Ketua Pengarah Dra. Nining Indra Saleh, M.Si. Wakil Ketua Pengarah Achmad Djuned SH, M

PESAN PIMPINAN

SUSUNAN REDAKSI PARLEMENTARIA EDISI 94 TH.XLII 2012

Pengawas Umum

Pimpinan DPR RI

Penanggung Jawab/Ketua Pengarah Dra. Nining Indra Saleh, M.Si

Wakil Ketua Pengarah

Achmad Djuned SH, M.Hum

Pimpinan Pelaksana

Djaka Dwi Winarko

Pimpinan Redaksi

Dwi Maryanto, S.Sos

Wakil Pimpinan Redaksi

Dadang Prayitna, S.IP.,MH Mediantoro, SE

Anggota Redaksi

Dra. Trihastuti Nita Juwita, S.Sos, Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid, Iwan Armanias, Suciati, S.Sos Agung Sulistiono, SH

Fotografer

!

Eka Hindra, Rizka Arinindya

Sirkulasi

Supriyanto

Alamat Redaksi/Tata Usaha Bagian Pemberitaan DPR RI Lt. II Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350, Fax (021) 5715341 Email : [email protected] www.dpr.go.id/berita

| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |

Salam Parlementaria Pembaca sekalian, pada edisi 94 kali ini, Majalah Parlementaria mengulas laporan utama mengenai Wajib belajar (Wajar) 12 tahun yang akan diterapkan pada tahun 2013 mendatang. Wajar 12 tahun ini merupakan tekad DPR RI untuk mengejar ketertinggalan mutu pendidikan Indonesia yang masih rendah di kawasan Asia. Selain itu, melalui Program Wajar ini diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati pendidikan khususnya bagi kalangan yang kurang mampu. Rencana pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun ini tidak terlepas dari program wajib belajar 9 tahun yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Karena hasilnya cukup sukses, hingga pemerintah menilai program sekolah gratis SD dan SMP (wajib belajar 9 tahun) sudah tuntas. Melalui Wajar 12 tahun diharapkan Pemerintah dapat meningkatkan aksesbilitas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. seperti kita ketahui, saat ini jumlah penduduk Indonesia yang tamat SD mencapai angka tertinggi 50 persen. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memberikan pendidikan bagi rakyatnya hingga tingkat lanjut. Kita akui, peran masyarakat dalam program ini sangat penting khususnya peran pengawasan. Pasalnya, nanti setelah diterapkan pada tahun 2013 tentunya DPR dan Pemerintah akan menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk mensukseskan program ini. Wajib Belajar 12 tahun harus dilaksanakan secara bertahap, dan disesuaikan kemampuan daerah di Indonesia, terdapat beberapa provinsi seperti DKI Jakarta dan Yogyakarta telah siap melaksanakan program tersebut. Seperti Provinsi Bali, Maluku, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat tahun 2012 mereka sudah tuntas 12 tahun. Sementara pada rubrik Pengawasan, Parlementaria menghadirkan dua topik pembahasan yaitu evaluasi Rintisan Sekolah Berstandar Nasional (RSBI) dan Pelaksanaan E-KTP. Yang tidak kalah menariknya, Majalah kesayangan kita juga menghadirkan rubrik anggaran yang membahas mengenai pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Setjen DPR RI yang ketiga kalinya. Topik RSBI dan pelaksanaan E-KTP merupakan salah satu topik yang menarik dan menjadi perhatian di masyarakat saat ini. Khusus RSBI, banyak yang menilai pendaftaran awalpun sudah tidak fair, bahkan biaya untuk menempuh pendidikan RSBI juga dinilai sangat tinggi. Khusus rubrik E-KTP, Parle mencoba melihat pelaksanaan E-KTP yang banyak bermasalah diberbagai daerah di Indonesia. Untuk rubrik Legislasi kali ini kita mengetengahkan tema RUU Pilkada dan RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan. Menyambut Bulan Suci Ramadhan, segenap Redaksi Parlementaria mengucapkan selamat menempuh ibadah puasa, semoga Puasa kita semua diterima oleh Allah SWT. Amien.

redaksi parlementaria


DAFTAR ISI PESAN PIMPINAN

Parlementaria Edisi 94 Tahun XLII 2012 PESAN PIMPINAN

> Pandangan Terhadap Kebijakan Kelautan Indonesia

LAPORAN UTAMA > Menanti Wajar 12 Tahun

SUMBANG SARAN

> Wajar 12 Tahun Harus di Wujudkan di Atas Kerangka Landasan Pedagogik

PENGAWASAN

> Kehadiran RSBI Solusi atau Masalah?

ANGGARAN

> WTP ke Tiga Kali Setjen DPR RI

LEGISLASI

> Pemerintah Pusat Belum Berpihak Pada Daerah Kepulauan > RUU Pilkada

PROFIL

> Nova Riyanti.

Laporan Utama

11 | Dituntut Komitmen Dan

Konsistensi Pemerintah

Wajar 12 tahun memang harus segera dimulai, di sini dituntut komitmen dan konsistensi pemerintah terhadap dunia pendidikan untuk kemajuan bangsa secara bertahap. Dan ini merupakan keinginan politik dari dewan untuk melakukan percepatan bidang pendidikan. Dimulai dari wajar 9 tahun yang telah berjalan dengan baik dan kemudian meningkat hingga jenjang pendidikan menengah. Bahkan, Komisi X DPR mempunyai tekad kuat agar 10 tahun lagi bisa sampai ke jenjang Perguruan Tinggi. “Kita punya cita-cita setelah 100 tahun Indonesia merdeka, tepatnya tahun 2045 wajar 12 tahun tuntas dan beralih ke jenjang perguruan tinggi,” katanya.

Menurutnya, RUU tentang Kesehatan Jiwa bukan Gangguan Jiwa, bertujuan memproteksi masyarakatnya, bukan psikiater. Kalau ada bencana alam kita mesti bagaimana, apakah sudah maksimal upaya dari pemerintah untuk kesehatan jiwa. “Jadi tidak betul kalau undang-undang ini untuk psikiaternya,” tegasnya. Lebih jauh ia menegaskan, jumlah individu yang mengalami gangguan jiwa sangat besar. Diperkirakan 30 persen penduduk mengalami berbagai bentuk masalah gangguan jiwa semasa kehidupannya, 10 persen diantaranya mengalami gangguan jiwa berat.


8 28 32 37 40 44 46

KUNJUNGAN LAPANGAN DPR > Kunjungan Lapangan Komisi DPR Ke Berbagai Daerah di Indonesia

SOROTAN

> Cambuk Bagi Indonesia Agar Jaga Warisan Budaya

50 56

LIPUTAN KHUSUS

> Presiden AIPA Berkomitmen Perbesar Kontribusi AIPA Bentuk Asean Community

SELEBRITIS > Nona Evita

PERNIK

> Pam Obvit DPR

POJOK PARLE

> Studi Banding Itu Perlu

PROFIL

46 | Nova Riyanti

5

Sorotan

56 | Cambuk Bagi Indonesia Agar Jaga Warisan Budaya

Dedi Gumelar Anggota Komisi X DPR RI dalam Dialog Interaktif Bersama Wakil Rakyat di Studio RRI Gedung Nusantara III DPR RI menyatakan, selama ini Indonesia memang belum memiliki visi kebudayaan sebagai strategi terhadap perlindungan kebudayaan–kebudayaan yang dimiliki. Hal tersebut bisa dilihat dari politik anggaran untuk kebudayaan yang masih sangat kecil. Dedi membandingkan postur anggaran Indonesia yang sangat jauh berbeda dengan Malaysia. Kementerian Pariwisata Malaysia menganggarkan lebih dari 200 juta US dollar untuk promosi pariwisatanya, sedangkan di negara kita anggarannya tidak lebih dari Rp 500 miliyar.

64 66 68 70

PESAN PIMPINAN

Pandangan Terhadap Kebijakan Kelautan Indonesia

Oleh Dr. Marzuki Alie

Lingkungan laut merupakan salah satu sumberdaya alam yang besar di bumi, yang mengandung berbagai potensi yang besar yang dapat dimanfaatkan manusia untuk dikumpulkan, dipanen, dan ditambang. Potensi ini meliputi makanan yang bersumber dari laut, berbagai mineral, produk tambang dan sebagainya. Jumlah rupiah yang dapat diambil dari dari laut bisa mencapai ratusan miliar per tahun, namun kita bahkan belum mulai memanfaatkan beberapa sumberdaya yang ada di lautan. Melalui tulisan ini, akan disampaikan beberapa pandangan yang perlu dipertimbangkan dalam mengelola potensi kelautan Indonesia.

S

ejak awal peradaban terbentuk, laut telah digunakan dalam tiga cara utama: untuk transportasi, untuk kekuatan militer, dan sebagai sumber makanan. Sejak revolusi industri, tiga cara ini makin diperluas, termasuk sebagai sumber energi, tambang, mineral, dan sebagainya. Indonesia, yang sebagian wilayahnya berupa laut, tentu juga mempunyai ekosistem perairan laut yang sangat beraneka ragam. Berdasarkan sifatnya, ekosistem laut dan pesisir dapat bersifat alamiah dan buatan. Ekosistem alami antara lain: hutan bakau, padang lamun, terumbu karang, rumput laut, estuaria, pantai pesisir, pantai berbatu, dll. Ekosistem buatan antara lain: tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri dan permukiman. Melihat kondisi kekayaan laut yang begitu besar, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk menjaga ekosistemnya yang berkaitan dengan kehidupan rakyat, agar dapat lebih memanfaatkan laut dan sumberdaya yang dimilikinya secara efesien dan efektif. Potensi Kelautan Indonesia Indonesia memiliki luas lautan yang jauh lebih luas dibanding luas daratan. Luas lautan mencapai 3,5 juta km2 dan luas daratan mencapai 1,9 Juta km . Yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua Nugini,

Garis pantai sepanjang 104 ribu km dan jumlah pulau 17.504 pulau. Indonesia juga merupakan negara kepulauan tropis terbesar di dunia, dengan letak strategis diantara dua benua (Asia dan Australia), dan dua samudera (Hindia dan Pasifik). Indonesia juga dilalui oleh tiga alur laut kepulauan dan berbatasan laut dengan sepuluh negara berdaulat. Dari sudut pandang potensi geopolitis ini, Indonesia memiliki posisi strategis yang memberi peluang sebagai jalur ekonomi. Misalnya beberapa selat strategis jalur perekonomian dunia berada di wilayah NKRI, yakni Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar dan Selat Ombai-Wetar. Potensi geopolitis ini dapat digunakan Indonesia sebagai kekuatan dalam percaturan politik dan ekonomi antarbangsa. Potensi lain, yaitu sumberdaya alam terbarukan, pada tahun 2008, Indonesia menjadi produsen perikanan tangkap ketiga terbesar di dunia dengan produksi 4,95 juta ton. Pada tahun yang sama, produksi akua-kultur untuk moluska dan krustasea sejumlah 1,690 juta ton atau nomor empat terbesar. Namun, Indonesia hanya Australia, dan Timor Leste. .Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011. . Setelah China (14,79 juta ton) dan Peru (7,36 juta ton) . Berada di bawah China (32,73 juta ton), India (3,478 juta ton), Vietnam (2,461 juta ton).

menempati ranking ke-13 pendapatan ekspor pada tahun 2008 atau senilai 2,471 milyar USD. Lima negara yang memiliki pendapatan ekspor terbesar dari sektor ini adalah China, Norwegia, Thailand, Denmark, dan Vietnam. Dari sumberdaya alam takterbarukan, pesisir dari Laut Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas, mineral dan bahan tambang yang besar. Potensi kekayaan tambang dasar laut seperti aluminium, mangan, tembaga, nikel, kobalt, dan lain sebagainya yang sampai sekarang belum teridentifikasi dengan baik, memerlukan teknologi yang maju untuk mengembangkannya. Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia jika dipandang dari segi sumberdaya manusia, dapat dilihat dari sekitar 60% penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir. Potensi penduduk yang menyebar di berbagai pulau merupakan aset yang strategis untuk peningkatan aktivitas ekonomi antar-pulau sekaligus pertahanan keamanan negara. Permasalahan Kelautan Kita Kontribusi ekonomi kelautan Indonesia pada tahun 2005 mencapai 22,42% dari produk domestik bruto (PDB). Untuk sub-sektor perikanan saja, kontribusinya mencapai 3,10% dari PDB tahun 2010, dengan pertumbuhan rata. Sumber: FAO Yearbook, 2009.


PESAN PIMPINAN

rata 2,75% pertahun (periode 20062010). Kecilnya kontribusi kelautan kita menunjukkan bahwa potensi kelautan yang kita miliki, belum mampu dieksplorasi secara maksimal. Terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan kelautan di Indonesia. Pertama, permasalahan sektor perikanan akibat luasnya lautan yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal. The State of World Fisheries and Aquaculture 2008 justru menyebutkan, bahwa pasokan makanan hasil laut dunia yang dijual dengan harga tinggi, dihasilkan oleh 86% nelayan dari China, India, Vietnam, Filipina, dan lain-lain. Selain itu, impor produk perikanan juga mengganggu kelangsungan produksi perikanan nasional. Kedua, energi dan sumber daya mineral kelautan tidak dimanfaatkan secara optimal, padahal sekitar 70% produksi minyak dan gas bumi berasal dari kawasan pesisir dan lautan. Dari 60 cekungan potensial mengandung migas, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 di pesisir, dan hanya enam yang di daratan. Dari seluruh cekungan tersebut diperkirakan potensinya sebesar 11,3 miliar barel minyak bumi. Jika potensi ini dimanfaatkan optimal, maka kita akan menghasilkan energi sendiri tanpa bergantung dari potensi energi negara lain. Ketiga, industri pelayaran di Indonesia sampai saat ini masih terpuruk, karena 95% pelayaran dikuasai oleh kapal berbendera asing. Permasalahan yang dihadapi dibidang industri pelayaran selama ini pada umumnya akibat tidak mampu mengembangkan armada, kurangnya modal dan belum adanya dukungan perbankan karena usaha pelayaran belum digolongkan sebagai usaha yang layak mendapat kredit dari bank. . Namun, jika dibandingkan dengan Korea Selatan dan Vietnam yang memiliki garis pantai lebih pendek, nilai tambah sektor kelautan Indonesia dengan angka tersebut, sebenarnya relatif lebih kecil. Sektor kelautan di kedua negara tersebut, menyumbang sekitar 37% dan 57,63% dari PDB. Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011. . Burhanuddin, 2011. . Rokhmin Dahuri, 2005.


Keempat, pariwisata bahari belum serius dikembangkan. Indonesia mempunyai daerah-daerah unggulan wisata bahari yang terbentang dari Indonesia bagian timur sampai bagian barat, seperti Raja Ampat di Papua Barat, Takabonarate dan Togean di Sulawesi, di Alor, Pulau Komodo, Flores, dan lainlain. Minimnya perhatian Pemerintah terhadap pariwisata bahari dilihat dari tidak adanya dukungan perbankan, pembangunan infrastruktur maupun akses ke kawasan wisata terpencil, serta promosi. Kelima, Industri dan Jasa Maritim belum berkembang sedemikian rupa. Peran industri galangan kapal, sebenarnya sangat besar karena mempunyai rantai hulu-hilir yang panjang. Identifikasi akar masalah industri perkapalan menunjukkan bahwa pajak kapal terlalu besar dibandingkan negara tetangga terdekat seperti Singapura dan Malaysia. Dukungan perbankan terhadap pengembangan industri perkapalan masih sangat rendah, misalnya dikenakan suku-bunga tinggi terhadap kredit investasi dan kredit modal kerja. Di tataran kebijakan, sama saja, belum mampu mendorong industri galangan kapal berikut industri penunjangnya. Sektor lain terasa tak memberikan dukungan, padahal industri perkapalan merupakan bagian integral dari keseluruhan industri kelautan. Keenam, potensi bioteknologi yang belum dimanfaatkan. Potensi industri bioteknologi ini secara garis besar mencakup: (1) Industri bahan alam perairan dan berbagai aplikasi turunannya untuk industri obat, nutraceutical, cosmeticeutical, pangan, pertanian, perikanan; (2) Industri bioproses (proses yang memanfaatkan organisme) untuk mencegah kerusakan lingkungan seperti bioremediasi, biofiltrasi menghasilkan bahan aktif seperti enzim, menghasilkan berbagai produk untuk mendukung industri pangan seperti berbagai produk fermentasi ikan berupa kecap; (3) Industri budidaya organisme perairan

untuk mendukung industri bahan alam dan turunannya. Ketujuh, pertahanan dan keamanan. Potensi geografis NKRI yang terletak diantara dua benua (AsiaAustralia) dan dua samudera (PasifikHindia) menjadikan sumberdaya alam tersebut dimanfaatkan secara illegal, dikarenakan otoritas pengamanan dan pemberdayaan sumber daya alam kita yang sangat lemah. Akibat illegal, unreported, and unregulated fishing, Indonesia kehilangan tidak kurang sebesar Rp 30 trilyun pertahun akibat illegal fishing. Selain permasalahan tersebut diatas, terdapat juga permasalahan terkait dengan pertahanan dan keamanan, yaitu mengenai pulau-pulau terluar. Terdapat 92 pulau kecil terluar dalam kondisi rawan pendudukan dan penguasaan asing. Secara administratif pulau-pulau tersebut memang wilayah NKRI, tetapi sangat kuat berada dalam pengaruh budaya dan ekonomi negara tetangga. Penduduk di pulau-pulau tersebut menggunakan uang asing dalam jual beli, berbicara dengan bahasa asing, mendengarkan radio dan menonton TV dengan saluran asing, serta dalam pergaulan dan aktifitas kehidupan ekonomi sehari-hari bersentuhan dengan penduduk negara tetangga. Kebijakan Kelautan Kebijakan kelautan Indonesia didasarkan pada UUD 1945, yang menegaskan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3). Terkait dengan kebijakan kelautan, amanat UUD 1945 dijabarkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun . Seperti: Pulau Rondo (di wilayah NAD) berbatasan dengan India, Pulau Berhala (Sumatera Utara) berbatasan dengan Malaysia, Pulau Nipah (Kepulauan Riau) berbatasan dengan Singapura, Pulau Sekatung (Kepulauan Riau) berbatasan dengan Vietnam, Pulau Marampit dan Pulau Marore (Sulawesi Utara) berbatasan dengan Filipina, Pulau Miangas (Sulawesi Utara) berbatasan dengan Filipina, Pulau Fani, Pulau Bras dan Pulau Fanildo (Papua) berbatasan dengan Palau, dan Pulau Mangudu (NTT) berbatasan dengan Australia.

2005–2025. Pembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumberdaya laut berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumberdaya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi. Pada Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN, ada lima prioritas nasional terkait dengan kelautan, yaitu: [1] Prioritas pertama mengenai reformasi birokrasi dan tata kelola; [2] Prioritas keempat mengenai penanggulangan kemiskinan; [3] Prioritas kelima mengenai ketahanan pangan; [4] Prioritas kesembilan mengenai lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; [5] Prioritas kesepuluh mengenai daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. Sedangkan UU yang terkait dengan pengaturan mengenai kelautan di Indonesia adalah: [1] UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; [2] UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut); dan [3] UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. UU sektoral yang terkait dengan pemanfaatan potensi laut, adalah [1] UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

[2] UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan [3] UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Meskipun kita telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan wilayah perairan kita, namun Indonesia belum mempunyai pengaturan khusus mengenai kelautan. Selama ini pengaturan mengenai kebijakan kelautan, dimuat dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005–2025 dan Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN. Pengaturan khusus mengenai kelautan belum dimuat dalam legislasi. RUU tentang Kelautan telah dimuat dalam Prolegnas 2010–2014, namun sampai saat ini belum dilakukan penyusunan lebih lanjut, mengingat pengaturan mengenai sub-sektor kelautan telah banyak diatur dalam berbagai UU. Solusi Kebijakan Kelautan Beberapa rumusan kebijakan kelautan yang ideal dan sesuai dengan potensi bangsa berikut ini, perlu untuk dikaji dan ditindaklanjuti. Rumusan kebijakan mengenai kelautan seharusnya: [1] Memuat dokumen dasar yang memuat visi, misi dan prinsip dasar pengelolaan laut dengan melakukan sinkronisasi dengan peraturan diatasnya. [2] Memberikan arah pembangunan pengelolaan dan pemanfaatan

kelautan yang berkelanjutan. [3] Menjamin kepentingan khusus sebagai negara kepulauan. [4] Menuntaskan permasalahan mengenai pengelolaan laut. [5] Merubah paradigma pembangunan kelautan, dengan memandang laut sebagai halaman depan negara. Dan [6] Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan mengenai kelautan. Dari rumusan kebijakan ini, kita berharap mampu menemukan rumusan kebijakan kelautan yang kongkret, membangun konsensus nasional untuk memperjuangkan kelautan Indonesia, sehingga memberikan warna dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2015-2020. Selain itu, pemanfaatan potensi laut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Selama ini,bangsa kita telah mengabaikan laut dengan menganggap laut sebagai tempat pembuangan limbah. Padahal apabila laut dijaga kelestariannya, potensi yang dihasilkan sangat besar, khususnya untuk perikanan, pariwisata bahari, dan jasa lingkungan. Laut harus dipandang sebagai masa depan bangsa sehingga harus dibuat kebijakan nasional yang komprehensif, dengan melakukan sinkronisasi terhadap kebijakan yang selama ini ada. Kebijakan yang sudah ada tersebut, apabila bertentangan dengan dokumen kebijakan kelautan yang dibuat harus dilakukan perubahan. *

LAUT INDONESIA

PETA INDONESIA


LAPORAN PROLOG UTAMA

Menanti Wajar 12 Tahun Harapan Bagi Masyarakat Setelah lama menanti-nantikan pendidikan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia, akhirnya penantian itu tidak sia-sia. DPR RI meminta Pemerintah untuk segera melaksanakan Wajib Belajar 12 tahun di Tahun 2013.

foto:doc.internet/ m.lensaindonesia.com


Kurang Mampu D

orongan untuk segera melaksanakan Wajib Belajar 12 tahun ini merupakan keinginan politik dari dewan untuk melakukan percepatan di bidang pendidikan. Selain itu, berdasarkan data yang diberikan Pemerintah, Wajar 9 tahun hampir dinyatakan tuntas dan pelaksanaannya dapat berjalandengan baik dan lancar. Program Wajib Belajar 12 tahun ini juga mendapat perhatian yang cukup serius dari Pimpinan DPR RI. Pada Sidang Paripurna Penutupan Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 2011-2012, Ketua DPR RI menyampaikan, Dewan memandang penting program Wajib Belajar 12 tahun segera dilaksanakan. Hal ini mengingat, masih banyaknya anak yang putus sekolah karena ketidakmampuan orangtua membiayai dan terpaksa bekerja karena kemiskinannya. Oleh karena itu, Dewan bersepakat dengan Pemerintah siap melaksanakannya pada tahun 2013. Nantinya diharapkan program ini dapat terlihat dalam postur anggarannya dan harus menjadi keputusan bersama antara Pemerintah dengan DPR. Dewan juga sudah bersepakat dengan Pemerintah untuk melaksanakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) UUD Tahun 1945, Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Dengan adanya kesepakatan untuk melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun pada tahun 2013, Dewan meminta Peme-rintah menyegerakan revisi ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU tentang Sistem Pendidikan Nasional sehingga

setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun wajib mendapatkan pendidikan. Program wajib belajar 12 tahun ini sangat diharapkan oleh masyarakat luas terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Membicarakan pendidikan, tidak terlepas kepada kewajiban yang diatur dalam UUD Negara-RI Tahun 1945 yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan anggaran 20% dalam APBN dan APBD. Sudah 3 (tiga) tahun kewajiban ini dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah dalam APBN dan pemerintah daerah dalam APBD. Tetapi dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian. Sementara Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Hamid Muhammad mengatakan, pelaksanaan Wajar 12 tahun sebagai konsekuensi logis keberhasilan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, memanfaatkan periode bonus demografi, mendukung tercapainya target MP3EI, memperkuat daya saing bangsa, serta menyongsong 100 tahun Indonesia

Kegiatan belajar mengajar siswa-siswi SMU


LAPORAN PROLOG UTAMA

merdeka. Dalam hal ini, Pemerintah perlu meng-ambil langkah strategis untuk mempersiapkan Wajar 12 Tahun atau yang lebih tepat disebut sebagai Pendidikan Menengah Universal (PMU), yaitu pendidikan menengah yang mencakup SMA, MA dan SMK. PMU pada dasarnya merupakan pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu. Seperti disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Pendidikan Menengah Universal adalah nama lain dari Wajib Belajar 12 tahun. Menurutnya, kementerian tidak memakai kata wajib karena tidak ada yang mewajibkan. Berbeda dengan program wajib belajar 9 tahun yang merupakan amanah dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana pada Bab VIII Pasal 34 berbunyi : (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yangdiselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Selama lima tahun terakhir angka partisipasi kasar pendidikan jenjang menengah terus mengalami peningkatan yaitu, dari 52,20% pada tahun 2005/2006 menjadi 70,53% pada tahun 2010/2011. (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jadi jelas, untuk Wajib Belajar 9 Tahun diatur dalam undang-undang, sementara Wajib Belajar 12 tahun belum ada undang-undangnya. Tujuan utama PMU adalah meningkatkan kualitas

10


penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat. Sasarannya adalah pada tahun 2020 angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sekurang-kurangnya mencapai 97%. Selama lima tahun terakhir angka partisipasi kasar pendidikan jenjang mene-ngah terus mengalami peningkatan yaitu, dari 52,20% pada tahun 2005/2006 menjadi 70,53% pada tahun 2010/2011. Namun demikian, disparitas APK jenjang menengah antar wilayah masih relatif tinggi, pertumbuhan APK setiap tahunnya relatif kecil dan dibandingkan dengan APK negara-negara Asia lainnya, APK Indonesia masih relatif tertinggal. Oleh karena itu, penyelenggaraan PMU menjadi sangat penting untuk melakukan percepatan peningkatan akses dan mutu, penurunan disparitas antar wilayah, serta sekaligus penguatan daya saing bangsa. Melalui upaya percepatan tersebut, sasaran nasional APK pendidikan menengah sebesar 97% diperkirakan tercapai pada tahun 2020. Namun sebaliknya, bila tanpa upaya percepatan maka sasaran nasional tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun 2040. Dengan demikian penyelenggaraan PMU perlu segera dimulai. Untuk melaksanakan Wajar 12 tahun atau PMU ini, perencanaan kebutuhan antara lain meliputi sarana pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang didasarkan pada jumlah dan distribusi penduduk usia pendidikan jenjang menengah di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, dalam skenario pencapaian sasaran PMU ini telah diidentifikasi perkiraan kebutuhan anggaran, pembagian peran antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat serta perimbangan komposisi SMA dan SMK sesuai dengan potensi daerah. Dengan memperhatikan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,5 % per tahun dan anggaran pendidikan yang meningkat, maka dimungkinkan dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Pendidikan Menengah Universal mulai tahun 2013. (tt,spy)

Komisi X DPR RI meminta Pemerintah agar Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun dapat dilaksanakan pada tahun 2013. Dorongan Dewan kepada Pemerintah ini bukan tanpa alasan, berdasarkan data yang disampaikan Pemerintah bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SD telah mencapai lebih dari 115 %, sementara APK untuk jenjang pendidikan SMP mencapai 96%. Dasar itulah yang dijadikan pegangan Komisi X DPR untuk meminta Pemerintah segera melaksanakan Wajar 12 tahun. Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah

Dituntut Komitmen Dan Konsistensi Pemerintah A

nggota Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan, jika ditanyakan apakah pemerintah siap dari segi dananya. Jawabannya, anggaran itu ada kalau Pemerintah punya niat yang kuat. Pemerintah sendiri menyampaikan, untuk melaksanakan Wajar 12 tahun pilihannya ada dua yaitu tiap murid diberikan Rp 700.000 atau jika memungkinkan tiap anak diberikan Rp 1 juta. Jika dihitung jumlah murid tingkat SMA sebanyak 9 juta murid, maka anggaran dengan hitungan Rp 700.000 tiap murid dikalikan dengan 9 juta murid hasilnya yang harus dikeluarkan adalah Rp 6,3 triliun. Ferdi menambahkan, sekarang ini sudah ada Bantuan Operasional Manajemen untuk Sekolah (BOM) yang jatahnya Rp 125.000/siswa/tahun. Jika murid dianggarkan Rp 700.000, dikurangi dengan jatah dari BOM Rp 125.000, maka kekurangannya adalah Rp 5,4 triliun. “Saya yakin kekurangan Rp 5,4

triliun itu dapat dianggarkan pemerintah,” katanya. Dana Rp 700.000/siswa/tahun itu memang masih jauh dari cukup. Namun, untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD awal dimulainya juga dengan anggaran yang rendah, yaitu pada posisi Rp 250.000/tahun /anak. Sedang untuk SMP awalnya hanya pada kisaran angka Rp 325.000/anak/tahun. Di sini berarti, untuk SD maupun SMP awalnya dana yang diberikan jauh dari ideal, kalau mau ideal untuk SD seharusnya per tahun Rp 1.200.000 per murid. Wajar 12 tahun memang harus segera dimulai, di sini dituntut komitmen dan konsistensi pemerintah terhadap dunia pendidikan untuk kemajuan bangsa secara bertahap. Dan ini merupakan keinginan politik dari dewan untuk melakukan percepatan bidang pendidikan. Dimulai dari wajar 9 tahun yang telah berjalan dengan baik dan kemudian meningkat hingga jenjang pendidikan menengah.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>

LAPORAN UTAMA


11

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LAPORAN UTAMA

12

Bahkan, Komisi X DPR mempunyai tekad kuat agar 10 tahun lagi bisa sampai ke jenjang Perguruan Tinggi. “Kita punya cita-cita setelah 100 tahun Indonesia merdeka, tepatnya tahun 2045 wajar 12 tahun tuntas dan beralih ke jenjang perguruan tinggi,” katanya. Karena ini merupakan amanah konstitusi dimana Pasal 31 UUD 1945 berbunyi : “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ferdi menambahkan, sebetulnya Wajar 12 tahun itu lebih tepat disebut sebagai Pendidikan Menengah Universal (PMU). Karena di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VIII Pasal 34 tentang wajib belajar menyebutkan pendidikan dasar itu 9 tahun. Karena UU yang berlaku masih menyebutkan wajar 9 tahun, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutnya Pendidikan Menengah Universal. Dalam program Wajar 12 tahun ini, siswa yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah menengah diberikan gratis untuk standar pelayanan minimal. Dana untuk program ini bukan hanya dari APBN saja, tapi juga ada peran partisipasi dari APBD provinsi/kabupaten/kota untuk melengkapi bantuan operasional untuk pendidikan. Jadi, katanya, yang ditanggung negara itu standar pelayanan minimalnya, bahwa setiap warga negara pada intinya berusia sekolah pendidikan menengah wajib mengikuti karena standart pelayanan minimal sudah ditanggung oleh negara.


Namun jika sekolah tersebut ingin menambah AC agar siswa belajar dengan nyaman, tentunya Pemerintah tidak memberikan anggaran itu baik dari APBN maupun dari APBD. Seperti misalnya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, perlu menambah perangkat komputer lagi karena yang diberikan Pemerintah dengan dana APBN jumlahnya hanya 20 komputer, maka tambahan itu dapat dimintakan bantuan pada masyarakat. Tapi secara standart pelayanan minimal ketika warga negara Indonesia ingin sekolah, sudah tidak perlu membayar. Kita menyadari masing-masing daerah APBD nya berbeda, namun tentunya disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Seperti DKI Jakarta dia mengatakan tahun 2012 siap menyelenggarakan Wajar 12 tahun. Begitu juga daerah-daerah lainnya telah menyatakan siap menyelenggarakan Wajar 12 tahun pada 2013. Definisi gratis di sini tentunya harus dihitung benar-benar gratis itu sampai tahapan apa, tentunya bukan termasuk untuk darmawisata, perpisahan sekolah dan lain sebagainya. Karena program ini baru, tentunya Pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) harus melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat karena kebijakan ini banyak yang belum mengetahui. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi bahwa APBN yang dibahas DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah telah menyetujui APBN untuk Wajar 12 tahun. Ferdi menambahkan, dari hasil kunjungan spesifik ke beberapa daerah untuk mendapatkan masukan kesiapan Wajar 12 tahun umumnya daerah punya perhatian cukup baik. Hanya ada problem bagi daerah-daerah yang agak minus., tapi sekali lagi ditekankan bahwa program ini untuk standart pelayanan minimal. Mereka ada yang mengusulkan sebaiknya BOS jangan disamaratakan antara daerah yang mampu dengan daerah yang tidak mampu. Tapi kuncinya, Pemerintah baik provinsi/ kabupaten/kota harus mendata benar berapa jumlah murid di daerah yang tidak mampu itu. Berapa persen daerah yang tidak mampu dan berapa jumlah muridnya, sehingga pusat mendapat data yang valid berapa anggaran yang harus dikeluarkan. Namun permasalahannya di sini sejauh mana pemerintah mempersiapkan data tersebut. Jika disetujui tidak disamamaratakan, tentunya data ini menjadi salah satu kunci kesuksesan program tersebut. (tt,spy)

Peran Masyarakat Sangat Dibutuhkan Awasi Wajar 12 Tahun A

Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong agar pemerintah menjalankan program wajib belajar 12 tahun.

nggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulfadhli mengatakan, program wajib belajar 9 tahun dianggap sukses karena telah memenuhi target. Kemudian DPR mendorong agar tahun 2012 dicanangkan sebagai program wajib belajar 12 tahun. Ditargetkan pada tahun 2020, indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia mencapai 97 persen. “Oleh sebab itu kami mendorong pemerintah untuk 2012 memulai rintisan wajib belajar 12 tahun,” kata Zulfadhli. Diakuinya, secara aturan dan regulasi, tidak ada ketentuan yang mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan program wajib belajar 12 tahun, karena dalam amanah UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional, pihak pemerintah hanya berkewajiban menjalankan wajib belajar sembilan tahun. Namun setelah dievaluasi, perjalanan hampir 10 tahun sejak UU itu disahkan, ,wajib belajar 9 tahun itu secara nasional sudah dapat dikatakan sukses. Untuk itu, DPR mendorong pemerintah agar segera melakukan rintisan wajib belajar 12 tahun yang dapat dimulai pada tahun 2012. Pemerintah juga mengatakan siap untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun, ini berarti, semakin ada percepatan pembangunan manusia atau Human Development Indeks (HDI) daripada manusia Indonesia. Patut diingat, pembangunan manusia

salah satu indikatornya adalah bidang pendidikan. Sementara dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih jauh tertinggal. Rata-rata usia sekolah secara nasional hanya sampai ke jenjang SMP. Untuk itu, DPR mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah mempercepat wajib belajar 12 tahun. Untuk menetapkan program wajib belajar 12 tahun, tentunya perlu

dirancang sedemikian rupa. Yang utama adalah sejauh mana kesiapan pemerintah dari sisi anggaran. “Kalau anggarannya belum bisa mendukung bagaimana bisa memulai program itu,” katanya. Di sini perlu komitmen pemerintah untuk melaksanakan program itu. Tidak hanya siap dalam konteks perencanaan, tapi yang terpenting sejauh mana kesiapan anggaran yang mendukung

Anggota Komisi X DPR Zulfadhli


13

LAPORAN UTAMA

percepatan pelaksanaan program 12 tahun. Zulfadhli mengatakan, untuk menjalankan program ini memang harus dilakukan secara bertahap. Tahapannya di sesuaikan dengan daerah-daerah yang memang sudah cukup baik mendekati penuntasan pendidikan 12 tahun. Ini yang didorong supaya secara nasional rata-rata APK sekolah menengah meningkat. Beberapa provinsi seperti DKI Jakarta dan Yogyakarta telah siap melaksanakan program tersebut. Seperti Provinsi Bali, Maluku, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat tahun 2012 mereka sudah tuntas 12 tahun, karena tingkat SMP nya sudah sangat tinggi. Tingkat SMA atau menengahnya juga sudah sangat tinggi sudah mencapai target APK 97% sebagai pencapaian untuk wajib belajar 12 tahun. Namun tidak semua provinsi memiliki kemampuan yang sama, masih banyak provinsi untuk tingkat

dimulai di 2013. “Kita berharap pada tahun 2020 sudah mencapai APK 97% dalam pencapaian wajib belajar 12 tahun,” kata Zulfadhli. Karena pencapaian APK ini akan berdampak pada meningkatnya indeks pada pembangunan manusia, human developmentt indeks (HDI) negara Indonesia. Jadi yang paling pokok dalam melaksanakan program ini adalah kesiapan untuk melakukan alokasi anggaran pendidikan. Kalau berharap dari anggaran 20% pendidikan akan sulit, karena 20% dari anggaran ini ternyata hanya sebagian kecil saja dialokasikan untuk pendidikan menengah. Ditambahkannya, untuk menjalankan program ini memang tidak mudah. Banyak kendala-kendala yang dihadapi tiap-tiap daerah. Misalnya di Papua, akses anak-anak untuk menuju sekolah harus menempuh jarak berkilokilo meter. Bahkan tidak jauh-jauh di Banten yang sangat dekat dengan ibu

Pelaksanaan Program Wajar 12 tahun membutuhkan anggaran yang sangat besar. Menurutnya, program ini harus diawasi benar-benar, karena masih banyak penyimpangan, dan kekurangan. SMP belum tuntas. Masih perlu waktu yang panjang untuk menuntaskan Wajar 12 tahun. Di sini perlu kebijakan dari pusat untuk mendorong supaya provinsiprovinsi yang masih jauh pencapaian APK SMA harus didukung dengan anggaran yang besar dengan menambah kapasitas untuk ruang belajar, menambah dana BOS dan lain sebagainya. Sehingga pada saatnya nanti program wajib Belajar 12 tahun dapat

14

kota saja masih ada anak yang harus berjalan jauh untuk sampai ke sekolah. Disinilah kewajiban pemerintah daerah membangun sekolah untuk mempermudah anak-anak mencapai sekolah. “masyarakat yang memang kesulitan harus mendapatkan akses untuk sekolah, maka kewajiban pemerintah daerah harus membangun sekolah itu,” katanya. Kalau pemerintah daerah tidak bisa membuat sekolah secara formal, bisa membuat sekolah secara terbuka,


atau membangun sekolah berasrama. Banyak pola yang bisa dikerjakan, asalkan pemerintah daerahnya perduli. Dalam hal ini, sangat diperlukan kepedulian dan kesungguhan dari pejabat setempat. Zulfadhli menegaskan, Program Wajar 12 tahun itu diberlakukan untuk daerah yang APK pendidikan dasarnya sudah tuntas, jika suatu daerah APK pendidikan dasarnya belum tuntas, tentunya Wajib Belajar 9 tahun yang dituntaskan terlebih dulu. Diakuinya, secara aturan dan regulasi, memang belum ada ketentuan yang mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Pada Sidang Paripurna Penutupan Masa Persidangan IV Tahun sidang 2011-2012, Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta Pemerintah menyegerakan revisi ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU tentang Sistem Pendidikan Nasional sehingga setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mendapatkan pendidikan. Zul mengatakan, revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah ditargetkan pembahasannya pada tahun 2012. Dan Tahun 2013 perubahan undangundang tersebut diharapkan selesai, dengan Wajar 12 tahun sudah termasuk didalamnya. Pelaksanaan Program Wajar 12 tahun membutuhkan anggaran yang sangat besar. Menurutnya, program ini harus diawasi benar-benar, karena masih banyak penyimpangan, dan kekurangan. Untuk itu dia berharap peran masyarakat dalam ikut membantu mengawasi program tersebut. Dalam hal ini peran dan kepedulian masyarakat sangat dibutuhkan, karena anggaran yang diberikan kepada sekolah cukup besar. Masyarakat juga harus punya kepedulian untuk ikut mengawasi secara sungguh-sungguh, agar program yang dilaksanakan berjalan dengan lancar, dan tepat sasaran bagi seluruh murid tingkatan menengah. (tt/spy)

Dirjen Dikmen Kemendikbud Hamid Muhammad

Dirjen Dikmen Kemendikbud Hamid Muhammad :

P

2013, Pemerintah Siap Laksanakan Wajar 12 Tahun

IPM (indeks pembangunan manusia) Indonesia ditargetkan pada tahun 2020 dapat mencapai 97 persen, dan program Wajar (wajib belajar) sembilan tahun dinilai cukup. Karena itu program pendidikan menengah universal (PMU) atau yang lebih dikenal dengan istilah Wajar dua belas tahun perlu diteruskan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

eningkatan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas), MA (Madrasah Aliyah), dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) melalui program pendidikan menengah universal (PMU) atau yang lebih dikenal dengan istilah Wajar dua belas tahun. Untuk melaksanakan program Wajar dua belas tahun Pemerintah mengaku siap sepanjang anggaran yang disiapkan tersedia. Dan, masalah yang menyangkut dana ini merupakan wilayah kewenangan antara Pemerintah pusat dan DPR RI yang membahasnya. Namun penting dipahami, bahwa PMU bukan pendidikan gratis seperti wajib belajar sembilan tahun yang sudah berjalan sekarang ini, tetapi merupakan pendidikan terjangkau. Meskipun demikian, Pemerintah tetap benar-benar memproteksi mereka yang betul-betul miskin untuk memperoleh beasiswa sekolah gratis. Untuk program PMU ini, Kemendikbud sudah mensosialisasikan ke daerah-daerah sejak tahun 2011 dan bahkan sejumlah daerah menanggapi secara positif

| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 | 15

LAPORAN UTAMA

dan mendukung program ini dengan sangat antusias. Sekarang ini sudah ada 13 propinsi yang mendeklarasikan Wajar dua belas tahun lebih awal. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kesiapan pemerintah dalam menyiapkan Wajar 12 tahun, Redaksi Parlementaria mewawancarai Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad di kantornya Gedung Kemendikbud Senayan Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Setidaknya sampai saat ini sudah ada 13 propinsi yang mendeklarasikan Wajar 12 tahun lebih awal, antara lain propinsi Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku, Kalimantan Barat, dll. Namun demikian yang perlu dicatat, kesiapan masing-masing daerah yang telah mendeklarasikan Wajar 12 tahun itu tidak sama. Ada yang sudah mempersiapkan programprogramnya, tetapi ada juga yang hanya menyiapkan sebagian

Secara nasional jumlah guru tingkat SMA berlebih tetapi untuk guru SMK (sekolah Menengah Kejuruan) masih kekurangan. Guru SMK yang kurang tersebut guru SMK yang produktif. Guru SMK yang

produktif

dimaksud adalah guru mengajar keahlian tertentu.

Berikut rangkuman petikan wawancaranya : Bagaimana kesiapan Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan Wajar 12 tahun pada tahun 2013 mendatang? Dulu, yang disepakati Pemerintah dengan DPR RI istilahnya “Wajar 12 tahun” namun dengan berbagai pertimbangan Kementerian Dikbud mengusulkan nama baru “Pendidikan Menengah Universal” (PMU) karena secara aturan dalam Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pemerintah hanya berkewajiban menjalankan wajib sembilan tahun belajar, dan tidak ada ketentuan yang mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan program wajib belajar dua belas tahun. Sehingga pemilihan nama PMU yang lebih generik ini untuk menghindari tumpang tindih atau pun munculnya gugatan terhadap penggunaan istilah Wajar 12 tahun. Untuk melaksanakan program ini (PMU atau Wajar 12 tahun) Pemerintah sudah siap dalam pengertian, Kemendikbud dengan organ-organnya, seperti, Dinas Pendidikan di propinsi, kabupaten dan kota program itu sudah mulai disosialisasikan sejak tahun lalu (2011), dan mendapat tanggapan antusias dari daerah.

16


Kegiatan belajar mengajar siswa-siswi SMU

program saja. Untuk melaksanakan program ini, sebenarnya ada empat hal yang harus dipersiapkan, antara lain, yang pertama, menyangkut dana pembiayaan untuk operasional sekolah. Kemudian kedua, beasiswa untuk siswa yang miskin. Ketiga, ada yang membangun fasilitasfasilitas belajar, dan yang keempat, termasuk masalah yang paling krusial yaitu menyiapkan tenaga pengajar/ gurunya. Seperti diketahui, kebutuhan di masing-masing daerah berbedabeda. Seperti, misalnya, di Sulawesi Selatan ada yang hanya menyiapkan posdanya saja, beasiswa untuk siswa yang miskin, dan sebagainya. Lain lagi di Jawa Barat lebih memfokuskan kepada penyediaan fasilitas. Namun demikian dari segi persiapan program dan perencanaan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dikbud untuk melaksanakan PMU di tahun 2013 mendatang sudah siap. Bagaimana dengan masalah anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program ini? Masalah anggaran adalah masalah yang paling penting. Masalah anggaran ini merupakan wilayah kewenangan antara Pemerintah dan DPR RI. Namun pihak Kementerian Dikbud sudah menghitung anggaran yang diperlukan, sekarang ini, minimal yang harus disiapkan kira-kira Rp 21 triyun, dan biaya yang terbesar tersebut dipergunakan untuk pengeluaran dana BOS (bantuan operasional sekolah). Target BOS tahun depan Rp 1 juta//anak/tahun, dan itu pun kirakira hanya membantu 40 persen dari pengeluaran/siswa/tahun karena setiap orang siswa SMA sebenarnya dia menyumbangkan SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) nya kira-kira Rp 2,3 juta. Dan, sekarang ini baru diusulkan Rp 1 juta,

sedangkan yang dijalankan sekarang adalah rintisannya yaitu sebesar Rp 120 ribu/siswa/tahun. Karena semua ini menyangkut masalah anggaran pembiayaan pendidikan, maka Kemendikbud harus membicarakannya dengan Komisi X DPR RI. Tetapi untuk masalah pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas, juga fasilitas pendidikan lainnya dapat ditangani secara optimal. Oleh karena itu Kemendikbud siap melaksanakan progam PMU tahun depan sepanjang anggaran yang disiapkan tersedia.

bidang studi, kompetensi. Tetapi seandainya, tenaga gurunya hanya mengajar satu bidang studi maka kebutuhannya membengkak menjadi dua kali lipat sebanyak 24 ribu guru/tahun harus diangkat untuk kebutuhan tenaga pengajar SMA dan SMK. Namun sebenarnya untuk tenaga guru SMA relatif cukup karena masih ada kelebihan. Tetapi untuk tahun 2013 dan tahun-tahun berikutnya dengan dibangunnya sekolah-sekolah baru tentu banyak dibutuhkan tenaga guru lagi.

Bagaimana dengan kesiapan dan ketersediaan tenaga pengajar?

Bagaimana dengan pembagian pembiayaan PMU antara Pemerintah pusat dan daerah?

Secara nasional jumlah guru tingkat SMA berlebih tetapi untuk guru SMK (sekolah Menengah Kejuruan) masih kekurangan. Guru SMK yang kurang tersebut guru SMK yang produktif. Guru SMK yang produktif dimaksud adalah guru mengajar keahlian tertentu. Kekurangan tenaga guru tersebut sekarang sedang dipersiapkan oleh Kementerian Dikbud bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi. Bahkan, mulai tahun ini Dirjen Dikti (Pendidikan Tinggi) sudah menyiapkan calon-calon guru yang akan dikirim ke SMK - SMK tetapi jumlahnya masih sangat terbatas, namun nanti kalau anggaran tersedia Kemendikbud akan menyiapkannya secara masif. Karena nantinya, setiap tahun Pemerintah akan membangun 500 unit sekolah dan 10.000 ruang kelas tambahan. Jadi sebenarnya, Pemerintah harus mengangkat minimal 12 ribu guru baru. Itu pun mereka yang diangkat istilahnya harus memiliki kriteria nilai jual kompetensi. Misalnya, kalau di sekolah SMA guru bidang studi fisika dia juga harus bisa mengajar kimia, sedangkan guru SMK misalnya mengajar bidang otomotif dia juga bisa mengajar bidang lain seperti robotik. Jadi seorang guru minimal harus bisa menguasai dua

Kementerian Dikbud sebenarnya telah membuat skenario pembiayaan untuk pelaksanaan program PMU. Rancangan pembiayaan itu nantinya bersumber dari Pemerintah pusat sebesar 50 persen, kemudian Pemerintah Daerah propinsi, kabupaten dan kota kirakira menanggung sekitar 40-an persen tetapi kalau Pemerintah Daerah mampu menanggung 50 persen maka masyarakat akan tidak terbebani. Tetapi kalau harus masyarakat menyumbang maka sudah ditetapkan hanya diperbolehkan memungut sebesar 10 persen sehingga masyarakat dari kelas menengah ke bawah tidak terbebani untuk dapat mengikuti program ini. Meskipun demikian Kemendikbud mengetahui betul bahwa Pemerintah kabupaten dan kota sudah banyak beban dari mana-mana. Oleh karena itu dalam berbagai kesempatan telah diadakan pendekatan dan tukar pikiran kepada pihak Bapenas, dan Kementerian Keuangan RI untuk memikirkan tentang pembiayaan PMU maka ada ide kontribusi pembiayaan ini bebannya difokuskan pada Pemerintah Daerah propinsi, dan Wajar 9 tahun (Dikdas) oleh Pemerintah Daerah kabupaten dan


17

LAPORAN LAPORAN UTAMA UTAMA

kota. Namun, ini masih merupakan ide awal dan Kemendikbud belum membicarakan dengan Kementerian Keuangan. Bagaimana cara menghitung porsi bantuan yang akan diberikan Pemerintah pusat kepada daerah nanti? Pemerintah sekarang hanya menghitung rata-ratanya dulu dengan menghitung indikator banyaknya jumlah penduduk usia menengah yang harus didorong masuk ke SMA, MA dan SMK. Tetapi begitu masuk pada pembagian porsi jumlah yang harus diberikan kepada Pemerintah Daerah propinsi, maka ada sejumlah indikator lain yang digunakan untuk dijadikan dasar penghitungan. Jadi, selain angka partisipasi juga akan dilihat fiscal capacity, dan indeks kemiskinan sebagai indikator penentu jumlah dana yang harus disiapkan oleh Pemerintah pusat. Sebagai contoh, misalnya, untuk daerah NTT (Nusa Tenggara Timur) memiliki angka partisipasi rendah, fiscal capacity rendah, dan indeks kemiskinannya tinggi, maka harus ada program afirmasi. Sehingga nantinya porsinya bukan 50 persen Pemerintah pusat dan 50 persen Pemerintah propinsi tetapi kemungkinan 80 persen yang akan disiapkan oleh Pemerintah pusat. Sedikit melihat kebelakang, terhadap pelaksanaan Wajar 9 tahun? Kalau melihat APK (angka partisipasi kasar) Wajar 9 tahun untuk SMP angka partisipasinya sudah mencapai 99 persen. Perlu diketahui, ada dua indikator angka partisipasi, yaitu ada angka yang murni dan ada yang kasar. Kalau APM (angka partisipasi murni) mengukurnya dengan menghitung jumlah anak usia tertentu dibagi dengan jumlah penduduk usia tersebut.

18

Sedangkan cara menghitung angka partisipasi kasar, misalnya, usia SMP, dicari anak usia tersebut yang sudah sekolah disitu dibagi dengan jumlah penduduk usia 13 -15 tahun. Namun, seperti diketahui ada anak yang usianya baru 12 tahun sudah masuk SMP dan usianya lebih dari 15 tahun masih duduk di bangku SMP. Nah, untuk APK semua itu dihitung dibagi dengan jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun. APM digunakan untuk mengukur angka partisipasi SD. Untuk angka partisipasi SMA, MA dan SMK digunakan APK kemarin dihitung sekitar 74 persen di banding angka partisipasi SMP sebesar 99 persen. Disini tampak ada gap yang cukup besar. Bayangkan mau kerja apa lulusan SMP? Mau kerja dimana? Susah. Apalagi, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan baru memperbolehkan seseorang bekerja formal pada usia di atas 18 tahun. Karena itu dengan pelaksanaan program PMU diharapkan dapat mengurangi gap tersebut dan mampu meningkatkan sumberdaya manusia melalui lulusan SMA, MA, dan SMK yang jauh lebih berkualitas dari pada lulusan SMP. Pendidikan rendah penyebab menjadi pekerja informal? Bangsa Indonesia harus sepakat betul di semua lini (tingkatan) lapisan manapun juga harus berhenti mengirim PLRT (peñata laksana rumah tangga) sebagai istilah lunak untuk penyebutan pembantu rumah tangga. Karena PLRT itu adalah tenaga kerja informal yang tidak bisa dijamin profesinya apa, berapa gajinya, bagaimana keselamatan dan keamanannya, semuanya tidak ada standarnya. Tetapi kalau bisa sedikit ditingkatkan pendidikannya ke tingkatan menengah saja sudah ada standar profesinya yang dipenuhi. Baru-baru ini dari Semarang, Solo sudah mengirimkan tenaga kerja formal ke Malaysia, saya ikut senang.


Dengan telah dibekali pendidikan lebih dulu mereka sekarang bisa menjadi bartender, receptionist di hotel, dan tidak menjadi PLRT. Berbeda dengan mereka yang tidak memiliki standar profesi, lebih-lebih mereka yang perginya illegal atau mereka yang bekerja di perkebunan tanpa memiliki dokumen akhirnya diperlakukan sebagai budak oleh pemberi pekerjaan. Dengan mempunyai bekal standar profesi tertentu segala sesuatunya bisa mengubahnya menjadi jelas. Dan, sebenarnya lulusan SMK itu banyak yang bisa difasilitasi untuk menggantikan tenaga-tenaga kerja sesuai dengan profesi yang diperlukan dari pada tenaga informal yang tidak dapat dijamin profesinya. Refleksi pelaksanaan program Wajar 9 tahun dalam rangka persiapan PMU? Persoalan ekonomi menjadi kendala pertama dalam pelaksanaan PMU. Bahkan persoalan ini menempati urutan pertama. Jadi, ada sekitar 65 persen orang tua tidak mau mengirimkan anaknya ke sekolah karena alasan ekonomi. Kedua, masalah bayar SPP (sumbangan pembinaan pendidikan), dan ketiga, masalah biaya personal yang harus disiapkan seperti untuk pembelian seragam, sepatu, tas, transport, uang jajan, dan lain-lain. Berkaitan dengan persoalan ketiga ini, ada kelompok masyarakat yang melihat anaknya sebagai asset ekonomi keluarga. Seperti, misalnya, dia itu bisa kerja, dan bisa mendatangkan uang. Maka kelompok masyarakat inilah yang paling sulit diberi penjelasan. Karena kerangka berpikirnya, “Anak saya ini bisa menghasilkan uang. Kalau saya menyekolahkan anak saya, tidak dapat uang, dan anak saya tidak bisa bekerja.” Istilahnya opportunity cost. “Enak saja nyuruh anak saya sekolah. Saya dapat apa? Biar anak saya tidak sekolah, saya dapat uang dengan

anak saya kerja. Kalau anak saya kerja, saya rugi dua kali. Pertama, anak saya tidak dapat uang, dan yang kedua, saya malah mengeluarkan uang!” Masyarakat bawah yang masih berpandangan demikian ada sekitar 65 - 67 persen menurut hasil survei yang pernah dilakukan BPS karena persoalan ekonomi. Kemudian persoalan anak tidak sekolah karena fasilitas belajar yang tidak tersedia, terutama untuk daerah terpencil. Misalnya, sekolah terdekat setelah lulus SD atau SMP tidak ada sehingga kalau mau melanjutkan sekolah harus jauh pergi ke kota sehingga akan menimbulkan persoalan tersendiri. Persoalan lainnya masalah kultur masyarakat daerah tertentu, dimana pendidikan baru SD atau SMP sudah harus berkeluarga. Apalagi kalau sampai jenjang SMA. Jadi, ini untuk melaksanakan program PMU tantangan kurang lebih dapat dipastikan minimal akan sama. Tantangan seperti apa kira-kira yang akan dihadapi pelaksanaan PMU kelak? Pasti akan lebih besar lagi. Karena sudah lulus SMP mereka menganggap ini aset ekonomi bagi orang tua. Adanya pemahaman keliru di masyarakat level tertentu, misalnya, seperti “Untuk apa melanjutkan sekolah, lebih baik kamu bantu orang tua untuk menghasilkan uang, dan sebagainya.” Jika saja masyarakat semua berpikir seperti itu maka kapan Indonesia bisa maju? Inilah tugas dan tanggung jawab besar untuk dapat mengubah pola pikir masyarakat sederhana menjadi berwawasan luas ke depan untuk ikut memperjuangkan keadaan mereka sendiri menjadi lebih maju dan bermartabat. Ketentuan ketenagakerjaan yang dikoordinasikan ILO (organisasi ketenagakerjaan dunia) telah menetapkan untuk bisa bekerja minimal berusia 18 tahun. Sehingga

tidak mungkin bangsa Indonesia tidak menyiapkan sampai pada tingkatan ini. Apalagi nanti, kalau MP3EI yang master plan percepatan pembangunan ekonomi ini sudah bergerak, akan membutuhkan tenaga-tenaga kelas menengah itu tidak mungkin bisa diisi oleh lulusan SMP tetapi minimal lulusan SMK.

Kalau di suatu tempat banyak lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke sekolah yang jenjangnya lebih tinggi, baik itu SMA atau SMK tetapi belum ada sekolahnya, disarankan

untuk membangun

sekolah baru di situ dan Pemerintah siap. Karena setiap tahunnya telah menyiapkan untuk membangun 200 - 500 sekolah baru.

Solusi Pemerintah jika di suatu daerah tidak ada sekolah SMA, MA dan SMK tetapi peminatnya ada? Kalau di suatu tempat banyak lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke sekolah yang jenjangnya lebih tinggi, baik itu SMA atau SMK tetapi belum ada sekolahnya, disarankan untuk membangun sekolah baru di situ dan Pemerintah siap. Karena setiap tahunnya telah menyiapkan untuk membangun 200 - 500 sekolah baru. Pemerintah menyiapkan sekolah mulai dari yang standar 3 kelas/ tingkat sampai yang besar-besar lebih dari 30 kelas untuk daerah

padat. Tetapi untuk daerah terpencil yang jumlah penduduknya sangat sedikit, Pemerintah punya program sekolah dengan nama SMA, MA atau SMK kecil yang hanya terdiri satu kelas 1 untuk 20 orang, dan kelas 2 untuk 20 orang. Karena itu, kalau ada daerah yang membutuhkan seperti itu Pemerintah akan menyiapkannya sesuai dengan yang mereka butuhkan. Asalkan yang terpenting harus tersedia tanahnya. Jadi, peranan aktif Pemerintah daerah sangat diperlukan dan Pemerintah pusat terus mengkampanyekan kepada daerah-daerah untuk mereka yang akan membangun sekolah baru. Usulan yang diajukan harus


LAPORAN UTAMA

T-1. Misalnya, tahun depan mau membangun sekolah baru maka tahun ini usulannya harus masuk Pemerintah pusat sehingga tahun ini pula dapat dilakukan verifikasi, dan lain-lainnya. Dengan demikian, awal tahun depan pembangunan sekolah baru sudah bisa dilakukan dan bulan Juli sudah dapat menerima siswa baru meskipun bangunan tersebut belum rampung. Paling tidak dalam satu semester mereka dapat ditampung lebih dulu di SMP terdekat dengan masuk sore hari, dan begitu sekolah tersebut selesai mereka pindah menempati gedung baru mereka sendiri. Masukan apa saja yang diberikan daerah ke Kemendikbud soal PMU? Berkaitan dengan pelaksanaan program PMU mendatang dari daerah memberikan masukan kepada Pemerintah, antara lain sudah barang tentu soal dana BOS (biaya opersional sekolah) karena memang untuk penyelenggaraan sekolah SMA, MA dan SMK membutuhkan biaya jauh lebih besar dari pada SD, SMP sehingga hal ini termasuk yang paling dirasakan oleh orang tua siswa. Masukan lainnya, daerah menghendaki Pemerintah membantu investasi sekolah karena pada umumnya anggaran yang mereka miliki selain sangat terbatas juga sudah dialokasikan untuk macammacam sehingga diperlukan uluran Pemerintah untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan tersebut. Selain itu, daerah juga menginginkan bantuan sosialisasi kepada masyarakat karena masyarakat mereka harus dibukakan cakrawala berpikirnya bahwa dengan sekolah itu untuk mengangkat kemiskinan di masyarakat. Hal ini sebenarnya tidak ada cara lain kecuali melalui pendidikan dan telah dibuktikan dimana-mana. Kalau mau

20

akselerasi sosialnya mau naik harus melalui pendidikannya ditingkatkan, karena kalau pendidikannya hanya pas-pasan tentunya pendapatnya pas-pasan juga. Masih perlukah kontribusi/ sumbangan biaya pendidikan dari orang tua dalam PMU? Program PMU menginginkan menjadi program sekolah menengah terjangkau, bukan program sekolah menengah gratis. Meskipun demikian, Pemerintah tetap memberikan proteksi dan gratis kepada mereka yang memang betul-betul tidak mampu dan diperkirakan besaran jumlahnya sekitar 20 - 40 persen. Mereka yang mampu sebagai sharing partisipasi. PMU tidak mau terjebak dengan istilah pendidikan gratis, seperti, pendeklarasian pendidikan dasar gratis 9 tahun. Pengertian gratis yang dimaksud Pemerintah dengan masyarakat berbeda. Gratis yang dimaksud pemerintah meliputi 13 point yang tercantum dalam bantuan opersional sekolah atau BOS, sementara masyarakat mengartikan sebagai sekolah yang bebas biaya atau gratis sama sekali. Oleh karena itu, PMU dari awal sudah mengikrarkan sebagai pendidikan terjangkau karena yang dibeban kepada masyarakat atau orang tua siswa hanya 10 persen saja sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan. Apakah PMU juga berlaku untuk sekolah swasta? PMU atau Wajar dua belas tahun ini nantinya diberlakukan untuk SMA, MA, dan SMK negeri termasuk swasta. Akan tetapi untuk swasta skemanya berbeda. Jika yang sekolah negeri yang menggaji Pemerintah, maka sekolah swasta yang menanggung memberi gaji


pihak yayasan. Oleh karena itu, yayasan berhak menarik sumbangan kepada orang tua siswa untuk mengelola dan mengembangkan pendidikan di sekolahnya masingmasing. Walaupun beberapa tahun belakangan ini guru-guru swasta mendapat tunjangan fungsional atau tunjangan profesi apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah. Namun hal itu jumlahnya masih sedikit dan sebagian besar guru swasta memperoleh, sehingga wajar jika sekolah swasta itu mendapat dana BOS, beasiswa miskin, dan sebagainya. Harapan Pemerintah untuk suksesnya pelaksanaan program PMU? Paling tidak ada tiga harapan untuk dapat membuat program PMU di tahun 2013 berjalan lancar. Harapan pertama, harus bersinergi antara eksekutif dengan legislatif untuk menjadwal program ini sebaikbaiknya dari pusat sampai daerah. Harapan kedua, konsekuensi yang paling besar adalah masalah anggaran. Jadi, di Pemerintah pusat, daerah propinsi, kabupaten, dan kota harus bersinergi agar rencana program PMU ini bisa berjalan. Sebab, kalau hanya bisa merencanakan tidak ada dukungan dana maka akan sulit untuk melaksanakan program ini. Harapan ketiga, hendaknya masyarakat dapat merespon rencana pelaksanaan program PMU dengan baik. Sebab, tanpa dukungan masyarakat walaupun program itu baik, ada anggaran tetapi masyarakatnya tidak memberikan apresiasi dukungan terhadap program PMU tidak mungkin berjalan. Dan, oleh karena itu ketiga komponen ini harus bersama-sama. (tt/spy). ***


LAPORAN UTAMA

Sekolah Gratis versi Pemerintah dan Sekolah Terjangkau Pendidikan Menengah Universal (PMU) merupakan nama lain dari rintisan program Wajib Belajar 12 tahun. Pemerintah pada 2013 mendatang akan memberlakukan program PMU.

Komisi X DPR saat rapat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

“

Kami tidak memakai kata wajib karena tidak ada yang mewajibkan dan berbeda dengan program wajib belajar 9 tahun yang ada amanah dari undang-undang. Wajib belajar 12 tahun belum ada undangundangnya,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. Menurut Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhamad menjelaskan, PMU lebih mengedepankan sebagai sekolah terjangkau. PMU tidak ingin terjebak pada istilah sekolah gratis yang digunakan ketika mendeklarasikan wajib belajar 9 tahun. Pengertian gratis masyarakat terlalu besar pokoknya tidak mengeluarkan biaya, sementara yang dimaksud gratis oleh Pemerintah meliputi 13 jenis komponen dalam penggunaan dana BOS (biaya operasional sekolah). PMU nantinya menggunakan 50 persen anggaran dari pusat, 40 persen dari daerah, dan tinggal 10 persen yang ditanggung orang tua siswa sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap pendidikan. Bagi mereka yang betul-betul miskin akan diproteksi Pemerintah dan dapat mengikuti PMU secara gratis.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh (tengah) saat rapat dengan Komisi X DPR

22 | PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |

13 Komponen Penggunaan BOS Untuk membuka wawasan, sebenarnya yang dimaksud sekolah gratis oleh pemerintah itu meliputi 13 jenis komponen penggunaan dana BOS. Menurut Juknis BOS 2011 yang dikeluarkan Kemendikbud, penggunaan dana BOS dapat digunakan untuk 13 jenis komponen pendidikan, perinciannya: 1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran. Jenis buku yang dibeli/ digandakan untuk SD adalah satu buku, yaitu Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, sedangkan SMP sebanyak 2 buku yaitu (a) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dan (b) Seni Budaya dan Keterampilan. Jika buku dimaksud belum ada di sekolah/belum mencukupi sebanyak jumlah siswa, maka sekolah wajib membeli/menggandakan sebanyak jumlah siswa. Jika jumlah buku telah terpenuhi satu siswa satu buku, baik yang telah dibeli dari dana BOS maupun dari Pemerintah Daerah, maka sekolah tidak harus menggunakan dana BOS untuk pembelian/ penggandaan buku tersebut. Selain daripada itu, dana BOS juga boleh untuk membeli buku teks pelajaran lainnya yang belum mencukupi sejumlah siswa. 2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan); 3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba); 4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa); 5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor; 6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon,

foto:doc.internet/ tabloidganesha.blogspot.com

internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset; 7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya; 8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS; 9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran


LAPORAN UTAMA

Sementara itu pemikiran dan pemahaman masyarakat mengenai sekolah gratis, orang tua tidak mengeluarkan sepeser uang pun dalam menyekolahkan anaknya. Pemahaman masyarakat selain memperoleh BOS juga termasuk dipenuhi kebutuhan personal sekolah, seperti, seragam, sepatu, tas, buku dan alat tulis, dan segala macam termasuk diberikan oleh Pemerintah.

memposisikan sebagai sekolah terjangkau masyarakat. Kemampuan anggaran Pemerintah untuk penyelenggaran PMU, tidak dilakukan seperti kebijakan yang ditempuh dalam rangka menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dengan menggratiskan semua sekolah SD reguler dan SMP reguler di Indonesia. PMU belum mampu menanggung biaya keseluruhan pendidikan untuk sekolah SMA, MA, dan SMK dari Sabang sampai Merauke sehingga bisa disebut gratis. PMU tetap menyediakan BOS dan jumlahnya sekitar 90 persen tetap ditanggung oleh Pemeritah pusat dan daerah. Untuk penyelenggaraan PMU itu menurut hitungan Kemendikbud minimal Pemerintah harus menyiapkan Rp 21 trilyun. Semangat kebijakan Pemerintah untuk mewujudkan Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan penjabaran dari tujuan tersebut telah tercantum pada`pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan “Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran” dan ayat (2) menyebutkan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang.” Oleh karena itu dengan program PMU bertujuan menciptakan sumberdaya manusia lulusan SMA, MA, dan SMK yang lebih berbobot lagi dari pada lulusan pendidikan dasar 9 tahun. Dengan PMU 12 tahun ini diharapkan masyarakat yang terbebas dari kemiskinan akan semakin berkurang lebih banyak lagi. Selain itu upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara adil dan merata bagi warganya juga akan memberi manfaat lain meningkatkan ekonomi negara Indonesia menjadi lebih kuat. Ini karena kualitas sumberdaya manusia menengah menjadi bermutu. Oleh karenanya perlu mendapatkan apresiasi dan didukung semua pihak. (tt) foto:doc.internet/ santri mustahik-thatha.blogspot.com

yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama; 10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll); 11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos; 12. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masingmasing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran; 13. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah.

PMU Sekolah Terjangkau PMU atau istilah lain dari program wajib belajar dua belas tahun tegastegas dari awal meskipun merupakan program kelanjutan dari program wajib belajar sembilan tahun menolak istilah sekolah gratis dan

24 || PARLEMENTARIA PARLEMENTARIA || Edisi Edisi 94 94 TH. TH. XLII, XLII, 2012 2012 ||

Kegiatan belajar mengajar di pesantren

Berbagai Daerah Siap Laksanakan Komitmen Wajar 12 Tahun

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono memastikan ada 13 propinsi yang sudah siap mencanangkan program wajib belajar 12 tahun.

Ketiga belas propinsi itu adalah Maluku, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, BangkaBelitung, dan Lampung. Rencana pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun ini tidak terlepas dari program wajib belajar 9 tahun yang meliputi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang sudah dilaksanakan sebelumnya, sebagaimana diwajibkan undang-undang. Hasilnya dianggap cukup sukses, program sekolah gratis SD dan SMP (wajib belajar 9 tahun) sudah tuntas. Program wajib belajar 12 tahun yang tergolong sebagai pendidikan menengah universal atau sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan, dan sederajat ini dilakukan sebelum dilaksanakannya wajib belajar pendidikan tinggi nanti. Menurut data yang ada, sekarang ini jumlah penduduk Indonesia yang hanya tamat SD mencapai angka tertinggi, yakni 50 persen. Sehingga ditargetkan pada tahun 2025 mendatang jumlah warga yang hanya tamat SD berkurang menjadi 20 persen. Untuk itu, harus dimulai dari pendidikan menengah terlebih dahulu. Rintisan program wajib belajar 12 tahun ini ditargetkan dimulai tahun depan. Hal ini didasarkan keinginan Pemerintah untuk memfasilitasi penduduk dalam dunia pendidikan. Program ini juga ditujukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lain dalam dunia pendidikan, di mana rata-rata wajib belajar penduduk di Indonesia masih kurang dari delapan tahun.

Sudah Mulai Lebih Awal

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono

Sebetulnya, beberapa daerah mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Bahkan rintisan program ini sebelum DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melaksanakan program tersebut pada tahun 2013 sudah ada sejumlah daerah yang melakukan start lebih dulu. Salah satu propinsi yang sudah lebih awal mencanangkan wajib belajar 12 tahun adalah Maluku. Di Maluku program wajib belajar 12 tahun sudah mulai dilaksanakan sejak tahun ajaran baru 2009 – 2010. Untuk melaksanakan program ini Pemerintah Propinsi Maluku, menurut Gubernur Karel Albert Ralahalu, menyediakan dana sebesar Rp 35 miliar lebih yang dianggarkan pada APBD Propinsi Maluku pada tahun 2009. Faktanya jumlah siswa SMA dan Madrasah Aliyah (MA) di Maluku ketika itu mencapai 56 ribu lebih orang, dan siswa SMK se-Maluku mencapai 14 ribu lebih orang. Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibyo ketika itu yang meresmikan pencanangan program wajib belajar 12 tahun untuk Propinsi Maluku pada 18 Mei 2009 di kota Ambon dihadiri oleh lebih dari 1.000 siswa


25

LAPORAN UTAMA

SMP, SMA, dan SMK se-kota Ambon, juga para bupati dan walikota se-propinsi Maluku. Menurut Bambang, dengan dilaksanakannya program wajib belajar 12 tahun di Maluku, sekarang sudah tidak ada lagi anak berusia 18 tahun yang tidak mengecap pendidikan di Maluku. Pencanangan program wajib belajar 12 tahun juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, justru lebih awal lagi, yakni pada 13 Februari 2008. Pada saat itu, di kota Samarinda pelaksanaan wajib belajar 9 tahun telah tuntas. Indikator keberhasilan wajib belajar 9 tahun itu dilihat dari angka partisipasi kasar SD mencapai 121 persen dan angka partisipasi kasar untuk tingkat SMP mencapai 98 persen. Angka putus sekolah untuk tingkat SD sebesar 0,24 persen, untuk tingkat SMP mencapai 0,50 persen, dan angka siswa yang melanjutkan pendidikan SD - SMP mencapai 100 persen. Untuk memberikan kemudahan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat kota Samarinda, khususnya anak-anak yang berusia 16-18 tahun untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkeadilan dengan dilaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Program itu juga mendapat dukungan pihak legislatif, DPRD Samarinda dengan memperjuangkan tersedianya anggaran dana untuk pendidikan yang memadai sehingga program ini dapat berhasil. Menyusul tidak ketinggalan Propinsi Jambi melaksanakan program wajib belajar 12 tahun mulai tahun ajaran 2008/2009 yang pencanangannya bertepatan dengan peringatan . Hari Keluarga Nasional, 29 - 30 Juni 2008 di Kabupaten Tanjungjabung Timur, Propinsi Jambi. Komitmen kuat untuk mengawali lebih dulu program wajib belajar 12 tahun dilakukan oleh Kota Surabaya pada tahun 2011. Dengan anggaran dana sebesar Rp 1,5 triliun dipergunakan salah satunya untuk dana Bantuan

26


foto:doc.internet/ rangbatangkapeh.wordpress.com

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh (paling kiri)

Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) sehingga setiap siswa yang mengikuti pendidikan menengah universal gratis.

Mulai Mencanangkan Tahun 2012

Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur menyatakan telah siap melaksanakan program wajib belajar 12 Tahun. Program wajib belajar 12 tahun akan dilaksanakan pada tahun ini dengan mengharuskan setiap anak usia sekolah wajib menamatkan pendidikan program sekolah SMA, MA, dan SMK. Bahkan Dinas Pendidikan Jawa Timur mengklaim siap menjadi salah satu propinsi di Indonesia yang siap menjadi percontohan percepatan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Demikian pula Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah mencangkan siap melaksanakan program wajib belajar 12 tahun demi keterjaminan warga DKI Jakarta usia sekolah menengah yaitu umur 16 - 18 tahun agar dapat menempuh pendidikan menengah tanpa hambatan keterbatasan biaya sekolah. Gubernur Fauzi Bowo menjanjikan program tersebut akan diberlakukan pada

tahun 2013 mendatang. Pelaksanaan program Wajar 12 tahun ini penting bagi warga DKI Jakarta sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta. Untuk itu Pemerintah Propinsi DKI Jakarta akan menjamin seluruh warga usia sekolah, untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah, seperti SMA, MA, dan SMK. Nantinya, di DKI Jakarta tidak boleh lagi ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena masalah kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta juga telah menyediakan beasiswa rawan putus sekolah khusus untuk siswa SMA atau SMK kurang mampu guna menutupi pengeluaran kebutuhan personal siswa, seperti seragam, transport, dan buku

untuk 4.033 siswa khusus tingkat SMA /MA dan 6.885 siswa SMK negeri. Sejenak melihat kebelakang, DKI Jakarta sebagai pusat ibukota negara pada tahun 2011 lalu telah mengalokasikan anggaran dana pendidikan sebesar 26,41 persen dari total APBD nya dan pada tahun 2012 sebesar 28,93 persen. Dan, untuk tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) tahun 2012 ternyata hasilnya lebih baik dibanding tahun sebelumnya, yaitu untuk tingkat SD angka kelulusan mencapai sebesar 100 persen, kemudian untuk tingkat SMP sebesar 99,99 persen, SMA sebesar 99,65 persen, MA sebesar 99,62 persen dan SMK sebesar 99,93 persen. Inilah gambaran sebagian kecil daerah yang sudah mempunyai komitmen kuat untuk melaksanakan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikan menengah universal pada tahun 2013. Namun di luar itu sebenarnya masih banyak daerah yang tidak sempat dirangkum. Menurut Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhamad kepada Redaksi Parlementaria, tujuan utama dari penyelenggaraan pendidikan menengah universal atau yang dikenal dengan program wajib belajar 12 tahun adalah meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik, serta kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sasarannya, pada tahun 2020 angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sekurangkurangnya mencapai 97 persen. (tt)

Kegiatan belajar mengajar siswa siswi dalam ruang lab komputer


27

SUMBANG SARAN

C

ita-cita luhur para “founding father” negeri ini, telah menetapkan pendidikan sebagai upaya mewujudkan dan mengisi cita-cita kemerdekaan dalam sebuah negara kebangsaan dan negara kesejahteraan. Hal itu tersirat dan tersurat dalam Undang-undang Dasar 1945 baik dalam mukadimah maupun dalam batang tubuhnya. Semua itu sebagai upaya untuk melindungi seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menjaga perdamaian dunia dengan Pancasila sebagai landasannya. Para pendiri negeri ini sadar betul bahwa “pendidikan” merupakan sarana dari segala sarana untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Setelah melewati masa perjalanan lebih dari enam puluh tahun semenjak proklamasi kemerdekaan, pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan amanat tersebut. Pemerintahpun telah menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan amanat konstitusi terkait dengan besarnya anggaran pendidikan sebesasr 20 persen APBN/APBD meskipun dalam pelaksanaannya belum terwujud secara memuaskan. Program wajib belajar pendidikan dasar enam tahun telah lama terlampaui dan kini telah dan sedang berlangsung program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Dengan berbagai kondisi dan kendala yang dihadapi baik wajib belajar pendidikan dasar enam tahun maupun wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun masih dirasakan belum tercapai secara tuntas. Mungkin beberapa daerah tertentu telah tuntas seratus persen (meskipun baru taraf kuantitatif ), namun masih banyak daerah yang mengalami berbagai kendala. Sebagai tindak lanjut dari amanat UUD tersebut dan sejalan dengan tuntutan perkembangan global, kini pemerintah merencanakan untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Melalui program ini, maka

Wajib Belajar 12 Tahun: Harus Diwujudkan Di Atas Kerangka Landasan Pedagogik Prof. DR. H. Mohamad Surya

Oleh: Prof. DR. H. Mohamad Surya* 28


Pertama, perwujudannya harus berbasis paradigma kerangka berfikir pendidikan (pedagogik). Bagaimanapun wajib belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU), merupakan domain atau tatanan pendidikan dengan paradigma pendidikan sebagai landasan dalam perwujudannya, meskipun tidak terlepas dari kerangka berfikir politik, manajerial, pemerintahan, dsb. serta tidak terlepas dari berbagai kondisi lingkungan yang mempengaruhinya (lingkungan sosiologis, ekonomi, kultural, demografis, geografis, ekonomi, dsb.), Pada saat ini, kondisi pendidikan nasional tidak mampu berdiri tegak dan kokoh karena telah kehilangan “ruh pedagogiknya” dalam arti terlepas

merupakan perintah undang-undang sebagai sesuatu yang “wajib”. Oleh karena itu Menteri menyebutnya sebagai Pendidikan Menegah Universal (PMU) dan pada gilirannya diharapkan dapat mengubah komposisi SMK dan SMA yang sekarang 49 : 51, menjadi 60 : 40. Untuk menyukseskan program ini menteri menyatakan bahwa guru merupakan tenaga strategis yang berada di garis terdepan, sehingga perlu disiapkan guru-guru dengan kompetensi yang memadai, distribusi penempatan secara tepat, dan jaminan kesejahteraan, perlindungan dan karir. Program wajib belajar 12 tahun perlu mendapat apresiasi dan dukungan dari semua elemen bangsa agar dapat terlaksana dengan sebaikbaiknya ditinjau dari sudut pandang paradigma dan konsep pendidikan yaitu pendidikan menengah dengan tujuan “meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut” (PP 19/2005, pasal 26). Namun demikian ada beberapa hal yang harus diwaspadai agar program ini tidak menjelma menjadi jargon politik untuk kepentingan pencitraan dan prakteknya jauh panggang dari api. Dalam kaitan ini, berikut ini beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. foto:doc.internet/ blogs.unpad.ac.id

anak-anak Indonesia diharapkan akan memiliki tingkat pendidikan dengan lulusan Sekolah Menengah baik SMA maupun SMK. Dengan demikian, amanat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi lebih meningkat sejalan dengan tuntutan dunia global dan sekaligus langkah maju untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi seluruh bangsa Indonesia. Menurut Menko Kesra (Agung Laksono), program ini direncanakan akan dimulai pada tahun 2013 di 13 provinsi yang sudah menyatakan siap yaitu provinsi Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kualitas pendidikan menengah agar mampu menghadapi persaingan global. Sementara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh menyatakan bahwa tahun 2013 akan dibangun 12 ribu ruang kelas baru dan dibutuhkan dana 2,4 triliun rupiah (Konferensi Pers 6 Maret 2012).. Selanjutnya menteri pendidikan dan kebudayaan menyatakan bahwa wajib belajar 12 tahun saat ini belum

Kegiatan belajar mengajar siswa siswi sekolah dasar

Kegiatan belajar pelajar SMU

dari paradigma pedagogik dalam realitas penyelenggaraannya. Salah satu buktinya adalah penyempitan (simplifikasi) makna pendidikan yaitu dalam bentuk pendidikan telah dimaknai secara sempit sebagai persekolahan, yang kemudian dipersempit lagi maknanya sebagai pengajaran, dan dipersempit lagi dengan pengajaran di kelas. Pengajaran di kelas itu dipersempit lagi maknanya sebagai target kurikulum dan kemudian menyempit lagi dengan pencapaian target ujian nasional yang


29

SUMBANG SARAN

hanya beberapa mata pelajaran. Dalam pengaruh paradigma ”neoliberalisme”, pendidikan dipandang sebagai ”komoditas” dan telah keluar jauh dari habitatnya sebagai ”pelayanan publik”. Pendidikan diperlakukan sebagai satu alat produksi laksana pabrik yang mengolah bahan mentah untuk menghasilkan produk barang yang dapat dijual. Dalam keadaan ini, pendidikan dianggap sebagai barang dagangan yang harus masuk ke pasar bebas. Terjadilah kompetisi dalam penjualan sehingga yang terjadi adalah hanya orang berduit yang dapat menikmati pendidikan. Guru diperlakukan sebagai tenaga kerja yang harus tunduk sebagai pekerja yang diukur dengan produk-produk kuantitatif dalam bentuk nilai ujian nasional. Guru direkrut atas dasar kontrak dengan bayaran murah tanpa memperhatikan aspek kualitas profesionalnya. Guru telah kehilangan hak azasinya karena penyempitan makna guru dari ”pendidik” menjadi ”tukang”. Lebih gawat lagi kalau pendidikan telah menjadi komoditas politik den gan motivasi kepentingan politik tertentu. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun atau PMU dalam kerangka pendidikan nasional harus berada dalam habitat pedagogik sesuai dengan cita-cita nilai luhur yang telah digariskan oleh para pendiri negeri ini sebagaimana tersurat dan tersirat dalam konstitusi dan ketentuan hukum lainnya. Pendidikan nasional (termasuk wajib belajar 12 tahun) harus berada dalam koridor filosofi dan paradigma pendidikan yang sejati, lalu dilaksanakan dalam tatanan manajerial dan operasional di bawah tangan-tangan profesional secara proporsional. Meskipun pendidikan merupakan kepentingan dan tanggung jawab semua unsur masyarakat, namun tidak berarti semua dapat ikut langsung mengurus pendidikan, tetapi penanganannya harus dilakukan secara proporsional oleh tangan-tangan yang memiliki kewenangan secara formal dan

30

profesional. Hal paling mendasar adalah kepedulian dan komitmen politik dari pihak legislatif dan eksekutif untuk mengembalikan pendidikan nasional ke habitatnya. Prof. HAR Tilaar (2002) menyebutnya pedagogik transformatif sebagai landasan dalam revitalisasi pendidikan nasional dalam menghadapi tuntutan perubahan di era globalisasi.. Dengan demikian pendidikan nasional akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi tantangan masa depan yang makin kompleks tanpa kehilangan jatidirinya. Dikatakan bahwa: ”Pedagogik transformatif berfokus kepada individu yang partisipatif di dalam perubahan sosial.. Tujuannya ialah menyadarkan dan mengembangkan potensi individu dalam kehidupan bermasyarakat. Peserta didik adalah subyek yang partisipatif dan antisipatif di dalam perubahan sosial. Lembaga pendidikan adalah lembaga dekonstruksi dan sekaligus rekonstruksi sosial” (H.A.R Tilaar, 2002). Kedua, tuntaskan wajar dikdas 9 tahun. Amanat undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” (pasal 31 ayat 2). Dalam kaitan ini, apakah pemerintah telah melaksanakan amanat ini, dalam arti apakah wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sudah tuntas dilaksanakan? Dan apakah ketuntasan ini telah mencapai tujuan pendidikan dasar baik dalam amanat perundangundangan maupun makna pendidikan yang sebenarnya. Ataukan baru berupa jargon-jargon politik dalam bentuk target kuantitatif. Pemerintah dan pemerintah daerah jangan terlalu tergesa-gesa menyatakan bahwa wajib belajar pendidikan dasar sudah tuntas hanya untuk memenuhi kepentingan politik. Ungkapan di atas menyiratkan bahwa melaksanakan wajib belajar 12 tahun harus dilaksanakan setelah


ada kepastian bahwa wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun telah tuntas terutama dari sudut pandang paradigma pendidikan. Jangan sampai wajib belajar 12 tahun yang status hukumnya masih “sunat” atau fakultatif dipaksakan, sementara wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang hukumnya “wajib” menurut undangundang belum dilaksanakan secara tuntas. Ketiga, harus terwujud dalam kerangka nasional yang berbasis keragaman lokal. Sebagaimana dimaklumi bahwa Pancasila, Undangundang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika merupakan empat pilar sebagai penopang yang kokoh bagi terwujudnya jiwa, semangat, dan nilai kebangsaan Indonesia. Wajib belajar 12 tahun harus berada dalam kerangka empat pilar tersebut dan mampu terwujud dalam proses dan hasilnya. Sementara itu kita maklum bahwa bangsa dan negara kita terbangun di atas keragaman daerah atau lokal yang menjadi bagian yang utuh bagi berdirinya Republik Indonesia dengan seluruh warganya. Setiap daerah memiliki keragaman dalam berbagai aspek antara lain geografis, demografis, historis, ekonomi, sosial, kultural, agama, etnis, bahasa, dsb. Dalam melaksanakan wajib belajar 12 tahun ini, kondisi keragaman lokal harus benar-benaqr diperhatikan dalam perencanaan dan operasionalnya. Ada daerah yang memiliki infrastruktur yang baik, dan ada pula yang kondisi infrastrukturnya kurang mendukung. Demikian pula ada daerah yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat, sementara ada daerah yang kondisi ekonominya lemah. Ada daerah yang penduduknya padat dan ada daerah yang penduduknya jarang dan tersebar dengan jarak yang cukup jauh. Disamping itu harus pula dipertimbangkan berbagai kearifan lokal sebagai sumber kekuatan dalam melaksanakan program ini. Faktor politik terutama dalam era otonomi

daerah harus benar-benar diperhatikan untuk menjaga jangan sampai kepentingan politik lebih menonjol dibandingkan dengan kepentingan dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan memperhatikan hal itu, maka pelaksanaan wajib belajar 12 tahun tidak bisa dipaksakan dengan dalih kepentingan nasional meskipun secara politis pemerintah daerahnya menyatakan siap. Pertimbangan yang matang dengan memperhatikan kondisi lokal itu harus menjadi landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasionalnya. Dengan demikian akan terjadi pembangunan SDM dalam keseimbangan dan keharmonisan antara lokal dan nasional. Keempat, perlu dukungan dan komitmen politik. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun memerlukan komitmen dan dukungan politik yang kuat dari para politisi baik legislatif maupun eksekutif di tingkat pusat dan daerah. Dukungan dan komitmen itu harus merupakan wujud keberpihakan kepada rakyat sebagai subyek dalam upaya mewujudkan amanat dalam meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Dukungan dan komitmen politik itu merupakan landasan bagi pembuatan kebijakan dan pengembangan program serta pengawasan pelaksanaannya. Penetapan perundang-undang sebagai payung hukum dalam penetapan kebijakan dan program harus sedemikian rupa dibangun dalam tatanan yang berbasis paradigma dan kepentingan pendidikan sebagai amanat konstitusi. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun harus mendapat jaminan sebagai proses yang berbasis pendidikan dan betul betul menjamin tercapainya tujuan pendidikan menengah dengan kualitas yang diharapkan. Kelima, dukungan sarana dan anggaran yang memadai. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun perlu mendapat

dukungan prasarana, sarana dan anggaran yang memadai baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Wajib belajar 12 tahun yang baik hanya mungkin terlaksana dengan baik apabila didukung dengan anggaran serta sarana prasarana yang memadai. Dari mana sumbernya? Amanat Undang-undang Dasar 1945 yang sudah menetapkan besaran anggaran 20 persen APBN/APBD harus dilaksanakan dengan sebaikbaiknya melalui keputusan politik dan kebijakan yang tepat dengan pengawasan yang efektif. Anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah, serta sarana yang akan dibangun harus benar-benar dimanfaatkan dengan tepat sasaran secara efektif dan efisien. Sekali lagi diingatkan agar semua sarana dan anggaran untuk menunjang ini harus berada dalam koridor paradigma pendidikan. Keenam, dukungan manajemen Unsur manajerial mulai dari tingkat nasional, regional, lokal, hingga institusional harus dibangun dengan sebaik dan seefektif mungkin dengan tetap berbasis pada paradigma manajemen pendidikan. Sebagai konsekuensinya, maka manajemen pendidikan merupakan suatu keniscayaan dalam menunjang terwujudnya program wajib belajar 12 tahun dalam paradigma berfikir dan bertindak lokal sekaligus global. Manajemen pendidikan harus terbangun dalam paradigma disiplin ilmu yang mandiri berbasis ilmu pendidikan, diaktualisasikan oleh personil yang profesional dan memberikan layanan berbasis nilai-nilai pedagogik Hal ini mengandung makna bahwa para manajer pendidikan harus profesional dengan memahami, menghayati, dan mengamalkan manajemen pendidikan. . Ketujuh, dukungan Sumber Daya Manusia Pendidikan. Program wajib belajar 12 tahun betapapun bagusnya, tidak akan terlaksana dengan baik

tanpa dukungan SDM yang baik. SDM pendidikan yang ada di birokrasi baik di pusat maupun di daerah, di lembaga pendidikan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi profesional yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang paling utama adalah kinerja mereka harus menampilkan kinerja kependidikan secara profesional yang dilandasi pemahaman dan penghayatan terhadap filsafat dan konsep-konsep pendidikan/pedagogik. Dengan demikian, maka semua SDM yang mengemban amanat pelaksanaan wajib belajar 12 tahun seyogianya berada dalam koridor pendidikan secara benar. Kedelapan, perlu disertai sengan alternatif model pembelajaran. Dalam kenyataannya, tidak semua peserta didik memiliki akses ke satuan pendidikan menengah baik SMK maupun SMA karena berbagai alasan dan kondisi seperti jarak antara tempat tinggal dan lokasi sekolah, kondisi lingkungan, kondisi fisik, tuntutan lingkungan, dsb. Untuk itu perlu disiapkan alternatif model dan strategi pembelajaran yang memberi peluang kepada mereka yang karena sesuatu hal sulit untuk menjangkau sekolah menengah. Misalnya model pembelajaran belajar jarak jauh sebagaimana sudah diterapkan di Universitas Terbuka, SMP Terbuka. Program Kejar Paket A untuk setara jenjang SD, paket B untuk setara jenjang SMP, dan paket C untuk yang setara jenjang Sekolah Menengah. Program alternatif ini perlu dikembangkan secara terencana sebagai program yang bersifat sumpelenter (penambah), komplementer (pelengkap), atau substitusi (pengganti) dari program konvensional. Demikianlah sekedar sumbang saran bagi suksesnya pelaksanaan wajib belajar 12 tahun atau Sekolah Menengah Universal. Semoga sukses.***

Prof. DR. H. Mohamad Surya: Pengamat Pendidikan/Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Periode 1998-2003/Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, mewakili Provinsi Jawa Barat | PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |

31

PENGAWASAN

K

ehadiran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) ditengah masyarakat tidak hanya membawa manfaat tetapi juga polemik ditengah kalangan. Bahkan banyak yang menilai RSBI cenderung diskriminatif bahkan sejak awal proses pendaftarannya. Salah satunya bisa dilihat dari proses pendaftaran sekolah RSBI (jenjang SMA) yang mendahului proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dari waktu yang telah ditetapkan. Misalnya saja proses PPDB di SMAN 13 RSBI Jakut, berakhir pada 14-16 Juni lalu, padahal sesuai jadwal jenjang SMA di wilayah DKI Jakarta baru akan dimulai pada 6 Juli mendatang. Perlakuan diskriminasi pada PPDB RSBI juga nampak dari sejumlah syarat yang berbeda dengan proses PPDB di sekolah-sekolah reguler. Di RSBI, penerimaan siswa ditentukan oleh nilai Ujian Nasional (UN), dan nilai hasil ujian tulis. Untuk nilai UN, diberikan bobot sebesar 40 persen, dan hasil ujian tulis bobotnya sebesar 60 persen yang berasal dari empat mata pelajaran, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS. Belum lagi nilai rapor yang rata-rata harus memiliki nilai 7. Padahal di sekolah reguler tidak ada prasyarat yang rumit. Polemik yang ada akhirnya mencuat hingga sejumlah kelompok masyarakat menyampaikan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi

terkait Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pasal 50 ayat (3) terhadap pasal 31 UUD 1945 tentang dasar hukum RSBI sedang disidangkan MK. Dimana didalam gugatannya Tim Advokasi Anti Komersialisasi Pendidikan meminta RSBI/SBI dibatalkan, Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) berbunyi “Pemerintah dan/atau pemerintah

daerah menyelenggarakan sekurangkurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”. Karena itu keberadaan RSBI/SBI berdasarkan pasal 50 ayat (3) tersebut merupakan beantuk kesalahan dan kekeliruan Pemerintah dalam menjabarkan makna amanat Pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Rinto Subekti(F-PD)

Kehadiran RSBI Solusi atau Masalah

“sebelum adanya standarisasi, kabupaten dan kota diharapkan tidak tergesa-gesa menggalakkan Program Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI) atau Sekolah berbasis International SBI. Menurutnya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang setara, untuk itu pihaknya meminta setiap kabupaten dan Kota fokus menyelesaikan Program Sekolah Standart Nasional SSN. “ (Rinto Subekti) 32


tahun 2014, Program Wajib belajar 12 tahun sudah terwujud, meski dibutuhkan anggaran cukup besar. Rohmani (F-PKS) mengatakan, proses rekrutmen siswa baru di rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) yang masih memberlakukan Rohmani (F-PKS) indikator kemampuan finansial bagi calon muridnya merupakan cermin kegagalan Secara norma dan implementasi, pemerintah menyelenggarakan Tim Advokasi Anti Komersialisasi pendidikan secara merata. Pendidikan, menilai RSBI/SBI memang “Pemerintah belum sepenuh hati bermasalah dan harus dihapuskan menyelenggarakan pendidikan yang karena telah mengakibatkan kerugian adil bagi setiap warga negaranya. Jadi, konstitusional bagi Para Pemohon dan seharusnya RSBI pendidikan untuk banyak warga negara Indonesia. semua,” katanya. Keberadaan RSBI/SBI yang Dia juga melihat pemerintah mendasarkan seleksi pada intelektual telah gagal menciptakan kebebasan dan keuangan calon peserta didik, bagi warga negaranya mendapatkan merupakan bentuk tindakan pendidikan yang layak seperti penggolongan atau pembedaan RSBI. “Kita juga mendengar sejak perlakuan terhadap sesama warga lama bahwa untuk masuk RSBI negara berdasarkan status sosial dan persyaratannya biasa namun yang status ekonomi. Karena itu, keberadaan luar biasa adalah jaminan keuangan RSBI/SBI merupakan bentuk kebijakan dari orangtua didik agar anaknya diskriminatif dari Negara yang bisa mengikuti pendidikan di sekolah dilegalkan melalui UU. tersebut,”ujarnya Rinto Subekti (F-PD) mengatakan, Alasannya karena biasa sebelum adanya standarisasi, operasionalnya tinggi atau bahkan kabupaten dan kota diharapkan tidak suatu saat anaknya akan studi tour ke tergesa-gesa menggalakkan Program luar negeri untuk mengetes bahasa Rintisan Sekolah Berbasis Internasional Inggris maupun studi banding dengan (RSBI) atau Sekolah berbasis sekolah di luar negeri. “Mungkin International SBI. ini mengada-ada, namun itu yang Menurutnya, setiap warga negara diantaranya jadi aduan masyarakat. berhak mendapatkan pendidikan yang Artinya jaminan finansial seperti setara, untuk itu pihaknya meminta menyatu dengan masuknya peserta setiap kabupaten dan Kota fokus didik di RSBI,”paparnya. menyelesaikan Program Sekolah Menurutnya, dunia pendidikan di Standart Nasional SSN. Indonesia memang belum ideal karena Dia mengungkapkan, Pemerintah tidak menghasilkan manusia yang saat ini sedang melakukan ujicoba tinggi moralitas dan berbudi pekerti Pendidikan Menengah SMA dan SMK luhur. Artinya jika makin banyak orang dengan model SMA - SMK Universal. terdidik tinggi, lalu korupsi menjadi Program tersebut menurutnya menuju lenyap atau tidak lagi menjadi, dan tercapainya wajib belajar 12 tahun. aneka perilaku santun, gotong royong Pemerintah dan DPR juga telah sepakat atau tinggi tenggarasanya sehingga

tidak mudah tawur massal, itu sudah lebih baik, ini sungguh ideal. Kebijakan Berkeadilan Sementara anggota Komisi X DPR RI, Dedi Gumelar mengatakan, pemerintah harus mampu membuat kebijakan pendidikan yang berkeadilan. Saat ini, kebijakan pendidikan masih menciptakan disparitas di tengah masyarakat. Menurutnya, salah satu indikator itu adalah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Ia menjelaskan, pemerintah memberikan perhatian yang berbeda karena cenderung mengekslusifkan RSBI. Berdasarkan pemantauannya, seluruh sekolah yang berlabel RSBI memiliki sarana, dan tenaga pendidik kelas satu. Sedangkan di lain sisi, sekolah dengan standar di bawahnya hanya menyelenggarakan pendidikan dengan sarana dan tenaga pendidik seadanya. “Harusnya semua memiliki standar yang sama dengan RSBI. Guru yang sarjana, serta sarana dan prasarana yang sama. Kalau tidak, itu namanya diskriminatif,” kata Dedi. Dia menguraikan, setiap siswa memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Namun begitu, tidak lantas membuat RSBI hanya menampung siswa-siswa cerdas, terlebih mereka yang “cerdas” secara finansial. Karena sesuai dengan Undang-Undang (UU), semua memiliki hak yang sama mengenai pendidikan. “Setiap siswa memiliki kecerdasan yang berbeda. Karena asupan nutrisi ataupun genetiknya yang tidak bagus. Tapi RSBI jangan hanya untuk mereka yang cerdas, karena itu salah secara sistem dan melanggar UU,”paparnya. Sejatinya, paparnya, RSBI harus bisa diakses oleh semua peserta didik. Karena menurutnya, jika RSBI hanya diciptakan untuk sekelompok siswa yang memiliki keunggulan secara akademik, maka itu akan membuat siswa lainnya semakin tertinggal. “RSBI boleh saja, tapi harus berkeadilan. Awasi juga 20 persen hak siswa miskin di setiap sekolah,” tandasnya. (si)


33

PENGAWASAN PENGAWASAN

Komisi II DPR Dorong E-KTP Berlaku Seumur Hidup Mayoritas anggota Komisi II DPR mendorong e-KTP diberlakukan seumur hidup. Harapannya, dengan basis data I-ris dan Finger Print harus bisa berlaku seumur hidup, sehingga bisa menghemat anggaran negara. Untuk merealisasinya, maka dibutuhkan perubahan UU No 32/2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

“

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG)

34


Terhadap usulan e-KTP berlaku seumur hidup itu disepakati oleh komisi II dan Kemendagri, untuk mengevaluasi UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berkenaan dengan penerapan e-KTP,” kata Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa, kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/6). Dijelaskan Agun, nantinya akan diatur ulang soal masa berlaku e-KTP. Bisa jadi usulan e-KTP berlaku seumur hidup akan digolkan, termasuk masalah pemberlakuan, penggantian dan pemanfaatan, berkaitan dengan kepemilikan hak-hak pribadi seperti tanah, kendaraan, bisnis, dan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan publik lainnya, seperti perbankan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum lainnya. Seperti diketahui, suara di Komisi II DPR menguat e-KTP akan diberlakukan seumur hidup. Gagasan ini mengemuka dalam rapat Komisi II dengan Mendagri Rabu (27/6).

foto:doc.internet/ sragenpos.com

Malik menambahkan, rencana tersebut patut didukung mengingat proyek pembuatan e-KTP menelan biaya sangat besar, lebih dari Rp5,8 triliun. Jumlah itu belum termasuk dana tambahan yang harus dikeluarkan negara tiap tahun untuk memperpanjang lisensinya. Karena itu, tandas Malik, jika e-KTP hanya berlaku lima tahun, negara harus mengeluarkan uang sedikitnya Rp 5 triliun tiap periode. “Padahal, data dalam e-KTP bisa diupdate tanpa harus membuat proses dari awal lagi,” ujarnya. Sementara itu gagasan Komisi II DPR agar agar e-KTP

foto:doc.internet/ sorotnews-online.blogspot.com

Mayoritas anggota Komisi II DPR setuju e-KTP dengan basis data iris mata dan sidik jari harus bisa berlaku seumur hidup. Hal ini disebabkan karena data yang tersimpan atau terdaftar adalah data yang bisa digunakan dalam waktu panjang. Tetapi ada kendala regulasi yang terkait dengan ini, yakni UU No. 23/2006 pasal 64 ayat (4) huruf (a) bahwa masa berlakuknya KTP hanya 5 tahun dan pasal 63 ayat (5) yang mewajibkan perpanjangan KTP jika sudah berakhir masa berlakunya. Kecuali yang berumur 60 tahun diberikan KTP seumur hidup sebagaimana pasal 64 ayat (5). “Oleh karena itu, jika e-KTP disepakati untuk digunakan seumur hidup, maka UU No. 23/2006 tentang Adminduk harus direvisi,” tegas Agun. Sementara itu anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin yang juga salah seorang penggagas eKTP seumur hidup itu mengemukakan, keuntungan lain yang mencuat jika e-KTP diberlakukan seumur hidup adalah ‘hemat anggaran’. Jumlah penduduk wajib KTP adalah 172 juta. Jika 172 juta dikalikan Rp. 4.586 (harga lisensi Afis), maka diperoleh anggaran Rp. 788.792.000.000. “Itulah yang bisa dihemat jika e-KTP bisa diberlakukan seumur hidup. Jika Mendagri mau membuat sejarah dalam pemerintahannya, harus ada keberanian untuk menerapkan e-KTP seumur hidup,” ujarnya. Ia menambahkan selain menghemat anggaran negara, jika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menerapkan usulan itu (e-KTP seumur hidup-red), itu akan menjadi catatan sejarah dalam kepemimpinannya. “Kalau Mendagri mau membuat sejarah dalam pemerintahannya, harus ada keberanian untuk menerapkan e-KTP seumur hidup,” kata Nurul. Meski demikian, Nurul mengingatkan bahwa, jika usulan itu disepakati semua pihak, maka Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu direvisi terlebih dulu. Dalam Pasal 64 UU itu diatur masa berlaku KTP hanya 5 tahun. KTP seumur hidup hanya diberikan kepada warga berumur 60 tahun. Politisi Partai Golkar itu optimistis pemerintah bisa merampungkan pendataan hingga pencetakan 172 juta e-KTP hingga akhir tahun 2012. Berdasarkan data dari Kemendagri, perekaman sudah mencapai 101.575.236 warga hingga 26 Juni 2012. Dengan demikian, tersisa sekitar 71 juta warga yang belum terdaftar. “Saya optimistis pemerintah dapat mengejar targetnya karena ini juga pertaruhan mereka. Datanya kan juga akan digunakan sebagai data pemilih Pemilu 2014 ,” ujar Nurul. Sementara itu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa FPKB) DPR juga mendukung rencana penerapan e-KTP seumur hidup. Meski begitu, anggota Komisi II DPR dari FPKB Malik Haramain, mengingatkan, meski berlaku seumur hidup, update data tetap harus dilakukan dalam periode tertentu. “Misalnya, lima tahun sekali di-update karena mungkin ada perubahan data kependudukan seseorang,” ujarnya.

Suasana pembuatan e-KTP

berlaku seumur hidup, disambut Mendagri Gamawan Fauzi. Jadi, warga nantinya tidak perlu repot-repot mengurus e-KTP setiap lima tahun sekali. Gamawan sendiri mengaku heran, mengapa di UU Nomor 23/2006 diatur masa berlaku e-KTP hanya lima tahun. Padahal, lanjutnya, lebih hemat jika e-KTP berlaku seumur hidup. Kalau toh ada perubahan identitas, seperti pindah domisili, warga yang bersangkutan bisa mengurus perubahan itu setiap saat. “Namanya ID card. Kalau ID card ya seumur hidup kartu


35

PENGAWASAN

ini. Dulu lima tahun saya tidak tahu backgroundnya apa. Sekarang dengan elektronik ini (e-KTP, red), anytime orang bisa mengubah kartunya kalau diperlukan. Misal berubah status, berubah tempat tinggal, pindah domisili dan sebagainya. Ini bisa kapan saja dilakukan,” ujar Gamawan Fauzi. Gamawan sendiri menyatakan siap. Dia katakan, pihaknya segera melakukan pendalaman atas usulan Komisi II DPR itu. Jika sudah siap, barulah mulai memikirkan revisi UU Nomor 23/2006. Revisi pun hanya terkait dengan pasal yang mengatur masa berlakunya e-KTP. “Mungkin akan kita revisi, mungkin dua, tiga, empat, pasal saja, tapi itu meringankan beban pemerintah, ringankan beban rakyat. Ini sudah kita tanggapi dan kita janji untuk kita bahas itu,” ulasnya. Dalam kesempatan yang sama, Gamawan juga menjelaskan masalah jika ada warga yang kehilangan e-KTP. Secara yuridis, katanya, memang perlu lapor dulu ke polisi. Hanya saja, secara teknis, pembuatan ulang fisik e-KTP bagi warga yang kehilangan e-KTP-nya itu cukup gampang. Pasalnya, data perekaman sudah masuk data base. Pencetakan ulang pun, kata Gamawan, tidak mesti di daerah domisili seperti yang tercantum di e-KTP. “Misal punya saya hilang di Cianjur, datang ke Jakarta, keluar status kita, cetak itu. Datang saja, rekam, keluar, cetak. Cuma memang untuk kepastian harus ada surat keterangan kehilangan dari polisi,” ujarnya. Dalam kesempatan itu pihaknya juga meminta Komisi II DPR, untuk segera mencairkan sisa anggaran pelaksanaan

Suasana rapat Komisi II DPR dengan Mendagri

36


program sosialisasi electronic Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) sebesar Rp 1 triliun. Gamawan menekankan, tidak akan ada penambahan dana lagi untuk penyelesaian program e-KTP. Kemendagri kata Gamawan akan memanfaatkan anggaran awal Rp 5,8 triliun, yang belum sepenuhnya digunakan. “Ini kan sebenarnya mengangkat dana yang lama juga, di dalam Rp 5,8 triliun. Itu kan belum semuanya disetujui. Kekurangan Rp 1 triliun itu yang kita minta lagi,” kata Gamawan. Selain itu, Gamawan juga memastikan program e-KTP tidak akan berpengaruh pada proses pemekaran wilayah. Sebab dapat dipastikan warga berusia 17 tahun sudah melengkapi syarat kependudukan. Hanya saja, pemekaran wilayah akan berpengaruh banyak pada pembagian cakupan administrasi. “Kalau e-KTP tidak berpengaruh. Kan kalau sudah umur 17 dan sudah terdaftar di KK, kan bisa itu. Tapi pembagian saja pengaruhnya, seperti kabupaten di bagi dua, tentu akan kita pilah kecamatan mana saja,” terangnya. Berdasarkan bahan yang disampaikan Mendagri saat Raker dengan Komisi II DPR tanggal 27 Juni 2012, perkembangan atas pelaksanaan program E-KTP sampai tanggal 26 Juni 2012 adalah, dari target sebesar 172 juta, sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 hasil pelayanan perekaman e-KTP secara nasional sudah mencapai 101.575.236 wajib KTP, dan realisasi pencetakan e-KTP sampai tanggal 26 Juni 2012 baru mencapai 65 juta dalam bentuk blangko yang sudah dilengkapi dengan chip dan 35 juta dalam bentuk sudah dipersonalisasi. Hasil pelayanan perekaman e-KTP perhari menurut Mendagri sudah mencapai sekitar 1 juta wajib KTP. Untuk mencapai target 172 juta wajib KTP, masih tersisa sekitar 71 juta wajib KTP, akan diperlukan waktu pelayanan perekaman e-KTP sekitar 71 sampai dengan 100 hari, sedangkan waktu yang masih tersedia sampai akhir tahun 2012 adalah sekitar 180 hari. Selanjutnya dari aspek anggaran, kata Mendagri, dapat dilaporkan bahwa untuk penyelesaian pencetakan dan penerbitan e-KTP dengan target 172 juta diperlukan anggaran sebesar Rp. 2,725 triliun, sedangkan anggaran yang tersedia pada tahun 2012 baru sejumlah Rp. 1,680 triliun, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 1,045 triliun. Anggaran sebesar Rp. 1,045 triliun tersebut, tambah Mendagri, merupakan bagian dari kontrak tahun jamak, yang belum terserap pada tahun anggaran 2011, namun telah kami usulkan kembali kepada Menteri Keuangan untuk dianggarkan pada APBN-P tahun 2012. Mendagri menjelaskan, dalam hal ini Menteri Keuangan meminta agar diaudit terlebih dahulu oleh BPKP, dan permintaan tersebut sudah dipenuhi, akan tetapi dalam APBN-P tahun 2012 belum tersedia. “Berdasarkan hal tersebut, kami mengharapkan dapat ditampung pada APBN tahun 2012,”tegas Mendagri Gamawan Fauzi. (nt)

ANGGARAN

K

inerja Setjen DPR itu terbukti laporan keuangannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi, dan memiliki kinerja entitas, ekonomis, efisien dan konstruktif artinya Sekretariat Jenderal mengedepankan prinsip-prinsip laporan keuangan sesuai dengan prosedur tata kelola keuangan negara. Kita ketahui, BPK dalam memeriksa lembaga kepemerintahan ada 3 jenis pemeriksaan, pertama Pemeriksaan Keuangan, kedua Pemeriksaan Kinerja dan ketiga Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Masing-masing memiliki arah dan tujuan atau orientasi tertentu. Jika yang pertama berorientasi pada aspek keuangan semata. Diantaranya ; Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Kecukupan Pengungkapan Data, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan dan Efektifitas Sistem Pengendalian Internal. Kemudian BPK akan memberikan penilaian pendapat/opini apakah

Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh saat menerima penghargaan WTP dari BPK

WTP Ketiga Kali Setjen DPR,

Jawab Keraguan Publik Perolehan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Setjen DPR RI sebanyak tiga kali, merupakan bukti menjawab keraguan publik terhadap kinerja Setjen DPR RI yang dinilai sarat KKN.

WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TMP (Tidak Memberikan Pendapat) atau TW (Tidak Wajar). Jadi WTP merupakan penilaian yang paling baik untuk kategori Pemeriksaan Keuangan masuk jenis pemeriksaan pertama dari BPK. Adapun jenis kedua dan ketiga tidak sekedar pemeriksaan keuangan. Perolehan WTP Setjen DPR RI dimulai sejak laporan keuangan tahun 2009, 2010 dan 2011. Pada perolehan per-

tama kali tahun 2009, Wakil Presiden RI Boediono memberikan langsung penghargaannya kepada Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh. Sementara pada sambutannya saat itu, Wakil Presiden Boediono merasa yakin bahwa 100 persen kinerja laporan keuangan instansi di pusat maupun daerah dalam waktu dekat bisa mencapai predikat WTP. “Saya optimis dan yakin 100 persen kinerja laporan keuangan di instansi

pusat dan daerah bisa mencapai WTP dalam waktu dekat, asalkan semua pihak bertekad mencapai kemajuan,” ujarnya. Menurutnya, pemerintah akan terus mengupayakan perbaikan bersama dan sudah menjadi tekad seluruh komponen bangsa untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Penghargaan Tertinggi Deputi Bidang Administrasi Slamet


37

ANGGARAN

Sutarsono mengaku bangga dengan prestasi yang diperoleh Setjen DPR RI sejak tahun 2009 lalu. Terdapat kurang lebih 38 instansi yang memperoleh penghargaan tersebut di tahun 2009. “Prestasi Setjen DPR mendapatkan WTP merupakan peringkat tinggi dalam laporan keuangan sejak 2009, DPR telah mendapatkannya. dari 38 instansi yang diundang, BPK pertama kali memanggil Sekjen DPR untuk menerima hasil tersebut,”papar Slamet saat syukuran perolehan WTP Setjen DPR 2010 lalu. Slamet mengatakan, dirinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga prestasi ini dapat terulang kembali. “Bahkan meskipun sudah dikoreksi PPK, saya masih sedikit mengoreksi walaupun sudah ditandatangani. Ini semua demi kebaikan bersama hikmahnya untuk kita semua. Mudah-mudahan diwaktu mendatang seluruh laporan keuangan sudah sesuai dengan kaidah aturan keuangan yang ada,”jelasnya. Sementara, Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan DPR RI Winantuningtyastiti mengatakan, prestasi ini merupakan kerjasama bersama seluruh rekan yang mengelola anggaran maupun pejabat eselon III yang mengelola kegiatan atau unit kerja. “kita bersyukur sudah memperoleh predikat WTP selama 2 tahun. Kedepannya nanti akan lebih sulit dan harus penuh kehati-hatian dalam mengelola anggaran,”katanya. Dia menambahkan, melalui prestasi ini diharapkan, Setjen DPR dapat mengangkat citra positif dewan dimata masyarakat. “ini merupakan prestasi tertinggi meskipun masih ada catatan teman-teman terus memperbaikinya.” tandasnya. Sementara Sekjen DPR Nining Indra Saleh mengatakan, capaian tiga kali WTP ini merupakan bukti untuk masyarakat yang masih meragukan dan menyoroti masalah keuangan di Setjen DPR. “Sebagian warga masyarakat selama ini selalu menyoroti masalah

38


capaian

tiga kali WTP ini merupakan bukti untuk masyarakat yang masih meragukan dan menyoroti masalah keuangan di Setjen DPR.

keuangan yang dikelola DPR RI terutama di kesetjenan-nya dikatakan buruk, tetapi Alhamdulillah pada hari ini kita buktikan hasil audit lembaga profesional BPK laporan keuangan DPR diberi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” kata Nining Indra Saleh Sekjen DPR RI usai menerima Hasil Pemeriksaan di Gedung Diklat BPK, Kalibata, baru-baru ini. Sebelumnya, tambah Nining, pada Laporan Keuangan tahun 2009 dan 2010, Setjen DPR yang berdasarkan UU mendapat mandat menjadi pengelola dan pengguna anggaran untuk anggota dewan dan kesetjenan juga berhasil meraih opini WTP. “Capaian ini menunjukkan APBN yang notabene

“Sebagian warga masyarakat selama ini se masalah keuangan yang dikelola di kesetjenan-nya dikatakan buruk, tetapi hari ini kita buktikan hasil audit lembag laporan keuangan DPR diberi opini Pengecualian),”

uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai aturan perundang-undangan,”ujarnya. Untuk langkah selanjutnya, papar Nining, dirinya akan mengajak seluruh jajaran di kesetjenan untuk menjadikan tertib anggaran ini sebagai budaya organisasi yang tidak terpisahkan, bukan sekedar target untuk mengejar penghargaan. “Jangan sekedar seremoni ya, tapi harus jadi budaya dalam pekerjaan kita,” tandasnya. Sementara itu anggota BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan ada empat fokus utama dalam pemeriksaan laporan keuangan kementrian dan lembaga negara, yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntasi pemerintah, kecukupan penyampaian laporan informasi keuangan dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundan-undangan dan efektifitas sistem pengendalian internal. “Berdasarkan undang-undang BPK juga harus mengungkapkan apabila dalam laporan keuangan ditemukan ketidakpatuhan dan kecurangan baik yang berpengaruh maupun yang tidak berpengaruh pada opini atas laporan keuangan,” tandasnya. Dia secara khusus memberikan apresiasi kepada 4 institusi yang tahun ini naik dari predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ke WTP yaitu Kemensos, BNPB, BKKBN dan Badan Informasi Geospasial. Penurunan prestasi dari opini WTP ke WDP diperoleh oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). (si)

selalu menyoroti

a DPR RI terutama i Alhamdulillah pada ga profesional BPK WTP (Wajar Tanpa


39

LEGISLASI

Pemerintah Pusat

Belum Berpi

Pada Daerah Kepul

N

egara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 secara geografis merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Menurut perhitungan Dirjen Penataan Ruang Depkimpraswil pada 1982 ada 17.508 pulau. Dimana 5.707 pulau mempunyai nama dan 11.801 pulau tak bernama dengan garis pantai sepanjang 108.000 km serta luas wilayah perairan mencapai 7,9 juta km persegi. Hal ini membuktikan bahwa wilayah perairan RI lebih luas dari daratan dengan perbandingan mencapai 1 : 3. Secara umum daerah kepulauan memiliki karakteristik khas, dimana luas wilayah laut lebih luas dari wilayah darat dengan komunitas masyarakat yang tersegregasi berdasarkan teritorial pulau. Sampa saat ini daerah kepulauan belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah pusat, sehingga mengalami kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. “Pemerintah masih sibuk me-

40


Anggota Komisi II DPR Alex Litaay (F-PDIP)

foto:doc.internet/desa_noyanpost.blogspot.com

ihak

lauan

Daerah kepulauan yang kondisi insfrastruktur masih memprihatinkan

ngembangkan infrastruktur yang ada di daerah yang memiliki jumlah daratan lebih luas, tanpa memperhatikan infrastruktur yang ada di laut terutama infrastruktur untuk daerah kepulauan”, kata Alexander Litaay saat dimintai pendapatnya mengenai RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan. Padahal menurut Alex Litaay, dalam Deklarasi Djuanda Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memandang wilayah laut dan darat sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai wilayah NKRI. Sebagai negara kepulauan tersebut kemudian diberikan landasan hukum dalam sistim ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Kemudian sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1983 ditetapkan sebagai wawasan dalam mencapai pembangunan nasional yang mencakup perwujudan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Perjuangan Pemerintah Indonesia tentang konsepsi negara kepulauan tersebut telah diakui oleh masyarakat internasional secara universal dengan diterimanya pengaturan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan (Archipelagic State) dalam Bab IV Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982. Pengakuan secara internasional mengenai keberadaan negara kepulauan ini, seharusnya berimplikasi terhadap kebijakan pembangunan nasional yang sesuai dengan karakteristik kepulauan. Namun menurut Wakil Ketua Pansus RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan ini, sampai saat ini orientasi pembangunan di Indonesia lebih memihak kepada daratan. Hal tersebut akhirnya berakibat pada pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan lain sebagainya di daerah kepulauan menjadi terhambat. “Anggaran di APBN pun untuk perhubungan darat lebih tinggi dari laut dan itu tidak adil. APBN sektor perhubungan laut bila dibandingkan


41

LEGISLASI “Kita sama-sama warga Indonesia yang berhak mendapatkan pelayanan umum yang nyaman dan aman, namun kementerian pusat sampai saat ini masih menganggap laut itu sebagai penghalang bukan penghubung.”

dengan sektor perhubungan darat, perbandingan anggarannya mencapai 10 kali lipat lebih”, katanya. Tidak hanya itu saja, regulasi-regulasi yang ada sampai saat ini pun tidak memihak kepada daerah-daerah kepulauan. Alex Litaay memberikan contoh pada pengaturan Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak memihak kepada daerah kepulauan, karena variabel utama untuk menghitungnya adalah berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. “Di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak dijelaskan yang dimaksud dengan luas wilayah apa, tetapi di Peraturan Pemerintah yang dipakai untuk menghitung luas wilayah yang termasuk dalam DAU adalah luas daratan. Artinya, daerah kepulauan yang memiliki luas daratan relatif kecil maka otomatis akan mendapatkan DAU yang juga sedikit,” ujarnya. “Kita sama-sama warga Indonesia yang berhak mendapatkan pelayanan umum yang nyaman dan aman, namun kementerian pusat sampai saat ini masih menganggap laut itu sebagai penghalang bukan penghubung, padahal laut dapat dijadikan faktor penghubung antar daerah apabila perhubungannya diatur dengan baik,” tandas Alex Litaay. Wilayah daratan memiliki Sumber Daya Alam yang tersebar untuk dimanfaatkan dan diolah guna memenuhi kebutuhan penduduk. Namun dilain pihak wilayah kelautan juga memiliki sumber daya kelautan yang potensial untuk dimanfaatkan dan diolah secara optimal. Selain itu menurut Anggota Komisi II DPR RI ini, wilayah kelautan juga memiliki lingkungan usaha yang prospektif, sebagai wahana atau sarana tempat dilaksanakannya berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan yang meliputi kegiatan pelayaran, perdagangan antar pulau, perikanan, pertambangan bawah laut, perairan laut, kegiatan kepelabuhan, dan wi-

42

sata bahari. Alex Litaay menjelaskan bahwa bagian kelautan Indonesia yang didayagunakan tidak begitu besar, seperti tambang minyak lepas pantai yang masih dikelola oleh asing, batas kelautan dengan negara lain yang tidak begitu jelas. Sehingga nelayan asing leluasa masuk ke perairan Indonesia dan mencuri hasil laut kita. Sehingga banyak ikan-ikan kita yang di curi tidak diurus dan kerugiannya tiap tahun mencapai 10 triliun. “Harus dibuat Undang-Undang yang memang memihak kepada daerah kepulauan, kebanyakan masyarakat di daerah kepulauan miskin bukan karena kemauan mereka, tetapi memang faktor keadaan. Ini adalah gagasan saya, karena saya merasakan betul bagaimana keadaan daerah kepulauan itu, karena saya dari Maluku,“ ujarnya. Dijelaskan Alex Litaay bahwa latar belakang untuk mempercepat pembangunan di daerah kepulauan antara lain 60% masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau terpencil kurang tersentuh oleh pembangunan, kesulitan dalam pola pengendalian wilayah akibat komunikasi yang sulit di daerah berbasis kepulauan dan kesulitan pemerintah daerah dalam memberdayakan pulaupulau kecil didalam provinsi kepulauan terutama yang berada di wilayah perbatasan, serta kecilnya DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan pemerintah pusat. Pada saat diesnatalis 2006 di Universitas Patimura Ambon, Alex Litaay mengemukakan gagasannya untuk membuat Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan. Universitas Patimura dan Pemda Maluku menyambut baik rencana terse-


but dan membiayai pembuatan Undang-Undang ini. Untuk mendapat dukungan politik, Alex Litaay rmengajak provinsi-provinsi lain yang senasib, seperti Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Riau Kepulauan, dan Sulawesi Utara untuk ikut serta. “Pembuatan Undang-Undang ini sendiri memakan waktu enam tahun perjuangan untuk bisa sampai lolos di Badan Legislatif DPR”, imbuh Alex Litaay. “Semuanya itu harus ada ujicoba dan sosialisasi ke masyarakat, perguruan tinggi dan pemerintah masing-masing provinsi yang bersangkutan, dan kemudian dibentuk Deklarasi Ambon, dan ke-enam propinsi ini mendeklarasikan Deklarasi Ambon tersebut. Kita harus membuat Undang-Undang sendiri untuk mendapatkan affirmative action dan special treatment,” ujar Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Maluku. Permasalahan lainnya adalah berdasarkan karakteristik dan keadaan di provinsi kepulauan memerlukan dana lebih dibandingkan provinsi yang berbasiskan daratan. Mahalnya transportasi antar pulau karena dipisahkan oleh lautan, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan pelayanan terhadap masyarakat yang terkendala faktor geografis yang memerlukan dana lebih. SPM (Standar Pelayanan Masyarakat) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak dapat disamakan dengan provinsi yang berbasiskan daratan. “Masyarakat di daerah kepulauan tentunya juga ingin menikmati kemerdekaan Indonesia sebagaimana mestinya, sudah 72 tahun Indonesia merdeka maka sudah sepatutnya isolasi dan komunikasi di daerah kepulauan ini harus dibuka, kegiatan itu perlu dana, dan untuk itulah perlu dana percepatan”, jelas Alex Litaay. Di dalam RUU ini, Dana Percepatan Daerah Kepulauan juga menyatakan negara Indonesia adalah negara kepulauan, maka cara meng-

foto:doc.internet/ indonesianinfrastructurenews.com

hitung luas wilayah kepulauan tidak lagi luas daratan melainkan batas-batas terluar pulau tersebut. Sehingga DAU di daerah ini menjadi naik, dan itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan. “Dengan terbentuknya RUU ini, kami ingin menunjukkan Indonesia memang negara kepulauan. Selama ini pembangunan hanya berorientasi pada daratan, oleh sebab itu seluruh potensi kelautan harus dioptimalkan. Selama ini hanya daratan, sehingga laut menjadi terlantar lalu hasil lautnya dicuri. Artinya strategi pembagunan harus di rubah sehingga orientasi pembangunan harus kepada negara kelautan, dan pembangunan harus berorientasi pada hasil laut yang ada”, kata Alex Litaay Dia menambahkan dalam RUU Percepatan Pembangunan Daerah

Anggota Komisi II DPR Alex Litaay (F-PDIP) saat menunjukan pulau-pulau di Indonesia

sar 1% dari DAU yang berlaku paling lama 25 tahun. Dimana dana tersebut diutamakan bagi pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Setiap tahunnya pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana percepatan pem“Dalam RUU Percepatan Pembangunan bangunan daerah Daerah Kepulauan nantinya, dana kepulauan tersepenerimaan daerah kepulauan untuk but. “Jadi dana percepatan pembangunan adalah sebesar 1% itu untuk memacu dari DAU yang berlaku paling lama 25 tahun. percepatan pemDimana dana tersebut diutamakan bagi bangunan seperti pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan yang diperoleh pembangunan infrastruktur.” Papua dan Aceh”, katanya. Kepulauan nantinya, dana peneri“Nanti setelah Undang-Undang ini maan daerah kepulauan untuk per- tercapai, proses perencanaan wilayah cepatan pembangunan adalah sebe- provinsi kepulauan hendaknya mengi-

kuti rencana tata ruang dan wilayah yang telah berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, tambah Alex Litaay. Selain itu, perencanaan wilayah provinsi kepulauan diatur pula zonasi dan penetapan strategis wilayah provinsi kepulauan. Secara garis besar, pengelolaannya mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah, sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatan. “Hal ini dimaksudkan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumber daya yang terkandung di provinsi kepulauan dengan memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut”, jelasnya mengakhiri. (sc/ku)


43

LEGISLASI

Anggota Komisi II DPR Markus Nari

Ruu Pilkada

Ramu Evaluasi Pilkada Demi Ciptakan Formula Yang Tepat

D

PR saat ini tengah meramu RUU Pemilukada yang sesuai dan tepat bagi Indonesia, pasalnya kehadiran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seringkali menuai konflik ditengah masyarakat. Melalui RUU ini diharapkan nanti, dapat segera diramu formula yang tepat dan sesuai berdasarkan pengalaman Pilkada berbagai daerah di Indonesia. Seperti kita ketahui, usulan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

44

kepada DPR pada Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pemilukada)pun menuai kontroversi, bahkan banyak kalangan menunjukkan masih minimnya evaluasi yang dilakukan Kemendagri. Terkait RUU Pemilukada, DPR RI masih mengodok RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang memang dirancang khusus untuk menggantikan mekanisme pemilihan kepala daerah yang diatur dalam UU


No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah jo UU No 12/2008. Menurut anggota Komisi II DPR Markus Nari, mekanisme pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam naskah akademik RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah yang berbeda dengan mekanisme yang diatur dalam UU No 32/2004 jo UU No. 12/2008, yaitu membedakan mekanisme pemilihan gubernur (dipilih melalui lembaga perwakilan oleh DPRD) dan

foto:doc.internet/Pilkada-Jakarta-640x368 sidomi dot com

Bupati/ Walikota (dipilih langsung oleh rakyat) dan Wakil Kepala Daerah tidak dipilih dan diangkat bersama dengan kepala daerah melainkan diusulkan kepala daerah terpilih kepada DPRD untuk disahkan pemerintah pusat. “Alasan pemerintah pada RUU inisiatifnya ini yaitu karena dalam Gubernur itu cuma fungsi perpanjangan pemerintah pusat dan koordinasi dalam pemerintahan tingkat provinsi. Ini berbeda di tingkat kabupaten atau kota. Mereka fungsinya desentralisasi langsung. Jadi melakukan pelayanan kepada rakyat secara langsung. Sehingga dia harus dipilih oleh rakyat. Itu alasan pemerintah,”katanya. Politisi dari Partai Golkar ini menegaskan, seharusnya bukan hal tersebut saja yang menjadi bahan pertimbangan perubahan sistem Pemilukada. Pemerintah dan DPR harus melihat berbagai aspek dan mengevaluasi atas keadaan yang

telah terjadi secara mendalam. Salah satunya adalah maraknya konflik yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilukada. “Saya kira harus bisa dilihat beberapa aspek lain. Contohnya terjadi keributan di mana-mana dan banyak di antara di tingkat kabupaten/kota” ungkapnya. Menurutnya Pemilukada Bupati dan Walikota lebih rawan konflik dikarenakan lebih banyak kepentingan dan dukungan fanatisme kedaerahan, golongan ataupun ketokohan yang lebih kental adanya dibanding tingkat Provinsi. “kesannya setiap saat negara kita rebut terus, jadi lebih baik cenderung pilihan langsung itu adalah di tingkat presiden dan gubernur” ujarnya. Dia menilai, pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilukada Gubernur di 33 Provinsi dapat memperkecil gejolak sosial-politik dan lebih lanjut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik di Negara ini bila dibandingkan dengan pelaksanaan 400an lebih pemilukada kabupaten/ kota. “Satu tahun itu 365 hari, begitu besarnya kalau kita lihat berbagai pemilukada. Jadi Apakah negara kita secara tidak langsung membuat aturan yg menjadikan mereka, rakyatnya ini ribut. Rawan konflik,” tambahnya. Namun hal itu, masih dapat diperdebatkan secara sosiologis naskah akademik RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah ini belum mencerminkan kebutuhan riil yang akhir-akhir ini menjadi tuntutan masyarakat luas yaitu, tingginya biaya politik (political cost) yang harus ditanggung calon kepala daerah dalam proses pencalonan, sehingga memicu timbulnya berbagai penyimpangan selama dan setelah pilkada seperti praktik politik uang (money politic) dan korupsi serta berbagai konflik yang kerap terjadi. Evaluasi demi mencapai formula yang menyentuh esensi permasalahan pemilihan kepala daerah yang sesungguhnya harus segera disarikan oleh Pemerintah dan DPR. RUU

tentang Pemilihan Kepala Daerah ini diharapkan mampu mendorong lahirnya pemimpin daerah yang kredibel dan akuntabel dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government). Banyaknya kepala daerah yang terlibat kasus korupsi selama periode 2004-2012 yang notabene lahir dari perut UU No 32/2004 jo UU No 12/2008, Seharusnya menjadi pijakan utama perancang naskah akademik dalam men-design formulasi baru pemilihan kepala daerah yang lebih komprehensif, dan responsif terhadap kondisi faktual yang terjadi tengah masyarakat. (ray)

Anggota Komisi II DPR Markus Nari


45

PROFIL

“Atas Nama Jiwa” Aku Berjuang

S

ebagai seorang Wakil Ketua Komisi IX DPR, dirinya termasuk kader potensial termuda di tubuh Partai Demokrat, “Noriyu” biasa dipanggil merupakan seorang psikiater sekaligus penulis. Dara kelahiran Sulawesi Tengah, 27 Nopember 1977 mulai berpolitik pada tahun 2005. “Saat itu memang saya sudah kenal dengan Anas Urbaningrum, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kebetulan saat itu saya sedang ikut program spesialisasi kedokteran jiwa di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), memang sepertinya itu early recruitment untuk calon legislatif (caleg) 2009,”ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat lalu. Menurut Nova, dirinya sudah aktif kurang lebih 5 tahun dan akhirnya menjadi anggota DPR periode 2009-2014 untuk Dapil Jakarta.” Saya sudah tahu bagaimana kita berpartai, jadi buka lagi seperti asal comot, jadi bukan lagi seperti caleg asal saja, jadi sudah aktif 5 tahun dan direkrut oleh Anas Urbaningrum di partai Demokrat,”papar perempuan yang dahulu aktif Departemen Pembinaan dan partisipasi Politik Partai Demokrat ini. Selain berpolitik Nova juga tertarik dengan dunia tulis menulis, bahkan saat di Kampusnya dahulu dirinya sempat menjadi Pemimpin

46

Redaksi untuk majalah Kedokteran. “Memang saya sejak SMP suka menulis makanya saya dapat menulis sampai sepuluh buku. Kalau di SD (Sekolah Dasar) saya lebih fokus ke olahraga terus lanjut ke SMP mulai lebih fokus kepenulisan dan menjadi editor majalah sekolah Tarakanita “Starpura (Suara Tarakanita Pulo Raya). Disitu saya jadi editor, reporter bahasa Inggris,”paparnya.


Saat di Kampus, Nova selaku Pemimpin Redaksi Majalah Kampusnya, mampu menerbitkan delapan edisi membahas seputar kedokteran. Meskipun pasang surut di majalah kampusnya, Nova berusaha memutar otak untuk mendapatkan anggaran yang cukup agar majalah kampusnya bisa terus eksis saat itu. “Karena memang tidak mudah

Hobi Nulis dari Kecil

Ketertarikan Nova dalam dunia tulis menulis dimulai sejak SD dan diturunkan dari sangk Kakeknya yang asli Yogyakarta, dan terkenal dengan sebutan sastra Malioboro. “Saya hobby menulis sejak dari SD, mungkin juga karena keturunan dari kakek saya yang dibilang sastra malioboro tapi kakek saya juga pengusaha (pengusaha kertas), wartawan antara juga dan penulis saat itu,”katanya. Nova kecil saat itu sangat hobi sekali membaca, bahkan dari SD sudah mulai membaca buku yang terbilang cukup berat untuk anak seumurannya, Menurutnya, dengan banyak membaca itu otomatis muncul imajinasi yang berbeda dari yang sudah dibaca. Selain membaca, Noriyu juga berbakat di bidang olahraga yaitu tenis. Bahkan semenjak SD selalu dihabiskan dilapangan Tenis, mulai dari hari

Senin, Rabu, Sabtu selalu latihan tenis secara intensif dari jam 2-6 sore. “Saya di SD sudah mulai mengikuti turnamen-turnamen tenis lapangan untuk kelompok umur 12 tahun dan sempat menjadi Juara III Single Piala Walikota Jakarta Pusat, dan Juara II untuk Juniornya,”papar Sekretaris Departemen Kesehatan DPP Partai Demokrat ini. Tidak hanya Tenis, Nova juga mencintai olahraga basket dan softball, bahkan pernah menjadi cadangan pitcher sewaktu SMA. “Terus terang saja kalau dalam olahraga saya kurang disiplin, Memang keluarga saya senang dengan olahraga tenis lapangan, kebetulan kakak-kakak saya juga atlet nasional, namun yang lebih saya sukai tetap membaca,”jelasnya. foto:doc.internet/novariyantiyusuf.net

menjalankannya walaupun ada anggaran dari Dekan tetapi walaupun ada anggaran tetap harus mutar otak, karena kebetulan ruang redaksinya berada diujung sekali, disana banyak sekali titipan seperti ada yang jual pulsa, jual baju, ada yang jualan juice, ada juga yang jualan kopi, dari situ yah akhirnya kita coba berdagang dan kita hanya mengambil 10 persen dari tiap pedagang,”kenang Nova saat kuliah dulu di Universitas Kedokteran Umum Trisakti. Menurut Tim Penasihat Internasional untuk Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC ini, dirinya sempat turun nilainya karena kesibukannya dalam dunia tulis menulis dan organisasi. “Waktu itu saya sempat agak turun nilainya, pas semester tujuh agak turun nilainya karena keasyikan ngurusin itu. Tapi karena ikut semester pendek “Alhamdulillah” terkejar dan bisa bagus lagi nilainya, jadi tidak masalah,”papar Alumni SMA Tarakanita ini.

foto:doc.internet/novariyantiyusuf.net

Genre Bebas

Kehadiran sastrawan Perempuan pada era 1998 yang merupakan Era Reformasi dan kebangkitan sastra Indonesia yang diiringi dengan kemunculan Ayu Utami, Mahesa Jenar, mendorong Nova memberanikan diri muncul dengan buku novelnya yang menggunakan tulisan gaya bebas dengan memakai istilah kedokteran. “Saya banyak menggunakan istilah kedokteran, dan memakai footnote, endnote, yah disitu ada semacam kebebasan saja mengekspresikan diri saya,”paparnya. Bahkan buku pertamanya itu dikritisi bukan orang sastra tetapi dibahas oleh Aviliani (pengamat ekonomi), Fachri Ali (pengamat politik), Fadjroel Rachman (pengamat politik), Nurcholis Madjid (budayawan). “Waktu itu saya buka praktek klinik sebagai dokter umum di Paramadina, karena banyak waktu luang disana saya menerbitkan buku dan ditawari menerbitkan buku yang awalnya secara independen kemudian diambil Gramedia,”ujar penulis buku Mahadewa Mahadewi ini. Noriyu telah menghasilkan tiga novel, tiga novel esai, dan tiga novel adaptasi film. Novel Noriyu yang best seller berjudul Mahadewa Mahadewi. Noriyu juga menulis sebuah skenario film layar lebar yang di filmkan oleh Rapi Films pada tahun 2008. Dalam film yang berjudul Merah itu Cinta yang menceritakan lelaki yang beseks yang di perankan oleh Yama Karnos, Gary Iskak, dan Marsha Timothy, dan mendapatkan 8 nominasi Piala FFI (Citra) tahun 2008.

|| PARLEMENTARIA PARLEMENTARIA || Edisi Edisi 94 94 TH. TH. XLII, XLII, 2012 2012 || 47

PROFIL

“Alhamdulillah film tersebut masuk nominasi 8 Piala Citra saat bersaing dengan film “Naga Bonar,” ujarnya. Belum lama ini, Noriyu telah menerbitkan kumpulan essainya berjudul “atas nama jiwa”, Tulisan itu berisi perjalanan hidup seorang Nova Riyanti di DPR sebagai wakil rakyat yang konsisten memperjuangkan RUU Kesehatan Jiwa dapat dibahas menjadi RUU Prioritas DPR RI. “Essainya itu membahas pemikiran-pemikiran saya mengenai Kesehatan Jiwa, dan perjuangan apa yang akan dilakukan. Artinya, saya berpikir misalnya ada masalah bencana alam merapi dan saya bertanya kepada yang ahlinya (sama-sama dokter jiwa yang lebih senior), apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan dalam bencana alam merapi terutama untuk gangguan

jiwa. Dia jawab “kita harus buat ini-itu bla-bla-bla.” Kemudian saya tulis dan masukan dalam media massa seperti Sindo, itu yang bisa kita lakukan dan dirangkum menjadi kumpulan esai,”ujarnya.

Berjuang Atas Nama Jiwa

Sebagai seorang anggota Dewan, Nova Riyanti Yusuf dikenal sebagai seorang sangat konsen dan focus menyoroti dan menggolkan soal RUU tentang Kesehatan Jiwa. Pasalnya, RUU tersebut untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010-2014 sangat rumit, sulit dan

RUU tersebut dapat diterima di Baleg dan diharapkan dapat menjadi prioritas pada tahun 2012 ini. “Jadi memperjuangkan RUU tentang

Kesehatan Jiwa

ini lama sekali, prosesnya panjang mulai dari awal saya masuk tahun 2009 sampai sekarang (2012),”

foto:doc.internet/novariyantiyusuf.net

48


penuh perjuangan untuk dijadikan prioritas tahunan. “Saya sudah empat kali mengajukan naskah akademik RUU tentang Kesehatan Jiwa ke Badan Legislasi (Baleg) selalu tidak lolos,” jelasnya. Pada bulan Juni sampai Nopember 2011, dia mengatakan, telah menggerakan 30 (tiga puluh) orang pakar kesehatan yakni dokter jiwa, dokter psikiater, perawat jiwa, perawat rumah sakit, psikolog, dan LSM menyusun naskah akademik selama tiga bulan agar RUU tersebut dapat diterima di Baleg untuk dijadikan prioritas 2012. Akhirnya, kata Nova, RUU tersebut dapat diterima di Baleg dan diharapkan dapat menjadi prioritas pada tahun 2012 ini. “Jadi memperjuangkan RUU tentang Kesehatan Jiwa ini lama sekali, prosesnya panjang mulai dari awal saya masuk tahun 2009 sampai sekarang (2012),” jelasnya. Menurutnya, RUU tentang Kesehatan Jiwa bukan Gangguan Jiwa, bertujuan memproteksi masyarakatnya, bukan psikiater. Kalau ada bencana alam kita mesti bagaimana, apakah sudah maksimal upaya dari pemerintah untuk kesehatan jiwa. “Jadi tidak betul kalau undang-undang ini untuk psikiaternya,” tegasnya. Lebih jauh ia menegaskan, jumlah individu yang mengalami gangguan jiwa sangat besar. Diperkirakan 30 persen penduduk mengalami berbagai bentuk masalah gangguan jiwa semasa kehidupannya, 10 persen diantaranya mengalami gangguan jiwa berat. Dengan populasi yang mencapai angka 238 juta jiwa, maka terdapat 66 juta penduduk Indonesia pernah mengalami gangguan jiwa. Jumlah orang yang terkena dampak meningkat sangat bermakna bila menghitung minimal 8 orang anggota keluarga dari penderita ikut terkena dampak dari gangguannya. “Jelas gangguan jiwa di Indonesia berdampak pada lebih dari separuh penduduk. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan terus menerus,”

tuturnya. Dirinya juga pernah terjun langsung saat peristiwa bencana gunung merapi Jogyakarta, dengan mengerahkan 400 tenaga medis local. “Teryata tenaga medis lokal lebih handal terjun langsung ke tempat kejadian dibandingkan dengan tenaga medis asing yang banyak mengalami kendala dari perbedaan bahasa dan struktur budaya yang berbeda,”paparnya. Dirinya bahkan langsung ke tempat kejadian bencana gunung merapi Jogyakarta untuk memperbaiki mental kesehatan jiwa para korban bencana yang trauma. Memang ada sebuah kendala untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena di setiap daerah beda-beda dalam penanganannya. “Itu semua mengukuhkan adanya kebudayaan spiritual, dan ini yang menjadi asal muasal. Sehingga kalau ada yang sakit jiwa tidak dibawa ke rumah sakit, karena itu menjadi tidak nyaman,” Ujar Noriyu Nova menilai UU Kesehatan Jiwa Nomor 3 Tahun 1966 sesungguhnya begitu universal (tidak mempan dan tidak cukup hanya dengan pendekatan medis) dan meminta pertanggungjawaban lintas kementerian dan lembaga ke dalam Undang-Undang Kesehatan merupakan sebuah deteriorasi atau kemunduran. Nova mengharapkan dukungannya agar RUU tentang Kesehatan Jiwa menjadi prioritas 2012, dan dapat disahkan oleh DPR RI. Karena melalui RUU ini pemerintah dan masyarakat diwajibkan memperhatikan dan menangani masalah kesehatan jiwa dengan sungguh-sungguh. “RUU ini juga diperlukan untuk melindungi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), menjamin hak-hak mereka serta membantu mereka mencapai tahap pemulihan sehingga bisa berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.***

Daftar Riwayat Hidup (CV) Nama: dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ (dokter spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa / psikiater) Nickname: NoRiYu Gender: Perempuan Warga Negara: Indonesia Tempat Kelahiran: Palu, Sulawesi Tengah Website: http://novariyantiyusuf.net Posisi Saat Ini: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Fraksi Partai Demokrat (Mei 2012 – sekarang) - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat (Mei 2012 - sekarang) Pendidikan: 1. 2004 – 2009 : Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) 2. 1995 – 2002 : Fakultas Kedokteran Umum, Universitas Trisakti, Jakarta 3. 1995 – 1996 : The Writing School, Singapore. 4. 1992 – 1995 : SMA Tarakanita I, Jl. Pulo Raya, Jakarta Selatan, Indonesia. 5. 1989 – 1992 : SMP Al Azhar, Jl. Pejaten, Jakarta Selatan, Indonesia. 6. 1983 – 1989 : SD Ora Et Labora, Jl. Panglima Polim, Jakarta Selatan, Indonesia. Pengalaman Organisasi: 1. Mei 2012 - Juli 2012: Juru Bicara Calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) 2. 2012-2014: Tim Penasihat Internasional untuk Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC), Jenewa-Swiss 3. 2008: Fellow of Asia Society 21 Indonesian Chapter, headquarter in New York City 4. 2010 – 2015: Sekretaris Departemen Kesehatan, DPP Partai Demokrat 5. 2010 – 2015: Sekretaris Departemen Sosial, Ikatan Alumni Trisakti Award: 1. 2009 : GLOBE Asia Magazine’s edisi Desember 2009 menyatakan Nova Riyanti Yusuf sebagai salah satu dari 10 Besar Anggota Parlemen Perempuan Yang Paling Berpengaruh di Indonesia, bersama dengan Puan Maharani, Dewi Asmara, Nurhayati Ali Asegaf, Nurul Arifin, Anna Muawanah, Rieke Diah Pitaloka, dan lain-lain. 2. 2009: ditunjuk oleh UNMC (United Nations Millenium Campaign) melalui UNIC (United Nations Information Center, Jakarta) sebagai salah satu dari 8 Duta SUTA 2009 (Stand Up Take Action, End Poverty Now!) untuk mempercepat pencapaian target-target MDGs pada tahun 2015. 3. 2007 : mendapat piala SHE’s Favorite, Men’s Obsession Magazine. 4. 2005 : Salah satu dari 25 Lajang Sukses versi Male Emporium Magazine. 5. 2004 : Pemenang Pertama “Fun Fearless Female” 2004, majalah Cosmopolitan Indonesia. Pemenang pertama pada tahun berikut adalah Ayu Dewi (Presenter Dahsyat) 6. 1988: Juara Tiga Tunggal Puteri kelompok umur 12 tahun, Turnaman Tenis Walikota Cup Jakarta Pusat, Juara Dua Tunggal Puteri, Turnamen Jakarta Hilton Executive Club.


49

KUNJUNGAN LAPANGAN

Terkait Bio Remediasi

Komisi VII DPR Akan Panggil BP Migas, PT Chevron dan KLH

Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR meninjau bekas lokasi limbah PT Chevron

A

nggota DPR Komisi VII DPR Agus Sulistyono (F-PKB) mengatakan, Komisi VII DPR akan segera memanggil BP Migas, PT Chevron Pacific Indonesia, dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait proyek bio remediasi yang diduga merugikan negara sekitar Rp. 200 Miliar. “Kita akan segera memanggil BP Migas, Chevron dan KLH guna memperdalam kasus bio remediasi ini,”ujarnya saat diwawancarai Parlementaria, seusai Kunjungan spesifik Tim Komisi VII DPR ke Pekanbaru, meninjau proyek bio remediasi dan dugaan pencemaran limbah Chevron, di Jakarta, Senin, (18/6). Menurutnya, KLH telah menetapkan bahwa proyek Bio Remediasi tidak bermasalah dan sesuai aturan. Namun, Komisi VII DPR akan memperdalam kasus ini dan mempertanyakan kepada KLH mengenai status tersebut. “Saya yakin memang ada persoalan dari bio remediasi,”katanya. Faktanya, dilapangan bio remediasi membuat tanah sekitar tercemar dan

50

akhirnya masyarakat melaporkannya hingga aparat penegak hukum menindaklanjutinya. Agus mengatakan, tujuan melakukan kunjungan kerja spesifik ke pekanbaru khususnya ke Chevron yaitu melihat langsung pencemaran limbah B3 PT Chevron dan proyek Bio remediasi Dia menambahkan, Komisi VII DPR akan melakukan identifikasi dan jika memang harus dipanggil masyarakat sekitar nanti akan dipanggil guna menyampaikan fakta-faktanya kepada Komisi VII DPR. “Proyek Bio Remediasi Chevron dibiayai oleh negara dari dana cost recovery,BP Migas menyampaikan bahwa dana sekitar 32 Juta US Dollar, itu masih di suspend karena itu memang ada masalah terkait bio remediasi,”paparnya. Pertanyakan Indikator Biru Chevron M. Ali Kastela (Hanura) mempertanyakan mengenai indikator pengelolaan limbah dimana sebelumnya merah kemudian setahun


kemudian berubah menjadi biru. “Ini kenapa bisa langsung berubah indikatornya,”paparnya. Pada kesempatan itu, Kastela mengatakan, Chevron harus segera menjawab tuntutan masyarakat mengenai normalisasi sungai yang telah ditutup oleh chevron dan tuntutan mereka untuk segera budidaya ikan di tambak. “Masalah lain yaitu berhubungan tanggung jawab Chevron yaitu pencemaran perkebunan kelapa sawit 40 hektar,”ujarnya. Menurutnya, terdapat 300 lokasi tanah yang tercemar dan bagaimana penanganannya dengan mengembalikan lahan sesuai fungsinya tersebut. “Pencemaran itu hampir 900 ribu meter kubik yang tercemar volumenya. Ini cukup besar disitu pencemarannya,”terangnya kepada pihak Direksi Chevron. Terkait perkembangan pencemaran lingkungan di dunia, Dia menambahkan, Ekuador diduga mencemari Amazon karena itu mereka dituntut Rp. 600 triliun. Artinya, kenapa Chevron tidak membayar Rp. 100 triliun karena telah merusak lingkungan sekitar. Pasalnya, sekian tahun chevron beroperasi disini dampaknya bagi masyarakat Riau tidak memberikan kesejahteraan masyarakat. “Ini juga harus menjadi perhatian bersama bagi Chevron,”ujarnya. Hal senada disampaikan oleh Irna Narulita dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dia mempertanyakan mengapa Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) atau BP Migas selalu berpihak kepada PT. Chevron. “Misalnya jika pipa limbahnya mencemari kenapa tidak segera ditangani, bahkan tahun kemarin ada kelahiran bayi yang cacat bawaan tidak tahu apakah karena terkontaminasi

Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR meninjau bekas lokasi limbah PT Chevron

limbah PT. Chevron,”paparnya. Seperti kita ketahui, Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut, sebuah peristiwa yang disebut biotransformasi. Pada banyak kasus, biotransformasi berujung pada biodegradasi, dimana polutan beracun terdegradasi, strukturnya menjadi tidak kompleks, dan akhirnya menjadi metabolit yang tidak berbahaya dan tidak beracun. (si).

Panja Minerba Kunjungi PT Smelting Dan PT Refined Bangka TIN

P

anitia Kerja (Panja) Mineral dan Batubara Komisi VII DPR RI baru-baru ini mengunjungi PT Smelting yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur dan PT. Refined di Bangka. Kunjungan ke dua tim ini dalam rangka mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi PT. Smelting dan PT Refined Bangka. Selain itu juga ingin mendapatkan masukan serta informasi mengenai aktifitas PT. Smelting dan PT Refined terkait dengan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Tim Gresik dipimpin Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana dan Tim Bangka dipimpin Ketua Tim Kunlap Panja Komisi VII DPR Hasfihani. Dalam kunjungan ke PT. Smelting, Panitia Minerba Komisi VII DPR RI akan mencari solusi terbaik terhadap keluhan yang disampaikan PT. Smelting masalah tumpang tindih otoritas dua kementerian yaitu Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral dengan

Kementerian Perindustrian. Panja Minerba akan mengundang pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Perindustrian untuk menanyakan lebih jauh terkait dengan tumpang tindihnya peraturan yang ada di dua kementerian tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana saat memimpin kunjungan lapangan ke PT. Smelting. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Direktur PT. Smelting Makoto Miki menyampaikan hambatan yang

Tim Panja Minerba Komisi VII DPR saat meninjau pabrik peleburan baja PT Shelting Gresik, Jawa Timur


KUNJUNGAN LAPANGAN

dihadapi PT. Smelting terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral. Dengan disahkannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dikeluarkannya Permen No. 7 Tahun 2012, menurut Miki, terjadi tumpang tindih otoritas antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Perindustrian. Sekarang ini, kata Miki, kontrol dari industri ini berada di bawah Kementerian Perindustrian, sementara UU No. 4/2009 pertambangan berada dibawah Kementerian ESDM. PT. Smelting selain produksi utamanya tembaga juga mengembangkan industri-industri hilir untuk mengembangkan lebih lanjut industri yang ada di Indonesia. “Jika kami berada dibawah Kementerian ESDM akan sulit membina industri-industri hilir,” katanya. Miki menambahkan, kapasitas produksi yang dihasilkan dari industri ini adalah sebesar 300.000 ton per tahun. Karena proses peleburannya menggunakan proses kontinyu mitsubishi, maka prosesnya dengan biaya rendah dan ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan yang digunakan PT Smelting membuat perusahaan ini menerima penghargaan bergengsi, penghargaan proper peringkat hijau selama beberapa tahun terakhir. Penghargaan ini diberikan pemerintah Indonesia terhadap pabrik yang andal, bersih dan ramah lingkungan. Penghargaan ini, katanya, memotivasi PT. Smelting untuk terus menjadi “Pabrik peleburan yang terus berkembang dan ramah lingkungan. Menanggapi keluhan Direksi PT. Smelting tersebut, Sutan berjanji akan mencari jalan tengah untuk mengatasi hambatan tersebut. Selain Menteri ESDM, Panja Minerba berencana akan mengundang Menteri Peridustrian. Nantinya akan dibuat suatu rekomendasi agar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga produksi PT Smelting tetap berjalan dengan baik, benefitnya

52

banyak untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Berharap Smelting Dibangun di Papua Dalam kesempatan tersebut, Panja Mineral dan Batubara (Minerba) Komisi VII DPR RI mengharapkan Smelting baru dapat dibangun di Provinsi Papua. Pembangunan Smelting baru ini sesuai dengan amanat UndangUndang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam UU tersebut mengatakan, setiap pertambangan tidak boleh mengirim row materialnya ke luar negeri. Row material itu seharusnya diproses di dalam negeri. Sutan mengatakan,PT. Smelting yang berlokasi di Gresik ini, bahan bakunya diambil dari PT. Freeport di Papua dan Newmont di Nusa Tenggara Barat. Row Material ini kata Sutan, yang diproses di dalam negeri baru 30 persennya saja, sementara 70 persen masih di ekspor ke luar negeri. Ditambahkannya, PT. Smelting sebagian sahamnya dimiliki PT. Freeport. Seharusnya, katanya, PT. Freeport juga membangun seperti Smelting di Papua, daerah asal row material itu. Pembangunan di daerah tempat row material itu berasal, tentunya akan lebih efektif dan dapat menyerap banyak tenaga kerja masyarakat sekitar sehingga akan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Pabrik-pabrik yang akan dibuat akan dapat menyerap row material yang diproses di dalam negeri, sehingga row material itu tidak perlu diekspor ke luar negeri. Dalam Kunjungan tersebut, Presiden Direktur PT. Smelting Makoto Miki mengatakan, PT. Smelting merupakan pabrik penghasil tembaga dengan proses kontinyu Mitsubishi. Kontinyu Mitsubishi adalah proses peleburan dan konversi berkesinambungan yang pertama untuk skala komersil. Proses kontinyu mitsubishi diakui sebagai proses dengan


biaya rendah dan ramah lingkungan yang menghasilkan tembaga blister langsung dari konsentrat. Selain tembaga, produk samping dari proses peleburan ini adalah asam sulfat, perak tembaga, gypsum dan lumpur Anoda. Asam sulfat ini dikirimkan melalui pipa saluran menuju pabrik pupuk Petrokimia yang berlokasi bersebelahan dengan PT. Smelting. PT. Smelting bangga dengan recovery rasio sulfur yang termasuk tertinggi di dunia yang mencapai 99,8 persen. Hal ini menjadikan PT Smelting sangat ramah lingkungan. Sementara butiran terak tembaga digunakan untuk industri semen. Begitu juga gypsum yang juga digunakan sebagai bahan baku industri semen. Lumpur anoda merupakan produk samping dari pabrik pemurnian. Produk ini mengandung logam mulia seperti emas dan perak. Produk ini dikirim ke pabrik pengolahan logam mulia untuk menjalani proses pemurnian selanjutnya. Tekankan Pembagian CSR yang Adil Panja Minerba menekankan pembagian manfaat Program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat sekitar tambang. Pasalnya, seringkali masyarakat sekitar kurang mendapatkan perhatian dari Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan. “Jangan sampai pabrik bagus, masyarakat kanan kiri hanya kebagian debunya saja,” kata Alimin Abdullah (F-PAN) setelah melihat jalan sekitar pabrik yang belum diaspal. Menurutnya, pemerintah dan Pengusaha harus mengukur perimbangan antara uang yang disetor ke pemerintah dan kerusakan lingkungan yang tak tak terelakkan “Tidak gampang mereklamasi yang sudah rusak seperti itu. Coba dihitung per hektar berapa biaya reklamasi itu,” ujarnya saat kunjungan kerja ke Bangka Belitung. Pada pertemuan yang juga dihadiri

perwakilan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, sejumlah anggota Panja Minerba menanyakan mengenai transparansi pembagian hasil kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. “Kalau memang ke pusat 3% maka tiga persen dari apa? Harus tahu, setor ke daerah sekian, setor ke pusat sekian,” jelas Alimin. Dia menambahkan, transparansi harus benar-benar diterapkan sehingga dapat dihitung dan diukur menjadi data yang tepat dan dipertanggungjawabkan. “Karena nanti daerah juga teriak, masa kita tidak boleh tahu berapa hasil daerah kita sendiri. Itu tidak semestinya” tegasnya Ketua Tim Kunlap Panja Komisi VII DPR Hasfihani mengatakan, tujuan melakukan Kunjungan ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan khususnya UU No. 4 tahun 2009, maka kita secara langsung melihat lahan dan pengolahan pertambangan

di Bangka Belitung. “Kita ingin melihat pengolahan tambang dan dampaknya bagi masyarakat sekitar,” kata

Hasfihani seusai meninjau PT Refined Bangka Tin (RBT) di Sungailiat barubaru ini. (tt, ray)

Tim Panja Minerba komisi VII DPR saat meninjau pabrik PT Refined Bangka Tin (RBT) Sungailiat, Babel

Minat Baca Masyarakat Denpasar Bali Masih Rendah

T

im Kunker Komisi X DPR menyoroti rendahnya minat baca masyarakat Bali di Perpustakaan. Hal itu mengemuka saat Komisi X DPR melakukan Kunker ke Bali, Denpasar, baru-baru ini. Ketua Rombongan Ferdiansyah menegaskan, keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. “Masih rendahnya minat baca masyarakat Denpasar, karena disebabkan kurangnya intensitas pemerintah dalam melakukan pembudayaan gemar membaca masih jauh

Tim Kunlap Komisi X DPR saat usai meninjau perpustakaan daerah di Denpasar Bali


KUNJUNGAN LAPANGAN

dari apa yang diharapkan,”Ujarnya saat pertemuan dengan Kepala Perpustakaan dan Arsip Luh Aryanti, pertemuan tersebut dilakukan di Ruang perpustakaan Denpasar bali belum lama ini. Ferdi menegaskan, perpustakaan diharapkan bisa menjadi sarana dan sumber informasi bagi pengembangan minat baca masyarakat namun sampai saat ini belum mendapat posisi strategis dalam isu pembangunan nasional khususnya budaya membaca. Padahal perpustakaan merupakan sarana yang paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Ferdiansyah menambahkan, penyelenggaraan perpustakaan di daerah maupun di pusat masih jauh dari diharapkan pelayanannya belum handal dan profesional sesuai standar ilmu perpustakaan dan informasi yang baku dengan dukungan kemampuan manajemen dan finansial yang memadai. Dia mengemukakan, sistem informasi perpustakaan juga belum berjalan secara merata, fasilitas perpustakaan baik ditingkat nasional maupun daerah masih jauh dari memadai yang membuat masyarakat kurang berminat untuk datang dan membaca di perpustakaan, demikian juga sumber daya manusia (SDM)

khususnya pustakawan juga masih sangat kurang. Dia mengatakan, dukungan pendanaan baik dari pusat maupun daerah belum optimal. Alokasi anggaran Perpustakaan Nasional TA 2012 hanya sebesar 372 milyar rupiah untuk memberikan dukungan pembangunan perpustakaan pusat maupun daerah. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2013 berdasarkan pagu indikatif yang dikeluarkan pemerintah alokasi anggaran perpustakaan nasional hanya sebesar 422 milyar rupiah dengan dukungan yang masih minim, agak sulit berharap terjadi perubahan yang signifikan terhadap pembangunan perpustakaan di tanah air. Hal yang sama juga terjadi di daerah yang alokasi anggaran untuk perpustakaan di daerah APBD juga masih sangat minim. “Dengan demikian melihat persoalan tersebut maka diperlukan langkah strategis yang akseleratif yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan perpustakaan di Indonesia secara keseluruhan,”paparnya. Ferdiansyah mengemukakan, sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah dan DPR telah membuat Undang-Undang yang mengatur khusus Perpustakaan UU No. 43 tahun 2007. Latar belakang dari UU tersebut adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, perpustakaan sebagai wahana pelestarian

kekayaan budaya bangsa dalam rangka untuk memajukan kebudayaan nasional. Namun demikian sampai saat ini lahirnya UU tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan perpustakaan secara nasional. Apalagi sampai 5 tahun sejak UU itu diundangkan, belum ada satupun peraturan pemerintah yang sudah dibuat. Padahal setidaknya ada 7 peraturan pemerintah yang dimandatkan dalam UU No. 43 tahun 2007. Ketua Rombongan Kunjungan Spesifik Ferdiansyah menegaskan, setidaknya ada tiga indikasi kuat lambatnya pembangunan perpustakaan di Indonesia, pertama masih rendahnya minat baca masyarakat, intensitas pemerintah dalam melakukan pembudayaan gemar membaca masih jauh dari yang diharapkan, perpustakaan yang diharapkan menjadi sarana dan sumber informasi bagi pembangunan minat baca masyarakat belum mendapat posisi strategis dalam isu pembangunan nasional. Dia menegaskan, padahal perpustakaan merupakan per-pustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. (spy) ***

Komisi X DPR Tinjau Keraton Solo Pasca Rekonsiliasi K omisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan melakukan kunjungan ke Keraton Kasunanan Surakarta, Kunjungan tersebut dipimpin lang-

54

sung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Utut Adianto itu untuk melihat keadaan keraton secara fisik dan mendengarkan pemaparan lembaga Dewan Adat mengenai kondisi keraton ke depan.


Di samping itu kunjungan juga dalam rangka melihat secara langsung kondisi Keraton pasca rekonsiliasi dua raja kembar yakni PB XIII Hangabehi dan KGPH PA Tedjowulan. Namun sayangnya, saat rombo-

ngan Komisi X DPR RI, meni-njau keraton, baik PB XIII Hangabehi maupun Tedjowulan sama sekali tak nampak di sana. “Mungkin, masih canggung ya pasca rekonsiliasi. Tapi,kami bisa memaklumi,”kata Utut Adianto kepada wartawan. Utut Adianto mengatakan, kunjungan Komisi X DPR RI ke keraton tersebut sebagai kunjungan spesifik. Sebab, sejak ditandatangani rekonsiliasi dua raja di Gedung DPR hampir sebulan lalu, pihaknya baru kali itu melihat secara langsung ke dalam Keraton. “Sekarang kan sudah rekonsiliasi. Harapannya, keraton ke depan memang harus maju seperti di Eropa itu,” jelasnya. Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Komisi X DPR RI, menantu PB XII, KP Eddy S Wirabhumi memaparkan grand design keraton ke depannya. Dalam pemaparannya itu, Eddy menjelaskan bahwa Keraton Surakarta tak hanya direvitalisasi fisiknya semata. Namun, juga bakal membangun kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta manajemennya. “Jadi, ada semacam sertifikasi. Sehingga, keahlian para abdi dalem tak hanya dihargai Rp80.000 per bulan,”jelasnya. Mengacu rencana revitalisasi yang disusun tiga tahun silam, kata Eddy,

Keraton membutuhkan anggaran sedikitnya Rp75 miliar. Meski demikian, Eddy tak ingin rencana tersebut hanya sekadar meminta kepada pemerintah sepanjang waktu. “Negara ini sudah banyak urusannya, jadi bukan lagi hanya ngurus keraton, ke depan harus mandiri,” paparnya. Untuk soal itu, Utut Adianto mengatakan pihaknya mengaku belum mengetahuinya secara pasti berapa anggaran dana yang akan dikucurkan terkait dengan pemaparan tentang dana renovasi Keraton Solo senilai Rp75 miliar yang diajukan oleh KP Eddy S Wirabhumi di Keraton Solo, Utut Adianto menyatakan belum bisa memberi kepastian hal itu disetujui atau tidak. ”Belum bisa bicara berapa, tetapi Komisi X ingin dukung sepenuhnya karena Keraton Solo termasuk heritage yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Dengan catatan ke depannya Keraton Solo bisa mandiri,” papar Utut Adianto. Selain Utut Adianto, anggota Komisi X DPR RI lainnya yang ikut dalam rombongan ke Keraton Surakarta diantaranya, Parlindungan Hutabarat (Fraksi Partai Demokrat), Rinto Subekti (Fraksi Partai Demokrat), Juhaini Alie (Fraksi Partai Demokrat), Oelfah As Harmanto (Fraksi Partai

Golkar), Dedi Suwandi Gumelar (FPDIP), Nasrullah (FPAN), Machmud Yunus (FPPP) dan Rohmani (FPKS). Seperti diketahui, dualisme kepemimpinan Raja Solo muncul setelah meninggalnya PB XII. Setelah itu keraton terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama di bawah kepemimpinan PB XIII Hangabehi dengan tahta di Keraton Kasunanan Surakarta. Kubu kedua di bawah kepemimpinan PB XIII Tedjowulan yang menetap di kawasan Kota Barat, Solo. Perselisihan dua raja tersebut muncul setelah masing-masing mengklaim sebagai pewaris sah tahta keraton warisan PB XII. Dampaknya, setiap event budaya keraton selalu muncul dua versi selama kurun waktu delapan tahun. Saat ini, konflik dualisme di dalam Keraton Surakarta Hadiningrat sudah berakhir, kedua pihak yang selama delapan tahun berkonflik sepakat berdamai dengan ditandai kesepakatan perdamaian kedua pihak yang didukung penuh pihak pemerintah melalui empat perwakilan menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Gedung DPR, 4 Juni lalu.(nt) ***

Tim Kunlap Komisi X DPR saat melakukan kunjungan ke keraton Kasunanan Surakarta


SOROTAN

Klaim Malaysia terhadap Budaya Indonesia :

foto:doc.internet/Semua-orang-bergembira_waraskita.net

Cambuk Bagi Indonesia Agar Jaga Warisan Budaya

P

ada rentang 2007-2012, Malaysia sudah tujuh kali mengklaim budaya Indonesia sebagai warisan budaya mereka. Bermula pada November 2007 terhadap kesenian Reog Ponorogo, selanjutnya pada Desember 2008 klaim atas lagu Rasa Sayange dari Kepulauan Maluku. Lalu klaim Batik pada Januari 2009.

56

Tari Pendet yang jelas-jelas dari Bali juga diklaim Malaysia pada Agustus 2009 yang muncul dalam iklan pariwisata negeri jiran yang menyatakan diri sebagai The Truly Asia. Selanjutnya instrumen dan ansambel musik Angklung pada Maret 2010. Tidak itu saja, pangan kekayaan kita juga diincar Malaysia, beras asli


Nunukan, Kalimantan Timur yaitu beras Adan Krayan. Di Malaysia, beras organik bergizi tinggi itu dijual dengan merk Bario Rice. Lalu yang terbaru adalah klaim Malaysia atas tari Tor-Tor dan Gondang Sembilan yang merupakan asli kesenian dari Sumatera Utara. Dedi Gumelar Anggota Komisi X DPR RI dalam Dialog Interaktif

Bersama Wakil Rakyat di Studio RRI Gedung Nusantara III DPR RI menyatakan, selama ini Indonesia memang belum memiliki visi kebudayaan sebagai strategi terhadap perlindungan kebudayaan–kebudayaan yang dimiliki. Hal tersebut bisa dilihat dari politik anggaran untuk kebudayaan yang masih sangat kecil. Dedi membandingkan postur anggaran Indonesia yang sangat jauh berbeda dengan Malaysia. Kementerian Pariwisata Malaysia menganggarkan lebih dari 200 juta US dollar untuk promosi pariwisatanya, sedangkan di negara kita anggarannya tidak lebih dari Rp 500 miliyar. “Para pemimpin bangsa ini belum mengedepankan kebudayaan sebagai basis instrument dan sebagai alat media dari proses pembangunan watak bangsa. Bahkan kita tidak memahami bahwa kebudayaan adalah sebagai mata air dari semua kegiatan aktivitas manusia dalam konteks hubunganya sebagai konstruksi kebangsaan,” tegas Dedi. Selain itu, Lanjutnya, Kebudayaan belum dijadikan sebagai PR (Public Relations) bangsa dalam proses pembentukan citra bangsa. Menurut Dedi, ini harus menjadi kritis kritik terhadap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Ketika kebudayaan atau kebudayaan pariwisata kemudian ditempel menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti saat ini. “Dari nama klatur itu saja sudah mengindikasikan bahwa kita tidak memahami kebudayaan adalah sebagai mata air dari semua kegiatan aktivitas manusia dalam konteks dan hubungannya sebagai konstruksi kebangsaan. Mestinya kebudayaan dan pendidikan, karena pendidikan itu instrument dari kebudayaan”, ujar Dedi. Semestinya menurut Dedi, kebudayaan tidak menjadi tempelan kementerian lain, seharusnya memiliki kementerian sendiri agar focus dan memiliki wilayah serta kewenangan sendiri. “Karena seharusnya UU Kebudayaan telah dibuat semenjak

negara ini merdeka”, katanya. Dedi menambahkan, kita belum memahami bahwa kebudayaan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah negara, negara tercipta karena ada campur tangan budaya didalamnya, yang merupakan mata air dari kehidupan bangsa ini. “Sesungguhnya dalam mengurus bangsa jangan hanya soal perut saja, terlalu naïf jika hanya mengurus ekonomi. Apalagi di koran sekarang pertumbuhan ekonomi 6% dari sisi makro. Pertumbuhan ekonomi tersebut hanya diukur dari bursa efek dan pertukaran valuta asing, tapi kesenjangan ekonomi sosial di masyarakat tidak, yang miskin banyak. Jadi tidak bisa diukur hanya dari koran-koran saja,” jelas Dedi. Pengklaiman kebudayaan negara Indonesia bukanlah hal baru di telinga kita, menurut Dedi. Sejak 2010 dirinya telah meminta pemerintah untuk sesegera mungkin mendata, menginventarisir, dan mendaftarkan kebudayaan kita kepada UNESCO sebagai warisan benda dunia asli Indonesia yang terutama memiliki potensi gesekan atau pengklaiman dari negara atau bangsa yang serumpun khususnya Malaysia. “Malaysia sangat jeli melihat bahwa Indonesia tidak begitu memperhatikan kebudayaannya sendiri, sehingga Malaysia manfaatkan kesempatan itu untuk menambahkan warisan kebudayaanya yang sesuai dengan take line mereka Malaysia Truly Asia,”papar Anggota Komisi Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata ini. Dijelaskan Dedi, bahwa sebenarnya kebudayaan itu ada dua, dimana produk kebudayaan yang pertama disebut dengan kebudayaan tensibel yang artinya merupakan hasil kebudayaan yang nyata seperti situs benda cagar budaya, pakaian adat, dan kesenian tradisional yang merupakan warisan abdi luhur yang memang berbentuk nyata atau fisik. Sedangkan yang satunya lagi

adalah intensibel, yang berarti tata nilai atau adat istiadat seperti perilaku atau kebiasaan yang dilakukan seharihari dan diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. “Kita seharusnya bersyukur tentang apa yang terjadi sekarang, bahwa pengklaiman Malaysia yang dilakukan secara bertubi-tubi kepada kebudayaan kita merupakan cambukan yang sangat keras bagi negara Indonesia untuk lebih memperhatikan dan menjaga warisan leluhur yang ditinggalkan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya”, terang politisi dari PDI Perjuangan. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah masyarakat asal Indonesia yang ratusan tahun berada di Malaysia meminta perhatian pemerintah Malaysia dalam hal keuangan untuk melesatarikan tarian Tor-Tor dan Gondang Sembilan. Namun ada syarat yang harus dipenuhi, kebudayaan tersebut harus didaftarkan dulu dalam akte kebangsaan baru bantuan tersebut bisa diberikan. Menanggapai hal tersebut dengan tegas politisi yang juga akrab disapa dengan Miing menyatakan bahwa hak cipta tarian Tor-Tor dan Gondang Sembilan adalah milik negara Indonesia, dan yang berhak atas tarian tersebut adalah Tapanuli yang merupakan bagian dari negara Indonesia. “Saya kira akan lebih arif kalau pemerintah Indonesia melalui duta besarnya di Malaysia memanggil warga Mandailing yang ada di Malaysia, kalau memang butuh subsidi seharusnya mengatakannya kepada Pemerintah Indonesia agar bisa dikembangkan disana. Kalau Malaysia yang membantu silahkan, tapi tidak serta merta dengan memberikan subsidi atau bantuan pengembangan kesenian lantas mereka mengakui bahwa ini adalah kesenian asli Malaysia,” tandasnya. Dedi menilai, Pemerintah Indonesia tidak terlalu memperhatiakn kebudayaan yang dimiliki, walaupun memang kebudayaan tersebut asli


57

foto:doc.internet/ellyerma.wordpress.com

SOROTAN

Anggota Komisi X DPR RI Dedi Gumelar

milik Indonesia. Tidak ada upaya untuk membuat suatu kebudayaan itu diakui oleh dunia. Sehingga kesempatan tersebut diambil oleh Malaysia yang memang terlihat sangat jeli dalam hal ini. “Bangsa ini perlu perkembangan, ada legalitas formal yang harus dinyatakan oleh bangsa di dunia bahwa itu adalah asli Indonesia, ini yang menjadi penting,” papar politisi Daerah Pemilihan Banten. Dedi mengharapkan, pemerintah segera melakukan resolusi kepada Malaysia secara resmi dan minta jawaban formal. “Segera daftarkan kebudayaan asli Indonesia kepada

58

Tari Reog Ponorogo

UNESCO terutama Tor-Tor dan Gondang Sembilan, agar betul betul dalam verifikasi oleh UNESCO kepada Malaysia dan Indonesia akan jelas dalam persidanganya”, imbuhnya. Dedi menyayangkan begitu banyak kebudayaan yang dimiliki Indonesia sebagai warisan adi luhung dari nenek moyang, namun upaya untuk menjaga pelestariannya masih kurang. “Mestinya di tiap kabupaten memiliki musium sendiri, dalam konteks otonomi daerah harusnya bupati dan para walikota mampu membangun musium, dari geopolitik saat ini otonomi daerah tidak berhasil mengangkat hal-hal


demikian,”papar Dedi. Di Rotherdham saja menurut Dedi terdapat museum nusantara yang isinya merupakan kebudayaan Indonesia. Bahkan Pemerintah Belanda membiayai keamanan untuk menjaga kebudayaan nusantara tersebut. Demikian pula Musium Leaden di Amsterdam, banyak kekayaan hasanah budaya Indonesia terdapat di sana. Dedi memberikan apresiasi kepada Warga Negara Indonesia di luar negeri yang ikut mempromosikan budaya Indonesia, demikian pula kepada orang-orang asing yang mempelajari kebudayaan Indonesia.

foto:doc.internet/matanews.com foto:doc.internet/merdeka.com

Tari Pendet Bali

Tari Tor-tor khas daerah Batak, Sumatera Utara

“Hal tersebut akan membantu kita untuk mempromosikan kebudayaan ke kancah dunia,” jelasnya. “Kita jangan marah kepada mereka yang sudah mahir, tapi jangan sampai kita belajar gending ke Eropa. Karena mereka lebih tekun dan serius mempelajari budaya Indonesia ketimbang anak Indonesia sendiri,” tandasnya. Saat ini kata Dedi, kebudayan

hanya dipahami sebatas kesenian oleh masyarakat. Ketika kita mendengar kata kebudayaan maka pikiran kita hanya sebatas kesenian tari, puisi, teater, drama, atau film, dan sebagainya. Saat ini Dedi mengibaratkan kebudayaan seperti kerupuk yang merupakan pelengkap makanan utama. Kita masih bisa menikmati makanan tersebut tanpa pakai

kerupuk, tapi kenikmatannya tentu akan terasa beda. Begitupun dengan kebudayaan, budaya hanya dianggap sebagai pelengkap atas berjalannya suatu negara, padahal negara sangat membutuhkan kebudayaan sebagai jati diri bangsa. Dedi mengharapkan menghadapi permasalahan budaya ini, rakyat tidak harus tergantung kepada pemerintah, rakyat bisa melestarikan budaya secara parsial tapi harus tetap ada yang mengayomi. “Kita harus sebangun atau punya keseimbangan antara hak pemerintah dan kewajiban pemerintah dan hak rakyat dan kewajiban rakyat, jadi didalam hal ini tidak bisa mencari kambing hitam. Pemerintahlah yang paling terdepan menjadi fasilitator menjadi regulator walaupun tidak harus menjadi operator,” ujarnya. “Ketika visi kebudayaan tidak ada sebagai sumber dalam mengelola bangsa, bagaimana sebuah bangsa dapat mempertahankan warisan dan jati dirinya? Karena kebudayaan bisa memberikan arah keseimbangan manusia. (sc/ku) ***


59

LIPUTAN KHUSUS

Sidang Excom Yogya, Nilai Plus untuk DPR

T

epuk tangan anggota parlemen 10 negara Asean yang tergabung dalam AIPA membahana di ballroom Hotel Grand Hyatt Yogyakarta. Apa pasal? Rupaya ada prestasi baru telah diumumkan Sekjen AIPA, Antonio Cuenco, untuk pertama kali AIPA berhasil menjalankan salah satu ketentuan dalam statuta organisasi. “Untuk pertama kali sejak 30 tahun lebih organisasi parlemen anggota Asean (AIPA) berdiri, statuta tentang pelaksanaan Sidang Komite Eksekutif berhasil dijalankan. Saya sampaikan salut kepada Presiden AIPA, Ketua DPR RI Marzuki Alie atas inisiatif melaksanakan Statuta dengan benar,” kata Sekjen AIPA Antonio Cuenco saat menyampaikan pidato pada upacara pembukaan Sidang Excom dan Sidang ke-9 AIFOCOM di Yogya, 8-12 Juli lalu. Dalam artikel 9 ayat 2 Statuta AIPA tegas disebutkan Komite Eksekutif diharapkan bersidang setidaknya 3 bulan sebelum Sidang Umum untuk mempersiapkan program, agenda dan masalah relevan lainnya. Di kota budaya Yogyakarta, DPR RI telah mengambil inisiatif melaksanakan Excom Meeting sesuai statuta. Ketua DPR RI yang juga Presiden AIPA Marzuki Alie menjelaskan penyelenggaran pertemuan Komite Eksekutif (Excom) AIPA lebih awal agar berbagai isu dan agenda untuk sidang umum AIPA bisa dipersiapkan lebih matang sehingga hasil akhir lebih optimal. “Biasanya penyelenggaraan persidangan Komite Eksekutif AIPA itu dilakukan satu hari sebelum sidang umum dan waktunya-pun hanya 2 jam saja, sehingga dalam waktu yang terlalu sempit itu sulit merumuskan berbagai isu yang akan diputuskan

60

dalam sidang umum,” lanjut politisi Partai Demokrat ini. Tugas utama Komite Eksekutif adalah memutuskan apakah satu agenda perlu dibahas, dimodifikasi, dikeluarkan atau ditambah sebelum dibawa ke Sidang Umum. Langkah DPR ini juga mendapat apresiasi dari Ketua Delegasi Parlemen Singapura, Charles Chong. Ia menyebut rangkaian persidangan Excom dan AIFOCOM Meeting di kota yang kaya dengan keragaman budaya Yogyakarta telah berlangsung sukses dan bermanfaat bagi kemajuan dimasa depan negara-negara yang tergabung dalam Asean. “Pelaksanaan Excom dan AIFOCOM telah berlangsung dengan sukses dengan hasil yang bermanfaat. Terima kasih kepada Sultan Hamengkubowono X selaku tuan rumah serta kepada Setjen DPR RI dan AIPA yang telah merancang persidangan dengan sangat baik,” papar Chong yang juga Wakil Ketua

Ketua DPR RI Marzuki Alie

Ketua DPR RI Marzuki Alie melakukan pemukulan gong saat membuka acara AIPA di Yogyakarta


Para anggota delegasi AIPA berfoto bersama saat mengikuti sidang AIPA di Yogyakarta

Parlemen Singapura ini. Sementara itu Ketua BKSAP DPR RI Surahman Hidayat menjelaskan pelaksanaan sidang Executive Committee (Excom) bersamaan dengan Sidang ke-9 AIFOCOM di Yogyakarta, merupakan upaya DPR menggelar kegiatan internasional dengan efektif, efisien sekaligus berhemat dalam penggunaan anggaran. “Iyalah kita harus berhemat, efektif dan efisien

dalam melaksanaka amanat ini. Sebenarnya bisa saja selaku tuan rumah menyelenggarakan Excom di Yogya, AIFOCOM digelar di Bali, tapi tidak kita satukan saja, kita upayakan berhematlah,” tandasnya.

Komite Eksekutif Sepakati Agenda Sidang Umum

Sidang Komite Eksekutif AIPA berhasil menyetujui ‘Penguatan Peran

Parlemen Menuju Terbentuknya Komunitas ASEAN tahun 2015’ sebagai tema penyelenggaraan Sidang Umum (SU) ke-33 AIPA yang dijadwalkan berlangsung di Lombok, NTB pada 16-22 September 2012. Dalam keterangan pers kepada wartawan di Yogyakarta, Ketua DPR RI Marzuki Alie menjelaskan Excom Meeting menyepakati pula sejumlah agenda yang akan dibahas dalam


61

LIPUTAN KHUSUS

Suasana sidang AIPA di Yogyakarta

Ketua BKSAP DPR Surahman Hidayat

62

sidang umum ke-33 AIPA untuk bidang politik, ekonomi, sosial dan keorganisasian. “Salah satu topik yang menjadi perhatian adalah penyelesaian sengketa Laut China Selatan,” ujar Marzuki. Ia menekankan diplomasi parlemen anggota AIPA dalam mencari solusi terhadap beragam permasalahan adalah mengedepankan dialog. Langkah ini pula yang diambil menyikapi konflik perebutan beberapa pulau di kawasan Laut China Selatan yang


melibatkan China, Taiwan dan 4 negara Asean yaitu Brunei, Vietnam, Filipina dan Malaysia. “Dalam konteks diplomasi parlemen yang muncul ke permukaan adalah dialog, kalau konteks pemerintah yang muncul adalah partnership, kerjasama dan kemitraan. Parlemen tidak bisa memutuskan karena parlemen bukan eksekutor. Dalam kerangka itulah kita menyikapi konflik South China Sea,” kata Presiden AIPA. Itulah yang membuat parlemen lanjutnya tidak bisa lebih maju misalnya menggelar dialog multilateral yang melibatkan para pihak yang bertikai pada Sidang Umum AIPA ke-33 di Lombok. Ia berharap hasil diskusi dengan topik “Multilateral dialogue on related issues in South China Sea” yang melibatkan beberapa parlemen/negara peninjau akan mendorong terbangunnya kerjasama antar pemerintah. Agenda yang diajukan delegasi parlemen Indonesia yaitu kerjasama AIPA dengan beberapa organisasi regional seperti Pan African Parliament, ASEAN Foundation dan ASEAN WEN (Wildlife Enforcement Network) juga disetujui peserta sidang. Wakil ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyebut banyak hal yang bisa dipelajari dari parlemen ‘Benua Hitam’ tersebut diantaranya besarnya keterwakilan perempuan. “Rwanda misalnya 52 persen anggota parlemennya perempuan, beberapa negara lain juga besar persentasenya dan sejumlah parlemen di negara Afrika dipimpin perempuan. Ini perlu kita pelajari,” imbuhnya. Fakta menunjukkan keterwakilan perempuan di negara Asean ternyata masih tertinggal, Malaysia baru mencapai 10 persen, Filipina 12, Indonesia 18, tertinggi Laos mencapai 25 persen dan ketua parlemennya juga seorang perempuan. Sidang Komite Eksekutif menerima proposal yang disampaikan Freeland Foundation untuk membicarakan program penyelamatan spesies flora dan fauna yang terancam punah di kawasan Asean dalam Sidang Umum

AIPA ke-33. “Lebih dari 40 persen species di kawasan ini termasuk tanaman akan punah pada abad ini kalau kita tidak mengendalikan trafficking satwa liar,” kata Steven R. Galster juru bicara Freeland yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan presentasi singkatnya dalam Excom Meeting. Ia memberi contoh satu tanduk badak bisa mendapatkan harga sampai dengan $100 ribu AS di pasar gelap. Fakta lain berton-ton gading gajah seludupan telah ditemukan dan itu berarti berita kematian ribuan gajah. Kondisi ini tambahnya mirip perdangan narkoba, melintasi kawasan perbatasan banyak negara. Strategi yang diterapkan adalah membangun kesadaran dan menurunkan permintaan pada komoditas ini. Mengkampanyekan agar orang-orang berhenti membeli karena diyakini saat pembelian berhenti maka pembunuhan juga akan berhenti. “Kampanye menggunakan opini pemimpin, selebriti, dan anggota parlemen yang akan fokus pada agenda legislasi hijau atau aturan perundang-undangan yang dapat menjaga keragaman hayati,” paparnya. Juru bicara delegasi dari Filipina Vincente Belmonte menyatakan dukungannya. “Kawasan Asean tempat tinggal satwa liar yang paling kaya keragaman hayati, kami dukung usulan Asean Wildlife Enforcement Network – Asean WEN,” imbuhnya. Sementara itu anggota delegasi DPR RI Rachel Maryam menyambut baik upaya melibatkan publik figur dan program pelatihan relawan yang ditawarkan. “Semua pihak yang bisa mempengaruhi opini publik perlu bekerja sama,” kata anggota BKSAP dari FP Gerindra ini. Bersatu untuk Target Asean Bebas Narkoba 2015 Sidang AIPA Fact Finding Committee to Combat the Drug Menace (AIFOKOM) ke -9 berhasil membahas dua buah resolusi, yaitu Role of

Parliaments in Drug Demand and Supply Reduction and the Plan of Action to Combat the Drug Menace Consistent with Asean Vision dan Establishment of Technical Working Group of AIFOKOM. Presiden AIPA Marzuki Alie menjelaskan ke dua draft resolusi tersebut disepakati untuk diajukan pada Sidang Umum AIPA ke-33. Beberapa poin penting dalam resolusi tentang Role of Parliaments in Drug Demand and Supply Reduction and the Plan of Action to Combat the Drug Menace Consistent with Asean Vision antara lain, perlunya komitmen dari para Parlemen anggota AIPA untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap resiko dari penyalahgunaan narkoba termasuk didalamnya produksi narkoba, penggunaan, dan perdagangan narkoba. Resolusi tersebut juga merekomendasikan Parlemen anggota AIPA untuk memastikan ketersediaan dan alokasi budget untuk mendukung program rehabilitasi narkoba. Sementara di dalam resolusi Establishment of Technical Working Group of AIFOKOM telah disepakati rencana pembentukan Technical Working Group sebagai wadah kerjasama antar ahli dan lembaga dari masing-masing negara anggota AIPA untuk mengharmonisasi peraturan dan mensinergikan aksi bersama dalam pemberantasan narkoba. Kedepannya, kata Marzuki, Working Group ini akan mendukung program kerja AIFOKOM dan mengevaluasi proses implementasi dari resolusi AIPA dalam upaya mewujudkan kawasan Asean bebas narkoba pada tahun 2015. Dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN) dan Asean Senior Official on Drug Matters (ASOD) ikut memberikan paparannya mengenai pemberantasan narkoba. Dari paparan keduanya, diperoleh informasi mengenai situasi peredaran narkoba di tingkat global termasuk di Asia Tenggara yang semakin mengkhawatirkan. Fakta masih tingginya angka peredaran

narkoba membuat anggota AIFOCOM mempertanyakan target pencapaian Asean Free Drug 2015 yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal ini Asean. “Apakah kita bisa memenuhi target Asean Free Drug Zone 2015 itu. Setelah melihat laporan dari berbagai negara saya rasa ini akan jadi pekerjaan yang sulit,” kaa Susan Yap Sulit anggota delegasi dari Filipina dalam Sidang ke-9 AIFOCOM di Yogyakarta. Hal senada juga disampaikan delegasi Malaysia, Amin Mulia yang menyebut pencapaian target dalam 3 tahun kedepan adalah target luar biasa besar. “Sisa waktu 3 tahun adalah waktu yang sulit tetapi mungkin kita bisa meminimalisir sampai batas waktu tertentu, kalau sampai nol saya rasa sulit,” paparnya. Juru bicara dari parlemen Vietnam Tran Van Hang mengingatkan konsep bebas narkoba 2015 ini dikembangkan oleh Asean bukan AIPA. Sebagai sebuah target menurutnya sah saja, dalam kaitan itu tugas parlemen adalah mengawasi proses pencapaiannya. Ini dapat dilakukan pada pertemuan AIFOCOM yang berlangsung setiap tahun. Ketua sidang, Sidharto Danusubroto menekankan pencapaian target perang dengan narkoba ini tidak akan berhasil tanpa kerjasama segenap pihak, termasuk AIPA dan Asean. Narkoba saat ini sudah menjadi bisnis miliaran dollar dan sebagian menjadi lifestyle anak muda di negara-negara Asean. Apalagi memperhatikan fakta yang disampaikan delegasi Myanmar ada satu wilayah di hutan wilayah negara itu dikuasai kelompok bersenjata untuk bertanam opium. “Target yang telah ditetapkan pemerintah negara-negara Asean sudah menjadi target kita bersama dan akan terus kita perjuangkan. Target dalam setiap program perlu ditetapkan kalau toh setelah sampai disana tidak kesampaian, kita harus terus bersatu berjuang menyelamatkan generasi muda Asean,” pungkasnya. (iky)


63

LIPUTAN KHUSUS

Presiden AIPA Berkomitmen Perbesar Kontribusi AIPA Bentuk ASEAN COMMUNITY 2015

64


K

etua DPR RI Marzuki Alie, sebagai Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) berkomitmen untuk memperbesar kontribusi AIPA dalam pembentukan ASEAN Community 2015 serta memupuk hubungan AIPA dan ASEAN yang visioner, intensif, kooperatif, dan efektif, serta mempererat hubungan AIPA dengan masyarakat ASEAN. Kiranya hal tersebut dapat tercapai melalui kepemimpinan yang kuat serta peningkatan hubungan dan komunikasi antar masyarakat ASEAN demi memupuk terbentuknya identitas bersama (common identity) masyarakat ASEAN serta pemerataan kesejahteraan di kawasan. Guna mempercepat pencapaian tujuan AIPA, Presiden AIPA Marzuki Alie melakukan Kerja ke Malaysia, Singapura dan Myanmar, pada tanggal 24 – 30 Juni 2012, yang didampingi oleh Bapak Hayono Isman dan Bapak Sidarto Danusubroto. Keduanya merupakan pimpinan Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Presiden AIPA pada kunjungannya di Negara Malaysia melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Rakyat H.E. Yang Amat Berbahagia YB Tan Datuk Seri Panglima Pandikar Amin Haji Mulia, Ketua Dewan Negara H.E. YB Tan Sri Abu Zahar bin Dato’ Nika Ujang. Di Singapura, Marzukie Alie bertemu dengan ketua Parlemen Singapura H.E. MR. Michael Palmer, dan Perdana menteri Singapura Lee Hsien Loong. Sedangkan saat di Myanmar, Ketua DPR Marzuki Alie bertemu dengan Presiden U Thein Sein, Ketua Parlemen Pyithu Hluttaw, dan Ketua Senate Amyyotha Hluttaw. “Kita akan mempercepat tujuan Asean komunitas 2015 seperti tiga pilar, politik, ekonomi dan sosial budaya. prinsipnya kita mendukung Asean chartered melalui sidang-sidang di AIPA dan WAIPA. AIPA mengusung tanggung jawab pro aktif bawa asean menjadi people community jadi tidak hanya Parlemen, tapi pemerintahpun

Ketua DPR RI Marzuki Alie saat diterima oleh Presiden Myanmar

harus pro aktif,” papar Marzuki Alie. Marzuki Alie mengungkapkan bahwa ASEAN saat ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti meyakinkan masyarakat atas urgensi keberadaan ASEAN, kemudian masalah perbatasan negara-negara anggota ASEAN, adanya kesenjangan ekonomi dan perbedaan tingkat pembangunan antar negara-negara ASEAN, dan menjaga stabilitas di Kawasan. Untuk itu, AIPA berupaya memperkuat perannya menuju integrasi ASEAN sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, seperti dengan membuat regulasi yang akomodatif, menjaga dinamika internal dari dalam negeri negara-negara ASEAN dan tarikan kepentingan antar negara Anggota ASEAN maupun eksternal yang berpotensi menghambat laju kebersamaan ASEAN. “AIPA juga ingin menjadi pihak ketiga dalam penyelesaian konflik diantara anggota ASEAN,” tegas Marzuki Alie. Sehubungan dengan hal tersebut, di ketiga Negara tersebut Marzuki Alie mensosialisasikan agenda Sidang AIFOCOM ke 9 di Yogyakarta pada bulan Juli dan Sidang Umum AIPA ke33 di Lombok pada bulan September tahun ini. “Saya mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mendorong agar seluruh anggota negara AIPA dapat berperan aktif dalam kedua konferensi tersebut. Terutama dalam

kaitannya dengan pemberantasan penyelundupan narkotika dan obatobatan terlarang di kawasan ASEAN, yang sekarang ini dikenal sebagai produsen sekaligus konsumen dalam penyelundupan narkoba. Indonesia memandang bahwa Negara-negara Anggota AIPA memiliki peran penting dalam menyukseskan pemberantasan penyelundupan narkoba di kawasan,”paparnya. Selain Sidang AIFOCOM ke-9, pada waktu yang sama akan diadakan pula Sidang Executive Committee (EXCOM) AIPA. Pada bulan September mendatang, Sidang Umum AIPA ke33 juga akan diadakan di Lombok, Indonesia. Pada sidang EXCOM, Indonesia akan mengajukan Strengthening the Parliamentary Roles towards ASEAN Community 2015 sebagai tema Sidang Umum AIPA ke-33 yang akan diadakan di Lombok pada bulan September mendatang. Sementara pada sidang AIFOCOM, Indonesia akan mengajukan dua rancangan resolusi, yaitu yang pertama, Role of Parliaments in Drug Demand and Supply Reduction and the Plan of Action to Combat the Drug Menace Consistent with ASEAN Vision dan yang kedua, Establishment of Technical Working Group of AIFOCOM. Kedua rancangan resolusi yang dimaksud sudah diedarkan kepada seluruh negara-negara anggota AIPA. (as) ***


65

SELEBRITIS SELEBRITIS

foto:doc.internet/nonkompas.com

K

DPR Harus Berjuang Untuk Rakyat Bukan Golongan 66


arena iseng dan ingin mencoba kemampuan dirinya, Nona Evita akhirnya memberanikan diri mendaftar sebagai pada ajang Putri Indonesia, tidak disangka dia mendapat prestasi yang gemilang menjadi Juara Favorit Putri Indonesia 2007, pilihan masyarakat. “Memang awalnya saya mendaftar Abang None pada tahun 2007 lalu, sehabis lulus SMA, namun tidak diterima di Jakarta Selatan, Barat maupun wakil Kepulauan Seribu, saya tidak putus asa lalu daftar Putri Indonesia,”ujar dara kelahiran Jakarta 4 April 1989 ini. Dia mengatakan, sebelum mendaftar saat itu memang ingin Sekolah di Singapura namun karena alasan akomodasi bermasalah akhirnya dibatalkan. “Karena dibatalkan saya akhirnya iseng mendaftar Putri Indonesia,”paparnya. Langkah keikutsertaannya pada ajang Putri Indonesia ternyata membuka peluang dirinya untuk belajar langsung praktek jurnalistik yang memang dicintainya. Pada tahun 2005, dirinya pernah mengikuti workshop yang diselenggarakan Metro TV menjadi news anchor. “Saya sempet bekerja di Q-TV selama 6 bulan, TV edukasi, kemudian disalurkan di TVRI sebagai MC tahun 2007 lalu, memang pengalaman Putri Indonesia tidak terlalu banyak namun dibukakan jalan untuk aktif di dunia jurnalistik. Jadi lebih pasti di bidang jurnalisme itu,”terang anak semata wayang pasangan Solichin Widjanarko (China-Jawa) dan Maya Solichin (India).

Nona mengakui dirinya lebih tertarik pada dunia broadcasting (televisi) dibandingkan yang lain. Pasalnya, karena pengaruh televisi sekarang ini sangat powerful dibandingkan media lainnya. “Saya juga pernah menjadi duta surat kabar Medan tahun 2009-2010. Karena saat itu Q TV yang punya waspada, bahkan sempat magang di Metro TV News production lalu sebagai dubber,”tambahnya. Dia bercerita awal masuk Q-TV memang cukup grogi namun tidak segrogi menjadi seorang moderator. Karena menjadi seorang moderator harus mampu berimprovisasi sendiri sementara TV hanya membaca via telepromter. “Persiapannya memang harus menguasai topik dan Percaya Diri (PD) saja,”jelas perempuan yang pernah menjadi moderator di campus STEKPI tentang CSR, LDK PMKRI, bahkan speaker dari BNN. Karena ketertarikannya pada bidang Jurnalistik, pada tahun 2008, Nona mendaftar jurusan media dan komunikasi Goldsmiths College, University of London. Kemudian dia melanjutkan postgraduadenya di School of Oriental and African Studies (SOAS) di London. “salah satu alumni di SOAS itu merupakan anggota DPR dari PDIP Budiman Sudjatmiko,”ujarnya bangga kepada parlementaria. Sebelum masuk ke Goldsmiths College University of London, dirinya harus mengambil University Foundation Programme selama 6 bulan karena lulusan SMAnya Santa Ursula tidak berstandar Internasional. Dari University Foundation Programme kemudian dibantu proses aplikasi untuk universitas. Menurutnya memang ada perbedaan budaya belajar antara Eropa dengan Indonesia, di Indonesia mayoritas sistemnya menghapal, sementara disana itu dilepas (mandiri) dan harus membuat esai. “Jadi kita dituntut berpikir kritis dan banyak baca, membaca saja masih kurang kalau baca itu membebek orang kalau nulis kita mengekspresikan point of view diri kita,”tambah dara yang perah menjabat sebagai Wakil Ketua PPI UK periode 2009-2010. Diri Sendiri Dia menambahkan, program wajib belajar yang ditetapkan pemerintah itu jika bukan berasal dari kemauan diri sendiri itu hasilnya akan nihil atau sama saja. “System harus diubah jangan lagi metode menghapal memang masih perlu examination jangan pilihan ganda dan nilai yang bagus itu banyak baca dengan mengkritisi pola pikir orang,”ujarnya Menyinggung acara Parlemen Pelajar yang pernah diselenggarakan di Indonesia, Nona mengatakan, program itu bagus sekali karena para pelajar jadi tahu spesifikasinya dan ketertarikan di bidangnya. “Karena memang saringannya ketat dan berdasarkan interest mereka dan tidak ada paksaan jadi ada semacam tempat

atau wadah untuk menyalurkan hobi mereka. Jadi mereka bisa tahu tentang parlemen bahkan di luar negeri masih belum ada program semacam itu,”katanya. Meskipun dia seorang Putri Indonesia, namun dirinya sangat peduli dan tertarik pada bidang migrant,kesetaraan gender dan Hukum, bahkan berniat untuk fokus dan bekerja pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang tersebut, selain juga aktif di dunia jurnalistik kelak. Terkait Produk Legislasi DPR, Menurut Nona, undangundang memang sudah bagus namun yang kurang itu implementasinya saja. “Misalnya saja UU No. 39 tahun 2004 semua sudah bagus mulai rekuritmen, hingga ke receiving countriesnya juga harus daftar di KBRI,”ujarnya. Menurutnya, perlu MOU lanjutan yang lebih tegas dan make sense terkait aturan tenaga kerjanya nanti. Selain itu, Pemerintah harus mengurangi peran Calo TKI sehingga diharapkan para TKI nanti dapat terlindungi oleh Pemerintah Indonesia. “Pemerintah harus mensosialisasikan dan bekerjasama dengan NGO maupun pemerintah daerah. Dilapangan Peranan Menakertrans ini masih kurang termasuk juga Komisi IX DPR. TKI itu menyumbangkan devisa yang besar bagi Indonesia karena itu harus dilindungi yang utama jangan sampai mereka lari ke calo,”katanya. Ditanya harapan Nona terhadap wakil Rakyat, Dia mengatakan, wakil rakyat harus lebih mengutamakan kepentingan umum seperti di

ita saat

Nona Ev

me

donesia

uteri In

ajang P ngikuti

UUD 45, bahkan di Filipina, lanjutnya, seorang pejabat negara harus miskin, maksudnya bukan miskin dalam arti arfiah, tetapi harus berpihak kepada rakyat dan membela seluruh masyarakat, dengan mengedepankan kepentingan rakyat diatas golongan. (si) ***


67

PERNIK

Siap Kawal Keamanan Obyek Vital Nasional B

erbicara Keamanan di Lingkungan DPR tentunya tidak lepas dari peran Pengamanan Dalam (Pamdal) maupun Pihak Kepolisian. DPR merupakan salah satu obyek vital nasional (obvitnas) yang harus dilindungi karena menyangkut salah satu lembaga negara dimana apabila terdapat gangguan keamanan tentunya akan mempengaruhi politik dan perekonomian nasional. “Tugas Kepolisian atau Pam obvit DPR, yaitu melaksanakan pengamanan khususnya gedung MPR/DPR/DPD, melakukan pengawalan pimpinan, pengamanan kediaman pimpinan MPR, DPR maupun DPD, serta memantau agenda jadwal kegiatan alat kelengkapan dewan,”terang Sub Direktorat Lembaga Negara (Subdit Lemneg) Kompol Priono kepada Parlementaria. Selain itu, Pamobvit dituntut bekerjasama dan saling berkoordinasi dengan Pamdal seperti melakukan pengamanan gedung sementara khusus pengamanan di depan gerbang, Pihak Kepolisian juga berkordinasi dengan Polda Metro Jaya, maupun dengan Pengamanan Dalam (Pamdal). “Apabila ada demontrasi yang tidak relative besar cukup dari Polsek Tanah Abang, Pam obvit Polda, Sabara dan Brimob,”terangnya. Tugas Pamobvit di lingkungan DPR, berasa semakin berat dan kompleks apabila banyaknya masyarakat yang melakukan aksi demo di lingkungan DPR apalagi bila diiringi dengan tindakan anarkis yang menjurus keperusakan bangunan di sekitar DPR. “Ditpamobvit memang dipimpin oleh Direktur Ditpamobvit (Dir Pamobvit), yang bertanggung jawab kepada Kapolda Metro Jaya. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas seharihari di bawah kendali Wakapolda Metro Jaya, jadi semua diputuskan oleh Wakapolda,”papar Priono. Selaku petugas Keamanan di lingkungan DPR prinsipnya dituntut memiliki kesabaran lebih dalam menghadapi pengunjuk rasa. Terkadang karena faktor letih, lelah, maupun panas karena teriknya matahari bisa menjadi pencetus aksi anarki antar kedua pihak baik pendemo ataupun pihak kepolisian. Situasi dimana awalnya tenang bisa berubah seketika menjadi chaos karena itu, pihak kepolisian harus selalu menjaga situasi keamanan yang kondusif. “Terkadang kita kemancing juga emosi, namun memang harus banyak sabar dalam menjaga kemanan,”ujar salah satu Polisi yang bertugas di

68


lingkungan DPR yang tidak mau disebutkan namanya itu. Seperti kita ketahui, dalam Pasal 5 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasarkan UU No. 2/2002 tersebut, Polri memiliki tugas dan kewenangan menjaga keamanan dalam negeri, termasuk menjaga keamanan obyek-obyek vital nasional yang memiliki peran strategis bagi terselenggaranya pembangunan nasional. Keppres No. 63/2004 juga menyatakan bahwa konfigurasi standar pengamanan setiap obvitnas harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara RI serta

pengamanan khusus. Keempat, Pengamanan kementrian dan lembaga negara termasuk VIP, yang memerlukan pengamanan khusus; dan terakhir yaitu Pengamanan perwakilan negara asing termasuk VIP, yang memerlukan pengamanan khusus. Direktur Pam Obvit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirpamobvit yang bertanggung jawab kepada Direktur Pam Obvit. Terdapat tujuh Direktorat Pam Obvit terdiri dari Bagian pembinaan Operasional ( Bagbinopsnal), Bagian Perencanaan dan Administrasi ( Bag Renmin), Sub direktorat Kawasan Tertentu ( Subdit Waster ), Sub direktorat Pariwisata ( Subdit Wisata ), Sub direktorat Lembaga Negara ( Subdit Lemneg ) dan Sub direktorat Perwakilan Asing ( Subdit Kilas ). (as/si)

Polisi Brimob Saat menghadapi para pendemo yang ada di Gedung DPR

melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan sesuai keputusan Kepala Kepolisian Negara RI (Pasal 5). Berdasarkan mandat Keppres No. 63/2004 tersebut, Kepala Kepolisian Negara RI mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional. Pedoman sistem pengamanan obvitnas ini mencakup pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksana pengamanan, manajemen audit pengamanan serta pengawasan dan pengendalian. Seluruh jajaran Pam Obvit harus memegang standar kualitas maupun keamanan yang ditetapkan oleh Kepolisian, pelatihan standar pengamanan, kemampuan pelaksanaan pengamanan, ataupun manajemen serta pengawasan yang tinggi. “Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap obyek-obyek khusus, yang meliputi fasilitas dan personil /material /kegiatan di dalam fasilitas lembaga-lembaga negara perwakilan asing, lingkungan industri, termasuk VIP dan obyek pariwisata, yang memerlukan pengamanan khusus,”jelas Priono. Direktorat Pamobvit Polda Metro Jaya disingkat Dit Pamobvit Polda Metro Jaya merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolda. Berikut rincian tugas dan fungsi Dit Pam Obvit dilingkungan DPR, yaitu : pertama, melakukan Pembinaan managemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan anev serta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Dit Pam Obvit. Kedua, Pengamanan lingkungan industri dan kawasan tertentu yang memerlukan pengamanan khusus. Ketiga melakukan pengamanan Obyek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan

Pam Obvit DPR saat rapat untuk pelaksanaan keamanan di gedung DPR


POJOK PARLE

Studi Banding Itu Perlu………..

Ibu Asmawati istri Ketua DPR RI Marzuki Alie

Ketua DPR RI Marzuki Alie

S

udah menjadi kegiatan rutin Biro Humas dan Pemberitaan Setjen DPR RI menyelenggarakan acara “Press Gathering”. Acara ini diadakan dengan maksud untuk membina tali silaturahmi antara Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, Setjen DPR RI dengan Wartawan Koordinatoriat DPR. Berbeda dengan Press Gathering yang dilaksanakan sebelumnya, kali ini bertepatan dengan liburan anak sekolah, acara silaturahmi ini juga mengikutsertakan keluarga para wartawan. Tujuan yang menjadi pilihan wartawan untuk acara ini adalah “Anyer”.

70

Rombongan pertama berangkat Pukul 08.00 WIB. Sepanjang jalan tol menuju Cilegon jalan mulus dan lancar tidak ada kendala. Begitu keluar dari tol dan memasuki Cilegon tepatnya berada di daerah industri, kendaraan mulai berjalan lambat karena jalan berlubang-lubang, berdebu dan sangat panas. Sudah berjalan berapa kilometer ternyata kemacetan tidak mengurai, bahkan semakin parah. Jalan yang dilalui ternyata hanya satu lajur, sehingga diberlakukan sistim buku tutup. Alhasil ……. . terlihat antrian dan kemacetan yang begitu panjangnya. Perjalanan dengan kondisi tersebut lumayan jauh dan melelahkan. Kita semua berpikir mungkin baru kali ini perjalanan Press Gathering dengan kondisi jalan paling parah dan kemacetan yang luar biasa. Rombongan bus pertama


sampai di lokasi dengan menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam. Namun, ternyata bus pertama ini masih jauh lebih beruntung dari bus ke dua maupun ke tiga. Ke dua bus tersebut berangkat sedikit lebih siang sehingga mengalami kemacetan yang luar biasa. Alhasil ……. Ke dua bus tersebut sampai setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam. Perjalanan yang cukup melelahkan ini bukan hanya dirasakan para wartawan. Ketika Ketua DPR RI akan membuka acara ini pada malam hari, ternyata juga mengalami hal yang sama. Begitu turun dari mobil, Marzuki Alie yang didampingi Ibu Marzuki tampak kelelahan. Ketika memberikan sambutan dia pun berkata :” Walaupun tidak jauh dari Jakarta, rasanya ini perjalanan saya yang cukup melelahkan,” katanya. Seharusnya, kata Marzuki, sebelum menentukan lokasi, terlebih dulu disurvey bagaimana lokasinya, kondisi jalannya, apakah cukup lancar dan tidak banyak kendala menuju lokasi tersebut. Tentunya semua itu harus dipikirkan baik-baik,” katanya. “Saya berharap anak-anak sepulang dari sini tidak ada yang sakit, dengan kemacetan ditambah panas dan debu yang luar biasa,” tambahnya. Makanya, untuk menyelenggarakan sesuatu, yang namanya studi banding itu perlu,” tambahnya diiringi gelak tawa wartawan. “Loh…. Gimana tidak perlu, kalau teman wartawan melakukan survey dahulu, pastinya tidak akan memilih tempat ini,” katanya menambahkan. Salah seorang wartawan yang bergerombol duduk tidak jauh dari podium berkata :” Wah kali ini

Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi Ibu Asmawati bernyanyi bersama dengan wartawan

gantian kita yang dikick Pak Marzuki,” katanya. Menjawablah temannya : Emang enak gantian dikick dan ternyata itu benar kan,” jawab temannya. Menjawablah temannya,” kedudukan kita satu satu ya pak……….,” kata temannya tadi. “Emang pertandingan bola pakai skors satu satu,” jawab temannya. Candaan itu akhirnya berhenti ketika Marzuki mengatakan acara Press Gathering resmi dibuka. Banyak kejutan di acara kali ini, Marzuki mengatakan dia akan menyanyikan lagu khusus untuk wartawan Press Room dan keluarganya. Dan ternyata ………. suara Pak Marzuki itu merdu. Tidak berhenti sampai di situ, Ibu Marzuki juga tak kalah menyumbangkan suara merdunya. “Terajana” demikian judul lagu dengan irama dangdut yang didendangkannya. Dengan gaya yang ceplas ceplos, salah seorang wartawan berkomentar :” yuk nyawer nyawer,” katanya.

Mendengar omongan wartawan itu, Bu Marzuki bahkan berkata :” kali ini berbeda, kalau biasanya penyanyi yang disawer, sekarang penyanyinya yang akan nyawer penonton, tapi harus joget dulu di depan,” katanya. Mendengar perkataan tersebut, para wartawan bergegas ikut maju ke depan berjoget bersama Ibu Marzuki, bahkan keluarga wartawan pun tidak malu-malu ikut bergabung maju ke depan. Betapa tidak, saweran yang diberikan Ibu Marzuki lumayan besar

jumlahnya seratus ribu rupiah, wah jumlah yang lumayan kan……………….. Suasana akrab berlangsung cukup lama, Pak Marzuki dan ibu bersamasama wartawan bernyanyi dan berjoget dalam suasana yang sangat santai. Tidak terlihat lagi kelelahan di wajah Pak Marzuki, rasanya perjalanan yang cukup melelahkan itu sudah ditebus dengan suasana ceria bersama para wartawan dan keluarganya. (tt)

Seorang wartawan mendapatkan uang saweran saat berjoget bersama Ketua DPR Marzuki Alie


POJOK PARLE

72


Ketua Pengarah Dra. Nining Indra Saleh, M.Si. Wakil Ketua Pengarah Achmad Djuned SH, M

Recommend Documents