BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Dalam upaya peningkatan kinerja dan institusi kelembagaannya, Kementerian
Keuangan telah melakukan perubahan kelembagaan yaitu
peningkat- an efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja birokrasi dalam menyusun kebijakan dan memberikan pelayanan kepada publik. Pada tahun 2002 telah dilakukan langkah penataan organisasi yang dimulai dari pemisahan tugas dan fungsi penganggaran, formulasi kebijakan, perbendaharaan, pengelolaan utang, serta tugas dan fungsi pengelolaan aset Negara. Sebagai tindak lanjut atas pemisahan dan penajaman tugas dan fungsi tersebut, secara struktur Kementerian Keuangan saat ini terdiri dari: Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Untuk memperkuat langkah tersebut, Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 telah merancangkan dilaksanakan Reformasi Birokrasi yang meliputi berbagai program prioritas dibidang: (i) penataan organisasi, (ii) penyempurnaan business process, dan (iii) peningkatan sumber daya manusia (SDM).
Fokus reformasi di Kementerian Keuangan RI yang dijalankan saat ini menitikberatkan pada dua aspek, yakni bidang keuangan negara dan reformasi birokrasi. Reformasi keuangan negara yang dilaksanakan itu didasarkan pada landasan hukum, antara lain UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Secara umum tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan meliputi tiga hal. Pertama, pengelolaan keuangan negara (APBN) mulai dari kebijakan fiskal, kebijakan penerimaan dan belanja negara, serta pengelola pembiayaan risiko. Kedua,Kementerian Keuangan merupakan bendahara umum negara yang melaksanakan APBN, pengelolaan aset, pemberian jaminan, dan pelaporan atas pelaksanaan APBN. Ketiga, Kementerian Keuangan berfungsi sebagai regulator, baik regulasi pasar modal, pembinaan lembaga keuangan nonbank (asuransi, dana pensiun, penjaminan kredit, dan simpanan) maupun regulasi akuntan publik dan valuator (penilai) aset. Sebagai Bendahara Umum Negara, berdasarkan tupoksi di atas Kementerian Keuangan wajib melaksanakan pelaporan atas pelaksanaan APBN, tujuannya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yaitu dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sebagai langkah awal dari siklus anggaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, pemerintah sebagai pihak eksekutif setiap tahun menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara (RAPBN) dan menyampaikan kepada pihak legislatif (DPR) untuk mendapatkan persetujuan. Setelah adanya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara (RAPBN) mendapat persetujuan maka akan disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara (APBN) yang akan dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun kedepan, pihak eksekutif melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran tersebut. Pihak eksekutif bertanggungjawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara (APBN) merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja atau pembiayaan yang diperlukan. Anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Dengan demikian
fungsi anggaran dilingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena : 1.
Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
2.
Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan.
3.
Anggaran menjadi landasan yang memiliki konsekuensi hukum.
4.
Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
5.
Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai syarat pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good
governace), pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Sejalan dengan hal itu Menteri Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional. Menteri
Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan pejabat lain yang ditunjuk sebagai kuasa BUN bukan hanya sebagai kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai penerimaan dan pengeluaran anggaran tersebut melainkan juga sebagai pengawas keuangan dan manajer keuangan. Disamping kewenangan tersebut, juga diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan
penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang, investasi, dan barang milik negara. Selain itu Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara pada bank sentral, serta ketentuan yang mengharuskan dilakukannya optimalisasi pemanfaatan dana pemerintah. Sebagai bentuk tanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan anggaran maka disusunlah laporan keuangan pemerintah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 tahun tahun 2005
laporan
keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan dikuasakan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa BUN di daerah yang mengelola secara langsung pendapatan dan belanja negara. Setiap bulan KPPN membuat laporan keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tingkat Kuasa BUN yang memuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya secara berjenjang dilaporkan ke eselon diatasnya. Dari 178 KPPN yang ada diseluruh Indonesia, LKPP Kuasa BUN yang dilaporkan dikonsolidasikanlah menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Bendahara Umum Negara (BUN). LKPP BUN inilah yang selanjutnya menjadi laporan keuangan pemerintah RI. Tujuan umum laporan keuangan negara adalah untuk menyajikan informasi mengenai keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna
untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan : 1.
Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
2.
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
3.
Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan pengguna sumber daya ekonomi;
4.
Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran;
5.
Menyediakan beragam informasi mengenai cara etitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6.
Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
7.
Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya; Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP ) Tingkat Kuasa BUN KPPN
Sidikalang per 31 Desember 2011 menunjukan data pendapatan negara sebesar Rp.506.131.769.200,- adalah berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 503.966.470.200,- dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp.2.165.299.000,-, secara grafik dua jenis realisasi penerimaan tersebut dapat dilihat pada Grafik 1 sebagai berikut :
Rp 2.165 milyard,-
PENERIMAAN PERPAJAKAN PNBP
Rp.503.966
milyard,-
Sumber LKPP KPPN Sidikalang per 31 Desember 2011`
Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Dalam Negeri` Sedangkan belanja negara per 31 Desember Tahun Anggaran 2011 di lingkungan wilayah kerja KPPN Sidikalang sebesar Rp 301.287.510.200,- yang terdiri dari : Belanja Pegawai sebesar Rp. 129.366.215.000,- Belanja Barang sebesar Rp.44.866.071.000,- sementara pada Belanja Modal diperoleh sebesar Rp.15.052.271.000,- Bantuan Sosial sebesar Rp. 104.547.347.000,-
Belanja
Dana Perimbangan Rp. 6.936.484.000,- dan Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebesar Rp. 519.122.200,- Secara grafik dapat dilihat pada Grafik 2 dibawah ini :
Belanja Pegawai Rp.44.866 milyard Rp44.866 milyard,--
R6.936.milyard,-
Belanja Barang Rp104.547 milyard ,-
Rp 519.122 juta,-
Belanja Modal
Belanja Bantuan Sosial Belanja Lain-lain
Rp129.366 milyard,-
Belanja Dana Perimbangan Belanja Otonomi Khusus & Perimbangan
Sumber LKPP KPPN Sidikalang per 31 Desember 2011
Gambar 1.2 Grafik Realisasi Belanja Pemerintah Pusat KPPN Sidikalang Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara maupun untuk menggerakan sektor riil masyarakat, maka pemerintah dituntut untuk menyajikan data atau laporan yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. LKPP merupakan laporan konsolidasi dari seluruh LKPP tingkat kuasa BUN yang disusun oleh seluruh KPPN di Indonesia. KPPN Sidikalang sebagai salah satu kuasa BUN di daerah telah menyusun laporan keuangan setiap tahunnya. LKPP tingkat kuasa BUN KPPN Sidikalang tahun 2006 sampai dengan 2011 menunjukan data sebagai berikut:
Tabel 1.1. Tingkat Kuasa BUNKPPN Sidikalang Periode 2006 – 2011 ( MilyarRupiah) Tahun
Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)
Belanja Negara (Milyar Rupiah)
Realisasi Anggaran Satker (Milyar Rupiah)
Realisasi Anggaran (%)
2006 2007 2008 2009 2010 2011
1058.641 1001.691 263.903 493.963 431.058 505.612
963.190 1184.642 209.677 322.869 282.864 300.768
988.691 1206.515 226.597 356.639 288.560 280.091
103 102 108 110 102 93
Sumber : LKPP Tingkat KPPN Sidikalang periode 2006 sampai dengan 2011
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan pendapatan negara yang masuk ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) untuk membiayai belanja negara yang bersumber dari APBN dan Bantuan Luar Negeri terhadap realisasi anggaran yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara Terhadap Realisasi Anggaran Periode Tahun 2006 Sampai Dengan 2011 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidikalang.”
1.2. Perumusan Masalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) adalah sebagai sumber pembiayaan untuk pelaksanaan anggaran belanja negara. Anggaran Pendapatan merupakan estimasi penerimaan yang akan diterima dalam satu tahun anggaran, sedangkan anggaran belanja merupakan pagu anggaran belanja yang disediakan untuk membiayai program dan kegiatan selama satu tahun anggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara mempunyai peranan yang sangat strategis
dalam
mewujudkan
tercapainya
berbagai
tujuan
dan
sasaran
pembangunan. Peranan strategis APBN tersebut berkaitan dengan fungsi utama kebijkan fiskal yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Dalam mencapai fungsi APBN maka pemerintah menyusun rencana program kerja yang dilaksanakan oleh Kementerian /Lembaga/Satker
dalam bentuk Anggaran
Belanja Negara. Dalam
pelaksanaan
anggaran
tersebut
setiap
Kementerian
Negara/Lembaga/Satker harus menyusun Rencana Penyerapan Anggaran yang berisikan rencana penyerapan anggaran belanja dari kegiatan
yang akan
dilaksanakan . Dengan pola penyerapan anggaran tersebut dapat mendorong percepatan anggaran, sehingga fungsi APBN dapat segera terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Lambatnya penyerapan anggaran tentu akan mempengaruhi pelaksanaan program pemerintah, misalnya kebijakan fungsi APBN dalam melaksanakan fungsi alokasi anggaran yang diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhnan ekonomi (pro growth), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), mengurangi kemiskinan (pro poor), dan pembanguan yang berwawasan lingkungan (pro environment). Dengan
adanya
Kementerian/Lembaga
dapat
Rencana melakukan
Penyerapan pengendalian
Anggaran dan
maka
pengawasan
pelaksanaan kegitan dan penyerapan anggaran. Rencana Penyerapan Anggaran juga sebagai alat monitoring dan evaluasi untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan dengan cara membandingkan realisasi anggaran dan rencana penyerapan anggaran, sehingga dapat memberikan gambaran berupa deviasi antara rencana dengan Realisasi Anggaran dan permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan
anggaran. Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran maka Kementerian/Lembaga/Satker dapat melakukan laporan keuangan. Berdasarkan Pasal 55 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
menyatakan
Menteri/Pimpinan
Lembaga
selaku
Pengguna Anggaran /Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan .
Dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No 24 Tahun 2005 Laporan Keuangan disusun oleh Menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan dikuasakan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa BUN di daerah yang mengelola secara langsung pendapatan dan belanja negara. Setiap bulan KPPN membuat laporan keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tingkat Kuasa BUN yang memuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran. Dari penjelasan diatas dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas adalah tentang Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Realisasi Anggaran atas dasar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat Kuasa BUN, maka masalah yang telah diidentifikasi di atas dapat dirumuskan sebagai berikut
:
1. Apakah pendapatan Negara secara parsial berpengaruh terhadap realisasi anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidikalang. 2. Apakah belanja Negara secara parsial berpengaruh terhadap realisasi anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidikalang.
3. Apakah pendapatan dan belanja Negara secara bersama-sama berpengaruh terhadap realisasi anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidikalang.
1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah di atas , maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:
1.
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan Negara secara parsial terhadap realisasi anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidikalang.
2.
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja Negara secara parsial terhadap realisasi anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidikalang.
3.
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan dan belanja Negara secara simultan terhadap realisasi anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidikalang.
1.4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
1.
Sebagai sarana menerapkan pengetahuan teoritis dalam praktek pengelolaan pendapatan dan belanja negara yang dapat mempengaruhi realisasi anggaran khususnya pengelolaan pendapatan negara untuk membiayai belanja negara yang semakin kompleks dari tahun ke tahun.
2.
Sebagai refrensi bagi para peneliti yang akan memperdalam bidang yang sama yaitu tentang faktor yang mempengaruhi realiasi anggaran dan keuangan negara.
3.
Sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidikalang dalam menganalisis realisasi anggaran terhadap potensi penerimaan negara yang ada di tingkat kuasa BUN KPPN Sidikalang.
