSN : 2503-4685

nyelenggaraan pemerintahan yang demo-

hingga menciptakan proses pemerintahan

kratis ditingkat lokal.Setidaknya kajian ini

yang lebih akuntabel, transparan dan par-

akan memberi pemandangan yang berbeda

tisipasif (UNDP, 1997; Hambleton, 2004:50;

tentang interksi sosial masyarakat lokal

Rohman et.al, 2012; Osborne dan Gaebler,

khususnya perempuan pesisir dalam waca-

1992; Stocker 1998 dalam Sudarmo, 2011)

na governance di tingkat lokal saat ini. 1.1.

Paradigma Governance

Basis untuk memahami governance tersebut adalah oleh adanya keterlibatan multi

Konsep “governance” merupakan per-

stakeholder dalam penyelenggaraan peme-

luasan dari konsep “government”. Konsep

rintahan. Disini kemudian, peran-peran

government (pemerintah) sebagai lembaga

state, non state bahkan supra state diperlu-

yang selama ini memonopoli penyeleng-

kan secara seimbang dalam penyelenggara-

garaan pemerintahan dianggap tidak lagi

an pemerintahan maupun dalam perumus-

memadai untuk menjawab kompleksitas

an kebijakan publik (decision making). Per-

yang dihadapi oleh Negara dalam kegiatan

kembangan ini mulai diterapkan pada pro-

penyelenggaraan urusan public. Di-mana,

ses formulasi kebijakan yang tidak lagi

konsep governance menunjuk pada peliba-

hanya dimainkan dan didominasi oleh Ne-

tan lembaga lain non-negara (pasar dan

gara atau pemerintah yang berkuasa saja

masyarakat) dalam penyelenggaraan uru-

Denhardt and Denhardt (2003; dalam

san publik dengan memberikan peran dan

Sudarmo 2011: 73).

ruang yang lebih luas pada lembaga non-

hardt juga memperkenalkan pergeseran

pemerintah, kegiatan pemerintahan menja-

paradigma ini pada isu terkait administrasi

di lebih partisipatif, responsif dan akuntabel

publik kontemporer, yakni network, social

pada kepentingan publik (Dwiyanto, 2003).

capital,

Denhardt dan Den-

pertanggungjawaban

birokrasi,

Perubahan paradigma tersebut kemudi-

local governance, globalisasi dan kolaborasi

an mengubah cara pandang dan aktivitas

(dalam Sudarmo, 2011: 73). Jelas bahwa

dalam penyelenggaraan pemerintahan saat

governance dapat berjalan efektif jika ditun-

ini. Inti dari pemahaman governance kemu-

jang pula oleh kemampuan aktor diluar

dian oleh para ahli didefinisikan pada ada-

state (pemerintah), masyarakat adalah sa-

nya kerjasama melalui network dalam pe-

lah satunya yang dituntut untuk memiliki

nyelenggaraan pemerintahan, pengambilan

kapasitas itu.

keputusan, implementasi kebijakan publik antara pemerintah (state), swasta (market) dan Masyarakat (civil society) secara seim-

1.2.

Pengertian

dan

Peran

Modal

Sosial

bang untuk mencapai tujuan bersama, seVol. 1 No. 1 April 2016

109


ISSN : 2503-4685

Sejalan dengan bahasan governance,

keterkaitan modal sosial dengan governance

konteks komunitas masyarakat tentu memi-

oleh komunitas masyarakat pesisir. Meski-

liki modal sosial yang menjadi dasar inter-

pun interaksi terjadi karena berbagai ala-

aksi dan aktivitas sosialnya. Dimana hal ini,

san, orang-orang berinteraksi, berkomuni-

menyangkut nilai-nilai kepercayaan (trust),

kasi dan kemudian menjalin kerja-sama

kerjasama (network) dan norma (norms)

pada dasarnya dipengaruhi oleh keinginan

yang menjadi dasar relasi antara masyara-

untuk berbagi cara mencapai tujuan ber-

kat secara informal serta berkembang dida-

sama yang tidak jarang berbeda dengan

lam komunitas masyarakat seiring dengan

tujuan dirinya sendiri secara pribadi. Ke-

interaksi sosial yang dilakukannya (Putnam,

adaan ini terutama terjadi pada interaksi

1996; Fukuyama, 2010; Bowles dan Gintis,

yang berlangsung relatif lama (Suharto,

2002; Sudarmo, 2011: 197-198; Hasbullah,

2007: 98).

2006:9; Suharto, 2011:98-100).

Terdapat sejumlah studi administrasi

Sementara itu, Wim van Oorschot dan

publik yang menunjukkan bahwa anggota

Ellen Finsveen (2010)yang mengkaji me-

masyarakat mengurangi rasa kegelisahan,

ngenai social capital dan keterkaitannya

keunikan, dan kreativitasnya dalam usaha

dengan negara kesejahteraan mengkaitkan

menyesuaikan diri sebaik mungkin terha-

social capital terdiri dari 3 apek yaitu : (1)

dap norma-norma, sikap dan nilai-nilai

Jaringan Sosial; Hubungan dalam dan antara

dominan

keluarga dan teman-teman (sosialisasi in-

(Mindarti, 2007: 133).

dalam

kehidupan

organisasi

formal), keterlibatan dalam masyarakat dan

Oleh karena itu, arena produksi modal

kehidupan organisasi (misalnya sukarela),

sosial dalam governance pada penelitian ini

dan keterlibatan publik (misalnya pemilih-

akan dianalisis melalui konteks jaringan

an); (2) norma-norma sosial; nilai-nilai

(network) dalam bentuk organisasi masya-

dalam masyarakat, norma dan kebiasaan

rakat lokal, yaitu : a) Bonding Social Capital,

kerjasama; dan (3) kepercayaan sosial; Ke-

yaitu merupakan hubungan antar anggota

percayaan pada lembaga sosial dan orang

dalam sebuah kelompok komunitas sejenis,

lain.

yang mencakup hubungan atau ikatan kuat

Karenanya, modal sosial disini dapat di-

dalam kelompok-kelompok b) Bridging soci-

nilai sebagai sebuah proses produktif dari

al capital, merupakan hubungan antar sesa-

masyarakat. karena itu, menjadi penting

ma bonding, tetapi berbeda kelompok atau

untuk memandang hal tersebut kedalam

berbeda jaringan sosial. dan c) Linking

rangkaian interaksi dan aktivitas masya-

social capital, hubungan antar sebuah

rakat, yang dalam penelitian ini melihat

kelompok komunitas atau kelompok-kelomVol. 1 No. 1 April 2016

110


ISSN : 2503-4685

pok komunitas yang berbeda dengan peme-

tah juga memiliki sejumlah keterbatasan

rintah setempat.

dan komunitas mampu melakukan itu. Olehnya itu, tidak dapat dipungkiri bahwa

1.3.

Kapasitas

Community

dalam

Governance

komunitas masyarakat terkadang dapat melakukan apa yang gagal dilakukan pemerin-

Dalam studi Administrasi Publik saat

tah dan pasar karena anggota komunitas,

ini, diperkenalkan mengenai peranan ko-

bukan pendatang memiliki informasi pen-

munitas atau kelompok masyarakat dalam

ting tentang kebiasaan, kapasitas dan kebu-

memecahkan persoalan mereka yang belum

tuhan anggota lainnya (Bowles dan Gintis,

mampu diselesaikan oleh pemerintah. Per-

2002: F423).

tanyaan penting disini adalah seperti apa

Kapasitas seperti itu tentu positif bagi

kapasitas yang dimiliki komunitas untuk

pengembangan masyarakat. Selain itu, com-

mendukung aktivitasnya dalam governance,

munity governance juga dapat dipahami

beberapa pihak mengkaitkan proses ini

sebagai manajemen tingkat masyarakat dan

dengan kepemilikan modal sosial (social

pengambilan keputusan-keputusan yang di-

capital) yang kuat dimasyarakat.

lakukan oleh, dengan, atau atas nama

Tentunya modal sosial akan semakin

masyarakat, oleh kelompok masyarakat/

kuat jika ia senantiasa digunakan di masya-

stakeholder (Bowles dan Gintis, 2002;

rakat. Seperti misalnya melalui ikatan-ika-

Totikidis, Armstrong & Francis, 2005;

tan modal sosial kemudian menjadi sarana

Sudarmo, 2011). Selain itu, penguatan

masyarakat berkerjsama dengan berbagai

modal sosial juga berkorelasi dengan efekti-

pihak atau dengan pemerintah. Dengan

vitas governance (Halsell, 2012).

begitu, komunitas lokal mampu mengarah-

Sebuah komunitas (community) untuk

kan perubahan dengan inovasi, dan penye-

melakukan governance dengan efektif maka

lenggaraan pemerintahan akan lebih efektif

ia harus memiliki kapasitas untuk belajar,

ketika pemerintah dan komu-nitas masya-

melakukan eksperimen dan beradaptasi se-

rakat bekerjasama (Eversole, 2011: 66).

cara kreatif terhadap ancaman-ancaman

Boleh dikatakan bahwa sarana peman-

dan peluang-peluang yang ada (Innes &

faatan nilai modal sosial akan cukup mem-

Booher dalam Sudarmo, 2008: 103). Untuk

bantu memberikan solusi, sekalipun itu

membangun kapasitas yang memadai bagi

hanya pada lingkup lokal saja. Namun seti-

governance, komunitas perlu melakukan

daknya peran pemerintah daerah secara

interaksi dan berbagi peran secara teratur

tidak langsung dipraktekkan didalam nilai-

diantara para pemain yang beraneka ragam

nilai bersama masyarakat, karena pemerin-

dalam memecahkan masalah dan melakuVol. 1 No. 1 April 2016

111


kan kerjasama untuk melaksanakan tugas-

2.

ISSN : 2503-4685

METODE PENELITIAN

tugas baru yang sangat kompleks berke-

Penelitian ini kemudian berkenaan

naan dengan pemecahan masalah bersama

dengan pengelolaan modal sosial pada

yang dihadapinya (Burns &Stalker, 1996:

komunitas perempuan pesisir, dimana kon-

Sudarmo, 2008: 103-104).

disi tersebut dikelola melalui kelompok

Jelas bahwa sebuah komunitas yang

yang dikaji sebagai bentuk keterlibatan

memiliki kapasitas untuk governance maka

kaum perempuan dalam dalam governance.

ia harus mempunyai sejumlah kriteria ter-

Dengan mengambil setting pada kelompok

sebut. Sudarmo (2008) memberikan pen-

perempuan pesisir di Kelurahan Sulaa Kota

jelasan mengenai batasan-batasan kriteria

Baubau.

komunitas, yaitu ; (1) kemampuan untuk

Penelitian ini menekankan pada peme-

mengorganisasi dirinya secara informal,

rolehan pada masalah proses dan makna,

(2)kemauan belajar dari pengalaman sebe-

sehingga jenis penelitian yang tepat adalah

lumnya dan hal-hal yang belum diketahui

penelitian deskriptif kualitatif. Dengan tek-

untuk mengantisipasi hal-hal yang akan

nik pengambilan sampel melalui purposive

datang, (3) bekerja dalam waktu yang jelas

samplingyang dipadu dengan snowball sam-

dan nyata melalui network, (4) kesediaan

pling. Konsisten dengan jenis penelitian,

berbagi peran diantara keanekaragaman

data dikumpulkan dengan melakukan wa-

pelaku/stakeholder sebagai sumberdaya

wancara mendalam (indepth interview),

manusia dan sumberdaya non manusia lain-

observasi partisipasi,focus groupdiscussion

nya yang tersedia, dan (5) terselenggaranya

serta telaah dokumen. Validitas data dilaku-

distribusi intelegensia untuk memecahkan

kan triangulasi data dan sumber, serta

masalah bersama, dan ini berarti menuntut

melalui analisis interaktif.

kesediaan berbagi informasi dan komunikasi terbuka yang menjamin transparansi,

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

responsivitas, dan akuntabilitas satu sama

3.1. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

lain, dan adaptasi terhadap situasi ling-

Kelurahan Sulaa merupakan salah

kungan yang uncertain dan kompleks.

satu wilayah pesisir di Kota Baubau, ter-

Dengan kata lain, komunitas dengan kapa-

letak di wilayah Kecamatan Betoambari

sitas seperti ini bisa menjadi substansi un-

yang sebagian besar wilayahnya berada

tuk terselenggaranya good governance, keti-

pada kawasan pesisir pantai, yang mana

ka individu, state ataupun market gagal me-

secara keseluruhan memiliki luas wilayah

wujudkan kapasitasnya sebagai bagian tata-

sebesar 46,55 ha/m2.

nan sosial (Sudarmo, 2008: 101-112). Vol. 1 No. 1 April 2016

112


ISSN : 2503-4685

Pendudukan kelurahan Sulaa pada

seperti ini dalam istilah bahasa setempat

tahun 2012 tercatat sejumlah 1642 jiwa,

disebut sebagai nilai sabangka sarope

yang terdiri dari 803 penduduk laki-laki

(sahabat satu perahu), dimana pada lingkup

dan 839 penduduk perempuan. Wilayah

praktisnya nilai ini menjadi dasar etika

kelurahan Sulaa berbatasan dengan Sebelah

pergaulan, interaksi dan hubungan timbal

utara

balik yang dilakukan oleh masyarakat.

dengan

sebelah

Kelurahan

selatan

dengan

Katobengke, Desa

Lawela,

Melalui nilai lokal tersebut terdapat dua

Kabupaten Buton, sebelah timur dengan

pendekatan didalamnya, yaitu: Pertama,

Kelurahan Waborobo, dan sebelah barat

ikatan emosional masyarakat pesisir yang

dengan Laut (BPS Kota Baubau, 2013).

mewujud dalam etika pergaulan sehari-hari. Ikatan emosional ini juga yang mendasari

3.2. PEMBAHASAN

pemahaman oleh adanya saling percaya

Persoalan utama dalam memahami sebuah

diantara

komunitas

kelompok

mewujud dalam kerjasama kolektif yang

perempuan adalah seperti apa dinamika

dilakukan masyarakat pesisir. Kedua, pada

lokal

kepemimpinan lokal masyarakat pesisir

lokal

yang

khususnya

terjadi

di

komunitas

masyarakat,

bersangkutan. Mengingat bahwa komunitas

dimana

masyarakat pesisir bukanlah state atau

dikaitkan

organisasi publik lainnya yang memiliki

dimasyarakat.

aturan yang sangat jelas dan formal. Untuk itu,

bagaimana

dipandang

dalam

sebuah

komunitas

governance

prinsip

yang

sabangka

dengan

kemudian

sarope

pemimpin

jika lokal

Pengejewantahan nilai-nilai lokal ini menjadikan

masyarakat

lebih

mudah

akan

diorganisir dalam artian in-formal. Selain

dipengaruhi oleh seperti apa karakteristik

itu, aktivitas dan interaksi masyarakat

khusus komunitas masyarakat pesisir.

dalam bentuk organisasi-organisasi lokal dapat

3.2.1. Sabangka Sarope sebagai Social Capital Masyarakat Pesisir

ditemukan

dalam

kelompok-

kelompok masyarakat pesisir, termasuk juga adalah kaum perempuan. Dimana

Tiap daerah sudah pasti memiliki nilai

kelompok ini dikenali berdasarkan pada

sosial yang menjadi pedoman hubungan

jenis pekerjaan masyarakat, selain itu

sosialnya. Begitu juga dengan masyarakat

kelompok masyarakat ini menjadi sarana

pesisir Kota Baubau memiliki yang memiliki

bagi masyarakat pesisir untuk membangun

serangkaian

hubungan dengan pemerintah daerah.

nilai

solidaritas

sosial

dengan

masyarakat

pesisir

Oleh karena itu, melalui nilai-nilai yang

lainnya. Nilai-nilai lokal masyarakat pesisir

terkandung dalam falsafah tersebut dapat

tersendiri

Vol. 1 No. 1 April 2016

113


ISSN : 2503-4685

dikatakan sebagai bentuk modal sosial

tidak sadar masyarakat tengah hidup dalam

masyarakat. Hal ini dijelasan dengan ada-

bentuk komunitasnya berdasarkan dengan

nya interaksi yang berlangsung melalui

lingkup daerah atau kampung mereka, dan

kepercayaan (trust), kerjasama (coopera-

hingga saat ini telah diketahui manfaatnya

tion), norma sosial (social norms), hubungan

baik bagi masyarakat maupun pemerintah

timbal balik (reciprocal) dan aksi bersama

daerah. Kesemuanya itu bisa disebut seba-

pada masyarakat pesisir (Hasbullah, 2006;

gai kelompok masyarakat, yang didalam

dalam Suharto, 2011: 98-100). Hal ini tentu

kelompok seperti itulah nilai kebersamaan

sejalan dengan apa yang menjadi unsur

senantiasa diasah dari hari kehari. Silang-

pembangun dalam memahami modal sosial

menyilang

(social capital) melalui nilai-nilai sabangka

affiliation) dalam

sarope oleh masyarakat pesisir.

lokal ini, telah menyediakan jaring penga-

“keanggotaan”

(cross-cutting

kelompok/ komunitas

Dalam pemahaman domestik, nilai lokal

man sosial (social safety net) ketika komu-

seperti ini dalam kelompok masyarakat

nitas lokal berada dalam situasi krisis

khususnya kelompok perempuan dikenal

(Purwosantoso, 2002).

dengan sebutan sakampo (satu kampung).

Bentuk transformasi perempuan pesisir

Istilah ini merujuk sebagai bentuk ikatan

dalam kelompok-kelompoknya menjadi sa-

kekeluargaan yang hadir di masyarakat oleh

rana dimana perempuan memiliki kemam-

karena domisili atau tempat tinggalnya

puan untuk mengorganisir dirinya sendiri,

dalam satu kampung. Melalui ikatan seperti

selain hanya berperan sebagai ibu rumah

ini juga menjadi sarana perempuan pesisir

tangga. Sekalipun kelompok tersebut meru-

untuk mengorganisir dirinya dalam kelom-

pakan dibentuk oleh karena program LSM

pok, membuat keputusan-keputusan ber-

dan pemerintah daerah, akan tetapi keber-

sama, hingga berbagi informasi. Sekalipun

lanjutan kelompok-kelompok tersebut ke-

memang arus deras modernisasi menjadi

mudian menjadi melalui sarana kelompok

tantangan

memper-

perempuan menjalin hubungan dengan ber-

tahankan ikatan tersebut. Namun sejauh ini,

bagai pihak utamanya pemerintah daerah,

persoalan seperti mampu di tangani melalui

karena itu proses sosial kelompok-kelom-

kelompok yang dibuat oleh masyarakat.

pok tersebut

tersendiri

dalam

mengindikasikan berlang-

sungnya governance di tingkatan kelompok 3.2.2. KelompokPerempuan Pesisir dan Governance Melalui

nilai

masyarakat pesisir secara umum. Setidaknya dapat ditemukan di Kelura-

lokal

sakampo

(satu

kampung sebenarnya adalah sadar atau

han Sulaa, kelompok perempuan pesisir yang dikategorikan pada dua hal; yakni : Vol. 1 No. 1 April 2016

114


ISSN : 2503-4685

a. Kelompok Penenun Sarung, dimana

Melalui kelompok-kelompok ini dapat

kelompok ini adalah hanya terbatas

disadari adanya indikasi governance. Dima-

pada perempuan yang berprofesi

na paradigma governance yang tidak mem-

sebagai penenun sarung. Profesi ini

batasi bahwa proses penyelenggaraan pe-

adalah sektor dominan setelah nela-

merintahan hanya bisa dilakukan oleh

yan di kelurahaan Sulaa utamanya

institusi pemerintah saja. Namun masyara-

bagi kaum perempuan. Biasanya

kat juga bisa melakukan proses-proses ter-

kaum perempuan selain sebagai ibu

sebut secara minimal untuk konteks ling-

rumah tangga juga mengisi waktu

kungannya dan kepentingan komunitas-

dengan menenun kain sarung. Disisi

nya. Dalam hubungan atau interaksi seperti

lain kelompok ini dibentuk sebagai

itu, tentu didukung dengan pengelolaan mo-

sarana berbagai informasi bagi pe-

dal sosial masyarakat yang mewujud dalam

rempuan yang berprofesi sebagai pe-

saling percaya, saling kerjasama dan mem-

nenun sarung, maupun sebagai sara-

bentuk jaringan kerjasama.

na pemasaran bagi produk sarung

Karenanya,kelompok-kelompok perem-

mereka. biasanya juga pemerintah

puan pesisir tersebut hadir sebagai sarana

daerah menggunakan jasa usaha me-

bagi pengelolaan modal sosial masyarakat

reka sebagai bagian dari promosi

pesisir khususnya perempuan. Hal ini seja-

daerah.

lan dengan anggapan bahwa modal sosial

b. Kelompok Perempuan Pesisir yang

(social capital) lebih mengacu pada apa

pekerjaan anggotanya lebih homo-

yang dilakukan kelompok daripada apa

gen. Kelompok jenis ini lebih terbuka

yang dimiliki orang-orang secara individu,

dimana profesi perempuan anggota-

walaupun kapasitas individu juga penting

nya berasal dari beragam profesi.

untuk berkontribusi bagi kelompok atau

Kelompok

komunitas (Sudarmo, 2011:189).

ini

lebih berorientasi

sebagai wadah berkumpulnya perempuan pesisir di Kelurahan Sula

3.2.3. Kapasitas Community Governance

dengan berbagai latar belakang. Ke-

Kelompok Perempuan Pesisir di

lompok ini juga menjadi saran mem-

Kelurahan Sulaa.

peroleh informasi bagi perempuan.

Dari pemahaman sebelumnya mengenai

Disisi lain, kelompok ini berafiliasi

realitas perempuan pesisir dalam konsep

dengan salah satu LSM di bidang

governance, yang kemudian diidentifikasi

pemberdayaan perempuan dan anak.

bahwa keberadaan proses governance di komunitas

masyarakat

pesisir


melalui 115


ISSN : 2503-4685

kelompok-kelompok perempuan tersebut,

mal dimana musyawarah bersama menjadi

pada akhirnya menuntun studi ini pada sa-

sarana membuat konsensus bersama. Di-

lah satu proses modal sosial (social capital)

samping itu, untuk mengantisipasi segala

masyarakat pesisir dalam kelompok-kelom-

perubahan dikemudian hari dan untuk

pok perempuan pesisir tersebut. Maka,

tetap menjaga kelangsungan usaha mereka

aktivitas dan interaksi yang terjadi dalam

melakukan gerakan menabung bagi kelom-

kelompok-kelompok tersebut akan di jelas-

pok, serta senantiasa mem-bangun hubung-

kan melalui konsep community governance.

an relasional melalui arisan kelompok. Se-

Untuk kepentingan penelitian ini, bah-

lain itu, kelompok ini dijadikan sebagai sa-

wa dalam memahami proses governance

rana berbagi informasi dan pengetahuan

oleh kaum perempuan pesisir memerlukan

misalnya melalui kegiatan arisan hingga

serangkaian kriteria kapasitas yang menga-

menenun bersama di dalam bangsal yang

cu pada kriteria batasan-batasan kapasitas

sudah disediakan oleh Pemda. Didalam

kelompoknya dalam proses governance se-

proses inilah kemudian terjadinya pertuka-

cara umum, menurut Sudarmo (2008) yang

ran informasi dan pengetahuan, disamping

menjelaskannya sebagai sejumlah kriteria

itu menjadi sarana membentuk kebersama-

yang harus dimiliki sebuah kelompok yaitu;

an dari hari ke hari.

1) Proses Informal Sosial, 2) Kemauan

Kerjasama kelompok juga dilakukan

Belajar dari Pengalaman, 3) Bekerja melalui

dengan berbagai pihak dalam hal pemasa-

network, 4) Kesediaan berbagi peran, dan 5)

ran dan pelatihan-pelatihan untuk inovasi

Terselenggaranya distribusi pengetahuan.

dalam menenun. Tercatat bahwa dari bebe-

Adapun kelompok dan aktivitas organisa-

rapa anggota kelompok telah mengikuti

sional yang dijalankannya adalah sebagai

berbagai pelatihan yang dilakukan oleh

berikut ;

Pemda dan juga ikut dalam promosi pariwi-

a. Community

governancePada

sata Kota Baubau. Dominasi ketua kelom-

Kelompok Perempuan Penenun

pok memang cukup menonjol, namun dalam

Dalam Kelompok penenun dibagi menja-

pembagian peran mewakili kelompok di

di dua kelompok kecil dengan nama adalah

berbagai pelatihan cukup terbuka bagi

kelompok Lakeba dan Kelompok Kainawa

setiap anggotanya.

Molagina. Masing- masing kelompok di pimpin oleh ketua kelompok yang dipilih melalui proses musyawarah kelompok.

b. Community

governance

Pada

kelompok Perempuan Pesisir

Secara umum proses organisasi kelom-

Kelompok perempuan pesisir lainnya di

pok ini dicirikan dengan proses yang infor-

Kelurahan Sulaa adalah kelompok peremVol. 1 No. 1 April 2016

116


ISSN : 2503-4685

puan dengan jenis pekerjaan yang cukup

ran masyarakat sipil utamanya kelompok

homogen, kelompok dipimpin oleh ketua

perempuan pesisir tersebut mampu menja-

kelompok yang dipilih melalui mekanisme

di penyeimbang yang urgen agar perem-

musyawarah.

puan lebih terlindungi dari peminggiran

Kemampuan mengelola organisasi se-

perannya dalam struktur sosial.

bagian besar dilakukan dengan mekanisme

Dari penjelasan diatas bahwa masing-

informal, kelompok cukup terbuka dengan

masing kelompok masyarakat menunjukkan

berbagai latar profesi hanya saja memang

karakteristik aktivitas governance-nya sen-

domain kelompok adalah kaum perempuan

diri-sendiri. Akan tetapi, setidaknya aktivi-

pesisir. Musyawarah atau pertemuan men-

tas tersebut memberikan informasi bahwa

jadi sarana memutuskan konsensus bersa-

kapasitas kelompok-kelompok perempuan

ma yang dilakukan secara reguler setiap sa-

pesisir dan kriteria batasan kapasitas pe-

tu bulan sekali. Sebagai bentuk komitmen

rempuan pesisir dalam governance memi-

antar anggota, kelompok ini melakukan

liki keterkaitan, sekalipun kemudian terjadi

gerakan menabung bersama yang dilakukan

berbagai modifikasi-modifikasi yang dise-

penyetoran setiap bulannya. Hal ini juga

suaikan dengan kondisi sumber daya ke-

sebagai upaya kelompok menghadapi kon-

lompok masyarakat pesisir.

disi akan datang, kemampuan ini dinilai

Secara umum memang dapat dipahami

sebagai kapasitas kelompok dalam me-

bahwa proses organisasi kelompok akan

manajerial keuangan kelompok.

sangat dipengaruhi oleh pemahaman nilai

Selain itu, kelompok ini juga menjalin

lokal, sumberdaya kelompok, dan modal

kerjasama dengan berbagai pihak, sebagai

sosial yang kemudian memberikan konse-

upaya belajar, bertukar informasi dan men-

kuensi pada seperti apa instrumen kelom-

dapat berbagai pelatihan. Kelompok perem-

pok melakukan interaksi baik didalam mau-

puan pesisir ini kemudian memberikan

pun diluar kelompok dalam menangani per-

gambaran bahwa perempuan pesisir bukan

soalan-persoalannya. Berikut adalah penje-

sekedar sebagai ibu rumah tangga dengan

lasan mengenai kapasitas governance ke-

peran-peran domestiknya saja. namun, pe-

lompok perempuan pesisir ;

Tabel. 1 Matriks Kapasitas Governance Kelompok Perempuan Pesisir No. 1.

Kriteria Kapasitas Kelompok-Kelompok Governance Perempuan Pesisir. Proses Informal Bentuk organisasi informal mengedepankan musyawarah. Sosial Kelompok secara mandiri memilih ketua, membuat aturan serta Vol. 1 No. 1 April 2016

117


ISSN : 2503-4685

menegakkannya, dan membuat keputusan-keputusan. 2. Kemauan Belajar Gerakan menabung sebagai bentuk ikatan kolektif kelompok, dan dari Pengalaman juga sebagai sarana kelompok menghadapi kondisi yang akan datang. Disamping itu hal ini sebagai kemampuan manajerial pendapatan anggota kelompok. 3. Bekerja Melalui Melakukan kerjasama dengan kelompok lainnya, LSM dan Networks Pemerintah Daerah dalam hal pemasaran, informasi, dan berbagi pengetahuan. 4. Kesediaan Peran Ketua Kelompok Dominan berbagi Peran Adanya distribusi peran dalam mewakili kelompok di berbagai pelatihan 5. Terselenggaranya Kelompok menjadi sarana untuk berbagi informasi dan Distribusi pengetahuan Intelegensia Sumber : Diolah dari data primer.

Berdasarkan

penjelasan

tersebut,

Kaum perempuan pesisir dalam lingkup

penelitian ini menemukan bahwa kapasitas

kelompok-kelompok tersebut telah merasa-

kelompok-kelompok

pesisir

kan manfaat yang diterimanya terhadap

memiliki kemampuan governance-nya sen-

keterlibatannya melalui kelompok masya-

diri-sendiri. Betapapun demikian, kapasitas

rakat pesisir.

perempuan

governance yang dilakukan oleh kelompok

Dari setiap aktivitas yang ditunjukkan

perempuan secara umum me-miliki karak-

oleh kelompok perempuan pesisir dalam

teristik yang sama. Oleh karena itu, kemam-

kajian ini, dapat dipetakan model bekerja-

puan tersebut sejalan dengan pengelolaan

nya modal sosial di dalam kelompok. Se-

modal sosial perempuan pesisir untuk

bagaimana aspek kolektif, modal sosial

mengelola dan mengorganisir kelompoknya

menyangkut hubungan, interaksi dan kohe-

masing-masing. Karena itu, rangkaian kapa-

si sosial yang terjalin dalam kelompok pe-

sitas tersebut dapat dikaji sebagai aspek

rempuan tersebut. Melalui kelompok ini pu-

modal sosial kelompok perempuan pesisir.

la kemudian menjadi sarana kaum perempuan untuk bertukar pengetahuan, menge-

3.2.4. Community Governance modal

sosial

melalui

kelompok

perempuan Pesisir. Secara umum, kapasitas governance yang

lola organisasi hingga membangun jaringan pemasaran hasil usaha mereka. Hubungan tersebut dapat digambarkan pada argumentasi berikut :

ditunjukkan oleh kelompok perempuan pesisir diatas kemudian menjadi sarana ma-

a. Modal sosial Bonding

syarakat untuk mengelola kelompoknya se-

Modal sosial bonding berarti interaksi

hingga tetap berkelanjutan (suistenable).

yang terjadi dalam kelompok, dimana hal Vol. 1 No. 1 April 2016

118


ISSN : 2503-4685

ini terjadi oleh karena adanya saling

interakasi sosial hanya terjadi oleh kelom-

percaya dalam pengelolaan kelompoknya

pok masyarakat saja.

masing-masing.

Jika kemudian merujuk pada apa yang

Secara umum menyangkut interaksi di

terjadi dalam kasus perempuan pesisir.

dalam internal kelompok perempuan pesi-

Ranah bridging berarti interakasi kelompok

sir. Melalui interaksi dalam ranah ini kelom-

dengan kelompok lainnya dengan berbagai

pok perempuan membangun sikap saling

latar belakang, salah satunya adalah hubu-

percaya dan juga menyangkut kepemimpi-

ngan dalam hal pemasaran hasil usaha yang

nan kelompok. Sekalipun kemudian kelom-

bermotif kultur jaringan. Disisi lain, hal ini

pok yang terbentuk adalah informal, seti-

menyangkut interaksi dengan kelom-pok

daknya kelompok perempuan tersebut me-

masyarakat lainnya yang mewujud dalam

miliki andil yang cukup positif dalam mem-

jaringan kerjasama dengan kelompok usaha

bantu keberdayaan masyarakat khususnya

(bisnis) lainnya, dengan jaringan ini kemu-

perempuan, oleh karena itu pihak pemerin-

dian kelompok masyarakat pesisir mempro-

tah daerah seringkali bekerjasama dengan

duksi berbagai inovasi usaha dan berbagai

kelompok tersebut.

pengetahuan umum lainnya.

Secara teoritik dalam interaksi yang

c. Modal Sosial Linking

pada tataran bonding di kelompok pe-

Hubungan kelompok pada ranah ini

rempuan pesisir dapat digambarkan pada

lebih pada hubungan fungsional, atau bisa

kepemimpinan organisasi yang efektif, ke-

dikatakan hubungan dengan kelompok/

mampuan mengelola organisasi, adanya

institusi diatasnya. Kelompok perempuan

kesadaran gerakan menabung, dan berlang-

pesisir tentu tidak lepas dari hubungannya

sungnya proses berbagi informasi dan ber-

dengan pemerintah daerah, oleh karena

bagi pengetahuan dalam kelompoknya.

hubungan usaha dan pelatihan UMKM yang

b. Modal Sosial Bridging

sudah terjalin sebelumnya. Hanya saja,

Bridging berarti menjembatani, pada

pada konteks ini lebih pada bagaimana

konteks modal sosial hal ini terlihat atau

hubungan itu terus terjadi dan memberi-

dikaji dalam hubungan yang lebih luas lagi

kan impact yang positif bagi individu dalam

dari bonding. Dimana bridging berarti

kelompok perempuan maupun kelompok

kelompok masyarakat kemudian mampu

perempuan pesisir itu sendiri.

membangun hubungan kerjasama positif

Pada konteks ini, tataran lingking mo-

dengan kelompok lainnya. namun catatan

dal sosial kelompok perempuan pesisir me-

penting dari proses ini adalah hubungan

nyangkut interaksi dengan pemerintah daerah dalam bentuk saling percaya, melaVol. 1 No. 1 April 2016

119


ISSN : 2503-4685

lui respon terhadap program pemerintah

kelompok perempuan pesisir. Hal ini men-

melalui partisipasi kelompok masyarakat

jadi wajar, ketika pada tahun-tahun sebe-

pesisir dalam penyaluran bantuan bagi

lumnya bantuan biasanya tidak diikuti

masyarakat pesisir, serta membantu peme-

keberdayaan masyarakat atau bahkan ban-

rintah daerah dalam penyaluran bantuan

tuan yang salah sasaran. Sedangkan hasil

bagi kelompok masyarakat pesisir lainnya.

observasi terhadap kelompok perempuan

Konteks hubungan ini sebut saja misalnya

pesisir menunjukkan bahwa penyaluran

pada tahun 2010 hingga 2012 kelompok

program melalui kelompok dinilai cukup

perempuan tersebut setidaknya telah me-

efektif perihal ketepatan penyalurannya,

ngikuti pelatihan, promosi usaha dalam

akan tetapi masih memiliki serangkaian

Baubau Expo, pengelolaan bantuan bagi

kekurangan utamanya dalam pengawasan

penenun sarung, dan beberapa program

dan bagi masyarakat yang diluar kelompok

lainnya.

atau bahkan tidak memiliki kelompok.

Kondisi ini tentu akan mendukung Saling percaya antara pemerintah dan Tabel 2 Matriks Modal Sosial Terhadap Kapasitas Kelompok Perempuan Pesisir Kelurahan Sulaa, Kota Baubau No. 1. 2.

3.

Network Social Capital Bonding Social Capital

Keterangan Kepemimpinan organisasi kelompok perempuan yang cukup efektif dalam mengelola organisasi, adanya kesadaran gerakan menabung, dan berlangsungnya proses berbagi informasi dan pengetahuan Bridging Social Ditunjukkan dalam bentuk jaringan kerjasama dengan kelompok Capital lain, dengan jaringan ini kemudian kelompok perempuan pesisir memproduksi berbagai inovasi usaha dan berbagai pengetahuan umum lainnya Linking Social Ditunjukkan pada asanya partisipasi kelompok perempuan pesisir Capital baik dalam pengembangan kelompok, pelatihan, pemasaran produk usaha mereka, serta pemerolehan bantuan dari Pemda. Sumber : diolah dari data primer

Kajian ini memahami bahwa social capi-

rocal), jaringan sosial (social networking),

tal dan penguatan kapasitas governance ke-

serta aturan-aturan (norms) kolektif dida-

lompok perempuan pesisir dapat diamati

lam kelompok perempuan yang berlang-

dalam kelompok perempuan di Kelurahan

sung dalam modal sosial bonding, bridging

Sulaa. Modal sosial tersebut menyangkut

dan linking perempuan pesisir. Kemampuan

pengelolaan kepercayaan (trust), kerjasama

ini kemudian mewujud pada kapasitas ke-

(cooperation), hubungan timbal balik (recip-

lompok perempuan dalam kapasitasnya Vol. 1 No. 1 April 2016

120


ISSN : 2503-4685

melakukan governance di tingkat lokal. Da-

Betapapun demikian, kelompok perem-

lam pengertian disini, indikasi governance

puan pesisir dengan segala aktivitasnya hari

diamati dalam kerangka organisasi informal

ini memiliki latar belakang kepentingan

perempuan pesisir di Kelurahan Sulaa.

yang sama dalam usaha mereka masing-

Rangkaian aktivitas tersebut kemudian

masing. Keterkaitan ini akan ber-hubungan

dipercaya mampu menjadi sarana mengatur

dengan kepentingan dan tuntutan ekonomi

dan mengelola kelompoknya utamanya bagi

para anggotanya. Ditambah lagi kemudian

kaum perempuan pesisir. Kondisi ini tentu

dengan peran-peran domestik perempuan

berkaiatan dengan pengelolaan modal sosi-

lainnya, tidak menutup kemungkinan eksis-

al masyarakat pesisir di kelurahan sulaa se-

tensi kelompok perempuan dipertaruhkan.

cara umum. Berdasarkan pada data yang

Pada posisi ini kapasitas organisasional

diperoleh melalui penelitian, kelompok pe-

sebagai bentuk kemampuan governance

rempuan pesisir ini mampu memberi peran

masyarakat khususnya kelompok perem-

kontributif sekalipun secara minimal kepa-

puan pesisir di Kelurahan Sulaa, diper-

da kaum perempuan dalam kelompoknya

hadapkan dengan tuntutan ekonomi keluar-

maupun umum lainnya. kondisi ini seperti

ga dikemudian hari.

misalnya memberikan solusi bagi ekonomi

Karena itu kapasitas seperti ini mesti

keluarga, penyampain perilaku hidup ber-

didukung oleh pengelolaan modal sosial

sih, berbagai pengetahuan dan informasi,

masyarakat secara umum secara berkelan-

mengelola organisasi, mengadvokasi masa-

jutan. Modal sosial akan semakin menguat

lah KDRT, hingga membangun relasi yang

jika selalu digunakan (Suharto, 2006). Da-

berkelanjutan dengan pemerintah daerah

lam kaitan ini dapat dijelaskan yakni; Ke-

misalnya saja pada akses permodalan (mo-

percayaan (trust) menjadi modal sosial

dal mikro), yang didasarkan pada adanya

untuk tetap eksisnya kelompok ma-syarakat

kelompok masyarakat.

tersebut ditengah-tengah kelompok masya-

Aktivitas seperti ini dapat dipandang

rakat pesisir lainnya yang akhirnya bubar.

sebagai bagian good governance, sebab

Sedangkan, adanya perbedaan kapasitas itu

mereka melalui pengelolaan modal sosial

mengarah pada kemampuan kelompok pe-

bisa mengatasi masalah-masalah tertentu,

rempuan membangun jaringan (network)

termasuk masalah konflik yang tidak bisa

baik itu dalam kelompok (intern) oleh peran

diatasi oleh individu yang bertindak sen-

ketua yang dominan dan jaringan di luar

dirian atau oleh pasar (market) bahkan oleh

kelompok (ekstern) dengan kelompok lain-

pemerintah

nya yang berbeda latar belakang. Selain itu,

2011: 191).

(state)sekalipun

(Sudarmo,

dapat dipahami bahwa kemampuan goverVol. 1 No. 1 April 2016

121


ISSN : 2503-4685

nance oleh kelompok-kelompok masyarakat

program yang diperoleh oleh kelompok ma-

pesisir disini erat kaitannya dengan relasi

syarakat. hal ini cukup beralasan karena pa-

antar aktor kelompok baik itu dalam mau-

da dasarnya yang lebih memahami kondisi

pun diluar kelom-pok masyarakat.

lokal masyarakat adalah masyarakat itu

Disisi lain, penguatan modal sosial da-

sendiri. Pada akhirnya, dengan adanya hu-

pat dilakukan melalui intervensi pemerin-

bungan timbal balik tersebut kemudian

tah daerah. Dimana dengan mengacu pada

membawa pada terwujudnya kriteria efekti-

makna governance sebagai bentuk jaringan

vitas yakni menyangkut hasil guna program

kerjasama antara pemerintah (state), swas-

pemerintah daerah secara umum.

ta (non-state) dan masyarakat (society), un-

Tentunya kondisi ini berkenaan dengan

tuk itu keterlibatan berbagai aktor ini

adanya interest affected yakni sejauh mana

adalah sebuah keniscayaan. Seperti dijelas-

kepentingan masyarakat terakomodasi oleh

kan sebelumnya bahwa kelompok masyara-

suatu kebijakan dan dapat memberi ruang

kat pesisir juga memiliki kelemahan- kele-

gerak, partisipasi dan berbagi kekuasaan

mahan yang tidak bisa disediakan atau di-

dengan masyarakat pesisir khususnya disini

tangani sendiri oleh kelompok masyarakat.

adalah kelompok perempuan pesisir. Pada

Sehingga pemerintah daerah Kota Baubau

gilirannya saling silang kepentingan ini da-

diperlukan dalam pemberdayaan masyara-

pat dipahami sebagai hubungan antara

kat, dengan memanfaatkan modal sosial pa-

shahreholder daerah yang bersifat hubung-

da kelompok perempuan pesisir di Kelurah-

an yang saling melengkapi (complement)

an Sulaa.

dan mendukung satu sama lain.

Untuk memahami hubungan kelompok

Sejalan dengan hubungan ini, Sudarmo

perempuan pesisir di Kelurahan Sulaa da-

(2011: 193) menjelaskan bahwa melalui

lam penyelenggaraan pemerintahan di Kota

networks dan local governance, local deve-

Baubau, perlu memperhatikan dua kriteria

lopent akan terbagun sejalan dengan buda-

tambahan yaitu aksesibilitas dan efektivitas.

ya lokal dan dengan demikian akan menjadi

Kriteria aksesbilitas menyangkut pem-

lebih legitimate ketika semua pihak/stake-

berian dukungan untuk adanya hubungan

holder memberikan dukungannya. Dengan

timbal balik (reciprocal) antara kelompok

memperkuat dan mendukung social capital

masyarakat dan pemerintah daerah Kota

beserta variasinya seperti sikap local cola-

Baubau, utamanya adalah dalam mengatasi

boration tradisional yang bisa dimanifes-

permasalahan publik, implementasi kebija-

tasikan dengan aktivitas kelompok masya-

kan atau bahkan pada formulasi kebijakan

rakat pesisir dalam hal solidaritas sosial

yang hingga saat ini masih terjalin melalui

atau perilaku gotong royong, sikap volunVol. 1 No. 1 April 2016

122


ISSN : 2503-4685

teer (sukarela) dalam menyediakan barang

sisir dalam wacana governance, yang mana

publik, dalam masyarakat yang sudah ada

paradigma ini mendukung pernyataan bah-

sejak dahulu, serta memperkuat posisi ma-

wa kelompok masyarakat juga mampu me-

syarakat yang lemah atau yang ada dalam

lakukan proses-proses pemerintahan atau

kungkungan dominasi state yang begitu

sejenisnya yang belum mampu atau men-

powerful, atau memperbaiki kelemahan

jadi keterbatasan pemerintah di tingkatan

state dalam menyediakan pelayanan publik.

lokal masyarakat.

Oleh karena itu, keterkaitan antara ka-

Oleh karena itu, Aspek modal sosial

pasitas governance dan pengelolaan modal

dalam hal bonding, bridging dan linking so-

sosial kelompok perempuan pesisir, dapat

cial capital adalah indikator yang dapat di-

menjadi gambaran sebagai salah satu pilar

amati dalam kapasitas Community Gover-

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang

nance kelompok perempuan pesisir. Dalam

efektif dan efisien di tingkat masyarakat lo-

operasionalisasinya kapasitas tersebut ter-

kal. Pada posisi ini, dapat dipahami bahwa

amati dalam kegiatan arisan, gerakan mena-

peran perempuan pesisir juga dapat dilihat

bung, advokasi perempuan dan anak-anak,

sebagai entitas yang mampu menjadi salah

hingga partisipasi kelompok perempuan pe-

satu partner pemerintah dalam menjalan-

sisir baik dalam pengembangan kelompok,

kan layanan publik khususnya bagi kaum

pelatihan, pemasaran produk usaha mere-

perempuan pesisir di Kelurahan Sulaa.

ka, serta sebagai sarana pemerolehan bantuan dari Pemda.

Simpulan

Betapapun demikian, perubahan ling-

Penelitin ini menyimpulkan bahwa

kungan, kemampuan sumberdaya serta tun-

modal sosial masyarakat pesisir menjadi as-

tutan yang terus berubah memerlukan ada-

pek substansial dalam interaksi sosial antar

nya adaptasi terus menerus terhadap kapa-

inividu-individu dalam komunitasnya ma-

sitas kelompok perempuan pesisir. Oleh ka-

upun peran kepemimpinan didalamnya. Be-

rena itu sejumlah kelemahan masih ditemui

gitu juga yang ditunjukkan oleh perempuan

dalam kapasitas governance perempuan pe-

persisir yang dalam kajian ini menemukan-

sisir; misalnya saja ketika diperhadapkan

nya dalam kelompok-kelompok perempuan

oleh tuntutan ekonomi, perubahan ling-

pesisir yakni kelompok penenun dan ke-

kungan, serta pengembangan pengetahuan

lompok perempuan poose’ose. Olehnya itu,

anggotanya. Untuk itu, kapasitas ini juga

pengelolaan modal sosial didalam proses

membutuhkan dukungan dan pemberdaya-

organisasional perempuan pesisir mengin-

an oleh pemerintah daerah untuk kemudian

dikasikan adanya kapasitas perempuan pe-

mendudukan kapasitas kelompok perempuVol. 1 No. 1 April 2016

123


an pesisir tersebut sebagai dari pemberda-

ISSN : 2503-4685

Stocker, Gerry. (1998). Governance as

yaan masyarakat di Kota Baubau.

Theory : Five Proposition. UNESCO :

Daftar Pustaka

Blackwall Publisher

Buku Denzin, Norman K., & Yvonna S. Lincoln, (2009).,

Hanbook

Research,

Of

Qualitative

Yogyakarta:

Pustaka

Pelajar.s Dwiyanto,

(ed).

(2008).

Good

Governance dalam Pelayanan Publik, Yogyakarta: UGM Press

and Governability an

Introduction,

The

Journal

Halsall, J. P. (2012). Community Governance Where did it go Wrong. JOAAG, Vol. 7. No. 2 Hamid, Abdul Rahman. (2011). Orang Buton: Suku Bangsa Bahari Indonesia. Yogyakarta: Ombak.

Environmental

ISSN

1602-2297.

http://www.journal-tes.dk/

Modal

(2003). Sosial

Pengembangan dalam

Rangka

Tantangan. Jurnal Dinamika Pedesaan dan Kawasan Volume 3, Halaman 4664. Raharja, Sam’un Jaja. (2009). Paradigma Governance

dalam

Penerapan

Manajemen Kebijakan Sektor Publik pada Pengelolaan Sungai. Jurnal Ilmu

Sudarmo, (2011). Isu-Isu Administrasi Publik Perspektif

Governance,

Surakarta: Smart Media. (2010)

Studies,

of

Pengembangan Otonomi Desa: Suatu

Kreasi Wacana.

Edi.

Governance

Purwosantoso,

Field, John. 2010., Modal Sosial, Bandung:

Suharto,

Kooiman, Jan. et.al. (2008). Interactive

Transdisciplinary

Agus

dalam

Jurnal Offline

cet-5.,

Administrasi

dan

Organisasi,

Mei-

Agustus 2009, Volume 16, Nomor 2, hlm. 82-86.

Analisis

Sudarmo,

(2009),

“Elemen-Elemen

Kebijakan Publik: Dilengkapi Contoh-

Collaborative

Contoh

Hambatan-hambatan bagi Pencapaian

Naskah

Kebijakan

(Policy

Paper), Bandung: Alfabeta. ----------. (2011) cet-3., Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.

Leadership

dan

Efektivitas Collaborative Governance”, Jurnal Ilmu Administrasi, vol. 5 no. 2 (Nov). page 117-132. Sudarmo. (2008). Social Capital untuk Community Governance, Jurnal Spirit Vol. 1 No. 1 April 2016

124


ISSN : 2503-4685

Publik, Volume 4, Nomor 2 Halaman

Re-theorising

101-112.

Governance, Journal of Public Policy / Volume

Jurnal Online Ansell, Chris dan Alison Gash, (2007). Collaborative Governance in Theory and

Practice.

Journal

of

Public

Adminidtration Research (JPAR) 18: 543-571.

diakses

melalui

Participation 31

pp

in 51-71,

http://journals.cambridge.org/abstra ct_S0143814X10000206 (10/10/2013. pukul 22.00 wib) .pdf Lin, Nan. (1999). Building a Network Theory of Social Capital, Connections

http://scholar.google.co.id

volume 22(1) :28-51. diakses melalui :

(20/04/2014. Pukul 15.00 wib).pdf

http://www.insna.org/Connections-

Blaug, Ricardo,Louise Horner,Amy Kenyon &Rohit Lekhi, (2008). Public value and local communities: A literature review, The Work Foundation. Diakses melalui

Web/Volume22-1/V22%281%29-2851.pdf. (diakses, 10/10/2013. Pukul 22.00 wib) .pdf Totikidis V, Armstrong A F & Francis R D.

: http://citeseerx.ist.psu.edu

(2005). The Concept of Community

(14/10/2013. Pukul 14.00 wib).pdf

Governance: A Preliminary Review,

Bowles, Samuel and Herbert Gintis, Social Capital and Community Governance. (2002).

TheEconomic

(November),

Journal

F419-F436.

Economic Society.

112 Royal

Diakses melalui

http://tuvalu.santafe.edu/~bowles/S ocialCapital.pdf. (10/10/2013. pukul

Coleman, JS. (1988). Social Capital In The of

Human

Capital,

The

American Journal of Sociology 94: S95S210. (14/10/2013. Pukul 14.00 wib) Eversole,

Robyn.

presented at the GovNet Conference, Monash University, Melbourne, 28-30th November

2005.

Diakses

http://vuir.vu.edu.au.

melalui (diakses,

10/10/2013. pukul 22.00 wib) .pdf van Oorschot, Wim and Ellen Finsveen. 2010. Does the welfare state reduce

22.00 wib) .pdf

Creation

disampaikan dalam Refereed paper

(2011).,

Community

Agency and Community Engagement:

inequalities in people’s social capital?, dalam

International

Journal

of

Sociology and Social Policy, Vol. 30 Nos. 3/4, pp. 182-193. Diakses melalui :

www.emeraldinsight.com/0144-

333X.htm

(diakses,

14/10/2013.

14.00 wib) .pdf


125

Keywords: community governance, modal sosial, perempuan pesisir, Universitas Muhammadiyah Buton

Recommend Documents