Kesempatan. Merubah Kota - Kota, Membangun PLUS! Indonesia Memilih Surabaya 8. Unisma dan UNEJ Segera Miliki Rusun Asrama 23

Indonesia Memilih Surabaya

8

PKPD-PU 2012 Unisma dan UNEJ Sub Bidang Cipta Karya Segera Miliki Rusun Asrama

17

23

Edisi 10/Tahun X/Oktober 2012

kementerian pekerjaan umum

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Merubah Kota - Kota, Membangun

Kesempatan

PLUS! lensa ck • Peringatan Hari Habitat Dunia 2012 Surabaya

daftar isi

Edisi 104Tahun X4Oktober 2012

Berita Utama Kota - Kota, 4 Merubah Membangun Kesempatan Wejangan 6 Membaca Wapres Soal Perkotaan dan Habitat

Memilih 8 Indonesia Surabaya Si Cantik 10 Mengagumi The Sparkling Surabaya

2012 dalam 12 HHD Kampanye Publik

4 19

liputan khusus

14

Kondisi DAS Citarum Kritis

info baru 2012 17 PKPD-PU Sub Bidang Cipta Karya VII Bali 19 APLAS Simposium Teknologi Sampah Terkini

Jawab Masalah Sanitasi 21 PPSP, di Kabupaten dan Kota Rawan Sanitasi

14 21

dan UNEJ 23 Unisma Segera Miliki Rusun Asrama

25 AMCDRR Konferensi Internasional Pengurangan Bencana

Rumah, Kesehatan 27 Pensiunan, Fasilitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)

inovasi Puuwatu Kendari 29 TPA Manfaatkan Biogas Menjadi Listrik

Bioreactor 30 Membrane untuk Olah Air Limbah Jakarta

2

25 29

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Budi Yuwono P Penanggung Jawab Penanggung Jawab Antonius Budiono Antonius Budiono Dewan Redaksi Dewan Redaksi Susmono, Danny Sutjiono, Dadan Krisnandar, Danny Sutjiono, M. Sjukrul M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, Amin, Amwazi Idrus, Guratno Hartono, Guratno Hartono, Tamin MZ. Tamin MZ. Amin, Nugroho TriAmin, Utomo Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi Pemimpin Redaksi Sri Murni Edi K, Sudarwanto Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi BagianA.Produksi Erwin Setyadhi, Djoko Karsono, Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Dian Irawati, Fajar Santoso, IlhamSuryaningrum, Muhargiady, R. Julianto, Desrah, Wardhiana Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Sri Murni Edi K, Desrah, Indah Raftiarty, Danang Pidekso Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Waluyo Widodo, Bagian AdministrasiDjati & Distribusi Indah Raftiarty, Danang Pidekso Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Bagian Administrasi & Distribusi Kontributor Luargo, A. Joni Santoso,Hadi Nurfathiah Dwityo Soeranto, Sucahyono, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Kontributor Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, RG. Eko Djuli S, Dedy Nieke Nindyaputri, R. Permadi, Mulana MP. Sibuea, Th Srimulyatini Respati, Joerni Makmoerniati, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Syamsul Hadi, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Rina Agustin, Handy B. Legowo, Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Dodi Krispatmadi, Rudi A. Arifin, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Endang Setyaningrum, Alex A. Chalik, HandyMursito, B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Djoko N. Sardjiono, Rudi A.M. Arifin, Endang Setyaningrum, Oloan Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Alex A. Sumantri, Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Deddy Halasan Sitompul, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Sitti Bellafolijani, M. Anggraini, Aulawi Dzin Nun, Agus Achyar, Ratria Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Susi Simanjuntak, Didik S.Dian Fuadi, AgusMDS Achyar, Ratria Anggraini, Suci Hastuti, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Budi Aswin G. Sukahar,Airyn Saputri, DidikPrastowo, S. Fuadi, Kusumawardhani, Wahyu K. Susanto, Putri Suri, Budi Prastowo, Aswin G.Intan Sukahar, Siti Aliyah Junaedi Putri Intan Suri, Wahyu K. Susanto, Siti Aliyah Junaedi Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Alamat Redaksi Telp/Fax. 021-72796578 Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Email Telp/Fax. 021-72796578 [email protected] Email [email protected] website http://ciptakarya.pu.go.id twitter @ditjenck Cover : Penataan Kawasan Boezem Morokrembangan Surabaya menjadi bagian penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang dilakukan Ditjen Cipta Karya. (Foto: Dok. Bangkim)

Membebaskan Permukiman Kumuh Butuh Keterpaduan Jika Jokowi dikenal sukses menata kota Solo dengan penataan kawasan kumuh dan merelokasi PKL dengan pendekatan khasnya, maka Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, juga ciamik memoles wajah kota menjadi semakin cantik. Pendekatannya bisa apa saja, polanya bisa dari Kampung Improvement Program (KIP) yang sukses menata kawasan Thamrin Jakarta, atau kreatif mengatasi variabel lainnya seperti pendanaan, perencanaan, pemrograman, dan seterusnya. Namun sepertinya harus diakui, di atas semua itu ada faktor yang paling laten, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yang terbentuk dalam diri Jokowi dan Risma tentu tidak hanya dari bakat, tapi kemauan mereka ‘blusukan’ (mengunjungi, red) ke masyarakatnya sangat membantu untuk melatih kepekaan, terbiasa mau mendengar suara bawah, dan kemudian memetakan masalah sebenarnya. Alhasil, Indonesia memilih Surabaya yang dipimpin Risma sebagai tuan rumah peringatan puncak Hari Habitat Dunia (HHD) 2012 Indonesia. Kota-kota lain yang sukses menata kawasan kumuh dan membangun infrastruktur permukiman juga sudah diganjar dengan penghargaan PKPD-PU atau bahkan adipura, dan pengakuan lainnya. Tema HHD 2012 adalah ‘Menuju Permukiman tanpa Kumuh 2020’ yang diterjemahkan Indonesia dari tema internasional ‘Changing Cities, Building Opportunities’ atau merubah kota-kota membangun kesempatan. Masyarakat menaruh harapan besar pada perubahan kehidupan yang lebih baik, harapan itu mereka gantungkan di kota. Siapa yang bisa menghentikan laju urbanisasi? Yang sementara dapat dilakukan adalah menata kawasan kumuh yang ditimbulkan oleh urbanisasi. Selanjutnya, melakukan slum upgrading dan urban upgrading sungguh tidak gampang karena memerlukan keterpaduan. Keterpaduan akan dituntut koordinasi dan integrasi dari seluruh aspek, terutama kebijakan, kelembagaan, dan pembiayaan dari seluruh hirarki pemerintahan. Selain itu, keterpaduan juga mestinya membawa misi antara lain keterpaduan penataan kawasan kumuh dengan perencanaan kota, keterpaduan permukiman dengan infrastruktur kawasan, keterpaduan pengadaan rumah dengan ketersediaan lahan peruntukannya, dan mengedepankan karakteristik kota atau kearifan lokal. Bahasa di atas mungkin tidak populer bagi masyarakat penghuni kawasan kumuh. Maka mestinya pemerintah dari semua hirarki menterjemahkannya menjadi aksi-aksi nyata dan mengajak masyarakat untuk bersama membawa permukimannya bebas kekumuhan. (bcr) Selamat membaca dan berkarya!

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 9 4Tahun X4September 2012

3

Foto : Humas Istana Wapres

berita utama

Wapres Boediono didampingi Menteri PU dan Menteri Perumahan Rakyat memberikan penghargaan kepada para pemenang lomba karya tulis jurnalistik dalam rangka Hari Habitat Dunia 2012 di Istana Wapres (1 Oktober 2012).

Merubah Kota - Kota,

Membangun Kesempatan Masyarakat masih menganggap kota sebagai mesin pertumbuhan (engine of growth). Anggapan itu disertai harapan untuk merealisasikan mimpi kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kesempatan untuk mereka harus dibangun dengan menata, bahkan merubah kota menjadi lebih layak huni.

M

erubah kota-kota untuk membangun kesempatan hidup lebih baik bagi penduduknya merupakan tema peringatan Hari Habitat Dunia 2012. Tema tersebut dicetuskan PBB dengan ‘Changing Cities, Building Opportunities”. HHD mulai diperingati masyarakat dunia sejak tahun 1986 setelah setahun sebelumnya atau tahun 1985, Majelis PBB pada sidang umumnya menetapkan HHD jatuh setiap Senin pertama bulan Oktober. Dilanjutkan pada Konferensi Habitat II di Istanbul Turki pada tahun 1996 dunia menyeru untuk meningkatkan komitmen dalam penyediaan permukiman yang terjangkau dan berkelanjutan (affordable housing and sustainable development) HHD diselenggarakan dengan tujuan untuk memikirkan mengenai kondisi permukiman dunia dan hak atas hunian layak, serta mengingatkan dunia akan tanggung jawab bersama untuk masa depan permukiman yang lebih baik. Melalui tema ini UN Habitat menggarisbawahi akan pentingnya perencanaan suatu kota, karena kota yang tidak terencana akan mengakibatkan pembangunan yang kacau dan urban sprawl. Dengan kota yang terencana, maka kota dapat melanjutkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya saat ini hingga masa mendatang. Hal tersebut juga sesuai dengan kampanye UN Habitat melalui ‘I ‘am a City Changer’, yang berupaya

berita utama untuk meningkatkan upaya setiap orang dalam membuat kotanya menjadi tempat tinggal yang lebih baik. Di Indonesia, tema Hari Habitat Dunia ini disesuaikan dengan isu perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia dan diadopsi dalam tema nasional yaitu “Menuju permukiman tanpa kumuh 2020”. Tema ini sejalan dengan tujuan MDGs yang mentargetkan peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh 2020. Peringatan Hari Habitat Dunia tahun 2012 di Indonesia mempunyai maksud untuk meningkatkan kepedulian semua pihak (pemerintah pusat/daerah, pihak swasta, perguruan tinggi, masyarakat) bagi peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang lebih baik, mengkaji permasalahan perumahan dan pembangunan perkotaan, serta memikirkan solusi bagi pengembangan perumahan (terutama bagi masyarakat miskin) dan perkotaan yang berkelanjutan di Indonesia.

Perlu Cetak Biru

“Penataan kota harus direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan konsisten dan berkesinambungan dan tidak terhenti tiap lima tahun”. Wakil Presiden Boediono menekankan hal tersebut saat menyampaikan sambutan dalam memperingati Hari Habitat Dunia (HHD) 2012 di Istana Wapres Jakarta, Senin (1/10/2012). Audiensi dengan Wapres di istananya tersebut adalah rangkaian peringatan HHD 2012 di Indonesia. Sebagai puncaknya, HHD 2012 dilaksanakan di Surabaya, 6-7 Oktober 2012. Hadir dalam acara itu Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz. Peringatan HHD diselenggarakan oleh Indonesia setiap tahun dengan penyelenggara utama bergantian antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Puncak peringatan HHD 2012 ditetapkan Badan PBB jatuh pada 1 Oktober 2012. Ia berharap ada national blueprint sebagai rambu-rambu nasional dan prinsip dasar yang memayungi seluruh kota di

Indonesia. Selain itu ia meminta para pemangku kepentingan menyatukan pandangan dan langkahnya dalam membangun dan menata perkotaan agar dalam 20 hingga 50 tahun tetap sebagai kawasan memadai. Menurut Boediono, sejumlah kota di negara berkembang banyak yang tidak mampu memberi kualitas hidup memadai bagi penduduknya dan kondisi itu adalah nyata. Dia mengingatkan, kalau negara berkembang tidak memiliki rencana perkotaan yang pas dan konsisten, akan muncul suatu problema lebih besar yang pada akhirnya akan memunculkan akumulasi arus urbanisasi. “Sebelum kita pada tingkat seperti itu, maka perlu dipikirkan pembangunan kota di daerah untuk jangka menengah,” kata Wapres. Boediono mengatakan, landasan utama untuk mengatasi arus urbanisasi adalah menyatukan pandangan semua pemangku kepentingan, baik kelompok pemerhati, ahli di universitas, serta pimpinan dunia usaha yang memiliki kepedulian memperbaiki tata kota. Ia yakin, jika semua pihak bisa menyatukan pandangan dan langkah, penataan kota yang baik akan bisa tercapai hingga 20 sampai 50 tahun ke depan. Pemerintah bisa sebagai motornya dalam menyusun suatu cetak biru kawasan perkotaan. “Hari Habitat ini kita jadikan momen untuk memikirkan pembangunan kota-kota di tanah air supaya lebih baik,” ujar Boediono. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen penuh dalam peningkatan kualitas permukiman dan infrastrukturnya sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN dan RPJMN, serta pencapaian target MDGs. Terkait dengan tema peringatan Hari Habitat tahun ini “Changing Cities, Building Opportunities”, Kementerian PU juga terus berupaya untuk membangun perkotaan dan permukiman dengan inovasi pendekatan program yang lebih tepat guna dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. “Misalnya pembangunan infrastruktur permukiman saat ini dilakukan tidak saja berskala proyek atau kawasan, tapi juga dilakukan terhadap skala kota dan regional,” katanya. (bcr/dvt)

Foto : Buchori

Foto udara kawasan balaikota Surabaya

Edisi 10 4Tahun X4Oktober 2012

5

berita utama

Membaca Wejangan Wapres Soal Perkotaan dan Habitat Joerni Makmoerniati *)

Tema peringatan HHD 2012, ‘Changing Cities, building opportunities’ dan pemerintah Indonesia mengangkat sub tema ‘menuju kota-kota tanpa permukiman kumuh 2020’. Tema tersebut sesungguhnya bukan hal baru, karena tema hari habitat sebelumnya sudah sering mengangkat tema tentang kota-kota dan permukiman kumuh.

Foto-foto : Buchori

Kawasan permukiman padat di Ambon

6

L

alu apa bedanya? Adakah tema hari habitat dunia tahun 2012, diusung kembali dengan penuh kesadaran untuk mendorong kembali perwujudannya? Mari kita renungkan kembali pesan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden RI, bapak Boediono, pada acara puncak peringatan Hari Habitat Dunia, 1 Oktober 2012, di Istana Wakil Presiden.

Berkelanjutan, Sinergi dan konsisten

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi perkotaan yang pesat, khususnya di kota-kota metropolitan maupun kota-kota cepat tumbuh, selain memberikan dampak positif terhadap pergerakan perekonomian lokal maupun regional, juga perlu diwaspadai adanya dampak pada peningkatan kebutuhan akan permukiman dan infrastruktur pelayanannya. Keadaan tersebut perlu diwaspadai dan dihadapi dengan menyediakan program-program pembangunan yang sinergi dan seimbang pada kawasan permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan. Penanganan permasalahan permukiman, maupun pence­ gahannya harus dilakukan dengan sangat hati- hati, agar tidak tenggelam pada permasalahan itu saja. Penangannya harus dilakukan secara berkelanjutan, sinergi dan konsisten.

berita utama

Salah satu sudut Kota Ternate

Hari Habitat dunia merupakan salah satu kesempatan yang baik untuk menyatukan pandangan dan langkah pemerintah, para pemerhati, akademisi, masyarakat maupun pengusaha, sebagai pelaku ekonomi produktif, untuk peduli pada pembangunan permukiman, khususnya kota-kota di Indonesia yang berperan sebagai pusat kemajuan (centre of progresses) sekaligus permukiman yang layak (livable). Untuk itu perlu penggerak untuk menekuni isu – isu permukiman dan memberikan alternatif program pembangunan yang berkelanjutan.

Siapakah penggeraknya?

Jawabannya adalah Pemerintah karena mempunyai sumberdaya cukup besar untuk dapat melakukan hal-hal seperti penyatuan pandang semua pihak yang bersangkutan, dan membangun strategi pembangunan kota – kota yang berisi tentang ramburambu dan prinsip – prinsip dasar pembangunan perkotaan yang harus diturunkan ke dalam rencana tindak yang didukung dan disepakati bersama oleh semua pihak yang bersangkutan. Untuk itu, perlu ada ‘urban centre’, karena pemerintah harus dapat mengulurkan tangan melalui fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan lainnya. Hal itu sangat diperlukan, mengingat bahwa tidak semua pembangunan kota diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, aspek koordinasi menjadi penting. Blue print nasional untuk pembangunan kota- kota dan strategi menarik segala sumberdaya yang memungkinkan, baik dari pusat, daerah, swasta maupun masyarakat. Upaya ini harus dipercepat agar menjadi sesuatu yang konkrit, berupa pembangunan kota yang terkoordinasi dan synergi berdasarkan strategi yang disepakati bersama. Untuk itu pemerintah perlu segera menentukan langkah-langkah konkrit. Apabila diperlukan, kantor sekertariat Wakil Presiden akan menyambut baik dan bersedia mendukung dalam hal koordinasi antar pihak terkait. “Apa yang paling utama perlu dilakukan untuk mengurangi konsentrasi tidak sehat untuk permukiman dan ekonomi bagi kotakota yang sudah terlanjur?” Berdasarkan logika ekonomi, bahwa pertumbuhan kota-kota yang dipicu oleh aktivitas ekonomi harus dilakukan penataan kembali. Menata kembali kegiatan ekonomi sebagai faktor penarik yang kuat bagi pergerakan dan pertumbuhan penduduk di perkotaan. Ini karena kegiatan ekonomi sebagai faktor penarik yang kuat. Pranata kegiatan ekonomi sebagai kunci penataan kembali pembangunan kota harus masuk di dalam blue print pembangunan perkotaan. Mungkinkah dilakukan peraturan (regulasi), insentif, atau kombinasi keduanya? Regulasi pemerintah dan regulasi pemerintah daerah yang dibuat saling mendukung secara

seimbang dan sesuai dengan kewenangannya masing – masing. Apakah perlu diberikan kebijakan moratorium pembangunan kegiatan ekonomi, bagi kota-kota yang sangat cepat pertumbuhannya? Apakah rumit permasalahannya? Untuk itu perlu dibuat kebijakan dalam strategi pembangunan kota – kota, perlu memperhatikan kekuatan ‘pasar’ (perlu counter balance) agar kebijakan yang dihasilkan merupakan strategi yang optimal bagi kota – kota secara nasional. Pada satu pihak, pemilihan lokasi kegiatan ekonomi perlu disesuaikan dengan kebutuhan kota. Sehingga terjaga keseimbangan antara kebutuhan dan penyediaan dan diikuti dengan perencanaan pembangunan infrastruktur perkotaan yang akan menarik kegiatan ekonomi. Pada pihak lainnya, perencanaan yang baik sangat diperlukan agar terjadi sinkronisasi dan optimalisasi program pusat maupun daerah.

Kita mulai dari sekarang

Urbanisasi bukan hanya masalah kota, namun masalah besar yang harus dihadapi bersama. Untuk itu, sekali lagi, Blue Print pembangunan kota dan desa secara nasional sangat diperlukan. Keseimbangan peran antara kota dan desa perlu segera diwujudkan dan peran pemerintahlah untuk mewujudkannya. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat miskin di permukiman kumuh akan sulit terkejar dengan laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang mencapai 1, 7 %. Perlu upaya terobosan dari berbagai sisi, baik regulasi dan insentif serta sinkronisasi program pembangunan yang hendaknya segera dituangkan dalam ‘blue print’ rencana pembangunan nasional. “Mari kita satu padankan semua sumberdaya untuk mengantisipasi dan mengembangkan kota-kota untuk anak cucu kita. Seyogyanya kita mulai dari sekarang”. Langkah yang sudah mulai dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah melakukan pembinaan melalui pendampingan dan fasilitasi kepada kabupaten/kota dalam rangka menyiapkan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan (SPPIP) serta prioritas penanganannya. SPPIP merupakan konsolidasi dan sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan kabupaten/kota. Strategi ini yang dilengkapi dengan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) yang menditailkan program, kegiatan beserta kebutuhan dana dan pelaku pembangunan. Strategi pembangunan beserta rencana investasi tersebut akan menjadi acuan utama bagi kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan, sehingga dihasilkan pembangunan yang sinergi, bermanfaat, serta sesuai dengan daya dukung dan pola ruangnya. Dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut, diberikan pula insentif dan dukungan dana pembangunan untuk mendorong kabupaten/kota dalam mewujudkan permukiman yang layak, aman dan berkelanjutan. Peringatan Hari Habitat Dunia 2012 hendaknya dapat dijadikan titik tolak dan evaluasi diwujudkannya usaha peningkatan kualitas permukiman, khususnya permukiman kumuh dengan contoh – contoh yang terjadi di kota Surabaya dan Bandung. Semoga kita semua mempunyai semangat yang sama untuk terus bergerak mendorong dan melaksanakannya. *) Kasubdit Pengembangan Permukiman Baru, Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Edisi 10 4Tahun X4Oktober 2012

7

Foto : Buchori

Foto : Humas Pemko Surabaya

berita utama

Foto Kiri

: Walikota Surabaya dan Dirjen Cipta Karya usai memberikan hadiah pada kelurahan terbaik dalam penataan lingkungan. Foto Kanan : Walikota Surabaya Tri Rismaharini memberikan penjelasan kepada Menteri PU saat mengunjungi kawasan permukiman Morokrembangan

Indonesia Memilih Surabaya

Foto : Buchori

Lingkungan permukiman di kawasan Boezem Morokrembangan, Surabaya, kini banyak menuai pujian. Tiga tahun belakangan masyarakatnya berbenah untuk menepis citra buruk sebagai penghuni kawasan buangan, rawan, dan paling kumuh seantero Surabaya. Pembenahan itu didukung pemerintah Kota Surabaya dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Tentu saja, semangat masyarakat lah yang menjadi penyebab penataan kawasan yang di dekat kompleks Akademi Angkatan laut (AAL) Surabaya ini.

Menteri PU menandatangani prasasti peresmian infrastruktur Cipta Karya dalam puncak HHD 2012 di kawasan Boezem Morokrembangan

8

P

ada Sabtu pagi, 6 Oktober 2012, masyarakat Morokrembangan diganjar dengan didaulatnya tempat ini sebagai salah satu titik puncak penyelenggaran Hari Habitat Dunia 2012. Peringatan dihadiri tak kurang oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Djoko Kirmanto, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Wakil Gubernur AAL, para pejebat eselon I Kem PU termasuk salah satunya Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono, anggota komisi V DPR RI, para pakar lingkungan, tokoh masyarakat dan masyarakat lokal. Dalam sambutannya Djoko Kirmanto mengatakan, momentum HHD ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengkajian mengenai permasalahan perumahan dan pembangunan perkotaan di Surabaya. “Dari situ kemudian munculah solusi bagi pengembangan perumahan khususnya bagi masyarakat miskin di perkotaan,” katanya. Dalam acara tersebut, Menteri Pekerjaan Umum juga meresmikan empat proyek yakni Instalasi Pompa Banjir Kenjeran – Kota Surabaya, Instalasi Pompa Banjir Medokan Semampir Kota Surabaya, Rusunawa Bayuangga Probolinggo dan Rusunawa Grudo Kelurahan Tegalsari Kota Surabaya. Djoko mengapresiasi Pemkot Surabaya karena telah berhasil merevitalisasi kawasan Bozem Morokrembangan yang notabene dulunya merupakan kawasan kumuh dan kotor, kini menjadi bersih dan tertata rapi. Menurutnya, keberhasilan ini tak akan terwujud jika tidak ada partisipasi dari masyarakat sekitar bozem. “Saya salut dengan perubahan yang terjadi di kawasan ini (Boezem Morokrembangan). Kalau dulu, saya tahu di sini tidak ada ikan yang bisa hidup, tapi sekarang, saya lihat sendiri tadi ikan lelenya besar-besar,” ujarnya. Selain itu, lanjut dia, pemerintah pusat melalui Kementerian PU berencana akan membangun rumah susun sewa sederhana (rusunawa) di kawasan Boezem Morokrembangan. Pembangunan tersebut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pemukiman layak huni. Untuk itu, Djoko mengisyaratkan agar rencana pembangunan rusunawa segera disosialisasikan agar masyarakat mengetahuinya. “Bu wali, saya minta tolong dibantu persiapan lahannya, mana yang paling tepat. Dengan ini diharapkan pemukiman di sini bisa lebih tertata rapi,” sambung Djoko. Di tempat yang sama, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan, terkait upaya pemenuhan tempat tinggal, Pemkot

berita utama

Foto : Buchori

Foto : Buchori

Foto : Indra

telah membangun 15 rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dimana 4 rusun dibangun oleh Pemkot, sementara 10 rusun dibangun atas kerjasama dengan Kementerian PU dan 1 rusun berkat kerjasama dengan PT. Perumnas. “Untuk kenyamanan hunian rusun tersebut, Pemkot telah

Foto Atas : Menteri PU menyalami warga Kelurahan Morokrembangan Foto Tengah : Dirjen Cipta Karya menanam pohon di Taman Ekspresi Kota Surabaya Foto Bawah : Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono melakukan Fun Bike dalam acara Hari Habitat Dunia 2012 di Surabaya.

melengkapinya dengan sejumlah fasilitas pendukung antara lain mendirikan PAUD, taman bacaan, puskesmas pembantu, taman bermain, maupun “Board Learning Center” (BLC),” papar wali kota. Disamping pemukiman, penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga mendapat perhatian dari Pemkot Surabaya. Saat ini RTH yang dikelola Pemkot mencapai sekitar 20,21 persen, sementara 13 persen dikelola oleh masyarakat dan pihak swasta. Dalam mengurangi genangan air, lanjut dia, pemkot bekerja sama dengan Kementerian PU membangun rumah pompa dan saluran irigasi menjadi saluran pematusan, yang di atasnya berfungsi sebagai sarana jalan, contohnya seperti yang ada di Jalan Banyu Urip sepanjang lebih kurang 3 kilometer. Penataan lingkungan yang bersih dan tertata rapi berimbas pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Terbukti dengan menurunya angka sejumlah penyakit seperti ISPA, demam berdarah, dan diare. “Hasilnya dapat dirasakan masyarakat. Kalau lingkungan bersih dan rapi maka hidup menjadi lebih sehat,” terang Risma. Boezem Morokrembangan merupakan salah satu kawasan dari lima kawasan khusus program Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan (PNPM Mandiri Plus). Kawasan lainnya yakni Jakarta, Bandung, Medan dan Makassar. Permukiman di Boezem Morokrembangan dihuni dengan tingkat penduduk yang sangat padat di sempadan Waduk yang berfungsi sebagai konservasi sumber daya air di Kota Surabaya. “Kawasan Boezem Morokrembangan ditata kembali secara bersama-sama oleh Kementerian PU, Pemprov Jawa Timur, Pemkab/kota Surabaya dengan mengembalikan fungsi waduk dan meningkatkan kualtias lingkungan setempat tanpa menimbulkan gejolak sosial,” ungkap Djoko Kirmanto. Proses penataan Kawasan Boezem termasuk Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) menggambarkan kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur permukiman. Model penataan kawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan fungsi konservasi Boezem sebagai kolam retensi yang dapat meningkatkan kualitas permukiman, serta memberi nilai tambah secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Kegiatan dalam rangkaian peringatan HHD 2012 selanjutnya adalah Funbike dan penanaman pohon. Pada bagian lain Djoko mengatakan, permasalahan perumahan, pembangunan perkotaan, permukiman serta lingkungannya menjadi perhatian masyarakat dunia termasuk permukiman kumuh. Untuk itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 1986 menetapkan penyelenggaraan tahunan Hari Habitat Dunia. Menurut Djoko Kirmanto, upaya perbaikan permukiman kumuh sebenarnya telah dilakukan pemerintah sejak 1969. Yakni melalui Kampung Improvement Program (KIP) yang dilaksanakan di tiga kota besar yakni Jakarta, Bandung dan Surabaya. Selama pelaksanaannya, Program KIP berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi dari dunia internasional dan ditiru oleh banyak negara. “Kita sebetulnya telah mengatasi masalah permukiman kumuh dan lingkungan sejak 1969. Bahkan, program perbaikan kampung yang didukung oelah Prof. Johan Silas mendapakan penghargaan World Habitat Award tahun 1992. Diharapkan di masa depan kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk peningkatan kualitas dan penganganan permukiman kumuh perkotaan,” jelas Djoko Kirmanto. (bcr/berbagai sumber)

Edisi 10 4Tahun X4Oktober 2012

9

berita utama

Mengagumi Si Cantik

Foto : Buchori

The Sparkling Surabaya Foto Atas

: Anak-anak Morokrembangan bersepeda ria di jalan yang sudah mulus Foto Bawah : Anak-anak dan remaja bersantai di perpustakaan Taman Ekspresi Surabaya

Lula Kamal hanya tersenyum tipis saat dua orang perempuan di sampingnya memberi arti sempit pada Habitat. Awalnya, salah satu dari mereka basabasi bertanya tujuan dan dalam rangka apa dokter Lula ke Surabaya. “Saya memenuhi undangan Ibu Walikota Risma dalam peringatan Hari Habitat,” ujar Lula. Dengan polosnya, si lawan bicara bertanya lagi, “ooh...berarti ngurus masalah hewan ya, dok?” ujarnya polos. Dengan tenang, Lula menjelaskan bahwa habitat tak hanya identik dengan hewan. Habitat adalah tempat bermukim semua makhluk hidup, termasuk manusia.

Foto : Buchori

Foto : Buchori

D

10

ialog singkat itu terjadi dalam pesawat komersil jurusan Jakarta - Surabaya. Pada lawatannya ke Surabaya, Lula Kamal menjadi pemandu sarasehan dalam salah satu rangkaian peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) 2012. Surabaya menjadi pilihan kota yang berhasil menata lingkungan permukiman warganya dengan baik. Dari Surabaya pula tema peringatan HHD 2012 di Indonesia ‘Menuju Kota Tanpa Kumuh 2020’ digaungkan ke semua lapisan masyarakat. Jika berkunjung ke kota pahlawan dalam tiga tahun terakhir, Anda akan banyak menemui semangat masyarakat menata ling­ kungan huniannya dengan penghijauan di tiap gang, perbaikan saluran, normalisasi sungai, kecantikan trotoar di sepanjang jalan protokol, pengelolaan air limbah dan penyediaan air minum yang terus dikebut, penataan kawasan kumuh, dan upaya menciptakan kota yang layak huni lainnya. Semua perbaikan tersebut ditopang kuat oleh dukungan pendekatan pemberdayaan masyarakat (community empowering), penguatan karakter lokal, serta faktor leadership. Pada faktor ketiga ini, masyarakat Surabaya diuntungkan dengan sosok walikota Tri Rismaharini. Jika di DKI Jakarta ada Jokowi yang menjadi media darling dan dicintai masyarakatnya, pun dengan kota Surabaya, karena Risma dekat dengan semua kalangan, kecuali jika bicara dukungan politik. Kepemimpinan menjadi penting bagi seorang walikota dalam melihat dan menyikapi permasalahan perkotaan. Ada keserupaan antara dua pemimpin ini dalam menata lingkungan permukiman, duaduanya concern dengan kekumuhan, sanitasi, air bersih, dan ruang terbuka hijau. Kemiripan lainnya adalah kebiasaan mereka berdua yang pagipagi sudah ‘blusukan’ ke tengah-tengah masyarakat. Saat jam kerja belum dimulai, mereka sudah melakukan pemetaan masalah dengan menelusuri jaringan jalan-jalan kota. Menemu kenali permasalahan riil dan menyerap aspirasi warganya.

berita utama Bu Risma memakai tiga pola penanganan permukiman kumuh. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas perumahan dan untuk mengurangi kepadatan permukiman, Pemkot Surabaya bekerjasama dengan pemerntah pusat membangun Rumah Susun (Rusun) yang ditujukan bagi masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh. Penanganan kedua, ditujukan bagi kawasan-kawasan yang relatif telah settle. Bagi kawasan-kawasan permukiman

Foto : Buchori

Foto : Istimewa

Foto : Istimewa

Foto Atas : Salah satu sentra PKL yang ditata Pemkot Surabaya Foto Tengah : Taman Pelangi Surabaya Foto Bawah : Keramaian Taman Bungkul Surabaya

ini, Pemkot Surabaya menerapkan program penataan dan pembangunan infrastruktur dengan pembangunan jaringan jalan, saluran drainase, infrastruktur pengeolahan air limbah, dan air bersih. Masyarakat terlibat juga dalam pembangunan perawatan infrastruktur, termasuk penghijauan kawasan dan pengelolaan sampah yang bekerjasama dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Pola penanganan ketiga, sebagaimana dijelaskan oleh Walikota, merupakan treatment terhadap kawasan yang memiliki ciri fisik tertentu. Yaitu dengan dukungan penataan kawasan permukiman dan membangun vertical housing. Kawasan dengan ciri fisik tertentu contohnya kawasan permukiman nelayan dan kawasan permukiman di sekitar boezem. Ketiga pola penanganan kawasan permukiman di atas juga didukung upaya penanganan non fisik yang ditujukan untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan pada akhirnya memperoleh kepemilikan rumahnya sendiri. Penataan kota yang cantik sengaja Risma pelihara keberlanjutannya dengan cara mengadakan perlombaan dalam rangka community empowerment dengan wadah program Surabaya Green & Clean. Program ini juga sering dikenal dengan ‘Surabaya Cantik’. Sukses ini bisa dilihat dari hijaunya Surabaya sampai di sudut-sudut dan gang sempit.

Membangun Kesempatan Ekonomi

Sebelum PBB meluncurkan tema changing cities, building opportunities dalam HHD 2012, Kota Surabaya bersama masyarakatnya sudah menata lingkungan permukiman maupun perekonomiannya untuk membuka kesempatan semua masyarakat mensejahterakan dirinya. Beberapa sentra ekonomi tradisional untuk mewadahi Pedagang Kaki Lima (PKL) dibangun di era Risma. Sebut saja Taman Bungkul, Sentra PKL Penjaringan Sari, dan Sentra PKL Gayungan. Bagi para pendatang, Taman Bungkul bisa jadi lebih populer karena lokasinya di jalan utama Darmo. Taman yang menjadi pusat kuliner ini menampung sekitar 50 PKL, dan menyerap 174 tenaga kerja. PKL di sini juga hebat, omsetnya mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 27 juta per hari. Di Sentra PKL Penjaringan Sari ada kurang lebih 35 PKL dengan serapan tenaga kerja sebanyak 105 orang. Sedangkan ada 32 PKL di Gayungan dengan dukungan 96 tenaga kerja. Bekas kantor dinas pun disulap Risma menjadi pasar ikan hias dengan jumlah PKL sebenyak 158. Pasar di jalan Gunung Sari ini menyerap lebih banyak tenaga kerja, yaitu sekitar 450 orang dengan omset para PKL rata-rata per bulannya Rp 9 juta hingga Rp 22,5 juta untuk tiap standnya. Masih di Gunung Sari, dengan elok berdiri pasar buku bekas yang menampung sekitar 84 PKL. Kesempatan hidup lebih baik bagi masyarakat juga bisa dilihat dari sisi lain, seperti pemberlakuan car free day setiap hari minggu, penambahan ruang terbuka hijau dengan penyediaan tamantaman di sepanjang sungai, dan pembangunan taman bacaan masyarakat. Taman bacaan ada di RW dan kelurahan di Kota Surabaya dengan total seluruhnya ada 310 lokasi. Pada salah satu kesempatan di peringatan HHD 2012, Risma beserta para pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan UN Habitat Indonesia bersepeda santai dari Taman Bungkul dan berakhir di Taman Ekspresi. Di taman ini pula dilakukan penanaman pohon untuk menambah kerindangan taman, dan kenyamanan anakanak memanfaatkan perpustakaan taman yang sudah ada.(bcr)

Edisi 10 4Tahun X4Oktober 2012

11

berita utama

HHD 2012 dalam Kampanye Publik Dialog Live 8 - 11 Show di Metro TV (25 September 2012) Dialog bertema ‘Satu Dasawarsa UU Bangunan Gedung’ dan menghadirkan narasumber Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Masih banyak pemerintah daerah yang mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dengan orientasi pendapatan. Contohnya, banyak Pemda membuat Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk tujuan menambah pendapatan asli daerah (PAD). Namun di sisi lain pengawasan pemerintah terhadap implementasi, serta partisipasi dan kesadaran masyarakat masih lemah. Talkshow ‘Kabinet Indonesia Bersatu Menjawab’ TVRI (26 September 2012) Narasumber utama: Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Wakil Ketua Komisi V Mulyadi, dan Program Direktur UN Habitat

12

untuk Indonesia Kemal Taruc. Dialog ini bertema ‘Menuju Permukiman Tanpa Kumuh 2020’. Tema ini diambil karena ada kekhawatiran masyarakat dunia terhadap permukiman dan lingkungan. Kini, banyak penduduk yang tinggal di tempat yang tidak layak. Untuk itu kami berupaya mencapai Permukinan Tanpa Kumuh pada 2020 Dialog Pro 2 RRI Jakarta (26 September 2012) Dialog ini mengusung tema Undang-Undang Bangunan Gedung dengan narasumber utama adalah Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Ditjen Cipta Karya Guratno Hartono, Anggota Himpunan Ahli Perawatan Gedung  Jimmy Siswanto, dan pengamat permukiman Dodo Juliman. Salah satu yang mengemuka dalam dialog ini yaitu, ada korelasi yang nyata antara upaya mewujudkan permukiman layak huni, bebas kumuh, dengan penerapan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002

berita utama tentang Bangunan Gedung (UU BG). Tertib penyelenggaraan bangunan gedung dalam UU tersebut menjamin keselataman, kenyamanan, keserasian, keadilan dan kepastian hukum dalam bermukim. Audiensi dengan Wakil Presiden Boediono (1 Oktober 2012) Audiensi dengan Bapak Wapres Boediono dalam rangka peringatan HHD 2012 di Istana Wapres yang dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perumahan Rakyat Dzan Farid, beserta para pejabat di dua kementerian tersebut. Pada kesempatan yang sama, Wapres Boediono juga menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba karya tulis. Lokakarya Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (2 -3 Oktober 2012) Lokakarya menghadirkan pembicara dari Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Peserta terdiri dari Pokja AMPL/Sanitasi provinsi dari 28 peserta Program PPSP, Bupati/Walikota dari 223 kabupaten/ kota peserta PPSP, Ketua PMU, PIU kelembagaan dan pendanaan, PIU Advokasi dan pemberdayaan dan PIU Teknis, serta Seknas Habitat. Tujuan lokakarya adalah mendorong peran Pokja AMPL/ Sanitasi dalam menyiapkan pembangunan sektor sanitasi. Live TVRI Surabaya (5 Oktober 2012) Dialog menampilkan Menteri Perkerjaan Umum Djoko Kirmanto dan pakar lingkungan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Strategi PU untuk mengatasi permukiman kumuh antara lain dengan peraturan – peraturan dan undang-undang. Dari peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat,

pemerintah daerah diharuskan membuat peraturan daerahnya untuk memperkuat dan sebagai pedoman di daerah. “Yang penting adalah membuat action plan dan PU sudah membuat pilot project agar dapat dicontoh daerah lain. Contohnya, Kota Surabaya di Bozem Morokrembangan, Jakarta di Sungai Ciliwung dan Bandung di Taman Sari,” kata Djoko. Cangkrukan di J-TV Surabaya (6 Oktober 2012) Narasumber menampilkan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dan Walikota Surabaya Tri Risma Harini. Cangkrukan adalah salah satu program Jawa Pos TV (J-TV) yang mengupas hal-hal aktual dan dikemas dengan canda. Pada kesematan tersebut Budi Yuwono tak segan memuji ibu Risma. “ Masyarakat Surabaya merubah perilaku dan ikut menjaga permukiman dan lingkungan sesuai dengan arahan Walikota. Hal inilah yang jarang sekali dapat kita lihat di daerah-daerah lain,” kata Budi. Pameran HHD 2012 Peringatan HHD 2012 di Surabaya juga disemarakkan dengan puluhan stand pameran dari berbagai instansi dan kelompok masyarakat. Mereka diantaranya Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Sekretariat Nasional (Seknas) Habitat, Bappenas, Pemerintah Kota Surabaya dan lainnya. Pameran bertempat di depan kantor Pemkot Surabaya yang juga terdapat pangung hiburan dan tendatenda kuliner. Meminjam pernyataan Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, pembangunan dermaga dan kapal Ferry merupakan kebijakan tepat dalam memajukan pulau-pulau kecil di Indonesia. (bcr)

Edisi 10 4Tahun X4Oktober 2012

13

liputan khusus

http://static.arsipberita.com

www.antaranews.com

Kondisi DAS Citarum Kritis

14

Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum sudah kritis. Revitalisasi sungai perlu dilakukan terutama pada kawasan yang paling kritis, dimana penurunan kapasitas sungai sudah sangat kritis dan rawan bencana, antara lain dengan mengembalikan lebar penampang basah antara 60 m – 75 m. Untuk itu perlu dilakukan pergeseran permukiman, sejalan dengan penataan permukiman sepanjang bantaran sungai.

Foto -foto: Buchori

liputan khusus

Foto Atas

S

: Sekda Provinsi Jawa Barat Lex Laksamana menerima kenang-kenangan dari Fakultas Teknik Lingkungan ITB Foto Bawah : Para ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan dari berbagai lembaga dan profesi urun ide perihal DAS Citarum

alah satu rekomendasi penanganan permukiman di DAS Citarum itu datang dari para ahli lingkungan. Para expert ini memadati aula barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Sabtu (13/10) dalam rangka Lokakarya. Mereka mencurahkan ide pengalaman penanganan DAS Citarum dalam tiga kelompok. Ada yang di bidang industri, permukiman, dan ketahanan pangan. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak membuka lokakarya ini dengan banyak membeberkan pengalamannya dalam penataan DAS. Ia menyebut DAS Citarum dalam kondisi kritis karena luas lahan hutannya terus berkurang dalam satu dasawarsa terakhir. Luasnya yang mencapai 72.000 ha pada awal 2000 menyusut 86 persen menjadi hanya 9.900 ha pada 2009. Pada sisi lain luas permukiman di DAS tersebut meningkat 115 persen dari 81.700 ha menjadi 176.000 ha pada periode yang sama. “Mereka terkonsentrasi di kawasan perkotaan dalam koridor sungai, termasuk dua kawasan metropolitan, Jabodetabek dan Bandung Raya yang terkait dengan kegiatan sosial ekonomi,” katanya Potensi Permasalahan lainnya yaitu penurunan kuantitas dan kualitas air akibat tingginya sedimentasi dan pencemaran lingkungan domestik maupun industri. Selanjutnya, kebutuhan air baku yang diperlukan tambahan pasokannya belum dapat memanfaatkan potensi DAS Citarum secara maksimal. “Ditambah lagi, perilaku masyarakat dan industri yang merusak daya dukung sumber daya air serta belum kuatnya komitmen

seluruh stakeholder dalam konservasi DAS Citarum,”lanjut Hermanto Dardak. Situasi tersebut dapat mengancam potensi yang dimiliki serta daya dukung DAS sungai terpanjang di Jabar tersebut terhadap lingkungan hidup disekitarnya. Hal ini karena faktor-faktor pengembangan perekonomian, pembangunan industri, termasuk pembangunan perumahan yang tidak terencana dan terarah. “Diharapkan ada terobosan inovasi teknologi serta rumusan untuk alternatif skenario pengembangan wilayah DAS Citarum untuk kegiatan industri, pertanian, permukiman dengan mempertimbangkan daya dukung DAS sebagai pembatas pertumbuhan,” tutur Wakil Menteri PU. Sementara itu Ketua Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) Budi Yuwono menyatakan biaya pemeliharaan tiga waduk di Jabar sangat mahal sebagai dampak sedimentasi disebabkan tercemarnya Sungai Citarum. Selain itu sedimentasi itu juga menyebabkan umur waduk semakin pendek. Akibat kondisi DAS Citarum yang semakin kritis dari hulu ke hilir, tingkat sedimentasi waduk Saguling mencapai 8 juta meter kubik per tahun, waduk Cirata 6 juta meter kubik per tahun, dan waduk Jatiluhur 1,6 juta meter kubik per tahun. Budi Yuwono yang juga merupakan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU menerangkan, tingkat sedimentasi itu adalah refleksi dari kondisi kritis DAS Citarum yang saat ini menjadi salah satu sungai terkotor di Indonesia. Dia melanjutkan sebenarnya setiap sektor yang bertanggungjawab merevitalisasi Sungai Citarum telah memiliki agenda dan program kerja yang jelas. Hanya saja tiap sektor itu harus menyatakan lagi komitmennya dan melakukan sinkronisasi dengan pihak lain. “Contohnya Kementerian PU hanya bertanggungjawab terhadap masalah infrastruktur, tentunya untuk menyelesaikan masalah Citarum yang kompleks memerlukan sinkronisasi dengan banyak pihak,” jelas Budi Yuwono. Potensi besar yang dimilikinya membuat wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum telah dimanfaatkan untuk 3 bendungan besar sebagai PLTA dengan total 1887,5 MW yaitu Jatiluhur, Cirata dan Saguling. Air Citarum juga dimanfaatkan untuk irigasi persawahan serta sumber air baku air minum, secara keseluruhan sungai ini memberikan dukungan terhadap kehidupan 15 juta orang. “Kondisi DAS Citarum bisa menjadi kritis dan mengancam potensi yang dimiliki serta daya dukung DAS terhadap lingkungan hidup disekitarnya karena faktor-faktor pengembangan perekonomian, pembangunan industri, termasuk pembangunan perumahan yang tidak terencana dan terarah”, ungkapnya. “Perlu ada inovasiinovasi baik teknologi maupun skenario pemanfaatan ruang dan sumberdaya seperti penerapan green infrastructure, dimana perlu diatur penetapan lebih awal lokasi area atau kawasan yang perlu dilindungi sebelum menetapkan lokasi pengembangan area terbangun atau pembangunan infrastruktur,” imbuhnya. Lokakarya nasional ini bertujuan untuk memikirkan kembali secara mendalam pola pengembangan kegiatan sosial-ekonomi di DAS Citarum sebagai sub sistem penting dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pembangunan perkotaan dan wilayah (sustainable urban and regional growth) dimana aspek teknologi lingkungan dan aspek pengembangan wilayah perlu dikembangkan secara terintegrasi. “Diharapkan akan ada terobosan atau inovasi teknologi serta rumusan untuk alternatif skenario untuk pengembangan wilayah DAS Citarum untuk kegiatan industri, pertanian dan permukiman

Edisi 10 4Tahun X4Oktober 2012

15

liputan khusus

dengan mempertimbangkan daya dukung DAS sebagai pembatas pertumbuhan”, jelas Budi. “Ini menjadi momentum yang tepat untuk merumuskan strategi yang jelas bagi penerapan green infrastructure untuk kawasan industri di sekitar DAS, identifikasi tantangan maupun peluang-peluang bagi pengembangan permukiman dan tentunya optimalisasi produktivitas lahan sekitar DAS bagi lahan pertanian karena hal ini terkait dengan masalah ketahanan pangan nasional”, lanjut Budi. Rekomendasi Lokakarya nasional tersebut merekomendasikan empat hal pokok. Keempat hal itu diantaranya di bidang permukiman, air minum dan sanitasi, industri, dan ketahanan pangan. Ketua Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI), Budi Yuwono, yang juga selaku pembina acara tersebut membacakannya di hadapan para ahli di Aula Barat ITB, Sabtu (13/10). Ia menegaskan, keempat hal itu harus didukung dengan penyelesaian dan mengimplementasikan Perda RTRW pada 12 Kabupaten/Kota yang berada di DAS Citarum dari hulu hingga hilir, yang konsisten dengan arahan Perda RTRW Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta dan Jabodepunjur. “Rekomendasi ini akan kami bukukan dan disebarluaskan kepada para stakeholder maupun shareholder agar ada langkah kongkrit dalam mewujudkan rekomendasi ini,” kata Budi. Pertama, di bidang permukiman perlu dilakukan penataan permukiman penduduk terutama yang berada pada kawasan sempadan sepanjang Sungai Citarum. Revitalisasi dilakukan terutama pada kawasan yang paling kritis, dimana penurunan kapasitas sungai sudah sangat kritis dan rawan bencana. Caranya antara lain dengan mengembalikan lebar penampang basah antara 60 m – 75 m. Untuk itu perlu dilakukan pergeseran permukiman, sejalan dengan penataan permukiman sepanjang bantaran sungai. “Perlu dilakukan pendataan terkait perumahan dan permukiman beserta aktivitas masyarakat di sepanjang DAS Citarum, untuk mendukung program penataan kembali, pemugaran maupun peningkatan kualitas permukiman,” tutur Budi. Koordinasi antar pemerintah, pemprov dan pemkab/

16

Wakil Menteri PU menerima cinderamata dari Ketua Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan (IATPI) Budi Yuwono usai memberikan keynote speech pada lokakarya nasional Dies Emas TL ITB

pemkot dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif mendukung program perumahan permukiman tersebut. Diberikan insentif bagi masyarakat yang secara aktif mengacu pada tataguna lahan dan memanfaatkan sungai sebagai beranda depan huniannya. Kedua, di bidang air minum dan sanitasi, perlu didorong kerjasama antar daerah dan penyelenggaraan air minum secara regional untuk mengatasi ketidakmerataan ketersediaan air baku, terutama antara kabupaten dan kota, dan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan. Di bidang ini juga mendorong Pemerintah Daerah dan Penyelenggara SPAM untuk menyiapkan Rencana Induk dan Water Safety Plan untuk mengantisipasi kebutuhan jangka panjang serta upaya sinkronisasi dengan penjaminan air baku. Di bidang sanitasi, perlu pencegahan pembuangan limbah secara langsung ke badan air dengan upaya merubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui sosialisasi, regionalisasi pengolahan limbah, rehabilitasi, revitalisasi, dan pemanfaatan prasarana yang ada, replikasi kegiatan best practices,percontohan, serta pemanfaatan kembali limbah menjadi produk yang memiliki nilai guna, dengan juga mendorong pola insentif dan disinsentif. “Untuk semua rekomendasi, juga penting untuk merubah perilaku masyarakat dan berpartisipasi di dalamnya,” tegas Budi. Di bidang industri diantaranya perlu dialog dan kesepakatan antara pemerintah dengan pelaku industri termasuk Asosiasi Industri dalam upaya pengendalian limbah industri, penegakan peraturan, kesadaran dan inovasi dari pelaku industri disertai insentif dan disinsentif, mendorong pelaku industri menggunakan teknologi industri dan teknologi pengolahan limbah industri yang ramah lingkungan dan efektif. Sedangkan bidang ketahanan pangan, salah satunya perlu mendorong masyarakat di wilayah hulu DAS Citarum untuk merubah pola tanam dan jenis tanaman untuk menurunkan laju run off dan sedimentasi melalui dialog dan dengan pemberian insentif kepada masyarakat pelaku dibidang pertanian. (bcr)

info baru

PKPD-PU 2012

Sub Bidang Cipta Karya Damastuti R. Wulandari *)

Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) tahun 2012 merupakan tahun ke-8 pelaksanaan. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dinilai berprestasi dalam pembangunan bidang Pekerjaan Umum.

P

KPD PU sendiri terbagi menjadi tiga bidang, yaitu Penataan Ruang, Pekerjaan Umum dan Jasa Konstruksi. Sub bidang Cipta Karya merupakan bagian dari bidang Pekerjaan Umum. Dengan penghargaan ini diharapkan dapat memberi dampak terpicunya semangat Pemda yang akan meningkatkan upaya pencapaian lebih baik dalam pembangunan Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum, khususnya Ke Cipta Karya-an, pada masa-masa yang akan datang. Kita sangat menyadari bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh+ Pemerintah Daerah dalam pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Cipta Karya beserta segala capaiannya merupakan upaya yang optimal. Untuk mencapai penyediaan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum yang baik, maka dibutuhkan pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan yang baik antar tingkat Pemerintahan yaitu: Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pengaturan ini sudah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan telah dijabarkan dalam tataran peraturan yang lebih rendah yaitu Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Pemerintah Daerah mempunyai urusan wajib yang harus dilaksanakan meliputi pelayanan dasar kepada masyarakat. Untuk Sub Bidang Cipta Karya substansi penilaiannya adalah “Penyelenggaraan Kawasan Permukiman” yang di dalamnya meliputi 4 (empat) Komponen yaitu komponen Penyelenggaraan

Edisi 10 4Tahun X4Oktober 2012

17

Foto : Buchori

Foto : Indra

info baru

Foto Atas : Sarana air minum di salah satu perumahan di Palembang Foto Bawah : Ruang Terbuka Hijau di Kota Kupang

Air Minum, Sanitasi, Penanganan Kawasan Permukiman Perdesaan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan, serta komponen Penyelenggaraan Pembinaan Bangunan Gedung. Aspek-aspek yang dinilai pada komponen diatas adalah aspek peraturan, kelembagaan, manajemen pembangunan, upaya pemda dalam mendorong peran serta masyarakat, perencanaan program, inisatif program, sumber dana, pendekatan Tridaya, ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi fisik prasarana dan kondisi operasi dan pemeliharaan prasarana. Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Sub Bidang Cipta Karya secara umum ditujukan untuk memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah yang berprestasi / berhasil menunjukkan kinerja yang memadai untuk Komponen Penyelenggaraan Air Minum, Penyelenggaraan Sanitasi, Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Kawasan Permukiman Perdesaan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan, serta Penyelenggaraan Pembinaan Bangunan Gedung. Sasaran yang diharapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum adalah mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan untuk ke 4 komponen tersebut diatas, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menunjukkan kinerja dan inovasi yang memadai di Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Cipta Karya terutama dalam pemenuhan standar pelayanan minimum kepada masyarakat dan terakhir adalah untuk mendapatkan gambaran serta masukan

18

yang jelas mengenai kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah beserta segala permasalahannya, sehingga untuk waktu yang akan datang dapat memudahkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. 3 minggu terakhir ini, tim juri beserta tim Ditjen. Cipta Karya sudah melaksanakan penilaian lapangan ke kota /kabupaten yang telah masuk ke dalam shortlist PKPD PU, diantaranya adalah Kota Surabaya, Kota Banjarmasin, Kota Bogor, Kota Malang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Balikpapan, Kota Palembang, Kota Probolinggo, Kota Payakumbuh, Kota Pekalongan, Kota Solok, Kota Gorontalo, Kota Magelang, Kota Ternate, Kab. Sukoharjo, Kab. Kendal, Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Karanganyar, Kab. Kotawaringin Timur, dan Kab. Tabanan. Tim juri yang terdiri dari pemerhati, akademisi/perguruan tinggi, pemerhati permukiman, jabatan fungsional dan perwakilan dari Ditjen. Cipta Karya telah berkunjung ke daerah-daerah tersebut diatas dan diterima oleh Walikota ataupun Bupati dari masing-masing daerah tersebut. Pada pertemuan ini didapat berbagai informasi menarik terkait kinerja Pemerintah Daerah. Di Kota Magelang, contohnya, rombongan tim penilai yang diketuai oleh Ir. Muhammad Sundoro, M.Eng berkesempatan diterima oleh Walikota Magelang, Ir Sigit Widyonindito MT. Pada kesempatan ini, Walikota Magelang menyampaikan bahwa beliau berasal dari Dinas PU sehingga program-program ke-PU-an yang sudah diprogramkan, insya allah, pasti akan dijalankan. Dalam diskusi ini, diketahui informasi penting lainnya yaitu bahwa Pemerintah Kota Magelang sudah banyak melakukan programprogram ke-Cipta Karya-an yang sesuai dengan RPJMN yang sudah disusun. Selain itu, Pemda Kota Magelang juga sudah menerapkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa 30% kawasan perkotaan haruslah Ruang Terbuka Hijau. Sedangkan di Kabupaten Cilacap, rombongan, yang diketuai oleh Ir. Desrah, MT, diterima oleh Bapak Ir. Anton Santosa,MT (Sekda Kabupaten Cilacap) dikarenakan Bapak H. Tatto Suwarto Pamuji, selaku Bupati Cilacap, sedang melaksanakan tugas kedinasan yang lain. Dari diskusi tersebut didapatlah berbagai informasi menarik diantaranya adalah telah terjalinnya kerjasama yang baik antara perusahaan – perusahaan besar di Cilacap dengan Pemda Kabupaten Cilacap, diantaranya adalah penggunaan lahan perusahaan Holcim untuk kebutuhan permukiman masyarakat. Sedangkan untuk program CSR yang telah berlangsung dan akan terus ditingkatkan yakni dengan menitikberatkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar. Harapannya agar menjadi lebih mandiri. Salah satunya adalah program POSDAYA, yang mencakup kegiatan kesehatan seperti Posyandu, unsur pelatihan serta ekonomi terintegrasi menjadi satu. Hal-hal seperti ini perlu dicontoh perusahaan-perusahaan atau pun daerahdaerah lain karena kebutuhan masyarakat untuk permukiman yang layak huni adalah tanggung jawab semua pihak, tidak hanya pemerintah saja. PKPD PU ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Bakti PU, yang diperingati setiap tanggal 3 Desember. Oleh sebab itu, Kabupaten/Kota yang menjadi pemenang akan diundang untuk menerima penghargaan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto. *) Staf Subdit Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

info baru

APLAS VII Bali

Simposium Teknologi Sampah Terkini APLAS (Asian-Pacific Landfilling Symposium) merupakan simposium perkembangan penelitian maupun pengembangan di bidang limbah padat (solid waste) khususnya landfill di kawasan Asia-Pacific yang dilaksanakan dua tahunan.

I

ndonesia merupakan negara ke-4 yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan APLAS ke 7, setelah negara Jepang, Korea Selatan dan RRC.APLAS telah menjadi simposium utama penyajian dari kemajuan teknologi dan hasil penelitian di bidang landfill (Tempat Pembungan Akhir Sampah). Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto membuka penyelenggaraan APLAS VII di Sanur, Bali pada Senin (8/10). Menurut Djoko Kirmanto, menjadi tuan rumah APLAS merupakan bukti besarnya perhatian Pemerintah Pusat terhadap masalah pengelolaan sampah. Bukti komitmen Pemerintah tersebut tertuang dalam target Rencana Strategis Kementerian PU tahun 2010-2014 untuk membangun baru dan atau merevitalisasi 250 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dan membangun

Edisi 10 4Tahun X4Oktober 2012

19

info baru

baru 250 lokasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle). “Paradigma lama dalam pengelolaan yaitu kumpul-angkut-buang dimana sampah dibuang langsung ke TPA telah menimbulkan masalah baru, salah satunya berkaitan dengan kelangkaan lahan untuk membangun TPA,” ucap Menteri PU. Upaya untuk meminimalisasi jumlah sampah melalui pendekatan 3R, menurut Djoko Kirmanto telah menempati posisi puncak dan menjadi state of the art dalam pengelolaan sampah padat. Berbagai best practise dalam pengelolaan sampah melalui pendekatan 3R di berbagai negara telah berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi sampah di TPA. Menyadari hal diatas, desain, operasi, pemeliharaan dan prosedur rehabilitasi TPA perlu disesuaikan. Upaya-upaya untuk mengesktrak energi dan memanfaatkan produk-produk yang berasa dari sampah TPA telah mengemuka dan menjadi kebutuhan untuk melihat kembali prosedur-prosedur di TPA. Menteri PU juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Untuk itu, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya intens melakukan kampanye tentang penanganan sampah seperti 3R kepada keluarga dan para pelajar. Khusus untuk pelajar, Ditjen Cipta mengadakan program pemilihan duta sanitasi nasional dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kesadaran isu sanitasi termasuk pengelolaan sampah. “Masalah sampah urusan kita semua, baik Pusat, Daerah dan masyarakat. Tentu saja Pemerintah jadi leading institusion-nya, namun kalau tidak dibantu masyarakat, masalah (pengelolaan sampah-red) tidak akan selesai,” terang Djoko Kirmanto. Selaku Ketua Penyelenggara APLAS, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Budi Yuwono mengatakan, simposium APLAS merupakan bukti betapa dunia internasional sangat perhatian terhadap teknologi pengolahan sampah. Menurutnya, pertemuan dua tahunan tersebut menjadi ajang penyajian informasi perkembangan teknologi terkini dan hasil penelitian bidang pengelolaan sampah bagi akademisi, peneliti, swasta, industri dan juga Pemerintah. Dalam event ini, Budi Yuwono mengharapkan Indonesia tidak

20

hanya menjadi pasar tempat penjualan teknologi-teknologi sampah dari luar negeri. Dia meminta, para pemangku kepentingan persampahan lokal mampu menyerap dan mengembangkan diri berdasarkan informasi terbaru yang didapat dari pertemuan tersebut. “Selalu ada kreatifitas teknologi dan inovasi pengolahan sampah untuk menghasilkan pengolahan yang terbaik dan efisien,” ucap Budi Yuwono. APLAS adalah pertemuan internasional 27 negara kawasan Asia Pasifik yang menjadi wadah pertukaran ide, gagasan dan pengalaman terbaik dalam mengelola sampah. Terdapat 22 pembicara dari 22 negara yang akan menyajikan informasi terbaru tentang pengolahan sampah dan juga 11 pembicara lokal. Jumlah peserta simposium yang terdaftar mencapai 351 orang. Materinya sendiri tidak hanya tentang teknologi pembuangan akhir sampah landfill, tetapi juga penanganan limbah padat, limbah berbahaya dan sampah perkotaan. Antusiasme negara-negara Asia-Pasifik mengikuti simposium tersebut cukup tinggi, seperti Srilangka yang mengirimkan 22 delegasinya untuk mengikuti kegiatan ini. Selain diisi pemaparan dari para praktisi, APLAS juga menyelenggarakan pameran terkait pengolahan sampah dengan peserta dari domestik dan internasional seperti Jerman, Amerika Serikat, Jepang dan Korea. Pameran APLAS Setelah membuka simposium AMPLAS, Djoko Kirmanto juga membuka pameran APLAS yang diselenggarakan di tempat itu juga. Dalam pameran tersebut Ditjen Cipta Karya menampilkan teknologi skala komunal yang sudah diimplementasikan di Tangerang yaitu Sitem Komunal Instalasi Pengolahan Aerob Sampah (SIKIPAS). Selain itu, Ditjen Cipta Karya juga menampilkan TPA Sumur Batu Landfill di Kota Bekasi serta Puuwatu Landfill di Kota Kendari. Ajang pameran tersebut diikuti oleh beberapa negara seperti Jepang, Korea, Sri Lanka dan beberapa perusahaan di Indonesia. Menteri Djoko Kirmanto sempat mengunjungi stand Ditjen Cipta Karya dan mendapat penjelasan tentang SIKIPAS dari Duta Sanitasi 2012 Ilona Beatrix dan Duta Sanitasi Provinsi Bali. (rnd/dvt)

info baru

PPSP, Jawab Masalah Sanitasi

di Kabupaten dan Kota Rawan Sanitasi Sektor sanitasi merupakan salah satu pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Tidak memadainya sanitasi baik di perkotaan dan pedesaaan telah berdampak buruk, dan masih terus berlangsung, terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan.

Foto-foto : Danang Pidekso

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R Rusun Indah yang berada di Kelurahan Krapyak Lor Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan. TPST ini menghasilkan pupuk kompos yang dijual setiap bulannya.

I

nvestasi publik pada sektor sanitasi sangat rendah. Total investasi pada sanitasi kota (pengumpulan dan pengolahan) hanya mencapai US$ 200 juta selama 20 tahun terakhir dari proyeksi kebutuhan (untuk infrastruktur air dan sanitasi) sebesar US$ 1 triliun per tahun sampai 2015. Untuk mendorong investasi dalam penyediaan layanan sanitasi, Pemerintah Pusat telah meluncurkan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Untuk lebih memahami program ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan Lokakarya Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada awal Oktober 2012. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah sebuah roadmap pembangunan sanitasi di Indonesia. Program ini digagas oleh Kementerian/ Lembaga yang tergabung dalam

Edisi 10 4Tahun X4Oktober 2012

21

info baru

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono didampingi oleh Direktur Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Sjukrul Amien serta Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas Nugroho Tri Utomo dalam pembukaan Lokakarya PPSP.

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Nasional (Pokja AMPL) dengan mempromosikan strategi sanitasi kota/ kabupaten (SSK) sebagai cetak biru bagi pembangunan sanitasi komprehensif. Sejak tahun 2009, Wapres Boediono telah mencanangkan PPSP yang resmi dimulai tahun 2010. Program ini mencakup 330 kabupaten/kota yang dikategorikan sebagai “Kabupaten/Kota Rawan Sanitasi” yang tersebar di hampir seluruh provinsi. Tercatat, hingga 2012 jumlah kabupaten/kota yang telah menjadi program PPSP sebanyak 222, sedangkan tahun 2013 sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri jumlah kabupaten/kota baru ini mencapai 120, melebihi target semula. PPSP diarahkan pada upaya memenuhi tiga sasaran, yakni: menghentikan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) pada tahun 2014, di perkotaan dan pedesaan, pengurangan timbunan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang ramah lingkungan dan pengurangan genangan di 100 kabupaten/kota seluas 22.500 hektar. Sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, Kementerian Pekerjaan Umum lebih banyak membantu dalam penyediaan anggaran bagi pembangunan fisik, khususnya yang berskala besar serta lintas provinsi; bimbingan teknis dan anggaran untuk kampanye sanitasi, sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan air limbah, persampahan dan drainase. “Implementasi fisik PPSP didanai bersama-sama baik dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, DAK, sumber-sumber dana swasta dan masyarakat, lewat skema ini diharapkan realisasi untuk meningkatkan kondisi sanitasi yang lebih baik akan lebih cepat tercapai”, kata Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono. Target Sanitasi Nasional sesuai dengan RPJM 2010-2014 adalah: Penanganan Air Limbah yaitu stop BABS tahun 2014, perluasan layanan air limbah melalui sistem sewerage meningkat menjadi 20% di 16 kota (5 di antaranya sistem baru) dan peningkatan layanan air limbah setempat dan komunal di 226 kab/kota; Pengelolaan Sampah yaitu penerapan praktik 3R secara nasional, peningkatan sistem TPA Sampah menjadi sanitary landfill di 240 kawasan perkotaan; Drainase yaitu pengurangan genangan/banjir di 100 kawasan strategis perkotaan seluas 22.500 Ha.

22

Untuk tahun 2013, Kemen PU merencanakan pembangunan infrastruktur air limbah terpusat di 11 Kabupaten/Kota. Selain itu turut akan dibangun infrastruktur air limbah on-site pada 460 kawasan serta infrastruktur drainase dan infrastuktur Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah masing-masing di 58 dan 71 Kabupaten/Kota. Sampai tahun 2010 Indonesia telah mencapai target 55,54% dari target MDGs 62,4%. Dimana masih harus mengejar kekurangan sebesar 7,1% dan kalau 2015 menjadi tenggat waktu maka setiap tahun perlu tercapai target rata-rata 2,3% tambahan lingkup pelayanan sanitasi kepada masyarakat per tahunnya. “Tentunya ada tantangan-tanganan yang dihadapi dan ini memerlukan kerjasama bahu-membahu dan bergandengan tangan diantara Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kementerian/lembaga yang terkait dengan urusan sarana dan prasarana permukiman”, jelas Budi Yuwono. Nawasis Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas Nugroho Tri Utomo menambahkan, untuk memonitor kinerja Pokja AMPL/ Sanitasi di daerah telah disusun perangkat sistem monitoring dan evaluasi berbasis website (laman). Dalam kaitan itu, pemerintah telah membangun sebuah sistem yang terintegrasi dalam National Water and Sanitation Information System (Nawasis). Sistem informasi berbasis website ini nantinya merekam semua data terkait pembangunan air minum dan sanitasi. Di dalamnya ada peta profil pembangunan sanitasi dan air minum, peta status kemajuan penyusunan rencana pembangunan, peta rencana investasi, dan peta capaian pembangunan air minum dan sanitasi. Nawasis bermanfaat untuk membantu kabupaten/kota dalam perencanaan strategi, mendokumentasikan output dan outcome, serta memproyeksikan investasi kabupaten/kota. Data-data itu bisa dimanfaatkan oleh siapapun dengan akses yang mudah. “Ada seorang kepala daerah yang protes ke saya mengapa dipermalukan dengan capaian penyusunan rencana sanitasi di daerahnya. Tapi akhirnya menyadari bahwa yang perlu didorong adalah Pokja, tak beberapa lama kemudian daerah tersebut menunjukkan progres signifikan,” kata Nugroho. (dvt)

info baru

Unisma dan UNEJ

Segera Miliki Rusun Asrama Visi mewujudkan infrastruktur permukiman yang layak, produktif dan berdaya saing milik Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum juga dilakukan dengan turut menyediakan hunian yang layak untuk mahasiswa. Dalam hal ini, program pengembangan permukiman berupa Rumah Susun (Rusun) asrama sudah dilakukan di beberapa tempat.

B

Foto-foto : Buchori

anyak perguruan tinggi negeri besar di Indonesia sudah disediakan Rusun asrama untuk mahasiswa, baik oleh Kementerian Pekerjaan Umum maupun Kementerian Perumahan Rakyat. Jika harus disebut, tahun 2012 ini saja Ditjen Cipta Karya sudah membangun di ITB 2 TB (twin block) yang melanjutkan 2 TB sebelumnya, Unversitas Islam Malang (Unisma) 1 TB, dan Universitas Negeri Jember (UNEJ) 1 TB.

Keberadaan perguruan tinggi dengan mahasiswanya di sebuah kota turut menambah masalah demografi dan permukiman. Begitu juga dengan Kota Malang dan Jember yang memiliki 44 perguruan tinggi negeri maupun swasta, baik yang skala besar maupun kecil. Jumlah tersebut tentu saja menyedot mahasiswa yang berasal dari luar kota, dan menambah permasalahan hunian di dua kota terbesar kedua dan ketiga di Jawa Timur tersebut. Rusun asrama mahasiswa Universitas Jember (UNEJ) resmi dimulai pembangunan konstruksinya setelah dilakukan peletakkan batu pertama oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa (16/10) di Jember. Rusun tersebut akan menampung sekitar 400 mahasiswa UNEJ dan rencananya akan dilengkapi dengan ruang interaksi dan pertunjukkan (amphitheater). Selain Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono, groundbreaking (peletakkan batu pertama) juga dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kementerian PU Basoeki Hadimoeljono, Anggota BPK RI Ali Masykur Musa yang sekaligus Ketua Keluarga Alumni UNEJ, dan Rektor UNEJ Muhammad Hasan. Rusun asrama ini direncanakan selesai pertengahan tahun depan atau delapan bulan dari sekarang. Budi Yuwono menjelaskan, kontribusi lembaga pendidikan terhadap pertumbuhan penduduk di suatu kota perlu

Edisi 10 4Tahun X4Oktober 2012

23

info baru

mendapatkan perhatian agar tidak terjadi kepadatan yang tidak terkendali. Selain itu, Rusun asrama yang beralamat di Jalan Kalimantan, kampus Bumi Tegal Boto ini juga bertujuan mencegah berkembangnya permukiman kumuh di wilayah kampus. “Dibangunnya Rusun asrama ini bertujuan agar mahasiswa dapat melakukan aktifitasnya secara maksimal, dan membantu kota mengendalikan pertumbuhan wilayahnya,” ujar Budi. Rusun asrama mahasiswa UNEJ berjumlah 1 twin block dan memiliki 99 unit kamar bertipe 24 meter persegi. Rusun asrama ini terdiri dari lima lantai, dimana pada lantai dasar diharapkan difungsikan sebagai fasilitas umum dan khusus. Ali Masykur pada sambutannya mengharapkan pada lantai dasar Rusun dibangun sarana ekonomi seperti café yang terintegrasi dengan perpustakaan lengkap dengan akses wifi. Rusun asrama tersebut melengkapi bangunan megah Aula UNEJ yang nantinya diharapkan juga menjadi percontohan eco building yang dilengkapi juga lansekap Rusun yang mendukung proses leadership learning. Senada dengan Ali, Rektor UNEJ Muh. Hasan mengungkapkan, Rusun asrama dari Kemen PU tersebut mengakomodasi disain pihak kampus yang menginginkan bangunan Rusun ini berkonsep green building untuk mendukung green campus dan green city. “Kami melengkapi Rusun ini dengan sistem pembuangan udara panas, exhaust fentilasi agar tidak memerlukan pendingin ruangan (air conditioner, red). Hal ini tentu saja menuntut warga kampus untuk menjaga kerindangan pepohonan yang sudah ada,” kata Rektor Hasan. Sehari sebelumnya di UNISMA, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Universitas Islam Malang (Unisma) di Malang. Konstruksi bangunan lima lantai tersebut direncanakan akan selesai dalam delapan bulan. Turut hadir dalam ground breaking Rusunawa senilai Rp 12,7 miliar tersebut antara lain Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono, Inspektur Jenderal Kementerian PU Basoeki Hadimoeljono, Direktur Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Amwazi Idrus serta Rektor Unisma, Surahmat. Djoko Kirmanto mengatakan pembangunan Rusunawa asrama tersebut bertujuan memfasilitasi berlangsungnya proses belajar mengajar di generasi muda dalam bentuk hunian yang layak untuk para mahasiswa Unisma. Bangunan tersebut nantinya terdiri dari 96 unit kamar, dengan luas masing-masing kamar 24 meter persegi. “Hunian vertikal belakangan ini adalah pilihan tepat untuk penyediaan tempat tinggal yang dapat menampung banyak penghuni dengan tetap memperhatikan efisiensi lingkungan baik dalam skala lingkungan maupun kawasan,” imbuhnya.

24

Foto Kanan : Dirjen Cipta Karya, Ketua BPK Ali Masykur Musa, dan Rektor Universitas Jember (UNEJ) melihat pelatakan batu pertama Rusun asrama mahasiswa UNEJ Foto Kiri : Menteri PU, Ketua BPK, Rektor UNISMA menekan tombol sirine menandai mulai dibangunnya Rusun asrama UNSIMA

Kota-kota besar dan sedang yang memiliki banyak perguruan tinggi dihadapkan pada permasalahan menjamurnya hunianhunian yang tidak terencana dengan baik sebagai respon pasar atas kebutuhan hunian bagi mahasiswa pendatang. Hal tersebut menunjukkan perguruan tinggi turut andil dalam permasalahan hunian perkotaan. “Karena hal itu maka hunian layak bagi mahasiswa menjadi sasaran antara bagi PU dalam bantu Pemda membenahi perumahan di wilayahnya,” ungkap Menteri PU. Pembangunan Rusunawa di kampus Unisma tersebut, bukan merupakan bantuan Rusunawa pertama Kementerian PU terhadap Pemerintah Kota Malang. Sebelumnya Kementerian PU juga telah membangun dua twin block Rusunawa di Kedungkandang. Djoko Kirmanto meminta kepada Unisma untuk mulai menyiapkan pengelolaan dan calon penghuni asrama baru tersebut. Langkah tersebut penting agar pada saat bangunan sudah rampung bisa segera dihuni oleh para mahasiswa Unisma. “Banyak Rusun yang dibangun PU atas permintaan Pemda atau Universitas begitu dibangun sampai selang beberapa bulan belum termanfaatkan,” ucap Djoko Kirmanto, “mulai sekarang disiapkan, jadi pada saat selesai, penghuni udah siap, furnitur sudah siap jadi tidak sempat bangunan ini menganggur,” tambahnya. Direktur Pengembangan Permukiman Amwazi Idrus menuturkan, ada sekitar 30 persen dari Rusunawa yang dibangun Kementerian PU, pemanfaatannya tertunda karena alasan yang beragam. Padahal dalam perjanjiannya, Kementerian PU membangun gedungnya, sementara Pemda atau Perguruan Tinggi menyiapkan tanah dan sarana utilitas seperti listrik dan air bersih. Lebih lanjut, Amwazi mengatakan pembangunan Rusunawa yang diperuntukkan sebagai hunian mahasiswa sebenarnya merupakan salah tugas Kementerian Perumahan Rakyat. Sedangkan Kementerian PU membangun Rusunawa dengan tujuan menata atau revitalisasi permukiman padat atau kumuh di perkotaan. Namun mengingat keterbatasan anggaran di Kemenpera, maka kemudian Kementerian PU pun turut membantu pengadaan Rusunawa sebagai asrama bagi para mahasiswa. (bcr)

Foto-foto : Danang Pidekso

info baru

Presiden SBY membuka konferensi internasional pengurangan bencana di Yogyakarta

AMCDRR

Konferensi Internasional Pengurangan Bencana Perhelatan akbar Konferensi Tingkat Menteri se-Asia untuk Pengurangan Risiko Bencana ke-5 atau Fifth Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (5th AMCDRR) pada 22-25 Oktober 2012 dibuka secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Selasa (23/10).

H

adir dalam pembukaan tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Pendidikan M. Nuh, Wamen PU Hermanto Dardak dan perwakilan dari negara peserta. Pertemuan ini merupakan pertemuan tingkat menteri seAsia untuk membicarakan isu pengurangan resiko bencana seAsia Pasifik. Konferensi AMCDRR kelima tersebut diikuti para pengambil keputusan setingkat menteri, anggota parlemen, dan akademisi dengan jumlah peserta sekitar 1.200 partisipan dari 74 negara dengan rincian 42 negara anggota AMCDRR dan sisanya sebagai negara partisipan/peninjau.

Edisi 10 4Tahun X4Oktober 2012

25

info baru Konferensi ini membahas 10 agenda konferensi. Terdapat tiga tema utama yang akan dibahas yakni, mengintegrasikan pengurangan risiko bencana di tingkat lokal dan mengadaptasikan perubahan iklim ke rencana pembangunan nasional; mengkaji risiko di daerah dan pembiayaan; dan memperkuat tata kelola risiko daerah dan kemitraan. Dalam pidatonya, Presiden SBY mengatakan, butuh komitmen bersama antarbangsa untuk memastikan pengurangan resiko bencana menjadi bagian penting pembangunan. Bagi Indonesia, pembahasan pengurangan resiko bencana amat penting mengingat seringnya bencana. Presiden mendorong peningkatan kerja sama internasional menanggulangi bencana. “Tak ada negara yang mampu menanggulangi bencan sendirian. Saya berharap konferensi ini memberi kontribusi terhadap agenda pengurangan resiko bencana,” lanjutnya. Presiden juga menguraikan 6 hal yang dapat memperkuat kapasitas lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana. Hal pertama adalah meningkatkan ketahanan lokal terhadap bencana. Indonesia telah melakukannya dengan program ‘Kampung Siaga’ di pedesaan daratan dan ‘Desa Pesisir Tangguh’ di pedesaan wilayah pesisir. Kedua, Presiden menguraikan pentingnya partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung PRB. Ketiga, Presiden menekankan perlunya membangun kapasitas sumber daya manusia dan teknologi di tingkat lokal untuk mewujudkan kesiapsiagaan bencana. Terkait poin ketiga, Presiden menuturkan, “Kita perlu melibatkan pengetahuan lokal yang terbukti efektif di masa lalu, untuk mendukung langkah antisipasi bencana dan mitigasi dampaknya, komunitas lokal memiliki beragam metode untuk menangani bencana. Metode mereka bisa lebih efektif lagi bila diintegrasikan dengan langkah-langkah terkini dan best practices pada manajemen bencana,” lanjut Presiden. Hal keempat, Presiden menjelaskan bahwa pembiayaan adalah faktor penting untuk mencapai kesuksesan PRB. Kelima, Presiden menjelaskan bahwa perlunya koherensi kapasitas lokal dan nasional. Terakhir, Presiden menekankan pentingnya integrasi PRB pada bencana skala kecil dengan adaptasi perubahan iklim. Pendanaan

26

Kepala BNPB Syamsul Maarif meminum air hasil olahan Pengolah Air Cepat (PAC)

menjadi isu penting dalam hal ini. Pendanaan yang baik di tingkat lokal penting untuk menyasar target yang tepat. Dijelaskannya, ke-6 cara tersebut dikembangkan Pemerintah Indonesia mengacu pengalaman membangun kembali Aceh pasca bencana tsunami tahun 2004. Presiden mengakui untuk mengaplikasikan enam langkah tersebut tidaklah mudah, karena dibutuhkan peran kapasitas lokal dalam mengurangi kondisi bencana. “Tujuan utama kami adalah memastikan bahwa Indonesia lebih siap menghadapi setiap bencana alam,” kata Presiden SBY. Pameran Bencana Satu dari beberapa rangkaian acara adalah pameran teknologi pengurangan resiko bencana. Kementerian PU turut serta dalam dalam Pameran yang dipusatkan di Hotel Royal Ambarrukmo dan sebagian di Jogja Expo Center (JEC) 22-25 Oktober. Di Ambarrukmo, pameran dibuka oleh Kepala BNPB Syamsul Maarif, Senin (22/10). Dalam pameran tersebut, Kemen PU menampilkan beberapa kebijakan, program dan bantuan terkait penanggulangan bencana. Beberapa diantaranya; pembangunan infrastruktur pasca benacana merapi berupa jembatan baru, program cash for work (CFW) untuk korban merapi melaui pola pemberdayaan dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) yang telah merehabilitasi 15.153 rumah korban Merapi. Selain kebijakan dan program, KemenPU juga menampilkan beberapa teknologi dan peralatan tanggap darurat benacana. Diantaranya, tenda keluarga untuk bencana, kamar mandi darurat, mck mobile, pengolah air cepat, rumah instan kayu (Rika), instalasi daur ulang limbah, instalasi pengolahan air mobile dan teknologi Merotek dengan sistem untrafiltrasi untuk Instalasi Pengolah Air Siap Minum. Usai membuka pameran, Kepala BNPB Syamsul Maarif menyempatkan diri untuk mengunjungi stand Ditjen Cipta Karya KemenPU. Dalam kunjungan tersebut, ia mencoba air minum hasil pengolah air siap minum dengan sistem ultrafiltrasi. “Jadi ini alat yang biasanya dipakai untuk mengolah air ketika bencana. Segar juga rasanya,” kata Syamsul usai minum air hasil pengolahan. Kapuskom Kementerian PU Waskito Pandu mengatakan, dalam setiap penanggulangan bencana, Kementerian PU selalu terlibat didalamnya. Keterlibatan tersebut mulai dari tanggap darurat dan juga pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi. “Melalui stand-stand PU ini, kami mencoba memberikan informasi terkait dengan keterlibatan Kemen PU dalam penanggulangaan bencana,” kata Pandu. Dalam kesempatan ini, Stand kementerian Pekerjaan Umum yang menampilkan konstruksi rumah tahan gempa REKOMPAK, mendapatkan penghargaan sebagai stand terbaik. (dvt/berbagai sumber)

info baru

Pensiunan, Rumah, Kesehatan

Fasilitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)

S

elain memberikan informasi, sosialiasai ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peraturan yang terkait dengan hak dan kewajibannya ketika memasuki masa purna karya bakti (pensiun). “Para pegawai bisa mengetahui apa yang harus disiapkan dan juga memperjelas apa yang menjadi hak pegawai. Tidak hanya masalah besaran dana pensiun, tapi juga masalah asuransi kesehatan maupun perumahan,” kata Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono saat memberikan sambutan. Acara sosialisasi tersebut dihadiri para pejabat di Lingkungan Ditjen Cipta Karya. Sementara narasumber berasal dari BKN, PT. Askes, PT TASPEN dan Bapertarum PNS. Dari sosialisasi tersebut, terdapat hak-hak utama yang bisa diterima oleh seorang PNS, yaitu; pensiunan, perumahan yang dikelola oleh Bapertarum serta kesehatan dikelola oleh PT. Askes. Pensiunan Saat ini, sesuai dengan UU No. 11 tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yaitu 56 tahun. Isu perpanjangan masa pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga usia 58 belum belum pasti sehingga masih menggunakan aturan lama. Sistem pendanaan pensiun terdapat dua jenis, pertama; PAY AS YOU GO, adalah sistem pendanaan pensiun dimana biaya untuk pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh pemerintah pada saat pegawai memasuki masa pensiun. Sistem ini diberlakukan sampai dengan bulan Maret Tahun 1994. Sejak bulan April 1994 sampai dengan sekarang pembayaran Pensiun diberlakukan gabungan antara dana dari pemerintah (APBN) dengan pengelola dana pensiun. Kedua, FULLY FUNDED, adalah sistem pendanaan pensiun dimana besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembayaran pensiun dimasa yang akan datang dipenuhi dengan cara diangsur secara bersama-sama melalui iuran oleh masing-masing pegawai dan pemerintah sebagai pemberi kerja selama pegawai masih aktif bekerja. Jenis pensiun ada empat, pensiun pegawai, pensiun janda/ duda, pensiun anak, dan pensiun orang tua (tewas). Besarnya pensiun untuk pegawai minimum 40% dan maksimum 75% dari gaji. Untuk janda/duda sebanyak 36%, tewas 72%, orangtua 20% dan cacat karena dinas 75%.

Foto-foto : Danang Pidekso

Untuk memberikan informasi tentang masa purna Bakti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Sesditjen Cipta Karya mengadakan Sosialisasi Purna Karya Bakti untuk para pegawai di Lingkungan Ditjen Cipta Karya pertengahan Oktober lalu.

Sementara hak pensiun pegawai akan batal apabila penerima pensiun atau pegawai meninggal dunia atau diangkat kembali sebagai pegawai negeri atau suatu jabatan negeri. Untuk janda/ duda atau kawin lagi namun apabila perkawinan terputus akan diberikan hak pensiun lagi. Pegawai akan berakhir pensiunnya apabila pensiun pegawai pada penghasilan bulan penerima pensiun pegawai tersebut meninggal dunia. Selain itu pensiun janda atau duda meninggal dunia atau kawin lagi, bagian pensiun janda/duda/anak meninggal dunia, mencapai usia 25 tahun, telah mempunyai penghasilan sendiri atau telah menikah. Askes (Asuransi Kesehatan) Sesuai dengan PP No.69 Tahun 1991, pemerintah menyelenggarakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesejahteraan bagi PNS, Pensiunan PNS, Pensiunan TNI/Polri, Veteran dan Perintis Kemerdekaan dan anggota keluarganya. Kepesertaan PT Askes terdiri dari 5 yaitu: Askes Sosial untuk pegawai negeri, Askes Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) untuk masayarakat miskin, Askes PJKMU (Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum), Askes Jamkesmen (Jaminan Kesehatan Menteri) untuk menteri dan pejabat negara dan Askes Jamkestama (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua) untuk Ketua atau Wakil Ketua seperti Ketua DPR, DPD atau MK. Secara umum pegawai negeri akan menjadi peserta Askes Sosial, dimana pesertanya yaitu: 1. Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun PNS (tidak termasuk PNS/CPNS dilingkungan Kemhan/TNI/ Polri)

Edisi 10 4Tahun X4Oktober 2012

27

info baru 2. Penerima Pensiun Pejabat Negara, 3. Pens. TNI/Polri ,Veteran & Perintis Kemerdekaan 4. Pegawai Tidak Tetap (Dokter dan Bidan ) Hanya Perserta. Keluarga adalah : 1. Istri/suami sah 2. Anak kandung/angkat yang sah dengan ketentuan : • Maksimal jumlah anak terdaftar 2 orang secara berurutan • Maksimal berusia 21 tahun atau 25 tahun bagi yang masih sekolah/ kuliah • Belum menikah • Belum berpenghasilan / belum bekerja (masih menjadi tanggungan orang tua) Para peserta Askes Sosial ini akan mendapatkan pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan dasar, rawat jalan, rawat inap, rawat jalan tingkat lanjut dan juga pemberian alat kesehatan seperti kacamata, gigi tiruan, alat bantu dengar sampai dengan implant (alat kesehatan yang diatanam di tubuh) seperti lensa tanam mata, pen, mesh untuk hernia. Sementara itu,beberapa hal yang tidak dijamin di Askes Sosial seperti; Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri, Pemeriksaan kehamilan, gangguan kehamilan, tindakan persalinan, masa nifas pada anak ketiga dan seterusnya, usaha meratakan gigi (Orthodontie), membersihkan karang gigi (scalling gigi) dan pelayanan kesehatan gigi untuk kosmetik, alat bantu (Kursi roda, tongkat penyangga, korset dan elastic bandage) dan juga gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat, alkohol dan atau zat adiktif lainnya.

28

Bapertarum-PNS Pegawai Negeri Sipil yang jumlahnya hampir mencapai 4,7 juta orang dan tersebar diseluruh Indonesia tersebut terdiri dari berbagai golongan yaitu mulai dari golongan I sampai dengan IV, yang berarti juga terdapat perbedaan penghasilan, yang berpengaruh kepada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama rumah. BAPERTARUM-PNS didirikan berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994. BAPERTARUM-PNS didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan (PNS) untuk memiliki rumah yang layak. Selain itu juga untuk menjembatani terbatasnya kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk membayar uang muka pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR . Dengan tabungan perumahan PNS dapat membentuk dana untuk mengatasi kendala tersebut yang merupakan kegotongroyongan diantara PNS dalam upaya peningkatan kesejahteraan antara PNS. Bantuan yang diberikan Bapertarum antara lain untuk bantuan uang muka (BUM) dan bantuan sebagian biaya membangun (BM) yang nilainya Rp 13 juta. Persyaratan pengajuan yang dibutuhkan antara lain; mengisi formulir permohonan tambahan BUM atau BM yang direkomendasikan oleh atasan langsung (formulir dapat diperoleh melalui website atau Bank Pelaksana), fotocopy KARPEG dan SK Kepangkatan terakhir, surat pernyataan belum memiliki rumah dan berkas dokumen pengajuan kredit lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank Pelaksana. (dvt)

inovasi

TPA Puuwatu Kendari

Foto : Wicak HP

Manfaatkan Biogas Menjadi Listrik

P

eningkatan kinerja TPA Puuwatu tersebut berkat bantuan stimulan dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemerintah Kota Kendari pada tahun 2012. “Stimulan yang diberikan mencakup perencanaan teknik dan pembangunan sel yang ketiga di TPA Puuwatu”, kata Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono saat membuka Sosialisasi Revitalisasi TPA Sampah, Selasa (23/10) di Kendari. Peningkatan kinerja TPA, selain dapat meningkatkan laju degradasi sampah dan air lindi yang diolah, juga dapat meningkatkan nilai ekonomi sampah, dan mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Ekstraksi energi non fosil berbentuk gas bio ini merupakan salah satu bentuk energi hijau, yang juga mendukung program nasional dalam mereduksi potensi emisi gas rumah kaca dari sampah. Air lindi yang dihasilkan dari proses lahan urug ini juga dapat diresirkulasikan kembali ke dalam lahan urug (untuk meningkatkan laju produksi gas bio) dan juga dapat dimanfaatkan sebagai kompos cair. “Kami juga sangat mengharapkan peran perguruan tinggi, untuk mendukung riset yang aplikatif, terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sektor persampahan”, kata Budi yang pada sosialisasi tersebut juga menghadirkan Guru Besar bidang Persampahan dari ITB, Enri Damanhuri. Dalam sosialisasi ini juga dilakukan kunjungan ke TPA Puuwatu oleh peserta yang terdiri dari unsur pemerintah kabupaten/kota dan jejaring kerjanya. Dari ini diharapkan diperoleh pertukaran informasi, perluasan jejaring kerja antar Pemerintah Kabupaten/

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Puuwatu Kota Kendari telah memanfaatkan gas bio yang dihasilkan dari proses lahan urug terkontrol (control landfill). Gas bio yang memiliki nilai kalor dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif berwujud gas dan telah dikonversi menjadi energi listrik bagi kebutuhan masyarakat sekitar TPA. Kota, serta lahirnya inovasi-inovasi baru yang kreatif bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kinerjanya di sektor persampahan. Budi Yuwono menegaskan, komitmen Pemerintah Daerah yang tinggi dalam sektor persampahan, akan tercermin dalam besaran alokasi APBD tahunan yang terus meningkat pada sektor ini. Namun harus diikuti pula dengan peningkatan kinerja sistem penanganan sampah yang terukur. “Hal ini akan menjadi tolok ukur utama bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Daerah,” ujarnya. Lampaui Target Saat ini tingkat pelayanan untuk penanganan sampah di Kota Kendari telah mencapai 80 % dari jumlah penduduk kota, atau telah melebihi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang harus dicapai pada tahun 2014, yaitu sebesar 75 %. Sementara itu dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010–2014 merencanakan pembangunan (termasuk revitalisasi) TPA untuk 210 lokasi. Hingga saat ini, Kementerian PU melalui APBN telah melaksanakan pembangunan serta revitalisasi 112 buah TPA, sebagai stimulan bagi Pemerintah Daerah. Sebanyak 70 buah TPA telah direncanakan untuk dibangun pada tahun 2013, namun dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing Pemerintah Daerah, terkait komitmen dalam mengalokasikan pembiayaan pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan infrastruktur TPA dalam APBD. (bcr)

Edisi 10 4Tahun X4Oktober 2012

29

inovasi

Membrane Bioreactor

untuk Olah Air Limbah Jakarta Dwityo A. Soeranto *) dan Ade Syaiful Rachman **)

Foto-foto : Ade SR

Sistem pengolahan air limbah terpadu yang nantinya akan dibangun di DKI Jakarta akan menggunakan teknologi membrane bioreactor (MBR). Teknologi ini dipilih karena dinilai sesuai dengan kondisi keterbatasan lahan. Sistem membrane mampu menghasilkan kualitas hasil olahan (Kadar BOD dan COD) yang relatif lebih baik dibandingkan dengan sistem konvensional.

J

Jakarta “Warning”Air Limbah! ika dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, Jakarta merupakan kota yang tak tertandingi. Jelas, karena Jakarta adalah ibukota negara RI yang menyandang predikat Daerah Khusus Ibukota (DKI) sehingga kita mengenalnya dengan sebutan DKI Jakarta. Di kota ini, berdiam penduduk sejumlah 9,6 juta jiwa dengan kepadatan 14.753 jiwa per km² (BPS DKI Jakarta 2010) dengan kecenderungan terus meningkat setiap tahunnya karena pengaruh urbanisasi. Kondisi ini berdampak pada tingginya tingkat konsumsi air dan kenaikan volume buangan/limbah yang dihasilkan. Bila tidak diimbangi dengan penanganan yang baik akan berakibat menurunnya (degradasi) kualitas lingkungan yang berdampak pada penurunan tingkat kesehatan masyarakat, sosial dan ekonomi. Terlebih untuk pengolahan limbah rumah tangga, DKI Jakarta masih mengandalkan Tangki Septik dengan pengolahannya di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terletak di Bantar Gebang. Sistem ini dirasa sangat tak efektif, karena ternyata jumlah

30

buangan limbah rumah tangga ke IPLT tidak sesuai dengan jumlah rumah tangga yang mempunyai tangki septik. Belum lagi ternyata lebih banyak lagi rumah tangga yang belum memiliki tangki septik dan masih banyak juga masyarakat yang membuang limbahnya di tempat lain termasuk di sungai. Hal tersebut diyakini akan meningkatkan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah. Diperkirakan 76 % sungai-sungai di pulau Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan dan Sulawesi telah tercemar berdasarkan indikator BOD dan COD. Selanjutnya, terdapat 84 % sampel air tanah di Jakarta telah tercemar tinja. Kondisi ini merupakan cerminan kondisi kota-kota besar lainnya di Indonesia, sedangkan 60 % penduduk miskin perkotaan masih menggunakan air sumur sebagai sumber kebutuhannya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Jakarta tengah mengalami “warning” air limbah!. Bayangkan saja, kota dengan kondisi jumlah dan kepadatan penduduk dan kondisi sanitasi seperti itu, Jakarta niscaya menghadapi permasalahan limbah yang sangat pelik, komplek, dan rumit yang perlu penanganan mendesak dan segera. Sebenarnya, DKI telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang letaknya di kawasan Setiabudi Jakarta Selatan. Namun sejak tahun 1991, pengolahan air limbah terpadu berhenti pada proyek percontohan saja. Saat ini, IPAL Setiabudi baru mampu melayani pengolahan air limbah di sekitar Setiabudi dan sekitarnya. Hal itu sangat tidak berarti bagi kota Jakarta yang begitu luas dan cukup banyak warganya, sedangkan tuntutan penanganan air limbah domestik di kota metropolitan ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Karena itu,

inovasi terutama yang telah menggunakan teknologi membran. Tulisan ini merupakan hasil dari pengamatan dan pembelajaran studi program yang telah dilakukan terkait persiapan perencanaan dan pembangunan sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL) di wilayah DKI Jakarta.

Pemerintah DKI berencana akan melanjutkan penanganan dan pengolahan air limbah terpadu di Jakarta. Jakarta Butuh Pengolahan Air Limbah Terpusat Untuk penanganan masalah limbah, mengingat penduduk dan bangunan yang sangat padat saat ini, Pemprov DKI Jakarta sangat memerlukan sistem pengolahan air limbah terpusat dengan kapasitas yang andal dan mencukupi. Untuk itu, Pemerintah DKI berencana akan melanjutkan penanganan dan pengolahan air limbah terpadu di Jakarta melalui metode zona. Sesuai dengan Review Masterplan Air Limbah Jakarta, direncanakanakan akan ada 15 zona pengolahan air limbah terpadu yang akan melayani pembuangan limbah yang berasal dari 1,3 juta Sambungan Pelanggan dengan luas daerah pelayanan sebesar 63.000 Ha. Dalam jangka pendek akan dibangun 2 zona prioritas yaitu Zona 1 dan Zona 6. Dua zona ini menjadi prioritas utama karena ditujukan untuk mengembangkan IPAL Setiabudi. Sistem pengolahan air limbah terpadu yang nantinya akan dibangun tersebut akan menggunakan teknologi membrane bioreactor (MBR). Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum berencana akan membangun system pengolahan sanitasi Jakarta yang semula dikelola Pemda DKI. Nantinya, akan diselesaikan pembangunan Zona 1, yaitu saluran dari Jalan Jenderal Sudirman hingga wilayah Kota, Jakarta Utara. Saat ini, Pemerintah akan fokus pada zona 1, karena anggaran yang diperlukan untuk pembangunan sanitasi ini cukup besar dan diperkirakan mencapai Rp 6,7 triliun dengan waktu pembangunan minimal tiga tahun. Zona 1 ini meliputi Pejagalan, Muara Angke, Sunter, Marunda, Duri Kosambi, Srengseng, Waduk Ulujami, Taman Bendi, Ragunan, Waduk Kampung Dukuh, dan Waduk Ceger. Zona ini menjadi prioritas karena wilayah ini dinilai merupakan kawasan penyumbang limbah terbesar di Jakarta. Nantinya, limbah yang dibuang oleh warga Jakarta akan diolah terlebih dahulu dengan cara disaring dan kemudian dialirkan ke waduk yang akan menampung air tersebut. Pemerintah Pusat telah bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk menyusun studi kelayakan pembangunan jaringan saluran dan instalasi pengolahan limbah ini. Selain itu, JICA juga berencana memberikan pinjaman kredit untuk proyek ini. Dalam rangka persiapan perencanaan dan pembangunan sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL) di wilayah DKI Jakarta, maka dirasa perlu untuk melakukan peninjauan ke instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sudah ada dan telah menggunakan teknologi membran dalam pengolahannya. Untuk itu, pihak JICA berinisiatif mengundang peserta program untuk melakukan kunjungan survey IPAL beberapa kota di Jepang

Mengenal Teknologi Membrane Bioreactor (MBR) Membrane Bioreactor (MBR) merupakan teknologi pengolahan limbah yang mengkombinasikan proses biologis untuk mendegradasi limbah dan proses membran untuk pemisahan biomassa. Secara prinsip, teknologi MBR dimaksudkan untuk memisahkan ammonia dari limbah. Membran menggantikan peran kolam sedimentasi untuk memisahkan padatan dan cairan pada teknologi konvensional (lumpur aktif ). Dibandingkan dengan cara pengolahan konvensional (sebagaimana terlihat pada gambar 1) dengan membran, kinerja pemisahan menjadi lebih baik karena pemisahan tidak lagi dibatasi oleh kondisi hidrodinamik lumpur seperti waktu tinggal lumpur (SRT, sludge retention time), waktu tinggal cairan (HRT, hydraulic retention time) serta laju pembuangan lumpur. Membran dapat memisahkan hampir seluruh bakteri coliform, padatan tersuspensi (suspended solid) dan menghasilkan efluen dengan kualitas yang sangat baik. Efluen yang dihasilkan dari unit membran memiliki kualitas yang sangat baik sehingga unit post treatment tidak dibutuhkan lagi. Penggunaan modul MBR dalam pengolahan air limbah saat ini cukup luas di negara-negara dimana faktor ketersediaan lahan dan konservasi air menjadi pertimbangan. Bagi negara-negara yang lahannya terbatas, teknologi ini akan sangat menguntungkan. Begitu pula jika di tempat tersebut terdapat keterbatasan dalam sumber daya air, hasil olahan dari MBR dapat digunakan sebagai sumber air (contohnya di Singapura dan juga beberapa kota di Jepang). Di Indonesia sendiri tampaknya teknologi membran belum terlalu banyak digunakan mengingat ketersediaan lahan dan sumber air masih bisa dibilang cukup banyak. Akan tetapi, jika kita memikirkan kondisi di masa datang dimana pertumbuhan penduduk semakin meningkat dan lahan akan semakin mahal, maka teknologi MBR mungkin sebaiknya mulai diterapkan. Bukan kondisi di masa datang, kondisi jumlah penduduk dan kepadatan yang tinggi, tengah dialami Jakarta sehingga ketersediaan lahan luas menjadi hal yang sangat langka dan mahal tentunya. Memang MBR memiliki kelemahan dari segi harga, teknologi membran memang bukan teknologi yang murah. Selain harganya yang mahal, juga diperlukan operator yang terlatih (berdampak pada upah pekerja yang lebih tinggi). Dari segi operasional, akan diperlukan regular chemical cleaning serta laju kerusakan membran tidak dapat dipastikan (tergantung kualitas air limbah yang masuk). Namun tentu kita tak perlu khawatir, kelemahan dan kekurangan dari teknologi membran ini ternyata jauh lebih kecil dibandingkan dari keunggulan dan keuntungan yang akan diperoleh dari teknologi ini untuk jangka waktu yang lama. Keunggulan dan keuntungan yang akan diperoleh dari teknologi Membrane Bioreactor (MBR) ini antara lain adalah sebagai berikut : 1. Sistem membran mampu menghasilkan kualitas hasil olahan (Kadar BOD dan COD) yang relatif lebih baik dibandingkan dengan sistem konvensional (Pengolahan Lumpur Aktif )

Edisi 10 4Tahun X4Oktober 2012

31

inovasi maupun sistem gabungan (MBR dan Pengolahan Lumpur Aktif ). 2. Sistem membran memerlukan lahan yang lebih sedikit dibandingkan dengan sistem konvensional (Pengolahan Lumpur Aktif ). 3. Tidak memerlukan bak pengendap (clarifier) sehingga dapat menghemat penggunaan lahan 4. Konsentrasi MLSS (mixed liquor suspended solids) yang tinggi dapat memaksimalkan jumlah BOD yang masuk ke dalam modul MBR untuk diolah sehingga dapat mengurangi waktu pengolahan 5. Pembuangan lumpur dapat dilakukan langsung dari dalam reaktor 6. Kualitas efluen hasil pengolahan yang tinggi sehingga air hasil olahannya dapat digunakan kembali (misal untuk boiler). Namun perlu diingat, sebelum menggunakan teknologi MBR ini, perlu diperhatikan bahwa modul MBR yang akan digunakan harus memiliki kelebihan dari sisi cost reduction (baik investasi maupun operasional), usia pakai yang cukup lama, serta mudah ditangani. Berikut ini kondisi-kondisi yang penting untuk diperhatikan dalam penggunaan modul MBR: 1. Membran yang akan digunakan harus kuat menahan beban fisik (akibat aerasi) maupun kimiawi (akibat proses pembersihan dengan bahan kimia). 2. Struktur membran haruslah kuat untuk mengatasi gaya gesekan dan osilasi dari gelembung udara dari proses aerasi. 3. Aerasi harus efektif dan uniform serta aliran vertikal gelembung udara dari bawah ke atas membran harus berlangsung tanpa hambatan. 4. Ketersediaan suku cadang yang terjamin sepanjang tahun dan kontinyu sehingg memudahkan dalam operasi dan pemeliharaannya. Dengan MBR, kita melakukan dua hal sekaligus, mengolah air limbah dan mendaur ulang sehingga menghasilkan keluaran air baku. Daur Ulang Air Limbah? Mungkin aneh mendengarnya, namun inilah kenyataan yang telah diprediksikan jauh hari sebelumnya bahwa air bersih sudah semakin langka. Ketersediaan air bersih yang cenderung berkurang dari hari ke hari yang disebabkan semakin meningkatnya populasi manusia sehingga semakin besar pula kebutuhan akan air bersih. IRC International Water and Sanitation Centre tahun 2010, menyatakan bahwa setiap tahun, dunia menghasilkan 1.500 kilometer kubik air limbah. Di negara-negara berkembang 80% dari semua limbah tersebut sebagian besar dibuang dengan tanpa termanfaatkan kembali. Dari jumlah tersebut, sektor industri merupakan penyumbang terbesar hasil buangan limbah. Sektor industri ini pun merupakan sektor yang paling banyak melakukan eksploitasi air tanah dalam jumlah besar. Mereka melakukannya secara tidak terkendali sehingga cadangan air tanah yang ada semakin menipis. Kebutuhan sektor industri untuk air bersih memang mutlak namun harus dicarikan alternatif agar kegiatan industri tetap berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan air bersih dapat terpenuhi. Dengan MBR, hal ini dapat menjawab kebutuhan akan air baku. Kesimpulan Jakarta tengah mengalami permasalahan sanitasi yang sangat

32

mendesak untuk ditangani mencakup persoalan air bersih, air limbah, sampah, dan drainase. Kondisi sanitasi di sebagian besar wilayah di Jakarta sangat buruk sehingga sangat mempengaruhi kualitas kehidupan warga ibu kota. Sampai saat ini di DKI, air limbah terutama dari permukiman dan pusat bisnis masih langsung dibuang ke sistem drainase yang selanjutnya masuk ke badan air penerima. Kondisi ini mengakibatkan terjadi pencemaran pada badan air penerima. Praktik pembuangan langsung tersebut terjadi karena masih sangat terbatasnya pelayanan jangkauan dan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) perpipaan terpusat. Masterplan Air Limbah DKI Jakarta telah merekomendasikan sistem perpipaan/Sewerage System. Proyek bernilai triliunan rupiah itu dicanangkan untuk membangun pengembangan enam zona sanitasi terpadu. Wilayah yang masuk zona satu di antaranya adalah Pejagalan, Muara Angke, Sunter, Marunda, Duri Kosambi, Srengseng, Waduk Ulujami, Taman Bendi, Ragunan, Waduk Kampung Dukuh, dan Waduk Ceger. Sistem pengolahan air limbah terpadu yang nantinya akan dibangun di DKI Jakarta akan menggunakan teknologi membrane bioreactor (MBR). Teknologi ini dipilih karena dinilai sesuai dengan kondisi keterbatasan lahan. Sistem membrane mampu menghasilkan kualitas hasil olahan (Kadar BOD dan COD) yang relatif lebih baik dibandingkan dengan sistem konvensional (Pengolahan Lumpur Aktif ) maupun sistem gabungan (MBR dan Pengolahan Lumpur Aktif ). Sistem ini juga memerlukan lahan yang lebih sedikit dibandingkan dengan sistem konvensional (Pengolahan Lumpur Aktif ). Selain itu pula, dengan sistem membran akan diperoleh kualitas efluen hasil pengolahan yang tinggi sehingga air hasil olahannya dapat digunakan kembali. Jadi, dengan MBR, kita melakukan dua hal sekaligus, mengolah air limbah dan mendaur ulang sehingga menghasilkan air dengan kualitas baik. Sektor industri merupakan sektor yang paling banyak memerlukan air bersih dalam jumlah besar. Dengan MBR, hal ini dapat menjawab kebutuhan air bersih untuk industri yang jumlahnya sangat besar. Masyarakat tentunya juga perlu diberi kesadaran akan pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta upayaupaya pelestarian lingkungan menangani air limbah dengan baik dan sehat, kesadaran akan kesehatan lingkungan, keinginan dan kebanggaan untuk memiliki fasilitas air limbah yang baik dan sehat, serta kesadaran untuk tetap memelihara fasilitas air limbah yang ada. Kita seringkali disibukkan dengan masalah penanganan buangan air limbah, sehingga belum sempat banyak memberi perhatian pada pemanfaatan dan pengolahan air limbah untuk di daur ulang manjadi air bersih. Proses teknologi membran ini tampaknya menjadi salah satu solusi efektif untuk mengatasi krisis air bersih terutama di Jakarta. Kota-kota lain di Indonesia seperti Yogyakarta, Banjarmasin, Medan telah mempunyai jaringan dan instalasi pengolahan air limbah terpusat, tentu kita semua berharap kapan hal itu akan terwujud di DKI Jakarta. Tentunya rencana ini akan kita dukung penuh demi terwujudnya kota Jakarta yang bersih dan sehat. *) Kasubdit Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya **) Kasi Perencanaan, Subdit Perencanaan Teknis, Dit. Pengembangan PLP, Ditjen Cipta Karya

lensa ck

Peringatan Hari Habitat Dunia 2012 Surabaya

Foto-foto oleh : Buchori, Indra, dan Humas Pemkot Surabaya

Edisi 10 4Tahun X4Oktober 2012

33

seputar kita

Foto-foto : Danang Pidekso

Ditjen Cipta Karya Semarakkan Dies Emas Teknik Lingkungan ITB

Para Duta Sanitasi Peringati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum turut serta menyemarakkan Dies Emas (50 tahun) Teknik Lingkungan ITB. Salah satu bentuk partisipasinya  adalah pameran bidang Cipta Karya khususnya yang terkait dengan teknik lingkungan di Aula Timur ITB, Sabtu (29/9). Pameran tersebut dalam rangka meramaikan acara Lomba Karya Tulis tingkat SMA yang diselenggarakan pada hari itu juga. Dalam pameran tersebut, Ditjen Cipta Karya menampilkan irlnfrastruktur maupun inovasi terknologi yang telah dibangun serta diterapkan. Diantaranya, alat Pengolahan Air Cepat (PAC), proyek monumental pengolahan air limbah Denpasar Sewerage Development Project (DSDP) Bali dan juga pengolahan air laut menjadi air minum dengan Sistem Reverse Osmosis di Pulau Mandangain Madura Provinsi Jawa Timur. (dvt)

Para Duta Sanitasi 2012 turut serta mempertingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun (HCTPS) sedunia Ke-5 yang diadakan di Sekolah Dasar (SD) 04, 05 dan 06 Karet Kuningan Belakang, Jakarta Selatan, Senin (16/10). Duta Sanitasi 2012 Ilona Beatrix bersama para duta sanitasi lain berbagi cerita tentang masalah sanitasi dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi. Dalam kesempatan  tersebut, para duta sanitasi berbagi pengetahuan tentang sanitasi kepada anak-anak SD   04, 05 dan 06. Menurut Ilona, cuci tangan pakai sabun ini merupakan salah satu bentuk aktivitas yang peduli akan sanitasi.“Dengan mencuci tangan maka dapat menghindarkan dari berbagai penyakit, contohnya diare,” katanya. (dvt)

MoU Pengembangan PDAM Intan Banjar Ditandatangani

Direktur Utama PDAM Intan Banjar Kalimantan selatan Rifki Basri menandatangani nota kesepahaman pengembangan SPAM dengan Direktur Utama PT. Drupadi Agung Lestari Dadan HS di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis malam (4/10). Turut

34

menyaksikan penandatanganan tersebut Kepala BPPSPAM Kemen PU Rachmat Karnadi dan Bupati Banjar Pangeran Haji Chairul Saleh. Kerjasama tersebut berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Kapasitas 2x250 liter/detik dengan nilai Rp 75 miliar. Proyek kerjasama dengan nama IPA Syarkawi- Gambut adalah business to business (b to b) dengan masa konsensi 20 tahun. Swasta, dalam hal ini PT. Dupadi akan menjual air curah kepada PDAM Intan Banjar seharga Rp 2090 per m3. Proyek ini rencananya akan mulai dibangun awal tahun 2013 dengan masa kontruksi selama delapan bulan, dan diharapkan akhir 2013 proyek ini sudah menghasilkan air curah. Pembangunan dilakukan secara bertahap, dimana dalam tahun pertama akan mengahasilkan air dengan Kapasitas 150 l/detik sampai dengan 500 l/detik tahun 2015 nanti. (dvt)

Citizen Journalism Cipta K arya Cerita adalah semangat. Mak a perlu sebuah rumah untuk menampungnya. Tulislah kisah perjalanan yang sudah membuka mata Anda, berbagilah dengan yang lain untuk memperkaya makna. Jurnalisme Warga Cipta Karya siap menampung kisah Anda lewat kata-kata dan karya foto. http://ciptakarya.pu.go.id/jurnalisme

Keasrian lingkungan perumahan di Morokrembangan menghapus citra negatif kawasan ini yang dulu dicap sebagai kawasan terkumuh di Surabaya. (Foto : Buchori)