PEDOMAN LAPORAN BERKALA BANK UMUM (LBBU)

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006

Lampiran 1

PEDOMAN LAPORAN BERKALA BANK UMUM (LBBU)

JULI 2006

22

Informasi Pokok Bank Pelapor

INFORMASI POKOKBANK BANK PELAPOR INFORMASI POKOK PELAPOR

1. Sandi bank

:

2. Nama bank

:

3. Alamat

:

4. Nama kota

:

5. Dati II

:

6. Bank pelapor

:

000 Bank Pelapor yang memiliki cabang 001 Bank Pelapor yang tidak memiliki kantor cabang 030 Bank Pelapor Asing/Campuran yang memiliki kantor cabang pembantu 031 Bank Pelapor Asing/Campuran yang tidak memiliki kantor cabang pembantu

7. Status kantor pusat

:

01 Devisa 02 Non Devisa

8. Status Kepemilikan

:

01 Bank Persero 02 Bank Swasta Nasional 03 Bank Asing 04 Bank Eks Campuran 05 Bank Pemerintah Daerah

9. Wilayah BI

:

10. No. telephone

:

11. No. fax

:

12. No. telex

:

13. Penanggung jawab penyusun laporan

:

a. Nama

:

b. Bagian/Divisi

:

c. No. telephone

:

d. No. fax

:

14. Petugas penyusun laporan

:

a. Nama

:

b. Bagian/Divisi

:

c. No. telephone

:

d. No. fax

:

15. Nomor rekening giro rupiah

:

16. Nomor rekeningi giro valas

: iii

23

Penjelasan Informasi Pokok Bank Pelapor

PENJELASAN INFORMASI POKOK POKOK BANK PELAPOR PENJELASAN INFORMASI BANK PELAPOR

Informasi yang mencakup beberapa data penting mengenai bank pelapor yang harus diisi pada saat pertama kali menyusun Laporan Berkala Bank Umum (LBBU). Untuk penyusunan laporan bulanan berikutnya, cukup dilakukan penyesuaian (updating) atas data yang telah berubah. Informasi Pokok Bank Pelapor meliputi : 1. Sandi Bank Adalah sandi laporan bank pelapor, diisi dengan 6 digit. 2. Nama Bank Diisi dengan nama bank pelapor. 3. Alamat Diisi dengan alamat kantor bank pelapor. 4. Nama kota Diisi dengan nama kota di mana bank pelapor beroperasi. 5. Dati II Diisi sandi Lokasi Dati II di mana bank pelapor beroperasi. Sandi Dati II dapat dilihat pada Daftar Sandi Lokasi Dati II Seluruh Indonesia. 6. Bank pelapor Diisi dengan status kepemilikan cabang bank pelapor apakah sebagai bank tunggal, bank non tunggal (memiliki kantor cabang) dan bank asing/campuran. 7. Status kantor pusat Diisi dengan status kegiatan operasional kantor pusat bank pelapor apakah sebagai bank devisa atau non devisa, sesuai dengan ijin operasi dari Bank Indonesia. 8. Status Kepemilikan Diisi dengan status kepemilikan bank pelapor apakah sebagai Bank Persero, Bank Swasta Nasional, Bank Asing, Bank Eks Campuran dan Bank Pemerintah Daerah. 9. Wilayah BI Diisi dengan sandi Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia di mana bank pelapor menyampaikan laporan. Sandi wilayah BI dapat dilihat pada Daftar Sandi Wilayah Kerja Bank Indonesia. 10. No. telepon Diisi dengan nomor telepon pimpinan kantor bank pelapor. 11. No. fax 12. No. telex 13. Penanggung jawab penyusun laporan Diisi dengan data penanggung jawab penyusun LBBU.

iv

24

Penjelasan Informasi Pokok Bank Pelapor

a.

Nama Diisi dengan nama yang bertanggung jawab atas penyusunan LBBU.

b.

Bagian/Divisi Diisi dengan nama bagian/divisi di mana penanggung jawab penyusunan laporan bertugas.

c.

No. telepon Diisi dengan nomor telepon penanggung jawab penyusunan laporan.

d.

No. fax

14. Petugas penyusun laporan Diisi dengan data petugas penyusun LBBU. a.

Nama Diisi dengan nama yang menyusun LBBU.

b.

Bagian/Divisi Diisi dengan nama bagian/divisi di mana penyusun laporan bertugas.

c.

No. telepon Diisi dengan nomor telepon penyusun laporan.

d.

No. fax

15. Nomor rekening giro rupiah Diisi dengan nomor rekening giro rupiah milik bank pelapor di Bank Indonesia untuk kepentingan Giro Wajib Minimum (GWM) 16. Nomor rekening giro valas Diisi dengan nomor rekening giro valas milik bank pelapor di Bank Indonesia untuk kepentingan Giro Wajib Minimum (GWM)

v

25

BAB I PENJELASAN UMUM

i

26

BAB I PENJELASAN UMUM

A. Tujuan Pelaporan Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka mendukung penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan pengawasan bank yang berdasarkan risiko, Bank Indonesia telah melakukan beberapa penyempurnaan terhadap ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Untuk mendukung penyempurnaan ketentuan-ketentuan tersebut, maka data dan informasi bank yang selama ini dilaporkan dalam Laporan Berkala Bank Umum (LBBU) dipandang perlu untuk diatur kembali agar format laporan dan penjelasannya selaras dengan ketentuan baru yang dikeluarkan. Selain itu, untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia, maka beberapa laporan bank yang disampaikan secara off line ke Bank Indonesia digabungkan dalam LBBU sehingga dapat disampaikan secara on line. B. Pelapor/Penyedia Informasi Laporan Berkala ini disusun oleh kantor pusat bank umum konvensional termasuk kantor cabang bank asing yang berkedudukan di Indonesia. Untuk formulir-1, formulir-2, formulir-3, dan formulir 14, memuat laporan gabungan dari kantor-kantor yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Sementara itu, untuk formulir-4a sampai dengan formulir-13, memuat laporan gabungan dari seluruh kantor baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam pengertian laporan gabungan bank konvensional, tidak termasuk data Dana Pihak Ketiga (DPK) dari kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasakan prinsip syariah (kantor cabang syariah). C. Jenis Laporan (Data Yang Dilaporkan) Jenis informasi dalam LBBU merupakan data posisi dan laporan yang bersifat kualitatif. Adapun jenis-jenis laporan yang wajib disampaikan oleh bank pelapor terdiri dari 14 (empat belas) jenis formulir LBBU yaitu :

I-1

27

No

Formulir

1

Formulir 1 Laporan Dana Pihak Ketiga Rupiah dan Valuta Asing Formulir 2 Neraca Mingguan pada Tanggal Akhir Periode Data Laporan Formulir 3 Laporan Dana Pihak Ketiga Milik Pemerintah Formulir 4.a Laporan Maturity Profile (Rupiah) Formulir 4.b Laporan Maturity Profile (Valuta Asing) Formulir 5.a Laporan Pelanggaran BMPK Formulir 5.b Laporan Pelanggaran BMPK Secara Konsolidasi Untuk Pihak Tidak Terkait Formulir 6.a Laporan Pelampauan BMPK Formulir 6.b Laporan Pelampauan BMPK Secara Konsolidasi Untuk Pihak Tidak Terkait Formulir 7.a Laporan Penyediaan Dana Formulir 7.b Laporan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Bank Secara Konsolidasi Formulir 8 Laporan Kredit yang Direstrukturisasi pada Bulan Laporan Formulir 9.a Risiko Spesifik - Eksposur Surat Berharga (Trading Book)

2

3

4 5 6 7

8 9

10 11

12

13

Periode Data Mingguan

Mingguan

Mingguan

Bulanan Bulanan Bulanan Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember) Bulanan Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember) Bulanan Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember) Bulanan

Bulanan

I-2

28

No

Formulir

14

Formulir 9.b Risiko Umum – Eksposur Suku Bunga (Trading Book) – Metode Jatuh Tempo (Maturity Method) Formulir 9.c Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (Trading Book) - Metode Jangka Waktu (Duration Method) Formulir 9.d Eksposur Nilai Tukar (Banking Book dan Trading Book) Formulir 9.e Eksposur Ekuitas (Trading Book) secara Konsolidasi Formulir 9.f Eksposur Komoditas (Banking Book danTrading Book) secara Konsolidasi Metode Sederhana (Simplified Approach) Formulir 9.g Ekposur Komoditas (Banking Book dan Trading Book) secara Konsolidasi – Metode Jatuh Tempo (Maturity Ladder Approach) Formulir 9.h Laporan Perhitungan Value at Risk dan Beban Modal Formulir 9.i Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Formulir 9.j Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Secara Konsolidasi Formulir 9.k Laporan Hasil Back Testing dan Penerapan Faktor Tambahan

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Periode Data

Bulanan

Bulanan

Bulanan Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember) Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember)

Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember)

Bulanan

Bulanan Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember) Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember)

I-3

29

No

Formulir

Periode Data

24

Formulir 9.l Laporan Data 5 Kerugian Harian Terbesar


25

Formulir 9.m Laporan Hasil Stress Testing


26

Formulir 9.n Pengungkapan & Penjelasan Tambahan Formulir 10 Laporan Deposan dan Debitur Inti Formulir 11 Laporan Sensitivity to Market Risk – Nilai Tukar Formulir 12 Laporan Sensitivity to Market Risk – Suku Bunga Formulir 13.a Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar Bank Secara Individual Formulir 13.b Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar Bank Secara Individual Formulir 13.c Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar Bank Secara Individual Formulir 13.d Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak Formulir 13.e Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

27 28

29

30

31

32

33

34

Bulanan Bulanan Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember) Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember)

Bulanan

Bulanan

Bulanan



I-4

30

No

Formulir

35

Formulir 13.f Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak Formulir 13.g Pengungkapan & Penjelasan Tambahan Formulir 14 Perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) Rupiah

36 37

Periode Data Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember)

Bulanan

Bulanan

D. Periode Penyampaian Laporan Dan Periode Data Periode penyampaian LBBU adalah tanggal batas waktu penyampaian LBBU dari bank pelapor ke Bank Indonesia. Pada setiap bulan, Bank Wajib menyampaikan LBBU dalam periode penyampaian laporan yang ditetapkan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Periode Periode Periode Periode

Penyampaian Penyampaian Penyampaian Penyampaian

I, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6; II, dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 13; III, dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 21; dan IV, dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 29.

Sementara itu, periode data merupakan masa dan atau posisi pelaporan data yang harus disampaikan bank pelapor ke Bank Indonesia yang dibagi menjadi : 1. Laporan Dana Pihak Ketiga, Laporan Pos-pos Neraca Mingguan, dan Laporan Dana Pihak Ketiga milik Pemerintah yang disusun untuk 4 periode data laporan setiap bulan yaitu : a. Periode Data laporan minggu pertama (periode data laporan minggu I), meliputi data sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7; b. Periode Data laporan minggu kedua (periode data laporan minggu II), meliputi data sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15; c. Periode Data laporan minggu ketiga (periode data laporan minggu III), meliputi data sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23; d. Periode Data laporan minggu keempat (periode data laporan minggu IV), meliputi data sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan.

I-5

31

2. Laporan Maturity Profile, Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Secara Individual yang terdiri dari Laporan Pelanggaran Batas Maksimum Kredit, Laporan Pelampauan Batas Maksimum Kredit, Laporan Penyediaan Dana, serta Laporan Kredit yang Direstrukturisasi, Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk) Bank Secara Individual, Laporan Deposan dan Debitur Inti, Laporan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar Bank Secara Individual, dan Laporan Perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) yang disusun untuk posisi tanggal akhir bulan setiap bulannya. 3. Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Secara Konsolidasi yang terdiri dari Laporan Pelanggaran Batas Maksimum Kredit, Laporan Pelampauan Batas Maksimum Kredit, Laporan Penyediaan Dana, Laporan Sensitivity to Market Risk – Nilai Tukar dan Laporan Sensitivity to Market Risk – Suku Bunga, Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk) Bank Secara Konsolidasi, dan Laporan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar Bank Secara Konsolidasi yang disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan. Adapun periode data yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian adalah sebagai berikut : Periode Penyampaian / Form

Periode Data

1. Periode Penyampaian I, tgl 1 s.d. 6 a.

Formulir-1.

Minggu ke IV bulan sebelumnya dengan periode data tanggal 24 s.d. akhir bulan

b.

Formulir-2.


c.

Formulir-3.


d.

Formulir-4.a.

Posisi akhir bulan sebelumnya

e.

Formulir-4.b.


f.

Formulir-5.a


g.

Formulir-6-a

Posisi akhir bulan sebelumnya I-6

32

Periode Data

Periode Penyampaian / Form h.

Formulir-7.a


i.

Formulir-8


j.

Formulir-9.a


k.

Formulir-9.b


l.

Formulir-9.c


m. Formulir-9.d


n.

Formulir-9.h


o.

Formulir-9.i


p.

Formulir-10


q.

Formulir-11

Posisi akhir triwulan sebelumnya yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Sebagai contoh : Data bulan Maret disampaikan pada periode penyampaian I bulan April yaitu pada tanggal 1 s.d. 6

r.

Formulir-12

Posisi akhir triwulan sebelumnya yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

s.

Formulir-13.a


t.

Formulir-13.b


u.

Formulir-13.c


v.

Formulir-14


2. Periode Penyampaian II, tgl 8 s.d.13 a.

Formulir-1.

Minggu ke I bulan yang bersangkutan dengan periode data tanggal 1 s.d. 7

b.

Formulir-2.


c.

Formulir-3.


I-7

33

Periode Data

Periode Penyampaian / Form 3. Periode Penyampaian III, tgl 16 s.d. 21 a.

Formulir-1.

Minggu ke II bulan yang bersangkutan dengan periode data tanggal 8 s.d. 15

b.

Formulir-2.


c.

Formulir-3.


d.

Formulir-5.b

Posisi akhir triwulan sebelumnya yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Sebagai contoh : Data bulan Maret disampaikan pada periode penyampaian III bulan April yaitu pada tanggal 16 s.d. 21

e.

Formulir-6.b


f.

Formulir-7.b


g.

Formulir-9.e


h.

Formulir-9.f


i.

Formulir-9.g


j.

Formulir-9.j


k.

Formulir-9.k


l.

Formulir-9.l


m. Formulir-9.m


I-8

34

Periode Data

Periode Penyampaian / Form n.

Formulir-13.d


o.

Formulir-13.e


p.

Formulir-13.f


4. Periode Penyampaian IV, tgl 24 s.d. 29 a.

Formulir-1.

Minggu ke III bulan yang bersangkutan dengan periode data tanggal 16 s.d. 23

b.

Formulir-2.


c.

Formulir-3.


E. Penyusunan Laporan Laporan disampaikan secara elektronis langsung ke Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. Komunikasi pelaporan yang digunakan adalah melalui media extranet yang dikembangkan oleh Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi (DPSI) Bank Indonesia. Kebutuhan informasi bagi Kantor Bank Indonesia (KBI) yang berkaitan dengan pengawasan bank di wilayah kerja KBI yang bersangkutan akan dipenuhi melalui Kantor Pusat Bank Indonesia. F. Penyampaian Laporan Dalam sistem laporan ini Bank Indonesia memberikan sistem aplikasi kepada bank pelapor dalam bentuk CD. Laporan ini disusun dan disampaikan dalam bentuk text file dengan berpedoman pada spesifikasi dalam buku pedoman LBBU ini. G. Penyampaian Data Koreksi Bank hanya diperkenankan menyampaikan koreksi atas LBBU dalam periode penyampaian laporan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan.

I-9

35

H. Sanksi Ketentuan tentang sanksi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). I. Penyampaian Pertanyaan Jika dalam pelaksanaan penyusunan pelaporan terdapat hal-hal yang kurang jelas, maka bank pelapor dapat menyampaikan pertanyaan kepada Bank Indonesia sebagai berikut : 1.

Hal-hal yang berkaitan dengan materi pelaporan. a. Bank pelapor yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek, pertanyaan diajukan kepada : a.1 Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Tim Statistik Moneter, Keuangan dan Fiskal untuk formulir–1, formulir-2 dan formulir-3 a.2

2.

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, untuk formulir– 4.a sampai dengan formulir–14.

b. Bank pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek, pertanyaan di ajukan kepada kantor Bank Indonesia setempat. Hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi dan otomasi sistem penyampaian laporan, pertanyaan diajukan kepada Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Tim Statistik Moneter, Keuangan dan Fiskal.

I-10

36

BAB II LAPORAN PER BANK PELAPOR

ii

37

Formulir 1 LAPORAN DANA PIHAK KETIGA RUPIAH DAN VALUTA ASING

TANGGAL

RUPIAH (Dalam Jutaan Rupiah)

VALAS (Ekuivalen Dalam Ribuan USD)

II-1 JUMLAH RATA-RATA

Formulir 1

38

FORMULIR 1 PENJELASAN DAN CAKUPAN INFORMASI “LAPORAN DANA PIHAK KETIGA RUPIAH DAN VALUTA ASING”

Dalam formulir ini dilaporkan mengenai Dana Pihak Ketiga Rupiah dan Valuta Asing sesuai dengan pembukuan Bank pelapor. PENJELASAN PENGISIAN BARIS ATAU KOLOM I.

Tanggal Baris 1 s.d 8, diisi tanggal-tanggal secara harian sebagaimana tanggal periode data laporan pada penjelasan umum.

II. Jumlah (baris 9) Baris ini diisi penjumlahan dari baris 1 s.d 8. (diisi oleh program secara otomatis). III. Rata-rata (baris 10) Baris ini diisi angka rata-rata dari Dana Pihak Ketiga yaitu dari baris 9 dibagi dengan banyaknya tanggal yang terisi (n) dalam satu masa laporan (diisi oleh program secara otomatis). IV. DPK rupiah Baris ini diisi dalam jutaan rupiah dan merupakan penjumlahan dari komponen sebagaimana diuraikan pada penjelasan komponen “Dana Pihak Ketiga Rupiah”. V. DPK valuta asing Baris ini diisi dalam ekuivalen ribuan USD dan merupakan penjumlahan dari komponen sebagaimana diuraikan pada penjelasan “Dana Pihak Ketiga Valuta Asing”. Pengisian posisi DPK adalah berdasarkan kegiatan Bank sesuai dengan hari kerja Bank. Dalam hal Bank pelapor melakukan kegiatan operasional baik sebagian atau seluruh kantornya pada hari Sabtu, Minggu dan atau hari libur maka kolom tersebut diisi dengan posisi DPK pada tanggal yang bersangkutan. Apabila pada hari Sabtu, Minggu dan atau hari libur Bank pelapor tidak melakukan kegiatan operasional, posisi DPK hari tersebut diisi dengan posisi hari kerja sebelumnya. PENJELASAN KOMPONEN DANA PIHAK KETIGA RUPIAH DAN VALUTA ASING : A. DANA PIHAK KETIGA RUPIAH Yang dimasukkan ke dalam komponen DPK rupiah adalah kewajiban-kewajiban Bank pelapor yang tercatat dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan Bank baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Untuk kewajiban kepada bukan penduduk termasuk pula kewajiban luar negeri kepada Bank lain dan atau KP/KCnya yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri. Khusus DPK yang berasal dari penerbitan obligasi, perhitungannya berdasarkan selisih antara nilai obligasi yang diterbitkan dengan cadangan pelunasan obligasi II-2

39

Formulir 1

(sinking fund). Bagi Bank yang bertindak sebagai Wali Amanat (trustee), sinking fund yang diterima dihitung sebagai komponen DPK. Yang dikecualikan dari perhitungan DPK adalah seluruh dana yang diterima dari Bank Indonesia, Bank lain yang melakukan kegiatan operasional di lndonesia dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), pinjaman yang diterima dalam bentuk sewa guna usaha (capital lease), dan dana kelolaan termasuk dana dalam rangka two step loan yang diterima dari Departemen Keuangan dan Departemen lainnya. Komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Rupiah Definisi dari pos-pos yang merupakan komponen Dana Pihak Ketiga dalam rupiah adalah sama dengan definisi pos-pos yang terdapat dalam Penjelasan Pos-pos Neraca Bulanan dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU). 1.

Giro Yang dimaksud dengan komponen ini adalah Giro dalam bentuk Rupiah.

2.

Tabungan Yang dimaksud dengan komponen ini adalah Tabungan dalam bentuk Rupiah.

3.

Simpanan Berjangka Yang dimaksud dengan komponen ini adalah Simpanan Berjangka dalam bentuk Rupiah.

4.

Kewajiban-Kewajiban Lainnya Yaitu semua kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan Bank, selain dari kewajiban pada angka 1 s.d. 3 tersebut di atas, yang berupa: a.

Surat berharga yang diterbitkan Yang dimaksud dengan komponen ini adalah seluruh kewajiban yang timbul karena penerbitan surat berharga yang diterbitkan dalam Rupiah. Dalam komponen ini tidak termasuk cadangan pelunasan obligasi (sinking fund) yang ditempatkan pada Bank Wali Amanat (trustee) yang dilaporkan sebagai faktor pengurang obligasi yang diterbitkan, cadangan pelunasan obligasi tersebut diperhitungkan sebagai dana pihak ketiga oleh Bank Wali Amanat.

b.

Kewajiban pada Bank lain yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Yang dimaksud dengan komponen ini adalah semua jenis kewajiban Bank pelapor dalam rupiah kepada Bank lain yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia. Misalnya PT. Bank Central Asia (sebagai Bank pelapor) menerima simpanan dari Citibank di London. Saldo rekening-rekening ini tidak boleh dikompensasi dengan saldo rekening-rekening tagihan Bank pelapor kepada Bank lain.

c.

Pinjaman yang diterima Yang dimaksud dengan komponen ini adalah Pinjaman yang diterima dalam Rupiah. Dalam komponen ini tidak termasuk pinjaman yang diterima dalam bentuk sewa guna usaha (capital lease).

d.

Kewajiban lainnya Yang dimaksud dengan komponen ini adalah Kewajiban Lainnya dalam Rupiah.

II-3

40

Formulir 1

e.

Antar kantor pasiva yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Yang dimaksud dengan komponen ini adalah semua kewajiban Bank pelapor dalam rupiah kepada Bank yang sama yaitu kantor pusat dan atau kantor cabang yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia. Komponen ini dilaporkan secara bruto sesuai dengan jenis transaksinya. Misalnya PT. BCA di Jakarta sebagai Bank pelapor menerima dana dari cabang (KC) PT. BCA di Bahama. Khusus bagi kantor cabang Bank asing, yang diperhitungkan dalam komponen ini adalah semua kewajiban kantor cabang Bank asing kepada kantor pusat dan atau kantor-kantor cabang di luar Indonesia dikurangi dengan Dana Usaha yang telah dinyatakan sebagai komponen modal.

f.

Setoran jaminan Yang dimaksud dengan komponen ini adalah Setoran jaminan dalam Rupiah.

g. Lainnya Yang dimaksud dengan komponen ini adalah semua kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan Bank yang tidak dapat dimasukkan pada butir 4.a. sampai dengan 4.f. Pada tanggal akhir periode data laporan, pos-pos tersebut di atas kecuali untuk pos surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima harus sama dengan pos-pos dimaksud yang terdapat pada Formulir – 2 “Neraca Mingguan Pada Tanggal Akhir Periode Data Laporan”, yang tercantum di kolom rupiah.

B. DANA PIHAK KETIGA DALAM VALUTA ASING Yang dimasukkan ke dalam komponen DPK dalam valuta asing adalah kewajiban Bank pelapor yang tercatat dalam valuta asing kepada penduduk maupun bukan penduduk, termasuk pula kewajiban kepada Bank Indonesia, Bank lain, BPR dan KP/KC-nya yang beroperasi di luar negeri. Khusus untuk surat berharga yang diterbitkan dalam bentuk obligasi, perhitungan DPK berdasarkan selisih antara nilai obligasi yang diterbitkan dengan cadangan pelunasan obligasi yang diterbitkan (sinking fund). Bagi Bank yang bertindak sebagai Wali Amanat, sinking fund yang diterima dihitung sebagai komponen DPK. Dikecualikan dari perhitungan DPK adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk sewa guna usaha (capital lease). DPK dalam valuta asing dilaporkan dalam ekuivalen ribuan USD. Komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Valuta Asing Definisi dari pos-pos yang merupakan komponen Dana Pihak Ketiga dalam valuta asing adalah sama dengan definisi pos-pos yang terdapat dalam Penjelasan Pos-pos Neraca Bulanan dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU). 1.

Giro Yang dimaksud dengan komponen ini adalah Giro dalam bentuk Valuta asing milik pihak ketiga bukan Bank.

2.

Simpanan Berjangka Yang dimaksud dengan komponen ini adalah Simpanan berjangka dalam bentuk valuta asing milik pihak ketiga bukan Bank.

II-4

41

Formulir 1

3.

Kewajiban-Kewajiban Lainnya Yaitu semua kewajiban dalam valuta asing, selain dari kewajiban pada angka 1 s.d. 2 tersebut di atas, yang berupa: a.

Surat berharga yang diterbitkan Yang dimaksud dengan komponen ini adalah seluruh kewajiban yang timbul karena penerbitan surat berharga dalam valuta asing. Dalam komponen ini tidak termasuk cadangan pelunasan obligasi (sinking fund) yang ditempatkan pada Bank Wali Amanat (trustee). Sinking fund tersebut dilaporkan sebagai faktor pengurang obligasi yang diterbitkan.

b.

Kewajiban pada Bank Indonesia Yang dimaksud dengan komponen ini adalah seluruh kewajiban dalam valuta asing yang diterima oleh Bank pelapor dari Bank Indonesia.

c.

Kewajiban pada Bank lain Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah semua jenis kewajiban Bank pelapor dalam valuta asing kepada Bank lain baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia. Misalnya PT. Bank Central Asia (sebagai Bank pelapor) mempunyai kewajiban kepada PT BRI di Jakarta atau kepada Citibank di London. Saldo rekening-rekening ini tidak boleh dikompensasi dengan saldo rekening-rekening tagihan Bank pelapor kepada Bank lain.

d.

Pinjaman yang diterima Yang dimaksud dengan komponen ini adalah Pinjaman yang diterima dalam valuta asing. Dalam komponen ini tidak termasuk pinjaman yang diterima dalam bentuk sewa guna usaha (capital lease).

e.

Kewajiban lainnya Yang dimaksud dengan komponen ini adalah Kewajiban Lainnya dalam valuta asing.

f.

Antar kantor pasiva yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Yang dimaksud dengan komponen ini adalah semua kewajiban Bank pelapor dalam valuta asing kepada Bank yang sama yaitu kantor pusat dan atau kantor cabang yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia. Komponen ini dilaporkan secara bruto sesuai dengan jenis transaksinya. Misalnya PT. BCA di Jakarta sebagai Bank pelapor menerima dana dari cabang (KC) PT. BCA di Bahama. Khusus bagi kantor cabang Bank asing yang diperhitungkan dalam komponen ini adalah semua kewajiban kantor cabang Bank asing. kepada kantor pusat dan atau kantorkantor cabang di luar Indonesia dikurangi dengan Dana Usaha yang telah dinyatakan sebagai komponen modal.

g.

Setoran jaminan Yang dimaksud dengan komponen ini adalah setoran jaminan dalam valuta asing.

h.

Lainnya Yang dimaksud dengan komponen ini adalah semua kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga yang tidak dapat dimasukkan pada butir 4.a. sampai dengan 4.g. (dana pihak ketiga dalam valuta asing termasuk kewajiban kepada Bank dan bukan Bank).

II-5

42

Formulir 1

Pada tanggal akhir masa laporan, setelah dikonversikan dalam rupiah maka pos-pos tersebut diatas, kecuali pos surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima harus sama dengan pos-pos dimaksud pada Formulir – 2 “Neraca Mingguan Pada Tanggal Akhir Periode Data Laporan”, yang tercantum di kolom valas.

II-6

43

Formulir 2 NERACA MINGGUAN PADA TANGGAL AKHIR PERIODE DATA LAPORAN

(Dalam jutaan rupiah)

Penduduk No.

Pos-pos

Sandi

Pemerintah Pusat Rupiah Valas Jumlah

Bukan Penduduk

Rupiah

Lainny a Valas

Jumlah

Rupiah

Valas

Jumlah seluruh Jumlah Rp&Va

ASET 1. 2. 3.

4. 5.

6.

7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20.

Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain a. Kegiatan operasional di Indonesia (DN) i. Bank pelapor lain ii. Bank Perkreditan Rakyat b. Kegiatan operasional di luar Indonesia (LN) Tagihan Spot dan Derivatif Surat-surat Berharga a. Bank Indonesia b. Bank c. Non Bank i. SBN/SBSN ii. Lainnya Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Bank Indonesia b. Bank c. Non Bank i. SBN/SBSN ii. Lainnya Tagihan Atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) Tagihan Akseptasi Kedit yang diberikan a. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank b. Kepada Pihak Bank Penyertaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/Aset Tidak Berwujud. Akumulasi Amortisasi -/Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan Aset tetap & inventaris -/Properti Terbengkalai Aset Yang Diambil Alih Rekening Tunda Aset Antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di Luar Indonesia Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya dan PPA Non Produktif -/Aset Pajak Tangguhan Rupa-rupa Aset

Total Aset

10000 12000

-

-

-

-

-

-

13010 13020 13050 13500

-

-

-

13810 13820

-

-

-

13830 13840

-

-

-

16010 16020

-

-

-

16030 16040 16400

16600

-

-

-

16810 16820 20000 20100 21200 21300 21400 21500 21700 21800 21900

-

-

-

22300 22400 22500

-

-

-

22800 23000

29000

30010 30020

32010 32020

33010 33020 34000

-

-

-

-

-

-

35010 35020 35030 35100 35200

35300 35500 36000 37000

39300 39400

-

-

-

-

-

-

KEWAJIBAN 1.

2.

3.

4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Giro a. Giro yang diblokir b. Giro Lainnya Tabungan a. Tabungan yang diblokir b. Tabungan Lainnya Simpanan berjangka a. Simpanan Berjangka yang diblokir b. Simpanan Berjangka Lainnya Kewajiban kepada Bank Indonesia Kewajiban kepada bank lain a. Kegiatan operasional di Indonesia (DN) i. Bank pelapor lain ii. Bank Perkreditan Rakyat b. Kegiatan operasional di luar Indonesia (LN) Kewajiban Spot dan Derivatif Kewajiban Atas Surat Berharga Yang Dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) Kewajiban Akseptasi Surat-surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan Kewajiban Antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di Luar Indonesia

II-7

44

Lanjutan Formulir 2 (Dalam jutaan rupiah)

Penduduk No.

Pos-pos

Sandi

13. 14.

Kewajiban Pajak Tangguhan Rupa-rupa Kewajiban a. Kewajiban kepada Pemerintah yang belum dipindah bukukan b. Lainnya Modal pinjaman Modal disetor Perkiraan tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal Sumbangan d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan i. Faktor Penambah ii. Faktor Pengurang e. Pendapatan Komprehensif i. Keuntungan ii. Kerugian f. Lainnya i. Faktor Penambah ii. Faktor Pengurang g. Dana Setoran Modal Selisih penilaian kembali Aset tetap Cadangan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu i. Laba ii. Rugi -/b. Tahun berjalan i. Laba ii. Rugi -/-

39600

15. 16. 17.

17. 18. 19.

Total Kew ajiban Catatan :

-

Pemerintah Pusat Rupiah Valas Jumlah

Bukan Penduduk

Jumlah seluruh Jumlah Rp&Va

Rupiah

Lainny a Valas

Jumlah

Rupiah

Valas

40020 41000 42000

43100 43200 43300

43600 43700

-

-

-

-

-

-

-

44000 44500

-

-

-

-

-

-

-

45300 45400 45500 45600 45100

-

-

-

-

-

-

46100 46200

-

-

-

-

-

-

46500 46600

-

-

-

-

-

-

49000

40010

Dapat diisi Tidak dapat diisi

II-8

45

FORMULIR 2

PENJELASAN DAN CAKUPAN INFORMASI “LAPORAN NERACA MINGGUAN PADA TANGGAL AKHIR PERIODE DATA LAPORAN” Dalam formulir ini dilaporkan mengenai Neraca Mingguan Bank Pada Tanggal Akhir Periode Data Laporan sesuai dengan pembukuan Bank pelapor. PENJELASAN PENGISIAN BARIS ATAU KOLOM 1. Pos-pos Neraca Mingguan Pos-pos Neraca Mingguan diisi dalam jutaan rupiah sesuai dengan pembukuan bank pelapor pada posisi tanggal akhir periode data laporan yang bersangkutan. Untuk pos-pos Neraca valuta asing, dilaporkan dalam jutaan rupiah pada kolom valas setelah masing-masing jenis valuta asing dijabarkan menurut ketentuan kurs yang ditentukan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. 2. Status Kepemilikan (Penduduk dan Bukan Penduduk) Masing-masing pos harus diisi berdasarkan status kepemilikannya yaitu pada kolom penduduk yang dibagi menjadi Pemerintah Pusat dan Lainnya serta kolom Bukan Penduduk, apabila dalam kolom-kolom tersebut dimungkinkan untuk diisi. Penjelasan kolom dimaksud adalah sebagai berikut : a. Penduduk Yang dimaksud dengan penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili, atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya satu (1) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri. Kolom ini dirinci : 1)

Pemerintah Pusat Yaitu seluruh instansi Pemerintah, baik departemen maupun lembaga di atas/setingkat departemen yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk kantor wilayah/perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah. II-9

46

Termasuk juga ke dalam kewajiban kepada Pemerintah Pusat adalah pajak-pajak yang belum dipindahbukukan ke rekening Induk Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). 2)

Lainnya Yaitu semua tagihan atau kewajiban Bank pelapor kepada Penduduk selain Kepada Pemerintah Pusat.

b. Bukan Penduduk Yang dimaksud dengan bukan penduduk adalah orang, badan hukum atau badan lainnya yang tidak berdomisili, atau berencana berdomisili di Indonesia kurang dari satu tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia. Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai penduduk dan bukan penduduk tersebut adalah sebagaimana yang terdapat pada lampiran I. PENJELASAN POS-POS NERACA MINGGUAN : A. ASET 1.

Kas Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen sebagaimana diatur dalam pos Kas di neraca dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum.

2.

Penempatan pada Bank Indonesia Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen sebagaimana diatur dalam pos Penempatan pada Bank Indonesia di neraca dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum

3.

Penempatan pada Bank Lain. Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen sebagaimana diatur dalam pos Penempatan pada Bank Lain di neraca dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. Pos ini dirinci atas : a. Kegiatan operasional di Indonesia (DN) Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah semua jenis penempatan bank pelapor dalam rupiah dan valuta asing kepada bank lain yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

II-10

47

Subpos ini dirinci : i. ii.

Bank pelapor lain Bank Perkreditan Rakyat

b. Kegiatan operasional di luar Indonesia (LN) Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah semua jenis penempatan bank pelapor dalam rupiah dan valuta asing kepada bank lain yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia. 4.

Tagihan Spot dan Derivatif Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Tagihan Spot dan Derivatif di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum.

5.

Surat – surat Berharga Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Surat Berharga yang Dimiliki di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. Pos ini dirinci : a. Bank Indonesia Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah surat berharga milik bank bank pelapor yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. b. Bank Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah surat berharga milik bank pelapor yang diterbitkan oleh bank lain. c. Non Bank i.

SBN/SBSN Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah surat berharga milik bank pelapor berbentuk Surat Berharga Negara dan Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.

ii.

Lainnya Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah surat berharga milik bank pelapor yang diterbitkan oleh pihak ketiga bukan bank dan tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam huruf i.

II-11

48

6.

Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. Pos ini dirinci : a. Bank Indonesia b. Bank c. Non Bank i. SBN/SBSN ii. Lainnya

7.

Tagihan Atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Tagihan Atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum.

8.

Tagihan Akseptasi Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Tagihan Akseptasi di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum.

9.

Kredit yang Diberikan Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Kredit yang Diberikan di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. Pos ini dirinci : a. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah kredit yang diberikan oleh bank pelapor kepada pihak ketiga bukan bank. b. Kepada Pihak Bank Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah kredit yang diberikan oleh bank pelapor kepada pihak ketiga bukan bank.

10. Penyertaan Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Penyertaan di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. II-12

49

11. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. 12. Aset Tidak Berwujud Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Aset Tidak Berwujud di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. Akumulasi Amortisasi Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah akumulasi sampai dengan akhir bulan laporan dari alokasi sistematis dari jumlah aset tidak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset, sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. 13. Aset Tetap dan Inventaris Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah aset tetap dan inventaris milik bank pelapor dan digunakan dalam kegiatan operasional, termasuk yang berasal dari sewa pembiayaan (finance lease), sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah akumulasi sampai dengan akhir bulan laporan dari alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya, sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum 14. Properti Terbengkalai Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki bank pelapor tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha bank yang lazim (abandoned property), sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. 15. Aset yang Diambil Alih Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah aset yang diperoleh bank pelapor baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank pelapor, sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. II-13

50

16. Rekening Tunda Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah transaksi yang tujuan pencatatannya tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumentasi pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam pos yang seharusnya., sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. 17. Aset Antarkantor Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Aset Antarkantor di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. Pos ini dirinci : a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 18. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. 19. Rupa-Rupa Aset Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah saldo rekening aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 18 di atas, sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. B. KEWAJIBAN 1.

Giro Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Giro di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. Pos ini dirinci atas : a. Giro yang diblokir Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah giro yang diblokir untuk tujuan tertentu, misalnya dalam rangka escrow account, setoran jaminan dan diblokir oleh yang berwajib karena suatu perkara.

II-14

51

b. Giro Lainnya Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah saldo giro yang tidak diblokir dan kredit yang bersaldo kredit. 2.

Tabungan Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Tabungan di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. Pos ini dirinci atas : a. Tabungan yang diblokir b. Tabungan Lainnya

3.

Simpanan Berjangka Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Simpanan Berjangka di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. Pos ini dirinci atas : a. Simpanan Berjangka yang diblokir b. Simpanan Berjangka Lainnya

4.

Kewajiban kepada Bank Indonesia Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Kewajiban kepada Bank Indonesia di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum.

5.

Kewajiban kepada Bank Lain Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Kewajiban kepada Bank Lain di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. Pos ini dirinci atas: a. Kegiatan Operasional di Indonesia (DN) Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah semua jenis kewajiban bank pelapor dalam rupiah dan valuta asing kepada bank lain yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Sub pos ini dirinci : i. ii.

Bank pelapor lain Bank Perkreditan Rakyat

II-15

52

b. Kegiatan Operasional di luar Indonesia (LN) Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah semua jenis kewajiban bank pelapor dalam rupiah dan valuta asing kepada bank lain yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia. 6.

Kewajiban Spot dan Derivatif Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Kewajiban Spot dan Derivatif di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum.

7.

Kewajiban Atas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Kewajiban Atas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum.

8.

Kewajiban Akseptasi Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Kewajiban Akseptasi di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum.

9.

Surat-surat Berharga Yang Diterbitkan Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos 9. Surat-surat Berharga Yang Diterbitkan di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum.

10. Pinjaman yang Diterima Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Pinjaman yang Diterima di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. 11. Setoran Jaminan Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Setoran Jaminan di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. 12. Kewajiban Antar kantor Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Kewajiban Antar kantor di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum.

II-15.a

53

Pos ini dirinci : a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 13. Kewajiban Pajak Tangguhan Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. 14. Rupa-Rupa Kewajiban Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah saldo rekening kewajiban lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 13 dan pos 15 sampai dengan 20, sebagaimana dimaksud dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. Pos ini dirinci : a. Kewajiban kepada Pemerintah yang Belum Dipindahbukukan Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah semua kewajiban dalam rupiah dan valuta asing kepada pemerintah pusat seperti kewajiban pajak-pajak yang harus disetorkan kepada KPKN. b. Lainnya 15. Modal Pinjaman Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Modal Pinjaman di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. 16. Modal Disetor Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Modal Disetor di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. 17. Perkiraan Tambahan Modal Disetor Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen pos Perkiraan tambahan Modal Disetor di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. Pos ini dirinci : a. Agio b. Disagio c. Modal sumbangan II-15.b

54

d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan Sub pos ini dirinci : i. Faktor Penambah ii. Faktor Pengurang e. Pendapatan Komprehensif Sub pos ini dirinci : i. Keuntungan ii. Kerugian f. Lainnya Sub pos ini dirinci: i. Faktor Penambah ii. Faktor Pengurang g. Dana Setoran Modal 18. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. 19. Cadangan Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. 20. Laba/Rugi Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Laba/Rugi di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. Pos ini dirinci : a. Tahun-tahun lalu i. Laba ii. Rugi b. Tahun berjalan i. Laba ii. Rugi

II-15.c

55

Formulir 3

Formulir 3 LAPORAN DANA PIHAK KETIGA MILIK PEMERINTAH (Dalam Jutaan Rupiah) Jenis 1. Giro 2. Tabungan 3. Deposito Total

Sandi

KPKN Rp Va

PEMERINTAH PUSAT Departemen Keuangan Departemen Lainnya Rp Va Rp Va

Sub Jumlah Rp Va

PEMDA Tingkat I Tingkat II Rp Va Rp Va

Jumlah Sub Jumlah Seluruh (Rp & Rp Va Valas)

10301 10302 10309 10340

II-16

56

FORMULIR 3 PENJELASAN DAN CAKUPAN INFORMASI “LAPORAN DANA PIHAK KETIGA MILIK PEMERINTAH”

Pada formulir ini dilaporkan posisi dana pihak ketiga berupa giro, tabungan dan simpanan berjangka (deposito) dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II sesuai dengan pembukuan bank pelapor. Yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah seluruh instansi pemerintah baik departemen maupun lembaga di atas/setingkat departemen yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk kantor wilayah/perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerahdaerah (lihat penjelasan pada lampiran I). Sementara itu, yang dimaksud pemerintah daerah adalah seluruh instansi/lembaga pemerintah yang anggaran keuangannya diatur dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk kantor wilayah/ perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah. Sebagai contoh, PEMDA DKI, PEMDA JAWA BARAT, Dinas Kebersihan pemda dan dinas bangunan dan tata kota. Termasuk dilaporkan dalam jenis-jenis dana pihak ketiga milik pemerintah adalah sebagai berikut : 1. Giro. a.

Dapat ditarik sewaktu-waktu

b.

Dalam rangka kustodian Yaitu rekening simpanan giro milik pemerintah dalam rangka penyelesaian transaksi di pasar uang dan pasar modal melalui bank pelapor

c.

Diblokir i.

Dalam rangka escrow account Yaitu rekening giro milik pemerintah untuk menampung peneriman atas transaksi tertentu dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan suatu syarat tertentu.

ii.

Dalam rangka setoran jaminan Rekening giro yang diblokir dalam rangka setoran jaminan.

2. Tabungan a.

Tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu Yaitu jenis tabungan dengan frekuensi penarikan tidak dibatasi yang penarikannya dilakukan dengan menggunakan mesin ATM maupun buku tabungan.

b.

Tabungan Berjangka Yaitu jenis tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang telah disepakati. Termasuk pula dalam jenis ini adalah Tabungan Asuransi Berjangka (TASKA) dan Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH). Tabungan berjangka yang sudah jatuh waktu tetap dilaporkan dalam jenis ini.

c.

Lainnya Yaitu jenis tabungan yang tidak dapat digolongkan pada jenis a dan jenis b di atas. II-17

57

Formulir 3

3. Simpanan Berjangka a.

Deposit on Call Simpanan yang hanya dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya.

b.

Deposito Berjangka Simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

c.

Sertifikat Deposito Simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti simpanannya dapat dipindahtangankan.

d.

Lainnya Yaitu jenis simpanan berjangka yang tidak dapat digolongkan pada jenis a, b,c dan jenis d di atas.

PENJELASAN PENGISIAN BARIS ATAU KOLOM I.

Pemerintah Pusat 1.

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Kolom ini diisi jumlah dana pihak ketiga milik KPKN dalam rupiah dan valuta asing, yang dirinci menurut giro, tabungan, deposito dan lainnya .

2.

Departemen Keuangan. Kolom ini diisi jumlah dana pihak ketiga milik Departemen Keuangan dalam rupiah dan valuta asing, yang dirinci menurut giro, tabungan, deposito dan lainnya.

3.

Departemen Lainnya Kolom ini diisi jumlah dana pihak ketiga milik Depertemen lainnya dalam rupiah dan valuta asing, yang dirinci menurut giro, tabungan, deposito dan lainnya. Yang dimaksud dengan Departemen lainnya adalah Departemen selain KPKN dan Departemen Keuangan seperti Departemen Pertahanan, Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Pertambangan dan Energi dan Departemen lainnya.

II. Sub Jumlah Kolom ini diisi penjumlahan dari dana pihak ketiga milik KPKN, Departemen Keuangan dan Departemen lainnya berdasarkan jenis valutanya yang dirici menurut giro, tabungan, deposito dan lainnya. Kolom Sub Jumlah ini harus sama dengan pos-pos Dana Pihak Ketiga pada Formulir-2. III. Pemerintah Daerah 1.

Pemerintah Daerah Tingkat I Kolom ini diisi jumlah dana pihak ketiga milik Pemerintah Daerah Tingkat I dalam rupiah dan valuta asing, yang dirinci menurut giro, tabungan, deposito dan lainnya.

2.

Pemerintah Daerah Tingkat II Kolom ini diisi jumlah dana pihak ketiga milik Pemerintah Daerah Tingkat II dalam rupiah dan valuta asing, yang dirinci menurut giro, tabungan, deposito dan lainnya.

II-18

58

Formulir 3

IV. Sub Jumlah Kolom ini diisi penjumlahan dari dana pihak ketiga milik Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II masing-masing menurut jenis valuta, yang dirici menurut giro, tabungan, deposito dan lainnya. V. Total Kolom ini diisi penjumlahan dari seluruh dana pihak ketiga milik pemerintah pusat (KPKN, Departemen Keungan, Departemen lainnya) dan milik pemerintah daaerah (Pemda Tingkat I dan Pemda Tingkat II) dalam rupiah dan valuta asing, yang dirinci menurut giro, tabungan, deposito dan lainnya.

II-19

59

Formulir 4.a

LAPORAN MATURITY PROFILE (Rupiah) (Dalam Jutaan Rupiah)

I. A. 1. 2.

3. 4.

II-20

5.

6.

7. B. 1.

2. 3. 4.

5.

POS-POS

Sandi

Neraca Aset Kas Penempatan pada Bank Indonesia a. Giro b. SBI c. Lainnya Penempatan pada bank lain Surat Berharga **) a. SUN 1) diperdagangkan 2) tersedia untuk dijual 3) dimiliki hingga jatuh tempo 4) pinjaman yang diberikan dan piutang b. Surat berharga korporasi 1) diperdagangkan 2) tersedia untuk dijual 3) dimiliki hingga jatuh tempo 4) pinjaman yang diberikan dan piutang c. Lainnya Kredit Yang Diberikan a. Belum Jatuh Tempo b. Sudah Jatuh Tempo ***) Tagihan Lainnya a. Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) b. Lainnya Lain-lain

10000 10100 10200 10210 10220 10290 10300 10400 10410 10411 10412 10413 10414 10420 10421 10422 10423 10424 10490 10500 10510 10520 10700 10710 10790 10600

Kewajiban Dana Pihak Ketiga a. Giro b. Tabungan c. Simpanan Berjangka 1) Deposit on call 2) Deposito berjangka 3) Lainnya Kewajiban kepada Bank Indonesia Kewajiban kepada bank lain Surat Berharga yang Diterbitkan a. Obligasi b. Subordinasi ****) c. Lainnya Pinjaman yang Diterima a. Pinjaman Subordinasi ****) b. Lainnya

20000 20100 20110 20120 20130 20131 20132 20139 20200 20300 20400 20410 20420 20490 20500 20510 20590

Saldo

Sampai dengan 1 minggu

> 1 minggu sampai dengan 2 minggu

> 2 minggu sampai dengan 1 bulan

JATUH TEMPO *) > 1 bulan sampai dengan 3 bulan

> 3 bulan sampai dengan 6 bulan


> 12 bulan

60

Lanjutan Formulir 4a (Dalam Jutaan Rupiah) POS-POS 6.

Sandi

7.

Kewajiban Lainnya a. Kewajiban atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) b. Lainnya Lain-lain

20700 20710 20790 20600

C.

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca

30000

II. A. 1.

Rekening Administratif Tagihan Rekening Administratif Komitmen a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik b. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 1) Spot 2) Derivatif c. Lainnya Kontijensi *****)

40000 40100 40110 40120 40121 40122 40190 40200

B. 1.

Kewajiban Rekening Administratif Komitmen a. Fasilitas kredit yang belum ditarik b. Irrevocable L/C yang masih berjalan c. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 1) Spot 2) Derivatif d. Lainnya

50000 50100 50110 50120 50130 50131 50132 50190

2.

Kontijensi ******)

50200

C

Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif

60000

2.

II-21

Selisih [(IA-IB) + (IIA-IIB)]

70000

Selisih Kumulatif

80000

*) **) ***) ****) *****) ******)

Saldo


> 1 minggu sampai dengan 2 minggu

> 2 minggu sampai dengan 1 bulan

JATUH TEMPO *) > 1 bulan sampai dengan 3 bulan



> 12 bulan

Angka-angka berdasarkan jatuh tempo sesuai dengan kontrak untuk yang memiliki jatuh tempo kontraktual dan/atau estimasi dengan menggunakan berbagai asumsi untuk yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual Termasuk Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) Diisi berdasarkan perkiraan diperoleh pembayaran atas kredit yang berdasarkan kontrak sudah jatuh tempo. Termasuk yang diperhitungkan dalam KPMM dan dilaporkan di LBU pada pos Modal Pinjaman Yang diperkirakan akan mempengaruhi arus kas (menjadi tagihan) Yang diperkirakan akan mempengaruhi arus kas (menjadi kewajiban)

61

Formulir 4.b

LAPORAN MATURITY PROFILE (Valuta Asing) (Ekuivalen dalam ribuan USD) POS-POS I. A. 1. 2. 3. 4.

II-22

Neraca Aset Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Surat Berharga **) a. Surat berharga korporasi 1) diperdagangkan 2) tersedia untuk dijual 3) dimiliki hingga jatuh tempo 4) pinjaman yang diberikan dan piutang b. Lainnya 5. Kredit Yang Diberikan a. Belum Jatuh Tempo b. Sudah Jatuh Tempo ***) 6. Tagihan Lainnya a. Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) b. Lainnya 7. Lain-lain

B. Kewajiban 1. Dana Pihak Ketiga a. Giro b. Tabungan c. Simpanan Berjangka 1) Deposit on call 2) Deposito berjangka 3) Lainnya 2. Kewajiban kepada Bank Indonesia 3. Kewajiban kepada bank lain 4. Surat Berharga yang Diterbitkan a. Obligasi b. Subordinasi ****) c. Lainnya 5. Pinjaman yang Diterima a. Pinjaman Subordinasi ****) b. Lainnya

Sandi

Saldo


JATUH TEMPO *) > 1 minggu sampai > 2 minggu sampai > 1 bulan sampai dengan 3 bulan dengan 2 minggu dengan 1 bulan



> 12 bulan

10000 10100 10200 10300 10400 10420 10421 10422 10423 10424 10490 10500 10510 10520 10700 10710 10790 10600 20000 20100 20110 20120 20130 20131 20132 20139 20200 20300 20400 20410 20420 20490 20500 20510 20590

62

Lanjutan Formulir 4.b (Ekuivalen dalam ribuan USD) POS-POS 6.

Sandi

7.

Kewajiban Lainnya 20700 a. Kewajiban atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)20710 b. Lainnya 20790 Lain-lain 20600

C.

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca

30000

II. A. 1.

Rekening Administratif Tagihan Rekening Administratif Komitmen a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik b. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 1) Spot 2) Derivatif c. Lainnya Kontijensi *****)

40000 40100 40110 40120 40121 40122 40190 40200

2.

Kewajiban Rekening Administratif Komitmen a. Fasilitas kredit yang belum ditarik b. Irrevocable L/C yang masih berjalan c. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 1) Spot 2) Derivatif d. Lainnya Kontijensi ******)

50000 50100 50110 50120 50130 50131 50132 50190 50200

C

Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif

60000

2. B. 1.

II-23

Selisih [(IA-IB) + (IIA-IIB)]

70000

Selisih Kumulatif

80000

*) **) ***) ****) *****) ******)

Saldo


JATUH TEMPO *) > 1 minggu sampai > 2 minggu sampai > 1 bulan sampai dengan 3 bulan dengan 2 minggu dengan 1 bulan



> 12 bulan

Angka-angka berdasarkan jatuh tempo sesuai dengan kontrak untuk yang memiliki jatuh tempo kontraktual dan/atau estimasi dengan menggunakan berbagai asumsi untuk yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual Termasuk Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) Diisi berdasarkan perkiraan diperoleh pembayaran atas kredit yang berdasarkan kontrak sudah jatuh tempo. Termasuk yang diperhitungkan dalam KPMM dan dilaporkan di LBU pada pos Modal Pinjaman Yang diperkirakan akan mempengaruhi arus kas (menjadi tagihan) Yang diperkirakan akan mempengaruhi arus kas (menjadi kewajiban)

63

FORMULIR 4 PENJELASAN DAN CAKUPAN INFORMASI “LAPORAN MATURITY PROFILE RUPIAH DAN VALUTA ASING” Formulir – 4.a dan Formulir - 4.b ini merupakan gambaran dari pos-pos aset, kewajiban, dan rekening administratif yang dipetakan ke dalam skala waktu. Pemetaan dilakukan berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak untuk pos neraca dan rekening administratif yang memiliki jatuh tempo kontraktual dan/atau asumsi untuk pos neraca dan rekening adminitratif yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual (non maturity items).

PENJELASAN PENGISIAN BARIS ATAU KOLOM 1. Pos-pos Maturity Profile Dalam Rupiah (Formulir - 4.a.) Pos ini diisi sesuai dengan pembukuan Bank pelapor, dalam jutaan rupiah, berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak untuk pos neraca dan rekening administratif yang memiliki jatuh tempo kontraktual dan/atau asumsi untuk pos neraca dan rekening adminitratif yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual (non maturity items). 2. Pos-pos Maturity Profile Dalam Valuta Asing (Formulir – 4.b.) Pos ini diisi sesuai dengan pembukuan Bank pelapor, dalam ekuivalen ribuan USD, berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak untuk pos neraca dan rekening administratif yang memiliki jatuh tempo kontraktual dan/atau asumsi untuk pos neraca dan rekening adminitratif yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual (non maturity items). Pemetaan skala waktu pada formulir -4.a. dan formulir – 4.b. adalah sebagai berikut: a. Untuk yang akan jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) minggu yang akan datang; b. Untuk yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) minggu sampai dengan 2 minggu yang akan datang; c. Untuk yang akan jatuh tempo lebih dari 2 (dua) minggu sampai dengan 1 bulan yang akan datang; d. Untuk yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang; II-24

64

e. Untuk yang akan jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang; f. Untuk yang akan jatuh tempo lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang; g. Untuk yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang. 3. Saldo Kolom ini diisi sesuai dengan pembukuan Bank pada posisi akhir bulan, dalam rupiah untuk formulir-4.a dan ekuivalen ribuan USD untuk formulir-4.b. Jumlah saldo untuk masing-masing pos harus sama dengan jumlah seluruh skala waktu atas masing-masing pos.

PENJELASAN POS-POS MATURITY PROFILE DALAM RUPIAH (Formulir – 4.a.): POS –POS NERACA Yang dimasukkan dalam pos-pos neraca adalah hanya pos-pos dengan karakteristik memiliki arus kas masuk dan/atau arus kas keluar, sehingga tidak seluruh pos di neraca dimasukkan dalam laporan ini. Contoh pos neraca yang tidak dimasukkan dalam laporan ini antara lain aset tetap, AYDA, properti terbengkalai, penyertaan, dan modal. A. ASET Yang dimasukkan dalam kolom saldo pada masing-masing pos aset dalam rupiah adalah pos-pos aset dalam rupiah sesuai dengan pembukuan Bank pada posisi akhir bulan. Yang dimasukkan dalam kolom jatuh tempo adalah jumlah masing-masing pos aset dalam rupiah yang akan jatuh tempo dan dikelompokkan berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak untuk pos neraca yang memiliki jatuh tempo kontraktual dan/atau asumsi untuk pos neraca yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual (non maturity items). Pos-pos yang dilaporkan adalah sebagai berikut: 1.

Kas

2.

Penempatan pada Bank Indonesia a. SBI b. Giro

II-25

65

c. Lainnya Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Penempatan pada Bank Indonesia yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari huruf a dan huruf b. 3.

Penempatan pada bank lain

4.

Surat Berharga Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) juga termasuk dalam pos Surat Berharga. Rincian pos Surat Berharga meliputi: a. SUN 1)

diperdagangkan

2)

tersedia untuk dijual

3)

dimiliki hingga jatuh tempo

4)

pinjaman yang diberikan dan piutang

b. Surat Berharga Korporasi 1)

diperdagangkan

2)


3)


4)


c. Lainnya Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Surat Berharga yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari huruf a dan huruf b. 5.

Kredit Yang Diberikan a. belum jatuh tempo diisi sesuai jumlah kredit yang belum jatuh tempo berdasarkan kontrak. b. sudah jatuh tempo diisi berdasarkan perkiraan diperolehnya pembayaran atas kredit yang berdasarkan kontrak sudah jatuh tempo.

II-25.a

66

6.

Tagihan Lainnya a. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) b. Lainnya Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Tagihan Lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam huruf a.

7.

Lain-lain Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 6.

B. KEWAJIBAN Yang dimasukkan dalam kolom saldo pada masing-masing pos kewajiban dalam rupiah adalah pos-pos kewajiban dalam rupiah sesuai dengan pembukuan Bank pada posisi akhir bulan. Yang dimasukkan dalam kolom jatuh tempo adalah jumlah masing-masing pos kewajiban dalam rupiah yang akan jatuh tempo dan dikelompokkan berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak untuk pos neraca yang memiliki jatuh tempo kontraktual dan/atau asumsi untuk pos neraca yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual (non maturity items). Pos-pos yang dilaporkan adalah sebagai berikut : 1.

Dana Pihak Ketiga a. Giro b. Tabungan c. Simpanan Berjangka 1)

Deposit on call

2)

Deposito berjangka

3)

Lainnya Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Simpanan Berjangka yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari angka 1) dan angka 2).

II-25.b

67

2.

Kewajiban kepada Bank Indonesia

3.

Kewajiban kepada bank lain

4.

Surat Berharga yang Diterbitkan a. Obligasi b. Subordinasi Termasuk dalam pos ini adalah Surat Berharga subordinasi yang diperhitungkan dalam KPMM dan dilaporkan di LBU pada pos Modal Pinjaman. c. Lainnya Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Surat Berharga yang Diterbitkan yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari huruf a dan huruf b.

5.

Pinjaman yang Diterima a. Pinjaman Subordinasi Termasuk dalam pos ini adalah pinjaman subordinasi yang diperhitungkan dalam KPMM dan dilaporkan di LBU pada pos Modal Pinjaman. b. Lainnya Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Pinjaman yang Diterima yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam huruf a.

6.

Kewajiban Lainnya a. Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) b. Lainnya Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Kewajiban Lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam huruf a.

7.

Lain-lain Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah kewajiban yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 6.

Pos-pos yang tidak dijelaskan secara khusus dalam pedoman pengisian ini mengacu pada Pedoman Laporan Bulanan Bank Umum. II-25.c

68

POS-POS REKENING ADMINISTRATIF Yang dimasukkan dalam pos-pos rekening administratif adalah hanya bagian dari pos tersebut yang diperkirakan akan mempengaruhi arus kas (menjadi tagihan atau kewajiban). A. TAGIHAN REKENING ADMINISTRATIF 1.

Komitmen a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik b. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 1)

Spot

2)

Derivatif Pos derivatif meliputi antara lain forward, future, swap, option.

c. Lainnya Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah tagihan komitmen yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari huruf a dan huruf b. 2.

Kontijensi Seluruh tagihan kontijensi yang diperkirakan akan mempengaruhi arus kas (menjadi tagihan).

B. KEWAJIBAN REKENING ADMINISTRATIF 1.

Komitmen a. Fasilitas kredit yang belum ditarik Fasilitas kredit yang belum ditarik meliputi fasilitas kepada nasabah dan bank lain. Fasilitas tersebut juga meliputi fasilitas committed dan uncommitted. b. Irrevocable L/C yang masih berjalan Irrevocable L/C yang masih berjalan meliputi LC luar negeri dan L/C dalam negeri. c. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 1)

Spot

II-25.d

69

2)

Derivatif Pos derivatif meliputi antara lain forward, future, swap, option.

d. Lainnya Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah kewajiban komitmen yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari huruf a sampai dengan huruf c. 2.

Kontijensi Seluruh kewajiban kontijensi yang diperkirakan akan mempengaruhi arus kas (menjadi kewajiban).

Pos-pos yang tidak dijelaskan secara khusus dalam pedoman pengisian ini mengacu pada Pedoman Laporan Bulanan Bank Umum.

PENJELASAN POS-POS (Formulir–4.b.):

MATURITY

PROFILE

DALAM

VALUTA

ASING

POS –POS NERACA Yang dimasukkan dalam pos-pos neraca adalah hanya pos-pos dengan karakteristik memiliki arus kas masuk dan/atau arus kas keluar, sehingga tidak seluruh pos di neraca dimasukkan dalam laporan ini. Contoh pos neraca yang tidak dimasukkan dalam laporan ini antara lain aset tetap, AYDA, properti terbengkalai, penyertaan, dan modal. A. ASET Yang dimasukkan dalam kolom saldo pada masing-masing pos aset dalam valuta asing adalah pos-pos aset dalam valuta asing sesuai dengan pembukuan Bank pada posisi akhir bulan. Yang dimasukkan dalam kolom jatuh tempo adalah jumlah masing-masing pos aset dalam valuta asing yang akan jatuh tempo dan dikelompokkan berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak untuk pos neraca yang memiliki jatuh tempo kontraktual dan/atau asumsi untuk pos neraca yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual (non maturity items). Pos-pos yang dilaporkan adalah sebagai berikut: 1.

Kas

2.

Penempatan pada Bank Indonesia

3.

Penempatan pada bank lain II-25.e

70

4.

Surat Berharga Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) juga termasuk dalam pos Surat Berharga. Rincian pos Surat Berharga meliputi: a. Surat Berharga Korporasi 1)

diperdagangkan

2)


3)


4)


b. Lainnya Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Surat Berharga yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam huruf a. 5.

Kredit Yang Diberikan a. belum jatuh tempo diisi sesuai jumlah kredit yang belum jatuh tempo berdasarkan kontrak. b. sudah jatuh tempo diisi berdasarkan perkiraan diperolehnya pembayaran atas kredit yang berdasarkan kontrak sudah jatuh tempo.

6.

Tagihan Lainnya a. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) b. Lainnya Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Tagihan Lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam huruf a.

7.

Lain-lain Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 6.

II-25.f

71

B. KEWAJIBAN Yang dimasukkan dalam kolom saldo pada masing-masing pos kewajiban dalam valuta asing adalah pos-pos kewajiban dalam valuta asing sesuai dengan pembukuan Bank pada posisi akhir bulan. Yang dimasukkan dalam kolom jatuh tempo adalah jumlah masing-masing pos kewajiban dalam valuta asing yang akan jatuh tempo dan dikelompokkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak untuk pos neraca yang memiliki jatuh tempo kontraktual dan/atau asumsi untuk pos neraca yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual (non maturity items). Pos-pos yang dilaporkan adalah sebagai berikut: 1.

Dana Pihak ketiga a. Giro b. Tabungan c. Simpanan Berjangka 1)

Deposit on call

2)

Deposito berjangka

3)

Lainnya Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Simpanan Berjangka yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari angka 1) dan angka 2).

2.

Kewajiban kepada Bank Indonesia

3.

Kewajiban kepada bank lain

4.

Surat Berharga yang Diterbitkan a. Obligasi b. Subordinasi Termasuk dalam pos ini adalah Surat Berharga subordinasi yang diperhitungkan dalam KPMM dan dilaporkan di LBU pada pos Modal Pinjaman. c. Lainnya Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Surat Berharga yang Diterbitkan yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari huruf a dan huruf b. II-25.g

72

5.

Pinjaman yang Diterima a. Pinjaman Subordinasi Termasuk dalam pos ini adalah pinjaman subordinasi yang diperhitungkan dalam KPMM dan dilaporkan di LBU pada pos Modal Pinjaman. b. Lainnya Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Pinjaman yang Diterima yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam huruf a.

6.

Kewajiban Lainnya a. Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) b. Lainnya Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Kewajiban Lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam huruf a.

7.

Lain-lain Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah kewajiban yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 6.


POS-POS REKENING ADMINISTRATIF Yang dimasukkan dalam pos-pos rekening administratif adalah hanya bagian dari pos tersebut yang diperkirakan akan mempengaruhi arus kas (menjadi tagihan atau kewajiban). A. TAGIHAN REKENING ADMINISTRATIF 1.

Komitmen a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik b. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 1)

Spot

2)

Derivatif Pos derivatif meliputi antara lain forward, future, swap, option. II-25.h

73

c. Lainnya Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah tagihan komitmen yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari huruf a dan huruf b. 2.

Kontijensi Seluruh tagihan kontijensi yang diperkirakan akan mempengaruhi arus kas (menjadi tagihan).

B. KEWAJIBAN REKENING ADMINISTRATIF 1.

Komitmen a. Fasilitas kredit yang belum ditarik Fasilitas kredit yang belum ditarik meliputi fasilitas kepada nasabah dan bank lain. Fasilitas tersebut juga meliputi fasilitas committed dan uncommitted. b. Irrevocable L/C yang masih berjalan Irrevocable L/C yang masih berjalan meliputi LC luar negeri dan L/C dalam negeri. c. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 1) Spot 2) Derivatif Pos derivatif meliputi antara lain forward, future, swap, option. d. Lainnya Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah kewajiban komitmen yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari huruf a sampai dengan huruf c.

2.

Kontijensi Seluruh kewajiban kontijensi yang diperkirakan akan mempengaruhi arus kas (menjadi kewajiban).


II-25.i

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Nama

I.

NPWP

Alamat

II

III

SEBELUM RESTRUKTURISASI Tungga Bunga kan Admini Cara Jangka Waktu Bunga strasi Suku Kualitas Nilai Saldo Restrukturisasi Plafon Saldo Jenis Plafon (Off Kredit valuta (On Bunga Kredit Agunan Kredit Balance Balance Jatuh Sheet) Sheet) Mulai Waktu IV

V

VI

VII

VIII

IX

X.1.

X.2.

XI

XII

XIII

XIV

XV

Formulir 8

Formulir 8 LAPORAN KREDIT YANG DIRESTRUKTURISASI PADA BULAN LAPORAN SETELAH RESTRUKTURISASI Jenis Valuta XVI

Jangka Waktu Jatuh Mulai Waktu XVII.1

XVII.2

Kerugian Suku Kualitas Nilai Restruktu Bunga Kredit Agunan risasi XVIII

XIX

XX

XXI

Total Kredit Yang Direstrukturisasi Bulan ini Saldo Kredit Yang Direstrukturisasi Bulan lalu Saldo Kumulatif Kredit yang Direkstrukturisasi

II-48

101

FORMULIR 8 PENJELASAN DAN CAKUPAN INFORMASI “LAPORAN KREDIT YANG DIRESTRUKTURISASI PADA BULAN LAPORAN”

Dalam formulir ini dilaporkan seluruh restrukturisasi kredit dalam rupiah dan valuta asing yang telah dilakukan dalam bulan laporan. Yang dimaksud dengan restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui : a. Penurunan suku bunga kredit; b. Perpanjangan jangka waktu kredit; c.

Pengurangan tunggakan pokok kredit;

d. Pengurangan tunggakan bunga kredit; e. Penambahan fasilitas kredit; dan atau f.

Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

PENJELASAN PENGISIAN BARIS ATAU KOLOM I.

Nama. Kolom ini diisi nama debitur, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Debitur Perorangan Kolom ini diisi dengan nama perorangan secara lengkap (tidak disingkat) dengan ketentuan : i.

Debitur perorangan sebagaimana tercantum dalam KTP. Jika yang tercantum dalam KTP terdapat bagian nama yang disingkat harus diisi secara lengkap. Termasuk dalam pengertian debitur perorangan adalah usaha dagang (UD, PO, dan lain-lain), industri, atau usaha lainnya yang NPWPnya menjadi satu dengan NPWP perorangan. Nama debitur, tidak melebihi 30 karakter dan tidak mengandung tanda baca termasuk tanda petik (’). Apabila nama perorangan mempunyai lebih dari satu kata, maka antara kata berikutnya harus menggunakan spasi.

ii.

Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP. Dalam hal usaha dagang, industri, atau usaha lainnya yang dimiliki perorangan, nama yang diisi adalah nama pemilik sesuai dengan yang tercantum dalam KTP. Dimulai dengan nama diri, diikuti dengan nama keluarga atau nama marga.

iii.

Tidak boleh dimulai dengan singkatan.

iv.

Nama keluarga atau marga (bila dicantumkan sesuai KTP) diketik penuh/lengkap.

v.

Nama debitur yang mengunakan kata “bin/binti” sebagaimana tercantum dalam KTP juga harus diisi secara lengkap pada kolom nama.

b. Debitur Badan Usaha Kolom ini diisi nama badan usaha sebagai berikut : (i)

Debitur badan usaha atau lembaga sebagaimana tercantum dalam kartu NPWP/Akte. Nama

II-49

102

Formulir 8

debitur tidak melebihi 30 karakter, dan tidak mengandung tanda baca termasuk tanda petik (’). Apabila nama debitur badan usaha mempunyai lebih dari satu kata, maka antara kata berikutnya harus menggunakan spasi. (ii)

Diisi sesuai dengan nama badan usaha yang tercantum dalam kartu NPWP atau Akte (tidak termasuk bentuk badan usaha). Pengisiannya tidak boleh disingkat. Jenis badan usaha, seperti PT., CV., FA., PERSERO, dll diisi dibelakang nama badan usaha. Contoh : Artha Mandiri P.T., Sinar Terang Sejati Persero dll.

c. Debitur Kelompok Kolom ini diisi dengan nama kelompok dengan ketentuan pengisian sesuai dengan pengisian debitur perorangan. Yang dimaksud debitur kelompok adalah debitur yang anggotanya dibentuk atas dasar kepentingan bersama dan dipimpin oleh seorang ketua dan bukan berbentuk badan usaha yang memperoleh satu/lebih fasilitas penyediaan dana. Contoh : Kelompok Tani Nelayan Andrawina, diisi dengan nama “Kelompok Tani Nelayan Andrawina”. II.

NPWP NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperoleh perorangan atau badan usaha sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak setempat.Ketentuan pencantuman NPWP sesuai ketentuan pajak yang berlaku. Kolom NPWP diisi secara lengkap sesuai dengan cara penomoran yang tercantum dalam kartu NPWP (14/ 15 digit tanpa titik).

III.

Alamat Kolom ini diisi alamat debitur yang direstrukturisasi termasuk kata ‘JALAN’, ‘DESA’,’PERUMAHAN’, ‘KOMPLEK’, ‘GEDUNG’, ‘WISMA’, dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam kartu NPWP atau KTP bagi debitur yang tidak wajib memiliki NPWP.

IV.

Cara Restrukturisasi, diisi dengan sandi : No.

Cara Restrukturisasi

Sandi

1.

Penurunan suku bunga kredit

1

2.

Perpanjangan jangka waktu kredit

2

3.

Pengurangan tunggakan pokok kredit

3

4.

Pengurangan tunggakan bunga kredit

4

5.

Penambahan fasilitas kredit

5

6.

Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

6

7.

Penambahan fasilitas kredit dan pengurangan tunggakan bunga kredit

7

8.

Penambahan fasilitas kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit

8

9.

Penambahan fasilitas kredit dan penurunan suku bunga kredit

9

10.

Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan penurunan

10

suku bunga kredit 11.

Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan perpanjangan

11

jangka waktu kredit II-50

103

Formulir 8

V.

Plafon Kolom ini diisi dengan plafon kredit sebelum restrukturisasi. Yang dimaksud dengan plafon adalah jumlah maksimum fasilitas yang diterima debitur sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/akad. Pengisian jumlah plafon dalam rupiah maupun valuta asing dinyatakan dalam jutaan rupiah. Plafon untuk fasilitas kredit diisi sebagai berikut: 1. Pembiayaan Bersama/Sindikasi Kolom ini diisi jumlah pangsa plafon masing-masing bank peserta. 2. Kredit Lainnya Kolom ini diisi jumlah maksimum fasilitas yang tercantum dalam surat perjanjian.

VI.

Saldo Kredit Kolom ini diisi jumlah baki debet (dalam jutaan rupiah) pada akhir bulan laporan masing-masing rekening sebelum kredit direstrukturisasi. Jika baki debet dalam valuta asing, maka baki debet yang diisikan merupakan penjabaran nilai valuta asing ke dalam nilai rupiah berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

VII.

Jenis Valuta Kolom ini diisi dengan jenis valuta dari kredit yang diberikan oleh bank pelapor kepada debitur sebelum direstrukturisasi. Adapun jenis valuta ini diisi sesuai dengan sandi yang terdapat pada Daftar Sandi Jenis Valuta sebagaimana pada lampiran IV. Apabila bank pelapor memberikan fasilitas kredit dalam valuta asing, namun dalam penarikannya bank memberikan dalam valuta rupiah (multi currency), kredit tersebut dilaporkan sebagai valuta asing sesuai dengan akad kredit yang bersangkutan. Contoh : Sesuai dengan perjanjian, plafond kredit diberikan dalam USD, namun kredit tersebut dapat dicairkan dalam mata uang rupiah. Kredit ini diperlakukan sebagai piutang/pembiayaan dalam valuta asing, dan kolom Jenis Valuta diisi dengan sandi 840 (USD).

VIII.

Tunggakan Bunga Kolom ini diisi dengan tunggakan bunga yang tercatat di neraca sebelum kredit direstrukturisasi

IX.

Bunga Administrasi Kolom ini diisi dengan kewajiban pembayaran bunga debitur yang tercatat dalam rekening administratif sebelum kredit direstrukturisasi

X.

Jangka waktu 1. Bulan dan Tahun Mulai Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal penyediaan fasilitas kredit sebelum kredit direstrukturisasi sesuai yang tercantum dalam perjanjian kredit. 2. Bulan dan Tahun Jatuh Tempo Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo penyediaan fasilitas kredit sebelum kredit direstrukturisasi sesuai yang tercantum dalam perjanjian kredit.

II-51

104

Formulir 8

XI.

Suku Bunga Kolom ini diisi dengan suku bunga terakhir sebelum kredit direstrukturisasi.

XII.

Kualitas Kredit Kolom ini diisi dengan kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Kolom ini diisi dengan sandi : No.

XIII.

Kualitas Kredit

Sandi

1.

Lancar

1

2.

Dalam Perhatian Khusus

2

3.

Kurang Lancar

3

4.

Diragukan

4

5.

Macet

5

Nilai Agunan Kolom ini diisi dengan nilai agunan terakhir sebelum kredit direstrukturisasi.

XIV.

Plafon Kolom ini diisi dengan plafon kredit setelah restrukturisasi.

XV.

Saldo Kredit Kolom ini diisi dengan baki debet akhir bulan laporan setelah kredit direstrukturisasi.

XVI.

Jenis Valuta Kolom ini diisi jenis valuta dari kredit yang telah direstrukturisasi. Adapun jenis valuta ini diisi sesuai dengan sandi yang terdapat pada Daftar Sandi Jenis Valuta sebagaimana pada lampiran IV.

XVII.

Jangka waktu 1. Bulan dan Tahun Mulai Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal perjanjian kredit baru sesuai yang tercantum dalam perjanjian kredit. 2. Bulan dan Tahun Jatuh Tempo Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo perjanjian kredit baru sesuai yang tercantum dalam perjanjian kredit.

XVIII.

Suku Bunga Kolom ini diisi dengan suku bunga terakhir setelah kredit direstrukturisasi

XIX.

Kualitas Kredit Kolom ini diisi dengan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Kolom ini diisi dengan sandi :

No.

Kualitas Kredit

Sandi

1.

Lancar

1

2.

Dalam Perhatian Khusus

2

3.

Kurang Lancar

3 II-52

105

Formulir 8

XX.

4.

Diragukan

4

5.

Macet

5

Nilai Agunan Kolom ini diisi dengan nilai agunan terakhir setelah kredit direstrukturisasi.

XXI.

Kerugian Restrukturisasi Kolom ini diisi dengan nilai kerugian karena restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

XXII.

Total Kredit Yang Direstrukturisasi Bulan Ini Kolom ini diisi dengan penjumlahan baki debet seluruh kredit yang direstrukturisasi selama bulan laporan.

XXIII.

Saldo Kredit Yang Direstrukturisasi Bulan Lalu Kolom ini diisi dengan baki debet dari seluruh kredit yang direstrukturisasi pada laporan bulan lalu.

XXIV.

Saldo Kumulatif Kredit Yang Direstrukturisasi Kolom ini diisi dengan total baki debet kredit yang direstrukturisasi.

II-53

106

Formulir 9.a. Risiko Spesifik – Eksposur Surat Berharga (Trading Book) Posisi Sandi

1

Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Indonesia

10000

0%

2

Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Negara Lain 21000

0%

a. peringkat AAA s.d AA-

TOTAL

Bobot Risiko

Surat Berharga dan Instrumen Derivatif dengan surat berharga sebagai instrumen yang mendasari:

No.

Long

Short

I

II

III

IV

Total Beban M odal (capital charge ) untuk Risiko Spesifik (berdasarkan posisi bruto, yaitu posisi long ditambah posisi short ) V

b. peringkat A+ s.d BBB- dengan:

3

i.

sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 bulan

21100

0,25%

ii.

sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan

21200

1%

iii.

sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan

21300

1,60%

c. peringkat BB+ s.d B-

22000

8%

d. peringkat kurang dari B-

23000

12%

e. tanpa peringkat

29000

8%

Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Kualifikasi dengan: a.

31000

0,25%

b. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan

sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 bulan

32000

1%

c. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan

33000

1,60%

4. Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Lainnya a. diterbitkan oleh Korporasi, dengan: i.

peringkat jangka pendek A-1

41100

1,60%

ii.


41200

4,00%

iii.


41300

8,00%

iv.

peringkat jangka pendek kurang dari A-3

41400

12,00%

v.

peringkat AAA s.d AA-

41500

1,60%

vi.

peringkat A+ s.d A-

41600

4,00%

vii.

peringkat BBB+ s.d BB-

41700

8,00%

viii. peringkat kurang dari BB-

41800

12,00%

ix.

41900

12,00%

1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3

42110

12,00%

2) peringkat BB+ s.d B-

42120

4,00%

3) peringkat kurang dari B-

42130

12,00%

4) tanpa peringkat

42190

4,00%

1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3

42210

12,00%

2) peringkat BB+ s.d B-

42220

8,00%

3) peringkat kurang dari B-

42230

12,00%

4) tanpa peringkat

42290

8,00%

tanpa peringkat

b. diterbitkan oleh Bank: i.

ii.

Tagihan Jangka Pendek

Tagihan Jangka Panjang

c. diterbitkan oleh entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional dengan: i.

peringkat BB+ s.d B-

43100

8,00%

ii.

peringkat kurang dari B-

43200

12,00%

iii.

tanpa peringkat

43900

8,00%

TOTAL

50000

KEPALA DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN

MULYA E. SIREGAR

II-54

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

Formulir 9.i Perhitungan Rasio Kew ajiban Peny ediaan Modal Minimum (Jutaan Rp) 1 2 3 4 5 6

Perhitungan Rasio Kew ajiban Penyediaan Modal Minimum Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit (sesuai ketentuan yang berlaku mengenai KPMM)* Modal Inti (setelah diperhitungkan faktor pengurang, sesuai ketentuan yang berlaku mengenai KPMM)*

Sandi 29010

Modal Pelengkap (setelah diperhitungkan faktor pengurang, sesuai ketentuan yang berlaku mengenai KPMM)* Faktor Pengurang Modal Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) untuk Risiko Kredit TOTAL ATMR RISIKO PASAR

29020

29015

29025 29030 29035

a. Perhitungan Beban Modal Menggunakan Metode Standar

Risiko Perubahan Harga Option

Risiko Suku Bunga Risiko Nilai Tukar

Risiko Spesifik

Risiko Umum

Total

Risiko Suku Bunga

12,5 x Total (Ekuivalen ATMR)

Risiko Nilai Tukar

b. Perhitungan Beban Modal Menggunakan Model Internal Risiko Umum Risiko Spesifik

Total


7

Modal Inti yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (minimum 28.5% x total beban modal)

29040

8

Modal Pelengkap yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (yaitu yang dapat ditambahkan untuk Modal Pelengkap Tambahan) Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi persyaratan a.Kelebihan Pinjaman Subordinasi yang tidak dapat diperhitungkan dalam Modal Pelengkap

29045

9

10 11 12 13 14 15 16 17

b.Pinjaman Subordinasi dengan maturitas awal minimum 2 tahun dan memenuhi kriteria Pinjaman Subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal Modal Pelengkap Tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar TOTAL MODAL (Modal Inti + Modal Pelengkap + Modal Pelengkap Tambahan) ATMR untuk RISIKO KREDIT ATMR untuk RISIKO OPERASIONAL ATMR untuk RISIKO PASAR TOTAL ATMR (RISIKO KREDIT + RISIKO OPERASIONAL + RISIKO PASAR) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum setelah memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Pasar Rasio Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan

29050 29055 29060 29065 29070 29071 29072 29073 29080 29085 29090

* Laporan Bank dilakukan berdasarkan perhitungan Bank sendiri, sedangkan Bank Indonesia akan menggunakan data pengawasan yang ada di Bank Indonesia

II-65.d

122

Formulir 9.j Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Konsolidasi) (Jutaan Rp)

Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Konsolidasi) 1 2 3 4 5 6

Sandi

Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit (sesuai ketentuan yang berlaku mengenai KPMM)* Modal Inti (setelah diperhitungkan faktor pengurang, sesuai ketentuan yang berlaku mengenai KPMM)* Modal Pelengkap (setelah diperhitungkan faktor pengurang, sesuai ketentuan yang berlaku mengenai KPMM)* Faktor Pengurang Modal Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) untuk Risiko Kredit TOTAL ATMR RISIKO PASAR

29010 29015 29020 29025 29030 29035

a. Perhitungan Beban Modal menggunakan Metode Standar

Risiko Suku Bunga

Risiko Spesifik

Risiko Umum

Risiko Ekuitas Risiko Nilai Tukar

Risiko Perubahan Harga Option Risiko Komoditas

Risiko Spesifik

Risiko Umum

Total Risiko Suku Bunga


Risiko Nilai Risiko Ekuitas Risiko Tukar Komoditas

b. Perhitungan Beban Modal menggunakan Model Internal Risiko Spesifik

Risiko Umum

Total


7

Modal Inti yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (minimum 28.5% x total beban modal)

29040

8

Modal Pelengkap yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (yaitu yang dapat ditambahkan untuk Modal Pelengkap Tambahan)

29045

9

29050 29055 29060

10 11 12 13 14 15 16

Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi persyaratan a.Kelebihan Pinjaman Subordinasi yang tidak dapat diperhitungkan dalam Modal Pelengkap b.Pinjaman Subordinasi dengan maturitas awal minimum 2 tahun dan memenuhi kriteria Pinjaman Subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal Modal Pelengkap Tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar TOTAL MODAL (Modal Inti + Modal Pelengkap + Modal Pelengkap Tambahan) ATMR untuk RISIKO KREDIT ATMR untuk RISIKO OPERASIONAL ATMR untuk RISIKO PASAR TOTAL ATMR (RISIKO KREDIT + RISIKO OPERASIONAL + RISIKO PASAR) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum setelah memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Pasar

29065 29070 29071 29072 29073 29080 29085

17

Rasio Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan

29090

* Laporan Bank dilakukan berdasarkan perhitungan Bank sendiri, sedangkan Bank Indonesia akan menggunakan data pengawasan yang ada di Bank Indonesia

II-65.e

123

124

125

126

127

128

Formulir 10 LAPORAN DEPOSAN DAN DEBITUR INTI (Dalam Jutaan Rupiah)

No.

Keterangan

SANDI

II-67

I 1. a. b. c. 2. 3. 4. 5.

DEPOSAN INTI Deposan Inti bulan ini (A) Giro Tabungan Deposito Total Dana Pihak Ketiga (B) Persentase Deposan Inti (A / B ) x 100% Deposan Inti bulan sebelumnya (C) Persentase Pertumbuhan Deposan Inti ((A C) / C ) x 100%

33010 33012 33014 33016 33020 33030 33040 33050

II 1. 2. 3.

DEBITUR INTI Kredit kepada Debitur Inti (D) Total Kredit (E) Persentase Debitur Inti (D / E) x 100%

33060 33070 33080 33090

Nominal

Keterangan

Formulir 10

129

FORMULIR 10 PENJELASAN DAN CAKUPAN INFORMASI “LAPORAN DEPOSAN DAN DEBITUR INTI PADA BULAN LAPORAN”

Pada formulir ini dilaporkan : 1. Jumlah dana milik Deposan Inti yaitu 10, 25, atau 50 depositors terbesar sesuai total aset Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, sebagai berikut: a.

Bank dengan total aset sampai dengan 1 trilyun rupiah, deposan inti = 10 deposan

b.

Bank dengan total aset antara 1 trilyun rupiah sampai dengan 10 trilyun rupiah, deposan inti = 25 deposan

c.

Bank dengan total aset lebih besar dari 10 trilyun rupiah, deposan inti = 50 deposan.

Posisi dana pihak ketiga yang dimiliki oleh Deposan Inti tersebut di atas dirinci dalam bentuk giro, tabungan dan simpanan berjangka (deposito) dalam rupiah dan valuta asing sesuai dengan laporan keuangan bank pelapor pada bulan laporan. Yang dimaksud Deposan adalah nasabah yang memiliki giro,tabungan, dan atau deposito. Misalnya PT X memiliki giro sebesar Rp.100 milyar, tabungan sebesar Rp.10 milyar, dan deposito sebesar Rp.50 milyar sehingga secara total PT X memiliki simpanan di bank sebesar Rp.160 milyar dan merupakan 25 depositor terbesar dengan asumsi total aset bank sebesar Rp. 10 trilyun. 2. Posisi kredit kepada Debitur Inti yaitu 10,15 atau 25 debitur/grup (one obligor concept) di luar pihak terkait sesuai total aset Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, sebagai berikut: a. Bank dengan total aset sampai dengan 1 trilyun rupiah, debitur inti = 10 debitur/grup b. Bank dengan total aset antara 1 trilyun rupiah sampai dengan 10 trilyun rupiah, debitur inti = 15 debitur/ grup c.

Bank dengan total aset lebih besar dari 10 trilyun rupiah, debitur inti = 25 debitur/grup

PENJELASAN PENGISIAN BARIS ATAU KOLOM

I.

DEPOSAN INTI

1. Deposan Inti Bulan ini Baris ini diisi secara sistem dengan total dana milik Deposan Inti dalam rupiah dan valuta asing pada bulan laporan yang dirinci menurut giro, tabungan dan deposito. a.

Giro. Baris ini diisi jumlah giro milik Deposan Inti dalam rupiah dan valuta asing.

II-68

130

Formulir 10

b.

Tabungan. Baris ini diisi jumlah tabungan milik Deposan Inti dalam rupiah dan valuta asing.

c.

Deposito. Baris ini diisi jumlah deposito milik Deposan Inti dalam rupiah dan valuta asing. Penjelasan mengenai giro, tabungan dan deposito (simpanan berjangka) sebagaimana penjelasan dalam Formulir-1, “Laporan Dana Pihak Ketiga Rupiah dan Valuta Asing”.

2. Total Dana Pihak Ketiga Baris ini diisi seluruh dana milik pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing dalam bentuk giro, tabungan dan deposito sesuai dengan laporan keuangan bank pelapor sebagaimana yang dilaporkan dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU). 3. Persentase Deposan Inti Baris ini diisi secara persentase (%) yaitu jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki oleh Deposan inti dibagi dengan total dana pihak ketiga di bank pelapor dikalikan 100%. Baris ini diisi secara sistem dari hasil perhitungan : DPK Deposan Inti x 100% Total DPK 4. Deposan Inti bulan sebelumnya Baris ini diisi dengan total dana milik Deposan Inti dalam rupiah dan valuta asing pada bulan sebelum bulan laporan. 5. Persentase Pertumbuhan Deposan Inti Baris ini diisi secara persentase (%) yaitu jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki oleh deposan inti pada bulan laporan dikurangi dengan jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki oleh deposan inti pada bulan sebelumnya dibagi dengan jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki oleh deposan inti pada bulan sebelumnya dikalikan 100%. Baris ini diisi secara sistem dari hasil perhitungan : (DPK Deposan Inti

bulan laporan

– DPK Deposan Inti

bulan sebelumnya

) x 100%

DPK Deposan Inti

bulan sebelumnya

II. DEBITUR INTI 1. Kredit Kepada Debitur Inti Baris ini diisi dengan total baki debet (outstanding) kredit kepada Debitur Inti. 2. Total Kredit Baris ini diisi dengan baki debet seluruh kredit dalam rupiah dan valuta asing sesuai dengan laporan keuangan bank pelapor sebagaimana yang dilaporkan dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).

II-69

131

Formulir 10

3. Persentase Debitur Inti Baris ini diisi secara persentase (%) yaitu baki debet kredit kepada Debitur inti dibagi dengan total kredit dikalikan 100%. Baris ini diisi secara sistem dari hasil perhitungan : Kredit

Debitur Inti

x 100% Total Kredit

II-70

132

Formulir 11

Formulir 11 LAPORAN SENSITIVITY TO MARKET RISK - NILAI TUKAR

(Dalam Jutaan Rupiah) No.

BUSINESS LINE/ AKTIVITAS FUNGSIONAL

II-71

1.

LENDING (Long)

2. a. b.

TREASURY & INVESTMENT Long Short

3. a. b.

TRADE FINANCE & BANK GUARANTEE Long Short

4.

FUNDING & DEBT INSTRUMENT (Short)

5. a. b.

LAIN-LAIN Long Short

USD

GBP

SGD

HKD

CURRENCY JPY

AUD

EURO

MYR

OTHERS

Keterangan Diisi dengan posisi bulan laporan berdasarkan valuta dan aktivitas fungsional baik yang tercatat di banking book maupun di trading book

133

FORMULIR 11 PENJELASAN DAN CAKUPAN INFORMASI “LAPORAN SENSITIVITY TO MARKET RISK – NILAI TUKAR”

Pada formulir ini dilaporkan eksposur bank yang dipengaruhi oleh risiko pasar - nilai tukar yang disajikan berdasarkan aktivitas fungsional bank pelapor. Form ini digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan bank untuk faktor sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk) akibat fluktuasi (adverse movement) nilai tukar. PENJELASAN PENGISIAN BARIS ATAU KOLOM I.

Lending Baris ini diisi dengan saldo dari aktivitas fungsional bank dalam bentuk lending menurut jenis valuta USD, GBP, SGD, HKD, JPY, AUD,EURO, MYR dan lainnya.

II.

Treasury & Investment Baris ini diisi dengan saldo dari aktivitas fungsional bank dalam bentuk treasury atau investment untuk posisi long atau short menurut jenis valuta USD, GBP, SGD, HKD, JPY, AUD,EURO, MYR dan lainnya.

III.

Trade Finance & Bank Guarantee Baris ini diisi dengan saldo dari aktivitas fungsional bank dalam bentuk trade finance dan bank guarantee untuk posisi long maupun short menurut jenis valuta USD, GBP, SGD, HKD, JPY, AUD,EURO, MYR dan lainnya.

IV.

Funding & Debt Instrument Baris ini diisi dengan saldo dari aktivitas fungsional bank dalam bentuk funding atau debt instrument untuk posisi short menurut jenis valuta USD, GBP, SGD, HKD, JPY, AUD,EURO, MYR dan lainnya.

V.

Lain-lain Baris ini diisi dengan saldo dari aktivitas fungsional bank selain pada angka romawi I s.d. IV untuk posisi long maupun short menurut jenis valuta USD, GBP, SGD, HKD, JPY, AUD,EURO, MYR dan lainnya.

II-72

134

Formulir 12

Formulir 12 LAPORAN SENSITIVITY TO MARKET RISK SUKU BUNGA (Dalam Jutaan Rupiah) SKALA WAKTU

Sandi

ZONA 1 Sampai dengan bulan 1 >1-3 bulan >3-6 bulan >6-12 bulan

11 12 13 14

ZONA 2 >1-2 tahun >2-3 tahun >3-4 tahun

21 22 23

ZONA 3 >4-5 tahun >5-7 tahun >7-10 tahun >10-15 tahun >15-20 tahun lebih dari 20 tahun

35 37 40 45 50 60

AKTIVA RUPIAH I

II-73

NOMINAL AKTIVA PASIVA VALAS RUPIAH II III

PASIVA VALAS IV

135

FORMULIR 12 PENJELASAN DAN CAKUPAN INFORMASI “LAPORAN SENSITIVITY TO MARKET RISK – SUKU BUNGA”

Pada formulir ini dilaporkan eksposur bank dalam rupiah maupun valuta asing yang dipengaruhi oleh risiko pasar - suku bunga yang dipetakan berdasarkan jatuh tempo (zona). Form ini digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan bank untuk faktor sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk) akibat perubahan suku bunga. PENJELASAN PENGISIAN BARIS ATAU KOLOM I.

ZONA 1 Baris ini diisi dengan eksposur bank baik aktiva maupun pasiva yang dipengaruhi oleh risiko suku bunga yang dipetakan menurut jatuh tempo yang dibagi dalam skala waktu (Zona 1) sebagai berikut :

II.

•

Sampai dengan 1 bulan

•

lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan

•


•


Zona 2 Baris ini diisi dengan eksposur bank baik aktiva maupun pasiva yang dipengaruhi oleh risiko suku bunga yang dipetakan menurut jatuh tempo yang dibagi dalam skala waktu (Zona 2) sebagai berikut :

III.

•

lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun

•


•


Zona 3 Baris ini diisi dengan eksposur bank baik aktiva maupun pasiva yang dipengaruhi oleh risiko suku bunga yang dipetakan menurut jatuh tempo yang dibagi dalam skala waktu (Zona 3) sebagai berikut : •


•


•


•


•


•

lebih dari 20 tahun

II-74

136

Formulir 13.a Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar Bank Secara Individual 1. Eksposur Aset di Neraca, kecuali eksposur sekuritisasi. No

Kategori Portofolio

Sandi

1. Tagihan Kepada Pemerintah a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia 1) Penempatan pada Bank Indonesia 2) Surat Berharga 3) Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 4) Kredit yang diberikan 5) Tagihan Lainnya 6) Tagihan Bunga yang belum diterima b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain 1) Surat Berharga 2) Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 3) Tagihan Akseptasi 4) Kredit yang diberikan 5) Tagihan Lainnya 6) Tagihan Bunga yang belum diterima 2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik a. Surat Berharga b. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) c. Tagihan Akseptasi d. Kredit yang diberikan e. Tagihan Lainnya f. Tagihan Bunga yang belum diterima 3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional a. Surat Berharga b. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) c. Tagihan Akseptasi d. Kredit yang diberikan e. Tagihan Lainnya f. Tagihan Bunga yang belum diterima 4. Tagihan Kepada Bank a. Tagihan Jangka Pendek 1) Penempatan pada Bank lain 2) Surat Berharga 3) Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 4) Tagihan Akseptasi 5) Kredit yang diberikan 6) Tagihan Lainnya 7) Tagihan Bunga yang belum diterima b. Tagihan Jangka Panjang 1) Penempatan pada Bank lain 2) Surat Berharga 3) Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 4) Tagihan Akseptasi 5) Kredit yang diberikan 6) Tagihan Lainnya 7) Tagihan Bunga yang belum diterima 5. Kredit Beragun Rumah Tinggal a. Kredit yang diberikan b. Tagihan Bunga yang belum diterima 6. Kredit Beragun Properti Komersial a. Kredit yang diberikan b. Tagihan Bunga yang belum diterima 7. Kredit Pegawai/Pensiunan a. Kredit yang diberikan b. Tagihan Bunga yang belum diterima 8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel a. Tagihan Akseptasi b. Kredit yang diberikan c. Tagihan Lainnya d. Tagihan Bunga yang belum diterima

Tagihan

CKPN atau PPA Khusus

Tagihan Bersih

I

II

III (I - II)

10110 10111 10112 10113 10114 10115 10116 10120 10121 10122 10123 10124 10125 10126 10200 10210 10220 10230 10240 10250 10260 10300 10310 10320 10330 10340 10350 10360 10410 10411 10412 10413 10414 10415 10416 10417 10420 10421 10422 10423 10424 10425 10426 10427 10500 10510 10520 10600 10610 10620 10700 10710 10720 10800 10810 10820 10830 10840

II-75

137

Lanjutan Formulir 13.a No

Kategori Portofolio

Tagihan

9. Tagihan Kepada Korporasi a. Surat Berharga b. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) c. Tagihan Akseptasi d. Kredit yang diberikan e. Tagihan Lainnya f. Tagihan Bunga yang belum diterima 10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo a. Kredit Beragun Rumah Tinggal b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal 1) Penempatan pada Bank lain 2) Surat Berharga 3) Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 4) Tagihan Akseptasi 5) Kredit yang diberikan 6) Tagihan Lainnya 11. Aset Lainnya a. Uang Tunai, Emas dan Commemorative Coin b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal) 1) penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit 2) penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa 3) penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa c. Aset tetap dan inventaris Neto d. Aset Yang Diambil Alih (AYDA) e. Antar Kantor Neto f. Lainnya


Tagihan Bersih

10900 10910 10920 10930 10940 10950 10960 11010 11020 11021 11022 11023 11024 11025 11026 11100 11110 11120 11121 11122 11123 11130 11140 11150 11160

Total Eksposur untuk Posisi Aset di Neraca

10000

II-76

138

Lanjutan Formulir 13.a 2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi dalam Transaksi Rekening Administratif (TRA), kecuali eksposur sekuritisasi a. Kelonggaran Tarik Kategori Portofolio

No

Sandi

Tagihan Kepada Pemerintah a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain 2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional 4. Tagihan Kepada Bank a. Tagihan Jangka Pendek b. Tagihan Jangka Panjang 5. Kredit Beragun Rumah Tinggal 6. Kredit Beragun Properti Komersial 7. Kredit Pegawai/Pensiunan 8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 9. Tagihan Kepada Korporasi 10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo a. Kredit Beragun Rumah Tinggal b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal 1.

Nilai TRA

PPA Khusus

Nilai TRA Neto

I

II

III (I - II)

Nilai TRA

PPA

Nilai TRA Neto

I

II

III (I - II)

21010 21011 21012 21020 21030 21040 21041 21042 21050 21060 21070 21080 21090 21100 21101 21102

Total Eksposur untuk Kelonggaran Tarik

21000

b. Transaksi Rekening Administratif Lainnya No 1.

2. 3. 4.

5. 6.

Kategori Portofolio

Sandi

Tagihan Kepada Pemerintah a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan Kepada Bank a. Tagihan Jangka Pendek b. Tagihan Jangka Panjang Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan Kepada Korporasi

22010 22011 22012 22020 22030 22040 22041 22042 22080 22090

Total Eksposur dari Transaksi Rekening Administratif Lainnya

22000

II-77

139

Lanjutan Formulir 13.a 3. Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk ) a. Transaksi Repo No

Kategori Portofolio

Sandi

Tagihan Bersih I

1. Tagihan Kepada Pemerintah a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain 2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional 4. Tagihan Kepada Bank a. Tagihan Jangka Pendek b. Tagihan Jangka Panjang 5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 6. Tagihan Kepada Korporasi

31010 31011 31012 31020 31030 31040 31041 31042 31080 31090

Total Eksposur dari Transaksi Repo

31000

b. Transaksi Reverse Repo No

Kategori Portofolio

Sandi

1. Tagihan kepada Pemerintah a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain 2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional 4. Tagihan Kepada Bank a. Tagihan Jangka Pendek b. Tagihan Jangka Panjang 5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 6. Tagihan Kepada Korporasi

Tagihan

CKPN

Tagihan Bersih

I

II

III (I - II)

32010 32011 32012 32020 32030 32040 32041 32042 32080 32090

Total Eksposur dari Transaksi Reverse Repo

32000

c. Transaksi Derivatif Over The Counter (OTC) No

Kategori Portofolio

Sandi

Tagihan Derivatif I

1. Tagihan kepada Pemerintah a. Tagihan kepada Pemerintah Indonesia b. Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain 2. Tagihan kepada Entitas Sektor Publik 3. Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional 4. Tagihan kepada Bank Lain a. Tagihan Jangka Pendek b. Tagihan Jangka Panjang 5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 6. Tagihan kepada Korporasi

33010 33011 33012 33020 33030 33040 33041 33042 33080 33090

Total Eksposur dari Transaksi Derivatif OTC

33000

II-78

140

Lanjutan Formulir 13.a 4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Setelmen (Settlement Risk)

No

Jenis Transaksi

Sandi

Nilai Eksposur I

1. Untuk transaksi yang tergolong Delivery versus Payment (DvP) a. Bobot Risiko 8% (5-15 hari) b. Bobot Risiko 50% (16-30 hari) c. Bobot Risiko 75% (31-45 hari) d. Bobot Risiko 100% (lebih dari 45 hari) 2. Untuk transaksi yang tergolong Non-delivery versus payment (non-DvP)

40100 40110 40120 40130 40140 40200

Total Eksposur dari Settlement Risk

40000

5. Eksposur Sekuritisasi No

Jenis Transaksi

Sandi

1. Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan a. First Loss Facility b. Second Loss Facility 2. Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan a. Bank merupakan Kreditur Asal b. Bank bukan merupakan Kreditur Asal 3. Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan 4. Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan a. Bank merupakan Kreditur Asal b. Bank bukan merupakan Kreditur Asal 5. Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan a. Senior Trance b. Junior Tranche 6. Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan 7. Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehatihatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.

Total Eksposur dari Transaksi Sekuritisasi

Eksposur Merupakan Eksposur Faktor Pengurang diperhitungkan sebagai ATMR Modal I II

50100 50110 50120 50200 50210 50220 50300 50400 50410 50420 50500 50510 50520 50600 50700

50000

6. Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) No

Jenis Transaksi

Sandi

1. Total Eksposur

Faktor Pengurang Modal

ATMR

I

II

60000

II-79

141

Formulir 13.b Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar Bank Secara Indiv idual 1. Eksposur Aset di Neraca, kecuali eksposur sekuritisasi 1.1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia I Tagihan Bersih

10110 Kategori

Bobot Risiko

Tagihan Bersih

Bagian Yang Tidak Dijamin

III

IV

Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

10115

II 0%

Total ATMR sebelum pengakuan MRK Total ATMR setelah pengakuan MRK

10181 10191

(A) (B)

Bagian Yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit) 0% 20% 50% 100% V VI VII VIII

ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

IX

X


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

IX

X


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

IX

X

1.1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain I Tagihan Bersih

10120 Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih

Bagian Yang Tidak Dijamin IV

10121 10122 10123 10124 10125 10129

II 0% 20% 50% 100% 150% 100%

III

Peringkat AAA s.d AAPeringkat A+ s.d APeringkat BBB+ s.d BBBPeringkat BB+ s.d BPeringkat dibawah BTanpa Peringkat Total ATMR sebelum pengakuan MRK Total ATMR setelah pengakuan MRK

10182 10192

(A) (B)

Kategori

II-80

1.2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik I Tagihan Bersih

10200 Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


10205 10210 10215 10220 10225

II 20% 50% 100% 150% 50%

III

Peringkat AAA s.d AAPeringkat A+ s.d BBBPeringkat BB+ s.d BPeringkat dibawah BTanpa peringkat Total ATMR sebelum pengakuan MRK Total ATMR setelah pengakuan MRK

10280 10290

(A) (B)

Kategori

142

Lanjutan Formulir 13.b

1.3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional I Tagihan Bersih

10300 Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


10305 10310 10315 10320 10325 10330

II 0% 20% 50% 100% 150% 50%

III

Memenuhi Kriteria Bobot Risiko 0% Peringkat AAA s.d AAPeringkat A+ s.d BBBPeringkat BB+ s.d BPeringkat dibawah BTanpa Peringkat Total ATMR sebelum pengakuan MRK Total ATMR setelah pengakuan MRK

10380 10390

(A) (B)

Kategori


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

IX

X


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

IX

X


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

IX

X

1.4.a. Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Pendek I Tagihan Bersih

10410 Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


10411 10412 10413 10414 10415 10416 10417 10419

II 20% 50% 100% 150% 20% 50% 150% 20%

III

Peringkat Jangka Pendek A1 Peringkat Jangka Pendek A2 Peringkat Jangka Pendek A3 Peringkat Jangka Pendek lainnya Peringkat AAA s.d BBBPeringkat BB+ s.d BPeringkat dibawah BTanpa Peringkat Total ATMR sebelum pengakuan MRK Total ATMR setelah pengakuan MRK

10481 10491

(A) (B)

Tagihan Bersih


III

IV

Kategori

II-81

1.4.b. Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Panjang I Tagihan Bersih

10420 Kategori

Sandi

Bobot Risiko

Peringkat Jangka Pendek A1 Peringkat Jangka Pendek A2 Peringkat Jangka Pendek A3 Peringkat Jangka Pendek lainnya Peringkat AAA s.d AAPeringkat A+ s.d BBBPeringkat BB+ s.d BPeringkat dibawah BTanpa peringkat

10421 10422 10423 10424 10425 10426 10427 10428 10429

II 20% 50% 100% 150% 20% 50% 100% 150% 50%


10482 10492

(A) (B)

143


1.5. Kredit Beragun Rumah Tinggal Tagihan Bersih

10500 Kategori

Sandi

I 0 Bobot Risiko

LTV ≤ 70% 70% < LTV ≤ 80% 80% < LTV ≤ 95%

10505 10515 10525

II 35% 40% 45%


10580 10590

(A) (B)

10600

I 0

Tagihan Bersih


III

IV

Tagihan Bersih


III

IV

Tagihan Bersih


III

IV

Tagihan Bersih


III

IV


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

IX

X


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

IX

X


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

IX

X


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

IX

X

1.6. Kredit Beragun Properti Komersial Tagihan Bersih Kategori

Sandi

Bobot Risiko

II-82

Kredit Beragun Properti Komersial

10605

II 100%


10680 10690

(A) (B)

10700

I 0

1.7. Kredit Pegawai/Pensiunan Tagihan Bersih Kategori

Sandi

Bobot Risiko

Kredit Pegawai/Pensiunan

10705

II 50%


10780 10790

(A) (B)

1.8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan Bersih

10800 Kategori

Sandi

I 0 Bobot Risiko

Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

10805

II 75%


10880 10890

(A) (B)

144

Lanjutan Formulir 13.b 1.9. Tagihan Kepada Korporasi 10900

I 0

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


10905 10910 10915 10920 10925 10930 10935 10940 10945

II 20% 50% 100% 150% 20% 50% 100% 150% 100%

III

Peringkat Jangka Pendek A1 Peringkat Jangka Pendek A2 Peringkat Jangka Pendek A3 Peringkat Jangka Pendek lainnya Peringkat AAA s.d AAPeringkat A+ s.d APeringkat BBB+ s.d BBPeringkat dibawah BBTanpa peringkat Total ATMR sebelum pengakuan MRK Total ATMR setelah pengakuan MRK

10980 10990

(A) (B)

11000

I 0 Tagihan Bersih


III

IV

Tagihan Bersih Kategori


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

IX

X


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

IX

X

ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

XII

XIII

1.10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo Tagihan Bersih

Kategori

Sandi

Bobot Risiko

II-83

Kredit Beragun Rumah Tinggal Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal

11005 11010

II 100% 150%


11080 11090

(A) (B)

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif , kecuali eksposur sekuritisasi 2.1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia Sandi Kelonggaran Tarik Transaksi Rekening Adm Lainnya

Nilai TRA Neto I

20110 20115

TRA yang memenuhi kriteria sebagai uncommitted Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali standby L/C)

20116 20117 20118 20119

FKK III 0% 20% 50% 20%

Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l., bid, performance, adv payment bond)

20120

50%

Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l., garansi, standby LC dan aval atas surat berharga)

20121

100%

20125

(A)

Jenis Transaksi Rekening Adminstratif (TRA)

Sandi

Nilai TRA Neto II

Tagihan Bersih IV

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih

Bagian Yang Tidak Dijamin VII

20130

V 0%

VI

Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia Total ATMR sebelum pengakuan MRK Total ATMR setelah pengakuan MRK

20181 20191

(B) (C)

Kategori

Bagian Yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit) 0% 20% 50% 100% VIII IX X XI

145


2.1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain Sandi Kelonggaran Tarik Transaksi Rekening Adm Lainnya

Nilai TRA Neto I

20140 20145


20146 20147 20148 20149

FKK III 0% 20% 50% 20%


20150

50%


20151

100%

20155

(A)


Sandi

Nilai TRA Neto II

Tagihan Bersih IV

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


20161 20162 20163 20164 20165 20169

V 0% 20% 50% 100% 150% 100%

VI


20182 20192

(B) (C)

Sandi

Nilai TRA Neto I

Tagihan Bersih IV

Kategori

II-84


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

XII

XIII


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

XII

XIII

2.2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Kelonggaran Tarik Transaksi Rekening Adm Lainnya

20210 20215


20216 20217 20218 20219

FKK III 0% 20% 50% 20%


20220

50%


20221

100%

20225

(A)


Sandi

Nilai TRA Neto II

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


20231 20232 20233 20234 20239

V 20% 50% 100% 150% 50%

VI


20280 20290

(B) (C)

Kategori

146

Lanjutan Formulir 13.b 2.3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Sandi Kelonggaran Tarik Transaksi Rekening Adm Lainnya

Nilai TRA Neto I

20310 20315


20316 20317 20318 20319

FKK III 0% 20% 50% 20%


20320

50%


20321

100%


Sandi

Nilai TRA Neto II

(A)

20325 Kategori

Sandi

Tagihan Bersih IV

Bobot Risiko

Kriteria Bobot Risiko 0% Peringkat AAA s.d AAPeringkat A+ s.d BBBPeringkat BB+ s.d BPeringkat dibawah BTanpa Peringkat

20331 20332 20333 20334 20335 20339

V 0% 20% 50% 100% 150% 50%


20380 20390

(B) (C)

II-85

Tagihan Bersih


VI

VII

Tagihan Bersih IV


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

XII

XIII


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

XII

XIII

2.4.a. Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Pendek Nilai TRA Neto I Kelonggaran Tarik Transaksi Rekening Adm Lainnya

20410 20415


20416 20417 20418 20419

FKK III 0% 20% 50% 20%


20420

50%


20421

100%


Sandi

Nilai TRA Neto II

(A)

20425 Kategori

Sandi

Bobot Risiko

Peringkat Jangka Pendek A1 Peringkat Jangka Pendek A2 Peringkat Jangka Pendek A3 Peringkat Jangka Pendek lainnya Peringkat AAA s.d BBBPeringkat BB+ s.d BPeringkat dibawah BTanpa Peringkat

20431 20432 20433 20434 20435 20436 20437 20439

V 20% 50% 100% 150% 20% 50% 150% 20%


20481 20491

(B) (C)

Tagihan Bersih


VI

VII

147

Lanjutan 13.b - Tagihan Jangka Panjang 2.4.b. TagihanFormulir Kepada Bank Sandi Kelonggaran Tarik Transaksi Rekening Adm Lainnya

Nilai TRA Neto I

20450 20455


20461 20462 20463 20464

FKK III 0% 20% 50% 20%


20465

50%


20466

100%

20470

(A)


Kategori

Sandi

Nilai TRA Neto II

Bobot Risiko

Tagihan Bersih IV

II-86

Tagihan Bersih


VI

VII

Nilai TRA Neto II

FKK III 0% 20% 50% (A)

Tagihan Bersih IV

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


20535 20540 20545

V 35% 40% 45%

VI

LTV ≤ 70% 70% < LTV ≤ 80% 80% < LTV ≤ 95%


20580 20590

(B) (C)

Sandi


20471 20472 20473 20474 20475 20476 20477 20478 20479

V 20% 50% 100% 150% 20% 50% 100% 150% 50%


20482 20492

(B) (C)

Sandi

Nilai TRA Neto I


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

XII

XIII


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

XII

XIII

2.5. Kredit Beragun Rumah Tinggal

Kelonggaran Tarik

20510

Jenis Transaksi Rekening Adminstratif (TRA) TRA yang memenuhi kriteria sebagai uncommitted Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun

Kategori

Sandi 20515 20520 20525 20530

148

Lanjutan Formulir 13.b 2.6. Kredit Beragun Properti Komersial Sandi Kelonggaran Tarik

Nilai TRA Neto I

20610


Kategori

Nilai TRA Neto II

FKK III 0% 20% 50% (A)

Tagihan Bersih IV

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


VI

VII

Nilai TRA Neto II

FKK III 0% 20% 50% (A)

Tagihan Bersih IV

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


VI

VII

20615 20620 20625 20630

Sandi


20640

V 100%


20680 20690

(B) (C)

Sandi

Nilai TRA Neto I


ATMR sebelum ATMR setelah MRK MRK


ATMR sebelum ATMR setelah MRK MRK

XII

XIII

2.7. Kredit Pegawai/Pensiunan

II-87

Kelonggaran Tarik

20710


Kategori

Sandi 20715 20720 20725 20730

Sandi


20740

V 50%


20780 20790

(B) (C)

XII

XIII

149

Lanjutan Formulir 13.b 2.8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

Lanjutan Formulir 13.b Sandi Kelonggaran Tarik Transaksi Rekening Adm Lainnya

Nilai TRA Neto I

20810 20815


20820 20825 20830 20835

FKK III 0% 20% 50% 20%


20840

50%


20845

100%


Sandi

Nilai TRA Neto II

(A)

20850 Kategori

Sandi

Tagihan Bersih IV

Bobot Risiko


20855

V 75%


20880 20890

(B) (C)

Sandi

Nilai TRA Neto I

Tagihan Bersih


VI

VII

Tagihan Bersih IV


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

XII

XIII


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

XII

XIII

2.9. Tagihan Kepada Korporasi

II-88


20910 20915


20920 20925 20930 20935

FKK III 0% 20% 50% 20%


20940

50%


20945

100%


Sandi

Nilai TRA Neto II

(A)

20950 Kategori

Sandi

Bobot Risiko

Peringkat Jangka Pendek A1 Peringkat Jangka Pendek A2 Peringkat Jangka Pendek A3 Peringkat Jangka Pendek lainnya Peringkat AAA s.d AAPeringkat A+ s.d APeringkat BBB+ s.d BBPeringkat dibawah BBTanpa peringkat

20951 20952 20953 20954 20955 20956 20957 20958 20959

V 20% 50% 100% 150% 20% 50% 100% 150% 100%


20980 20990

(B) (C)

Tagihan Bersih


VI

VII

150


2.10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo Sandi Kelonggaran Tarik - Kredit Beragun Rumah Tinggal Kelonggaran Tarik - Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal

Nilai TRA Neto I

21010 21015 Nilai TRA Neto II

FKK III 0% 20% 50% (A)

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


21040 21045

V 100% 150%

VI

Kredit Beragun Rumah Tinggal Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal Total ATMR sebelum pengakuan MRK Total ATMR setelah pengakuan MRK

21080 21090

(B) (C)


Kategori

Sandi 21020 21025 21030 21035

Tagihan Bersih IV


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

XII

XIII

3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) 3.1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

II-89

Perhitungan Potential Future Exposure

Jenis Transaksi

Sandi

Tagihan Derivatif I

Transaksi Repo Transaksi Reverse Repo Transaksi Derivatif

30110 30115 30120 30125 Kategori

Sandi


30126


30181 30191

Potential Future Exposure II

Tagihan Bersih

Sisa Jangka Waktu

III

Suku Bunga

Nilai Tukar dan Emas

IV

V

< 1 tahun 1 thn s.d 5 thn > 5 tahun (B)

(A) Bobot Risiko

Tagihan Bersih

Tagihan Bersih setelah MRK

ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

VI

VII

VIII

IX

X

(C) (D)

151


3.1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain Perhitungan Potential Future Exposure

Jenis Transaksi

Sandi

Tagihan Derivatif I


30130 30135 30140 30145


Tagihan Bersih III 0 0 0 0

0

0 (A)

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih

Tagihan Bersih setelah MRK VIII

30151 30152 30153 30154 30155 30159

VI 0% 20% 50% 100% 150% 100%

VII


30182 30192

(C) (D)

Kategori

Sisa Jangka Waktu

Suku Bunga


IV

V

< 1 tahun 1 thn s.d 5 thn > 5 tahun (B) ATMR sebelum ATMR setelah MRK MRK IX

X

II-90

3.2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Perhitungan Potential Future Exposure

Jenis Transaksi

Sandi

Tagihan Derivatif I


30210 30215 30220 30225


Tagihan Bersih

Suku Bunga


IV

V


(A)

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih

Tagihan Bersih setelah MRK VIII

30231 30232 30233 30234 30239

VI 20% 50% 100% 150% 50%

VII


30280 30290

(C) (D)

Kategori

Sisa Jangka Waktu

III

ATMR sebelum ATMR setelah MRK MRK IX

X

152

Lanjutan Formulir 13.b 3.3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Perhitungan Potential Future Exposure

Jenis Transaksi

Sandi

Tagihan Derivatif I


30310 30315 30320 30325


Tagihan Bersih

Sisa Jangka Waktu

III

Suku Bunga


IV

V


(A)

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

VIII

IX

X

30331 30332 30333 30334 30335 30339

VI 0% 20% 50% 100% 150% 50%

VII

Kriteria Bobot Risiko 0% Peringkat AAA s.d AAPeringkat A+ s.d BBBPeringkat BB+ s.d BPeringkat dibawah BTanpa Peringkat Total ATMR sebelum pengakuan MRK Total ATMR setelah pengakuan MRK

30380 30390

(C) (D)

Sandi

Tagihan Derivatif

Kategori

3.4.a. Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Pendek Perhitungan Potential Future Exposure

Jenis Transaksi

I

II-91


30410 30415 30420 30425


Tagihan Bersih

Sisa Jangka Waktu

III

Suku Bunga


IV

V


(A)

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

VIII

IX

X

30431 30432 30433 30439

VI 20% 50% 150% 20%

VII

Peringkat AAA s.d BBBPeringkat BB+ s.d BPeringkat dibawah BTanpa Peringkat Total ATMR sebelum pengakuan MRK Total ATMR setelah pengakuan MRK

30481 30491

(C) (D)

Sandi

Tagihan Derivatif

Kategori

3.4.b. Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Panjang Perhitungan Potential Future Exposure

Jenis Transaksi

I Transaksi Repo Transaksi Reverse Repo Transaksi Derivatif

30450 30455 30460 30465


Tagihan Bersih

Sisa Jangka Waktu

III

Suku Bunga


IV

V


(A)

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

VII

VIII

IX

X

Peringkat AAA s.d AAPeringkat A+ s.d BBBPeringkat BB+ s.d BPeringkat dibawah BTanpa peringkat

30471 30472 30473 30474 30479

VI 20% 50% 100% 150% 50%


30482 30492

(C) (D)

Kategori

153


3.5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Perhitungan Potential Future Exposure

Jenis Transaksi

Sandi

Tagihan Derivatif I


30810 30815 30820 30825 Kategori


Tagihan Bersih

Sisa Jangka Waktu

III

Suku Bunga


IV

V


(A) Bobot Risiko

Tagihan Bersih


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

VII

VIII

IX

X

Tagihan Portofolio Ritel

30830

VI 75%


30880 30890

(C) (D)

Sandi

Tagihan Derivatif

3.6. Tagihan Kepada Korporasi Perhitungan Potential Future Exposure

Jenis Transaksi


II-92

30910 30915 30920 30925


Tagihan Bersih

Sisa Jangka Waktu

III

Suku Bunga


IV

V


(A)

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


ATMR sebelum MRK

ATMR setelah MRK

VIII

IX

X

30931 30932 30933 30934 30939

VI 20% 50% 100% 150% 100%

VII

Peringkat AAA s.d AAPeringkat A+ s.d APeringkat BBB+ s.d BBPeringkat dibawah BBTanpa peringkat Total ATMR sebelum pengakuan MRK Total ATMR setelah pengakuan MRK

30980 30990

(C) (D)

Kategori

4. Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum I Nilai Eksposur

40000 Kategori

Sandi

Bobot Risiko

Nilai Eksposur

ATMR

III

IV

Peringkat AAA s.d AAPeringkat A+ s.d APeringkat BBB+ s.d BBPeringkat dibawah BBTanpa peringkat Bobot Risiko 20% Bobot Risiko 50% Bobot Risiko 100% Bobot Risiko 150%

40010 40020 40030 40040

II 20% 50% 100% 150%

40051 40052 40053 40054

20% 50% 100% 150%

Total ATMR Risiko Kredit

40070

(A)

154

Formulir 13.c Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar Bank Secara Indiv idual 1. Eksposur Aset di Neraca , kecuali eksposur sekuritisasi Kategori Portofolio

No

1.

Sandi

Tagihan Kepada Pemerintah

Tagihan Bersih

ATMR Sebelum MRK

ATMR Setelah MRK

I

II

III

Tagihan Bersih

ATMR Sebelum MRK

ATMR Setelah MRK

I

II

III

10100

a.


10110

b.

Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

10120

2.

Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

10200

3.

Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

10300

4.

Tagihan Kepada Bank

10400

a.


10410

b.


10420

5.

Kredit Beragun Rumah Tinggal

10500

6.


10600

7.


10700

8.


10800

9.

Tagihan Kepada Korporasi

10900

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

11000

a.


11010

b.

Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal

11020

11. Aset Lainnya

11100

a.

Uang Tunai, Emas dan Commemorative Coin

b.

Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)

11120

1) 2)

penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa

11121

3)

penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa

11123

11110

11122

c.

Aset tetap dan inventaris Neto

11130

d.

Aset Yang Diambil Alih (AYDA)

11140

e.

Antar Kantor Neto

11150

f.

Lainnya

11160

TOTAL

10000

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif Kategori Portofolio

No

1.

Sandi


20100

a.


20110

b.


20120

2.


20200

3.

Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

20300

4.

Tagihan kepada Bank

20400

a.


20410

b.


20420

5.


20500

6.


20600

7.


20700

8.


20800

9.


20900

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

21000

a.


b.

Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal

21010 21020

TOTAL

20000

II-93

155

Lanjutan Formulir 13.c 3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) Kategori Portofolio

No

1.

Sandi


Tagihan Bersih

ATMR Sebelum MRK

ATMR Setelah MRK

I

II

III

Nilai Eksposur

Faktor Pengurang

ATMR

I

II

III


ATMR

I

II

Faktor Pengurang

ATMR

I

II

30100

a.


30110

b.


30120

2.


30200

3.

Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

30300

4.

Tagihan kepada Bank

30400

a.


30410

b.


30420

5.


6.


30800 30900

TOTAL

30000

4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk)

Jenis Transaksi

No

1.

2.

Sandi

Delivery versus payment

40100

a.

Beban Modal 8% (5-15 hari)

40110

b.


40120

c.


40130

d.

Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)

40140

Non-delivery versus payment

40200

TOTAL

40000

5. Eksposur Sekuritisasi Jenis Transaksi

No

1.

2.

Sandi

Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan

50100

a.

First Loss Facility

50110

b.

Second Loss Facility

50120

Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan

50200

a.

Bank merupakan Kreditur Asal

50210

b.

Bank bukan merupakan Kreditur Asal

50220

3.

Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan

4.

Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan

50400

a.

Bank merupakan Kreditur Asal

50410

b.

Bank bukan merupakan Kreditur Asal

50420

5.

50300

Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan

50500

a.

Senior Trance

50510

b.

Junior Tranche

50520

6. Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan 7. Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsipprinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.

50600

TOTAL

50000

50700

6. Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) No

Jenis Transaksi

Sandi

1. Total Eksposur

60000

7. Total Pengukuran Risiko Kredit

TOTAL ATMR RISIKO KREDIT

71000

(A)

TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL

72000

(B)

II-94

156

Formulir 13.d Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak 1. Eksposur Aset di Neraca, kecuali eksposur sekuritisasi. No

Kategori Portofolio

Sandi

1. Tagihan Kepada Pemerintah a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia 1) Penempatan pada Bank Indonesia 2) Surat Berharga 3) Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 4) Kredit yang diberikan 5) Tagihan Lainnya 6) Tagihan Bunga yang belum diterima b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain 1) Surat Berharga 2) Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 3) Tagihan Akseptasi 4) Kredit yang diberikan 5) Tagihan Lainnya 6) Tagihan Bunga yang belum diterima 2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik a. Surat Berharga b. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) c. Tagihan Akseptasi d. Kredit yang diberikan e. Tagihan Lainnya f. Tagihan Bunga yang belum diterima 3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional a. Surat Berharga b. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) c. Tagihan Akseptasi d. Kredit yang diberikan e. Tagihan Lainnya f. Tagihan Bunga yang belum diterima 4. Tagihan Kepada Bank a. Tagihan Jangka Pendek 1) Penempatan pada Bank lain 2) Surat Berharga 3) Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 4) Tagihan Akseptasi 5) Kredit yang diberikan 6) Tagihan Lainnya 7) Tagihan Bunga yang belum diterima b. Tagihan Jangka Panjang 1) Penempatan pada Bank lain 2) Surat Berharga 3) Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 4) Tagihan Akseptasi 5) Kredit yang diberikan 6) Tagihan Lainnya 7) Tagihan Bunga yang belum diterima 5. Kredit Beragun Rumah Tinggal a. Kredit yang diberikan b. Tagihan Bunga yang belum diterima 6. Kredit Beragun Properti Komersial a. Kredit yang diberikan b. Tagihan Bunga yang belum diterima 7. Kredit Pegawai/Pensiunan a. Kredit yang diberikan b. Tagihan Bunga yang belum diterima 8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel a. Tagihan Akseptasi b. Kredit yang diberikan c. Tagihan Lainnya d. Tagihan Bunga yang belum diterima

Tagihan


Tagihan Bersih

I

II

III (I-II)

10110 10111 10112 10113 10114 10115 10116 10120 10121 10122 10123 10124 10125 10126 10200 10210 10220 10230 10240 10250 10260 10300 10310 10320 10330 10340 10350 10360 10410 10411 10412 10413 10414 10415 10416 10417 10420 10421 10422 10423 10424 10425 10426 10427 10500 10510 10520 10600 10610 10620 10700 10710 10720 10800 10810 10820 10830 10840

II-95

157

Lanjutan Formulir 13.d No

Kategori Portofolio

9. Tagihan Kepada Korporasi a. Surat Berharga b. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) c. Tagihan Akseptasi d. Kredit yang diberikan e. Tagihan Lainnya f. Tagihan Bunga yang belum diterima 10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo a. Kredit Beragun Rumah Tinggal b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal 1) Penempatan pada Bank lain 2) Surat Berharga 3) Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 4) Tagihan Akseptasi 5) Kredit yang diberikan 6) Tagihan Lainnya 11. Aset Lainnya a. Uang Tunai, Emas dan Commemorative Coin b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal) 1) penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit 2) penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa 3) penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa c. Aset tetap dan inventaris Neto d. Aset Yang Diambil Alih (AYDA) e. Antar Kantor Neto f. Lainnya

Tagihan


Tagihan Bersih

Nilai TRA

PPA Khusus

Nilai TRA Neto

I

II

III (I-II)

Nilai TRA

PPA

Nilai TRA Neto

I

II

III (I-II)

10900 10910 10920 10930 10940 10950 10960 11010 11020 11021 11022 11023 11024 11025 11026 11100 11110 11120 11121 11122 11123 11130 11140 11150 11160

Total Eksposur untuk Posisi Aset di Neraca

10000

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi dalam Transaksi Rekening Administratif (TRA) a. Kelonggaran Tarik No

Kategori Portofolio

Sandi

1. Tagihan Kepada Pemerintah a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain 2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional 4. Tagihan Kepada Bank a. Tagihan Jangka Pendek b. Tagihan Jangka Panjang 5. Kredit Beragun Rumah Tinggal 6. Kredit Beragun Properti Komersial 7. Kredit Pegawai/Pensiunan 8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 9. Tagihan Kepada Korporasi 10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo a. Kredit Beragun Rumah Tinggal b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal

21010 21011 21012 21020 21030 21040 21041 21042 21050 21060 21070 21080 21090 21100 21101 21102

Total Eksposur untuk Kelonggaran Tarik

21000

b. Transaksi Rekening Administratif Lainnya No

Kategori Portofolio

Sandi

1. Tagihan Kepada Pemerintah a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain 2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional 4. Tagihan Kepada Bank a. Tagihan Jangka Pendek b. Tagihan Jangka Panjang 5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 6. Tagihan Kepada Korporasi

22010 22011 22012 22020 22030 22040 22041 22042 22080 22090

Total Eksposur dari Transaksi Rekening Administratif Lainnya

22000

II-96

158

Lanjutan Formulir 13.d 3. Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk ) a. Transaksi Repo Kategori Portofolio

No

Sandi

Tagihan Bersih I

1.

2. 3. 4.

5. 6.

Tagihan Kepada Pemerintah a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan Kepada Bank a. Tagihan Jangka Pendek b. Tagihan Jangka Panjang Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan Kepada Korporasi

31010 31011 31012 31020 31030 31040 31041 31042 31080 31090

Total Eksposur dari Transaksi Repo

31000

b. Transaksi Reverse Repo Kategori Portofolio

No 1.

2. 3. 4.

5. 6.

Sandi

Tagihan kepada Pemerintah a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan Kepada Bank a. Tagihan Jangka Pendek b. Tagihan Jangka Panjang Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan Kepada Korporasi

Tagihan

CKPN

Tagihan Bersih

I

II

III (I-II)

32010 32011 32012 32020 32030 32040 32041 32042 32080 32090

Total Eksposur dari Transaksi Reverse Repo

32000

c. Transaksi Derivatif Over The Counter (OTC) Kategori Portofolio

No

Sandi

Tagihan Derivatif I

1.

2. 3. 4.

5. 6.

Tagihan kepada Pemerintah a. Tagihan kepada Pemerintah Indonesia b. Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan kepada Bank Lain a. Tagihan Jangka Pendek b. Tagihan Jangka Panjang Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan kepada Korporasi

33010 33011 33012 33020 33030 33040 33041 33042 33080 33090

Total Eksposur dari Transaksi Derivatif OTC

33000

4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Setelmen (Settlement Risk)

Jenis Transaksi

No

Sandi

Nilai Eksposur I

1.

2.

Untuk transaksi yang tergolong Delivery versus Payment (DvP) a. Bobot Risiko 8% (5-15 hari) b. Bobot Risiko 50% (16-30 hari) Bobot Risiko 75% (31-45 hari) c. d. Bobot Risiko 100% (lebih dari 45 hari) Untuk transaksi yang tergolong Non-delivery versus payment (non-DvP)

40100 40110 40120 40130 40140 40200

Total Eksposur dari Settlement Risk

40000

II-97

159

Lanjutan Formulir 13.d 5. Eksposur Sekuritisasi Jenis Transaksi

No

1.

2.

3. 4.

5.

6. 7.

Sandi

Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan a. First Loss Facility b. Second Loss Facility Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan a. Bank merupakan Kreditur Asal b. Bank bukan merupakan Kreditur Asal Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan a. Bank merupakan Kreditur Asal b. Bank bukan merupakan Kreditur Asal Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan a. Senior Trance b. Junior Tranche Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehatihatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.

Total Eksposur dari Transaksi Sekuritisasi

Eksposur Merupakan Faktor Pengurang Modal I

Eksposur diperhitungkan sebagai ATMR II

50100 50110 50120 50200 50210 50220 50300 50400 50410 50420 50500 50510 50520 50600 50700

50000

6. Eksposur di Unit Usaha Syariah dan/atau Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah (apabila ada) Jenis Transaksi

No

1.

Sandi

Total Eksposur


ATMR

I

II

60000

II-98

160

Formulir 13.e Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak 1. Eksposur Aset di Neraca, kecuali eksposur sekuritisasi 1.1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia I Tagihan Bersih

10110 Kategori

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


10115

II 0%

III


10181 10191

(A) (B)


ATMR sebelum MRK IX

ATMR setelah MRK


ATMR sebelum MRK IX

ATMR setelah MRK


ATMR sebelum MRK IX

ATMR setelah MRK

X

1.1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain I Tagihan Bersih

10120 Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


10121 10122 10123 10124 10125 10129

II 0% 20% 50% 100% 150% 100%

III


10182 10192

(A) (B)

Kategori

II-99

X

1.2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik I Tagihan Bersih

10200 Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


10205 10210 10215 10220 10225

II 20% 50% 100% 150% 50%

III


10280 10290

(A) (B)

Kategori

X

161

Lanjutan Formulir 13.e 1.3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional I Tagihan Bersih

10300 Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


10305 10310 10315 10320 10325 10330

II 0% 20% 50% 100% 150% 50%

III

Memenuhi Kriteria Bobot Risiko 0% Peringkat AAA s.d AAPeringkat A+ s.d BBBPeringkat BB+ s.d BPeringkat dibawah BTanpa Peringkat Total ATMR sebelum pengakuan MRK Total ATMR setelah pengakuan MRK

10380 10390

(A) (B)

Kategori


ATMR ATMR sebelum MRK setelah MRK





IX

X

1.4.a. Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Pendek I Tagihan Bersih

10410 Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


10411 10412 10413 10414 10415 10416 10417 10419

II 20% 50% 100% 150% 20% 50% 150% 20%

III

Peringkat Jangka Pendek A1 Peringkat Jangka Pendek A2 Peringkat Jangka Pendek A3 Peringkat Jangka Pendek lainnya Peringkat AAA s.d BBBPeringkat BB+ s.d BPeringkat dibawah BTanpa Peringkat Total ATMR sebelum pengakuan MRK Total ATMR setelah pengakuan MRK

10481 10491

(A) (B)

Kategori

IX

X

II-100

1.4.b. Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Panjang I Tagihan Bersih

10420 Kategori

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


10421 10422 10423 10424 10425 10426 10427 10428 10429

II 20% 50% 100% 150% 20% 50% 100% 150% 50%

III

Peringkat Jangka Pendek A1 Peringkat Jangka Pendek A2 Peringkat Jangka Pendek A3 Peringkat Jangka Pendek lainnya Peringkat AAA s.d AAPeringkat A+ s.d BBBPeringkat BB+ s.d BPeringkat dibawah BTanpa peringkat Total ATMR sebelum pengakuan MRK Total ATMR setelah pengakuan MRK

10482 10492

(A) (B)

IX

162

X

Lanjutan Formulir 13.e

1.5. Kredit Beragun Rumah Tinggal I Tagihan Bersih

10500 Kategori

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


10505 10515 10525

II 35% 40% 45%

III

LTV ≤ 70% 70% < LTV ≤ 80% 80% < LTV ≤ 95%


10580 10590

(A) (B)





IX

X

1.6. Kredit Beragun Properti Komersial I Tagihan Bersih

10600 Kategori

II-101

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


10605

II 100%

III

Kredit Beragun Properti Komersial Total ATMR sebelum pengakuan MRK Total ATMR setelah pengakuan MRK

10680 10690

(A) (B)

IX

X

1.7. Kredit Pegawai/Pensiunan I Tagihan Bersih

10700 Kategori Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


10705

II 50%

III

Kredit Pegawai/Pensiunan Total ATMR sebelum pengakuan MRK Total ATMR setelah pengakuan MRK

10780 10790

(A) (B)

Bagian Yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit) 0% 20% 50% 100% V

VI

VII

VIII

ATMR ATMR sebelum MRK setelah MRK IX

X

1.8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel I Tagihan Bersih

10800 Kategori

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


10805

II 75%

III

Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Total ATMR sebelum pengakuan MRK Total ATMR setelah pengakuan MRK

10880 10890

(A) (B)


ATMR ATMR sebelum MRK setelah MRK IX

X

163


1.9. Tagihan Kepada Korporasi I Tagihan Bersih

10900 Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


10905 10910 10915 10920 10925 10930 10935 10940 10945

II 20% 50% 100% 150% 20% 50% 100% 150% 100%

III

Peringkat Jangka Pendek A1 Peringkat Jangka Pendek A2 Peringkat Jangka Pendek A3 Peringkat Jangka Pendek lainnya Peringkat AAA s.d AAPeringkat A+ s.d APeringkat BBB+ s.d BBPeringkat dibawah BBTanpa peringkat Total ATMR sebelum pengakuan MRK Total ATMR setelah pengakuan MRK

10980 10990

(A) (B)

Tagihan Bersih


III

IV

Kategori





IX

X

1.10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo I

II-102

Tagihan Bersih

11000

Kategori

Sandi

Bobot Risiko


11005 11010

II 100% 150%


11080 11090

(A) (B)

IX

X

164

Lanjutan Formulir 13.e 2.

Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif , kecuali eksposur sekuritisasi 2.1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia Sandi Kelonggaran Tarik Transaksi Rekening Adm Lainnya Jenis Transaksi Rekening Adminstratif (TRA) TRA yang memenuhi kriteria sebagai uncommitted Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali standby L/C) Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l., bid, performance, adv payment bond) Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l., garansi, standby LC dan aval atas surat berharga)

Nilai TRA Neto I

20110 20115

20116 20117 20118 20119

FKK III 0% 20% 50% 20%

20120

50%

20121

100%

20125

(A)

Sandi

Nilai TRA Neto II

Tagihan Bersih IV

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


20130

V 0%

VI


20181 20191

(B) (C)

Sandi

Nilai TRA Neto (1)

Tagihan Bersih IV

20146 20147 20148 20149

FKK III 0% 20% 50% 20%

20150

50%

20151

100%

20155

(A)

Kategori

II-103


ATMR sebelum MRK XII

ATMR setelah MRK



ATMR setelah MRK

XIII

2.1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

Kelonggaran Tarik Transaksi Rekening Adm Lainnya Jenis Transaksi Rekening Adminstratif (TRA) TRA yang memenuhi kriteria sebagai uncommitted Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali standby L/C) Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l., bid, performance, adv payment bond) Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l., garansi, standby LC dan aval atas surat berharga)

20140 20145 Sandi

Nilai TRA Neto II

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


20161 20162 20163 20164 20165 20169

V 0% 20% 50% 100% 150% 100%

VI


20182 20192

(B) (C)

Kategori

165

XIII

Lanjutan Formulir 13.e 2.2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Sandi Kelonggaran Tarik Transaksi Rekening Adm Lainnya

Nilai TRA Neto (1)

20210 20215


20216 20217 20218 20219

FKK III 0% 20% 50% 20%


20220

50%


20221

100%


Sandi

Nilai TRA Neto II

(A)

20225 Kategori

Sandi

Tagihan Bersih IV

Bobot Risiko

Peringkat AAA s.d AAPeringkat A+ s.d BBBPeringkat BB+ s.d BPeringkat dibawah BTanpa peringkat

20231 20232 20233 20234 20239

V 20% 50% 100% 150% 50%


20280 20290

(B) (C)

II-104

Tagihan Bersih


VI

VII

Tagihan Bersih IV





XII

XIII

2.3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Sandi Kelonggaran Tarik Transaksi Rekening Adm Lainnya

Nilai TRA Neto (1)

20310 20315


20316 20317 20318 20319

FKK III 0% 20% 50% 20%


20320

50%


20321

100%


Sandi

Nilai TRA Neto II

(A)

20325 Kategori

Sandi

Bobot Risiko

Kriteria Bobot Risiko 0% Peringkat AAA s.d AAPeringkat A+ s.d BBBPeringkat BB+ s.d BPeringkat dibawah BTanpa Peringkat

20331 20332 20333 20334 20335 20339

V 0% 20% 50% 100% 150% 50%


20380 20390

(B) (C)

Tagihan Bersih


VI

VII

XII

XIII

166

Lanjutan Formulir 13.e 2.4.a. Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Pendek Nilai TRA Neto (1) Kelonggaran Tarik Transaksi Rekening Adm Lainnya

20410 20415


20416 20417 20418 20419

FKK III 0% 20% 50% 20%


20420

50%


20421

100%


Nilai TRA Neto II

(A)

20425 Bobot Risiko

Kategori

Tagihan Bersih IV

II-105

Peringkat Jangka Pendek A1 Peringkat Jangka Pendek A2 Peringkat Jangka Pendek A3 Peringkat Jangka Pendek lainnya Peringkat AAA s.d BBBPeringkat BB+ s.d BPeringkat dibawah BTanpa Peringkat

20431 20432 20433 20434 20435 20436 20437 20439

V 20% 50% 100% 150% 20% 50% 150% 20%


20481 20491

(B) (C)

Sandi

Nilai TRA Neto (1)

Tagihan Bersih


VI

VII

Tagihan Bersih IV



ATMR setelah MRK



ATMR setelah MRK

XIII

2.4.b. Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Panjang


20450 20455


20461 20462 20463 20464

FKK III 0% 20% 50% 20%


20465

50%


20466

100%


Sandi

Nilai TRA Neto II

(A)

20470 Kategori

Sandi

Bobot Risiko


20471 20472 20473 20474 20475 20476 20477 20478 20479

V 20% 50% 100% 150% 20% 50% 100% 150% 50%


20482 20492

(B) (C)

Tagihan Bersih


VI

VII

167

XIII

Lanjutan Formulir 13.e 2.5. Kredit Beragun Rumah Tinggal Sandi Kelonggaran Tarik

Nilai TRA Neto (1)

20510 Nilai TRA Neto II

FKK III 0% 20% 50% (A)

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


20535 20540 20545

V 35% 40% 45%

VI

LTV ≤ 70% 70% < LTV ≤ 80% 80% < LTV ≤ 95%


20580 20590

(B) (C)

Sandi

Nilai TRA Neto (1)

Nilai TRA Neto II

FKK III 0% 20% 50% (A)

Tagihan Bersih IV

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


VI

VII

Nilai TRA Neto II

FKK III 0% 20% 50% (A)

Tagihan Bersih IV

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


VI

VII


Kategori

Sandi 20515 20520 20525 20530

Tagihan Bersih IV







XII

XIII

2.6. Kredit Beragun Properti Komersial

Kelonggaran Tarik

20610


II-106

TRA yang memenuhi kriteria sebagai uncommitted Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun

Kategori

20615 20620 20625 20630

Sandi


20640

V 100%


20680 20690

(B) (C)

Sandi

Nilai TRA Neto (1)

XII

XIII

2.7. Kredit Pegawai/Pensiunan

Kelonggaran Tarik

20710


Kategori

Sandi 20715 20720 20725 20730

Sandi


20740

V 50%


20780 20790

(B) (C)

XII

XIII

168

2.8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Sandi Kelonggaran Tarik Transaksi Rekening Adm Lainnya

Nilai TRA Neto (1)

20810 20815


20820 20825 20830 20835

FKK III 0% 20% 50% 20%


20840

50%


20845

100%


Sandi

Nilai TRA Neto II

(A)

20850 Kategori

Sandi

Tagihan Bersih IV

Bobot Risiko


20855

V 75%


20880 20890

(B) (C)

Sandi

Nilai TRA Neto (1)

Tagihan Bersih


VI

VII

Tagihan Bersih IV



ATMR setelah MRK



ATMR setelah MRK



ATMR setelah MRK

XIII

2.9. Tagihan Kepada Korporasi


20910 20915


20920 20925 20930 20935

FKK III 0% 20% 50% 20%


20940

50%


20945

100%


Sandi

Nilai TRA Neto II

II-107

(A)

20950 Kategori

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


VI

VII

Nilai TRA Neto II

FKK III 0% 20% 50% (A)

Tagihan Bersih IV

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


VI

VII


21040 21045

V 100% 150%


21080 21090

(B) (C)

Peringkat Jangka Pendek Peringkat Jangka Pendek Peringkat Jangka Pendek Peringkat Jangka Pendek Peringkat AAA s.d AAPeringkat A+ s.d APeringkat BBB+ s.d BBPeringkat dibawah BBTanpa peringkat

A1 A2 A3 lainnya


Sandi

20951 20952 20953 20954 20955 20956 20957 20958 20959

V 20% 50% 100% 150% 20% 50% 100% 150% 100%

20980 20990

(B) (C)

Sandi

Nilai TRA Neto (1)

XIII

2.10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

Kelonggaran Tarik - Kredit Beragun Rumah Tinggal Kelonggaran Tarik - Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal Jenis Transaksi Rekening Adminstratif (TRA) TRA yang memenuhi kriteria sebagai uncommitted Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun

Kategori

21010 21015 Sandi 21020 21025 21030 21035

XIII

169


3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) 3.1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia Perhitungan Potential Future Exposure

Jenis Transaksi

Sandi

Tagihan Derivatif I


30110 30115 30120 30125


Tagihan Bersih

Sisa Jangka Waktu Suku Bunga Nilai Tukar dan Emas

Saham

Logam selain Emas

Lainnya

III

IV

VI

VII

VIII


0 (A) Bobot Risiko

Tagihan Bersih


IX

X

XI

II-108

Kategori

Sandi


30126


30181 30191

(C) (D)

Sandi

Tagihan Derivatif

V


ATMR setelah MRK XIII

3.1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain Perhitungan Potential Future Exposure

Jenis Transaksi


30130 30135 30140 30145


Tagihan Bersih


Saham

Logam selain Emas

Lainnya

III

IV

VI

VII

VIII


(A)

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih

Tagihan Bersih setelah MRK XI

30151 30152 30153 30154 30155 30159

IX 0% 20% 50% 100% 150% 100%

X


30182 30192

(C) (D)

Kategori

V



170

Lanjutan Formulir 13.e 3.2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Perhitungan Potential Future Exposure

Jenis Transaksi

Sandi

Tagihan Derivatif I


30210 30215 30220 30225


Tagihan Bersih III

IV

V

Saham

Logam selain Emas

Lainnya

VI

VII

VIII


(A)

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


30231 30232 30233 30234 30239

IX 20% 50% 100% 150% 50%

X


30280 30290

(C) (D)

Kategori




3.3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Perhitungan Potential Future Exposure

Jenis Transaksi

Sandi

Tagihan Derivatif I


30310 30315 30320 30325


Tagihan Bersih III

IV

V

Saham

Logam selain Emas

Lainnya

VI

VII

VIII


(A)

II-109

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


30331 30332 30333 30334 30335 30339

IX 0% 20% 50% 100% 150% 50%

X

Kriteria Bobot Risiko 0% Peringkat AAA s.d AAPeringkat A+ s.d BBBPeringkat BB+ s.d BPeringkat dibawah BTanpa Peringkat Total ATMR sebelum pengakuan MRK Total ATMR setelah pengakuan MRK

30380 30390

(C) (D)

Sandi

Tagihan Derivatif

Kategori




3.4.a. Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Pendek Perhitungan Potential Future Exposure

Jenis Transaksi


30410 30415 30420 30425


Tagihan Bersih III

IV

V

Saham

Logam selain Emas

Lainnya

VI

VII

VIII


(A)

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


X

XI

Peringkat AAA s.d BBBPeringkat BB+ s.d BPeringkat dibawah BTanpa Peringkat

30431 30432 30433 30439

IX 20% 50% 150% 20%


30481 30491

(C) (D)

Kategori




171

Lanjutan Formulir 13.e 3.4.b. Tagihan Kepada Bank - Tagihan Jangka Panjang


Jenis Transaksi

Perhitungan Potential Future Exposure

Sandi

Tagihan Derivatif I


30450 30455 30460 30465


Tagihan Bersih


Saham

Logam selain Emas

Lainnya

III

IV

VI

VII

VIII


(A)

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


30471 30472 30473 30474 30479

IX 20% 50% 100% 150% 50%

X


30482 30492

(C) (D)

Kategori

V



3.5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Perhitungan Potential Future Exposure

Jenis Transaksi

Sandi

Tagihan Derivatif I

II-110


30810 30815 30820 30825 Kategori


Tagihan Bersih


Saham

Logam selain Emas

Lainnya

III

IV

VI

VII

VIII


(A) Bobot Risiko

Tagihan Bersih


X

XI

Tagihan Portofolio Ritel

30830

IX 75%


30880 30890

(C) (D)

Sandi

Tagihan Derivatif

V



3.6. Tagihan Kepada Korporasi Perhitungan Potential Future Exposure

Jenis Transaksi


30910 30915 30920 30925


Tagihan Bersih


Saham

Logam selain Emas

Lainnya

III

IV

VI

VII

VIII


(A)

Sandi

Bobot Risiko

Tagihan Bersih


30931 30932 30933 30934 30939

IX 20% 50% 100% 150% 100%

X

Peringkat AAA s.d AAPeringkat A+ s.d APeringkat BBB+ s.d BBPeringkat dibawah BBTanpa peringkat Total ATMR sebelum pengakuan MRK Total ATMR setelah pengakuan MRK

30980 30990

(C) (D)

Kategori

V



172


4. Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum I Nilai Eksposur

40000 Kategori

II-111

Sandi

Bobot Risiko

Nilai Eksposur

ATMR IV

40010 40020 40030 40040

II 20% 50% 100% 150%

III

Peringkat AAA s.d AAPeringkat A+ s.d APeringkat BBB+ s.d BBPeringkat dibawah BBTanpa peringkat Bobot Risiko 20% Bobot Risiko 50% Bobot Risiko 100% Bobot Risiko 150%

40051 40052 40053 40054

20% 50% 100% 150%

Total ATMR Risiko Kredit

40070

(A)

0

173

Formulir 13.f Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak 1. Eksposur Aset di Neraca, kecuali eksposur sekuritisasi No

Kategori Portofolio

Sandi

Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia a. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain b. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 2. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional 3. 4. Tagihan Kepada Bank Tagihan Jangka Pendek a. Tagihan Jangka Panjang b. 5. Kredit Beragun Rumah Tinggal 6. Kredit Beragun Properti Komersial 7. Kredit Pegawai/Pensiunan 8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 9. Tagihan Kepada Korporasi 10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo Kredit Beragun Rumah Tinggal a. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal b. 11. Aset Lainnya Uang Tunai, Emas dan Commemorative Coin a. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal) b. 1) penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit 2) penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa 3) penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa Aset tetap dan inventaris Neto c. Aset Yang Diambil Alih (AYDA) d. Antar Kantor Neto e. Lainnya f. 1.

TOTAL

Tagihan Bersih

ATMR Sebelum MRK

ATMR Setelah MRK

I

II

III

10100 10110 10120 10200 10300 10400 10410 10420 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11010 11020 11100 11110 11120 11121 11122 11123 11130 11140 11150 11160 10000

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali eksposur sekuritisasi

No

Kategori Portofolio

Sandi

1.

Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia a. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain b. 2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 3. Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional 4. Tagihan kepada Bank Tagihan Jangka Pendek a. Tagihan Jangka Panjang b. 5. Kredit Beragun Rumah Tinggal Kredit Beragun Properti Komersial 6. 7. Kredit Pegawai/Pensiunan 8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 9. Tagihan Kepada Korporasi 10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo Kredit Beragun Rumah Tinggal a. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal b.

20100 20110 20120 20200 20300 20400 20410 20420 20500 20600 20700 20800 20900 21000 21010 21020

TOTAL

20000

Tagihan Bersih

ATMR Sebelum MRK

ATMR Setelah MRK

I

II

III

II-112

174

Lanjutan Formulir 13.f 3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

Kategori Portofolio

No 1.

2. 3. 4.

5. 6.

Sandi

Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia a. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain b. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan kepada Bank Tagihan Jangka Pendek a. Tagihan Jangka Panjang b. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan Kepada Korporasi

Tagihan Bersih

ATMR Sebelum MRK

ATMR Setelah MRK

I

II

III

Nilai Eksposur


ATMR

I

II

III


ATMR

I

II

30100 30110 30120 30200 30300 30400 30410 30420 30800 30900

TOTAL

30000

4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen (settlement risk)

Jenis Transaksi

No

1.

2.

Sandi

Delivery versus payment Beban Modal 8% (5-15 hari) a. Beban Modal 50% (16-30 hari) b. Beban Modal 75% (31-45 hari) c. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari) d. Non-delivery versus payment

40100 40110 40120 40130 40140 40200

TOTAL

40000

5. Eksposur Sekuritisasi

No

Jenis Transaksi

Sandi

1.

Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan First Loss Facility a. Second Loss Facility b. 2. Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan a. Bank merupakan Kreditur Asal b. Bank bukan merupakan Kreditur Asal 3. Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan 4. a. Bank merupakan Kreditur Asal b. Bank bukan merupakan Kreditur Asal 5. Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan Senior Trance a. Junior Tranche b. 6. Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan 7. Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-

50100 50110 50120 50200 50210 50220 50300 50400 50410 50420 50500 50510 50520 50600 50700

TOTAL

50000

6. Eksposur di Unit Usaha Syariah dan/atau Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah (apabila ada) No

Jenis Transaksi

Sandi

1. Total Eksposur

Faktor Pengurang Modal I

ATMR II

60000

7. Total Pengukuran Risiko Kredit TOTAL ATMR RISIKO KREDIT TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL

71000 72000

(A) (B)

II-113

175

Formulir 13.g Pengungkapan & Penjelasan Tambahan

II-114

176

FORMULIR 13

PENJELASAN DAN CAKUPAN INFORMASI “LAPORAN PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR” Pada formulir ini dilaporkan posisi seluruh eksposur yang diperhitungkan dalam risiko kredit, baik bagi Bank secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, yang tata cara pengisian formulirnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Pedoman Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

II-115

177

Formulir 14 TABEL KOMPONEN PERHITUNGAN SUKU BUNGA DASAR KREDIT RUPIAH (PRIME LENDING RATE)

No.

Komponen1)

Sandi

1 Harga Pokok Dana untuk Kredit - HPDK (11000+12000+13000+14000) 1.1. Biaya Dana 1.1.1. Biaya Dana Pihak Ketiga 1.1.2. Biaya Dana Bukan Pihak Ketiga 1.1.2.1. Biaya Dana Kewajiban pada Bank Lain 1.1.2.2. Biaya Dana Kewajiban pada Bank Indonesia 1.1.2.3. Biaya Dana Surat Berharga 1.1.2.4. Biaya Dana Pinjaman yang Diterima 1.1.2.5. Biaya Dana Kewajiban Antar Kantor 1.1.2.6. Biaya Dana Modal Pinjaman 1.1.3. Biaya Dana Lainnya (sebutkan rinciannya): 1.1.3.1. Biaya Promosi dan Pemasaran terkait Pendanaan 1.1.3.2. Lainnya 1.2. Biaya Jasa 1.3. Biaya Regulasi 1.3.1. Biaya Giro Wajib Minimum (GWM) 1.3.2. Biaya Premi Penjaminan LPS 1.4. HPDK Lainnya (sebutkan rinciannya): 1.4.1. Biaya Kas 1.4.2. Lainnya 2 Biaya Overhead (21000+22000+23000+24000+25000+26000+28000+29000) 2.1. Biaya Tenaga Kerja 2.2. Biaya Pendidikan dan Pelatihan 2.3. Biaya Penelitian dan Pengembangan 2.4. Biaya Sewa 2.5. Biaya Promosi dan Pemasaran 2.5.1. Cash Back 2.5.2. Hadiah 2.5.3. Iklan dan Promosi 2.5.4. Lainnya (sebutkan rinciannya): 2.5.4.1 Sponsorship/Entertainment 2.5.4.2 Lainnya 2.6. Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan 2.8. Biaya Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris 2.9. Biaya Overhead Lainnya (sebutkan rinciannya): 2.9.1. Biaya Barang/Jasa dan Administrasi 2.9.2. Lainnya 3 Marjin Keuntungan (Profit Margin )

(efektif % per tahun) Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (Prime Lending Rate ) Berdasarkan Segmen Kredit Kredit

Kredit

Kredit

Korporasi2)

Ritel2)

Mikro3)

Kredit Konsumsi2) KPR Non KPR4)

10000 11000 11100 11200 11210 11220 11230 11240 11250 11260 11300 11310 11320 12000 13000 13100 13200 14000 14100 14200 20000 21000 22000 23000 24000 25000 25100 25200 25300 25400 25410 25420 26000 28000 29000 29100 29200 30000 40000 50000 60000

Suku Bunga Dasar Kredit - Prime Lending Rate (1+2+3) 4 Estimasi Premi Risiko Suku Bunga Kredit (1+2+3+4) Keterangan: 1) Masing-masing komponen diisi sepanjang digunakan untuk membiayai kredit 2) Penggolongan kredit korporasi, kredit ritel dan kredit konsumsi (KPR dan Non KPR) dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh internal bank 3) Penggolongan kredit mikro berpedoman pada definisi usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 4) Tidak termasuk kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA)

II-116

178

FORMULIR 14

PENJELASAN DAN CAKUPAN INFORMASI “LAPORAN PERHITUNGAN SUKU BUNGA DASAR KREDIT RUPIAH (PRIME LENDING RATE)” A.

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) merupakan suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh Bank termasuk ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh. SBDK digunakan sebagai dasar bagi bank dalam menetapkan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah.

B.

SBDK dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase (%) dan merupakan SBDK efektif (annualized effective rate), yang penghitungannya dilakukan berdasarkan 3 (tiga) komponen yaitu Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), Biaya Overhead, dan Marjin Keuntungan (Profit Margin). Khusus untuk segmen Kredit Konsumsi KPR, SBDK dihitung untuk suku bunga normal (suku bunga pasar), bukan SBDK selama periode fixed rate (misalnya 1-2 tahun pertama).

C.

Penghitungan SBDK berlaku untuk jenis Kredit Korporasi, Kredit Ritel, Kredit Mikro dan Kredit Konsumsi. Yang termasuk dalam pengertian jenis Kredit Konsumsi adalah KPR dan Non KPR. Dalam Kredit Konsumsi Non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui Kartu Kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA).

D.

Penghitungan SBDK hanya berlaku untuk kredit yang diberikan dalam mata uang Rupiah.

E.

Penghitungan SBDK tidak termasuk komponen estimasi premi risiko, yang merupakan penilaian Bank terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon debitur, baik debitur individual maupun kelompok debitur, yang antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan, jangka waktu kredit, dan prospek usaha.

F.

Suku bunga kredit merupakan penjumlahan SBDK dengan estimasi premi risiko.

G.

Laporan SBDK memuat rincian penghitungan masing-masing komponen SBDK per jenis kredit, komponen estimasi premi risiko, serta suku bunga kredit.

II-117

179

H.

Laporan perhitungan SBDK dirinci sebagai berikut: 1.

Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) Yang dimaksud dengan HPDK adalah beban/biaya yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana yang terdiri dari Biaya Dana, Biaya Jasa, Biaya Regulasi, dan HPDK Lainnya. Adapun perhitungan HPDK dirinci sebagai berikut: 1.1.

Biaya Dana Yang dimaksud dengan biaya dana adalah biaya dari kewajiban bank kepada penduduk maupun bukan penduduk, yaitu berupa biaya bunga yang timbul dari kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban kepada bukan pihak ketiga dan kewajiban biaya bunga lainnya, dengan rincian sebagai berikut: 1.1.1. Biaya Dana Pihak Ketiga Yang dimaksud dengan biaya dana pihak ketiga adalah seluruh biaya bunga atas kewajiban bank kepada pihak ketiga bukan bank dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka. 1.1.2. Biaya Dana Bukan Pihak Ketiga Yang dimaksud dengan biaya dana bukan pihak ketiga adalah seluruh biaya bunga atas kewajiban bank kepada bukan pihak ketiga, yang terdiri dari: 1.1.2.1. Biaya Dana Kewajiban pada Bank Lain Yang dimaksud dengan kewajiban pada bank lain adalah seluruh beban bunga pada bank lain dalam bentuk giro, interbank call money, tabungan, simpanan berjangka, dan lainnya. 1.1.2.2. Biaya Dana Kewajiban pada Bank Indonesia Yang dimaksud dengan kewajiban pada Bank Indonesia adalah seluruh beban bunga atas pinjaman dari Bank Indonesia. 1.1.2.3. Biaya Dana Surat Berharga Yang dimaksud dengan biaya dana surat berharga adalah seluruh beban bunga yang dibayar atas penerbitan surat berharga (kepada Bank Indonesia, bank lain, dan/atau pihak ketiga bukan bank). 1.1.2.4. Biaya Dana Pinjaman yang Diterima Yang dimaksud dengan biaya dana pinjaman yang diterima adalah seluruh beban bunga yang dibayar atas pinjaman yang diterima bank dari bank lain dan/atau pihak ketiga bukan bank.

II-118

180

1.1.2.5. Biaya Dana Kewajiban Antar Kantor Yang dimaksud dengan biaya dana kewajiban antar kantor adalah seluruh beban bunga yang dibayar atas dana yang berasal dari kewajiban antar kantor. 1.1.2.6. Biaya Dana Modal Pinjaman Yang dimaksud dengan biaya dana modal pinjaman adalah seluruh beban bunga yang dibayar yang berasal dari penerbitan surat berharga dan/atau pinjaman yang diterima yang memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. 1.1.3. Biaya Dana Lainnya Yang dimaksud dengan biaya dana lainnya adalah seluruh beban bunga yang dibayar karena kewajiban bank selain butir 1.1.1 dan butir 1.1.2 diatas. 1.1.3.1. Biaya Promosi Pendanaan

dan

Pemasaran

terkait

Dalam pos ini dimasukkan seluruh biaya yang dibayar atas kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan terkait dengan pendanaan (funding) yakni berupa Cash Back, Hadiah, Iklan dan Promosi, serta Lainnya. 1.1.3.2. Lainnya Dalam pos ini antara lain termasuk beban bunga/diskonto yang dibayar bank yang timbul dari penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali (repo). Sub komponen Lainnya dapat merupakan gabungan dari beberapa sub komponen. 1.2.

Biaya Jasa Yang dimaksud dengan biaya jasa adalah seluruh biaya yang dibayar karena kewajiban bank yang berhubungan langsung dengan kegiatan pendanaan (funding) bank seperti komisi atau provisi kredit yang dibayar bank karena penerimaan kredit dari bank lain, penerbitan surat berharga, atau lainnya.

II-119

181

1.3.

Biaya Regulasi Yang dimaksud dengan biaya regulasi adalah seluruh biaya yang dibayar karena kewajiban bank yang dikenakan oleh otoritas kepada bank terkait dengan kegiatan penghimpunan dana (funding), berupa: 1.3.1. Biaya Giro Wajib Minimum (GWM) 1.3.2. Biaya Premi Penjaminan LPS

1.4.

HPDK Lainnya Yang dimaksud dengan HPDK lainnya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan bank selain yang terdapat pada butir 1.1., 1.2., dan 1.3. diatas. Komponen HPDK Lainnya dibagi menjadi 2 (dua) sub komponen yaitu Biaya Kas dan Lainnya. Sub komponen Lainnya dapat merupakan gabungan dari beberapa sub komponen.

2.

Biaya Overhead Yang dimaksud dengan biaya overhead adalah beban operasional bukan bunga yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit termasuk biaya pajak yang harus dibayar. Perhitungan biaya overhead dirinci sebagai berikut: 2.1.

Biaya Tenaga Kerja Yang dimaksud dengan biaya tenaga kerja adalah: a. Gaji pokok, upah beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada direksi/pengurus harian dan karyawan-karyawan bank, baik yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan lain. Dalam hal pajak penghasilan ditanggung oleh bank, jumlahnya harus ditambahkan ke dalam pos ini. b. Biaya untuk honorarium komisaris/dewan pengawas bank. c. Seluruh biaya tenaga kerja di luar gaji, upah, dan honorarium, misalnya uang lembur dan perawatan kesehatan.

2.2.

Biaya Pendidikan dan Pelatihan Yang dimaksud dengan biaya pendidikan dan pelatihan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pendidikan dan pelatihan pegawai bank, termasuk kursus dan seminar. Dalam pos ini termasuk pula dilaporkan sumbangan-sumbangan yang diberikan untuk lembaga pendidikan yang mengkhususkan pada pendidikan perbankan.

2.3.

Biaya Penelitian dan Pengembangan Yang dimaksud dengan biaya penelitian dan pengembangan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan kegiatan usaha bank. II-120

182

2.4.

Biaya Sewa Yang dimaksud dengan biaya sewa adalah biaya sewa yang dibayar oleh bank kepada pihak ketiga, misalnya sewa kantor, sewa rumah, sewa alat-alat, dan sewa perabot.

2.5.

Biaya Promosi dan Pemasaran Yang dimaksud dengan biaya promosi dan pemasaran adalah seluruh biaya untuk kegiatan promosi produk/jasa bank namun tidak terkait dengan kegiatan pendanaan (funding), yang dibagi menjadi 4 (empat) komponen yakni Cash Back, Hadiah, Iklan dan Promosi, serta Lainnya. Komponen Lainnya dibagi menjadi 2 (dua) sub komponen yaitu Sponsorship/Entertainment dan Lainnya. Sub komponen Lainnya dapat merupakan gabungan dari beberapa sub komponen. Biaya promosi dan pemasaran yang terkait dengan kegiatan pendanaan (funding) menjadi bagian dari Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yakni dimasukkan kedalam komponen Biaya Dana Lainnya.

2.6.

Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan dan perbaikan adalah seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan yang dikeluarkan oleh bank untuk pemeliharaan/perbaikan atas gedung-gedung/rumahrumah, mesin-mesin, alat-alat pengangkutan dan perabot milik bank.

2.8. Biaya Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris Yang dimaksud dengan biaya penyusutan aset tetap dan inventaris adalah beban penyusutan atas aset tetap dan inventaris bank. 2.9.

Biaya Overhead Lainnya Yang dimaksud dengan biaya overhead lainnya adalah semua beban operasional bukan bunga yang dikeluarkan atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit selain yang terdapat pada butir 2.1 sampai dengan 2.8 diatas.

3. Marjin Keuntungan (Profit Margin) Yang dimaksud dengan marjin keuntungan (profit margin) adalah marjin keuntungan yang ditetapkan oleh bank dalam kegiatan penyaluran kredit. Penetapan marjin keuntungan tersebut didasarkan pada marjin keuntungan setelah memperhitungkan pajak yang harus dibayar.

II-121

183

4. Estimasi Premi Risiko Yang dimaksud dengan estimasi premi risiko adalah perkiraan marjin (margin) yang ditetapkan bank kepada debitur untuk mengkompensasi kemungkinan risiko gagal bayar atas kredit yang diberikan. Estimasi premi risiko tersebut merepresentasikan penilaian bank terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon debitur baik debitur individual maupun kelompok debitur, yang antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan, jangka waktu kredit, dan prospek usaha. KEPALA DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN

MULYA E. SIREGAR

II-122

184

LAMPIRAN

iii

185

Lampiran I

DAFTAR SANDI BANK I. SANDI BANK DI INDONESIA NO.

NAMA BANK BANK INDONESIA

SANDI 001

BANK PERSERO 1

BANK RAKYAT INDONESIA

002

2

BANK EKSPOR INDONESIA

003

3

BANK MANDIRI

008

4

BANK NEGARA INDONESIA

009

5

BANK TABUNGAN NEGARA

200 BANK SWASTA NASIONAL DEVISA

1

BANK ANTAR DAERAH

088

2

BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL

037

3

BANK ARTA NIAGA KENCANA

020

4

BANK PERMATA

013

5

BANK BUANA INDONESIA

023

6

BANK BUKOPIN

441

7

BANK BUMI ARTA

076

8

BANK BUMIPUTERA INDONESIA

485

9

BANK CENTRAL ASIA

014

10

BANK CENTURY INDONESIA

095

11

BANK DANAMON INDONESIA

011

12

BANK EKONOMI RAHARJA

087

13

BANK GANESHA

161

14

BANK HAGAKITA

159

15

BANK HAGAKU

089

16

BANK HALIM INDONESIA

164

17

BANK INDONESIA FINANCE AND INVESTMENT COMPANY

093

18

BANK INTERNASIONAL INDONESIA

016

19

BANK KESAWAN

167

20

BANK LIPPO

026

21

BANK MASPION INDONESIA

157

22

BANK MAYAPADA INTERNASIONAL

097

23

BANK MESTIKA DHARMA

151

LP-1

186

Lampiran I

24

BANK METRO EXPRESS

152

25

BANK MUAMALAT INDONESIA

147

26

BANK NIAGA

022

27

BANK NILAI INTI SARI PENYIMPAN (NISP)

028

28

BANK NUSANTARA PARAHYANGAN

145

29

BANK PANIN LTD

019

30

BANK SHINTA INDONESIA

153

31

BANK SWADESI

146

32

BANK WINDU KENTJANA

162

33

BANK MEGA

426

34

BANK SYARIAH MANDIRI

451 BANK SWASTA NASIONAL NON DEVISA

1

BANK AGRONIAGA

494

2

BANK AKITA

525

3

BANK ALFINDO

503

4

BANK ANGLOMAS INTERNASIONAL

531

5

BANK ARTOS INDONESIA

542

6

BANK HARFA (EX.BANK BERSAUDARA JAYA)

517

7

BANK BINTANG MANUNGGAL

484

8

BANK BISNIS INTERNASIONAL

459

9

BANK CENTRATAMA NASIONAL

559

10

BANK DIPO INTERNASIONAL

523

11

BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL

558

12

BANK FAMA INTERNASIONAL

562

13

BANK HARDA INTERNASIONAL

567

14

BANK HARMONI INTERNASIONAL

166

15

BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906

212

16

BANK INA PERDANIA

513

17

BANK INDEX SELINDO

555

18

BANK INDO MONEX

498

19

BANK JASA ARTA

422

20

BANK JASA JAKARTA

472

21

BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI

535

22

BANK LIMAN INTERNASIONAL

526

23

BANK MAYORA

553

24

BANK MITRA NIAGA

491

25

BANK MULTI ARTA SENTOSA

548

26

BANK PRIMA MASTER

520

27

BANK PURBA DANARTA

547

28

BANK ROYAL INDONESIA

501

LP-2

187

Lampiran I

29

BANK SERI PARTHA

466

30

BANK SINAR HARAPAN BALI

564

31

BANK SWAGUNA

405

32

BANK PERSYARIKATAN INDONESIA

521

33

BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN)

213

34

BANK UIB

536

35

BANK SYARIAH MEGA INDONESIA

506

36

BANK VICTORIA INTERNASIONAL

566

37

BANK YUDHA BAKTI

490

BANK ASING 1

ABN AMRO BANK NV

052

2

AMERICAN EXPRESS BANK

030

3

BANGKOK BANK LTD

040

4

BANK OF AMERICA NT & SA

033

5

CITIBANK

031

6

DEUTSCHE BANK AG

067

7

STANDARD CHARTERED BANK

050

8

THE BANK OF TOKYO MITSHUBISHI LTD

042

9

JP MORGAN CHASE BANK

032

10

THE HONGKONG & SHANGHAI BANK CORP.

041

11

THE BANK OF CHINA

069

BANK CAMPURAN 1

ANZ PANIN BANK

061

2

BANK COMMONWEALTH

950

3

BANK BNP INDONESIA

057

4

BANK CHINATRUST INDONESIA

949

5

BANK CAPITAL INDONESIA

054

6

BANK DBS INDONESIA

046

7

BANK FINCONESIA

945

8

BANK WOORI INDONESIA

068

9

BANK MULTINATIONAL FINANCE CORP.(MULTICOR BANK)

036

10

BANK OCBC INDONESIA

948

11

BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA

045

12

BANK RESONA PERDANIA

047

13

KOREA EXCHANGE BANK INDONESIA

059

14

RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA

060

15

UNITED OVERSEAS BANK INDONESIA

058

LP-3

188

Lampiran I

16

BANK MIZUHO INDONESIA

048

17

BANK UFJ INDONESIA

049

18

BANK MAYBANK INDOCORP

947

BANK PEMERINTAH DAERAH 1

BPD ACEH

116

2

BPD BALI

129

3

BPD BENGKULU

133

4

BPD DKI JAKARTA (BANK DKI)

111

5

BPD IRIAN JAYA

132

6

BPD JAMBI

115

7

BPD JAWA BARAT

110

8

BPD JAWA TENGAH

113

9

BPD JAWA TIMUR

114

10

BPD KALIMANTAN BARAT

123

11

BPD KALIMANTAN SELATAN

122

12

BPD KALIMANTAN TENGAH

125

13

BPD KALIMANTAN TIMUR

124

14

BPD LAMPUNG

121

15

BPD MALUKU

131

16

BPD NUSA TENGGARA BARAT

128

17

BPD NUSA TENGGARA TIMUR

130

18

BPD RIAU

119

19

BPD SULAWESI SELATAN

126

20

BPD SULAWESI TENGAH

134

21

BPD SULAWESI TENGGARA

135

22

BPD SULAWESI UTARA

127

23

BPD SUMATERA BARAT (BANK NAGARI)

118

24

BPD SUMATERA SELATAN

120

25

BPD SUMATERA UTARA

117

26

BPD TIMOR TIMUR

136

27

BPD YOGYAKARTA

112 BANK DALAM LIKUIDASI (BDL)

1

BANK ANDROMEDA

144

2

BANK ANRICO

310

3

BANK ASTRIA RAYA

538

4

BANK CITRAHASTA DHANAMANUNGGAL

563

5

BANK DWIPA SEMESTA

519

6

BANK GUNA INTERNASIONAL

155

LP-4

189

Lampiran I

7

BANK HARAPAN SANTOSA

096

8

BANK INDUSTRI

160

9

BANK JAKARTA

332

10

BANK KOSAGRAHA SEMESTA

534

11

BANK MATARAM DHANARTA

545

12

BANK UMUM MAJAPAHIT JAYA

413

13

SEJAHTERA BANK UMUM

071

14

SOUTH EAST ASIA BANK

399

A. BANK BEKU OPERASI (BSO) 1

BANK DAGANG NASIONAL INDONESIA (BDNI)

012

2

BANK DEKA

528

3

BANK HOKINDO

505

4

BANK KREDIT ASIA (ISTIMARAT)

522

5

BANK UMUM NASIONAL (BUN)

010

6

BANK SUBENTRA

082

7

BANK SURYA

029

8

BANK PELITA

081

9

BANK MODERN

084

10

BANK CENTRIS INTERNASIONAL

551

A. BANK BEKU KEGIATAN USAHA (BBKU) 1

BANK AKEN

476

2

BANK ALFA

510

3

BANK ARYA PANDUARTA

388

4

BANK ASIA PACIFIC (ASPAC BANK)

074

5

BANK BAHARI

078

6

BANK BAJA INTERNASIONAL

165

7

BANK BEPEDE INDONESIA

550

8

BANK BUDI INTERNASIONAL

561

9

BANK BUMI RAYA UTAMA

556

10

BANK CENTRAL DAGANG

018

11

BANK CIPUTRA

549

12

BANK CITRA MAKMUR ASIA (eks.YAMA BANK)

140

13

BANK DAGANG DAN INDUSTRI

148

14

BANK DANA ASIA

455

15

BANK DANA HUTAMA

500

16

BANK DEWA RUTJI

329

17

BANK DHARMALA

098

18

BANK FIRST INDONESIA FINANCE AND INVESTMENT

19

CORPORATION (FICORINVEST)

092

BANK HASTIN INTERNASIONAL

149

LP-5

190

Lampiran I

20

BANK INDOMITRA DEVELOPMENT (INDOTRADE BANK)

560

21

BANK INDONESIA RAYA

099

22

BANK INVESTMENT INTERNASIONAL (INDOVEST)

066

23

BANK INTAN

367

24

BANK KHARISMA

142

25

BANK LAUTAN BERLIAN

141

26

BANK MASHILL UTAMA

083

27

BANK METROPOLITAN RAYA

544

28

BANK NAMURA INTERNUSA

143

29

BANK ORIENT

565

30

BANK PAPAN SEJAHTERA

094

31

BANK PESONA KRIYADANA

024

32

BANK PUTERA MULTIKARSA

543

33

BANK PUTERA SURYA PERKASA

163

34

BANK SAHID GAJAH PERKASA

150

35

BANK SEMBADA ARTANUGROHO (SANHO BANK)

557

36

BANK SEWU INTERNASIONAL

514

37

BANK SINO

486

38

BANK TATA INTERNATIONAL

154

39

BANK UMUM SERVITIA

086

40

BANK USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA (UPPINDO)

065

BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

600

BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)

601

LP-6

191

Lampiran I

II. SANDI BANK NASIONAL YANG BEROPERASI DI LUAR INDONESIA NO. 1

2

3

NAMA BANK

SANDI

BANK RAKYAT INDONESIA A. NEW YORK

700

B. CAYMAN ISLAND

701

MANDIRI A. TOKYO

706

B. CAYMAN ISLAND

707

C. SINGAPORE

708

D. HONGKONG

709

E. COOK ISLAND

710

BANK NEGARA INDONESIA A. NEW YORK

729

B. CAYMAN ISLAND

730

C. LONDON

731

D. TOKYO

732

E. HONGKONG

733

F. SINGAPORE

734

4

BANK DANAMON INDONESIA - CAYMAN ISLAND

745

5

BANK PERMATA

6

7

8

9

A. CAYMAN ISLAND

748

B. LOS ANGELES

749

BANK CENTRAL ASIA A. NEW YORK

752

B. BAHAMA

753

BANK INTERNASIONAL INDONESIA A. CAYMAN ISLAND

758

B. COOK ISLAND

759

C. BOMBAY (INDIA)

760

D. PORT LOUIS (REP.MAURITIUS)

761

PANIN BANK LTD A. CAYMAN ISLAND

766

B. COOK ISLAND

767

BANK NIAGA A. CAYMAN ISLAND

770

B. LOS ANGELES

771

LP-7

192

Lampiran I

III.SANDI BANK LAINNYA DI LUAR INDONESIA NO.

BANK

1

BANK SENTRAL NEGARA ASING

2

BANK LAINNYA DI LUAR INDONESIA

SANDI 793

A. PRIME BANK - TERKAIT DENGAN BANK

794

- TIDAK TERKAIT DENGAN BANK

795

B. NON PRIME BANK - TERKAIT DENGAN BANK

796

- TIDAK TERKAIT DENGAN BANK

797

LP-8

193

Lampiran I

PENJELASAN DAFTAR SANDI BANK

Daftar Sandi Bank digunakan dalam Laporan Berkala Bank Umum (LBBU) untuk menunjukkan status counterparty banks. Daftar Sandi Bank dibagi atas 3 sub kategori, yaitu : I.

Sandi Bank di Indonesia Sub ini memuat sandi bank-bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia baik bank swasta nasional, bank campuran, maupun kantor cabang bank asing yang beroperasi di Indonesia. Sandi yang digunakan adalah 3 digit pertama dari Sandi Laporan masing-masing bank. Misalnya, BRI : 3 digit pertama dari sandi laporannya adalah 002.

II. Sandi Bank Nasional Yang Beroperasional di Luar Indonesia Sub ini memuat sandi bank-bank nasional yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia. Sandi yang digunakan tidak sama dengan Sandi Laporan masing-masing kantor bank. Sandi bank pada sub ini disusun sebagaimana pada Daftar Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank. Misalnya, BRI-New York dengan sandi laporan 002.751, dalam daftar ini kantor bank yang bersangkutan diberi sandi 700. III. Sandi Bank Lainnya di Luar Indonesia Sub ini memuat sandi bank lainnya yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia. Misalnya, CitibankNew York, Sanwa Bank-Tokyo, Standard Chartered Bank-Singapore, masing-masing dimasukkan ke dalam kategori Bank Lainnya di Luar Indonesia (sandi 799).

LP-9

194

Lampiran I

DAFTAR SANDI PIHAK KETIGA BUKAN BANK

SANDI I. Penduduk a. Sektor Pemerintah 1. Pemerintah Pusat -

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)

801

-

Departemen Keuangan

802

-

Departemen Pertahanan dan Keamanan

803

-

Departemen Kehutanan dan Perkebunan

804

-

Departemen Pertanian

805

-

Departemen Pertambangan dan Energi

806

-

Departemen Agama

807

-

Departemen lainnya

809

2. Pemerintah Daerah (Pemda) -

Pemda tingkat I

810

-

Pemda tingkat II

816

3. Badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah -

Badan Urusan Logistik (BULOG)

821

-

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

822

-

Lainnya

827

4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pemerintah Campuran -

Pertamina

828

-

PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)

829

-

PT. Industri Dirgantara Nusantara (IDN)

830

-

PT. Garuda Indonesia Airways (GIA)

831

-

PT. Telkom

832

-

PT. Jasa Marga

833

-

PT Pos Indonesia

834

-

PT Danareksa

835

-

Perusahaan Asuransi = Jamsostek

836

= Taspen

837

= Jiwasraya

838

= Jasa Raharja

839

= Jasindo

840

= Lainnya

841

-

PT. Pegadaian

842

-

Perusahaan pembiayaan

843 LP-10

195

Lampiran I

-

Modal ventura

844

-

Lainnya

848

5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

849

b. Sektor Swasta 1. Perusahaan asuransi -

Nasional

851

-

Patungan

852

-

Asing

853

2. Lembaga pembiayaan -

-

Perusahaan pembiayaan = Nasional

855

= Patungan

856

= Asing

857

Modal ventura = Nasional

858

= Patungan

859

= Asing

860

-

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

862

-

Lainnya = Nasional

867

= Patungan

868

= Asing

869

3. Perusahaan-perusahaan lainnya -

Nasional

870

-

Patungan

871

-

Asing

872

4. Dana Pensiun

873

5. Perusahaan reksadana

875

6. Yayasan, badan sosial dan organisasi kemasyarakatan -

Badal Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)

876

-

Lainnya

877

7. Lembaga pendidikan

879

8. Koperasi -

Koperasi primer

881

-

Lainnya

883

9. Kantor perwakilan lembaga milik asing di Indonesia -

Lembaga keuangan

884

-

Lainnya

885

10.

Perseorangan

886

11.

Sektor swasta lainnya

889

LP-11

196

Lampiran I

II. Bukan penduduk 1. Pemerintah pusat

891

2. Perwakilan negara-negara asing dan stafnya

892

3. BUMN milik negara asing

893

4. Lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi di luar Indonesia

894

5. Swasta lainnya

895

6. Lembaga-Lembaga Internasional a. Bank pembangunan multilateral

896

b. Islamic Development Bank (IDB)

897

c. Lainnya

899

LP-12

197

Lampiran I

PENJELASAN DAFTAR SANDI PIHAK KETIGA BUKAN BANK

I. Penduduk Yang dimaksud dengan penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri . Termasuk kategori Penduduk (Residents) : 1. Perorangan : a. Seluruh penduduk yang menetap dan tinggal di Indonesia b. Warga Negara Asing (WNA) yang datang dan bekerja di Indonesia serta memiliki izin menetap/ KIMS (Kartu Izin Menetap Sementara) c. Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dalam rangka : i. Tugas-tugas diplomatik dan kenegaraan lainnya ii. Pengobatan iii.Perjalanan ke luar negeri lainnya, misalnya dalam rangka tour d. Karyawan yang bekerja pada kantor lembaga-lembaga internasional yang berada di Indonesia e. Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di perbatasan wilayah RI dengan negara lain, yang karena pekerjaannya diharuskan untuk melintasi batas wilayah negara Indonesia secara harian dan rutin. Sebagai contoh, penduduk Indonesia yang tinggal di Kalimantan dekat perbatasan dengan Malaysia, setiap hari bekerja di Malaysia dan pada hari yang sama pulang kembali ke rumahnya. 2. Institusi : a. Perwakilan lembaga-lembaga pemerintah yang beroperasi di luar negeri, seperti kedutaan besar RI, Konsulat, Biro Pendidikan, Pusat Perdagangan dan lain-lain b. Seluruh lembaga bisnis dan industri, perusahaan dan institusi keuangan (termasuk bank) serta organisasi non-profit milik swasta atau pemerintah, yang berlokasi di Indonesia c. Anak perusahaan atau kantor cabang perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, termasuk kantor cabang bank asing yang ada di Indonesia, misalnya Citibank dan Hongkong Bank di Jakarta d. Kantor perwakilan perusahaan industri dan bisnis asing yang beroperasi di Indonesia. Penduduk dikelompokkan menjadi dua sektor yaitu: a.

Sektor Pemerintah

b.

Sektor Swasta

a. Sektor Pemerintah Sektor pemerintah adalah lembaga/instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk lembaga-lembaga, badan-bandan maupun perusahaan-perusahaan milik oleh pemerintah. Sektor pemerintah dibagi atas :

LP-13

198

Lampiran I

1. Pemerintah pusat Yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah seluruh instansi pemerintah baik departemen maupun lembaga di atas/setingkat departemen yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk kantor wilayah/perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah. Termasuk dalam klasifikasi Pemerintah Pusat adalah : -

Lembaga tinggi/tertinggi negara, termasuk MPR, DPR, MA, BPK, dan Kejaksaan Agung

-

Departemen

-

Lembaga/kantor setingkat departemen yang dipimpin oleh seorang menteri beserta perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah

-

BAPPENAS

-


-

Kantor Pelayanan Pajak

-

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

-

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

-

Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah departemen

-

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

-

Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM)

-

Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP)

-

Badan Lainnya

Tidak termasuk dalam klasifikasi Pemerintah Pusat : -

Bank Indonesia

-

Seluruh lembaga pemerintahan daerah (Pemda Tingkat I dan II)

-

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

-

Seluruh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD)

-

Lembaga pendidikan milik pemerintah (SDN, SMPN, SMUN, dan PTN)

-

Sektor swasta dan perorangan

Pemerintah Pusat dirinci atas : i.


ii.

Departemen Keuangan

iii.

Departemen Pertahanan dan Keamanan

iv.

Departemen Kehutanan dan Perkebunan

v.

Departemen Pertanian

vi.

Departemen Pertambangan dan Energi

vii.

Departemen Agama

viii. Departemen lainnya Lihat kategori termasuk dalam klasifikasi pemerintah pusat di atas 2. Pemerintah Daerah Yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah seluruh instansi/lembaga pemerintah yang anggaran keuangannya diatur dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk kantor wilayah/

LP-14

199

Lampiran I

perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah. Contoh : - Pemda DKI Jakarta - Pemda Jawa Barat - Dinas Kebersihan Pemda - Dinas Bangunan dan Tata Kota Pemerintah Daerah dirinci atas : i. Pemda tingkat I ii. Pemda tingkat II 3. Badan-badan dan Lembaga-lembaga pemerintah Yang dimaksud di sini adalah seluruh badan-badan atau lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk suatu tugas/misi tertentu. Tidak termasuk dalam klasifikasi ini adalah yayasan-yayasan sosial/pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah/departemen. Badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah dirinci atas : i.

Badan Urusan Logistik (BULOG)

ii. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) iii. Lainnya Contoh : - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) - Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) 4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pemerintah Campuran Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pemerintah Campuran adalah seluruh badan, lembaga, dan perusahaan milik negara dengan motif mencari keuntungan. BUMN atau Pemerintah Campuran dapat berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), PT (Persero) maupun perusahaan lainnya, yang seluruh atau sebagian modalnya secara langsung/tidak langsung menjadi milik/ atau diterima dari pemerintah pusat/perusahaan-perusahaan pemerintah yang tergolong pada sektor pemerintah seperti tersebut di atas dan sebagian dimiliki oleh swasta nasional atau swasta nasional bersama-sama dengan swasta asing, atau hanya swasta asing. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pemerintah Campuran dirinci atas : i.

Pertamina

ii. PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) iii. PT. Industri Dirgantara Nusantara(IDN) iv. PT. Garuda Indonesia Airways (GIA) v.

PT. Telkom

vi. PT. Jasa Marga vii. PT. Pos Indonesia

LP-15

200

Lampiran I

viii. PT. Danareksa ix. Perusahaan asuransi Perusahaan asuransi adalah lembaga yang melakukan usaha jasa keuangan dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi yang memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi. Termasuk pula dalam pengertian ini adalah perusahaan asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah (Takaful). Termasuk dalam perusahaan asuransi adalah lembaga-lembaga yang melakukan bidang usaha asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi. Tidak termasuk dalam klasifikasi di sini adalah seluruh lembaga penunjang usaha asuransi, misalnya pialang asuransi/reasuransi, penilai kerugian asuransi, konsultan aktuaria, usaha agen asuransi dan lembaga penunjang usaha asuransi lainnya. Yang dimasukkan ke dalam kelompok ini adalah seluruh lembaga asuransi milik pemerintah maupun patungan antara pemerintah dan swasta nasional/asing. Perusahaan asuransi dalam kelompok ini, dirinci atas : - Jamsostek - Taspen - Jiwasraya - Jasaraharja - Jasindo - Lainnya x. xi.

PT. Pegadaian Perusahaan pembiayaan Perusahaan Pembiayaan adalah perusahaan yang melakukan 1 atau lebih kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, kartu pembiayaan dan pembiayaan nasabah.

xii.

Modal ventura Modal ventura adalah perusahaan/badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan bagi perusahaan/badan usaha lain dalam bentuk penyertaan modal/saham selama jangka waktu tertentu.

xiii.

Lainnya Yang digolongkan ke dalam lainnya adalah perusahaan-perusahaan yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki pemerintah, yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis di atas.

5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Yang diklasifikasikan dalam kategori ini adalah seluruh badan usaha milik pemerintah daerah, yang seluruh atau sebagian saham-sahamnya dimiliki pemerintah daerah (perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta). b. Sektor Swasta Yang dimaksud dengan sektor swasta adalah perorangan (warga negara Indonesia) yang tinggal di Indonesia dan seluruh lembaga/badan/perusahaan yang dibentuk dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia,

LP-16

201

Lampiran I

misalnya : -

Perusahaan non-bank yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) yang beroperasi di Indonesia

-

Kantor cabang perusahaan non-bank milik asing yang beroperasi di Indonesia

-

Yayasan-yayasan, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta.

-

Lembaga pendidikan milik pemerintah maupun swasta

-

Perusahaan patungan antara swasta nasional dengan asing, yang beroperasi di Indonesia

Sektor swasta dirinci atas : 1. Perusahaan asuransi Pengertian perusahaan asuransi, lihat pengertian pada sektor pemerintah di atas. Perusahaan asuransi dirinci berdasarkan kepemilikan oleh : i.

Nasional Yaitu perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki atau berasal dari institusi/ warga negara Indonesia.

ii. Patungan Yaitu perusahaan yang sebagian modalnya dimiliki atau berasal dari institusi/warga negara Indonesia. iii. Asing Yaitu perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh institusi/warga negara asing. Tidak termasuk perusahaan asuransi, lihat penjelasan di atas. 2. Lembaga pembiayaan Yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan tidak termasuk bank, asuransi, dan pegadaian. Lembaga pembiayaan dibedakan atas : i. Perusahaan pembiayaan Perusahaan pembiayaan dirinci berdasarkan kepemilikan : - Nasional - Patungan - Asing ii. Modal ventura Modal ventura dirinci berdasarkan kepemilikan : - Nasional - Patungan - Asing iii. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) BMT yang sudah mempunyai badan hukum dari instansi yang berwenang. iv. Lainnya Yang termasuk dalam lainnya di sini adalah lembaga pembiayaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu jenis lembaga pembiayaan di atas, dan dirinci atas kepemilikan :

LP-17

202

Lampiran I

- Nasional - Patungan - Asing 3. Perusahaan-perusahaan lainnya Yang diklasifikasikan ke dalam status ini adalah seluruh perusahaan swasta yang tidak digolongkan ke dalam lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan, yang beroperasi di Indonesia, baik yang dimiliki sepenuhnya oleh swasta nasional, patungan antara swasta nasional dan asing, maupun yang dimiliki sepenuhnya oleh asing, misalnya perusahaan industri yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA). Tidak termasuk dalam klasifikasi ini adalah : a. Kantor cabang, anak perusahaan, dan kantor perwakilan milik swasta nasional yang beroperasi di luar Indonesia. Jenis ini termasuk klasifikasi Bukan Penduduk. b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) maupun badan usaha lainnya yang dimiliki secara patungan antara pemerintah dan swasta. Jenis ini termasuk klasifikasi BUMN atau Pemerintah Campuran. Golongan ini dirinci atas : i. Nasional ii. Patungan iii. Asing 4. Dana Pensiun Yang dimaksud dengan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Temasuk dalam kelompok ini adalah : 1. Seluruh lembaga/yayasan dana pensiun yang beroperasi di Indonesia milik swasta nasional, baik yang berbentuk yayasan maupun badan usaha lainnya. 2. Seluruh lembaga/yayasan dana pensiun yang dibentuk, dimiliki, dikelola dan dimanfaatkan oleh BUMN/D. 5. Perusahaan Reksadana Yang dimaksud dengan perusahaan reksadana adalah perusahaan yang bidang usahanya menerima dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan ke dalam portfolio investasi baik di sektor perbankan maupun di pasar modal. 6. Yayasan, badan sosial dan organisasi kemasyarakatan Yang dimaksud dengan yayasan, badan sosial dan organisasi kemasyarakatan adalah lembaga yang didirikan untuk melakukan usaha yang bersifat sosial dan tidak untuk mencari keuntungan. Termasuk pula dalam kategori ini antara lain : -

Yayasan atau badan yang didirikan untuk menangani Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

-

Yayasan atau badan sosial yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta

-

Partai politik

-

Organisasi pemuda dan kemasyarakatan

Tidak termasuk dalam kategori ini adalah : -

Yayasan dana pensiun, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta LP-18

203

Lampiran I

-

Yayasan yang bergerak di bidang PENDIDIKAN

a. Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) b. Lainnya 7.

Lembaga pendidikan Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan adalah lembaga-lembaga/badan-badan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau pelatihan baik yang didirikan oleh pemerintah, swasta nasional/asing maupun secara bersama-sama antara pemerintah dan swasta nasional/asing. Termasuk dalam kategori lembaga pendidikan, antara lain : -

Sekolah, universitas maupun lembaga kursus, baik milik pemerintah, swasta nasional maupun secara bersama-sama antara pemerintah dan swasta nasional/asing

-

Lembaga-lembaga pelatihan

8. Koperasi Yang dimaksud dengan koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Golongan ini dirinci atas : i.

Koperasi primer

ii. Lainnya 9.

Kantor perwakilan lembaga milik asing di Indonesia Golongan ini dirinci atas : i. Lembaga keuangan ii. Lainnya

10. Perseorangan Yang dimaksud dengan persorangan adalah orang atau usaha-usaha perseorangan yang tidak berbentuk PT, CV, Fa. dan MAI. 11. Sektor swasta lainnya Yang dimaksud dengan sektor swasta lainnya adalah pihak lain yang tidak dijelaskan di atas, misalnya perusahaan/bank dilikuidasi.

II. Bukan Penduduk Yang dimaksud dengan bukan penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia. Termasuk kategori Bukan Penduduk : 1. Perorangan a. Duta besar dan diplomat asing yang bertugas di Indonesia dengan status diplomatik b. Turis asing yang berada di Indonesia kurang dari 1 tahun, baik yang bertujuan untuk rekreasi atau liburan, pengobatan, kunjungan keagamaan, urusan keluarga, keikutsertaan dalam konferensi atau pertandingan olah raga internasional, dan lain-lain. LP-19

204

Lampiran I

c. Awak (Crew) pesawat atau anak buah kapal (ABK) asing yang singgah di Indonesia. d. Pekerja musiman yang berada di Indonesia dengan tujuan semata-mata untuk pekerjaan musiman e. Pelaku bisnis warga negara asing yang berada di Indonesia kurang dari 1 tahun 2. Institusi : a. Pemerintahan asing beserta perwakilannya yang beroperasi di Indonesia b. Anak perusahaan, kantor cabang, atau kantor perwakilan perusahaan swasta nasional yang beroperasi di luar Indonesia Bukan Penduduk dirinci atas : 1. Pemerintah Pusat Yang digolongkan ke dalam status ini adalah pemerintah negara lain. 2. Perwakilan negara-negara asing dan stafnya Yang dimaksud dengan negara-negara asing dan stafnya adalah perwakilan negara asing dan stafnya yang berstatus diplomatik. 3. BUMN Milik negara asing Yang dimaksud dengan BUMN milik negara asing adalah badan usaha yang dimiliki pemerintah negara asing. 4. Lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi di luar Indonesia Yang dimaksud dengan lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi di luar Indonesia adalah seluruh lembaga keuangan bukan bank baik milik pemerintah, swasta nasional maupun asing yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia. 5. Swasta lainnya Termasuk dalam swasta lainnya, antara lain : a. perorangan yang berdomisili di luar Indonesia, orang-orang asing yang tinggal sementara di Indonesia dan tidak bermaksud tinggal di Indonesia. b. Perusahaan-perusahaan di luar negeri yang tidak bergerak di sektor keuangan (bank maupun bukan bank) yang beroperasi di luar Indonesia, serta lembaga pemerintah asing lainnya yang beroperasi di luar Indonesia. 6. Lembaga-lembaga internasional Yang dimaksud dengan lembaga-lembaga internasional adalah lembaga/organisasi internasional yang beroperasi di luar Indonesia. a. Bank pembangunan multilateral Termasuk dalam kategori bank pembangunan multilateral antara lain ADB, IBRD, dan AfDB. b. Islamic Development Bank (IDB) c. Lainnya Merupakan lembaga/organisasi internasional selain bank pembangunan multilateral, misalnya PBB, IMF,ASEAN, MEE, IIFM, IFSB, AAOIFI dan lain-lain. Status bukan penduduk untuk bank yang beroperasi di luar Indonesia terdapat dalam Daftar Sandi Bank, misalnya Bank Sentral (sandi 798) dan BRI New York (sandi 700). LP-20

205

Lampiran II

PENJELASAN STATUS HUBUNGAN DENGAN BANK

Pengendali Bank Pengendali Akhir

³ 10% Saham PT.A

³ 10% Saham PT.A1

³ 10% Saham BANK Diagram di atas merupakan contoh dan Bank yang dimiliki secara langsung oleh PT Al. Adapun pengendali dari pengendali pada diagram di atas adalah PT A, dan Pengendali Akhir. Berdasarkan hal tersebut maka Pengendali Akhir, PT. A, dan PT. Al ditetapkan sebagai pengendali Bank sehingga merupakan Pihak Terkait dengan Bank. Pengendali Bank secara Bersama-sama

Pengendali Akhir ³ 10% Saham PT.A

³ 10% Saham PT.A2 ³ 10% Saham

3% Saham

PT.A1 7% Saham BANK

Pada Diagram di atas merupakan contoh pengendalian Bank yang dilakukan melalui kepemilikan saham secara bersama-sama oleh PT Al dan PT.A. Pengendali dan PT. Al adalah PT. A2 dan Pengendali Akhir. Sementara itu, pengendali dari PT. A adalah Pengendali Akhir. Berdasarkan hal tersebut, maka Pengendali Akhir, PT.A, PT.Al, dan PT.A2 ditetapkan sebagai pengendali Bank sehingga merupakan Pihak Terkait dengan Bank.

LP-21

206

Lampiran II

Pada Diagram di atas, PT. B 1 merupakan perusahaan/badan yang dikendalikan Bank. PT. B dan Ultimate Subsidary juga merupakan perusahaan yang berada dibawah pengendalian Bank melalui PT. B I secara berjenjang. Berdasarkan hal tersebut, Ultimate Subsidary, PT. B, dan PT. B1 merupakan Pihak Terkait dengan Bank.

Pada Diagram di atas, contoh dari pengendali lain dari perusahaan/badan yang dibawah pengendalian Bank adalah PT. C dan Ultimate C. PT C memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham PT. B 1 yang merupakan perusahaan dibawah pengendalian Bank. Sementara itu, Ultimate C adalah Pengendali dari PT. C. Oleh karena itu PT. C dan Ultimate C merupakan pihak terkait.

LP-22

207

Lampiran II

Pada diagram tersebut di atas dapat dilihat bahwa pihak-pihak yang ditetapkan sebagai pengendali Bank, yaitu Pengendali Akhir dan PT. A. PT A, memiliki 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham PT. D1.2. dan PT. D1.3. Sementara itu pengendali akhir memiliki 10% (sepuluh perseratus) saham PT. Dl dan kepemilikan saham tersebut merupakan porsi terbesar. Dengan demikian PT. D1, PT. D1.2, dan PT. D1.3, ditetapkan pula sebagai Pihak Terkait dengan Bank. Sementara itu, pengendali lain dari anak perusahaan Bank (PT.B 1) adalah PT. C. Dalam hal ini PT.C memiliki 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham masing-masing PT. D2 dan PT. D2. 1. Dengan demikian, PT. D2 dan PT. D2. 1 ditetapkan sebagai Pihak Terkait dengan Bank. Selain itu keluarga dan pengendali perorangan juga merupakan Pihak Terkait dengan Bank. Demikian juga halnya dengan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga pengendali perorangan tersebut juga merupakan Pihak Terkait. Pada Diagram di bawah, Bank beserta Pihak Terkait dengan Bank (PT. D1.3 dan PT. B1) secara kumulatif memiliki lebih dari 10% (sepuluh perseratus) saham pada Manajer Investasi yang mengelola portfolio Kontrak Investasi Kolektif RD. Berdasarkan hal tersebut, maka penanaman dana pada Kontrak Investasi Kolektif RD dan atau Penyediaan Dana kepada Manajer Investasi Kontrak Investasi Kolektif RD ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait.

LP-23

208

Lampiran II

Kontrak Investasi Kolektif

Pengendali Akhir ³ 10% Saham

³ 10% Saham

³ 25% Saham

PT.A2

PT.A ³ 25% Saham

PT.D1

³ 10% Saham 3% Saham

PT.A1

PT.D1.2

7% Saham ³ 25% Saham

BANK

PT.C ³ 25% Saham

PT.D1.3

>10% Saham

>10% Saham

5%

PT.D2

PT.B1

4%

>10% Saham ³ 25% Saham

PT.B

Manajer Investasi

5%

>10% Saham

Ultimate Subsidary

PT.D2.1

Kontrak Investasi Kolektif RD

Peminjam-peminjam dalam Satu Pengendalian Pengendali ³ 25% Saham

³ 25% Saham Kredit 1

Pemegang Saham lain Dengan Porsi Kepemilikan Masing-masing < dari 15 % saham

Peminjam 2

Peminjam 1 ³ 25% Saham

10% Saham

BANK

PT.A1 Kredit 2

85% Saham

5% Saham Kredit 3

Peminjam 3

Pada Diagram diatas, Bank memberikan Kredit masing-masing kepada Peminjam 1, Peminjam 2, dan Peminjam 3. Dapat dilihat pada diagram tersebut Peminjam 1, dan Peminjam 2 dikendalikan oleh 1 (satu) pihak yang sama, yaitu Pengendali. Pengendali memiliki masing-masing 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih pada Peminjam 1 dan Peminjam 2, sehingga Peminjam 1 dan Peminjam 2 digolongkan kedalam I (satu) kelompok Peminjam. Peminjam 3 dalam diagram tersebut dikendalikan oleh pengendali yang sama dengan pengendali Peminjam 1 dan Peminjam 2.

LP-24

209

Lampiran II

Pengendalian terhadap Peminjam 3 oleh Pengendali dilakukan secara berjenjang melalui Peminjam 1 dan Peminjam 2 dengan kepemilikan saham sebesar 15% (lima belas perseratus) dan porsi kepemilikan ini adalah porsi terbesar. Dengan demikian, Peminjam 1, Peminjam 2, dan Peminjam 3 digolongkan kedalam 1 (satu) kelompok Peminjam dan BMPK untuk keseluruhan kelompok Peminjam tersebut tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dan Modal Bank.

Pejabat Eksekutif PT D1.3 duduk sebagai Direktur di perusahaan A, sehingga perusahaan A menjadi Pihak Terkait. Salah satu Komisaris Bank memiliki lebih dari 25% saham di perusahaan B, sehingga perusahaan B menjadi Pihak Terkait. Kepemilikan Komisaris Bank pada perusahaan B dapat dilakukan dengan berbagai cara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (3) PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, antara lain melalui atau bersama-sama dengan keluarga. Komisaris PT. C merupakan istri dari Direktur Bank. Oleh karena itu PT. C merupakan Pihak Terkait.

LP-25

210

Lampiran III

TATA CARA PENGISIAN KOLOM JENIS PENYEDIAAN DANA DAN BENTUK JAMINAN/AGUNAN

Tata cara pengisian kolom jenis penyediaan dana dan bentuk jaminan/agunan ini khusus untuk formulir-5, formulir-6 dan formulir-7 yaitu tentang Laporan Pelanggaran BMPK, Pelampuan BMPK dan Penyediaan Dana. Apabila peminjam atau kelompok peminjam (group) memperoleh fasilitas 1 (satu) jenis penyediaan dana dengan jenis jaminan/agunan lebih dari 1 (satu), dan atau memperoleh fasilitas lebih dari 1 (satu) jenis penyediaan dana dengan jenis jaminan/agunan lebih dari 1 (satu), maka tata cara pelaporan jenis penyediaan dana dan atau bentuk jaminan/agunan yang kedua maupun seterusnya dilaporkan pada baris berikutnya dengan cara sebagai berikut : 1. Penyediaan Dana hanya 1 (satu) jenis dan Bentuk Jaminan lebih dari 1 (satu) bentuk jaminan Sebagai contoh : Seorang nasabah bernama Agus untuk usahanya telah memperoleh penyediaan dana dari bank A dalam bentuk kredit sebesar Rp.250 milyar. Sebagai jaminan atas perolehan penyediaan dana dari bank A tersebut, nasabah Agus menyerahkan 3 asetnya dalam bentuk deposito senilai Rp.25 milyar, SB L/C senilai Rp.250 juta dan setoran jaminan senilai Rp.500 juta. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, misalnya bank A telah melakukan pelanggaran BMPK untuk nasabah individu yaitu sebesar Rp. 20 milyar (15%). Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengisian laporan BMPK pada kasus tersebut dilakukan sebagai berikut : a.

Pada baris pertama Seluruh kolom diisi sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini, maka kolom Jenis Penyediaan Dana (Kol. VI) diisi kredit (sandi 30) senilai Rp.250 milyar dan kolom Bentuk Jaminan (Kol.XII) diisi deposito (sandi 32) senilai Rp.25 milyar.

b.

Pada baris kedua dan ketiga Mengingat nasabah Agus menyerahkan 3 bentuk jaminan kepada bank A yaitu deposito, SB L/C dan setoran jaminan, dimana jaminan deposito telah dilaporkan pada baris pertama, maka bentuk jaminan kedua (SB L/C) dan jaminan ketiga (setoran jaminan) tersebut harus dilaporkan pada baris selanjutnya yaitu baris kedua dan baris ketiga. Adapun pada baris kedua dan ketiga langsung diisi kolom Jenis Penyediaan Dana (Kol.VI) dengan sandi 98. Sementara itu, kolom-kolom jaminan yang diberikan dan Realisasi Jaminan (khusus untuk form-06 dan form-07) diisi dengan cara sebagaimana yang dijelaskan dalam buku pedoman. Selanjutnya kolom lainnya yaitu kolom Peminjam, kolom Penyediaan Dana lainnya, kolom Pelanggaran BMPK dan kualitas tidak dapat diisi karena telah diblock (disable) secara sistem.

LP-26

211

Lampiran III

Ilustrasi 1 (Form-5):

2. Penyediaan Dana lebih dari 1 (satu) jenis dan Bentuk Jaminan hanya 1 (satu) jenis atau lebih Sebagai contoh : Sebuah perusahaan A memperoleh 3 fasilitas penyediaan dana dari bank C dalam bentuk kredit (Rp.50 milyar), bank garansi (Rp.5 milyar) dan Letter of Credit (Rp.1 milyar) dengan jaminan/aguan tunai (cash collateral) yang dirinci sebagai berikut :

Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, misalnya bank A telah melakukan pelanggaran BMPK untuk nasabah perusahaan (individu) tersebut sebesar Rp.1 milyar (1%). Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengisian laporan BMPK pada kasus tersebut dilakukan sebagai berikut : a.

Pada baris pertama Seluruh kolom diisi sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini, kolom Jenis Penyediaan Dana (Kol. VI) diisi kredit (sandi 30) senilai Rp.50 milyar dan kolom Bentuk Jaminan (Kol.XII) diisi deposito (sandi 32) senilai Rp.5 milyar.

LP-27

212

Lampiran III

b.

Pada baris kedua Mengingat perusahaan A memperoleh 3 fasilitas penyediaan dana dari bank C yaitu kredit, bank garansi dan L/C, dimana fasilitas penyediaan dana dalam bentuk kredit telah dilaporkan pada baris pertama, maka fasilitas penyediaan dana lainnya harus dilaporkan pada baris kedua. Adapun pengisian pada baris kedua tersebut dilakukan dengan cara pada kolom Status Keterkaitan dengan Bank (Kol.V) langsung diisi dengan sandi 98. Dengan demikian, maka kolom yang harus diisi pada baris kedua hanya kolom jenis Penyediaan Dana (Kol.VI) berupa Bank Garansi (sandi 65) senilai Rp.5 milyar dan Jaminan yang diberikan (Kol.XII) berupa Setoran Jaminan (sandi 37) senilai Rp.1 milyar. Sementara itu, kolom-kolom lainnya yaitu Realisasi Jaminan (khusus untuk form-06 dan form-07), Kualitas Penyediaan Dana dan Jaminan lainnya diisi dengan cara sebagaimana yang dijelaskan dalam buku pedoman. Sedangkan kolom Peminjam dan kolom Pelanggaran BMPK tidak dapat diisi karena telah diblock (disable) secara sistem.

c.

Pada baris ketiga dan keempat Dalam hal ini, mengingat jenis Penyediaan Dana berupa Bank Garansi (sandi 65) tersebut memiliki lebih dari satu jaminan/agunan, maka untuk pengisian Bentuk Jaminan lainnya berupa SB L/C (Sandi 65) senilai Rp.2 milyar dan Tabungan (sandi 33) senilai Rp.1 milyar harus diisi pada baris ketiga dan keempat dengan cara pada kolom Jenis Penyediaan Dana (Kol.VI) langsung diisi dengan sandi 98 sebagaimana contoh pada penjelasan butir 1 di atas. Dengan demikian, maka dalam suatu baris bila kolom Jenis Penyediaan Dana (Kol.VI) = 98, secara sistem kolom Peminjam, kolom Penyediaan Dana, kolom Pelanggaran BMPK dan kolom Kualitas tidak akan dapat diisi karena telah diblock (disable) secara sistem, dan demikian pula cara pengisian pada baris kelima dan keenam untuk jenis penyediaan dana berupa L/C (sandi 70) senilai Rp.1 milyar dengan jaminan/agunan berupa giro (Sandi 30) senilai Rp. 150 juta dan tabungan (sandi 33) senilai Rp.50 juta cara pengisiannya masing-masing sesuai dengan penjelasan sebagaimana pada baris kesatu, kedua, ketiga dan keempat.

LP-28

213

Lampiran III

Ilustrasi 2 (Form-5):

LP-29

214

Lampiran IV

DAFTAR SANDI NEGARA DAN VALUTA

No NEGARA

SANDI NEGARA

SANDI VALUTA

KETERANGAN

1

AFGHANISTAN

AF

AFN

Afghanistan Afghani

2

ALBANIA

AL

ALL

Albanian Lek

3

ALGERIA/ ALJAZAIR

DZ

DZD

Algerian Dinar

4

AMERICA SAMOA

AS

USD

US Dollar

5

ANDORRA

AD

ADP

Andorran Peseta

6

ANDORRA

AD

FRF

French Franc

7

ANDORRA

AD

ESP

Spanish Peseta

8

ANGOLA

AO

AOA

Angolan Kwanza

9

ANGUILLA

AI

XCD

East Caribbean Dollar

10

ANTARCTICA

AQ

NOK

Norwegian Krone

11

ANTIGUA AND BARBUDA

AG

XCD

Antigua Dollar

12

ARGENTINA

AR

ARS

Argentine Peso

13

ARMENIA

AM

AMD

Armenia Dram

14

ARUBA

AW

AWG

Aruban Guilder

15

AUSTRALIA

AU

AUD

Australian Dollar

16

AUSTRIA

AT

ATS

Austrian Schilling

17

AZERBAIJAN

AZ

AZM

Azerbaijan Mant

18

BAHAMAS

BS

BSD

Bahamas Dollar

19

BAHRAIN

BH

BHD

Bahraini Dinar

20

BANGLADESH

BD

BDT

Bangladesh Taka

21

BARBADOS

BB

BBD

Barbados Dollar

22

BELARUS

BY

BYR

Belarus Rouble

23

BELGIUM

BE

BEF

Belgian Franc

24

BELIZE

BZ

BZD

Belize Dollar

25

BENIN

BJ

XOF

CFA Franc BCEAO

26

BERMUDA

BM

BMD

Bermudian Dollar

27

BHUTAN

BT

INR

LP-30

Indian Rupee

215

Lampiran IV

No NEGARA

SANDI NEGARA

SANDI VALUTA

KETERANGAN

28

BHUTAN

BT

BTN

Bhutan Ngultrum

29

BOLIVIA

BO

BOB

Bolivian Boliviano

30

BOSNIA-HERZEGOWINA

BA

BAM

Bosnia-Herze Conv Marka

31

BOTSWANA

BW

BWP

Botswana Pula

32

BOUVET ISLAND

BV

NOK

Bouvet Is Kroner

33

BRAZIL

BR

BRL

Brazilian Real

34

BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY

IO

USD

US Dollar

35


IO

GBP

Pound Sterling (United Kingdom Pound)

36


IO

SCR

Seychelles Rupee

37

BRUNEI DARUSSALAM

BN

BND

Brunei Dollar

38

BULGARIA

BG

BEN

Bulgarian Lev

39

BURKINA FASO

BF

XOF

CFA Franc BCEAO

40

BURUNDI

BI

BIF

Burundi Franc

41

CAMBODIA

KH

KHR

Cambodia Riel

42

CAMEROON

CM

XAF

Franc de la Communaute financiere Africaine

43

CANADA

CA

CAD

Canadian Dollar

44

CAPE VERDE

CV

CVE

Cape Verde Escudo

45

CAYMAN ISLANDS

KY

KYD

Cayman Islands Dollar

46

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

CF

XAF


47

CHAD

TD

XAF


48

CHILE

CL

CLP

Chilean Peso

49

CHILE

CL

CLF

Chilean Fomento

50

CHINA

CN

CNY

China Renminbi

51

CHRISTMAS ISLANDS

CX

AUD

Christmas Island Dollar

52

COCOS (KEELING) ISLAND

CC

AUD

Cocos (Keeling) Island Dollar

LP-31

216

Lampiran IV

No NEGARA

SANDI NEGARA

SANDI VALUTA

KETERANGAN

53

COLOMBIA

CO

COP

Colombian Peso

54

COMOROS

KM

KMF

Comoros Franc

55

CONGO

CG

XAF


56

CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE

CD

CDF

Democratic Rep.Congo Franc

57

COOK ISLAND

CK

NZD

New Zealand Dollar

58

COSTA RICA

CR

CRC

Costa Rican Colon

59

COTE D’IVOIRE ( lihat Ivory Coast)

CI

XCD

CFA Franc BCEAO

60

CROATIA

HR

HRK

Croatian Kuna

61

CUBA

CU

CUP

Cuban Peso

62

CYPRUS

CY

CYP

Cypriot Pound

63

CZECH REPUBLIC

CZ

CZK

Czech Koruna

64

DENMARK

DK

DKK

Danish Krone

65

DJIBOUTI

DJ

DJF

Djibouti Franc

66

DOMINICAN REPUBLIC

DO

DOP

Dominican Republic Peso

67

DOMONICA

DM

XCD


68

ECUADOR

EC

ECS

Ecuadorean Sucre

69

EGYPT

EG

EGP

Egyptian Pound

70

EL SALVADOR

SV

SVC

El Salvador Colon

71

EQUATORIAL GUINEA

GQ

XAF


72

ERITREA

ER

ERN

Eritreian Nakfa

73

ESTONIA

EE

EEK

Estonian Kroon

74

ETHIOPIA

ET

ETB

Ethiopian Birr

75

EUROPEAN COMMUNITY

EUR

Euro

76

FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)

FK

FKP

Falkland Islands Pound

77

FAROE ISLANDS

FO

DKK

Faroe Island Krone

78

FIJI

FJ

FJD

Fiji Dollar

79

FINLAND

FI

FIM

Finnis Markka

LP-32

217

Lampiran IV

No NEGARA

SANDI NEGARA

SANDI VALUTA

KETERANGAN

80

FRANCE

FR

FRF

French Franc

81

FRANCE, METROPOLITAN

FX

FRF

French Franc

82

FRENCH GUIANA

GF

FRF

French Guiana Franc

83

FRENCH POLYNESIA

PF

XPF

Franc Pacific Is.Fran

84

FRENCH SOUTHERN TERRITORIES

TF

FRF

French Franc

85

GABON

GA

XAF


86

GAMBIA

GM

GMD

87

GEORGIA

GE

GEL

Georgian Lari

88

GERMANY

DE

DEM

German Mark

89

GHANA

GH

GHC

Ghana Cedi

90

GIBRALTAR

GI

GIP G

ibraltar Pound

91

GREENLAND

GL

DKK

Greenland Krone

92

GRENADA

GD

XCD

Grenada Dollar

93

GUADELOUPE

GP

FRF

Guadeloupe Franc

94

GUAM

GU

USD

Guam Dollar

95

GUATEMALA

GT

GTQ

Guatemala Quetzal

96

GUINEA

GN

GNF

Guinea Franc

97

GUINEA BISSAU

GW

XOF

Guinea Bissau Franc

98

GUYANA

GY

GYD

Guyana Dollar

99

HAITI

HT

HTG

Haiti Gourde

100 HEARD AND MCDONALD ISLAND

HM

AUD

Australian Dollar

101 HONDURAS

HN

HNL

Honduras Lempira

102 HONGKONG

HK

HKD

Hong Kong Dollar

103 HUNGARY

HU

HUF

Hungarian Forint

104 ICELAND

IS

ISK

Icelandic Krona

105 INDIA

IN

INR

Indian Rupee

106 INDONESIA

ID

IDR

Indonesian Rupiah

107 IRAN

IR

IRR

Iranian Rial

LP-33

Gambian Dalasi

218

Lampiran IV

SANDI NEGARA

SANDI VALUTA

108 IRAQ

IQ

IQD

Iraqi Dinar

109 IRELAND

IE

IEP

Irish Punt

110 ISRAEL

IL

ILS

Israeli Shekel

111 ITALIA

IT

ITL

Italian Lira

112 IVORY COAST

CI

XOF

CFA Franc BCEAO

113 JAMAICA

JM

JMD

Jamaican Dollar

114 JAPAN

JP

JPY

Japanese Yen

115 JORDAN

JO

JOD

Jordanian Dinar

116 KAZAKHSTAN

KZ

KZT

Kazakhstan Tenge

117 KENYA

KE

KES

Kenyan Shilling

118 KIRIBATI

KI

AUD

Australian Dollar

119 KOREA SELATAN

KR

KRW

Korean Won

120 KOREA UTARA

KP

KPW

North Korean Won

121 KUWAIT

KW

KWD

Kuwaiti Dinar

122 KYRGYZSTAN

KG

KGS

Kyrgyzstan Som

123 LAINNYA

N1

N11

atau sandi yang telah ditentukan

124 LAO PEOPLE’S DEMOC. REP.

LA

LAK

Laos New Kip

125 LATVIA

LV

LVL

Latvian Lats

126 LEBANON

LB

LBP

Lebanese Pound

127 LESOTHO

LS

LSL

Loti Lesatho

128 LIBERIA

LR

LRD

Liberian Dollar

129 LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

LY

LYD

Libyan Dinar

130 LIECHTENSTEIN

LI

CHF

Liechtenstein Franc

131 LITHUANIA

LT

LTL

Lithuanian Litas

132 LUXEMBOURG

LU

LUF

Luxembourg Franc

133 MACAU

MO

MOP

Macau Pataca

134 MACEDONIA

MK

MKD

Macedonian Denar

135 MADAGASCAR

MG

MGF

Madagascar Franc

136 MALAGASI

MG

MGF

Malagasy Franc

No NEGARA

LP-34

KETERANGAN

219

Lampiran IV

No NEGARA

SANDI NEGARA

SANDI VALUTA

KETERANGAN

137 MALAWI

MW

MWK

Malawi Kwacha

138 MALAYSIA

MY

MYR

Malaysian Ringgit

139 MALDIVES

MV

MVR

Maldives Rufiyaa

140 MALI

ML

XOF

Mali Republic Franc

141 MALI

ML

MLF

Malian Franc

142 MALTA

MT

MTL

Maltese Lira

143 MARSHALL ISLANDS

MH

USD

US Dollar

144 MARTINIQUE

MQ

FRF

French Franc

145 MAURITANIA

MR

MRO

Mauritania Ouguiya

146 MAURITIUS

MU

MUR

Maurutius Rupee

147 MAYOTTE

YT

FRF

French Franc

148 MEXICO

MX

MXN

Mexican Peso

149 MICRONESIA, FEDERATED STATE OF

FM

USD

US Dollar

150 MOLDOVA, REPUBLIC OF

MD

MDL

Moldova Lei

151 MONACO

MC

FRF

French Franc

152 MONGOLIA

MN

MNT

Mongolia Tugrik

153 MONTSERRAT

MS

XCD

Montserrat Dollar

154 MOROCCO

MA

MAD

Moroccan Dirham

155 MOZAMBIQUE

MZ

MZM

Mozambique Metical

156 MYANMAR (BURMA)

MM

MMK

Myanmar Kyat

157 NAMIBIA

NA

NAD

Namibia Dollar

158 NAMIBIA

NA

ZAR

Rand (South African Rand)

159 NAURU

NR

AUD

Australian Dollar

160 NEPAL

NP

NPR

Nepalese Rupee

161 NETHERLANDS

NL

NLG

Netherlands Guilder/ Gulden/ Florin

162 NETHERLANDS ANTILLES

AN

ANG

Netherlands Antillian Guilder / Florin

163 NEW CALEDONIA

NC

LP-35

XPF

Franch Pacific Is.Fran

220

Lampiran IV

SANDI NEGARA

SANDI VALUTA

164 NEW ZEALAND

NZ

NZD

New Zealand Dollar

165 NICARAGUA

NI

NIO

Nicaragua Cordoba

166 NIEUE

NU

NZD

New Zealand Dollar

167 NIGER

NE

XOF

Niger Republic Franc

169 NORFOLK ISLANDS

NF

AUD

Norfolk Islands Dollar

170 NORTHERN MARIANA ISLAND

MP

USD

US Dollar

171 NORWAY

NO

NOK

Norwegian Krone

172 OMAN

OM

OMR

Omani Rial

173 PAKISTAN

PK

PKR

Pakistan Rupee

174 PALAU

PW

USD

US Dollar

175 PANAMA

PA

PAB

Panamanian Balboa

176 PAPUA NEW GUINEA

PG

PGK

Papua New Guinea Kina

177 PARAGUAY

PY

PYG

Paraguayan Guarani

178 PERU

PE

PEN

Peruvian Nuevo

179 PHILIPPINES

PH

PHP

Philippines Peso

180 PITCAIRN

PN

NZD

New Zealand Dollar

181 POLAND

PL

PLN

Polish Zloty/New Zloty

182 PORTUGAL

PT

PTE

Portuguese Escudo

183 PUERTO RICO

PR

USD

US Dollar

184 QATAR

QA

QAR

Qatari Rial

185 REUNION

RE

FRF

Reunion Franc

186 ROMANIA

RO

ROL

Romanian Leu

187 RUSSIAN FEDERATION

RU

RUB

Russian Rouble

188 RWANDA

RW

RWF

Rwanda Franc

189 SAINT LUCIA

LC

XCD


190 SAMOA

WS

WST

Samoan (West) Tala

191 SAMOA

WS

USD

Samoan Dollar

192 SAN MARINO

SM

ITL

San Marino Lira

No NEGARA

KETERANGAN

168 NIGERIA NG NGN Nigeria Naira

LP-36

221

Lampiran IV

SANDI NEGARA

SANDI VALUTA

193 SAO TOME & PRINCIPE

ST

STD

Sao Tome Dobra

194 SAUDI ARABIA

SA

SAR

Saudi Riyal

195 SENEGAL

SN

XOF

Senegal Franc

196 SEYCHELLES

SC

SCR

Seychelles Rupee

197 SIERA LEONER

SL

SLL

Sierra Leone Leone

198 SINGAPORE

SG

SGD

Singapore Dollar

199 SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)

SK

SKK

Slovakian Koruna

200 SLOVENIA

SI

SIT

Slovenia Tolar

201 SOLOMON ISLANDS

SB

SBD

Solomon Islands Dollar

202 SOMALIA

SO

SOS

Somali Schilling

203 SOUTH AFRICA

ZA

ZAR

South Afrian Rand

204 SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH

GS

GBP

Pound Sterling

ES

ESP

Spanish Peseta

No NEGARA

KETERANGAN

SANDWICH I. 205 SPAIN

(convertiable Peseta Acc) 206 SPAIN

ES

ESB

Spanish Peseta

207 SRI LANGKA/CEYLON

LK

LKR S

ri Langka Rupee

208 ST. HELENA

SH

SHP

St. Helena Pound

209 ST. KITTAND NEVIS/ SAINT KITTS C. AND

KN

XCD

St. Kitts Dollar

210 ST. PIERRE & MIQUELON

PM

FRF

French Franc

211 ST. VINCENT & THE GRENADES

VC

XCD

St. Vincent Dollar

212 SUDAN

SD

SDP

Sudanese Pound

213 SUDAN

SD

SDD

Sudanese Dinar

214 SURINAME

SR

SRG

Surinam Guilder

215 SURINAME

SR

SRD

Surinam Dollar

216 SVALBARD AND JAN MAYEN ISLAND

SJ

NOK

Norwegian Krone

217 SWAZILAND

SZ

SZL

Swaziland Lilangeni

218 SWEDIA/SWEDEN

SE

SEK

Swedish Krone

NEVIS

LP-37

222

Lampiran IV

SANDI NEGARA

SANDI VALUTA

219 SWISS/SWITZERLAND

CH

CHF

Swiss Franc

220 SYRIAN ARAB REPUBLIC

SY

SYP

Syrian Pound

221 TAIWAN/REP. OF CHINA/PROVINCE OF CHINA

TW

TWD

Taiwan Dollar

222 TAJIKISTAN

TJ

TJS

Tajikistan Somoni

223 TANZANIA (TAGANZICA & ZANZIBAR)

TZ

TZS

Tanzanian Shilling

224 THAILAND

TH

THB

Thai Bath

225 TIMORLESTE

TL

USD

East Timor Dollar

226 TOKELAU

TK

NZD

Tokelau Dollar

227 TONGA

TO

TOP

Tonga Pa’anga

228 TRINIDAD & TOBAGO

TT

TTD

Trinidad & Tobago Dollar

229 TUNISIA

TN

TND

Tunisian Dinar

230 TURKEY

TR

TRL

Turkish Lira

231 TURKMENISTAN

TM

TMM

Turkmenistan Manat

232 TURKS & CAICOS ISLAND

TC

USD

Turks & Caicos Dollar

233 TUVALU

TV

AUD

Australian Dollar

234 UGANDA

UG

UGX

Ugandan Shilling

235 UKRAINE

UA

UAH

Ukrainian Hryvna

236 UNITED ARAB EMIRAT

AE

AED

UAE Dirham

237 UNITED KINGDOM (INGGRIS)

GB

GBP

Pound Sterling

238 UNITED STATES OF AMERICA

US

USD

US Dollar

239 URUGUAY

UY

UYU

Uruguay Peso

240 US MINOR OUTLYING ISLANDS

UM

USD

US Dollar

241 UZBEKISTAN

UZ

UZS

Uzbekistan Sum

242 VANUATU

VU

VUV

Vanuatu Vatu

243 VATICAN CITY STATE (HOLY SEE)

VA

ITL

Vatican City Lira

244 VENEZUELA

VE

VEB

Venezuelan Bolivar

245 VIETNAM

VN

VND

Vietnam Dong

246 VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

VG

USD

US Dollar


VG

GBP

Pound Sterling

No NEGARA

LP-38

KETERANGAN

223

Lampiran IV

SANDI NEGARA

SANDI VALUTA


VG

XCD


249 VIRGIN ISLANDS (US)

VI

USD

US Dollar

250 WALLIS AND FUTUNA ISLANDS

WF

XPF

Wallis and Futuna Islands Franc

251 WEST AFRICA

XO

XOF

CFA Franc BCEAO

252 WESTERN SAHARA

EH

MAD

Morrocoan Dirham

253 WESTERN SAHARA

EH

ESP

Spanish Peseta

254 WESTERN SAHARA

EH

MRO

Mauritian Ouguiya

255 YEMEN

YE

YER

Yemeni Rial

256 YUGOSLAVIA

YU

YUM

Yugoslav Dinar

257 YUNANI (lihat Greece)

GR

GRD

Greek Drachma

258 ZAMBIA

ZM

ZMK

Zambian Kwacha

259 ZIMBABWE

ZW

ZWD

Zimbabwe Dollar

260 ZIMBABWE

ZW

XDR

Special Drawing Right

261 ZIMBABWE

ZW

XAG

Silver

262 ZIMBABWE

ZW

XAU

Gold

No NEGARA

LP-39

KETERANGAN

224

Lampiran V

DAFTAR SANDI WILAYAH BANK INDONESIA NO.

KANTOR BANK INDONESIA

SANDI

1.

AMBON

............................................................................................ 810

2.

BALIKPAPAN

............................................................................................ 570

3.

BANDA ACEH

............................................................................................ 320

4.

BANDUNG

............................................................................................ 010

5.

BANJARMASIN

............................................................................................ 510

6.

BATAM

............................................................................................ 370

7.

BENGKULU

............................................................................................ 230

8.

CIREBON

............................................................................................ 140

9.

DENPASAR

............................................................................................ 720

10.

JAKARTA

............................................................................................ 001

11.

JAMBI

............................................................................................ 310

12.

JAYAPURA

............................................................................................ 820

13.

JEMBER

............................................................................................ 040

14.

KEDIRI

............................................................................................ 060

15.

KENDARI

............................................................................................ 690

16.

KUPANG

............................................................................................ 740

17.

LAMPUNG

............................................................................................ 390

18.

LHOKSEUMAWE

............................................................................................ 410

19.

MALANG

............................................................................................ 070

20.

MATARAM

............................................................................................ 710

21.

MEDAN

............................................................................................ 330

22.

MENADO

............................................................................................ 620

23.

PADANG

............................................................................................ 340

24.

PALANGKARAYA

............................................................................................ 580

25.

PALEMBANG

............................................................................................ 360

26.

PALU

............................................................................................ 600

27.

PEKANBARU

............................................................................................ 350

28.

PONTIANAK

............................................................................................ 530

29.

PURWOKERTO

............................................................................................ 150

30.

SAMARINDA

............................................................................................ 540

31.

SEMARANG

............................................................................................ 090

32.

SIBOLGA

............................................................................................ 380

33.

SOLO

............................................................................................ 100

34.

SURABAYA

............................................................................................ 120

35.

TASIKMALAYA

............................................................................................ 190

36.

TERNATE

............................................................................................ 880

37.

UJUNG PANDANG

............................................................................................ 610

38.

YOGYAKARTA

............................................................................................ 050 LP-40

225

Lampiran 2

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

PEDOMAN LAPORAN BERKALA BANK UMUM (LBBU)

Recommend Documents