1
Key Messages
2
Ketahanan ekonomi Indonesia cukup kuat Ketahanan ekonomi Indonesia cukup kuat dalam menghadapi spillover dan gejolak pasar keuangan global. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga meski dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Kepercayaan pelaku pasar juga relatif baik dan mampu mendorong arus masuk modal asing baik dalam bentuk portofolio maupun investasi langsung. Keberhasilan ini ditopang oleh kebijakan Bank Indonesia yang terukur serta koordinasi yang erat dengan Pemerintah melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial dan fiskal.
Prospek ke depan lebih baik Indonesia dalam jangka menengah memiliki prospek mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, dengan tetap menjaga stabilitas terutama sebagai antisipasi dari normalisasi kebijakan the Fed, implementasi kebijakan reformasi struktural perlu dipercepat untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing perekonomian nasional. Pemerintah telah berkomitmen mempercepat reformasi struktural di berbagai bidang: investasi, infrastruktur, industri, maritim, pertanian dan UMKM. Kebijakan reformasi subsidi merupakan awal yang sangat baik dan diharapkan diikuti dengan kebijakan reformasi struktural selanjutnya.
Peta Tantangan Global
3
IMPACT
Tantangan global bersifat dinamis dan berisiko “Known-Known” • Harga minyak turun dan tetap rendah • Harga komoditas yang turun “Unknown-Unknown” • Kerentanan pasar keuangan global (incl China) • Masalah Geopolitik
“Known-Unknown” • Normalisasi Kebijakan Fed • Pelemahan ekonomi China • Krisis Yunani
IDENTIFIKASI
Tantangan dan Respon Kebijakan Responses
Tantangan Global
Pertumbuhan global rendah Harga komoditas masih turun Volatilitas pasar masih tinggi
BAURAN KEBIJAKAN MAKROEKONOMI
Risks
Pertumbuhan ekonomi yg rendah
Domestik Penyerapan anggaran yg belum optimal Kendala struktural berlanjut Tekanan NT dan volatilitas nilai tukar
4
Volatilitas Pasar Keuangan
Bauran Kebijakan BI Keb. Moneter menjaga stabilitas makroekonomi Keb. Makroprudensial stimulus kredit dan pertumbuhan ekonomi Keb. SP-PUR menciptakan sistem pembayaran yg aman, efisien, dan andal. SP…?
Moneter - Fiskal
Memberikan stimulus pada perekonomian, dgn tetap memperhatikan sustainabilitas fiskal
Kebijakan Reformasi Struktural Kebijakan reformasi struktural menciptakan struktur ekonomi yang lebih sehat pertumbuhan ekonomi yang 4 berkesinambungan.
Bauran Kebijakan BI: Moneter – Makroprudensial – Sistem Pembayaran
Moneter 1. 2. 3. 4.
Mengendalikan inflasi menuju kisaran sasarannya Menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat Menjaga pergerakan nilai tukar pada sesuai fundamentalnya Memastikan implementasi & law enforcement PBI ULN
Makroprudensial 1.
2.
Melonggar kebijakan makropudensial dgn tetap memperhatikan prinsip2 kehatihatian, melalui: a. peningkatan LTV utk kredit properti b. penurunan uang muka untuk Kredit Kendaraan bermotor c. penyesuaian ketentuan GWM dengan memperluas komponen pendanaan, mendorong penyaluran kredit ke sektor UMKM. Meningkatkan koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui forum FKSSK
Sistem Pembayaran 1. 2. 3.
Mengembangkan industri sistem pembayaran domestik yang lebih efisien Mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran Memperkuat pengawasan sistem pembayaran pada lembaga keuangan dan penyedia jasa sistem pembayaran
5
Bauran Kebijakan Fiskal: Reformasi Subsidi & Alokasi Belanja Infrastruktur Penghematan subsidi BBM direalokasikan kepada proyek infrastruktur – Jalan, rel KA, Pelabuhan dan airport diprioritaskan Budget for Priority Programs1
Infrastructure Plan 2015–20192
Pengingkatan yg signifikan dalam belanja infrastruktur
Notes: 1. Sumber : Kemenkeu 2. Sumber: Bappenas
6
Bauran Kebijakan Fiskal: Stimulus Pertumbuhan Ekonomi
7
Percepatan Belanja Pemerintah (APBN & BUMN)
Kebijakan Penghapusan PPnBM
- Pembentukan Tim Evaluasi Percepatan Realisasi yang dipimpin oleh Wamenkeu yang melibatkan Kemenkeu, Bappenas, Kantor Staf Presiden, BPKP dan LKPP - Penerbitan payung hukum percepatan belanja pemerintah (PP,Perpres,Inpres) - Penyelesaian PP pemberian penyertaan modal negara kepada BUMN
Untuk meningkatan daya saing produk dalam negeri dan peningkatan tingkat konsumsi di dalam negeri, Pemerintah menghapuskan beberapa kategori objek PPnBM dalam PMK Nomor 106/PMK.010/2015, di antaranya peralatan elektronik, alat olahraga, alat musik, branded goods, serta peralatan rumah dan kantor
Kebijakan Tax Allowance Pemerintah telah memperbaharui peraturan fasilitas Tax Allowance pada PP No.18/2015 dengan memperluas dan mempermudah syarat-syarat penerima fasilitas tax allowance.
Penambahan Negara Bebas VISA Kunjungan Dalam rangka meningkatkan hubungan dengan negara lain dan untuk memberikan manfaat dalam pembangunan nasional, Pemerintah mengeluarkan PP 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan untuk 45 Negara
Revisi PP Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan optimalisasi penggunaan E-Procurement, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015
Kenaikan PTKP Untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang saat ini sebesar Rp. 24.3 juta menjadi Rp. 36 juta. Diharapkan penerapan PTKP yang baru ini akan mulai diterapkan per Juli 2015
Subsidi KUR (Penurunan Suku Bunga KUR)
Untuk lebih meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian, Pemerintah berencana menurunkan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro menjadi 12% per tahun dari sebelumnya 22% per tahun yang ditargetkan akan dimulai pada semester 2 tahun 2015. Selain itu Pemerintah berencana untuk memperbesar coverage KUR.
Perbaikan Tax Holiday Pemerintah akan merevisi peraturan fasiilitas perajakan tax holiday, salah satunya dengan memperpanjang masa fasilitas pembebasan dari awalnya paling lama 10 tahun hingga menjadi 15 tahun. Peraturan ini untuk menstimulus aliran investasi ke dalam negeri yang memiliki efek multiplier besar
Penjaminan dlm Pembangunan Infrastruktur Pemerintah akan melakukan revisi beberapa peraturan untuk mempermudah pelaksanaan penjaminan untuk proyek2 infrastruktur melalui skema KPS ataupun non KPS, di antaranya melalui penguatan mandat perusahaan penjaminan dan perluasan sektor yang bisa mendapatkan penjaminan, penguatan persiapan proyek, dan skema direct lending. Sudah Berjalan Dalam Proses
Bauran Kebijakan Reformasi Struktural Keb. Kedaulatan Pangan
8
Keb. Kedaulatan Energi
• Mempercepat modernisasi sektor pertanian • Mengurangi kemunduran pertanian pedesaan • Ketersediaan surplus pangan
• Kebijakan Bauran Energi: • Produksi energi primer • Energi baru terbarukan
Keb. Industri & Perdagangan
• Memperdalam psr uang dan valas: • Perluasan instrumen dan basis Investor • Regulasi dan Standardisasi • Penyediaan Infrastruktur Pasar • Penguatan kelembagaan • Edukasi dan Sosialisasi
• Strategi pengembangan wilayah industri melalui pembangunan 14 kawasan industry (a.l. Kuala Tanjung,Sei Mangke, Tanggamus – Sumatera) Keb. Inklusi Ekonomi • Peningkatan perluasan dan nilai tambah LKD • Pendalaman layanan dan jasa keuangan melalui LKD • Pengembangan LKD secara berkelanjutan • Penyediaan akses keuangan berkualitas melalui LKD
Keb. Pembiayaan Pembangunan
Struktural – Modal Dasar Pembangunan • Ketersediaan dan kualitas infrastruktur • Kapasitas inovasi dan kualitas modal manusia • iklim usaha dan birokrasi yang kuat
Prospek Perekonomian Indonesia: 2015-2016 Di tengah prakiraan pemulihan ekonomi dunia yang beragam, prospek perekonomian Indonesia dalam jangka pendek diperkirakan membaik
Defisit transaksi berjalan 2015 terkendali di kisaran 2,5 – 3,0%
Pertumbuhan Kredit 2015 diperkirakan meningkat khususnya di Semester II
55.0%
55.0-5.4% 55.4-5.8%
9
Prospek Perekonomian Indonesia Jangka Menengah
10
Dalam jangka menengah, prospek perekonomian Indonesia berada dalam lintasan yang terus meningkat, didukung oleh reformasi struktural yang ditempuh pemerintah dalam kerangka RPJMN
Strategi kebijakan penguatan konektivitas nasional… Sasaran :
Tujuan : a.
b. c.
12
Terwujudnya konektivitas lokal yang tangguh dan terhubung Menghubungkan pusat2 pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan dengan konektivitas global dalam mendorong peningkatan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman, melalui inter-modal supply chains systems; daya saing nasional sehingga menjadi negara maju. Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat2 pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland);
Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan Kerangka Kerja Konektivitas adalah menghubungkan intra koridor ekonomi, antar koridor ekonomi, dan internasional melalui:
1
Meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi
2 3
Menurunkan biaya logistik
4
5
Mengurangi ekonomi biaya tinggi Mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah Mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
Jaringan transportasi laut sebagai tulang punggung… Legend Pusat Distribusi Provinsi Pusat Distribusi Nasional Short Sea Shipping
Konektivitas: By sea / by rail
By sea / by rail / by land
By land / by rail / by sea
Rencana pembangunan konektivitas regional di Sumatera...
13
Konektivitas antar provinsi di Sumatera masih terbatas, bergantung pada jalan darat … Moda Kondisi Existing Rencana Ke Depan 1 Rute
Pesawat Udara
4 Rute 2 Rute 4 Rute
Kereta Api
Jalan Tol
2 Rute
Konektivitas Antar Provinsi di Sumatera (Kondisi Existing)
Jalur kereta sudah terdapat di Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel dan Lampung Rute antar provinsi hanya untuk Sumsel – Lampung
3 Rute 1 Rute
1 Rute 1 Rute
Penambahan rute melalui Sumsel (3 rute baru)
Konektivitas utama melalui Provinsi Kepri (Batam) dengan 8 rute ke provinsi di Sumatera
8 Rute 5 Rute
Belum semua provinsi terkoneksi secara langsung
Baru terdapat di Sumut (dalam provinsi)
Rencana pengembangan kereta api s.d 2019: - Lampung – Sumsel – Jambi – Riau – Sumut – Aceh - Jalur penghubung Sumbar – Riau & Bengkulu – Sumsel 4 Koridor utama: Bandar Lampung – Palembang, Palembang – Pekanbaru, Pekanbaru – Medan, dan Medan-Banda Aceh 3 koridor prioritas pembangunan Palembang – Bengkulu, Pekanbaru – Padang dan Medan – Sibolga
Namun masih terdapat beberapa kendala yg perlu mendapat perhatian…
14
Isu2 yg muncul
Dari hasil FGD dan temuan riset growth diagnostic oleh Bank Indonesia, terdapat beberapa isu terkait pembanguan konektivitas antara lain: 1. Sulitnya pembebasan lahan 2. Kurangnya pembiayaan 3. Masalah lingkungan 4. Kurangnya koordinasi antar Pemda, Pempus dan instansi terkait 5. Masalah kualitas SDM
Rekomendasi kebijakan
Terkait dengan isu2 di atas, strategi yg perlu dilakukan antara lain: 1. Penerapan UU No.2 Tahun 2012 tentang pembebasan lahan 2. Bantuan dana dari Pemerintah Pusat atau mencari investor dari luar untuk mengatasi masalah kekurangan pembiayaan pembangunan infrastruktur 3. Melakukan analisis dampak lingkungan dengan baik 4. Melakukan koordinasi secara rutin antara Pempus, Pemda, dan instansi terkait 5. Peningkatan jumlah dan kualitas sekolah yang ada sehingga dapat menghasilkan SDM yg unggul di daerah untuk mendukung pembangunan di daerah
15
Pertumbuhan Ekonomi Daerah
16
Pertumbuhan ekonomi pada tw I 2015 mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera dan Kalimantan melambat terutama sebagai dampak dari turunnya harga komoditas.... Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan I 2015
gPDRB negatif
SUMATERA
JAKARTA
JAWA
KALIMANTAN
SULAMPUA BALI NUSRA
