KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
KEY INDICATORS PERFORMANCE (KPI) PROGRAM KOTAKU
Jakarta, Januari 2017
KPI PROGRAM KOTAKU • Pelaksanaan Program KOTAKU harus mendukung pencapaian target 100-0-100 dan penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan menjadi 0 ha di 2019; luas kawasan kumuh Wil-2 di 1.420 kel kumuh sebesar 12.141 ha; • GOI dan Donor telah menyepakati KPI yang menjadi indikator utama kinerja program, pencapaian KPI harus menjadi prioritas pelaku dalam pelaksanaan kegiatan • Target KPI harus di breakdown ke level kota/kab dengan pencapaian target pertahun merujuk pada dokumen dan data perencanaan yang ada (SK Kumuh, RP2KPKP, RPLP, baseline kumuh), dilakukan simulasi untuk penetapan target tahunan • Pencapaian kinerja penanganan kumuh kota perlu di publis melalui media website/elektronik/cetak yang ada dan terus update • Rencana kerja KMP/OSP harus mengacu pada pencapaian KPI dengan PIC yang jelas untuk setiap indikator
TARGET PENURUNAN LUASAN KUMUH Tahun Sisa Luas Kumuh Nasional (Ha) - Wilayah-1 (Ha) - Wilayah-2 (Ha) Target Pengurangan luasan kumuh (Ha) - Wilayah-1 (Ha) - Wilayah-2 (Ha)
Baseline 23.657 11.515 12.142 -
2017 23.657 11.515 12.142 3.968 2.184 1.785
2018 19.688 9.331 10.357 10.713 5.326 5.387
2019 8.975 4.006 4.970 8.975 4.006 4.970
2020 0 0 0 -
TARGET PENCAPAIAN KPI KOTAKU NO.
INDIKATOR
Target Akhir (2020)
INDIKATOR HASIL
1.
Masyarakat di kawasan kumuh yang mendapat perbaikan/ peningkatan pembangunan infrastruktur
2.468.713 (baseline)
2.
Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan akses air bersih
566.175 (baseline)
3.
Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan akses sanitasi layak
335.636 (baseline)
4.
Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan akses jalan sepanjang waktu dalam radius 500 m
782.012 (baseline)
5.
Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan pembangunan persampahan
1.189.330 (baseline)
6.
Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan pembangunan draenase
764.344 (baseline)
7.
Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani
Tahun 2019 12,141 ha
NO. INDIKATOR
Target Akhir (2020)
8.
Persentase masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh merasa puas terhadap kualitas dan pelayanan pembangunan infrastruktur perkotaan
80%
9.
Persentase pengaduan masyarakat tertangani dan selesai
90%
10.
Pokja PKP tingkat Kab/Kota dan Provinsi terbentuk dan berfungsi
90%
11. 12
Jumlah penerima manfaat langsung program
2.688.713 (baseline)
Jumlah penerima manfaat perempuan program
1.067.485
INDIKATOR HASIL ANTARA :
Komponen-1 : Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan 1.1. Pokja PKP tingkat nasional terbentuk dan berfungsi
Ya
1.2. Tersedianya database/Profil kawasan permukiman kumuh
Ya
Komponen-2 : Dukungan intergasi perencanaan and Penguatan kapasitas bagi pemda dan masyarakat 2.1. 2.2.
Persentase pemda yang telah menyelesaikan dokumen SIAP/RP2KP-KP dan telah disyahkan oleh Bupati/Walikota
90%
Persenatse kelurahan yang telah menyelesaikan dokumen RPLP
90%
NO.
INDIKATOR
2021
Komponen-3 : Insfrastruktur Perkotaan dan pelayanan di Kota Prioritas 3.1.
Jumlah kota yang telah menyelesaikan 80% pembangunan infrastruktur primer dan sekunder dan pelayanan yang terhubung dengan kawasan kumuh
3.2.
Jumlah kelurahan yang telah menyelesaikan 90% pembangunan infrastruktur tersier dan pelayanan di kawasan kumuh
40%
2.594
Komponen-4 : Dukungan pelaksanaan dan Bantuan Teknis 4.1.
Persentase pemda yang memiliki struktur monitoring dan mengembangkan sistem informasi pelaksanaan proyek secara teratur
4.2
Persentase kelurahan yang telah melaksanakan audit keuangan tahunan
70%
90%
Perlu cek kembali target penerima manfaat kegiatan infrastruktur ke dokumen RPLP yang sudah tersusun di masyarakat agar target lebih kongkrit
CURRENT ISSUE • Masih terdapat anomali pada baseline kumuh di bbrp kel; khususnya konsistensi jumlah rumah tangga dengan jumlah rumah tangga yg disurvey dan status delineasi/RT kumuh; • Mapping lokasi delineasi dan identifikasi kegiatan LSE pada RPLP telah berjalan direcord, masih terdapat beberapa kel yang belum lengkap • Data penerima manfaat kegiatan pada RPLP masih belum seluruhnya ada per-tahun; perlu dilakukan penyempurnaan dengan data yang lebih akurat • Korkot perlu melakukan simulasi dan analisis data perencanaan (RP2KPKP, RPLP, Baseline) sehingga pencapaian KPI dapat terkontrol.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
Terima kasih
Kegiatan Kolaborasi Kota 2015 Pembuatan jalan beton Nilai : Rp. 59.350.000 RT. 01 RW. 01 Kel. Betokan Kec. Demak Kabupaten Demak
