Pembangunan Partisipasi Sebagai Bentuk Demokratik Governance Dalam Penganggaran Publik (Studi Kasus Pada Penyusunan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013) Ketua Hambali (1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan
Anggota Rossa Ilma Silfiah (2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan
Asbtraksi Menjalankan sistem Demokrasi banyak aspek yang harus diperbaiki baik tingkat partisipasi masyarakat, sistem kerja pemerintah, hingga sistem penganggaran keuangan didaerah. Sejalan dengan disentralisasi anggaran didaerah masih banyak yang kurang maksimal didalam menggunakan dana secara efektif dan efisien, salah satunya bisa kita lihat dengan tingginya SILPA yang diposkan di Bank Daerah, hal ini menjadi salah satu beban Bank Indonesia (BI) untuk selalu memberikan suku bunga, konteks demikian menjadi ciri akan patologi penganggaran. Kondisi seperti ini bisa di atasi dengan upaya sistem partisipasi masyarakat, salah satunya optimalisasi Musrenbang. Dalam pelaksanaan Musrenbang dikabupaten Pasuruan berjalan sesuai dengan waktunya, namun menjadi pertanyaan bahwa dengan berjalannya system tersebut SILPA masih relative tinggi pertahunnya. Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana system ditengah budaya patron klien di pasuruan, sehingga menjadi suatu hambatan yang bertujuan untuk menangani anggaran lebih. Dalam Penelitan ini menggunakan metode studi kasus (case study) adalah pencarian masalah di dalam pelaksanaan musrenbang sebagai dasar menciptakan penyusunan anggaran yang demokratik. Dalam Penelitian ini melihat tingginya SILPA menjadi patologi didalam kebijakan anggaran dikarenakan pemertintah belum bisa membelanjakan seraca maksimal. SILPA ditiap tahunnya relative naik, jika dilihat dari aspek anggaran, maka ketidak mampuan pemerintah dapat ditelusuri atas mekanisme pembuatan RKA SKPD yang berasal dari Mus renbang dan musrenbang di kabupaten pasuruan masih kurang maksimal disebabkan ada kendala oleh budaya dan tingkat pendidikan masyarakat pada posisi transisi. Dengan mekanisme musrenbang justru nilai partisipasi masih hanya sebatas kelembagaan dan semu. Yang paling dominan adalah budaya patronklien, yang mana masyarakat yang berada pada struktur klien lebih mempercayakan dan atau merasa terwakili dengan kehadiran sang patron. Hal ini justru menandakan atas kesadaran semu pada tingkatan partisipasi masyarakat pada musrenbang. Untuk itu perlulah merubah merubah mekanisme musrenbang dari aspek kelembagaan dan cultural. Untuk aspek kelembagaan butuh reformasi administrasi musrenbang yang ide dan nilai di jarring mulai RT/RW, dan secara tidak langsung aspek budaya akan ikut sebagaimana actor elit local (sang Patron) yang hadir dalam Musrenbang tidak bebas nilai. Kata Kunci: Demokrasi, Anggaran dan Partisipasi
49
1. PENDAHULUAN Ketidak dalam
menjadi ancaman, tergantung bagimana
mampuan
menyedot
mengalokasikan
pemerintah
anggaran anggaran
atau publik
kita melihat dan menyikapinya. Karena itu
pelaksanaan
hendaknya
otonomi
bertumpu
daerah
pada
proses
untuk publik sebab dimasa reformasi
tranformasi dan penguatan masyarakat
ini masih rendah peranan masyarakat
sebagai pelaku utama pembangunan.
dalam berpartisipasi, meskipun dalam
Dengan
kegiatan
publik
partisipasi masyarakat sangatlah penting
Performen
Based
mengingat
anggaran
berbasis
penganggaran
menggunakan Bageting
yakni
kinerja dengan disetiap pelaksanaan sistem kinerja anggaran merupakan sub sistem perencanaan strategis dan indikator kinerja. Kegiatan dijadikan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dalam kelompok.
Kelompok
dalam
performan based bageting dalam (Ritonga;2009)
mengkategorikan
adanya Input, Out Put, Outcome. Dengan
adanya
partisipasi
masyarakat
penganggaran suatu
hal
publik,
ihwal
akan
demikian
masyarakat
dalam
Secara
kelembagaan
masyarakat
sudah
Musrenbang
baik
tingkat
desa,
kecamatan
dan
Kabupaten/ Kota. sehingga dengan adanya
musrenbang
dapat
membuat
program kegiatan di masyarakat untuk membangun Pendekatan konsultasi pada akar rumput (grassroot) yang telah lama dipandang sebagai cara terbaik untuk
masyarakat
rasa atas
memiliki
proyek-proyek
berbasis warga, mengembangkan dan memelihara
komitmen
demokrasi,
lembaga-lembaga mengurangi
konflik
sehingga
mampu
kepentingan
parameter penyelanggarann pemerintah
mencapai
yang demokratis mempunyai prinsip
pembangunan
adanya
berkelanjutan.
dan
terlembagakan
adanya
merupakan
masyarakat
partisipasi
dengan
terhadap azas demokrasi, sebab dalam
pertisipasi
memiliki
kedaulatan atas sumber daya diwilayah.
menumbuhkan
peranan
peningkatan
tujuan-tujuan daerah Namun
secara meskipun
trasnparasi. Menurut Yulia Raemae
adanya sistem musrenbang sebagai
(2006) bahwa dalam UU No 32 tahun
aspirasi masyarakat dalam pembuatan
2004 bisa menjadi peluang dan bisa juga
kebijakan pemerintah yang terencana dalam SKPD Satuan Kerja Pemerintah
50
Daerah tentang prioritas program yang
Governance secara harfiah berarti tata
akan dibiayai oleh APBD. Banyak
pemerintahan yang bermakna pengguna
daerah yang masih dalam alokasi atau
wewenang
pembelanjaan
pembangunan
masih
administrasi guna mengelola urusan-
kurang
untuk
membelanjakan
urusan Negara pada semua tingkat,
bisa
ekonomi,
penjelasan
data
90%
(2009) merumuskan istilah Governance
penerimaan pembiayaan berasal dari
dan bukan Government sebagai suatu
sisa
exercise
lebih
Lebih
dari
anggaran
tahun
dari
dalam
dan
angggaran publik hal ini terlihat dari laporan
UNDP
politik,
Rohman
kewenangan
politik,
sebelumnya, yaitu mencapai Rp37
ekonomi dan administrasi untuk menata,
Triliun pada Tahun 2011, kemudian
mengatur dan mengelola masalah –
diikuti oleh Penerimaan Pinj aman
masalah sosial.
dan Obligasi Daerah sebesar 6% (Rp 2 Triliun).
Pengeluaran
utamanya
pembiayaan
dialokasikan
untuk
penyertaan modal (investasi) daerah sebesar 44% (Rp 3,4 Triliun) dan Pembayaran pokok utang 41% (Rp 3,1 Triliun). Posisi tingginya silpa di daerah yang mencapai 90% mendorong di tiap daerah sehingga untuk menyimpan di bank-bank daerah sehingga dengan adanya
kebijakan
anggaran
memberatkan pemerintah pusat yang
Prinsip-prinsip
sejalan dengan adanya demokrasi dalam
pemahaman,
sistem
kedaulatan
pendapat
pemerintahan
yang
sejalan adanya baik,
dengan
bahwa diarahkan
Toha
bahwa
Miftah
orientasi pada
publikksaat
ini
kepentingan
dan
kekuasaan rakyat, implikasi tersebut bahwa dalam penilaian pelayanan publik
sebab
itu
Pemerintahan
kedaulatan
rakyat
dan
memulai adanya dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat yang syarat
tata
partisipasi
dalam
anggaran.
Rohman (2009) mengemukakan bahwa
51
Seperti
Governance adalah suatu penekanan
terdapat
Governanance adalah perubahan dari
akan
rakyat.
yang Demokrasi adalah sistem yang
2. KERANGKA TEORI DEMOKRASI GOVERNANCE
pandangan
adanya
sistem kekuatan dari rakyat atau adanya
Oleh
yang
yakni
didasarkan pada padangan publik.
secara tidak langsung .
Government
Govermanance
didalam
penyusunan
Keikutsertaan masyarakat sangat
1. Partisipasi tanpa mengena ide
dibutuhkan
dalam
sistem
objek partisipasi yang bersangkutan
pemerintahan
demokrasi,
namun
berpartisipasi
karena
memang
keterlibatan ini butuh suatu arah dan
diperintahkan untuk ikut. Jadi disini
bimbingan
yang
terdapat unsure pemaksaan agar
pemerintah
maupun
dilakukan NGO
leh untuk
seseorang ikut berpartisipasi.
menjadikan kesadaran mayarakat, karea
2. Berpartisipasi karena yang
keikut
dalam
bersangkutan telah mengenal ide
pembangunan bukan hal yang secara
dan adanya daya tarik dari objek
langsung muncul dalam sistem kebijakan
serta adanya minat dari subjek.
baik
sertaan
dalam
masyarakat
perumusan,
formulasi
maupun implementasi sebab proses tersebut butuh ketrlibatan secara mental dan emosional.
3. Berpartisipasi karena yang bersangkutan telah meyakini bahwa ide itu memang baik. 4. Berpartisipasi karena yang
Untuk
dapat
berkembang masyarakat memerlukan
tumbuh
akan dalam
dan
partisipasi pembangunan
prasyarat
dalam
partisipasi, seperti yang disebutkan oleh Kotler dalam syafi’I (2009) bahwa beberapa prasyarat atau elemen yang selalau
dijumpai
dalam
setiap
pembangunan yaitu tujuan (causes) Lembaga Pengubah (Agent Of Change) dan sasaran yang di ubah (Change Target).
bersangkutan telah melihat lebih detail tentang alternative pelaksanaan atau pengeterapan ide tersebut. 5. Berpartisipasi karena bersangkutan langsung memanfaatkan ide dan hasil pembangunan tersebut untuk dirinya, keluarganya atau masyarakat. Berasarkan
konsep
teori
akan
tingkatan partisipasi diatas diindonesia dapat kita ketahui model konsep akan
Partisipasi terlaksana tergantung
partisipasi pembangunan yang terkat
tingkat kesadaran individu atau
proses didalamnya, dalam menampung
kelompok yang menurut Fatah (2006)
aspirasi dengan berbagai tingkatan
pelaksanaan partisipasi dikelompokkan
yang mulai dari Musbang
kedalam 5 tingkatan;
52
kelurahan,
dalam sutu Negara Kedua, pejabat-
Musrenbang tingkat Kecamatan dengan
pejabat didaerah dipandang mempunyai
kegiatan temu karya pembangunan
informasi yang lebih baik tentang
tingkat kecamatan yang dipimpin oleh
kepentingan dan kebutuhan daerah
camat dan dibimbng oleh Bapeda
dari pada pemertintah ditingkat pusat
Kabupaten
Kemudian
Ketiga, pemerintah daerah lebih mampu
Musrenbang Kabupaten atau kota dan
memberikan pelayanan yang beragam
dilanjutkan ditingkat Propinsi yang
lebih
kemudian ditindak lanjuti ditingkat
diberikan pada pemerintah pusat.
Tingkat
Desa
atau
Konsultasi dengan
atau
kota
Nasional
melalui
Pembangunan
Forum
Konsultasi
Nasional. Yang program ini dijadikan mekanisme penyusunan program yang dibiayai oleh APBN dan daftar proyek yang telah diajukan antara sektoral dan keinginan didaerah dalam buku satuan tiga untuk disampaikan kepada DPR sebagai Lampiran Nota Keuangan.
mudah
Oleh
dari
sebab
pada
itu
pelayanan
keberadaan
partisipasi sangat penting dan butuh dalam arah pemerintah sebagaimana proses kebijakan adanya inpu sebagai proses keberlangsungan proses kebijakan, mengutip pendapat carl I. Federicson (1963)
“bahwa
kebijakan
adalah
serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah
2.2 Kedudukan Partisipasi dalam
dalam suatu lingkungan tertentu dengan
Anggaran Daerah
ancaman dan peluang yang ada dan
Partisipasi merupakan hal yang menjadi
pondasi
tersebut
dalam
ditujukan
karena
potensi sekaligus mengatasi hambatan
dengan adanya kedudukan partisipasi
yang ada dalam rangka mencapai tujuana
dalam kebijakan akan mempermudah
tertentu”. Begitu juga pemikiran S.
pelayanan masyarakat sebab masyarakat
Huntington dan Nelson (1994) bahwa
kita itu berbagai macam bentuk dan
partisipasi politik adalah kegiatan yang
kepentingan seperti yang dijelaskan
dilakukan oleh warga negra biasa
oleh Maskur dalam Djadijono (2009)
(privat citizen) yang bertujuan untuk
bahwa dalam desentralisasi bertujuan
mempengaruhi pengambilan kebijakan
mewujudkan
untuk
awal
kebijakan yang diusulkan
disentralisasi,
efisiensi
sebab
Pertama,
untuk
memanfaatkan
pemerintah.
Kepentingan dan kebutuhan masyarakat amat beragam didaerah yang berbeda
53
2.3 Peran Partisipasi dalam Anggaran Publik
hubungan
secara
subjektif
dengan
Kegunaan atau peranan partisipasi
tingkat kepuasan yang dirasakan sebagai
dalam anggaran mulai te rbangun saat
suatu hasil dari suatu tindakan. Terlepas
adanya sistem pemerintahan otonomi
dari
yang sejak digulirkannya UU No 22
penganggaran
tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah
sistem anggran yang berdasarakan
tahun No 9 tahun 2000 yang mulai
pada analisis kinerja Out Put dan Out
memberlakukan sistem penganggaran
Come, dan mempunyai indicator dalam
berbasisi kinerja. Dalam UU No 22 tahun
melakukan pemantauan dan evaluasi
1999, mulai mengarahkan pada adanya
sehingga dapat terukur akan kinerja
sistem yang mendorong memberdayakan
kebijakan di level masayarakat.
pengertian
tersebut
kinerja
sistem
memberikan
masyarakat dan mulai menumbuhkan prakarsa
dan
kreatifitas
serta
peran
serta
meningkatkan masyarakat
dan
mengembangkan
peran fungsi DPRD, sehingga dapat mengawal
akan
aspirasi
ditingkat
pemerintahan, hal ini merupakan angis segar akan sistem pemerintahan yang demokrasi karena DPRD pengotimalnan peran
DPRD
sebagai
mujud
representative kepentingan konstituen
2.4 Model Penganggaran Keuangan
Daerah Model
penganggaran
didaerah
dipengaruhi sistem pemerintahan dipusat baik secara sistem sentralistik maupun desentralistik mempunyai model dan sistematika
jenis
keuangan
daerah
juga
pengangggraan tersendiri
dipengaruhi
perkembangan
dan
dinamika
manajemen
sector
publik.
(Rakyat).
Dalam bentuk penganggaran di
Sejak berlakunya PP No.9 tahun 2000,
daerah dimasa Orde Baru menggunakan
merupakan hal ihwal akan berlakunya
sistem
sistem pengangaran berbasis kinerja,
mekanisme jurnalnya menggunakan lajur
yang dimana adanya dua pandangan
T,
akan makna kinerja yakni pendapat
penganggaran
Irwan (2009), bahwa Kinerja dalam arti
berimbang
sempit sebagai prestasi, tingkat capaian
dalam pembutan penganggaran publik
dan
secara
harus sesuai dengan pendapatan Negara,
terminology mengaju pada dampak dan
namun dalam pemaknaan berimbang ini
tujuan tindakan publik, tetapi beberapa
bukan berimbang yang pembelanjaan
pemernuhan.
54
Dan
incremental
dengan
yang
berasumsi menggunakan
dengan
madsud
dalam
bahwa dana bahwa
disesuaikan dengan pendapatan namun
pendapat
Irwan
masih ada deficit yang di tutupi dengan
anggaran
berbasis
pinjaman keluar atau ke dalam negeri
menekankan
dalam bentuk obligasi atau dana reksa.
Monney yaitu ekonomis, efisien dan
Sejalan
dengan
perubahan
paradigma administrasi di Indonesia,
(2008)
bahwa
kinerja
konsep
sangat
Value
For
efektif. Oleh Irwan (2009) dalam sistem
berimplikasi pada sistem atau cara
penganggaran
penganggaran
daerah,
mempunyai komponen rencana kerja
paradigm
meliputi Sasaran, Program, Kegiatan
dalam
di
tingkat
perubahan
berpengaruh pada sistem penganggran
berbasis
kinerja
dan Indokator kinerj kegiatan.
keuangan daerah tergolongkan dalam dua jenis sistem penganggaran sector publik yang dijelaskan oleh Irwan (2008) dimana terdiri dari anggaran tradisional anggaran
(Konvensional) yang
kepentingan
berorientasi
publik
Management).
pada Publik
(New
Dalam
dan
anggaran
1. Yang dimaksud sasaran adalah; sasaran yang dimuat dalam SKPD dan dokumen Perencanaan Pembangunan daerah lainnya. 2. Program yang ditetapkan merupakan program – program yang berada dalam lingkupan
konvensional ditandai oleh jenis Line
kebijakan tertentu sebagaimana
Item dan Incrimental begitu pula
dituangkan dalam Renstra SKPD
dalam
sistem
kepentingan
publik
3. Kegiatan adalah tindakan nyata
NPM ditandai dengan dilakukannya
dalam jangka waktu yang telah
sistem penganggaran berjenis Zero
ditentukan dan dilakukan oleh
Based Bageting, Planning Program and
SKPD.
Bageting Sistem dan Performance Based Badgeting.
Namun
dalam
sistem
pemerintahan Otonomi daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 memakai sistem Performance
4. Indicator
Kinerja
kegiatan
adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, dan
based bageting dimana sistem tersebut menekankan
adanya
idikator
untuk
menilai atau mengevaluasi akan kinerja dan hasil program seperti mengutip
indikatori kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok. Tujuan menggunakan sistem Performan
55
based
bageting
pendapatWahyudi
(2010)
dalam
bahwa
pergeseran
paradigma
perkuliahan pertama, karena selama
Government
ini kurang adanya keterkaitan anatara
hakekatnya mengisayarakatkan tentang
kebijakan dan program (Plan, Bugeting,
perlunya
pemerintah
Implematasi) kedua, Horizon Anggaran
berbagai
Stokeholder
Sempit (berakjangka satu tahun), ketiga,
peran
masih adanya sistem line item keempat,
adanya pihak masyarakat (stokeholder)
perlunya menyatukan anggaran rutin
oleh UNDP (1997) dalam Dwiyanto
dan anggaran pembangunan kedalam
(2008) bahwa tata pemerintahan yang
Unifed Bugeting .
baik Good Governance adalah suatu
2.5 Urgensi Partisipasi dalam
kesepakatan
Penganggaran. Partisipasi msayarakat dengan proses
dalam
penganggaran baik dimana masyarakat berperan aktif dalam segi aspirasi dan segi pengawasan dan implemantasi Kepmendagri Nomor 17 tahun 2007. partisipasi
dalam
penganggaran sebagai wujud sebagai input dalam proses kebijakan seperti dalam prinsip Good Governance dan proses
New
Publik
Management
mengedepankan partispasi masyarakat yang mulai ditandai adanya pergeseran dari
Government
ke
Governance
merupakan suatu bentuk perubahan yang
mendasar
akan
peran
pemerintahan yang tidak lagi sebagai Given
(Samudara
dalam
Dwiyanto
;2008) yang mengusasi pada masyarakat dan juga posisi masyarakat dalam pembuatan keputusan policy making dalam 56
Dwiyanto
(2008)
Governance
partisipasi
pada
melibatkan ,
mengenai
juga
ditekankan
menyangkut
pengaturan
Negara yang dicipatakan bersama oleh sejalan
akuntabilitas
Pentingnya
ke
bahwa
pemerintah, masyarakat madani dan sector swasta. 3.
PEMBAHASAN KEBIJAKAN UNTUK
SUATU
PEMERINTAH
MENGOPTIMALKAN
PAD Kabupaten
pasuruan
memiliki
sumber daya alam yang sangat melimpah baik
yang
unrenewebel pertanian,
renewebel seperti sektor
dan
atau
halnya
sektor
industri,
sektor
pertambangan, sektor kelautan, sektor peternakan
dan
Kebijakan
fiskal
potensi
sektor
lokal
mewujudkan
nilai
ditandai
didaerah
terkait
sebagai
dasar
kearifan
dengan
mengedepankan
pariwisata.
nilai
lokal adanya
partisipasi
masyarakat. Sebagaimana terlihat pada strategi
pembangunan
kabupaten
pasuruan berprinsip pada pada nilai
pemberdayaan, keterbukaan, akuntabel,
ditandai
berkelanjutan, partisipatif, efisien, efektif
pembangunan sehingga memunculkan
dan aspiratif.
masyarakat marginal atau miskin yang
Sebagaimana dasar kebijakan fiskal
daerah
(PAD)
kabupaten
pasuruan
sebagaimana sejak tahun 2009-20 12 kenikan
mencapai
hingga
95%,
sebagaimana yang kami sajikan pada tabel berikut;
meratanya
terstruktur.
daerah tampak keberhasilannya jika melihat kenaikan pada pendapatan asli
ketidak
Kebijakan
daerah
untuk
meningkatkan Pendapatan daerah di prioritaskan pada upaya industrialisasi sebagai
penyokong
utama
pertumbuhan
ekonomi,
perdagangan,
hotel
dan
atas
Pertanian, restoran
menjadi second prioritas. Keberhasilan
atas
capian
kab.
Pasuruan didalam pendapatan asli daerah
(PAD)
konsekuensi kepada
tidak
lepas
pemberlakuan
daerah
untuk
atas
otonomi
memberikan Dari kedua langka strateginya
inspirasi membuka intensifikasi dan ekstensifikasi
terhadap
peluang
baik intensifikasi dan ekstensifikasi
investor dan pelaku ekonomi lainnya
didalam
masuk ke kabupaten pasuruan guna
Pasuruan yang memiliki orientasi
mendongkrak pendapatan daerah.
pada perbaikan system pelayanan,
Keberhasilan
akan
strategi
kebijakan fiskal pemerintah daerah pasuruan untuk membangun daereah yang lebiha baik sangat terlihat jelas hasil
didapat
berdasarkan
mempunyaidampak
pembangunan
di
kabupaten
pasuruan terjadi kesenjangan sosial yang 57
terhadap
lihat pada table berikut ini; Tabel 1.2 Data Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2004 - 2008
yang semakin lebar berdasarkan indeks
dalam
positif
kab.
(PAD) dari tahun ke tahun, dapat kita
menjadi awal akan kesenjangan sosial
mencapai 4,7% yang artinya adalah,
daerah
penaikan penerimaan pendapatan daerah
justru
gini, rasio kesenjangan sosial hingga
pendapatan
No 1.
Kompone 2003 2004 n Pendapata Pendapat 62.9 61.382 Daerah Pajak Daerah
32.9 37.161 32.9 .151.2 73.1 88.00
2006
2007
64.648
2005
64.654.
72.066.
37.888. 815.906 .00
38.594. 40.135. 552.604 204.867 .40 .00
2.
Retribus i Daerah Hasil BU MD Pengelol aan Kekayaa n Lain PAD yang sah Dana Perimba ngan Bagi
11.7 13.443 34.0 .648.0 09.1 61.00
dan Bukan Dana Umum Dana Khusus
13.567. 851.615 .05
13.155. 16.604. 485.443 795.101 .50 .00
memiliki implikasi positif pada
6.60 0.00 18.2 83.5 36.7 471. 873. 455.
16.200. 000.00 10.777. 13.175. 792.319 503.379 .03 463.843 .98 467.324 .324.07 .023.92 4.00 7.00
65.050. 646.758 000.00 .691.00 12.839. 14.680. 199.305 000.498 .47 697.356 .06 591.863 .992.38 .146.19 9.79 1.00
akan tetapi prosentse penduduk
39.2 44.4
39.590. 50.071. 531.215 620.297
58.712. 62.403. 788.958 327.090
perkapita masyarakat relative tinggi
398. 513. 8.98 1.70
378.252 378.252 .000.00 .000.00 11.500. 4.000.0 000.000 00.000.
455.714 537.700 .000.00 .579.20 30.570. 53.612. 000.000 900.000
-
dan Bantua Dari 25.1 Proponsi 33.7 57.4 Lain yang Sah Dana Penyeim bang Jumlah 534. Pendapa 830.
Urgensitas program
miskin semakin bertambah yang artinya bahwa tingkat pendapatamn
B. Prioritas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Didalam
Bagi 3.
rata-rata pendapatan masyarakat,
37.981. 31.519. 792.859 403.630 .00 .00 20.005. 30.801. 262.000 000.000
46.872. 43.639. 203.431 339.901 .00 .00 -
2.700.0 00.000.
pertumbuhan
dikabupaten
atas
- 2.700.0 00.000. 656.523 772.122 .279.74 .905.34
keefektifan
pemerintah
terdapat
beberapa sector meliputi pada sector pertanian, sector pertambangan dan penggalian,
20.005. 30.801. 262.000 000.000 548.712 559.292 .177.74 .394.82
pasuruan
ekonomi
sektor
industri
pengolahan, sector listrik, gas dan
Air
Minum,
Bangunan, Sektor
sector
perdagangan,
guna
hotel dan restoran, sector angkutan
kesejangan
dan komunikasi, sector keuangan,
social di Kabupaten Pasuruan harus
persewaan dan jasa perusahaan dan
segera di terespon hal ini terlihat
sector
jasa-jasa.
bahwa prestasi akan peningkatan
sector
diatas
penanggulangan
beberapa
indutri
menjadi
economi
prioritas penyumbang akan DPRB
kabupaten pasuruan relative tinggi
kabupaten pasuruan, yang artinya
dari pada provinsi jawa timur yang
bahwa volume ekonomi kabupaten
selisih 13%, untuk PDRB Jawa
pasuruan banyak produk berupa
timur di Tahun 2003 -2007 berada
barang yang berasal dari Sektor
pada angka 6,05% dan untuk PDRB
indutri. Dapat kita Berikut ini
kab. Pasuruan berada pada angka
adalah skala pendapatan daerah
6,18% dan pada tahun 2009 sampai
kabupaten pasuruan pada tahun
ekonomi
growt
Dari
2013 PDRB Kab. Pasuruan sudah melampui
batas
rata-rata
kebupaten/kota se Provinsi Jawa timur dimana kenaikan PDRB
58
TABEL 1.3 Volume dan Perkembangan Ekonomi Tahun 2005-2007 (PDRB atas Dasar Harga Berlaku) N o
Sektor
Volume Ekonomi Perkemba ngan Dalam Jutaan Rupiah) %
Struktur Ekonomi %
kearah industrialisasi sebagai prioritas pendapatan asli daerah dimana yang ditekankan adalah aspek pajak daerah. Sebagaimana yang kita lihat bahwa
200 200 200 200 200 2006 2007 5- 65 6 7 200 200
pendapatan daerah kabupaten pasuruan
2.086.08 2.412. 2.648. 15,6 9,77 26,0 25,7 24,84 9,54 492,34 128,17 5 7 4
tiap tahunnya mengalami kenaikan. Di
2005 1
Pertanian
2
Pertambangan & 83.689,3 95.990,5 111.227 14,7 15,87 10,5 1,02 1,04 Penggalian 5 0 ,22
tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 15,44%
mencapai
1.576.301.430.638,94
Rp
dibandingkan
3
Indistri Pengolahan
2.482.73 2.943. 3.412. 18.5 31.0 31.4 15.93 32,01 3,78 554,13 360,56 6 2 1
4
Listrik dan Gas dan Air Minum
200.083, 220.412, 240.914 10,1 72 28 ,39 6
5
Bangunan
211.083, 220.412, 293.485 16,5 18,88 2,65 2,63 2,27 72 28 ,38 3
yang
6
Perdagangan, Hotel dan Restoran
1.574.55 1.859. 2.125. 13,1 19,6 19,8 14,26 19,94 1,87 938,83 310,44 3 7 5
103,81% mencapai realisasi anggaran
7
Angkatan dan Komunikasi
271.360, 329.303, 366.597 21,3 11,33 3,39 3,51 3,44 06 58 ,97 5
8
Keuangan, Persewaan & Jasa Perus.
282.335, 327.529, 372.775 16,0 13,81 3,53 3,5 67 10 ,34 1
9
Jasa - Jasa
810.652, 934.877, 1.089. 15,3 10,1 16,51 9,98 10,22 89 12 208,48 2 3
Jumlah
9,3
2,5 2,63 2,75
dengan pendapatan daerah tahun 2013 mengalami
kenaikan
pendapatan
asli
1.819.738.370.147,41 3,5
mencapai
pendapatan
Rp dari
daerah
target Rp.
1.753.021.893.936,50.
8.003.35 9.371. 10.660 17,0 13,75 100 100 100 9,37 024,84 .007,9 9
C. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa dari lima sector perkembangan ekonomi
dikabupaten
pasuruan
penyumbang terbesar adalah industri pengolahan dengan 3,41 trilyun rupiah atau
sekitar
32,01
%
sedangkan
penyumbang terkecil adalah disektor pertambangan dan penggalian sebesar 111,22 juta rupiah atau 1,046%. Dan untuk sector pertanian sebagaimana pasuruan terkenal dengan lumbung padi, berada pada urutan kedua dengan menyumbang 2,64 trilyun atau sebesar 24.84 % yang artinya adalah perencanaan pembangunan kabupaten pasuruan lebih 59
Dengan
kegiatan
partisipasi
pemerintah dapat meletakkan masyarakat sebagai objek pembangunan, sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisiensi demikian ini mencerminkan tatanan pemerintah yang baik good governance dengan memiliki karakteristik,
pertama:
memberikan
ruang aktor lembaga non pemerintahan untuk
berperan
dalam
kegiatan
pemerintah, kedua: adanya nilai – nilai yang mengandung untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, ketiga: adanya pemerintahan yang bersih. Proses diatas tak lepas hanya untuk supaya manajemen
pembanguna
mempunyai
aras
kan
tindakan sang patron menjadi panutan
keberlanjutan,
dimana
proses
pemberdayaan
merupakan
invest
Hal ini terjadi sebagaimana tergambar
terhadap kemajuan negara dimasa yang
akan pola interaksi yang diamati oleh
akan datang.
penelitian, dimana Sang Patron adalah
Di
dalam
Musrenbang
baik
para klien-nya.
Sosok
Gus
Su’adi
(sebutan
putra
ditingkatan Desa, Kecamatan hingga
mahkota sang Kyai) di Pondok Pesantren
Kabupaten mewajibkan adanya ikut serta
Darul Ulum di desa Bayeman Kecamatan
dalam
(pasrtisipasi)
Pasuruan, beliau ini seorang Tokoh
Rahnema dalam Muluk (2007) partisipasi
Masyararakat yang memiliki pengaruh di
sebagai “the action or fact of parkling,
Pasuruan yang cukup besar, beberap
heaving or forming a port of” dalam
kalang menyebutnya sebagai gus durnya
pengertian ini bersifat transitif atau
pasuruan.
pembangunan
intransitif dapat pula bermoral atau tidak
Suatu ketika pada musin hujan, di
bermoral, kandungan partisipasi juga
beberapa daerah pasuruan mengalami
dapat bersifat dipaksa atau bebas dan
musibah banjir yang disebabkan luapan
dapat pula bersifat memanipulatif atau
air sungai karena adanya pendangkalan
spontan demikian ini dipengaruhi tingkat
sungai, musibah banjir ini tidak kunjung
kemampuan
tertangani
masyrakat
dalam
ruang
oleh
Pemkab
Pasuruan
publik sebagai wujud partisipasi warga
sehingga ada perwakilan masyarakat
negara.
yang melaporkan ke gus sua’di atas kondisi dilapangan dan seraca spontan gus su’adi langsung menghubungi Bupati
D. Peranan Tokoh Masyarakat Budaya merupakan hasil cipta karsa
untuk penanggulangan banjir di beberapa
manusia yang sudah mengkristalisasi
kecamatan. Alhasil Bupatipun langsung
didalam
menginstruksikan kepada kepala dinas PU
struktur
masyarakat
salah
satunya kajian didalam penelitian ini
Kabupaten
untuk
pada peranan tokoh Masyarakat sebagai
pengerukan sungai.
sang patron dan mayarakat pada umunya
Peristiwa
segera
yang
melakukan
tergambarkan
adalah berada pada posisi klien. Pola
sebagaimana diatas, menggambarkan
hubungan antara kedua peran tersebut
bahwa didalam budaya patronklien
lebih kental dengan fanatisme klien pada
tidak
sang patron sehingga apapun ucapan dan
negative. Justru budaya patronklein akan
60
selamanya
memiliki
dampak
memudahkan
komunikasi
akan
belum mencerminkan atas kepentingan
kepentingan masyarakat di tingkat grass
masyarakat umum. Kedua; hambatan
root dapat terakomodir dan lebih efektif.
terhadap pelaksanaan Musrenbang pada aspek kelembagaan yang dilakukan
E. Hambatan dan Tantangan
ditingkat desa masih belum efektif, hal
pelaksanaan Musrenbang
demikian
Ditingkatan desa dapat kita pahami bahwa didalam kepesertaanya masih saja berkutat pada aspek kelembagaan dan ketokohan yang mana dapat kita lihat kepesertaanya selalu pada orang2 sama yakni dari unsure Perwakilan RT/ RW, Tokoh Masyarakat, Kapala Dusun dan sesepuh/ mantan kepala desa. Memang didalam pendekatan kelembagaan dan ketokohan sangat efektif sebab budaya patronklien tersebutlah yang menjadikan Musrenbang terlaksana.
didalam menjaring aspirasi masyarakat sebagai modal utama pembangunan masih relative jauh dari kata sempurna, ada dua didalam
hambatan
Musrenbang di Desa pertama; dengan mekanisme kelembagaan didalam upaya mengakomodir terdapat
masyarakat
kita
di
lihat
kabupaten
bahwa pasuruan
sudah mengalami tranformasi social, dengan
banyaknya
saran
teknogi
informasi yang masuk didaerah pelosok, tingginya Angka partisipasi Kasar (APK) dan tentunya rendaahnya angka buta huruf
dimana
dari
aspek
tesebut
masyarakat sudah memiliki pilihan public choice terhadap mekanisme dan pelaksanaan
pembangunan
selain
itu
struktur masyarakat kita, mulai terstruktur dan melembaga.
Kesulitan yang dialami pemerintah
permasalahan
dapat
aspirasi
hambatan
masyarakat
atas
budaya
masyarakat kearah patronklien dimana keengganan masyarakat secara umum
Dari
dua
hambatan
musrenbang
desa
didalam
diatas
yakni
Hambatan cultural dan hambatan social (transformasi
social
yang
berjalan)
sehingga mumunculkan tantangan akan penambahan
mekanisme
musrenbang
desa untuk mengikut sertakan struktur pemerintahan desa yang paling bawah yakni musyawarah di tingkta RT atau RW
sehingga
lebih
efektif
untuk
menjaring aspirasi.
untuk menyalurkan aspirasi disebabkan factor
ketokohan
yang
relative
mendominan sehingga masyarakat secara pasif
sudah
sehinga 61
boleh
menganggap dikata
terwakili
keterwakilan
Pelaksanaan
Musrenbang
Kecamatan setiap tahunnya yang harus dilaksanakan pada bulan Februari yang pelaksanaanya itu tergantung kesiapan
juga
ditingkat
desa,
kapan
Didalam pelaksanaan Musrenbang
pelaksanaanya sudah terjadwal oleh
Kabupaten dihadiri oleh 24 kecamatan
pemda kab. Pasuruan. Yang didalam
se kabupaten, Anggota Dewan, dan
pelaksanaanya
oleh
perwakilan beberapa Pemerintah Desa
pemerintah daerah, anggota dewan
dan juga dari perguruan tinggi. Didalam
legislative pasuruan, Ormas (IPNU,
pelaksanaannya peneliti mengamati akan
Fatayat, PKK) dan Tokoh Masyarakat
mekanisme musyawarahnya jauh dari
yang
akar demokrasi dan jauh dari nilai-nilai
akan
dipilih
dan
dihadiri
untuk
mewakili
musrenbang.
partisipasi. Dalam sidang pleno bersifat
Tantangan yang dihadapi didalam
instruktif yang artinya bahwa; didalam
kecamatan
musrenbang kabupaten tidak ada dialog
adalah bagaimana didalam musrenbang
dua arah hanya adanya mekanisme
kecamatan tidak hanya musyawarah
sosialisasi program yang dilakukan
dengan
pelaksanaan
namun
musrenbang
dialog
argumentasi,
oleh setiap SKPD yang nantinya akan
seharusnya
dikecamatan
menjadi RKA SKPD pada Tahun 2014.
cara
hanya untuk mengatur anggaran dan output
atas
indicator
disetiap
program.
Hal
capaian ini
F. KESIMPULAN DAN SARAN
bila
Kebijakan Fiskal yakni tentang
dilaksanakan maka secara langsung
kebijakan Anggaran menjadi hal yang
sudah menanamkan akan nilai-nilai
sangat urgen, dari kebijakan fiskalpun
local kearifan local
dapat kita lihat kinerja pemerintah di
daerah, arah kebijakan pemerintah
sepenuhnya
daerah dan pola pembanguan daerah.
dipegang oleh pemerintahan dimana
Pasca reformasi paradigma keuangan
mekanismenya
seluruh
daerah dirubah menjadi performance
SKPD yang telah mengklasifikasikan
based bugetting dimana mekanisme
program
anggaran dibelanjakan berdasarkan
Sebagaimana tingkat
pelaksanaan
Kabupaten
yang
melibatkan
berdasarkan
hasil
musrenbang Kecamatan sekabupaten.
kinerja.
Program yang disusun oleh SKPD di
pembelanjaan keuangan publik sesuai
klasifikasikan atas bidangnya masing-
dengan fungsi pada program – program
masing
atas nilai partisipasi.
dan
kemudian
akan
musrenbangkan ditingkat kabupaten.
62
di
Sehingga
didalam
Kabupaten Pasuruan pendapatan
akan
ketidak
mampuan
pemerintah
daerah relative naik ditiap tahunnya,
untuk mempredeksi pendapatan daerah
untuk tahun 2012 target pendapatan
dan
daerah
pembangunan. Sebagai mana didalam
berada
pada
164.540.940.700,43-
dan
Rp. realisasi
membelanjakan
laporan
DEA
untuk
tentang
modal
efisiensi
melampui mencapai 73% yakni pada
keuangan daerah pasuruan relative
angka Rp. 194.858.675.370,94- yang
berada pada efisiensi manajemen pada
artinya
bahwa
masih
tahun 2007 kab. Pasuruan masih
kurang
bisa
melakukan
berada pada kuartal tahun 2006-2008
perkiraan yang akurat. Hal ini akan
berada pada angka 100 yang artinya
berdampak pada jumlah silpa yang
terjadi efisisensi. Untuk tahun 2009
relative
meningkat.
berada pada posisi 98,24 dan di tahun
pendapatan
2010 menurun hingga pada tingkat
daerah relative terbesar adalah dari
95,5 6. Yang artinya mulai kurang
sector industry dan indutri pertahunnya
efisien didalam penggunaan anggaran.
untuk
tiap
Didalam
pemerintah
tahunnya
penyumbang
naik hingga 2.5% hal ini sebagai dampak
akan
menaikkan
usaha
Kekurang
maksimalan
didalam
pemerintah
membelanjakan keuangan public di
kabupaten
daerah juga ditentukan pada makanisme
ekonomi
pasuruan.
partisipasi masyarakat dimana partisipasi
Dari
pendapatan
daerah
yang
ini
justru
terkendala
adanyan
relative naik ditiap tahunnya juga diikuti
transformasi social yakni pada aspek
masalah sisa angaran tahun lalu atau
social
SILPA
masyarakat.
dimana
pertahun
kenaikan, sebagaimana
terdapat
dan
Aspek
pendidikan
tersebut
yang
2012
menyebabkan adanya ruang public
SILPA mencapai Rp 185.326.956,84
yakni aspirasi di Musrenbang hanya
dan untuk tahun 2013 dari total SILPA
bersifat
menembus
partisipasi semu.
262.418.451.362,62
Tahun
culture
angka yang
Rp memiliki
asumsi bahwa didalam anggaran rentan tahun 2012-2013 terdapat kenaikan akan nilai SILPA tahun sebelumnya mencapai 41,60%. Tingginya SILPA merupakan patologi anggaran hal ini bisa dilihat
63
psudopartisipation
atau
Pada aspek social culture sangat begitu dominan didalam membentuk partisipasi,
disebabkan
patronklaein.
Dimana
sang
budaya patron
tercerminkan oleh ketokohan (Ustad/ Kyai,
Mantan
pejabat/Pejabat
Pemerintah)
dan
masyarakat
dan cultural. Gagasan koordinasi ini
menganggap sudah terwakili atau
tercerminkan
dorongan watak tidak percaya diri
musrenbag pada level yang paling
watak minderwarder sehingga aras
bawah yakni Tingkatan RW (Rukun
partisipasi yang seharusnya diisi oleh
Warga) dengan melibatkan seluruah
gagasan – gagasan masyarakat secara
masyarakat yang secara otomatis elit-elit
sendirinya
budaya
local akan ikut serta untuk menggagas
ditengah proses transformasi social
suatu program. Yang kemudian dari
yang berjalan.
di tingkat dusun merekap sebagai
terkikis
oleh
Ditengah demokrasi structural yang ditandai dengan adanya forum aspirasi masyarakat
juga
perlu
melihat
atas
terlebaganya
bahan musrenbang ditingkat Desa. Pada
tingkatan
desa
yang
mengundang seluruh Perwakilan dan
bagaimana budaya di pasuruan dapat
Tokoh
mendukung sebuah nilai demokrasi
Patron akan mengusung aspirasi untuk
ditengah budaya patronklien. Sebab
dimusyawarahkan
didalam setiap pelaksanaan renbuk
program yang sudah digagas ditingkat
desa atau Musrenbang masyarakat
masyarakat paling bawah grass root
yang
untuk di sesuaikan dengan topik yang
ikut
berpartisipasi
hanya
Masyarakat
atas
sang
program
ditentukan
oleh
Desa
sehingga kita bisa mengklasifikasi
Desa/Mantan
atas gagasan dan ide masyarakat
Ormas,
(Mantan
Kepala
Kasun/Kamit Ustadzah)
Petuah
mana
di
daerah
dan
dengan ketentuan-ketentuan pemerintah
dalam
kabupaten. Hal ini akan memberikan
Tuo/Ustadz
yang
pemerintah
–
sebagian kecil yang hanya diwakilkan Ketua
dari
tentunya
mekanisme musrenbang terdapat dialog
ruang
sebagai metode untuk menentukan skala
sustainability sebagai kearifan local
prioritas untuk mempertahankan sebuah
local wisdome.
ide. Hal serupa pun juga dilakukan di tingkatan kecamatan dan kabupaten.
idea
tau
gagasan
yang
Aspirasi atas gagasan ditingkat desa akan dilanjutkan ke tingkat
untuk
kecamatan utuk di susun estimasi dana
administrasi
atas program yang ditentukan didalam
secara makro tentang perubahan atas
musrenbang desa sebagai dasar draft
mekanisme
RKA
Sehingga melakukan
perlu reformasi
untuk
musurenbang
yang
mengkoordinasikan atas jalur structural
64
–SKPD
transparansi
dan
sehingga tidak
ada
menjadi
musyawarah sebagai ruang perdebatan atas nilai secara subjektif.
DAFTAR PUSTAKA 1. N. Dunn. Willian . 2003. Pengantar Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Jogjakarta. Gadjah Mada University Press. 2. Taufiq Ritonga. Irwan. 2009. Perencanaan dan Pengangaran keuangan Daerah di Indonesia. Jogjakarta. Penerbit Sekolah Pasca Sarjana UGM 3. Basuki. 2008. Pengantar Keuangan Daerah. Jogjakarta. Kreasi Wacana. 4. Dwiyanto. Agus. 2008. Mewujudkan Good Governanace Melalui Pelayanan Publik. Jogjakarta. Gadjah Mada University Press. 5. Syafi’I. Inu Kencana dan Andi Azikin. 2007. Perbandingan Pemerintahan. Bandung. PT. Refika Aditama 6. Maddick. Henry. 2003. Desentralisasi dalam Praktek. Jogjakarta. Pusaka Kendi 7. Thoha. Miftha. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kotemporer. Jogjakarta. Kencana 8. Rohman. Ainur dkk. 2009. Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan. Malang. Program Sekolah Demokrasi. 9. Gunawan. Jamil dkk. 2005. Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal. Jakarta. LP3ES. 10. Djadijono. M dkk. 2006. Membangun Indonesia dari daerah. Jakarta. CSIS.]
65
11. Modul Kuliah PenganggaranPublik Administrasi Negara Angkatan 2009. Dosen Pengampu Dr. Wahyudi Kumorotomo MPP dan Miftah Andhi Ikhsanto SIP. MA. 12. Surpajan dan Supatmo. 2003. Pengembangan Masyarakat. Jogjakarta 13. Hermawan, Puguh. 2013. Disentralisasi Fiskal dan Efisiensi Belanja Pemerintah di Sektor Publik. Jurnal Ekonomi dan BisnisBrawijaya
