KETERBUKAAN DAN AKUNTABILITAS PEJABAT PUBLIK (Kerangka Pemikiran dan Analisa Kasus Kepegawaian Kota Batu) Oleh : Himawan Estu Bagijo

PERSPE

TIF

eadilan

Volume XII No. 3 Tahun 2007 Edisi September

KETERBUKAAN DAN AKUNTABILITAS PEJABAT PUBLIK (Kerangka Pemikiran dan Analisa Kasus Kepegawaian Kota Batu) Oleh : Himawan Estu Bagijo (e-mail: [email protected]) dosen UWKS Jl. Dukuh Kupang XXXV/ 54 Surabaya 60225 Telp./Fax : (031) 5674186.

Abstrac Public servant have an abligation to transparent on public policy relatid to citizen interest. This value is one of the important point in the Democratic Government and Good Governance principles. To apply the principle of transparent and public accountability if's need General principle law of administration (government). The “Batu” case is “maldministration of public servant”. The problem is the period and requirement of the promotion is caontradictive with regulation. But for all of the problem the Mayor of Kota Batu and Cief of Regional Adminitration of Public Servant Regional II East Java should be responsible. Keywords: Transparent, and Accountability of the Public Servant.

Dalam

penyelenggaraan

bantuan kelembambagaan

menjadi

pemerintahan yang modern dewasa ini

bantuan mandiri; g. Dari demokrasi

tuntutan akan adanya peneyelenggaraan

perwakilan ke demokrasi partisipatif; h.

pemerintahan yang terbuka sudah tak

Dari hubungan herarkhi ke hubungan

terbendung. Terjadinya tuntuan besar ini

jaringan kerjasama; i. Dari Utara (negara

di indikasikan tidak hanya terjadi di

maju) ke Selatan (negara berkembang); j.

Indonesia tetapi sudah menjadi ke-

Dari pilihan alternatif ke opsi berganda.

cendrungan global.

(Megatren 2000 : 37).

Era globalisasi ini oleh John

Kesepuluh kecendrungan tersebt

Naisbitt digambarkan adanya sepuluh

secara langsung sudah mempengaruhi

kecendrungan, yaitu: a. Dari Masyarakat

sendi-sendi kehidupan bernegara di

Industri ke masyarakat informasi; b. Dari

Indonesia. Tuntutan dibukanya pasar

tehnologi buatan ke tehnologi canggih; c.

bebas AFTA tahun 2003 telah memaksa

Dari ekonomi nasional ke ekonomi dunia;

pemerintah Indonesia untuk menyusun

d. Dari pandangan jangka pendek ke

kebijakan ekonomi yang lebih terbuka.

pandangan jangka panjang; e. Dari

Dibukanya kran demokrasi melalui

sentralisasi ke desentralisasi; f. Dari

kebebasan membentuk partai politik juga Himawan Estu Bagijo

Keterbukaan Dan Akuntabilitas Pejabat Publik (Kerangka Pemikiran Dan Analisa Kasus Kepegawaian Kota Batu)

257

PERSPE

TIF

eadilan


tak dapat dibendung dalam menjawab

(PNS) yang bertentangan dengan

kebutuhan partisipasi publik dalam bidan

peraturan perundang-undangan?. Penyelenggaraan pemerintahan

politik. Dalam rangka menghadapi

yang berdasar pada negara hukum akan

tantangan globalisasi ini maka diperlukan

berwujud pada adanya: prinsip keabsahan

sebuah struktur pemerintahan yang kuat

pemerintahan (Rechtsmatig berstuur),

untuk menghadapi hubungan antar

adanya pembagian kekuasaan; per-

bangsa guna menciptakan keamanan dan

lindungan hak asasi; dan peradilan yang

perdamaian. Namun demikian, suatu

bebas. Prinsip negara hukum ini, di satu

pemerintahan yang kuat tidak berarti

sisi akan bermuara pada penggunaan

suatu pemerintahan yang diktator, tetapi

kekuasaan pemerintah yang berdasar

adalah suatu pemerintahan yang berdiri di

pada hukum sehigga terwujud prinsip

atas landasan negara hukum dan

“Memerintah itu ada hukumnya”, disisi lain,

demokrasi (Philipus M. Hadjon, 1996: 2).

akan tercipta adanya perlindungan hak

Salah satu wujud demokratisasi dalam penyelenggaraan negara adalah

asasi manusia dari kesewenangwenangan penguasa.

kewajiban bagi penyelenggara negara

Dalam rangka memantapkan dasar

untuk bertindak transparan dalam

demokrasi dalam penyelenggaraan

pengambilan keputusan dan wajib

pemerintahan, di samping memantapkan

bertanggungjawab atas setiap keputusan/

sistem perwakilan juga membangun

kebijakan yang telah ditetapkan.

sistem partisipasi rakyat dalam

Mekanisme ini akan bermuara

penyelenggaraan pemerintahan. Sistem

pada peluang terjadinya control

perwakilan mempersyaratkan adanya

penggunaan kekuasaan langwsung oleh

Badan Perwakilan; Partai Politik dan

rakyat dan mencegah terjadinya

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang

penyimpangan kekuasaan.

didahului dengan proses kampanye.

Berdasar uraian di atas akan di

Sistem partisipasi rakyat pada

paparkan prinsip-prinsip umum tentang

dasarnya adalah sebuah sistem partisipasi

keterbukaan

konteks

dalam penyelenggaraan pemerintahan

pemerintahan dan pola pertanggung-

yang harus didahului oleh adanya

jawaban kekuasaan dalam format

keterbukaan pemerintah. Dalam pemikiran

“accountability” khususnya berhubungan

M.C. Burkens. Yang dituangkan dalam

dengan “kasus Kota Batu” tentang

bukunya

kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil

democratische rechtstaat” dinyatakan

dalam

van

de

Himawan Estu Bagijo


“Beginselen

258

PERSPE

TIF

eadilan


bahwa keterbukaan sebagai salah satu

(Pertanggungjawaban); Transparancy

syarat minimu demokrasi. Secara lengkap

( Tr a n s p a r a n ) ; d a n P a r t i c i p a t i o n

tentang syarat minimum demokrasi

(Partisipasi). (Ann Seidman, 2000: 8).

adalah: a. Pada dasarnya setiap orang

Dari kedua pendapat dapat

mempunyai hak yang sama dalam

disimpulkan bahwa keterbukaan

pemeihan yang bebas dan rahasia; b.

pemerintah dan partisipasi adalah syarat

Pada dasarnya setiap orang mempunyai

mutlak terjadinya sistem pemerintahan

hak untuk dipilih; c. Setiap orang

yang demokratis. Dan hal itu sudah

mempunyai hak-hak politik berupa hak

seharusnya juga menjadi pola dalam

atas kebebasan berpendapat dan

penyusunan kebikan publik dan tindkan

berkumpul; d. Badan perwakilan rakyat

pejabat publik di Indonesia.

berpengaruh dalam pengambilan

Keterbukaan pemerintahan me-

keputusan melalui sarana (model)

rupakan salah satu syarat dari pelaksana-

berslissingsrecht (hak untuk memutus)

an asas demokrasi. Untuk itu maka harus

dan atau melalui wewenang pengawasan;

diwujudkan adanya ketentuan yang

e. Asas keterbukaan dalam pengambilan

mengatur tentang hak rakyat untuk turut

keputusan dan sifat keputusan yang

serta dalam proses pengambilan

terbuka; f. Dihormatinya hak-hak

keputusan yang ditetapkan pemerintah.

minoritas. (Philipus M. Hadjon, 1996 : 1)

Bentuk demokratisasi ini dalam praktik

Berdasar pada pemikiran

bernegara seringkali hanya diberi bentuk

Burkens, maka keterbukaan adalah

“representative democracy” (demokrasi

sebuah conditio sine quanon bagi

perwakilan). Dalam pelaksanaan pola

penyelenggaraan pemerintahan yang

demokrasi seperti ini, hak rakyat diwakili

demokratis. Tidak adanya pemerintah

oleh anggota-anggota parlemen (di

yang terbuka, maka tidak ada

Indonesia oleh DPR dan DPRD) dengan

pemerintahan yang demokratis. Sejalan

bentuk pemberian persetujuan atas

dengan pemikiran tersebut, Ibrahim F.I.

keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

Shihata (saat menjabat sebagi General

Dalam perkembangan hubungan

Counsel dari Bank Dunia) meng-

rakyat dengan pemerintah, telah

umukakan empat unsur pemerintah-an

diperkenalkan bentuk “partisipative

yang dalam proses pembuatan keputusan

democracy” (demokrasi partisipasi) dalam

tidak sewenang-wenang, yaitu:

pengambilan keputusan pemerintahan.

Governance by rule (Pemerintahan

Untuk dapat mewujudkan partisipasi

berdasar hukum); Accountability

tersebut, diperlukan pengaturan yang Himawan Estu Bagijo


259

PERSPE

TIF

eadilan


mewajibkan pada pemerintah untuk

akhir dari pola pengambilan keputusan

bersifat terbuka (openbaarheids van

yang demikian adalah kolusi dan korupsi

berstuur). Konsekwensi dari adanya

oleh penyelenggaraan pemerintahan dan

pengaturan tentang keterbukaan

pada akhirnya adalah sikap-sikap

pemerintahan ini adalah keterbukaan

resistensi dari pihak yang dirugikan.

prosedur. Dengan terbukanya prosedur,

Menurut Burkens keterbukaan

maka dimunkinkan terjadinya partisipasi

memberikan makna bahwa dalam banyak

dari rakyat dalam bentuk: ikut mengetahui

bidang kegiatan pemerintahan warga

(meeweten);

memikirkan

masyarakat ikut serta langsung dalam

(meedenken); ikut bermusyawarah

proses persiapan kebijaksanaan dan

(meespreeken); ikut memutuskan

pembentukan keputusan. Keterbukaan

(meeberslissinggen) (Philipus M. Hadjon,

pemerintahan memungkinkan peran serta

1997: 5).

masyarakat dalam pengambilan ke-

ikut

Tentang prinsip demokrasi dan

putusan. Peran serta merupakan bentuk

keterbukaan pemerintahan, terdapat

jaminan bagi warga masyarakat atau pihak

unsure-unsur yakni, keterbukaan dan

yang pada umumnya juga dapat

partisipasi publik. Partisipasi Publik

mengajukan keberatan melawan

melalui (inspraak) yang unsurnya:

keputusan itu jika mereka tidak setuju,

institusional, diskusi/tukar pikiran dengan

sebagaimana dikemukakan oleh Van Wijk.

pemerintah, dan pengaruh. Adapun

“Een belangrijke waarborg voor het

bentuk partisipasi publik dapat melalui:

serieus nemen van de inspraak is het freit

sarana keberatan, dengar pendapat,

dat de insprekers veelaal ook in beroep

komisi pertimbangan, angket, per-

kunnen gaan tegen het beluit, als ze het er

timbangan LSM, hak bicara komisi

niet mee een zijn. (terjemahan bebas :

pertimbangan dan lain-lain. (Philipus M.

suatu jaminan yang penting untui

Hadjon, 1997: 6)

memberlakukan peranserta itu adalah

Dalam praktik pemerintah, ke-

bahwa para pihak secara nyata dapat

terbukaan pemerintah dalam prosedur

berperan serta pada umumnya juga dapat

pengambilan keputusan belum menjadi

naik banding melawan keputusan itu, jka

salah satu prinsip dalam penyelenggara-

mereka tidak setuju)” (Van Wijk, 1990: 83)

an pemerintahan. Akibatnya, banyak

Di samping itu hal tersebut

pengambilan keputusan pemerintahan

berkenaan juga dengan kewajiban

yang hanya menguntungkan pihak-pihak

pemerintah atas dasar asas kecermatan

yang dekat dengan kekuasaan. Muara

hukum untuk melibatkan para warga Himawan Estu Bagijo


260

PERSPE

TIF

eadilan


dalam pengambilan keputusan. Peran

penyelenggaraan pemerintah. Akan tetapi,

serta merupakan suatu bentuk

pengaturan sebagaimana dikemukakan di

perlingungan hukum preventif, seperti

atas belum ada di Indonesia. Hal ini sangat

dinyatakan oleh Philipus M. Hadjon

ironis, karena dengan mengedepankan

“……mekanisme perlindungan preventif

perlindungan hukum preventif maka

meliputi : pertama kewajiban organ

seharusnya undang-undang sebagaimana

administrasi negara untuk memberikan

tersebut di atas mendapat prioritas yang

informasi, kedua hak (rakyat) untuk

lebih besar dalam penyelenggaraan

didengar”. (Philipus M. Hadjon, 1997:

pemerintahan yang berdasarkan Negara

216).

Hukum Pancasila.

Idealnya harus diikuti dengan

membentuk peraturan perundang-

Dalam kerangka pelaksanaan

undangan yang memberikan jaminan-

pemerintahan yang demokratis maka

jaminan kepada rakyat bahwa tindakan-

diperlukan pembentukan perundang-

tindakan pemerintah dilakukan dengan

undangan yang menata penggunaan

tepat dan demokratis.

wewenang negara. Ketentuan perundang-

Untuk mencapai kondisi edeal

undangan ini setidaknya akan menjadi

dalam penyelenggaraan negara yang

dasar hukum penggunaan wewenang

transparan/terbuka sekurang-kurangnya

(asas keabsahan); landasan prosedur

diperlukan undang-undang berikut:

(mencegah tindakan sewenang-wenang)

undang-undang tentang Kebebasan

dan konformitas (alat ukur untuk menilai

Memperoleh Inforamsi Publik; undang-

benar-salahnya) tindakan pemerintah.

undang tentang Administrasi Umum

Wewenang merupakan sebuah

(Pemerintahan Umum/di Belanda ada

istilah hukum yang sepadan dengan

General Act Law Of Administration; dan

“authority”, “legal power”, “bevoegheid”.

undang-undang tentang Pelayanan

Dalam konsep hukum “wewenang”

Publik (Public Service).

mempunyai karakteristik sebagai

Undang-undang tersebut me-

“tindakan hukum publik”.

rupakan instrumen perlindungan hukum

F.A.Stroink menyatakan; “Dalam

baik bagi pemerintah dan rakyat. Makna

konsep hukum publik, wewenang

penting bagi pemerintah adalah

merupakan suatu konsep inti dalam hukum

meerupakan dasar dalam pembentukan

tata negara dan hukum administrasi”.

keputusan, sedangkan bagi masyarakat

Sedangkan Henc Van Maarseveen

pengaturan tersebut memberikan

menyatakan, “dalam hukum tata negara,

kemungkinan untuk berpartisipasi dalam

wewenang (bevoegheid) dideskripsikan Himawan Estu Bagijo


261

PERSPE

TIF

eadilan


sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht).

terjadi di Jawa Timur yaitu keputusan

Jadi dalam konsep hukum publik,

(beschikking) tentang pengumuman Hasil

wewenang berkaitan dengan kekuasaan

Test CPNS (wewenang) dan Akta PPAT

(Philipus M. Hadjon, 1999 : 2).

yang ditetapkan oleh Notaris (bukan

Sementara itu, tentang tindakan

wewenang).

Berge

Unsur pernyataan kehendak/

mengemukakan pendapatnya sebagai

pembentukan kehendak (beslissing/

beriktu:

“Publiekrechtelijk

wilsuiting) dari sebuah beschikking secara

rechtshandeligen kunnen slecht

jelas dinyatakan oleh Ten Berge sebagai

voorvloeien uit publiekrechtelijk

berikut : “Een besluit impliceert een

bevoegheiden. Een overheidsorgaan

beslissing, dat wilzeggen een wilsuiting die

moet voor het nemen van publiekrechtelijk

gericht is op toegevoegde waarde. Die

beslissing beschikken over expliciet

toegevoegde waarde bij een besluit stukje

toegekende, dan wel door het recht

extra normstelling dat er zonder die

veronderstelde bevoegheiden (Tindakan

beslissing niet zou zijn. Een besluit is

hukum publik dapat dilakukan melalui

begen tussenschakel van de “gelede

penggunaan wewenang publik. Penetap-

normstelling (suatu keputusan tertulis

an keputusan pemerintahan oleh organ

termasuk keputusan pemerintah, dapat

yang berwenang harus didasarkan pada

dikatakan pembentukan kehendak untuk

wewenang yang secara jelas telah diatur,

nilai tambah melalui penambahan norma.

dimana wewenang tersebut telah

Tanpa adanya penambahan norma suatu

ditetapkan dalam aturan hukum yang

keputusan tidak ada artinya. Sebuah

terlebih dulu ada). (Philipus M. Hadjon,

keputusan pemerintah adalah sebuah

1998: 2).

mata rantai dari norma sebelumnya).

hukum

publik

i n i , Te n

Hal lain yang sangat khas dari

(Philipus M. Hadjon 1997 : 140).

penggunaan wewenang adalah pem-

Pemikiran tersebut mengungkap-

bentukan kehendak “wilsvorming” yang

kan, bahwa suatu keptusan pemerintah

ada pada pejabat. Dalam hal ini, pejabat

sangat erat kaitannya dengan “kehendak

yang berwenang diberi kebebasan untuk

untuk menetapkan kelaukan atas dasar

mempertimbangkan seluruh keadaan

aturan hukum yang telah ada”. Pertanyaan

untuk sampai pada keputusan tertentu.

hukum yang dapat diajukan, apa yang

Berikut dicontohkan dua jenis keputusan

dimaksud dengan aturan hukum yang

publik yang berbasis wewenang dan

telah ada?. Dalam hal ini tidak ada yang

bukan wewenang. Peristiwa penting yang

lain, bahwa yang dimaksudkan adalah Himawan Estu Bagijo


262

PERSPE

TIF

eadilan


“dasar wewenang”. Aspek wewenang

isi/substansi dari “beschikking” haruslah

yang dimiliki oleh organ pemerintahan

berasal dari pejabat yang berwenang.

tersebut akan menjadi batas ruang

Jika kondisi hukum dari wewenang

lingkup isi keputusan yang dapat

mempunyai keistimewaan-keistimewaan

dibentuk. Dengan demikian, keptusan

seperti terurai, apa konsekwensi dari

pengumuman hasi tes CPNS itu hanya

penggunaan wewenang?. Secara

dapat diumumkan berdasarkan

konseptual tentang konsekwensi tersebut

mekanisme dan prosedur yang berlaku.

dapat digambarkan sebagai beriktu:

Sebagai bahan bandingan, berikut

right–duty (hak-kewajiban) authority-

dikemukakan pemikiran Philipus M.

responsiblility (wewenang-tanggung

Hadjon tentang “beslissing” berkaitan

jawab). Tentang tanggungjawab, dalam

dengan karakter hukum akta PPAT. Suatu

konsep hukum terdapat tiga istilah:

“beslissing” mengandung suatu

Accountabilty, Responsibolity dan Liability.

wilsvorming (pernyataan kehendak dari

Deskripsi lengkapnya sebagai berikut:

pejabat yang bersangkutan). Akta dalam

“Accountabilty “state of being responsible

pengertian surat yang digunakan sebagai

or answerable” Responsibility “The state of

alat bukti tidak mengandung suatu

being answerble for an obligation, and

beslissing, yang ada adalah wilsvorming

include judgment, skill, ability, and capacity

dari para pihak yang mengikatkan diri dan

Liability “it has been defined to mean: all

bukan wilsvorming dari PPAT yang dapat

character of debts and obligation” (Blacks

dituangkan dalam suatu “beslissing”.

Law Dictionary).

Dengan demikian, kesimpulan pertama

Mengacu pada konsep yang ada

dapat ditegaskan bahwa akta PPAT bukan

dalam kamus hukum di atas, dapat

merupakan suatu “besluit”. Dengan

disimpulkan bahwa dalam konsep

demikian pula berarti bahwa akta PPAT

“responsibility (pertanggungjawaban

bukan keputusan TUN karena Keputsan

hukum) terdapat unsur accountability

TUN adalah salah satu “besluit”. (Philipus

(pertanggungjawaban moral)” sedangkan

M. hadjon 1997 : 4).

Liability lebih mendekati persoalan

Mengacu pada kedua keadaan di

besaran “rupaih” atau “ganti rugi”.

atas, maka sangatlah jelas bahwa

Jika demikian, maka makna

karakter hukum wewenang akan

akuntabilitas dalam penggunaan

bermanifestasi

adanya

wewenang akan mewajibkan pada pejabat

“wilsvorming” (pernyataan kehendak),

publik (penggunan wewenang) untuk

maka kehendak yang mewarnai

mampu menjawab setiap pertanyaan yang

pada

Himawan Estu Bagijo


263

PERSPE

TIF

eadilan


862.3/004/422.024/2006, tentang

yang dicabut. Exnunc bermakna bahwa

Pembatalan Kenaikan Pangkat PNS di

pembatalan/penarikan kembali keputusan

Lingkungan Pemerintah Batu, tanggal 28

pemerintahan diberlakukan saat

Pebruari 2006. g. Surat Keputusan

keputusan pembatalan itu ditetapkan.

Walikota Batu No. 821.2/009/SK/

Bagaimana pemberlakuan extunc atau

422.024/2006, tentang Pemberhentian

exninc harus didasarkan pada sebuah

Dari Jabatan Struktural, tanggal 21 Maret

pertimbangan nyata atas akibat hukum

2006. h. Berita Acara Penyetoran Kembali

yang telah timbul dari terbitnya keptusan

Atas Kelebihan Gaji Dari PNS Kota Batu

pemerintahan, terhadap permasalahan

Kepada Kas Daerah, No. 951/066/

wewenang penarikan kembali suatu

422.023/2006 tanggal 28 Maret 2006.

keputusan oleh organ yang membentuk,

Pertanyaan Hukum: bagaimana

dikemukakan enam buah asas (kecuali

karakteristik keputusan pembatalan

akalu undang-undang degan tegas

kenaikan pangkat terhadap PNS yang

melarang penarikan kembali itu) oleh

bukan karena kesalahannya dan

Prins sebagai berikut: Suatu ketetapan

bagaimana akibat hukumnya?; siapa

yang dibuat karena yang berkepentingan

yang berhak memperoleh tembusan/

menggunakan tipuan, senantiasa dapat

tindakan atas surat resmi yang diterbitkan

ditiakan ab ovo. Suatu ketetapan yang

oleh Pemerintah?; siapa yang harus

isinya belum diberitahukan kepada yang

bertanggungjawab atas terjadinya

bersangkutan jadi, suatu ketetapan yang

peristiwa kanaikan pangkat PNS yang

belum menjadi suatu perbuatan yang

“dianggap” menyalahi perundang-

sungguh-sungguh dalam pergaulan

undangan?.

hukum dapat ditiadakan (ab ovo).

Diskusi: Karakteristik keberlaku-

Suatu ketetapn yang bermanfaat

an keputusan pemerintahan yang berisi

bagi yang dikenainya dan yang diberi

pencabutan secara konseptual dapat

kepada yang dikenai itu dengan beberapa

bersifat extunc (batal demi hukum)

syarat tertentu, dapat ditarik kembali pada

exnunc (dapat dibatalkan) (Philipus M.

waktu yang dikenai tersebut tidak

Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2004: 69)

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

(Soeprato Wijoyo, 1997: 60). Extunc

itu. Suatu ketetapan yang bermanfaat bagi

bermakna bahwa pembatalan/penarikan

yang dikenainya tidak boleh ditarik kembali

kembali atas sebuah produk keptusan

setelah sesuatu jangka tertentu (sudah)

pemerintah diberlakukan surut kepada

lewat, bilamana oleh karena menarik

keadaan saat ditetapkannya keptusan

kembali tersebut, suatu keadaan yang Himawan Estu Bagijo


264

PERSPE

TIF

eadilan


diajukan sehubungan dengan kebijakan

wewenang dapat dimintakan kepada

yang ditetapkan. Implementasi dalam

“pemberi perintah”. Praktik tentang

penyelenggaraan pemerintahan adalah

pertanggungjawaban atasan dapat dilihat

jika rakyat bertanya, aka “pejabat publik”

dalam beberapa putusan Mahkamah

wajib menjawab bahkan memper-

Agung dalam kaitannya dengan

tanggungjawabkan penggunaan

pelanggaran HAM. (Eddy Djunaidi K,

wewenangnya.

2004: 12).

Berdasar uraina di atas, maka

Analisa Kasus Kepegawaian Kota

siapa-pun yang kepadanya diberi

Batu: Fakta Hukum: a. Surat Badan

“wewenang” dengan sumpah jabatannya,

Kepegawaian Negara Kantor Regional II

konweksi logisnya adalah adanya

Nol 016a/KP.II/I/2006, tanggal 27 Januari

akuntabilitas. Jika terdapat pelanggaran

2006, tentang Pembatalan Nota Per-

hukum dalam penggunaan wewenang,

timbangan Kepala Kanreg II BKN, dan

misalnya “korupsi”, “bertindak sewenang-

Pembatalan SK Walikota Batu; b.

wenang”, maka timbul “responsibility,

Keputusan Kepala Kantor Regional II

lebih jauh jika penggunaan wewenang

Badan Kepegawaian Negara No.

yang melanggar yang melanggar hukum

01/KR.II/KEP/I/2006, tentang Pembatalan

tersebut menimbulkan “kerugian” maka

Nota Pertimbangan Kepala Kantor

timbul “liability”. Mekanisme dan prosedur

Regional II Badan Kepegawaian Negara,

dari proses pertanggungjawabkan ini,

tanggal 27 Januari 2006. c. Surat kepala

tunduk pada ketentuan hukum berbeda-

Kantor Regional II Badan Kepegawaian

beda berdasarkan ketentuan per-

Nrgara No. 50/KR.II.K/I/2006, PweihL :

perundang-undangan yang mengaturnya.

Pembatalan SK Walikota Batu. d. Surat

Perkembangan pemikiran tentang

Kepala Kantor Regional II Badan

konsepsi “responsibility” dalam

Kepegawaian Negara No. 51/KR.II.K/

penggunaan kekuasaan telah memasuki

I/2006, Perihal: Pembatalan Nota

babagan baru yaitu “superior respondea”

Pertimbangan Kepala Kanreg II BKN, dan

dan “responsibility by omission”. Konsep

Pembatalan SK Walikota Batu. e.

superior respondea ditujukan pada

Keputusan Kepala Kantor Regional II

kejelasan subyek yang harus ber-

Badan Kepegawaian Negara No. 14

tanggungjawaban dalam hubungannya

/KR.II.K/KEP/I/2006, tentang Pembatalan

dengan penggunaan kekuasaan yang

Nota Pertimbangan Kepala Kantor

melalui struktur hirarkhi. Pertanggung-

Regional II BKN, tanggal 27 Januari 2006.

jawaban atas suatu penggunaan

f. Keputusan Walikota Batu No. Himawan Estu Bagijo


265

PERSPE

TIF

eadilan


layak di bawah kekuasaan ketetapn yang

1986: 180), yaitu dengan mem-

bermanfaat itu (setelah adanya menarik

pertimbangkan keuntungan dan kerugian

kembali tersebut) menjadi keadaan yang

baik bagi individu yang telah menerima

tidak layak (lihatlah dibawah ini tentang

manfaat maupun kepentingan negara. Jika

“bouwergunning”). Oleh karena suatu

ini dipertimbangkan, maka kasus

ketetapan yang tidak benar, diadakan

Kepegawaian Kota Batu setidaknya akan

suatu keadaan yang tidak layak. Keadaan

diperoleh jalan keluar yang bijaksana baik

ini tidak boleh ditiadakan, bilamana

bagi pegawai maupun bagi Pemkot Batu.

manarik ketetapn yang bersangkutan

Terlebih jika dikaitkan dengan kebutuhan

membawa kepada yang dikenainya suatu

jabatan kepegawaian yang harus dipenuhi

kerugian yang sangat lebih besar

untuk kepentingan pemerintah Kota Batu

daripada kerugian yang oleh Negara

dan pelayanan pada masyarakat. Terhadap kemungkinan pen-

diderita oleh karena keadaan yang tidak

cabutan atas keputusan tersebut, maka

layak tersebut. Menarik kembali atau mengubah

seharusnya diberlakukan prinsip “Exnunc”

suatu ketetapn, harus diadakan menurut

(batal) bukan “bukan batal demi hukum”

acara (formaliteit), yang sama sebagai

(Extunc), karena kenaikan pangkat itu

yang ditentukan bagi membuat ketetapn

sudah terjadi 3-4 tahun yang lalu dan telah

itu (asas: contrarius actus) (Utrech, 1986:

disetujui dan diproses oleh institusi yang

179).

berwenang. Dengan demikian tidak ada Berdasarkan pemikiran di atas,

kewajiban hukum apapun bagi PNS yang

maka pencabutan suatu keputusan itu

kenaikan pangkatnya dibatalkan. Jika

tetap dimungkinkan jika ada alasan yang

dimungkinkan justru dilakukan penyesuai-

cukup. Dalam kasus di Kota Batu, maka

an atas prestasi dan kinerja yang telah

harus ada suatu berita acara pemeriksaan

dilakukan dalam mendukung pe-

ulang atas peristiwa kenaikan pangkat

nyelenggaraan pemerintahan di Kota

yang dianggap “tidak sah” atau

Batu.

“direkayasa”. Namun demikian, harus

Surat Keputusan merupakan

juga dilihat, apakah dengan pencabutan

bentuk administrasi publik yang

tersebut dapat menimbulkan kerugian

didasarkan pada prinsip-prinsip

yang lebih besar buat negara?. Dalam hal

administrasi pemerintahan yang limitatif.

ini, dikemukakan oleh Prins, bahwa

Terlebih jika keputusan itu berisi sebuah

kewenangan pencabutan didasarkan

“pernyataan kehendak” (wilsvorming)

pada prinsip “freies Ermessen” (Utrech,

yang mengekspresikan pelaksanaan Himawan Estu Bagijo


266

PERSPE

TIF

eadilan


wewenang maka surat keputusan itu

Kepegawaian Negara yang telah

harus disampaikan kepada pihak yang

memberikan persetujuan atas proses

berkepentingan. Tentang pihak yang

tersebut. Bagaimana dengan para

berkepentingan dikaitkan dengan isi

pegawai yang Sknya dibatalkan? Secara

keputusan. Dalam hal isi keputusan

perinsip para pegawai tidak dapat dimintai

terdapat pihak ke III (tiga) yang dapat

pertanggungjawaban karena inisiatip

menderita kerugian, maka keptusan wajib

kenaikan pangkat yang sifatnya “istimewa”

disampaikan juga kepada mereka.

(tidak regular) jelas dilakukan oleh

Dalam kasus kepegawaian di Kota

pemerintah bukan kehendak pegawai.

Batu, maka hanya tedapat 2 (dua) pihak,

Sementara itu, secara praktikal para PNS

yaitu pemerintah dan pegawai. Oleh

lebih bersifat pasif (kecuali yang

sebab itu, terbitnya surat keputusan, baik

penyesuaian ijazah).

itu yang berisi pengangkatan maupun

Dalam rangka mencapai tujuan

pencabutan atas keptusan pengangkatan

penyelenggaraan pemerintahan yang

yang berhak menerima adalah institusi

demokratis baik di pusat maupun di

pemerintah (Pemkot Batu, Kas Negara)

daerah, maka perlu disusun sebuah aturan

dan Pegawai yang bersangkutan, jika

hukum (UU atau Perda) tentang

pembuat keputusan juga menyampaikan

keterbukaan pemerintah yang memungkin

isi surat kepada pihak lain yang tidak

terjadinya partisipasi publik. Dalam aturan

berkepentingan, maka pertanggung-

tersebut diatur kewajiban bagi pemerintah

jawabannya ada pada diri pribadi pejabat

untuk menyampaikan informasi atas

tersebut. Jika penyampaian surat itu

kebijakan yang akan ditetapkan terhadap

terkandung “maksud lain” dan hal itu

rakyat. Kebijakan yang wajib diiformasikan

dapat merugikan “pihak yang ber-

adalah kebijakan “publik”, yang didanai

kepentingan”, maka timbul pertanggung-

oleh “uang Publik”. Agar aturan hukum ini

jawaban bagi pejabat yang bersangkutan

menjadi efektif, maka perlu ditetapkan

baik dari segi perdata maupun pidana.

rumusan sanksi baik atas penetapn

Pertanggungjawaban atas

kebijakan yang tertutup maupun terhadap

peristiwa kepegawaian “Pemkot Batu”,

pejabat yang sengaja melakukan

sudah selayaknya harus menjadi

pelanggaran atas aturan ini.

tanggungjawab negara. Dalam hal ini baik

Dalam upaya menciptakan sistem

“bagian kepegawaian Pemkot Batu” yang

penyelenggaraan negara yang pejabat-

mengusulkan kenaikan pangkat tersebut,

nya dapat memberikan akuntabilitas publi,

maupun Kepala Kantor Regional II Badan

diperlukan instrumen hukum yang secara Himawan Estu Bagijo


267

PERSPE

TIF

eadilan


jelas dapat menilai “kapabilitas” dan “integritas” pejabat. Keonsekwensi logis dari pola ini adalah profesionalisme dalam penyelenggara-an pemerintahan dengan sistem reward dan punishment yang jelas.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. -------------, Prospek Hukum dalam Era Globalisasi, Makalah, Surabaya, 20 April 1996.

Jika terjadi kasus-kasus kepegawaian seperti di Kota Batu, sudah selayaknya dilakukan penyelesaian yang tidak boleh merugikan pegawai yang menjalankan perintah atasannya. Justru pihak pejabat yang berwenang harus melakukan tindakan yang bijaksana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Terlebih jika hal itu telah terjadi beberapa tahun yang lalu, dan telah menimbulkan akibat hukum yang memberi manfaat bagi banyak orang. Sudah selayaknya dilakukan “penyesuaian” berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang hal ini sangat dimungkinkan dalam ketentuan kepegawaian. DAFTAR PUSTAKA Ann Seidman et. Al, Legislative Drafting for Democratic Social Change, Kluwer Law International, London, 2000. Eddy Djunaide Karmasudiradja, Penerapan Dokrin Superior Responsibility dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPPHAN), Jakarta, 2004.

-------------, Keterbukaan Pemerintah dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Surabaya, 25 Mei 1996. -------------, Akta PPAT Bukan Keputusan Tata Usaha Negara, Makalah, Diskusi Ilmiah oleh Fakultas Hukum UNAIR dan Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Timur, Surabaya 1 Juni 1996. -------------, Keterbukaan Pemerintahan dalam Mewujdukan Pemerintahan yang Demokratis, Pidato Ilmiah, Lustrum UBHARA, Surabaya, 1997. -------------, Tentang Wewenang, Makalah, disampaikan dalam Penataran Nasional Hukum Administrasi, UNAIR, Surabaya, 9-14 Pebruari 1998. -------------, dan Tatik Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press, Cet. I, 2005. Suparto Wijoyo, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi, Cet I, Airlangga University Press, Surabaya, 1997. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Emas, Surabaya, 1986.

Himawan Estu Bagijo


268

KETERBUKAAN DAN AKUNTABILITAS PEJABAT PUBLIK (Kerangka Pemikiran dan Analisa Kasus Kepegawaian Kota Batu) Oleh : Himawan Estu Bagijo

Recommend Documents