Ketua Pengarah Dra. Nining Indra Saleh, M.Si Wakil Ketua Pengarah Achmad Djuned SH, M

PESAN PIMPINAN

SUSUNAN REDAKSI PARLEMENTARIA EDISI 96 TH.XLII 2012

Pengawas Umum

Pimpinan DPR RI

ibadah haji

Penanggung Jawab/Ketua Pengarah Dra. Nining Indra Saleh, M.Si

Wakil Ketua Pengarah

Achmad Djuned SH, M.Hum

Pimpinan Pelaksana

Djaka Dwi Winarko

Pimpinan Redaksi

Dwi Maryanto, S.Sos

Wakil Pimpinan Redaksi

Dadang Prayitna, S.IP.,MH Mediantoro, SE

Anggota Redaksi

Dra. Trihastuti Nita Juwita, S.Sos, Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid, Iwan Armanias, Rizka Arinindya Suciati, S.Sos Agung Sulistiono, SH

Penanggungjawab Foto Eka Hindra

Sirkulasi

Supriyanto

Alamat Redaksi/Tata Usaha

!

Bagian Pemberitaan DPR RI Lt. II Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350, Fax (021) 5715341 Email : [email protected] www.dpr.go.id/berita Desain & Layout: Ferdaus G Prakoso

| PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 |

Pengantar Redaksi Pada hari-hari ini sejak pertengahan September hingga bulan Nopember 2012 pemerintah dan jajarannya yang terkait dengan masalah haji sedang sibuk-sibuknya melayani tamu Allah yang menunaikan rukun Islam kelima. Hajat besar pemerintah setiap tahun ini mejadi laporan utama Parlementaria edisi 96, karena mencakup pelayanan kepada 221.000 jamaah haji, mengelola dana hingga triliunan rupiah, jangka waktunya terbatas dan dilaksanakan di negara lain. Pada edisi ini disajikan hasil wawancara dengan Pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR, asosiasi perjalanan haji dan umroh serta pandangan pengamat perhajian. Pada umumnya mereka masih melihat beberapa kekurangan meski pemerintah telah dengan keras meningkatkan kualitas pelayanannya. Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah mengapresiasi hasil survey BPS yang menyebutkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan jamaah haji pada tahun 2011 lalu cukup baik. Kendati demikian, DPR akan terus mendorong agar kualitas pelayanan terus ditingkatkan sehingga para jamaah haji Indonesia bisa melaksanakan ritual ibadahnya dengan nyaman dan khusyuk serta pada akhirnya mendapatkan haji mabrur. Sejak reformasi bergulir, DPR terus berusaha bagaimana agar jamaah haji Indonesia memperoleh pelayanan yang maksimal. Tim Pemantau dikirim sebelum dan pada saat pelaksanaan ibadah haji, membahas persiapan, pelaksanaan dan pemantauan serta secara intensif memutuskan besaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Untuk yang terakhir ini dewan secara cermat dan hati-hati mengupayakan agar biaya haji diupayakan tetap terjangkau. Sedangkan dari sisi kelembagaan, ada wacana yang kuat agar pengelolaan haji ditangani suatu lembaga sendiri di luar kemenag. Masih bersatunya antara operator, regulator dan pengawasan sekaligus oleh kemenag berdampak pada kelemahan dalam masalah pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Melalui perubahan UU No.13/2008 yang tengah disiapkan Komisi VIII diharapkan akan bisa mengatasi berbagai kelemahan itu. Pembaca yang berbahagia.

DPR-RI sebagai anggota Asean Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ditetapkan sebagai tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-33 yang berlangsung di Lombok, NTB dari tanggal 16-22 September 2012. Sidang yang dibuka Wapres Boediono menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya Komite Politik meminta AIPA untuk mendukung dan mendorong Asean, dalam semangat solidaritas, kemitraan dan kebersamaan, mengintensifkan konsultasi dalam mewujudkan resolusi damai atas masalah kawasan . Dalam rubrik pengawasan diturunkan laporan mengenai pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkemas) dan peringatan PLN jika TDL tidak dinaikkan maka subsidi akan membengkak Rp 12 T. Dalam legislasi diturunkan laporan mengenai RUU DIY yang sudah selesai pembahasannya dan Revisi UU Kejaksaan. Sedangkan dalam rubrik pernik disajikan tulisan mengenai Karawitan Duto Budoyo yang diawaki pegawai Setjen DPR, dinilai sebagai sarana hiburan yang bisa bermanfaat “mengobati” kejenuhan. Bila alunan karawitan mengumandang, seolah kita kembali ke alam desa yang tenang, jauh dari hiruk pikuk perdebatan di sidang-sidang DPR dan kemacetan serta panasnya Jakarta. Alunan irama gamelan itu mampu menyihir hati menjadi tenang, tentrem, adem, ayem.


PESAN PIMPINAN


DAFTAR ISI

Parlementaria Edisi 96 Tahun XLII 2012 PESAN PIMPINAN

> Wakil Rakyat dan Makna 67 Tahun Kemerdekaan

PROLOG

> DPR Terus Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji

LAPORAN UTAMA

> Mendesak, Pemisahan Regulator dan Operator

SUMBANG SARAN

> Masalah-Masalah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

PENGAWASAN

> Implementasi Jamkesmas Perlu Diperbaiki > Kenaikan Tarif Listrik disetujui, PDIP Tolak Dengan Catatan

ANGGARAN

> Pengangguran Harus Diimbangi Parameter yang Jelas

Laporan Utama

15 | Mendesak, Pemisahan

Regulator dan Operator

DPR mendesak pemerintah bekerja optimal dalam membenahi pelayanan bagi jamaah haji serta meminimalisir kekurangan-kekurangan dalam pelayanan jamaah PROFIL

44 | Ahmad Yani

8 12 15 24 27 30 33

LEGISLASI

> Revisi UU Kejaksaan Jadikan Penegakan Hukum On The Track > RUU DIY Simbol Kemenangan Masyarakat Yogya

PROFIL

> Ahmad Yani

36 40 44

KUNJUNGAN KERJA DPR

48

SOROTAN

> Pemerintah Diminta Siapkan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu

LIPUTAN KHUSUS

> Parlemen se-Asia Tenggara Dorong Asean Community 2015

SELEBRITIS > Acha

54 62 66

PERNIK

> Karawitan Duto Budoyo, Obat Kejenuhan

POJOK PARLE

> Sindrome Kumis dan Kotak-kotak

68 70

LEGISLASI

Ahmad Yani sebagai anggota Dewan, selalu diingatkan oleh keluarganya agar menjaga amanah rakyat dan selalu menghindari korupsi. Perjalanan hidup sebagai seorang anggota Dewan ditempa melalui keterlibatannya di berbagai organisasi kemasyarakatan maupun sosial. PENGAWASAN

30 | Kenaikan Tarif Listrik Disetujui, PDIP Tolak Dengan Catatan

Kenaikan tarif listrik disetujui, namun diberikan catatan, agar segera menunda tarif tenaga listrik, kemudian sesuai rekomendasi , PLN harus segera melakukan efisiensi di berbagai bidang.

Komisi VII juga mendorong penggunaan gas segera dilakukan oleh pemerintah. Karena dengan cara itu, ada penghematan sekitar Rp.37 Triliun, jika dibandingkan dengan perkiraan perolehan PLN apabila mengalami kenaikan sebesar Rp. 12-14 Triliun.

40 | RUU DIY Simbol Kemenangan Masyarakat Yogya

Akhirnya RUU DIY disetujui oleh DPR dan hal ini merupakan simbol kemenangan masyarakat Yogya. Disepakatinya poin krusial dalam RUUK DIY terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah bentuk kedewasaan dalam dinamika politik di mana akhirnya keputusan tetap mengacu pada aspirasi masyarakat, khususnya masyarakatYogyakarta. SOROTAN

54 | Pemerintah Diminta Siapkan Penyelenggaraan Angkutan Lembaran Terpadu Meningkatnya minat masyarakat dengan menggunakan moda kereta api diharapkan juga dapat mengurangi kepadatan jalur lalu lintas dan mengurangi jumlah kecelakaan, terutama kecelakaan dengan menggunakan kendaraan roda dua.


PENGADUAN MASYARAKAT ASPIRASI

Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kebebasan Beragama dan Hak Beribadat

DPR

RI telah menerima surat dari Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, yang beralamat di Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310. Surat Komnas HAM dalam rangka menindaklanjuti pengaduan dari Pengurus Mushola Assafiiyah yang berlokasi di Jl. Belimbing Gang G, Kota Denpasar pada 27 Juli 2010 mengenai pelarangan mendirikan rumah ibadah bagi umat muslim yang beraktifitas di lokasi Mushola tsb sejak 16 Mei 2008 oleh warga Banjar Adat Kaliwungu Kaja. Padahal, Mushola tsb sudah dipergunakan sebagai sarana peribadatan sejak 1998 dan tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak Banjar, sesuai dengan surat keterangan KUA Kecamatan Denpasar Timur No.Kk.18.09.2/BA.03.2/122/2008. Bahwa pelarangan tsb adalah karena pembangunan Mushola belum memiliki perijinan sebagai tempat ibadah sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 08 dan 09 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Pihak Pengurus Mushola menyatakan telah beberapa kali mengajukan permohonan ijin kepada Pemkot Denpasar, namun belum memperoleh hasil dengan alasan belum memenuhi persyaratan. Atas pengaduan tsb, Komnas HAM telah mepertanyakan tindak lanjut permohonan perijinan mendirikan rumah ibadah tsb kepada Pemkot Denpasar, namun belum ada kejelasan sikap dari Pemkot Denpasar perihal diterima atau ditolaknya permohonan dimaksud. Selain itu, Komnas HAM juga telah mengingatkan Pemkot Denpasar mengenai batas waktu pemberian kepastian atas permohonan ijin mendirikan rumah ibadah, yaitu selambat-lambatnya 90 hari kerja sejak permohonan ijin dilakukan. Bahkan apabila bangunan gedung rumah ibadah yang sudah digunakan permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB dan digunakan untuk rumah ibadah sebelum berlakunya PBM ini, Bupati/Walikota membantu memfasilitasi penertiban IMB rumah ibadah dimaksud. Terkait dengan alasan Pemkot Denpasar dan masyarakat yang mensyaratkan agar pengurus Mushola Assafiiyah mentaati dan menjalankan prosedur perijinan sesuai PBM No dan Np 9 Tahun 2006, khususnya Pasal 13 (1), (3), dan Pasal 14, Komnas HAM menilai bahwa aturan tsb justru menjadi alat diskriminasi baik langsung maupun tidak langsung, serta membatasi pendirian rumah ibadah. Menurut Komnas HAM, pendirian rumah ibadah realisasinya dapat dibatasi, namun hanya dapat dilakukan dengan UU, bukan dengan peraturan menteri. Terlebih dengan banyaknya kasus serupa di Indonesia mengenai permasalahan rumah ibadah . Sehubungan dengan hal tsb di atas, Komnas HAM meminta DPR RI untuk mengambil langkah-langkah sesusai kewenangan DPR RI, di ataranya: a. Mendorong DPRD Provinsi Bali dan DPRD Kota Denpasar untuk dapat mencari solusi dan penyelesaian kasus Mushola Assafiiyah di Kota Denpasar; b. Mempercepat pembahasan RUU Kerukunan Umat Beragama dengan mengedepankan prinsipprinsip HAM di dalamnya; c. Mendesak Pemerintah segera melakukan revisi terhadap PBM No. 8 dan No. 9 Tahun 2006, khususnya hak pendirian rumah ibadah (seraya menunggu terealisasinya payung hukum yang lebih kondusif untuk point 1); d. Melakukan dialog dengan tokoh-tokoh agama, penggiat HAM, dan perguruan tinggi untuk mendapatkan masukan yang cukup sebagai referensi pembuatan UU yang dapat melindungi minoritas, antidiskriminasi, dan intoleransi beragama.

Rekomendasi Pelapor terkait sengketa pendirian rumah ibadah,sudah diteruskan kepada Komisi VIII, Komisi II, dan Baleg DPR RI.


Dukungan Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Pertahanan dan Konflik Agraria

DPR

RI telah menerima surat aspirasi dari Ketua Eksekutif PENGURUS PUSAT (BAPEPPINDO), Drs. Abdulmuin Asman, ScH, yang beralamat di Jl.Urip Sumoharjo Lr.III, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelapor sangat mendukung langkah DPR RI membentuk TIM Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria untuk mendorong Pemerintah menutaskan persoalan sengketa lahan dan konflik agrarian, demi kesejahteraan masyarakat dan keutuhan NKRI sebagai Negara agraria dan maritim. Adapun lokasi rawan sengketa pertanahan dan konflik agraria meliputi: a. Pembangunan infrastruktur jalan nasional/propinsi, pengembangan/perluasan bandara dan pelabuhan dari Kementrian Perhubungan dan Kementrian Pekerjaan Umum, seperti Bandara Hasanuddin yang terkatungkatung sejak 1991 dan belum ada kepastian penyelesaian bagi masyarakat pemilik tanah lebih dari 100 Ha. b. Usaha perkebunan (kelapa sawit, tebu, dll) baik yang dikelola oleh BUMN/BUMD, PMA, maupun swasta, misalnya perkebunan tebu Takalar, Bone untuk pabrik gula. c. Usaha pertambangan baik yang dikelola oleh BUMN/BUMD, PMA, maupun swasta. d. Pembangunan bendungan/DAM, baik untuk pembangkit listrik (PLTA) maupun irigasi pertanian. e. Pembangunan sarana pendidikan, pengembangan kota, dan sarana perkantoran. f. Lahan yang dikuasai oleh TNI/Polri yang tidak dibayar ganti ruginya kepada pemilik yang sah/ahli warisnya. g. Putusan pengadilan yang melebihi objek perkara/mengeksekusi di luar objek perkara. Lokasi rawan sengketa pertanahan tsb terjadi karena panitia pembebasan mengesampingkan HAM dan asas musyawarah untuk mufakat dan menojolkan sifat otoriter dan arogansi sebagai pejabat, bukan sebagai fasilitator pejabat publik yang melayani masyarakat. a. b.

c.

d.

e.

Untuk memperkuat penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agraria atas keterlibatan Pejabat, Badan Peradilan, atau instansi terkait diperlukan hal-hal sbb: Pembentukan UU tentang Bank Tanah (Badan khusus pertanahan) untuk memperkuat UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pokok Agraria (UUPA), UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, serta pemetaan terhadap tanah Negara, tanah adat, tanah hak ulayat, hak milik, hak pakai, HGU, HGB, dan hak-hak lainnya. UU tsb sangat dibutuhkan karena BPN telah gagal melaksanakan amanah sebagaimana diatur dalam UUPA, dan tidak dapat menyelesaikan sengketa tanah, bahkan banyak sengketa tanah timbul karena ulah BPN yang merugikan masyarakat, sampai diproses melalui PTUN. Memperkuat Perpres No. 36 Tahun 2005 jo No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, terutama nilai standar ganti rugi tanah, bangunan, dan tanaman, dan benda-benda lain milik masyarakat yang diambil oleh Pemerintah untuk kepentingan umum, mana ganti ruginya minimal 3 kali lipat dari harga harga umum setempat. Membentuk UU tentang Sanksi kepada BPN apabila ditemukan berperkara, baik di PTUN maupun Peradilan Umum yang menyatakan bahwa sertifikat yang diterbitkan adalah tidak sah, batal, dan atau cacat dan terhadap Pejabat yang menandatangani sertipikat tsb dikenakan sanksi hukuman minimum 10 tahun yang selama ini belum ada sanksinya. Membentuk peraturan minimal Perpres tentang penyelesaian masalah ganti rugi tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan secara musyawarah melalui Pemda setempat.

Surat Pelapor telah diteruskan kepada Komisi II, Panja Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria, dan Baleg DPR RI sebagai masukan. Selain itu juga disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI bidang Korpol dan Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan I (FPD, FPG, FPAN, FPKS, FPPP, F Gerindra) sebagai masukan.


PESAN PIMPINAN

REFORMASI BIROKRASI DAN KETERBUKAAN TNI

Oleh Dr. Marzuki Alie

Era reformasi yang terjadi di tengah bangsa Indonesia, sejak bulan Mei 1998 yang lalu, telah menandai bergulirnya iklim demokrasi di tanah air. Kurun waktu bersejarah ini tidak saja diwarnai oleh gelombang kebebasan berekspresi masyarakat sipil, tetapi juga sudah menyangkut tuntutan reformasi secara kelembagaan setiap penyelenggara negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai salah satu komponen bangsa, sudah tentu juga menjadi lembaga yang tidak terlepas dari tuntutan reformasi, yang tidak saja sekedar mengembalikan pada jati diri sebagai tentara milik rakyat Indonesia yang sangat dicintai, tetapi juga sekaligus mampu untuk bergerak mengikuti perkembangan atau kemajuan zaman.

S

mengenai prajurit Sapta Marga adalah penting, mengingat usaha mengemban tugas bangsa dan negara masih harus berhadapan dengan keterbatasan sosialekonomi, alokasi pendanaan negara sesuai skala prioritas dalam rangka pemenuhan kebutuhan TNI. Masalahnya adalah, bagaimana reformasi TNI telah dijalankan selama ini? Apa tantangannya yang dihadapi dalam rangka perwujudan agenda reformasi tersebut? Serta apa keterkaitannya dengan upaya keterbukaan bagi TNI sampai batas-

batas tertentu yang perlu dijalankan dalam kerangka kepentingan nasional?

Aspek Struktural dan Kultural Reformasi birokrasi TNI beranjak dari dua aspek, yaitu aspek struktural dan aspek kultural. Dari sudut aspek struktural meliputi berbagai pembenahan di bidang struktur organisasi, disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi secara nasional, agar tercipta tata laksana yang efektif dan efisien. Konstruksi pembenahan kelembagaan secara struktural ini, tidak foto: internet/mik-news.blogspot.com

alah satu muatan dari tuntutan itu, adalah pertama, berkaitan dengan reformasi birokasi TNI yang sejalan dengan upaya untuk membentuk kapasitas, dan kedua, mentalitas setiap insan prajurit agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Kedua sisi profesionalisme TNI tersebut merupakan pengejawantahan prajurit Sapta Marga yang selalu mengutamakan tugas bagi bangsa, yang secara riil dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bukan menjadi jargon politik semata. Penegasan

Tentara Nasional Indonesia


foto:internet/abdsaleh.blogspot.com

hanya semata-mata pada pelepasan keterlibatannya terhadap dunia politik, tetapi lebih dari itu. Hal ini dikarenakan, konstruksi pembenahan kelembagaan TNI, juga mengenai pembentukan organisasi yang lebih solid dan memiliki koneksitas terhadap askes publik, akan menciptakan akuntabilitas tugas-tugas dan kewenangan yang disandang oleh TNI. Meskipun sampai kini, masih berkembang kritik terkait keberadaan komando teritorial (Koter) di beberapa daerah, yang dianggap belum sejalan dengan keinginan bagi terciptanya postur pertahanan TNI yang tidak lagi bersentuhan dengan aspek ketertiban pemerintahan sipil di daerah, tetapi harus diakui, bahwa keberadaan Koter yang sejalan dengan tuntutan demokratisasi politik lokal, perlu disejajarkan dengan berbagai potensi konflik komunal yang cenderung masih mudah terjadi di beberapa daerah tertentu. Artinya, keberadaan Koter tampak lebih diletakkan pada reformulasi perannya bagi kepentingan pertahanan negara yang masih perlu diperkuat, dan terus mendorong jajaran pemerintah daerah bersama kepolisian, untuk tampil di depan dalam menangani berbagai persoalan kemasyarakatan dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Sedangkan aspek kultural diarahkan pada perubahan mindset prajurit dan kepatuhan terhadap hukum dan HAM (hak asasi manusia), serta disiplin prajurit dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Aspek kultural ini bersentuhan dengan pendidikan politik bela negara bagi setiap prajurit, yang sejalan dengan perkembangan sejarah kemanusiaan dalam lingkup global, nasional, dan bahkan hingga ke tingkat lokal yang sering dikemas dengan paket isu tentang HAM. Perpaduan dalam proses menuju sosialisasi dan internalisasi para prajurit terkait aspek kultural ini, meletakkan reformasi birokrasi TNI akan semakin menunjukkan ketaatan dirinya kepada supremasi kepastian bagi penegakkan hukum (supremacy of law). Penegasan tentang ketaatan TNI bagi supremasi

Sosialisasi Reformasi Birokrasi TNI oleh Tim Sosialisasi dari Mabes TNI AU yang dipimpin oleh Waaspers Kasau Marsekal Pertama TNI Djumadi di Gedung Cakrawala Lanud Abd Saleh

hukum tetap penting disampaikan, meskipun selama ini dalam penegakkan disiplin prajurit telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Militer, Tap No. VI/MPR/2000 dan Tap No. VII/MPR/2000 tentang pemisahan TNI-POLRI, serta lahirnya Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Tetapi disisi lain harus pula diakui bahwa perkembangan zaman mengharuskan penataan kembali ketentuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana untuk prajurit militer dan polisi. Tap MPR No. VI/MPR/2000 dan Tap No. VII/MPR/2000 mengatur kewenangan mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI menjadi kewenangan peradilan umum. Hal ini berarti ada keharusan untuk melakukan perubahan pada ketentuan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP khususnya bab koneksitas (pasal 89). Pasal 89 pada bab ini, yaitu Bab XI, selengkapnya berbunyi: “(1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk Iingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan

diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer; (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masingmasing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana; (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.“ Seiring dengan Reformasi Birokrasi Nasional, Reformasi Birokrasi TNI juga dilaksanakan secara konseptual, gradual dan konstitusional dengan berpegang pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Mabes TNI telah melengkapi berbagai dokumen yang diperlukan untuk diusulkan secara terpadu kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan dan RB), selanjutnya bersamaTim Reformasi Birokrasi TNI berkoordinasi dengan Tim Kempan dan RB serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) secara terus-menerus penyelarasan job grading (kelas jabatan personel TNI) per satuan kerja (satker) secara riil, sesuai


foto: internet/rimanews.com

PESAN PIMPINAN

Kepala Staf Umum (Kasum)TNI Letnan Jenderal TNI J. Suryo Prabowo membuka secara resmi Rapat Koordinasi Logistik (Rakorlog) TNI Tahun 2012. TNI siap mengoptimalkan dukungan logistik guna melanjutkan reformasi birokrasi dan pembangunan kekuatan pokok minimum (MEF)”. Diikuti 150 orang peserta dari lingkungan Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta Kemhan RI.

dengan gaji dan penghasilan lain yang diperoleh. Program Reformasi Birokrasi TNI dilaksanakan dengan mengacu pada 9 (sembilan) program Reformasi Birokrasi Nasional. Beberapa dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI adalah sebagai berikut: a. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; b. Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI; c. Permenpan No. Per/15/M.Pan/7/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Buku Panduan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; c. Permenpan No. Per/4/M.pan/4/2009 tanggal 7 April 2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan K e m e n te r i a n / Le m b a g a / Pe m e r i n t a h Daerah; d. Surat Panglima TNI No. B/303803/02/66/Sru tanggal 17 September 2009 tentang Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI; e. Keputusan Panglima TNI No. Kep/692/IX/2011 tentang Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI. Kemampuan untuk mengimplementasikan kedua aspek reformasi ini, tentu saja membutuhkan tahapan kurun waktunya, agar sejalan dengan kemampuan pengelolaan secara organisasi dan sumberdaya pendukungnya. Di tengah agenda penegakkan good governance secara nasional saat ini, maka reformasi birokrasi TNI merupakan hal yang sangat penting bagi peningkatan kapasitas TNI

10

dan sekaligus mencegah terjadinya perilaku penyimpangan aparat berwenang atau yang mengarah pada tindakan korupsi. Hal ini juga sejalan dengan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2012 yang dibuka oleh Panglima TNI Agus Suhartono, dengan mengusung tema “Melanjutkan Reformasi Birokrasi dan Membangun Kekuatan Minimum (MEF)”. Hal lain yang sejalan dengan keinginan reformasi kelembagaan TNI tersebut, adalah tampak saat sebanyak 155 perwira TNI mengikuti sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Pembangunan Zona Integritas dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi. Pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI yang dilakukan selama ini oleh pemerintah di bawah pengawasan DPR-RI juga tidak terlepas dari keinginan untuk semakin kuatnya dukungan bagi proses pembentukan good governance tersebut.

Tantangan yang dihadapi Standar pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan TNI mempunyai tantangan tersendiri dibandingkan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi lainnya. Tantangan yang dihadapi beranajak pada . “Perwira TNI Ikut Pencegahan Korupsi”, dalam News.okezone.com, 2 Agustus 2012. Diakses 14 Agustus 2012


kesadaran, bahwa memang selayaknya dibuat berbeda dengan instansi pemerintah lainnya, dan peniliannya dilakukan secara khusus. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan dan TNI harus proaktif mengakomodir isu-isu teknis di lapangan dan menyampaikannya kepada semua pemangku kepentingan terkait. Sehingga karakteristik khas pelaksanaan tugas TNI tetap tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Dasar dari pemikiran di atas adalah dengan memahami kendala-kendala dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada TNI. Kendala-kendala tersebut antara lain, pertama, secara filosofis, tugas pokok TNI bermuara pada terjaminnya keutuhan wilayah dan tegaknya kedaulatan NKRI yang pada gilirannya juga menjamin tetap berlangsungnya segenap tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bebas dan aman dari segala bentuk ancaman dari luar. Filosofi ini mengandung arti “pelayanan publik” dalam skala yang sangat luas, yang dalam konteks reformasi birokrasi nasional hanya merupakan salah satu dari sembilan program Reformasi Birokrasi Nasional yang ditetapkan Pemerintah (program ke-8). Perbedaan pemahaman yang fundamental ini membuat penilaian pencapaian program reformasi birokrasi ke-8 di lingkungan TNI menjadi sulit untuk diukur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kedua, karakteristik khas organisasi TNI yang berdampak pada mekanisme dan prosedur pelaksanaan tugas yang berbeda dengan lembaga pemerintah lainnya. Adanya hirarki kepangkatan dan senioritas, yang merupakan institutional nature di organisasi militer manapun, membawa dampak pada perbedaan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan perwira TNI. Ini tentu saja berbeda dengan lembagalembaga pemerintah/sipil lainnya, yang murni menempatkan kualifikasi serta kompetensi individu sebagai dasar utama penentuan jabatan. Karakteristik ini bukan berarti TNI tidak bisa melaksanakan pola meritokrasi murni, namun penerapannya tidak se-fleksibel di lembaga lain mengingat adanya kultur senioritas yang secara etis akan tetap dijunjung tinggi oleh

perwira TNI manapun sebagai bagian dari kehormatan dan kebanggaan korps. Ketiga, materiil yang dikelola TNI, dalam hal ini alutsista, merupakan materiil sensitif yang bila dikaitkan dengan asas transparansi akan menimbulkan banyak ganjalan. Pengumuman lelang pengadaan alutista, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaaan Barang dan Jasa misalnya, dapat berkonsekuensi pada “terbongkarnya” kebijakan pertahanan negara dalam hal pengembangan kekuatan militer. Apalagi bila ini dilakukan dengan metode e-procurement, yang memungkinkan publik manapun mengakses rencana pengembangan kekuatan pertahanan RI. Sekalipun TNI sangat mendukung asas transparansi dan akuntabilitas, namun kemungkinan-kemungkinan yang dapat melemahkan tingkat kerahasiaan negara seperti ini, akan tetap menjadi concern untuk TNI.

memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kapasitas SDM TNI dalam rangka reformasi birokrasi adalah penerapan pengelolaan personel berbasis kompetensi yang harus terus ditingkatkan. Metoda pengelolaan personel berbasis kompetensi adalah suatu metoda terkini di bidang ilmu perilaku, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (human capital) TNI AD dalam rangka mendukung terwujudnya minimum essential force. Mengingat sebagai bagian dari program reformasi birokrasi pemerintah, Kementerian Pertahanan RI telah mengadopsi sistem pengelolaan personel berbasis kompetensi, maka mau tidak mau TNI di setiap matra angkatan harus mengintegrasikannya ke dalam sistem pembinaan personel TNI dalam konteks secara keseluruhan.

Penutup

Reformasi birokrasi TNI harus menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusianya. Sosok TNI dan seluruh aparatur (pegawai negeri) pada umumnya adalah: penampilan harus profesional sekaligus taat hukum, netral, rasional, demokratik, inovatif, mandiri, memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan profesionalisme TNI harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, dengan mengupayakan terlembagakannya karakteristik sebagai berikut: (a) mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan bernegara, (b) memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas, (c) berkemampuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif dan inovatif, (d) taat asas, dan disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, (e) memiliiki daya tanggap dan sikap bertanggung gugat (akuntabilitas), (f ) memiliki jati diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, serta bangga terhadap profesinya sebagai Anggota TNI, dan (g)

Reformasi birokrasi TNI yang dijalankan selama ini tidak saja mempunyai makna dalam kerangka sempit penyiapan berbagai dokumen yang dibutuhkan bagi kepentingan reformasi atau sekedar mencapai tujuan bagi peningkatan gaji dan penghasilan yang diterima prajurit semata.

foto:internet/beritahankam.blogspot.com

Peningkatan Kompetensi SDM TNI dan Akses bagi Keterbukaan Publik

Tetapi, reformasi birokrasi TNI adalah perwujudan ketentuan ketatanegaraan bagi TNI sebagai komponen bangsa yang memegang peranan penting bagi mempertahankan integritas wilayah dan kedaulatan negara RI. Dalam pemahaman demikian, maka reformasi birokrasi TNI diharapkan tetap dapat mengikuti perkembangan kemajuan zaman, termasuk di bidang teknologi komunikasi dan instrumen pertahanan negara. Bagi DPR RI, melalui kewenangan dan tugas-tugas secara kelembagaan yang didasarkan pada konstitusi, baik terkait fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi proses penetapan anggaran negara, maka selalu diusahakan dalam mendorong terciptanya postur TNI yang sejalan dengan kebutuhan bagi kekuatan pertahanan minimal yang esensial. Meskpun, alokasi pendaan APBN selalu berhadapan dengan skala priorotas, namun tujuan penampilan kekuatan pertahanan dimaksud dan sekaligus usaha bagi peningkatan kesejahteraan prajurit, tetap didasarkan pada komitmen bagi terciptanya TNI yang profesional dalam menjalankan tugasnya dan sekaligus sampai batas-batas tertentu dapat membuka akses bagi publik untuk mendorong akuntabilitas. ***

TNI AL saat upacara siaga


11

LAPORAN PROLOG UTAMA

Labbaik Allahumma labbaik, labbaik lasyarika laka labbaik Innalhamda wani’mataka laka wal mulk, la syarika laka Kalimat talbiyah inilah yang mengumandang di tanah suci Makkah Al-Mukarromah, Padang Arafah dan beberapa tempat di Arab Saudi menandai ritual ibadah haji yang puncaknya jatuh tanggal 10 Zulhijjah 1443 atau tanggal 26 Oktober 2012 . Di sanalah umat Islam dari seluruh penjuru dunia berkumpul menunaikan rukun Islam kelima dengan khusyuk dan khidmat.

T

ercatat hampir dua juta jamaah haji dari 183 negara berkumpul di tanah haram tersebut. Jika tahun 2011 lalu jumlah jamaah haji mencapai 1.828.225 orang yang meningkat sebanyak 27.274 orang dibanding tahun 2010, maka pada tahun 2012 diperkirakan mencapai angka pada kisaran 2 juta orang. Data yang dihimpun Parlementaria,

12


dari Indonesia pada tahun 2012 ini calon jamaah haji yang menunaikan rukun Islam kelima tersebut berjumlah 221.000 orangmendapatkan tambahan kuota 10.000 orang dibanding tahun 2011 yang berjumlah 211.000 orang. Dari jumlah 221.000 calhaj tersebut sebanyak 201.000 melakukan ibadah melalui haji reguler dan sebanyak 20.000 orang melalui fasilitas haji khusus.

foto:internet/metrotvnews.com

foto:garudamiliter.blogspot.com

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meninjau tank serbu buatan PT Pindad

Jamaah Haji melakukan thawaf mengelilingi ka’bah

akan terus didorong sehingga diperoleh kepuasan pelayanan yang maksimal,” katanya. Dijelaskan Ida, perubahan UU No.13/2008 yang menjadi Usul Inisiatif Komisi VIII DPR tersebut akan memperjuangkan agar pelayanan ibadah haji makin lama makin meningkat. Dengan perubahan UU itu pula diharapkan ada pemisahan antara regulator dan operator. Muaranya adalah jamaah yang menunaikan ibadah haji mendapatkan pelayanan terbaik sehingga rukun Islam kelima bisa foto:internet/uki-regenstadt.blogspot.com

Mengingat besarnya jumlah jamaah haji dan besarnya dana yang dikelola ditambah kompleksnya masalah yang berkaitan dengan haji, maka tidak berlebihan jika wakil-wakil rakyat di DPR memberik an perhatian khusus kepada penyelenggaraan haji ini. Sejak reformasi bergulir, Komisi VIII DPR yang memiliki pasangan kerja dengan Kementerian Agama melakukan langkah-langkah yang cukup signifikan dan lebih intens, bagaimana agar warga negara Indonesia yang melaksanakan ibadah haji tersebut mendapatkan pelayanan yang sebaikbaiknya. Biayanya terjangkau, pelayanan maksimal sehingga bisa melaksanakan ritual dengan nyaman dan pada akhirnya memperoleh haji mabrur. Langkah-langkah strategis Komisi VIII tersebut diantaranya pemantauan dan pengawasan berbagai fasilitas jamaah haji selama masa persiapan, pelaksanaan selama di Arab Saudi, masalah besarnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), masalah sewa pemondokan (maktab), catering serta ritual ibadahnya. Tak terkecuali perangkat undang-undang sebagai dasar hukum penyelenggaraan ibadah haji menjadi perhatian besar Komisi VIII. Dengan maksud untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan, dalam tahun 2012 ini ditargetkan bisa dilahirkan UU Perubahan atas UU No.13/2008. Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah mengharapkan, peningkatan kualitas pelayanan kepada jamaah haji perlu terus ditingkatkan. “ Saya mengapresiasi survey BPS bahwa kepuasan pelayanan jamaah haji mencapai angka yang cukup tinggi, tapi

| PARLEMENTARIA | Edisi| 96 | 13 | | PARLEMENTARIA TH. Edisi 96XLII, TH. 2012 XLII, 2012

13

LAPORAN PROLOG UTAMA

foto: internet/arsip2.lkc.or.id

dilaksanakan dengan tenang dan khusuk. Masih soal peningkatan pelayanan, dia berkeinginan agar pengelolaan uang jamaah haji bisa memberi manfaat lebih besar dibanding yang diperoleh selama ini. Ia memberi masukan, uang setoran yang terhimpun sebelum berangkat tidak hanya disimpan di bank semata, tetapi bisa diinvestasikan untuk menyewa pondokan (maktab) dalam jangka panjang, mengadakan lebih banyak sarana transportasi (bus) yang bisa dipakai pada musim haji, sedangkan di luar musim haji bisa disewakan untuk kepentingan umroh. “ Intinya uang jamaah haji bisa memberikan manfaat yang lebih banyak,” jelasnya. Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS Abdul Hakim menilai, ada beberapa persoalan krusial dalam penyelenggaraan haji sehingga UU No.13/2008 perlu direvisi. Persoalanpersoalan itu adalah perbaikan pelayanan haji, lembaga penyelenggara haji, pengelola kuota haji, biaya ibadah haji dan pengelolaan dana abadi umat (DAU). Menurutnya revisi UU No.13/2008 dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan yang selama ini muncul dalam hal pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah membentuk badan khusus di luar pemerintah untuk melakukan pengelolaan haji. Selain itu juga perlu diatur pemisahan rekening penyelenggaran haji dengan rekening keuangan Kementerian Agama. Untuk memperkuat fungsi pengawasan pengelolaan dana-dana yang berkaitan dengan ibadah haji seperti BPIH, dana

14 | PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 |

optimalisasi yang merupakan bunga dari setoran awal, dan dana abadi umat, dalam revisi nanti akan diusulkan penambahan bab tersendiri tentang audit keuangan penyelenggaraan ibadah haji. Tahapan revisi tersebut, jelas Abdul Hakim Panja Komisi VIII sedang merumuskan naskah akademis mudah-mudahkan bisa segera dimasukkan ke Badan Legislasi dan pada persidangan ini bisa dibawa ke sidang paripurna disetujui sebagai RUU Usul Inisiatif DPR. Yang menonjol revisi UU ini adalah persoalan kelembagaan, pengelolaan haji ke depan betul-betul profesional dengan lembaga baru yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Pasalnya, dana haji yang dikelola besarnya sekitar Rp 40 triliun dihimpun dari setoran awal, ini merupakan amanat dan tanggung jawab besar sehingga bisa menguntungkan jamaah haji, seperti tabung haji di Malaysia. “ Jadi perlu dibentuk badan khusus misalnya lembaga non departemen, ini sedang dirumuskan apa dan bagaimana badan khusus tersebut,” katanya. Jadi lanjutnya, berbagai langkah yang dilakukan Komisi VIII DPR dalam hal penyelenggaraan haji adalah agar tamu-tamu Allah tersebut mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kemudian setelah mendapatkan pelayanan terbaik, maka pada akhirnya bisa menjalankan semua rangkaian ibadah dengan khusyuk sehingga mendapatkan haji mabrur. “ Ini yang paling utama, kemabruran yang paling dituju dalam ibadah haji,” ungkap Abdul Hakim. (ray,mp)

LAPORAN UTAMA

Mendesak, Pemisahan Regulator dan Operator

K

etua Komisi VIII DPR Ida Fauziah menghargai upaya pemerintah untuk terus melakukan perbaikan pelayanan jamaah haji. Meski demikian, harus didorong dengan sungguh-sungguh supaya pelayanan kepada jamaah haji semakin tahun semakin baik. “Kita tidak cukup puas dengan apa yang sudah dikerjakan, artinya pelayanan ke depan harus makin baik dan meminimalisir kekurangan-kekurangan yang dialami jamaah haji,” tutur Ida Fauziah kepada Parlementaria. Ia menyatakan, mengapresiasi survey BPS mengenai tingkat kepuasan pelayanan bagi jamaah haji. Survey yang dilakukan BPS itu bisa menjadi tolok ukur perbaikan. Apakah dari sisi pemondokan, transportasi dan bimbingan jamaah. Data BPS yang diungkapkan Kepala BPS Suryamin menyatakan bahwa secara keseluruhan tingkat kepuasan jamaah haji sebesar 83,31 persen atau tergolong memuaskan. Aspek pelayanan dengan pemenuhan harapan tertingggi dari jamaah haji terdapat pada pelayanan petugas kloter sebesar 88,37 persen, sedangkan yang terendah pada pelayanan transportasi yaitu sebesar 77,41 persen. Kepala BPS mengingatkan, meskipun tingkat kepuasan jamaah haji terhadap pelayanan PPIH disimpulkan memuaskan, namun pada beberapa kategori seperti pelayanan transportasi dan catering di beberapa daerah kerja PPIH masih rendah. Menanggapi usulan tentang pemisahan regulator dan operator dalam penyelenggaraan ibadah haji, politisi dari Fraksi PKB ini menyatakan masalah itu yang sedang dilakukan oleh Komisi VIII DPR dalam Revisi UU 13/2008, diantaranya memisahkan antara regulator dan operator. Namun pemisahan itu sama sekali tidak dimaksudkan menyerahkan penyelenggaraan haji kepada swasta. Sekarang lanjut dia, sedang didiskusikan badan seperti apa yang bisa merepresentasikan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan ibadah haji. “ Sama sekali bukan menyerahkan kepada swasta,” tegasnya dengan mengatakan, Revisi UUnya sekarang pada tahap

penyempurnaan akademik, pihaknya sedang berpikir bagaimana membentuk badan atau institusi yang bisa merepresentasikan pemisahan antara operator dan regulator. Dalam revisi UU No.13/2008 itu tetap konteksnya bagaimana pelayanan kepada jamaah haji bisa dilakukan secara maksimal. Uang yang disetor oleh calon haji, bagaimana pemanfaatannya juga bisa dilakukan secara maksimal, dikelola dengan baik yang pada gilirannya akan memberikan manfaat yang lebih kepada jamaah. Pendapat senada disampaikan Sugeng Wuryanto dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji (Ampuri) , pokok persoalan yang selama ini terjadi adalah bersatunya antara operator dan regulator. Karena itu dia menginginkan agar dilakukan pemisahan antara regulator dan operator. Namun dia mengingatkan mengurus masalah haji bukan pekerjaan yang mudah, memberangkatkan jumlah orang yang cukup banyak dalam waktu yang terbatas, tempat terbatas, kemudian berada di negara orang yang harus tunduk pada aturan negara tersebut. Dan selama ini yang berpengalaman adalah Kemenag seperti dari sisi SDM sebab berpuluh-puluh tahun menangani haji tersebut, karena institusi tersebut bertindak sebagai

Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah

| PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 | 15

LAPORAN UTAMA

operator. Dia diberi kan keleluasaan dan kewenangan untuk melaksanakan. Tetapi berkaitan dengan regulasi, maka harus dipisahkan. Apakah nanti regulasi akan menginduk kepada salah satu Kementerian misalnya dibawah Menko Kesra, itu merupakan kebijakan pemerintah. Tetapi setidak-tidaknya sebagaimana Konsep Amphuri, operator tetap Kemenag. Regulatornya harus dipisahkan, karena itu menyangkut masalah kebijakan . “ Kan tidak mungkin antara kebijakan disatukan dengan pelaksanaan apalagi disitu nanti ada pengawasan,” katanya dengan berharap dengan adanya tiga institusi yang berbeda strukturnya, menjadikan ketiganya akan professional. Jika operator dan regulator tetap satu maka persoalannya akan tidak selesai lagi, akan ada terus persoalan-persoalan yang baru.

Manfaat lebih

foto: internet/kalsel.kemenag.go.id

Ketua Komisi VIII Ida Fauziah menyatakan, masukan KPK yang mendesak supaya pengelolaan keuangan haji dilakukan secara transparan, akuntabel, selama ini setoran awal calon haji dikelola dengan non profit sesuai amanat Undang-undang. Ke depan perlu di upayakan, bagaimana uang jamaah yang disetor awal itu dimenej dengan baikselain transparan dan akuntabel, tetapi seharusnya bisa memberi manfaat lebih. Kalau didiamkan saja menunggu bunga deposito , mungkin manfaatnya hanya sebatas itu. Tapi kalau kemudian dimenej secara akuntabel, transparan saya kira ini merupakan bagian dari keinginan DPR agar para jamaah mendapatkan pelayanan yang maksimal. Selama ini masalah klasiknya adalah pemondokan, katering dan transportasi, mungkin pintu masuknya bisa diakomodir dalam revisi UU tersebut. Kalau kemudian setoran awal bisa dimenej lebih kreatif seperti kebutuhan

Calon Jamaah Haji saat menabung di Bank untuk keperluan naik haji

16


jamaah dalam soal transportasi bisa memiliki bus yang digunakan setiap musim haji, sementara di luar musim haji bisa disewakan untuk transportasi umroh. Lebih lanjut Ida mengatakan, dengan uang yang dikelola dari setoran itu misalnya untuk membangun rumah yang bisa menampung lebih banyak jamaah di beberapa tempat , mengontrak rumah dalam waktu yang lebih panjang atau dekat dengan masjidil haram dengan daya tampung yang lebih banyak memenuhi kebutuhan jamaah Indonesia. Menanggapi soal terbatasnya kuota kaitannya dengan memperpendek antrian bagi jamaah calon haji, Fauziah mengatakan kita memang harus bersyukur kepada Allah bahwa begitu tingginya animo masyarakat yang berangkat haji menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia makin baik. Tapi yang kita inginkan bahwa kesempatan melaksanakan ibadah haji jangan hanya dilakukan oleh orang yang mampu (kaya raya) saja, sehingga bisa berkali-kali, sementara banyak sekali calon haji yang belum memperoleh kesempatan. Karena itu Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang diterapkan Kemenag itu bisa dikelola dengan baik sehingga akan diketahui apakah si A atau si B itu sudah pernah berapa kali menjalan ibadah haji. Kemudian juga mungkin diatur boleh haji lebih dari sekali dengan alasan tertentu. “ Mungkin ini cukup dengan peraturan menteri misalkan boleh haji setelah sekian tahun atau boleh haji lagi bila mendampingi orang tua atau alasan lain ditentukan kriteria-kriteria yang jelas,” ungkapnya dengan mengatakan, dengan demikian kita bisa memberikan kesempatan masyarakat luas secara lebih adil. Menanggapi tambahan kuota yang sering dijadikan ajang permainan oknum untuk memeras calon jamaah haji, politiisi DPR ini mengatakan yang perlu dipertegas masalah transparansi sebab ini sangat penting. Kita bersyukur dapat tambahan kuota, tapi jangan sampai tambahan kuota menjadi persoalan baru sehingga jelas, misalkan dapat tambahan kuota 10 ribu bisa diberikan kepada calon haji daftar tunggu berikutnya, bila terpenuhi bisa diberikan kepada pemagang daftar tunggu berikutnya dengan syarat memenuhi pelunasan. Mengenai peran DPR dalam penyusunan biaya haji, dalam komponen BPIH tahun 2012 ini Komisi VIII DPR sudah minta tidak boleh ada kenaikan. Tapi alasan pemerintah tidak mungkin stagnan karena BBM

foto:internet/jurnalhaji.com foto:internet/mulyadiraf.blogspot.com

Jamaah Haji memasuki pesawat untuk keberangkatan menuju Makah Arab Saudi

Setibannya Jamaah Haji di Makah Arab Saudi foto:internet/fisioterapisamarinda.wordpress.com

naik, kenaikan itu benar-benar dipahami karena perbedaan kurs dan kenaikan BBM avtur. Awalnya DPR tetap bersikukuh bahwa kenaikan itu boleh dilakukan hanya karena perbedaan kurs rupiah atas dolar dari 8.700 menjadi 9.000 lebih itu yang tidak bisa dihindari, selebihnya kita harap tidak ada kenaikan lagi. Tapi kenaikan avtur DPR setuju dengan kenaikan BPIH tahun 2012 kira-kira 2,5 juta. Namun sambung Ida Fauziah, Komisi VIII DPR kemudian berhasil melakukan efisiensi dari dana indirect cost di kritisi bisa menekan 144,5 miliar. Menurut dia, ke depan pembahasan BPIH akan dilakukan secara simultan dengan pembahasan RAPBN . Pasalnya lanjut dia, karena kita ingin tidak terjadi dobel costing antara apa yang sudah dialokasikan di APBN melalui Dirjen PHU dengan BPIH sendiri baik direct cost maupun indirect cost. Sebelumnya tidak dilakukan , RAPBN dibahas sendiri dan BPIH dibahas belakangan, bahkan kemarin baru selesai dibahas. “ Kita berharap RAPBN dibahas Komisi VIII sekaligus BPIH, sehigga kita bisa lihat secara cermat mana yang dibebankan kepada APBN dan mana yang dibebankan di luar APBN melalui dana optimalisasi,” terangnya. Ditanya apa saja temuan-temuan Tim Pengawas Haji Komisi VIII, dia mengatakan, Tim Pengawas dilakukan dalam dua gelombang, sebelum pelaksanaan ibadah haji sampai pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya Komisi VIII akan terus melakukan pemantauan itu dan sudah disepakati berbagai hal mengenai perbaikan pelayananan di bidang transportasi, perbaikan pelayanan di bidang pemukiman dan perbaikan pelayanan di bidang pelaksanaan ibadahnya. Pelayanan sesuai standar operasinal pelayanan (SOP) mereka sudah miliki, tapi secara kesepakatan kita misalnya ukuran rumah tertentu juga harus dengan kapasitas tertentu pula, tidak kemudian jamaah berdesak-desakan di satu tempat. Di bidang transportasi kita juga berharap bagi jamaah yang berada di luar ring I akan mendapatkan kemudahan tarnsportasi. Ketika ditanyakan hasil-hasil pertemuan Tim Komisi VIII dengan Menteri Urusan Haji Arab Saudi, Ida Fauziah menjelaskan, pihaknya menyampaikan kepada Menteri Urusan Haji soal daftar tunggu calhaj kita sudah sangat

Suasana lingkungan Masjid di sekitar Makah

panjang, kita sungguh sangat berharap diberikan kuota tambahan kepada masyarakat Indonesia. “ Beliau menjajikan akan disampaikan kepada Raja meskipun kita belum dapat hasilnya,” ujarnya. DPR Juga berharap agar hal-hal yang sifatnya pendukung, seperti fasilitas pintu-pintu masuk pemeriksaan dokumen di di Bandara King Abdul Aziz bisa ditambah. Katanya , dijanjikan akan dibicarakan dengan otoritas Bandara, kemudian banyak hal, responnya sangat baik banyak yang direspon positif dan akan dibantu kelancarannya.(mp, ray)


17

LAPORAN UTAMA

Pengelolaan Haji Harus Profesional

S

alah satu masalah yang menonjol dalam RUU perubahan UU No.13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah masalah yang terkait dengan persoalan kelembagaan. ” Kita ingin bahwa pengelolaan haji kedepan adalah sebuah pengelolaan yang betul-betul profesional. Kita ingin ada sebuah kelembagaan baru yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden,” kata anggota Panja RUU Perubahan UU No/13/2008 KH Ir. Abdul Hakim, MM kepada Parlementaria Perlunya lembaga baru menurutnya, karena terdapat dana sekitar Rp 44 trilyun berupa dana setoran awal para calon haji (calhaj)- yang merupakan sesuatu amanat dan tanggung jawab besar sehingga harus dikelola dengan profesional yang bisa menguntungkan jamaah. Misalnya kita ingin kembangkan dalam bentuk tabungan haji sebagaimana yang dimiliki Malaysia. Jadi lanjut Abdul Hakim, karenanya perlu ada badan khusus, tidak bisa sebagaimana modelnya lembaga pemerintahan atau departemen. Misalnya bisa berbentuk badan khusus sebagaimana BPJS, intinya badan kelembagaan publik yang dibentuk oleh undang-undang haji ini. Ditekankan lagi bahwa hal-hal yang paling signifikan perubahan UU Haji adalah terkait masalah kelembagaan, masalah keuangan dan masalah pelayanan. Dalam persoalan pelayanan, berkaitan dengan masalah transportasi

Abdul Hakim, MM Anggota Panja RUU Perubahan UU No/13/2008

18 18 || PARLEMENTARIA PARLEMENTARIA || Edisi Edisi 96 96 94 TH. TH. XLII, XLII, 2012 2012 || 95

dan pemondokan- adalah komponen terbesar dalam pembiayaan haji. ” Kalaulah kemudian kita bisa kelola dua hal ini dengan baik, ini luar biasa- kita ingin ada perubahan untuk dua hal ini,” ungkap dia. Dalam soal pemondokan polanya diubah, tidak hanya sekedar mengandalkan penyewaan pertahun, bisa diusahakan jangka waktu lebih lama termasuk memberikan jaminan kenyamanan. “ Kan yang namanya orang beribadah ingin pemondokan dan fasilitas lainnya sesuai dengan standar pelayanan minimal,” tukasnya dengan menambahkan, pada saat di Mekah diberikan jaminan bisa ibadah harian terutama lima waktu bisa lebih mudah. Pola pengaturan seperti itu harus ada yang memberikan jaminan, kemudian transportasi udara ataupun transportasi selama di Arab Saudi, juga harus ada pengaturan yang bisa memberikan jaminan bahwa transportasinya bisa mendukung dalam melaksanakan ibadah ini misalnya dalam pengangkutan udara yang masih monopolistik- hanya Garuda dan Garuda lagi dan dari luar maskapai Saudi Arabia. Kenapa maskapai nasional tidak bisa memberikan pelayanan seperti itu? Menurut Abdul Hakim, perusahaan-perusahaan nasional ini yang ingin kita dorong agar untuk bisa memberikan kontribusi dalam pelayanan angkutan udara sehingga ada kompetisi pelayanan. Selain itu persoalan transportasi selama pelaksanaan ritual di Mekah dan Madinah, termasuk saat Armina-kita tidak ingin ada keterlambatan jamaah untuk sampai ke Arafah. Bagaimapun kita ingin kerangka aturan yang bisa memberikan jaminan kelancaran dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan untuk transportasi pada wilayahwilayah saat penting itu. Berikutnya masalah pemondokan, polanya sewa pertahun, itukan tidak efisien tidak efektif. ” Kenapa sih kita tidak berfikir seperti negara lain, punya pemondokan dalam jangka yang agak panjang. Ataupun jika dibutuhkan misalnya kita dalam pola investasi, uang itu kan ada 44 trilyun, kenapa sih tidak kerjasama misalnya dengan pemerintah Arab Saudi,” tanya Abdul Hakim. Dengan lembaga baru nanti dia berharap, supaya nanti jelas dimana fungsi pemerintah, dimana fungsi lembaga dan kita ingin bahwa lembaga ini hanya berfungsi sebagai operator pelaksana penyelenggaraan haji, kemudian regulator ada pada pemerintah. Intinya

ada keputusan yang tegas antara fungsi regulator, operator dan pengawasan, sehingga fungsi menejemen itu bisa berjalan dengan baik.

Masalah lainnya, sambung dia, Komisi Pengawas Haji belum ada, tempo hari sudah diajukan beberapa orang, sudah disetujui oleh DPR tapi kemudian ada beberapa orang yang kemudian tidak memenuhi persyaratan menurut DPR. Dan DPR memiinta untuk dicarikan alternatif. Ada berapa orang yang sudah disetujui oleh DPR terkait dengan anggota komisi pengawasan haji. Itupun juga baru diajukan pada tahun ini padahal amanat undang-undangnya sudah jauh dari berapa tahun yang lalu, dari 2008. Di sisi lain norma-norma pun juga yang menurut dia masih harus ada penajaman-penajaman seperti ketegasan dalam melakukan fungsi pemisahan regulator dan operator, kemudian bagaimana mewujudkan standar pelayanan minimal sementara hal itu belum diatur dalam undang-undang yang lama. Atas pertanyaan upaya Tim Komisi VIII memperjuangkan penambahan kuota haji dengan Menteri Urusan Haji Saudi, anggota Dewan dari PKS ini menjelaskan, sebetulnya persahabatan dan persaudaraan antara Indonesia dengan Arab Saudi sudah sangat erat dan akrab. Dari pihak Parlemen sudah mencoba untuk melakukan komunikasi baik dengan parlemen maupun jalur-jalur diplomat yang lain. ” Saya kira akan bagus kalau kemudian Presiden Republik Indonesia- Pak SBY berkenan untuk secara langsung berbicara dengan raja,” ujarnya. Kemungkinan pemerintah melakukan pembatasan, sehingga calhaj tidak mengantre terlalu lama, ia mengatakan, ” Saya kira memang harus demikian, kewajiban-kewajiban haji itu hanya sekali”. Sedangkan perkembangan pembahasan RUU, Abdul Hakim mengatakan, Panja sedang merumuskan naskah akademis terlebih dahulu dan mudah-mudahan dalam tiga pekan kedepan sudah bisa masuk ke Baleg. Setelah itu diharmonisasi dan berharap bahwa pada masa persidangan satu ini sudah bisa disampaikan di Paripurna untuk mendapatkan persetujuan sebagai RUU Usul Inisiatifnya DPR. (mp,ray) .

Ditanya bagaimana mensinkronkan RUU Perubahan ini dengan RUU Pengelolaan Keuangan Haji yang disiapkan pemerintah, politisi PKS ini mengatakan bisa digabung, karena tidak bisa dipisahkan antara lembaga yang akan dirancang melalui revisi undang undang haji ini dengan pengelolaan keuangan bisa menjadi satu paket. Karena itu lembaga yang akan kita bentuk nantinya adalah justru pertimbangannya adalah untuk bagaimana mengelola keuangan haji yang secara efektifitas, keuangan yang stabil dan menguntungkan kepada publik dan kepada jamaah. “ Jadi memang harus dalam satu paket undang-undang,” ia menegaskan.. Soal tenaga yang harus disiapkan untuk mengisi lembaga baru, bisa tenaga profesional, dari perbankan punya prestasi akademik lainnya. Tenaga-tenaga yang direkrut di badan khusus ini bisa saja dari PNS tapi dengan kriteria ada syarat-syarat khusus, nanti kita akan tetapan kualifikasinya. Di bagian lain, anggota Panja UU Perubahan Haji ini menegaskan bahwa pihaknya terus mengusahakan para jamaah haji mendapatkan pelayanan yang terbaik, tentu target utamanya adalah bagaimana jamaah melaksanakan supaya mabrur. “ Itu yang paling utama”. Kemabruran yang dituju dari pelaksanaan ibadah haji, diantaranya penjabaran aset-aset kemambruran itu seperti apa. Pertama jamaah harus dipastikan bahwa dalam keberangkatan itu mereka punya kepahaman yang benar dan baik terkait dengan manasik haji. Itu kriteriakriterianya, kemudian dalam melaksanakan ibadahnya mereka mendapatkan pelayanan ibadah terbaik, mereka mendapatkan kenyamanan dan suasana ibadahnya menyenangkan. Mengenai temuan-temuan Tim Komisi VIII memantau pelaksanaan haji, kata Abdul Hakim, tidak bersatunya antara regulator dengan operator ini yang kemudian menyulitkan untuk bisa melaksanakan secara teknis proses penyelenggaraan itu. Itu salah satu yang mendasar sekarang ini, regulatornya kementerian agama, operatornya pun juga dipegang oleh kementrian agama. Kemudian hal yang lainnya, walaupun ada peningkatanpeningkatan pelayanan tetapi terlalu lamban, bagaimana untuk bisa mencapai suatu standar pelayanan minimal. Kemudian sampai saat sekarang pun juga, Undangundang Nomor 13/2008 peraturan pelaksaan banyak yang belum terbit oleh pemerintah maupun oleh peraturan Presiden. ” Pemerintah sangat lamban, bagaimana bisa melaksanakan aturan dengan baik, peraturan pelaksanaannya sampai sekarang ini belum terbit,” ungkap Abdul Hakim.

foto:internet/yogyakarta.kemenag.go.id

Satu paket:

| | PARLEMENTARIA PARLEMENTARIA | |Edisi Edisi96 96TH. TH.XLII, XLII,2012 2012| |19 19

LAPORAN UTAMA

S

alah satu kebijakan yang kerap menjadi perbincangan hangat selama ini adalah kebijakan pemerintah tentang pengelolaan dana haji. Dana haji tidak hanya sangat besar, dana haji juga adalah sekaligus “dana segar” yang tanpa putus akan terus mengalir ke kas pemerintah lewat Kementerian Agama RI. Demikian pula dengan pelayanan memberangkatkan jumlah orang yang besar dalam waktu terbatas di tempat terbatas di negara lain yang harus tunduk dengan aturan negara tersebut. Keduanya memerlukan penanganan yang serius dan profesional. “Maka dari itu Amphuri menginginkan adanya pemisahan regulator dan operator karena salah satu sumber pokok persoalan yang selama ini terjadi adalah masih bersatunya antara pengelola dana dan penyelenggara haji” ungkap Ketua Urusan Kelembagaan dan Organisasi Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia (Amphuri) Sugeng Wuryanto .Menurutnya Kementerian Agama memiliki kemampuan sebagai operator karena sudah berpuluh tahun menangani penyelenggaraan haji reguler. Dari sisi personel Sumber

20

Daya Manusia (SDM) yang telah terlatih maupun kelembagaan yang telah mempunyai keleluasaan dan kewenangan untuk melaksanakan penyelenggaraan haji tersebut. Tapi bila berkaitan dengan regulasi seharusnya dipisahkan. “Kita menginginkan dalam konsep yang dibuat oleh Amphuri bahwa operator itu adalah tetap Kemenag. Nah regulator harus dipisahkan karena itu menyangkut masalah kebijakan. Kan tidak mungkin antar kebijakan disatukan dengan pelaksaanaan, apalagi nanti di situ ada pengawasan. Ketika ada tiga institusi kelembagaan yang berbeda strukturnya, maka kemudian menjadikan kelembagaan-kelembagaan ini menjadi profesional,” jelasnya. Ketiga kelembagaan yang dimaksud adalah operator, regulator dan pengawas. Pengawas sendiri merupakan lembaga yang diamanatkan UU no.13 tahun 2008 yang sampai saat ini belum terbentuk. Mengenai lembaga regulator, ada wacana kewenangan regulasi haji masuk di dalam salah satu kementerian selain kementerian Agama, yaitu seperti ke Kementerian Kesejahteraan Rakyat atau Kementerian Keuangan. Ada juga


wacana untuk pembentukan lembaga baru. “Apakah regulasi nanti ada pada Menkokesra atau Menkeu dan sebagainya itu merupakan kebijakan yang diserahkan kepada pemerintah. Tetapi untuk pembentukan lembaga tersendiri kita khawatir akan ada persoalan-persoalan baru, persoalan lama tidak akan selesai lagi,” lanjut Sugeng.

Masalah keuangan

Lebih lanjut, menurutnya akar dari penyelenggaraan haji adalah keuangan. Akumulasi keuangan yang begitu besar yang kemudian masih belum ada tata kelola yang jelas, padahal uang itu adalah hak milik jamaah dan seharusnya uang itu kemudian manfatnya bisa dirasakan oleh pemiliknya. “Nah selama ini yang dibangun oleh pemerintah adalah bahwa uang tabungan dari jamaah seluruhnya dimanfaatkan untuk berangkat haji, padahal masa antrian panjang yang sampai 10 tahun, 15 tahun, mereka tidak memperoleh manfaat dari uang yang ditabungkan, disetorkan” katanya prihatin. Maka dari itu menyangkut keuangan

seharusnya Kemenag memberikan perlindungan kepada KIHK, yang berarti memberikan perlindungan kepada pengusaha juga, selain kepada jamaah. “Sekarang yang terjadi adalah ada pihak yang punya jamaah tapi tidak memperoleh kuota karena tidak masuk porsi berangkat tahun ini, di sisi lain ada penyelenggara yang porsi jamaahnya sampai 600 orang” ungkapnya. Pembagian proporsional yang dimaksud adalah berdasar prestasi masing-masing pada tahun lalu. Prinsipnya setiap pihak yang punya

penyelenggaraan Haji memerlukan aturan yang tepat dan efisien. Tranparansi dan akuntabilitas ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam masalah keuangan pada sebuah pelayanan. Bukan sekedar pelayanan tapi Penyelenggaraan Haji adalah amanat umat, pengelolaan dananya dan pembuatan kebijakan ditambah nantinya harus melakukan pengawasan yang kesemuanya itu akan sangat menyita energi. Dikhawatirkan amanat tugas yang lain menjadi terbengkalai bila semua itu dibebankan pada Kemenag.

ditata lagi. Kuota seharusnya disusun dalam jangka pendek. Misalnya masanya per tiga tahun selesai, baru dibuat lagi, karena bila jangka waktu kuota sudah terlampau panjang, dikhawatirkan tidak bisa terpantau mana jamaah yang memang masih hidup mana yang telah meninggal. “Jadi tidak akan terakumulasi menumpuk terus, tiga tahun habis dan dihitung dari awal lagi” usulnya. Menyangkut haji khusus, dengan adanya keterbatasan kuota, Amphuri mengusulkan agar kuota haji khusus juga diberlakukan sebagai kuota haji reguler. “Kalau haji reguler itu kuotanya diberikan kepada tingkat propinsi maka haji khusus sebaiknya kuotanya diberikan secara proporsional pada pihak PIHK (Penyelanggara Ibadah Haji Khusus)” kata Sugeng. Di sinilah

foto:internet/hajikita.blogspot.com

foto:internet/djanganpakies.com

harus segera dilakukan tata kelola secara profesional, yaitu adanya terobosan kebijakan bahwa dana ini harus dipisah kan dari operator. Artinya Kemenag sebaiknya dipisahkan dari urusan keuangan. “Bahwa mengelola uang 40 trilyun itu membutuhkan effort yang luar biasa, bukan saja sistem keuangannya, tapi juga SDM-SDM yang profesional. Dan Kemenag belum siap karena mereka bukan lembaga keuangan atau perbankan” jelas Sugeng. Mengenai sistem kuota yang berkaitan dengan lama antrian harus

Jamaah Haji saat berada di Arab Saudi

ijin harus diberangkatkan. “Kalau perusahaan yang sudah berprestasi diihitung sesuai porsinya, maka sudah tidak ada pihak yang mempunyai jamaah yang tidak bisa memberangkatkan”, papar Sugeng Banyaknya pihak yang terlibat dalam

Spesialisasi bidang adalah kunci dari pelayanan modern, yaitu dengan pemisahan antara regulator, operator maupun pengawas, sebagai langkah strategis dalam pelayanan haji yang lebih profesional (mp/ray) ***


21

LAPORAN UTAMA

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Anggito Abimanyu

Direktur Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umroh Anggito Abimanyu

22


D

irektur Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umroh Anggito Abimanyu berobsesi kuat untuk meningkatkan pelayanan kepada para jemaah haji. Meski baru menjabat pejabat Eselon I di Kementerian Agama kurang dari tiga bulan atau dilantik tanggal 26 Juni 2012 namun tekadnya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi umat Islam untuk menunaikan rukun Islam kelima itu patut disambut hangat kaum muslimin di tanah air. Apalagi pengalamannya sebagai mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, akan sangat membantu dalam mengelola anggaran triliunan rupiah dan mengurus dua ratus ribu lebih jamaah haji setiap tahunnya. Ditemui Parlementaria di selasela rapat pembahasan RKA-KL APBN Kemenag tahun 2013, Anggito Abimanyu menyatakan tekadnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji. “ Yang jelas harus dipastikan bahwa pelayanan kepada jamaah harus meningkat. Pengelolaan keuangan harus transparan dan memastikan bahwa uang yang disetor oleh para calon haji pada akhirnya dikembalikan lagi ke jamaah. Selain itu, pembinaan kepada para calon jamaah haji itu bisa diberikan secara maksimal, mereka bisa melakukan ibadah dengan khusyuk sehingga mendapatkan haji mabrur,” ungkap Anggito. Menurut dia, masalah haji adalah masalah pengelolaan, masalah yang berkaitan dengan manajemen. “ Latar belakang ilmu dan pengalaman di Kemenkeu yang membuat ilmu saya bisa diaplikasikan dalam pengelolaan ibadah haji sekarang ini,” ia menjelaskan. Ketika ditanya apakah UU no.13/2008 tentang Penyelenggaran Haji masih memadai, dia menjelaskan UU itu memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan, mengatur dan melaksanakan dan membuat standar pelaksanaan ibadah haji. UU itu memberikan mandat untuk melaksanakan kewajibannya. Menurutnya, para calon jamaah telah membayar atau menyetor lunas biaya hajinya, lalu pada gilirannya

menghitung berapa nilai manfaatnya. Itu pula yang kita sampaikan ke DPR bahwa kita sangat transparan, kita melakukan perhitungan dengan lebih cermat sehingga dipastikan bahwa uang jamaah itu dikembalikan kepada jamaah.,” uangkapnya lagi dengan menambahkan bahwa langkah-langkah pembenahan Itu sudah masuk dalam komponen BPIH 2012. Secara lebih rinci mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal di era Menkeu Sri Mulyani ini menyebutkan, berbagai peningkatan pelayanan itu antara lain masalah catering, pihaknya melakukan tender untuk makanan di luar muasasah, sehingga diperoleh kualitas terbaik. Intinya menyediakan makanan sesuai standar. Mengenai panjangnya waiting list (daftar tunggu) sehingga ada calon haji harus menunggu hingga 10 tahun, Anggito mengemukakan, sekarang kita berkampanye memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa ibadah haji itu hanya sekali seumur hidup. Yang kedua, kita pastikan bahwa yang berangkat itu sesuai kemampuannya, baik mampu secara materi atau fisik (kesehatan). Lebih jauh dia mengatakan, pihaknya akan melakukan review terhadap semua

skema-skema dana talangan oleh lembaga keuangan, jangan sampai ibadah haji berangkat dengan dana talangan. Harus ditekankan bahwa ibadah haji itu berangkat dengan dana sendiri. Dengan penekanan ini dia berharap mudah-mudahan bisa mengurangi panjangnya daftar tunggu. Selain itu sambungnya, selama dalam antrean (daftar tunggu), harus dipastikan tahu kapan berangkatnya, meskipun menunggu hingga 10 tahun tapi calhaj yang bersangkutan tahu kapan berangkatnya. “ Makanya kita sediakan call centre yang akan tahu kapan dipastikan akan berangkat. Selama masa itu kita akan berikan pembinaan dalam bentuk buku-buku atau manasik khusus yang diberikan selama masa menunggu itu”. Ditanya apakah dengan sistem komputerisasi haji terpadu ( siskohat) bisa mendukung pembatasan haii , menurut dia tidak bisa, sebab Siskohat hanya sistem pendataan saja. Itu hanya sistem menghubungkan antara informasi jamaah dengan informasi keuangan, sehingga jamahah didata dan informasinya lengkap teridentifikasi baik termasuk lokasi, waktu tunggu sampai dengan masalah keuangan. (mp, ray)

foto:internet/muhammadirfani.wordpress.com

pemerintah melakukan kewajibannya menanggung pemondokan, catering , perjalanan haji dan melakukan pembinaan. Terkait dengan masalah pengelolaan keuangan haji , Anggito Abimanyu mengisyarakatkan pihaknya akan mempersiapkan aturan dalam bentuk undang-undang . RUUnya akan terpisah untuk melengkapi bagaimana penyelenggaraan ibadah haji secara lebih komprehensif. Ketika didesak pembenahan apa saja yang telah dilakukan untuk penyelenggaraan haji tahun 2012 ini, pengganti Dirjen Haji Slamet Riyanto ini menjelaskan, dalam soal pelayanan ada perbaikan-perbaikan dan pembinaan. Kemudian soal pengelolaan keuangan di semua lini dilakukan perbaikan, juga langkah-langkah reformasi yang berkelanjutan. Menanggapi adanya masukan agar dibentuk badan khusus yang mengelola masalah perhajian di Indonesia, dia mengaku belum mengetahui usulan tersebut. “ Kami tidak mengusulkan pembentukan badan itu sebab sesuai filosofinya, penyelenggaraan ibadah haji itu dilakukan oleh pemerintah,” tukas dia. Jadi, lanjutnya, kalau ada usulan pembentukan badan- ya badan pemerintah dan pemerintah itu adalah Kementerian Agama sebagai pemegang amanah penyelenggara ibadah haji. Kalau ada badan baru tetap berada dalam lingkungan kementeriaan agama meskipun di luar struktur, semacam Badan Layanan Umum (BLU). “ Intinya bukan badan di luar Kemenag,” tandas Anggito. Ditanya mengenai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlunya pembenahan keuangan haji, terutama masalah akuntabilitas dan transparansi sehingga bisa dikembalikan untuk kepentingan jamaah haji, Dirjen Anggito Abimanyu mengaku selama ini sudah dilakukan khususnya dalam penyelenggaraan haji pada tahun 2012. “ Kita pastikan bahwa uang jamaah harus dikembalikan kepada jamaah, itu falsafahnya sehingga kita bisa


23

SUMBANG SARAN

Masalah-Masalah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Oleh : A. Muchaddam Fahham Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI

foto:kemenag.go.id

enyelenggaraan ibadah haji tidak saja terkait dengan bagaimana jemaah haji dapat melaksanakan rangkaian ritual-ritual haji sehingga dapat mengantarkan jemaah menggapai haji mabrur, lebih dari itu penyelenggaraan ibadah haji juga terkait dengan aspek-aspek tata kelola pelayanan publik dan aspek ini sejatinya justru sangat menentukan keberhasilan jemaah haji dalam melaksanakan ritual-ritual yang dalam ibadah haji. Karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji yang harus dilaksanakan secara transparan, adil, akuntabel dan nirlaba sehingga jemaah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian ritual dalam ibadah dan menggapai haji mabrur. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak semua jemaah haji mendapatkan layanan pembinaan, pelayanan dan perlindungan secara memadai, karena ternyata ada beragam kelemahan dalam penyelenggaraan ibadah haji, dan menariknya kelemahan-kelemahan pelayanan ini selalu berulang setiap tahun. Maka, tidak heran jika banyak kalangan yang menilai bahwa pemerintah sejatinya belum dapat sepenuhnya memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Penilaian tersebut didasarkan pada kelemahan kebijakan tata kelola dan regulasi penyelenggaraan ibadah haji.

A. Muchaddam Fahham

foto:beritafoto.net

foto:hajikita.blogspot.com

Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI

24


Kelemahan Kebijakan Tata Kelola

Kelemahan kebijakan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dapat dilihat pada pelayanan transportasi, pemondokan, dan katering.

Pelayanan Transportasi

Kelemahan pelayanan transportasi udara misalnya ditemukan beberapa kendala-kendala yang selalu mengiringi pelayanan transportasi udara antara lain: delay penerbangan jemaah haji. Akibat delay ini keterlambatan pendaratan jemaah haji di Arab Saudi menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Delay penerbangan tidak terjadi dalam hitungan 1-2 jam, tetapi mencapai 18 jam. Hal demikian dialami oleh jemaah haji asal embarkasi Batam. Kondisi ini tentu saja membuat jemaah haji tidak nyaman. Dan alasan delay foto:ekodokcell.com

P

Pendahuluan

pun tidak logis: menurut Saudi Arabia Airlines penerbangan terpaksa ditunda karena awak pesawat kelelahan dan membutuhkan istirahat. Delay penerbangan tidak saja terjadi saat keberangkatan jemaah haji, tetapi juga saat pemulangan jemaah haji ke tanah air. Keterlambatan pemulangan jemaah haji ini dilakukan oleh Garuda Indonesia Airways. Alasannya pun tidak logis: Menurut Garuda Indonesia Airways alasan keterlambatan pemulangan jemaah haji itu terjadi karena mereka melakukan perubahan penerapan sistem Informasi Teknologi (IT). Penundaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji tentu saja berakibat pada ketidaknyamanan jemaah haji, karena mereka akan mengalami kelelahan yang tidak semestinya, bukan karena melakukan rangkaian ritual ibadah haji, tapi lebih pada masalah-masalah teknis yang seharusnya dapat diantisipasi sejak awal. Kelemahan pelayanan transportasi tidak saja terjadi pada pelayanan transportasi udara, tetapi juga transportasi darat di Arab Saudi. Tahun 2009 misalnya ditemukan kelemahanan-kelemahan antara lain: bus yang sejatinya harus disiapkan untuk melayani jemaah haji ternyata tidak semuanya siap beroperasi, bahkan ada pemondokan jemaah haji yang sejak awal tidak terlayani oleh bus; dan yang menyedihkan tidak semua pengemudi yang disewa untuk mengoperasikan armada bus menguasai route perjalanan jemaah haji di wilayah Makkah. Pelayanan sopir armada bus juga tidak ramah kepada jemaah haji, ketidakramahan ini terjadi akibat tidak adanya sopir pengganti. Padahal sopir bus harus memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama 24 jam penuh; buruknya pelayanan transporasti darat ini juga terlihat pada banyaknya jemaah haji yang tidak terangkut karena tidak adanya bus shuttle pulang pergi; akibat buruknya pelayanan ini banyak jemaah haji yang harus mengeluarkan biaya transportasi pulang-pergi setiap mau ke Masjidil Haram. Buruknya pelayanan transportasi

darat di Arab Saudi tahun 2009, juga terjadi lagi pada tahun 1431 H/2010 M. kelamahan-kelamahannya nyaris sama: para pengemudi yang disewa tidak memahami rute dan lokasi naik/ turunnya jemaah haji, pergantian shift pengemudi juga seringkali terlambat, sehingga mengganggu layanan transportasi jemaah haji, karena waktu kedatangan bus ke lokasi (headway) kerapkali terlambat. Tingkat kepatuhan pengemudi sebagian kurang baik: kerap mangkir dari pekerjaan dengan mangkal di tempat-tempat istirahat, dengan alasan makan dan minum. Seakan tidak pernah mau belajar dari pengalaman kelemahan-kelemahan pelayanan transportasi pada tahuntahun sebelumnya, buruknya pelayanan transportasi darat bagi jemaah haji di Arab Saudi juga terjadi lagi pada tahun 1432 H/2011 M. Hal demikian terlihat dalam pelayanan transportasi dari Madinah ke Makkah, transportasi dari pemondokan ke Masjidil Haram, dan transportasi dari pemondokan-ArafahMina. Layanan transportasi dari MadinahMakkah misalnya bus yang ditumpangi jemaah rusak dalam perjalanan menuju ke Makkah, rumitnya lagi ada juga pengemudi bus yang tidak mengetahui jalan menuju ke Makkah, sehingga jemaah haji harus lama menunggu dalam bus, yakni dari pukul 07.00 WSA sampai pukul 18.00 WSA. Pelayanan transportasi dari pemondokan menuju ke Masjidil Haram banyak jemaah haji yang mengeluh akan terbatasnya jumlah bus yang tersedia. Bus yang melayani jemaah haji tidak beroperasi selama 24 jam sebagaimana yang direncanakan. Penggantian pengemudi juga tidak sesuai dengan jam yang dijadwalkan, yaitu jam 08.00 WAS pagi dan malam jam 08.00 WAS. Waktu yang digunakan untuk menunggu bus sekitar 1-2 jam. Ada penggabungan stiker bus yang menyebabkan adanya penggabungan antara jemaah haji asal Indonesia dengan jemaah haji asal Turki dalam satu bus, yakni bus nomor 3 dan 3A. Adanya pengalihan route transportasi

dari Nakasah ke Kudai menyebabkan ketersediaan petugas berkurang. Hal ini menyebabkan jemaah haji yang pulang larut malam merasa kurang aman; tidak tersedianya bus ke Masjidil Haram menjelang pelaksanaan wukuf dan setelahnya, yaitu sejak tanggal 1 November hingga 10 November 2011. Kurangnya sosialisasi mengenai adanya pelayanan transportasi sehingga banyak jemaah haji yang harus naik angkutan umum terbuka menuju Masjidil Haram. Kondisi ini tentu membahayakan keselamatan serta keamanan jemaah haji. Jemaah haji Indonesia juga banyak yang mengeluhkan pelayanan transportasi dari pemondokan-ArafahMina. Jemaah harus menunggu bus dengan waktu tunggu yang cukup lama, akibatnya banyak jemaah haji yang baru bisa sampai di Mina sekitar pukul 11.00an pagi WSA. Di samping itu, ada juga bus yang mengalami kerusakan sehingga jemaah haji harus menunggu selama 1 (satu) jam.

Pelayanan Pemondokan

Buruknya layanan pemondokan di Makkah terlihat pada pelayanan dan fasilitas pemondokan. Dari sisi pelayanan terjadi adanya pemadatan jemaah haji dalam satu pemondokan, ada pemondokan yang disewa tetapi belum mempunyai tasrih (ijin layak huni), jarak pemondokan yang disewa lebih dari 4 km dari Masjidil Haram. Sementara dari sisi fasilitas, sekitar 82 % pemondokan yang disewa, fasilitasnya kurang memuaskan jemaah haji: air sering macet, tidak ada AC, jumlah kamar mandi dan WC tidak seimbang dengan jumlah jemaah haji.

Pelayanan Katering

Pada tahun 1430 H/2009 M, terkait dengan pelayanan katering di Armina, ada katering yang melayani prasmanan hanya dalam 1 bufe untuk beberapa maktab sehingga menyebabkan antrian panjang dan melelahkan, menu yang disediakan juga monoton dan kurang sesuai dengan selera jemaah haji, di samping itu pelayanan katering tidak


25

SUMBANG SARAN

disosialisasikan secara cepat dan intensif sehingga banyak jemaah haji yang tidak mengetahui adanya pelayanan katering. Buruknya pelayanan ketering juga terjadi pada pelaksanaan haji tahun 1431 H/2010 M, terutama pelayanan katering di Madinah. Pada tahun tersebut ada perusahaan katering yang melakukan wanprestasi atas kontrak karena menyediakan makanan yang sudah kadaluarsa sehingga menyebabkan 114 jemaah haji asal Solo mengalami keracunan. Hal lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah buruknya sistem antrian dalam pembagian katering. Sajian menu masakan cita rasanya kurang pas dan monoton, serta hambar; dan kurang memperhatikan aspek kesehatan dan aspek kebersihan. Kebijakan untuk menyediakan prasmanan untuk 1 maktab menyebabkan antrian panjang bagi jemaah haji karena harus melayani 450 orang jemaah dan hanya dilayani oleh 2 orang petugas. Antrian ini menyebabkan jemaah haji mengalami kelelahan.

Kelemahan dalam Aspek Regulasi dan Kelembagaan

Selain kelemahan-kelemahan di atas, ada dua kelemahan lain yang juga menentukan dalam penyelenggaraan ibadah haji,

Aspek Regulasi

Kelemahan dalam aspek regulasi dapat dilihat pada: (1) adanya 17 peraturan pelaksana Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 yang sampai kini belum dibentuk; (2) tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penempatan dana setoran awal BPIH dalam bentuk Surat Berharga Syari’ah Negara (SBSN); (3) tidak adanya ketentuan mengenai kriteria alokasi sisa porsi kuota skala nasional; (4) tidak adanya ketentuan yang mengatur sumber pendanaan untuk setiap item kegiatan operasional Penyelenggaraan Ibadah haji baik di dalam maupun di luar negeri; (5) tidak adanya standar komponen indirect cost dalam BPIH; (6) tidak adanya dasar

26

pemberian honor petugas haji non kloter; (7) tidak jelasnya komponen, waktu penyetoran, dan format laporan sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah haji yang disetor ke DAU.

direktorat; (6), ketidakseimbangan antara struktur organisasi dan kewenangan yang dimiliki oleh Teknis Urusan Haji; (8) ketidaksesuaian struktur organisasi PPIH dengan kondisi aktual.

Aspek Kelembagaan

Penutup

Kelemahan dalam aspek kelembagaan dapat dilihat pada: (1) perangkapan fungsi oleh Kementerian Agama, sebagai regulator, operator dan pengawasan sekaligus dalam penyelenggaraan ibadah haji. Perangkapan fungsi ini menimbulkan berbagai bentuk kelemahan dalam pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan; (2) sistem kepanitiaan penyelenggaraan Ibadah haji masih ditangani oleh kepanitiaan yang bersifat ad hoc, padahal penyelenggaraan ibadah haji bersifat reguler dan berlangsung setiap tahun dengan waktu yang sudah bisa diprediksi sebelumnya. Dengan sistem kepanitiaan ad hoc, personil yang menangani penyelenggaran ibadah haji dapat berganti setiap saat, sehingga menghalangi kontinuitas dan peningkatan profesionalitas penyelenggaraan ibadah haji; (3) tidak adanya kode etik pelayanan publik dalam penyelenggaraan ibadah haji; (4) belum adanya lembaga pengawas independen dalam penyelenggaraan ibadah haji meskipun dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 sebenarnya telah mengatur mengenai pembentukan Komisi Pengawas Haji Independen (KPHI); (5) ketidaksesuaian antara tupoksi yang diemban dan kegiatan aktual yang dilakukan oleh beberapa unit kerja di Ditjen PHU; (5) tersebarnya tugas pokok dan fungsi pengadaan di masing-masing sub-


Kelemahan-kelemahan di atas tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, dan perlu segera dibenahi. Setiap tahun Kementerian Agama sebenarnya selalu melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji, tetapi hasil evaluasi itu tampaknya tidak banyak memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Sementara bagi Komisi VIII DPR RI, kelemahan-kelemahan yang selalu berulang setiap tahun itu tidak cukup dengan melakukan pembenahanpembenahan yang tidak cukup reformatif dan fundamental. Sebab pembenahan itu hanya menyentuh aspek tata kelola kebijakan dan tidak menyentuh aspek regulasi yang justru aspek terakhir inilah yang sangat menentukan wajah penyelenggaran ibadah haji ke depan. Karena itu, sejak tahun 2010 Komisi VIII DPR RI telah berupaya menyusun rancangan undang-undang (RUU) baru sebagai pengganti UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penyelenggaraan ibadah haji dalam konteks RUU baru ini, tidak hanya mengatur penyelenggaraan ibadah haji semata, tetapi juga mengatur tentang pengelolaan keuangan haji. Di sisi lain, salah satu isu krusial yang kaji dalam RUU ini adalah tentang pembentukan satu badan atau lembaga yang secara khusus akan mengelola penyelenggaraan ibadah haji. ***

Daftar Bacaan > Tim Pengawas Komisi VIII DPR RI, 2009. “Laporan Tim Pengawas Komisi VIII DPR-RI Pada Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M.” Jakarta: Sekretariat Komisi VIII DPR-R.I > --------------, 2010. “Laporan Tim Pengawas Komisi VIII DPR-RI Pada Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M.” Jakarta: Sekretariat Komisi VIII DPR-RI > ------------,2011. “Executive Summary Laporan Tim Pengawas Haji DPR RI Tahun 1432 H/2011 M.” Jakarta: Sekretariat Komisi VIII DPR RI. > Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2010. “Laporan Hasil Kajian Akhir Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah,” Jakarta, 2010. > Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Komisi VIII DPR RI, 2005. “Laporan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Tahun 2005,” Jakarta: Sekretariat Komisi VIII DPR RI.

PENGAWASAN

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melalui Komisi IX telah membentuk Panitia Kerja (Panja) tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Panja Jamkesmas dibentuk dengan tujuan mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang mekanisme, data kepesertaan serta laporan penggunaan anggaran penyelenggaran program Jamkesmas.

J

amkesmas merupakan program kesehatan yang mendapatkan dukungan, harapannya derajat kesehatan masyarakat Indonesia dapat ditingkatkan. Namun hampir tujuh tahun pelaksanaan program Jamkesmas masih banyak permasalahan baik teknis maupun managemen yang harus diselesaikan. Beberapa permasalahan disampaikan

masyarakat, diantaranya mengenai tidak terdaftarnya warga yang jelas miskin menjadi peserta Jamkesmas, masih ditolaknya warga miskin di rumah sakit, masih ada peserta Jamkesmas yang sesungguhnya tidak berhak menjadi peserta Jmkesmas dan masih adanya kebingu-ngan tentang prosedur untuk menggunakan kartu Jamkesmas.

Padahal secara anggaran, Panja Jamkesmas berusaha untuk terus meningkatkan anggaran Program Jamkesmas dengan harapan sasaran kepesertaannya semakin luas. Pada 2008 dan 2009 anggaran Program Jamkesmas masing-masing sebesar Rp 4.6 Triliun, 2009 naik menjadi Rp 5.1 Triliun, 2010 sebesar Rp 6.3 Triliun (termasuk dana untuk Program Jaminan Persalinan/ Jampersal), kemudian pada 2012 ini dananya menjadi Rp 7.4 Triliun. Terhadap berbagai permasalahan Program Jamkesmas, Panja Jamkesmas telah mengadakan pendalaman dengan pihak terkait yaitu Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan program secara mendalam dan melihat secara riil permasalahan di lapangan. Anggota Panja Jamkesmas Sri Rahayu dalam dialog dengan Parlementaria menyatakan bahwa problem dalam pelaksanaan Jamkesmas pertama, pada pendataan. Dimana orang yang benarbenar miskin tidak mendapatkan kartu Jamkesmas, sebaliknya orang yang tidak berhak tapi mendapatkan kartu Jamkesmas. Problem pendataan ini bisa bera-sal dari tingkat Kabupaten/ Kota, karena semua usulan kepesertaan Jamkesmas dari daerah. “Akhirnya orang miskin ketika dia sakit tidak mendapatkan pelayanan, karena tidak mempunyai kartu Jamkesmas.”ujar Rahayu begitu sapaan akrabnya. Menurut Rahayu, kendala di lapangan terjadi saat Ketua RT/RW menghadapi paksaan warganya yang mampu meminta dimasukkan didalam pendataan Jamkesmas. “Kalau tidak diberikan, justru akan menjadi boomerang bagi pak RT/RW, begitu saja kok tidak mau dimintai. Itu problem yang sekarang kita hadapi,” paparnya. Problem kedua, menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan adalah jumlah antara orang yang memang membutuhkan kartu Jamkesmas dengan kartu Jamkesmas yang dikeluarkan belum seimbang. Ternyata faktanya, masih lebih banyak yang belum mendapatkan Kartu Jamkesmas.


27

PENGAWASAN

Anggota Panja Jamkesmas Sri Rahayu

“Artinya orang miskin di negara kita ini tidak seperti yang miskin dalam arti pelayanan kesehatan. Memang sekarang disediakan bagi 76,4 juta penduduk miskin, tapi ternyata di lapangan juga masih kurang. Nah ini problemnya, dimana?”, katanya. Dirinya mengaku selalu mempertanyakan hal ini pada Kementerian Kesehatan, sebetulnya dimana problematikanya. Karena jika kita menghitung tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 15% atau 13%, mestinya dari 76,4 juta jiwa itu sudah hampir 30%nya. Artinya sudah dapat meng-cover, tapi kenyataan di lapangan tidak demikian. Masih banyak penduduk yang ingin mendapatkan Kartu Jamkesmas. “Bahkan saat ini yang terjadi di lapangan, orang yang mampu yang ketika perlu pelayanan, pelayanan dirumah sakit terutama rawat inap, dia ingin mendapatkan kartu Jamkesmas juga. Tapi sekarang ini di daerah sendiri juga sudah tertutup untuk itu, karena Jamkesmas by name by address”, jelas Rahayu. Problem berikutnya adalah rumah sakit belum memberikan pelayanan se-suai yang diharapkan. Dijelaskan

28

ruang perawatan kelas iii rumah sakit Kandou Manado

Rahayu bahwa ketika orang yang sudah memiliki kartu jamkesmas, otomatis dia harus mendapatkan pelayanan sesuai dengan kelasnya. Namun rumah sakitrumah sakit itu rata-rata masih belum memberikan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan. Itulah problem-problem yang ada di lapangan. Sampai hari ini masih banyak orang sakit yang tidak bisa berobat, mulai dari sakit ringan sampai berat. “Saya sebagai anggota DPR selalu menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan bagaimana solusinya. Sementara di daerah sendiri Jamkesda belum mampu mengcover secara keseluruhan,” paparnya. Jamkesmas sendiri dalam anggarannya selalu naik dari Rp 5.000, Rp 5.500 sampai sekarang menjadi Rp 6.000/bulan, dan menurut hitung–hitungan yang paling memungkinkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) nanti akan diusulkan Rp 18.000/orang/bulan. Dan dari peningkatan iuran menjadi Rp 6.000 akan ada juga peningkatan pelayanan pada masyarakat. “Harapannya yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin. De-


ngan adanya BPJS nanti diharapkan ada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat miskin,” tegasnya. Setelah berlakunya BPJS nanti, maka secara langsung Jamkesmas akan pindah ke BPJS. Dan yang harus ditangani dengan baik ialah orang-orang yang belum memiliki jaminan kesehatan. Secara teori menurut politisi Daerah Pemilihan Jawa Timur V pelaksanaan Jamkesmas berhasil. Namun implementasi di lapangan masih perlu penyempurnaan-penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan terutama pelayanan di rumah sakit. “Sekarang sudah ada peningkatan, artinya kalau sempurna betul belum juga, karena masih banyak masyarakat yang terkendala. Pemerintah itu hanya menyiapkan dana, tapi bagaimana pelayanan rumah sakit itulah yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan,” katanya. Beberapa upaya telah dilakukan untuk pelaksanaan Jamkesmas yang lebih baik, DPR sendiri terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan, sosialisasi, dan pemerintah sendiri sudah melakukan kerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit, karena pemerintah tidak memiliki rumah sakit sendiri, seba-

Sri berharap Panja Jamkesmas dapat segera menyelesaikan tugasnya, paling tidak dalam masa sidang ke I Tahun Sidang 2012-2013. Oleh sebab itu yang paling dibutuhkan adalah pendataan, kemudian bagaimana implementasi selama ini di lapangan, apa yang harus diperbaiki, dan bagaimana persiapan terkait dengan BPJS. “Kami harus tahu betul Rp 7,4 Triliun itu apakah dimanfaatkan dengan benar? Sampai sejauh ini memang ketika ditanyakan berapa data per daerah, bagaimana mekanisme keuangannya? Ternyata dibagi begitu saja. Artinya kalau kita bertanya uangnya sudah dibagi sesuai dengan klaimnya. Kalau tidak ada sakit, ya tidak bisa. Itu memang memerlukan penelusuran secara lebih cermat lagi,” terangnya. Rahayu berharap Jamkesmas dapat terlaksana dengan baik, karena ini juga merupakan tujuan DPR dalam memberi-

dengan pasien Jamkesmas. ”Karena seringkali pasien umum ini yang memiliki biaya sendiri, lebih diutamakan. Sedangkan pasien Jamkesmas yang sebenarnya juga bayar, namun dibiayai oleh negara, mendapatkan diskriminasi. Ini yang harus selalu dikoreksi, SDM kita mentalnya perlu digembleng,” tegasnya. Selain itu yang dibutuhkan adalah Lembaga/Kementerian lain mensuport data-data Jamkesmas, karena Jamkesmas harus tepat sasaran. ”Kalau tidak tepat sasaran tidak ada gunanya Jamkesmas ini, jatuhnya tidak tepat. Harapan kita agar orang tidak mampu itu mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan pemerintah dalam hal ini Kementrian Kesehatan, rumah sakit dan Sumber Daya Manusianya juga selalu memberikan kerjasama yang baik, agar masyarakat merasa nyaman dalam mendapatkan pelayanan tersebut,” ujarnya.

Tim kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Manado meninjau langsung Ruang tunggu pasien di rumah sakit Kandou Manado

gian besar rumah sakit milik pemerintah daerah atau swasta. Untuk Panja Jamkesmas sendiri, menurut Rahayu, sampai saat ini baru sampai pada mencocokan data yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan.

kan pelayanan kepada masyarakat mengenai kesehatan, terutama orang yang tidak mampu. Dan rumah sakit-rumah sakit di daerah pada pelaksanaannya, terutama SDM-nya jangan membedakan pelayanan antara orang yang umum

Dia mengharapkan, anggaran Jamkesmas tepat sasaran dan dapat disetujui, sehingga pengelolaan terhadap pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik. (sc) ***


29

PENGAWASAN PENGAWASAN

Komisi VII DPR dapat menyetujui usulan pemerintah mengenai subsidi sektor kelistirkan Rp78,63 triliun dengan penyesuaian tarif tenaga listrik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan rasio elektrivikasi serta tidak membebani kepada rakyat kecil yaitu para pelanggan listrik 450 Va dan 900 va.

Daryatmo Mardianto (F-PDIP)

30


“

PDIP belum dapat menerima usulan yang disampaikan oleh pemerintah. Karenanya, Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan. Pertama, kita minta segera menunda kenaikan tarif tenaga listrik,” tegas anggota DPR Daryatmo Mardianto dari PDIP kepada parle. Catatan kedua, adalah menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (HP BPK) nomor 30/AuditamaVII/PDTT/09/2011 atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu sektor hulu listrik pada PT PLN Persero, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Kementerian ESDM. Berikutnya lanjut Daryatmo, dia mengusulkan judulnya adalah kenaikan tarif tenaga listrik bukan penyesuaian sejalan dengan nota keuangan APBN. Keempat yaitu, definisi subsidi disesuaikan peraturan 162/PMK.02/2007 tertanggal 17 Desember 2007. Kelima materi yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan atau kesimpulan raker hari ini dan diikutsertakan dalam pembahasan RUU APBN TA 2013. Catatan Fraksi PDI Perjuangan di DPR, ini sempat menjadi perdebatan hingga akhirnya disetujui dalam lampiran kesimpulan. Catatan tersebut akan menjadi perhatian, juga dari Badan Anggaran DPR RI ketika melakukan pembahasan. “Karena disitu kita benar-

benar ingin melakukan pekerjaan yang sifatnya paralel,”jelasnya Secara terpisah, Daryatmo menjelaskan pemerintah akan mengajukan proposal melalui nota keuangan dan kemudin dilanjutkan, lalu ditindaklanjuti oleh menteri ESDM komisi VII yang intinya adalah proposalnya mengajukan kenaikan TDL, TTL sebesar rata-rata 15% dalam tahun APBN 2013, tahun anggaran 2013. “Dipaparkan tentang formulasi dan rumus ataupun rencana-rencana yang dilakukan pemerintah,” paparnya. Menurut Daryatmo, pemerintah perlu menyikapi secara profesional terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu sektor hulu listrik pada PT PLN Persero, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Kementerian ESDM. Dia mengatakan, pada tahun 2011 terdapat dua point pertama yang menyangkut PLN sebagai korporasi. Artinya Sebagai korporasi, sebagai BUMN yang memperoleh tugas juga melakukan pendistribusian listrik dengan subsidi. Kedua adalah soal posisi kementerian ESDM terhadap kebijakan kelistrikan nasional. Daryatmo mencermati bahwa dari hasil audit itu, terlihat ketidakmampuan PLN melakukan penghematan sejumlah Rp. 37 Triliun pada Tahun 2009 dan 2010. Hal itu disebabkan PLN tetap menggunakan solar,

tidak menggunakan gas. “Audit itu, laporan hasil itu adalah menyangkut 8 pembangkit listrik yang penyalaannya ganda,” ungkapnya. Dia menjelaskan, Komisi VII sangat mendorong agar penggunaan gas segera dilakukan, karena dengan cara itu, ada penghematan sekitar Rp.37 Triliun, jika dibandingkan dengan perkiraan perolehan PLN apabila mengalami kenaikan sebesar Rp. 12-14 Triliun. “Ini yang menjadi dorongan buat kita agar mempertimbangkannya karena kalau itu dilakukan maka tidak perlu kenaikan tarif tenaga listrik (TTL), tetapi dengan melakukan penghematan dan penggunaan gas, itu masih ada selisih, malahan berlebih, dan itu akan dapat digunakan untuk lainnya,” jelas Daryatmo. Selain itu persoalan elektrifikasi tidak hanya dilakukan semata-mata oleh PLN tetapi kebijakan seharusnya pada tingkat negara, karena PLN hanya mengurusi jaringan. “Ini hanya jaringan, kabel-kabel, dan umumnya terdapat di pulau-pulau besar, pulau-pulau utama, ataupun daerah-daerah yang menarik jaringannya cukup efisien dengan pendekatan keekonomian. Sedangkan pada daerah-daerah terpencil umumnya dilakukan dengan mandiri oleh masyarakat atau ada kebijakan lain, seperti tenaga surya, tenaga angin, tenaga mikrohidro,”paparnya. Daryatmo menjelaskan, kebijakan

Suasana rapat Komisi VII DPR dengan Dirut PLN


31

PENGAWASAN

atas. Usulan kenaikan TTL dari pemerintah tersebut setidaknya bisa dipahami bahwa kecenderungan setiap tahunnya akan terjadi kenaikan angka subsidi listrik yang begitu besar. Dalam APBN-P 2012, tercatat bahwa subsidi listrik mencapai Rp 60,47 triliun. Sementara, dalam RAPBN 2013, subsidi listrik seperti yang disampaikan pemerintah adalah sebesar Rp 78,63 triliun. Mengingat semakin tingginya besaran subsidi litrik, maka usulan kenaikan TTL dinilai realistis.

PLN secara konkret untuk mengurangi ketergantungan pada BBM sebagai tenaga pembangkit. Biaya operasional untuk penyediaan BBM bagi pembangkit PLN selama ini memakan anggaran paling besar. “Kalau TTL dinaikkan, konsekuensinya adalah bagaimana PLN mengurangi in-efisiensi operasionalnya melalui penggunaan energy-mix untuk pembangkit-pembangkitnya. Seperti gas, batubara, bahkan kita punya sumber panas bumi yang luar biasa besar tapi tetap belum bisa diandalkan foto: internet/pln.co.id

korporasi PLN terlihat tidak mampu melakukan penghematan maupun pelaksanaan korporasi lainnya. “Apakah itu juga menjadi kebijakan negara? Kita ingin mempertanyakan kebijakannya PLN kalau begitu apa gunanya Dirjen kelistrikan, apa gunanya Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energy (EBTKI),”tegasnya. Menurutnya, perlu adanya kebijakan negara jangan sampai ketidakmampuan penghematan akibat beberapa hal kesulitannya kemudian diadopsi oleh negara dan dibebankan oleh masyarakat

pelanggan. Karena itu terkait elektrifikasi, lanjutnya, perlu adanya penertiban pelanggan, kategorisasi pelanggan disamping itu segera dilakukan penghematan oleh PLN, karena listrik merupakan lalu dilakukan kebijakan negara yang sebaik-baiknya. Sementara anggota DPR dari Partai Golkar Satya Widya Yudha mengatakan, Fraksi Partai Golkar menerima usulan pemerintah untuk menaikkan Tarif Tenaga Listrik rata-rata sebesar 15 persen pada tahun 2013 mendatang. Dia menekankan, kenaikan TTL pada tahun 2013 tersebut tidak berlaku untuk golongan pelanggan kelas bawah, yaitu kategori pelanggan PLN 450 watt dan 900 watt. Artinya, kenaikan TTL sebesar 15% hanya diberlakukan untuk pelanggan kapasitas sambungan kelas

32

“Partai Golkar dapat menerima usulan yang disampaikan pemerintah kepada Komisi VII mengenai rencana kenaikan TTL sebesar 15%, dengan catatan bahwa itu hanya berlaku untuk pelanggan kategori 1300 Kwh ke atas. Karena untuk kategori pelanggan kelas bawah, mereka tetap harus mendapat subsidi,” tandasnya. Kenaikan TTL sebesar 15% tersebut, kata Satya, nantinya bisa diberlakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan sosial-ekonomi masyarakat supaya tidak terjadi gejolak. Pemberlakukan secara bertahap kenaikan TTL itu bisa per bulan atau tri wulan sehingga dampaknya tidak terlalu membuat masyarakat shock. Namun demikian, Satya juga menilai bahwa kenaikan TTL tersebut harus dibarengi dengan upaya dari


foto: internet/pln.co.id

petugas sedang melakukan pemeliharaan pemeliharaan Gardu Induk

Daryatmo Mardianto (F-PDIP)

gardu induk listrik PLN

untuk kebutuhan pembangkit karena masalah ketidaksesuaian harga jual listriknya. Karena itu, kalau TTL naik tapi porsi penggunaan BBM tetap besar, jadi tidak ada artinya. Subsidi tetap akan membengkak,” jelasnya. (as)

ANGGARAN

Penganggaran Harus Diimbangi Parameter yang Jelas

Anggota Komisi XI DPR Nurdin Tampubolon

T

erdapat tujuh kementerian yang mendapat alokasi anggaran RAPBN terbesar pada tahun 2013 ini. Pada tahun ini, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran RAPBN Tahun 2013 terbesar yaitu Rp. 77.7 Trilun. Sementara terdapat tujuh Kementerian

lainnya yang memperoleh alokasi anggaran diatas Rp. 20 Triliun. Ketujuh kementerian tersebut yaitu Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar 77.7 Triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp. 69.1 Triliun, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Rp. 66 Triliun, Kepolisian Republik Indonesia Rp. 43.4 Triliun, Kementerian Agama Rp. 41.7 Triliun, Kementerian Perhubungan Rp. 31.4 Triliun dan Kementerian Kesehatan Rp. 31.2 Triliun. Penetapan ketujuh kementerian tersebut berdasarkah arah kebijakan dan sasaran strategis dari Pemerintah. Didalam RAPBN 2013 mendatang, anggaran belanja negara direncanakan sebesar Rp. 1657.9 Triliun atau naik Rp. 109.6 Triliun (sebesar 7.1 persen) dari pagu APBN-P 2012. Selain itu, didalam RAPBN tahun 2013 mendatang, pemerintah diharapkan dapat memenuhi lagi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Setiap tahun alokasi anggaran pendidikan terus ditingkatkan pada tahun 2011 anggaran pendidikan telah mencapai Rp. 266.9 Triliun, dan tahun 2013 mendatang kita rencanakan sebesar Rp. 331.8 Triliun atau naik 6.7 persen. “Terkait masalah penganggaran ini mesti harus mengikuti tata kelola yang baik mulai dari perencanaan, implementasi dan pengawasan. Yaitu harus ada target yang dicapai targetnya apa dulu setelah itu baru dilihat dana berapa dengan strategi bagaimana dan daya saingnya. Misal pendidikan itu daya saingnya harus dibandingkan dengan Singapura, Malaysia yang menjadi benchmarking kita,”ujar Anggota Komisi XI DPR Nurdin Tampubolon kepada parlementaria. Bicara anggaran pendidikan, lanjut Nurdin, perlu ada angka parameter yang jelas dan tujuan yang ingin dicapai. Pasalnya, selama ini belum ada data yang dipublikasikan kepada masyarakat | PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 | 33

terkait angka parameter itu. “Jadi tanpa ini seberapa banyak anggaran itu akan kurang optimal bila tidak ada tujuan akhir yang akan dicapai perlu ada continuous improvement mulai dari penganggaran, implementasi dan pengawasannya,”ujarnya Saat ini yang harus diperhatikan yaitu, tingginya impor Indonesia dibandingkan ekspornya. Seharusnya, kita harus membangun produk ekspor di bidang pertanian, perkebunan termasuk juga sayur mayur, palawija. “Pendidikan oke 20 persen tetapi harus didukung oleh sumber daya pendukungnya yaitu peningkatan ekspor di bidang pertanian, perkebunan itu,”ujarnya. Melalui cara ini, diharapkan ada penerimaan bagi negara agar tidak defisit anggarannya. Pasalnya cadangan Indonesia mulai tergerus bahkan sebanyak 6 Miliar Dollar. “Sebenarnya bagaimana pemerintah dalam hal ini stackholder yang ada termasuk dunia usahanya dapat meningkatkan suatu program agar produk pertanian bisa berdaya saing di pasar global sehingga ekspor meningkat dan impor semakin rendah, sehingga cadangan devisa bisa bertambah tahun ke tahun,”papar Nurdin. Menurut Nurdin, Anggaran pendidikan juga sebagian dapat dialokasikan

foto: internet/old-prasetya.ub.ac.id

ANGGARAN PENGAWASAN

Jobfair yang diadakan untuk ajang pencarian karyawan baru bagi perusahaan

kepada sektor pertanian untuk meningkatkan daya saing di sektor tersebut untuk jangka waktu seperti setahun atau dua tahun.

Prioritaskan Infrastruktur

Menyoroti anggaran pertahanan, Nurdin mempertanyakan apakah anggaran pertahanan itu menjadi prioritas saat ini. Pasalnya, persoalan impor dan ekspor masih defisit karena itu harus difokuskan pada tata kelola yang baik di bidang perdagangan. “Anggaran infrastruktur harus ditingkatkan, coba lihat negara maju itu biaya infrastrukturnya itu diatas 20 persen APBN maupun dari PDB. Karena itu kita harapkan dapat mencapai kearah sana. Itulah tujuan kita meningkatkan ekspor yaitu infrastruktur, menurunkan suku bunga, pendidikan baik sehingga mendapatkan

SDM yang bagus, bangun sentra logistik, komunikasi dan sebagainya,”ujarnya. Nurdin menambahkan, penduduk Indonesia banyak yang tinggal di pedesaan karena itu perlu didukung pertumbuhan di bidang pertanian. “Saya menyarankan kepada pemerintah dan para institusi yang lain untuk memperbesar anggaran pemerintah terutama untuk irigasi, pertanian, infrastruktur, pasca panen, teknologi bibit dan juga meningkatkan akses bagi UKM maupun pelaku pertanian baik perorangan dan dunia usaha untuk mendapatkan modal,”paparnya. Dia menegaskan, Indonesia harus segera mengurangi impor dengan menggunakan bahan material yang tersedia didalam negeri. Misalnya saja untuk Pupuk hampir 90 persen masih impor ini patut disesalka. Karena

“Saat ini yang tergambar masih belanja pegawai yang terbesar, tetapi yang diperlukan bagaimana meningkatkan sumber pemasukan bagi negara, dan menggerakan sumber perekonomian di pedesaan, sehingga ada kehidupan didaerah, dan desa”

34


Sampai saat ini, Anggaran peningkatan infrastruktur belum tercermin didalam APBN, padahal pemerintah sudah berjanji

perekonomian bisa menggeliat. ‘Di Malaysia bunga kredit itu 3-4 persen, Jepang bahkan dibawa satu persen. Jadi perbankan harus efisien, kemudian membangun infrastruktur, konektivitas yang merata, sehingga satu saat bisa semakin maksimal,”paparnya. Bangsa ini, tegasnya, harus maju menggerakkan UMKM jangan hanya retorika saja karena mereka merupakan pelaku dunia usaha yang nyata. “APBN kita belum berpihak kepada UMKM untuk longterm dan sangat rentan karena akarnya disitu, UMKM itu menghimpun kekuatan yang ada di masyarakat desa yang sumber dayanya tersedia di desa. Dimana menggerakkan UMKM menjadi satu produk,”paparnya. Sampai sejauh ini, paparnya, pemerintah belum serius menggarap UMKM, sehingga betulbetul dapat menerapkan one village one product. Dia menambahkan, UMKM itu dapat berkembang menjadi pengusaha besar apabila mereka sudah dapat mengakses bank. Kita mengharapkan dapat tumbuh pengusaha yang handal di seluruh Indonesia. “Jadi bangun entrepreneur di daerah-daerah di Papua, jawa, Sumatera, dan pulau terluar harus dibangun itu yang menggerakkan ekonomi agar merata,”katanya. (si) *** foto:internet/hariansemarangeducation.blogspot.com

Belum Tercermin

untuk menaikkan anggaran infrastruktur. “Saat ini yang tergambar masih belanja pegawai yang terbesar, tetapi yang diperlukan bagaimana meningkatkan sumber pemasukan bagi negara, dan menggerakan sumber perekonomian di pedesaan, sehingga adanya kehidupan didaerah, dan desa,”tambahnya. Menyoroti sulitnya UKM mengakses modal Perbankan, Nurdin menilai daya saing Perbankan masih lemah dibandingkan dengan asing, kemudian tingkat inflasi sangat tinggi bahkan mencapai kurang lebih 5 persen. Hal yang harus dilakukan yaitu menurunkan cara membangun infrastruktur di desa dan konektivitas antara pulau, kota, kecamatan, dan mempermudah logistik sehingga biaya transportasi tidak mahal seperti biaya di jakarta dan papua harga barang atau produk harus sama sehingga inflasi bisa ditekan. “Net margin perbankan tinggi sehingga rakyat dan dunia yang harus membayar itu, harusnya inflasi diturunkan, Perbankan menjadi efisien, bangun Good Corporate Government (GCG),”jelasnya. Artinya kalau inflasi turun dan biaya Perbankan turun maka kita harapkan net margin yang reasonabel mencapai 1 persen-1.5 persen. Diharapkan, lanjut Nurdin, bunga kredit bisa mencapai 5-6 persen baru foto:old-prasetya.ub.ac.id

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya yang besar, dan bahan untuk pupuk tersebut. Selain itu, sektor gula, sampai sat ini kita masih impor padahal memiliki lahan yang memadai,dan tenaga kerja. “Ini semua disebabkan teknologi tidak dikuasai, dan perbibitan sehingga produktivitas rendah,”tambahnya. Nurdin menilai akses masyarakat kepada institusi keuangan itu masih sangat sulit artinya yang didesa itu belum bisa melakukan komunikasi dari institusi keuangan bahkan KUR itu hanya digaransi oleh Askrindo sebesar 70 persen tetapi 30 persen belum tercover. Dia mengusulkan perlunya peningkatan produktivitas di bidang Agroindustri seperti peningkatan lahan di daerah perbatasan. “Bisa dikembangkan perkebunan kelapa sawit di daerah perbatasan, jadi tidak lagi membutuhkan tentara dan sebagainya. Ini meningkatkan tenaga kerja disana, jadi harus fokus kalau ini dilakukan akan dahsyat ini pertumbuhan ekonomi yang berprinsip keadilan, dengan mencerdaskan masyarakat,”paparnya.

Jobfair yang diadakan untuk ajang pencarian karyawan baru bagi perusahaan


LEGISLASI

Revisi UU Kejaksaan Jadikan Penegakan Hukum On The Track

U

ndang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan dan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Perubahan ini untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus sebagai upaya menguatkan kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan RI. Demikian ditegaskan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nudirman Munir berkaitan dengan perkembangan pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Atas pertanyaan mengenai respon kejaksaan terhadap RUU yang disiapkan DPR, Nudirman Munir mengatakan, mereka tidak mau dan tetap mempertahankan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kita hanya mendapatkan janji-janji saja. “Makanya kita minta KUHAP dibahas dulu, karena dinilai lebih penting,” ujar Nudirman saat ditemui tim Parle diruang kerjanya. Pada Rapat Kerja (Raker) dengan Menkumham telah disampaikan masalah KUHAP ini. Saya bilang, “kenapa KUHAP ini tidak mau disampaikan oleh pemerintah ke DPR,” tanya Nudirman. Menurutnya, kalau KUHAP ini disampaikan oleh pemerintah, jaksa, polisi, dan hakim, khawatir kewenangannya dikurangi bahkan ada konsekuensi pidana. Pasalnya, dengan KUHAP sekarang mereka pesta-pora, tidak tersentuh oleh hukum. Mereka tidak menyampaikan revisi KUHAP kepada DPR, karena memang itu yang ditakutkan, kata

36


Anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir

Nudirman seraya menambahkan kalau KUHAP itu direvisi mereka akan kehilangan mata pencaharian. Meski demikian, lanjut Nudirman, KUHAP tidak direvisi tidak apa-apa, karena dengan revisi UU Kejaksaaan juga akan beres persoalan. “Jadi sekarang kita tidak perlu lagi menunggu revisi KUHAP, kalau KUHAP diajukan hanya melengkapi,” ujarnya. Lebih lanjut dia mengatakan, asal mu’asalnya KUHAP itu peninggalan Belanda (VOC), dimana rohnya KUHAPBelanda selalu benar, Inlander selalu salah. Lebih parahnya lagi kita ambil KUHAP yang dipakai oleh VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), oleh perusahaan kompeni Belanda, dimana di Belanda sendiri sudah lama dibuang ke tong sampah. “Makanya saya bilang, begitu seseorang diangkat menjadi polisi berubahlah statusnya dari manusia menjadi malaikat. Kenapa? Karena mereka tidak akan mungkin salah, khilaf saja tidak mungkin, begitu juga dengan jaksa apalagi hakim. Sejak berdirinya republik ini belum pernah ada seorangpun hakim agung yang tersentuh hukum,” jelasnya. Untuk itulah dia bertekad menggolkan revisi UU Kejaksaan, sebab faktanya sejumlah jaksa membuat kesalahankesalahan, bahkan fatalnya lagi melakukan tindak pidana korupsi. “Atas dasar itulah seharusnya sekarang ini mindsite itu diubah, karena jaksa itu manusia biasa, sama dengan kita,” tegasnya. Mindsite selanjutnya, di dalam konstitusi adanya kesamaan di depan hukum, Pasal 1 ayat (3) kita negara hukum dan di depan kita sama semua, kenyataannya tidak sama. Seharusnya di dalam konstitusi dicantumkan bersama di depan hukum, kecuali jaksa, polisi dan hakim. Tidak ada kata-kata seperti itu, mereka adalah manusia biasa yang bisa lupa, bisa khilaf, bisa sengaja, kata Nudirman. Contoh kasus PP No.110, lanjutnya, kasus PP No.110 mulai dari tingkat yang paling bawah pengadilan negeri, kejaksaan negeri bahkan kepolisian ditingkat Polsek, Polres sampai ditingkat

Mahkamah Agung itu semua melanggar undang-undang, semua melakukan kesalahan. Ia menyebutkan, ada 9 undangundang dilanggar, 9 asas hukum juga dilanggar. Berarti mereka bukan malaikat, mereka adalah orang biasa, tetapi kenapa mereka tidak bisa dihukum, karena KUHAP membuat mereka jadi sakti mandraguna. “Pola berpikir seperti itulah yang harus diubah,” tegas politisi dari Partai Golkar. Dalam revisi UU Kejaksaan ini tidak ada lagi cerita kekebalan, dia adalah manusia biasa, bukan malaikat, kalau melanggar undang-undang harus dihukum. “Coba bayangkan, Pasal 244 itu jadi sumber uang. Jaksa tawarkan, mau kasasi apa tidak, kalau tidak mau kasasi berapa mau bayar. Ya.. sudah tidak usah kasasilah pak, saya bayar saja sekian miliar,” tutur Nudirman perihal praktek transaksi oleh oknum jaksa. Dengan seribu satu alasan, mereka lupa bahwa waktu sekolah ada asas lebih bagus melepaskan seribu orang penjahat daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. “Akibatnya kita tahu bahwa kekacauan hukum disebabkan oleh ketentuan itu. Sekarang pola berpikir itu yang kita ubah. Dalam melaksanakan tugas, kalau mereka melanggar undangundang harus dihukum,” tegasnya lagi. Menanggapi bagaimana dengan kasus Jaksa Urip yang sudah di hukum,

kata Nudirman, untungnya dia tertangkap tangan, kalau tidak tertangkap tangan, mungkin bebas-bebas saja. Makanya dalam undang-undang yang akan datang tidak bisa begitu, kalau jaksa melanggar undang-undang harus dihukum. Nurdiman menambahkan, di depan Ketua Mahkamah Agung, dia berdebat dengan adanya putusan kasus yang dikeluarkan tahun 2007, akhirnya orang itu meninggal tahun 2009. Putusan itu baru keluar tahun 2012 setelah orangnya sudah menjadi tulang belulang. Kenapa bisa begitu, tanya Nudirman. “Karena kita selalu menganggap penegak hukum itu malaikat, nebis in idem tujuh kali,” jelasnya.

Tersangka Maksimal Satu Tahun

Ketika ditanya, perubahan apa yang mendasar dari RUU Kejaksaan yang diusulkan DPR, politisi Golkar ini menegaskan, masalah tersangka. Ada orang jadi tersangka 14 tahun, ada orang tersangka seumur hidupnya, sudah masuk kubur masih jadi tersangka. Karena setiap mau lebaran tersangka itu menjadi ATM, karena itu jadi tersangka bisa bertahun-tahun. “Kita usulkan untuk tersangka maksimal satu tahun” tegas mantan pengacara ini. Dia berobsesi kuat untuk menggolkan UU ini. “Kalau berhasil, saya akan bersujud syukur dan mencium tanah rasa berterima kasih saya kepada Allah SWT.

Suasana rapat membahas RUU Kejaksaan di Baleg


37

LEGISLASI

Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta

Karena dengan golnya undang-undang ini penegakan hukum di Indonesia mulai on the track,“ sambungnya. Untuk itu kata Nudirman, dia bilang sama Pimpinan Fraksinya, yang lain boleh tidak diikutsertakan tapi saya jangan dilepas dari pembahasan UU tentang Kejaksaan, UU tentang Mahkamah Agung, dan UU tentang KUHAP. “Saya tidak dimasukan dalam pembahasan UU KPK juga tidak apa-apa. Saya mau menjadi anggota DPR karena undang-undang ini,” tuturnya. Dia mengatakan, selesai pembahasan revisi undang-undang ini dan nantinya berhasil disahkan menjadi undangundang, berhenti dari anggota DPR juga tidak apa-apa. “Ini misi hidup saya, karena melihat bagaimana sengsaranya rakyat Indonesia. Apalagi revisi UU ini mendapatkan dukungan kuat dari fraksifraksi yang ada di DPR,” tegasnya.

Diberhentikan Sementara

Beberapa usulan Nudirman yang ditekankan dalam revisi UU ini antara lain: Jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang gelar perkara, terhadap perkara pidana yang menyangkut pejabat negara, pejabat publik, perkara yang menjadi sorotan media. Terkait dengan masalah ini, sekarang wajib, yang sebelumnya tidak ada.

38

Selain itu mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara; kecuali kasasi dengan cara melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang. “Jadi kalau kasasi yang melawan hukum atau bertentangan dengan undangundang tidak boleh diajukan,” tegasnya. Dia mengatakan, jaksa agung meminta kepada BPK terhadap suatu kasus yang sedang dilakukan penyelidikan atau penyidikan atau penuntutan telah terjadi kerugian negara. “Jadi mengenai kerugian negara ini, sebelum ditetapkan adanya kerugian negara oleh BPK, maka kejaksaan dilarang menyatakan telah terjadi kerugian negara. Kejaksaan bukan lembaga audit negara, karena itu kejaksaan tidak dapat dibenarkan untuk menyatakan telah terjadi kerugian negara, kecuali oleh BPK,” tegasnya. Dalam revisi UU ini juga diusulkan ketentuan pembentukan majelis kode etik perilaku jaksa kepada jaksa agung. Selain itu memberhentikan sementara jaksa yang sedang diperiksa. “Jadi jaksa yang sedang diperiksa diberhentikan sementara,” tambahnya. Beberapa larangan diusulkan, misalnya dilarang melakukan kasasi yang melanggar undang-undang. Jadi kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal


244 KUHP dilarang karena melanggar undang-undang. Jaksa juga dilarang melakukan pelanggaran undang-undang dalam melaksanakan tugas profesi kejaksaan. “Jadi kalau dia melaksanakan tugas profesi kejaksaan dia tidak boleh melanggar undang-undang,” jelasnya. Nudirman menambahkan, jaksa dilarang dalam menjalankan profesinya bertentangan dengan undang-undang. Tidak dibenarkan jaksa apabila di dalam suatu penyelidikan dan penyidikan menjadikan seseorang tersangka dengan cara melanggar undang-undang. Hal ini sering terjadi karena jaksa memakai peraturan dibawah undang-undang dapat dibenarkan, tetapi dilarang dan/atau tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Atas dasar itulah, jelasnya, maka jaksa dilarang menyimpang dan/atau melanggar undang-undang dalam melaksanakan tugas profesinya, baik sebagai penyidik maupun penuntut umum. Larangan lain, jaksa penuntut umum dilarang melakukan peninjauan kembali (PK) walaupun dengan alasan apapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHAP. Sedangkan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. “Sanksi administratife kode etik, sanksi pidana pro-justicia,” ungkap Nudirman. Perubahan lain, tentang pengaturan jaksa melakukan penyidikan paling lama 1 (satu) tahun, setelah lewat jangka waktu 1 (satu) tahun, maka demi hukum jaksa wajib menghentikan penyidikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau menghentikan Penuntutan dengan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2). “Apabila lewat jangka waktu 1 (satu) tahun, baik dalam proses penyidikan maupun proses penunturan, ternyata jaksa belum mengeluarkan SP3 maupun SKP2, maka SP3 atau SKP2 dianggap telah dikeluarkan,” ujarnya. Ketentuan pidana yang diusulkan antara lain, jaksa yang menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal

37I huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Sementara jaksa yang merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37I huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Mengakhiri pembicaraan, Nudirman berharap RUU ini harus memberikan asas kehati-hatian bagi jaksa dalam melakukan penegakan hukum, jangan sembrono. Jaksa itu bukan diukur keberhasilannya dari banyaknya dia mengusut kasus korupsi, kasus narkoba misalnya, tapi bagaimana jaksa itu dapat menegakkan undang-undang itu dengan benar. Selama ini persepsinya salah dalam berbagai pengusutan kasus korupsi sehingga terjadilah kriminalisasi, karena dalam pengusutan kasus selalu tembang pilih. Dia berharap dua kali masa sidang mendatang ini revisi undang-undang tersebut selesai. Secara terpisah dalam Rapat Pleno Komisi III DPR dengan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Jaksa Agung, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sepakat segera membahas RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, perubahan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Menurutnya, materi muatan RUU ini diantaranya pelaksanaan rekruitmen jaksa harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan akuntabel.

“Pengangkatan jaksa agung dilakukan setelah mendengarkan pertimbangan DPR RI, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan,” jelasnya. Dia menambahkan, dibuka pula ruang untuk penguatan komisi kejaksaan dalam rangka pengawasan terhadap perilaku jaksa serta pelibatan dalam rekruitmen dan pelaksanaan diklat dalam rangka melahirkan jaksa berkualitas dan bermartabat. “Disiapkan pula sanksi pidana bagi jaksa yang melanggar larangan dan menyalahgunakan kewenangan/jabatannya,” tambahnya. Sementara Menkumham Amir Syamsudin, mengatakan bahwa pemerintah

siap membahas dalam rapat-rapat berikutnya sesuai kewenangan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menkumham menambahkan, Presiden RI menghargai konsistensi DPR yang memahami Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain secara merdeka. “Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan tetap harus diletakkan dalam kerangka sistem presidensiil sebagaimana tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tuturnya. (iw)/foto: iwan armanias/parle. ***

Anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir


39

LEGISLASI

Kraton Yogyakarta

S

etelah melalui masa dua kali periode anggota DPR, akhirnya Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (30/8). Pengesahan RUUK DIY dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung itu juga dihadiri

40

perwakilan dari pemerintah yakni Mendagri Gamawan Fauzi, Menkum HAM Amir Syamsuddin, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Soepandji. Pramono Anung mengetukkan palu tanda disahkannya RUUK DIY menjadi UU setelah seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju. “Setelah melalui proses yang cukup panjang, hari ini kita bisa menyelesaikan RUU ini


dan sekarang telah sah sebagai payung hukum keistimewaan DIY,” kata Pramono Anung. Disepakatinya poin krusial dalam RUUK DIY terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah bentuk kedewasaan dalam dinamika politik di mana akhirnya keputusan tetap mengacu pada aspirasi masyarakat, khususnya masyarakatYogyakarta. “Jadi ini bukan masalah siapa menang siapa

kalah. Ini kemenangan rakyat Yogyakarta dan kemenangan kita semua dalam menempatkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang punya sejarah penting dalam berdirinya NKRI,” ungkap Pramono. Dalam rapat paripurna itu, Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa yang menyampaikan secara langsung laporan Komisi II DPR mengenai pengambilan keputusan terhadap RUUK DIY. “Kami mempersembahkan RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada seluruh masyarakat Yogyakarta tanpa tersekat dalam kelompok-kelompok tertentu. Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan Adipati Paku Alam yang bertakhta adalah milik seluruh masyarakat Yogyakarta,” kata Agun Gunanjar Sudarsa saat membacakan laporannya dalam rapat paripurna DPR. Dalam laporannya, menurut Agun, disepakatinya RUUK DIY akan menjadi solusi atas berbagai polemik yang terjadi di masyarakat. Sebelum akhirnya mendapat persetujuan sidang paripurna, RUU ini telah menjalani perjalanan yang cukup berliku. “Pembahasan RUUK DIY saat itu sempat alot karena pihak DPR masih belum sepakat dengan usul dan pendapat pemerintah. Pihak pemerintah menghendaki adanya mekanisme pemilihan bukan penetapan,” urainya. Seperti diketahui, pembahasan RUUK DIY sudah dibahas Komisi II sejak periode 2004-2009. Namun belum berhasil diselesaikan karena belum adanya kesepakatan antara DPR dengan pemerintah pembahasan berlanjut pada periode 2009-2014. Setelah Panitia Kerja (Panja) menggelar 20 kali rapat yaitu sejak 20 Juni 2011 - 5 Juli 2012 akhirnya pembahasan RUUK DIY dinyatakan rampung dengan 16 bab dan 51 pasal. “Persyaratan yang diatur dalam ketentuan ini secara umum sama dengan persyaratan bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah lainnya. Namun demikian terdapat penekanan bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidak menjadi anggota partai politik,” terangnya. Agun menjelaskan, pengisian jabatan

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar saat membacakan laporan mengenai RUUK DIY di Sidang Paripurna DPR

Agun Gunanjar saat menyerahkan laporan hasil pengesahan RUU DIY kepada pimpinan sidang Wakil Ketua DPR Pramono Anung di ruang rapat Paripurna

Gubernur DIY bersumber dari Kasultanan Ngayogyokarto Hadiningrat yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono, sedangkan jabatan wakil gubernur DIY bersumber dari Kadipaten Pakualaman yang dipimpin Adipati Paku Alam. Menurut Agun, dalam RUUK DIY ini selain membahas soal pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur juga membahas kebudayaan, pertanahan, tata ruang, perda;perdais, pendanaan, serta ketentuan lain-lain dan ketentuan peralihan. RUU yang dibahas di DPR sejak periode 2004-2009 itu, menurut Agun, sempat mengalami perbedaan pandangan perihal mekanisme pemilihan atau penetapan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur hingga mengalami jalan buntu. Pada pembahasan di DPR periode 2009-

2014, akhirnya menyepakati pengisian jabatan gubenur dan wakil gubernur mekanisme penetapan dengan verifikasi. “Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU dan selanjutnya diatur tentang tata cara pengajuan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang prosesnya dilakukan oleh DPRD DIY,” kata Agun. Ia menambahkan, dalam UU DIY juga ditegaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilarang untuk menjadi anggota partai politik. Keduanya adalah milik masyarakat DIY tanpa tersekat kelompok politik tertentu dan sepenuhnya mengabdi bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat DIY. Agun juga mengingatkan, masa jabatan Gubernur DIY saat ini, Sri


LEGISLASI

Rapat kerja Komisi II DPR membahas RUUK DIY

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat berjabat tangan dengan pimpinan rapat kerja Komisi II DPR

Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur Paku Alam IX akan habis pada 9 Oktober 2012. “Akan lebih baik jika ada percepatan proses verifikasi dan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY,” katanya. Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Gamawan Fauzi yang hadir dalam sidang paripurna menyatakan, dengan adanya UU ini nantinya, maka ada kepastian hukum bagi asistensi DIY. “Adanya Undang-undang ini diharapkan penataan provinsi (DIY) tentunya akan lebih maju lagi di masa yang akan datang,” kata Gamawan. Mendagri menyatakan, proses pengundangan UU tersebut akan

42

dipercepat. Berbagai langkah sudah dilakukan. “Nomor sudah kita ambil, nomor 13. Saya bukan mau mendahului Menkumham, tapi begitulah kira-kira. Kita sudah rapat dari kemarin. Sudah kita booking. Saya sudah bicara dengan Mensesneg, Menkumham, hari ini akan diselesaikan penandatanganan semua,” katanya. Terkait salah satu poin UUK DIY yang mengatur agar Gubernur dan Wakil Gubenur DIY tidak boleh bergabung dalam partai politik, dianggap bukan untuk menghilangkan hak politik Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Paku Alam IX. “Hal ini tidak menghalangi beliau


untuk memperoleh hak-hak politiknya untuk memilih dan dipilih,” kata anggota Panja RUUK DIY Agus Purnomo. Menurut politisi PKS itu, meskipun menjabat sebagai kepala daerah DIY, tetapi Sultan dan Paku Alam masih tetap dapat memilih dan dipilih dalam proses pemilu. Anggota Panja RUUK DIY dari FPKB, Abdul Malik Haramain menambahkan, larangan menjadi anggota parpol hanya ditetapkan ketika Sultan dan Paku Alam dilantik menjadi kepala daerah saja. “Alasan larangan Sultan dan Paku Alam berpolitik untuk lebih mengayomi masyarakat,” ujarnya. Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua DPR Marzuki Alie yang mengaku sepakat dengan RUUK DIY yang menyatakan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam tidak boleh terlibat aktif dalam partai politik. Sebab menurut Marzuki, apabila sultan yang notabennya seorang raja bagi rakyat Yogyakarta ikut politik. Maka, akan ada partai yang mengkotakkotakan kedudukan sultan. “Beliaukan Raja, Raja itu dan sudah ditetapkan ada kekhususan di Yogyakarta dan tidak melalui pemilu dan hanya penetapan saja. Dan karena posisi kelebihannya itulah maka dia tidak boleh berpartai. Karena apa? partai itu akan mengkotak-kotakan dia. Kasihan nanti dia. Posisinya nanti akan mengkotakkotakan, padahal dia raja. Mendingan dia tidak berpartai,” kata Marzuki di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (29/8). Menurut Marzuki meskipun Sultan tak boleh lagi tergabung dalam partai politik. Namun hal tersebut tak menghalangi Sultan untuk bisa berpolitik dikancah nasional. “Tapi itu tidak menafikan. Hak politiknya dia bisa menjadi presiden, jadi wapres, jadi anggota DPR jadi bisa apa saja dia. Dan dia punya hak politik,” imbuhnya. Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR, Saan Mustopa menilai RUUK DIY yang baru ini justru menjawab keinginan masyarakat Yogyakarta selama ini. “Saya lihat ini hasil maksimal untuk masyarakat Yogyakarta dan itu menjawab kebutuhan masyarakat Yogyakarta. Mudah-mudahan dengan

foto:internet/maharatu.com

demokrasi kita tumpul dong. Sekarang adalah larangan orang masuk ke parpol apakah substansial, karena itu melarang hak seseorang secara konstitusi, tidak ada dalam UUD yang melarang warga negaranya berserikat,” ujarnya. Seperti diketahui, dalam UUK DIY diatur Sri Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta. Keduanya ditetapkan setelah memenuhi sejumlah persyaratan seperti usia minimal 30 tahun dan pendidikan minimal SLTA. Aturan yang dianggap revolusioner adalah dilarangnya gubernur DIY berpolitik atau menjadi anggota partai politik. Dengan demikian, Sri Sultan yang kini menjadi anggota Partai Golkar harus

disahkannya menjadi UU, ini dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat Yogyakarta,” ujarnya. Menyinggung klausul Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidak bisa berpolitik menurut Saan adalah yang terbaik. RUUK DIY ini akan membuat Sultan sebagai Gubernur DIY benar-benar menjadi milik rakyat Yogya. “Sebab kalau Sultan berpolitik itu kan memperkecil Sultan sebagai raja Yogyakarta. Karena itu kita memposisikan Sultan agar tidak tersekatsekat oleh kepentingan politik praktis,” tambah Saan. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR yang juga pengurus DPP Partai Golkar Firman Subagyo menilai aturan di RUUK DIY yang melarang Gubernur DIY berpolitik dianggap diskriminatif. “Namanya politik itu menjadi hak konstitusi setiap WNI, jangankan Gubernur, Presiden saja boleh berpolitik kok. Sekarang yang namanya UU itu, apakah Pilkada, dan lain-lain syaratnya adalah didukung oleh parpol, artinya bahwa di dalam konstitusi tidak boleh dilarang dalam bentuk peraturan UU apapun, karena berpartai politik adalah kan institusi seseorang, kalau itu dilakukan berarti melanggar hak asasi manusia,” kata Firman. Dikatakan, seharusnya kalau ingin melarang Gubernur berpolitik, maka presiden juga harus dilarang berpolitik.

foto:internet/kaospolosjogja.com

Pasar Beringharjo, Yogyakarta

Salah satu sudut jalan Maliobro, Yogyakarta

“Kalau itu argumentasinya kenapa hanya Sultan. Kalau begitu seharusnya semua jabatan tertinggi tidak boleh diberikan ke elit parpol. Saya makin heran karena hanya gubernur Yogya yang tidak boleh berpolitik. Sementara Gubernur daerah lain dan menteri boleh berpolitik,” katanya mempertanyakan. “Jadi, kenapa Sultan Yogya saja yang dibatasi, kenapa Kesultanan lain boleh, sekarang banyak Kesultanan, Surakarta yang boleh masuk dalam Parpol, dari Partai Demokrat ada, PDIP ada, kalau setiap Sultan tidak boleh berpolitik ya

mencopot keanggotaannya dari partai berlambang pohon beringin ini bila masih menjadi seorang Gubernur DIY. Dalam sebuah kesempatan, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan kesiapannya melaksanakan aturan UU Keistimewaan Yogyakarta yang mengharuskan dia keluar dari parpol yang membesarkannya, yakni Partai Golkar. Sultan tengah mencari momentum yang tepat untuk menyatakan mundur dari beringin. “Saya siap keluar dari Golkar kalau itu memang diharuskan. Mau bagaimana lagi,” kata Sultan.(nt)


43

PROFIL LEGISLASI

N

ama Ahmad Yani sudah sangat dikenal publik sebagai salah seorang politisi kritis di Senayan. Dalam setiap rapat kerja pengawasan dia hampir selalu melemparkan pertanyaan yang tajam kepada pemerintah, dukungan data yang mumpuni atau istilah kerennya informasi A1 untuk mendalami permasalahan di kementerian atau lembaga negara yang menjadi mitra kerja. Namun siapa sangka kepiawaiannya dalam melakukan tugas pengawasan adalah berkat pengawasan melekat yang dilakukan anak-anaknya. “Anak-anak setiap nonton berita di televisi banyak bertanya kenapa DPR begini kenapa begitu. Mereka mengingatkan ayahnya hati-hati lho jangan sampai ikut-ikutan korupsi. Kalau dapat rezeki, mereka bertanya ini hasil korupsi atau bukan. Mereka selalu ingatkan saya,”katanya kepada Parle saat dalam wawancara yang berlangsung di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pertengahan September lalu. Politisi muda Fraksi PPP DPR RI ini bersyukur keluarga mendukung dan dapat memahami tantangan pekerjaannya sebagai anggota dewan. Sebagian pihak mungkin melihat dari sisi enaknya tetapi melewatkan tantangan jam kerja yang tidak menentu yang terkadang melebihi waktu seharusnya, rapat pengawasan di Komisi III yang bisa berlangsung sampai larut malam, rapat konsinyering mengejar target penyelesaian RUU yang sering berlangsung pada hari libur Sabtu dan Minggu. “Sejak saya menjadi anggota DPR terasa betul hak-hak mereka sebagai anak kepada ayahnya hilang, bahkan Sabtu dan Minggu terkadang masih ada agenda rapat, atau kunjungan ke dapil,” lanjutnya. Agenda dadakan yang sulit ditolak menurutnya adalah permintaan konstituen yang datang jauh-jauh ke Jakarta menyampaikan aspirasi.

44


Ahmad Yani saat rapat Komisi III DPR RI

Mantan aktivis mahasiswa ini berprinsip kedatangan seseorang untuk menyampaikan sesuatu menunjukkan rasa percaya yang masih tinggi. Ia menekankan kepada para stafnya kunjungan seperti itu tidak boleh ditolak. (Ditengah wawancara itu tiba-tiba telepon genggamnya berdering). Setelah melihat ke layar, ia tersenyum dan minta izin untuk mengangkat panggilan tersebut. Ternyata anak keduanya yang saat ini duduk di bangku kelas II SMA ingin bicara. Ahmad Yani terlibat pembicaraan ayah anak beberapa saat dan pada bagian tertentu ia terlihat sabar menjelaskan sesuatu-red). “Maaf ya itu tadi anak kedua saya masih SMA, kalau yang pertama baru saja diterima di Universitas Pajajaran, Bandung, Fakultas Hukum. Sepertinya melanjutkan bakat ayahnya,” katanya tergelak. Ia mengaku mendidik dan menanamkan sikap hidup wajar, tidak berlebihan kepada kedua buah hatinya. Misalnya untuk perjalanan ke kampus anaknya tetap berkenan menggunakan transportasi publik, seperti angkot atau bus. Anggota Badan Legislasi ini kemudian menyayangkan anggapan

publik yang salah kaprah kalau menjadi anggota DPR yang terhormat itu sudah pasti bergelimang uang. Ia menggambarkan ketika masih berprofesi sebagai advokat, perjalanan liburan ke luar negeri adalah agenda yang paling tidak dua kali dalam setahun. “Setelah jadi anggota DPR sekali saja sulit, bahkan untuk mendukung kegiatannya sebagai politisi ia terpaksa menjual kebun yang dulu diperolehnya saat masih menjadi pengacara. Bahkan uang jajan anak juga harus dibatasi,” ungkapnya.

Ketika berhadapan dengan anak, pendekatan dialogis selalu dikedepankannya. Tidak boleh ada pemaksaan. Mantan wartawan majalah kampus ini sering mengajak anaknya berdiskusi tentang banyak hal. Ketika ada waktu kosong atau libur nasional, mereka melewatkan waktu bersama. “Hobby kita sama hunting buku atau nonton di bioskop... tapi sekarang sudah agak sulit disatukan karena mereka sudah punya dunianya sendiri,” kenang Yani. Namun, ada satu yang patut dia syukuri, yaitu saat liburan lebaran lalu,


45

PROFIL

“Anak-anak setiap nonton berita di televisi banyak bertanya kenapa DPR begini kenapa begitu. Mereka mengingatkan ayahnya lho jangan sampai ikut-ikutan korupsi. “

hati-hati

akhirnya dia bersama keluarga bisa meluangkan waktu menikmati cuti nasional di pulau Bali.

Ahmad Yani dan Petisi 50

Perkenalannya dengan dunia politik dimulai ketika bergabung sebagai anggota HMI – Himpunan Mahasiswa Islam. Bersama teman-teman aktivis ia berada ditengah pusaran menolak Pancasila sebagai azas tunggal. “Orang sering lupa kita tidak menolak Pancasila, yang kita tolak adalah pengazastunggalan,” tegasnya. Namun penguasa saat itu melihatnya berbeda sehingga tekanan dan kekangan itu sangat dirasakannya. Pengalaman menghadapi rezim represif semasa mahasiswa yang membuat dia menjadi lebih tenang ketika tekanan dari penguasa itu datang lagi saat memperjuangkan pengungkapan skandal Bank Century di DPR. “Ada serangkaian teror lewat telepon, kemudian ada yang mengikuti saya kemana-mana. Kesalahan saya dimasa lalu seperti dicari-cari, syukurnya semua telah saya selesaikan, kantor advokat yang saya dirikan dari nol sudah saya tutup sebelum menjadi anggota DPR,” paparnya. Keteguhan hati menghadapi tekanan penguasa juga sempat dipelajarinya dari para tokoh Petisi 50. Berbekal

46

kedekatannya dengan para senior di Masyumi dan Dewan Dakwah ia mendapat rekomendasi untuk menghadiri rapatrapat para tokoh seperti Ali Sadikin, Manai Sophiaan, Abdullah Madjid, Ton Darsono dan tokoh lainnya. “Merekalah guru politik saya yang sebenarnya. Saya hadir dalam rapatrapat mereka selama 3 tahun, hanya boleh mendengarkan mereka berdebat habis-habisan soal bangsa tetapi para tokoh itu tetap berjiwa besar menjaga kebersamaan. Saya hanya mendengar tidak punya hak bicara tapi itu pembelajaran yang sempurna bagi saya yang masih sangat muda,” katanya bersemangat. Setelah 3 tahun barulah ‘Yani Muda’ mendapat kepercayaan dari para tokoh petisi 50 untuk menyiapkan beberapa konsep tentang hukum karena mereka tahu latar belakang studinya. Ia bersyukur bisa berguru atau bahkan menjadi teman dialog tokoh sekaliber M. Natsir, Ali Sadikin dan Profesor Deliar Nur. Pada kondisi yang lain ia merasa diberlakukan sebagai anak oleh mereka. Pada saat melepas masa lajang, Bang Ali berkenan menjadi saksi pernikahannya. Pernah sekolah di SMP Muhammadiyah, pergerakan di HMI, kedekatan dengan tokoh Masyumi, bersahabat dengan kawan nasionalis dan akhirnya Petisi 50, lambat laun membentuk sikap politiknya. Ia merasa klop untuk bergabung dengan partai Islam, Partai Persatuan Pembangunan. “Melihat kondisi Indonesia, saya merasa kehadiran parpol Islam adalah sebuah keniscayaan dan keharusan


untuk menampung aspirasi mayoritas umat. Kalau parpol Islam tidak ada berarti kita a-historis, republik ini tidak pernah ada tanpa peran umat Islam,” tandasnya. Partai Islam seharusnya bisa menjadi penyaluran beragam sikap politik anak bangsa termasuk yang radikal sekalipun. Ia mengaku miris menyaksikan fakta akhir-akhir ini anak muda muslim terjebak dalam gerakan terorisme. Kalau mereka ingin menyalurkan sikap politik seharusnya bukan dengan cara seperti itu. Dalam konteks bernegara dan berbangsa ada penyalurannya yang prosedural, secara resmi yaitu partai politik. Berarti parpol Islam gagal menjadi rumah bagi perjuangan anak muda garis keras itu? “Parpol Islam bukan gagal merangkul mereka, tapi karena peran parpol kita direduksi sedemikian rupa, dihancurkan. Saya melihat ada hidden agenda, ada kepentingan asing yang ingin menghancurkan baik keberadaan lembaga maupun parpol, ini ada kepentingan terselubung. Jadi kondisi saat ini parpol belum ideal iya, tapi parpol tidak boleh dihancurkan. Masyarakat sipil ini harus memperbaiki, karena itu adalah instrument kita berdemokrasi.”

Mimpi untuk DPR, Mimpi untuk Bangsa

Ruang kerjanya di lantai 15 Gedung Nusantara I terlihat sederhana, beberapa foto kegiatan pergerakannya sebagai anggota partai dan aktivitasnya sebagai anggota DPR terpajang di dinding. Kalau boleh jujur ruang kerjanya terasa sempit. “Iya memang sempit, saya harus berbagi dengan 4 orang staf saya. Kalau bicara representatif kantor pengacara saya jauh

lebih baik dari ini,” ujarnya kali ini sambil tersenyum. Tapi disinilah ia merajut mimpi untuk bangsa dan negaranya. Totalitas menjadi komitmennya. Baginya bekerja sebagai anggota DPR adalah penghargaan dan karir tertinggi bagi siapapun yang memilih perjalanan hidupnya dibidang politik. Itulah sebabnya agak sulit baginya menerima kalau ada anggota DPR kemudian terjun berkompetisi dalam pemilukada bupati/walikota atau bahkan gubernur sekalipun. Ia menyayangkan sejauh ini belum ada instrumen partai untuk mendudukkan seorang kader sesuai potensinya. Kalau memang cocoknya di legislatif jangan memaksakan diri menjadi pejabat eksekutif, begitu pula sebaliknya. “Saya pribadi mendapat kebahagiaan tersendiri selama menjadi anggota DPR, saya bisa memperjuangkan masyarakat, membela warga saya yang dizolimi. Dibandingkan advokat jelas kewibawaan berbeda ya, kalau dulu saya kirim surat kepada aparat tidak ditanggapi kalau sekarang langsung cepat direspon,” katanya. Sebagai wakil rakyat dapil Sumsel I, Ahmad Yani sering turun menjumpai konstituen di daerah pemilihan, tidak sungkan berdialog di emperan, bertemu tukang becak, makan di warung rakyat, membicarakan persoalan yang mereka hadapi. Kalau ada surat pengaduan apalagi masalah hukum, ia meminta staf-nya untuk cepat menanggapi, tidak boleh

Ahmad Yani saat mengunjungi rutan

berlama-lama. Untuk mendukung kinerja, jumlah staf ditambah tentu dengan konsekuensi biaya diluar tanggungan negara alias pribadi. Baginya dengan beban kerja seperti sekarang idealnya anggota DPR didukung 7 orang staf, ada yang ahli dibidang hukum perdata, pidana, tata negara, adm negara, ahli politik, ahli ekonomi dan satu orang bertanggung jawab dibidang public relation untuk membangun komunikasi politik. “Setiap saat anggota DPR menerima nota dari para staf pendukung dengan beberapa alternatif, ini alasan, ini implikasinya, ini terori neolib, ini pasar, ini rakyat, sekarang tergantung anggota dewan yang memutuskan. Apabila sistem seperti ini sudah dibangun perdebatan dalam persidangan hanya pada memutuskan kebijakan yang mana, bukan masalah titik koma.” Penyandang gelar Magister Hukum UI ini masih menyimpan harapan dalam periode ini dapat berkontribusi dalam merubah wajah parlemen. “Saya tidak tahu apakah bisa kesampaian tapi yang penting proses dijalankan,” tekannya. DPR sebagai pembuat UU seharusnya memiliki fasilitas riset yang memadai seperti perpustakaan yang lengkap. Siapapun yang ingin melakukan studi komparatif mulai dari UU era penjajahan Belanda sampai era reformasi seharusnya dengan mudah ditemukan di perpustakaan parlemen,”terangnya. Sebagai anggota Baleg ia paham

DPR kedodoran mengejar target legislasi. “Kita perlu Law Center yang didukung seperangkat tenaga ahli yang kuat, S3 minimal S2 dari berbagai disiplin ilmu. Sekarang lanjutnya Baleg sering dikritik pembahasan RUU kok lama?,”ujarnya Baginya pembahasan UU tidak harus cepat, tetapi tidak boleh juga memperlambat. Hal lain, penguatan fungsi anggaran juga harus didukung Budget Office, sehingga peran anggota DPR bisa dioptimalkan tidak lagi sekedar mengesahkan. “Pandangan DPR tentang anggaran itu bagaimana, banyak anggota tidak paham soal teknis anggaran, oleh karena itu kita harus dibrief oleh para tenaga ahli yang canggih,”jelasnya. Mantan Ketua Dewan Pakar PPP ini menilai DPR perlu belajar pada beberapa parlemen yang memiliki sistem lebih baik seperti Amerika atau Jepang. Ia berharap publik tidak menvonis kegiatan studi banding sebagai pemborosan anggaran. “Banyak yang bisa dipelajari dari studi banding, membuka cakrawala anggota DPR, memahami suasana kebatinan ketika produk legislasi disahkan. Jadi ada hal yang bisa di-klik di internet ada pula yang tidak. Parlemen Jepang saja masih studi banding kok. Jadi studi banding bukan haram tapi harus ada konteksnya, substansi yang harus digali,” tutup Yani mengakhiri pembicaraan dengan parle. (iky) ***

Ahmad Yani saat mengunjungi perkampungan di Jakarta


47

KUNJUNGAN LAPANGAN

Penyelenggaraan PON XVII Riau Terganjal Persoalan Hukum

Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR berfoto bersama para juara di PON Riau

Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto saat memberikan ucapan selamat kepada para juara di PON Riau

T

im Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke PON XVII Tahun 2012 Riau menemukan persoalan hukum yang menghambat pembangunan sarana dan prasarana PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. “Semestinya spirit yang muncul bukan

48

persoalan hukum, ini menyebabkan delaynya waktu penyelesaian pembangunan berbagai sarana prasarana PON sebagai akibat persoalan anggaran di daerah itu sendiri,”jelas Anggota Komisi X DPR Dedi Gumelar saat meninjau pelaksanaan PON XVIII Riau baru-baru ini.


Menurutnya pengertian kesiapan seharusnya paling tidak minimal dua bulan sebelum hari H. selain itu, biasanya dilakukan test event untuk mencoba apakah suatu venue betulbetul layak digunakan baik secara teknis maupun materi dan harus diakui oleh federasi olahraga yang bersangkutan “Seharusnya penyelenggaraan suatu event olahraga apapun standarnya harus internasional,”ujarnya. Dia menegaskan, PON jangan dianggap tarkam ( antar kampung) saja. “Ini adalah justru sebuah media untuk bagaimana melahirkan bibit-bibit baru dan atlet-atlet Internasional,” jelas Dedi. Politisi PDI Perjuangan ini prihatin terhadap berbagai permasalahan pada penyelenggaraan PON di Riau ini, karena itu yang harus dibenahi bukan hanya persoalan di lapangan dimana secara operasional bahwa Gubernur Riau dan jajarannya tidak berhasil menyelesaikan dengan baik. Akan tetapi, lanjutnya, lebih kepada persoalan yang sangat komprehensif yaitu visi tentang olahraga dan paradigma olahraga kita sendiri. Dedi melihat penyelenggaraan pekan olahraga di Indonesia baru sebatas yang namanya kegiatan atau sebuah proyek yang harus diselesaikan karena memang ada anggarannya, bukan suatu gerakan yang memiliki spirit dari olahraga itu sendiri. Dijelaskan Dedi , bahwa suatu daerah yang menyelenggarakan atau menjadi tuan rumah PON, idealnya paling tidak menjadi tiga, lima atau sepuluh besar. “Sebabnya apa, karena daerah yang pernah menjadi tuan rumah PON berarti dia memiliki infrastruktur sarana prasarana olahraga yang lengkap,”ujarnya. Logikanya, paparnya, suatu daerah harus mampu melahirkan atlet-atlet baru dengan berbagai cabang, akan tetapi

justru banyak infrastruktur pasca PON yang tidak terawat hanya karena persoalan dana APBD yang tidak mencukupi untuk pemeliharaan. Dedi mengingatkan ketika 1930 Almarhum Suratin sebagai pahlawan olahraga, Indonesia membentuk PSSI sebagai bentuk perjuangan. “Walaupun hanya satu cabang, itu sudah merupakan gerakan kebangsaan pada saat itu. Bagaimana PSSI saat itu dijadikan alat kejuangan dan perjuangan sebagai alat pemersatu bangsa untuk bersatu agar memiliki kekuatan dan bermartabat,” paparnya. Terkait PON, Dedi menambahkan di era Soekarno saat PON tahun 1948 pertama dilaksanakan, kemudian sebelum 1962, dan 1963 dibangun perkampungan atlet di Senayan, “Ini merupakan salah satu bentuk visi kebangsaan, visi dimana olahraga bukan hanya sekedar mencari keringat atau sekedar kegiatan yang ada anggarannya, tapi merupakan sebuah gerakan kebangsaan,”ujarnya.

PON Membebani Pemerintah Daerah

Sementara Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto menyatakan PON adalah salah satu wujud dari amanat Undang-Undang No.3 tahun 2005 tentang Sistem Keolah-

ragaan nasional, sekaligus upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga yang dapat membawa citra dan kehormatan bangsa. Namun dalam penyelenggaraannya masih sangat membebani keuangan pemerintah daerah. “Tapi saya bersyukur, PON XVIII di Riau dapat tetap dilaksanakan, walaupun dalam perjalanannya bisa dikatakan setengah mati, karena sangat membebani APBD,” katanya di sela-sela peninjauan pelaksanaan PON XVIII di bumi lancing kuning, Riau. Utut Adianto juga mengemukakan, pekan olah raga nasional empat tahunan harus dirasionalisasi baik dari soal anggarannya, cabang olahraganya, serta tujuannya. “ Apakah PON nantinya dapat dirasionalisasi atau penguatannya pada Kejurnas (kejuaraan nasional) , karena hai ini bukan menjadi rahasia umum lagi banyak cabang olahraga yang tidak menjalankan kejurnas dalam 3 tahun terahkir “, tegasnya. Dia juga menegaskan, kedepan belum dapat dipastikan apakah PON tetap diselenggarakan di pusat atau di daerah, mengingat daerah harus membangun 50 venue serta memelihara veneu juga menjadi beban yang sangat berat, seperti Palaran Kalimantan Timur, dan Musi Banyuasin juga tidak beres.

Sementara Gubernur Riau H.M. Rusli Zainal yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Umum PB PON XVIII mengatakan, bahwa Riau siap dalam penyelenggarakan PON XVIII. Sebagai tuan rumah pihaknya sudah mempersiapkan diri sejak jauhjauh hari, dan telah dibangun 39 veneu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam PON XVIII serta seluruh persiapan dengan harapan seluruh tamu atlit merasa puas dan nyaman selama berada di Bumi Lancang Kuning . Sementara Ketua Umum Koni Pusat Tono Suratman berharap, PON XVIII ini berjalan sukses tanpa kendala apapun, sehingga Propinsi Riau dapat meraih catur sukses seperti yang telah ditetapkan, yakni sukses Prestasi, sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi daerah, dan sukses promosi daerah. Tono Suratman menambahkan, Pekan Olahraga Nasional sebagai kegiatan kejuaraan olahraga setiap empat tahun sekali, diharapkan mampu membuahkan puncak prestasi dari hasil pembinaan olahraga tingkat nasional, yang merupakan gabungan dari hasil pembinaan olahraga di setiap Propinsi. PON juga merupakan barometer untuk mengukur keberhasilan daerah dalam pembinaan olahraga yang dipertandingkan secara nasional. (sc/ spy)

Salah satu venue PON Riau


49

KUNJUNGAN LAPANGAN

Panja Danau :

Segera Terbitkan Perpres Tata Ruang Kawasan Danau Toba

P

anitia Kerja (Panja) Danau Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Ruang Kawasan Danau Toba, sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana saat memimpin Panitia Kerja (Panja) 15 Danau Prioritas Komisi VII DPR ke Danau Toba, Sumatera Utarabaru-baruini. Panja meninjau Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Senin, 24-26 September, yang dipimpin Sutan Bathoegana (F-PD), didampingi Daryatmo Mardiyanto (FPDIP), Nazarudin Kiemas (F-PDIP), Milton Pakpahan (F-PD), Syaifudin Donowijoyo (F-P.Gerindra), Martri Agoeng (F-PKS), gunamendapatkan masukan dari Jajaran Pemerintah daerah Sumatera Utara. Dalam kesempatan Tim Panja DPR meninjau langsung dan mendapatkan informasi tentang permasalahan pencermaran danau Toba serta akibat dan dampaknya

bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Panja mendapatkan informasi tentang pengelolaan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanganan masalah Danau Toba, khususnya permasalahan pencemaran danau yang diakibatkan keramba jaring apung oleh PT. Aquafarm Nusantara dan limbah peternakan Babi oleh PT. Allegrindo Nusantara. Politisi Partai Demokrat Milton Pakpahan mengatakan, Pemerintah harus tegas melaksanakan UU 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 22 ayat (1) yang mengatur setiap badan usaha dan kegiatan yang berdampak lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Selain itu melakukan tindakan tegas sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat(1) mengenai sanksi administrative berupa teguran tertulis, pembekuan dan pencabutan izin serta sanksi pidana penjara atau denda apabila melanggar. Anggota DPR Daryatmo menegaskan Pemerintah harus segera menetapkan Perpres Tata Ruang Danau Toba. Karena

Budidaya ikan pola keramba jaring apung di Danau Toba

50


menurutnya, Pemerintah Daerah sangat memerlukan kepastian hukum sebagai pedoman menjalankan kegiatan dan kebijakan, termasuk dalam menetapkan kebijakan tata ruang kabupaten. Permasalahan lingkungan di kawasan danau Toba, menurut Badan Lingkungan Hidup Provinsi, Sumut Rismawati Simanjuntak ialah masalah pencemaran dari domestik (rumah tangga dan hotel) dan perikanan. Untuk itu, dia mengusulkan perlu ada ipal komunal yang dipusatkan kegiatan di sekitar danau Toba khususnya di kabupaten Samosir, Simalungun, dan Toba Samosir. “Perlu ada ipal komunal untuk pelayanan kepada domestik dan perhotelan. Dengan adanya uni diharapkan perhotelan membayar retribusi nantinya karena adanya fasilitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah,” katanya. Selain itu, dia menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah sangat memerlukan kepastian hukum dengan ditetapkannya Perpres Tata Ruang Danau Toba. Hal ini sangat penting karena untuk pedoman menjalankan kegiatan dan kebijakan, termasuk dalam menetapkan kebijakan tata ruang kabupaten. “Dalam peruntukannyamelakukan kegiatan di danau Toba, perlu adanya klausul harus dengan daya dukung dan tampung, yaitu adalah kemampuan perairan danau Toba untuk mendukung atau menerima beban pencemaran dari kegiatan-kegiatan yang ada di danau Toba,” tambahnya. Selanjutnya, perlu ada penekanan kegiatan yang harus berwawasan lingkungan dan sebaiknya pengembangan perikanan tangkap yang ramah lingkungan, serta perlu kapal khusus penangkap sampah. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, mengharapkan didukung peralatan pemantauan kualitas danau Toba secara on line (monitoring on

Tim Kunker Komisi VII DPR RI dipimpin Soetan Bhatoegana mengunjungi pengelola peternakan PT. Allegrindo Nusantara Terkait Pengolahan Limbah.

line) yang setiap saat dapat membaca perkembangan kualitas perairan danau Toba untuk memiliki dasar data yang cepat dan pada akhirnya dapat melakukan tindakan yang cepat terkait dengan kualitas air Danau Toba. Selain itu perlu pemulihan kualitas air danau Toba dengan penerapan bioteknologi untuk membersihkan perairan atau mengurangi serta mereduksi beban pencemaran air Danau Toba dengan menggunakan bakteri dengan Teknologi aquaclean.

Tinjau Kondisi Danau Sentani

SelainmengunjungiDanau Toba, Tim Kunlap Spesifik Komisi VII DPR juga menyempatkan mengunjungi Provinsi Papua, guna memantau situasi dan kondisi perairan Danau Sentani terkini.Pasalnya, Danau Sentani merupakan salah satu dari 15 danau prioritas yang dikelola dan dijaga keasriannya oleh Pemerintah sebagai tindak lanjut Konferensi Danau I tahun 2009. “Upaya-upaya menjaga danau itu jauh lebih penting daripada kita keluarkan energi untuk memperbaiki danau rusak. Itulah konsep untuk Danau Sentani, yang memang masih bagus, belum mengalami kerusakan,”ungkap Ali Kastella saat memimpin Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR ke Danau Sentani Selasa (25/9). Menurut Ali Kastela, Tim ingin melihat langsung kondisi di lapangan seperti apa koordinasi di instansi pemerintah maupun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengendalian Danau Sentani. Lebih lanjut Ali Kastella menegaskan bila masalah yang berhubungan dengan pencemaran danau yaitu sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat terjadi

karena memang maraknya pemukiman di kawasan danau karena itu seharusnya pemukiman sekitar ditata sedemikian rupa sehingga tidak memberi dampak yang lebih besar pada ekosistem. Ditemui Bupati dan Walikota Jayapura, terungkap bahwa pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam organisasi pengolahan danau telah ada tapi belum terkoordinasi dengan baik. Deputi bidang Ekosistem Air Kementerian Lingkungan Hidup Hermono Sigit menjelaskan bahwa Konsep di Sentani beda dengan konsep di beberapa tempat yang sudah ditinjau sebelumnya. “Sentani lebih ke arah pencegahan. Kalau Rawa Pening, Danau Limboto itu pemulihan. Luar biasa nanti effortnya. Nah mumpung masih dalam kondisi dini, maka terapi lebih mudah,” jelasnya. Lebih lanjut Persoalan danau ini butuh sinergitas dan penanganan komprehensif dari kementerian-kementerian terkait dan dibantu dengan komitmen

semua pihak. Menurut Ahmad Rilyadi sudah ada program yang mendukung upaya pelestarian danau Sentani, tapi belum ada kontrol evaluasi. “Saya dengar ada 1000 polisi untuk awasi hutan, alam, yang dididik dengan dana otonomi khusus tapi ternyata tidak efektif. Seharusnya bukan sekedar program dijalankan tapi ada pengawasan evaluasi terhadap program tersebut,”ungkapnya Sementara itu anggota DPR Dapil Papua Jamaludin Jafar mengingatkanpentingnya Danau Sentani bagi kelestarian masyarakat Papua. “Kita harus sadar kita Danau Sentani ini sumber air Jayapura bahkan Papua. Edukasi dan adanya lembaga swadaya masyarakat ini berfungsi untuk melindungi Danau Sentani dari pencemaran. Jadi pelestarian langsung dari masyarakat” jelasnya. Kemudian mengenai pengamanan area Danau, menurutnya perlu ada kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena area yang dijaga bukan hanya daerah perairannya saja, tetapi melingkupi area sekitar Danau yang sertifikasinya di tangan BPN. (as/ray) ***

Anggota Panja Danau komisi VII Ahmad Rilyadi dan Jamaludin Jafar bertemu dengan perwakilan masyarakat setempat saat meninjau Danau Sentani, Jayapura, provinsi Papua.


51

KUNJUNGAN LAPANGAN

Komisi VII DPR RI Nilai Tambang Emas Martabe Bagian MP3EI

“

Tambang emas Martabe yang dikelola PT. Agincourt Resources, merupakan bagian dari Strategi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI),” kata Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana (F-PD) saat Kunjungan Kerja Spesifik ke PT. Agincourt Resources (PT. AG) di Batang Toru, Tapanuli Selatan (Tapsel), beberapa hari lalu, Kamis, (27/9). Menurut Sutan, sebagai bagian dari MP3EI tentunya keberadaan tambang Martabe sangat penting, karena MP3EI dirancang pemerintah untuk mengintensifkan berbagai inisiatif dan

pengawasan DPR guna mendengarkan aspirasi masyarakat juga aspirasi investor. Karena menjadi tanggung jawab kita bersama menjaga iklim investasi agar dapat terus mendorong pertumbuhan pembangunan yang menguntungkan bagi seluruh rakyat dan pelaku usaha,” tegasnya. Sebagai wakil rakyat, kata Sutan, mereka paham akan pentingnya investasi bagi daerah dalam membawa kemaslahatan bagi semua pihak. Karena itu, investasi yang turut menunjang perekonomian rakyat, seperti Tambang Emas Martabe harus didukung. Tim Kunjungan Spesifik Komisi

Tim Komisi VII DPR di pimpin Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana mengunjungi PT Agincourt Resources di Batang Toru, Tapanuli Selatan

gerak langkah pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sutan menjelaskan bahwa maksud kedatangan Tim Komisi VII DPR RI adalah untuk melihat langsung keseluruhan alur operasional beserta infrastruktur yang telah dibangun oleh pengelola tambang untuk dapat mewujudkan komitmen tata kelola tambang yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. “Kunjungan spesifik ke Batang Toru ini dilakukan untuk menjalankan fungsi

52

VII DPR RI yang terdiri dari I Wayan Gunastra (F-PD), Dito Ganinduto (F-PG) dan Jamaluddin Jafar (F-PAN) diterima manajemen perusahaan, antara lain Presiden Direktur Peter Albert, Direktur Hubungan Eksternal Linda Siahaan dan Direktur Washington Tambunan. Dalam pertemuan tersebut, Manajemen Tambang Emas Martabe yang disampaikan langsung Presiden Direktur PT Agincourt Resources Peter Albert memberikan apresiasi terhadap


atensi wakil rakyat dan pemerintah untuk mendukung para pelaku usaha yang turut berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di Sumut. “Berjalannya Tambang Emas Martabe dengan didukung semua pemangku kepentingan akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Tapanuli Selatan dan sekitarnya,” kata Peter. Dijelaskan Peter bahwa Tambang Emas Martabe memiliki luas wilayah 1.639 km2, di bawah Kontrak Karya generasi keenam (“CoW”) yang ditandatangani April 1997. Tambang dengan basis sumber daya sebesar 7,86 juta oz emas dan 73,48 juta oz perak ini, adalah aset awal utama GResources, induk perusahaan Agincourt. Tambang Emas Martabe memulai produksi di Pit 1 (Purnama) di bulan Juli 2012, dan pada kapasitas penuh diharapkan untuk menghasilkan 250.000 oz emas dan 2-3 juta oz perak per tahun, dengan biaya operasional rendah. G-Resources berkembang melalui eksplorasi wilayah Kontrak Karya yang sangat luas dan prospektif serta melalui akuisisi aset emas kualitas lainnya. Tambang Emas Martabe akan menjadi standar acuan bagi G-Resources untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia dan di wilayah lainnya, dan terus bertumbuh dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja, kelestarian lingkungan, dan pengembangan komunitas. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M Pasaribu, Kepala Dinas (Kadis) Tambang dan Mineral Untungta Kaban dan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Hidayati mewakili jajaran pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu).

Selesaikan Masalah Limbah

Sementara itu dalam pertemuan antara Kapolda Sumut Wisjnu A. Sastro, jajaran Pemda Tapanuli Selatan dan

masyarakat dari tiga Kecamatan yang dilalui pipa pembuangan limbah PT. Agincourt Resources, Komisi VII DPR RI meminta PT. Agincourt Resources bersama dengan Pemda Tapanuli Selatan menyelesaikan masalah limbah yang nantinya dikhawatirkan masyarakat akan mencemari Sungai Batang Toru dan lingkungan sekitar. “Jika Pemerintah Daerah dan PT. Agincourt Resources tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut di tingkat daerah, Komisi VII akan mengambil alih persoalan tersebut ke DPR,” tegas Sutan Bhatoegana yang juga politisi Partai Demokrat di Aula PTPN III Kebun Batang Toru, Tapanuli Selatan. Ia meminta masyarakat dari Kecamatan Batang Toru, Muara Batang Toru dan Muara Sangkunor jangan menerima informasi yang belum jelas, karena dikhawatirkan akan menjadi masalah. “Saya minta masyarakat Batang Toru jangan menerima informasi yang belum terbukti kebenarannya, karena akan menimbulkan ketakutan-ketakutan di masyarakat,” katanya. Sutan setuju PT. Agincourt Resouces untuk berinvestasi di Batang Toru, namun dirinya mengingatkan investasi yang dilakukan harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekitar dengan tetap mengutamakan kearifan lokal dan menjaga lingkungan. “Silakan ambil keuntungan dari bumi Batang Toru, tapi jaga lingkungan dan yang paling penting jaga manusia di sekitar lingkungan tambang yaitu rakyat Batang Toru,” tegas Sutan. Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur PT. Agincourt Resources Peter Albert menyatakan dirinya menjamin bahwa air yang akan dibuang sebagai limbah tidak berbahaya dan tidak akan mencemari dan merusak lingkungan. “Jika nantinya di lapangan ditemukan hal yang berbeda atas pernyataan saya, silakan laporkan kepada kami. Kami akan bertanggung jawab penuh,” imbuhnya. Peter berjanji akan membentuk Tim Independen untuk memeriksa air sisa limbah tambang emas perusahaannya, agar sesuai baku mutu yang ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumut Hidayati meminta PT. Agincourt Resources selain membentuk Tim Independen juga membentuk Tim Sosialisasi yang handal. “Tim ini adalah orang yang benar-benar mengerti dan memahami masalah amdal dan lingkungan hidup. Sehingga apa yang akan disampaikan kepada masyarakat nantinya dapat dipahami masyarakat,” jelasnya. Selanjutnya menurut Wakil Bupati Tapanuli Selatan Aldin Rabolo menerangkan bahwa pemda sudah beberapa kali melakukan pertemuan

dengan masyarakat mengenai persoalan ini, namun menurutnya masyarakat sudah menerima informasi yang disesatkan. Kapolda Sumut Wisjnu A. Sastro yang memimpin pertemuan tersebut dengan tegas meminta Pemda Tapanuli Selatan untuk melakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili tiga Kecamatan di Tapanuli Selatan, membentuk Tim Independen Pemantau dan Tim Sosialisasi dari tokoh-tokoh masyarakat tiga kecamatan di Tapsel yang daerahnya dilewati pipa pembuangan limbah tambang emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources. (sc)

PT Agincourt Resources di Batang Toru, Tapanuli Selatan

Tim Komisi VII DPR di pimpin Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana dalam pertemuan antara Kapolda Sumut Wisjnu A. Sastro, jajaran Pemda Tapanuli Selatan dan masyarakat dari tiga Kecamatan yang dilalui pipa pembuangan limbah PT. Agincourt Resources,


53

SOROTAN

T

radisi Lebaran sudah menjadi tradisi mudik tahunan yang sangat fenomenal. Seperti perayaan Idul Fitri 1433 H yang lalu, seringkali menyita energi dan perhatian yang cukup besar dari seluruh stakeholders termasuk masyarakat sebagai pelakunya. Kondisi meningkatnya kebutuhan

54

transportasi darat, laut dan udara secara tajam pada rentang waktu yang pendek (7-10 hari) merupakan dampak dari tradisi tahunan yang tidak dapat dihindari. Dari tahun ke tahun, penanganan arus mudik kondisinya masih saja menuai permasalahan, tahun ini di samping kemacetan lalu lintas masih


terjadi di berbagai jalur, kurangnya fasilitas dan kapasitas angkutan umum yang aman dan nyaman dengan harga terjangkau, dan aspek keselamatan yang seharusnya menjadi aspek paling mendasar seolah terabaikan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kecelakaan dan jatuhnya korban meninggal melebihi angka tahun lalu.

Berdasarkan data dari Harian Nasional terkemuka dan Korlantas Polri, korban meninggal sampai dengan 27 Agustus 2012 sebesar 908 jiwa, meningkat 17 persen dari tahun 2011. Sedangkan total kecelakaan lalu lintas sebesar 7.870 kejadian dan melibatkan pengguna sepeda motor sebesar 70% atau sebesar 5.634 kejadian. Ketua Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow, dalam rapat kerja tanggal 3 September yang lalu mengatakan, untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan mudik Lebaran, diperlukan kebijakankebijakan yang strategis dan sinergis yang melibatkan seluruh stakeholders di bidang transportasi, untuk mengatasi dan memperbaiki angkutan Lebaran ke depan. Antisipasi ini juga harus dilakukan mengingat dalam waktu dekat kita juga akan menghadapi libur Natal 2012 dan Tahun Baru 2013. Dari data Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri tentang angkutan Lebaran Tahun 2012 (1433 H) hingga tanggal 27 Agustus 2012, menunjukkan bahwa untuk penumpang moda angkutan jalan (angkutan umum seperti bus) mengalami kenaikan sebesar 11,31 persen menjadi 5,46 juta penumpang dari 4,9 juta penumpang pada tahun 2011. Moda angkutan penyeberangan mengalami penurunan sebesar 1,84 persen menjadi 2,98 juta pemudik dari 3,04 juta pemudik pada tahun 2011. Moda Angkutan kereta api mengalami kenaikan sebesar 26,15 persen menjadi 2,05 juta penumpang dari 1,62 juta penumpang pada tahun 2011. Moda angkutan udara juga mengalami kenaikan sebesar 18,23 persen menjadi 3,065 juta penumpang dari 2,59 juta penumpang pada tahun 2011. Moda angkutan laut mengalami kenaikan sebesar 4,83 persen menjadi 1,15 juta penumpang dari 1,09 juta penumpang di tahun 2011. Sedang untuk angkutan/kendaraan pribadi, mobil pribadi mengalami

kenaikan sebesar 8,55 persen menjadi 1,56 juta unit dari 1,44 juta unit pada tahun 2011. Kendaraan sepeda motor mengalami kenaikan sebesar 16,69 persen menjadi 2,64 juta unit dari 2,26 juta unit di tahun 2011. Dari data tersebut, terlihat bahwa persentase penggunaan kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor) peningkatannya lebih besar dari pada penggunaan moda transportasi angkutan umum. Yasti menambahkan, berdasarkan sumber dari Posko Angkutan Lebaran Terpadu Korlantas Polri 2012, data kecelakaan lalu lintas Operasi Ketupat pada H-7 (12 Agustus 2012) sampai dengan H+8 (27 Agustus 2012) menunjukkan terjadi peningkatan kejadian kecelakaan sebesar 10 persen menjadi 5.233 kasus kecelakaan dari 4.744 kasus kecelakaan pada tahun 2011. Sedang jumlah korban meninggal dunia meningkat sebesar 17 persen menjadi 908 jiwa dari 779 jiwa pada tahun 2011. Jumlah korban luka berat meningkat sebesar 13 persen menjadi 1.505 orang dari 1.334 orang di tahun 2011. Jumlah korban luka ringan bertambah sebesar 49 persen menjadi total 5.139 orang dari total 3.443 orang di tahun 2011. Untuk kerugian materiil mengalami penurunan sebesar 23 persen menjadi sekitar Rp 11,125 miliar dari Rp 14,480 miliar tahun 2011.

pelayanan arus mudik Lebaran 2012, misalnya dengan manajemen rekayasa dan operasional lalu lintas terhadap titik-titik rawan macet dan kecelakaan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri juga, realitas menunjukkan masih tingginya angka kecelakaan yang berakibat jatuhnya korban jiwa, khususnya yang melibatkan kendaraan sepeda motor. Tingginya angka kecelakaan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor ini tentunya memprihatinkan kita semua sebagai anak bangsa. Oleh karena itu, perlu ada klarifikasi dari pihak-pihak terkait sebagai bagian dari upaya mencari solusi yang lebih baik ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Komisi V DPR mengapresiasi PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang mulai memberlakukan sistem boarding pass seperti penumpang pesawat udara. Penerapan sistem boarding pass terbukti dapat menertibkan penyelenggaraan angkutan penumpang, sehingga meningkatkan kenyamanan dan mutu pelayanan. Selama masa mudik lebaran tahun ini angkutan moda kereta api berhasil mencapai zero accident sehingga tingkat keselamatan meningkat. Selain itu, pembangunan double track pada moda kereta api diharapkan menjadi salah satu solusi moda transportasi massal pada tahuntahun mendatang sehingga mampu

Jumlah Kecelakaan (Data Sampai 25 Agustus 2012) NO.

KETERANGAN

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

1.

Meninggal

853

779

2.

Luka Berat

1.135

1.334

1.438

3.

Luka Ringan

2.259

3.443

4.913

869

Sumber: Litbang Kompas

Yasti mengatakan, tidak dapat memungkiri telah ada tindakan antisipasif atau tindakan preventif oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas

mengurangi beban angkutan jalan dan sekaligus mengurangi jumlah sepeda motor yang digunakan untuk mudik lebaran.


55

SOROTAN

Patut menjadi catatan, terjadi peningkatan jumlah penumpang tertinggi pada moda kereta api dibandingkan moda-moda transportasi yang lain, yaitu sebesar 26,15 persen. Peningkatan jumlah penumpang dengan moda kereta api tentunya sangat menggembirakan, karena kareta api diharapkan menjadi moda transportasi yang aman, nyaman dan relatif terjangkau bagi masyarakat. Meningkatnya minat masyarakat dengan menggunakan moda kereta api diharapkan juga dapat mengurangi kepadatan jalur lalu lintas dan mengurangi jumlah kecelakaan, terutama kecelakaan dengan menggunakan kendaraan roda dua.

signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, khususnya kecelakaan sepeda motor yang mencapai 71% dari total kendaraan yang terlibat kecelakaan. Selanjutnya Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengkaji keselamatan dan keamanan penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi jarak jauh (mudik). Di kesimpulan berikutnya, Komisi V DPR RI sepakat dengan Pemerintah untuk pemberian subsidi (PSO) angkutan khusus untuk sepeda motor dalam periode penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu pada tahun mendatang, dengan menggunakan moda pengangkutan Kereta Api, Kapal Laut dan angkutan darat.

dalam melakukan penegakan hukum kepada semua pihak yang melanggar ketentuan perundang-undangan transportasi termasuk menindak para operator/penyedia dan pengguna jasa transportasi yang melakukan pelanggaran.

Kebijakan Pemerintah

Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan mengatakan, setiap penyelenggaraan angkutan lebaran selalu dihadapkan kepada permasalahan yang sama, yaitu kemacetan dan kecelakaan. Berbagai upaya perbaikan dan peningkatan infrastruktur serta

Jumlah Sarana Angkutan

MODA

2011

2012

2.368.720 1.520.150 36.960 198 26 1.382 123

2.514.634 1.605.299 37.620 239 38 1.392 133

Angkutan Laut : Kapal Laut

733

762

Angkutan Udara : Pesawat

332

339

Transportasi Darat : Sepeda Motor Mobil Pribadi Bus KA Reguler KA Lebaran Kereta Penumpang Angkutan SDP .


Tingginya angka kcelakaan dengan menggunakan kendaraan roda dua (hampir mencapai 72%) menjadi perhatian yang sangat serius pada rapat Komisi V DPR RI. Bahkan di akhir rapat Komisi V DPR dengan mitra kerja menyimpulkan Komisi V DPR RI menyatakan keprihatinan dan penyesalan atas terjadinya peningkatan kasus kecelakaan selama periode penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2012/1433 H yang tercatat mengalami peningkatan yang

56


Komisi V DPR RI mendesak kepada Menteri Perhubungan selaku Koordinator Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tingkat Nasional agar mempersiapkan penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu untuk tahun mendatang dimulai dari selesainya analisis evaluasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2012/1433 H ini dengan menyampaikan penyempurnaan rekomendasi kepada Komisi V DPR RI. Komisi V DPR RI juga mendesak Pemerintah untuk bertindak lebih tegas


penyempurnaan pengawasan dan pengendalian terus dilakukan, namun sebagai akibat lonjakan arus mobilitas yang sangat tinggi dalam waktu yang bersamaan mengakibatkan terjadi ketidakseimbangan antara jumlah sarana dengan prasarana transportasi, sehingga permasalahan belum dapat diatasi secara menyeluruh. Mangindaan menjelaskan, waktu penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2012 untuk moda laut dimulai tanggal 4 Agustus s/d 4 September 2012 (H-15 s/d H+15),

Suasana rapat Komisi V DPR dengan Menteri Perhungan dan jajarannya di Gedung DPR RI

sebesar 1.605.299 unit dari Tahun 2011 sebesar 1.520.150 unit. Mangindaan mengatakan, dalam rangka persiapan dan sekaligus sebagai dasar pelaksanaan Angkutan Lebaran 2012 telah dikeluarkan berbagai kebijakan, baik kebijakan di bidang transportasi darat, udara, laut maupun kereta api. Kebijakan di bidang transportasi darat diantaranya percepatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana jalan dan apabila belum selesai, wajib dihentikan sebelum H-10. Pembatasan pengoperasian mobil barang dengan sumbu lebih dari dua mulai H-4 s/d H1 kecuali untuk komoditas barang tertentu. Untuk keselamatan pemudik pengguna sepeda motor, pihaknya telah menghimbau melalui media elektronik, cetak, leaflet dan brosur agar masyarakat tidak mudik dengan sepeda motor, karena tidak dirancang untuk perjalanan jarak jauh. Kebijakan lain yang dikeluarkan untuk pengguna roda dua ini adalah pengalihan pengangkutan sepeda motor dengan sarana lain secara gratis

(kapal KRI Banda Aceh tujuan JakartaSemarang) : 1.000 unit sepeda motor, truk tujuan Solo dan Purwokerto 200 unit sepeda motor dan truk ke berbagai tujuan oleh Astra Honda Motor sebanyak 1.100 unit sepeda motor. Selain itu, menyediakan jalur khusus sepeda motor pada ruas Karawang – Ciasem untuk mengurangi kepadatan arus di simpang Jomin arah Pantura. Pihaknya juga menyediakan tempattempat istirahat, sekaligus sebagai tempat pemeriksaan/bengkel motor. Yang tak kalah pentingnya, melakukan penegakan hukum terhadap pengguna sepeda motor yang lebih dari 2 (dua) orang di perbatasan Bekasi dan Tangerang. Kebijakan di bidang transportasi udara meliputi optimasi jam operasi bandara dan melakukan antisipasi lonjakan penumpang dengan layanan angkutan udara tidak berjadwal. Sedang kebijakan di bidang kereta api, dengan melakukan peningkatan kapasitas angkutan KA dengan penetapan jadwal perjalanan sementara, di samping jadwal reguler. PT KAI juga memberlakukan penjualan tiket sesuai dengan jumlah tempat duduk. Selain Suasana mudik di terminal Pulo Gadung Jakarta

foto:internet/ntmc-korlantaspolri.blogspot.com

sedangkan untuk moda jalan, moda kereta api, moda ASDP dan moda udara dimulai tanggal 12 Agustus s/d 27 Agustus 2012 (H-7 s/d H+7). Penyelenggaraan angkutan lebaran 2012 dilaksanakan menyeluruh wilayah Indonesia, dengan titik berat pengendalian terpadu yang meliputi angkutan jalan pada 12 Provinsi 44 Terminal yang terdiri dari 33 terminal utama dan 11 terminal bantuan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, sebagian Kalimantan dan Sulawesi. Untuk angkutan kereta api pada 9 (sembilan) Daop dan 3 (tiga) Divre, angkutan ASDP pada 7 (tujuh) lintasan utama, angkutan laut pada 52 Pelabuhan dan angkutan udara pada 24 bandara. Realisasi jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi (angkutan jalan, SDP, kereta api, laut dan udara) dari tahun 2009 s/d 2011 mengalami kenaikan rata-rata setiap tahunnya ±10,06%. Pada tahun 2012 diprediksi sejumlah 16.012.594 penumpang atau mengalami kenaikan sebesar 5,89 dibandingkan tahun 2011 dengan jumlah penumpang sebesar 15.121.854 penumpang. Secara garis besar jumlah sarana angkutan yang disiapkan dalam rencana Operasi Angkutan Lebaran 2012 lebih banyak dibandingkan tahun 2011. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan jumlah penumpang. Sarana angkutan jalan yang dipersiapkan sebanyak 21.395 bus AKAP, angkutan kereta api, antara lain menyediakan 216 KA Reguler dan 46 KA Lebaran dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyediakan 137 kapal Roro. Sedang untuk Angkutan Laut menyediakan 25 kapal Pelni dan 79 kapal Roro Swasta dan angkutan udara menyediakan 339 pesawat dengan kapasitas 43.795 seat. Sementara jumlah sepeda motor yang melakukan perjalanan pada masa Angkutan Lebaran 2012 diprediksi meningkat 6,16% atau sebanyak 2.514.634 unit dari Tahun 2011 sejumlah 2.368.720 unit. Sedangkan jumlah mobil pribadi diprediksi meningkat 5,60%


SOROTAN

itu, penerapan sistem “Boarding pass” dengan memeriksa identitas penumpang sesuai dengan indentitas pada tiket. Kebijakan di bidang transportasi laut, dengan melakukan dukungan pengoperasian kapal negara (Ditjen Perhubungan Laut) dan kapal TNI AL dalam rangka mengatasi kekurangan kapasitas kapal berdasarkan kebutuhan yang nyata. Agar masyarakat memperoleh informasi sedini mungkin, khususnya untuk pelaksanaan mudik lebaran telah dilakukan berbagai hal yakni, mencetak peta angkutan lebaran sebanyak 2,2 juta exlempar, memuat jalur utama dan jalur alternatif lebaran, posko instansi terkait, lokasi rawan macet, longsor, kecelakaan, tempat istirakahat, rumah sakit rujukan kecelakaan di beberapa Provinsi dan Jabodetabek. Kementerian Perhubungan juga telah melakukan sosialisasi kebijakan angkutan baik darat, laut maupun udara kepada para operator angkutan, untuk angkutan darat dan melakukan

sosialisasi melalui penyebaran leaflet, pemasangan spanduk, media elektronik dan lain-lain.

Kebijakan Ke Depan

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan penyelenggaraan angkutan Lebaran di masa mendatang, Menteri Perhubungan merekomendasikan beberapa usulan langkah-langkah kebijakan. Untuk jangka pendek, Mangindaan mengusulkan menekan penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi mudik dengan sebelumnya melakukan sosialisasi baik di media cetak maupun elektronik dan jejaring sosial. Sebagai solusinya, Pemerintah akan menambah penyediaan sarana angkutan umum bus maupun KA yang nyaman dan aman untuk dapat menarik pengguna roda dua. Selain itu, juga menambah sarana mudik gratis yang dapat mengangkut sepeda motor menggunakan truk, KA, kapal laut dengan mendorong

pengangkutan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) pihak swasta termasuk penambahan dukungan APBN dan APBD. Pemerintah juga akan mengkaji ulang skema-skema manajemen lalu lintas operasional saat puncak. Sementara untuk jangka menengah, Pemerintah mengusulkan membangun budaya mudik setiap tahun menjadi 2 (dua) tahun dan meningkatkan kapasitas angkut di semua moda. Selain itu, peningkatan sinergi semua pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta (dunia usaha, akademisi dan lain-lain) maupun masyarakat termasuk peningkatan peran TNI dan potensi masyarakat lainnya dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran. Kebijakan jangka panjang, Pemerintah akan melakukan pembangunan fly over pada perlintasan sebidang, relokasi pasar tumpah atau pembangunan jalan lingkar dan pemerataan pembangunan di daerah. (tt)

Pemerintah Lakukan Pembiaran Pemudik Dengan Roda Dua

W

akil Ketua Komisi V DPR RI Joseph Umar Hadi mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI dapat dikatakan berhasil dalam menyelenggarakan pelayanan arus mudik dan balik lebaran jika pemerintah telah siap semuanya dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi. Karena faktanya, mudik lebaran merupakan kegiatan trasportasi angkutan yang paling besar dan paling tinggi. Sehingga, lanjut Joseph, keberhasilan pemerintah di dalam membangun infrastruktur transportasi dapat dinilai dari penyelenggaraan pelayanan kegiatan arus mudik dan balik lebaran yang antara lain menyangkut tidak terjadi adanya kemacetan, tidak ada

58


Wakil Ketua Komisi V DPR RI Joseph Umar Hadi

foto:internet/hari_news.infomacet.com

kecelakaan, dan tidak ada gangguan dalam arti keamanan sehingga mudik menjadi nyaman. “Salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam hal ini adalah kalau pemerintah mampu melayani masyarakat dengan memenuhi ke tiga kriteria itu. Kalau masih belum bisa memenuhi, berarti ada kendala-kendala ataupun persoalan di dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi,” katanya. Menurut Joseph, uji cobanya terletak pada sukses tidaknya pemerintah melayani arus mudik dan arus balik pada saat lebaran. Sebab, ketika tidak lebaran maupun pada saat lebaran, maka jalan maupun kendaraan, sarana dan prasarana yang digunakan juga sama. Tradisi mudik lebaran sudah menjadi budaya bangsa Indonesia yang sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Bahkan, semakin tahun selalu ada peningkatan jumlah masyarakat yang bepergian untuk melakukan kegiatan silahturahmi keluar kota maupun keluar pulau lain dan karena sifatnya masal, seyogyanya pemerintah juga harus lebih fokus pada pelayanan angkutan yang bersifat massal pula, seperti, misalnya kereta api, kapal laut, dan sebagainya harus lebih dipersiapkan untuk melayani arus mudik dan arus balik lebaran. “Jangan menekankan pada penggunaan angkutan darat terutama jalan raya. Sebab, perjalanan menggunakan transportasi darat dengan menggunakan jalan raya mempunyai resiko jauh lebih besar daripada menggunakan angkutan lain, seperti, misalnya kereta api,” katanya. Anggota Komisi V DPR RI dari FPDIP ini telah berkali-kali mengingatkan kepada pemerintah, kalau ingin pemerintah sukses dalam pelayanan mudik lebaran dengan kereta api maka pemerintah harus tidak bosan-bosan menghimbau kepada masyarakat supaya mereka mau menggunakan angkutan tersebut. Namun demikian, katanya, supaya hal itu dapat tercapai pemerintah harus menyiapkan prasarananya, seperti, misalnya rel-rel kereta api,

Suasana mudik menggunakan sepeda motor roda dua

double track, lokomotif, termasuk gerbong-gerbongnya yang dipakai untuk mengangkut, dan sebagainya. Pemerintah harus menyediakan kapasitas angkutan sesuai yang dibutuhkan untuk mengangkut masyarakat yang hendak mudik. Joseph menilai, PT. KAI hingga kini dan dari waktu ke waktu terus berkembang dengan cukup baik, serta menunjukkan banyak kemajuan. Namun demikian, harus diakui, keberhasilan PT. KAI sampai seperti ini juga tidak lepas dari dukungan pemerintah sebagai regulator yang menyediakan prasarananya, track, dan lain-lain. Pemerintah juga dari tahun ke tahun terus berupaya meningkatkan pembangunan double track (jalur ganda) sehingga dengan demikian kapasitas daya angkut kereta api nantinya akan bisa lebih maksimal lagi. Namun harus diakui jalan kereta api di pulau Jawa saat ini belum double track semua. Jalur double track yang sudah ada, antara lain Jakarta sampai Ciebon, dan Pekalongan hampir sampai Semarang, serta selebihnya belum. Peningkatan pelayanan penumpang kereta api oleh PT. KAI juga dilakukan dengan menerapkan sistem one man one seat (satu tempat duduk untuk satu orang) bertujuan untuk memberikan rasa aman, bersih, dan nyaman bagi para penumpang. Kereta api tidak diperbolehkan mengangkut penumpang melebihi kapasitas angkut. Sistem reservasi tiket dan seat

yang dapat dipesan jauh hari sebelum keberangkatan dengan menggunakan sistem boardingpass merupakan kemajuan yang bagus pada sistem pelayanan. Namun masyarakat masih banyak yang belum mengetahui mekanisme cara mendapatkan tiket sehingga pada waktunya mudik banyak yang mengantri tiket di loket. Akibat banyaknya masyarakat yang mengantri tidak sedikit dari mereka yang tidak sanggup lagi dan akhirnya mengurungkan diri beralih ke transportasi lain juga ada yang memaksakan dengan naik motor mudik ke kampung. “Saya terus terang sedih ketika melihat di stasiun banyak pengantri yang akhrinya terpaksa kembali dan membawa barang-barangnya lagi ke rumah lagi. Ini kan akhirnya masyarakat harus mengeluargan cost untuk menunggu dapat tiket kereta lagi,” katanya. Menurut Joseph, kalau memang ada masyarakat yang sama sekali tidak mampu dan akan bersilaturahmi ke kampung halaman tetapi tidak bisa mendapatkan tiket dengan kemampuannya tinggal dikumpulkan oleh pemerintah dan nantinya pemerintah yang bertanggung jawab untuk bisa membantu mereka untuk mudik. Sebab, lanjutnya, tugas pemerintah melayani rakyat yang betul-betul tidak mampu. Pemerintah harus lebih aktif untuk membantu mereka apalagi ini


59

SOROTAN

menggunakan kendaraan roda dua ke sarana angkutan lain yang lebih aman, apakah itu dengan menggunakan kereta api atau sarana transportasi lainnya,” tandasnya Namun, Joseph berkeyakinan, seandainya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana trasportasi masal cukup baik, misalnya, dengan menambah gerbong kereta api sehingga kapasitas daya angkutnya mencukupi kebutuhan yang diperlukan masyarakat para pemudik yang menggunakan sepeda motor tentu akan beralih dan memilih sarana transportasi kereta api maupun kapal laut yang resiko keselamatannya jauh lebih aman. Ia tidak percaya adanya anggapan pemudik yang menggunakan motor karena didorong oleh keinginan untuk pamer saudara-saudara mereka. Sebab, lanjut Joseph, sekarang ini di desa sekalipun cukup mudah untuk memiliki sepeda motor walaupun dengan cara kredit. Namun, Joseph lebih percaya, pemudik yang menggunakan sepeda motor kemungkinan karena menyangkut masalah kepraktisan dalam pengertian berpikir jangka pendek saja. Biasanya, ketika waktunya mudik tiba namun mereka belum memiliki tiket atau tidak mendapatkan tiket dengan alasan habis sementara di depan mata ada motor maka tidak sedikit yang mengambil keputusan mudik menggunakan kendaraan roda dua. Meskipun harus ditempuh secara

estafet dengan beberapa kali istirahat untuk menghilangkan rasa capai akibat perjalanan jauh ratusan kilometer sampai-sampai tidak terpikirkan soal resiko perjalanan jauh menggunakan sepeda motor yang sangat besar dan tinggi terhadap keselamatan mereka. Motor memamg sesungguhnya tidak dirancang untuk perjalanan jarak jauh dan motor seharusnya hanya ditumpangi maksimal dua orang tetapi kenyataannya ada yang berpenumpang empat orang. Ini sangat berbahaya. Seorang pengendara karena beban yang berlebihan akan menjadi terganggu keseimbangannya. Di tambah dengan beban lain, seperti, barang-barang yang berat diletakkan disamping kanankirinya dan belum lagi di jalan raya banyak kendaraan besar-besar yang berhimpitan satu sama lainnya.

Lakukan Sosialisasi

Oleh karena itu, kata Joseph, pemerintah harus melakukan sosialiasasi pada masyarakat untuk bisa berpikir panjang sebelum memutuskan penggunaan angkutan mudik yang akan digunakan. Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan pelayanan angkutan massal yang aman dan nyaman dibutuhkan masyarakat secara memadai. “Tapi selama pemerintah tidak menyediakan sarana trasnportasi yang mencukupi untuk keperluan mereka, mereka pasti akan mengambil jalan pintas dengan kendaraan motor yang lebih cepat,” katanya. foto: internet/mediaindonesia.com

foto: internet/utamakankeselamatan.com

hanya setahun sekali. Bantuan itu juga tidak hanya di dalam transportasi saja tetapi juga yang lain-lain, seperti, misalnya kesehatan, pendidikan maupun juga perumahan itu wajib untuk membantu rakyat kecil yang betul-betul tidak mampu. Diakui Joseph, mereka itu pindah ke motor karena selama ini masyarakat kesulitan untuk mendapatkan tempat duduk kereta api yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Jadi, akhirnya selama ini banyak pemudik yang dulunya menggunakan kereta api terpaksa beralih ke motor. Akibatnya, pengguna kendaraan roda dua sekarang meningkat menjadi totalnya sekitar 2,7 juta. Karena itu, Joseph berpendapat, semakin banyak pemudik menggunakan kendaraan bermotor roda dua, peluang terjadinya kecelakaan dapat dipastikan akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah kecelakaan yang meningkat akan berjalan sebanding dengan jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan motor. Misalnya, pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor naik 10%, diperkirakan juga angka kecelakaan kendaraan roda dua akan meningkat 10%. Jika demikian pemerintah tidak berhasil mengalihkan pemudik dari menggunakan kendaraan motor roda dua ke kereta api. “Inilah yang saya katakan pemerintah gagal. Dalam arti, tidak bisa memindah pemudik yang

Suasana mudik menggunakan roda dua

60


Menurutnya, usulan kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang tegas melarang sepeda motor digunakan untuk mudik perlu didukung. Kepolisian harus lebih tegas lagi menjalankan Undang-Undang Lalu-Lintas yang ada. Bahkan, UndangUndang dengan tegas mengatakan kendaraan roda dua itu hanya bisa digunakan di daerah perumahan atau di daerah yang tempatnya dengan jarak pendek. Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dikatakan, sepeda motor hanya bisa digunakan oleh dua orang dan tidak boleh ada barang muatan yang melebihi sesuai ketentuan, tetapi selama ini yang terjadi tidak pernah ditilang oleh polisi. Lalu disebutkan juga, sepeda motor menggunakan jalur yang sudah dikhususkan, sayangnya juga belum ada dan itu merupakan satu salah kegagalan pemerintah dalam menyediakan sarana jalur khusus untuk kendaraan roda dua. Selain adanya pelanggaran dan kurangnya pemerintah menyediakan jalur khusus namun juga faktor kedisiplinan dari pengendara memiliki peran yang sangat penting terhadap terjadinya kecelakaan. Akibat kecelakaan di jalan raya korban sebanyak 910 jiwa meninggal dunia dari sekitar 5.337 kejadian kecelakaan. Dari total jumlah korban kecelakaan 910 jiwa ada sekitar 708 atau 710 jiwa menggunakan transportasi kendaraan roda dua. Karena itu, menurut Joseph, pemerintah harus tegas dan tidak cukup dengan memberikan himbauan tetapi harus dengan memberikan pelayanan cukup sehingga tidak ada kesan pembiaran seperti yang terjadi pada mudik lebaran lalu. Dengan banyaknya pemudik menggunakan sepeda motor, maka jalan raya akan menjadi tambah macet. Untuk lebaran tahun ini, kemacetannya jauh lebih parah dibandingkan dengan tahun lalu. Itu salah satu bukti kegagalan pemerintah dalam memberikan pelayanan mudik kepada masyarakat. Untuk mengatasi berbagai permasalahan transportasi di jalan raya,

terutama kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, menurut Joseph, pemerintah harus terus meningkatkan budaya disiplin berlalu lintas masyarakat dengan mensosialisasikannya setiap waktu. Selain itu pemerintah harus segera menyelesaikan persiapan sarana dan prasarana lalu lintas, seperti, jalan raya, rambu-rambu, alat-alat pengatur lalu lintas, dan lain-lain banyak yang masih kurang. Namun juga yang tidak kalah penting, dalam rangka menegakkan kedisiplinan dan kelancaran lalu lintas petugas-petugas di lapangan harus tetap memonitor dan mengontrol langsung keadaan di lapangan yang berubah-rubah setiap waktu sehingga ketertiban berkendara dan penggunaan jalan raya telah sesuai dengan peraturan dan tidak menimbulkan masalah, seperti kesemrawutan dan terjadinya kecelakaan yang tidak diharapkan. Menurut Joseph, mengatasi kemacetan lalu lintas panjang pada saat mudik dengan memindahkan pasar tumpah dalam jangka panjang yang akan dilakukan pemerintah tidak akan efektif menjawab persoalan. Hal itu karena pasar tumpah telah menjamur dimana-mana. Dalam kenyataannya, jalan raya begitu selesai dibangun lama-kelamaan disamping kanan-kiri muncul SPBU, kemudian berlanjut muncul pedagangpedagang di samping kanan-kirinya, dan dibiarkan akhirnya menjadi pasar. Menurutnya, Pemerintah selalu terlambat karena setelah menjadi pasar dan sudah terlanjur permanen. baru turun tangan. Oleh sebab itu, perlu mencari solusi tepat untuk para pemudik supaya dapat terangkut angkutan masal yang mempunyai resiko kecil terhadap ancaman jiwa para penumpangnya, salah satunya dengan memindahkan pemudik mengendarai motor dengan kereta api atau kapal laut. Masalah kemacetan panjang akibat kendaraan motor yang menyemut harus dapat diatasi secara lebih baik. Jika memang pemudik memaksakan tetap menggunakan motor, pemerintah harus lebih banyak menyediakan petugas

di lapangan untuk mengontrol arah arus motor agar mengikuti jalur yang konsisten, disebelah kiri dan disediakan jalur itu. Ada cara lainnya dengan mengumpulkan mereka dulu 100 atau 200 motor baru dikawal dengan foreder (patroli pengawal). “Ini juga salah satu jalan. Tetapi pemudik harus diberikan penjelasan, menggunakan kendaraan roda dua mempunyai resiko lebih besar daripada naik angkutan masal, seperti kereta api atau kapal,” tambahnya. Sebenarnya pemerintah dalam memberilan pelayanan mudik tidak gagal total ada juga sisi-sisi lain keberhasilannya. Namun yang terkesan pemerintah membiarkan para pemudik dengan menggunakan kendaraan roda dua itu berkembang. “Ini ada kesan pembiaran. Jadi, mereka tidak di manage dan tidak dilayani dengan baik,” tandas Joseph. Untuk kedepannya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini berharap, pemerintah harus mampu meningkatkan mutu pelayanan kegiatan mudik lebaran sehingga keberhasilan pemerintah akan dinilai dari sedikitnya angka kecelakaan, tidak terjadinya kemacetan, dan tidak terjadinya gangguan keamanan sehingga mereka mudik merasakan kenyamanan. Tujuan masyarakat melakukan perjalanan mudik pada saat lebaran untuk bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman dan itu merupakan sebuah tradisi yang baik di negeri ini. Namun yang sangat penting disadari keselamatan jiwa harus diutamakan. Tidak akan ada artinya jika keinginannya harus ketemu saudara tetapi resiko perjalanan tidak diperhatikan karena akibatnya bisa parah bahkan menyusahkan keluarga mereka sendiri. Mentaati peraturan yang berlaku dan mengikuti petunjuk petugas di lapangan harus selalu diingatkan pemerintah kepada para pemudik. Dengan demikian, sukses silaturahmi masyarakat sampai kembali ke kota merupakan sukses pemerintah pula dalam memberikan layanan mudik lebaran. (tt) ***


61

LIPUTAN KHUSUS

Parlemen se-Asia Tenggara Dorong Asean Community 2015

S

idang Umum Asean InterParliamentary Assembly (AIPA) yang mulai digelar dari tanggal 1622 September 2012 di Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat telah berjalan dengan sukses dan menghasilkan berbagai resolusi penting dibidang politik, ekonomi, sosial, dan masalah perempuan. Berikutnya sidang AIPA akan diselenggarakan di Brunei Darusalam, pada September tahun mendatang. Sidang tersebut dibuka oleh Wakil Presiden RI Boediono, dihadiri 393 peserta dengan 292 diantaranya adalah anggota parlemen dari 10 parlemen anggota AIPA dan 9 (Sembilan) observer. Terdapat 12 resolusi terkait agenda di komite-komite dan WAIPA dan 11 resolusi di agenda organisasional. Anggota Parlemen Perempuan AIPA (WAIPA) melakukan diskusi mendalam dengan topik terkait MDGs, akses perempuan ke kesehatan, ekonomi dan

pendidikan serta peningkatan kapasitas perempuan di pedesaan. Marzuki mengapresiasi, partisipasi perempuan parlemen di Sidang Umum AIPA ini dengan jumlah peserta 25% dari total anggota parlemen AIPA yang hadir. Sidang Umum AIPA kali ini membahas sejumlah isu-isu dengan payung besar bertemakan “Strengthening the Parliamentary Roles Towards Asean Community 2015”. Di Komisi Politik membahas peningkatan public awareness dengan juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat madani dalam pembentukan komunitas Asean, menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Komisi Ekonomi membahas, pencucian uang, green economy, pengentasan kemiskinan dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Sementara Komisi Sosial membahas peningkatan public awareness dalam pengurangan dampak

bencana serta isu low carbon. AIPA, kata Marzuki, juga menyepakati untuk mengadopsi keputusan Sidang AIPA Fact Finding Committee (AIFOKOM) yang digelar Juli lalu di Yogyakarta, yang mengangkat isu mengenai rencana aksi (Plan of Action) untuk memerangi kejahatan narkoba dan juga pembentukan Technical Working Group untuk merumuskan langkah-langkah teknis bagi parlemen dalam memerangi narkoba. Sidang juga menyepakati kerja sama komprehensif dengan Asean Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN) terkait green legislative agenda, Asean Foundation dan Pan-African Parliament. Dalam kesempatan tersebut Marzuki menyampaikan, berakhirnya Sidang Umum AIPA ke-33 ini, merupakan akhir maka masa jabatan Ketua DPR RI sebagai Presiden AIPA periode 20112012 berakhir. Jabatan Presiden AIPA

Delegasi negara Anggota AIPA berpose bersama usai pembukaan Sidang Umum Asean Inter Parliamentary Assembly AIPA ke-33 di Lombok, NTB

62


sanakan persidangan dengan lancar. Apresiasi itu perlu dimunculkan dalam Komunike Bersama,” ujar delegasi Lao PDR, Thatsadaphone Sengsoulyya usai mengikuti sidang Joint Communique di Ruang Bima, Hotel Santosa. Pada poin ke 52 Joint Communique seluruh delegasi menyepakati apresiasi kepada tuan rumah dilengkapi dengan ucapan terima kasih kepada masyarakat Lombok. ‘Para delegasi yang menghadiri Sidang Umum menyampaikan penghargaan kepada pemerintah, DPR RI dan Presiden AIPA Marzuki Alie membuka Sidang Umum Asean Inter Parliamentary Assembly AIPA ke-33 di Lombok, NTB

yang baru dijabat Brunei Darussalam dan konsekwensinya Brunei akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang AIPA ke-34 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada September 2013.

Terima Kasih Indonesia

Rangkaian pelaksanaan Sidang Umum ke-33 AIPA (Asean Inter-Parliamentary Assembly) yang berlangsung 16-22 September mendapat apresiasi dari seluruh anggota parlemen Asean. “Sudah sepatutnya kita memberikan penghargaan kepada masyarakat dan pemerintah daerah dimana kita melak-

juga kepada rakyat Indonesia serta kepada pemerintah daerah dan masyarakat Mataram, Lombok atas kehangatan dan pengaturan yang telah dibuat sepanjang pelaksanaan Sidang Umum ke-33 AIPA’ Sementara itu dalam rapat pleno terakhir yang dipimpin Presiden AIPA Marzuki Alie delegasi Brunei Darussalam menerima secara resmi penetapan negaranya sebagai tuan rumah Sidang Umum ke-34. Ketua Delegasi Dato Haji Judin Haji Asar dalam pidatonya menyebut Brunei adalah negara kecil dengan populasi 500 ribu jiwa dengan anggota parlemen sebanyak 33 orang. “Merupakan kehormatan bagi kami untuk melaksanakan sidang umum untuk pertama kalinya. Dengan rahmat Allah,


63

LIPUTAN KHUSUS

pendekatan soft diplomacy dengan menggunakan kata-kata maintaining peace and stability in this reagion. Namun didalam rapat Komite Masalah Politik yang berlangsung tertutup sejak pukul 09.00 WITA, negara yang terkait konflik secara langsung seperti Vietnam dan Filipina meminta penyebutan kata South China Sea secara eksplisit. Akhirnya disepakati untuk mengganti isu tersebut dengan menggunakan kalimat yang lebih halus (soft). Menurut Marzuki Alie, langkah pemerintah seperti tercermin di dalam pertemuan 10 menteri luar negeri Asean beberapa waktu lalu dinilai sudah tepat untuk mencari solusi konflik batas wilayah di kawasan Laut Cina Selatan. Agar proses penyelesaian damai berlangsung kondusif maka AIPA memilih untuk tidak membicarakan isu tersebut dalam Sidang Umum ke-33 di Lombok, NTB 16-22 September 2012. “Tidak seperti kondisi pada saat sidang Excom di Yogya, konflik sekarang Sidang Umum ke-34 akan dilaksanakan di Bandar Seri Begawan pada bulan September 2013. Kami harap anda semua dapat hadir bukan hanya untuk pertemuannya tetapi juga untuk keramahtamahan the Bruneian Way,”ungkapnya. Pemaparannya ditutup dengan penayangan video tentang Brunei sebuah negara yang dikaruniai kekayaan alam berupa minyak dan gas yang melimpah. Fungsi legislatif di negara monarki itu adalah menasehati pemerintah dalam menjalankan negara termasuk melaksanakan perundang-undangan dan peraturan lain sesuai praktek dan prosesdur negara kerajaan.

Isu Kawasan Laut Cina Selatan Mencuat

Yang menarik dari pertemuan sidang umum Parlemen Asean sempat mencuat isu kawasan laut Cina Selatan untuk dibahas didalam komite bidang Politik, namun karena isunya mulai mereda dan permintaan PM Kamboja Hun Sen untuk tidak membahasnya, akhirnya seluruh delegasi AIPA menyepakati untuk memilih

64


sudah cooling down. AIPA mendukung pertemuan menteri luar negeri Asean yang melahirkan satu konsensus Asean’s Six Point Principles dalam menyelesaikan masalah di Laut Cina Selatan,” jelasnya. Ia menambahkan apabila parlemen Asean membicarakan konflik tersebut dalam Sidang Umum di Lombok, muncul kekhawatiran pembahasannya malah membuat kondisi menjadi kembali runyam. Pilihan ini menurut Marzuki yang juga Ketua DPR RI disepakati oleh seluruh delegasi parlemen termasuk delegasi parlemen yang terkait konflik secara langsung yaitu Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia. Sebelumnya rapat pleno Sidang Umum ke-33 AIPA juga menerima secara bulat rumusan resolusi terkait konflik batas wilayah yang disampaikan Komite Masalah Politik. “Komite mengusulkan resolusi berbunyi; Menjaga Perdamaian dan Stabilitas di Kawasan,” kata anggota delegasi Indonesia M. Firdaus dalam laporannya dihadapan sidang pleno. Anggota Fraksi PKS DPR RI ini menambahkan pertemuan telah secara bulat mengadopsi resolusi untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Diskusi dilaksanakan dalam suasana dinamis untuk mencari mufakat dengan semangat the Asean Way. “AIPA meminta anggota parlemennya untuk mengambil bagian dalam pemajuan perdamaian dan stabilitas bersasarkan prinsip dasar yang telah disepakati di Asean dan dengan menghargai uu atau hukum internasional yang sudah diakui secara universal,” demikian Firdaus.(si/ iky/tt)

| |PARLEMENTARIA PARLEMENTARIA| |Edisi Edisi96 96TH. TH.XLII, XLII,2012 2012| |65 65

SELEBRITIS

S

iapa sangka artis multi talenta yang bersinar di dunia tarik suara dan film layar lebar Acha Septriasa ternyata masih ingin mencoba dunia yang lain. Setelah menyelesaikan kuliah di university of creative technology, Cyberjaya, Malaysia, dia memutuskan menjajal dunia pekerjaan lain, yaitu menjadi PR (public relation) sebuah perusahan minyak asal Malaysia di Jakarta. “Iya saya melamar pekerjaan PR perusahaan minyak asing untuk kantornya di Jakarta. Buat jaga-jaga sekarangkan banyak bintang baru, masih segar-segar, jadi buat jaga-jaga saya punya andalan lainlah. Sudah 3 kali dipanggil untuk wawancara sampai negosiasi soal gaji,” kata Acha kepada wartawan termasuk Parle di Jakarta pertengahan September lalu. Artis yang disebut-sebut sebagai salah satu penerima honor tertinggi di Indonesia ini mengatakan banyak yang tidak percaya kalau dirinya

66


serius melamar pekerjaan tersebut. Baginya kesempatan ini sebagai pembuktian kepada orang tua, teman-teman termasuk kepada diri sendiri tentang kualitas pribadinya. Ia menekankan serius ingin menggeluti bidang ke-PR-an, tidak sekedar coba-coba 2-3 bulan udahan. “Banyak yang ragu saya serius enggak. Pada saat datang ke kantor untuk interview ada satpam yang kaget saya datang ke kantornya untuk melamar kerja. Bolak balik nanya serius nih mbak Acha mau kerja disini. Eh setelah kedatangan saya ketiga, dia malah ngomong bakalan doa-in saya siang malam, semoga bener-bener keterima di kantor itu,” ujarnya tergelak. Dara manis pemilik tinggi 164 cm ini merasa tidak ada keistimewaan yang diperolehnya saat mengikuti wawancara. Pertanyaan yang diajukan lengkap mulai dari kepribadian sampai pemahaman terhadap ilmu Public Relation. Ia membantah memanfaatkan kepopulerannya agar dapat diterima diperusahaan tersebut. “Mungkin tidak ya karena kalau diterima karena populer yang untung kantornya, kalau saya tetap aja harus belajar dari nol,” paparnya. Ia menjelaskan apabila semua berjalan lancar mulai bulan Oktober sudah akan punya ruangan dan meja sendiri di perusahaan perminyakan milik pengusaha Malayasia tersebut. Tugasnya nanti fokus membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait di luar perusahaan – eksternal PR. Ia akan banyak bicara dengan masyarakat, kemudian pejabat publik seperti lurah, camat sampai menteri. Tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya adalah menuntaskan program CSR (Coorporate Social Responsibility), mulai dari kajian sampai pelaksanaan di lapangan. “Yang pasti ngantor dari Senin sampai Jumat,” katanya ekspresif. Terus dunia film bagaimana? Setelah berfikir sejenak artis berdarah Minang ini menjelaskan dunia keartisan seperti film dan nyanyi tidak akan total ditinggalkannya. Apabila memungkinkan jelasnya ia bisa memanfaatkan waktu cuti 15 hari dalam setahun untuk mengekspresikan talenta seninya tersebut. “Tapi bos udah wanti-wanti karyawan baru belum boleh cuti, hahaha...gimana dong,”ujarnya.

Persiapan Masa Depan

Lebih jauh Acha yang tahun ini memasuki usia 23 tahun mengaku harus realistis, sambil terus mempersiapkan diri memasuki hidup berumah tangga. Baginya penghasilan dari pekerjaan kantoran bisa jadi akan lebih longterm. Berbeda dengan dunia artis yang setelah bintang tidak lagi bersinar penghasilan menjadi minimal. “Iya, aku kan harus mempersiapkan nafkah buat anak-anak aku, buat masa depan aku,” imbuhnya kali ini dengan mata berbinar. Ketika ditanya tentang calon pendamping hidup,

mantan Gadis Sampul ini mengaku sudah punya pilihan. Kali ini pria idaman hatinya bukan dari kalangan artis tetapi anak kuliahan yang sebentar lagi juga akan bekerja. Artis yang pernah dekat dengan pasangan duetnya Irwansyah ini mengaku dirinya dan sang pacar sama-sama sedang menyelesaikan kuliah program S2. Ia tidak akan terburu-buru melangkah ke jenjang penting kehidupan selanjutnya yaitu pernikahan. Baginya menunda 2 sampai 3 tahun kedepan tidak masalah, yang penting persiapan untuk menyambut masa penting itu sudah dirintisnya dari sekarang. Ketika ditanya lebih jauh soal identitas pacarnya, Acha mengelak untuk membeberkannya. “Nanti aja ya, yang pasti dia mendukung dunia yang saya geluti saat ini. Dia tidak banyak komentar sih, tapi dari matanya aku tahu dia bangga melihat saya sudah sampai ketahap sekarang ini,” kata dara pemilik nama di KTP, Jelita Septriasa ini dengan senyum yang lebar. Pada bagian lain Acha juga mengaku mendapat pengalaman berharga untuk mempelajari dinamika pernikahan ketika diberi kesempatan menjadi pemeran utama film dengan judul Test Pack. Ia kemudian bercerita tentang film layar lebar yang disadur dari novel karya Ninit Yunita. Disitu untuk pertama kalinya ia berperan sebagai seorang istri yang berjuang memperoleh anak. 7 tahun berlalu hasilnya tetap nihil dan beban keluarga muda itu semakin berat ketika hasil pemeriksaan dokter, sang suami yang diperankan Reza Rahadian ternyata mandul. “Dari film ini kita bisa belajar pernikahan itu bukan sekedar kawin dan menghalalkan segala cara untuk bisa berhubungan. Kita harus benar-benar bisa memahami pasangan luar dalam, apapun yang terjadi lo udah gua terima apa adanya,” ujarnya dengan mimik serius. Wah sepertinya sudah paham benar tu Cha. (iky)


67

PERNIK

PERNIK

Karawitan Duto Budoyo, Obat Kejenuhan K

arawitan Jawa Duto Budoyo merupakan suatu obat untuk menghilangkan rasa kejenuhan. Maklum, perkumpulan seni asli Jawa ini anggotanya sebagian besar pegawai Setjen DPR yang sehari-hari sibuk memberi pelayanan sidang kepada para anggota DPR-RI. Demikian dikatakan Sekretaris Karawitan Duto Budoyo Drs. Suratna, M.Si di sela-sela tugasnya di Gedung DPR Senayan Jakarta. Menurut Suratna, paguyuban Karawitan Seni Jawa ini lahir dari keinginan Sekretaris Jenderal DPR RI Bapak Soelaksono tahun 1991, yang bertujuan untuk melestarikan budaya bangsa serta menghilangkan kejenuhan dari rutinitas sehari-hari bagi pegawai Setjen DPR-RI yang setiap hari berkecimpung dengan masalah-masalah politik. Karawitan Duto Budoyo ini juga bisa dikatakan sebagai media refreshing, karena budaya jawa yang berupa gamelan memang secara spesifik mempunyai efek psikologi itu yang sangat dalam. Artinya kalau dibandingkan dengan keseniankesenian lain, Karawitan ini mempunyai efek psikologi yang sangat berbeda. Karawitan Duto Budoyo ini lahir sekitar tahun 1987, pada saat itu pegawai Setjen DPR mengorganisir diri ingin latihan

Sekretaris Karawitan Duto Budoyo Drs. Suratna, M.Si

68


karawitan. Kebetulan ada salah satu anggota DPR yang pada waktu itu meminjamkan seperangkat gamelan, untuk latihan para pegawai Sekretariat Jenderal DPR, dan hal itu telah berlangsung sekitar 2-3 tahun. Pada era Sekjen DPR Soelaksono itulah , dia memerintahkan kepada stafnya (Pak Suwarjo dan Pak Hartono) untuk segera membeli gamelan sendiri, mendatangkan langsung dari daerah Wleri, Kendal, Jawa Tengah. Seperangkat gamelan tersebut asal miliknya seorang lurah Wleri Kendal Jawa Tengah, yang kebetulan pada saat itu sedang sakit, dan memerlukan biaya untuk berobat kemudian mereka menjual gamelan kepada Sekretariat Jenderal DPR. Namun pada saat membeli gamelan tersebut kondisi rancakannya sudah rusak, meski gamelannya sendiri kondisi masih sangat baik sebab terbuat dari bahan perunggu. Alat musik karawitan tersebut tersebut kemudian direnovasi dan akhirnya diganti rancakannya (dudukan seperangkat gamelan) dibeli di daerah Solo, dengan bertuliskan MPR/DPR, karena pada saat itu lembaga MPR/ DPR itu masih menjadi satu yaitu Sekjen, sehingga nama karawitannya di beri nama Duto Budoyo Setjen MPR/DPR RI.

Latihan seminggu sekali

Kesenian Karawitan Jawa Duto Budoyo tersebut dilatih oleh seorang guru yang berasal dari Solo Jawa Tengah, Hartono. Awal mulanya tempat latihan diadakan di Gedung Nusantara IV, kemudian di pindahkan ke gedung Nusantara utama, (ruangan museum) karena kesibukan para pegawai Setjen DPR maka latihan secara rutin mengadakan latihan seminggu sekali. Maksud diaktifkannya Karawitan Duto Budoyo, kata Suratna, adalah sebagai tempat hiburan pegawai Sekretariat Jendral DPR, “orang jawa itu kalau mendengarkan musikmusik gamelan itu rasanya tenang, kata Suratna. Disamping untuk melestarikan budaya, Duto Budoyo yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan Lembaga karena saat-saat tertentu diminta untuk mengisi kegiatan resmi DPR seperti menyambut kedatangan tamu-tamu pada sidang Parlemen Asia Pasifik, yang dihadiri langsung Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Selain itu Duto Budoyo juga diminta untuk mengisi acara-acara pimpinan dan anggota dewan, seperti resepsi perkawinan, “ Jadi banyak anggota yang minta kita untuk mengisi hiburan dengan karawitan jawa,”ungkap Suratna. Pernah juga mengisi acara pelantikan pengangkatan dan pemberhentian anggota DPR. Dalam acara perpisahan masa akhir jabatan, Karawitan Duto Budoyo yang menghibur.

Mengisi siaran RRI

Karawitan Duto Budoyo yang diketuai Ibu Dra. Winantuningtyastiti, M.Si juga sudah beberapa kali mengisi Siaran di RRI dalam rangka memperingati hari ulang tahun DPR/MPR RI, dengan mengisi kegiatan uyon-uyon di RRI. Siaran tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat, terlebih lagi siaran tersebut tidak hanya didengar oleh masyarakat dalam negeri, akan tetapi juga didengar oleh masyarakat jawa yang ada di luar negeri seperti Malaysia, Singapura bahkan dari Arab Saudi. Melalui siaran radio dari Pro 3 FM itu, masyarakat memberikan respon terhadap karawitan DPR RI, dan menyatakan kaget karena ternyata lembaga DPR yang hiruk pikuk dengan masalah-masalah politik ternyata masih menyempatkan untuk membina budaya jawa, baik oleh anggota maupun pegawainya. “ Ini memang suatu hal yang unik dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat,” jelasnya. Lebih lanjut Suratna mengatakan, secara rutin setiap kali wayangan Karawitannya tampil untuk mengisi, pertama untuk mengayu bagyo tamu-tamu sebelum pengrawit utama itu memulai wayang. “ Kita mengisi acara untuk mengiringi tamutamu yang datang, tamu tersebut antara lain Duta Besar dari negara-negara sahabat yang sengaja diundang untuk menyaksikan acara wayang kulit tersebut,” ujarnya lagi. Selain acara gending-gending jawa karawitan Duto Budoyo, juga menampilkan Panembromo yang semua pesertanya adalah karyawan dan karyawati Sekretariat Jenderal DPR. Akhirnya seluruh hadirin sangat antusias mengikuti Panembromo bersama-sama diiringi oleh grup

karawitan Duto Budoyo. “Beberapa kali kita mendapatkan apresiasi applause dari pengunjung, dari pimpinan maupun dari anggota dan para duta besar. Jadi memang ini sebagai upaya DPR RI untuk membina dan melestarikan budaya jawa,” jelas Suratna yang juga sebagai Kabag Humas DPR. Para pemain karawitan Duto Budoyo ada sekitar 20 orang, yang terdiri dari para pensiunan maupun karyawan yang masih aktif. Ini bertujuan untuk menggalang para pensiunan tidak merasa kesepian dan memberi kesempatan untuk tetap bersilaturahmi dengan para karyawan. Karawitan ini menggelar latihan seminggu sekali, setiap Rabu pukul 16.00 sampai dengan pukul 19.00, bertempat di Gedung Bulat Ruang Nusantara lantai 2, bersebelahan dengan ruangan museum DPR. Tempat latihannya berpindah-pindah, sebelumnya di Pustaka Loka, tapi karena sering banyaknya kegiatan yang di Pustaka Loka akhirnya dipindahkan di Gedung Nusantara. Seni Karawitan Jawa Duto Budoyo Sekretariat Jenderal DPR juga pernah beberapa kali mengikuti lomba. “Memang secara prinsip, yang penting kesenian Duto Budoyo bisa berlanjut keberadaannya sekaligus sebagai tempat hiburan dan refreshing,” kata Suratna menambahkan. Paguyuban Karawitan Duto Budoyo Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan salah satu cabang kegiatan di bawah pembinaan KORPRI Unit Nasional Setjen DPRRI. Tujuan di bentuknya Duto Budoyo adalah untuk melestarikan budaya bangsa, mengembangkan kreatifitas seni karawitan dan olah suara bagi pegawai Setjen DPRRI. (Spy)

Nama Pengrawit dan Sinden

Kendang: Hartono (pemangku Pelatih), Sletem: Suratna, Kempul Gong: Katiman, Bonang Barong: Suyati, Bonang Penerus: Swandono, Gender Barung: Sumantri, Gender Penerus: Paimo, Demung 1: Sony Sumarsono, Demung 2: Walidi, Demung 3: Didik, Saron 1: Marno, Saron 2: Bogimin, Saron Penerus/Peking: Sumijan, Kenong: Sukono, Gambang: Suyono, Wira Swara 1: Sularno, Wira Swara 2: Sabar, Wira Swara 3: Sapardi, Swarawati 1: Wiji, Swarawati 2: Endang, Swarawati 3: Sri Lestari, Swarawati 4: Cindy.

Nama Para Penembromo

Supriyanto, Giyanto, Suparmin, Wagiman, Sapardi, Mulyati, Erni, Eny, Yanti, Mardiyana, Sita, Habibah, Rini, Sunarso, Markumah, Listri, Supartin, Waluyo.

Pengrawit dan Sinden saat tampil diatas panggung


POJOK PARLE

Sindrome Kumis dan Kotak-kotak menyita perhatian ini. Pada awalnya rapat berjalan normal, namun karena dinilai jawaban dan penjelasan KPK, Polri dan Jaksa Agung tidak memuaskan, sejumlah anggota melakukan interupsi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau pendalaman. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.00 seorang Wakil Ketua Komisi Aziz Syamsudin meminta diskors untuk istirahat, solat dan makan siang. Dalam interupsinya, politiisi Golkar ini juga menyampaikan

Beberapa Anggota DPR dari Fraksi PDIP yang mengenakan baju kotak-kotak

B

aju kotak-kotak dan kumis pada pemilihan umum kepalaI daerah (pemilukada) DKI Jakarta begitu populer. Terlebihlebih pada putaran kedua pilkada yang pemungutan suaranya jatuh pada tanggal 20 September 2012. Sebelumnya pada masa kampanye disusul masa tenang selama tiga hari, identitas pasangan cagub dan cawagub Foke-Nara dengan kumisnya, dan pasangan JokowiAhok dengan baju kotak-kotaknya cukup menyita banyak kalangan. Tak terkecuali dalam rapat kerja gabungan Komisi III DPR DPR dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief dan Pimpinan KPK Busro Muqoddas dan Zulkanain dengan segenap jajarannya. Acara berlangsung Senin tanggal 17 September 2012, bertepatan dengan dimulainya masa tenang menjelang Pemilu Gubernur DKI Jakarta tanggal 20 September. Sejak acara dimulai sekitar pukul 10.30 dibuka oleh Wakil Ketua Komisi

70

Suasana rapat Komisi III DPR dengan Jaksa Agung, KPK dan Kapolri

III Tjatur Sapto Edy , suasananya sedikit tegang sebab isu terhangat yang menjadi topik adalah soal penarikan 20 penyidik Polri dari KPK. Tak pelak penarikan penyidik polri ditengah-tengah upaya KPK menangani kasus Korlantas Polri memunculkan berita-berita seolaholah ada persaingan kedua lembaga penegak hukum tersebut. Ruangan rapat tampak penuh sesak termasuk ruang balkon, pengunjung maupun pers memenuhi acara yang banyak


himbauan agar anggota dewan yang memakai atribut kampanye berupa baju kotak-kotak dalam waktu skors supaya mengganti bajunya. Kata Aziz, forum raker di lembaga politik ini aturan secara normatif dan turtulis memang tidak ada batasan baju yang dikenakan. Di depan pintu masuk

orang membagikan majalah forum secara gratis, apa maksudnya. “ Kita jangan ngajarin ikan berenang, semuanya akan tahu dan apa iya pakai seragam kotak-kotak bukan merupakan kampanye terselubung,” katanya. Dia mengingatkan kepada rekannya Trimedya Panjaitan, lakukan pemilukada ini secara luber, jangan dijadikan forum Komisi III DPR dalam hal yang sangat penting, secara diam-diam mengenakan seragam kotak-kotak. Kebetulan atau tidak beberapa anggota Komisi III

Beberapa Anggota DPR dari Fraksi PDIP yang mengenakan baju kotak-kotak saat rapat Komisi III DPR

dari FPDIP mengenakan baju kotakkotak meski dilapisi dengan jas atau jaket. Menanggapi hal itu, Trimedya berkilah bahwa dia sudah mengantongi surat dari KPUD dan tidak ada larangan mengenakan baju kotak-kotak. “ Tak usah terlalu sensitiflah,” tukas dia. Ketua Sidang Tjatur Sapto Edy menanggapi dengan sedikit bercanda, sekarang masih bulan Syawwal, kalau sawal atinya ribut, kalau Syawwal artinya peningkatan. Karena itu kita menghimbau saja, karena tidak ada dasar hukumnya, namun diatas hukum ada aklaq. Anggota FPDIP Sayed Muhamad

Mulyadi menyampaikan interupsi menanggapi Aziz Zyamsudin, kita disini berdasarkan hukum, KPU menilai tidak ada masalah mengenakan baju kotak-kotak. “ Jadi kenapa dipermasalahkan. Kalau soal etika, saya juga minta yang berkumis tidak boleh masuk di ruangan ini. Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung nggak boleh masuk,” ungkap dia. Kontan saja semua yang hadir tertawa terbahak-bahak termasuk Kejagung dan Kapolri yang duaduanya berkumis tebal. Dasar lembaga politik, semua bisa dijadikan guyonan politik. Suasana sidang menjadi cair dan akhirnya rapat diskors. (mp)


POJOK PARLE

72


Ketua Pengarah Dra. Nining Indra Saleh, M.Si Wakil Ketua Pengarah Achmad Djuned SH, M

Recommend Documents