TAMBAHAN PENJELASAN BUKU PEDOMAN LAPORAN BULANAN BANK UMUM (LBU) 2008 Bab/Hal
Tertulis
Informasi Pokok Bank Pelapor xiii 11. Wilayah BI Diisi dengan sandi Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia di mana bank pelapor menyampaikan laporan. Sandi wilayah BI dapat dilihat pada Daftar Sandi Wilayah Kerja Bank Indonesia. xv 20. Kosong Informasi Pokok Perusahaan Anak xix Sandi Bank : Kosong
xix xix
xix
Sandi Perusahaan Anak : diisi dengan sandi perusahaan, lihat daftar sandi perusahaan 4. Nama Perusahaan Anak Diisi dengan nama perusahaan pelapor a. Nama Lengkap
10. Alamat a. Alamat Lengkap Cukup jelas b. Sandi dan Nama Kota - Sandi dati II Lihat daftar sandi dati II seluruh Indonesia - Nama Kota Cukup jelas. c. Kode Pos Cukup jelas d. Status kepemilikan gedung Diisi dengan status kepemilikan gedung yaitu sewa atau milik sendiri atau jenis kepemilikan lainnya.
Bab I Penjelasan Umum
1
Penyesuaian 11. Wilayah BI Diisi dengan sandi Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia tempat kedudukan bank pelapor. Sandi wilayah BI dapat dilihat pada Daftar Sandi Wilayah Kerja Bank Indonesia. 20. Modal yang dinyatakan (Declared Capital) : Diisi khusus untuk kantor cabang bank asing besarnya Modal Yang Dinyatakan Sandi Bank : Diisi dengan sandi Bank yang merupakan perusahan induk dari perusahaan anak, sebanyak 9 digit Sandi Perusahaan Anak : diisi dengan sandi perusahaan anak sebanyak 6 digit 4. Nama Perusahaan Anak Diisi dengan nama perusahaan pelapor Huruf a, b, dan c dihapus
10. Alamat Perusahaan a. Alamat Lengkap Cukup jelas b. Nama Kota Diisi dengan nama kota tempat berdirinya perusahaan anak. c. Dati II Lihat daftar sandi Kabupten/Kota seluruh Indonesia
Bab/Hal I-6
I-9
Tertulis Bagan. I.1. Ilustrasi Hubungan kepemilikan Langsung dan tidak Langsung Tidak Dikonsolidasi
Dikonsolidasi
Dikonsolidasi
Tidak Dikonsolidasi
I.8 Waktu Penyampaian Laporan ..selambat..selambat-lambatnya akhir 4
I.8 Waktu Penyampaian Laporan Waktu Penyampaian Laporan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Bulanan Bank Umum
-
Bab II - Penjelasan UmumKolom Daftar Rincian II-1 II.2 Lembaga Pemeringkat Adalah nama lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia, sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai daftar lembaga peringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia
II-1
II.3 Peringkat Perusahaan Adalah peringkat terkini yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui Bank Indonesia terhadap suatu perusahaan (corporate rating). Dalam hal Lembaga Pemeringkat melakukan review terhadap peringkat maka peringkat yang digunakan adalah peringkat berdasarkan review terakhir. Kolom ini diisi angka 00 untuk perusahaan yang tidak memiliki peringkat, atau memiliki peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang tidak diakui oleh Bank Indonesia.
II-1
II.4 Peringkat Surat Berharga Adalah peringkat terkini yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat yang
2
Penyesuaian Bagan. I.1. Ilustrasi Hubungan kepemilikan Langsung dan tidak Langsung
II.2 Lembaga Pemeringkat Adalah nama lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia, sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia, yang menerbitkan peringkat atas suatu surat berharga atau perusahaan (corporate rating). Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih lembaga pemeringkat maka pelaporannya mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. II.3 Peringkat Perusahaan Adalah peringkat terkini yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui Bank Indonesia terhadap suatu perusahaan (corporate rating). Dalam hal Lembaga Pemeringkat melakukan review terhadap peringkat maka peringkat yang digunakan adalah peringkat berdasarkan review terakhir. Kolom ini diisi angka 00 untuk perusahaan yang tidak memiliki peringkat, atau memiliki peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang tidak diakui oleh Bank Indonesia. Dalam hal terdapat 2 (dua) peringkat atau lebih maka pelaporannya mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. II.4 Peringkat Surat Berharga Adalah peringkat terkini yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui
Bab/Hal
Tertulis diakui oleh Bank Indonesia atas surat berharga. Dalam hal Lembaga Pemeringkat melakukan review terhadap peringkat maka peringkat yang dipergunakan adalah peringkat berdasarkan review terakhir. Kolom ini diisi 00 untuk surat berharga yang tidak memiliki peringkat, atau memiliki peringkat yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat yang tidak diakui oleh Bank Indonesia. Dalam hal surat berharga tidak diperingkat, maka bank dapat menggunakan peringkat surat berharga yang setara yang diterbitkan oleh penerbit yang sama atau peringkat perusahaan (corporate rating) dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.
II-5
II.23 Kategori Portofolio Ketegori portofolio mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.
II.23 Kategori Portofolio Adalah kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
1. Bank Indonesia Yaitu tagihan kepada Bank Indonesia
1. Tagihan Kepada Pemerintah a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia Yaitu tagihan kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang seluruh pendanaan operasionalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Republik Indonesia. b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain Yaitu tagihan kepada pemerintah pusat dan bank sentral negara lain. 2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Yaitu tagihan kepada: (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam undangundang mengenai BUMN kecuali BUMN berupa Bank; (2) Pemerintah Daerah (provinsi, kota dan kabupaten) di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah; dan (3) Badan-badan atau lembaga-lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memenuhi kriteria sebagai Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia. 3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Yaitu tagihan kepada: a. Bank Pembangunan Multilateral tertentu dan Lembaga Internasional yang mencakup: o Bank Pembangunan Multilateral tertentu yang telah ditetapkan oleh Basel
2. Pemerintah Yaitu tagihan kepada pemerintah, termasuk tagihan kepada pemerintah dan bank sentral negara lain. 3. Lembaga Pembangunan Multilateral Yaitu tagihan kepada lembaga multilateral yaitu: World Bank Group yang terdiri dari International Bank for Reconstruction and Development (IDRB) dan International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), African Development Bank (AfDB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Inter-American Development Bank (IADB), European Investment Bank (EIF), European Investment Fund (EIF), Nordic Investment Bank (NIB), Caribbean Development Bank (CDB), Islamic Development Bank (IDB), dan Council of European Development Bank (CEDB). Termasuk dalam kategori ini juga tagihan kepada Bank for International Settlement (BIS), International Monetary Fund (IMF), European Central Bank (ECB) dan European Community (EC). 4. Bank Yaitu tagihan kepada bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
3
Penyesuaian oleh Bank Indonesia atas surat berharga. Dalam hal Lembaga Pemeringkat melakukan review terhadap peringkat maka peringkat yang dipergunakan adalah peringkat berdasarkan review terakhir. Kolom ini diisi 00 untuk surat berharga yang tidak memiliki peringkat, atau memiliki peringkat yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat yang tidak diakui oleh Bank Indonesia. Dalam hal surat berharga memiliki 2 (dua) peringkat atau lebih maka pelaporannya mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
Bab/Hal
Tertulis 5. Entitas Sektor Publik Yaitu tagihan kepada Pemerintah Daerah dan Lembaga non Departemen serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenuhi kriteria. a. BUMN b. Pemerintah Daerah c. Lainnya 6. Korporasi (Corporate) Yaitu tagihan kepada perusahaan asuransi, BUMN yang tidak memenuhi kriteria sebagai Entitas Sektor Publik, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tagihan beragun ruko dan rumah kantor, tagihan kepada perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagai tagihan retail, dan tagihan beragun rumah tinggal di atas Rp.10 Milyar. Kategori portofolio tersebut terdiri dari: a. BUMN b. BUMD c. Lainnya
8. Kredit Beragun Rumah Tinggal Yaitu KPR atau kredit beragun rumah tinggal yang memenuhi persyaratan.
4. Tagihan Kepada Bank Yaitu tagihan kepada: (1) bank yang beroperasi di Indonesia, yang terdiri dari bank umum, bank perkreditan rakyat, termasuk kantor cabang bank asing; (2) bank yang beroperasi di luar Indonesia, yang terdiri dari bank yang berbadan hukum asing dan kantor cabang dari bank yang berkantor pusat di Indonesia; dan (3) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; Tagihan kepada Bank dibedakan menjadi: a. Tagihan Jangka Pendek yaitu tagihan dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 3 (tiga) bulan, termasuk tagihan yang tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo namun dapat ditarik sewaktu-waktu b. Tagihan Jangka Panjang, yaitu tagihan dengan dengan jangka waktu perjanjian lebih dari 3 (tiga) bulan. Tagihan Kepada Bank dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 3 (tiga) bulan namun dapat dipastikan akan diperpanjang (roll-over) sehingga keseluruhan jangka waktu menjadi lebih dari 3 (tiga) bulan, wajib digolongkan sebagai Tagihan Jangka Panjang.
9. Kredit Pegawai/Pensiunan Yaitu KPR atau kredit beragun rumah tinggal yang memenuhi persyaratan.
5. Kredit Beragun Rumah Tinggal Yang mencakup:
7. Ritel Yaitu tagihan yang antara lain mencakup kartu kredit dan kredit lainnya yang memenuhi kriteria retail sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu: a. Diberikan kepada perorangan atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah; b. Kriteria kredit antara lain kredit perorangan, kredit kendaraan, kredit pendidikan, kredit modal kerja untuk UMKM, KPR dan tagihan beragun rumah tinggal yang tidak memenuhi kriteria kredit beragun rumah tinggal, dll; c. Portofolio ritel tersebut harus cukup terdiversifikasi sehingga dapat mengurangi risiko; d. Eksposur individual bernilai rendah yaitu plafon sampai dengan Rp.10 Milyar;
4
Penyesuaian Committee on Banking Supervision, yaitu World Bank Group yang terdiri dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), African Development Bank (AfDB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Inter-American Development Bank (IADB), European Investment Bank (EIB), European Investment Fund (EIF), Nordic Investment Bank (NIB), Caribbean Development Bank (CDB), Islamic Development Bank (IDB), dan Council of Europe Development Bank (CEDB); o Lembaga Internasional yaitu Bank for International Settlements, International Monetary Fund (IMF), dan European Central Bank; b. Bank Pembangunan Multilateral lainnya yang mencakup Bank Pembangunan Multilateral selain dari Bank Pembangunan Multilateral tertentu sebagaimana dalam huruf a.
Bab/Hal
Tertulis
Penyesuaian a.
10. Kredit Beragun Properti Komersial Yaitu kredit kepemilikan atas ruang perkantoran dan/atau usaha komersial multi fungsi dan/atau lokasi usaha yang disewa banyak pihak, termasuk tagihan beragun ruko dan ruang kantor. 11. Lainnya Yaitu kredit yang tidak termasuk dalam kategori di atas, termasuk didalamnya adalah kredit kepada perseorangan atau UMKM yang tidak memenuhi kriteria sebagai tagihan Ritel.
5
kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah tinggal/apartemen atau kredit konsumsi yang dijamin dengan agunan berupa rumah tinggal/apartemen (tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor), serta memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: i. diberikan kepada debitur perorangan; ii. agunan diikat dengan hak tanggungan atau fiducia sehingga memberikan kedudukan yang diutamakan (hak preferensi) kepada Bank; iii. Bank memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk menilai dan memantau nilai agunan secara berkala; dan iv. rasio nilai kredit terhadap nilai agunan (loan-to-value) paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah tinggal dalam rangka program Pemerintah Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan rasio nilai kredit terhadap nilai agunan (loan-to-value) paling tinggi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen); 6. Kredit Beragun Properti Komersial Yaitu kredit yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: a. diberikan kepada perorangan atau badan usaha; b. tujuan penggunaan dana untuk pembiayaan konstruksi atau pembangunan properti. Contoh: pembangunan perumahan, apartemen, rumah susun, ruang perkantoran, ruang komersial multifungsi, ruang komersial yang disewa banyak pihak, atau pergudangan; dan c. sumber utama pembayaran kredit berasal dari arus kas dari penyewaan atau penjualan properti dimaksud 7. Kredit Pegawai/Pensiunan Yaitu kredit yang memenuhi seluruh kriteria berikut: a. diberikan kepada pegawai atau pensiunan dari pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, pegawai lembaga negara atau pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD); b. total plafon pembiayaan adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pegawai atau pensiunan; c. pegawai atau pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai BUMN, atau perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan;
Bab/Hal
Tertulis
Penyesuaian d. Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia; e. pembayaran angsuran/pelunasan kredit bersumber dari gaji/pensiun berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji/Pensiun kepada Bank pemberi kredit. Dalam hal pembayaran gaji/pensiun dilakukan Bank lain atau BUMN lain maka Bank pemberi kredit harus memiliki perjanjian kerja sama dengan Bank lain atau BUMN lain pembayar gaji/pensiun untuk melakukan pemotongan gaji/pensiun dalam rangka pembayaran angsuran/pelunasan kredit; dan f. Bank pemberi kredit menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan jabatan/pangkat yang terakhir atau surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur; 8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Yaitu tagihan yang memenuhi seluruh kriteria berikut: a. diberikan kepada debitur yang merupakan (i) badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil dan menengah, atau (ii) perorangan; b. plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari hasil penjumlahan plafon pembiayaan untuk seluruh debitur yang merupakan (i) badan usaha dan perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil dan menengah dan (ii) perorangan; c. plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi sebesar Rp.1.000.000.000,(satu milyar rupiah); d. debitur tidak tergolong sebagai 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank; e. tagihan tidak dalam bentuk surat berharga; f. tagihan tidak memenuhi kriteria sebagai Kredit Beragun Rumah Tinggal, Kredit Beragun Properti Komersial, atau Kredit Pegawai atau Pensiunan; 9. Tagihan Kepada Korporasi Yaitu tagihan yang tidak memenuhi kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 8 di atas. 10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo Yaitu seluruh tagihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 10, yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas
6
Bab/Hal
II.8
II.8
II.10
7
Tertulis
II.28 Jangka Waktu ..................... Untuk Debitur atau Pihak Lawan Bank Pelapor, yang memberikan agunan/jaminan kepada Bank Pelapor lebih dari satu agunan/jaminan, maka semua agunan/jaminan tersebut harus dilaporkan dengan cara pelaporannya disebutkan lebih dari satu baris (record). Contoh pelaporan agunan/jaminan lihat pada Box II.2. Untuk aset keuangan, kewajiban keuangan atau instrumen keuangan lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo,maka kolom Jatuh Tempo diisi sama dengan kolom Mulai. Sedangkan apabila tidak memiliki jangka waktu maka kolom Mulai dan Jatuh Tempo diisi kosong (Null).
II.33 Agunan/Jaminan #Tidak ada keterangan#
Penyesuaian pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga. a. Kredit Beragun Rumah Tinggal Adalah Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo yang sebelumnya tergolong sebagai Kredit Beragun Rumah Tinggal b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal Adalah Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo yang sebelumnya bukan tergolong sebagai Kredit Beragun Rumah Tinggal. 11. Eksposur Sekuritisasi Yaitu eksposur sekuritisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum dan ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. II.28 Jangka Waktu ............... # keterangan tersebut dihilangkan#
Untuk aset keuangan, kewajiban keuangan atau instrumen keuangan lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo,maka kolom Jatuh Tempo diisi sama dengan kolom Mulai. Untuk instrumen keuangan yang dimiliki bank sebelum implementasi LBU 2008 sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Bulanan Bank Umum maka apabila bank mengalami kesulitan untuk mengetahui dokumentasi tanggal mulai kepemilikan instrumen keuangan dimaksud, bank dapat menggunakan tanggal tertentu yang mewakili (mis. Tanggal merger, tanggal pengambilalihan, dst). Untuk pengisian kolom Jangka Waktu Simpanan Berjangka yang diperpanjang, maka Kolom Mulai dan Jatuh Tempo dilaporkan sesuai dengan perpanjangan terakhir. II.33 Agunan/Jaminan Agunan dan/atau jaminan yang dilaporkan pada kolom ini adalah agunan dan/atau jaminan yang diakui: a. dalam Teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) Agunan, Teknik MRK Garansi dan Teknik MRK Asuransi atau Penjaminan Kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. b. sebagai pengurang kewajiban pembentukan PPA sesuai ketentuan Bank
Bab/Hal
II.10
Tertulis
II.33. Agunan/Jaminan 1. Jenis Agunan f. Surat Berharga i. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Surat berharga atas unjuk dengan sistem diskonto yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang. ii. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Surat Utan Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. iii. Obligasi Negara (ON) Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. iv. Obligasi Ritel Indonesia (ORI) Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual, termasuk Obligasi Ritel Indonesia Syariah. viii. Surat Berharga Lainnya Adalah agunan berbentuk surat berharga diluar bentuk agunan no.f.i s.d f.vii, termasuk Efek Beragun Aset (EBA).
g. Properti Komersial
8
Penyesuaian Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Agunan dan/atau jaminan yang tidak memenuhi 2 (dua) kriteria diatas, maka tidak perlu dilaporkan dalam kolom ini Dalam hal debitur atau pihak lawan memberikan agunan dan/atau jaminan lebih dari satu, maka pelaporan agunan dilakukan lebih dari satu baris (record) dengan urutan berdasarkan bobot risiko terendah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. II.33. Agunan/Jaminan 1. Jenis Agunan f. Surat Berharga i. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Adalah surat berharga atas unjuk dengan sistem diskonto yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang, termasuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). ii. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto, termasuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. iii. Obligasi Negara (ON) Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskonto, termasuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. iv. Obligasi Ritel Indonesia (ORI) Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual, termasuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. viii.Surat Berharga Lainnya Adalah agunan berbentuk surat berharga diluar bentuk agunan no.f.i s.d f.vii yang diakui sebagai pengurang dalam perhitungan PPA sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan/atau diakui sebagai mitigasi risiko kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. g. Properti Komersial
Bab/Hal
Tertulis iii. Rumah Toko/Rumah Kantor
Penyesuaian iii. Rumah Toko/Rumah Kantor/Kios
k. Mesin Seluruh bentuk mesin yang digunakan untuk proses produksi, misalnya mesin cetak, mesin pintal, dan lain-lain.
k. Mesin Adalah mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah dan dapat diakui sebagai pengurang perhitungan PPA sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum.
o. Agunan Lainnya
o. Agunan/Jaminan Lainnya
q. Garansi Adalah nilai jaminan/garansi yang diterima dalam rupiah maupun valuta asing yang diterima bank pelapor untuk suatu transaksi yang pada tanggal laporan masih berjalan.
q. Garansi Adalah garansi yang dapat diakui sebagai teknik mitigasi risiko kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. # DELETE sandi Kredit Derivatif adalah jaminan dan Jaminan Lainnya
r. Kredit Derivatif adalah jaminan antara lain berupa credit default swap dan total return of swap. s. Asuransi Kredit termasuk dalam pos ini adalah asuransi kredit yang diberikan oleh Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (PSPU). t. Jaminan Lainnya adalah jaminan lainnya diluar bentuk jaminan no.1p s.d 1s.
u. Tidak ada agunan/jaminan
II.12
9
2. Sifat Agunan/Jaminan a. Eligible adalah agunan dan atau jaminan yang memenuhi kriteria untuk memitigasi risiko kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai
r. Penjaminan/Asuransi Kredit Adalah penjaminan/asuransi kredit yang diakui sebagai teknik mitigasi risiko kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
s. Tidak ada agunan/jaminan Diisi sandi 300, sehingga bank tidak perlu mengisi kolom-kolom yang terkait dengan agunan/jaminan. Sistem aplikasi secara otomatis akan menutup kolomkolom data yang terkait dengan kolom agunan/jaminan tersebut (terisi kosong/tidak terisi). 2. Sifat Agunan/Jaminan a. Eligible Adalah agunan dan/atau jaminan yang diakui sebagai instrumen mitigasi risiko kredit dalam Teknik MRK Agunan, Teknik MRK Garansi dan Teknik MRK
Bab/Hal
Tertulis kewajiban penyediaan modal minimum. b. Non Eligible adalah agunan dan atau jaminan yang tidak memenuhi kriteria untuk memitigasi risiko kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.
II.12.
4. Jangka Waktu a. Mulai Adalah tanggal penyerahan agunan kepada bank dan/atau penerimaan jaminan oleh bank. b. Jatuh Tempo Adalah tanggal penyerahan kembali agunan dan/atau penerimaan jaminan. 5. Agunan/Jaminan. a. Nilai Agunan/Jaminan Adalah nilai dari agunan/jaminan yang dihitung berdasarkan nilai nominal agunan/jaminan atau harga pasar agunan berdasarkan penilaian terakhir oleh pihak internal atau eksternal, sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum. b. Tanggal Penilaian Terakhir Agunan Adalah tanggal, bulan dan tahun penilaian terakhir agunan oleh pihak internal atau eksternal, sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum.
6. Penerbit Agunan/Jaminan Adalah pihak penerbit agunan dan atau jaminan sesuai dengan kategori portofolio. a. Bank Indonesia b. Pemerintah i. Pemerintah Indonesia ii. Pemerintah Negara Lain c. Lembaga Pembangunan Multilateral
10
Penyesuaian Penjaminan/Asuransi Kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. b. Non Eligible Adalah agunan dan/atau jaminan yang tidak diakui sebagai instrumen mitigasi risiko kredit dalam Teknik MRK Agunan, Teknik MRK Garansi dan Teknik MRK Penjaminan/Asuransi Kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. 4. Jangka Waktu a. Mulai Adalah tanggal awal dilakukan pengikatan agunan/jaminan oleh bank. b. Jatuh Tempo Adalah tanggal akhir pengikatan agunan/jaminan. Dalam hal pengikatan agunan mengikuti jangka waktu penyediaan dana maka diisi dengan tanggal jatuh tempo penyediaan dana. 5. Agunan/Jaminan a. Nilai Agunan/Jaminan Kolom ini hanya diisi untuk jenis agunan atau jaminan dengan Sifat Agunan/Jaminan tergolong sebagai eligible dan diisi dengan nilai yang lebih rendah antara nilai perikatan agunan dengan nilai wajar atau nilai pasar agunan, setelah memperhitungkan haircut nilai tukar (Hfx) dan haircut agunan (Hc) sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. Untuk agunan/jaminan dengan sifat agunan/jaminan tergolong sebagai non eligible, kolom ini diisi 0. b. Tanggal Penilaian Terakhir Agunan Adalah tanggal, bulan dan tahun penilaian terakhir atas agunan sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. 6. Penerbit Agunan/Jaminan Adalah pihak penerbit agunan dan/atau pihak pemberi jaminan sesuai kategori portofolio, yaitu: a. Pemerintah i. Pemerintah Indonesia 1) Bank Indonesia 2) Pemerintah Pusat Republik Indonesia 3) Lainnya
Bab/Hal
Tertulis d. Bank e. Entitas Sektor Publik i. BUMN ii. Pemerintah Daerah iii. Lainnya f. Korporasi i. BUMN ii. BUMD iii. Lainnya g. Tidak ada
II-13
7. Lembaga Pemeringkat Adalah nama Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia, sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai daftar lembaga peringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia.
8. Peringkat Agunan/Penerbit Jaminan Adalah peringkat yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui Bank Indonesia terhadap suatu agunan dan atau penerbit jaminan. Dalam hal lembaga pemeringkat melakukan review terhadap peringkat maka peringkat yang digunakan adalah peringkat berdasarkan review terakhir. Kolom ini diisi angka 00 apabila agunan atau penerbit jaminan tidak memiliki peringkat, atau memiliki peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang tidak diakui Bank Indonesia.
11
Penyesuaian ii.
Pemerintah Negara Lain b. Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional i. Bank Pembangunan Multilateral tertentu dan Lembaga Internasional ii. Bank Pembangunan Multilateral lainnya c. Bank d. Entitas Sektor Publik i. BUMN ii. Pemerintah Daerah iii. Lainnya e. Korporasi f. Tidak ada Kolom ini hanya diisi untuk jenis agunan atau jaminan dengan Sifat Agunan/Jaminan tergolong sebagai Eligible. Sandi 00 hanya diisi apabila Sifat Agunan/Jaminan tergolong sebagai Non Eligible. Khusus untuk agunan dalam bentuk setoran jaminan dan emas, maka diisi dengan sandi bank pelapor. 7. Lembaga Pemeringkat Adalah nama lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia, sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia, yang menerbitkan peringkat atas: a. suatu surat berharga yang menjadi agunan; atau b. suatu perusahaan yang menjadi pihak penjamin; dari suatu tagihan. Kolom ini hanya diisi untuk jenis agunan atau jaminan dengan Sifat Agunan/Jaminan tergolong sebagai eligible. 8. Peringkat Agunan / Penerbit Jaminan Adalah peringkat terkini yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui Bank Indonesia terhadap suatu surat berharga yang menjadi agunan atau suatu perusahaan yang menjadi pihak penjamin dari suatu tagihan. Dalam hal Lembaga Pemeringkat melakukan review terhadap peringkat maka peringkat yang digunakan adalah peringkat berdasarkan review terakhir. Dalam hal terdapat 2 (dua) peringkat atau lebih maka pelaporannya mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. Kolom ini diisi angka 00 apabila agunan atau penerbit jaminan tidak memiliki peringkat, atau memiliki peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang tidak diakui Bank Indonesia. Kolom ini hanya diisi untuk jenis agunan atau jaminan dengan Sifat Agunan/Jaminan
Bab/Hal
Tertulis 10. Nilai Agunan Yang Dapat Diperhitungkan Adalah nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum. Dalam hal tidak terdapat agunan yang dapat diperhitungkan atau bank pelapor tidak memperhitungkan agunan sebagai pengurang PPA, maka kolom ini dapat diisi 0. Untuk kredit, agunan dikelompokkan menjadi 2, yaitu: a. Kredit b. Kelonggaran Tarik
II.15
Box II.1. Contoh Kasus : Bank A menempatkan giro di Bank B di luar negeri (bukan penduduk) pada bulan Januari 2008 sebesar $10.500 (Kurs Rp.9500). Pada bulan Februari 2008 terjadi 2 kali transaksi penempatan giro yaitu sebesar $5.000 dan $7.500 dan penarikan giro sebesar $2.500. Berdasarkan nilai wajar sesuai PSAK, outstanding giro menurun sebesar 10%. Bagaimana cara pelaporan LBU di bulan Februari 2008? Rincian transaksi : Rincian transaksi tgl 29 Feb 2008 di kolom lainnya dalam valas untuk baris perhitungan nilai tercatat atau wajar tertulis sebesar $ 2050, sedangkan di kolom bulan laporan dalam rupiah dan valas tertulis Rp.184,5 jt dan $ 18450.
II.16.
12
Box II.2 Contoh di tabel pelaporan agunan/jaminan : Kolom sifat jaminan berupa garansi diisi Eligible (sandi 1) dan agunan yang diperhitungkan diisi Rp.250 jt.
Penyesuaian tergolong sebagai eligible. 10. Nilai Agunan Yang Dapat Diperhitungkan Adalah nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA setelah memperhitungkan jenis agunan dan jangka waktu penilaian terakhir, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Bank wajib melaporkan pada kolom ini keberadaan agunan yang dapat diakui sebagai pengurang dalam pembentukan PPA sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum , meskipun secara internal bank pelapor tidak memperhitungkan agunan tersebut sebagai pengurang PPA. Untuk kredit, agunan dikelompokkan menjadi 2, yaitu: a. Kredit b. Kelonggaran Tarik Box II.1 Contoh Kasus : Bank A membeli Surat-Surat Berharga (SSB) yang diterbitkan oleh bank di luar negeri (bukan penduduk) pada bulan Juli 2011 sebesar $10.500 (Kurs Rp.9500). Pada bulan Agustus 2011 terjadi 2 kali transaksi pembelian SSB sebesar $5.000 dan $7.500 (kurs Rp.10.000,-) dan penjualan sebesar $2.500 (kurs Rp.10.000,-) . Pada akhir bulan nilai wajar, SSB menurun sebesar 10%. Bagaimana cara pelaporan LBU di bulan Agustus 2011? Baris selisih kurs, kolom lainnya : tidak ada nilai dalam valas (USD 525). Demikian pula dalam footnote 1) dihapus
Box II.2 # ditambahkan penjelasan bahwa : Garansi dari Bank B yang tidak memiliki peringkat, non prime bank dan berbadan hukum indonesia = Rp. 250 juta (Tidak diperhitungkan sebagai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA, namun dapat memenuhi kriteria Eligible sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar) Kualitas diisi 1 (Lancar) # Contoh dalam tabel pelaporan agunan disempurnakan menjadi sebagai berikut:
Bab/Hal
Tertulis
Penyesuaian Baris 1 pada kolom Penerbit disi dengan sandi Bank A. Baris ke 1, kolom Nilai Tercatat : diisi Rp.1,45 M Baris ke 1, kolom CKPN Individual : diisi nol. Baris 3 pada kolom Penerbit diisi dengan sandi Bank B. Baris 3 pada kolom Agunan Yang Dapat Diperhitungkan diisi nol. Baris 4 pada kolom Agunan Yang Dapat Diperhitungkan diisi nol. (Dalam kasus ini, gedung tidak memenuhi kriteria eligible sesuai SE ATMR Risiko Kredit dan tidak diakui sebagai pengurang dalam perhitungan PPA karena tagihan memiliki kualitas lancar).
Bab III, IV,V, VI, dan VII - Penjelasan LBU Gabungan, LBU Per Kantor, LBU Perusahaan Anak dan LBU Konsolidasi III-2 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya dan PPA Non Produktif -/- 21) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya 21) IV-2,V-2, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya dan PPA Non Produktif -/Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya VI-2, VII-2 III-9 PPA Non Produktif adalah PPA yang wajib dibentuk untuk aset non produktif Dihapus keterangan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum, yang mencakup properti terbengkalai, aset yang diambil alih, rekening tunda dan aset antar kantor. Pos ini harus dirinci pada masing-masing Daftar Rincian aset lainnya (Form-16, Form-17, dan Form-18). Khusus untuk PPA Non Produktif atas Aset Antar Kantor dirinci pada LBU Gabungan, Form IV.3.1 dan Form IV.4.1.Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya dan PPA Non Produktif (Form-21) III.17. 2. Posisi Pembelian Spot dan Derivatif di bedakan : 2. Posisi Pembelian Spot dan Derivatif tidak dibedakan terkait dengan bank dan tidak a. Terkait dengan bank terkait dengan bank. b. Tidak terkait dengan bank III-18 i. Committed i. Committed Kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh Bank dimana bank memiliki Kelonggaran tarik yang tidak memenuhi kriteria sebagai uncommitted sebagaimana komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah. dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas aset bank umum. III-18. 2. Posisi Penjualan Spot dan Derivatif di bedakan : 2. Posisi Penjualan Spot dan Derivatif tidak dibedakan terkait dengan bank dan tidak a. Terkait dengan bank terkait dengan bank. b. Tidak terkait dengan bank III-19. 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
13
Bab/Hal
Tertulis
Penyesuaian
Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah tagihan bunga yang telah diakui namum belum diterima pembayarannya sampai tenggat waktu pembayaran bunga terlampaui.
Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah tagihan bunga atas penyediaan dana yang telah mengalami penurunan nilai yang dihitung berdasarkan kontrak.
III-20
Laporan aset produktif yang dihapusbuku dimulai dari data kredit yang dihapusbuku data bulan Januari 2009.
III-23, IV-9, V-9, VI-10, VII-12
g. Koreksi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan PPA Non Produktif i. Aset keuangan 2270 ii. Aset lainnya 2280 iii. Rupa-rupa aset 2290 m. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya dan Pembentukan PPA Non Produktif
Laporan aset produktif yang dihapusbuku dan aset produktif dihapusbuku yang dipulihkan atau berhasil ditagih, mencakup seluruh data aset produktif yang telah dihapusbuku oleh bank pelapor. g. Koreksi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai i. Aset keuangan 2270 ii. Aset lainnya 2280 iii. Rupa-rupa aset 2290 m. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya
Yang dimasukkan ke dalam Laporan Laba Rugi adalah angka-angka kumulatif pendapatan dan beban bank pelapor dalam rupiah dan valuta asing sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan. Pendapatan dan beban dalam valuta rupiah dimasukkan dalam kolom Rupiah, sedangkan pendapatan dan beban dalam valuta asing dimasukkan dalam kolom Valas
Yang dimasukkan ke dalam Laporan Laba Rugi adalah angka-angka kumulatif pendapatan dan beban bank pelapor dalam rupiah dan valuta asing sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan. Pendapatan dan beban dalam valuta rupiah dimasukkan dalam kolom Rupiah, sedangkan pendapatan dan beban dalam valuta asing dimasukkan dalam kolom Valas
i. Peningkatan Nilai Wajar (MTM) Surat Berharga Untuk surat berharga dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan
Untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui Laporan Laba/Rugi, maka penyesuaian nilai wajar dilaporkan secara neto untuk aset keuangan yang sama. Hal ini berlaku juga untuk kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui Laporan Laba/Rugi. Sebagai contoh, pada tanggal 15 Juni 2011 bank membeli surat berharga A yang digolongkan dalam kelompok Diperdagangkan dengan nilai wajar sebesar Rp.100 juta. Pada tanggal 30 Juni 2011, nilai wajar surat berharga A tersebut naik menjadi Rp.110juta. maka pada pelaporan LBU posisi akhir bulan Juni 2011, bank melaporkan peningkatan nilar wajar surat berharga A sebesar Rp.10juta. Apabila pada akhir Juli 2011 nilai wajar surat berharga A menjadi Rp.107juta, maka pada pelaporan LBU posisi akhir bulan Juli 2011, bank melaporkan pada pos peningkatan nilar wajar surat berharga A sebesar Rp.7 juta. Selanjutnya, jika pada bulan Agustus 2011, nilai wajar surat berharga A menjadi Rp.90 juta, maka pada pelaporan LBU posisi akhir bulan Agustus 2011, bank melaporkan pada pos penurunan nilai wajar surat berharga A sebesar Rp.10 juta, dan pos peningkatan nilai wajar dilaporkan 0. i. Peningkatan Nilai Wajar (MTM) Surat Berharga Untuk surat berharga dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba
III-26, IV12, V-12, VI-12, VII17 III-31
III-34
14
Bab/Hal
III-34
III-35
III-37
15
Tertulis laba rugi, potensi keuntungan yang belum direalisasikan merupakan selisih positif antara nilai wajar surat berharga pada tanggal laporan dan nilai wajar surat berharga pada saat pengakuan awal. Untuk surat berharga dalam kategori tersedia untuk dijual, potensi keuntungan yang belum direalisasikan merupakan selisih positif antara nilai wajar surat berharga dan biaya perolehan diamortisasi pada tanggal laporan. i. Peningkatan Nilai Wajar (MTM) Kredit Untuk kredit dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, potensi keuntungan yang belum direalisasikan merupakan selisih positif antara nilai wajar kredit pada tanggal laporan dan nilai wajar kredit pada saat pengakuan awal. Untuk kredit dalam kategori tersedia untuk dijual, potensi keuntungan yang belum direalisasikan merupakan selisih positif antara nilai wajar kredit dan biaya perolehan diamortisasi pada tanggal laporan. i. Peningkatan Nilai Wajar (MTM) Aset Keuangan Lainnya Untuk aset keuangan lainnya dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, potensi keuntungan yang belum direalisasikan merupakan selisih positif antara nilai wajar aset keuangan lainnya pada tanggal laporan dan nilai wajar aset keuangan lainnya pada saat pengakuan awal. Untuk aset keuangan lainnya dalam kategori tersedia untuk dijual, potensi keuntungan yang belum direalisasikan merupakan selisih positif antara nilai wajar aset keuangan lainnya dan biaya perolehan diamortisasi pada tanggal laporan. g. Koreksi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan PPA Non Produktif Koreksi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai adalah pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai dalam hal terdapat peristiwa tertentu yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, seperti meningkatnya peringkat kredit debitur. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset Keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Koreksi Pembentukan PPA Non Produktif adalah keuntungan atas koreksi pembentukan PPA Non Produktif, antara lain karena perubahan Kualitas aset non produktif. Pengelompokan koreksi cadangan kerugian penurunan nilai dan PPA Non Produktif adalah sebagaiberikut: i. Aset Keuangan Dalam pos ini dilaporkan koreksi cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan. ii. Aset Lainnya
Penyesuaian rugi, potensi keuntungan yang belum direalisasikan merupakan selisih positif antara nilai wajar surat berharga pada tanggal laporan dan nilai wajar surat berharga pada saat pengakuan awal.
i. Peningkatan Nilai Wajar (MTM) Kredit Untuk kredit dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, potensi keuntungan yang belum direalisasikan merupakan selisih positif antara nilai wajar kredit pada tanggal laporan dan nilai wajar kredit pada saat pengakuan awal.
i. Peningkatan Nilai Wajar (MTM) Aset Keuangan Lainnya Untuk aset keuangan lainnya dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, potensi keuntungan yang belum direalisasikan merupakan selisih positif antara nilai wajar aset keuangan lainnya pada tanggal laporan dan nilai wajar aset keuangan lainnya pada saat pengakuan awal.
g. Koreksi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Koreksi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai adalah pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai dalam hal terdapat peristiwa tertentu yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, seperti meningkatnya peringkat kredit debitur. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset Keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Pengelompokan koreksi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: i. Aset Keuangan Dalam pos ini dilaporkan koreksi cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan. ii. Aset Lainnya Dalam pos ini dilaporkan koreksi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset lainnya.
Bab/Hal
Tertulis Dalam pos ini dilaporkan koreksi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan koreksi pembentukan PPANon Produktif. iii. Rupa-rupa Aset Dalam pos ini dilaporkan koreksi cadangan kerugian penurunan nilai atas rupa-rupa aset. Koreksi cadangan kerugian penurunan nilai dalam Laporan Laba Rugi dilakukan sebagai berikut: a. Jika pemulihan penurunan nilai atau koreksi pembentukan PPA non produktif diketahui setelah tanggal neraca tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan, dimana peristiwa tersebut sebelum atau pada tanggal neraca, maka pemulihan atau koreksi tersebut merupakan adjusting subsequent event dan diakui sebagai koreksi saldo laba (Laporan Neraca, sandi 461) atau saldo rugi (Laporan Neraca, sandi 462). b. Jika pemulihan penurunan nilai atau koreksi pembentukan PPA non produktif terjadi pada periode berjalan, maka pemulihan atau koreksi tersebut dianggap sebagai koreksi dalam Laporan Laba Rugi tahun berjalan yaitu dengan mengurangi pos Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan, atau Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya dan PPA Non Produktif. Dalam hal pemulihan atau koreksi tersebut mengakibatkan pos-pos dimaksud menjadi negatif, maka pemulihan atau koreksi tersebut dilaporkan dalam pos Koreksi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. h. Koreksi atas Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif Adalah koreksi atas penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif yang telah dibentuk karena terdapat peningkatan kualitas transaksi rekening administratif, sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum. Koreksi atas penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif dalam Laporan Laba Rugi dilakukan sebagai berikut: a. Jika koreksi atas penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif diketahui setelah tanggal neraca tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan, dimana peristiwa tersebut terjadi sebelum atau pada tanggal neraca, maka koreksi tersebut merupakan adjusting subsequent event dan diakui sebagai koreksi saldo laba (Laporan Neraca, sandi 461) atau saldo rugi (Laporan Neraca, sandi 462). b. Jika koreksi atas penyisihan penghapusan transaksi rekening
16
Penyesuaian iii. Rupa-rupa Aset Dalam pos ini dilaporkan koreksi cadangan kerugian penurunan nilai atas ruparupa aset. Perlakuan akuntasi untuk koreksi cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan sesuai PSAK dan PAPI yang berlaku.
h. Koreksi atas Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif Adalah koreksi atas penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif yang telah dibentuk karena terdapat peningkatan kualitas transaksi rekening administratif, sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Sandi ini diisi 0 sejak pelaporan data bulan Desember 2011.
Bab/Hal
III-38
III-38
III-39
III-40
III-42
17
Tertulis administratif terjadi pada periode berjalan, maka pemulihan atau koreksi tersebut dianggap sebagai koreksi dalam Laporan Laba Rugi tahun berjalan yaitu dengan mengurangi pos Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif. Dalam hal koreksi tersebut mengakibatkan pos Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif menjadi negatif, maka pemulihan atau koreksi tersebut dilaporkan dalam pos Koreksi atas Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif. i. Penurunan Nilai Wajar (MTM) Surat Berharga Untuk surat berharga dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, potensi kerugian yang belum direalisasikan merupakan selisih negatif antara nilai wajar surat berharga pada tanggal laporan dan nilai wajar surat berharga pada saat pengakuan awal. Untuk surat berharga dalam kategori tersedia untuk dijual, potensi kerugian yang belum direalisasikan merupakan selisih negatif antara nilai wajar surat berharga dan biaya perolehan diamortisasi pada tanggal laporan. i. Penurunan Nilai Wajar (MTM) Kredit Untuk kredit dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, potensi kerugian yang belum direalisasikan merupakan selisih negatif antara nilai wajar kredit pada tanggal laporan dan nilai wajar kredit pada saat pengakuan awal. Untuk kredit dalam kategori tersedia untuk dijual, potensi kerugian yang belum direalisasikan merupakan selisih negatif antara nilai wajar kredit dan biaya perolehan diamortisasi pada tanggal laporan. i. Penurunan Nilai Wajar (MTM) Aset Keuangan Lainnya Untuk aset keuangan lainnya dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, potensi kerugian yang belum direalisasikan merupakan selisih negatif antara nilai wajar aset keuangan lainnya pada tanggal laporan dan nilai wajar aset keuangan lainnya pada saat pengakuan awal. Untuk aset keuangan lainnya dalam kategori tersedia untuk dijual, potensi kerugian yang belum direalisasikan merupakan selisih negatif antara nilai wajar aset keuangan lainnya dan biaya perolehan diamortisasi pada tanggal laporan. d. Kewajiban Keuangan Peningkatan Nilai Wajar (MTM) Adalah potensi kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari selisih negatif antara nilai wajar kewajiban keuangan pada tanggal laporan dan nilai wajar kewajiban keuangan tersebut pada saat pengakuan awal. i. Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif
Penyesuaian
i. Penurunan Nilai Wajar (MTM) Surat Berharga Untuk surat berharga dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, potensi kerugian yang belum direalisasikan merupakan selisih negatif antara nilai wajar surat berharga pada tanggal laporan dan nilai wajar surat berharga pada saat pengakuan awal. Untuk surat berharga dalam kategori tersedia untuk dijual, merupakan potensi kerugian yang direalisasi ke Laporan Laba/Rugi sesuai PSAK dan PAPI. i. Penurunan Nilai Wajar (MTM) Kredit Untuk kredit dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, potensi kerugian yang belum direalisasikan merupakan selisih negatif antara nilai wajar kredit pada tanggal laporan dan nilai wajar kredit pada saat pengakuan awal. Untuk kredit dalam kategori tersedia untuk dijual, merupakan potensi kerugian yang direalisasi ke Laporan Laba/Rugi sesuai PSAK dan PAPI. i. Penurunan Nilai Wajar (MTM) Aset Keuangan Lainnya Untuk aset keuangan lainnya dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, potensi kerugian yang belum direalisasikan merupakan selisih negatif antara nilai wajar aset keuangan lainnya pada tanggal laporan dan nilai wajar aset keuangan lainnya pada saat pengakuan awal. Untuk aset keuangan lainnya dalam kategori tersedia untuk dijual, merupakan potensi kerugian yang direalisasi ke Laporan Laba/Rugi sesuai PSAK dan PAPI. d. Kewajiban Keuangan Peningkatan Nilai Wajar (MTM) Adalah potensi kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari selisih positif antara nilai wajar kewajiban keuangan pada tanggal laporan dan nilai wajar kewajiban keuangan tersebut pada saat pengakuan awal. Sandi ini diisi 0 sejak pelaporan data bulan Desember 2011
Bab/Hal
Tertulis
Penyesuaian
III-42
j. Penyisihan kerugian Risiko Operasional
Sandi ini diisi 0 sejak pelaporan data bulan Desember 2011
III-42
m. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya dan Pembentukan PPA Non Produktif
m. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya
III-45.
18
iii. Properti Terbengkalai Adalah beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai properti terbengkalai yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai aset sesuai PSAK mengenai penurunan nilai aset, sehingga nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, dan beban pembentukan PPA non produktif berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum. iv. Aset Yang Diambil Alih Adalah beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset yang diambil alih yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai aset sesuai PSAK mengenai penurunan nilai aset, sehingga nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, dan beban pembentukan PPA non produktif berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum. v. Rekening Tunda (Suspense Account) Adalah beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai rekening tunda yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai aset, sehingga nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, dan beban pembentukan PPA non produktif berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum. vi. Antar Kantor (dalam LBU Gabungan) Adalah beban pembentukan PPA non produktif berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum. Kewajiban pembentukan PPA non produktif atas rekening antar kantor dilakukan berdasarkan LBU Gabungan. vii. Lainnya Adalah beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya selain aset huruf i s.d huruf vi di atas. 2. Keuntungan karena penjualan aset tetap dan inventaris Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset tetap dan inventaris milik bank pelapor.
iii. Properti Terbengkalai Adalah beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai properti terbengkalai yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai aset sesuai PSAK mengenai penurunan nilai aset, sehingga nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. iv. Aset Yang Diambil Alih Adalah beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset yang diambil alih yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai aset sesuai PSAK mengenai penurunan nilai aset, sehingga nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. v. Rekening Tunda (Suspense Account) Adalah beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai rekening tunda yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai aset, sehingga nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. vi. Antar Kantor (dalam LBU Gabungan) Adalah beban pembentukan PPA non produktif berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum. Kewajiban pembentukan PPA non produktif atas rekening antar kantor dilakukan berdasarkan LBU Gabungan. Sandi ini diisi 0 sejak pelaporan bulan Desember 2011. vii. Lainnya Adalah beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya selain aset huruf i s.d huruf vi di atas.
2. Keuntungan dari Penjualan dan Peningkatan Nilai Wajar Aset Tetap dan Inventaris Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset tetap dan inventaris milik bank pelapor, termasuk potensi keuntungan karena peningkatan nilai wajar aset tetap sesuai PSAK mengenai aset tetap
Bab/Hal
Tertulis
Penyesuaian
III-46.
1. Kerugian penjualan aset tetap dan inventaris Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat dijual/hilangnya aset tetap dan inventaris milik bank pelapor.
III-47
Transfer Laba/Rugi ke Kantor Pusat 1. Transfer laba ke kantor pusat Transfer laba ke kantor pusat adalah transfer sebagian atau seluruh laba bank pelapor sebagai kantor cabang ke kantor pusat. Transfer laba ini merupakan faktor pengurang dari laba tahun berjalan. 2. Transfer rugi ke kantor pusat Transfer rugi ke kantor pusat adalah transfer sebagian atau seluruh rugi bank pelapor sebagai kantor cabang ke kantor pusat. Transfer rugi ini merupakan faktor pengurang dari rugi tahun berjalan.
III-56; III-59; III-66;III-68; III-75;III-78; III-87;III-90; III-99;III-102; III-109;III-112 III-118;III-122 III-181;III-184 III-303;III-305 III-310;III-312 III-59, III-68, III-78, III-90, III-102, III-112, III-122, III-184, III-305, III-312
19
Lembaga Pemeringkat 3. Fitch Rating 4. Pefindo
3. Fitch Rating 4. Pefindo 5. ICRA Indonesia 6. Fitch Indonesia 7. Tidak ada
6. Fitch Indonesia 7. Tidak ada 6.
Penerbit Agunan/Jaminan a. Bank Indonesia b. Pemerintah i. Pemerintah Indonesia ii. Pemerintah dan Bank Sentral Negara Lain c. Lembaga Pembangunan Multilateral d. Bank Lihat sandi bank e. Entitas Sektor Publik i. BUMN ii. Pemerintah Daerah iii. Lainnya
1. Kerugian dari Penjualan dan Penurunan Nilai Wajar Aset Tetap dan Inventaris Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat dijual/hilangnya aset tetap dan inventaris milik bank pelapor, termasuk potensi kerugian karena penurunan nilai wajar aset tetap sesuai PSAK mengenai aset tetap. Transfer Laba/Rugi ke Kantor Pusat 1. Transfer laba ke kantor pusat Transfer laba ke kantor pusat adalah transfer sebagian atau seluruh laba bank pelapor sebagai kantor cabang ke kantor pusat. Transfer laba ini merupakan faktor pengurang dari laba tahun berjalan. 2. Transfer rugi ke kantor pusat Transfer rugi ke kantor pusat adalah transfer sebagian atau seluruh rugi bank pelapor sebagai kantor cabang ke kantor pusat. Transfer rugi ini merupakan faktor pengurang dari rugi tahun berjalan. Untuk LBU Gabungan, pos ini hanya diisi untuk Kantor Cabang Bank Asing. Lembaga Pemeringkat
6. 01 10 11 12
16 17 25
Penerbit Agunan/Jaminan a. Pemerintah i. Pemerintah Indonesia 1) Bank Indonesia 2) Pemerintah Pusat Republik Indonesia 3) Lainnya ii. Pemerintah dan Bank Sentral Negara Lain b. Bank Pembangunan Multilaterial dan Lembaga Internasional i. Bank Pembangunan Multilateral tertentu dan LembagaInternasional ii. Bank Pembangunan Multilateral lainnya
01 10 09 11 12 13
Bab/Hal
Tertulis f. Korporasi i. BUMN ii. BUMD iii. Lainnya g. Tidak Ada
III-30, III-65, III-75, III-87, III-99, III-109, III-181, III-302, III-310
III-117
20
Kategori Portofolio 1. Bank Indonesia 2. Pemerintah 3. Lembaga Pembangunan Multilateral 4. Bank 5. Entitas Sektor Publik a. BUMN b. Pemerintah Daerah c. Lainnya 6. Korporasi a. BUMN b. BUMD c. Lainnya 7. Ritel
VI. Kategori Portofolio 1. Pemerintah 2. Lembaga Pembangunan Multilateral 3. Bank 4. Entitas Sektor Publik a. BUMN b. Pemerintah Daerah c. Lainnya 5. Korporasi a. BUMN b. BUMD c. Lainnya
Penyesuaian 26 27 35 00
01 10 12 14 16 17 25 26 27 35 36
10 12 14 16 17 25 26 27 35
d. Bank Lihat sandi bank e. Entitas Sektor Publik i. BUMN ii. Pemerintah Daerah iii. Lainnya f. Korporasi g. Tidak Ada Kategori Portofolio 1. Tagihan Kepada Pemerintah a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain 2. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional a. Bank Pembangunan Multilateral tertentu dan Lembaga Internasional b. Bank Pembangunan Multilateral lainnya 3. Tagihan Kepada Bank a. Tagihan Jangka Pendek b. Tagihan Jangka Panjang 4. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 5. Tagihan Kepada Korporasi 6. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 7. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 8. Eksposur Sekuritisasi VI. Kategori Portofolio 1. Tagihan Kepada Pemerintah a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain 2. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional a. Bank Pembangunan Multilateral tertentu dan Lembaga Internasional b. Bank Pembangunan Multilateral lainnya 3. Tagihan Kepada Bank a. Tagihan Jangka Pendek b. Tagihan Jangka Panjang
16 17 25 35 00
10 11 12 13 14 15 16 35 36 62 70
10 11 12 13 14 15
Bab/Hal
Tertulis 6. Ritel 7. Kredit Beragun Rumah Tinggal 8. Kredit Pegawai Pensiunan 9. Kredit Beragun Properti Komersial 10. Lainnya
III-53
III-54
III-82-, III-93-
21
Penyesuaian 36 38 40 42 99
I. Jenis 1. Giro 10 2. Fine Tune Operation (FTO) 22 3. Fasbi 24 4. Lainnya 90 I. Jenis Yaitu bentuk tagihan atau penempatan bank pelapor pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing. 1. Giro 2. Fine Tune Operation (FTO) Transaksi dalam rangka Operasi Pasar Terbuka (OPT) untuk menyerap likuiditas perbankan yang dilakukan sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia apabila diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas perbankan secara jangka pendek pada waktu, jumlah, dan harga transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jangka waktu 1 s.d. 14 hari. 3. Fasbi (Fasilitas Diskonto Bank Indonesia) Fasilitas penempatan dana rupiah bank peserta Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada Bank Indonesia dengan jangka waktu O/N s.d. 14 hari dan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 4. Lainnya Semua jenis tagihan atau penempatan bank pelapor kepada Bank Indonesia selain jenis-jenis tersebut di atas. 1. Golongan Penerbit/Tertarik Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan
4. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 16 5. Tagihan Kepada Korporasi 35 6. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 36 Portofolio Ritel 7. Kredit Beragun Rumah Tinggal a. LTV < 70% 37 b. 70% < LTV < 80% 38 c. 80% < LTV < 95% 39 8. Kredit Beragun Properti Komersial 42 9. Kredit Pegawai atau Pensiunan 40 10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo a. Kredit Beragun Rumah Tinggal 60 b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal 62 11. Eksposur Sekuritisasi 70 I. Jenis 1. Giro 10 2. Term Deposit 22 3. Deposit Facility 24 4. Lainnya 90 I. Jenis Yaitu bentuk tagihan atau penempatan bank pelapor pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing. 1. Giro 2. Term Deposit Fasilitas penempatan dana rupiah bank peserta Operasi Pasar Terbuka (OPT) secara berjangka di Bank Indonesia. 3. Deposit Facility Penempatan dana rupiah oleh bank di Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter dengan jangka waktu 1 (satu) hari kerja. 4. Lainnya Semua jenis tagihan atau penempatan bank pelapor kepada Bank Indonesia selain jenis-jenis tersebut di atas.
1. Golongan Penerbit/Tertarik Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Penerbit/Tertarik.
Bab/Hal
III-82-,III-94, III-130, III-195, III-201, III-207, III-216 III-240, III-248 III-105
III-117, III-329
III-123
22
Tertulis
Penyesuaian
Penerbit/Tertarik. Khusus untuk jenis Wesel Ekspor (sandi 055) golongan penerbit/ tertarik diisi dengan Bukan Penduduk, dan untuk jenis SKBDN (sandi 057) diisi dengan penduduk. Sementara itu, jenis Obligasi dalam rangka program rekapitalisasi bank umum (sandi 082) golongan penerbit/tertarik diisi dengan Departemen Keuangan (sandi 0020) 2. Jenis Suku Bunga a. Fixed b. Variabel
Khusus untuk jenis Obligasi dalam rangka program rekapitalisasi bank umum (sandi 082) golongan penerbit/tertarik diisi dengan Departemen Keuangan (sandi 0020)
2. Jenis Suku Bunga a. Fixed b. Variabel c. Tidak Ada
1. Golongan Pihak Lawan Sandi Golongan Pihak Lawan, lihat Daftar Sandi Bank dan Daftar Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank. Khusus untuk jenis Wesel Ekspor (sandi 055) golongan penerbit/ tertarik diisi dengan Bukan Penduduk, dan untuk jenis SKBDN (sandi 057) diisi dengan penduduk. Sementara itu, jenis Obligasi dalam rangka program rekapitalisasi bank umum (sandi 082) golongan penerbit/tertarik diisi dengan Departemen Keuangan (sandi 0020)
1. Golongan Pihak Lawan Sandi Golongan Pihak Lawan, lihat Daftar Sandi Bank dan Daftar Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank.
a. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Jaminan Bersyarat i. Penjamin Tertentu i.1 Mikro i.2 Kecil ii. Penjamin Lainnya ii.1 Mikro ii.2 Kecil
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Penjaminan/Asuransi Kredit i. Penjamin Tertentu i.1 Mikro 10 i.2 Kecil 20 i.3 Menengah 30 ii. Penjamin Lainnya ii.1 Mikro 40 ii.2 Kecil 50 ii.3 Menengah 60 1. Untuk debitur yang memperoleh beberapa fasilitas kredit/rekening dalam satu akad, maka pelaporannya adalah sebagai berikut : i. kredit tersebut harus dilaporkan dengan cara dikelompokkan dalam satu grup baris (record), tidak boleh dilaporkan secara terpisah-pisah dalam baris (record) yang berbeda-beda. Adapun pelaporannya untuk fasilitas kredit
10 20 40 50
1. Untuk debitur yang memperoleh beberapa fasilitas kredit/rekening dalam satu akad, maka kredit tersebut harus dilaporkan dengan cara dikelompokkan dalam satu grup baris (record), tidak boleh dilaporkan secara terpisah-pisah dalam baris (record) yang berbeda-beda. (lihat Box III.II.2.1)
Bab/Hal
III-124
23
Tertulis
b. Kolom I, II, IV.2, IV.3, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV.1, XVIII, dan XX cukup diisi dengan angka 0.
Penyesuaian pertama yang dilaporkan pada baris pertama, seluruh kolom I sampai dengan kolom XXVIII diisi dengan sandi yang sesuai dengan transaksi yang bersangkutan. Selanjutnya untuk fasilitas kredit berikutnya yang dilaporkan pada baris kedua dan seterusnya, maka kolom I (akad) diisi dengan sandi 98 sedangkan kolom lainnya diisi dengan sandi yang sesuai dengan transaksi yang bersangkutan (lihat Box III.II.2.1). ii. Jika fasilitas kredit berikutnya yang dilaporkan pada baris kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada butir i diatas memiliki pula beberapa sub fasilitas, maka pelaporan sub fasilitas tersebut disamakan dengan fasilitas sebagaimana butir i, yaitu kolom I (akad) diisi dengan sandi 98 sedangkan kolom lainnya diisi dengan sandi yang sesuai dengan transaksi yang bersangkutan (lihat contoh) iii. Jika fasilitas dalam 1 akad diberikan oleh lebih dari 1 bank pelapor, maka masing-masing bank pelapor melaporkan sebesar fasilitas yang diberikan oleh bank pelapor tersebut dengan tata cara pelaporan sebaimana butir i dan ii diatas (lihat contoh) iv. Khusus untuk debitur (kartu kredit utama) yang memperoleh beberapa fasilitas kartu kredit dalam satu akad, maka beberapa fasilitas kartu kredit tersebut dapat dilaporkan dalam satu baris dengan ketentuan : Pengisian Kolom Tingkat Suku Bunga o Tingkat Suku Bunga Induk diisi 0 o Tingkat Suku Bunga Per fasilitas diisi dengan tingkat suku bunga kartu kredit utama Pengisian Kolom Plafon : o Plafon Induk diisi 0 o Plafon diisi dengan total plafon seluruh fasilitas kartu kredit Jangka waktu mulai dan Jatuh Tempo dilaporkan dengan jangka waktu kartu kredit utama Kolom XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII diisi dengan jumlah rupiah dari seluruh fasilitas kartu kredit Kolom lainnya diisi sesuai dengan sandi kartu kredit utama. v. Penggabungan kartu kredit antar nomor akad yang berbeda mengikuti aturan di buku pedoman LBU kecuali untuk jangka waktu dapat digabungkan apabila bulan dan tahun jangka waktu mulai dan jatuh temponya sama. b. Kolom I, II, IV.3, VII, VIII, X, XIII, XIV.1, XVIII, dan XX cukup diisi dengan angka 0.
Bab/Hal
Tertulis
Penyesuaian
f. Kolom XIX cukup diisi dengan Perumahan (sandi 001110, 001120 atau 001130), atau Lainnya (sandi 009000) sesuai dengan sektor ekonomi dari rekening-rekening yang digabungkan.
f. Kolom XIX untuk kredit dengan jenis penggunaan konsumsi, dapat diisi dengan Perumahan (sandi 001110, 001120 atau 001130), atau Lainnya (sandi 009000) sesuai dengan sektor ekonomi dari rekening-rekening yang digabungkan. Sementara itu, untuk kredit dengan jenis penggunaan modal kerja dan investasi, dapat diisi sektor ekonomi kegiatan yang belum jelas batasannya (sandi 000001 atau 000002) sesuai dengan sektor ekonomi dari rekening-rekening yang digabungkan.
g. Kolom IV.1, V, VI, XII, XV, dan XVII diisi sesuai dengan sandi yang bersangkutan.
g. Kolom IV.1, IV.2, V, VI, XI,XII, XV, dan XVII diisi sesuai dengan sandi yang bersangkutan.
III-124
2.a. Untuk LBU Per Kantor, rekening-rekening kredit yang plafon, nominal dan
2.a. Untuk LBU Per Kantor, rekening-rekening kredit yang plafon, nominal atau
`
2.b. Untuk LBU Perusahaan Anak (Form-09), rekening-rekening kredit yang
2.b. Untuk LBU Perusahaan Anak (Form-09), rekening-rekening kredit yang plafon, nominal atau
III-126; III-330
a. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Jaminan Bersyarat Pemberian kredit kepada debitur usaha mikro dan kecil yang memenuhi criteria sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai aktiva tertimbang menurut risiko untuk Kredit Usaha Kecil. i. Penjamin Tertentu Pemberian kredit yang dijamin oleh penjamin tertentu yang memenuhi persyaratan, sebagaimana dalam program Pemerintah mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) i.1. Mikro i.2. Kecil ii. Penjamin Lainnya Pemberian Kredit yang dijamin oleh penjamin lainnya yang memenuhi persyaratan. ii.1. Mikro ii.2. Kecil b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya Pemberian kredit kepada debitur UMKM yang tidak memenuhi criteria UMK Jaminan Bersyarat.
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Penjaminan/Asuransi Kredit Pemberian kredit kepada debitur usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang memenuhi skema penjaminan/asuransi kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan asset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. Pengertian mengenai usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah mengacu pada undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil dan menengah. i. Penjamin Tertentu Pemberian kredit kepada UMKM dengan penjaminan/asuransi kredit yang diterbitkan oleh lembaga penjamin atau perusahaan asuransi berstatus BUMN dan skema penjaminan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. i.1. Mikro i.2. Kecil i.3. Menengah ii. Penjamin Lainnya
24
Bab/Hal
Tertulis i. Mikro ii. Kecil iii. Menengah
III-126
Tabel III.11.1.
III-127
2. Bukan Debitur usaha mikro, kecil, dan menengah Debitur yang tidak memenuhi kriteria debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
III-127
VI. Kategori Portofolio Kategori portofolio mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum. 1. Pemerintah 2. Lembaga Pembangunan Multilateral 3. Bank 4. Entitas Sektor Publik 5. Korporasi (Perusahaan) 6. Ritel 7. Kredit Beragun Rumah Tinggal 8. Kredit Pegawai/Pensiunan 9. Kredit Beragun Properti Komersial 10. Lainnya Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kategori Portofolio. Adapun alur pengisian kategori portofolio disajikan dalam bagan III.11.2.1
25
Penyesuaian Pemberian kredit kepada UMKM dengan penjaminan/asuransi kredit yang diterbitkan oleh lembaga penjamin atau perusahaan asuransi berstatus bukan BUMN dan skema penjaminan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. ii.1. Mikro ii.2. Kecil ii.3. Menengah b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya Pemberian kredit kepada UMKM selain dari pemberian kredit kepada UMKM yang memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a diatas. i. Mikro ii. Kecil iii. Menengah Tabel III.11.2.1 Kriteria Debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sesuai dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2. Bukan Debitur usaha mikro, kecil, dan menengah Debitur yang tidak memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sesuai undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk kredit dengan jenis penggunaan konsumsi, maka kategori debiturnya adalah kategori bukan debitur UMKM. VI. Kategori Portofolio Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kategori Portofolio.
Bab/Hal III-127
Tertulis berikut: Bagan III.11.2.1 Alur Pengisian Kategori Portfolio
III-128
b.Pengambilalihan kredit Kredit yang diambil alih (seluruh hak dan resiko) dari bank lain, BPR, atau lembaga pembiayaan kepada bank pelapor, yang tidak dalam status restrukturisasi kredit. Termasuk pula dalam jenis ini adalah anjak piutang (factoring).
III.130
XVI. Jangka Waktu
III-130
XIX. Sektor Ekonomi Rincian sektor ekonomi dibawah ini didasarkan atas Klasifikasi Buku Lapangan Indonesia (KBLI) 2005 1. Plafon Induk Yaitu plafon yang tercantum dalam perjanjian. Hanya diisi untuk debitur yang memperoleh beberapa fasilitas kredit/rekening. Kolom ini diisi 0 apabila fasilitas kredit tidak memiliki plafon induk XXVIII. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan PPA
III-131
III-132
2. PPA Kelonggaran Tarik yang Telah Dibentuk PPA yang telah dibentuk untuk kelonggaran tarik sesuai PBI mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. a. Cadangan Umum b. Cadangan Khusus III-135 III-145
26
Fasilitas yang tidak memiliki sub limit maka plafon per fasilitas diisi 0 IV. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 1. Secara Individual 2. Secara Kolektif Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Nilai Agunan Yang Dapat Diperhitungkan. Jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dari masing-masing Jenis
Penyesuaian #DELETE Bagan III.11.2.1 tersebut b.Pengambilalihan kredit Kredit yang diambil alih (seluruh hak dan risiko) dari bank lain, BPR, atau lembaga pembiayaan kepada bank pelapor, yang tidak dalam status restrukturisasi kredit, termasuk yang disertai dengan penambahan plafond baru. Termasuk pula dalam jenis ini adalah anjak piutang (factoring). Sifat kredit ini dilaporkan sampai dengan kredit tersebut jatuh tempo. XVI. Jangka Waktu Setelah angka 3. ditambah keterangan : Untuk kredit yang telah jatuh tempo namun belum diperpanjang, maka kolom jangka waktu Mulai dan Jatuh Tempo diisi sesuai dengan perjanjian kredit yang terakhir. XIX. Sektor Ekonomi Rincian sektor ekonomi didasarkan atas Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 1. Plafon Induk Yaitu jumlah plafon dari seluruh fasiitas kredit yang tercantum dalam 1 (satu) akad. Kolom ini diisi 0 apabila dalam 1 (satu) akad hanya memiliki 1 (satu) fasilitas kredit. XXVIII. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 2. PPA Kelonggaran Tarik yang Telah Dibentuk PPA yang telah dibentuk untuk kelonggaran tarik sesuai PBI mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. a. Cadangan Umum b. Cadangan Khusus Kolom ini diisi 0 sejak pelaporan data bulan Desember 2011. Fasilitas yang tidak memiliki sub limit maka plafon per fasilitas diisi maksmimal sama dengan total plafon IV. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 1. Secara Individual 2. Secara Kolektif Jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dari masing-masing Jenis Penyediaan Dana harus sama dengan cadangan kerugian penurunan nilai di masing-masing pelaporan rincian.
Bab/Hal
III-157, III-163, III-166
Tertulis Penyediaan Dana harus sama cadangan kerugian penurunan nilai di masingmasing pelaporan rincian. X. PPANP yang telah dibentuk Adalah PPAP yang telah dibentuk untuk properti terbengkalai sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum 1. Cadangan Umum 2 . Cadangan Khusus
III-169
Dalam sistem pelaporan ini dilaporkan secara bruto, namun apabila transaksi antar kantor dipelihara/dibukukan dalam satu rekening rincian ini dilaporkan secara neto sesuai posisi terakhir.
III-170
VI. PPANP Yang Telah Dibentuk (dilaporkan pada LBU Gabungan) Adalah PPANP yang telah dibentuk untuk aset antar kantor sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum 1. Cadangan Umum 2. Cadangan Khusus VIII. PPANP Yang Telah Dibentuk (dilaporkan pada LBU Gabungan) Adalah PPANP yang telah dibentuk untuk aset antar kantor sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum 1. Cadangan Umum 2. Cadangan Khusus III.21.2 PENJELASAN DAFTAR RINCIAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET LAINNYA DAN PPA NON PRODUKTIF I. Jenis 1. Aset tidak berwujud 50 2. Aset tetap dan Inventaris 55 3. Properti Terbengkalai 65 4. Aset yang diambil alih 70 5. Rekening Tunda 75 6.Aset Antar Kantor 80 7. Lainnya 85 Pada daftar ini dilaporkan posisi (a) akumulasi penyisihan yang wajib dibentuk bank pelapor dalam hal terjadi penurunan nilai atas aset tidak berwujud,aset tetap dan inventaris, properti
III-175
III-177 III-177
III-178
27
Penyesuaian X. PPANP yang telah dibentuk Adalah PPANP yang telah dibentuk untuk properti terbengkalai sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum Kolom ini diisi 0 sejak pelaporan data bulan Desember 2011.
Untuk Pelaporan Aset Antar Kantor di LBU Per Kantor, pelaporan transaksi antar kantor dilakukan secara bruto (tidak dilakukan offsetting antara aset antar kantor dan kewajiban antar kantor). Untuk Pelaporan Aset Antar Kantor di LBU Gabungan, pelaporan transaksi antar kantor dilakukan secara neto (dilakukan offsetting antara aset antar kantor dan kewajiban antar kantor atas transaksi yang berpasangan) VI. PPANP Yang Telah Dibentuk (dilaporkan pada LBU Gabungan) Adalah PPANP yang telah dibentuk untuk aset antar kantor sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum
VIII. PPANP Yang Telah Dibentuk (dilaporkan pada LBU Gabungan) Adalah PPANP yang telah dibentuk untuk aset antar kantor sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum III.21.2 PENJELASAN DAFTAR RINCIAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET LAINNYA I. Jenis 1. Aset tidak berwujud 50 2. Aset tetap dan Inventaris 55 3. Properti Terbengkalai 65 4. Rekening Tunda 75 5.Aset Antar Kantor 80 6. Lainnya 85
Pada daftar ini dilaporkan posisi akumulasi penyisihan yang wajib dibentuk bank pelapor dalam hal terjadi penurunan nilai atas aset tidak berwujud,aset tetap dan inventaris, properti terbengkalai, rekening tunda dan aset antar kantor dan lainnya,
Bab/Hal
III-178
III-177 III-178
III-180
III-186
III-209
28
Tertulis
Penyesuaian
terbengkalai, rekening tunda dan aset antar kantor dan lainnya, yaitu apabila nilai tercatat melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, sesuai PSAK dan PAPI, dan (b) PPA yang wajib dibentuk untuk aset non produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitasaktiva bank umum. I. Jenis 1. Aset tidak berwujud 2. Aset tetap dan Inventaris 3. Properti Terbengkalai 4. Aset yang diambil alih 5. Rekening Tunda 6.Aset Antar Kantor 7. Lainnya III. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan PPANP
yaitu apabila nilai tercatat melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, sesuai PSAK dan PAPI
2. PPANP Yang Telah Dibentuk Pembentukan PPA Non Produktif dilakukan sesuai PBI mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum. Untuk Aset Tetap dan Investaris tidak perlu mengisi kolom ini sehingga diisi angka 0. b. Untuk Jenis Aset Selain Tagihan Lainnya i. Penduduk i.1.Bank 05 i.2. Pemerintah Pusat 10 i.3.Lainnya 49
2. PPANP Yang Telah Dibentuk Pembentukan PPA Non Produktif dilakukan sesuai PBI mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum. Untuk Aset Tetap dan Investaris tidak perlu mengisi kolom ini sehingga diisi angka 0. Kolom ini diisi 0 sejak pelaporan data bulan Desember 2011 b. Untuk Jenis Aset Selain Tagihan Lainnya i. Penduduk i.1.Bank Indonesia i.2.Bank i.3. Pemerintah Pusat i.4.Lainnya b. Untuk Jenis Aset Selain Tagihan Lainnya i. Penduduk i.1.Bank Indonesia i.2.Bank i.3. Pemerintah Pusat i.4.Lainnya I. Jenis 1. Overdraft giro pada Bank Indonesia 10 2. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) a. Dalam rangka Kredit Usaha Kecil (KUK) i. Pelimpahan penerusan KLBI 15 ii. Penarikan kembali penerusan KLBI 16
b. Untuk Jenis Aset Selain Tagihan Lainnya i. Penduduk i.1.Bank i.2. Pemerintah Pusat i.3.Lainnya I. Jenis 1. Overdraft giro pada Bank Indonesia 2. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) a. Dalam rangka Kredit Usaha Kecil (KUK) i. Pelimpahan penerusan KLBI ii. Penarikan kembali penerusan KLBI
05 10 49
10 15 16
I. Jenis 1. Aset tidak berwujud 2. Aset tetap dan Inventaris 3. Properti Terbengkalai 4. Rekening Tunda 5.Aset Antar Kantor 6. Lainnya III. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Bab/Hal
III-209
III-213 III-216
III-223 III.228.
III-264
29
Tertulis iii. Lainnya b. Bukan dalam rangka Kredit Usaha Kecil (KUK) 3. Pinjaman Subordinasi 4. Pinjaman Two Step Loan (TSL) 5. Fasilitas Diskonto/Kredit 6. Dalam rangka talangan utang dan perdagangan luar negeri 7. Fine Tune Operation (FTO) 8. Lainnya Jenis ...... 3. Pinjaman Subordinasi 4. Pinjaman Two Step Loan (TSL) 5. Fasilitas Diskonto/Kredit 6. Dalam rangka talangan utang dan perdagangan luar negeri 7. Fine Tune Operation (FTO) 8. Lainnya
Penyesuaian 19 25 30 40 45 60 80 99
II. Jenis 8. Setoran jaminan dalam rangka transaksi perdagangan II. Jenis viii. Setoran jaminan dalam rangka transaksi perdagangan Dana yang diterima dari bank lain sebagai setoran jaminan dalam rangka transaksi perdagangan Judul Tabel : Daftar Rincian Kewajiban Derivatif 1. Golongan Pihak Lawan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Penerbit/Tertarik. Khusus untuk jenis Wesel Ekspor (sandi 055) golongan penerbit/ tertarik diisi dengan Bukan Penduduk, dan untuk jenis SKBDN (sandi 057) diisi dengan penduduk. Sementara itu, jenis Obligasi dalam rangka program rekapitalisasi bank umum (sandi 082) golongan penerbit/tertarik diisi dengan Departemen Keuangan (sandi 0020) 9. Penyisihan Penghapusan untuk Transaksi Rekening Administratif
iii. Lainnya b. Bukan dalam rangka Kredit Usaha Kecil (KUK) 3. Pinjaman Two Step Loan (TSL) 4. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek 5. Dalam rangka talangan utang dan perdagangan luar negeri 6. Dalam rangka operasi moneter 7. Lainnya
19 25 40 45 60 80 99
Jenis ...... 3. Pinjaman Two Step Loan (TSL) 4. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Pinjaman atau fasilitas pendanaan jangka pendek dari Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum. 6. Dalam rangka talangan utang dan perdagangan luar negeri 7. Fine Tune Operation (FTO) Transaksi dalam rangka Operasi Pasar Terbuka (OPT) untuk menambah likuiditas perbankan yang dilakukan sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia apabila diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas perbankan secara jangka pendek pada waktu, jumlah, dan harga transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 8. Lainnya II. Jenis 8. Setoran jaminan II. Jenis viii. Setoran jaminan dalam rangka transaksi perdagangan Dana yang diterima dari bank lain sebagai setoran jaminan, antara lain dalam rangka transaksi perdagangan Judul Tabel : Daftar Rincian Kewajiban Spot dan Derivatif 1. Golongan Penerbit/Tertarik Sandi Golongan Pihak Lawan, lihat Daftar Sandi Bank dan Daftar Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank.
9. Penyisihan Penghapusan untuk Transaksi Rekening Administratif
Bab/Hal
Tertulis
Penyesuaian
a. Cadangan Umum 1. Kelonggaran tarik kredit 2. Garansi yang diberikan 3. Irrevocable L/C 4. Lainnya b. Cadangan Khusus 1. Kelonggaran tarik kredit 2. Garansi yang diberikan 3. Irrevocable L/C 4. Lainnya III-263
b. Untuk Jenis Kewajiban Selain butir a i. Penduduk i.1.Bank i.2. Pemerintah Pusat i.3.Lainnya
III-266
b. Untuk Jenis Kewajiban Selain butir a i. Penduduk i.1.Bank i.2. Pemerintah Pusat i.3.Lainnya
III-270
3. Saham Preferen ........... b. Non Kumulatif i. Dapat ditarik kembali (Redeemable) ii. Lainnya
05 10 49
095 098
III-277
Tidak ada penjelasan jenis modal pinjaman dalam bentuk surat berharga dan pinjaman lainnya
III-297
XIV. Kewajiban Spot dan Derivatif
30
a. Cadangan Umum 1. Kelonggaran tarik kredit 2. Garansi yang diberikan 3. Irrevocable L/C 4. Lainnya b. Cadangan Khusus 1. Kelonggaran tarik kredit 2. Garansi yang diberikan 3. Irrevocable L/C 4. Lainnya 79 Sandi ini diisi 0 sejak pelaporan bulan Desember 2011 b. Untuk Jenis Kewajiban Selain butir a i. Penduduk i.1.Bank Indonesia i.2.Bank i.3. Pemerintah Pusat i.4.Lainnya b. Untuk Jenis Kewajiban Selain butir a i. Penduduk i.1.Bank Indonesia i.2.Bank i.3. Pemerintah Pusat i.4.Lainnya 3. Saham Preferen .......... b. Non Kumulatif i. Dapat ditarik kembali (Redeemable) 095 ii. Lainnya 098 4. Surat Berharga atau Pinjaman Lainnya 110 4. Surat Berharga atau Pinjaman lainnya Surat Berharga atau Pinjaman lainnya selain jenis 1 dan 2 yang memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal. Termasuk dalam jenis ini adalah Surat Berharga atau Pinjaman yang wajib dikonversi menjadi saham (Mandatory Convertible Bond/Debt) XIV. Kewajiban Spot dan Derivatif
Adalah kewajiban yang merupakan potensi kerugian .......
Adalah kewajiban yang merupakan potensi kerugian ......
Tata Cara Pelaporan transaksi spot dan derivatif sebagaimana pada Box
Tata Cara Pelaporan transaksi spot dan derivatif sebagaimana pada Box 42.2.1
Bab/Hal
Tertulis
Penyesuaian
42.1 III-299 Rekening Administratif Pos-pos Tagihan Komitmen
Sand i 521
Rupiah
Valas
Jumlah
1.000
8.800.000
Posisi pembelian/penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
Formulir-42 Jenis (Kol.II)
Forward (sandi 01)
Formulir-28 Jenis (Kol.II)
Forward (sandi 01)
III-300
Variabel... (Kol.IX)
Beli (sandi 2)
Nilai Tukar (sandi 1)
Kontrak (Kol. IV)
Jenis Valuta (Kol.IV) Rp.
Beli (sandi 2)
Kewajiban Komitmen
31
Tagihan Komitmen
Sand i 521
Rupiah
Posisi pembelian/penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
Kontrak (Kol. IV)
Rekening Administratif Pos-pos
Rekening Administratif Pos-pos
Sand i 570
Rupiah
Nilai Nominal (Kol.XII) 9.000.000
Kewajiban Derivatif 98.354
Formulir-42 Jenis (Kol.II)
Forward (sandi 01)
Variabel... (Kol.IX) Nilai Tukar (sandi 1)
Kewajiban Derivatif 98.354
Valas
Jumlah
5.000
42.500.00 0
Formulir-28 Jenis (Kol.II)
Forward (sandi 01)
Kontrak (Kol. IV)
Variabel... (Kol.IX)
Beli (sandi 2)
Nilai Tukar (sandi 1)
Kontrak (Kol. IV)
Jenis Valuta (Kol.IV) IDR
Beli (sandi 2)
Rekening Administratif Pos-pos Tagihan Komitmen
Sand i 570
Rupiah
Valas
Jumlah
8.800.00 0
8.800.000
Nilai Nominal (Kol.XII) 8.800.000
Kewajiban Derivatif
Variabel... (Kol.IX)
Kewajiban Derivatif
Nilai Tukar (sandi 1)
98.354
Valas
Jumlah
44.000.0 00
44.000.00 0
98.354
Bab/Hal
Tertulis
Penyesuaian 46.000.00 0 46.000.00 0
Posisi pembelian/penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
Formulir-42 Jenis (Kol.II)
Forward (sandi 01)
Formulir-06 Jenis (Kol.II)
Forward (sandi 01)
III-324
III-324 III-324
32
Kontrak (Kol. IV)
Variabel... (Kol.IX)
Jual (sandi 1)
Nilai Tukar (sandi 1)
Kontrak (Kol. IV)
Jenis Valuta (Kol.IV) Rp.
Jual (sandi 1)
Nilai Nominal (Kol.XII) 46.000.000
Tagihan Derivatif 1.463.116
Variabel... (Kol.IX)
Tagihan Derivatif
Nilai Tukar (sandi 1)
1.463.116
Dalam daftar rincian ini dilaporkan jumlah kredit yang telah dihapusbuku. Tidak termasuk dilaporkan dalam daftar rincian ini adalah aktiva produktif yang dihapus buku namun telah lunas atau telah dihapus tagih. Laporan daftar rincian kredit yang dihapus buku dimulai dari data kredit yang dihapus buku data bulan Januari 2009. 1. Rekening-rekening yang baki debetnya pada saat dihapusbuku masingmasing sampai dengan Rp 10.000.000,2. Rekening-rekening yang baki debetnya pada tanggal laporan masing-masing lebih besar dari Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ..... dan karakteristiknya
Posisi pembelian/penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
Formulir-42 Jenis (Kol.II)
Forward (sandi 01)
Formulir-06 Jenis (Kol.II)
Forward (sandi 01)
Kontrak (Kol. IV) Jual (sandi 1)
Kontrak (Kol. IV) Jual (sandi 1)
Variabel ... (Kol.IX) Nilai Tukar (sandi 1)
Nilai Nominal (Kol.XII) 44.000.000
Tagihan Derivatif
Jenis Valuta (Kol.IV) IDR
Variabel... (Kol.IX)
Tagihan Derivatif
Nilai Tukar (sandi 1)
1.463.116
1.463.116
Dalam daftar rincian ini dilaporkan jumlah kredit yang telah dihapusbuku. Tidak termasuk dilaporkan dalam daftar rincian ini adalah kredit yang dihapus buku namun telah lunas atau telah dihapus tagih. Laporan daftar rincian kredit yang dihapus buku mencakup seluruh data kredit yang dihapus buku oleh bank pelapor. 1.Rekening-rekening dengan nilai kolom Baki Debet yang Dihapusbuku sampai dengan Rp 10.000.000,2. Rekening-rekening dengan nilai kolom Baki Debet yang Dihapusbuku lebih besar dari Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ..... dan karakteristiknya sama.
Bab/Hal III-329
Tertulis sama. IV. Jumlah
Penyesuaian IV. Jumlah
1. Rupiah
1. Rupiah
2. Valas
2. Valas
3. Jumlah
3. Jumlah V. Golongan Debitur Lihat Daftar Sandi Bank dan Pihak Ketiga Bukan Bank VI. Sektor Ekonomi Lihat Daftar Sandi Sektor Ekonomi
III-331
Tidak ada
V. Golongan Debitur Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Debitur VI. Sektor Ekonomi
IV-16 IV-18
FORM-19 FORM-20
IV-19
Catatan : Jumlah kolom IV, V dan VI harus sama dengan jumlah pos 21, aktiva Neraca Gabungan FORM-34
IV-21
IV-23 V-13
33
FORM-35 w. Barang dan Jasa x. Lainnya
Rincian sektor ekonomi didasarkan atas Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005. Dalam hal kredit digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar memperoleh fasilitas pembiayaan) Pelaporan Kolom V dan VI mulai berlaku sejak pelaporan data bulan April 2011. FORM-03 FORM-04 Ditambahkan kolom V, VI, VIII Catatan : Jumlah kolom IV, V dan VI harus sama dengan jumlah pos 20, aktiva Neraca Gabungan FORM-06 Kolom Jumlah diubah menjadi Jumlah (Biaya Perolehan Diamortisasi atau Nilai Wajar) FORM-07 w. Barang dan Jasa 4000 i. Jasa Pengolahan Teknologi, 4050 Sistem, dan Informasi (TSI)
Bab/Hal
Tertulis
V-15
FORM-19
V-17 V-18
FORM-20
V-20 V-22 V-3
VI-2 VI-7 VI.15, VI.22, VI.29, VI.37, VI.44, VI.50, VI.58, VI.18, VI.24, VI.31, VI.38, VI.44, VI.51, VI.58,
34
Penyesuaian ii. Lainnnya x. Lainnya FORM-03 # Tambahkan kolom III, kolom IV, dan kolom V. Jumlah kolom pada halaman V-15 belum sama dengan penjelasan pada V-14. FORM-04 Ditambahkan kolom V, VI, VIII FORM-06 FORM-07
FORM-34 FORM-35 4. Dana Investasi Revenue Sharing a. Giro 320 b. Tabungan 321 c. Simpanan Berjangka 322 d. Lainnya 329 18. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya dan PPA Non Produktif -/Judul Tabel : LAPORAN LABA/RUGI PER KANTOR 1) XV.1. Jenis Agunan/Jaminan
4. Dana Investasi Revenue Sharing a. Giro 321 b. Tabungan 322 c. Simpanan Berjangka 323 d. Lainnya 329 18. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/Judul Tabel : LAPORAN LABA/RUGI PERUSAHAAN ANAK 1) XV.1. Jenis Agunan/Jaminan # DELETE huruf o, r dan t tersebut.
o. Agunan Lainnya r. Kredit Derivatif t. Jaminan Lainnya Penerbit Agunan/Jaminan a. Bank Indonesia b. Pemerintah i. Pemerintah Indonesia ii. Pemerintah dan Bank Sentral Negara Lain c. Lembaga Pembangunan Multilateral d. Bank Lihat sandi bank e. Entitas Sektor Publik i. BUMN ii. Pemerintah Daerah
6. 01 10 11 12
16 17
Penerbit Agunan/Jaminan a. Pemerintah i. Pemerintah Indonesia 1) Bank Indonesia 2) Pemerintah Pusat Republik Indonesia 3) Lainnya ii. Pemerintah dan Bank Sentral Negara Lain b. Bank Pembangunan Multilaterial dan Lembaga Internasional i. Bank Pembangunan Multilateral tertentu dan LembagaInternasional
01 02 09 11 12
Bab/Hal
Tertulis iii. Lainnya f. Korporasi i. BUMN ii. BUMD iii. Lainnya g. Tidak Ada
VI.22, VI.28, VI.35, VI.42, VI.48
VI.54
35
Kategori Portofolio 1. Bank Indonesia 2. Pemerintah 3. Lembaga Pembangunan Multilateral 4. Bank 5. Entitas Sektor Publik a. BUMN b. Pemerintah Daerah c. Lainnya 6. Korporasi a. BUMN b. BUMD c. Lainnya 7. Ritel
Kategori Portofolio 1. Pemerintah 2. Lembaga Pembangunan Multilateral 3. Bank 4. Entitas Sektor Publik a. BUMN b. Pemerintah Daerah c. Lainnya 5. Korporasi a. BUMN b. BUMD
Penyesuaian 25 26 27 35 00
01 10 12 14 16 17 25 26 27 35 36
10 12 14 16 17 25 26 27
ii. Bank Pembangunan Multilateral lainnya d. Bank Lihat sandi bank e. Entitas Sektor Publik i. BUMN ii. Pemerintah Daerah iii. Lainnya f. Korporasi g. Tidak Ada Kategori Portofolio 1. Tagihan Kepada Pemerintah a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain 2. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional a. Bank Pembangunan Multilateral tertentu dan Lembaga Internasional b. Bank Pembangunan Multilateral lainnya 3. Tagihan Kepada Bank a. Tagihan Jangka Pendek b. Tagihan Jangka Panjang 4. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 5. Tagihan Kepada Korporasi 6. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 7. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 8. Eksposur Sekuritisasi VI. Kategori Portofolio 1. Tagihan Kepada Pemerintah a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain 2. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional a. Bank Pembangunan Multilateral tertentu dan Lembaga Internasional b. Bank Pembangunan Multilateral lainnya 3. Tagihan Kepada Bank a. Tagihan Jangka Pendek
13
16 17 25 35 00
10 11 12 13 14 15 16 35 36 62 70
10 11 12 13 14
Bab/Hal
Tertulis c. Lainnya 6. Ritel 7. Kredit Beragun Rumah Tinggal 8. Kredit Pegawai Pensiunan 9. Kredit Beragun Properti Komersial 10. Lainnya
VI.54
a. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Jaminan Bersyarat i. Penjamin Tertentu i.1 Mikro i.2 Kecil ii. Penjamin Lainnya ii.1 Mikro ii.2 Kecil
Penyesuaian 35 36 38 40 42 99
b. Tagihan Jangka Panjang 15 4. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 16 5. Tagihan Kepada Korporasi 35 6. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 36 Portofolio Ritel 7. Kredit Beragun Rumah Tinggal a. LTV < 70% 37 b. 70% < LTV < 80% 38 c. 80% < LTV < 95% 39 8. Kredit Beragun Properti Komersial 42 9. Kredit Pegawai atau Pensiunan 40 10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo a. Kredit Beragun Rumah Tinggal 60 b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal 62 11. Eksposur Sekuritisasi 70 a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Penjaminan/Asuransi Kredit i. Penjamin Tertentu i.1 Mikro 10 i.2 Kecil 20 i.3 Menengah 30 ii. Penjamin Lainnya ii.1 Mikro 40 ii.2 Kecil 50 ii.3 Menengah 60
10 20 40 50
LBU Konsolidasi VII-2 18. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya dan PPA Non Produktif -/VII-1 5. Surat Berharga
Lampiran
36
18. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/5. Surat Berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi i. Diperdagangkan ii. Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi i. Diperdagangkan ii. Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar
143 144
b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo
143 144
b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo
143 144
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
145
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
145
138 139
Bab/Hal
Tertulis
Lampiran II LP-6
Tidak ada
Lampiran II LP-9
III. Sandi Bank Lainnya di Luar Indonesia
Penyesuaian 2. f. Mandiri - Shanghai
712
10. Bank Muamalat -Kuala Lumpur
780
III. Sandi Bank Lainnya di Luar Indonesia
Sub ini memuat sandi bank lainnya yang melakukan kegiatan operasional di
Sub ini memuat sandi bank lainnya yang melakukan kegiatan operasional di luar
luar Indonesia. Misalnya, Citibank-
Indonesia. Misalnya, Citibank-
Bank Lainnya di Luar
Bank Lainnya di Luar Indonesia.
Indonesia (sandi 795). Lampiran II LP-15 Lampiran III LP-12
Lampiran III LP-15 Lampiran VII LP-37
37
v. Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya - Perum Pegadaian - PT Pos Indonesia - Lainnya Tidak tercetak ada sandi 8900 untuk Sektor Swasta Lainnya Tidak ada
4171 4172 4179
v. Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya - Perum Pegadaian - PT Pos Indonesia - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - Lainnya 3. Sektor Swasta Lainnya (Perusahaan/Bank dilikuidasi) Penambahan Sandi : 1. PROVINSI BANTEN 9. Kota Tangerang Selatan 2. PROVINSI JAMBI 11. Kota Sungai Penuh 3. PROVINSI SUMATERA UTARA 23. Kab. Labuhanbatu Selatan 24. Kab. Labuhanbatu Utara 25. Kab. Nias Barat 26. Kab. Nias Utara 34 . Kota Gunung Sitoli 4. PROVINSI RIAU 10. Kab. Kepulauan Meranti 5. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 7. Kab. Bangka Belitung 6. PROVINSI KEPULAUAN RIAU 5 Kab. Anambas 7. PROVINSI LAMPUNG 10 Kab. Pringsewu
4171 4172 4173 4179
0294 3192 3324 3325 3326 3327 3397 3513 3707 3805 3910
Bab/Hal
Lampiran VIII LP-52
38
Tertulis
Penyesuaian
Pertanian Hortikultura Sayuran yang dipanen Sekali :
11 Kab. Tulang Bawang Barat 12 Kab. Mesuji 8. PROVINSI SULAWESI TENGAH 10 Kab. Sigi 9. PROVINSI SULAWESI SELATAN 21 Kab. Toraja Utara 10. PROVINSI SULAWESI UTARA 10 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 11 Kab. Bolaang Mongondow Timur 11. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 8 Kab. Lombok Utara 12. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 20 Kab. Sabu Raijua 13. PROPINSI MALUKU 8 Kab. Maluku Barat Daya 9 Kab. Buru Selatan 14. PROVINSI PAPUA 24 Kab. Nduga 27 Kab. Intan Jaya 28 Kab. Deiyai 15. PROVINSI MALUKU UTARA 7 Kab. Pulau Morotai 16. PROVINSI IRIAN JAYA BARAT 9 Kab. Tembrauw 10 Kab. Maybrat Pertanian Hortikultura Sayuran yang dipanen Sekali :
3911 3912
Kelompok ini mencalwp usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen sayuran yang dipanen sekali, seperti: bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, petsaijsawi, wortel dan lobak. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini.
Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen sayuran yang dipanen sekali, seperti: bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, petsai/sawi, wortel dan lobak. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini.
Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri :
Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri :
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti: sereh wangi, nilam, menthol,
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti: sereh wangi, nilam, menthol, cendana, kenanga,
6010 6125 6212 6213 7108 7420 8108 8109 8236 8239 8240 8308 8409 8410
Bab/Hal
Tertulis eendana, kenanga, ilang-ilang.
Penyesuaian ilang-ilang.
Lampiran VIII LP-68
Tidak tercetak sandi sub sektor D.10.2.3. yaitu Industri Farmasi dan Jamu
D.10.2.3. Industri Farmasi dan Jamu (sandi 242300) :
Lampiran VIII LP-84 Lampiran VIII LP-96
Tidak tercetak sandi di sub sektor G.3.4. Perdagangan Eceran Barang Bekas
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan farmasi, industri farmasi, industri simplisia (bahan jamu), industri jamu dan industri minuman penyegar. Sandi di sub sektor G.3.4. Perdagangan Eceran Barang Bekas adalah 524000
Lampiran VIII LP-100 Lampiran IX LP-111
39
a. Tercetak sandi 671000 di sub sektor J.3.1. Jasa Penunjang Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun
a. Sandi 671000 dihilangkan
b. Tidak tercetak sandi di sub sektor J.3.1. Jasa Penukaran Mata Uang atau Pedagang Valuta Asing (Money Changer)
b. Sandi di sub sektor J.3.1. Jasa Penukaran Mata Uang atau Pedagang Valuta Asing (Money Changer) adalah 671001
c. Tidak tercetak sandi di sub sektor J.3.1. Jasa Penunjang Perantara Keuangan Lainnya Tidak tercetak sandi di sub sektor K.5.9. Jasa Perusahaan Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain Tidak terdapat sandi referensi daftar lembaga pemeringkat
c. Sandi di sub sektor J.3.1. Jasa Penunjang Perantara Keuangan Lainnya adalah 671002 Sandi di sub sektor K.5.9. Jasa Perusahaan Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain adalah 749000 Ditambah sandi referensi daftar lembaga pemeringkat dengan penggantian sandi
