TESIS
KETENTUAN BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTI TUTUM TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA (IUS CONSTITUENDUM)
I DEWA GEDE ANOM RAI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
TESIS
KETENTUAN BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTI TUTUM TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA (IUS CONSTITUENDUM)
I DEWA GEDE ANOM RAI NIM. 1296501027
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
KETENTUAN BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTI TUTUM TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA (IUS CONSTITUENDUM)
Tesis ini Untuk Memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
I DEWA GEDE ANOM RAI NIM : 1296501026
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUI TANGGAL, 28 JULI 2015
Pembimbing I
(Dr. I Gde Artha, SH.MH)
Pembimbing II
(Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya,SH.MH)
NIP.19580127 198503 1002
NIP. 19620605 198803 1000
Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Direktur Program Pascasarjana
Program Pascasarjana Universitas Udayana
Universitas Udayana
(Dr.Ni Ketut Supasti Dharmawan,SH.M.Hum., LLM)
(Prof.Dr. A.A. Raka Sudewi,Sp.S.(K))
NIP. 19611101 198601 2001
Nip. 19590215 198510 2001
Tesis ini Telah Diuji Pada Tanggal 9 Juli 2015
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 2040/UN 14.4/HK/2015 tanggal 7 Juni 2015
Ketua
:
Dr. I Gede Artha, SH.,M.H.
Sekretaris
:
Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,M.H.
Anggota
:
Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,M.S. Dr. I Gde Made Swadhana, SH., M.H. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.M.Hum. LLM
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: I Dewa Gede Anom Rai
Program Studi
: Ilmu Hukum
Judul Tesis
:
Ketentuan Batas Waktu Penyidikan Tindak
Pidana
Umum Dalam Perspektif Ius Constitutum Terkait Dengan Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Pembaharuan
Hukum
Acara
Pidana
(Ius
Constituendum)
Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah tesis ini benar-benar bebas dari Plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti Plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sangsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 28 Juli 2015 Yang Membuat Pernyataan
I Dewa Gede Anom Rai
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Ketentuan Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Dalam Persepektif Ius Constitutum Terkait Dengan Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana (Ius Constituendum)” Penyusunan Karya Tulis ini merupakan salah satu kewajiban bagi mahasiswamahasiswi yang menempuh pendidikan Strata 2 ( Pasca Sarjana) dan merupakan tugas akhir untuk menyelesaian masa studi , oleh karena itu dengan segala keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, penulis berusaha menyusun dan menyelesaikan karya tulis ini dengan segenap kemampuan yang penulis miliki. Ucapan Terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan kepada : 1. Dr. I Gde Artha, SH.,M.H selaku Pembimbing I yang telah bersedia melowongkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengkoreksi, membimbing, membina, memberi saran-saran, masukan dalam rangka penulisan Karya Ilmiah (tesis) sejak penulisan proposal sampai dengan selesainya tulisan ini. 2. Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH., M.H. selaku Pembimbing II yang juga telah bersedia melowongkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengkoreksi, membimbing, membina, memberi saran-saran, masukan dalam rangka penulisan Karya Ilmiah (tesis) sejak penulisan proposal sampai dengan selesainya tulisan ini. 3. Prof. Dr.dr. I Ketut Suastika, Sp.Pd., Kemd. selaku Rektor Universitas Udayana 4. Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi Sp.S. (K) selaku
Direktur Program Pascasarjana
(S-2) Ilmu Hukum Universitas Udayana 5. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana 6. Dr. Ni. Ketut Supasti Dharmawan, SH., M.Hum. LLM selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum (S-2) Universitas Udayana 7. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.H. selaku Sektretaris
Program Studi
Fakultas Hukum Universitas Udayana 8. Dr. I Gusti Ketut Aryawan, SH., M.H. selaku Pembimbing Akademik
9. Seluruh Pegawai pada Sekretariat Program Studi Magister
Ilmu Hukum (S-2)
Fakutas Hukum Universitas Udayana, yang telah mencurahkan tenaga, pikiran dan pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan administrasi selama perkuliahan dan penulisan Karya Ilmiah (Tesis) ini 10. I Dewa Made Raka, ayah ( Alm) dan I Dewa Ayu Made Oka (Ibu) selaku orang tua, I Dewa Ayu Nyoman Raka W. ( Alm) kakak, I Dewa Ayu Putu Oka Sasih dan I Dewa Ayu Made Supraningrat ( Adik). Ni Kadek Yudiantari, Amd.Keb. (Istri) serta kedua putri tersayang I Dewa Agung Ayu Nirmala Karini dan I Dewa Agung Ayu Sita Diah Mahaswari, serta Bapak – Ibu Mertua masing-masing dengan penuh semangat memberi dorongan moril, materiil, serta doa sehingga seluruh akvitas perkuliahan sampai pada penyelesaian Karya Ilmiah (Tesis) ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. 11. Seluruh Pimpinan dan rekan sejawat di Kejaksaan Tinggi Bali yang telah memberi dorongan semangat /moril sehingga aktivitas perkuliahan dan penyelesaian Karya Ilmiah (Tesis) dapat berjalan dengan lancar. 12. Teman-teman kuliah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang juga telah memberi dorongan semangat / moril selama perkulihan sampai pada penyelesaian tesis ini Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tulisan ilmiah (Tesis) ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan – kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan bimbingan dari para pembimbing / Dosen serta masukan dari pembaca baik yang berupa kritik ataupun saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya tulis dimasa yang akan datang . Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf jika dalam tulisan ini banyak terdapat kesalahan dan/atau kekurangan-kekurangan, serta mengucapkan terima kasih yang tak terhingga disertai harapan karya tulis (Tesis ) ini dapat diterima dan dijadikan bahan pertimbangan kelulusan Magister Ilmu Hukum. Denpasar,
Juli 2015.
Penulis
ABSTRAK
Fenomena penegakan hukum pidana dewasa ini semakin kehilangan arah bahkan dinilai telah mencapai titik terendah, masyarakat pencari kadilan mengeluhkan proses penyidikan tindak pidana ( umum) yang prosesnya berbelit-belit, berlarut-larut bahkan tidak ada ujung penyelesaianya, keadaan ini jelas tidak memberi kepastian hukum, keadilan serta menfaat dalam penegakan hukum terlebih lagi akan terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, salah satu penyebab keadaan tersebut adalah tidak adanya ketentuan batas waktu penyidikan (kekosongan norma), yang memberi kesempatan kepada penyidik untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, berkenaan dengan hal tersebut penulis mengangkat judul tesis “Ketentuan Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Dalam Persepektif Ius Constitutum Terkait Dengan Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana (Ius Constituendum) ”. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode deskriptif normatif, dilakukan untuk mencari jawaban atas permasalahan : Bagaimana ketentuan batas waktu penyidikan tindak pidana umum terkait dengan perlindungan hak asasi tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)? dan Bagaimana sebaiknya pengaturan batas waktu penyidikan tindak pidana umum dalam hukum acara pidana yang akan datang ?. Hasil penelitian kepustakaan, diperoleh jawaban atas permasalah tersebut yaitu : Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Ius Constitutum) tidak diatur mengenai ketentuan batas waktu penyidikan tindak pidana umum secara tegas sehingga banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka dan pembaharuan hukum acara pidana yang akan datang ( Ius Constituendum) seharusnya mengatur mengenai batas waktu penyidikan tindak pidana umum secara tegas dan pasti, serta mengatur mengenai penegakan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi tersangka, korban maupun saksi pada umumnya . Untuk mewujudkan tindakan penyidikan yang memiliki kepastian hukum, mencerminkan keadilan serta penegakan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (tersangka, korban dan saksi ) . Kata Kunci :
waktu penyidikan, hak asasi tersangka, ius contitutum dan ius constituendum .
ABSTRACT
The phenomenon of criminal law enforcement today is increasingly disoriented and even considered to have reached its lowest point, the community searching for justice complained about the (general) criminal investigation process which is very complicated, protracted even with no completed end, this situation do clearly not provide legal certainty, justice and usefulness of law enforcement moreover, there will be a violation of the rights of the suspects, one of the causes of this situation being the absence of time limit specification for the investigation (void norm), which gives an opportunity to the investigator for abusing his authority, with respect to this the writer raised the title of the thesis “The Specification of Time Limit for General Crime Investigation Relating to the Protection of Rights of Suspects in The Code of Criminal Procedure Reform”. The research in this thesis used descriptive normative method, carried out to find the answer to the problem: How is the specification of time limit for general criminal investigations associated with the protection of human rights of suspects in the Code of Criminal Procedure (KUHAP) ? and How should the setting of deadlines of general investigation of criminal offenses be like in the criminal law procedure in the future? The results of the library research obtained answers to these problems, namely: In the Code of Criminal Procedure (Ius Constitutum) there is no regulation regarding the time limit for general criminal investigation, resulting in the violent of a number of rights of suspects and The future Code of Criminal Procedure should set a time limit for the investigation of (general) criminal investigation firmly so that it gives more legal certainty, and ensures the protection, enforcement of human rights (suspects, victims and witnesses in general). To realize investigation actions which have legal certainty reflects the fulfillment of justice and provide the enforcement and protection of human rights (suspects, victims and witnesses). Keywords: investigation time, human rights of suspects, ius constitutum, ius constituendum.
RINGKASAN
Ringkasan ini disajikan dalam bentuk garis besar dari keseluruhan tulisan dalam tesis, yang pada pokoknya sebagai berikut : Tesis ini mengangkat judul “ Ketentuan Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Dalam Persepektif Ius Constutum Terkait Dengan Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana ( Ius Constituendum)” tulisan ini dibagi dalam 5 (lima) Bab, dengan ringkasan sebagai berikut : Bab I Pendahuluan, berisikan uraian mengenai Latar Belakang Penelitian, yaitu banyak terjadi penangana penyidikan perkara tindak pidana umum yang memakan waktu berlarut-larut, sehingga menimbulkan ketidak percayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, tidak memberi kepastian hukum, rasa keadilan, serta pelanggaran terhadap hak-hak tersangka; Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Tesis, Landasan Teori dan Kerangka Berpikir, landasan teori meliputi Asas-Asas, Konsep Hukum Teori Hukum seperti Teori Sistm Peradilan Pidana, Teori Pembentukan Hukum, Teori Penemuan Hukum, Teori HAM Bidang Hukum, Teori Kebijakan Hukum Pidana, dan Teori Kepastian Hukum, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis. Bab II menguraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Tindak
Pidana
Batas Waktu
Umum Dan Perlindungan Hak Asasi Tersangka,
Pembaharuan Hukum Acara Pidana,
Pengertian Waktu Dikaitkan Dengan Hukum
Pidana, Pengertian Tindak Pidana atau Peristiwa Pidana, Pengertian Hukum Acara Pidana, Pengertian Penyidikan Tindak Pidana Umum, Perlindungan hak Asasi Tersangka, Pengertian hak Asasi Manusia, Hak Asasi Tersangka dan pengertian Pembaharuan Hukum Acara Pidana. Bab III Menyajikan Pembahasan terhadap Permasalahan 1 dari rumusan masalah dengan judul Bab “Ketentuan Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Dalam Persepektif Ius Constitutum Terkait Dengan Perlindungan Hak Asasi Tersangka”, secara ringkas bab ini membahas Ketentuan Batas Waktu Penyidikan Perkara Tindak Pidana Umum
Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana, Kepastian Hukum Penyidikan
Perkara Tindak Pidana Umum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), Selesainya Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana umum, Teori Hak Asasi Manusia Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Hak Asasi Tersangka Dalam Persepektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Ius Constitutum), Kewajiban Pemerintah Untuk Penegakan, Penghormatan Dan Pemenuhan Hak Hak Tersangka Pada
Tahap Penyidikan Tindak
Pidana Umum. Bab IV menguraian menganai pembahasan atas permasalah 2 dengan judul Bab. “Pengaturan Batas Waktu
Penyidikan Tindak Pidana Umum Dalam Hukum Acara
Pidana Dari Persepektif Ius Constituendum”. Secara ringkas diuraikan bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap ketentuan KUHAP yang tidak mengatur mengenai batas waktu penyidikan tindak pidana umum, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan
perlindungan, penegakkan dan pemenuhan hak-hak asasi tersangka termasuk
didalamnya perlindungan terhadap hak-hak korban dan saksi pada umumnya, maka dipandang perlu dan mendesak dilakukan penyempurnaan atau perubahan terhadap KUHAP baik secara menyeluruh maupun bagian-bagian tertentu dan diharapkan dalam hukum acara pidana yang akan datang mengatur ketentuan batas waktu penyidikan secara tegas dan pasti serta lebih detail mengatur mengenai perlindungan dan penegakan hak-hak asasi tersangka, korban dan saksi pada umumnya. Bab V merupakan Bab Penutup yang berisikan simpulan dan saran. Simpulan 1. Sebagai dasar pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) belum mengatur mengenai batas waktu penyidikan dalam tindak pidana umum, keadaan ini membawa akibat terjadinya ketidak pastian hukum serta memberi kesempatan bagi aparat untuk bertindak sewenang-wenang serta terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka / terdakwa termasuk juga saksi , 2. Pengaturan batas waktu penyidikan tindak pidana umum dalam hukum acara pidana yang akan datang (Ius Constituendum) dirumuskan secara tegas dan pasti berdasarkan kwalifikasi berat atau ringan perkara yang ditangani demi terwujudnya kepastian hukum. Sedangkan yang menjadi saran dari penulis adalah sebagai berikut :1. Untuk mewujudkan proses peradilan yang benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku (due process model), maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar pelaksanaan sistem peradilan pidana perlu segera diperbaharui / disempurnakan
baik secara total atau parsial, agar
proses penanganan perkara (penyidikan) ditentukan
batas waktunya secara tegas dan pasti, untuk mewujudkan kepastian hukum serta menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (penyidik) dan sebagai wujud kewajiban negara cq. pemerintah untuk pemenuhan, perlindungan hak-hak asasi manusia (tersangka/ terdakwa maupun saksi).
2. Agar
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP) yang sedang dibahas DPR RI bersama Pemerintah , yang telah merumuskan ketentuan batas waktu penyidikan tindak pidana
umum secara tegas dan pasti serta lebih memberi
perlindungan, pemenuhan hak asasi tersangka/terdakwa, saksi segera dapat disahkan menjadi undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
DAFTAR ISI
Halaman SAMPUL DALAM..............................................................................................
i
HALAMAN TUJUAN PENULISAN ............................................................ .....
ii
LEMBAR PENGESAHAN................................................ ..................................
iii
LEMBAR PENGUJI.............................................................................................
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.............................................. .......
v
UCAPAN TERIMA KASIH......................................................................... .......
vi
ABSTRAK .................................................................................................... .......
ix
ABSTRACT..........................................................................................................
x
RINGKASAN ............................................................................................... .......
xi
DAFTAR ISI.........................................................................................................
xiv
BAB I. PENDAHULUAN ...................................................................................
1
1.1. Latar Belakang Masalah. ..................................................................
1
1.2. Rumusan Masalahan. ......................................................................
8
1.3. Ruang Lingkup Masalah ………………………….. ......................
8
1.4. Tujuan Penelitian ..................................................................... .......
8
1.5. Manfaat Penelitian ………….. .......................................................
9
1.5.1. Manfaat Teoritis.............................................................
9
1.5.2. Manfaat Praktis ....................................................................
9
1.6. Orisinalitas ................................................................. ....................
10
1.7. Landasan Teoritis dan Kerangka Berpikir .............. ........................
10
1.7.1.
Asas Asas Hukum Yang Berkaitan Dengan Tindakan Penyidikan Dalam tindak pidana .................................
11
1.7.2.
Teori Sistem Peradilan Pidana.......................................
15
1.7.3.
Teori Pembentukan Hukum (Perundang-Undangan).....
19
1.7.4.
Teori
Penemuan
Hukum................................................
22
1.7.5.
Teori Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Hukum.....
25
1.7.6.
Teori Kebijakan Hukum Pidana ................................
28
1.7.7.
Teori Kepastian Hukum ..........................................
31
1.7.8.
Kerangka Berpikir .....................................................
35
1.8. Metodelogi Penelitian
..... .......................................................
36
1.8.1.
Jenis Penelitian...........................................................
36
1.8.2.
Jenis Pendekatan ........................................................
37
1.8.3.
Sumber Bahan Hukum...............................................
38
1.8.4.
Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum ………………..
39
1.8.5.
Tehnik Analisis ........................................................
39
BAB II. BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM DAN PERLINDUNGAN
HAK ASASI TERSANGKA
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA……….. 40 2.1. Batas waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum ........................... 2.1.1. Pengertian Waktu Dikaitkan Dengan Hukum Pidana......
40
2.1.2. Pengertian Tindak Pidana atau Peristiwa Pidana..............
41
2.1.3. Pengertian Hukum Acara Pidana .....................................
44
2.1.4. Pengertian Penyidikan Tindak Pidana Umum .................
45
2.2. Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Tersangka. ......................
BAB III.
40
52
2.2.1. Pengertian Hak Asasi Manusia.........................................
52
2.2.2. Hak Asasi Tersangka.........................................................
61
2.2.3. Pembaharuan Hukum Acara Pidana .................................
62
KETENTUAN
BATAS
WAKTU
PENYIDIKAN
TINDAK
PIDANA UMUM DALAM PERSEPEKTIF IUS CONSTITUTUM TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA . ...........................................................................................................
64
3.1. Ketentuan Batas Waktu Penyidikan Perkara Tindak Pidana Umum Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana ..........
64
3.1.1. Kepastian Hukum Penyidikan Perkara Tindak Pidana Umum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ....................................................
72
3.1.2. Selesainya Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana umum ......................................................................
88
3.2. Teori Penegakan dan penghormatan Hak Asasi Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia ……………….... .....
96
3.2.1. Hak Asasi Tersangka Dalam Persepektif Kitab UndangUndang
Hukum
Acara
Pidana
(Ius
Constitutum)…………………………………………
100
3.2.2. Kewajiban Pemerintah Untuk Penegakan, Penghormatan Dan
Pemenuhan Hak Hak Tersangka Pada
Tahap
Penyidikan Tindak Pidana Umum …
106
3.2.3. Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ………………………………………
BAB IV.
113
PENGATURAN BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA ( IUS CONSTITUENDUM )............................
115
4.1. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Polilicy) Dalam Upaya Mengatasi Kekososngan Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum ………………………….. ............................
115
4.2. Pembentukan Perundang-Undangan Hukum Acara Pidana Terkait Dengan Kebijakan Penghormatan Dan Pemenuhan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Umum ................................................................. ..................
117
4.2.1.Penemuan Hukum Dalam Rangka Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Khususnya Mengenai Penyidikan Tindak Pidana Umum……… 4.2.2.Pembaharuan
120
Kitab Undang-Undang Hujkum Acara
Pidana Dalam Bidang Penyidikan Perkara Tindak Pidana Umum .........................................................
124
4.3. Pengaturan Hak Asasi manusia Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pada Bidang
Penyidikan Tindak Pidana Umum................................... ...... 4.4. Upaya
Mengisi
Kekosongan
Hukum
Dalam
KUHAP
Khususnya Pada Tahap penyidikan Perkara Pidana Umum . 4.5. Beberapa Indonesia
Ketentuan Yang
134
140
Perundang - Undangan Republik
Menerapkan
Batas
Waktu
Proses
Penyidikan........................................................................ .....
144
BAB V. PENUTUP ....................................................................................... .....
153
5.1. Simpulan ………………………...........................................
153
5.2. Saran .......................................................................................
153
DAFTAR SINGKATAN DAFTAR PUSTAKA
