Lampiran 1 Surat No.12/ 398 /DPNP/IDPnP tanggal 9 Juli 2010 perihal Hasil Pemantauan dan Klarifikasi terkait Pengisian Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) 2008
KESALAHAN PELAPORAN DAN KLARIFIKASI PENGISIAN LAPORAN BULANAN BANK UMUM (LBU) 2008
No 1.
Kesalahan Pelaporan
Klarifikasi
Pelaporan Modal Disetor (Form 38)
Pelaporan rincian modal disetor
a. Pelaporan rincian modal disetor
1.
Pelaporan modal disetor dalam Form 38 harus dirinci berdasarkan karakteristik dari modal disetor tersebut, antara lain saham biasa dan saham preferen. Beberapa bank melaporkan data saham biasa (common stock) dengan sandi saham preferen maupun lainnya pada Form 38.
2.
Kesalahan bank dalam melaporkan rincian modal disetor tersebut akan berdampak pada kesalahan perhitungan komponen modal dan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
b. Pelaporan pemegang saham untuk bank
Pelaporan pemegang saham untuk bank yang telah terdaftar di bursa (go public).
yang telah terdaftar di bursa (go public).
Bagi bank yang telah terdaftar di bursa (go public) pelaporan data pemegang saham dapat digabungkan sepanjang (1) terdapat kesamaan data golongan pemegang saham, hubungan dengan bank, status pemegang saham, dan negara pemegang saham, serta (2) prosentasi kepemilikan masing-masing pemegang saham dimaksud kurang dari 5% (lima per seratus).
2.
Pelaporan Data Agunan a. Pelaporan
agunan
Pelaporan agunan yang merupakan pengurang dalam perhitungan PPA. yang
merupakan
1.
Untuk penyediaan dana dengan kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet,
pengurang dalam perhitungan Penyisihan
jenis-jenis agunan yang dapat digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA adalah jenis
Penghapusan Aset (PPA).
agunan sebagaimana diatur dalam PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No.11/2/PBI/2009 (PBI Kualitas Aktiva). 2.
Terhadap jenis agunan sebagaimana angka 1 di atas, pelaporan detail agunan adalah sebagai berikut: a.
kolom
agunan yang dapat diperhitungkan wajib diisi sebesar nilai terendah antara nilai
pengikatan agunan dengan nilai agunan setelah dikurangi haircut berdasarkan jenis agunan dan jangka waktu penilaian terakhir yang dilakukan, sebagaimana diatur dalam PBI Kualitas Aktiva. Halaman 1 dari 5
No
Kesalahan Pelaporan
Klarifikasi b. Dalam hal bank secara internal tidak memperhitungkan agunan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA (meskipun agunan tersebut memenuhi kriteria sebagai pengurang perhitungan PPA sesuai PBI Kualitas Aktiva), bank tetap wajib melaporkan nilai agunan sesuai huruf a diatas agunan yang dapat diperhitungkan 3.
Untuk penyediaan dana dengan kualitas l
agunan yang dapat diperhitungkan
hanya diisi apabila agunan merupakan agunan tunai sesuai definisi agunan tunai dalam PBI Kualitas Aktiva. b. Pelaporan pengurang
agunan dalam
yang
merupakan
perhitungan
Aset
Pelaporan agunan yang merupakan pengurang dalam perhitungan ATMR. 1.
Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
Jenis-jenis agunan dan/atau jaminan yang dapat dipergunakan sebagai pengurang perhitungan ATMR adalah jenis agunan dan/atau jaminan sebagaimana diatur dalam SE No.26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Jenis agunan dan/atau jaminan dimaksud mencakup: a.
kas;
b.
emas dan mata uang emas;
c.
surat berharga atau jaminan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat RI, Bank Indonesia, bank sentral negara lain, pemerintah pusat negara lain;
d.
giro, deposito dan tabungan yang diterbitkan oleh bank pelapor;
e.
surat berharga atau jaminan yang diterbitkan oleh bank di dalam negeri, pemerintah daerah di Indonesia, lembaga non departemen di Indonesia, bank pembangunan multilateral dan bankbank utama (prime-bank) di luar negeri.
f.
surat berharga atau jaminan yang diterbitkan oleh BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain.
2.
Terhadap jenis agunan dan/atau jaminan sebagaimana angka 1 di atas, pelaporan detail agunan adalah sebagai berikut: a.
eligible
b. Contoh: -
agunan berupa Surat Utang Negara (SUN) maka sandi penerbit diisi dengan Departemen Halaman 2 dari 5
No
Kesalahan Pelaporan
Klarifikasi Keuangan Republik Indonesia, -
agunan berupa Sertifikat Bank Indonesia maka sandi penerbit diisi dengan Bank Indonesia .
c.
nilai terendah antara nilai wajar agunan dengan nilai pengikatan agunan/jaminan.
3.
Untuk jenis agunan/jaminan selain dalam angka 1 di atas, maka pengisian data agunan adalah sebagai berikut: a.
non-eligible .
b. 3.
Pelaporan kelonggaran tarik untuk fasilitas
1.
kredit
Pelaporan kelonggaran tarik pada LBU 2008 dibedakan menjadi kelonggaran tarik yang bersifat dengan komitmen (committed) (uncommitted)
K
tanpa komitmen uncommitted
adalah kelonggaran tarik yang
memenuhi persyaratan dalam PBI Kualitas Aktiva. 2.
Dalam Pasal 32 PBI Kualitas Aktiva, suatu fasilitas dapat digolongkan sebagai uncommitted fasilitas dimaksud (1) dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat (unconditionally cancelled at any time) oleh bank, atau (2) dibatalkan secara otomatis oleh bank apabila kondisi debitur menurun menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet.
3.
Kedua klausula tersebut harus tercantum dalam perjanjian kredit antara bank dan debitur. Makna kata uncommitted tersebut terpenuhi maka kelonggaran tarik tersebut wajib dibatalkan oleh bank. Klausula pertama memiliki arti bahwa meskipun fasilitas belum menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet, bank tetap dapat membatalkan fasilitas tersebut sewaktu-waktu tanpa syarat apapun. Sedangkan klausula kedua memiliki arti bahwa apabila kualitas debitur menurun menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet maka secara otomatis fasilitas harus dibatalkan, tanpa ada pilihan bagi bank untuk meneruskan fasilitas dimaksud. Apabila dalam perjanjian kredit terdapat klausula yang menyatakan bahwa bank berhak membatalkan kelonggaran tarik apabila kondisi debitur menurun menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet
committed
bank masih dapat mencairkan kelonggaran tarik tersebut (tidak otomatis dibatalkan).
Halaman 3 dari 5
No
Kesalahan Pelaporan
Klarifikasi 4.
Apabila bank melaporkan suatu kelonggaran tarik kelonggaran tarik tersebut ber
uncommitted
committed
meskipun kualitas debitur telah menurun menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet) maka Bank Indonesia akan menggolongkan kelonggaran tarik tersebut dan seluruh kelonggaran tarik dengan klausula perjanjian kredit yang serupa sebagai committed dan bank akan dikenakan tindakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank. 4.
Pelaporan data Dana Pihak Ketiga (DPK)
1.
Di yang diperpanjang.
2.
jatuh tempo untuk deposito yang diperpanjang, diisi dengan tanggal, bulan dan tahun perpanjangan kembali deposito dimaksud. Contoh:
deposito 3 bulan yang dibuka pada tanggal 1/1/2010 dan jatuh tempo pada tanggal
1/4/2010 diperpanjang menjadi hingga tanggal 1/7/2010, maka pelaporan jangka waktu untuk deposito tersebut pada posisi akhir April 2010 adalah sebagai berikut:
5.
Pelaporan data UMKM
a.
Jangka waktu mulai diisi dengan tanggal 1/4/2010; dan
b.
Jangka waktu jatuh tempo diisi dengan tanggal 1/7/2010.
1. Masih terdapat bank yang melaporkan kredit dengan kategori debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) namun debitur tidak memenuhi kriteria debitur UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 2. Definisi UMKM yang digunakan pada LBU 2008 mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Dalam UU dimaksud, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM mencakup antara lain (1) kegiatan usaha tergolong sebagai usaha ekonomi produktif, dan (2) batasan tertentu dalam jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. 3. (tidak hanya berdasarkan jumlah plafon kredit yang diberikan) dan kredit diberikan untuk menunjang kegiatan usaha UMKM tersebut. Halaman 4 dari 5
No 6.
Kesalahan Pelaporan Penyajian pendapatan dan beban
Klarifikasi 1. Ditemukan variasi penyajian pendapatan dan beban pada LBU 2008 diantara bank pelapor, dimana sebagian bank menyajikan secara netto dan sebagian bank lain menyajikan secara bruto. 2. Penyajian pos pendapatan dan beban dilakukan secara bruto (gross), kecuali untuk rekening antar kantor yang disajikan secara netto (net) dalam LBU 2008 Gabungan untuk pihak lawan (counterparty) yang sama.
7.
Taksiran Pajak Penghasilan
1. Beberapa bank tidak melaporkan perhitungan taksiran pajak penghasilan untuk periode berjalan. 2. Sesuai kewajiban yang ditetapkan dalam UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 tahun 2008, bank wajib mengisi taksiran pajak penghasilan tersebut dalam LBU 2008.
Halaman 5 dari 5
