KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN NOMOR IX.E.1. TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, LAMPIRAN DARI KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOPEMBER 2009.
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK. (”Perseroan”) Berkedudukan di Surabaya Bidang Usaha: Industri Rokok Kantor Pusat: Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya 60293, Indonesia Telepon: 031 – 843 1699, Faksimili: 031 – 843 0986 Lokasi Pabrik: Surabaya, Pandaan, Malang dan Karawang Kantor Representatif: One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia Telepon: 021 – 515 1234, Faksimili: 021 – 515 2234 Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi ini (selanjutnya disebut ”Keterbukaan Informasi”) memuat informasi mengenai transaksi antara (i) Perseroan dan (ii) PT Philip Morris Indonesia (“PMID”), pemegang saham utama Perseroan, sehubungan dengan sewa menyewa atas tanah dan bangunan di atasnya oleh Perseroan (sebagai yang menyewakan) kepada PMID (sebagai penyewa) berdasarkan suatu Perjanjian Sewa Menyewa, Akta No. 165 tanggal 27 Juni 2012, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Perjanjian") (selanjutnya disebut “Transaksi”).
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2012
PENDAHULUAN
Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan angka 2 Peraturan No. IX.E.1. tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (”Bapepam LK”) No. Kep412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 (”Peraturan No. IX.E.1”).
I. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI
A.
Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Transaksi
Perseroan memiliki lahan kosong yang tidak digunakan di kawasan pabriknya di Karawang Jawa Barat. PMID memerlukan lahan baru untuk rencana perluasannya, karena pabriknya yang terletak di Bekasi tidak lagi memadai untuk PMID melakukan kegiatan produksi rokoknya. Oleh karenanya, Perseroan menyewakan kepada PMID, tanah dan gedung pabrik yang akan dibangun di atasnya yang terletak di Karawang yang dimiliki Perseroan, untuk digunakan PMID dalam melakukan kegiatan produksi rokoknya.
Tujuan Transaksi ini adalah untuk meningkatkan pendapatan Perseroan dengan mengoptimalkan aset Perseroan yang tidak digunakan.
Transaksi ini tidak dilakukan Perseroan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan karena Perseroan tidak mengetahui adanya pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan yang terterik untuk untuk menyewa lahan tersebut.
B.
Uraian Mengenai Transaksi (Obyek dan Nilai)
1. Obyek Transaksi Berdasarkan Perjanjian, Perseroan menyewakan kepada PMID, 2 (dua) bidang tanah beserta dengan gedung pabrik yang akan dibangun di atasnya, yaitu: a. Hak Guna Bangunan No. 38/Sukaluyu terletak di Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, seluas 92.170 m2 (sembilanpuluh dua ribu seratus tujuh puluh meter persegi); dan
b. Hak Guna Bangunan No. 306/Puseurjaya terletak di Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, seluas 157.830 m2 (seratus limapuluh tujuh ribu delapanratus tigapuluh meter persegi).
2. Nilai Transaksi Harga sewa sebesar Rp. 242.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua milyar Rupiah) (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai), untuk jangka waktu sewa selama 2 periode lima tahunan, yaitu periode lima tahun pertama sejak 1 Oktober 2012 sampai dengan 30 September 2017 dan periode lima tahun kedua sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 30 September 2022. Pembayaran harga sewa dilakukan dalam 2 (dua) tahap, sebagai berikut :
(i)
Untuk masa sewa 5 (lima) tahun pertama sebesar Rp. 112.000.000.000,00 (seratus dua belas milyar Rupiah) (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai). Pembayaran akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2012.
(ii)
Untuk masa sewa 5 (lima) tahun kedua sebesar Rp. 130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar Rupiah) (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai). Pembayaran akan dilakukan paling lambat pada tanggal 1 Oktober 2017.
Nilai dari Transaksi adalah 2,4% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2011. Dengan demikian, Transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.2. tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, karena nilai Transaksi tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan.
C.
Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi dan Hubungannya dengan Perseroan
Di bawah ini adalah bagan kepemilikan saham Perseroan dan pihak yang melakukan Transaksi:
PT Philip Morris Indonesia 98,18%
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Berikut ini adalah keterangan mengenai pihak yang melakukanTransaksi dengan Perseroan:
PT Philip Morris Indonesia (“PMID”) PMID adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, bergerak di bidang usaha produksi dan penjualan produk tembakau, merupakan pemegang saham utama Perseroan.
Susunan manajemen PMID saat ini adalah sebagai berikut:
D.
Presiden Direktur :
Djaja Kusuma
Direktur
:
Eulis Eliyani
Komisaris
:
Connie Lo Chiu Ying
Sifat Hubungan Afiliasi Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi
Hubungan antara pihak-pihak yang melakukan Transaksi adalah hubungan Afiliasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 (“Undang-Undang Pasar Modal”) dan Peraturan No. IX.E.1, yang berupa hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dan PMID.
PMID adalah pemegang saham utama Perseroan.
II. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN
A.
Riwayat Singkat
Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia. Perseroan didirikan pada tanggal 19 Oktober 1963 berdasarkan Akta No. 69 tanggal 19 Oktober 1963, dibuat di hadapan Anwar Mahajudin, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. J.A.5/59/15 tanggal 30 April 1964 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1964, Tambahan No. 357. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta No. 107 tanggal 15 Desember 2009, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. AHU-04365.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010, dan diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 19 Oktober 2010, Tambahan No. 34284.
B.
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:
Modal Dasar
: Rp. 630.000.000.000
Nilai Nominal: Rp. 100/saham
Modal Ditempatkan dan Disetor: Rp. 438.300.000.000
No
Nama
1
Pemegang saham publik lebih dari 5% - PMID
2
Pemegang saham publik lainnya
Total
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp)
%
4.303.168.205
430.316.820.500
98,18
79.831.795
7.983.179.500
1,82
4.383.000.000
438.300.000.000
100
C.
Pengurus dan Pengawasan Perseroan
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak tanggal 27 April 2012 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 27 April 2012 dibuat di hadapan Liestiani Wang, SH, MKn, Notaris di Gresik, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris Presiden Komisaris
:
Paul Norman Janelle
Wakil Presiden Komisaris
:
Eunice Carol Hamilton
Komisaris
:
Niken Rachmad
Komisaris Independen
:
Goh Kok Ho
Komisaris Independen
:
Phang Cheow Hock
Presiden Direktur
:
John Gledhill
Direktur
:
Mark Ingo Niehaus
Direktur
:
Wayan Mertasana Tantra
Direktur
:
Shea Lih Goh
Direksi
III. RINGKASAN PENDAPAT KONSULTAN INDEPENDEN
Untuk memastikan kewajaran Transaksi dan memastikan bahwa Transaksi tidak mengandung unsur benturan kepentingan, Perseroan telah menunjuk Yanuar Bey dan Rekan, sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian kewajaran Transaksi.
Penilai independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Ringkasan Pendapat Penilai Independen
1. Identitas Penilai Yanuar Bey dan Rekan, kantor jasa penilai publik bersertifikasi, bertindak sebagai pihak independen yang melakukan usaha jasa penilaian sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 497/KM.1/2009 dengan izin konsultan jasa penilai publik No. 2.09.0041 dan terdaftar di Bapepam LK sesuai dengan Surat No. 06/ PM.STTD-P/B/2006. (“Penilai Independen”).
2. Obyek Penilaian Berdasarkan Perjanjian, Perseroan menyewakan kepada PMID, 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya, yaitu :
a. Hak Guna Bangunan No. 38/Sukaluyu terletak di Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, seluas 92.170 m2 (sembilanpuluh dua ribu seratus tujuhpuluh meter persegi), dan b. Hak Guna Bangunan No 306/Puseurjaya terletak di Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, seluas 157.830 m2 (seratus limapuluh tujuh ribu delapanratus tigapuluh meter persegi).
Di atas kedua lahan tersebut akan didirikan pabrik seluas 18.845 m2 (delapanbelas ribu delapanratus empatpuluh lima meter persegi) dengan biaya pembangunan sebesar Rp. 234.238.656.479,00 (dua ratus tiga puluh empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) (termasuk
harga
perolehan tanah). Pabrik ini dibangun dengan spesifiksi pabrik rokok yang memiliki instalasi seperti secondary white, white cut filler dan dust collector.
3. Tujuan Penilaian Tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah dalam rangka melakukan analisis kewajaran atas adanya rencana sewa menyewa tanah dan bangunan milik Perseroan oleh PMID yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat.
4. Asumsi, Pendekatan dan Prosedur Penilaian Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah :
a. Pendapat Kewajaran ini disusun dengan asumsi bahwa tidak terdapat perubahan atas persyaratan Perjanjian sejak tanggal dikeluarkannya pendapat kewajaran ini pada tanggal 27 Juni 2012. b. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat kewajaran ini. c. Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, Penilai Independen menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam aksi korporasi serta keakuratan informasi mengenai rencana aksi korporasi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan. d. Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap. e. Penilai Independen juga mengasumsikan bahwa dari tanggal pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Penilai Independen tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat Penilai Independen karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal pendapat kewajaran ini.
Pendekatan dan prosedur penilaian yang digunakan dalam menganalisa kewajaran transaksi ini adalah pendekatan pendapatan. Dengan pendekatan ini nilai sewa tanah dan bangunan yang akan ditransaksikan tersebut ditentukan berdasarkan tingkat kembalian terhadap nilai investasi yang dilakukan oleh Perseroan, yang kemudian didiskonto dengan menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan risiko yang diambil oleh Perseroan untuk membangun pabrik tersebut. Penilai Independen tidak menggunakan pendekatan data pasar karena bangunan pabrik bersifat spesifik sehingga tidak ada data pembanding yang tersedia yang dapat digunakan.
5. Kesimpulan Nilai
Berdasarkan analisa Penilai Independen terhadap aspek-aspek komersial dan keuangan atas rencana aksi korporasi Perseroan terhadap penyewaan tanah dan bangunan, beserta tinjauan komparatif yang dilakukan, rencana transaksi tersebut dilaksanakan secara wajar bagi Perseroan dan para pemegang saham Perseroan sebagaimana kegiatan bisnis pada umumnya, ditinjau dari sudut pandang komersial dan keuangan, serta akan memberikan manfaat bagi pemegang saham Perseroan.
IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Sehubungan dengan Transaksi, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
V. INFORMASI TAMBAHAN
Pemegang Saham yang mempunyai pertanyaan mengenai Keterbukaan Informasi ini atau memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi alamat di bawah ini:
Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk. One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia Telepon: 021 – 515 1234 Faksimili: 021 – 515 2234 Jakarta, 29 Juni 2012 Direksi Perseroan
