KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG AT-TAS IR AL-JABARI. Oleh: Dr. Evra Willya, M.Ag

KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG AT-TAS’IR AL-JABARI Oleh: Dr. Evra Willya, M.Ag Abstrak At-tas’ir al-jabari adalah intervensi pemerintah dalam menetapkan harga komoditi barang yang beredar di pasar. Islam mengakui kebebasan setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak merugikan orang lain, dimana setiap individu diperintahkan untuk memanfaatkan hartanya untuk memenuhi kebutuhannya dan memperbaiki kehidupannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemashlahatan masyarakat. Karena tujuan utama perekonomian Islam adalah agar hubungan ekonomi manusia berdiri diatas landasan gotong royong, saling cinta kasih, kejujuran, keadilan, selain itu juga menjaga keseimbangan antara hak individu dan masyarakat. Menutup lubanglubang yang akan menyebabkan kekayaan bertumpuk pada tangan beberapa individu saja. Semua itu harus berdasarkan syari’at Islam. Pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang itu dengan harga standar yang berlaku di pasar apabila mereka melakukan ihtikar. Bahkan Pihak pemerintah seharusnya sejak semula telah mengantisipasi agar tidak terjadi ihtikar dalam setiap komoditi, manfaat, dan jasa yang sangat diperlukan masyarakat. Untuk itu pihak pemerintah sebaiknya melakukan penetapan harga yang adil pada setiap komoditi yang menyangkut keperluan orang banyak. Sistem pasar dalam ekonomi Islam adalah system pasar bebas yang di atur oleh hukum penawaran dan permintaan disertai system persaingan sempurna yang tidak membawa kepada kemudaratan dan kezhaliman. Ketika didapati kemudaratan dan kezhaliman, maka pemerintah dibolehkan untuk intervensi dalam pasar. Di kalangan Fukaha’, mekanisme pasar sudah dibicarakan walaupun masih dalam pola yang sederhana. Ulama Syafi’iyah dan Hanabalah melarang pematokan harga secara mutlak, sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan pematokan harga pada kasus-kasus tertentu Kata Kunci : Tas’ir al-Jabari, Ihtikar, Komoditi A. Pendahuluan

Persoalan mu’amalah merupakan suatu hal pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar tersebut aturan mu’amalah diturunkan Allah dalam bentuk global dan umum dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermu’amalah antar sesama manusia.1 1

Nasrun Haroen, Fiqh Mu’amalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 8

Salah satu diantara bentuk mu’amalah itu adalah jual beli. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan hadis. Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan jual beli, sehingga hukum jual beli itu adalah mubah. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

{ 275: ‫و ا ﺣﻞ ﷲ اﻟﺒﯿﻊ و ﺣﺮم اﻟﺮ ﺑﺎ } اﻟﺒﻘﺮة‬ “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Akan tetapi pada situasi-siatuasi tertentu, menurut al-Syathibi, hukum jual beli berubah menjadi wajib. Imam asy-Syathibi memberikan contoh ketika terjadi praktek ihtikar.2 Ihtikar merupakan tindakan menyimpan harta atau menimbun barang yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang yang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat sangat membutuhkannya. Melakukan ihtikar merupakan ketamakan untuk menumpuk kekayaan dan bukti keburukan moral lain. Untuk itu Rasul melarang menimbun barang-makanan pokok-dengan ungkapan yang sangat keras.

‫ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻧﻀﻠﮫ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ ر ﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ‬ 3

{ ‫وﺳﻠﻢ ﯾﻘﻮل ﻻ ﯾﺤﺘﻜﺮ اﻻ ﺧﺎ طﺊ }رواه ﻣﺴﻠﻢ‬

“Dari Ma’mar bin Abdullah bin Nadhlah, ia berkata : tidak akan menimbun barang kecuali orang yang bersalah (orang yang berbuat dosa).(H.R.Muslim)”. Perkataan Khatiun (orang yang berbuat salah/dosa) bukanlah perkataan ringan. Menurut Yusuf Qardhawy perkataan ini yang diungkapkan al-Qur’an untuk mensifati orang sombong dan angkuh seperti Fir’aun, Haaman dan temantemannya.4 Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Qashash ayat 8.

2

Abu Ishak asy-Syathibi, Al-Muwafaqat fiUshul al-Ahkam, (Bairut : Dar al-Fikr, t.th), h.

702 3

Abi al-Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj, Shahih Muslim, (Indonesia : Pustaka Dahlan, t.th), juz III, h. 1228 4

Yusuf Qardhawy, Halal dan Haram Dalam Islam, Penerjemah Muammal Hamidy (t.tp : PT. Bina Ilmu, 1993), h. 354

Apabila kenaikan harga disebabkan oleh para pedagang yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan menjualnya pada waktu harga tinggi, maka dalam kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menentukan harga pasar. Ketentuan harga pasar sebenarnya merupakan hak prerogatif dari pedagang.

Islam

memberikan

kebebasan

terhadap

harga

pasar

dan

menyerahkannya kepada mekanisme pasar yaitu Supplay dan Demand - sesuai dengan permintaan dan persediaan – dalam arti apabila stok barang di pasar sedikit, permintaan banyak, maka wajar harga barang akan naik. Oleh karena itu Rasul menolak menetapkan harga ketika barang melonjak naik. Pemerintah tidak boleh menentukan harga barang, karena hal itu dianggap sebagai kezhaliman. Manusia bebas menggunakan hartanya, membatasi mereka berarti menafikan kebebasan tersebut. Melindungi kemashlahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemashlahatan penjual. Jika hal ini sama perlunya maka wajib membiarkan kedua belah pihak untuk berijtihad untuk kemashlahatan mereka.5

B. Pengertian At-Tas’ir al-Jabari Tas’ir menurut bahasa sama dengan si’r yaitu menetapkan atau menentukan harga.6 Dapat juga dikatakan bahwa al-si’r adalah harga dasar (Price Rate), yang berlaku di kalangan pedagang.7 Sedangkan al-Jabari berarti secara paksa. Jadi at-Tas’ir al-Jabari adalah penetapan harga secara paksa biasanya melalui suatu kekuasaan.8 Dalam terminologi fiqh, terdapat beberapa ungkapan yang menjelaskan pengertian tas’ir ini. As-Syaukani menyatakan bahwa tas’ir adalah :

5

Sayid Sabiq, Fiqh as- Sunnah, (Bairut : Dar al-Fikr, 1983), jilid III, h. 160 Abu Lois al-Ma’luf,Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam,(Bairut : Dar al-Masyriq, 1986), h. 334. Abdul Aziz Dahlan, ed. Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid 5, h. 1802 7 Muhammad Rawas Qal’ah Ji dan Hamid Shadiq Qunaibi, Mu’jam al-Lughah alFuqaha’, (Bairut : Dar al-Nafais, 1985), h. 244 8 Abdul Aziz Dahlan, loc.cit. 6

‫ان ﯾﺄﻣﺮ ﺳﻠﻄﺎن اوﻧﻮاﺑﮫ اوﻛﻞ ﻣﻦ وﻟﻰ ﻣﻦ اﻣﻮراﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ أﻣﺮااھﻞ‬ ‫اﻟﺴﻮق ان ﻻ ﯾﺒﯿﻌﻮا اﻣﺘﻌﺘﮭﻢ اﻻﺳﻌﺮ ﻛﺬا ﻓﯿﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺎدة ﻋﻠﯿﮫ‬ 9

‫اواﻟﻨﻘﺼﺎن ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬

“Perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang untuk menambah atau menguranginya dengan tujuan untuk kemaslahatan”. Fathi al-Duraini menanggapi definisi yang dikemukakan oleh as-Syaukani ini dengan menyatakan bahwa : 1. Dengan adanya perintah penguasa atau wakilnya mengisyaratkan adanya ijbar (memaksa), yang wajib diikuti oleh pedagang. 2. Lafaz

‫اﻻﻣﺘﻌﺔ‬

menunjukkan pengertian yang luas yaitu semua barang

dagangan yang memberi kemudharatan kepada manusia apabila ditahan atau dinaikkan harganya. 3. Disebutkan tujuan tas’ir untuk kemaslahatan adalah untuk menunjukkan pentingnya tas’ir dalam menolak kemudharatan. 4. Penyebutan “tidak boleh menjual dengan melebihkan atau mengurangi dari harga yang telah ditetapkan”, maka dalam hal melebihkan harga, itu jelas dilarang karena akan memberikan kemudharatan pada manusia. Sedangkan menguranginya tidak ditemukan sesuatu alasan untuk tidak membolehkannnya dalam waktu-waktu yang sulit, bahkan mengurangi harga ini dibolehkan karena sesuai dengan tujuan tas’ir itu sendiri, yaitu memberi manfaat kepada manusia dan meringankan kesulitan mereka dengan cara memenuhi kebutuhan mereka kecuali apabila diyakini dengan mengurangi harga akan terjadi ihtikar. 5. Yang boleh melakukan tas’ir adalah sulthan atau kepala negara (penguasa).10

9

Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani, Nail al-Authar, (Bairut : Dar al-Fikr, t.th), juz V, h. 220

Selanjutnya Ibn Urfah al-Maliki, sebagaimana yang dikutip oleh Fathi alDuraini menyatakan bahwa tas’ir adalah : 11

‫ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﺴﻮ ق ﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﻤﺄﻛﻮل ﻓﯿﮫ ﻗﺪرا ﻟﻠﻤﺒﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺪرھﻢ ﻣﻌﻠﻮم‬ “Penguasa pasar menetapkan kepada pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga sudah diketahui”.

Definisi ini menjelaskan bahwa : 1. Tas’ir dilakukan oleh pejabat khusus yaitu penguasa pasar. Pedagang tidak wajib mengikuti penetapan harga yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak berwenang untuk itu, berdasarkan ayat :

{59: ‫واطﯿﻌﻮاﷲ واطﯿﻌﻮااﻟﺮﺳﻮل واوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ }اﻟﻨﺴﺎء‬ ”Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antaramu” (AnNisa’ : 59). 2. Lafaz‫اﻟﻤﺄﻛﻮل‬

‫ﻟﺒﺎﺋﻊ‬

menjelaskan bahwa Tas’ir berlaku terhadap

makanan secara umum, tidak khusus terhadap makanan pokok saja, termasuk diantaranya madu, minyak, dll. 3.Terdapat unsur ijbar atau memaksa karena sifat hukum menghendaki ini.12 Sayid Sabiq dalam kitabnya fiqh as-Sunnah memberikan definisi tas’ir dengan : 13

‫وﺿﻊ ﻣﺤﺪد ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺘﻰ ﯾﺮاد ﺑﯿﻌﮭﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﻻﯾﻈﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ وﻻﯾﺮھﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮى‬ “Menetapkan batas harga tertentu bagi suatu barang dagangan yang hendak dijual dengan sekiranya perbuatan tersebut tidak menzhalimi penjual dan tidak menganiaya pembeli”.

Definisi ini menjelaskan bahwa tas’ir itu berlaku umum terhadap semua barang yang dijual yang bertujuan untuk kemaslahatan dengan tidak menzhalimi pedagang dan pembeli.

10

Fathi ad-Duraini, Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma’a al-Mazahib, (Damaskus : t.tp., 1997), h. 139-140 11 ibid., h. 138 12 ibid., h. 140-142 13 Sayid Sabiq, loc.cit

Semua definisi di atas menjelaskan bahwa tas’ir atau penetapan harga berlaku tidak hanya pada makanan pokok saja, tetapi juga terhadap semua jenis barang yang dijual. Dengan definisi yang sedikit berbeda dari yang telah dikemukakan di atas Fathi ad-Duraini menjelaskan bahwa tas’ir adalah :

‫ان ﯾﺼﺪرﻣﻮظﻒ ﻋﺎم ﻣﺤﺘﺺ ﺑﺎ ﻟﻮﺟﮫ اﻟﺸﺮ ﻋ ﺎﻣﺮاﺑﺄن ﺗﺒﺎع اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اوﺗﺒﺬل اﻻﻋﻤﺎل اواﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻰ ﺗﻔﯿﺾ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ أرﺑﺎﺑﮭﺎوھﻰ ﻣﺤﺘﺒﺴﺔ‬ ‫اوﻣﻐﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺛﻤﻨﮭﺎاواﺟﺮھﺎﻋﻠ ﻐﯿﺮاﻟﻮﺟﮫ اﻟﻤﻌﺘﺎدواﻟﻨﺎس أواﻟﺤﯿﻮان‬ 14

‫اواﻟﺪوﻟﺔ ﻓ ﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔاﻟﯿﮭﺎﺑﺜﻤﻦ اوأﺟﺮ ﻣﻌﯿﺖ ﻋﺎدل ﺑﻤﺸﻮرةأھﻞ اﻟﺨﺒﺮة‬

“Perintah dari pejabat yang berwenang untuk menjual barang dagangan, menurunkan upah atau manfaat yang sangat dibutuhkan secara syara’ karena menahan atau menaikkan harta serta upah dengan jalan yang tidak dibenarkan, sementara manusia, hewan, dan negara sangat membutuhkannya dengan harga atau upah tertentu yang adil berdasarkan musyawarah dengan ahli ekonomi”. Unsur pokok dari definisi ini adalah : 1. Tas’ir dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 2. Tas’ir mencakup segala yang dibutuhkan oleh manusia, hewan dan negara. 3. Menjelaskan hakikat tas’ir al-jabari, disebutkan secara sempurna disini bertujuan untuk menjelaskan pengertian tas’ir dan membatasi hakikatnya secara syara’. 4. Adanya unsur memaksa karena terdapat larangan menaikkan harga berdasarkan kewenangan pemerintah. 5. Tas’ir mutlak, tidak khusus untuk pedagang saja, tetapi terhadap setiap orang yang menahan sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan umat atau negara.15 Dalam definisi ini terlihat Fathi ad-Duraini lebih memperluas cakupan atTas’ir al-Jabari, sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Ketetapan

14 15

Fathi ad-Duraini, op.cit., h. 144-145 ibid., h. 144-145

pemerintah tidak hanya terhadap barang yang dibutuhkan dan digunakan oleh masyarakat, tetapi juga terhadap upah dan manfaat yang diperlukan masyarakat. Sesuai dengan semua definisi yang telah dikemukakan di atas terlihat adanya kesamaan bahwa yang berhak melakukan at-Tas’ir al-Jabari

adalah

pemerintah atau pihak penguasa terhadap segala kebutuhan masyarakat.

C. Dasar Hukum at-Tas’ir al-Jabari Sebagian ulama berpendapat bahwa campur tangan ini memperoleh landasannya pada firman Allah swt :

{59 :‫واطﯿﻌﻮاﷲ واطﯿﻌﻮااﻟﺮﺳﻮل واوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ } اﻟﻨﺴﺎء‬ “ Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antaramu “(AnNisa’: 59). Nash di atas memberikan hak campur tangan kepada pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu. Hal itu untuk menjaga masyarakat Islam dan menegakkan keseimbangan dalam masyarakat. Nash itu juga mewajibkan atas semua umat Islam untuk taat kepada pemerintah mereka. Para penganut pendapat ini menambahkan bahwa “ulil amri” adalah mereka yang melaksanakan kedaulatan hukum syara’ terhadap umat Islam, meskipun disana ada perbedaan pendapat diantara para fuqaha (ahli hukum Islam) dalam menentukan dan membataskan syarat-syarat ulil amri. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa landasan hukum syara’ dari campur tangan negara bergantung pada definisi pemilihan harta menurut Islam dan bagaimana hak individu itu dalam hubungan dengan harta ini. Harta menurut Islam semuanya kepunyaan Allah swt :

{6: ‫ﻟﮫ ﻣﺎﻓ ﺎﻟﺴﻤﻮات وﻣﺎﻓ ﺎﻻرض وﻣﺎﺑﯿﻨﮭﻤﺎوﻣﺎﺗﺤﺖ اﻟﺜﺮى } طﮫ‬ “Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada diantara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah.”(Thaha : 6) Sedang manusia hanya mendapat kepercayaan atas harta ini saja :

{7 : ‫واﻧﻔﻘﻮا ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻜﻢ ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﻓﯿﮫ } اﻟﺤﺪﯾﺪ‬

“Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya”.(Al-Hadid : 7). Manusia diperintahkan oleh penciptanya, untuk memanfaatkan harta ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperbaiki hidupnya dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat tempat ia tinggal. Diterangkan juga bahwa manusia suatu saat akan berdiri dihadirat-Nya untuk diperhitungkan atas perbuatan yang pernah ia lakukan terhadap harta itu. Maka apabila manusia itu tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan tidak mematuhi perintah-perintah pencipta-Nya, maka negara berkewajiban untuk campur tangan mengembalikannya kepada yang baik dan jalan yang benar, seperti bila ada orang yang menghambur-hamburkan hartanya atau memberikan hartanya atau memberikan hartanya kepada orang yang belum sempurna akalnya,16seperti firman Allah swt :

‫وﻻ ﺗﺆﺗﻮااﻟﺴﻔﮭﺎءأﻣﻮﻟﻜﻢ اﻟﺘﻰ ﺟﻌﻞ ﷲ ﻟﻜﻢ ﻗﯿﻤﺎ وارزﻗﻮھﻢ ﻓﯿﮭﺎ‬ {5:‫وارزﻗﻮھﻢ ﻓﯿﮭﺎ واﻛﺴﻮھﻢ وﻗﻮﻟﻮاﻟﮭﻢ ﻗﻮﻻ ﻣﻌﺮوﻓﺎ } اﻟﻨﺴﺎء‬ ”Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya,harta (mereka yang ada di dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (An-Nisa’ : 5). Landasan at-tas’ir selanjutnya adalah surat al-Hadid ayat 25 :

‫ﻣﻦ ﯾﻨﺼﺮه‬

‫واﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﻓﯿﮫ ﺑﺄس ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻨﺎس وﻟﯿﻌﻠﻢ ا‬ { 25: ‫ان ﷲ ﻗﻮى ﻋﺰﯾﺰ } اﻟﺤﺪﯾﺪ‬.‫ورﺳﻮ ﻟﮫ ﺑﺎ ﻟﻐﯿﺐ‬

“Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak

16

Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam. Penerjemah Imam Saefudin, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 103-105.

dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (AlHadiid : 25) Penyebutan keadilan dan besi secara bersamaan dalam ayat ini menunjukkan adanya indikasi akan pentingnya penerapan keadilan dan kebenaran dengan bantuan kekuatan (yang dalam ayat ini disebut dengan besi, sebagai simbol kekuatan). Dengan

demikian negara hendaknya mempergunakan

kekuatan, jika itu dibutuhkan, untuk menegakkan keadilan ekonomi.17 Sedangkan landasan tas’ir secara khusus terdapat dalam hadis nabi :

‫ ﻏﻼ اﻟﺴﻌﺮﻓ ﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﮭﺪ‬: ‫ﻋﻦ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺎل‬ ‫ﻓﻘﺎل رﺳﻮل‬.‫م ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺎس ﯾﺎرﺳﻮل ﷲ ﻏﻼ اﻟﺴﻌﺮ ﻓﺴﻌﺮﻟﻨﺎ‬.‫رﺳﻮل ﷲ ص‬ ‫م ان ﷲ ھﻮاﻟﻤﺴﻌﺮاﻟﻘﺎﺑﺾ اﻟﺒﺎﺳﻂ اﻟﺮازق واﻧ ﻼرﺟﻮأن اﻟﻘ ﺎ‬.‫ﷲ ص‬ ‫ﺗﻌﻠﻰ وﻟﯿﺲ اﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﯾﻄﻠﺒﻨﻰ ﺑﻤﻈﻠﻤﺔ ﻓﻰ دم وﻻﻣﺎل }رواه اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻻ‬ 18

{ ‫اﻟﻨﺴﺎئ و ﺻﺤﺤﮫ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن‬

”Dari Anas bin Malik r.a. beliau berkata : Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata : Ya, Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah patokan harga untuk kami; lalu Rasulullah saw. bersabda : Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah swt dalam keadaan tidak ada seorangpun di antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena kezhaliman dalam penumpahan darah (pembunuhan) dan harta”. ( H.R al-Khamsah kecuali al-Nasai dan dishahihkan oleh Ibn Hibban) Zhahir hadis menunjukkan : 1. Hadis ini mensifati tas’ir dengan aniaya dan berbuat aniaya adalah haram. Maka tas,ir diharamkan.

17 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam,penerjemah Samson Rahman, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 160. 18 As-Shan’ani, Subul as-Salam,(Bandung : Dahlan, t.th), juz III, h. 25. Abu Daud, Sunan Abi Daud, (t.tp : Dar al-Fikr, t.th), juz II, h. 272

2. Rasul tidak mau melakukan tas’ir ketika orang-orang meminta beliau untuk menetapkan harga. Rasul tidak mau karena ia beranggapan hal itu sebagai suatu tindakan aniaya, dengan perkataannya :

‫ﯾﻄﻠﺒﻨﻰ ﺑﻤﻈﻠﻤﺔ ﻓﻰ دم وﻻﻣﺎل‬

‫وﻟﯿﺲ اﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ‬

Hadis ini membedakan antara berbuat

aniaya terhadap harta dan berbuat aniaya dalam membunuh musuh tanpa hak. 3. Allah menjelaskan bahwa dia yang melakukan tas’ir , hal ini dijelaskan dengan kata-kata :‫اﻟﺮازق‬

‫ان ﷲ ھﻮاﻟﻤﺴﻌﺮاﻟﻘﺎﺑﺾ اﻟﺒﺎﺳﻂ‬

, ini

mengisyaratkan melakukan tas’ir itu sangat sulit sekali. Nabi tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat hargaharga itu membumbung tinggi. Ketidaksediaan itu didasarkan atas prinsip tawarmenawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah dari pada pasar selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak diikuti dengan dorongan-dorongan monopoli.19 Dasar hukum selanjutnya adalah atsar dari Umar :

‫ﻋﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿﺐ ﻗﺎ ل ﻣﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻰ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺎطﺐ ﺑﻦ أ ﺑﻰ ﺑﻠﺘﻌﺔ وھﻮ ﯾﺒﯿﻊ زﺑﯿﺒﺎ ﻟﮫ ﺑﺎ ﻟﺴﻮق ﻓﻘﺎ ل ﻟﮫ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ‬ 20

‫ﷲ ﻋﻨﮫ ا ﻣﺎ ان ﺗﺰﯾﺪ ﻓﻰ اﻟﺴﻌﺮ واﻣﺎ ان ﺗﺮ ﻓﻊ ﻣﻦ ﺳﻮ ﻗﻨﺎ‬

“Said bin Musayyab berkata : “Umar bin Khattab lewat di depan Hatib bin Balta’ah yang sedang menjual anggur di pasar, Umar berkata kepadanya tentang harga anggur itu, “Engkau harus menaikkan harganya, dan jika tidak engkau keluar dari pasar kami”. 19 Monzer Kahf, Ekonomi Islam (telaah Analitik terhadap fungsi system ekonomi Islam),(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), h. 53-54. 20 Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, Sunan al-Kubra,(t.tp : Dar al-Fikr, t.th) juz VI, h. 29.

Dalam riwayat yang lain dengan sanad yang berbeda dinyatakan :

‫ﻋﻨﮫ اﻧﮫ ﻣﺮ ﺑﺤﺎطﺐ ﺑﺴﻮق‬

‫ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻦ ﻋﻤﺮ رﺿ ﺎ‬

‫اﻟﻤﺼﻠﻰ و ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﮫ ﻏﺮارﺗﺎن ﻓﯿﮭﻤﺎ زﺑﯿﺐ ﻓﺴﺄﻟﮫ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ھﻤﺎ ﻓﺴﻌﺮ ﻟﮫ‬ ‫ﻣﺪﯾﻦ ﻟﻜﻞ درھﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﮫ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻌﯿﺮ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻄﺎ ﺋﻒ ﺗﺤﻤﻞ زﺑﯿﺒﺎ وھﻢ ﯾﻌﺘﺒﺮون ﺑﺴﻌﺮك ﻓﺎﻣﺎ ان ﺗﺮﻓﻊ ﻓﻰ اﻟﺴﻌﺮ وا‬ ‫ﻣﺎ ان ﺗﺪ ﺧﻞ ز ﺑﯿﺒﻚ اﻟﺒﯿﺖ ﻓﺘﺒﯿﻌﮫ ﻛﯿﻒ ﺷﺌﺖ ﻓﻠﻤﺎ رﺟﻊ ﻋﻤﺮ ﺣﺎ ﺳﺐ‬ ‫دا ره ﻓﻘﺎ ل ﻟﮫ ان اﻟﺬ ى ﻗﻠﺖ ﻟﯿﺲ ﺑﻌﺰ ﻣﺔ ﻣﻨﻰ‬

‫ﻧﻔﺴﮫ ﺛﻢ اﺗﻰ ﺣﺎطﺒﺎ ﻓﻰ‬

‫وﻻ ﻗﻀﺎء اﻧﻤﺎ ھﻮ ﺷ ﻰء ا ردت ﺑﮫ اﻟﺨﯿﺮ ﻻ ھﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﺤﯿﺚ ﺷﺌﺖ ﻓﺒﻊ‬ 21

‫و ﻛﯿﻒ ﺷﺌﺖ ﻓﺒﻊ‬

“Dari Qasim bin Muhammad dari Umar r.a sesungguhnya Umar menemui Hatipdi pasar ia mempunyai dua karung anggur. Umar menanyakan kepadanya tentang harga keduanya, maka ia menaikkan harga masing-masingnya dengan satu dirham, kemudian umar berkata : aku telah berbincang-bincang dengan serombongan khalifah dari thaif yang juga membawa anggur, mereka memandang bahwa anggura yang kamu jual dibawah harga, karena itu engkau harus menaikkan harganya dan jika tidak engkau masukkan anggurmu ke rumahmu maka juallah sebagaimana yang engkau inginkan, ketika umar pulang ia memikirkan ucapannya. Kemudian ia mendatangi rumah Hatib dan berkata : sesungguhnya apa yang telah aku katakan bukanlah sebuah tekad dan keputusan yang mutlak, tapi hanyalah merupakan keinginanku untuk kebaikkan penduduk negeri, maka berapapun harga yang engkau inginkan juallah, dan bagaimana yang engkau inginkan, maka juallah”. Dari atsar ini dapat diketahui bahwa pedagang yang menurunkan harga barang dagangannya harus diperintahkan untuk segera mengikuti harga yang berlaku dominan di tengah pasar. Maka jika ada seorang atau sekelompok kecil pedagang yang menurunkan harga mereka harus diperintahkan untuk menaikkan harga barangnya sesuai dengan harga pasar pada umumnya,sebab yang menjadi patokan adalah harga pasar pada umumnya, dan dengan harga itulah barang-

21

Ibid

barang diperjualbelikan. Kalau pedagang menjual di bawah harga rata-rata akan merugikan kepentingan pedagang lainnya. Walaupun dalam atsar di atas Umar menyatakan bahwa perintah itu bukanlah sesuatu keputusan yang mutlak, tetapi bertujuan untuk kebaikan masyarakat. D.

Syarat-syarat at-Tas’ir al-Jabari Negara mempunyai batasan tertentu dalam melakukan intervensi dalam

masalah ekonomi, adalah sesuatu yang faktual diakui dan tidak, mungkin dipertanyakan kembali. Islam memberikan advokasi yang lantang terhadap kemerdekaan dan mencegah adanya pembatasan ketat yang tidak semestinya, khususnya dalam masalah ini adalah untuk penegakkan keadilan. Jika masyarakat telah melakukan semua yang telah menjadi norma-norma yang tertera dalam syari’ah dalam perilaku dagang dan bisnis mereka‫ و‬tidak ada alasan apapun bagi negara untuk melakukan intervensi. Negara boleh dan harus melakukan inntervensi, jika di sana telah terjadi pelaggaran terhadap norma-norma syari’ah. Adalah merupakan kewajiban negara untuk menerapkan hukum melalui sistem pengadilan, dan melakukan eksekusi melalui mahkamah.22 Keterlibatan pemerintah dalam pasar tidak pada saat tertentu atau bersifat temporer, sistem ekonomi Islam menganggap Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit ekonomik lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Ia dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen, dan juga sebagai konsumen.23 Oleh karena itu keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga harus mempunyai syarat tertentu : a. Komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan masyarakat banyak. b. Terbukti bahwa pedagang melakukan

kesewenang-wenangan

dalam menentukan harga komoditas dagangan mereka. 22 23

Mustaq Ahmad, op.cit., h. 162 Monzer Kahf,op.cit., h. 59

c. Pemerintahan tersebut adalah pemerintah yang adil. d. Pihak pemerintah harusmelakukan studi kelayakan pasar dengan menunjuk para ahli ekonomi. e. Penetapan

harga

itu

dilakukan

dengan

terlebih

dahulu

mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang. f. Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangku harga, maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh pedagang.24 Penjelasan selanjutnya tentang syarat-syarat at-Tas’ir al-jabari ini akan dikemukakan pada bab III. E. Latar Belakang Timbulnya at-Tas’ir al-Jabari Islam menegakkan sistem ekonomi dan seluruh sistem kehidupannya berlandaskan asas tauhid yang bertujuan menegakkan keseimbangan ekonomi dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dengan demikian sistem ekonomi Islam berusaha mengentaskan kehidupan manusia dari ancaman pertarungan, perpecahan akibat persaingan, kegelisahan dan kekacauan akibat persaingan, kegelisahan dan kekacauan akibat kerakusan dan ancaman-ancaman keselamatan, keamanan serta ketentraman, menuju kepada kehidupan yang damai dan tenteram di bawah naungan Allah. Oleh karena itu semua aktivitas ekonomi yang dilaksanakan baik dalam produksi, pemasaran, konsumsi atau pertanian, industri dan jasa, harus berpedoman pada asas dan peraturan al-Qur’an dan hadis. Demikian pula halnya dengan aspek yang berhubungan dengan pelaku-pelaku ekonomi, harus bertolak dari nilai-nilai Islam.

24

Nasrun Haroen, Fiqh Mu’amalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 145

Pada kenyataannya Islam adalah satu-satunya agama yang mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia, tidak hanya membicarakan tentang nilai-nilai ekonomi. Karena prinsip-prinsip ini universal dan fundamental, maka ia berlaku untuk segala zaman. Suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas prinsip-prinsip ini, tidak dapat secara sederhana menjabarkan kurva-kurva permintaan atau meletakkan kebijakan pasar daging dan ikan sehari-hari. Islam telah menanamkam kerangka kerja yang luas berdasarkan atas kesempatan berekonomi yang sama dan adil bagi penganutnya untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang. Sumber konsep ekonomi mikro melalui latihan ijtihad dari dalam kerangka kerja yang luas inipun diperbolehkan. Perlengkapan untuk ijtihad ini menunjukkan adanya dinamika Islam dalam suasana kehidupan ekonomi. Dalam ekonomi bebas, permintaan dan suplai komoditi menentukan harga normal yang mengukur permintaan efektif yang ditentukan oleh tingkat kelangkaaan pemasokan dan pengadaan. Peningkatan permintaan suatu komoditi cenderung menaikkan harga, dan mendorong produsen untuk memproduksi barang-barang itu lebih banyak. Masalah kenaikkan harga timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan suplai. Ketidaksesuaian ini terutama karena adanya persaingan yang tidak sempurna di pasar. Persaingan menjadi tidak sempurna apabila jumlah penjual dibatasi, atau bila ada perbedaan hasil produksi. Persoalan pokok yang perlu dicatat adalah, produsen tidak dapat menerima harga yang berlaku sebagai kenyataan. Persaingan sempurna yang mengandaikan adanya suatu pasar yang sempurna, dimana pembeli, si penentu pasar, akan bereaksi sama

terhadap perbedaan-perbedaan dalam harga yang dibuat oleh

penjual berlainan, adalah suatu alat teoritik bagi analisis harga.25 Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang hanya memberikan kebebasan dan hak pemilikan para individu saja, dan tidak pula dari sudut pandang komunis yang ingin menghapuskan semua hak 25

Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta PT. Dana Bhakti Prima Yasa : 1997), h. 149.

individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Manusia adalah makhluk yang memiliki dorongan-dorongan yang merupakan fitrah dan insting sosial. Dengan insting inilah manusia melakukan usaha pembangunan. Islam menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang, bebas dari kelemahan sistem kapitalis. Hak milik dalam Islam diatur dalam prinsip dasar bahwa pemilik yang sebenarnya terhadap segala sesuatu itu adalah Tuhan. Kepemilikan manusia terhadap harta kekayaan hanyalah sebagai titipan dan harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan titipan. Rasul menggolongkan harta kekayaan menjadi dua ketagori. Ketagori pertama terdiri dari berbagai macam kekayaan alam tertentu yang berada di luar jangkauan kepemilikan harta kekayaan pribadi. Ketagori kedua terdiri dari hal-hal yang tidak dianggap sebagai titipan, dimana hak milik pribadi terhadap harta kekayaan diakui. Terdapat beberapa persyaratan dalam kepemilikan kekayaan pribadi ini, di antaranya adalah: 1.

Harta kekayaan harus diperoleh melalui cara-cara yang diperkenankan oleh Islam.

{ 96 : ‫ﯾﺎ اﯾﮭﺎاﻟﺬﯾﻦ اﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺄ ﻛﻠﻮا اﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﯿﻨﻜﻢ ﺑﺎ ﻟﺒﺎ طﻞ } اﻟﻨﺴﺎء‬ “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil”. (An-Nisa’ : 96) 2.

Harta kekayaan haruslah ditempatkan pada pemakaian yang tepat yaitu tidak berlaku boros terhadap harta, memanfaatkan sumber daya sebaikbaiknya.26

26

Ziauddin Ahmad, al-Qur’an Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan (Yogjakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), h. 26.

Terdapat ketentuan lain tentang hak milik pribadi sehubungan dengan pemerataan pendapatan dan kekayaan, yaitu pengawasan social terhadap hak milik pribadi dan hal-hal lain yang membenarkan penghapusan dan pembatasan hak-kah tertentu. Islam tidak bertujuan

untuk melenyapkan seluruh

bentuk

ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan. Dalam keaadaan biasa hak terhadap harta kekayaan pribadi harus diberlakukan mutlak dan tidak dapat diganggu, Namun dalam keadaan yang memaksa, kepemilikan individu terhadap berbagai harta kekayaan atau modal produksi harus tunduk pada batasan-batasan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan umum.27 Oleh karena itu Islam telah menetapkan suatu kode etik perbisnisan yang komprehensif yang berusaha menghilangkan segala praktek eksploitatif. Sebab tujuan pokok dari praktek-praktek bisnis itu adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan yang tidak semestinya hanya pada individu atau kelompok tertentu, seperti halnya praktek monopoli dan eksploitasi. Dalam hal ini Islam melarang keras dan mengharamkan perbuatan monopoli dan mewajibkan pihak penguasa ikut campur tangan dalam memberantas perbuatan monopoli dan

mencegah

kegiatan pihak-pihak yang melakukan monopoli itu. Karena pada prinsipnya bahwa manusia itu tidak sepatutnya saling merampas hak milik pribadi dengan cara-cara yang dilarang (haram), salah satunya adalah monopoli. Monopoli sebagai salah satu bentuk organisasi bisnis yang akan muncul manakala pusat kontrol pasokan (supply) barang atau jasa dipegang oleh satu orang atau sekelompok orang, dimana dia hanya mengontrol supply barang atau jasa dan menetapkan harga yang menguntungkan dirinya sendiri, tapi keuntungannya tidak bermanfaat bagi masyarakat (konsumen). Ajaran Islam sangat mengutuk segala bentuk praktek yang mengganggu normalnya persediaan barang atau jasa di pasar, sehingga hal itu mengakibatkan kenaikan terhadap harga barang, kerugian yang tidak wajar bagi konsumen, serta keuntungan yang tidak wajar bagi pengusaha, seperti menimbun barang, terutama 27

Ibid., h. 27

barang-barang yang berupa makanan atau kebutuhan pokok, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan akibat kenaikan harga yang melonjak. Semua hal itu dalam Islam dipandang sebagai suatu dosa besar. Maka dari sini jelaslah bahwa pemilikan harta benda secara bathil itu sangatlah dilarang, seperti halnya monopoli yang hanya menguntungkan kepentingan pribadi dan merugikan kepentingan masyarakat. Namun para fuqaha telah meletakkan beberapa syarat yang menyebabkan terjadinya monopoli, yaitu : 1. Perbuatan monopoli itu dilakukan pada masa kesempitan yang menyebabkan orang ramai merasa susah karena perbuatan itu, dimana semua harga dinaikkan. 2. Barang yang dimonopoli itu melebihi kadar yang mencukupi untuk kegunaannya dan juga untuk orang dalam tanggungan nya dalam tempo satu tahun. 3. Barang yang dimonopoli itu barang yang dibeli ataupun dikeluarkan dalam kawasan negeri dan wilayah yang berkenaan.28 Dari ketiga syarat itu, bila dianalisa dari aspek keharamannya dapat disimpulkan bahwa, penimbunan yang diharamkan adalah terhadap barang-barang kelebihan dari keperluan nafkah darinya dan keluarganya dalam masa satu tahun. Hal ini berarti, bila ia menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan hidup keluarga dan darinya dalam tenggang waktu satu tahun tidaklah diharamkan. Sebab hal yang demikian adalah wajar, untuk menghindari kesulitan ekonomi dalam masa paceklik atau krisis ekonomi lainnya. Kemudian pengharaman terhadap penimbunan barang-barang tersebut, dikarenakan adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Sebab bila barang itu tidak di timbun dan langsung didistribusikan kepada konsumennya, keuntungan yang didapatinya tidaklah sebesar seperti penimbunan. 28

Muhammad Abdul Munim al-Jammal (ed). “Salahuddin Abdullah”. Ensiklopedia Ekonomi Islam.(Malaysia : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), jilid I, h. 174.

Di samping itu, dengan penimbunan ini dapat merusak harga barang, dari harga yang rendah melambung ke harga yang lebih tinggi. Hal ini merupakan suatu tradisi dalam dunia perniagaan, bila barang-barang dagangan semakin kurang beredar dipasaran, maka harganya akan menjadi naik, disaat inilah bagi penimbun barang mengeluarkan barangnya dalam memenuhi permintaan konsumen. Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang dihalalkan Allah untuk memilikinya, maka halal pula untuk menjadi objek penukaran atau perdagangan. Demikian pula halnya segala bentuk barang-barang yang diharamkan untuk memilikinya, maka haram pula memperdagangkannya. Di samping itu terdapat pula ketentuan hukum

Islam, bahwa barang itu pada

dasarnya adalah halal, akan tetapi karena sikap serta perbuatan para pelakunya, maka usahanya itu menjadi haram, yaitu “penimbunan barang” dagangan. Sebab penimbunan yang dilakukan itu bertujuan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak, terutama pada saat harga barang itu naik. Perbuatan penimbunan barang yang demikian dilarang oleh syari’at, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi saw :

‫م ﻗﺎل ﻻﯾﺤﺘﻜﺮ اﻻ ﺧﺎ طﺊ‬.‫ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ص‬ 29

{ ‫}رواه ﻣﺴﻠﻢ‬

“Dari Ma’mar bin Abdullah r.a dari Rasulullah saw beliau bersabda : tidak akan menimbun barang kecuali orang yang berdosa”.( H.R Muslim) Dalam hadis ini jelas disyaratkan oleh nabi bahwa perbuatan penimbunan barang dagangan adalah perbuatan yang salah, dalam pengertian menyimpang dari peraturan-peraturan jual-beli atau perdagangan dalam sistem ekonomi Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan hadis. Sebab penimbunan barang itu sendiri akan menjurus ke arah ketamakan dan keburukan moral yang akan merugikan orang

29

Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qutsairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, (Bairut : Maktabah al-Ma’arif, 1995), juz III, h. 995.

banyak. Hadis berikut ini, secara jelas menyatakan sanksi yang akan diberikan kepada penimbun barang. Sabda Rasulullah saw :

‫ ﻣﻦ اﺣﺘﻜﺮ اﻟﻄﻌﺎم ارﺑﻌﯿﻦ ﻟﯿﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﺮئ‬: ‫م‬.‫ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ص‬ 30

{‫ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺑﺮئ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﮫ } رواه اﺣﻤﺪ‬

“ Dari Ibn Umar dari Nabi saw: Siapa yang menimbun barang pangan selama 40 hari ia sungguh telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya”. (H.R. Ahmad) Sabda Rasulullah ini pada dasarnya adalah melarang penimbunan barangbarang pangan selama empat puluh hari, sebab penimbunan itu dapat merusak stabilitas ekonomi, terutama yang berhubungan dengan bahan makanan. Bila penimbunan itu dilakukan selama beberapa hari saja atau belum mencukupi empat puluh hari dapat di pandang sebagai proses pendistribusian dari pengusaha yang satu ke pengusaha yang lain, hal yang demikian berdasarkan hadis ini belumlah dianggap suatu penimbunan yang membahayakan masyarakat. Akan tetapi bila telah mencapai empat puluh hari lebih, maka penimbunan itu sangat membahayakan bagi konsumen, sebab bagaimanapun juga mereka sangat membutuhkan bahan makanan sebagai kebutuhan hidupnya. Jika bahan makanan itu ditimbun dan mengakibatkan naiknya harga, maka terjadilah kesulitan bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itulah Rasulullah menyatakan bahwa si penimbun itu terlepas dari Allah. Maksudnya si penimbun itu telah keluar dari kontrol Allah, jadi ia bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Pada dasarnya ketiga hadis diatas menunjukkan suatu larangan terhadap penimbunan barang, terutama yang menyangkut bahan-bahan makanan sebagai kebutuhan primer manusia. Akan tetapi suatu larangan yang sangat tegas tentang penimbunan itu adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah : 30

Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad Ahmad bin Hanbal, (Kairo: Maktabah al-Turats alIslami, 1994), juz VII, h. 49

‫م اﻟﺠﺎ ﻟﺐ ﻣﺮزوق‬.‫ ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ص‬:‫ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻗﺎل‬ 31

{ ‫واﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﻣﻠﻌﻮن } رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ‬

“Dari umar bin al-Khathab ia berkata, Rasulullah saw telah bersabda : Orang-orang yang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga murah (jalib) diberi rizki, sedangkan penimbun dilaknat. Penimbunan barang tidak saja menyangkut komoditi, tetapi juga manfaat dari suatu komoditi, dan bahkan jasa dari para pemberi jasa; dengan syarat embargo yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa ini membuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditi, manfaat atau jasa itu sangat diperlukan oleh masyarakat, negara dan lain-lain32 Para fuqaha’ berbeda pendapat dalam menetapkan hukum ihtikar. Perbedaan ini dikarenakan masing-masing fuqaha’ mempunyai dasar hukum yang berbeda, serta mempunyai penafsiran yang berlainan satu sama lainnya. Dalam hal ini para fuqaha’ tergolong kedalam dua kelompok : 1.

Menurut mazhab jumhur dari kalangan mazhab Syafi’iyah, malikiyah, Hanabilah, Zahiriyah, Zaidiyah, Ibadiyah, al-Imamiyah, dan al-Kasani dari golongan Hanafiyah, bahwa penumpukan barang atau ihtikar hukumnya adalah haram.

2.

Sedangkan menurut pendapat para fuqaha’ dari kalangan mazhab Hanafiyah, bahwa penumpukan barang dagangan hukumnya adalah makruh tahrim.33 Pertimbangan para fuqaha’ mazhab jumhur mengharamkan penumpukan

barang dagang, terutama yang berhubungan dengan bahan-bahan makanan, adalah atas pertimbangan hukum, bahwa ihtikar itu dapat menimbulkan kemudharatan bagi umat, sebab bagaimanapun juga umat manusia memerlukan bahan pangan 31 Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan ibn Majjah, ditahkik dan dita’lik oleh Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, (Bairut : Dar al-Kutub al-ilmiah, t.th) juz. II, h. 728. 32 Fathi ad-Duraini, op.cit, h. 68 33 ibid., h. 71-72.

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika barang pangan ini yang ditimbun, timbul kesulitan orang untuk memenuhi kebutuhan primernya. Akibat selanjutnya dari hal yang demikian adalah merusak sistem ekonomi masyarakat. Faktor inilah yang mendasari Rasulullah melarang ihtikar terhadap barang-barang kebutuhan pokok manusia.34 Demikian juga halnya pertimbangan hukum dari fuqaha’ mazhab Hanafiyah, yang melihatnya dari sisi kemudharatan yang ditimbulkan

dari

perbuatan “ihtikar” itu akan menimpa orang banyak dalam suatu negeri. Atas dasar inilah mereka menyatakan bahwa ihtikar itu hukumnya “makruh tahrim”,35 yang berdasarkan suatu landasan hukum dari sabda nabi :

‫اﻟﺠﺎ ﻟﺐ ﻣﺮزوق‬

‫واﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﻣﻠﻌﻮن‬ “Orang-orang yang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga murah (jalib) diberi rizki, sedangkan penimbunan dilaknat”. Dari pendapat kedua golongan ini, penulis cenderung memegang pendapat jumhur ulama dalam penetapan hukum ihtikar, sebab pendapat jumhur ini tidak memberi peluang kepada pengusaha atau pedagang untuk melakukan ihtikar. Bagi jumhur ulama semua bentuk penimbunan barang pangan hukumnya adalah haram. Pendapat fuqaha’ mazhab Hanafiyah, seakan-akan membuka peluang ihtikar, dengan penekanan kemashlahatan umum, jika ihtikar itu tidak mengakibatkan kemudharatan umum seakan-akan tidak dipermasalahkan, dengan pertimbangan inilah mereka menetapkan hukum ihtikar “makruh tahrim”. Pendapat fuqaha’ mazhab Hanafiyah ini kurang dapat dijadikan patokan hukum untuk mencegah penimbunan barang dalam perkembangan ekonomi dewasa ini, yang cenderung ke arah sistem ekonomi kapitalis, yang ingin memperkaya diri pribadi dan mengorbankan kepentingan orang lain, maka untuk mencegah hal yang demikian, pendapat jumhur ulama yang mengharamkan ihtikar dapat

34 35

Ibid., h.72 ibid., h.76

dijadikan landasan hukum. Sebab dengan penetapan hukum haramnya ihtikar, berarti mempunyai sanksi hukum bagi para pelakunya. Dalam al-qur’an dan hadis, tidak ditetapkan sanksi hukumnya secara tegas sebagaimana halnya hukum mencuri dan lainnya. Demikian juga halnya para sahabat rasul dan para fuqaha’ lainnya tidak menetapkan sanksi hukumnya secara tegas, meskipun mereka sepakat bahwa ihtikar itu terlarang dan bertentangan dengan syari’at. Namun demikian bukan berarti syari’at tidak mengatur sanksi hukum ihtikar, sebab dalam syari’at di samping terdapatnya ketentuan khusus terhadap hukuman sebagian kejahatan berdasarkan nash, maka terdapat pula ketentuan hukuman terhadap kejahatan yang tidak ada nash, yakni dengan cara menyerahkan penetapan hukuman kepada imam (penguasa), yang di kenal di kalangan fuqaha’ dengan istilah ta’zir. Kasus ihtikar ini termasuk ke dalam tindak pidana ta’zir, oleh sebab itu pihak pemerintah bebas menentukan hukuman apa yang akan dikenakan, karena hukuman dalam tindak pidana ta’zir

diserahkan sepenuhnya kepada pihak

pemerintah yang dalam hal ini kekuasaan kehakiman.36 Dari sini dapat diketahui bahwa hakim boleh menjatuhkan hukuman yang dianggap pantas tanpa terikat dengan sesuatu apapun, baik jenis, ukuran, maupun caranya, selama ia berpedoman

kepada

pertimbangan

akal,

kemashlahatan,

dalam

upaya

mewujudkan keadilan.

F. Pendapat Ulama Tentang at- Tas’ir al-Jabari Sepanjang sejarah umat muslim, kebebasan ekonomi sudah di jamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya Nabi saw tidak bersedia

menetapkan harga-harga

walaupun pada

saat

harga-harga

itu

membumbung tinggi. Ketidaksediaannya itu didasarkan atas prinsip tawarmenawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan 36

Nasrun Haroen, op.cit., h. 146

pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah dari pada harga pasar, selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolitik maupun monopsonik. Lebih dari itu Nabi saw, berusaha sungguh-sungguh menolak gagasan untuk menerima para produsen pertanian sebelum mereka sampai di pasar dan mengetahui benar apa yang ada di sana. Beliau sangat tegas dalam mengatasi masalah penipuan dan monopoli (dalam perdagangan), sehingga beliau menyamakan keduanya dengan dosa-dosa paling besar dan kekafiran.37 Sistem pasar dalam ekonomi Islam adalah system pasar bebas yang di atur oleh hukum penawaran dan permintaan disertai system persaingan sempurna yang tidak membawa kepada kemudaratan dan kezhaliman. Ketika didapati kemudaratan dan kezhaliman, maka pemerintah dibolehkan untuk intervensi dalam pasar. Di kalangan Fukaha’,

mekanisme pasar sudah dibicarakan walaupun

masih dalam pola yang sederhana. Ulama Syafi’iyah dan Hanabalah melarang pematokan harga secara mutlak, sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan pematokan harga pada kasus-kasus tertentu.38

1. Pendapat Asy-Syafi’iyah dan Hanabalah Asy-Syafi’iyah dan Hanabalah39 menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Ibn Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hanbali menulis : 40

.‫ﻟﯿﺲ ﻟﻼﻣﺎم أن ﯾﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺑﻞ ﯾﺒﯿﻊ اﻟﻨﺎس اﻣﻮاﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺨﺘﺎرون‬

”Imam (pemimpin pemerintahan) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka, dengan harga berapapun yang mereka sukai”.

37

Monzer Kahf, Op.cit, h. 53-54 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu, (Damsyik : Dar al-Fikr, 1997), juz IV, h. 2695 39 ibid. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughni asy-Syahr alKabir, (Bairut : Dar al-Kutb al-‘ilmiyah, t.th), juz IV, h. 280 40 Ibid 38

Selanjutnya golongan asy-Syafi’iyah menyatakan :

‫ﯾﺤﺮم اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ وﻟﻮ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﻐﻼء ﺑﺄن ﯾﺄﻣﺮ اﻟﻮاﻟﻲ اﻟﺴﻮﻗﺔ أﻻ ﯾﺒﯿﻌﻮا‬ ‫ وذاﻟﻚ ﻻ ﯾﺨﺘﺺ‬,‫أﻣﺘﻌﺘﮭﻢ أﻻ ﺑﻜﺬا ﻟﻠﺘﻀﯿﯿﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻣﻮاﻟﮭﻢ‬ 41.‫ﺑﻼطﻌﻤﺔ‬

“Tas’ir diharamkan walaupun pada waktu harga naik, di mana penguasa pasar memerintahkan untuk tidak menjual barang dagangan mereka (pedagang) kecuali dengan harga tertentu yang menyebabkan pedagang kesulitan dalam harta mereka. Ini berlaku tidak untuk makanan saja.” Kedua pendapat di atas jelas-jelas menyatakan bahwa pihak pemerintah atau penguasa tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan harga kepada para pedagang walaupun pada saat itu harga naik. Pedagang dibolehkan menjual barang dagangannya dengan harga berapapun, karena membatasi pedagang menjual dengan harga tertentu akan menyulitkan pedagang. Ketentuan ini tidak saja berlaku terhadap makanan pokok, tetapi juga terhadap barang dagangan lainnya. Alasan yang dikemukakan oleh golongan asy-Syafi’iyah42 adalah atsar dari Umar:

‫ﻋﻨﮫ اﻧﮫ ﻣﺮ ﺑﺤﺎطﺐ ﺑﺴﻮق‬

‫ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻦ ﻋﻤﺮ رﺿ ﺎ‬

‫اﻟﻤﺼﻠﻰ و ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﮫ ﻏﺮارﺗﺎن ﻓﯿﮭﻤﺎ زﺑﯿﺐ ﻓﺴﺄﻟﮫ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ھﻤﺎ ﻓﺴﻌﺮ ﻟﮫ‬ ‫ﻣﺪﯾﻦ ﻟﻜﻞ درھﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﮫ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻌﯿﺮ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻄﺎ ﺋﻒ ﺗﺤﻤﻞ زﺑﯿﺒﺎ وھﻢ ﯾﻌﺘﺒﺮون ﺑﺴﻌﺮك ﻓﺎﻣﺎ ان ﺗﺮﻓﻊ ﻓﻰ اﻟﺴﻌﺮ وا‬ ‫ﻣﺎ ان ﺗﺪ ﺧﻞ ز ﺑﯿﺒﻚ اﻟﺒﯿﺖ ﻓﺘﺒﯿﻌﮫ ﻛﯿﻒ ﺷﺌﺖ ﻓﻠﻤﺎ رﺟﻊ ﻋﻤﺮ ﺣﺎ ﺳﺐ‬ ‫ﻧﻔﺴﮫ ﺛﻢ اﺗﻰ ﺣﺎطﺒﺎ ﻓﻰ دا ره ﻓﻘﺎ ل ﻟﮫ ان اﻟﺬ ى ﻗﻠﺖ ﻟﯿﺲ ﺑﻌﺰ ﻣﺔ ﻣﻨﻰ‬

41

Abu Zakaria Yahya bin Syarf an-Nawawi, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah fi Alfazh alMinhaj, ( Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1985), juz II, h. 38. Wahbah azZuhaili, op.cit., h. 2695-2696 42 Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah, Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazhifah aalHukumah al-Islamiyah, (Bairut: Dar aal-Kutub al-Ilmiyah, t,th), h. 32

‫وﻻ ﻗﻀﺎء اﻧﻤﺎ ھﻮ ﺷ ﻰء ا ردت ﺑﮫ اﻟﺨﯿﺮ ﻻ ھﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﺤﯿﺚ ﺷﺌﺖ ﻓﺒﻊ‬ ‫و ﻛﯿﻒ ﺷﺌﺖ ﻓﺒﻊ‬ “Dari Qasim bin Muhammad dari Umar r.a sesungguhnya Umar menemui Hatipdi pasar ia mempunyai dua karung anggur. Umar menanyakan kepadanya tentang harga keduanya, maka ia menaikkan harga masing-masingnya dengan satu dirham, kemudian umar berkata : aku telah berbincang-bincang dengan serombongan khalifah dari thaif yang juga membawa anggur, mereka memandang bahwa anggura yang kamu jual dibawah harga, karena itu engkau harus menaikkan harganya dan jika tidak engkau masukkan anggurmu ke rumahmu maka juallah sebagaimana yang engkau inginkan, ketika umar pulang ia memikirkan ucapannya. Kemudian ia mendatangi rumah Hatib dan berkata : sesungguhnya apa yang telah aku katakan bukanlah sebuah tekad dan keputusan yang mutlak, tapi hanyalah merupakan keinginanku untuk kebaikkan penduduk negeri, maka berapapun harga yang engkau inginkan juallah, dan bagaimana yang engkau inginkan, maka juallah”. Ibn Qudamah mengutip hadis di atas ( hadis Anas ) dan memberikan dua alasan tidak diperkenankannya mengatur harga. Pertama, Rasulullah saw tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu dibolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua, menetapkan harga adalah sesuatu perbuatan yang zhalim, sesuatu yang zhalim diharamkan. Barang dagangan itu adalah hartanya dimana setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun, asalkan terdapat kesepakatan dengan pembelinya. Ibn Qudamah menganalisis penetapan harga dari pandangan ekonomis juga mengindikasikan tidak menguntungkannya bentuk pengawasan atas harga. Penetapan harga akan mendorong naiknya harga. Sebab, jika para pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, meraka tidak akan mau membawa barang dagangannya ke suatu daerah di mana mereka dipaksa menjual barang dagangannya di luar harga yang diinginkan. Dan para pedagang lokal, yang memiliki barang dagangan akan enggan menjual dan menyembunyikan barang dagangannya, sementara para konsumen (pembeli) sangat membutuhkan. Pembeli tidak mendapatkan barang-barang tersebut kecuali sedikit dengan harga yang mahal. Harga akan meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan

menderita karena di batasi dari menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Inilah alasannya, kenapa hal itu dilarang.43 Dari argumentasi di atas, dapat diketahui bahwa harga yang ditetapkan akan membawa akibat munculnya tujuan yang saling bertentangan. Harga yang tinggi, pada umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan atau menurunnya suplai. Dan pengawasan harga hanya akan memperburuk situasi tersebut. Harga yang rendah akan mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaan, juga akan mengecilkan hati para importir untuk mengimpor barang. Pada saat yang sama akan mendorong produksi dalam negeri, mencari pasar luar negeri (yang tidak terawasi) atau menahan produksinya, sampai pengawasan harga secara lokal itu dilarang. Akibatnya, akan terjadi kekurangan suplai. Jadi, tuan rumah akan dirugikan akibat kebijakan itu dan perlu membendung berbagai usaha untuk membuat regulasi harga.44 Sejalan dengan pendapat di atas Imam asy-Syaukani menyatakan bahwa dalam situasi dan kondisi apa pun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya haram. Hadis dari Anas dijadikan landasan dalam menetapkan bahwa at-tas’ir adalah haram. Sesungguhnya manusia menguasai hartanya dan tas’ir merupakan pemaksaan atas mereka. Imam diperintahkan untuk memelihara kemashlahatan kaum muslimin, dan tidaklah imam memandang kemashlahatan pembeli dengan memurahkan harga lebih utama dari pada melihat kemashlahatan penjual dengan menaikkan harga. Apabila terdapat dua pertentangan kepentingan yaitu kepentingan penjual dan pembeli, maka pihak pemerintah tidak boleh memenangkan kepentingan satu pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Pemerintah tidak boleh memaksa pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang tidak disukainya. 45 Alasan yang dikemukakan oleh asy-Syaukani adalah Firman Allah swt, dalam surat An-Nisa’, 29 : 43

Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, op.cit., h. 281 A. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Penerjemah H. Anshari Thayib, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997), cet. 1, h. 113 45 Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, op.cit, juz V, h. 220 44

‫ﯾﺎ اﯾﮭﺎ اﻟﺬ ﯾﻦ ا ﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺄ ﻛﻠﻮا اﻣﻮا ﻟﻜﻢ ﺑﯿﻨﻜﻢ ﺑﺎ ﻟﺒﺎ طﻞ ا ﻻ أ ن ﺗﻜﻮ ن ﺗﺠﺎ‬ { 29 : ‫} اﻟﻨﺴﺎء‬.... ‫ر ة ﻋﻦ ﺗﺮاض ﻣﻨﻜﻢ‬ ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu…. Dari ayat ini dapat diketahui apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga barang yang akan dijual berarti kerelaan hati kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang merupakan unsur yang sangat penting sekali dalam jual beli telah hilang. Pemerintah telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas Fathi ad-Duraini menyimpulkan : 1. Hak kepemilikan pribadi dalam hukum Islam merupakan sesuatu yang asal, tetap, dan qath’i. Oleh karena itu secara syara’ seseorang bebas untuk bertasharuf terhadap hartanya. Penguasa tidak mempunyai kewenangan terhadap harta seseorang kecuali terhadap sesuatu yang dibolehkan dalam syara’, sedangkan tas’ir tidak termasuk ke dalam kewenangan penguasa. Sesungguhnya pemaksaan itu mengurangi kemerdekaan. Tidak ada makna kepemilikan kecuali bebas bertasharuf terhadap harta sendiri. 2. Terdapat pertentangan kemashlahatan antara penjual dan pembeli, keduanya mempunyai kedudukan yang sama dalam pandangan syara’. Kemashlahatan pembeli tidak lebih utama dari kemashlahatan penjual itu sendiri. Pemerintah tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak, karena pemerintah di suruh untuk memelihara kemaslahatan kaum muslimin. 3. Memaksa penjual untuk menjual dagangannya dengan harga yang tertentu akan menghilangkan keredhaan di dalam akad. Karena sesungguhnya keredhaan itu merupakan hal yang paling pokok. Sesuai dengan ayat :

‫ﯾﺎ اﯾﮭﺎ اﻟﺬ ﯾﻦ ا ﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺄ ﻛﻠﻮا اﻣﻮا ﻟﻜﻢ ﺑﯿﻨﻜﻢ ﺑﺎ ﻟﺒﺎ طﻞ ا ﻻ أ ن ﺗﻜﻮ ن ﺗﺠﺎ‬ { 29 : ‫} اﻟﻨﺴﺎء‬.... ‫ر ة ﻋﻦ ﺗﺮاض ﻣﻨﻜﻢ‬

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu…. Dan berdasarkan hadis nabi :

‫ﻋﻦ أﺑﻲ ﺣﺮة اﻟﺮﻗﺎﺷﻲ ﻋﻦ ﻋﻤﮫ ﻗﺎل ﻛﻨﺖ أﺧﺬا ﺑﺰﻣﺎم ﻧﺎﻗﺔ رﺳﻮل ﷲ‬ ‫ص م ﻓﻲ اوﺳﻂ اﯾﺎم اﻟﺘﺸﺮﯾﻖ اذود ﻋﻨﮫ اﻟﻨﺎس ﻓﻘﺎل ﯾﺎ اﯾﮭﺎ اﻟﻨﺎس‬ ‫اﺗﺪرون ﻓﻲ أي ﺷﮭﺮ اﻧﺘﻢ وﻓﻲ أي ﯾﻮم اﻧﺘﻢ وﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ اﻧﺘﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﻓﻲ ﯾﻮم‬ ‫ اﻧﮫ ﻻ ﯾﺤﻞ ﻣﺎ ل ا ﻣﺮىء اﻻ‬..... ‫ﺣﺮام وﺷﮭﺮ ﺣﺮام وﺑﻠﺪ ﺣﺮام ﻗﺎل‬ 46

{‫}رواه اﺣﻤﺪ‬...... ‫ﺑﻄﯿﺐ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﮫ‬

“Dari Abi Hurrah ar-Raqasyi dari pamannya, ia berkata: Saya adalah orang yang menjadikan rasul sebagai pelindung pada pertengahan hari tasyriq yang mana manusia juga telah menjadikan rasul sebagai pelindung. Rasul berkata: Wahai manusia, bulan, hari dan negri manakah yang kamu inginkan?. Mereka menjawab: pada hari haram, bulan haram, dan negri haram. Kemudian rasul berkata:… sesungguhnya tidak halal harta seseorang kecuali dengan kebaikan yang berasal dari dirinya sendiri”… (H. R Ahmad). Apabila keredhaan dihilangkan secara paksa, maka rusaklah akad sebagai dasar terjadinya jual-beli sehingga akad menjadi bathal. Akad yang bathal di anggap tidak ada. Salah seorang dari dua orang yang berakad tidak boleh memakan atau memiliki harta saudaranya berdasarkan pemaksaan dalam bentuk at-tas’ir al-jabari. Karenanya secara syara’ tas’ir tidak boleh sebagimana terdapat di dalam hadis nabi. 4. Zahir hadis mensifati tas’ir itu dengan perbuatan zhalim. Sesuatu yang menyebabkan kezaliman adalah haram. 5. Hadis ini menyamakan antara kezaliman tas’ir dengan kezaliman pertumpahan darah yaitu, orang yang membunuh seseorang tanpa hak. Keduanya

merupakan perbuatan yang zhalim, dan berbuat zalim itu

diharamkan secara pasti, maka tas’ir haram. Menjauhi yang diharamkan adalah wajib, demikian pula halnya dengan tas’ir. Hal ini dikuatkan juga, 46

Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, (t.t: Dar al-Fikr, t.th), jilid v, h. 72

bahwa sesungguhnya Rasul berharap kepada Allah supaya tidak terjadi kezaliman seperti ini.47 Sayid Sabiq mengutarakan bahwa pembatasan (penetapan) harga dapat mengakibatkan tersembunyinya barang-barang, hal mana membuat barang lebih meningkat lagi. Membumbungnya harga berarti memukul orang-orang miskin karena ketiadaan daya beli mereka. Sementara itu orang-orang kaya dapat membeli barang dari pasar gelap dengan tipu daya yang buruk, lalu terjerembab seluruhnya ke dalam kesempitan dan kesulitan, di mana kemashlahatan tidak kunjung terjangkau.48 Sayid Sabiq dengan mengutip pendapat Shahib al-Hidayah menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh membuat ketentuan harga terhadap barang dagangan milik orang-orang kecuali apabila pemilik bahan makanan berbuat sewenang-wenang menaikkan harga, dan tidak ada alternatif lain kecuali menetapkan harga, maka ketika itu tidak mengapa bertindak demikian dengan musyawarah bersama dengan para ahli ekonomi dan cendekiawan.49 Berbeda dengan pendapat di atas sebagian pengikut asy-Syafi’i seperti Ibn Raf’ah asy-Syafi’i membolehkan pemerintah ikut campur dalam penetapan harga ketika harga melambung naik.50

2. Pendapat Hanafiyah dan Malikiyah Hanafiyah dan Malikiyah51 membolehkan imam melakukan tas’ir, tujuannya adalah untuk menolak kemudharatan dan memelihara kemashlahatan masyarakat dan melarang pedagang untuk menaikkkan harga. Ibn Taimiyah dalam al-Hisbah menjelaskan pendapat pengikut Abu Hanifah tentang at-tas’ir: 52.‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

47

‫ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن ان ﯾﺴﻌﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺎس اﻻ اذا ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺣﻖ ﺿﺮر‬

Fathi ad-Duraini, op.cit, h. 151-152 Sayid Sabiq, loc.cit 49 ibid 50 ibid. Lihat juga Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah, loc.cit 51 Wahbah az-Zuhaili, loc.cit 52 Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah, op.cit., h. 40-41 48

"Penguasa tidak boleh menetapkan harga terhadap manusia kecuali apabila berhubungan dengan kepentingan umum.” Jika pedagang menjual dengan harga yang tinggi sementara penguasa tidak bisa memelihara hak kaum muslimin kecuali dengan at-tas’ir, maka penguasa boleh menetapkan harga setelah bermusyawarah dengan ahli ekonomi. Apabila pedagang tidak mematuhinya, maka mereka dipaksa untuk melaksanakannya. Murid abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad juga berpendapat seperti ini.53 Dari penjelasan

ini dapat diketahui bahwa pengikut Abu Hanifah

berpendapat apabila para pedagang mempermainkan harga barang yang akan merugikan pembeli, maka dalam kondisi ini pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan

harga, bahkan mereka bisa dipaksa apabila tidak mau

melaksanakannya. Sejalan dengan ini Malikiah berpendapat jika suatu barang bergerak naik di pasaran kemudian ada pedagang yang mencoba menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi lagi, maka pedagang yang seperti ini harus dicegah. Namun jika pedagang tersebut ingin menjual barangnya dengan harga yang lebih murah maka aada dua pendapat dalam mazhab Malik. Ada yang mengatakan bahwa tindakan ini harus dicegah, sementara yang lain menghendaki agar hal itu dibiarkan saja.54 Alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Muwatha’ adalah atsar dari Umar:

‫ ) ان ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب‬: ‫ﻋﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺳﯿﻒ ﻋﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿﺐ‬ ‫رﺿﻰ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻣﺮ ﺑﺤﺎطﺐ ﺑﻦ أ ﺑﻰ ﺑﻠﺘﻌﺔ وھﻮ ﯾﺒﯿﻊ زﺑﯿﺒﺎ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺴﻮق‬ ( ‫ﻓﻘﺎل ﻟﮫ ﻋﻤﺮ ا ﻣﺎ ان ﺗﺰﯾﺪ ﻓﻰ اﻟﺴﻌﺮ واﻣﺎ ان ﺗﺮ ﻓﻊ ﻣﻦ ﺳﻮ ﻗﻨﺎ‬

53

ibid ibid. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, At-Thuruq al-Hukmiyah fi Syari’ah,(Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 254 54

as-Siyasah asy-

“Dari Yunus bin Saif dari Said bin Musayyab: Sesungguhnya Umar bin Khattab lewat di depan Hatib bin Balta’ah yang sedang menjual anggur di pasar, Umar berkata kepadanya tentang harga anggur itu, “Engkau harus menaikkan harganya, dan jika tidak engkau keluar dari pasar kami”. Malik mengatakan seandainya seseorang ingin merusak pasar dengan menurunkan harga di bawah harga para penjual yang lain, maka saya berpendapat agar dikatakan kepadanya : kamu pilih untuk mengikuti harga para penjual yang lain atau barang kamu di tarik dari pasar.55Inilah yang dilakukan oleh sebagian para paus kapitalis terhadap orang-orang yahudi dan kawan-kawannya. Mereka menurunkan harga barangnya di bawah harga standar yang normal, lalu menjualnya -walaupun dengan resiko rugi- untuk menjatuhkan pasar sehingga para pedagang kecil akan merugi, bahkan bangkrut. Kemudian mereka menguasai pasar dan memonopoli barang dagangan sehingga mereka dapat menguasai penjualan dengan harga sesuka mereka.56 Alasan selanjutnya yang di pakai sebagai landasan bolehnya at-tas’ir aljabari adalah kaidah fiqhiyah :

‫ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻀﺮ ر‬

58,‫ﺑﺎﻟﻀﺮار‬

‫اﻟﻀﺮار ﻻ ﯾﺰال‬،57‫اﻟﻀﺮر ﯾﺰا ل ﺷﺮﻋﺎ‬ 59

55

.‫اﻟﺨﺎص ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮ ر اﻟﻌﺎ م‬

ibid Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Dalam perekonomian Islam. Penerjemah Didin Hafifuddin, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), h. 466 57 Bahaya itu menurut syara’ harus dilenyapkan. Di antara cabangnya adalah ketetapan hak suf’ah (menutup harga) bagi sekutu (persero) atau tetangga. Ketetapan hak khiyar bagi pembeli untuk mengembalikan benda yang dibeli lantaran ada cacat dan macam-macam khiyar yang lain. Juga menutupi sebagian harta dalam perseroan jika teman dalam persero berhalangan menutup harga. Keharusan memelihara jasmani dan mengobati penyakit, membunuh binatang buas, dan melaksanakan hukuman terhadap pelaku pidana berupa had, ta’zir dan kafarat. Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Penerjemah Noer Iskandar al-Barsany, dkk, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), h. 345 58 Bahaya tidak boleh dilenyapkan dengan bahaya. Di antara cabangnya adalah manusia tidak boleh mempertahankan dari tenggelam dengan cara menenggelamkan tanah orang lain. Tidak boleh memelihara hartanya dengan cara merusak harta orang lain, dan tidak boleh seseorang yang dalam keadaan terpaksa memakan makanan orang lain yang juga dalam keadaan terpaksa. Ibid., h. 345-346 59 Ditangguhkan bahaya khusus untuk menolak bahaya umum. Di antara cabangnya adalah pembunuh boleh dibunuh demi mengamankan jiwa manusia, tangan pencuri bisa dipotong untuk mrngamankan harta manusia. Makanan bisa dijual dengan paksa apabila pemilik makanan itu menimbunnya, padahal manusia membutuhkannya dan dia tidak mau menjualnya. ibid 56

Dalam Nata-ij al-Afkar sebagaimana yang dikutip oleh Fathi al-Duraini dinyatakan bahwa jika pemilik makanan (pedagang) telah menetapkan suatu harga, kemudian mereka mempermainkan harga dengan menaikan harga barang, sementara penguasa tidak bisa memelihara hak-hak kaum muslimin kecuali dengan at-tas’ir maka ketika itu penetapan harga boleh dilakukan.60 Sementara itu dalam al-Ikhtiar dinyatakan bahwa pemerintah tidak boleh menetapkan harga terhadap pedagang, kecuali mereka mempermainkan harga, maka pada waktu itu pemerintah boleh menetapkan harga setelah bermusyawarah dengan ahli ekonomi, karena

tugas pemerintah memelihara hak-hak kaum

muslimin dari kebinasaan.61 Dalam pandangan Hanafiyah sebagaimana yang dikemukakan oleh Fathi ad-Duraini, at-Tas’ir adalah : 1. Suatu pengecualian dalam hukum karena terdapatnya kondisi-kondisi tertentu. Imam boleh memaksa jika bertujuan untuk menolak kemudaratan umum. Ini boleh dilakukan ketika terjadinya fluktuasi harga yang disebabkan oleh ulah para pedagang. Selain kondisi ini penetapan harga tidak dibolehkan. 2. Tas’ir bukanlah sesuatu yang diwajibkan bagi pedagang tetapi hanya merupakan suatu anjuran maka kalau seorang pedagang melebihkan harga yang ditentukan imam, ia boleh menjualnya.62 Bagi

ulama yang membolehkan pemerintah ikut campur dalam

menetapkan harga barang mengemukakan syarat-syarat penetapan harga tersebut. Dalam fiqh Hanafi sebagaimana yang dikutip oleh Fathi ad-Duraini dinyatakan bahwa syarat-syarat at-tas’ir adalah : 1. Pedagang memberlakukan harga dengan cara yang keji dan mereka memperlihatkan pelanggaran yang keji itu dengan melipatgandakan harga atau menaikkan harga. 2. Masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut. 3. Terjadinya monopoli dan kenaikan harga yang tinggi. 60

Fathi ad-Duraini, op.cit., h. 155 ibid 62 Fathi ad-Duraini, op.cit, h.156 61

4. Dilakukan oleh imam atau penguasa yang adil 5. Bermusyawarah dengan ahli ekonomi. Selanjutnya syarat-syarat at-tas’ir menurut fiqh Maliki dan para mutaakhir Hanabalah adalah: 1. Nyatanya kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang komoditi, manfaat atau jasa yang mahal harganya. 2. Membentuk komisi penentu harga yang jelas dan menjamin keadilan serta menjaga hak pedagang dan pembeli 3. Mengidentifikasi

penetuan harga

dan jalan yang menyampaikan

kepadanya. Karena penentuan harga tidak ditetapkan kecuali ketika ada kebutuhan. 4. Barang-barang harus diukur dan ditimbang, agar tidak berbeda nilainya 5. Harus sama dari segi kualitas karena kualitas bagian dari nilai seperti timbangan atau ukuran. Diqiyaskan kepada ini adalah pembuatan, pekerjaan, manfaat dan pengalaman karena illatnya sama, maka penentuan harga atas dasar perbedaan ukuran kualitas yaitu hasil buatan dan kemahiran didasarkan pada kemampuan ilmiah karena perbedaan kemampuan, maka secara adil ia harus diberi tambahan (bayaran lebih), memberi upah bukan atas dasar jabatan tapi atas dasar kemampuan ilmiah, pengalaman dengan penelitian dan hasil ciptaan 6. Naiknya harga karena ulah para pedagang , tidak karena banyaknya produksi atau sedikitnya produksi karena paceklik atau sebab-sebab lain 7. Ditetapkan oleh seorang imam yang adil 8. Pembatasan harga dilakukakan atas dasar kerelaan pedagang dan kerelaan masyarakat umum, tujuannya adalah untuk mewujudkan keuntungan yang logis bagi pedagang, produsen, dan pemilik barang atas dasar umum, tanpa menurunkan dan meninggikan harga.63 Dari persyaratan yang dikemukakan di atas terlihat

bahwa tujuan

ditetapkannya syarat at-tas’ir adalah untuk kemaslahatan pedagang dan pembeli. Penetapan harga harus membawa keuntungan dan kepuasan dari orang yang 63

ibid., h. 188-190

membutuhkan penetapan harga (penjual) dan tidak mengecewakan penduduk (pembeli). Jika harga dipaksakan tanpa persetujuan dari penjual dan membuat mereka tidak memperoleh keuntungan, maka penetapan harga seperti ini berarti suatu kejahatan yang akan mengakibatkan hilangnya bahan kebutuhan sehari-hari dari pasar, sehingga masyarakat sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Mutaakhirin Hanabalah seperti Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim alJauziyyah berpendapat bahwa pemerintah boleh menetapkan harga. Ibn Taimiyah membagi bentuk penetapan harga kepada dua macam, yaitu penetapan harga yang bersifat zhalim tidak dibolehkan

dan penetapan harga yang bersifat adil

dibolehkan bahkan diwajibkan.64 Dalam al-fatawa, Ibn Taimiyah sebagaimana yang dikutip oleh M. Arskal Salim menyatakan bahwa naik atau turunnya suatu harga barang tidaklah selalu karena kecurangan yang dilakukan oleh orang tertentu. Akan tetapi, tidak jarang kenaikan harga disebabkan oleh kekurangan produksi atau merosotnya jumlah impor barang-barang yang dibutukan. Maka, jika permintaan terhadap barang tersebut meningkat, sementara barang yang tersedia amat terbatas, tentu saja harga akan melonjak. Di sisi lain, jika persediaan barang bertambah banyak, tetapi permintaan terhadap barang itu berkurang, niscaya harga pun akan turun. Kelangkaan atau kelimpahan itu mungkin saja bukan karena perbuatan seseorang, tetapi barang kali karena suatu sebab yang tidak ada kaitannya dengan kecurangan, atau boleh jadi juga karena suatu sebab yang mengandung kecurangan. Sesungguhnya hanya Allah swt yang menciptakan kebutuhan di dalam hati setiap manusia.65 Ibn Taimiyah juga mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan, yang tentu saja dengan sendirinya mempengaruhi pula fluktuasi harga. 1. kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. Kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan dari barang-barang yang dibutuhkan itu. Suatu barang akan 64

Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah. op.cit., h. 22. Fathi ad-Duraini, op.cit., h. 159 M. Arskal Salim, Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taaimiyah, (Jakarta: Logos, 1999), h. 89-90 65

semakin lebih dibutuhkan pada saat terjadinya kelangkaan ketimbang pada saat melimpahnya persediaan. 2. Harga sebuah barang yang beragam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintan. Jika jumlah manusia yang membutuhkan sebuah barang sangat banyak, maka harga pun akan bergerak naik terutama jika jumlah barang hanya sedikit. 3. harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. Jika kebutuhan sangat besar dan kuat, maka harga pun akan melambung hingga tingkat yang paling maksimal, ketimbang jika kebutuhan itu kecil saja dan lemah. 4. harga barang dapat pula turun naik tergantung kepada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu. Jika ia adalah seorang yang kaya raya dan terpercaya dalam hal pembayaran utang, harga yang murah niscaya akan diterimanya. Tapi hal sebaliknya akan terjadi jika orang itu diketahui sedang mengalami kebangkrutan atau selalu menunda-nunda pembayaran. 5. harga barang juga dipengaruhi oleh jenis mata uang yang dipakai sebagai alat pembayaran dalam transaksi. Jika mata uangg yang digunakan tersebut merupakan mata uang yang normal beredar, harga barang boleh jadi akan murah ketimbang jika mata uang yang dipakai sebagai alat pembayaran kurang terkenal dipasaran.66 Ibn Taimiyah berpendapat terhadap pedagang yang ingin menjual dengan harga yang lebih murah diperintah untuk menaikkan harga barang dagangannya. Beliau mengutip pendapat Abu al-Walid al-Baji yang menyatakan bahwa pedagang yang menurunkan atau memurahkan harganya harus diperintah untuk mengikuti harga yang berlaku di pasar. Maka apabila ada seseorang

atau

sekelompok kecil pedagang menurunkan harga, mereka diperintahkan untuk menaikkan harga sesuai dengan harga yang berlaku di pasar pada umumnya,

66

ibid., h. 89-90

karena yang menjadi ukuran adalah harga pasaran pada umumnya, dan hanya dengan harga itulah barang-barang diperjualbelikan.67 Dalam hal ini terlihat bahwa Ibn Taimiyah tidak menginginkan adanya pedagang yang yang menjual barang dagangannya di bawah harga pasaran karena akan merugikan kepentingan pedagang lainnya. Oleh karenanya pedagang yang menurunkan harga tersebut diperintah untuk menaikkan harga sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Ibn Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah saw yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya meminta. Menurut Ibn Taimiyah hadis tersebut berada dalam konteks khusus, tidak merupakan lafazh umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi harga yang sepadan (‘iwadh al-mithl), menurutnya harga naik karena kekuatan pasar, karena kondisi obyektif pasar Medinah padda waktu itu. Kenaikan harga bukan karena kecurangan yang dilakukan oleh pedagang. Keadaan Medinah pada waktu itu dijelaskan secara terperinci oleh Ibn Taimiyah. Makanan yang dijual di kota Medinah biasanya berasal dari hasil impor, tetapi terkadang ada juga yang berasal dari hasil pertanian yaitu gandum. Bail para penjual maupun pembeli bukanlah orang-orang yang sudah pasti (Mu’ayyanin). Di samping itu belum ada orang yang

sungguh-sungguh

membutuhkan milik orang lain, sehingga tidak ada yang merasa dipaksa untuk melakukan pekerjaan atau menjual sesuatu. Semua umat Islam di kota itu masih amat homogen. Mereka merupakan orang yang sama (min jinsin wahid). Mereka berjuang di jalan Allah dan pergi berperang mempertaruhkan jiwa dan hartanya atau dengan apapun yang mereka miliki baik yang berasal dari sedekah, fai atau dengan harta orang lain yang disediakan secara suka rela. Dalam kondisi ini memaksa para pedagang agar mereka menjual barang dagangannya berdasarkan harga yang sudah ditetapkan merupakan tindakan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan.68 67 68

Ahmad bin Abd al-halim bin Taimiyah, op.cit., h. 33 ibid., h. 35-36

Dari

keterangan di atas tampak sekali mengapa Rasul menolak ikut

campur dalam penetapan harga.Kota Medinah bukanlah kota perdagangan. Baik pedagang maupun pembeli adalah orang yang sama. Mereka saling bergantian status, suatu waktu menjadi pedagang dan pada waktu yang lain menjadi pembeli. Oleh karena itu para pedang dan pembeli tidak bisa diidentifikasikan sehingga penetapan harga tidak bisa dipaksakan. Penetapan harga hanya bisa dilakukan bila para pedagang bisa diidentifikasi dengan baik. Dalam kondisi kota Medina yang demikian itu, penetapan harga jelas tidak wajar dilakukan. Andaipun penetapan harga dilakukan, hal itu akan sia-sia saja dan justru akan menimbulkan ketidakadilan.69 Ibn Taimiyah selanjutnya menjelaskan bahwa sebenarnya Rasul sendiri pernah menetapkan harga. Kondisi pertama, dalam kasus pembebasan budak yang memiliki dua orang majikan. Rasul menetapkan bahwa budak tersebut walaupun dimiliki oleh dua orang, dapat menjadi orang yang merdeka cukup dengan harga yang adil (Qimah al-adl) tanpa ada tambahan atau pengurangan ( la wakasa wa la shatata) dan setiap orang (kedua majikannya) harus diberi bagian dan budak itu akan menjadi orang merdeka70. Kondisi kedua, dilaporkan ketika terjadinya perselisihan antar dua orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebahagian tumbuh di tanah orang lain. pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon di atas tanahnya, yang dirasa mengganggunya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah saw. Rasul memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu, ternyata tidak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah saw membolehkan pemilik tanah itu untuk menebang pohon tersebut, dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.71 Dari dua kasus di atas terlihat bahwa Rasul pernah melakukan intervensi dalam bentuk menetapkan harga dan memaksa penjualan barang. Intervensi yang dilakukan Rasul ini merupakan tindakan yang perlu diambil untuk menghindari 69

M. Arskal Salim, op.cit., h 96-97 Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah, op.cit., h. 36 71 ibid., h. 42 70

timbulnya kerugian bagi budak yang akan merdeka dan si pemilik tanah. Si budak dan pemilik tanah adalah adalah pihak-pihak yang akan menanggung kerugian jika intervensi tidak dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan jika ada pedagang yang menolak untuk menjual barang yang wajib diperjualbelikan, maka mereka dapat dipaksa untuk menjualnya dan jika mereka tetap mengabaikannya mereka dapat diberi sanksi. Begitu pula jika terdapat pedagang yang mesti menjual barang dagangannya dengan harga yang sepadan (tsaman al-mitsil), lalu ternyata mereka enggan melakukannya kecuali dengan harga yang lebih mahal, maka pedagang yang seperti inipun dapat dipaksa, dan jika masih menolak dapat dijatuhi hukuman.72 Imam al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen, menqiyaskan kebolehan penetapan harga dari pihak pemerintah ini kepada kebolehan pemerintah untuk mengambil harta orang-orang kaya untuk memenuhi keperluan angkatan bersenjata, karena angkatan bersenjata berfungsi penting dalam pengamanan negara dan warganya. Menurutnya apabila untuk kepentingan angkatan bersenjata harta orang-orang kaya boleh diambil, tanpa imbalan, maka penetapan harga yang disebabkan oleh ulah para pedagang lebih logis untuk dibolehkan; setelah memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang itu.73

G. Kesimpulan Islam mengakui kebebasan setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak merugikan orang lain, dimana setiap individu diperintahkan untuk memanfaatkan hartanya untuk memenuhi kebutuhannya dan memperbaiki kehidupannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemashlahatan masyarakat. Karena tujuan utama perekonomian Islam adalah agar hubungan ekonomi manusia berdiri diatas landasan

gotong royong, saling cinta kasih,

kejujuran, keadilan, selain itu juga menjaga keseimbangan antara hak individu dan masyarakat. Menutup lubang-lubang yang akan menyebabkan kekayaan 72 73

ibid., h. 35 Nasrun Haroen, op.cit, h. 145.

bertumpuk pada tangan beberapa individu saja. Semua itu harus berdasarkan syari’at Islam. Adapun intervensi pemerintah dalam mengatasi ihtikar menurut para ulama fiqh yang melarang tindakan ihtikar mengatakan, apabila penimbunan barang telah terjadi di pasar, pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang itu dengan harga standar yang berlaku di pasar. Bahkan menurut mereka

barang yang di timbun oleh para pedagang itu dijual dengan harga

modalnya dan pedagang itu tidak berhak untuk mengambil untung, sebagai hukuman dari tindakan mereka. Kemudian para ulama fiqh juga mengatakan bahwa apabila pedagang yang melakukan ihtikar enggan menjual dagangannya sesuai dengan harga pasar, maka hakim berhak menyita barang tersebut dan membagi-bagikannya

kepada

masyarakat yang sangat memerlukan. Pihak

pemerintah seharusnya sejak semula telah mengantisipasi agar tidak terjadi ihtikar dalam setiap komoditi, manfaat, dan jasa yang sangat diperlukan masyarakat. Untuk itu pihak pemerintah sebaiknya melakukan penetapan harga yang adil pada setiap komoditi yang menyangkut keperluan orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Daud, Sunan Abi Daud, juz II, t.tp : Dar al-Fikr, t.th Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad Ahmad bin Hanbal, juz VII, Kairo: Maktabah alTurats al-Islami, 1994 Ahmad, Mustaq, Etika Bisnis Dalam Islam,penerjemah Samson Rahman, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001 Ahmad, Ziauddin, al-Qur’an Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan Yogjakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1998 Al-Assa, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam. Penerjemah Imam Saefudin, Bandung : Pustaka Setia, 1999

A. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Penerjemah H. Anshari Thayib, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997

Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali, Sunan al-Kubra, , juz VI, t.tp : Dar al-Fikr, t.th Dahlan, Abdul Aziz, ed. Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997 Ad-Duraini, Fathi, Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma’a al-Mazahib, Damaskus : t.tp., 1997 Al-Hajja,j Abi al-Husain Muslim Ibnu , Shahih Muslim, Indonesia : Pustaka Dahlan, t.th juz III Haroen, Nasrun, Fiqh Mu’amalah, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000 Ibn Taimiyah, Ahmad bin Abd al-Halim, Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazhifah aalHukumah al-Islamiyah, Bairut: Dar aal-Kutub al-Ilmiyah, t,th Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, al-Mughni asy-Syahr alKabir, juz IV, Bairut : Dar al-Kutb al-‘Ilmiyah, t.th

Al-Jammal, Muhammad Abdul Munim (ed). “Salahuddin Abdullah”. Ensiklopedia Ekonomi Islam. jilid I. Malaysia : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992 Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, At-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasah asySyari’ah,Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th Kahf, Monzer, Ekonomi Islam (telaah Analitik terhadap fungsi system ekonomi Islam),Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995 Khallaf, Abdul Wahhab, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Penerjemah Noer Iskandar al-Barsany, dkk,Jakarta: Rajawali Press, 1993

Al-Ma’luf, Abu Lois, Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam,Bairut : Dar alMasyriq, 1986 Manan, Abdul, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta PT. Dana Bhakti Prima Yasa : 1997 Al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qutsairi, Shahih Muslim, Bairut : Maktabah al-Ma’arif, 1995, juz III. An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syarf, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah fi Alfazh al-Minhaj, juz II, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1985 Qal’ah Ji, Muhammad Rawas dan Hamid Shadiq Qunaibi, Mu’jam al-Lughah alFuqaha’, Bairut : Dar al-Nafais, 1985 Qardhawy,Yusuf, Halal dan Haram Dalam Islam, Penerjemah Muammal Hamidy, t.tp : PT. Bina Ilmu, 1993 -------, Peran Nilai dan Moral Dalam perekonomian Islam. Penerjemah Didin Hafifuddin, Jakarta: Rabbani Press, 1997 Al- Qazwaini, Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yazid, juz. II Sunan ibn Majjah, ditahkik dan dita’lik oleh Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, Bairut : Dar alKutub al-ilmiah, t.th, Sabiq,Sayid, Fiqh as- Sunnah, jilid III, Bairut : Dar al-Fikr, 1983 Salim, M. Arskal, Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taaimiyah, Jakarta: Logos, 1999

As-Shan’ani, Subul as-Salam, juz III Bandung : Dahlan, t.th

Asy-Syathibi, Abu Ishak, Al-Muwafaqat fiUshul al-Ahkam, Bairut : Dar al-Fikr, t.th Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad , Nail al-Authar, juz V, Bairut : Dar al-Fikr, t.th Az-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu, juz IV, Damsyik : Dar alFikr, 1997