PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN DEBITUR BANK UMUM (BU)

Lampiran 1

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN DEBITUR BANK UMUM (BU)

Penjelasan Umum

I. PENJELASAN UMUM

A.

Sistem Informasi Debitur (SID) Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia. Sistem Informasi Debitur hanya dapat diakses melalui jaringan ekstranet Bank Indonesia dan dalam pelaporannya mencakup hal-hal sebagai berikut, diantaranya : 1. Permintaan dan konfirmasi DIN 2. Pengisian Laporan Debitur, yang mencakup: a. Identitas Debitur b. Identitas Pengurus dan Pemilik, bagi Debitur yang berbentuk badan usaha c. Fasilitas Penyediaan Dana Merupakan proses pengisian Laporan Debitur atas setiap fasilitas yang diberikan Bank Pelapor kepada Debitur. Fasilitas-fasilitas tersebut mencakup: Penempatan pada bank lain, Surat Berharga, Kredit, Tagihan Lainnya, Penyertaan dan Penerusan kredit (kredit kelolaan) d. Agunan/Penjamin e. Kontrol LBU f. Laporan Keuangan Debitur 3. Pencarian data Informasi Debitur Individual Aplikasi Sistem Informasi Debitur Aplikasi Sistem Informasi Debitur terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu: Aplikasi SID WEB dan aplikasi SID Pelapor. Aplikasi SID WEB adalah aplikasi yang dapat diakses oleh Bank Pelapor melalui Web site ekstranet BI. Sedangkan aplikasi SID Pelapor adalah aplikasi yang diinstall di komputer Pelapor. Fungsi dari aplikasi SID Web ini diantaranya: 1. Pengiriman permintaan DIN Pengiriman permintaan DIN bertujuan untuk melakukan permintaan DIN atas Debitur baru. Pengiriman permintaan DIN ini dapat dilakukan setelah terbentuk file kirim DIN dari aplikasi SID Pelapor.

I-1

35

Penjelasan Umum

2. Pengiriman laporan bulanan SID Pengiriman laporan bulanan SID harus disampaikan secara on-line. Dalam penyampaian secara on-line maka laporan SID dapat disampaikan melalui aplikasi SID Web ini. Untuk menyampaikan laporan SID melalui SID Web, maka terlebih dahulu harus dibentuk file kirim melalui aplikasi SID Pelapor terhadap laporan yang akan disampaikan setiap bulannya. 3. Permintaan Informasi Debitur Individual Merupakan salah satu fungsi dari aplikasi SID Web yang bertujuan untuk menampilkan informasi dari Debitur yang dikehendaki berkaitan dengan semua fasilitas penyedian dana yang diterima dari Pelapor. Fungsi dari aplikasi SID Pelapor adalah untuk membentuk file kirim berkaitan dengan file kirim untuk permintaan DIN dan file kirim untuk pengiriman laporan. Aplikasi SID Pelapor ini bersifat off-line (tidak berkaitan secara langsung dengan server SID Bank Indonesia). Gambaran aplikasi SID WEB dan SID Pelapor sebagaimana terdapat pada gambar berikut ini: Aplikasi SID Web

I-2

36

Penjelasan Umum

Aplikasi SID Pelapor

Konfigurasi Jaringan Sistem Informasi Debitur (SID) Konfigurasi jaringan SID adalah konfigurasi yang memungkinkan seluruh Pelapor SID dapat mengakses aplikasi SID Web, terkait dengan fungsi yang dapat digunakan pada aplikasi tersebut. Konfigurasi jaringan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

I-3

37

Penjelasan Umum

Konfigurasi jaringan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu konfigurasi di sisi Pelapor dan konfigurasi di sisi Bank Indonesia. Dari sisi Pelapor, untuk mengakses aplikasi SID Web dapat dilakukan dengan cara single user atau multiuser. Single user adalah jenis akses dimana hanya terdapat 1 (satu) komputer yang terhubung dengan jaringan ekstranet BI, sedangkan jenis multiuser memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi SID Web melalui lebih dari 1 (satu) komputer secara bersamaan. Untuk jenis multiuser ini memerlukan sebuah server yang terhubung dengan jaringan ekstranet BI. Dari sisi BI, aplikasi SID Web dapat diakses melalui jaringan intranet BI. Konfigurasi jaringan dari sisi Pelapor dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan gambar konfigurasi jaringan dari sisi Pelapor tersebut, dapat dijelaskan bahwa perangkat (Hardware) yang akan digunakan dalam pelaporan SID meliputi Personal Computer (PC), modem, jaringan dan media penyimpanan.

B.

Tujuan Pelaporan Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan ini dimaksudkan untuk membentuk data induk Debitur secara nasional yang digunakan untuk : 1. Membantu Bank Pelapor dalam memperlancar proses penyediaan dana, 2. Mempermudah penerapan manajemen risiko, 3. Membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka Laporan Debitur harus disusun secara lengkap, akurat, terkini, dan utuh sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada bab ini dan disampaikan tepat pada waktunya.

I-4

38

Penjelasan Umum

C.

Pengisian Dan Penyampaian Laporan 1. Prosedur dan tata cara pengisian data Laporan Debitur dilakukan secara on-line diatur dalam Petunjuk Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Debitur (SID) Bank. 2. Prosedur dan tata cara penyampaian Laporan Debitur dari Bank Pelapor ke Bank Indonesia dilakukan sesuai ketentuan mengenai Sistem Informasi Debitur.

D.

Jenis Laporan Bank Pelapor wajib menyusun laporan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas dengan jumlah plafon per Debitur Rp.1,00 (satu rupiah) ke atas, melalui program/aplikasi SID dengan mengisi formulir Laporan, yaitu : a. FORMULIR - 01 - DATA DEBITUR b. FORMULIR - 02 - DATA PENGURUS/PEMILIK c. FORMULIR - 03 03A – PENEMPATAN PADA BANK LAIN 03B – SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI BANK 03C – KREDIT YANG DIBERIKAN 03D – TAGIHAN LAINNYA 03E – PENYERTAAN 03F – IRREVOCABLE L/C 03G – GARANSI BANK 03H – PENERUSAN KREDIT d. FORMULIR - 04 04A – AGUNAN 04B – PENJAMIN e. FORMULIR – 05 – KONTROL LBU f. FORMULIR - 06 – DATA KEUANGAN DEBITUR

E.

Lain-Lain 1. Perpindahan/Pengalihan pengelolaan Debitur/fasilitas Dalam hal terdapat perpindahan atau pengalihan Debitur atau fasilitas dari satu Kantor Bank Pelapor ke Kantor Bank Pelapor yang lain (termasuk pindah ke Kantor Pusat) untuk bank yang sama ataupun bank yang berbeda, pelaksanaannya dilakukan melalui Aplikasi SID Pelapor.

I-5

39

Penjelasan Umum

Cara 1 : a. Bank pemilik data: Bank melaporkan Debitur/fasilitas yang akan dipindahkan melalui aplikasi SID Pelapor dengan cara: memilih Debitur/fasilitas yang akan dipindahkan, mengisi sandi kantor bank pemilik data dan sandi kantor bank tujuan yang selanjutnya membentuk file kirim atas Debitur/fasilitas yang akan dipindahkan. File kirim yang telah dibentuk tersebut selanjutnya dikirimkan ke Bank Indonesia melalui aplikasi SID Web. Setelah memperoleh persetujuan dari Bank penerima data, maka bank pemilik data harus men-download file persetujuan ke dalam aplikasi SID Pelapor sehingga data Debitur yang dipindahkan, dihapus dari database bank pemilik data. b. Bank penerima data: Bank Penerima Data memberikan proses persetujuan melalui aplikasi SID Web terhadap data-data yang dikirimkan dari Bank Pemilik Data sebelumnya dan harus men-download file persetujuan ke dalam aplikasi SID Pelapor bank penerima data sehingga data-data Debitur/fasilitas yang diterima akan ditambahkan ke dalam database bank penerima data. Cara 2 : a. Bank pemilik data: Bank Pelapor melaporkan Debitur/fasilitas yang akan dipindahkan dengan mengisi sandi kondisi 12 (Dialihkan ke Bank Lain) pada kolom kondisi di formulir fasilitas penyediaan dana dari Debitur bersangkutan. Selanjutnya, pada kolom “Keterangan” diisikan nama Bank/Kantor Cabang penerima data. b. Bank penerima data: Bank Pelapor melaporkan Debitur/fasilitas yang diambil alih sebagai Debitur baru sesuai dengan data dan tanggal laporan lama atau tanggal laporan baru jika dibuatkan akad/perjanjian baru, dan mencantumkan kata “ALIHAN DARI BANK/KANTOR CABANG LAIN (NAMA BANK/SANDI BANK)” formulir fasilitas penyediaan dana dalam kolom Keterangan. Dalam hal Bank mengambil alih Debitur dari “bank yang ditutup” (Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasi, Bank Beku Kegiatan Usaha) dengan cara membeli, baik dengan discount maupun tidak, Bank yang mengambil alih Debitur tersebut melaporkan Debitur yang diambil alih/dibeli sebagai Debitur I-6

40

Penjelasan Umum

baru secara lengkap sesuai dengan data dan tanggal laporan lama, dengan mencantumkan kata “Dibeli dari PPA/BPPN” pada kolom kondisi. 2. Laporan Nihil Bagi Kantor Bank yang telah terdaftar sebagai Bank Pelapor di dalam SID Bank Indonesia, namun belum atau tidak memberikan fasilitas penyediaan dana, maka Bank wajib menyampaikan laporan nihil dengan cara mengisi angka 0 (nol) pada seluruh materi dalam Formulir 05 – Kontrol LBU dan mengirimkannya kepada Bank Indonesia secara on-line. Demikian pula bagi Kantor Cabang Bank yang telah memindahkan DebiturDebiturnya ke kantor pusat atau kantor cabang lain sehingga Kantor Cabang Bank yang bersangkutan tidak lagi memiliki Debitur, tetap diwajibkan menyampaikan laporan nihil. Kewajiban laporan nihil tersebut berlaku sampai dengan Bank menyampaikan surat resmi kepada Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Kantor Cabang Bank yang bersangkutan tidak akan memberikan fasilitas penyediaan dana karena Kantor Bank ditutup atau turun status.

I-7

41

Penjelasan Umum

Halaman ini sengaja dikosongkan

I-8

42

Daftar Kantor Cabang

II. DAFTAR KANTOR CABANG

Menu Daftar Kantor berfungsi untuk melakukan proses pendaftaran Kantor Bank Pelapor (melakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan data Kantor Pelapor) yang data Debiturnya akan dikelola pada Database Aplikasi SID. Pada saat pertama kali Login, Administrator harus mendaftarkan minimal satu data Kantor Bank Pelapor sesuai dengan Sandi Pelapor dan Sandi Kantor masing-masing Pelapor. Menu ini dapat diakses dari File/Sistem --> Daftar Kantor. Menu Daftar Kantor terdiri dari: 1.

ID_LBG (ID Lembaga) Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit angka ID Lembaga Bank dan bersifat wajib untuk diisi. ID Lembaga untuk Bank Umum adalah: 001.

2.

ID_BANK Kolom ini diisi sesuai dengan sandi bank untuk bank umum (tidak termasuk dengan sandi cabang). Untuk saat ini, yang dimaksud dengan sandi Bank untuk bank umum adalah 3 (tiga) digit pertama dari sandi bank dimaksud. Kolom ini bersifat wajib diisi.

II-9

43


Contoh: Sandi Bank ABC adalah: 777123 Maka yang diisikan pada kolom ID_BANK adalah: 777 3.

ID_KCB (ID Kantor Cabang) Kolom ini diisi sesuai dengan sandi cabang dari masing-masing kantor bank pelapor. Untuk saat ini, yang dimaksud dengan sandi cabang adalah 3 (tiga) digit akhir dari sandi Bank dimaksud. Kolom ini bersifat wajib diisi. Contoh: Sandi Bank ABC adalah: 777123 Maka yang diisikan pada kolom ”ID_KCB” adalah: 123

4.

NAMA KANTOR BANK Kolom ini diisi nama kantor Bank Pelapor diikuti cabang kantor Bank Pelapor dan bersifat wajib diisi. Contoh: Bank ABC Cabang MT. Haryono.

5.

ALAMAT BANK Kolom ini diisi alamat kantor Bank Pelapor (tidak termasuk nama kota) dan bersifat wajib diisi.

6.

KOTA Kolom ini diisi nama kota dimana Bank Pelapor beroperasi.

7.

ST_BANK (Status Bank) Kolom ini diisi sandi status Bank Pelapor yang dapat dipilih sesuai dengan sandi status bank yang terdapat dalam kolom ”ST_BANK”. Kolom ini bersifat wajib diisi. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Status Bank Pelapor Bank Persero (Konvensional) Bank Swasta Nasional (Konvensional) Bank Asing (Konvensional) Bank Campuran (Konvensional) Bank Pemerintah Daerah (Konvensional) Bank Dalam Likuidasi (Konvensional) Bank Beku Operasi (Konvensional) Bank Beku Kegiatan Usaha (Konvensional) Bank Persero (Syariah) Bank Swasta Nasional (Syariah)

Sandi 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12

II-10

44


No. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 8.

Status Bank Pelapor Bank Asing (Syariah) Bank Campuran (Syariah) Bank Pemerintah Daerah (Syariah) Bank Dalam Likuidasi (Syariah) Bank Beku Operasi (Syariah) Bank Beku Kegiatan Usaha (Syariah)

Sandi 13 14 15 17 18 19

KODE AREA Kolom ini diisi kode area nomor telepon tetap (Fixed Line) Bank Pelapor.

9.

NO TELP Kolom ini diisi nomor telepon kantor Bank Pelapor (tidak termasuk kode area). Nomor telepon yang diisi adalah nomor dari pimpinan kantor Bank Pelapor atau nomor penanggung jawab SID untuk kantor Bank Pelapor yang bersangkutan.

10.

USER PENGIRIM Kolom ini akan terisi secara otomatis oleh sistem (tidak perlu diisi).

11.

EMAIL Kolom ini diisi alamat email yang dapat dihubungi berkaitan dengan SID.

12.

KETERANGAN UNTUK KOLOM LAINNYA Untuk kolom selanjutnya (Bulan, Tahun, St_Kirim, St_Val, St_Data, TT. Record, dan Tgl Kirim) akan terisi secara otomatis oleh sistem.

II-11

45



II-12

46

Permintaan Dan Konfirmasi DIN

III. PERMINTAAN DAN KONFIRMASI DIN A. PERMINTAAN DIN – DEBITUR PERORANGAN

B. PERMINTAAN DIN – DEBITUR BADAN USAHA

C. KONFIRMASI DIN

III-13

47


Menu Permintaan dan Konfirmasi DIN memiliki fungsi yang berkaitan dengan permintaan dan pengambilan DIN. Fungsi tersebut meliputi: Penginputan data pokok Debitur, validasi terhadap data pokok yang diinputkan, pembentukan file permintaan DIN yang siap dikirim melalui aplikasi SID Web, dan pembacaan file jawaban DIN yang telah diunduh (download) dari server Bank Indonesia melalui aplikasi SID Web. Cara permintaan DIN dapat dilihat dalam petunjuk penggunaan aplikasi SID. Menu permintaan dan konfirmasi DIN terdiri dari data-data sebagai berikut: 1.

Debtor Identification Number (DIN) Kolom ini tidak perlu dilakukan pengisian secara manual, karena akan terisi secara otomatis oleh sistem melalui proses permintaan DIN. Debtor Identification Number (DIN) adalah nomor unik yang dibentuk secara otomatis oleh sistem untuk memberikan identitas kepada setiap Debitur dalam Sistem Informasi Debitur. Setiap Debitur akan memiliki DIN yang berbeda dengan Debitur lainnya, sehingga apabila dalam proses permintaan DIN terhadap Debitur baru didapati kemiripan antara data Debitur yang diminta dengan data Debitur yang sudah ada didalam database SID Bank Indonesia, maka Pelapor SID yang mengajukan permintaan DIN akan diminta untuk melakukan konfirmasi terhadap data Debitur tersebut. Dalam hal dilakukan konfirmasi terhadap data Debitur yang diyakini kemiripannya, maka Debitur tersebut harus menyertakan data pendukung atau identitas lain yang dapat digunakan untuk meyakini bahwa data Debitur yang terdapat dalam SID adalah benar milik Debitur yang dimaksud. Apabila setelah dilakukan konfirmasi dan dinyatakan bahwa data Debitur tersebut adalah sama, maka Pelapor wajib menggunakan DIN yang telah ada sebelumnya. Apabila diyakini berbeda, Pelapor dapat memilih untuk membuat DIN baru.

2.

ID Debitur Bank (Customer Information Files - CIF) ID Debitur Bank merupakan identitas unik untuk masing-masing Debitur yang dimiliki oleh bank. Kolom ini diisi sesuai dengan format pengisian ID Debitur yang berlaku dimasing-masing kantor Bank Pelapor.

3.

Nama Lengkap Debitur Kolom ini diisi dengan nama Debitur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Debitur Perorangan Kolom ini (empat kolom) diisi dengan nama perorangan secara lengkap (tidak disingkat) dengan ketentuan : (i). Nama yang dimasukkan dalam kolom “Nama Lengkap Debitur” ini adalah nama sebagaimana tercantum dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk Debitur Warga Negara Indonesia (WNI). Dalam hal

III-14

48


Debitur adalah Warga Negara Asing (WNA) maka KTP sebagai kartu identitas Debitur disetarakan dengan KIMS/KITAS (Kartu Izin Menetap Sementara/Kartu Izin Tinggal Terbatas). Nama Debitur tersebut harus diinputkan lengkap tanpa gelar yang menyertainya. (ii). Termasuk dalam Debitur Perorangan adalah usaha dagang (UD, PO, industri, atau usaha lainnya yang dimiliki secara perorangan, dimana NPWP-nya menjadi satu dengan NPWP perorangan). Apabila nama Debitur tersebut mengandung karakter khusus yang tidak diijinkan oleh sistem (aplikasi SID pelapor) sehingga mengakibatkan nama Debitur tersebut tidak lolos dalam proses validasi, maka nama Debitur dituliskan tanpa karakter khusus pada kolom “Nama Lengkap Debitur”. Dalam hal nama Debitur tersebut merupakan nama alias, maka penulisan nama Debitur yang mengandung karakter khusus tersebut dituliskan pada kolom “Nama Alias”. Contoh: Nama Debitur: Joni (Ng) Berkauli, maka karakter nama (Ng) dimasukkan dalam kolom “Nama Lengkap Debitur” sebagai Ng apabila karakter nama tersebut merupakan kesatuan nama Debitur dimaksud atau dimasukkan dalam kolom “Nama Alias” sebagai Ng apabila merupakan nama alias dari Debitur tersebut. Kolom pertama, kedua, dan ketiga diisi kata pertama, kedua, dan ketiga nama Debitur, masing-masing tidak melebihi 25 karakter. Kolom keempat dapat diisi kata keempat dan kata-kata selanjutnya (kata kelima, keenam, dan seterusnya) dari nama Debitur. (iii). Dalam hal nama Debitur mengandung nama yang terdiri dari 1 (satu), 2 (dua), atau lebih karakter yang menyerupai singkatan, maka Bank Pelapor harus melengkapi dengan surat pernyataan dari Debitur/Bank Pelapor yang menyatakan bahwa nama tersebut bukan singkatan dan dilengkapi dengan data pendukung lainnya. (iv). Nama keluarga atau marga (bila dicantumkan dalam KTP) diketik penuh/lengkap. (v). Nama Debitur yang mengunakan kata "bin/binti" dan merupakan kesatuan dari nama Debitur tersebut dapat diisi pada salah satu kolom nama. Namun dalam hal kata “bin/binti” tersebut bukan merupakan nama asli dari Debitur bersangkutan, dimana kata “bin/binti”

III-15

49


memiliki arti “anak dari…” maka kata “bin/binti” beserta dengan nama yang menyertai setelah kata tersebut tidak perlu diisikan dalam kolom “Nama Lengkap Debitur”. Contoh: Nama Debitur: “Dandry Bin Aryan”, dalam penulisan nama Debitur dituliskan lengkap, karena kata “Bin” merupakan kesatuan nama dari Debitur tersebut. Nama Debitur: Tri Handayani binti Hidayat, dimana dari nama Debitur tersebut menjelaskan bahwa Tri Handayani merupakan anak dari Hidayat, maka dalam penulisan nama Debitur cukup dituliskan Tri Handayani, tidak perlu menyertakan kata “binti Hidayat” (vi). Dalam hal Debitur adalah ISTRI yang menggunakan nomor NPWP SUAMI, maka penulisan nama Debitur pada kolom “Nama Lengkap Debitur” menggunakan nama ISTRI, dan pada kolom “Keterangan” diisi dengan ”NPWP SUAMI”. b. Debitur Badan Usaha Kolom ini (empat kolom) diisi nama badan usaha dengan ketentuan sebagai berikut: (i). Kolom pertama, kedua, dan ketiga diisi dengan kata pertama, kedua, dan ketiga nama Debitur, masing-masing tidak melebihi 25 karakter dan tidak termasuk spasi dan tanda baca. Dalam hal Debitur memilki lebih dari 3 (tiga) kata, maka penulisan kata keempat dan seterusnya ditulis pada kolom keempat. Contoh: Nama Debitur: PT. MAJU INDONESIA JAYA SEJAHTERA PULP, Tbk. Penulisan untuk kolom 1: MAJU Penulisan untuk kolom 2: INDONESIA Penulisan untuk kolom 3: JAYA Penulisan untuk kolom 4: SEJAHTERA PULP (ii). Debitur badan usaha atau lembaga diisi sesuai dengan nama badan usaha yang tercantum dalam kartu NPWP atau Akta Pendirian Badan Usaha (tidak termasuk bentuk/jenis badan usaha). Pengisiannya menurut urutan nama badan usaha, dan tidak boleh disingkat. Jenis

III-16

50


badan usaha, seperti PT., CV., FA., PERSERO, dll diisi pada kolom “Status/Gelar”. c. Debitur Kelompok Debitur kelompok merupakan Debitur yang anggotanya dibentuk atas dasar kepentingan bersama, dipimpin oleh seorang ketua dan tidak berbentuk badan usaha yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana. Dalam penulisan pada kolom nama, berlaku ketentuan sebagai berikut: (i). Pada formulir permintaan DIN, data Debitur kelompok dimasukkan dalam formulir permintaan DIN untuk Debitur Perorangan. Dan untuk selanjutnya, ketentuan pengisian kolom-kolom untuk Debitur kelompok mengikuti ketentuan pengisian kolom-kolom Debitur perorangan. (ii). Pada kolom “Nama Lengkap Debitur” diisi dengan nama Debitur yang melakukan perikatan perjanjian untuk memperoleh fasilitas penyediaan dana. (iii). Dalam hal perikatan perjanjian dilakukan oleh 1 (satu) orang yang bertindak sebagai penanggung jawab atas fasilitas yang diberikan kepada kelompok tersebut, maka kolom “Nama Lengkap Debitur” diisi dengan nama orang yang bertindak sebagai penanggung jawab tersebut. (iv). Dalam hal perikatan perjanjian dilakukan oleh salah seorang anggota kelompok yang bertanggung jawab bersama anggota kelompok lainnya dan jenis fasilitas dana yang diberikan adalah Kredit, maka setiap anggota kelompok tersebut bertindak sebagai calon Debitur. Data masing-masing anggota kelompok dilaporkan dalam Form Permintaan DIN secara terpisah, dan dilakukan proses permintaan DIN. Selanjutnya setiap anggota kelompok tersebut dilaporkan dengan menggunakan fasilitas “Joint Account” yang terdapat dalam Formulir 03C – Kredit Yang Diberikan. Dalam hal jenis fasilitas penyediaan dana yang diberikan Bank Pelapor selain Kredit, maka kelompok tersebut harus menunjuk 1 (satu) orang untuk bertindak sebagai penanggung jawab sebagaimana disebutkan pada butir (iii) diatas. (v). Pengisian kolom “Nama Lengkap Debitur” untuk Debitur kelompok diisikan sesuai dengan ketentuan pengisian kolom “Nama Lengkap Debitur” untuk Debitur perorangan. Contoh: Bank ABC memberikan kredit usaha kepada Kelompok Tani “Sukamaju”. Kelompok Tani “Sukamaju” ini terdiri dari 5 orang anggota

III-17

51


yaitu:Sudarmo, Sudarma, Sudarmi, Sujadi, dan Sukadi. Kelompok tersebut sepakat memilih Sudarmo sebagai wakil kelompok dalam melakukan perikatan perjanjian kredit dengan Bank ABC, maka nama Debitur yang dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur adalah:  Apabila Sudarmo bertindak sebagai penanggung jawab atas kredit yang diberikan kepada kelompok tersebut, maka Debitur yang dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur hanya Sudarmo saja.  Apabila Sudarmo hanya bertindak sebagai perwakilan kelompok tersebut, dalam hal ini masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab terhadap penggunaan dan kelancaran pembayaran kredit yang diberikan, maka Debitur yang dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur adalah semua anggota dari Kelompok Tani “Sukamaju”, yaitu: Sudarmo, Sudarma, Sudarmi, Sujadi, dan Sukadi. 4.

Nama Alias Kolom ini diisi nama alias atau nama lama/sebelumnya (jika ada) sebelum menjadi nama yang sekarang sebagaimana diisikan pada kolom nama tersebut di atas.

5.

Jenis Kelamin (Untuk Debitur Perorangan) Kolom ini diisi dengan cara memilih (Pria/Wanita) sesuai dengan pilihan yang terdapat pada kolom “Jns Kelamin”. No. 1. Pria 2. Wanita

6.

Jenis Kelamin

Sandi 1 2

Status/Gelar Kolom ini diisi dengan sandi status Debitur untuk Debitur Perorangan, atau Bentuk Badan Hukum Debitur untuk Debitur Badan Usaha, yaitu: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Status/Gelar Debitur Perorangan Tanpa Gelar Diploma 1 Diploma 2 Diploma 3 S-1 S-2 S-3 Debitur Kelompok Lainnya Perorangan

Sandi 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0199

III-18

52


No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 7.

Status/Gelar Debitur Badan Usaha Badan Usaha Unit Desa (BUUD) Commanditer Venotschap (CV) Debitur Kelompok Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) FIRMA Gabungan Koperasi Induk Koperasi Koperasi Koperasi Unit Desa Limited Maskapai Andil Indonesia Namloose Venotschaap Perusahaan Daerah Persero Persekutuan Perdata Perusahaan Umum Primer Koperasi Perseroan Terbatas Pusat Koperasi Pusat Koperasi Unit Desa Usaha Dagang Unit Dagang Kredit Pedesaan Yayasan Lainnya Badan Usaha

Sandi 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0299

Keterangan (Untuk Debitur Perorangan) Kolom ini diisi nama gelar dalam bentuk singkatan yang lazim digunakan, yang meliputi: gelar kesarjanaan, gelar adat atau kesukuan, gelar kepangkatan, gelar keagamaan, atau segala bentuk sebutan status lainnya. Dalam hal gelar lebih dari 1 (satu), urutannya diserahkan kepada bank setelah konsultasi dengan Debitur bersangkutan. Dalam hal Debitur adalah ISTRI yang menggunakan nomor NPWP SUAMI, maka kolom keterangan diisi dengan “NPWP SUAMI”.

8.

Tempat Lahir (Untuk Debitur Perorangan) Kolom ini diisi tempat lahir Debitur sesuai dengan KTP/KIMS/KITAS.

III-19

53


9.

Tanggal Lahir (Untuk Debitur Perorangan) Kolom ini diisi tanggal lahir Debitur sesuai dengan KTP/KIMS/KITAS dengan format dd-mm-yyyy.

10.

Nomor KTP (Untuk Debitur Perorangan) Kolom ini wajib diisi dengan nomor KTP (Kartu Tanda Penduduk) Debitur sesuai yang tercantum dalam KTP terakhir. Untuk warga negara asing, kolom nomor KTP ini dipersamakan dengan nomor identitas lain seperti KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas)/KIMS (Kartu Izin Menetap Sementara). Nomor KTP/KITAS/KIMS diisikan sebagaimana nomor tersebut dituliskan dalam kartu identitas. Contoh: Nomor KTP: 11.5502.031082.0004 Dalam kolom “Nomor KTP” dituliskan: 11.5502.031082.0004

11.

Nomor Paspor (Untuk Debitur Perorangan) Kolom ini diisi dengan nomor paspor yang tercantum dalam paspor terakhir. Untuk Debitur yang tidak memiliki paspor, kolom ini dapat dikosongkan.

12.

Nama Gadis Ibu Kandung (Untuk Debitur Perorangan) Kolom ini diisi dengan nama gadis ibu kandung sebelum menikah secara lengkap tanpa gelar. Ketentuan pengisian nama gadis ibu kandung mengacu pada ketentuan pengisian nama Debitur sebagaimana dijelaskan pada angka 3.

13.

Tempat Badan Usaha Berdiri (Untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini diisi tempat awal Badan Usaha didirikan.

14.

Nomor Akta Awal/Berdiri (Untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini diisi nomor akta pendirian Badan Usaha.

15.

Tanggal Akta Awal/Berdiri (Untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini diisi tanggal akta pendirian Badan Usaha dengan format dd-mmyyyy

16.

NPWP NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki perorangan atau badan usaha sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pelaporan NPWP mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pencantuman NPWP dalam

III-20

54


penyediaan dana serta disesuaikan dengan ketentuan pengisian NPWP dalam pelaporan Sistem Informasi Debitur sebagai berikut: 1. Kolom NPWP diisi secara lengkap sesuai dengan cara penomoran yang tercantum dalam kartu NPWP (14 atau 15 digit tanpa titik). Apabila angka NPWP yang tercantum dalam kartu memilki format penulisan kurang dari 14 atau 15 digit, maka cara penulisannya dengan menambahkan 1 (satu) digit angka 0 (Nol) di awal dan sejumlah angka 0 (Nol) diakhir sampai format angka NPWP tersebut sejumlah 15 digit. Apabila angka NPWP tersebut memiliki format penulisan lebih dari 15 digit maka kolom “NPWP” diisi dengan 15 digit pertama angka NPWP. Contoh :  Jika nomor NPWP yang tercantum dalam Kartu NPWP dengan format 1.234.567.8.901, maka diisi 012345678901000 (ditambah satu angka 0 di awal dan tiga angka 0 diakhir).  Jika nomor NPWP yang tercantum dalam Kartu NPWP dengan format 1.234.567.8.90, maka diisi 012345678900000 (ditambah satu angka 0 di awal dan empat angka 0 diakhir).  Jika nomor NPWP yang tercantum dalam Kartu NPWP dengan format 01.234.567.8.901.000, maka diisi 012345678901000  Jika nomor NPWP yang tercantum dalam Kartu NPWP dengan format 1.234.567.8.901.000.123 (lebih dari 15 digit), maka diisi 123456789010001 2. Bagi Debitur, pengurus, pemilik atau penjamin yang belum memiliki NPWP, maka pengisian kolom “NPWP” ditetapkan sebagai berikut : a. Debitur, pengurus, pemilik atau penjamin yang memperoleh penghasilan di bawah Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), kolom NPWP dapat dikosongkan. b. Karyawan suatu perusahaan tidak boleh menggunakan NPWP perusahaannya. c. Isteri yang tidak memiliki NPWP sendiri, pelaporannya dapat menggunakan NPWP suami. Apabila ada pemisahan harta antara suami dan istri, maka NPWP yang digunakan adalah NPWP atas nama pemohon kredit (istri/suami). Sebaliknya, suami yang tidak memiliki NPWP tidak diperkenankan menggunakan NPWP istri. Dalam hal Istri menggunakan NPWP Suami, maka pada kolom “Keterangan” diis dengan “NPWP SUAMI” 3. Debitur Kelompok yang menunjuk seorang pihak sebagai penanggung jawab terhadap fasilitas penyediaan dana yang digunakan oleh kelompok

III-21

55


tersebut, kolom “NPWP” diisi sesuai dengan NPWP pihak yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kelompok tersebut. Dalam hal Debitur kelompok tidak menunjuk seorang pihak untuk bertanggung jawab terhadap fasilitas penyediaan dana yang digunakan oleh kelompok tersebut, maka kolom “NPWP” diisi sesuai dengan NPWP masing-masing anggota yang memperoleh fasilitas penyediaan dana sebagaimana ketentuan pengisian NPWP di atas. 17.

Alamat Debitur Kolom ini diisi alamat Debitur sebagaimana tercantum dalam KTP/KIMS/KITAS untuk Debitur Perorangan atau Akta Pendirian/Akta Anggaran Dasar terakhir untuk Debitur Badan Usaha. Contoh: a. Alamat Debitur dalam kartu identitas: Jl. Merpati III, Gg. V, No. 03 Maka dalam kolom “Alamat Debitur”” diisikan: Jl. Merpati III, Gg. V No. 03. b. Alamat Debitur dalam kartu identitas: Jalan Merpati III, Gg. V, No. 03 Maka dalam kolom “Alamat Debitur”” diisikan: Jalan Merpati III, Gg. V No. 03.

18.

Kelurahan Kolom ini diisi nama kelurahan domisili Debitur sebagaimana tercantum dalam kartu identitas Debitur. Kata "Kelurahan" tidak perlu diketik.

19.

Kecamatan Kolom ini diisi nama kecamatan domisili Debitur sebagaimana tercantum dalam kartu identitas Debitur. Kata "Kecamatan" tidak perlu diketik.

20.

Lokasi Dati 2 Kolom ini diisi sandi Dati 2/Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif alamat Debitur sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Alamat yang berada di luar wilayah Indonesia, diisi dengan sandi 9999.

21.

Kode Pos Kolom ini disi kode pos sesuai dengan alamat domisili Debitur sebagaimana tercantum dalam kartu identitas Debitur.

III-22

56



III-23

57

Debitur

IV. DEBITUR FORMULIR – 01 – DATA DEBITUR PERORANGAN

IV-24

58

Debitur

FORMULIR – 01 – DATA DEBITUR BADAN USAHA

Formulir-01 digunakan untuk melaporkan data identitas Debitur. Apabila akan dilakukan perbaikan atau pengkinian terhadap data pokok identitas Debitur, yaitu data identitas Debitur yang diisikan pada Formulir Permintaan DIN, maka perbaikan atau pengkinian data tersebut harus dilakukan pada Formulir Permintaan DIN. Untuk data selain data pokok Debitur, perubahan atau pengkinian data Debitur dapat dilakukan pada Form-01 ini. Formulir ini terdiri dari data sebagai berikut : 1.

Debtor Identification Number (DIN) Kolom ini diisi dengan memilih DIN yang terdapat pada Tabel DIN melalui link "Data DIN" yang tersedia. DIN yang dapat dipilih melalui Tabel DIN adalah Data Debitur yang telah dimintakan DIN ke Bank Indonesia melalui proses permintaan dan konfimasi DIN seperti penjelasan pada Bab III Permintaan dan Konfirmasi DIN.

IV-25

59

Debitur

2.

Nama Tidak perlu dilakukan proses input, informasi dalam kolom ini akan ditampilkan dan diisi oleh sistem berdasarkan data dari tabel DIN yang telah diinputkan pada proses permintaan dan konfirmasi DIN.

3.

Nama Alias Data "Nama Alias" akan muncul sesuai dengan nama alias yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

4.

Jenis Kelamin (Untuk Debitur Perorangan) Data "Jenis Kelamin" akan muncul sesuai dengan jenis kelamin Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

5.

Nama Gadis Ibu Kandung (Untuk Debitur Perorangan) Data "Nama Gadis Ibu Kandung" akan muncul sesuai dengan nama gadis ibu kandung yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

6.

Nomor KTP (Untuk Debitur Perorangan) Data “Nomor KTP” akan muncul sesuai dengan nomor KTP Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

7.

Nomor Paspor (Untuk Debitur Perorangan) Data "Nomor Paspor" akan muncul sesuai dengan nomor Paspor Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

8.

NPWP Data “NPWP” akan muncul sesuai dengan NPWP Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

9.

Tempat Lahir (Untuk Debitur Perorangan) Data "Tempat Lahir" akan muncul sesuai dengan tempat lahir Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

10.

Tanggal Lahir (Untuk Debitur Perorangan) Data "Tanggal Lahir" akan muncul sesuai dengan tanggal lahir Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

11.

Tempat Akta Awal Dikeluarkan (Untuk Debitur Badan Usaha) Data "Tempat Akta Awal Dikeluarkan" akan muncul sesuai dengan data tempat badan usaha Debitur didirikan yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

IV-26

60

Debitur

12.

No. Akta Awal/Berdiri (Untuk Debitur Badan Usaha) Data "No. Akta Awal/Berdiri" akan muncul sesuai dengan No. Akta Awal Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

13.

Tanggal Akta Awal (Untuk Debitur Badan Usaha) Data "Tanggal Akta Awal" akan muncul sesuai dengan tanggal akta awal Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

14.

No. Akta Akhir (Untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini diisi Nomor Akta Perubahan Terakhir (jika ada perubahan), apabila tidak ada perubahan maka kolom “No. Akta Akhir” diisi sama dengan No. Akta Awal/Berdiri Debitur.

15.

Tanggal Akta Akhir (Untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini diisi Tanggal Akta Perubahan Terakhir (jika ada perubahan), apabila tidak ada perubahan maka kolom “Tanggal Akta Akhir” diisi sama dengan Tanggal Akta Awal/Berdiri Debitur. Format penulisan tanggal adalah dd-mm-yyyy.

16.

Status/Gelar Data "Status/Gelar" akan muncul sesuai dengan status/gelar Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

17.

Keterangan Data "Keterangan" akan muncul sesuai dengan keterangan status/gelar Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

18.

Alamat Debitur Data "Alamat" akan muncul sesuai dengan alamat Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

19.

Lokasi Dati 2 Data "Lokasi Dati 2" akan muncul sesuai dengan lokasi dati 2 Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

20.

Kecamatan Data "Kecamatan" akan muncul sesuai dengan kecamatan Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

21.

Kelurahan Data "Kelurahan" akan muncul sesuai dengan kelurahan Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

IV-27

61

Debitur

22.

Kode Pos Data "Kode Pos" akan muncul sesuai dengan kode pos Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

23.

Kode Area + No. Telepon Kolom ini diisi nomor telepon Debitur yang dapat dihubungi, diawali dengan kode area nomor telepon tersebut.

24.

Negara Domisili Debitur Kolom ini diisi sandi negara sesuai dengan alamat domisili Debitur sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pedoman Penyusunan Laporan Debitur . Apabila sandi negara domisili tidak terdapat pada pilihan dalam kolom Negara Domisili Debitur maka kolom sandi negara diisi dengan "Lainnya (N1)".

25.

Golongan Debitur Kolom ini diisi sandi golongan Debitur sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

26.

Pekerjaan Debitur (Untuk Debitur Perorangan) Kolom ini diisi sandi jenis pekerjaan Debitur, sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

27.

Jenis Pekerjaan Akunting/Keuangan Customer service Engineering Eksekutif Administrasi umum Komputer Konsultan Marketing Pendidikan Pemerintahan Militer Pensiunan Pelajar/Mahasiswa Wiraswasta Lain-lain

Sandi 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 099

Perusahaan Tempat Debitur Bekerja (Untuk Debitur Perorangan) Kolom ini diisi nama perusahaan tempat Debitur bekerja.

IV-28

62

Debitur

28.

Bidang Usaha Tempat Debitur Bekerja (Untuk Debitur Perorangan) Kolom ini diisi bidang usaha tempat Debitur bekerja sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

29.

Bidang Usaha Debitur (Untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini diisi bidang usaha utama Debitur sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

30.

Group Debitur (Untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini diisi Sandi Grup yang tersedia dalam Daftar Grup. Jika tidak terdapat dalam Daftar Grup kolom ini tidak perlu diisi.

31.

Hubungan Debitur Dengan Bank Kolom ini diisi sandi hubungan dengan bank (status keterkaitan antara Bank Pelapor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan Bank Pelapor), sebagaimana tercantum pada Lampiran V Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

32.

Melanggar BMPK Kolom ini diisi Y (Ya) atau T (Tidak) terhadap pelanggaran BMPK. Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank pada saat pemberian Penyediaan Dana. Penentuan perhitungan pelampauan BMPK dapat dilihat lebih lanjut pada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

33.

Melampaui BMPK Kolom ini diisi Y (Ya) atau T (Tidak) terhadap pelampauan BMPK. Pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk pelanggaran BMPK. Pelampauan BMPK dapat terjadi misalnya diakibatkan karena perbedaan kurs pada saat pemberian dana dengan kurs pada saat tanggal laporan. Penentuan perhitungan pelampauan BMPK dapat dilihat lebih lanjut pada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

34.

Rating Perusahaan Debitur (Untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini diisi rating Debitur yang diberikan oleh perusahaan penilai (lembaga rating/pemeringkat).

IV-29

63

Debitur

35.

Lembaga Pemeringkat (Untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini diisi nama lembaga yang melakukan rating/peringkat terhadap Debitur.

36.

Go Public (Untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini diisi Go Public atau Belum Go Public untuk Debitur badan usaha.

IV-30

64

Debitur


IV-31

65

Pengurus/Pemilik

V. PENGURUS/PEMILIK FORMULIR – 02 – DATA PENGURUS/PEMILIK

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian mengenai identitas Pengurus/ Pemilik dari Debitur Badan Usaha, sebagai berikut: 1.

Nama Pengurus/Pemilik Kolom ini diisi Nama Pengurus/Pemilik yang memenuhi kriteria sebagai pengurus/pemilik yang tercantum dalam akta terakhir badan usaha, termasuk perubahannya. Pemegang saham yang memperoleh saham melalui pasar modal dilaporkan dengan cara mengisi kolom-kolom : o Nama Pengurus : o Jabatan : o Pangsa :

MASYARAKAT 09 – PEMILIK – MASYARAKAT sesuai dengan persentase saham yang berada di pemegang saham yang memperoleh saham melalui pasar modal.

Kolom-kolom lainnya dikosongkan. Khusus untuk Debitur badan usaha yang berbentuk KOPERASI, data pemilik dilaporkan dengan cara : o Nama Pengurus : o Jabatan : o Pangsa :

ANGGOTA KOPERASI 09 – MASYARAKAT sesuai dengan total persentase saham yang berada di anggota koperasi.

data pengurus/pemilik tetap di isi.

V-32

66

Pengurus/Pemilik

Khusus untuk Debitur kelompok, data pemilik dilaporkan dengan cara : o Nama Pengurus : o Jabatan : o Pangsa :

ANGGOTA KELOMPOK 09 – MASYARAKAT sesuai dengan total persentase saham yang berada di anggota kelompok.

data pengurus/pemilik tetap di isi. Pengisian nama pengurus/pemilik berpedoman pada pengisian nama Debitur. 2.

Jenis/Jenis Kelamin Untuk Pengurus/Pemilik yang merupakan perorangan, kolom ini diisi dengan memilih "Pria" atau "Wanita" sesuai dengan jenis kelamin Pengurus/Pemilik tersebut. Untuk Pengurus/Pemilik yang merupakan badan usaha, kolom ini diisi dengan memilih "Badan Usaha" No. 1. 2. 3.

3.

Jenis Kelamin

Sandi 1 2 3

Pria Wanita Badan Usaha

NPWP Pengurus Kolom ini diisi NPWP pengurus/pemilik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak setempat. Pengisian NPWP pengurus/pemilik berpedoman pada pengisian NPWP Debitur.

4.

Jabatan Kolom ini diisi sandi jabatan masing-masing pengurus/pemilik sebagai berikut. No.

Jabatan Pengurus/Pemilik

Sandi

PENGURUS – PEMILIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Direktur Utama/Pres. Dir Direktur Komisaris Utama/Pres. Kom Komisaris Kuasa Direksi Pemilik Bukan Pengurus Masyarakat Ketua Umum Ketua

01 02 03 04 06 07 09 10 11

V-33

67

Pengurus/Pemilik

No. 10 11 12

Jabatan Pengurus/Pemilik Sekretaris Bendahara Lainnya

Sandi 12 13 19

PENGURUS BUKAN PEMILIK 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 5.

Direktur Utama/Pres. Dir Direktur Komisaris Utama/Pres. Kom Komisaris Kuasa Direksi Ketua Umum Ketua Sekretaris Bendahara Lainnya

51 52 53 54 55 57 58 59 60 69

Pangsa Kolom ini diisi jumlah persentase kepemilikan perusahaan oleh masing-masing pemilik dimana jumlah total persentase kepemilikan yang dimiliki oleh masing-masing pemilik ini harus 100 %. Untuk status jabatan bukan pemilik, tidak perlu mengisi kolom ini.

6.

Alamat Pengurus Kolom ini diisi sebagaimana cara pengisian alamat Debitur pada Formulir Permintaan DIN.

7.

Kelurahan Kolom ini diisi sebagaimana cara pengisian alamat kelurahan Debitur pada Formulir Permintaan DIN.

8.

Kecamatan Kolom ini diisi sebagaimana cara pengisian alamat kecamatan Debitur pada Formulir Permintaan DIN.

9.

Lokasi Dati 2 Pengurus Kolom ini diisi sandi Dati 2/Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif alamat yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

V-34

68

Pengurus/Pemilik


V-35

69

Penyediaan Dana – Penempatan Pada Bank Lain

VI. PENYEDIAAN DANA A.

PENEMPATAN PADA BANK LAIN FORMULIR – 03A – DATA PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian posisi tagihan atau penempatan Bank Pelapor pada bank lain dalam rupiah dan valuta asing, baik pada bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian ini adalah penempatan dana Bank Pelapor pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Untuk Bank Pelapor yang melakukan penempatan dana pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Giro atau bentuk-bentuk lainnya, tidak perlu melaporkan jenis penempatan tersebut pada pelaporan SID. 1.

Jenis Penempatan Kolom ini diisi bentuk tagihan/penempatan Bank Pelapor pada bank lain dalam rupiah dan valuta asing. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jenis Penempatan Giro Interbank call money Tabungan Deposit on call Deposito berjangka Sertifikat deposito Margin deposit Setoran Jaminan dalam rangka transaksi perdagangan Surat berharga pasar uang:

Sandi 10 15 20 25 30 35 40 45

VI A-36

70


No.

10.

11. 12.

13.

14. 15. 16. 17.

Jenis Penempatan a. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo i. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) ii. Medium Term Notes (MTN) iii. Floating Rate Notes (FRN) iv. Lainnya b. Diperdagangkan i. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) ii. Medium Term Notes (MTN) iii. Floating Rate Notes (FRN) iv. Lainnya c. Tersedia Untuk Dijual i. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) ii. Medium Term Notes (MTN) iii. Floating Rate Notes (FRN) iv. Lainnya Surat Berharga Pasar Modal a. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo i. Obligasi ii. Lainnya b. Diperdagangkan i. Obligasi ii. Lainnya c. Tersedia Untuk Dijual i. Obligasi ii. Lainnya Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Kredit yang diberikan a. Dalam rangka KUK b. Subordinasi c. Lainnya Tagihan transaksi derivatif a. Dalam rangka netting agreement b. Lainnya Tagihan akseptasi Cek perjalanan (TC) yang dibeli/diambil alih Dana pelunasan obligasi Penyertaan

Sandi 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 69 71 72 73 77 79 80

VI A-37

71


No. 18. Tagihan bunga 19. Lain-lain

Jenis Penempatan

Sandi 90 99

Penjelasan jenis-jenis penempatan: 1.

Giro Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

2.

Interbank Call Money Penanaman dana bank pada bank lainnya dalam denominasi Rupiah maupun valuta asing yang dilakukan melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan bersifat jangka pendek.

3.

Tabungan Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

4.

Deposit On Call Simpanan yang penarikannya pemberitahuan sebelumnya.

dapat

dilakukan

dengan

syarat

5.

Deposito Berjangka Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.

6.

Sertifikat Deposito Sertifikat Deposito merupakan simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan.

7.

Margin Deposit Uang yang diterima bank sebagai jaminan yang akan diperhitungkan pada waktu penyelesaian transaksi, misalnya dalam pembukuan L/C dalam negeri dan luar negeri.

8.

Setoran Jaminan Dalam Rangka Transaksi Perdagangan Penempatan dana pada bank lain yang diperhitungkan sebagai uang muka pembayaran atas transaksi perdagangan (dalam maupun luar negeri) dan dapat diperlakukan sebagai setoran jaminan.

VI A-38

72


9.

Surat Berharga Pasar Uang a. Dimiliki hingga jatuh tempo Yaitu surat berharga pasar uang yang dimiliki oleh Bank Pelapor sampai dengan jatuh tempo. (i). Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) Pada jenis ini dimasukkan pula interbank call money di atas 90 hari, promes/aksep yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, commercial paper, dan surat berharga pasar uang lainnya, kecuali Floating Rate Note, yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. (ii). Medium Term Notes (MTN) Merupakan surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan terdaftar kepada pemegang MTN untuk jangka waktu tertentu sejak tanggal penerbitan. (iii). Floating Rate Notes (FRN) Merupakan instrumen surat utang dengan suku bunga mengambang; penyesuaian suku bunga dilakukan secara berkala bergantung pada indeks pasar uang, misalnya tingkat suku bunga surat berharga. (iv). Lainnya Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah semua jenis surat berharga pasar uang yang dimiliki Bank Pelapor yang diterbitkan oleh bank lain dengan tujuan dimiliki hingga jatuh tempo, selain jenis SBPU, MTN dan FRN. b. Diperdagangkan Yaitu surat berharga pasar uang yang dimiliki oleh Bank Pelapor yang sewaktu-waktu untuk dijual. (i). Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) Sebagaimana halnya penjelasan SBPU pada angka 9 huruf a butir (i). (ii). Medium Term Notes (MTN) Sebagaimana halnya penjelasan MTN pada angka 9 huruf a butir (ii). (iii). Floating Rate Notes (FRN) Sebagaimana halnya penjelasan FRN pada angka 9 huruf a butir (iii).

VI A-39

73


(iv). Lainnya Sebagaimana halnya penjelasan Lainnya pada angka 9 huruf a butir (iv). c. Tersedia untuk dijual Yaitu surat berharga pasar uang yang dimiliki oleh Bank Pelapor yang dalam jangka waktu pendek tidak untuk dijual. (i). Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) Sebagaimana halnya penjelasan SBPU pada angka 9 huruf a butir (i). (ii). Medium Term Notes (MTN) Sebagaimana halnya penjelasan MTN pada angka 9 huruf a butir (ii). (iii). Floating Rate Notes (FRN) Sebagaimana halnya penjelasan FRN pada angka 9 huruf a butir (iii). (iv). Lainnya Sebagaimana halnya penjelasan Lainnya pada angka 9 huruf a butir (iv). 10.

Surat Berharga Pasar Modal a. Dimiliki hingga jatuh tempo Yaitu Surat Berharga Pasar Modal yang dimiliki oleh Bank Pelapor sampai dengan jatuh tempo. (i). Obligasi Merupakan surat hutang atau dokumen bermeterai yang menyatakan bahwa perusahaan penerbit akan membayar kembali hutang pokoknya pada waktu tertentu, dan secara berkala akan membayar kupon kepada pemegang obligasi. (ii). Lainnya Yang dimasukkan kedalam jenis ini adalah semua jenis surat berharga pasar modal selain Obligasi, yang diterbitkan oleh bank lain. b. Diperdagangkan Yaitu Surat Berharga Pasar Modal yang dimiliki oleh Bank Pelapor yang sewaktu-waktu untuk dijual.

VI A-40

74


(i). Obligasi Sebagaimana halnya penjelasan Obligasi pada angka 10 huruf a butir (i). (ii). Lainnya Sebagaimana halnya penjelasan Lainnya pada angka 10 huruf a butir (ii). c. Tersedia untuk dijual Yaitu Surat Berharga Pasar Modal yang dimiliki oleh Bank Pelapor yang tidak untuk dijual dalam jangka waktu pendek. (i). Obligasi Sebagaimana halnya penjelasan Obligasi pada angka 10 huruf a butir (i). (ii). Lainnya Sebagaimana halnya penjelasan Lainnya pada angka 10 huruf a butir (ii) 11.

Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali Semua bentuk tagihan kepada bank lain yang berasal dari kontrak pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali (reverse repo).

12.

Kredit Yang Diberikan Semua kredit, berdasarkan perjanjian, yang diberikan kepada bank lain. a. Dalam rangka Kredit Usaha Kecil (KUK) Kredit yang diberikan kepada BPR (BPR sebagai Debitur) dalam rangka KUK sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang KUK. Pemberian KUK oleh Bank Pelapor kepada nasabah melalui BPR atau bank lainnya sebagai penyalur (channelling agent) dimana Bank Pelapor sebagai pemilik dana menanggung risiko, tidak dilaporkan pada pos ini namun dilaporkan dalam Daftar Rincian Kredit Yang Diberikan. b. Subordinasi. c. Lainnya Kredit yang diberikan oleh Bank Pelapor kepada bank lain, termasuk BPR, bukan dalam rangka KUK dan subordinasi.

13.

Tagihan transaksi derivatif a. Dalam rangka netting agreement Yaitu keuntungan yang belum direalisasikan dari transaksi derivatif dengan bank lain dalam rangka netting agreement sebagaimana

VI A-41

75


dijelaskan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. b. Lainnya Yaitu keuntungan yang belum direalisasikan dari transaksi derivatif dengan bank lain tidak dalam rangka netting agreement.

2.

14.

Tagihan akseptasi Yaitu tagihan kepada bank lain yang timbul sebagai akibat akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka. Dalam jenis ini yang dilaporkan adalah nilai wesel atas dasar L/C berjangka yang diaksep.

15.

Cek perjalanan (Travelers’ Cheque) yang dibeli/diambil alih Termasuk pula dilaporkan pada jenis ini adalah cek yang terbitkan oleh bank lain dan telah dibeli/diambil alih oleh Bank Pelapor.

16.

Dana pelunasan obligasi Yaitu dana yang dicadangkan dan disimpan pada bank lain dalam rangka pelunasan obligasi yang diterbitkan Bank Pelapor.

17.

Penyertaan Yaitu keikutsertaan dalam kepemilikan atas bank lain yang dibuktikan dalam bentuk kepemilikan saham.

18.

Tagihan bunga Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah tagihan bunga dalam rupiah dan valuta asing kepada bank lain.

19.

Lain-lain Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah penempatan atau tagihan Bank Pelapor kepada bank lain selain jenis 1 sampai dengan 18 di atas.

Bank Kolom ini diisi sandi bank lain yang mempunyai kewajiban pada Bank Pelapor, baik bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia, termasuk BPR (lihat Lampiran VI Pedoman Penyusunan Laporan Debitur).

3.

Negara Domisili Bank Kolom ini diisi sandi negara domisili bank lain yang mempunyai kewajiban pada Bank Pelapor sebagaimana sandi negara pada Lampiran II Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Apabila sandi negara domisili tidak terdapat pada pilihan dalam kolom Negara Domisili Bank maka kolom sandi negara diisi dengan "Lainnya (N1)”.

VI A-42

76


4.

Jangka Waktu Bulan Kolom ini diisi jumlah bulan dari jangka waktu yang diperjanjikan atau disetujui. Dalam hal terdapat fasilitas penempatan pada bank lain dengan jangka waktu dibawah 1 (satu) bulan, maka kolom “Jangka Waktu Bulan” diisi dengan 0 (Nol).

5.

Jangka Waktu Hari Kolom ini diisi jumlah hari yang angka maksimumnya sama dengan jumlah hari pada bulan terakhir jangka waktu yang diperjanjikan atau disetujui dikurangi 1 (satu). Jenis-jenis penempatan/tagihan yang tidak memiliki jangka waktu, kolom Jangka Waktu diisi angka 0, termasuk pula deposito berjangka dan sertifikat deposito yang sudah jatuh tempo. Khusus untuk deposit on call yang tidak mempunyai jangka waktu, kolom Jangka Waktu diisi dengan jangka waktu syarat call-nya.

6.

Jumlah (Nilai) Kolom ini diisi posisi nilai transaksi dalam mata uang rupiah. Dalam hal transaksi dilakukan dengan menggunakan valuta asing, maka kolom “Jumlah (Nilai)” tersebut diisikan besarnya nilai transaksi setelah dijabarkan kedalam mata uang rupiah. Dalam penjabaran valuta asing ke dalam mata uang rupiah, berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Nilai original dalam valuta asing diisikan pada kolom “Nilai Original Currency”. Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka kolom “Jumlah” diisi dengan nilai murni besarnya penempatan (tidak termasuk perkiraan margin yang akan diperoleh). Saldo ini tidak dapat dikompensasi dengan kewajiban bank lain pada bank pelapor.

7.

Nilai Original Currency Kolom ini diisi nilai original dari transaksi yang diperjanjikan yang menggunakan valuta asing (sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian). Apabila nilai mata uang yang digunakan dalam Rupiah (IDR) maka kolom nilai original currency ini dikosongkan.

8.

Valuta Kolom ini diisi sandi jenis mata uang yang digunakan dalam pemberian fasilitas sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian (lihat Lampiran II Pedoman Penyusunan Laporan Debitur).

VI A-43

77


Apabila mata uang negara bersangkutan tidak terdapat dalam kolom “Valuta” maka kolom valuta diisi dengan pilihan "Lainnya (N11)" 9.

Suku Bunga Kolom ini diisi persentase bunga setahun (final) yang wajib dibayar oleh Debitur. Apabila suku bunga berbeda-beda bagi satu rekening, maka yang dilaporkan adalah suku bunga tertinggi. Apabila pemberian fasilitas tidak di bebani bunga, maka kolom suku bunga diisi angka 0 (nol). Contoh : Suku bunga fixed 18.25 %, maka diisi 18,25 SIBOR + 1 %, apabila suku bunga SIBOR 6 %, maka diisi 7. Indikasi persentase bagi hasil/margin/bonus/fee per tahun 50%, maka diisi 50. Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Kolom suku bunga diisi sesuai dengan besarnya perkiraan margin. b. Selanjutnya pada pengisian kolom “Jumlah” diisi dengan besarnya penempatan diluar besarnya margin yang ditetapkan. Catatan : persentase bagi hasil/margin/bonus/fee 100% atau lebih diisi dengan 99,99.

10.

Kolektibilitas Kolom ini diisi sandi kualitas aktiva produktif untuk fasilitas yang diberikan kepada Debitur pada akhir bulan laporan. Rincian dan Pengertian kualitas aktiva produktif sesuai dengan rincian dan pengertian kualitas aktiva produktif dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Penggolongan sandi kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5

11.

Kolektibilitas Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet

Sandi 1 2 3 4 5

Kondisi Kolom ini diisi sandi kondisi, sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Dalam hal fasilitas yang diberikan masih bersifat aktif, maka kolom kondisi dikosongkan.

VI A-44

78


12.

Tanggal Kondisi Kolom ini diisi tanggal terjadinya kondisi yang dilaporkan pada kolom “Kondisi” dengan format dd-mm-yyyy.

13.

Agunan Yang Dapat Diperhitungkan Kolom ini diisi nilai agunan (dalam rupiah) yang dikuasai oleh bank yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Pembentukan Aktiva (PPA) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Apabila agunan yang dikuasai bank untuk keperluan satu Debitur yang memiliki beberapa rekening atau untuk kepentingan beberapa Debitur kolom Agunan yang dapat Diperhitungkan diisi secara prorata/proporsional. Dalam hal tidak terdapat agunan, kolom ini diisi 0.

14.

PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva) Yang Dibentuk Kolom ini diisi nilai PPA yang telah dibentuk (dalam rupiah) yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh bank pada tanggal laporan untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana dalam aktiva produktif baik dalam rupiah maupun valuta asing, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Kolom “PPA yang Telah Dibentuk” diisi dengan nilai minimal 0 (tidak boleh dikosongkan).

15.

Keterangan Kolom ini bisa dikosongkan (blank) atau dapat diisi hal-hal yang menerangkan tentang fasilitas ini.

VI A-45

79



VI A-46

80

Penyediaan Dana – Surat Berharga

B.

SURAT BERHARGA FORMULIR – 03B – DATA SURAT BERHARGA

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian Surat Berharga yang dimiliki Bank Pelapor dalam rupiah dan valuta asing atas surat berharga yang diterbitkan oleh pihak ketiga bukan bank. 1.

Jenis Surat Berharga Kolom ini diisi Sandi Jenis Surat Berharga, terdiri dari : No. Jenis 1. Surat Berharga Pasar Uang a. Promes/aksep b. Wesel i. Wesel ekspor ii. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBD) iii. Lainnya c. Surat berharga komersial (CP) d. Medium Term Notes (MTN) e. Floating Rate Notes (FRN) f. Lainnya

Sandi 51 55 57 59 60 61 62 69

VI B-47

81


No. Jenis 2. Surat Berharga Pasar Modal a. Reksadana b. Obligasi i. Dalam rangka program rekapitalisasi bank umum ii. Lainnya c. Lainnya 3. Lain-lain

Sandi 81 82 83 89 99

Penjelasan jenis Surat Berharga: 1.

Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) a. Promes/Aksep Adalah surat sanggup atau janji tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan kepada pihak ketiga atau penggantinya. b. Wesel (i). Wesel Ekspor Adalah wesel yang ditarik oleh eksportir atas nama importir untuk sejumlah uang seperti yang tertera dalam L/C setelah pihak eksportir memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam L/C yang bersangkutan. (ii). Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Adalah wesel dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki Bank Pelapor dalam rangka transaksi perdagangan dalam negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. (iii). Lainnya Adalah wesel yang dimiliki oleh Bank Pelapor selain wesel ekspor dan SKBDN. Dalam pengertian ini sebagai tertarik atau yang mempunyai kewajiban kepada Bank Pelapor adalah pihak ketiga bukan bank. c. Surat Berharga Komersial Adalah surat utang jangka pendek, surat utang tanpa jaminan di pasar uang, yang diterbitkan oleh perusahaan dan harus diperingkat oleh lembaga pemeringkat, dengan jangka waktu 2 sampai dengan 270 hari.

VI B-48

82


d. Medium Term Notes (MTN) Sebagaimana penjelasan MTN pada Formulir 3A – Data Penempatan Pada Bank Lain. e. Floating Rate Notes (FRN) Sebagaimana penjelasan FRN pada Formulir 3A – Data Penempatan Pada Bank Lain. f. SBPU Lainnya Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah semua jenis surat berharga pasar uang yang dimiliki Bank Pelapor selain jenis Promes/aksep, Wesel, Surat Berharga Komersial, MTN dan FRN seperti tersebut diatas. 2.

Surat Berharga Pasar Modal a. Reksadana Merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dan masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek. b. Obligasi (i). Dalam Rangka Program Rekapitulasi Bank Umum Adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dalam rangka program rekapitalisasi Bank Umum. Pada jenis ini termasuk obligasi dalam rangka program rekapitalisasi Bank Umum yang dibeli dari pasar sekunder. (ii). Obligasi Lainnya adalah jenis obligasi lainnya yang diterbitkan oleh pihak ketiga bukan bank selain dari Obligasi “Dalam Rangka Program Rekapitulasi Bank Umum”. c. Lainnya Adalah surat berharga pasar modal yang dimiliki Bank Pelapor yang diterbitkan oleh pihak ketiga bukan bank selain jenis Reksadana dan Obligasi tersebut diatas.

3.

Surat Berharga Lainnya Adalah surat berharga milik Bank Pelapor yang diterbitkan oleh pihak ketiga bukan bank selain SBPU dan SBPM, misalnya traveller’s cheque yang diterbitkan oleh lembaga keuangan bukan bank.

VI B-49

83


2.

Nomor Surat Berharga Kolom ini diisi nomor surat berharga setiap surat berharga yang dimiliki bank. Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah setiap surat berharga harus memiliki nomor yang unik (tidak boleh sama).

3.

Nama Penerbit Kolom ini diisi nama penerbit surat berharga.

4.

Negara Penerbit Kolom ini diisi sandi negara domisili penerbit surat berharga (lihat Lampiran II Pedoman Penyusunan Laporan Debitur). Apabila sandi negara domisili tidak terdapat pada pilihan dalam kolom Negara Penerbit maka kolom sandi negara diisi dengan "Lainnya (N1)”.

5.

Sovereign Rating (Country) Kolom ini diisi tingkat risiko negara perusahaan penerbit surat berharga.

6.

Peringkat Kolom ini diisi Sandi Peringkat Surat Berharga yang terdiri dari Surat Berharga Jangka Panjang dan Surat Berharga Jangka Pendek (sampai 12 bulan). Peringkat ini dikeluarkan oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PT. Pefindo). Untuk surat berharga yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat lain, diisi peringkat yang setara dengan peringkat yang dikeluarkan oleh PT. Pefindo. Daftar Sandi Peringkat dapat dilihat pada Lampiran VIII Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

7.

Listing/Non Listing Kolom ini diisi Y (Listing) apabila terdaftar pada Pasar Modal, atau diisi T (Tidak Listing) apabila tidak terdaftar pada Pasar Modal.

8.

Group Penerbit Kolom ini diisi Sandi Grup yang tersedia dalam Daftar Grup. Apabila Sandi Group tidak terdapat dalam kolom Group Penerbit atau Penerbit tidak memiliki Group, maka kolom Group Penerbit dapat dikosongkan.

9.

Hubungan Dengan Bank Kolom ini diisi Sandi Hubungan Dengan Bank yang merupakan sandi untuk menentukan status keterkaitan antara Bank Pelapor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan Bank Pelapor, sebagaimana tercantum pada Lampiran V Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

VI B-50

84


10.

Tujuan Kepemilikan Kolom ini diisi tujuan pemilikan surat berharga oleh bank, terdiri dari : No. Tujuan Pemilikan 1. Dimiliki hingga jatuh tempo 2. Diperdagangkan 3. Tersedia untuk dijual

Sandi 1 2 3

Penjelasan: 1. Dimiliki hingga jatuh tempo Yang dikelompokan ke dalam tujuan ini adalah surat berharga yang dimiliki oleh Bank Pelapor sampai jatuh tempo. 2. Diperdagangkan Yang dikelompokan ke dalam tujuan ini adalah surat berharga yang dimiliki oleh Bank Pelapor yang sewaktu-waktu untuk dijual. 3. Tersedia untuk dijual Yang dikelompokan ke dalam tujuan ini adalah surat berharga yang dimiliki oleh Bank Pelapor yang dalam jangka waktu pendek tidak untuk dijual. 11.

Tanggal Dikeluarkan Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya/dikeluarkannya surat berharga sesuai dengan yang tercantum pada warkat surat berharga yang bersangkutan. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy

12.

Tanggal Pembelian Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun dibelinya fasilitas atas surat berharga yang diterbitkan oleh pihak ketiga bukan bank. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

13.

Tanggal Jatuh Tempo Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya surat berharga sesuai dengan yang tercantum pada warkat surat berharga yang bersangkutan. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

14.

Nilai Nominal Kolom ini diisi nilai nominal dalam rupiah surat berharga yang dimiliki bank. Jika nilai nominal yang tercantum pada surat berharga dalam valuta asing, maka nilai nominal yang diisikan merupakan penjabaran nilai valuta asing ke dalam nilai rupiah berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam

VI B-51

85


Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Nilai original dalam valuta asing (jika nilai nominal yang tercantum pada surat berharga dalam valuta asing) diisikan dalam kolom Nilai Original Currency. Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka kolom “Nilai Nominal” diisi dengan nilai murni besarnya penempatan (tidak termasuk perkiraan margin yang akan diperoleh). 15.

Nilai Pasar Kolom ini diisi carrying value (nilai pasar) surat berharga (dalam rupiah). Untuk surat berharga dengan tujuan dimiliki hingga jatuh tempo (HTM), kolom “Nilai Pasar” dapat diisi dengan 0 (Nol).

16.

Nilai Original Currency Kolom ini diisi nilai original (dalam valuta asing) dari transaksi yang diperjanjikan yang menggunakan valuta asing (sebagaimana tercantum pada surat berharga). Penjabaran dalam nilai Rupiah diisikan pada kolom Nilai Nominal.

17.

Valuta Kolom ini diisi sandi jenis mata uang yang digunakan dalam pemberian fasilitas sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian. Sandi tersebut terdiri dari tiga karakter sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Apabila mata uang negara asing yang digunakan tidak tercantum dalam kolom tersebut maka kolom “Valuta” diisi dengan "Lainnya (N11)".

18.

Nilai Perolehan Kolom ini diisi nilai perolehan surat berharga (dalam rupiah).

19.

Estimasi Penurunan Nilai Kolom ini diisi nilai estimasi penurunan nilai surat berharga yang dimiliki Bank Pelapor (dalam rupiah).

20.

Tunggakan Kolom ini diisi jumlah tunggakan pada akhir bulan laporan masing-masing rekening.

21.

Tanggal Tunggakan Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan terjadi tunggakan terhadap fasilitas pokoknya. Format penulisan tanggal: dd-mm-yyyy.

VI B-52

86


22.

Suku Bunga Kolom ini diisi persentase bunga setahun (final) yang wajib dibayar oleh Debitur. Apabila suku bunga berbeda-beda bagi satu rekening, maka yang dilaporkan adalah suku bunga tertinggi. Apabila pemberian fasilitas tidak di bebani bunga, maka kolom suku bunga diisi angka 0 (nol). Contoh :-

Suku bunga fixed 18.25 %, maka diisi 18,25. SIBOR + 1 %, apabila suku bunga SIBOR 6 %, maka diisi 7. Indikasi persentase bagi hasil/margin/bonus/fee per tahun 50%, maka diisi 50.

Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Kolom suku bunga diisi sesuai dengan besarnya perkiraan margin. b. Selanjutnya pada pengisian kolom “Nilai Nominal” diisi dengan besarnya penempatan diluar besarnya margin yang ditetapkan. Catatan : persentase bagi hasil/margin/bonus/fee 100% atau lebih diisi dengan 99,99. 23.

Sifat Suku Bunga Kolom ini diisi sandi sifat suku bunga, yaitu : No. 1. 2.

Sifat Suku Bunga Fixed Float

Sandi 1 2

a. Fixed Yaitu suku bunga yang bersifat tetap sampai dengan jangka waktu tertentu atau sampai dengan jatuh tempo. b. Float Yaitu suku bunga yang dapat berubah sampai dengan jangka waktu tertentu atau sampai dengan jatuh tempo. 24.

Kolektibilitas (Kualitas Aktiva) Kolom ini diisi sandi kualitas aktiva produktif untuk fasilitas yang diberikan kepada Debitur pada akhir bulan laporan. Rincian dan Pengertian kualitas aktiva produktif sesuai dengan rincian dan pengertian kualitas aktiva produktif dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Penggolongan sandi kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut:

VI B-53

87


No. 1 2 3 4 5 25.


Sandi 1 2 3 4 5

Tanggal Macet Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan dinyatakan macet. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

26.

Sebab Macet/Keterangan Sebab Macet Kolom ini diisi sandi Sebab Macet sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

27.

Sebab Macet Kesulitan Pemasaran Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja Perusahaan Grup/Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit Kelemahan Dalam Analisa Kredit Fluktuasi Nilai Tukar Itikad Tidak Baik Force Majeur Pailit Lainnya

Sandi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99

Kondisi Kolom ini diisi sandi kondisi sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Dalam hal fasilitas yang diberikan masih bersifat aktif, maka kolom kondisi dikosongkan.

28.

Tanggal Kondisi Kolom ini diisi tanggal terjadinya kondisi yang dilaporkan kolom “Kondisi”. Format penulisan tanggal: dd-mm-yyyy.

29.

Agunan Yang Dapat Diperhitungkan Kolom ini diisi nilai agunan (dalam rupiah) yang dikuasai oleh bank yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Pembentukan Aktiva (PPA) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

VI B-54

88


Apabila agunan yang dikuasai bank untuk keperluan satu Debitur yang memiliki beberapa rekening atau untuk kepentingan beberapa Debitur kolom Agunan yang dapat Diperhitungkan diisi secara prorata/proporsional. Dalam hal tidak terdapat agunan, kolom ini diisi 0. 30.

PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva) Yang Dibentuk Kolom ini diisi nilai PPA yang telah dibentuk (dalam rupiah) yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh bank pada tanggal laporan untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana dalam aktiva produktif baik dalam rupiah maupun valuta asing, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Kolom "PPA yang Telah Dibentuk" diisi dengan nilai minimal 0 (tidak boleh dikosongkan).

31.

Keterangan Kolom ini bisa dikosongkan (blank) atau dapat diisi hal-hal yang menerangkan tentang fasilitas ini.

VI B-55

89



VI B-56

90

Penyediaan Dana – Kredit Yang Diberikan

C.

KREDIT YANG DIBERIKAN FORMULIR – 03C – DATA KREDIT YANG DIBERIKAN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian penyediaan dana kredit yang diterima Debitur, termasuk pembiayaan musyarakah, mudharabah, piutang murabahah, piutang salam, istishna‟, ijarah dan qard bagi Pelapor yang menjalankan kegiatan usaha syariah. Formulir ini terdiri dari : 1.

Jenis Fasilitas Kolom ini diisi sandi jenis fasilitas kredit yang diterima Debitur, terdiri dari : a. Kredit Sindikasi Adalah pemberian kredit kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank dimana salah satu bank merupakan bank induk sindikasi (leader bank), masing-masing bank melaporkan sebesar pangsa penyediaan dananya. VI C-57

91


b. 2.

Kredit lainnya Adalah kredit yang diberikan kepada nasabah selain kredit tersebut di atas.

Sifat Kredit Kolom ini diisi sandi sifat kredit, terdiri atas : No. 1.

2.

Sifat Kredit Dengan perjanjian kredit a. Dalam rangka pembiayaan bersama b. Dalam rangka restrukturisasi kredit c. Penyaluran kredit melalui lembaga lain kredit (channelling) d. Kartu kredit e. Pengambilalihan kredit f. Surat berharga dengan Note Purchase Agreement (NPA) g. Pembiayaan Musyarakah h. Pembiayaan Mudharabah i. Piutang Murabahah j. Piutang Salam k. Piutang Istishna‟ l. Lainnya Tanpa perjanjian kredit a. Giro bersaldo debet b. Tagihan atas transaksi perdagangan c. Lainnya

Sandi 10 15 20 30 40 45 50 55 60 65 70 79 80 85 99

Penjelasan : 1.

Dengan perjanjian kredit Kredit dengan perjanjian kredit adalah kredit yang disertai suatu perjanjian kredit tertulis dan/atau NPA, yang antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, agunan, dan cara-cara pelunasan. Kredit yang masuk dalam kategori kredit dengan perjanjian dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Dalam rangka pembiayaan bersama Adalah pemberian kredit kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank. Yang dilaporkan ke dalam jenis ini adalah kredit yang diberikan kepada nasabah sebesar pangsa Pelapor.

VI C-58

92


b. Dalam rangka restrukturisasi kredit Adalah pemberian kredit kepada nasabah dalam rangka penyelamatan kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Restrukturisasi Kredit. c. Penerusan kredit (channeling) Adalah pemberian kredit kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui lembaga kredit lain atau lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia. Atas penyaluran kredit tersebut Bank Pelapor sebagai pemilik dana menanggung risiko. d. Kartu kredit Adalah pemberian fasilitas kredit yang penarikannya dilakukan dengan kartu kredit. e. Pengambilalihan kredit Adalah pemindahan seluruh hak dan risiko atas kredit dari bank lain, BPR, atau lembaga pembiayaan kepada Bank Pelapor. Termasuk pula dalam jenis ini adalah anjak piutang (factoring). f. Surat berharga dengan Note Purchase Agreement (NPA) Adalah pemberian kredit yang berasal dari pengambilalihan suratsurat berharga yang disertai dengan NPA. g. Pembiayaan musyarakah Adalah perjanjian dimana terdapat pihak-pihak yang saling menyumbangkan pembiayaan (dana/modal) dan manajemen usaha, pada suatu usaha tertentu dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara para pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, demikian juga dengan kerugian timbul dari usaha tersebut dibagikan menurut proporsi modal. h. Pembiayaan mudharabah Adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bentuk pembiayaan ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100 % (seratus persen) modal berasal dari penanam dana, sedangkan keahlian untuk menjalankan fungsi modal sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal berasal dari pengelola dana atau pihak yang menerima pembiayaan. Yang dilaporkan ke dalam jenis ini adalah mudharabah muthlaqah yaitu: bahwa pihak pengelola dana diberikan kebebasan untuk mempergunakan dana tersebut dalam

VI C-59

93


usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan (investasi bebas penggunaan). i. Piutang murabahah Adalah tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. j. Piutang salam Adalah tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. k. Piutang istishna‟ Adalah tagihan yang timbul dari perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. l. Lainnya. Kredit dengan perjanjian selain yang tercantum dalam pilihan pada kolom “Sifat Kredit”. Termasuk dalam jenis Kredit Dengan Perjanjian – Lainnya adalah Pinjaman Rekening Koran. Bagi Bank Pelapor yang melaksanakan kegiatan Syariah, untuk transaksi ijarah, Qardh dan atau transaksi lainnya dilaporkan dengan sandi 79 = lainnya. Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. 2.

Tanpa perjanjian kredit Kredit tanpa perjanjian adalah kredit yang tidak disertai suatu perjanjian kredit tertulis, misalnya penarikan/pembebanan giro yang melampaui saldo kreditnya sehingga mengakibatkan saldo debet pada giro yang bersangkutan, sedangkan untuk kondisi tersebut tidak ada suatu fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kredit tertulis, dengan rincian sebagai berikut:

VI C-60

94


a. Giro bersaldo debet. Merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah sehingga memungkinkan dilakukannya penarikan yang melebihi dana yang tersedia pada akun giro nasabah bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan, penarikan yang melebihi dana merupakan suatu hutang sehingga harus dilaporkan sebagai ekspansi kredit. Contoh: Nasabah A memiliki rekening Giro dengan saldo sebesar: Rp. 1.000.000,-. Nasabah A melakukan transaksi dengan menggunakan Cek sebesar Rp. 1.200.000,Nilai transaksi tersebut melebihi saldo Giro yang dimiliki oleh Nasabah A, akibatnya terjadi cerukan (Overdraft) terhadap saldo rekening Giro yang dimiliki sebesar: 1.200.000 – 1.000.000 = 200.000. Kekurangan sebesar 200.000 tersebut harus dilaporkan sebagai UTANG yang harus dilaporkan dalam SID sebagai Giro Bersaldo Debet. b. Tagihan atas transaksi perdagangan. Adalah tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan yang telah jatuh tempo dan setelah 15 hari belum dilakukan akad kredit. c. Lainnya Kredit tanpa perjanjian selain yang tercantum dalam pilihan pada kolom”Sifat Kredit”. 3.

No. Rekening Yang dimaksud dengan nomor rekening dalam formulir ini adalah nomor unik yang merupakan nomor identitas untuk setiap fasilitas yang diberikan oleh Bank Pelapor kepada Debitur. Kolom ini diisi nomor rekening setiap fasilitas yang diterima Debitur pada Bank Pelapor. Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah setiap fasilitas harus memiliki nomor rekening yang unik (tidak boleh sama). Apabila satu nomor rekening menampung beberapa fasilitas, maka penomoran rekening dari masing-masing fasilitas tersebut dapat diberi imbuhan/suffix atau tanda khusus yang dapat digunakan sebagai identitas untuk membedakan fasilitas yang satu dengan fasilitas yang lain.

VI C-61

95


Contoh: No. Rekening: 123456, digunakan untuk fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Multiguna, dan Giro, maka untuk membedakan No. Rekening tersebut dapat dilakukan dengan cara: No. Rekening KPR: 123456KPR No. Rekening Kredit Multiguna: 123456KM No. Rekening Giro: 123456G. Dalam hal terdapat satu fasilitas yang penarikannya dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, maka untuk setiap penarikan pada fasilitas tersebut dilaporkan dengan menggunakan nomor rekening yang sama. Contoh: Bank ABC memberikan kredit modal usaha kepada Nasabah A sebesar Rp. 1.000.000,- yang penarikannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: - Tahap 1 : 500.000 - Tahap II : 300.000 - Tahap III : 200.000 Nomor Rekening untuk kredit modal usaha tersebut adalah 123456 Dalam kondisi tersebut, pelaporan untuk nomor rekening adalah sebagai berikut: - Tahap I : Nomor Rekening: 123456 - Tahap II dan III : Nomor Rekening tetap menggunakan 123456 Kredit yang berasal dari giro yang bersaldo debet (overdraft), kolom ini diisi Nomor Rekening Giro nasabah yang bersangkutan. Kredit yang berasal dari tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan yang telah jatuh waktu, namun setelah 15 hari belum diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan, kolom Nomor Rekening diisi nomor L/C atau nomor lain yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas kepada nasabah yang bersangkutan. Dalam hal terdapat Joint Account (satu nomor rekening untuk lebih dari satu Debitur dan setiap Debitur memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelunasan atas fasilitas yang diterimanya), maka pelaporannya dilakukan dengan cara : a. Mengisi data masing-masing Debitur (misal 2 Debitur : ABC dan XYZ) pada Formulir Permintaan DIN, sehingga masing-masing Debitur mempunyai DIN yang berbeda.

VI C-62

96


b. Mengisi data masing-masing Debitur pada Formulir – 01 – Data Debitur, dimana kedua Debitur (ABC dan XYZ) tersebut menggunakan fasilitas kredit dengan satu nomor rekening. c. Mengisi rincian fasilitas kredit (seperti nomor rekening, jangka waktu, plafon, jenis penggunaan, kolektibilitas, dst) pada Formulir – 03C – Kredit, untuk salah satu Debitur (misal Debitur ABC). d. Pilih Joint Account yang ada pada Form-03C. e. Pilih Debitur XYZ. Termasuk dalam Joint Account adalah Debitur kelompok, dimana masing pihak bertanggung jawab terhadap fasilitas yang digunakannya. Joint Account tidak berlaku untuk pelaporan fasilitas kredit jenis kartu kredit yang memiliki kartu tambahan. Untuk kartu kredit yang memiliki kartu tambahan, maka Debitur yang dilaporkan adalah Debitur pemegang kartu utama. 4.

Baru/perpanjangan Kolom ini diisi angka 0 (nol) jika kredit baru atau diisi angka 1 (satu) untuk perpanjangan pertama, 2 (dua) untuk perpanjangan kedua, dan seterusnya apabila ada perpanjangan kredit.

5.

Nomor Akad Awal Kolom ini diisi nomor yang tertera pada surat Perjanjian Kredit (PK) yang pertama kali. Kolom ini dapat dikosongkan apabila sifat kredit merupakan kredit tanpa perjanjian atau kredit dengan perjanjian untuk jenis fasilitas kartu kredit.

6.

Tanggal Akad Awal Kolom ini diisi tanggal yang tertera pada surat Perjanjian Kredit (PK) yang pertama kali. Kolom ini dapat dikosongkan apabila sifat kredit merupakan kredit tanpa perjanjian atau kredit dengan perjanjian untuk jenis fasilitas kartu kredit. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

7.

Nomor Akad Akhir Kolom ini diisi nomor yang tertera pada surat Perjanjian Kredit (PK) yang terakhir jika terjadi perpanjangan. Jika tidak ada perpanjangan kolom ini diisi sama dengan Nomor Perjanjian Kredit (PK) Awal. Kolom ini dapat dikosongkan apabila sifat kredit merupakan kredit tanpa perjanjian atau kredit dengan perjanjian untuk jenis fasilitas kartu kredit.

VI C-63

97


8.

Tanggal Akad Akhir Kolom ini diisi tanggal yang tertera pada surat Perjanjian Kredit (PK) yang terakhir jika terjadi perpanjangan. Jika tidak ada perpanjangan kolom ini diisi sama dengan Tanggal Akad Awal. Kolom ini dapat dikosongkan apabila sifat kredit merupakan kredit tanpa perjanjian atau kredit dengan perjanjian untuk jenis fasilitas kartu kredit. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

9.

Tanggal Awal Kredit Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai berlaku (jangka waktu) fasilitas kredit sesuai dengan surat perjanjian/akad. Kolom ini dapat dikosongkan apabila kolom sifat kredit diisi dengan pilihan kartu kredit. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

10.

Tanggal Mulai Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun dengan ketentuan sebagai berikut:  Untuk kredit baru, Kolom “Tanggal Mulai” diisi sama dengan kolom “Tanggal Awal Kredit”.  Apabila terjadi perpanjangan, maka kolom “Tanggal Mulai” diubah sesuai dengan tanggal mulai (jangka waktu) yang tercantum pada Perjanjian Kredit (PK) perpanjangan terakhir.  Kolom Tanggal Awal Kredit tetap/tidak diubah.  Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

11.

Tanggal Jatuh Tempo Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya (jangka waktu) fasilitas kredit sesuai dengan surat perjanjian kredit. Jika terjadi perpanjangan, maka kolom tanggal jatuh tempo diubah sesuai tanggal jatuh tempo (jangka waktu) perpanjangan terakhir. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

12.

Golongan Kredit Kolom ini diisi sandi golongan kredit. Golongan kredit terdiri dari Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Bukan KUK. No. 1. 2.

Golongan Kredit Kredit Usaha Kecil (KUK) Non-KUK

Sandi 19 20

VI C-64

98


Penjelasan : 1. KUK Adalah kredit yang diberikan kepada nasabah yang memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai KUK beserta ketentuan-ketentuan tambahan dan perubahannya. 2. Non KUK Adalah pemberian fasilitas kredit yang tidak tergolong dalam ketentuan KUK. Penetapan golongan kredit dilakukan berdasarkan total exposure per Debitur. 13.

Jenis Penggunaan Kolom ini diisi sandi jenis penggunaan fasilitas. Jenis penggunaan tersebut telah diklasifikasikan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

14.

Orientasi Penggunaan Kolom ini diisi sandi sebagai berikut : No. 1. Ekspor 2. Lainnya

Orientasi Penggunaan

Sandi 1 9

Penjelasan : 1 - Ekspor Kredit yang diberikan kepada eksportir dan pemasok untuk pembiayaan produksi, pengumpulan, dan penyiapan barang dalam rangka ekspor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi ekspor, pasokan barang untuk diekspor, dan produksi barang untuk diekspor. 2 - Lainnya 15.

Sektor Ekonomi Kolom ini diisi sandi sektor ekonomi bidang ekonomi yang dibiayai dengan fasilitas penyediaan dana dari bank. Sektor ekonomi ini telah diklasifikasikan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Dalam hal satu fasilitas digunakan untuk membiayai beberapa sektor ekonomi maka dipilih sektor ekonomi yang paling dominan.

VI C-65

99


16.

Lokasi Proyek Kolom ini diisi sandi Dati 2/Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif tempat proyek yang terkait dengan fasilitas yang bersangkutan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Dalam hal lokasi proyek berada di luar negeri kolom ini diisi dengan 9999. Apabila lokasi proyek dari Debitur lebih dari 1 (satu) maka yang diisi adalah lokasi proyek yang paling dominan. Kolom ini dapat dikosongkan apabila kolom sifat kredit diisi dengan pilihan "Kartu Kredit".

17.

Suku Bunga Kolom ini diisi persentase bunga setahun (final) yang wajib dibayar oleh Debitur. Apabila suku bunga berbeda-beda bagi satu rekening, maka yang dilaporkan adalah suku bunga tertinggi. Apabila pemberian fasilitas tidak dibebani bunga, maka kolom suku bunga diisi angka 0 (nol). Contoh : -

Suku bunga fixed 18.50 %, maka diisi 18,50. SIBOR + 1 %, apabila suku bunga SIBOR 6 %, maka diisi 7. Indikasi persentase bagi hasil/margin/bonus/fee per tahun 50%, maka diisi 50.

Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Kolom suku bunga diisi sesuai dengan besarnya perkiraan margin. b. Selanjutnya pada pengisian kolom “Plafon” diisi sesuai dengan besarnya kredit yang diberikan diluar besarnya margin yang ditetapkan. Catatan : persentase bagi hasil/margin/bonus/fee 100% atau lebih diisi 99,99. 18.

Sifat Suku Bunga Kolom ini diisi sandi sifat suku bunga, yaitu : No. 1. Fixed 2. Float

Sifat Suku Bunga

Sandi 1 2

a. Fixed Yaitu suku bunga yang bersifat tetap sampai dengan jangka waktu tertentu atau sampai dengan jatuh tempo. b. Float Yaitu suku bunga yang dapat berubah sampai dengan jangka waktu tertentu atau sampai dengan jatuh tempo.

VI C-66

100


19.

Nilai Proyek Kolom ini diisi nilai proyek yang dibiayai oleh kredit bank bersangkutan. Untuk proyek properti kolom ini diisi sebesar nilai ad-cost-nya. Kolom ini dapat tidak diisi apabila kolom sifat kredit diisi dengan pilihan "kartu kredit".

20.

Plafon Kolom ini diisi jumlah maksimum fasilitas yang diterima Debitur sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/akad. Pengisian jumlah plafon dalam rupiah maupun valuta asing dinyatakan dalam valuta rupiah dengan satuan penuh. Plafon untuk fasilitas kredit diisi sebagai berikut: Pembiayaan Bersama/Sindikasi Kolom ini diisi jumlah pangsa plafon masing-masing Pelapor peserta sindikasi pembiayaan. Kredit Lainnya Kolom ini diisi jumlah maksimum fasilitas yang tercantum dalam surat perjanjian. Untuk jenis-jenis kredit di bawah ini berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Kredit investasi yang penarikannya dilakukan secara bertahap Kolom “Plafon” diisi sebesar jumlah plafon yang telah ditetapkan untuk masing-masing tahapan. Dalam hal terjadi penarikan melampaui plafon pada tahapan yang bersangkutan, maka jumlah plafon yang dilaporkan pada tahapan tersebut adalah jumlah plafon tahapan berikutnya sehingga baki debetnya tidak terjadi cerukan. Sedangkan kolom Plafon Induk diisi dengan jumlah total kredit yang diberikan. Contoh (untuk menjelaskan cara pengisian Plafon, Plafon Induk, Baki Debet, dan Kelonggaran Tarik): Bank ABC memberikan fasilitas kredit investasi kepada Nasabah X sebesar Rp. 1.000.000,- yang penarikannya dilakukan secara bertahap dalam 3 (tiga) tahap dengan perincian sebagai berikut: Total kredit : Rp. 1.000.000,Penarikan tahap 1 : Rp. 500.000,Penarikan tahap II : Rp. 300.000,Penarikan tahap III : Rp. 200.000,Cara pengisian untuk kondisi tersebut adalah: Kolom “Plafon Induk” diisi : 1.000.000

VI C-67

101




Dalam kondisi normal, dimana penarikan kredit tersebut sesuai dengan jumlah plafon pada masing-masing tahap yang telah direncanakan. Keterangan Penarikan Kolom “Plafon” Kolom “Baki Debet” Kolom “Kelonggaran Tarik”

Tahap I 500.000 500.000 500.000 0

Tahap II Tahap III 300.000 200.000 800.000 1.000.000 800.000 1.000.000 0 0

Penjelasan dari tabel tersebut: o Penarikan tahap I sebesar : Rp. 500.000  Kolom “Plafon” diisi : 500.000  Kolom “Baki Debet” diisi : 500.000  Kolom “Kelonggaran Tarik” diisi : 0 o Penarikan tahap II sebesar : Rp. 300.000  Kolom “Plafon” diisi (500.000 + 300.000) : 800.000  Kolom “Baki Debet” diisi (500.000 + 300.000) : 800.000  Kolom “Kelonggaran Tarik” diisi : 0 o Penarikan tahap III sebesar : Rp. 200.000  Kolom “Plafon” diisi (800.000 + 200.000) : 1.000.000  Kolom “Baki Debet” diisi (800.000 + 200.000) : 1.000.000  Kolom “Kelonggaran Tarik” diisi : 0 

Dalam kondisi terjadi penarikan kredit yang melampaui plafon pada tahap yang telah direncanakan, misalnya pada tahap II terjadi penarikan kredit sebesar Rp. 400.000 melebihi plafon yang seharusnya Rp. 300.000. Keterangan Penarikan Kolom “Plafon” Kolom “Baki Debet” Kolom “Kelonggaran Tarik”

Tahap I 500.000 500.000 500.000 0

Tahap II Tahap III 400.000 100.000 1.000.000 1.000.000 900.000 1.000.000 100.000 0

o Penarikan tahap I sebesar : Rp. 500.000  Kolom “Plafon” diisi : 500.000  Kolom “Baki Debet” diisi : 500.000  Kolom “Kelonggaran Tarik” diisi : 0

VI C-68

102


o Penarikan tahap II sebesar : Rp. 400.000  Kolom “Plafon” diisi (500.000 + 300.000 + 200.000) : 1.000.000  Kolom “Baki Debet” diisi (500.000 + 400.000) : 900.000  Kolom “Kelonggaran Tarik” diisi : 100.000 o Penarikan tahap III sebesar : Rp. 100.000  Kolom “Plafon” diisi (500.0 + 300.000 + 200.000) : 1.000.000  Kolom “Baki Debet” diisi (800.000 + 200.000) : 1.000.000  Kolom “Kelonggaran Tarik” diisi : 0 b. Kredit dengan angsuran yang plafonnya menurun, jumlah plafon diisi jumlah plafon terakhir. Dalam hal terjadi tunggakan pada periode angsuran tertentu, maka kolom “Plafon” tetap diisi sebagaimana plafon seharusnya pada periode tersebut apabila tidak terjadi tunggakan, selanjutnya pada kolom “Tunggakan” diisi besar jumlah tunggakan yang terjadi. Kolom “Tunggakan” yang dimaksud dalam contoh ini dapat berupa tunggakan pokok dan tunggakan bunga. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengisian kolom “Tunggakan” dapat dilihat penjelasan untuk kolom “Tunggakan Pokok” dan Kolom “Tunggakan Bunga”. Sedangkan plafon awal diisi pada kolom Plafon Induk. Contoh (untuk menjelaskan cara pengisian Plafon, Plafon Induk, dan Baki Debet): Terdapat fasilitas kredit atau pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000 yang pelunasannya dilakukan secara angsuran selama 5 (lima) bulan, dimana besar setiap angsuran adalah Rp. 200.000 per bulan. Fasilitas kredit atau pembiayaan tersebut dilaporkan dengan cara: Kolom Plafon Induk 

: 1.000.000

Dalam kondisi normal, dimana tidak terdapat tunggakan pembayaran/angsuran. o Pada saat fasilitas kredit diberikan (sebelum ada angsuran)  Kolom “Plafon” diisi : 1.000.000  Kolom “Baki Debet” diisi : 1.000.000  Kolom “Kelonggaran Tarik” diisi : 0 o Angsuran pertama : Rp. 200.000  Kolom “Plafon” diisi (1.000.000 – 200.000) : 800.000

VI C-69

103


 Kolom “Baki Debet” diisi (1.000.000 – 200.000) : 800.000  Kolom “Kelonggaran Tarik” : 0 o Angsuran Kedua : Rp. 200.000  Kolom “Plafon” diisi (800.000 – 200.000) : 600.000  Kolom “Baki Debet” diisi (800.000 – 200.000) : 600.000  Kolom “Kelonggaran Tarik” : 0 o Demikian seterusnya sampai angsuran kelima 

Dalam hal terdapat tunggakan, misalnya terdapat tunggakan pada angsuran kedua. o Pada saat fasilitas kredit diberikan (sebelum ada angsuran)  Kolom “Plafon” diisi : 1.000.000  Kolom “Baki Debet” diisi : 1.000.000  Kolom “Kelonggaran Tarik” diisi : 0 o Angsuran pertama : Rp. 200.000  Kolom “Plafon” diisi (1.000.000 – 200.000) : 800.000  Kolom “Baki Debet” diisi (1.000.000 – 200.000) : 800.000  Kolom “Kelonggaran Tarik” : 0 o Angsuran Kedua (terjadi tunggakan) : Rp. 0  Kolom “Plafon” diisi (800.000 – 200.000) : 600.000  Kolom “Baki Debet” diisi (800.000 – 200.000) : 600.000  Kolom “Kelonggaran Tarik” : 0  Kolom “Tunggakan” : 200.000 o Angsuran Ketiga : Rp. 200.000  Kolom “Plafon” diisi (600.000 – 200.000) : 400.000  Kolom “Baki Debet” diisi (600.000 – 200.000) : 400.000  Kolom “Kelonggaran Tarik” : 0  Kolom “Tunggakan” : 200.000 o Demikian seterusnya sampai angsuran kelima

VI C-70

104


c. Kredit dengan angsuran yang plafonnya menurun dan penarikannya dilakukan secara bertahap, maka dalam pelaporannya dilaporkan sebagaimana dijelaskan dalam contoh sebagai berikut: Contoh (untuk menjelaskan cara pengisian Plafon, Plafon Induk, dan Baki Debet): Terdapat fasilitas kredit atau pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000 yang pelunasannya dilakukan secara angsuran selama 5 (lima) bulan (01 Januari 2008 – 31 Mei 2008), dimana besar setiap angsuran adalah Rp. 200.000 per bulan. Fasilitas kredit atau pembiayaan tersebut dalam penarikannya dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu: Penarikan tahap I (01 Desember 2007) : Rp. 600.000,Penarikan tahap II (01 Maret 2008) : Rp. 400.000,Pelaporan atas kondisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Kolom Plafon Induk : 1.000.000. o Penarikan tahap I (01 Desember 2007)  Kolom “Plafon” diisi  Kolom “Baki Debet” diisi  Kolom “Kelonggaran Tarik” diisi o Angsuran pertama (01 Januari 2008)  Kolom “Plafon” diisi (600.000 – 200.000)  Kolom “Baki Debet” diisi (600.000 – 200.000)  Kolom “Kelonggaran Tarik” o Angsuran Kedua (01 Februari 2008)  Kolom “Plafon” diisi (400.000 – 200.000)  Kolom “Baki Debet” diisi (400.000 – 200.000)  Kolom “Kelonggaran Tarik” o Penarikan tahap II (01 Maret 2008)  Kolom “Plafon” diisi (200.000 + 400.000)  Kolom “Baki Debet” diisi (200.000 + 400.000)  Kolom “Kelonggaran Tarik” o Angsuran Ketiga (01 Maret 2008)

: 600.000 : 600.000 : 0 : Rp. 200.000 : 400.000 : 400.000 : 0 : Rp. 200.000 : 200.000 : 200.000 : 0 : Rp. 400.000 : 600.000 : 600.000 : 0 : Rp. 200.000

VI C-71

105


 Kolom “Plafon” diisi (600.000 – 200.000)  Kolom “Baki Debet” diisi (600.000 – 200.000)  Kolom “Kelonggaran Tarik” o Angsuran Keempat (01 April 2008)  Kolom “Plafon” diisi (400.000 – 200.000)  Kolom “Baki Debet” diisi (400.000 – 200.000)  Kolom “Kelonggaran Tarik” o Angsuran Kelima (01 Mei 2008)  Kolom “Plafon” diisi (200.000 – 200.000)  Kolom “Baki Debet” diisi (200.000 – 200.000)  Kolom “Kelonggaran Tarik”

: 400.000 : 400.000 : 0 : Rp. 200.000 : 200.000 : 200.000 : 0 : Rp. 200.000 :

0

: :

0 0

d. Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka kolom “Plafon” diisi dengan nilai murni besarnya penempatan (tidak termasuk perkiraan margin yang akan diperoleh). e. Kredit dengan perhitungan bunga secara anuitas dan bunga tersebut telah dimasukkan ke dalam Laba atau Rugi pada waktu pemberian kredit, plafon diisi plafon yang tercantum dalam perjanjian kredit ditambah bunga. f. Kredit dengan aksep dan/atau surat berharga lainnya yang disertai NPA, plafon diisi nilai nominal aksep dan/atau surat berharga bersangkutan. g. Kredit dalam bentuk pengambilalihan dalam rangka kegiatan anjak piutang dan pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain, plafon diisi nilai nominal piutang atau plafon kredit yang diambil alih. h. Kredit kepada pegawai, plafon diisi sebesar baki debet terakhir. i. Kredit tanpa perjanjian, plafon diisi angka 0. j. Kredit yang jatuh tempo tetapi belum dilakukan perpanjangan kredit atau kredit yang non-performing, plafon diisi sesuai dengan yang tercantum pada akad kredit yang terakhir. 21.

Plafon Induk Kolom ini dapat dikosongkan apabila kolom sifat kredit diisi dengan pilihan kartu kredit. Selain dari pilihan ”Kartu Kredit” maka kolom ini diisi dengan ketentuan sebagai berikut :

VI C-72

106


a. Untuk kredit investasi yang penarikannya dilakukan secara bertahap. Kolom Plafon Induk diisi sesuai plafon sebagaimana perjanjian/akad. Sedangkan pada kolom Plafon diisi sebesar jumlah plafon yang telah ditetapkan untuk masing-masing tahapan. Dalam hal terjadi penarikan melampaui plafon pada tahapan yang bersangkutan, maka jumlah plafon yang dilaporkan pada tahapan tersebut adalah jumlah plafon tahapan berikutnya sehingga baki debetnya tidak terjadi cerukan. Contoh: Sebagaimana contoh pada penjelasan tentang plafon pada angka 20 huruf a. b. Untuk kredit dengan angsuran yang plafonnya menurun. Kolom Plafon Induk diisi sesuai plafon sebagaimana perjanjian/akad. Sedangkan pada kolom Plafon diisi sebesar jumlah plafon terakhir. Contoh: Sebagaimana contoh pada penjelasan tentang plafon pada angka 20 huruf b. c. Apabila dalam satu perjanjian/akad (satu nomor dan tanggal akad) mencakup lebih dari satu fasilitas penyediaan dana (Pipeline) misalnya fasilitas Kredit, L/C, dan BG, maka masing-masing fasilitas tersebut (Kredit, L/C, dan BG) dilaporkan dengan cara sebagaimana dijelaskan dalam contoh berikut ini: Contoh : Untuk 1 (satu) Debitur (dalam satu perjanjian/akad) memiliki fasilitas Kredit, L/C, dan BG dengan Plafon Induk Rp. 1.000.000, maka apabila: A. Plafon masing-masing fasilitas tidak ditentukan dalam PK, cara pelaporannya: (i) Formulir Kredit:  Kolom Plafon Induk : Rp. 1.000.000  Kolom Plafon : Diisi sesuai dengan estimasi masing-masing Bank Pelapor dan sifatnya dapat diubah. (ii) Formulir L/C (Untuk bank Umum):  Kolom Plafon Induk : Rp. 1.000.000  Kolom Plafon : Diisi sesuai dengan estimasi masing-masing Bank Pelapor dan sifatnya dapat diubah. (iii) Formulir Bank Garansi (Untuk Bank Umum):  Kolom Plafon Induk : Rp. 1.000.000  Kolom Plafon : Diisi sesuai dengan estimasi masing-masing Bank Pelapor dan sifatnya dapat diubah.

VI C-73

107


Kolom “Plafon” diisi sesuai dengan estimasi masing-masing Bank Pelapor untuk setiap fasilitas dan sifatnya dapat diubah. Besar jumlah total nilai Plafon tidak boleh melebihi besarnya nilai Plafon Induk. Kolom Baki Debet (untuk fasilitas kredit/pembiayaan) dan Nilai Nominal (untuk fasilitas LC dan BG) diisi jumlah yg sudah ditarik (bisa = 0), tetapi jumlah baki debet dan nilai nominal tersebut tidak boleh melebihi Plafon Induk. B. Plafon masing-masing fasilitas sudah ditentukan dalam PK, cara pelaporannya: (i) Formulir Kredit:  Kolom Plafon Induk : Rp. 1.000.000  Kolom Plafon diisi sesuai dengan nominal yang ditetapkan dalam PK (misalkan) : Rp. 500.000 (ii) Formulir L/C:  Kolom Plafon Induk : Rp. 1.000.000  Kolom Plafon diisi sesuai dengan nominal yang ditetapkan dalam PK (misalkan) : Rp. 400.000 (iii). Formulir Bank Garansi:  Kolom Plafon Induk : Rp. 1.000.000  Kolom Plafon diisi sesuai dengan nominal yang ditetapkan dalam PK (misalkan) : Rp. 300.000 Kolom Baki Debet (untuk fasilitas kredit/pembiayaan) dan Nilai Nominal (untuk fasilitas LC dan BG) diisi jumlah yg sudah ditarik (bisa = 0), tetapi jumlah baki debet dan nilai nominal tersebut tidak boleh melebihi Plafon Induk. 22.

Baki Debet Merupakan besarnya nilai yang direalisasikan oleh Debitur. Kolom “Baki Debet” diisi dengan nilai baki debet murni di luar tunggakan pokok dan bunga. a. Kolom ini diisi jumlah baki debet (dalam satuan rupiah penuh) pada akhir bulan laporan masing-masing rekening. Jika baki debet dalam valuta asing, maka baki debet yang diisikan merupakan penjabaran nilai valuta asing ke dalam nilai rupiah berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Nilai baki debet original dalam valuta asing diisikan dalam kolom Nilai Original Currency. b. Kolom ini diisi angka 0 (nol), apabila baki debet bersaldo nihil, bersaldo kredit atau apabila sudah dalam kondisi LUNAS (02). Contoh:

VI C-74

108


Sebagaimana contoh penjelasan kolom “Plafon” pada angka 20. c. Khusus untuk Sifat Kredit ”Kartu Kredit”, apabila dilakukan pembayaran penuh atas tagihan kredit, maka dalam pelaporannya dilakukan dengan cara mencantumkan 0 (nol) pada kolom ”Baki Debet” dan pada kolom ”Kondisi” dikosongkan (tidak diisi LUNAS) Contoh: Dilakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit pada tanggal 10 Mei 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-. Pada tanggal 15 Juni 2008 dilakukan pembayaran penuh atas tagihan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-. Maka pelaporan atas transaksi tersebut dilakukan sebagai berikut: Pelaporan Bulan Juni 2008 (untuk bulan data Mei 2008)  Kolom ”Baki Debet” : 1.000.000  Kolom ”Kondisi” : - (kosong) Pelaporan Bulan Juli 2008 (untuk bulan data Juni 2008)  Kolom ”Baki Debet” : 0 (dilakukan pembayaran penuh)  Kolom ”Kondisi” : - (kosong) Kolom ”Kondisi” diisi LUNAS apabila telah dilakukan penutupan pada fasilitas Kartu Kredit dengan status telah melakukan pelunasan terhadap seluruh tagihan yang timbul. 23.

Kelonggaran Tarik Kolom ini diisi fasilitas kelonggaran tarik (dalam rupiah) yang masih bisa direalisasikan oleh Debitur dalam tahun berjalan. Dalam hal terdapat beberapa fasilitas dalam satu perjanjian/akad (pipeline), maka besarnya kelonggaran tarik dihitung berdasarkan selisih antara plafon induk dengan jumlah total baki debet untuk seluruh fasilitas yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut. Besarnya Kelonggaran Tarik hanya dilaporkan pada satu jenis fasilitas yang ditentukan oleh Bank Pelapor. Apabila Plafon setiap fasilitas sudah ditentukan dalam Perjanjian/Akad, maka besarnya kelonggaran tarik dihitung berdasarkan selisih antara Plafon dengan besarnya baki debet untuk masing-masing fasilitas. Contoh: Bank ABC memberikan fasilitas penyediaan dana yang terdiri dari Kredit, L/C, dan Bank Garansi, dimana ketiga fasilitas tersebut tercantum dalam 1 akad perjanjian (pipeline) sebesar Rp. 1.000.000,-. Pengisian pada kolom “Kelonggaran Tarik” adalah sebagai berikut: A. Apabila plafon masing-masing fasilitas tidak ditentukan Plafon Induk diisi

: 1.000.000

VI C-75

109


Bank Pelapor menentukan apakah besarnya Kelonggaran Tarik akan dilaporkan pada fasilitas Kredit, L/C, atau Bank Garansi. Misalnya dalam kondisi ini, Bank Pelapor menentukan akan melaporkan besarnya Kelonggaran Tarik pada fasilitas Kredit. 

Misalnya terjadi penarikan untuk fasilitas kredit sebesar: 400.000, maka: o Formulir Kredit Baki Debet : 400.000 Kelonggaran Tarik : 600.000 o Formulir L/C Nilai Nominal : 0 Kelonggaran Tarik : 0 o Formulir Bank Garansi Nilai Nominal : 0 Kelonggaran Tarik : 0



Misalnya pada periode waktu berikutnya terjadi penarikan untuk fasilitas L/C sebesar: 100.000, maka: o Formulir Kredit Baki Debet : 400.000 Kelonggaran Tarik : 500.000 o Formulir L/C Nilai Nominal : 100.000 Kelonggaran Tarik : 0 o Formulir Bank Garansi Nilai Nominal : 0 Kelonggaran Tarik : 0



Demikian seterusnya

B. Apabila plafon untuk masing-masing fasilitas ditentukan, misalnya Fasilitas

Plafon 500.000 300.000 200.000

Kredit L/C Bank Garansi Plafon Induk diisi 

: 1.000.000

Misalnya terjadi penarikan untuk fasilitas kredit sebeansar: 400.000, maka: o Formulir Kredit Plafon : 500.000

VI C-76

110


Baki Debet Kelonggaran Tarik o Formulir L/C Plafon Nilai Nominal Kelonggaran Tarik o Formulir Bank Garansi Plafon Nilai Nominal Kelonggaran Tarik

: 400.000 : 100.000 : 300.000 : 0 : 300.000 : 200.000 : 0 : 200.000



Misalnya pada periode waktu berikutnya terjadi penarikan untuk fasilitas L/C sebesar: 100.000, maka: o Formulir Kredit Plafon : 500.000 Baki Debet : 400.000 Kelonggaran Tarik : 100.000 o Formulir L/C Plafon : 300.000 Nilai Nominal : 100.000 Kelonggaran Tarik : 200.000 o Formulir Bank Garansi Plafon : 200.000 Nilai Nominal : 0 Kelonggaran Tarik : 200.000



Demikian seterusnya

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai cara pengisian kolom “Kelonggaran Tarik” dapat dilihat contoh yang terdapat dalam penjelasan kolom “Plafon dan Plafon Induk” sebagaimana tercantum pada angka 20 dan 21. 24.

Nilai Original Currency Kolom ini diisi nilai original baki debet (dalam valuta asing) dari transaksi yang menggunakan valuta asing (sebagaimana tercantum pada akad/perjanjian).

25.

Valuta Kolom ini diisi sandi jenis mata uang yang digunakan dalam pemberian fasilitas sesuai dengan surat perjanjian, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Apabila mata uang

VI C-77

111


negara asing yang digunakan tidak tercantum dalam kolom tersebut maka kolom “Valuta” diisi dengan "Lainnya (N11)" Apabila Bank Pelapor memberikan fasilitas kredit dalam valuta asing namun dalam penarikannya bank memberikan dalam valuta rupiah (multi currency), kredit tersebut dilaporkan sebagai valuta asing sesuai dengan akad kredit yang bersangkutan. 26.

Discount (%) Kolom ini diisi persentase diskon yang diterima bank atas fasilitas Debitur yang dibeli dari pihak lain. Kolom ini dapat dikosongkan apabila kolom sifat kredit diisi dengan pilihan kartu kredit.

27.

Denda Kolom ini diisi nilai nominal denda yang dikenakan terhadap tunggakan.

28.

Kolektibilitas (Kualitas Aktiva) Kolom ini diisi sandi kualitas aktiva untuk fasilitas yang diberikan kepada Debitur pada akhir bulan laporan. Rincian dan Pengertian kualitas aktiva produktif sesuai dengan rincian dan pengertian kualitas aktiva produktif dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Penggolongan sandi kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5

29.


Sandi 1 2 3 4 5

Tanggal Macet Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan dinyatakan macet. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy

30.

Sebab Macet/Keterangan Sebab Macet Kolom ini diisi sandi Sebab Macet sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini : No. 1. 2. 3. 4.

Sebab Macet Kesulitan Pemasaran Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja Perusahaan Grup/Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sandi 01 02 03 04

VI C-78

112


No. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Sebab Macet Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit Kelemahan Dalam Analisa Kredit Fluktuasi Nilai Tukar Itikad Tidak Baik Force Majeur Pailit Lainnya

Sandi 05 06 07 08 09 10 99

Kolom Keterangan sebab macet bisa diisi jika sandi sebab macet dipilih Lainnya (Sandi 99). 31.

Tunggakan Pokok Kolom ini diisi nilai nominal tunggakan terhadap fasilitas pokoknya.

32.

Tanggal Tunggakan Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan terjadi tunggakan terhadap fasilitas pokoknya atau terdapat tunggakan bunga. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

33.

Frekuensi Tunggakan Pokok Kolom ini diisi frekuensi (berapa kali) terjadinya tunggakan pokok pada akhir bulan laporan masing-masing rekening. Dalam hal terdapat tunggakan pada periode bulan laporan tertentu dan telah dilakukan pelunasan terhadap tunggakan tersebut, maka jumlah besarnya frekuensi tunggakan yang pernah terjadi tidak dilaporkan kembali. Contoh: Bank ABC memberikan fasilitas kredit kepada nasabah XYZ, sebesar Rp. 1.000.000,- selama 10 (sepuluh) bulan dengan angsuran Rp. 100.000,- per bulan. Pada bulan ketiga dan keempat, nasabah XYZ tidak melakukan pembayaran angsuran, namun pada bulan kelima nasabah XYZ melakukan pembayaran angsuran untuk bulan 3,4, dan 5. Selanjutnya pada bulan kedelapan sampai sepuluh, Nasabah XYZ tidak melakukan pembayaran angsuran lagi, maka pelaporan Bank ABC terhadap tunggakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah XYZ adalah sebagai berikut: Bulan

Angsuran

Jumlah

1. 2. 3.

100.000 100.000 -

100.000 200.000 200.000

Keterangan Lancar Lancar Menunggak

Frekuensi Tunggakan 0 0 1

Besar Tunggakan 0 0 100.000

VI C-79

113


Bulan

Angsuran

Jumlah

4. 5.

300.000

200.000 500.000

6. 7. 8. 9. 10.

100.000 100.000 -

600.000 700.000 700.000 700.000 700.000

Keterangan

Frekuensi Tunggakan Menunggak 2 Angsuran ke-5 0 dan tunggakan 3&4 Lancar 0 Lancar 0 Menunggak 1 Menunggak 2 Menunggak 3

Besar Tunggakan 200.000 0

0 0 100.000 200.000 300.000

Sesuai dengan kondisi diatas maka laporan kolom Frekuensi Tunggakan pada bulan ke-10 (sepuluh) diisi : 3, yaitu : tunggakan bulan ke-8, 9, dan 10. Untuk tunggakan yang terjadi pada bulan 3 dan 4 tidak perlu dilaporkan karena sudah dilakukan pelunasan atas tagihan tunggakan tersebut pada bulan ke-5. Dalam hal terdapat penyediaan fasilitas dengan metode pembayaran secara angsuran harian, maka pelaporan besarnya frekuensi tunggakan dihitung untuk 1 (satu) bulan laporan. Contoh: Diberikan fasilitas kredit sebesar Rp. 360.000,- untuk jangka waktu 1 tahun dengan angsuran Rp. 1.000,- per hari. Kondisi yang terjadi adalah sebagai berikut: Bulan I: Hari Angsuran

Jumlah

1. 2. 3. 4. 5.

1.000 1.000 1.000

1.000 2.000 2.000 2.000 5.000

6. 7. 8. .... 30.

1.000 1.000 -

6.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Keterangan

Frekuensi Tunggakan Lancar 0 Lancar 0 Menunggak 1 Menunggak 2 Angsuran ke-5 0 dan tunggakan 3&4 Lancar 0 Lancar 0 Menunggak 1 Menunggak ... Menunggak 23

Besar Tunggakan 0 0 1.000 2.000 0

0 0 1.000 2.000 23.000

VI C-80

114


Sesuai dengan kondisi diatas, maka besarnya Frekuensi Tunggakan yang dilaporkan adalah: 1 (satu) bukan 23. Besarnya frekuensi tunggakan tersebut adalah untuk 1 (satu) bulan laporan, yaitu: Bulan I. 34.

Tunggakan Bunga Intra Kolom ini diisi jumlah tunggakan bunga intrakomtabel pada akhir bulan laporan masing-masing rekening sesuai ketentuan PSAK yang berlaku untuk perbankan.

35.

Tunggakan Bunga Ekstra Kolom ini diisi jumlah tunggakan bunga ekstrakomtabel pada akhir bulan laporan masing-masing rekening sesuai PSAK yang berlaku untuk perbankan.

36.

Frekuensi Tunggakan Bunga Kolom ini diisi frekuensi (berapa kali) terjadinya tunggakan bunga. Contoh: Sebagaimana contoh pada penjelasan kolom “Frekuensi Tunggakan Pokok” diatas.

37.

Kondisi Kolom ini diisi kondisi baki debet (outstanding), sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Dalam hal fasilitas yang diberikan masih bersifat aktif, maka kolom kondisi dikosongkan.

38.

Tanggal Kondisi Kolom ini diisi tanggal terjadinya kondisi sebagaimana dilaporkan pada kolom “Kondisi”. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy

39.

Agunan yang Dapat Diperhitungkan Kolom ini diisi nilai agunan yang dikuasai oleh bank yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Apabila agunan yang dikuasai bank untuk keperluan satu Debitur yang memiliki beberapa rekening atau untuk kepentingan beberapa Debitur kolom Agunan yang dapat Diperhitungkan diisi secara prorata/proporsional. Dalam hal tidak terdapat agunan misalnya Kredit Tanpa Agunan (KTA) atau kolom sifat kredit diisi dengan pilihan kartu kredit, kolom ini dapat diisi angka 0 (Nol).

VI C-81

115


40.

PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva) Produktif yang telah Dibentuk Kolom ini diisi nilai PPA Yang Telah Dibentuk (dalam rupiah) yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh bank pada tanggal laporan untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana dalam aktiva produktif baik dalam rupiah maupun valuta asing, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

41.

Kumulatif Realisasi/Pelimpahan Yang dimaksud dengan realisasi/pelimpahan adalah jumlah pencairan kredit oleh Bank pada bulan laporan. Khusus untuk kredit jenis modal kerja, ”Komulatif realisasi/pelimpahan” adalah net/selisih antara pencairan kredit dikurangi dengan pembayaran/setoran. Sedangkan untuk jenis kredit investasi dan konsumsi hanya memperhitungkan besarnya pencairan kredit (tidak memperhitungkan jumlah pembayaran/setoran). Kolom ini dapat dikosongkan apabila kolom sifat kredit diisi dengan pilihan kartu kredit. Selain diisi kartu kredit maka kolom ini diisi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jika jenis penggunaan adalah Modal Kerja, kolom ini diisi hasil selisih antara baki debet bulan laporan dengan baki debet bulan lalu. Jika selisih negatif, maka kolom ini diisi angka 0. Contoh 1 : Baki Debet 31 Maret 2005

:Rp.50.000.000,-

Penarikan ke-1 April 2005 : Rp.20.000.000,Penarikan ke-2 April 2005 : Rp.10.000.000,Total Penarikan April 2005 : Rp.30.000.000,Total Realisasi (Penarikan) April 2005 : Rp.80.000.000,Pembayaran/angsuran April 2005

: Rp.45.000.000,-

Baki Debet 30 April 2005

: Rp.35.000.000,-

Komulatif Realisasi/Pelimpahan: Baki Debet Bulan Laporan (April) – Baki Debet Bulan Lalu (Maret) 35.000.000 – 50.000.000 = - 15.000.000 Kumulatif Realisasi/Pelimpahan

= Rp.0,-

VI C-82

116


Contoh 2 : Baki Debet 31 Maret 2005

: Rp.50.000.000,-

Penarikan ke-1 April 2005 : Rp.20.000.000,Penarikan ke-2 April 2005 : Rp.10.000.000,Total Penarikan April 2005 : Rp.30.000.000,Total Realisasi (Penarikan) April 2005 : Rp.80.000.000,Pembayaran/angsuran April 2005

: Rp. 0,-

Baki Debet 30 April 2005

: Rp.80.000.000,-

Komulatif Realisasi/Pelimpahan: Baki Debet Bulan Laporan (April) – Baki Debet Bulan Lalu (Maret) 80.000.000 – 50.000.000 = 30.000.000 Kumulatif Realisasi/Pelimpahan

= Rp. 30.000.000,-

b. Jika jenis penggunaan adalah Investasi atau Konsumsi, kolom ini diisi sesuai realisasi/penarikan secara kumulatif untuk posisi akhir bulan yang bersangkutan. Contoh 1 : Baki Debet 31 Maret 2005 : Rp.50.000.000,Penarikan ke-1 April 2005 Penarikan ke-2 April 2005 Total Penarikan April 2005

: Rp.20.000.000,: Rp.10.000.000,: Rp.30.000.000,-

Pembayaran/Angsuran April 2005

: Rp.45.000.000,-

Baki Debet 30 April 2005 Kumulatif Realisasi/Pelimpahan

: Rp.35.000.000,: Rp.30.000.000,-

Contoh 2 : Baki Debet 31 Maret 2005 Penarikan ke-1 April 2005 Penarikan ke-2 April 2005 Total Penarikan April 2005

: Rp.20.000.000,: Rp.10.000.000,: Rp.30.000.000,-

Pembayaran/Angsuran April 2005

: Rp.0,-

Baki Debet 30 April 2005 Kumulatif Realisasi/Pelimpahan 42.

: Rp.50.000.000,-

: Rp.80.000.000,: Rp.30.000.000,-

Tanggal Restrukturisasi Awal Kolom ini diisi tanggal saat pertama kali fasilitas yang bersangkutan direstrukturisasi. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

VI C-83

117


43.

Tanggal Restrukturisasi Akhir (Terakhir) Kolom ini diisi tanggal saat terakhir fasilitas yang bersangkutan direstrukturisasi. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy. Contoh: Apabila fasilitas direstrukturisasi sebanyak 3 kali, yaitu: tahun 2004, 2006 dan 2007, maka tanggal restrukturisasi akhir adalah tanggal dilakukannya restrukturisasi pada tahun 2007.

44.

Restrukturisasi ke Kolom ini diisi frekuensi terjadinya restrukturisasi atas fasilitas yang bersangkutan. Dengan contoh pada penjelasan kolom ”Tanggal Restrukturiasai Akhir”, maka pada restrukturisasi untuk tahun 2007 diisi angka 3, karena merupakan restrukturisasi ketiga.

45.

Keterangan Kolom ini bisa dikosongkan (blank) atau dapat diisi hal-hal yang menerangkan tentang fasilitas Debitur yang bersangkutan, misal: Jangka waktu fasilitas kredit/pinjaman sudah jatuh tempo, tetapi perpanjangan masih menunggu keputusan (dalam batas-batas yang wajar). Apabila terdapat fasilitas baru yang sebenarnya merupakan pemisahan atau pemecahan dari fasilitas lama. Apabila terdapat Debitur yang dibeli dari BPPN (bank yang ditutup : Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasi dan Bank Beku Kegiatan Usaha). Apabila ada keterangan tambahan atau keterangan lainnya yang diperlukan bagi rekening Debitur yang bersangkutan selain dari yang telah disebutkan di atas. Bagi Debitur yang memperoleh fasilitas kredit dengan Sistem Penjaminan Pemerintah (Kredit Usaha Rakyat / KUR) maka kolom ”Keterangan” diisi dengan nama lembaga yang menjamin kredit tersebut, yaitu: SPP ASKRINDO atau SPP PSPU. Selanjutnya, Pelapor harus mengisi secara lengkap identitas perusahaan penjamin tersebut pada Formulir 4B – Penjamin.

46.

Kondisi Debitur Saat Ini Kolom ini diisi kondisi Debitur yang berkaitan dengan kondisi pinjaman pada bulan laporan. Maksimal 1000 karakter huruf/angka.

VI C-84

118


47.

Permasalahan Debitur Kolom ini diisi permasalahan yang dihadapi Debitur yang berkaitan dengan fasilitas pinjaman Debitur yang bersangkutan pada bulan laporan. Maksimal 1000 karakter huruf/angka.

VI C-85

119



VI C-86

120

Penyediaan Dana – Tagihan Lainnya

D.

TAGIHAN LAINNYA FORMULIR – 03D – DATA TAGIHAN LAINNYA

Formulir digunakan untuk melaporkan rincian tagihan lainnya Bank Pelapor kepada pihak ketiga bukan bank antara lain berupa keuntungan dari transaksi derivatif yang belum direalisasikan, tagihan yang timbul dari pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali (reverse repo), dan tagihan akseptasi yang timbul dari transaksi perdagangan. 1.

Jenis Tagihan No 1.

2. 3. 4.

Jenis Tagihan Tagihan transaksi derivative a. Dalam rangka netting agreement b. Lainnya Tagihan akseptasi Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Lain-lain

Sandi 11 12 20 30 90

Penjelasan: 1. Tagihan transaksi derivatif Adalah keuntungan yang belum direalisasikan dari transaksi derivatif dengan pihak ketiga bukan bank.

VI D-87

121


a. Dalam rangka Netting Agreement Adalah keuntungan yang belum direalisasikan dari transaksi derivatif dengan pihak ketiga bukan bank dalam rangka netting agreement sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. b. Lainnya Adalah keuntungan yang belum direalisasikan dari transaksi derivatif dengan pihak ketiga bukan bank tidak dalam rangka netting agreement. 2. Tagihan akseptasi Adalah jumlah tagihan Bank Pelapor kepada pihak ketiga bukan bank yang timbul karena akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka. Dalam jenis ini yang dilaporkan adalah nilai wesel atas dasar L/C berjangka yang diaksep. 3. Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Adalah jumlah tagihan kepada pihak ketiga bukan bank yang berasal dari kontrak pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali (reverse repo). 4. Lain-lain Adalah jumlah tagihan kepada pihak ketiga bukan bank yang tidak termasuk ke dalam jenis 1 s.d. 3 di atas, misalnya tagihan kepada nasabah yang timbul karena transaksi perdagangan (dalam atau luar negeri) dan belum diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan sampai dengan 15 hari. 2.

No. Rekening Kolom ini diisi nomor rekening transaksi sebagaimana dijelaskan pada proses pengisian No. Rekening Formulir Data Kredit/Pembiayaan Yang Diberikan.

3.

Tanggal Dikeluarkan Kolom ini diisi tanggal diterbitkannya/dikeluarkannya fasilitas sesuai dengan yang tercantum pada warkat/surat perjanjian. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

4.

Tanggal Jatuh Tempo Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya fasilitas sesuai dengan yang tercantum dalam warkat/surat perjanjian. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

5.

Tujuan Kolom ini diisi sandi tujuan dari transaksi derivatif yang dilakukan Bank Pelapor:

VI D-88

122


No. 1.

2. 3.

Tujuan Hedging a. Posisi trading book b. Posisi banking book Trading Lainnya

Sandi 1 2 3 9

1. Hedging Transaksi derivatif yang bertujuan untuk menghindari risiko yang timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar (transaksi lindung nilai) a. Posisi trading book Trading Book adalah seluruh posisi perdagangan Bank (proprietary position) pada instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif (termasuk transaksi derivatif) yang: Dimaksudkan untuk dimiliki dan dijual kembali dalam jangka pendek; Dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek dari perbedaan secara aktual dan atau potensial atas nilai jual dan nilai beli atau dari harga lain atau dari perbedaan suku bunga; Timbul dari kegiatan perantaraan (brokering) dan kegiatan pembentukan pasar (market making); atau diambil untuk kegiatan lindung nilai (hedging) komponen Trading Book lain. b. Posisi banking book Banking Book adalah semua elemen/posisi lainnya yang tidak termasuk dalam Trading Book. 2. Trading Transaksi derivatif yang bertujuan untuk mendapatkan fee atau keuntungan dari adanya perubahan pasar. 3. Lainnya Transaksi derivatif selain yang bertujuan untuk Hedging atau Trading. 6.

Penerbit/Counterparty Kolom ini diisi Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank (Lampiran III Pedoman Penyusunan Laporan Debitur) atau Sandi Bank (Lampiran VI Pedoman Penyusunan Laporan Debitur) yang melakukan transaksi dengan Bank Pelapor.

VI D-89

123


7.

Negara Domisili Counterparty Kolom ini diisi sandi negara domisili penerbit/counterparty (Lampiran II Pedoman Penyusunan Laporan Debitur). Apabila sandi negara domisili tidak terdapat pada pilihan dalam kolom Negara Domisili Counterparty maka kolom sandi negara diisi dengan "Lainnya (N1)".

8.

Nominal Kolom ini diisi nilai nominal kontrak dalam equivalen Rupiah.

9.

Plafon Induk Kolom ini diisi jika dalam satu perjanjian/akad (satu nomor dan tanggal akad) mencakup lebih dari satu fasilitas penyediaan dana. Penjelasan mengenai plafon induk sebagaimana penjelasan pada pengisian plafond induk untuk Formulir 3C – Kredit Yang Diberikan. Dalam hal tidak ada plafon, maka kolom “Plafon Induk” diisi sesuai dengan nilai nominal. Contoh: Dapat dilihat pada sub-bab VI.C Kredit yang Diberikan, dalam penjelasan kolom “Plafon Induk”.

10.

Nilai Original Currency Kolom ini diisi nilai original (dalam valuta asing) dari nilai transaksi yang menggunakan valuta asing.

11.

Valuta Kolom ini diisi sandi jenis mata uang yang digunakan dalam pemberian fasilitas sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian. Sandi tersebut terdiri dari tiga karakter sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Apabila mata uang negara bersangkutan tidak terdapat dalam kolom “Valuta” maka kolom valuta diisi dengan pilihan "Lainnya (N11)"

12.

Nilai Tagihan Kolom ini diisi sebesar nilai yang bisa ditagih oleh bank berdasarkan nilai pasar (market value) untuk tagihan dalam rangka trading, Carrying Value untuk tagihan dengan sistem diskonto dan nilai Unrealized Profit dari tagihan derivatif surat berharga. Nilai ini tidak dapat dikompensasi dengan kewajiban Bank Pelapor kepada pihak lain yang ada hubungannya tagihan Bank Pelapor.

VI D-90

124


13.

Margin Deposit Kolom ini diisi nilai nominal setoran uang yang diterima bank dari nasabah/Debitur sebagai jaminan yang akan diperhitungkan pada waktu penyelesaian suatu transaksi.

14.

Limit Kolom ini diisi nilai batas eksposur (exposure limit) yang dapat dilakukan dalam suatu transaksi.

15.

Posisi Terbuka Debitur Kolom ini diisi total nilai transaksi yang tidak di hedging dengan bank. Posisi hasil transaksi yang belum diselesaikan.

16.

Jumlah Nilai Transaksi Kolom ini untuk sementara tidak digunakan. Dapat diisi angka 0 (nol).

17.

Peringkat Kolom ini diisi sandi Peringkat Surat Berharga yang terkait dengan jenis tagihan Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo). Contoh peringkat ini seperti dikeluarkan oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PT. Pefindo). Untuk surat berharga yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat lain, diisi peringkat yang setara dengan peringkat yang dikeluarkan oleh PT. Pefindo. Daftar Sandi Peringkat dapat dilihat pada Lampiran VIII Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

18.

Kolektibilitas (Kualitas Aktiva) Kolom ini diisi sandi kualitas aktiva untuk fasilitas yang diberikan kepada Debitur pada akhir bulan laporan. Rincian dan Pengertian kualitas aktiva produktif sesuai dengan rincian dan pengertian kualitas aktiva produktif dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Penggolongan sandi kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5


Sandi 1 2 3 4 5

VI D-91

125


19.

Tanggal Macet Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan dinyatakan macet (kolom “Kolektibilitas” diisi dengan MACET - 5). Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

20.

Tunggakan Pokok Pada Formulir 03 D – Tagihan Lainnya, kolom “Tunggakan” pokok diisi angka 0.

21.

Tanggal Tunggakan Pada Formulir 03 D – Tagihan Lainnya, kolom “Tunggakan” pokok tidak perlu diisi.

22.

Sebab Macet/Keterangan Sebab Macet Kolom ini diisi sandi Sebab Macet sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini: No. Sebab Macet 1. Kesulitan Pemasaran 2. Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja 3. Perusahaan Grup/Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur 4. Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit 6. Kelemahan Dalam Analisa Kredit 7. Fluktuasi Nilai Tukar 8. Itikad Tidak Baik 9. Force Majeur 10. Pailit 11. Lainnya

Sandi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99

Kolom keterangan sebab macet bisa diisi jika sandi sebab macet dipilih Lainnya (Sandi 99). 23.


24.

Tanggal Kondisi Kolom ini diisi tanggal terjadinya kondisi sebagaimana dilaporkan pada kolom “Kondisi“. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

VI D-92

126


25.

Agunan yang Dapat Diperhitungkan Kolom ini diisi nilai agunan (dalam rupiah) yang dikuasai oleh bank yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Pembentukan Aktiva (PPA) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Apabila agunan yang dikuasai bank untuk keperluan satu Debitur yang memiliki beberapa rekening atau untuk kepentingan beberapa Debitur, kolom “Agunan yang dapat Diperhitungkan” diisi secara prorata/proporsional.

26.

PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva) Produktif yang telah Dibentuk Kolom ini diisi nilai PPA yang telah dibentuk (dalam rupiah) yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh bank pada tanggal laporan untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana dalam aktiva produktif baik dalam rupiah maupun valuta asing, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Kolom “PPA yang Telah Dibentuk” diisi dengan nilai minimal 0 (tidak boleh dikosongkan).

27.

Keterangan Kolom ini bisa dikosongkan (blank) atau dapat diisi hal-hal yang menerangkan tentang fasilitas Debitur yang bersangkutan, misal : Apabila terdapat fasilitas baru yang sebenarnya merupakan pemisahan atau pemecahan dari fasilitas lama. Apabila terdapat fasilitas pindahan dari kantor cabang lain bank yang bersangkutan (Bank yang sama). Apabila terdapat fasilitas yang dialihkan/diambil alih dari Bank lain (Bank yang berbeda). Apabila ada keterangan selain dari yang telah disebutkan di atas. Keterangan tambahan atau keterangan lainnya yang diperlukan bagi rekening Debitur yang bersangkutan.

VI D-93

127



VI D-94

128

Penyediaan Dana – Penyertaan

E.

PENYERTAAN FORMULIR – 03E – PENYERTAAN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian penyediaan dana yang berupa penyertaan yang terdiri dari penyertaan kepada : a. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) b. Penyertaan Lainnya 1.

No. Penyertaan Kolom ini diisi nomor penyertaan sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian.

2.

Jenis Perusahaan No. 1. 2.

Jenis Perusahaan Lembaga Keuangan Bukan Bank Lainnya

Sandi 10 90

Penjelasan : 1.

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan non-bank yang bergerak di bidang keuangan.

VI E-95

129


2.

3.

Penyertaan Lainnya Adalah penanaman dana Bank dalam bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan Debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit.

Negara Domisili Perusahaan Kolom ini diisi sandi lokasi negara dari perusahaan tempat penyertaan (lihat Lampiran II Pedoman Penyusunan Laporan Debitur). Apabila sandi negara domisili tidak terdapat pada pilihan dalam kolom Negara Domisili Perusahaan maka kolom sandi negara diisi dengan "Lainnya (N1)”.

4.

Tanggal Mulai Kolom ini diisi tanggal mulai penyertaan sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

5.

Bagian Penyertaan (%) Kolom ini diisi persentase penyertaan pada perusahaan emiten. Besarnya bagian penyertaan harus lebih kecil dari 100%.

6.

Nilai Penyertaan Kolom ini diisi nilai nominal penyertaan (dalam rupiah) sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian.

7.

Nilai Original Currency Kolom ini diisi nilai original penyertaan (dalam valuta asing) sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian.

8.

Valuta Kolom ini diisi sandi jenis mata uang yang digunakan dalam pemberian fasilitas sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian. Sandi tersebut terdiri dari 3 karakter sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Apabila mata uang negara asing yang digunakan tidak tercantum dalam kolom tersebut maka kolom “Valuta” diisi dengan "Lainnya (N11)".

9.

Kolektibilitas (Kualitas Aktiva) Kolom ini diisi sandi kualitas untuk fasilitas yang diberikan kepada Debitur pada akhir bulan laporan. Rincian dan Pengertian kualitas aktiva produktif sesuai dengan rincian dan pengertian kualitas aktiva produktif dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Penggolongan sandi kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut:

VI E-96

130


No. 1 2 3 4 5 10.


Sandi 1 2 3 4 5

Tanggal Macet Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan dinyatakan macet (apabila kolom Kolektibilitas diisi "MACET”). Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

11.

Sebab Macet/Keterangan Sebab Macet Kolom ini diisi sandi Sebab Macet sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Sebab Macet Kesulitan Pemasaran Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja Perusahaan Grup/Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit Kelemahan Dalam Analisa Kredit Fluktuasi Nilai Tukar Itikad Tidak Baik Force Majeur Pailit Lainnya

Sandi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99


Tujuan Penyertaan Kolom ini diisi : No. 1. 2. 3.

Tujuan Penyertaan Pendirian Anak Perusahaan Dalam Rangka Restrukturisasi Kredit Lainnya

Sandi 1 2 9

VI E-97

131


13.

ROE (%) Kolom ini diisi persentase ROE (Return On Equity) Debitur badan usaha yang berdasarkan laporan keuangan tahun buku terkini/terakhir yang telah diaudit (Perhitungan ROE diperoleh dari Laba dibagi dengan Modal). Kolom ini hanya digunakan untuk penyertaan dalam rangka Pendirian Anak Perusahaan (sandi 1) dan Lainnya (sandi 9).

14.

Laba Rugi Kolom ini diisi nilai Laba Rugi Perusahaan (Debitur) pada tahun berjalan dengan posisi terkini/terakhir.

15.

Laba Rugi (Kumulatif) Kolom ini diisi nilai Laba Rugi Perusahaan sampai dengan tahun berjalan laporan keuangan tahun buku terakhir/terkini.

16.

Kondisi Kolom ini diisi sandi kondisi, sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

17.

Tanggal Kondisi Kolom ini diisi tanggal terjadinya kondisi sebagaimana dilaporkan pada kolom “Kondisi”. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

18.

Agunan yang Dapat Diperhitungkan Kolom ini diisi nilai agunan (dalam rupiah) yang dikuasai oleh bank yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Pembentukan Aktiva (PPA) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Apabila agunan yang dikuasai bank untuk keperluan satu Debitur yang memiliki beberapa rekening atau untuk kepentingan beberapa Debitur kolom Agunan yang dapat Diperhitungkan diisi secara prorata/proporsional. Dalam hal tidak terdapat agunan, kolom ini diisi 0

19.

PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva) yang telah Dibentuk Kolom ini diisi nilai PPA yang telah dibentuk (dalam rupiah) yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh bank pada tanggal laporan untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana dalam aktiva produktif baik dalam rupiah maupun valuta asing, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

VI E-98

132


Kolom “PPA yang Telah Dibentuk” diisi dengan nilai minimal 0 (tidak boleh dikosongkan). 20.


VI E-99

133



VI E-100

134

Penyediaan Dana – Irrevocable L/C Yang Masih Berjalan

F.

IRREVOCABLE L/C YANG MASIH BERJALAN FORMULIR – 03F – DATA IRREVOCABLE L/C YG MASIH BERJALAN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian penyediaan dana yang berupa irrevocable L/C yang masih berjalan (telah diterbitkan/dibuka) per rekening, namun belum direalisasikan. Irrevocable L/C adalah: surat kredit (L/C) yang tidak dapat diubah, dibatalkan, atau ditarik kembali tanpa persetujuan dari semua pihak yang berkepentingan. 1.

Jenis L/C Kolom ini diisi sandi jenis L/C, terdiri dari : No. 1. L/C Luar Negeri 2. L/C Dalam Negeri

Jenis

Sandi 11 15

Penjelasan : 1.

Irrevocable L/C luar negeri yang masih berjalan Adalah irrevocable L/C luar negeri yang telah diterbitkan/dibuka oleh Bank Pelapor untuk kepentingan Debitur, namun belum direalisasikan. L/C tersebut tidak dapat diubah, dibatalkan, atau ditarik kembali tanpa persetujuan dari semua pihak yang berkepentingan.

2.

Irrevocable L/C dalam negeri yang masih berjalan

VI F-101

135


2.

No. L/C Kolom ini diisi nomor dokumen L/C sesuai dengan yang tercantum pada warkat/dokumen L/C.

3.

Cara Pembayaran L/C Kolom L/C. No. 1. 2. 3.

ini diisi cara pembayaran L/C, seperti sight, usance, atau red clause Cara Pembayaran L/C Sight Usance Red Clause

Sandi 1 2 3

Dalam hal digunakan cara pembayaran dengan usance payable at sight (UPAS), maka dipilih field Sight (sandi 1). 4.

Tanggal Dikeluarkan Kolom ini diisi tanggal diterbitkannya/dikeluarkannya L/C sesuai dengan yang tercantum pada warkat/dokumen L/C (tanggal opening L/C). Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

5.

Tanggal Jatuh Tempo Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya L/C sesuai dengan yang tercantum dalam warkat/dokumen L/C (tanggal maturity L/C). Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

6.

Bank Beneficiary Kolom ini diisi nama bank beneficiary (bank yang disebut dalam L/C sebagai pihak yang menerima pembayaran).

7.

Nomor Akad Awal Kolom ini diisi nomor perjanjian yang pertama kali.

8.

Tanggal Akad Awal Kolom ini diisi tanggal perjanjian yang pertama kali. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

9.

Nomor Akad Terakhir Kolom ini diisi nomor perjanjian yang terakhir. Jika tidak ada perpanjangan kolom ini diisi sama dengan Nomor Akad Awal.

VI F-102

136


10.

Tanggal Akad Terakhir Kolom ini diisi tanggal perjanjian yang terakhir. Jika tidak ada perpanjangan kolom ini diisi sama dengan Tanggal Akad Awal. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

11.

Valuta Kolom ini diisi sandi jenis mata uang yang digunakan dalam pemberian fasilitas sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian. Sandi tersebut terdiri dari tiga karakter sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Apabila mata uang negara asing yang digunakan tidak tercantum dalam kolom tersebut maka kolom “Valuta” diisi dengan "Lainnya (N11)".

12.

Plafon Kolom ini diisi nilai nominal yang tercantum dalam surat berharga atau kontrak yang diperjanjikan.

13.

Plafon Induk Kolom ini diisi jika dalam satu perjanjian/akad (satu nomor dan tanggal akad) mencakup lebih dari satu fasilitas penyediaan dana. Contoh dapat dilihat pada sub-bab IV.C Kredit yang diberikan, dalam penjelasan kolom plafon induk.

14.

Nilai Nominal Kolom ini diisi posisi nilai transaksi yang tercatat pada tanggal laporan.

15.

Setoran Jaminan Kolom ini diisi nilai nominal uang yang diterima Bank Pelapor sebagai jaminan yang akan diperhitungkan pada waktu penyelesaian transaksi.

16.

Kolektibilitas (Kualitas Aktiva) Kolom ini diisi sandi kualitas aktiva untuk fasilitas yang diberikan kepada Debitur pada akhir bulan laporan. Rincian dan Pengertian kualitas aktiva sesuai dengan rincian dan pengertian kualitas aktiva dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Penggolongan sandi kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5


Sandi 1 2 3 4 5

VI F-103

137


17.

Tanggal Macet Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan dinyatakan macet (apabila kolom Kolektibilitas diisi “Macet”). Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

18.

Sebab Macet/Keterangan Macet Kolom ini diisi sandi Sebab Macet sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini : No. Sebab Macet 1. Kesulitan Pemasaran 2. Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja 3. Perusahaan Grup/Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur 4. Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit 6. Kelemahan Dalam Analisa Kredit 7. Fluktuasi Nilai Tukar 8. Itikad Tidak Baik 9. Force Majeur 10. Pailit 11. Lainnya

Sandi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99


Tanggal Wan Prestasi Kolom ini diisi tanggal saat terjadi wan prestasi oleh Debitur terhadap fasilitas L/C yang diterima dari bank. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

20.


21.


VI F-104

138


22.

Agunan yang Dapat Diperhitungkan Kolom ini diisi nilai agunan (dalam rupiah) yang dikuasai oleh bank yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Pembentukan Aktiva (PPA) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Apabila agunan yang dikuasai bank untuk keperluan satu Debitur yang memiliki beberapa rekening atau untuk kepentingan beberapa Debitur kolom Agunan yang dapat Diperhitungkan diisi secara prorata/proporsional. Dalam hal tidak terdapat agunan, kolom ini diisi 0.

23.

PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva) yang telah Dibentuk Kolom ini diisi nilai PPA yang telah dibentuk (dalam rupiah) yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh bank pada tanggal laporan untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana dalam aktiva produktif baik dalam rupiah maupun valuta asing, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Kolom “PPA yang Telah Dibentuk” diisi dengan nilai minimal 0 (tidak boleh dikosongkan).

24.


VI F-105

139



VI F-106

140

Penyediaan Dana – Garansi Bank

G.

GARANSI BANK FORMULIR – 03G – DATA GARANSI BANK

Formulir ini digunakan untuk melaporkan posisi fasilitas penerbitan jaminan/garansi bank dalam rupiah dan valuta asing yang belum jatuh tempo untuk setiap garansi bank, baik untuk kepentingan bank lain maupun pihak ketiga bukan bank. Termasuk pula dilaporkan pada daftar rincian ini jaminan/garansi yang pada tanggal laporan telah jatuh tempo tetapi masih dalam masa klaim. 1.

Jenis Bank Garansi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jenis Bank Garansi Yang Diterbitkan Shipping Guarantee Risk Sharing Standby L/C Endosemen Atas Surat Berharga Revocable L/C Yang Masih Berjalan a. L/C Luar Negeri b. L/C Dalam Negeri 7. Lainnya

Sandi 10 20 30 40 50 60 65 90

VI G-107

141


Penjelasan: 1.

Bank Garansi yang Diterbitkan Adalah kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Bank kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam jenis ini termasuk Bid Bonds, Performance Bonds, dan Advanced Payment Bonds.

2.

Shipping Guarantee Adalah jaminan kepada perusahaan pelayaran yang diterbitkan untuk kepentingan nasabah dalam rangka pengeluaran barang-barangnya tanpa menunjukkan B/L (Bill of Ladding).

3.

Risk Sharing Garansi

4.

Standby L/C Surat kredit yang berbentuk jaminan dari bank pembuka kepada penerima terhadap kemungkinan terjadinya wan prestasi dari pembuka dan tidak dimaksudkan untuk dicairkan.

5.

Endosemen atas Surat Berharga Adalah pengalihan hak kepada pihak lain atas Surat Berharga yang dapat dialihkan (negotiable instrument).

6.

Revocable L/C yang masih berjalan a. L/C Luar Negeri Adalah L/C yang diterbitkan oleh Bank Pelapor untuk kepentingan Debitur dalam rangka pemasukan barang atau jasa dari luar daerah pabean Indonesia (impor) dan tunduk kepada ketentuan/hukum perdagangan internasional. L/C tersebut dapat diubah atau dibatalkan oleh importir atau Bank penerbit tanpa persetujuan pihak terkait lainnya selama jangka waktu berlakunya L/C. b. L/C Dalam Negeri Adalah L/C yang dibuka oleh Bank Pelapor untuk kepentingan Debitur dalam rangka pengiriman barang dari satu daerah pabean ke daerah pabean lainnya di Indonesia dan tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. L/C tersebut dapat diubah atau dibatalkan oleh importir atau Bank penerbit tanpa persetujuan pihak terkait lainnya selama jangka waktu berlakunya L/C.

VI G-108

142


7.

2.

Garansi lainnya Adalah fasilitas jaminan lainnya yang diterbitkan Bank Pelapor untuk kepentingan nasabah yang tidak dapat diklasifikasikan pada jenis-jenis di atas, termasuk Bank garansi dalam rangka Pinjaman Luar Negeri.

No. Bank Garansi Kolom ini diisi nomor Bank Garansi sebagaimana yang tercantum dalam akad/surat perjanjian.

3.

Tujuan Kolom ini diisi sandi tujuan penerbitan Bank Garansi. No. Tujuan 1. Pinjaman a. Dalam Rangka Penerimaan Pinjaman Luar Negeri b. Dalam Rangka Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri 2. Transaksi Perdagangan a. Luar Negeri a. Dalam Negeri 3. Lainnya

Sandi 1 2 4 5 9

Penjelasan: 1.

Pinjaman a. Dalam rangka penerimaan pinjaman luar negeri Yaitu jaminan yang diterbitkan oleh Bank Pelapor untuk kepentingan nasabah dalam rangka penerimaan pinjaman dari luar negeri. b. Pinjaman dalam rangka penerimaan pinjaman dalam negeri Yaitu jaminan yang diberikan oleh Bank Pelapor untuk kepentingan nasabah dalam rangka penerimaan pinjaman dari dalam negeri, termasuk risk sharing.

2.

Transaksi Perdagangan a. Luar Negeri Yaitu jaminan yang diterbitkan oleh Bank Pelapor untuk kepentingan nasabah dalam rangka transaksi pedagangan luar negeri. b. Dalam Negeri Yaitu jaminan yang diterbitkan oleh Bank Pelapor untuk kepentingan nasabah dalam rangka transaksi pedagangan dalam negeri.

VI G-109

143


3.

Lainnya Yaitu jaminan yang diterbitkan oleh Bank Pelapor untuk kepentingan nasabah untuk tujuan lain yang tidak dapat digolongkan pada tujuantujuan tersebut di atas.

4.

Penerima Garansi Kolom ini diisi Nama Pihak yang dijamin Garansi Bank.

5.

Nomor Akad Awal (Perjanjian Pembukaan Fasilitas Garansi Bank) Kolom ini diisi nomor perjanjian yang pertama kali.

6.

Tanggal Akad Awal (Perjanjian Pembukaan Fasilitas Garansi Bank) Kolom ini diisi tanggal perjanjian yang yang pertama kali. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

7.

Nomor Akad Terakhir (Perjanjian Pembukaan Fasilitas Garansi Bank) Kolom ini diisi nomor perjanjian yang terakhir. Jika tidak ada perpanjangan kolom ini diisi sama dengan Nomor Akad Awal.

8.

Tanggal Akad Terakhir (Perjanjian Pembukaan Fasilitas Garansi Bank) Kolom ini diisi tanggal perjanjian yang terakhir. Jika tidak ada perpanjangan kolom ini diisi sama dengan Tanggal Akad Awal. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

9.

Tanggal Dikeluarkan Kolom ini diisi tanggal diterbitkannya/dikeluarkannya Garansi Bank sesuai dengan yang tercantum pada surat perjanjian/dokumen. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

10.

Tanggal Jatuh Tempo Kolom ini diisi tanggal berakhirnya fasilitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian/dokumen. Format penulisan tanggal adalah: dd-mmyyyy.

11.

Valuta Kolom ini diisi sandi jenis mata uang yang digunakan dalam pemberian fasilitas sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian. Sandi tersebut terdiri dari tiga karakter sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Apabila mata uang negara asing yang digunakan tidak tercantum dalam kolom tersebut maka kolom “Valuta” diisi dengan "Lainnya (N11)"

VI G-110

144


12.

Plafon Kolom ini diisi jumlah plafon dari fasilitas Garansi Bank yang diterima Debitur.

13.

Plafon Induk Kolom ini diisi jika dalam satu perjanjian/akad (satu nomor dan tanggal akad) mencakup lebih dari satu fasilitas penyediaan dana. Contoh : Dapat dilihat pada sub-bab VI.C Kredit yang Diberikan, dalam penjelasan kolom plafon induk.

14.

Nilai Nominal Kolom ini diisi posisi nilai transaksi yang tercatat pada tanggal laporan.

15.

Setoran Jaminan Kolom ini diisi nilai nominal uang yang diterima Bank sebagai jaminan yang akan diperhitungkan pada waktu penyelesaian transaksi.

16.


17.


Sandi 1 2 3 4 5

Tanggal Macet Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan dinyatakan macet (kolom Kolektibilitas diisi dengan “Macet”). Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

18.

Sebab Macet/Keterangan Sebab Macet Kolom ini diisi sandi Sebab Macet sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini. Kolom Keterangan sebab macet bisa diisi jika sandi sebab macet dipilih Lainnya (Sandi 99).

VI G-111

145


No. Sebab Macet 1. Kesulitan Pemasaran 2. Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja 3. Perusahaan Grup/Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur 4. Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit 6. Kelemahan Dalam Analisa Kredit 7. Fluktuasi Nilai Tukar 8. Itikad Tidak Baik 9. Force Majeur 10. Pailit 11. Lainnya 19.

Sandi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99

Tanggal Wan Prestasi Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan dinyatakan wan prestasi. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

20.


21.


22.

Sovereign Rating (Country) Untuk saat ini, kolom ini tidak perlu diisi (red-).

23.

Agunan yang Dapat Diperhitungkan Kolom ini diisi nilai agunan (dalam rupiah) yang dikuasai oleh bank yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Pembentukan Aktiva (PPA) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Apabila agunan yang dikuasai bank untuk keperluan satu Debitur yang memiliki beberapa rekening atau untuk kepentingan beberapa Debitur kolom Agunan yang dapat Diperhitungkan diisi secara prorata/proporsional. Dalam hal tidak terdapat agunan, kolom ini diisi 0.

VI G-112

146


24.

PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva) yang telah Dibentuk Kolom ini diisi nilai PPA yang telah dibentuk (dalam rupiah) yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh bank pada tanggal laporan untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana dalam aktiva produktif baik dalam rupiah maupun valuta asing, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Kolom “PPA yang Telah Dibentuk” diisi dengan nilai minimal 0 (tidak boleh dikosongkan).

25.


VI G-113

147



VI G-114

148

Penyediaan Dana – Penerusan Kredit (Kredit Kelolaan)

H.

PENERUSAN KREDIT (KREDIT KELOLAAN) FORMULIR – 03H – DATA PENERUSAN KREDIT (KREDIT KELOLAAN)

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian saldo rekening penerusan kredit dalam rupiah dan valuta asing. Yang dimaksud dengan penerusan kredit adalah: a. Penerusan Kredit (channeling loan) Adalah kredit yang seluruh dananya (100%) berasal dari pemerintah atau pihak penyedia dana lainnya dan diberikan untuk sektor usaha/Debitur tertentu yang ditetapkan oleh pihak penyedia dana. Pada skema ini, bank pelapor hanya bertindak sebagai pengelola administrasi kredit (channeling agent), serta tidak menanggung risiko atas kredit yang disalurkan tersebut, dan untuk tugas tersebut, bank menerima imbalan jasa berupa fee atau bagian dari bunga. Proses penerusan kredit tersebut dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: Bank menerima dana dari penyedia dana untuk disalurkan; Bank tidak menerima dana dari penyedia dana untuk disalurkan. Penarikan kredit tersebut dilakukan langsung oleh Debitur kepada penyedia dana dan bank hanya melakukan administrasi. b.

Kredit Kelolaan Kredit yang seluruh atau sebagian dananya berasal dari pemerintah atau pihak penyedia dana lainnya dan sebagian lagi berasal dari bank. Dalam hal ini bank bertindak sebagai pengelola atas seluruh kredit tersebut. Sumber dana dan risiko kredit yang ditanggung bank, ditetapkan berdasarkan perjanjian.

VI H-115

149


1.

No. Rekening Sebagaimana penjelasan kolom “No. Rekening” dalam Formulir – 3C – Kredit yang Diberikan.

2.

Jenis Kredit Kelolaan Kolom ini diisi sandi jenis kredit kelolaan sebagai berikut: No. 1.

2.

3.

Jenis Kredit Kredit Usaha Kecil (KUK) a. Dalam rangka penerusan kredit dari Bank Indonesia b. Lainnya Bukan KUK a. Kredit Kelolaan b. Dalam rangka penerusan kredit dari BI c. Bantuan Proyek d. Kredit kelolaan di Luar Bantuan Proyek Mudharabah Muqayaddah

Sandi 10 20 40 50 60 90 99

Penjelasan: 1. Kredit Usaha Kecil (KUK) a. Dalam rangka penerusan kredit dari Bank Indonesia Yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah KUK melalui Bank Pelapor yang sumber dananya dari Bank Indonesia dan atas penyaluran kredit ini Bank Pelapor tidak menanggung risiko. b. Lainnya 2. Bukan KUK a. Kredit kelolaan Yang dimaksud dalam kredit kelolaan ini adalah penerusan kredit (chanelling loan) sebagaimana penjelasan pada huruf H.a diatas, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah bukan KUK melalui Bank Pelapor dan atas pemberian kredit tersebut Bank Pelapor tidak menanggung risiko. Salah satu ciri kredit tersebut adalah Bank tidak memungut dan membayar bunga, tetapi hanya memperoleh fee. Penyaluran kredit yang dananya berasal dari Bank Pelapor lain, tidak dilaporkan dalam daftar rincian ini. b. Dalam rangka penerusan kredit dari Bank Indonesia Yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah bukan KUK melalui Bank Pelapor yang sumber dananya dari Bank Indonesia dan atas penyaluran kredit ini Bank Pelapor tidak menanggung risiko.

VI H-116

150


c. Bantuan proyek Penyaluran kredit oleh Bank Pelapor kepada nasabah bukan KUK yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri yang penggunaannya ditujukan untuk pembiayaan investasi atau pembangunan proyek milik pemerintah atau swasta, berupa barang modal atau kebutuhan devisa lainnya (project aid). d. Kredit kelolaan di luar bantuan proyek Kredit yang diberikan kepada nasabah bukan KUK di mana dana yang disalurkan oleh Bank Pelapor tidak berupa nilai lawan valuta asing bantuan proyek. Seperti halnya kredit kelolaan, Bank tidak menanggung risiko atas kredit yang disalurkan tersebut. Termasuk pula dalam kredit ini adalah kredit investasi yang dananya berasal dari Rekening Dana Investasi (RDI). 3. Mudharabah Muqayaddah. Adalah akad mudharabah sebagaimana dijelaskan dalam Kredit Yang Diberikan, pada penjelasan kolom “Sifat shahibul maal (pihak pemilik modal) memberikan mudharib (pihak pengelola modal) mengenai tempat, investasi. 3.

Formulir – 3C – Kredit”, dimana batasan kepada cara dan obyek

Jenis Penggunaan Kolom ini diisi sandi jenis penggunaan fasilitas. Jenis penggunaan tersebut telah diklasifikasikan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Dalam hal laporan Kredit Ekspor (KE) kolom ini diisi : 26 - KE untuk Modal Kerja 76 - KE untuk Investasi Kredit Ekspor adalah kredit yang diberikan kepada eksportir dan pemasok untuk pembiayaan produksi, pengumpulan dan penyiapan barang dalam rangka ekspor, yang meliputi pembiayaan transaksi ekspor, pasokan barang untuk diekspor, dan produksi barang untuk diekspor.

4.

Sektor Ekonomi Kolom ini diisi sandi sektor ekonomi bidang ekonomi yang dibiayai dengan fasilitas penyediaan dana dari Bank. Sektor ekonomi ini telah diklasifikasikan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Dalam hal satu fasilitas digunakan untuk membiayai beberapa sektor ekonomi maka dipilih sektor ekonomi yang paling dominan.

VI H-117

151


5.

Lokasi Proyek Kolom ini diisi sandi Dati 2/Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif tempat proyek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Dalam hal lokasi proyek berada di luar negeri kolom ini diisi dengan 9999.

6.

Tanggal Awal Kredit Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai berlaku fasilitas kredit sesuai dengan surat perjanjian/akad. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

7.

Tanggal Mulai Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai berlaku fasilitas kredit sesuai dengan surat perjanjian/akad. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

8.

Tanggal Jatuh Tempo Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya fasilitas kredit sesuai dengan surat perjanjian/akad. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

9.

Nilai Proyek Kolom ini diisi nilai proyek yang dibiayai oleh kredit Bank bersangkutan. Untuk proyek properti kolom ini diisi sebesar nilai ad-cost-nya.

10.

Valuta Kolom ini diisi sandi jenis mata uang yang digunakan dalam pemberian fasilitas sesuai dengan surat perjanjian, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Apabila mata uang negara asing yang digunakan tidak tercantum dalam kolom tersebut maka kolom “Valuta” diisi dengan "Lainnya (N11)".

11.

Jumlah a. Kolom ini diisi jumlah baki debet pada akhir bulan laporan masing-masing rekening, serta dinyatakan dengan valuta asal dalam satuan penuh. b. Kolom ini diisi angka 0 (nol), apabila baki debet bersaldo nihil atau bersaldo kredit.

12.

Suku Bunga Kolom ini diisi persentase bunga/margin/nisbah setahun (final) yang wajib dibayar oleh Debitur. Apabila suku bunga berbeda-beda bagi satu rekening, maka yang dilaporkan adalah suku bunga tertinggi. Apabila pemberian fasilitas tidak dibebani bunga, maka kolom suku bunga diisi angka 0 (nol). Contoh : - Suku bunga fixed 18.50 %, maka diisi 18,50.

VI H-118

152


- SIBOR + 1 %, apabila suku bunga SIBOR 6 %, maka diisi 7. - Indikasi persentase fee per tahun 5%, maka diisi 5. Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Kolom suku bunga diisi sesuai dengan besarnya perkiraan margin. b. Selanjutnya pada pengisian kolom “Jumlah” diisi dengan besarnya penempatan diluar besarnya margin yang ditetapkan. 13.


14.


Sandi 1 2 3 4 5

Tanggal Macet Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan dinyatakan macet (kolom “Kolektibilitas” diisi dengan pilihan “Macet”). Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

15.

Sebab Macet/Keterangan Sebab Macet Kolom ini diisi sandi Sebab Macet sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sebab Macet Kesulitan Pemasaran Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja Perusahaan Grup/Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit Kelemahan Dalam Analisa Kredit Fluktuasi Nilai Tukar Itikad Tidak Baik Force Majeur

Sandi 01 02 03 04 05 06 07 08 09

VI H-119

153


No. 10. 11.

Sebab Macet Pailit Lainnya

Sandi 10 99



17.

Tanggal Tunggakan Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan terjadi tunggakan terhadap fasilitas pokoknya. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

18.

Tunggakan Bunga Intra Kolom ini diisi jumlah tunggakan bunga intrakomtabel pada akhir bulan laporan masing-masing rekening, serta dinyatakan dengan valuta asal dalam satuan penuh.

19.

Tunggakan Bunga Ekstra Kolom ini diisi jumlah tunggakan bunga ekstrakomtabel pada akhir bulan laporan masing-masing rekening, serta dinyatakan dengan valuta asal dalam satuan penuh.

20.


21.


22.

Keterangan Kolom ini bisa dikosongkan (blank) atau dapat diisi hal-hal yang menerangkan tentang fasilitas Debitur yang bersangkutan, misal: Jangka waktu fasilitas kredit/pinjaman sudah jatuh waktu, tetapi perpanjangan masih menunggu keputusan (dalam batas-batas yang wajar). Apabila terdapat fasilitas baru yang sebenarnya merupakan pemisahan atau pemecahan dari fasilitas lama. Apabila terdapat fasilitas pindahan dari kantor cabang lain bank yang bersangkutan (bank yang sama).

VI H-120

154


Apabila terdapat fasilitas yang dialihkan/diambil alih dari bank lain (bank yang berbeda). Apabila terdapat fasilitas yang dibeli dari BPPN (bank tutup : bank dalam likuidasi, bank beku operasi dan bank beku kegiatan usaha). Apabila ada keterangan selain dari yang telah disebutkan di atas. Keterangan tambahan atau keterangan lainnya yang diperlukan bagi rekening Debitur yang bersangkutan.

VI H-121

155



VI H-122

156

Agunan/Penjamin – Agunan

VII. A.

AGUNAN/PENJAMINAN

AGUNAN FORMULIR – 04A – AGUNAN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian mengenai data agunan/jaminan yang diserahkan Debitur yang memperoleh fasilitas penyediaan dana. Formulir Data Agunan ini dapat tidak diisi apabila Debitur yang bersangkutan tidak menyertakan agunan untuk fasilitas yang dimiliki. 1.

Jenis Agunan Kolom ini diisi sandi jenis agunan atau penjamin, yang terdiri dari : No. 1 2 3 4 5 6 7

2.

Jenis Agunan CASH COLLATERAL NON CASH COLLATERAL – BARANG BERGERAK NON CASH COLLATERAL – BARANG TAK BERGERAK NON CASH COLLATERAL – PERSEDIAAN BARANG NON CASH COLLATERAL – SURAT BERHARGA NON CASH COLLATERAL - LAINNYA LAINNYA

Sandi 01 02 03 04 05 06 10

Peringkat Surat Berharga Kolom ini diisi untuk jaminan berupa surat berharga. Sandi Peringkat Surat Berharga terdiri dari Surat Berharga Jangka Panjang dan Surat Berharga

VII A-123

157


Jangka Pendek. Contoh peringkat ini seperti yang dikeluarkan oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PT. Pefindo). Untuk surat berharga yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat lain, diisi peringkat yang setara dengan peringkat yang dikeluarkan oleh PT. Pefindo. Daftar Sandi Peringkat dapat dilihat pada Lampiran VIII Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. 3.

Jenis Pengikatan Kolom ini diisi Sandi Jenis Pengikatan yang dilakukan oleh Bank Pelapor atas barang yang dijadikan jaminan sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5 6 7

Jenis Pengikatan Hak Tanggungan Gadai Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Cessie Belum Diikat Lainnya

Sandi 01 02 03 04 05 06 99

Sandi jenis pengikatan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Hak Tanggungan Merupakan penjaminan atas barang tidak bergerak dan/atau barang-barang yang ditentukan oleh pemerintah yang diserahkan Debitur kepada Bank Pelapor sebagai jaminan atas fasilitas pendanaan yang diberikan kepada Debitur. b. Gadai Merupakan hak tanggungan atas barang bergerak yang diserahkan Debitur kepada Bank Pelapor, dimana sifat barang jaminan ini lepas dari kekuasaan Debitur. c. Fiduciare Eingendom Overdracht (FEO) Merupakan pengikatan barang bergerak sebagai jaminan atas fasilitas penyediaan dana. Barang jaminan tersebut dikuasai oleh Debitur, akan tetapi kepemilikan atas barang jaminan tersebut diserahkan kepada Bank Pelapor atas dasar kepercayaan. d. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Merupakan surat kuasa untuk membebankan hak jaminan yang berupa hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.

VII A-124

158


e. Cessie Merupakan cara penyerahan barang sebagai jaminan piutang dari Bank Pelapor kepada pihak ketiga. Dalam proses penyerahan ini harus dilakukan dengan pembuatan akta, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan yang menegaskan tentang pengalihan tersebut dan pengalihan ini harus berdasarkan persetujuan dari Debitur bersangkutan. f. Belum diikat g. Lainnya Merupakan jenis pengikatan selain dari jenis pengikatan yang telah disebutkan sebelumnya. 4.

Nama Pemilik Agunan Kolom ini diisi nama pemilik barang yang dijaminkan, secara lengkap tanpa singkatan sesuai yang tercantum dalam dokumen bukti kepemilikan barang.

5.

Status/Bukti Kepemilikan Kolom ini diisi surat bukti kepemilikan barang yang dijaminkan seperti sertifikat tanah (SHM, SHGB), BPKB, faktur, dan sebagainya. Khusus kredit properti, kolom bukti pemilikan diisi juga bukti-bukti pendukung lainnya seperti IMB.

6.

Alamat Kolom ini diisi alamat lengkap tempat agunan berada dan atau lokasi proyek, sebagai berikut: a. Barang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin, yang dilaporkan adalah lokasi barang agunan. b. Barang bergerak seperti kendaraan bermotor dan/atau persediaan barang, yang dilaporkan adalah lokasi penyimpanan bukti agunan. c. Jaminan dalam bentuk surat berharga, diisi dengan nama bank penyimpan jaminan tersebut. Penulisan alamat berpedoman pada cara penulisan alamat pada Formulir Permintaan DIN.

7.

Lokasi Kolom ini diisi Sandi Dati 2/Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif tempat barang agunan/jaminan disimpan sesuai dengan Lampiran I Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Dalam hal lokasi berada di luar negeri, kolom ini diisi dengan sandi 9999.

VII A-125

159


8.

Nilai Agunan (NJOP) Kolom ini diisi nilai nominal berdasarkan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) atas barang yang dijadikan agunan.

9.

Nilai Agunan (oleh Bank) Kolom ini diisi nilai agunan menurut penilaian Bank Pelapor atas barang yang dijadikan agunan berupa Barang Bergerak, Barang Tak Bergerak, Persediaan Barang, dan Lainnya. Khusus untuk jaminan berupa, cash collateral, dan surat berharga atau garansi Bank atau Pemerintah/Lembaga Penjamin Kredit/Prime Bank, kolom ini diisi dengan nilai nominalnya. Dalam pengisian kolom ”Nilai Agunan (oleh Bank)”, yang diisikan adalah besarnya nilai agunan menurut bank sesuai dengan nilai pasarnya.

10.

Nilai Agunan (oleh Penilai Independen) Kolom ini diisi nilai perkiraan/taksasi berdasarkan penilaian menurut lembaga penilai atas barang yang dijadikan agunan berupa Barang Bergerak, Barang Tak Bergerak, Persediaan Barang, dan Lainnya. Khusus untuk jaminan berupa, cash collateral, dan surat berharga atau garansi bank atau Pemerintah/Lembaga Penjamin Kredit/Prime Bank, diisi nilai nominalnya.

11.

Nama Penilai Independen Kolom ini diisi nama penilai independen secara lengkap tanpa singkatan sebagaimana ketentuan penulisan nama Debitur pada Formulir permohonan DIN.

12.

Tanggal Penilaian Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun saat agunan dinilai terakhir oleh Bank/appraisal. Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

13.

Paripasu (%) Kolom ini diisi persentase dari agunan/jaminan yang dijaminkan terhadap lebih dari satu kreditur sebesar yang telah disepakati.

14.

Asuransi Kolom ini diisi Y (Ya) jika agunan diasuransikan atau T (Tidak) jika agunan tidak diasuransikan.

VII A-126

160



VII A-127

161

Agunan/Penjamin – Penjamin

B.

PENJAMIN FORMULIR – 04B – PENJAMIN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian mengenai data penjamin yang merupakan pihak ketiga bukan Debitur yang bersangkutan yang menjamin fasilitas penyediaan dana sebagaimana yang dilaporkan khususnya pada formulir kredit. Fasilitas Penyediaan Dana selain Fasilitas Kredit dapat dilaporkan tanpa jaminan. 1.

Nama Penjamin Kolom ini diisi nama penjamin secara lengkap tanpa singkatan sesuai yang tercantum dalam kartu identitas penjamin. Kartu identitas tersebut dapat berupa: KTP, KIMS, atau KITAS untuk penjamin perseorangan, atau Akta Pendirian atau Akta Anggaran Dasar terakhir untuk penjamin yang berbentuk badan usaha. Untuk nama penjamin yang memberikan jaminan pada program Sistem Penjaminan Pemerintah (SPP) untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), maka pengisian kolom “Nama Penjamin” diawali dengan kata “SPP”.

2.

Jenis Penjamin Kolom ini diisi jenis penjamin Debitur (bank atau bukan bank).

3.

Golongan Penjamin Kolom ini diisi Sandi Golongan Penjamin sebagaimana Daftar Sandi Bank (Lampiran VI Pedoman Penyusunan Laporan Debitur) dan Daftar Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank (Lampiran III Pedoman Penyusunan Laporan Debitur). Yang dimaksud dengan Penjamin adalah pihak yang secara tertulis mengeluarkan garansi dan/atau pihak-pihak yang menerbitkan surat berharga yang pemindahtanganannya tidak memerlukan endosemen yang dijaminkan kepada Bank Pelapor. Penjaminan dapat dilakukan oleh pemerintah, perorangan (personal guarantee), perusahaan (corporate guarantee), Bank lain

VII B-128

162


(bank guarantee), Bank lain dalam rangka risk sharing, maupun pihak lain yang memberikan asuransi kredit. 4.

Bagian yang Dijamin (%) Kolom ini diisi persentase (%) antara nilai yang menjadi tanggungan penjamin dan/atau nilai simpanan yang dijaminkan terhadap nilai tagihan Bank Pelapor kepada Bank lain atau pihak ketiga bukan Bank.

5.

Identitas Penjamin a. Penjamin berbentuk badan usaha, Kolom ini diisi nomor akta pendirian/perubahan terakhir dari Notaris. b. Penjamin berbentuk perorangan, Kolom ini diisi nomor KTP/KIMS/KITAS yang tercantum dalam KTP/KIMS/KITAS terakhir.

6.

NPWP Penjamin Kolom ini diisi NPWP penjamin sebagaimana ketentuan penulisan NPWP Debitur pada Formulir Permintaan DIN.

7.

Alamat Kolom ini diisi alamat penjamin sebagaimana tercantum kartu identitas penjamin. Pengisian alamat pemilik/penjamin berpedoman pada pengisian alamat Debitur pada Formulir Permintaan DIN.

Untuk fasilitas penyediaan dana yang diberikan kepada Debitur melalui Sistem Penjaminan Pemerintah (Kredit Usaha Rakyat / KUR), maka kolom-kolom pada Form Penjamin tersebut diisi dengan informasi sebagai berikut: a. Penjaminan dilakukan oleh PT. ASKRINDO NO 1. 2.

KOLOM Nama Penjamin Jenis Penjamin

3.

Golongan Penjamin

4.

Bagian yang dijamin

5. 6. 7.

Identitas Penjamin NPWP Penjamin Alamat Penjamin

INFORMASI SPP ASKRINDO Bukan Bank 828 (Perusahaan Asuransi Lainnya – BUMN/Pem. Campuran) Diisi dengan persentase bagian yang dijamin 508 Tahun 2006 01.000.046.1.051.000 Jl. Angkasa Blok B9 Kav 8 Jakarta

VII B-129

163


b. Penjaminan dilakukan oleh Perum Sarana Pengembangan Usaha (PSPU) No. 1. 2.

Kolom Nama Penjamin Jenis Penjamin

3.

Golongan Penjamin

4.

Bagian yang dijamin

5. 6. 7.

Identitas Penjamin NPWP Penjamin Alamat Penjamin

Informasi SPP PSPU Bukan Bank 828 (Perusahaan Asuransi Lainnya – BUMN/Pem. Campuran) Diisi dengan persentase bagian yang dijamin 95 Tanggal 07-11-2000 01.060.004.7.051.000 Jl. Angkasa Blok B9 Kav 6 Jakarta

Dalam hal terdapat perubahan informasi dan/atau penambahan perusahaan yang menjadi penjamin dalam program penjaminan kredit tersebut, maka pengisian setiap kolom pada Formulir 4A – Penjamin, sebagaimana cara pengisian kolom pada 2 (dua) perusahaan tersebut.

VII B-130

164



VII B-131

165

Kontrol LBU

VIII.

KONTROL LBU

FORMULIR – 05 – KONTROL LBU

Formulir ini digunakan untuk melaporkan jumlah total outstanding masing-masing fasilitas penyediaan dana yang dilaporkan dalam LBU. Kolom-kolom yang diisi hanya pada kolom Data LBU (kolom sebelah kiri). Kolom Data SID (kolom sebelah kanan) akan tersisi secara otomatis oleh sistem sesuai dengan jumlah outstanding masing-masing fasilitas penyediaan dana. Besarnya nilai outstanding data LBU dengan data SID tidak harus selalu sama. 1.

Penempatan pada Bank Lain (Data LBU) Kolom ini diisi total Jumlah (nilai) penempatan pada Bank lain (yang dikonversikan ke dalam Rupiah) yang dilaporkan dalam LBU.

2.

Surat Berharga (Data LBU) Kolom ini diisi total Jumlah (carrying value) surat berharga (yang dikonversikan ke dalam Rupiah) yang dilaporkan dalam LBU.

3.

Kredit yang Diberikan (Data LBU) Kolom ini diisi total Baki Debet kredit yang diberikan (yang dikonversikan ke dalam Rupiah) yang dilaporkan dalam LBU.

4.

Tagihan Lainnya (Data LBU) Kolom ini diisi total Jumlah dari tagihan lainnya (yang dikonversikan ke dalam Rupiah) yang dilaporkan dalam LBU.

5.

Penyertaan (Data LBU) Kolom ini diisi total Nilai Penyertaan (yang dikonversikan ke dalam Rupiah) yang dilaporkan dalam LBU.

VIII-132

166

Kontrol LBU

6.

Irrevocable L/C (Data LBU) Kolom ini diisi total Jumlah transaksi irrevocable L/C (yang dikonversikan ke dalam Rupiah) yang dilaporkan dalam LBU.

7.

Garansi Diberikan (Data LBU) Kolom ini diisi total Jumlah transaksi garansi diberikan (yang dikonversikan ke dalam Rupiah) yang dilaporkan dalam LBU.

8.

Penerusan Kredit (Data LBU) Kolom ini diisi total Jumlah penerusan kredit (yang dikonversikan ke dalam Rupiah) yang dilaporkan dalam LBU.

VIII-133

167

Kontrol LBU


VIII-134

168

Keuangan Debitur

IX.

KEUANGAN DEBITUR

FORMULIR – 06 – DATA KEUANGAN DEBITUR

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian data keuangan Debitur terkini yang sekurang-kurangnya dikinikan setahun sekali. Laporan keuangan ini wajib bagi Debitur yang mendapat 1 (satu) atau lebih fasilitas penyediaan dana dengan total nilai lebih dari atau sama dengan Rp. 5 Miliar,- dari satu Bank Pelapor. 1.

Posisi Laporan Keuangan Kolom ini diisi bulan dan tahun posisi laporan keuangan.

2.

Audited/Tidak Audited Kolom ini diisi „Audited‟ jika laporan keuangan Debitur telah diaudit atau diisi „Tidak Audited‟ jika belum/tidak diaudit.

3.

Pinjaman Luar Negeri Kolom ini diisi „Punya Pinjaman Luar Negeri‟ jika Debitur memiliki pinjaman luar negeri atau „Tidak Punya Pinjaman Luar Negeri‟ jika tidak memiliki pinjaman luar negeri.

4.

Total Aktiva Kolom ini diisi nilai nominal total (dalam Rupiah) aktiva Debitur.

5.

Aktiva Lancar Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) seluruh aktiva lancar yang dimiliki Debitur, seperti uang tunai atau barang berharga lain yang sewaktuwaktu dengan mudah dapat dijadikan uang tunai.

IX-135

169

Keuangan Debitur

6.

Total Kewajiban Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) seluruh kewajiban Debitur.

7.

Kewajiban Kepada Bank Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) seluruh kewajiban Debitur kepada bank-bank.

8.

Kewajiban Lancar Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) seluruh utang atau kewajiban lain yang harus diselesaikan Debitur dalam waktu tidak melebihi jangka waktu satu tahun.

9.

Modal Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) posisi total modal (equity) Debitur.

10.

Penjualan Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) penjualan yang dibukukan Debitur.

11.

Pendapatan Operasional Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) pendapatan operasional yang dibukukan Debitur.

12.

Biaya Operasional Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) biaya operasional yang dibukukan Debitur.

13.

Pendapatan Non Operasional Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) pendapatan non operasional yang dibukukan Debitur.

14.

Biaya Non Operasional Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) biaya non operasional yang dibukukan Debiturb.

15.

Laba Rugi Tahun Lalu (Setelah Pajak) Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) laba/rugi setelah pajak yang dibukukan Debitur tahun lalu.

16.

Laba Rugi Tahun Berjalan (Sebelum Pajak) Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) laba/rugi sebelum pajak yang dibukukan Debitur pada tahun berjalan sampai dengan posisi laporan keuangan yang terkini.

IX-136

170

Keuangan Debitur


IX-137

171

Informasi Debitur Individual

X.

INFORMASI DEBITUR INDIVIDUAL (IDI)

INFORMASI DEBITUR INDIVIDUAL (IDI)

Formulir ini digunakan untuk menampilkan informasi semua fasilitas yang diterima Debitur dari kantor pelapor SID. Menu IDI ini dapat diakses melalui aplikasi SID Web oleh petugas Bank yang telah ditentukan dan diberi kewenangan untuk dapat mengakses IDI. Tahapan dalam proses untuk dapat mengakses IDI dapat dijelaskan sebagai berikut: A.

Penentuan Debitur yang ingin ditampilkan

Menu ini digunakan untuk mencari Debitur yang akan ditampilkan IDI –nya sesuai dengan yang dikehendaki. Untuk menampilkan Debitur sesuai dengan yang dikehendaki dapat menggunakan 1 (satu) kriteria atau mengkombinasikan 2 (dua) atau 3 (tiga) kriteria yang terdapat dalam menu tersebut. Untuk proses pencarian Debitur dengan menggunaan kriteria-kriteria tersebut, harus

X-138

172


mencakup minimal 1 (satu) kriteria yang digolongkan sebagai ”Mandatory Search”. Kriteria yang digolongkan sebagai ”Mandatory Search” tersebut diantaranya: DIN, Nama Debitur, No. KTP, NPWP, Tempat, Tanggal Lahir. Apabila saat pencarian Debitur, salah satu kriteria pencarian yang digunakan adalah Nama Debitur, maka Nama Debitur tersebut harus ditulis lengkap atau dapat ditulis dengan menggunakan karakter % dengan jumlah minimal karakter Debitur yang harus dimasukkan adalah 4 (empat) karakter. Contoh: Nama Debitur: LOLYPOP PERDANA RAYA  Dapat dilakukan pencarian LOL  Tidak dapat dilakukan pencarian LOL%  Tidak dapat dilakukan pencarian LOLY% Dapat dilakukan pencarian dengan hasil seluruh Debitur dengan nama awal LOLY akan ditampilkan B.

Pengisian kelengkapan Debitur. Menu ini digunakan untuk memasukkan kelengkapan Debitur berkaitan dengan permintaan IDI. Kolom-kolom dalam menu ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. No. Surat Kolom No. Surat diisikan sesuai dengan nomor surat permohonan Debitur. Dalam hal terdapat Debitur yang tidak menyertakan surat permohonan, maka Bank Pelapor dapat menyediakan format surat permohonan dengan format nomor surat yang disesuaikan dengan format penulisan nomor surat pada Bank Pelapor. 2. DIN 3. NPWP 4. Nama Debitur 5. No. KTP/Akte Pendirian 6. Tanggal Lahir/Tanggal Pendirian 7. Kode Pos 8. Dati II 9. Alamat Debitur Kolom DIN, NPWP, Nama Debitur, No. KTP/Akte Pendirian, Tanggal Lahir/Tanggal Pendirian, Kode Pos, dan Dati II dalam menu tersebut akan

X-139

173


terisi secara otomatis oleh sistem sesuai dengan data Debitur yang terdapat dalam SID sesuai dengan yang dikehendaki untuk dimunculkan 10. Kebutuhan Permintaan ”Kebutuhan Permintaan” IDI pada menu ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: IDI untuk Bank Pelapor/PP dan IDI yang akan diserahkan kepada Debitur. a. IDI untuk Bank Pelapor/PP akan menampilkan fasilitas penyediaan dana yang diterima Debitur dari seluruh Kantor Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur kedalam SID. Pilihan menu ini hanya digunakan untuk kepentingan Pelapor (bukan untuk diserahkan kepada Debitur). b. IDI untuk Debitur akan menampilkan fasilitas penyediaan dana yang diberikan kepada Debitur yang berasal dari Pelapor. Format IDI untuk Debitur ini yang dapat diserahkan oleh Pelapor kepada Debitur. Contoh: CV. Samudera Raya memperoleh fasilitas penyediaan dana dengan perincian sebagai berikut: i. Kredit usaha dari Bank ABC ii. Fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari PT. XYZ Finance CV. Samudera Raya mengajukan kembali fasilitas kredit kepada Bank HIJ, dalam hal ini: 1. Apabila Bank HIJ ingin melihat kredibilitas CV. Samudera Raya atas semua fasilitas yang dimilikinya, maka Bank HIJ mengakses menu IDI dengan memilih ”Kebutuhan Permintaan” untuk Bank Pelapor. Hasil dari permintaan IDI tersebut akan menampilkan seluruh informasi fasilitas penyediaan dana yang diterima CV. Samudera Raya dari Bank ABC dan PT. XYZ Finance. 2. Apabila CV. Samudera Raya ingin meminta informasi IDI atas fasilitas yang dimilikinya melalui Bank HIJ, maka Bank HIJ harus memilih ”Kebutuhan Permintaan” untuk Debitur. Hasil dari permintaan IDI CV. Samudera Raya melalui Bank HIJ akan menampilkan informasi informasi pesan kesalahan karena Bank HIJ tidak menyediakan fasilitas dana kepada CV. Samudera Raya. 3. Apabila CV. Samudera Raya ingin mengetahui informasi atas fasilitas yang dimilikinya, CV. Samudera Raya dapat mengajukan permintaan tersebut melalui Pelapor yang menyediakan fasilitas pendanaan kepada CV. Samudera Raya, dalam hal ini Bank ABC dan/atau PT. XYZ Finance. Selanjutnya apabila CV. Samudera Raya meminta IDI tersebut melalui Bank ABC dan/atau PT. XYZ Finance, maka Bank ABC dan/atau PT.

X-140

174


XYZ Finance akan memberikan IDI dengan format pilihan ”Kebutuhan Permintaan” untuk Debitur. C.

Download IDI Langkah selanjutnya adalah melakukan download data IDI dan dilakukan pencetakan.

X-141

175



X-142

176

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Debitur

Daftar Sandi Dati 2

LAMPIRAN I DAFTAR SANDI DATI 2 SANDI

PROVINSI JAWA BARAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat ......................................................... 0100 Kab. Bekasi ............................................................................................. 0102 Kab. Purwakarta ...................................................................................... 0103 Kab. Karawang......................................................................................... 0106 Kab. Bogor .............................................................................................. 0108 Kab. Sukabumi ........................................................................................ 0109 Kab. Cianjur ............................................................................................ 0110 Kab. Bandung .......................................................................................... 0111 Kab. Sumedang ........................................................................................ 0112 Kab. Tasikmalaya ..................................................................................... 0113 Kab. Garut ............................................................................................... 0114 Kab. Ciamis ............................................................................................. 0115 Kab. Cirebon ........................................................................................... 0116 Kab. Kuningan ........................................................................................ 0117 Kab. Indramayu ....................................................................................... 0118 Kab. Majalengka ..................................................................................... 0119 Kab. Subang ............................................................................................ 0121 Kota Bandung ......................................................................................... 0191 Kota Bogor .............................................................................................. 0192 Kota Sukabumi ........................................................................................ 0193 Kota Cirebon ........................................................................................... 0194 Kota Tasikmalaya .................................................................................... 0195 Kota Cimahi ............................................................................................ 0196 Kota Depok ............................................................................................. 0197 Kota Bekasi ............................................................................................. 0198 Kota Banjar .............................................................................................. 0180 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 0188

PROVINSI BANTEN 1. 2.

Kepala Daerah Provinsi Banten ............................................................... 0200 Kab. Lebak .............................................................................................. 0201 Lamp. 143

177


3. 4. 5. 6. 7. 8.

Daftar Sandi Dati 2

Kab. Pandeglang ..................................................................................... 0202 Kab. Serang ........................................................................................... 0203 Kab. Tangerang ....................................................................................... 0204 Kota Cilegon ............................................................................................ 0291 Kota Tangerang ....................................................................................... 0292 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 0288

PROVINSI DKI JAKARTA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kepala Daerah DKI Jaya .......................................................................... 0300 Wil. Kota Jakarta Pusat ........................................................................... 0391 Wil. Kota Jakarta Utara . .......................................................................... 0392 Wil. Kota Jakarta Barat ........................................................................... 0393 Wil. Kota Jakarta Selatan ......................................................................... 0394 Wil. Kota Jakarta Timur .......................................................................... 0395

PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kepala Daerah D.I Yogyakarta ................................................................ 0500 Kab. Bantul .............................................................................................. 0501 Kab. Sleman ............................................................................................ 0502 Kab. Gunung Kidul ................................................................................. 0503 Kab. Kulon Progo ................................................................................... 0504 Kota Yogyakarta ...................................................................................... 0591 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 0588

PROVINSI JAWA TENGAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah...................................................... 0900 Kab. Semarang ......................................................................................... 0901 Kab. Kendal ............................................................................................. 0902 Kab. Demak ............................................................................................. 0903 Kab. Grobogan ........................................................................................ 0904 Kab. Pekalongan ..................................................................................... 0905 Kab. Tegal ............................................................................................... 0906 Kab. Brebes ............................................................................................. 0907 Kab. Pati .................................................................................................. 0908 Kab. Kudus .............................................................................................. 0909 Kab. Pemalang ........................................................................................ 0910 Kab. Jepara .............................................................................................. 0911 Lamp. 144

178


13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 38. 39

Daftar Sandi Dati 2

Kab. Rembang ......................................................................................... 0912 Kab. Blora ............................................................................................... 0913 Kab. Banyumas ....................................................................................... 0914 Kab. Cilacap ............................................................................................ 0915 Kab. Purbalingga ..................................................................................... 0916 Kab. Banjarnegara ................................................................................... 0917 Kab. Magelang ........................................................................................ 0918 Kab. Temanggung ................................................................................... 0919 Kab. Wonosobo ....................................................................................... 0920 Kab. Purworejo ....................................................................................... 0921 Kab. Kebumen ......................................................................................... 0922 Kab. Klaten ............................................................................................. 0923 Kab. Boyolali .......................................................................................... 0924 Kab. Sragen ............................................................................................. 0925 Kab. Sukoharjo ........................................................................................ 0926 Kab. Karanganyar ................................................................................... 0927 Kab. Wonogiri ......................................................................................... 0928 Kab. Batang ............................................................................................. 0929 Kota Semarang ........................................................................................ 0991 Kota Salatiga ........................................................................................... 0992 Kota Pekalongan ..................................................................................... 0993 Kota Tegal ............................................................................................... 0994 Kota Magelang ........................................................................................ 0995 Kota Surakarta ......................................................................................... 0996 Kotif Klaten .............................................................................................. 0997 Kotif Cilacap ............................................................................................ 0998 Kotif Purwokerto ...................................................................................... 0999 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 0988

PROVINSI JAWA TIMUR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur........................................................ 1200 Kab. Gresik .............................................................................................. 1201 Kab. Sidoarjo .......................................................................................... 1202 Kab. Mojokerto ....................................................................................... 1203 Kab. Jombang .......................................................................................... 1204 Kab. Sampang ......................................................................................... 1205 Kab. Pamekasan ...................................................................................... 1206 Kab. Sumenep ......................................................................................... 1207 Kab. Bangkalan ....................................................................................... 1208

Lamp. 145

179


10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 39

Daftar Sandi Dati 2

Kab. Bondowoso ..................................................................................... 1209 Kab. Banyuwangi .................................................................................... 1211 Kab. Jember.............................................................................................. 1212 Kab. Malang ............................................................................................ 1213 Kab. Pasuruan ......................................................................................... 1214 Kab. Probolinggo .................................................................................... 1215 Kab. Lumajang ........................................................................................ 1216 Kab. Kediri .............................................................................................. 1217 Kab. Nganjuk .......................................................................................... 1218 Kab. Tulungagung ................................................................................... 1219 Kab. Trenggalek ...................................................................................... 1220 Kab. Blitar ............................................................................................... 1221 Kab. Madiun ............................................................................................ 1222 Kab. Ngawi ............................................................................................. 1223 Kab. Magetan .......................................................................................... 1224 Kab. Ponorogo ........................................................................................ 1225 Kab. Pacitan ............................................................................................ 1226 Kab. Bojonegoro ..................................................................................... 1227 Kab. Tuban .............................................................................................. 1228 Kab. Lamongan ....................................................................................... 1229 Kab. Situbondo ........................................................................................ 1230 Kota Surabaya ......................................................................................... 1291 Kota Mojokerto ....................................................................................... 1292 Kota Malang ............................................................................................ 1293 Kota Pasuruan ......................................................................................... 1294 Kota Probolinggo .................................................................................... 1295 Kota Blitar ............................................................................................... 1296 Kota Kediri .............................................................................................. 1297 Kota Madiun ........................................................................................... 1298 Kota Jember ............................................................................................. 1299 Kota Batu ................................................................................................. 1271 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 1288

PROVINSI BENGKULU 1. 2. 3. 4. 5.

Kepala Daerah Provinsi Bengkulu ........................................................... 2300 Kab. Bengkulu Selatan ............................................................................. 2301 Kab. Bengkulu Utara ............................................................................... 2302 Kab. Rejang Lebong ................................................................................ 2303 Kota Bengkulu ........................................................................................ 2391

Lamp. 146

180


6.

Daftar Sandi Dati 2

Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 2388

PROVINSI JAMBI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kepala Daerah Provinsi Jambi ................................................................. 3100 Kab. Batanghari ....................................................................................... 3101 Kab. Sarolangun ....................................................................................... 3104 Kab. Kerinci ............................................................................................ 3105 Kab. Muaro Jambi ................................................................................. 3106 Kab. Tanjung Jabung Barat ................................................................ 3107 Kab. Tanjung Jabung Timur ............................................................... 3108 Kab. Tebo ............................................................................................... 3109 Kab. Muara Bungo ............................................................................... 3110 Kab. Merangin ....................................................................................... 3111 Kota Jambi .............................................................................................. 3191 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 3188

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Kepala Daerah Provinsi NAD .................................................................. 3200 Kab. Aceh Besar ...................................................................................... 3201 Kab. Pidie ................................................................................................ 3202 Kab. Aceh Utara ...................................................................................... 3203 Kab. Aceh Timur ..................................................................................... 3204 Kab. Aceh Selatan ................................................................................... 3205 Kab. Aceh Barat ...................................................................................... 3206 Kab. Aceh Tengah ................................................................................... 3207 Kab. Aceh Tenggara ................................................................................ 3208 Kab. Aceh Singkil ............................................................................... 3209 Kab. Aceh Jeumpa/Bireuen ...................................................................... 3210 Kab. Aceh Tamiang ................................................................................. 3211 Kab. Gayo Luwes ..................................................................................... 3212 Kab. Aceh Barat Daya.............................................................................. 3213 Kab. Aceh Jaya......................................................................................... 3214 Kab. Nagan Raya ..................................................................................... 3215 Kab. Aceh Simeuleu................................................................................. 3216 Kota Banda Aceh .................................................................................... 3291 Kota Sabang ............................................................................................. 3292 Kota Lhokseumawe ................................................................................. 3293 Kota Langsa .......................................................................................... 3294 Lamp. 147

181


22. 23.

Daftar Sandi Dati 2

Kota Simeulue .......................................................................................... 3295 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 3288

PROVINSI SUMATERA UTARA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara.................................................. 3300 Kab. Deli Serdang ................................................................................... 3301 Kab. Langkat ........................................................................................... 3302 Kab. Karo ............................................................................................... 3303 Kab. Simalungun ...................................................................................... 3304 Kab. Labuhan Batu .................................................................................. 3305 Kab. Asahan ............................................................................................ 3306 Kab. Dairi ................................................................................................ 3307 Kab. Tapanuli Utara ................................................................................ 3308 Kab. Tapanuli Tengah ............................................................................. 3309 Kab. Tapanuli Selatan ............................................................................. 3310 Kab. Nias ................................................................................................. 3311 Kota Rantau Prapat .................................................................................. 3312 Kab. Toba Samosir ............................................................................... 3313 Kab. Mandailing Natal ........................................................................... 3314 Kota Tebing Tinggi ................................................................................. 3391 Kota Binjai .............................................................................................. 3392 Kota Pematang Siantar ............................................................................ 3393 Kota Tanjung Balai ................................................................................. 3394 Kota Sibolga ............................................................................................. 3395 Kota Medan ............................................................................................. 3396 Kota Kisaran............................................................................................. 3398 Kota Padang Sidempuan ......................................................................... 3399 Kab/Kota Lainnya .................................................................................... 3388

PROVINSI SUMATERA BARAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat .................................................. 3400 Kab. Agam .............................................................................................. 3401 Kab. Pasaman .......................................................................................... 3402 Kab. Limapuluh Koto .............................................................................. 3403 Kab. Solok ............................................................................................... 3404 Kab. Padang Pariaman ............................................................................ 3405 Kab. Pesisir Selatan ................................................................................. 3406 Kab. Tanah Datar .................................................................................... 3407 Lamp. 148

182


9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Daftar Sandi Dati 2

Kab. Sawahlunto/Sijunjung ..................................................................... 3408 Kab. Kepulauan Mentawai .................................................................... 3409 Kota Bukittinggi ...................................................................................... 3491 Kota Padang ............................................................................................. 3492 Kota Sawahlunto ...................................................................................... 3493 Kota Padang Panjang .............................................................................. 3494 Kota Solok ............................................................................................... 3495 Kota Payakumbuh ................................................................................... 3496 Kota Pariaman ......................................................................................... 3497 Kab/Kota Lainnya .................................................................................... 3488

PROVINSI RIAU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Kepala Daerah Provinsi Riau ................................................................... 3500 Kab. Kampar ............................................................................................ 3501 Kab. Bengkalis ........................................................................................ 3502 Kab. Kepulauan Riau .............................................................................. 3503 Kab. Indragiri Hulu ................................................................................. 3504 Kab. Indragiri Hilir................................................................................... 3505 Kab. Karimun ........................................................................................ 3506 Kab. Natuna .......................................................................................... 3507 Kab. Rokan Hulu ...................................................................................... 3508 Kab. Rokan Hilir ................................................................................... 3509 Kab. Pelalawan ....................................................................................... 3510 Kab. Siak ................................................................................................. 3511 Kab. Kuantan Singingi .......................................................................... 3512 Kota Pekanbaru ....................................................................................... 3591 Kota Batam ............................................................................................. 3594 Kota Dumai ............................................................................................. 3592 Kota Tanjungpinang ................................................................................ 3593 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 3588

PROVINSI SUMATERA SELATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan ............................................... 3600 Kab. Musi Banyuasin .............................................................................. 3606 Kab. Ogan Komering Ulu ....................................................................... 3607 Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara Enim) .................................... 3608 Kab. Lahat ................................................................................................ 3609 Kab. Musi Rawas .................................................................................... 3610 Lamp. 149

183


7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Daftar Sandi Dati 2

Kab. Ogan Komering Ilir ........................................................................ 3611 Kab. Pangkalan Balai ............................................................................... 3612 Kota Palembang ...................................................................................... 3691 Kota Lubuklinggau .................................................................................. 3693 Kota Prabumulih ..................................................................................... 3694 Kota Baturaja ........................................................................................... 3695 Kota Pagar Alam ................................................................................... 3697 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 3688

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1. 2. 3. 4. 5.

Kepala Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung ....................................... 3700 Kab. Bangka ............................................................................................ 3701 Kab. Belitung ........................................................................................... 3702 Kota Pangkal Pinang ............................................................................... 3791 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 3788

PROVINSI LAMPUNG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kepala Daerah Provinsi Lampung ........................................................... 3900 Kab. Lampung Selatan ............................................................................ 3901 Kab. Lampung Tengah ............................................................................ 3902 Kab. Lampung Utara ............................................................................... 3903 Kab. Lampung Barat ............................................................................... 3904 Kab. Tulang Bawang ............................................................................... 3905 Kab. Tanggamus ..................................................................................... 3906 Kab. Lampung Timur .............................................................................. 3907 Kab. Way Kanan ..................................................................................... 3908 Kota Bandar Lampung ............................................................................ 3991 Kota Metro ............................................................................................. 3992 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 3988

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ........................................... 5100 Kab. Banjar ............................................................................................. 5101 Kab. Tanah Laut ...................................................................................... 5102 Kab. Tapin ............................................................................................... 5103 Kab. Hulu Sungai Selatan ........................................................................ 5104 Kab. Hulu Sungai Tengah ....................................................................... 5105 Lamp. 150

184


7. 8. 9. 10. 11 12 13 14 15

Daftar Sandi Dati 2

Kab. Hulu Sungai Utara .......................................................................... 5106 Kab. Barito Kuala .................................................................................... 5107 Kab. Kota Baru ........................................................................................ 5108 Kab. Tabalong .......................................................................................... 5109 Kab.Tanah Bumbu ................................................................................... 5110 Kab. Balangan .......................................................................................... 5111 Kota Banjarmasin .................................................................................... 5191 Kota Banjarbaru ...................................................................................... 5192 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 5188

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat .............................................. 5300 Kab. Pontianak ........................................................................................ 5301 Kab. Sambas ............................................................................................ 5302 Kab. Ketapang ......................................................................................... 5303 Kab. Sanggau .......................................................................................... 5304 Kab. Sintang ............................................................................................ 5305 Kab. Kapuas Hulu ................................................................................... 5306 Kab. Bengkayang ................................................................................. 5307 Kab. Landak .......................................................................................... 5308 Kota Pontianak ........................................................................................ 5391 Kota Singkawang .................................................................................... 5392 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 5388

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14.

Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur ............................................. 5400 Kab. Kutai Kartanegara ............................................................................ 5401 Kab. Berau ............................................................................................... 5402 Kab. Pasir ................................................................................................. 5403 Kab. Bulungan ........................................................................................ 5404 Kab. Kutai Barat .................................................................................... 5405 Kab. Kutai Timur .................................................................................... 5406 Kab. Bulungan Selatan ............................................................................. 5407 Kab. Bulungan Utara ................................................................................ 5408 Kab. Nunukan .......................................................................................... 5409 Kab. Malinau ............................................................................................ 5410 Kab. Penajam Paser Utara ........................................................................ 5411 Kota Samarinda ....................................................................................... 5491 Lamp. 151

185


15. 16. 17. 18.

Daftar Sandi Dati 2

Kota Balikpapan ...................................................................................... 5492 Kota Tarakan ........................................................................................... 5493 Kota Bontang .......................................................................................... 5494 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 5488

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ........................................... 5800 Kab. Kapuas ............................................................................................ 5801 Kab. Kotawaringin Barat ........................................................................ 5802 Kab. Kotawaringin Timur ........................................................................ 5803 Kab. Barito Selatan ................................................................................. 5806 Kab. Barito Utara ..................................................................................... 5808 Kab. Murung Raya ................................................................................... 5804 Kab. Barito Timur .................................................................................... 5805 Kab. Gunung Mas .................................................................................... 5807 Kab. Pulang Pisau .................................................................................... 5809 Kab. Seruyan ............................................................................................ 5810 Kab. Katingan .......................................................................................... 5811 Kab. Sukamara ......................................................................................... 5812 Kab. Lamandau ........................................................................................ 5813 Kota Palangkaraya .................................................................................. 5892 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 5888

PROVINSI SULAWESI TENGAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ............................................... 6000 Kab. Donggala ......................................................................................... 6001 Kab. Poso ................................................................................................ 6002 Kab. Parimo/Banggai .............................................................................. 6003 Kab. Toli-Toli .......................................................................................... 6004 Kab.Banggai Kepulauan ....................................................................... 6005 Kab. Morowali ....................................................................................... 6006 Kab. Buol ............................................................................................. 6007 Kota Palu ................................................................................................. 6091 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 6088

PROVINSI SULAWESI SELATAN 1.

Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ............................................... 6100 Lamp. 152

186


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Daftar Sandi Dati 2

Kab. Pinrang ............................................................................................ 6101 Kab. Gowa ............................................................................................... 6102 Kab. Wajo ............................................................................................... 6103 Kab. Mamuju .......................................................................................... 6104 Kab. Bone ................................................................................................ 6105 Kab. Tana Toraja ..................................................................................... 6106 Kab. Maros .............................................................................................. 6107 Kab. Majene ............................................................................................ 6108 Kab. Luwu ................................................................................................ 6109 Kab. Sinjai ............................................................................................... 6110 Kab. Bulukumba ..................................................................................... 6111 Kab. Bantaeng ......................................................................................... 6112 Kab. Jeneponto ........................................................................................ 6113 Kab. Selayar ............................................................................................ 6114 Kab. Takalar ............................................................................................ 6115 Kab. Barru ............................................................................................... 6116 Kab. Sidenreng Rappang ......................................................................... 6117 Kab. Pangkajene Kepulauan ................................................................... 6118 Kab. Watansoppeng ................................................................................ 6119 Kab. Polewali ......................................................................................... 6120 Kab. Enrekang ......................................................................................... 6121 Kab. Luwu Selatan ................................................................................... 6122 Kab. Mamasa............................................................................................ 6123 Kab. Luwu Utara .................................................................................... 6124 Kota Makassar .......................................................................................... 6191 Kota Pare-Pare ........................................................................................ 6192 Kota Palopo .............................................................................................. 6193 Kota Watampone...................................................................................... 6194 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 6188

PROVINSI SULAWESI UTARA 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8.

Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara .................................................. 6200 Kab. Minahasa ......................................................................................... 6202 Kab. Bolaang Mongondow ..................................................................... 6203 Kab. Sangihe ........................................................................................... 6204 Kab. kepulauan Talaud ............................................................................ 6205 Kab. Minahasa Selatan ............................................................................ 6206 Kota Menado ........................................................................................... 6291 Kota Bitung ............................................................................................. 6293

Lamp. 153

187


9. 10.

Daftar Sandi Dati 2

Kota. Tomohon ........................................................................................ 6294 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 6288

PROVINSI GORONTALO 1. 2. 3. 4 5 6 7

Kepala Daerah Provinsi Gorontalo .......................................................... 6300 Kab. Gorontalo ........................................................................................ 6301 Kab. Bualemo ........................................................................................ 6302 Kab. Bonebolango .................................................................................... 6303 Kab. Pohuwato ......................................................................................... 6304 Kota Gorontalo ........................................................................................ 6391 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 6388

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ............................................ 6900 Kab. Buton .............................................................................................. 6901 Kab. Kendari ........................................................................................... 6902 Kab. Muna ............................................................................................... 6903 Kab. Kolaka ............................................................................................. 6904 Kota Bau-Bau .......................................................................................... 6990 Kota Kendari ........................................................................................... 6991 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 6988

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat......................................... 7100 Kab. Lombok Barat ................................................................................. 7101 Kab. Lombok Tengah .............................................................................. 7102 Kab. Lombok Timur ................................................................................ 7103 Kab. Sumbawa ........................................................................................ 7104 Kab. Bima ............................................................................................... 7105 Kab. Dompu ............................................................................................ 7106 Kota Mataram .......................................................................................... 7191 Kota. Bima ............................................................................................... 7192 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 7188

Lamp. 154

188


Daftar Sandi Dati 2

PROVINSI BALI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kepala Daerah Provinsi Bali .................................................................... 7200 Kab. Buleleng .......................................................................................... 7201 Kab. Jembrana ......................................................................................... 7202 Kab. Tabanan .......................................................................................... 7203 Kab. Badung............................................................................................. 7204 Kab. Gianyar ........................................................................................... 7205 Kab. Klungkung ...................................................................................... 7206 Kab. Bangli ............................................................................................. 7207 Kab. Karangasem .................................................................................... 7208 Kota Denpasar ......................................................................................... 7291 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 7288

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ....................................... 7400 Kab. Kupang ........................................................................................... 7401 Kab. Timor-Tengah Selatan .................................................................... 7402 Kab. Timor-Tengah Utara ....................................................................... 7403 Kab. Belu ................................................................................................ 7404 Kab. Alor ................................................................................................. 7405 Kab. Flores Timur ................................................................................... 7406 Kab. Sikka ............................................................................................... 7407 Kab. Ende ................................................................................................ 7408 Kab. Ngada .............................................................................................. 7409 Kab. Manggarai ....................................................................................... 7410 Kab. Sumba Timur ................................................................................... 7411 Kab. Sumba Barat ................................................................................... 7412 Kab. Lembata ........................................................................................... 7413 Kab. Rote ................................................................................................. 7414 Kota Kupang ........................................................................................... 7491 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 7488

PROVINSI MALUKU 1. 2. 3. 4.

Kepala Daerah Provinsi Maluku .............................................................. 8100 Kab. Maluku Tengah ............................................................................... 8101 Kab. Maluku Tenggara ............................................................................ 8102 Kab. Maluku Tenggara Barat ................................................................... 8103

Lamp. 155

189


5. 6. 7.

Daftar Sandi Dati 2

Kab Buru .................................................................................................. 8104 Kota Ambon ............................................................................................ 8191 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 8188

PROVINSI PAPUA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Kepala Daerah Provinsi Papua ................................................................. 8200 Kab. Jayapura .......................................................................................... 8201 Kab. Biak Numfor ................................................................................... 8202 Kab. Sorong ............................................................................................ 8204 Kab. Fak-Fak ........................................................................................... 8205 Kab. Manokwari ...................................................................................... 8209 Kab. Yapen-Waropen .............................................................................. 8210 Kab. Merauke .......................................................................................... 8211 Kab. Paniai .............................................................................................. 8212 Kab. Jayawijaya ...................................................................................... 8213 Kab. Nabire .............................................................................................. 8214 Kab. Mimika ............................................................................................ 8215 Kab. Puncak Jaya ..................................................................................... 8216 Kab. Sarmi ............................................................................................... 8217 Kab. Keerom ............................................................................................ 8218 Kab. Sorong Selatan ................................................................................. 8219 Kab. Raja Ampat ...................................................................................... 8220 Kab. Pegunungan Bintang........................................................................ 8221 Kab. Yahukimo ........................................................................................ 8222 Kab. Tolikara............................................................................................ 8223 Kab. Waropen .......................................................................................... 8224 Kab. Kaimana ........................................................................................... 8225 Kab. Boven Digoel ................................................................................... 8226 Kab. Mappi ............................................................................................... 8227 Kab. Asmat ............................................................................................... 8228 Kab. Teluk Bintuni ................................................................................... 8229 Kab. Teluk Wondama .............................................................................. 8230 Kota Jayapura .......................................................................................... 8291 Kota Sorong ............................................................................................. 8292 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 8288

Lamp. 156

190


Daftar Sandi Dati 2

PROVINSI MALUKU UTARA 1. 2. 3. 4. 5.

Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara .................................................... 8300 Kab. Maluku Utara ................................................................................ 8301 Kab. Halmahera Tengah ......................................................................... 8302 Kota Ternate .......................................................................................... 8390 Kab./Kota Lainnya ................................................................................... 8388

DI LUAR INDONESIA .............................................................................................. 9999

Lamp. 157

191


Daftar Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank

LAMPIRAN II DAFTAR SANDI NEGARA DAN VALUTA NEGARA

SANDI

1. 2. 3. 4. 5.

AFGHANISTAN ................. ...... AF ALBANIA ............................ ...... AL ALGERIA/ ALJAZAIR ....... ...... DZ AMERICA SAMOA ............ ...... AS ANDORRA .......................... .....AD

6.

ANGOLA ............................. .....AO

7. 8. 9. 10.

ANGUILLA ......................... ...... AI ANTARCTICA .................... ......AQ ANTIGUA AND BARBUDA ....AG ARGENTINA ...................... ...... AR

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

ARMENIA .......................... ..... AM ARUBA ................................ .... AW AUSTRALIA ....................... .....AU AUSTRIA ............................ ..... AT AZERBAIJAN .................... ..... AZ BAHAMAS .......................... ..... BS BAHRAIN ........................... ..... BH BANGLADESH ................... ..... BD BARBADOS ........................ ..... BB BELARUS .......................... ..... BY

21.

BELGIUM ........................... ..... BE

22. 23.

BELIZE ................................ ..... BZ BENIN ................................. ...... BJ ...............................................

VALUTA

SANDI

Afhganistan afgani AFA Albanian Lek ALL Algerian Dinar DZD US Dollar USD Andorran Peseta ADP Andorran Franc FRF Spanish Peseta ESP Angolan Kwanza AON Angolan Kwanza AOK East Caribbean Dollar XCD Norwegian Krone NOK Antigua Dollar XCD Argentine Peso ARS Austral ARA Peso ARP Armenia Dram AMD Aruban Guilder AWG Australian Dollar AUD Schilling ATS Azerbaijan Manaf AZM Bahamas Dollar BSD Bahraini Dinar BHD Bangladesh Taka BDT Barbados Dollar BBD Belarus Rouble BYB Belarus Rouble BES Belarussian Rouble BYR Belgian Franc BEF Convertible Belgian BEC Financial Belgian Franc BEL Belize Dollar BZD Benin Franc XOF Franc de la Communaute

Lamp. 158

192


24. 25.

............................................... BERMUDA .......................... .... BM BHUTAN ............................. ..... BT

26.

BOLIVIA ............................. ..... BO

27. 28. 29. 30.

BOSNIA-HERZEGOWINA ...... BA BOTSWANA ....................... .... BW BOUVET ISLAND .............. ..... BV BRAZIL ............................... ..... BR

31.

BRITISH INDIAN OCEAN ........... TERRITORY ........................ ....... IO ............................................... ...........

32. 33. 34.

BRUNEI DARUSSALAM .. ..... BN BULGARIA ......................... ..... BG BURKINA FASO ................ ..... BF

35. BURUNDI ........................... ...... BI 36. CAMBODIA ........................ .....KH 37. CAMEROON ....................... .... CM 38. CANADA ............................. ..... CA 39. CAPE VERDE ..................... ..... CV 40. CAYMAN ISLANDS .......... .....KY 41. CENTRAL AFRICAN .......... . .......... REPUBLIC ………………… ..... CF 42. CHAD .................................. ..... TD 43. CHILE ................................. ..... CL 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

51.

CHINA ................................. ..... CN CHRISTMAS ISLANDS ..... ..... CX COCOS (KEELING) ISLAND .... CC COLOMBIA ....................... ..... CO COMOROS .......................... .... KM CONGO ............................... ..... CG CONGO, THE DEMOCRATIC ...... REPUBLIC OF THE ............ ...... CD COOK ISLAND ................... ..... CK


financiere Africaine XAF Bermudian Dollar BMD Indian Rupee INR Bhutan Ngultrum BTN Bolivian Boliviano BOB Bolivian Boliviano BOP Bosnian Dinar BAD Botswana Pula BWP Bouvet Island Kroner NOK Brazil Real BRL Cruzeiro Real BRR Brit. Indian Ocean Terr. USD Pound Sterling (United Kingdom Pound)GBP Seychelles Rupee SCR Brunei Dollar BND Bulgarian Lev BGL Burkino Faso XOF Burkina Faso Franc BFF Burundi Franc BIF Riel KHR Cameroon Franc XAF Canadian Dollar CAD Cape Verde Escudo CVE Cayman Islands Dollar KYD Central African RepublicXAF Chad Franc Chilean Peso Unidades de Fomento China Renminbi Christmas Islan Dollar Cocos (Keeling) Island Colombian Peso Comoros Franc Congo Franc

XAF CLP CLF CNY AUD AUD COP KMF XAF

Tambahan BARU New Zealand Dollar

CDZ NZD

Lamp. 159

193



52. COSTA RICA ...................... ..... CR 53. COTE D'IVOIRE ( lihat Ivory Coast) 54. CROATIA ............................ ..... HR 55. CUBA ................................... 56. CYPRUS .............................. 57. CZECH REPUBLIC ............ 58. DENMARK ......................... 59. DJIBOUTI ............................ 60. DOMONICA ........................ 61. DOMINICAN REPUBLIC .. 62. EGYPT ................................. 63. EL SALVADOR .................. 64. ECUADOR ..........................

..... CU ..... CY ..... CZ .....DK ...... DJ .... DM .....DO ..... EG ..... SV ..... EC

65.

EQUATORIAL GUINEA .... .....GQ

66.

ERITREA ............................ ..... ER

67. ESTONIA ............................. ..... EE 68. ETHIOPIA ........................... ..... ET 69. EUROPEAN COMMUNITY ......... 70. FAROE ISLANDS .............. ..... FO 71. FALKLAND ISLANDS ....... .......... (MALVINAS) ....................... ...... FK 72. FIJI ....................................... .......FJ 73. FINLAND ............................ ....... FI 74. FRANCE .............................. ..... FR 75. FRANCE, METROPOLITAN .. FX 76. FRENCH POLYNESIA ....... ...... PF 77. FRENCH SOUTHERN ......... ........... TERRITORIES ..................... ....... TF 78. FRENCH GUIANA ............. ..... GF 79. GABON ............................... .....GA 80. GAMBIA ............................. .... GM 81. GEORGIA ............................ ..... GE 82. 83. 84.

GERMANY ........................ ..... DE GHANA ............................... .....GH GIBRALTAR ....................... ...... GI

Costa Rican Colon

CRC

Croatian Dinar Kuna Cuban Peso Cypriot Pound Czech Koruna Danish Krone Djibouti Franc Dominica Dollar Dominican Republic Egyptian Pound El Salvador Colon Ecuadoran Sucre Ecuadoran Sucre Equatorial Guinea Ekwele Eritreian Nakfa Birr Estonian Kroon Ethiopian Birr Euro Faroe Island Krone

HRD HRK CUP CYP CZK DKK DJF XCD DOP EGP SVC ECS ESS XAF GQE ERN ETB EEK ETB EUR DKK

Falkland Islands Pound Fiji Dollar Finnis Markka French Franc French Franc CFA Franc BAEC French Franc French Guiana Franc Gabon Franc Gambian Dalasi Georgian Lari Georgian Lari German Mark Ghana Cedi Gibraltar Pound

FKP FJD FIM FRF FRF XPF FRF FRF XAF GMD GEK GEL DEM GHC GIP

Lamp. 160

194


85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

92.

93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.

GREECE (Lihat Yunani) GREENLAND ..................... GRENADA .......................... GUADELOUPE ................... GUAM ................................. GUATEMALA .................... GUINEA ..............................


..... GL .....GD ..... GP .....GU ..... GT .....GN

............................................... ........... GUINEA BISSAU ............... .... GW ............ ........... ............................................... ........... GUYANA ............................ ......GY HAITI ................................... ...... HT HEARD AND MCDONALD .......... ISLAND ................................ ..... HM HONDURAS ....................... .....HN HONGKONG ....................... .....HK HUNGARY .......................... .....HU ICELAND ............................ ....... IS INDIA ................................. ....... IN INDONESIA ........................ ...... ID IRAQ .................................... ....... IQ IRAN .................................... ....... IR IRELAND ............................ .......IE ISRAEL ................................ ........IL

106. ITALIA ................................ .......IT 107. IVORY COAST .................. ...... CI 108. 109. 110. 111.

JAMAICA ............................ JAPAN ................................. JORDAN .............................. KAZAKHSTAN .................

..... JM ...... JP ...... JO ..... KZ

112. 113. 114. 115. 116.

KENYA ................................ KIRIBATI ............................ KOREA SELATAN ............. KOREA UTARA ................. KUWAIT ..............................

..... KE ...... KI ..... KR ..... KP .... KW

Danish Krone DKK East Caribbean Dollar XCD Tambahan BARU FRF Guam Dollar USD Guatemala Quetzal GTQ Guinea Franc GNF Guinea Franc / Guinea Syli GNS Guinea-Bissau Peso GWP Franc de la Communaute financiere Africaine XAF Guyana Dollar GYD Haiti Gourde HTG Heard & Mcdonald Island Dollar AUD Honduras Lempira HNL Hong Kong Dollar HKD Hungarian Forint HUF Iceland Krona ISK Indian Rupee INR Indonesian Rupiah IDR Iraqi Dinar IQD Iranian Rial IRR Irish Punt IEP Israeli Shekel ILS Israeli Shekel ISS Italian Lira ITL CFA Franc BCEAO XOF Ivory Coast Franc XAF Jamaican Dollar JMD Japanese Yen JPY Jordanian Dinar JOD Kazakhstan Tenge KZT Kazakhstan Tenge KTS Kenyan Shilling KES Kiribati Dollar AUD Won KRW North Korean Won KPW Kuwaiti Dinar KWD

Lamp. 161

195


117. KYRGYZSTAN .................. .....KG 118. LAO PEOPLE'S DEMOC. REP. . LA 119. LATVIA ............................... ..... LV 120. LEBANON ........................... ..... LB 121. LESOTHO ........................... ...... LS ............................................... ........... ............................................... ........... 122. 123. 124. 125.

LIBERIA .............................. ..... LR LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA LY LIECHTENSTEIN ............... .......LI LITHUANIA ........................ ..... LT

126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134.

LUXEMBOURG ................. ..... LU MACAU ............................... .... MO MACEDONIA ..................... .... MK MADAGASCAR ................ .... MG MALAGASI ......................... .... MG MALAWI ............................. ... MW MALAYSIA ......................... .... MY MALDIVES ......................... .... MV MALI ................................... .... ML ............................................... ............................................... ...........

135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142.

MALTA ............................... .... MT MARSHALL ISLANDS ...... .... MH MARTINIQUE .................... .... MQ MAURITANIA .................... .... MR MAURITIUS ....................... .... MU MAYOTTE .......................... ..... YT MEXICO .............................. .... MX MICRONESIA, FEDERATED STATE OF .... ......FM 143. MOLDOVA, REPUBLIC OF ... MD


Kyrgyzstan som KGS Kyrgyzstan Som KYS Laos New Kip LAK Latvian Rouble LVR Latvian Latse LVL Lebanese Pound LBP Loti LSL Rand (South African Rand) ZAR Rand (South African Rand) ZAL Lesotho Maloti LSM Liberian Dollar LRD Libyan Dinar LYD Liechtenstein Franc CHF Lithuanian Litas LTL Litas LTT Luxembourg Franc LUF Macau Pataca MOP Macedonian Dinar MKD Malagasy Franc MGF Malagasi Franc MGF Malawi Kwacha MWK Malaysian Ringgit MYR Rutiyaa MVR Mali Republic Franc XOF Franc de la Communaute financiere Africaine XAF Malian Franc MLF Maltese Lira MTL US Dollar USD Martinique Franc FRF Mauritania Ouguiya MRO Maurutius Pupee MUR Tambahan Baru FRF Mexican Peso MXN US Dollar Moldova Lei Moldova Leu

USD MDL MVS

Lamp. 162

196


144. 145. 146. 147. 148. 149. 150.

151. 152. 153. 154. 155. 156. 157.

MONACO ............................ MONGOLIA ........................ MONTSERRAT ................... MOROCCO ......................... MOZAMBIQUE .................. MYANMAR (BURMA) ...... NAMIBIA ............................


.... MC .... MN .....MS .... MA .... MZ ... MM .....NA

............................................... ........... NAURU ............................... ..... NR NEPAL ................................. ..... NP NETHERLANDS ................. ..... NL ....... NETHERLANDS ANTILLES ....AN ........... NEW CALEDONIA ............ ..... NC NEW ZEALAND ................. ..... NZ NICARAGUA ...................... ...... NI

158. NIGER ................................. ..... NE ............................................... ............................................... ........... 159. NIGERIA ............................. .....NG 160. NIEUE ................................. ......NU 161. NORFOLK ISLANDS ......... ..... NF 162, NORTHERN MARIANA ISLAND ................................ ......MP 163. NORWAY ............................ .....NO 164. OMAN ................................. .... OM 165. PAKISTAN .......................... ..... PK 166. PALAU ................................ .... PW 167. PANAMA ............................ ..... PA

Monaco Franc FRF Tugrik MNT Montserrat Dollar XCD Moroccan Dirham MAD Mozambique Metical MZM Myanmar Kyat MMK Namibia Dollar NAD Rand (South African Rand) ZAR Nauru Island Dollar AUD Nepalese Rupee NPR Netherland Guilder/ Gulden/ Florin NLG Netherland Antillian Guilder /Florin ANG CFP Franc XPF New Zealand Dollar NZD Nicaragua Cordoba NIO Nicaragua Cordoba NIC Niger Republic Franc XOF Franc de la Communaute financiere Africaine XAF Nigeria Naira NGN Nieue Dollar NZD Norfolk Island Dollar AUD US Dollar Norwegian Krone Omani Rial Pakistan Rupee US Dollar Panamanian Balboa US Dollar

USD NOK OMR PKR USD PAB USP

168. PAPUA NEW GUINEA ...... ..... PG 169. PARAGUAY ....................... ..... PY 170. PERU ................................... ...... PE

171. PHILIPPINES ...................... ..... PH

Papua New Guinea Kina PGK Paraguay Guarani PYG Peruvian New Sol PEN Inti PEI Peruvian New Sol PSS Philippines Peso PHP

Lamp. 163

197


172. PITCAIRN ........................... ..... PN 173. POLAND ............................ ...... PL


Pitcairn Island Dollar Zloty Polish Zloty/New Zloty Portuguese Escudo Puerto Rico Dollar Qatari Rial Reunion Franc Romanian Leu Russian Ruble Rwanda Franc East Caribbean Dollar Tala US Dollar San Marino Lira Sao Tome Dobra Saudi Riyal CFA Franc BCEAO Franc de la Communaute financiere Africaine Seychelles Rupee Sierra Leone Leone Singapore Dollar

NZD PLZ PLN PTE USD QAR FRF ROL RUR RWF XCD WST USD ITL STD SAR XOF

Slovakia Koruna Slovenia Tolar Solomon Islands Dollar Somali Schilling South Afrian Rand Rand Financail Rand

SKK SIT SBD SOS ZAR ZAL GBP

197. SRI LANGKA/CEYLON .... ..... LK 198. ST. HELENA ....................... ..... SH

Pound Sterling Spanish Peseta (convertiable Peseta Acc) Spanish Peseta Sri Langka Rupee St. Helena Pound

ESP ESB LKR SHP

199. ST. KITT AND NEVIS/ SAINT ...... KITTS C. AND NEVIS ........ ......KN 200. ST. PIERRE & MIQUELON …..PM

St. Kitts Dollar St. Pierre Franc

XCD FRF

174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182.

PORTUGAL ........................ ...... PT PUERTO RICO .................... ..... PR QATAR ................................ .....QA REUNION ............................ ..... RE ROMANIA ........................... ..... RO RUSSIAN FEDERATION ... ...... RU RWANDA ............................ .... RW SAINT LUCIA ..................... ..... LC SAMOA ............................... .... WS

183. 184. 185. 186.

SAN MARINO .................... .....SM SAO TOME & PRINCIPE .. ...... ST SAUDI ARABIA ................. ..... SA SENEGAL ........................... ..... SN ............................................... ............................................... ........... SEYCHELLES ..................... ..... SC SIERA LEONER ................. ...... SL SINGAPORE ....................... ..... SG SLOVAKIA (SLOVAK ....... ........... REPUBLIC) .......................... ...... SK SLOVENIA .......................... ....... SI SOLOMON ISLANDS ........ ..... SB SOMALIA ........................... ..... SO SOUTH AFRICA ................. ..... ZA

187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194.

195. SOUTH GEORGIA AND THE. ...... SOUTH SANDWICH I ........ ...... GS 196. SPAIN .................................. ...... ES . ...........

XAF SCR SLL SGD

Lamp. 164

198


201. ST. VINCENT & THE ......... ........... GRENADES ........................ ..... VC 202. SUDAN ................................ ..... SD 203. SURINAME ......................... ..... SR 204. SVALBARD AND JAN ...... MAYEN ISLAND ................ ....... SJ 205. SWAZILAND ...................... ...... SZ 206. SWEDIA/SWEDEN ............ ...... SE 207. SWISS/SWITZERLAND .... ..... CH 208. SYRIAN ARAB REPUBLIC .... SY 209. TAIWAN /REP. OF CHINA/ PROVINCE OF CHINA ....... ..... TW 210. TAJIKISTAN ....................... ...... TJ

211. TANZANIA (TAGANZICA & ....... ZANZIBAR) ......................... ...... TZ 212. THAILAND ......................... ..... TH 213. TOGO .................................. ...... TG ............................................... ............................................... ........... 214. TOKELAU ........................... ..... TK 215. TONGA ................................ ...... TO 216. TRINIDAD & TOBAGO ..... ..... TT 217. 218. 219. 220. 221. 222.

TUNISIA .............................. ..... TN TURKEY ............................ ...... TR TURKMENISTAN .............. .... TM TURKS & CAICOS ISLAND ..... TC TUVALU ............................. ..... TV UGANDA ........................... .....UG

223. UKRAINE ............................ .....UA 224. UNION OF SOVIET SOCIALIST .. SOCIALIST REPUBLICS .... ...... SU 225. UNITED ARAB EMIRAT .. ..... AE 226. UNITED KINGDOM ........... ...........


St. Vincent Dollar Sudanese Pound Sudanese Dinar Surinam Guilder/Florin

XCD SDP SDD SRG

Norwegian Krone Swaziland Lilangeni Swedish Krone Swiss Franc Syrian Pound

NOK SZL SEK CHF SYP

Taiwan Dollar Russian Ruble Tajikistan Ruble Tajik Ruble

TWD RUR TJS TJR

Tanzanian Shilling TZS Thai Bath THB Togo Republic Franc XOF Franc de la Communaute financiere Africaine XAF Tokelau Dollar NZD Pa'anga TOP Trinidad & Tobago Dollar TTD Tunisian Dinar TND Turkish Lira TRL Turkmenistan Manat TMM Turk and Coicos Dollar USD Tuvalu Dollar AUD Ugandan Shilling UGX Ugandan Shilling UGS Ukraine Hryvna UAK Ukraine Hryvna UAH USSR Rouble UAD Dirham

SUR AED

Lamp. 165

199


(INGGRIS) ............................ ...... GB 227. UNITED STATES OF ......... .......... AMERICA ............................ ...... US 228. URUGUAY ......................... .....UY 229. US MINOR OUTLYING .... .......... ISLAND ................................ ..... UM 230. UZBEKISTAN ..................... ..... UZ 231. VANUATU .......................... .....VU 232. VATICAN CITY STATE .... .......... (HOLY SEE) ......................... ......VA 233. VENEZUELA ...................... ..... VE 234. VIETNAM ........................... .....VN 235. VIRGIN ISLANDS (BRITISH) ..VG ............................................... ........... 236. VIRGIN ISLANDS (US) ..... ...... VI 237. WALLIS AND FUTUNA .... .......... ISLAND ................................ ..... WF 238. WEST AFRICA ................... ......XO 239. WESTERN SAHARA ......... ..... EH

240. YEMEN ............................... ..... YE 241. YUGOSLAVIA ................... .....YU 242. YUNANI (lihat Greece) ....... ..... GR 243. ZAMBIA .............................. .... ZM 244. ZIMBABWE ........................ .... ZW

245. LAINNYA ........................... ..... N1


British Pound

GBP

US Dollar Uruguay Peso Uruguay Peso

USD UYU UYP

US Dollar Uzbekistan Sum Vanuatu Vatu

USD UZS VUV

Italian Lira Bolivar Vietnam Dong US Dollar Pound Sterling East Caribbean Dollar Virgin Island Dollar

ITL VEB VND USD GBP XCD USD

Wallis and Futuna Islands Franc Western African Franc Morrocoan Dirham Spanish Peseta Mauritian Ouguiya Yemeni Rial New Yugoslavian New Dinar Greek Drachma Zambian Kwacha Zimbabwe Dollar Special Drawing Right Silver Gold

XPF XOF MAD ESP MRO YER YUN YUD GRD ZMK ZWD XDR XAG XAU N11 (atau sandi yang telah ditentukan)

Lamp. 166

200



LAMPIRAN III DAFTAR SANDI PIHAK KETIGA BUKAN BANK SANDI I

PENDUDUK A Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Campuran 1

Pemerintah Pusat .................................................................................. 800 - Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) ......................... 801 - Departemen Keuangan ................................................................... 802 - Departemen Pertahanan ................................................................. 803 - Departemen Kehutanan .................................................................. 804 - Departemen Pertanian .................................................................... 805 - Departemen Pertambangan dan Energi .......................................... 806 - Departemen Agama ........................................................................ 807 - Kementrian Negara BUMN ........................................................... 808 - Departemen Lainnya ...................................................................... 809

2

Pemerintah Daerah (Pemda) ................................................................ 810 - Pemerintah Propinsi ....................................................................... 811 - Pemerintah Kota/Kabupaten Pemerintah Kota ...................................................................... 812 Pemerintah Kabupaten ............................................................. 814

3

Badan-badan dan Lembaga-lembaga Pemerintah Lainnya .................. 815 - Perum Bulog (eks. Badan Urusan Logistik) .................................. 816 - Badan Penyehatan Perbankan Nasional ......................................... 817 - Lainnya ........................................................................................... 819

4

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau .......................................... 820 Pemerintah Campuran a Lembaga Keuangan Non Bank ...................................................... 821 i. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun - Jamsostek ............................................................................... 822 - Taspen .................................................................................... 823 - Jiwasraya ................................................................................ 824 - Jasa Raharja ........................................................................... 825 - Jasindo ................................................................................... 826 - ASABRI ................................................................................. 827 - Perusahaan asuransi lainnya .................................................. 828

Lamp. 167

201


b

5


- Dana Pensiun ......................................................................... 830 ii. Modal Ventura ......................................................................... 831 iii. Perusahaan Pembiayaan ........................................................... 832 iv. Perusahaan Sekuritas dan Reksadana - PT. Danareksa ....................................................................... 833 - Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan ............... usaha Reksadana ................................................................... 834 - Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan ....................... usaha Reksadana ................................................................... 835 - Perusahaan Reksadana .......................................................... 836 v. Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya - Perum Pegadaian................................................................... 837 - PT. Pos Indonesia ................................................................. 838 - Lainnya ................................................................................. 840 Bukan Lembaga Keuangan ............................................................ 841 - PT. Kereta Api Indonesia (KAI) .............................................. 842 - PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)............................. 843 - PT. Pelabuhan Laut Indonesia (PELINDO) ............................. 844 - PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) ..... 845 - PT. Angkasa Pura ..................................................................... 846 - PT. Perkebunan Nusantara ....................................................... 847 - PT. Pertamina ........................................................................... 848 - PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) .................................... 849 - PT. Krakatau Steel ................................................................... 850 - PT. Garuda Indonesia .............................................................. 851 - PT. Telkom............................................................................... 852 - PT. Indosat ............................................................................... 853 - PT. Jasa Marga ......................................................................... 854 - PT. Timah................................................................................. 855 - PT. Aneka Tambang................................................................. 856 - Perusahaan Jasa Konstruksi ..................................................... 857 - Lainnya ..................................................................................... 859

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .................................................. 860 a Lembaga Keuangan Non Bank ...................................................... 861 i Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun - Perusahaan Asuransi .............................................................. 862 - Dana Pensiun ......................................................................... 863 ii Perusahaan Pembiayaan ........................................................... 864 iii Modal Ventura ......................................................................... 865 iv Perusahaan Sekuritas dan Reksadana Lamp. 168

202



-

b

Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha Rekasadana............................................................... 866 - Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha Rekasadana............................................................... 867 - Perusahaan Reksadana ....................................................... 868 v Lainnya ..................................................................................... 870 Bukan Lembaga Keuangan ............................................................ 871 - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ........................... 872 - Perusahaan Daerah Pasar (PD. Pasar) ................................ 873 - Lainnya ............................................................................... 874

B Sektor Swasta Murni 1

Lembaga Keuangan Non Bank .......................................................... 875 a Perusahaan Asuransi & Dana pensiun - Perusahaan asuransi .............................................................. 876 - Dana pensiun ......................................................................... 877 b Perusahaan Pembiayaan .............................................................. 878 c Modal Ventura ............................................................................ 879 d Perusahaan Sekuritas dan Reksadana - Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha Reksadana ................................................................... 880 - Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha Reksadana ................................................................... 881 - Perusahaan Reksadana .......................................................... 882 e Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya - Dana Pensiun ......................................................................... 883 - Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) ........................................... 884 - Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Primer .............................................................. 885 Koperasi Lainnya ............................................................ 886 - Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia ........ 887 - Lainnya .................................................................................. 889

2

Bukan Lembaga Keuangan ............................................................... 890 a Perusahaan-perusahaan Lainnya Perusahaan Otomotif ............................................................. 891 Perusahaan Perminyakan ...................................................... 892 Perusahaan Tekstil ................................................................ 893 Perusahaan Perkayuan (HPH) ............................................... 894 Perusahaan Jasa Konstruksi .................................................. 895 Perusahaan Industri Rokok ................................................... 896

Lamp. 169

203



Perusahaan Industri Makanan ............................................... 897 Perusahaan Agrobusiness ...................................................... 898 Perusahaan lainnya ................................................................ 900 b Koperasi Bukan Simpan Pinjam Koperasi Primer .................................................................... 901 Koperasi Lainnya .................................................................. 902 c Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) ................. 903 Lembaga Pendidikan ............................................................. 904 Lainnya 906 d Perseorangan .................................................................................. 907 e. Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia ................. 908 f. Lainnya ........................................................................................... 910 II

BUKAN PENDUDUK 1 2 3 4 5 6 7

Pemerintah Pusat di Luar Negeri ............................................................... 911 Perwakilan Negara-negara Asing dan Stafnya ........................................... 912 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Milik Negara Asing ....................... 913 Lembaga Keuangan Bukan Bank Yang Beroperasi di Luar Indonesia...... 914 Perusahaan Swasta di Luar Negeri ............................................................. 915 Perorangan ............................................................................................ 916 Lembaga-lembaga Internasional a Bank Pembangunan multilateral - Islamic Development Bank (IDB) .................................................... 917 - Asian Development Bank (AIDB) .................................................... 918 - World Bank ....................................................................................... 919 - Lainnya ............................................................................................ 921 b Lainnya ................................................................................................. 925

Lamp. 170

204


Daftar Sandi Sektor Ekonomi

LAMPIRAN IV DAFTAR SANDI SEKTOR EKONOMI SANDI 1.

Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian a. Pertanian i. Tanaman pangan - Padi .............................................................................................. 1111 - Palawija Kacang-kacangan .................................................................. 1115 Umbi-umbian ........................................................................ 1116 Jagung ................................................................................... 1117 Lainnya .................................................................................. 1119 - Hortikultura ................................................................................. 1130 ii. Tanaman perkebunan - Karet ............................................................................................ 1141 - Kelapa ......................................................................................... 1142 - Kopi ............................................................................................. 1143 - Tembakau .................................................................................... 1144 - Kelapa sawit ................................................................................ 1145 - Lada ............................................................................................. 1146 - Teh ............................................................................................... 1147 - Tebu ............................................................................................. 1148 - Kapas ........................................................................................... 1149 - Cengkeh ....................................................................................... 1150 - Vanili ........................................................................................... 1151 - Pala .............................................................................................. 1152 - Kakao (coklat) ............................................................................. 1153 - Lainnya ........................................................................................ 1159 iii. Perikanan - Laut Udang .................................................................................... 1161 Lainnya .................................................................................. 1163 - Darat Udang .................................................................................... 1164 Lainnya .................................................................................. 1166 - Payau

Lamp. 171

205



Udang .................................................................................... 1167 Lainnya .................................................................................. 1169 iv. Peternakan - Unggas ........................................................................................ 1171 - Sapi .............................................................................................. 1172 - Lainnya ........................................................................................ 1179 v. Kehutanan dan pemotongan kayu (logging) ..................................... 1180 b. Perburuan ................................................................................................ 1200 c. Sarana pertanian i. Sarana tanaman pangan dan perkebunan - Pompanisasi ................................................................................ 1311 - Alat penggarapan tanah ............................................................... 1312 - Gudang/lantai jemuran ................................................................ 1313 - Pencetakan sawah ........................................................................ 1314 ii. Sarana perikanan ............................................................................... 1360 iii. Sarana peternakan ............................................................................. 1370 iv. Sarana kehutanan .............................................................................. 1380 v. Sarana lainnya ................................................................................... 1390 2.

Pertambangan a. Minyak dan gas bumi .............................................................................. 2100 b. Biji logam i. Timah ................................................................................................ 2210 ii. Nikel .................................................................................................. 2220 iii. Bauksit .............................................................................................. 2230 iv. Tembaga ............................................................................................ 2240 v. Lainnya .............................................................................................. 2290 c. Batubara ................................................................................................. 2300 d. Barang tambang lainnya .......................................................................... 2900

3.

Perindustrian a. Industri makanan, minuman i. Industri terigu .................................................................................... 3110 ii. Industri gula ...................................................................................... 3120 iii. Penggilingan padi (huller) ................................................................. 3130 iv. Industri minyak tumbuh-tumbuhan - Minyak kelapa sawit mentah ....................................................... 3141 - Minyak biji kelapa sawit ............................................................. 3142

Lamp. 172

206



- Lainnya ........................................................................................ 3149 v. Industri garam ................................................................................... 3150 vi. Industri minuman .............................................................................. 3160 vii. Industri tembakau .............................................................................. 3170 viii.Industri rokok .................................................................................... 3180 ix. Industri makanan lainnya .................................................................. 3190 b. Industri makanan ternak dan ikan ........................................................... 3200 c. Industri tekstil, sandang, dan kulit i. Industri tekstil ................................................................................... 3310 ii. Industri sandang ................................................................................ 3320 iii. Industri kulit ...................................................................................... 3330 d. Industri kayu dan hasil-hasil kayu i. Industri bahan kayu ........................................................................... 3410 ii. Industri perabot ................................................................................. 3420 iii. Industri kayu lainnya ......................................................................... 3490 e. Industri bahan kertas, kertas dan hasil-hasil kertas, percetakan, dan penerbitan i. Industri kertas dan hasil-hasil kertas ................................................ 3510 ii. Industri percetakan dan penerbitan .................................................. 3520 iii. Industri bahan kertas (pulp) ............................................................. 3530 f. Industri pengolahan bahan kimia dan hasil kimia, hasil-hasil minyak bumi, batubara, karet, dan plastik i. Industri pupuk/obat hama .................................................................. 3610 ii. Industri farmasi ................................................................................. 3620 iii. Industri plastik ................................................................................... 3630 iv. Industri hasil kimia lainnya dan pengolahan bahan kimia untuk industri .................................................................................... 3640 v. Remilling dan rumah asap ................................................................. 3650 vi. Industri crumb rubber ........................................................................ 3660 vii. Industri hasil karet lainnya ................................................................ 3670 viii.Industri minyak atsiri ........................................................................ 3680 ix. Lainnya .............................................................................................. 3690 g. Industri pengolahan hasil-hasil tambang bukan logam, selain hasil-hasil minyak bumi, dan batubara ............................................................................. i. Semen ................................................................................................ 3710 ii. Batu bata/genteng .............................................................................. 3720 iii. Keramik ............................................................................................. 3730

Lamp. 173

207



h. Industri logam dasar i. Besi baja ............................................................................................ 3810 ii. Lainnya .............................................................................................. 3890

4.

i. Industri barang-barang logam, mesin-mesin, dan peralatan i. Peralatan dengan komponen buatan luar negeri - Industri maritim ........................................................................... 3911 - Industri otomatif .......................................................................... 3912 - Industri elektronika ..................................................................... 3913 - Industri alat-alat pertanian ........................................................... 3914 - Lainnya ........................................................................................ 3919 ii. Perakitan dengan komponen buatan dalam negeri - Industri maritim ........................................................................... 3921 - Industri otomotif ......................................................................... 3922 - Industri elektronika ..................................................................... 3923 - Industri alat-alat pertanian ........................................................... 3924 - Lainnya ........................................................................................ 3929 iii. Pembuatan komponen - Industri maritim ........................................................................... 3931 - Industri otomotif ......................................................................... 3932 - Industri elektronika ..................................................................... 3933 - Industri alat-alat pertanian ........................................................... 3934 - Lainnya ........................................................................................ 3939 j. Industri lainnya ........................................................................................ 3990 Listrik, Gas, dan air a. Listrik i. Pedesaan ............................................................................................ 4110 ii. Lainnya .............................................................................................. 4190 b. Gas .......................................................................................................... 4200 c. Air ........................................................................................................... 4300

5.

Konstruksi a. Perumahan Sederhana i. Bank Tabungan Negara ..................................................................... 5110 ii. Perumnas ........................................................................................... 5120 iii. Lainnya .............................................................................................. 5190 b. Pasar Inpres ............................................................................................. 5200 c. Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi (PTPT) ............................. 5300 d. Pencetakan sawah .................................................................................... 5400 Lamp. 174

208



e. Jalan raya dan jembatan .......................................................................... 5500 f. Pelabuhan ................................................................................................ 5600 g. Irigasi ....................................................................................................... 5700 h. Listrik i. Pedesaan ............................................................................................ 5810 ii. Lainnya .............................................................................................. 5890 i. Proyek yang dibiayai dengan pinjaman dari/untuk pembayaran di luar negeri ........................................................................................... 5900 j. Lainnya .................................................................................................... 5990 6.

Perdagangan, restoran, dan hotel a. Ekspor i. Barang - Bahan baku Biji kelapa sawit .................................................................... 6111 Kayu ...................................................................................... 6112 Rotan ..................................................................................... 6113 Hasil hutan selain kayu dan rotan ......................................... 6114 Hasil tanaman pangan dan perkebunan ................................. 6115 Hewan hidup dan hasilnya .................................................... 6116 Bijih timah ............................................................................. 6117 Bijih logam selain timah ....................................................... 6118 Batubara ................................................................................ 6119 Lainnya .................................................................................. 6129 - Barang setengah jadi Kayu gergajian ...................................................................... 6131 Kopi biji ................................................................................ 6132 Tembakau .............................................................................. 6133 Karet ...................................................................................... 6134 Lada ....................................................................................... 6135 Minyak kelapa sawit mentah ................................................. 6136 Minyak biji kelapa sawit ....................................................... 6137 Bungkil kopra ........................................................................ 6138 Hasil tanaman pangan dan perkebunan lainnya .................... 6139 Hewan yang sudah diolah ..................................................... 6140 Bahan makanan lainnya ........................................................ 6141 Hasil tambang setengah jadi .................................................. 6142 Lainnya .................................................................................. 6159

Lamp. 175

209



-

Barang jadi Kayu lapis dan sejenisnya ..................................................... 6161 Teh ......................................................................................... 6162 Kopi bubuk ............................................................................ 6163 Hasil tanaman pangan dan perkebunan lainnya .................... 6164 Udang .................................................................................... 6165 Hasil hewan selain udang ...................................................... 6166 Barang kerajinan dari kayu dan rotan ................................... 6167 Barang kerajinan selain dari kayu dan rotan ......................... 6168 Tekstil .................................................................................... 6169 Sandang selain tekstil ............................................................ 6170 Lainnya .................................................................................. 6179 ii. Jasa-jasa - Konstruksi ................................................................................... 6180 - Lainnya ........................................................................................ 6190 b. Impor i. Dalam rangka bantuan luar negeri - Biji gandum ................................................................................. 6211 - Beras ............................................................................................ 6212 - Kapas ........................................................................................... 6213 - Benang tenun ............................................................................... 6214 - Lainnya ........................................................................................ 6219 ii. Bukan dalam rangka bantuan luar negeri - Pupuk dan obat hama .................................................................. 6221 - Besi beton .................................................................................... 6222 - Kertas koran ................................................................................ 6223 - Cengkeh ....................................................................................... 6224 - Beras ............................................................................................ 6225 - Gula ............................................................................................. 6226 - Biji gandum ................................................................................. 6227 - Jagung ......................................................................................... 6228 - Kacang kedelai ............................................................................ 6229 - Farmasi ........................................................................................ 6230 - Suku candang kendaraan bermotor ............................................. 6231 - Suku cadang industri ................................................................... 6232 - Lainnya ........................................................................................ 6239 c. Pembelian dan pengumpulan barang dagangan dalam negeri i. Beras .................................................................................................. 6311 ii. Jagung ............................................................................................... 6312

Lamp. 176

210



iii. Garam ................................................................................................ 6313 iv. Stock gula .......................................................................................... 6314 v. Kayu .................................................................................................. 6315 vi. Karet .................................................................................................. 6316 vii. Kelapa sawit ...................................................................................... 6317 viii.Kapas ................................................................................................ 6318 ix. Kopra ................................................................................................. 6319 x. Cengkeh ............................................................................................. 6320 xi. Lada ................................................................................................... 6321 xii. Tembakau .......................................................................................... 6322 xiii.Kopi .................................................................................................. 6323 xiv.Teh .................................................................................................... 6324 xv. Hewan hidup dan hasilnya ................................................................ 6325 xvi.Lainnya .............................................................................................. 6390 d. Distribusi i. Semen ................................................................................................ 6411 ii. Pupuk dan obat hama ........................................................................ 6412 iii. Kapas kasar ....................................................................................... 6413 iv. Besi beton .......................................................................................... 6414 v. Kertas koran ...................................................................................... 6415 vi. Beras .................................................................................................. 6416 vii. Gula ................................................................................................... 6417 viii.Tepung terigu .................................................................................... 6418 ix. Garam ................................................................................................ 6419 x. Bahan bakar minyak .......................................................................... 6420 xi. Lainnya .............................................................................................. 6490 e. Perdagangan eceran ................................................................................. 6500 f. Restoran dan hotel i. Restoran ............................................................................................. 6610 ii. Hotel .................................................................................................. 6620 7.

Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi a. Pengangkutan umum i. Darat .................................................................................................. 7110 ii. Sungai ................................................................................................ 7120 iii. Laut ................................................................................................... 7130 iv. Udara ................................................................................................. 7140 b. Biro perjalanan ........................................................................................ 7200

Lamp. 177

211



c. Pergudangan ............................................................................................ 7300 d. Komunikasi ............................................................................................. 7400 8.

Jasa-jasa dunia usaha a. Real estate i. Perumahan sederhana - Perumnas ..................................................................................... 8111 - Selain Perumnas .......................................................................... 8119 ii. Pasar Inpres ....................................................................................... 8120 iii. Lainnya .............................................................................................. 8190 b. Profesi selain dokter ................................................................................ 8200 c. Leasing .................................................................................................... 8300 d. Lainnya .................................................................................................... 8900

9.

Jasa-jasa sosial/masyarakat a. Hiburan dan kebudayaan ......................................................................... 9100 b. Kesehatan i. Profesi ............................................................................................... 9210 ii. Tempat perawatan/pengobatan ......................................................... 9220 c. Pendidikan i. Perguruan tinggi ................................................................................ 9310 ii. Lainnya .............................................................................................. 9390 d. Lainnya .................................................................................................... 9900

10.

Lain-lain a. Perumahan ............................................................................................... 9950 b. Kendaraan ............................................................................................... 9960 c. Alat-alat rumah tangga ............................................................................ 9970 d. Lainnya .................................................................................................... 9990

Lamp. 178

212


Daftar Sandi Hubungan Keterkaitan dengan bank

LAMPIRAN V DAFTAR SANDI HUBUNGAN KETERKAITAN DENGAN BANK No.

Hubungan

1. Pengendali dan/atau keluarga pengendali Bank. 2. Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali (subsidiary). 3. Pengendali lain dari anak perusahaan/subsidiary Bank. 4. Perusahaan dimana pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertindak sebagai pengendali. 5. Perusahaan dimana pihak sebagaimana dimaksud pada angka 3 bertindak sebagai pengendali. 6. Pengurus Bank dan/atau keluarga pengurus Bank. 7. Pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 5. 8. Perusahaan yang pengurusnya merupakan pengurus Bank. 9. Perusahaan yang pengurusnya merupakan pengurus dari perusahaanperusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 5. 10. Perusahaan dimana perngurus Bank bertindak sebagai pengendali. 11. Perusahaan dimana pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 5 bertindak sebagai pengendali. 12. Ketergantungan keuangan (financial interdependency). 13. KIK dimana pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 11 memiliki 10% atau lebih saham pada manajer investasi keloktif tersebut. 14. Penjaminan. 15. TIDAK TERKAIT DENGAN BANK

Sandi 0110 0120 0130 0140 0150 0210 0220 0230 0240 0250 0260 0310 0320 0330 9900

Keterangan Sandi Hubungan Keterkaitan Dengan Bank di atas mengacu kapada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Lamp. 179

213


Daftar Sandi Bank

LAMPIRAN VI DAFTAR SANDI BANK SANDI A

SANDI BANK DI INDONESIA I.

BANK PERSERO 1 2 3 4 5

II.

BANK RAKYAT INDONESIA .......................................................... 002 BANK EKSPOR INDONESIA ........................................................... 003 BANK MANDIRI ................................................................................ 008 BANK NEGARA INDONESIA 1946 ................................................. 009 BANK TABUNGAN NEGARA ......................................................... 200

BANK SWASTA NASIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

BANK DANAMON INDONESIA ...................................................... 011 BANK PERMATA .............................................................................. 013 BANK CENTRAL ASIA TBK ............................................................ 014 BANK INTERNASIONAL INDONESIA .......................................... 016 PAN INDONESIA BANK LTD. ......................................................... 019 BANK ARTA NIAGA KENCANA .................................................... 020 BANK NIAGA .................................................................................... 022 BANK BUANA INDONESIA TBK ................................................... 023 LIPPOBANK ....................................................................................... 026 BANK NILAI INTI SARI PENYIMPAN (NISP) ............................... 028 BANK DAGANG BALI ...................................................................... 072 BANK BUMI ARTA ........................................................................... 076 BANK ARTHA GRAHA .................................................................... 085 BANK EKONOMI RAHARJA ........................................................... 087 BANK ANTARDAERAH ................................................................... 088 HAGA BANK ...................................................................................... 089 BANK IFI ............................................................................................ 093 BANK CENTURY .............................................................................. 095 BANK MAYAPADA INTERNATIONAL ......................................... 097 BANK NUSANTARA PARAHYANGAN TBK ................................ 145 BANK SWADESI TBK. ...................................................................... 146 BANK MUAMALAT INDONESIA ................................................... 147 BANK MESTIKA DHARMA ............................................................. 151 BANK METRO EKSPRES ................................................................. 152

Lamp. 180

214


25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Daftar Sandi Bank

BANK SHINTA INDONESIA ............................................................ 153 BANK MASPION INDONESIA ......................................................... 157 BANK HAGAKITA ............................................................................ 159 BANK GANESHA .............................................................................. 161 BANK WINDU KENTJANA .............................................................. 162 HALIM INDONESIA BANK ............................................................. 164 BANK HARMONI INTERNATIONAL ............................................. 166 BANK KESAWAN ............................................................................. 167 BANK PIKKO ..................................................................................... 168 BANK HS 1906 ................................................................................... 212 B.T. PENSIUNAN NASIONAL ......................................................... 213 BANK SWAGUNA ............................................................................. 405 BANK DJASA ARTA ......................................................................... 422 BANK MEGA TBK ............................................................................. 426 BANK BUKOPIN ................................................................................ 441 BANK SYARIAH MANDIRI ............................................................. 451 BANK BISNIS INTERNASIONAL ................................................... 459 BANK SERI PARTHA ........................................................................ 466 BANK JASA JAKARTA..................................................................... 472 BANK BINTANG MANUNGGAL .................................................... 484 BANK BUMIPUTERA INDONESIA ................................................. 485 BANK YUDHA BHAKTI ................................................................... 490 BANK MITRANIAGA ........................................................................ 491 BANK AGRO NIAGA ........................................................................ 494 BANK INDOMONEX ......................................................................... 498 BANK ROYAL INDONESIA ............................................................. 501 ALFINDO SEJAHTERA BANK ........................................................ 503 BANK ASIATIC .................................................................................... 504 BANK UMUM TUGU ........................................................................ 506 BANK INA PERDANA ...................................................................... 513 BANK HARFA .................................................................................... 517 PRIMA MASTER BANK ................................................................... 520 BANK PERSYARIKATAN INDONESIA ......................................... 521 DIPO INTERNATIONAL BANK ....................................................... 523 BANK AKITA ..................................................................................... 525 LIMAN INTERNATIONAL BANK ................................................... 526 ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK.......................................... 531 BANK DANPAC ................................................................................. 533 BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI ............................................ 535 BANK UIB .......................................................................................... 536

Lamp. 181

215


65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Daftar Sandi Bank

BANK ARTOS INDONESIA.............................................................. 542 GLOBAL INTERNATIONAL BANK .................................................... 546 BANK PURBA DANARTA................................................................ 547 BANK MULTI ARTA SENTOSA ...................................................... 548 BANK MAYORA ................................................................................ 553 BANK INDEX SELINDO ................................................................... 555 BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL .......................................... 558 CENTRATAMA NASIONAL BANK ................................................ 559 BANK FAMA INTERNASIONAL ..................................................... 562 BANK SINAR HARAPAN BALI ....................................................... 564 BANK VICTORIA INTERNATIONAL ............................................. 566 BANK HARDA INTERNASIONAL .................................................. 567

III. BANK ASING 1 AMERICAN EXPRESS BANK LTD. ................................................ 030 2 CITIBANK ........................................................................................... 031 3 JP MORGAN CHASE BANK ............................................................. 032 4 BANK OF AMERICA NAT.ASSOCIATION .................................... 033 5 BANGKOK BANK LTD..................................................................... 040 6 THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP ..................... 041 7 THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD.................................... 042 8 STANDARD CHARTERED BANK ................................................... 050 9 ALGEMENE BANK NEDERLAND AMRO BANK N. .................... 052 10 DEUTSCHE BANK AG. ..................................................................... 067 11. BANK OF CHINA ............................................................................... 069 IV. BANK CAMPURAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ING INDONESIA BANK.................................................................... 034 INTER PACIFIC BANK ..................................................................... 037 BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ ......................................... 039 BANK SUMITOMO MITSUI ............................................................ 045 BANK DBS INDONESIA ................................................................... 046 BANK RESONA PERDANIA ............................................................ 047 BANK MIZUHO INDONESIA ........................................................... 048 BANK UFJ INDONESIA .................................................................... 049 BANK KEPPEL TATLEE BUANA ................................................... 053 BANK CREDIT LYONNAIS INDONESIA ....................................... 054 BANK BNP INDONESIA .................................................................. 057 BANK UOB INDONESIA .................................................................. 058 KOREA EXCHANGE BANK DANAMON ....................................... 059 Lamp. 182

216


14 15 16 17 18 19 20 21 22 V.

Daftar Sandi Bank

RABO BANK DUTA INDONESIA ................................................... 060 ANZ PANIN BANK ............................................................................ 061 BANK WOORI INDONESIA ............................................................. 068 BANK FINCONESIA .......................................................................... 945 BANK MERINCORP .......................................................................... 946 MAYBANK INDOCORP .................................................................... 947 BANK OCBC INDONESIA ................................................................ 948 BANK CHINATRUST INDONESIA ................................................. 949 BANK COMMONWEALTH .............................................................. 950

BANK PEMERINTAH DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

B.P.D. JAWA BARAT ........................................................................ 110 B.P.D. JAKARTA RAYA ................................................................... 111 B.P.D. YOGYAKARTA ...................................................................... 112 B.P.D. JAWA TENGAH ..................................................................... 113 B.P.D. JAWA TIMUR ......................................................................... 114 B.P.D. JAMBI ...................................................................................... 115 B.P.D. ACEH ....................................................................................... 116 B.P.D. SUMATERA UTARA ............................................................. 117 B.P.D. SUMATERA BARAT ............................................................. 118 B.P.D. RIAU ........................................................................................ 119 B.P.D. SUMATERA SELATAN ......................................................... 120 B.P.D. LAMPUNG .............................................................................. 121 B.P.D. KALIMANTAN SELATAN .................................................... 122 B.P.D. KALIMANTAN BARAT ........................................................ 123 B.P.D. KALIMANTAN TIMUR ......................................................... 124 B.P.D. KALIMANTAN TENGAH ..................................................... 125 B.P.D. SULAWESI SELATAN .......................................................... 126 B.P.D. SULAWESI UTARA ............................................................... 127 B.P.D. NUSA TENGGARA BARAT ................................................. 128 B.P.D. BALI......................................................................................... 129 B.P.D. NUSA TENGGARA TIMUR .................................................. 130 B.P.D. MALUKU ................................................................................ 131 B.P.D. IRIAN JAYA ............................................................................ 132 B.P.D. BENGKULU ............................................................................ 133 B.P.D. SULAWESI TENGAH ............................................................ 134 B.P.D. SULAWESI TENGGARA ....................................................... 135

Lamp. 183

217


Daftar Sandi Bank

VI. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) 1 BPR KONVENSIONAL...................................................................... 600 2 BPR SYARIAH ................................................................................... 601

B

SANDI BANK LAINNYA DI LUAR INDONESIA 1

BANK SENTRAL NEGARA ASING ...................................................... 793

2

BANK LAINNYA DI LUAR INDONESIA I

PRIME BANK - TERKAIT DENGAN BANK ........................................................... 794 - TIDAK TERKAIT DENGAN BANK .............................................. 795

II NON - PRIME BANK - TERKAIT DENGAN BANK ........................................................... 796 - TIDAK TERKAIT DENGAN BANK .............................................. 797

Lamp. 184

218


Daftar Sandi Kondisi

LAMPIRAN VII DAFTAR SANDI KONDISI

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kondisi Dibatalkan. Lunas. Dihapusbukukan. Diserahkan ke AMU. Diserahkan ke BUPLN. Promesnya dijual (Lunas). Promesnya dijual (Belum Lunas). Dikonversikan menjadi penyertaan. Hapus tagih. Lunas karena pengambilalihan agunan. Lunas karena diselesaikan melalui pengadilan. Dialihkan ke Bank lain. Dibeli dari BPPN/PPA. Dialihkan menjadi fasilitas lain. Dijual BPPN/PPA kepada pihak Non – Bank Telah direstrukturisasi oleh BPPN/PPA Belum diproses lebih lanjut oleh BPPN/PPA.

Sandi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Untuk sandi 02 (LUNAS) digunakan juga untuk kondisi fasilitas yang dinyatakan LUNAS dengan diskon (haircut) , dan/atau dengan kriteria lain yang oleh karenanya Pelapor memberikan surat keterangan LUNAS kepada Debitur selain dari kondisi LUNAS yang telah memiliki sandi tersendiri (sandi 10 dan 11). Untuk sandi 04 (Diserahkan ke AMU) yang dimaksud dengan AMU (Asset Management Unit) pada kondisi ini adalah AMU yang terdapat diluar lembaga Bank Pelapor. Untuk sandi 03, 05, 07, dan 13, apabila sandi kondisi tersebut dipilih oleh Bank Pelapor, maka data Debitur/Fasilitas yang terdapat dalam database Aplikasi SID Pelapor tidak akan dihapus. Khusus sandi 15, 16, 17 hanya terdapat di Bank Indonesia (tidak ditampilkan di aplikasi SID Pelapor). Contoh penggunaan sandi 14 (Dialihkan menjadi fasilitas lain) adalah untuk TR (Trade Receivable) untuk fasilitas pendanaan (L/C) yang pada saat default menjadi fasilitas kredit.

Lamp. 185

219


Daftar Sandi Peringkat

LAMPIRAN VIII DAFTAR SANDI PERINGKAT

No.

Kondisi

A. 1. 2. 3. 4. 5.

SHORT TERM Capacity to meet short-term financial commitments is superior. Capacity to meet short-term financial commitments is strong. Above average. Adequate. Significant vulnerability to adverse bussiness, financial, or economics conditions. Doubtful capacity for payment. Failed to pay one or more of its financial obligations. Payment default. LONG TERM AND MEDIUM TERM Capacity to meet long-term financial commitments is superior. Capacity to meet long-term financial commitments is very strong. Capacity to meet long-term financial commitments is strong. Adequate. Somewhat weak. Weak. Currently vulnerable to non-payment. Failed to pay one or more of its financial obligations. Payment default.

6. 7. 8. B. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Sandi A1 A2 A3 A4 B C SD D AAA AA A BBB BB B CCC SD D

Lamp. 186

220


Daftar Sandi Jenis Penggunaan

LAMPIRAN IX DAFTAR SANDI JENIS PENGGUNAAN SANDI 1.

Modal kerja a. Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) ...................................................... 10 b. Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) .............................................................. 16 c. Kredit kelolaan ............................................................................................. 18 d. Kredit Perkebunan Swasta Nasional (PSN) ................................................. 25 e. Kredit Ekspor ............................................................................................... 26 f. Kredit Koperasi i. Kredit Usaha Tani (KUT) ...................................................................... 28 ii. Kredit kepada Koperasi Unit Desa (KUD) ............................................ 32 iii. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya ............................... 36 iv. Lainnya ................................................................................................... 38 g. Kredit modal kerja lainnya ........................................................................... 39

2.

Investasi a. Kredit Investasi Kecil (KIK) ........................................................................ 42 b. Kredit Perkebunan i. Kredit Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) - Kredit Kebun Inti ............................................................................. 45 - Kredit Kebun Plasma ....................................................................... 46 - Kredit Pasca Konversi PIR-BUN ..................................................... 47 ii. Kredit Pola Unit Pelaksana Proyek (UPP) - Kredit Peremajaan Rehabilitasi Perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE) ........................................................................................... 48 - Kredit Pasca Konversi PRPTE ......................................................... 49 - Lainnya ............................................................................................. 50 iii. Kredit Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-TRANS) - Kredit Kebun Inti ............................................................................. 51 - Kredit Kebun Plasma ....................................................................... 52 - Kredit Pasca Konversi ...................................................................... 53 iv. Kredit Perkebunan Swasta Nasional (PSN) ........................................... 54

Lamp. 187

221



c. Bantuan Proyek i. Nilai lawan valuta asing ......................................................................... 55 ii. Biaya lokal Rekening Dana Investasi (RDI) .......................................... 56 iii. Biaya lokal dana perbankan ................................................................... 57 d. Kredit kelolaan di luar bantuan proyek ........................................................ 59 e. Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) .............................................................. 60 f. Kredit Koperasi i Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya ............................... 62 ii Lainnya ................................................................................................... 63 g. Development Loan through the Banking System (DLBS) i Nilai lawan valuta asing ................................................................... 64 ii Kredit Rupiah ................................................................................... 67 h. Kredit Investasi sampai dengan Rp. 75 juta ................................................. 74 i. Kredit Investasi Biasa .................................................................................. 75 j. Kredit Ekspor .............................................................................................. 76 k. Kredit Investasi Lainnya .............................................................................. 79 3.

Konsumsi a. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) i. Pemilikan rumah - KPR Sangat Sederhana (KPRSS) dan KPR Sederhana (KPRS) s.d. Tipe 21 ......................................................................... 81 - Di atas tipe 21 s.d tipe 70 ................................................................. 82 - Di atas tipe 70................................................................................... 83 ii. Perbaikan/pemugaran rumah .................................................................. 85 b. Kredit kepada guru untuk pembelian sepeda motor (KPG) ......................... 86 c. Kredit Mahasiswa Indonesia ........................................................................ 87 d. Kredit Rumah Toko...................................................................................... 88 e. Kredit Konsumsi Lainnya ............................................................................ 89

Lamp. 188

222

Lampiran 2 Lampiran 2

PANDUAN PELAKSANAAN SID BANK UMUM (BU)

Panduan Pelaksanaan SID

PANDUAN PELAKSANAAN SID A. Akses SID 1.

TATA CARA AKSES SID Untuk memenuhi kewajiban pelaporan, Pelapor harus memiliki user-id dan password Administrator Web SID untuk dapat mengakses SID. Untuk memperoleh user-id dan password dimaksud, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.

Kantor Pelapor wajib menyampaikan surat tertulis yang memuat data pegawai yang menjadi Administrator Web SID di kantor Pelapor, mencakup data antara lain: (i) nama pegawai, (ii) nama Pelapor, (iii) nama kantor Pelapor, dan (iv) sandi kantor Pelapor. Surat tersebut ditandatangani oleh minimal pejabat yang bertanggungjawab terhadap manajemen user SID atau pimpinan kantor Pelapor yang bersangkutan dan disampaikan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 paling lambat 1 (satu) bulan setelah melakukan kegiatan operasional, dengan tembusan kepada satuan kerja pengawas yang membawahi kantor Pelapor yang bersangkutan.

b.

Apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu dimaksud pada huruf a surat tertulis belum disampaikan, kantor Pelapor yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, yang antara lain berisi alasan yang mengakibatkan tidak dapat disampaikannya permohonan dimaksud.

c.

Sebagai tindak lanjut dari surat tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, kantor Pelapor akan menerima surat yang memuat antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) CD aplikasi SID bagi Pelapor; 2) User-id dan password Administrator Web SID; dan 3) User-id dan password extranet SID Bank Umum.

d.

Setelah menerima user-id dan password Administrator Web SID, kantor Pelapor wajib menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut: 1)

Daftar petugas yang bertanggung jawab dalam: i. menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia; ii. melakukan verifikasi Laporan Debitur yang disampaikan kepada Bank Indonesia; dan iii. mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur dari Bank Indonesia;

224


2) Daftar pejabat yang bertanggungjawab terhadap manajemen user SID; dan 3) Daftar Petugas Penanggung Jawab SID yang akan diikutsertakan dalam pelatihan SID (apabila diperlukan), paling lambat 2 (dua) bulan sejak Bank Indonesia memberikan user-id dan password Administrator Web SID. Daftar sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan 2) paling kurang memuat nama petugas dan/atau pejabat yang bertanggung jawab, jabatan, nomor telepon, nomor faximili, alamat e-mail, tanda tangan dari petugas penanggung jawab SID tersebut, nama Pelapor, nama kantor Pelapor, dan sandi kantor Pelapor. Format Daftar Petugas Penanggung Jawab SID sebagaimana tercantum pada halaman selanjutnya dan ditandatangani oleh minimal pejabat yang bertanggungjawab terhadap manajemen user SID atau pimpinan kantor Pelapor yang bersangkutan; e.

Pelapor wajib membuat user-id petugas penanggung jawab SID yang ditunjuk untuk menyampaikan Laporan Debitur, mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada huruf d butir 1) dan 2).

f.

User-id yang akan digunakan sebagai hak akses petugas penanggung jawab SID sebagaimana dimaksud pada d butir 1) dan 2), harus mencirikan nama dari petugas penanggung jawab SID yang bersangkutan. Contoh: Untuk petugas pelaksana bernama Tri Handayani, maka user-id yang dibuat harus mencirikan yang bersangkutan misalnya tri_handayani, tri_h, atau trihandayani.

g.

Hak akses petugas penanggung jawab SID sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dapat digunakan oleh petugas penanggung jawab yang bersangkutan.

h.

Kantor Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk pertama kalinya, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberikannya user-id dan password Administrator Web SID oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan 3 (tiga) bulan adalah 3 periode pelaporan sejak diberikannya user-id dan password Administrator Web SID oleh Bank Indonesia. Contoh: Pelapor yang diberikan user-id dan password Administrator Web SID oleh Bank Indonesia pada tanggal 1 sampai dengan 31 Desember 2007, wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk posisi bulan data Februari 2008 paling lambat tanggal 12 Maret 2008

225

Panduan Pelaksanaan SID Format Daftar Petugas Penanggung Jawab SID No....................

Jakarta,

Kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Perihal : Daftar Petugas Penanggungjawab Sistem Informasi Debitur (SID) Menunjuk PBI No. 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tantang Sistem Informasi Debitur khususnya terkait dengan kewajiban kami untuk menjadi Pelapor, bersama ini kami sampaikan daftar petugas penanggungjawab SID sebagai berikut: I.

Nama Petugas yang memiliki hak akses Administrator Hak Akses Nama Jabatan Administrator …………… ……………

No. Telepon & Fax ……………….

E-mail ……………

Tanda Tangan ……………

Nama Pejabat yang bertanggung jawab terhadap management user SID: Nama Jabatan No. Telepon & Fax …………… …………… ……………….

E-mail ……………


III. Nama Petugas yang bertanggungjawab dalam menyampaikan Laporan Debitur: Hak Akses Nama Jabatan No. Telepon & Fax E-mail Supervisor / Operator …………… …………… ………………. ……………


IV. Nama Petugas yang bertanggungjawab dalam melakukan verifikasi Laporan Debitur: Hak Akses Nama Jabatan No. Telepon & Fax E-mail Supervisor / Operator ……………. …………… ……………… ……………

Tanda Tangan ………………

II.

V.

Nama Petugas yang bertanggungjawab dalam mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur: Nama Jabatan No. Telepon & Fax E-mail Tanda Tangan ……………… …………….. ………………… …………… ………………

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami <>, menyatakan bahwa: Kami telah menerima aplikasi (program) SID *) Kami akan menggunakan aplikasi (program) SID hanya untuk hal-hal terkait dengan pelaporan Debitur dan pemintaan Informasi Debitur. Kami tidak akan mengubah data dalam data induk melalui program lain di luar program SID yang disediakan Bank Indonesia. Kami bertanggung jawab terhadap keabsahan data yang dilaporkan. Kami bertanggung jawab terhadap kebenaran data Petugas Penanggungjawab sebagaimana dimaksud. Kami bertanggung jawab terhadap seluruh permintaan IDI oleh Petugas Penanggungjawab yang bersangkutan. Hak akses Petugas Penanggungjawab SID sebagaimana dimaksud di atas, hanya akan digunakan oleh Petugas Penanggungjawab yang bersangkutan. Demikian disampaikan, agar maklum. Nama Pelapor Nama Kantor Cabang Pelapor Sandi Pelapor (Tanda Tangan) Nama Pejabat **) Jabatan

cc. …………………….***) *)

Hanya berlaku untuk penyampaian daftar petugas penanggungjawab SID untuk pertama kalinya. Dicoret apabila telah menerima aplikasi (program) SID. **) Pejabat yang menandatangani surat minimal adalah Pejabat yang bertanggung jawab terhadap management user SID atau Pimpinan Kantor Pelapor ybs. ***) Tim Pengawas Bank ybs

226


2.

TATA CARA PERUBAHAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB SID Dalam hal terjadi perubahan petugas penanggung jawab SID yang berwenang untuk melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d butir 1) dan 2), Pelapor wajib:

3.

a.

melakukan penonaktifan hak akses user yang tidak dipergunakan lagi segera setelah terjadi perubahan; dan

b.

melaporkan penonaktifan tersebut serta menyampaikan Daftar Petugas Penanggung Jawab SID yang berwenang setelah terjadi perubahan tersebut dengan format sebagaimana format Daftar Petugas Penanggung Jawab SID dalam angka 1 huruf d, yang ditandatangani oleh minimal pejabat yang bertanggungjawab terhadap manajemen user SID atau pimpinan kantor Pelapor yang bersangkutan. Daftar tersebut disampaikan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan, dengan tembusan kepada satuan kerja pengawas yang membawahi kantor Pelapor yang bersangkutan.

TATA CARA RESET PASSWORD SID Dalam hal Pelapor akan mengajukan reset password SID (Administrator Web dan/atau Extranet SID), Pelapor mengajukan permohonan tertulis kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 untuk melakukan reset password SID dengan format sebagaimana tercantum pada halaman selanjutnya yang ditandatangani oleh minimal pejabat yang bertanggungjawab terhadap manajemen user SID atau pimpinan kantor Pelapor yang bersangkutan.

227

Panduan Pelaksanaan SID Format Permohonan Reset Password

No....................

Jakarta,

Kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Reset Password Sistem Informasi Debitur (SID)

Menunjuk PBI No. 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur khususnya terkait dengan kewajiban kami untuk menjadi Pelapor, bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk melakukan reset password SID, sebagai berikut: Hak Akses Nama Petugas Jabatan No. Telepon dan Faksimili E-mail Tanda tangan

: Administrator Web/Extranet SID *) : .................... : .................... : .................... : .................... : (....................)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami <>, menyatakan bahwa hak akses sebagaimana dimaksud di atas, hanya akan digunakan oleh Petugas yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, agar maklum.

Nama Pelapor Nama Kantor Cabang Pelapor Sandi Pelapor (Tanda Tangan) Nama Pejabat **) Jabatan

*) Coret apabila tidak perlu. **) Pejabat yang menandatangani surat minimal adalah Pejabat yang bertanggung jawab terhadap management user SID atau Pimpinan Kantor Pelapor ybs.

228


B.

Penyampaian Laporan Debitur dan/atau Koreksi Laporan Debitur

PENYAMPAIAN LAPORAN SECARA OFF-LINE Dalam hal Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara off-line, Pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen pendukung mengenai kondisi yang menyebabkan Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara off-line. Format pemberitahuan tertulis sebagaimana tercantum pada halaman selanjutnya.

229

Panduan Pelaksanaan SID Format Pemberitahuan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara off-line No....................

Jakarta,

Kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

Perihal : Pelaporan Sistem Informasi Debitur (SID) Bulan Data .... 20..

Sesuai dengan PBI No. 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang SID, pengiriman Laporan Debitur / koreksi Laporan Debitur *) bulan data .......... 20... seharusnya kami kirimkan secara on-line paling lambat tanggal 12 ........... 20..... Namun dikarenakan ………………………………………………………………………………………….., pengiriman Laporan Debitur / koreksi Laporan Debitur *) tersebut kami sampaikan secara off-line pada tanggal ............ 20....

1. 2. 3.

Untuk mengatasi kendala sebagaimana tersebut di atas, kami telah melakukan hal-hal sebagai berikut : ...................... ...................... ......................

Berikut kami sampaikan kronologis penyampaian Laporan Debitur / koreksi Laporan Debitur *) disertai dengan bukti gangguan / screen shoot gangguan yang terjadi sebagaimana terlampir. Apabila Bank Indonesia memerlukan konfirmasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di nomor telepon .......................ext ....... atau email ...................... dengan Saudara ......................... Demikian disampaikan, agar maklum.

Nama Pelapor Nama Kantor Cabang Pelapor Sandi Pelapor (Tanda Tangan) Nama Pejabat **) Jabatan

*) **)

Coret apabila tidak perlu. Pejabat yang menandatangani surat minimal adalah Pimpinan Kantor Pelapor ybs.

230



231

Lampiran 3 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.7/63/DPBPR tanggal 30 Desember 2005

PEDOMAN PENYUSUNAN

LAPORAN DEBITUR BAGI B P R

KATA PENGANTAR Pedoman Penyusunan Laporan Debitur Bagi BPR merupakan petunjuk lengkap dan sistematis bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk menyusun Laporan Debitur dalam Sistem Informasi Debitur (SID) yang terarah dan dalam format yang seragam serta mempunyai pengertian yang sama tentang suatu istilah. Pada saat ini, aplikasi SID yang digunakan oleh BPR masih menggunakan aplikasi SID bagi bank umum, namun demikian pedoman ini telah disesuaikan dengan kegiatan usaha BPR sehingga terdapat beberapa formulir yang tidak perlu diisi. Pada waktunya, Bank Indonesia akan mengeluarkan aplikasi SID bagi BPR sehingga Pedoman Penyusunan Laporan Debitur Bagi BPR ini akan disesuaikan kembali. Laporan Debitur wajib disampaikan secara lengkap, benar, dan tepat waktu, sehingga dapat dipergunakan oleh manajemen BPR dalam rangka mengevaluasi dan memproses debitur dan atau calon debitur dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menetapkan suatu kebijakan.

Jakarta, 30 Desember 2005

Desember 2005

ii

233

DAFTAR KANTOR CABANG

1.

ID_LBG (ID LEMBAGA) Kolom ini diisi 3 digit untuk sandi lembaga BPR.

2.

ID_BANK Kolom ini diisi 6 digit untuk sandi BPR.

3.

NAMA KANTOR BANK Kolom ini diisi nama kantor Pelapor.

4.

ALAMAT BANK Kolom ini diisi alamat kantor Pelapor (tidak termasuk nama kota).

5.

KOTA Kolom ini diisi nama kota dimana Pelapor beroperasi.

6.

ST_BANK (Status Bank) Kolom ini diisi sandi status Pelapor baik untuk BPR yang beroperasi secara konvensional maupun berdasarkan prinsip Syariah.

7.

KODE AREA Kolom ini diisi kode area nomor telepon BPR.

8.

NO_TELEPON Kolom ini diisi nomor telepon kantor Pelapor (tidak termasuk kode area). Nomor telepon yang diisi adalah nomor dari pimpinan kantor Pelapor atau nomor penanggung jawab SID untuk kantor Pelapor yang bersangkutan.

9.

USER PENGIRIM Kolom ini akan terisi secara otomatis oleh sistem.

10.

EMAIL Kolom ini diisi alamat e-mail yang dapat dihubungi berkaitan dengan SID.

Untuk kolom selanjutnya (Bulan, Tahun, St_Kirim, St_Val, St_Data, TT. Record, dan Tgl_Kirim) akan terisi secara otomatis oleh sistem.

Desember 2005

iv

234

Penjelasan Umum

I. PENJELASAN UMUM A. Tujuan Pelaporan Laporan Debitur dalam Sistem Informasi Debitur (SID) merupakan laporan BPR yang berisi informasi lengkap mengenai keadaan debitur. Laporan ini dimaksudkan untuk membentuk data induk debitur secara nasional yang digunakan untuk : 1. Membantu Pelapor dalam memperlancar proses penyediaan dana, 2. Mempermudah penerapan manajemen risiko 3. Membantu BPR dalam melakukan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka Laporan Debitur harus disusun secara lengkap dan benar sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Debitur ini dan disampaikan tepat pada waktunya.

B.

Kantor Pelapor 1. Kantor Pelapor yang wajib menyampaikan Laporan Debitur adalah Kantor Pusat BPR (Pelapor) pemberi fasilitas penyediaan dana. Laporan kantor cabang digabungkan dengan laporan kantor pusat. 2. Identitas Pelapor dalam SID menggunakan sandi Kantor Pusat yang digunakan dalam Laporan Bulanan BPR (6 digit pertama).

C . Cakupan Laporan Cakupan laporan meliputi data seluruh debitur yang menerima fasilitas penyediaan dana, termasuk debitur yang telah dihapusbukukan,

dihapustagih, dan yang diselesaikan dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui pengadilan.

D. Pengukuran Dalam Mata Uang Laporan Debitur wajib disajikan dalam mata uang Rupiah satuan penuh.

E.

Pengisian dan Penyampaian Laporan 1.

2.

Desember 2005

Prosedur dan tata cara pengisian/memasukkan data Laporan Debitur dilakukan secara otomasi diatur dalam Petunjuk Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Debitur (SID) BPR. Prosedur dan tata cara penyampaian Laporan Debitur dari Pelapor ke Bank Indonesia dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia tentang Sistem Informasi Debitur.

I-1

235

Penjelasan Umum

F. Jenis Laporan Bank Pelapor wajib menyusun Laporan Debitur melalui program/aplikasi SID dengan mengisi formulir Laporan, yaitu : a. FORMULIR - 01 - DATA DEBITUR b. FORMULIR - 02 - DATA PENGURUS/PEMILIK c. FORMULIR - 03 i. 03A – PENEMPATAN PADA BANK LAIN ii. 03B – SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI BANK iii. 03C – KREDIT YANG DIBERIKAN iv. 03D – TAGIHAN LAINNYA v. 03E – PENYERTAAN vi. 03F – IRREVOCABLE L/C vii. 03G – GARANSI BANK viii. 03H – PENERUSAN KREDIT d. FORMULIR - 04 i. 04A – AGUNAN ii. 04B – PENJAMIN e. FORMULIR – 05 – KONTROL LBU f. FORMULIR - 06 – DATA KEUANGAN DEBITUR Formulir 03B, 03D, 03E, 03F dan 03 G tidak perlu diisi.

G. Jenis Data Jenis data yang dilaporkan dibedakan antara Data Baru dan Data Koreksi/Perubahan. Yang dimaksud dengan : a. Data Baru adalah data mengenai debitur, pengurus/pemilik bagi debitur badan usaha, fasilitas penyediaan dana, dan agunan serta penjamin yang datanya belum dilaporkan dalam Laporan Debitur. Pelaporan debitur baru dilakukan secara individual dengan menggunakan Formulir-01, Formulir-02, Formulir-03, Formulir-04, dan Formulir-06. Pada pelaporan bulan berikutnya, sepanjang tidak terdapat koreksi dan atau perubahan data Formulir-01, Formulir-02, Formulir-04 dan Formulir-06, data yang dilaporkan hanya outstanding dan atau lainnya yang terkait dengan fasilitas pinjaman, seperti perubahan jangka waktu, plafon, bunga, tunggakan, dan lain-lain pada Formulir-03. b. Data Koreksi/Perubahan adalah penggantian/perubahan data yang diakibatkan oleh kesalahan dan atau perubahan pada data sebelumnya, sehingga secara historis data yang salah atau berubah harus dihilangkan dan diganti dengan data yang benar serta selanjutnya berlaku data yang baru.

Desember 2005

I-2

236

Penjelasan Umum

H. Lain-Lain 1. Keabsahan laporan. Setiap Pelapor diminta menyampaikan surat pemberitahuan penanggung jawab Laporan Debitur dan yang berhak meminta informasi debitur sebagaimana contoh dalam Lampiran I yang sudah diisi nama dan specimen tanda tangan penanggung jawab dan pelaksana/operator dari keseluruhan program pelaporan kepada: Laporan Debitur dan/atau koreksi laporan Debitur secara off line disampaikan kepada DPIP c.q. Pusat Informasi Kredit, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Pelapor yang berada di wilayah DKI Jakarta Raya, Provinsi Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, atau dengan tembusan kepada: a. DPBPR/DPbS bagi Pelapor yang berada di wilayah DKI Jakarta Raya, Provinsi Banten, Bogor, Depok, Karawang dan Bekasi, atau b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Pelapor yang berada di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a. 2. Laporan Nihil Pelapor yang belum atau tidak memberikan fasilitas penyediaan dana, maka BPR wajib menyampaikan laporan nihil dengan cara mengisi angka 0 (nol) pada seluruh materi dalam Form-05 dan mengirimkannya kepada Bank Indonesia secara on line.

Desember 2005

I-3

237

Penjelasan Umum


Desember 2005

I-4

238

Debitur

II. DEBITUR FORM – 01 – DATA DEBITUR PERORANGAN

Desember 2005

II-5

239

Debitur

FORM – 01 – DATA DEBITUR BADAN USAHA

Desember 2005

II-6

240

Debitur

FORM PERMINTAAN DAN KONFIRMASI DIN A. Perorangan

B. Badan Usaha

C. Konfirmasi DIN

Desember 2005

II-7

241

Debitur

Formulir-01 digunakan untuk melaporkan identitas pokok debitur, terdiri dari data sebagai berikut : 1.

Debtor Identification Number (DIN) Kolom ini diisi angka DIN debitur. Untuk debitur baru, angka DIN wajib dimintakan terlebih dahulu ke Bank Indonesia dengan menggunakan Formulir Permintaan dan Konfirmasi DIN. Konfirmasi DIN hanya terjadi apabila terdapat beberapa kemiripan antara data debitur yang diminta dengan yang sudah ada di dalam database Bank Indonesia. Jika berdasarkan verifikasi Pelapor, antara data yang diminta dengan yang sudah tersedia di Bank Indonesia merupakan debitur yang sama maka Pelapor menggunakan DIN yang sesuai dengan data base di Bank Indonesia yang akan diterima oleh Pelapor setelah mengirimkan konfirmasi kepada Bank Indonesia. Jika berdasarkan verifikasi Pelapor, antara data yang diminta dengan yang sudah tersedia di Bank Indonesia merupakan debitur yang berbeda maka Pelapor menggunakan DIN baru yang akan dibentuk setelah mengirimkan konfirmasi ke Bank Indonesia. Cara permintaan dan konfirmasi DIN dapat dilihat dalam buku petunjuk penggunaan aplikasi SID Bank.

2.

Nama Kolom ini diisi nama debitur, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Debitur Perorangan Kolom ini (empat kolom) diisi dengan nama perorangan secara lengkap (tidak disingkat) dengan ketentuan : (i)

Debitur perorangan sebagaimana tercantum dalam KTP. Jika yang tercantum dalam KTP terdapat bagian nama yang disingkat harus diisi secara lengkap. Termasuk dalam pengertian debitur perorangan adalah usaha dagang (UD, PO, dan lain-lain), industri, atau usaha lainnya yang NPWP-nya menjadi satu dengan NPWP perorangan.

(ii) Kolom pertama, kedua, dan ketiga diisi kata pertama, kedua, dan ketiga nama debitur, masing-masing tidak melebihi 25 karakter dan tidak mengandung spasi dan tanda baca, kecuali tanda petik (’). Kolom keempat dapat diisi kata keempat dan kata-kata selanjutnya (kata kelima, keenam, dan seterusnya) dari nama debitur. (iii) Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP. Dalam hal usaha dagang, industri, atau usaha lainnya yang dimiliki perorangan, nama yang diisi adalah nama pemilik sesuai dengan Desember 2005

II-8

242

Debitur

yang tercantum dalam KTP. Dimulai dengan nama diri, diikuti dengan nama keluarga atau nama marga. (iv) Tidak boleh dimulai dengan singkatan. (v)

Nama keluarga atau marga (bila dicantumkan sesuai KTP) diketik penuh/lengkap.

(vi) Nama debitur yang mengunakan kata "bin/binti" dapat diisi pada salah satu kolom nama. (vii) Untuk nama ISTRI yang tidak memiliki NPWP sendiri, dengan menggunakan NPWP suami, kolom nama diisi dengan nama ISTRI, dan mengisi sandi LAINNYA – PERORANGAN pada kolom Status/Gelar. b. Debitur Badan Usaha Kolom ini diisi nama badan usaha sebagai berikut : (i)

Debitur badan usaha atau lembaga sebagaimana tercantum dalam kartu NPWP/Akte.

(ii) Kolom pertama, kedua, dan ketiga diisi dengan kata pertama, kedua, dan ketiga nama debitur, masing-masing tidak melebihi 25 karakter, dan tidak termasuk spasi dan tanda baca. (iii) Diisi sesuai dengan nama badan usaha yang tercantum dalam kartu NPWP atau Akte (tidak termasuk bentuk badan usaha). Pengisiannya menurut urutan nama badan usaha, nama kelompok usaha (bila ada) dan tidak boleh disingkat. Jenis badan usaha, seperti PT., CV., FA., PERSERO, dll diisi pada kolom “Status / Gelar”. c. Debitur Kelompok Debitur kelompok yang anggotanya dibentuk atas dasar kepentingan bersama dan dipimpin oleh seorang ketua dan bukan berbentuk badan usaha yang memperoleh satu/lebih fasilitas penyediaan dana diisi di formulir Debitur - Perorangan. Debitur kelompok berbentuk badan usaha dicatat di formulir Badan Usaha. Contoh : kelompok tani, LSM, dan lain-lain. Kolom ini diisi dengan nama kelompok dengan ketentuan pengisian sesuai dengan pengisian debitur perorangan. Contoh : Kelompok Tani Nelayan Andrawina, diisi dengan nama “Kelompok Tani Nelayan Andrawina”. 3.

Desember 2005

Nama Alias Kolom ini diisi nama alias atau nama lama / sebelumnya (jika ada) sebelum menjadi nama yang sekarang sebagaimana diisikan pada kolom nama tersebut di atas. II-9

243

Debitur

4.

Jenis Kelamin (Untuk Debitur Perorangan) Kolom ini harus diisi: No. Jenis Kelamin 1. 2.

Sandi

Pria Wanita

1 2

5.

Nama Gadis Ibu Kandung (Untuk Debitur Perorangan) Kolom ini harus diisi nama ibu kandung debitur sebelum menikah, secara lengkap tanpa gelar.

6.

Nomor KTP (Untuk Debitur Perorangan) Kolom ini harus diisi nomor KTP yang tercantum dalam KTP terakhir.

7.

Nomor Paspor (Untuk Debitur Perorangan) Kolom ini diisi nomor Paspor yang tercantum dalam Paspor terakhir.

8.

Tempat Akte Awal Dikeluarkan (untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini harus diisi tempat akte awal dikeluarkan (diterbitkan).

9.

Nomor Akte Awal (untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini harus diisi nomor akte pendirian Badan Usaha.

10.

Tanggal Akte Awal (untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini harus diisi tanggal akte pendirian Badan Usaha.

11.

Nomor Akte Akhir (untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini harus diisi nomor akte perubahan terakhir (jika ada perubahan).

12.

Tanggal Akte Akhir (untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini harus diisi tanggal akte perubahan terakhir (jika ada perubahan).

13.

NPWP NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperoleh perorangan atau badan usaha sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Ketentuan pencantuman NPWP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kolom NPWP diisi secara lengkap sesuai dengan cara penomoran yang tercantum dalam kartu NPWP (14/15 digit tanpa titik). Contoh : a. Jika nomor NPWP yang tercantum dalam Kartu NPWP dengan format 1.234.567.8.901, maka diisi 012345678901000 (ditambah satu angka 0 di awal dan tiga angka 0 di akhir) b. Jika nomor NPWP yang tercantum dalam Kartu NPWP dengan format 1.234.567.8.90, maka diisi 01234567890000 (ditambah satu angka 0 di awal dan tiga angka 0 di akhir) c. Jika nomor NPWP yang tercantum dalam Kartu NPWP dengan format 01.234.567.8.901.000, maka diisi 012345678901000

Desember 2005

II-10

244

Debitur

Bagi debitur, pengurus, pemilik dan penjamin yang belum memiliki NPWP ditetapkan sebagai berikut : a. Debitur, pengurus, pemilik dan penjamin yang memperoleh penghasilan di bawah Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan atau karyawan yang memperoleh penghasilan dari satu sumber pemberi kerja, mengisi kolom No. KTP. Karyawan suatu perusahaan tidak boleh menggunakan NPWP perusahaannya. b. Istri yang tidak memiliki NPWP sendiri, pelaporannya menggunakan NPWP suami. Apabila ada pemisahan harta antara suami dan istri, maka NPWP yang digunakan adalah NPWP atas nama pemohon kredit/pembiayaan (istri/suami). Sebaliknya, suami yang tidak memiliki NPWP tidak diperkenankan menggunakan NPWP istri. c. NPWP Debitur Kelompok diisi dengan ketentuan sebagai berikut : (i)

Jika kolom nama diisi nama kelompok, maka pelaporannya menggunakan NPWP kelompok.

(ii)

Jika kolom nama diisi nama ketua kelompok, maka pelaporannya menggunakan NPWP/No. KTP ketua kelompok

14.

Tempat Lahir (untuk Debitur Perorangan) Kolom ini harus diisi tempat lahir sesuai KTP/Paspor.

15.

Tanggal Lahir (untuk Debitur Perorangan) Kolom ini harus diisi tanggal lahir sesuai KTP/Paspor.

16.

Status / Gelar Kolom ini diisi sandi status/bentuk badan hukum debitur, yaitu: No. Status/Gelar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Desember 2005

Tanpa Gelar Diploma 1 Diploma 2 Diploma 3 S-1 S-2 S-3 Debitur Kelompok Lainnya Perorangan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) Commanditer Venotschap (CV) Debitur Kelompok Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) FIRMA Gabungan Koperasi Induk Koperasi

Sandi 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0199 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 II-11

245

Debitur

No. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Status/Gelar Koperasi Koperasi Unit Desa Limited Maskapai Andil Indonesia Namloose Venotschaap Perusahaan Daerah Persero Persekutuan Perdata Perusahaan Umum Primer Koperasi Perseroan Terbatas Pusat Koperasi Pusat Koperasi Unit Desa Usaha Dagang Unit Dagang Kredit Pedesaan Yayasan Lainnya Badan Usaha

Sandi 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0299

Apabila dipilih Lainnya (Perorangan atau Badan Usaha), kolom Keterangan Gelar diisi selain yang telah disebutkan di atas (kecuali Lainnya Perorangan atau Badan Usaha) termasuk Nyonya (Ny.). Nama gelar diisi singkatan yang lazim meliputi gelar kesarjanaan, gelar adat atau kesukuan, gelar kepangkatan, gelar keagamaan, atau segala bentuk sebutan status lainnya (dalam hal gelar lebih dari satu, urutannya diserahkan kepada bank setelah konsultasi dengan debitur yang bersangkutan). 17.

Keterangan Status/Gelar Kolom ini diisi gelar/bentuk hukum badan yang tidak termasuk dalam daftar sandi Status/Gelar (kecuali sandi Lainnya Perorangan atau Lainnya Badan Usaha). Untuk debitur Badan Usaha, keterangan status/gelar diketik di kolom Status/Gelar bagian kanan setelah dipilih sandi 0299.

18.

Alamat Debitur Kolom ini diisi alamat debitur termasuk kata ‘JALAN’, ‘DESA’, “PERUMAHAN’, ‘KOMPLEK’, ‘GEDUNG’, ‘WISMA’, dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam kartu NPWP atau KTP bagi debitur yang tidak wajib memiliki NPWP.

19.

Lokasi Dati 2 Kolom ini diisi sandi Dati II/Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif alamat debitur sebagaimana tercantum pada Lampiran II. Alamat yang berada di luar wilayah Indonesia, diisi dengan sandi 9999.

Desember 2005

II-12

246

Debitur

20.

Kecamatan Kolom ini diisi nama kecamatan domisili debitur. Kata "Kecamatan" tidak perlu diketik.

21.

Kelurahan Kolom ini diisi nama kelurahan domisili debitur. Kata ‘Kelurahan’ tidak perlu diketik.

22.

Kode Pos Kolom ini disi kode pos sesuai dengan alamat domisili debitur.

23.

Telepon Kolom ini diisi nomor telepon debitur yang dapat dihubungi (termasuk kode area).

24.

Negara Domisili Debitur Kolom ini harus diisi sandi ID (Indonesia)

25.

Golongan Debitur Kolom ini diisi sandi golongan debitur sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.

26.

Pekerjaan Debitur (untuk Debitur Perorangan) Kolom ini diisi sandi jenis pekerjaan debitur, sebagai berikut : No. Jenis Pekerjaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Akunting/Keuangan Customer service Engineering Eksekutif Administrasi umum Komputer Konsultan Marketing Pendidikan Pemerintahan Militer Pensiunan Pelajar/Mahasiswa Wiraswasta Lain-lain

Sandi 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 099

27.

Perusahaan Tempat Debitur Bekerja (untuk Debitur Perorangan) Kolom ini diisi nama perusahaan tempat dimana debitur (perorangan) bekerja.

28.

Bidang Usaha Tempat Debitur Bekerja (untuk Debitur Perorangan) Kolom ini diisi bidang usaha tempat debitur bekerja sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.

Desember 2005

II-13

247

Debitur

29.

Bidang Usaha Debitur (untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini diisi bidang usaha utama debitur sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.

30.

Group Debitur (untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini diisi Sandi Grup sebagaimana tercantum pada Lampiran XI. Jika tidak terdapat dalam Daftar Grup kolom ini tidak perlu diisi.

31.

Hubungan Debitur dengan Bank Kolom ini diisi sandi hubungan dengan bank (status keterkaitan antara bank Pelapor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan bank pelapor), sebagaimana tercantum pada Lampiran VII.

32.

Melanggar BMPK Kolom ini diisi Y (Ya) atau T (Tidak) terhadap pelanggaran BMPK

33.

Melampaui BMPK Kolom ini diisi Y (Ya) atau T (Tidak) terhadap pelampauan BMPK.

34.

Rating Perusahaan Debitur (untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini diisi rating debitur yang diberikan oleh perusahaan penilai (lembaga rating/pemeringkat).

35.

Lembaga Pemeringkat (untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini diisi nama lembaga yang melakukan rating/peringkat terhadap debitur.

36.

Go Public (untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini diisi Go Public atau Belum Go Public untuk debitur badan usaha.

Desember 2005

II-14

248

Debitur


Desember 2005

II-15

249

Pengurus/Pemilik

III. PENGURUS / PEMILIK FORMULIR – 02 – DATA PENGURUS/PEMILIK

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian mengenai identitas Pengurus/ Pemilik dari debitur badan usaha dan debitur kelompok, sebagai berikut : 1.

Nama Pengurus/Pemilik Kolom ini harus diisi Nama Pengurus/Pemilik yang memenuhi kriteria sebagai pengurus/pemilik yang tercantum dalam akte terakhir badan usaha, termasuk perubahannya. Pemegang saham yang memperoleh saham melalui pasar modal dilaporkan dengan cara mengisi kolom-kolom: •

Nama Pengurus : MASYARAKAT

•

Jabatan

: 09 – MASYARAKAT

•

Pangsa

: sesuai dengan persentase saham yang berada di pemegang saham yang memperoleh saham melalui pasar modal.

Kolom-kolom lainnya boleh dikosongkan. Khusus untuk debitur badan usaha yang berbentuk KOPERASI, data pemilik dilaporkan dengan cara : •

Nama Pengurus : ANGGOTA KOPERASI

•

Jabatan

: 09 – MASYARAKAT

•

Pangsa

: sesuai dengan total persentase saham yang berada di anggota koperasi.

Kolom-kolom lainnya boleh dikosongkan. Khusus untuk debitur kelompok, data pemilik dilaporkan dengan cara : •

Desember 2005

Nama Pengurus : ANGGOTA KELOMPOK

III-16

250

Pengurus/Pemilik •

Jabatan

: 09 – MASYARAKAT

•

Pangsa

: sesuai dengan total persentase saham yang berada di anggota kelompok.

Kolom-kolom lainnya boleh dikosongkan. Pengisian nama pengurus/pemilik berpedoman pada pengisian nama debitur. 2.

Jenis / Jenis Kelamin Kolom ini harus diisi “Badan Usaha” untuk Pengurus/Pemilik yang merupakan badan usaha atau diisi dengan jenis kelamin (‘Pria’ atau ‘Wanita’) untuk Pengurus/Pemilik yang merupakan perorangan. No. 1. 2. 3.

Jenis Kelamin Pria Wanita Badan Usaha

Sandi 1 2 3

3.

NPWP Pengurus/Pemilik Kolom ini diisi NPWP pengurus/pemilik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak setempat. Pengisian NPWP pengurus/pemilik berpedoman pada pengisian NPWP debitur.

4.

Jabatan Kolom ini diisi harus sandi jabatan masing-masing pengurus/pemilik sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Desember 2005

Jabatan Pengurus / Pemilik PENGURUS – PEMILIK Direktur Utama / Pres. Dir Direktur Komisaris Utama / Pres. Kom Komisaris Kuasa Direksi Pemilik Bukan Pengurus Masyarakat Ketua Umum Ketua Sekretaris Bendahara Lainnya PENGURUS BUKAN PEMILIK Direktur Utama / Pres. Dir Direktur Komisaris Utama / Pres. Kom Komisaris

Sandi 01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 19 51 52 53 54 III-17

251

Pengurus/Pemilik

No. 17 18 19 20 21 22

Jabatan Pengurus / Pemilik Kuasa Direksi Ketua Umum Ketua Sekretaris Bendahara Lainnya

Sandi 55 57 58 59 60 69

5.

Pangsa Kolom ini harus diisi jumlah persentase kepemilikan perusahaan oleh masing-masing pemilik yang memiliki pangsa lebih dari 10%. Sedangkan untuk pemilik dengan pangsa di bawah 10%, kolom Nama diisi Masyarakat.

6.

Alamat Pengurus/Pemilik Kolom ini harus diisi sebagaimana cara pengisian alamat debitur.

7.

Kelurahan Kolom ini harus diisi sebagaimana cara pengisian alamat debitur.

8.

Kecamatan Kolom ini harus diisi sebagaimana cara pengisian alamat debitur.

9.

Lokasi Dati 2 Pengurus/Pemilik Kolom ini harus diisi sandi Dati II/Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif alamat yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

Desember 2005

III-18

252

Penempatan Pada Bank Lain

IV-A. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

FORMULIR – 03A– DATA PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian posisi tagihan atau penempatan bank Pelapor pada bank lain dalam Rupiah. 1.

Desember 2005

Jenis Penempatan Kolom ini wajib diisi bentuk tagihan/penempatan Pelapor pada bank lain dalam Rupiah, sesuai jenis penempatan Pelapor yaitu No. 1, 3, 5, 6 dan/atau 12 dari tabel di bawah ini. No.

Jenis Penempatan

Sandi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Giro Interbank call money Tabungan Deposit on call Deposito berjangka Sertifikat deposito Margin deposit Setoran Jaminan dalam rangka transaksi perdagangan Surat berharga pasar uang: a. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo i. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) ii. Medium Term Notes (MTN) iii. Floating Rate Notes (FRN) iv. Lainnya b. Diperdagangkan i. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) ii. Medium Term Notes (MTN) iii. Floating Rate Notes (FRN) iv. Lainnya c. Tersedia Untuk Dijual

10 15 20 25 30 35 40 45

46 47 48 49 50 51 52 53

IV-A-19

253

Penempatan Pada Bank Lain No.

10.

11. 12.

13.

14. 15. 16. 17. 18. 19.

Jenis Penempatan

Sandi

i. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) ii. Medium Term Notes (MTN) iii. Floating Rate Notes (FRN) iv. Lainnya Surat Berharga Pasar Modal a. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo i. Obligasi ii. Lainnya b. Diperdagangkan i. Obligasi ii. Lainnya c. Tersedia Untuk Dijual i. Obligasi ii. Lainnya Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Kredit yang diberikan a. Dalam rangka KUK b. Subordinasi c. Lainnya Tagihan transaksi derivatif a. Dalam rangka netting agreement b. Lainnya Tagihan akseptasi Cek perjalanan (TC) yang dibeli/diambil alih Dana pelunasan obligasi Penyertaan Tagihan bunga Lain-lain

54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 69 71 72 73 77 79 80 90 99

2.

Bank Kolom ini diisi sandi bank lain yang mempunyai kewajiban pada Pelapor, untuk bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia. (lihat Lampiran V).

3.

Negara Domisili Bank Kolom ini harus diisi sandi ID (Indonesia).

4.

Jangka Waktu Bulan Kolom ini harus diisi jumlah bulan dari jangka waktu yang diperjanjikan atau disetujui.

5.

Jangka Waktu Hari Kolom ini harus diisi jumlah hari yang angka maksimumnya sama dengan jumlah hari pada bulan terakhir jangka waktu yang diperjanjikan atau disetujui dikurangi 1 (satu).

Desember 2005

IV-A-20

254

Penempatan Pada Bank Lain Jenis-jenis penempatan/tagihan yang tidak memiliki jangka waktu, kolom Jangka Waktu diisi angka 0 (nol), termasuk pula deposito berjangka dan sertifikat deposito yang sudah jatuh waktu. Jangka Waktu Bulan dan Hari tidak boleh keduanya diisi 0, kecuali untuk jenis penempatan tabungan dan giro. 6.

Jumlah (Nilai) Kolom ini harus diisi posisi nilai transaksi yang tercatat pada tanggal laporan. Saldo ini tidak dapat dikompensasi dengan kewajiban bank lain pada Pelapor.

7.

Nilai Original Currency Kolom ini tidak perlu diisi.

8.

Valuta Kolom ini diisi dengan sandi mata uang Rupiah (IDR).

9.

Suku Bunga (%) Kolom ini harus diisi persentase bunga setahun (final) yang wajib dibayar oleh debitur. Apabila suku bunga/margin/bagi hasil berbeda-beda bagi satu rekening, maka yang dilaporkan adalah suku bunga/margin/bagi hasil tertinggi. Apabila pemberian fasilitas tidak dibebani bunga, maka kolom suku bunga diisi angka 0 (nol). Bagi BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kolom suku bunga diisi persentase perkiraan bagi hasil yang akan diterima. Contoh : - Suku bunga/margin fixed 18 %, maka diisi 18 - Indikasi persentase bagi hasil/margin/bonus/fee per tahun 50%, maka diisi 50.00. Catatan : - persentase bagi hasil/margin/bonus/fee 100% atau lebih diisi dengan 99,99.

10.

Kolektibilitas (Kualitas Aktiva) Kolom ini harus diisi sandi kualitas aktiva produktif (sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII) untuk fasilitas yang diberikan kepada debitur pada akhir bulan laporan. Rincian dan pengertian kualitas aktiva produktif sesuai dengan rincian dan pengertian kualitas aktiva produktif dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif BPR/S

11.

Kondisi Kolom ini diisi sandi kondisi, sebagaimana tercantum pada Lampiran X.

12.

Tanggal Kondisi Kolom ini diisi tanggal terjadinya kondisi yang dilaporkan pada angka 11 tersebut di atas.

Desember 2005

IV-A-21

255

Penempatan Pada Bank Lain 13.

Agunan yang Dapat Diperhitungkan Kolom ini harus diisi nilai agunan (dalam Rupiah) yang dikuasai oleh Pelapor yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Pembentukan Aktiva Produktif (PPAP), sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif BPR/S Dalam hal tidak terdapat agunan, kolom ini diisi 0. Selain itu kolom ini tidak boleh diisi angka negatif. Apabila agunan yang dikuasai BPR untuk keperluan satu debitur yang memiliki beberapa rekening atau untuk kepentingan beberapa debitur, serta atas debitur tersebut telah dibentuk PPAP, kolom Agunan yang dapat diperhitungkan dan PPAP Yang Telah Dibentuk diisi secara prorata.

14.

PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang telah Dibentuk Kolom ini harus diisi nilai PPAP yang telah dibentuk (dalam Rupiah) yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh BPR pada tanggal laporan untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana dalam aktiva produktif baik dalam Rupiah maupun valuta asing, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif BPR dan ketentuan PPAP BPRS.

15.

Keterangan Kolom ini bisa dikosongkan atau dapat diisi hal-hal yang menerangkan tentang fasilitas ini.

Desember 2005

IV-A-22

256

Penempatan Pada Bank Lain


Desember 2005

IV-A-23

257

Surat Berharga Yang Dimiliki Bank

IV-B. SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI BANK FORMULIR – 03B– DATA SURAT BERHARGA

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian surat berharga yang dimiliki bank Pelapor dalam Rupiah dan valuta asing atas surat berharga yang diterbitkan oleh pihak ketiga bukan bank. Formulir ini tidak perlu diisi.

Desember 2005

IV-B-24

258

Surat Berharga Yang Dimiliki Bank


Desember 2005

IV-B-25

259

Kredit Yang Diberikan

IV-C. KREDIT YANG DIBERIKAN FORMULIR – 03C – DATA KREDIT YG DIBERIKAN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian penyediaan kredit/pembiayaan yang diterima debitur, termasuk pembiayaan musyarakah, mudharabah, piutang murabahah, piutang salam, istishna’, ijarah dan qard bagi Pelapor yang menjalankan kegiatan usaha syariah. Formulir ini terdiri dari : 1.

Desember 2005

Jenis Fasilitas Kolom ini harus diisi sandi jenis fasilitas kredit/pembiayaan yang diterima debitur, terdiri dari : a. Kredit/pembiayaan Sindikasi Adalah pemberian kredit/pembiayaan kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank dimana salah satu bank merupakan bank induk sindikasi (leader bank), masing-masing bank melaporkan sebesar pangsa penyediaan dananya.

IV-C-26

260


b. Kredit/pembiayaan lainnya Adalah kredit/pembiayaan yang diberikan kepada nasabah selain kredit/pembiayaan tersebut di atas. 2.

Sifat Kredit Kolom ini diisi sandi sifat kredit, terdiri atas : No. Sifat Kredit 1.

2.

Sandi

Dengan perjanjian kredit a. Dalam rangka pembiayaan bersama b. Dalam rangka restrukturisasi kredit c. Penyaluran kredit melalui lembaga lain kredit (channelling) d. Kartu kredit e. Pengambilalihan kredit f. Surat berharga dengan Note Purchase Agreement (NPA) g. Pembiayaan Musyarakah h. Pembiayaan Mudharabah i. Piutang Murabahah j. Piutang Salam k. Piutang Istishna’ l. Lainnya Tanpa perjanjian kredit a. Giro bersaldo debet b. Tagihan atas transaksi perdagangan c. Lainnya

10 15 20 30 40 45 50 55 60 65 70 79 80 85 99

Penjelasan : 1. Dengan perjanjian kredit/pembiayaan Kredit/pembiayaan dengan perjanjian kredit/pembiayaan adalah kredit/pembiayaan yang disertai suatu perjanjian kredit/pembiayaan tertulis dan atau NPA, yang antara lain mengatur besarnya plafon kredit/pembiayaan, suku bunga/margin/bagi hasil, jangka waktu, agunan, dan cara-cara pelunasan. Dengan rincian sebagai berikut: a. Dalam rangka pembiayaan bersama Adalah pemberian kredit/pembiayaan kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank. Yang dilaporkan ke dalam jenis ini adalah kredit/pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebesar pangsa Pelapor. b. Pembiayaan musyarakah Adalah perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Desember 2005

IV-C-27

261


c. Pembiayaan mudharabah Adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Yang dilaporkan ke dalam jenis ini adalah mudharabah muthlaqah (investasi bebas penggunaan). d. Piutang murabahah Adalah tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. e. Piutang salam Adalah tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. f. Piutang istishna’ Adalah tagihan yang timbul dari perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. g. Pembiayaan musyarakah Adalah perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. h. Pembiayaan mudharabah Adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.. Yang dilaporkan ke dalam jenis ini adalah mudharabah muthlaqah (investasi bebas penggunaan). i. Lainnya Adalah sifat kredit lainnya di luar yang disebutkan di atas. 2.

Tanpa perjanjian kredit Kredit/pembiayaan tanpa perjanjian adalah kredit/pembiayaan yang tidak disertai suatu perjanjian kredit/pembiayaan tertulis.

3.

Desember 2005

No. Rekening Kolom ini harus diisi nomor rekening setiap fasilitas yang diterima debitur pada Pelapor. Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah setiap fasilitas harus memiliki nomor rekening yang unik (tidak boleh sama).

IV-C-28

262


Contoh : Satu nomor rekening menampung beberapa fasilitas, maka penomoran rekening dari masing-masing fasilitas tersebut dapat diberi imbuhan/suffix atau tanda khusus yang dapat digunakan sebagai identitas untuk membedakan fasilitas yang satu dengan fasilitas yang lain. Dalam hal terdapat joint account (satu nomor rekening untuk lebih dari satu debitur), maka pelaporannya dilakukan dengan cara : a. mengisi data debitur (misal 2 debitur : ABC dan XYZ) pada Formulir – 01 – Data Debitur, dimana kedua debitur tersebut menggunakan fasilitas kredit/pembiayaan dengan satu nomor rekening. b. mengisi rincian fasilitas kredit/pembiayaan (seperti nomor rekening, jangka waktu, plafon, jenis penggunaan, kolektibilitas, dst) pada Formulir – 03C – Kredit, untuk salah satu debitur (misal debitur ABC). c. Pilih joint account yang ada pada Formulir-03C d. Pilih debitur XYZ 4.

Baru / Perpanjangan Kolom ini diisi angka 0 (nol) jika kredit/pembiayaan baru atau diisi angka 1 (satu) dan seterusnya apabila ada perpanjangan kredit/pembiayaan.

5.

Tanggal Awal Kredit Kolom ini harus diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai berlaku fasilitas kredit/pembiayaan sesuai dengan surat perjanjian/akad.

6.

Tanggal Mulai Kolom ini harus diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai berlaku efektif fasilitas kredit/pembiayaan sesuai dengan surat perjanjian/akad. Tanggal mulai dapat sama dengan tanggal awal kredit/pembiayaan, namun jika terjadi perpanjangan, maka kolom tanggal mulai diubah sesuai tanggal mulai (jangka waktu) perpanjangan terakhir (kolom Tanggal Awal Kredit tetap/tidak diubah)

7.

Tanggal Jatuh Tempo Kolom ini harus diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya fasilitas kredit/pembiayaan sesuai dengan surat perjanjian kredit/pembiayaan. Jika terjadi perpanjangan, maka kolom tanggal jatuh tempo diubah sesuai tanggal jatuh tempo (jangka waktu) perpanjangan terakhir.

8.

Nomor Perjanjian Kredit (PK)/Akad Awal Kolom ini harus diisi nomor PK/akad pembiayaan yang pertama kali.

9.

Tanggal PK/Akad Awal Kolom ini harus diisi tanggal PK/akad pembiayaan yang pertama kali.

Desember 2005

IV-C-29

263


10.

Nomor PK/Akad Terakhir Kolom ini harus diisi nomor PK yang terakhir jika terjadi perpanjangan. Jika tidak ada perpanjangan kolom ini diisi sama dengan Nomor PK Awal

11.

Tanggal PK/Akad Terakhir Kolom ini harus diisi tanggal PK yang terakhir jika terjadi perpanjangan. Jika tidak ada perpanjangan kolom ini diisi sama dengan Tanggal PK Awal. Golongan Kredit Kolom ini harus diisi sandi golongan sesuai total exposure per debitur dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai KUK.

12.

No. 1. 2.

Golongan Kredit Kredit Usaha Kecil (KUK) Non-KUK

Sandi 19 20

13.

Jenis Penggunaan Kolom ini harus diisi sandi jenis penggunaan fasilitas sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.

14.

Orientasi Penggunaan Kolom ini harus diisi Ekspor atau lainnya.

15.

Sektor Ekonomi Kolom ini harus diisi sandi sektor ekonomi bidang ekonomi yang dibiayai dengan fasilitas penyediaan dana dari bank sebagaimana tercantum pada Lampiran IV. Dalam hal satu fasilitas digunakan untuk membiayai beberapa sektor ekonomi maka dipilih sektor ekonomi yang paling dominan.

16.

Lokasi Proyek Kolom ini harus diisi sandi Dati II/Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif tempat proyek yang terkait dengan fasilitas yang bersangkutan, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

17.

Suku Bunga (%) Kolom ini harus diisi persentase bunga setahun (final) yang wajib dibayar oleh debitur. Apabila suku bunga/margin/bagi hasil berbeda-beda bagi satu rekening, maka yang dilaporkan adalah suku bunga/margin/bagi hasil tertinggi. Apabila pemberian fasilitas tidak dibebani bunga, maka kolom suku bunga diisi angka 0 (nol). Bagi BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kolom suku bunga diisi persentase perkiraan bagi hasil/margin/bonus/fee yang akan diterima.

Desember 2005

IV-C-30

264


18.

Contoh : - Suku bunga/margin fixed 18.50 %, maka diisi 18.50. - Indikasi persentase bagi hasil/margin/bonus/fee per tahun 50%, maka diisi 50.00. Catatan : - persentase bagi hasil/margin/bonus/fee 100% atau lebih diisi 99,99. Sifat Suku Bunga Kolom ini diisi sandi sifat suku bunga, yaitu : No. Jenis Suku Bunga Sandi 1. Fixed 2. Float

1 2

19.

Nilai Proyek Kolom ini diisi nilai total proyek yang dibiayai (bukan jumlah kredit/pembiayaan yang diberikan BPR). Untuk proyek properti kolom ini diisi sebesar nilai ad-cost-nya.

20.

Plafon Kolom ini harus diisi jumlah maksimum fasilitas yang diterima debitur sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/akad. Untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk piutang, plafon disetarakan dengan harga jual (pokok + margin). Pengisian jumlah plafon dalam Rupiah dengan satuan penuh. Plafon untuk fasilitas kredit/pembiayaan diisi sebagai berikut: • Pembiayaan Bersama/Sindikasi Kolom ini diisi jumlah pangsa plafon masing-masing bank peserta. •

Kredit/pembiayaan Lainnya Kolom ini diisi jumlah maksimum fasilitas yang tercantum dalam surat perjanjian.

Untuk jenis-jenis kredit/pembiayaan di bawah ini berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Kredit/pembiayaan investasi yang penarikannya dilakukan secara bertahap dilaporkan sebesar jumlah plafon yang telah ditetapkan untuk masing-masing tahapan. Dalam hal terjadi penarikan melampaui plafon pada tahapan yang bersangkutan, maka jumlah plafon yang dilaporkan pada tahapan tersebut adalah jumlah plafon tahapan berikutnya sehingga saldo debetnya tidak terjadi cerukan. Sedangkan plafon awal diisi pada kolom Plafon Induk. b. Kredit dengan angsuran yang plafonnya menurun, jumlah plafon diisi jumlah plafon terakhir. Sedangkan plafon awal diisi pada kolom Plafon Induk. c. Kredit dengan perhitungan bunga secara anuitas dan bunga tersebut telah dimasukkan ke dalam Laba atau Rugi pada waktu pemberian kredit, plafon diisi plafon yang tercantum dalam perjanjian kredit ditambah bunga. Desember 2005

IV-C-31

265


d. Kredit/pembiayaan kepada pegawai, plafon diisi sebesar baki debet terakhir. e. Kredit/pembiayaan tanpa perjanjian, plafon diisi angka 0 (nol). f. Kredit/pembiayaan yang jatuh tempo tetapi belum dilakukan perpanjangan kredit/pembiayaan atau kredit/pembiayaan yang nonperforming, plafon diisi sesuai dengan yang tercantum pada akad kredit/pembiayaan yang terakhir. 21.

Plafon Induk Kolom ini hanya diisi jika fasilitas penyediaan dana memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Kredit/pembiayaan investasi yang penarikannya dilakukan secara bertahap. Kolom Plafon Induk diisi sesuai plafon sebagaimana perjanjian/akad. Sedangkan pada kolom Plafon diisi sebesar jumlah plafon yang telah ditetapkan untuk masing-masing tahapan. Dalam hal terjadi penarikan melampaui plafon pada tahapan yang bersangkutan, maka jumlah plafon yang dilaporkan pada tahapan tersebut adalah jumlah plafon tahapan berikutnya sehingga saldo debetnya tidak terjadi cerukan. b. Kredit/pembiayaan dengan angsuran yang plafonnya menurun. Kolom Plafon Induk diisi sesuai plafon sebagaimana perjanjian/akad. Sedangkan pada kolom Plafon diisi sebesar jumlah plafon terakhir. c. Dalam satu perjanjian/akad (satu nomor dan tanggal akad) mencakup lebih dari satu fasilitas penyediaan dana. Contoh : hanya pada 1 debitur A. Jika terdapat fasilitas (Investasi, Modal Kerja) dengan plafon induk Rp. 1.000.000 tetapi plafon masing-masing fasilitas tidak ditentukan dalam PK, Maka: (i) Investasi: Kolom Plafon Induk = Rp. 1.000.000 Plafon = 0 (Harus = 0) (ii) Modal Kerja: Kolom Plafon Induk = Rp. 1.000.000 Plafon = 0 (Harus = 0) Masing-masing kolom Baki Debet diisi jumlah yang sudah ditarik (bisa = 0), tapi jumlah baki debet kedua fasilitas tersebut tidak boleh melebihi Plafon Induk. B. Jika terdapat fasilitas (Investasi, Modal Kerja) dengan plafon induk Rp. 1.000.000 tetapi plafon masing-masing fasilitas sudah ditentukan dalam PK,

Desember 2005

IV-C-32

266


Maka: (i) Investasi: Kolom Plafon Induk = Rp. 1.000.000 Plafon, misalkan = 500.000 (ii) Modal Kerja: Kolom Plafon Induk = Rp. 1.000.000 Plafon, misalkan = 400.000 Masing-masing kolom Baki Debet diisi jumlah yang sudah ditarik (bisa = 0), tapi jumlah baki debet kedua fasilitas tersebut tidak boleh melebihi Plafon Induk. 22.

Baki Debet a. Kolom ini diisi jumlah baki debet (dalam satuan Rupiah penuh) pada akhir bulan laporan masing-masing rekening. Bagi Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dalam bentuk piutang baki debet diisi saldo piutang, khusus untuk ijarah diisi nilai aktiva bersih ijarah. b. Kolom ini diisi angka 0 (nol), apabila baki debet bersaldo nihil atau bersaldo kredit.

23.

Kelonggaran Tarik Kolom ini diisi fasilitas kelonggaran tarik (dalam Rupiah) yang masih bisa direalisasikan oleh debitur dalam tahun berjalan.

24.

Nilai Original Currency Kolom ini tidak perlu diisi.

25.

Valuta Kolom ini diisi dengan sandi mata uang Rupiah (IDR).

26.

Discount (%) Kolom ini tidak perlu diisi.

27.

Denda / Cerukan Kolom ini diisi dengan nilai nominal denda yang dikenakan terhadap tunggakan atau jumlah cerukan yang terjadi.

28.

Kolektibilitas (Kualitas Aktiva) Kolom ini diisi sandi kualitas aktiva produktif (sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII) untuk fasilitas yang diberikan kepada debitur pada akhir bulan laporan. Rincian dan Pengertian kualitas aktiva produktif sesuai dengan rincian dan pengertian kualitas aktiva produktif dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif BPR/S.

29.

Desember 2005

Tanggal Macet Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan dinyatakan macet.

IV-C-33

267


30.

Sebab Macet / Keterangan Sebab Macet Kolom ini diisi sandi Sebab Macet sebagaimana tercantum pada Lampiran IX. Kolom Keterangan sebab macet bisa diisi jika sandi sebab macet dipilih Lainnya (sandi 99).

31.


32.

Tanggal Tunggakan Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan terjadi tunggakan terhadap fasilitas pokoknya atau terdapat tunggakan bunga.

33.

Frekuensi Tunggakan Pokok Kolom ini diisi frekuensi (berapa kali) terjadinya tunggakan pokok pada akhir bulan laporan masing-masing rekening.

34.

Tunggakan Bunga Intra Kolom ini diisi jumlah tunggakan bunga/margin/bagi hasil intrakomtabel pada akhir bulan laporan masing-masing rekening sesuai ketentuan PSAK yang berlaku untuk perbankan.

35.

Tunggakan Bunga Ekstra Kolom ini diisi jumlah tunggakan bunga/margin/bagi hasil ekstrakomtabel pada akhir bulan laporan masing-masing rekening sesuai ketentuan PSAK yang berlaku untuk perbankan.

36.

Frekuensi Tunggakan Bunga Kolom ini diisi frekuensi bunga/margin/bagi hasil.

(berapa

kali)

terjadinya

tunggakan

37.

Kondisi Kolom ini diisi kondisi baki debet (outstanding) sebagaimana tercantum pada Lampiran X.

38.

Tanggal Kondisi Kolom ini diisi tanggal terjadinya kondisi yang dilaporkan pada angka 37 di atas.

39.

Agunan yang Dapat Diperhitungkan Kolom ini harus diisi nilai agunan yang dikuasai oleh bank yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif BPR/S dan PPAP BPRS Dalam hal tidak terdapat agunan, kolom ini diisi angka 0 (nol). Apabila agunan yang dikuasai bank untuk keperluan satu debitur yang memiliki beberapa rekening atau untuk kepentingan beberapa debitur, serta atas debitur tersebut telah dibentuk PPAP, kolom Agunan yang dapat Diperhitungkan dan PPAP Yang Telah Dibentuk diisi secara prorata.

Desember 2005

IV-C-34

268


40.

PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang telah Dibentuk Kolom ini harus diisi nilai PPAP Yang Telah Dibentuk (dalam Rupiah) yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh bank pada tanggal laporan untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana dalam aktiva produktif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif BPR/S.

41.

Kumulatif Realisasi / Pelimpahan a. Jika jenis penggunaan adalah Modal Kerja, kolom ini diisi hasil selisih antara baki debet bulan laporan dengan baki debet bulan lalu. Jika selisih negatif, maka kolom ini diisi angka 0 (nol). Contoh 1 : Saldo 31 Maret 2006 = Rp.50.000.000,Penarikan ke-1 April 2006 = Rp.20.000.000,Penarikan ke-2 April 2006 = Rp.10.000.000,Total Penarikan = Rp.30.000.000,Setor April 2006 Saldo 30 April 2006 Kumulatif Realisasi/Pelimpahan

= Rp.45.000.000,= Rp.35.000.000,= Rp.0,-

Contoh 2 : Saldo 31 Maret 2006 Penarikan ke-1 April 2006 Penarikan ke-2 April 2005 Total Penarikan April 2006

= Rp.50.000.000,= Rp.20.000.000,= Rp.10.000.000,= Rp.30.000.000,-

Saldo 30 April 2006 Kumulatif Realisasi/Pelimpahan

= Rp.80.000.000,= Rp.30.000.000,-

b. Jika jenis penggunaan adalah Investasi atau Konsumsi, kolom ini diisi sesuai realisasi / pelimpahan (dropping) secara kumulatif untuk posisi akhir bulan yang bersangkutan. Contoh 1 : Saldo 31 Maret 2006 = Rp.50.000.000,Penarikan ke-1 April 2006 = Rp.20.000.000,Penarikan ke-2 April 2006 = Rp.10.000.000,Total Penarikan April 2006 = Rp.30.000.000,Setor April 2006 = Rp.45.000.000,Saldo 30 April 2006 = Rp.35.000.000,Kumulatif Realisasi/Pelimpahan = Rp.30.000.000,Contoh 2 : Saldo 31 Maret 2006 Penarikan ke-1 April 2006 Penarikan ke-2 April 2006 Total Penarikan April 2006 Desember 2005

= Rp.50.000.000,= Rp.20.000.000,= Rp.10.000.000,= Rp.30.000.000,IV-C-35

269


Saldo 30 April 2006

= Rp.80.000.000,-

Kumulatif Realisasi/Pelimpahan

= Rp.30.000.000,-

42.

Tanggal Restrukturisasi Awal Kolom ini diisi tanggal saat pertama kali fasilitas yang bersangkutan direstrukturisasi.

43.

Tanggal Restrukturisasi Akhir (Terakhir) Kolom ini diisi tanggal saat terakhir fasilitas yang bersangkutan direstrukturisasi.

44.

Restrukturisasi Ke Kolom ini diisi frekuensi terjadinya restrukturisasi atas fasilitas yang bersangkutan.

45.

Keterangan Kolom ini bisa dikosongkan (blank) atau dapat diisi hal-hal yang menerangkan tentang fasilitas debitur yang bersangkutan, misal: * jangka waktu fasilitas kredit/pinjaman sudah jatuh waktu, tetapi perpanjangan masih menunggu keputusan (dalam batas-batas yang wajar). * apabila terdapat fasilitas baru yang sebenarnya merupakan pemisahan atau pemecahan dari fasilitas lama.

46.

Kondisi Debitur Saat Ini Kolom ini diisi kondisi debitur yang berkaitan dengan kondisi pinjaman pada bulan laporan. Maksimal 1000 karakter huruf/angka.

47.

Permasalahan Debitur Kolom ini diisi permasalahan yang dihadapi debitur yang berkaitan dengan fasilitas pinjaman debitur yang bersangkutan pada bulan laporan. Maksimal 1000 karakter huruf/angka.

Desember 2005

IV-C-36

270



Desember 2005

IV-C-37

271

Tagihan Lainnya

IV-D. TAGIHAN LAINNYA FORMULIR – 03D– DATA TAGIHAN LAINNYA

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian tagihan lainnya bank Pelapor kepada pihak ketiga bukan bank antara lain berupa keuntungan dari transaksi derivatif yang belum direalisasikan, tagihan yang timbul dari pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali (reverse repo), dan tagihan akseptasi yang timbul dari transaksi perdagangan. Formulir ini tidak perlu diisi

Desember 2005

IV-D-38

272

Penyertaan

IV-E. PENYERTAAN FORMULIR – 03E – DATA PENYERTAAN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian penyediaan dana yang berupa penyertaan yang terdiri dari penyertaan kepada : a. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) b. Penyertaan Lainnya Formulir ini tidak perlu diisi

Desember 2005

IV-E-39

273

Penerusan Kredit (Kredit Kelolaan)

IV-F. IRREVOCABLE L/C YANG MASIH BERJALAN FORMULIR – 03F – DATA IRREVOCABLE L/C YG MASIH BERJALAN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian penyediaan dana yang berupa irrevocable L/C yang masih berjalan (telah diterbitkan / dibuka) per rekening, namun belum direalisasikan. Formulir ini tidak perlu diisi

Desember 2005

IV-G-40

274


IV-G. GARANSI BANK FORMULIR – 03G – DATA GARANSI BANK YG DIBERIKAN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan posisi fasilitas penerbitan jaminan / garansi bank dalam Rupiah dan valuta asing yang belum jatuh tempo untuk setiap garansi bank, baik untuk kepentingan bank lain maupun pihak ketiga bukan bank. Termasuk pula dilaporkan pada daftar rincian ini jaminan / garansi yang pada tanggal laporan telah jatuh tempo tetapi masih dalam masa klaim. Formulir ini tidak perlu diisi

Desember 2005

IV-G-41

275


IV-H. PENERUSAN KREDIT/KREDIT KELOLAAN FORMULIR – 03H – DATA PENERUSAN KREDIT

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian saldo rekening kredit/pembiayaan dalam Rupiah dan valuta asing yang disalurkan oleh Bank Pelapor yang dananya berasal dari pihak lain, dan atas penyaluran kredit/pembiayaan tersebut Bank Pelapor tidak menanggung risiko. 1.

No. Rekening Kolom ini harus diisi nomor rekening setiap fasilitas yang diterima debitur pada Pelapor. Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah setiap fasilitas harus memiliki nomor rekening yang unik (tidak boleh sama). Contoh : Satu nomor rekening menampung beberapa fasilitas, maka penomoran rekening dari masing-masing fasilitas tersebut dapat diberi imbuhan/suffix atau tanda khusus yang dapat digunakan sebagai identitas untuk membedakan fasilitas yang satu dengan fasilitas yang lain.

2.

Jenis Kredit Kelolaan Kolom ini harus diisi sandi jenis kredit/pembiayaan kelolaan sebagai berikut: No. Jenis Kredit Kelolaan Sandi 1. Kredit Usaha Kecil (KUK) a. Dalam rangka penerusan kredit dari Bank Indonesia b. Lainnya 2. Bukan KUK

Desember 2005

10 20

IV-G-42

276


No.

Jenis Kredit Kelolaan

a. Kredit Kelolaan b. Dalam rangka penerusan kredit dari BI c. Bantuan Proyek d. Kredit kelolaan di Luar Bantuan Proyek 3. Mudharabah Muqayaddah

Sandi 40 50 60 90 99

Khusus untuk Jenis Kredit Kelolaan dengan sandi 99 hanya dapat diisi oleh Pelapor yang menjalankan prinsip syariah. Penjelasan: 1. Kredit Usaha Kecil (KUK) a. Dalam rangka penerusan kredit dari Bank Indonesia Yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah KUK melalui Pelapor yang sumber dananya dari Bank Indonesia dan atas penyaluran kredit ini Pelapor tidak menanggung risiko. b. Lainnya 2. Bukan KUK a. Kredit kelolaan Yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah bukan KUK melalui Pelapor dan atas pemberian kredit tersebut Pelapor tidak menanggung risiko. Salah satu ciri kredit tersebut adalah Bank tidak memungut dan membayar bunga, tetapi hanya memperoleh fee. Penyaluran kredit yang dananya berasal dari Pelapor lain, tidak dilaporkan dalam daftar rincian ini. b. Dalam rangka penerusan kredit dari Bank Indonesia Yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah bukan KUK melalui Pelapor yang sumber dananya dari Bank Indonesia dan atas penyaluran kredit ini Pelapor tidak menanggung risiko. 3.

Mudharabah Muqayaddah. Adalah akad mudharabah dimana shahibul maal memberikan batasan kepada mudharib mengenai tempat, cara dan obyek investasi.

3.

Jenis Penggunaan Kolom ini harus diisi sandi jenis penggunaan fasilitas. Jenis penggunaan tersebut telah diklasifikasikan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.

4.


Desember 2005

IV-G-43

277


5.

Lokasi Proyek Kolom ini harus diisi sandi Dati II/Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif tempat proyek yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

6.

Tanggal Awal Kredit Kolom ini harus diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai berlaku fasilitas kredit/pembiayaan sesuai dengan surat perjanjian / akad.

7.


8.

Tanggal Jatuh Tempo Kolom ini harus diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya fasilitas kredit/pembiayaan sesuai dengan surat perjanjian / akad.

9.

Nilai Proyek Kolom ini diisi nilai total proyek yang dibiayai (bukan jumlah kredit/pembiayaan yang diberikan BPR). Untuk proyek properti kolom ini diisi sebesar nilai ad-cost-nya.

10.

Valuta Kolom ini diisi sandi mata uang Rupiah (IDR).

11. Jumlah a. Kolom ini harus diisi jumlah baki debet pada akhir bulan laporan masing-masing rekening, serta dinyatakan dengan valuta asal dalam satuan penuh. b. Kolom ini diisi angka 0 (nol), apabila baki debet bersaldo nihil atau bersaldo kredit. 12.

Desember 2005

Suku Bunga (%) Kolom ini harus diisi persentase bunga/margin/nisbah setahun (final) yang wajib dibayar oleh debitur. Apabila suku bunga/margin/bagi hasil berbedabeda bagi satu rekening, maka yang dilaporkan adalah suku bunga/margin/bagi hasil tertinggi. Apabila pemberian fasilitas tidak dibebani bunga, maka kolom suku bunga diisi angka 0 (nol). Bagi BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kolom suku bunga diisi dengan persentase perkiraan fee yang akan diterima. Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat fee, maka kolom ini diisi persentase fee tertinggi. Selain itu untuk jenis transaksi

IV-G-44

278


yang tidak diberikan bagi hasil/margin/bonus/fee, kolom ini diisi angka 0 (nol). contoh : - Suku bunga/margin fixed 18.50 %, maka diisi 18.50. - Indikasi persentase fee per tahun 5%, maka diisi 5.00. 13.

Kolektibilitas (Kualitas Aktiva) Kolom ini harus diisi sandi kualitas aktiva produktif (sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII) untuk fasilitas yang diberikan kepada debitur pada akhir bulan laporan. Rincian dan Pengertian kualitas aktiva produktif sesuai dengan rincian dan pengertian kualitas aktiva produktif dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif BPR/S

14.

Tanggal Macet Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan dinyatakan macet.

15.

Sebab Macet / Keterangan Sebab Macet Kolom ini diisi sandi Sebab Macet sebagaimana tercantum pada Lampiran IX. Kolom Keterangan sebab macet bisa diisi jika sandi sebab macet dipilih Lainnya (sandi 99).

16.


17.

Tanggal Tunggakan Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan terjadi tunggakan terhadap fasilitas pokoknya.

18.

Tunggakan Bunga Intra Kolom ini diisi jumlah tunggakan bunga/margin/bagi hasil intrakomtabel pada akhir bulan laporan masing-masing rekening, serta dinyatakan dengan valuta asal dalam satuan penuh.

19.

Tunggakan Bunga Ekstra Kolom ini diisi jumlah tunggakan bunga/margin/bagi hasil ekstrakomtabel pada akhir bulan laporan masing-masing rekening, serta dinyatakan dengan valuta asal dalam satuan penuh.

20.

Kondisi Kolom ini diisi sandi kondisi sebagaimana tercantum pada Lampiran X.

21.

Tanggal Kondisi Kolom ini diisi tanggal terjadinya kondisi yang dilaporkan pada angka 20.

Desember 2005

IV-G-45

279


22.

Desember 2005

Keterangan Kolom ini bisa dikosongkan atau dapat diisi hal-hal yang menerangkan tentang fasilitas debitur yang bersangkutan, misal: * jangka waktu fasilitas kredit/pinjaman/pembiayaan sudah jatuh waktu, tetapi perpanjangan masih menunggu keputusan (dalam batas-batas yang wajar). * apabila terdapat fasilitas baru yang sebenarnya merupakan pemisahan atau pemecahan dari fasilitas lama. * apabila ada keterangan selain dari yang telah disebutkan di atas. Keterangan tambahan atau keterangan lainnya yang diperlukan bagi rekening debitur yang bersangkutan.

IV-G-46

280



Desember 2005

IV-G-47

281

Agunan

V-A. AGUNAN

FORMULIR – 04A – DATA AGUNAN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian mengenai data agunan / jaminan yang diserahkan debitur yang memperoleh fasilitas Penyediaan Dana. Satu formulir untuk 1 jenis agunan. 1.

Jenis Agunan Kolom ini harus diisi sandi jenis agunan atau jaminan, yang terdiri dari : No. Jenis Agunan Sandi 1 2 3 4 5 6 7

2.

CASH COLLATERAL NON CASH COLLATERAL Barang Bergerak Barang Tak Bergerak Persediaan Barang Surat Berharga Lainnya LAINNYA

01 02 03 04 05 06 10

Peringkat Surat Berharga Kolom ini tidak perlu diisi.

3.

Jenis Pengikatan Kolom ini harus diisi Sandi Jenis Pengikatan yang dilakukan oleh Pelapor atas barang yang dijadikan jaminan sebagai berikut: No. 1 2

Desember 2005

Jenis Pengikatan Hak Tanggungan Gadai

Sandi 01 02 V-A-48

282

Agunan

No. 3 4 5 6 7

Jenis Pengikatan Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Cessie Belum Diikat Lainnya

Sandi 03 04 05 06 99

Bila kolom Jenis Agunan diisi maka kolom ini harus diisi. 4.

Nama Pemilik Agunan Kolom ini harus diisi nama pemilik barang yang dijaminkan, secara lengkap tanpa singkatan.

5.

Status / Bukti Kepemilikan Kolom ini harus diisi surat bukti kepemilikan barang yang dijaminkan seperti sertifikat tanah (SHM, SHGB), BPKB, faktur, dan sebagainya. Khusus kredit/pembiayaan properti, kolom bukti pemilikan diisi juga buktibukti pendukung lainnya seperti IMB. Demikian juga untuk agunan berbentuk barang bergerak harus dilengkapi bukti kepemilikan seperti BPKB dan No Polisi Kendaraan.

6.

Alamat Penulisan alamat berpedoman pada cara penulisan alamat pada Formulir01. Kolom ini harus diisi alamat lengkap tempat agunan berada dan atau lokasi proyek, sebagai berikut: a. Barang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin, yang dilaporkan adalah lokasi barang agunan. b. Barang bergerak seperti kendaraan bermotor dan/atau persediaan barang, yang dilaporkan adalah lokasi penyimpanan bukti agunan.

7.

Lokasi Kolom ini harus diisi Sandi Dati II/Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif tempat barang agunan/jaminan disimpan (lihat Lampiran II).

8.

Nilai Agunan (NJOP) Kolom ini diisi nilai berdasarkan NJOP atas barang yang dijadikan agunan berupa barang tak bergerak.

9.

Nilai Agunan (oleh Bank) Kolom ini diisi nilai agunan menurut penilaian Pelapor atas barang yang dijadikan agunan berupa Barang Bergerak, Barang Tak Bergerak, Persediaan Barang, dan Lainnya. Khusus untuk jaminan berupa cash collateral, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diisi nilai nominalnya.

Desember 2005

V-A-49

283

Agunan

10.

Nilai Agunan (oleh Penilai Independen) Kolom ini diisi nilai perkiraan / taksasi berdasarkan penilaian menurut lembaga penilai atas barang yang dijadikan agunan berupa Barang Bergerak, Barang Tak Bergerak, Persediaan Barang, dan Lainnya. Khusus untuk jaminan berupa cash collateral, SBI diisi nilai nominalnya. Minimal salah satu dari 3 (tiga) nilai agunan yang disebutkan di atas harus diisi. 11.

Nama Penilai Independen Kolom ini diisi nama penilai independen secara lengkap tanpa singkatan.

12.

Tanggal Penilaian Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun saat agunan dinilai terakhir oleh bank / appraisal.

13.

Paripasu (%) Kolom ini harus diisi persentase dari agunan yang dijaminkan.

14.

Asuransi Kolom ini harus diisi Y (Ya) jika agunan diasuransikan atau T (Tidak) jika agunan tidak diasuransikan.

Desember 2005

V-A-50

284

Agunan


Desember 2005

V-A-51

285

Penjamin

V-B. PENJAMIN FORMULIR – 04B – DATA PENJAMIN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian mengenai data penjamin yang merupakan pihak ketiga bukan debitur yang bersangkutan yang menjamin fasilitas penyediaan dana khususnya yang dilaporkan pada formulir kredit. Fasilitas Penyediaan Dana selain Fasilitas Kredit dapat dilaporkan tanpa jaminan. 1.

Nama Penjamin Kolom ini harus diisi nama penjamin secara lengkap tanpa singkatan.

2.

Jenis Penjamin Kolom ini harus diisi jenis penjamin debitur (bank atau bukan bank).

3.

Golongan Penjamin Kolom ini harus diisi Sandi Golongan Penjamin sebagaimana Daftar Sandi Bank (Lampiran V) dan Daftar Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank (Lampiran III). Yang dimaksud dengan Penjamin adalah pihak-pihak yang mengeluarkan garansi atau jaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Pelapor, sesuai dengan ketentuan tentang pemberian jaminan.

4.

Bagian yang Dijamin (%) Kolom ini harus diisi persentase (%) antara nilai yang menjadi tanggungan penjamin dan/atau nilai simpanan yang dijaminkan terhadap nilai tagihan Pelapor kepada Bank lain atau pihak ketiga bukan Bank.

5.

Identitas Penjamin a. Penjamin berbentuk badan usaha, Kolom ini diisi nomor akte pendirian / perubahan terakhir dari Notaris. b. Penjamin berbentuk perorangan, Kolom ini diisi nomor KTP atau Paspor yang tercantum dalam KTP atau Paspor terakhir.

6.

NPWP Penjamin Kolom ini diisi NPWP penjamin.

Desember 2005

V-B-52

286

Penjamin

7.

Desember 2005

Alamat Kolom ini harus diisi alamat penjamin sebagaimana tercantum dalam Kartu NPWP atau KTP bagi pengurus / pemilik yang belum / tidak memiliki NPWP. Pengisian alamat pemilik / penjamin berpedoman pada pengisian alamat debitur.

V-B-53

287

Penjamin


Desember 2005

V-B-54

288

Kontrol LBU

VI. KONTROL LBU FORMULIR – 05 – KONTROL LBU

Formulir ini digunakan untuk melaporkan jumlah total outstanding masingmasing fasilitas penyediaan dana yang dilaporkan dalam LBU/Laporan Bulanan BPR/S. Kolom-kolom yang diisi hanya pada kolom Data LBU/Laporan Bulanan BPR/S (kolom sebelah kiri). Kolom Data SID (kolom sebelah kanan) akan tersisi secara otomatis oleh sistem sesuai dengan jumlah outstanding masingmasing fasilitas penyediaan dana. 1.

Penempatan pada Bank Lain (Data LBU/Laporan Bulanan BPR/S) Kolom ini diisi total Jumlah (nilai) penempatan pada Bank lain (dalam Rupiah) yang dilaporkan dalam Laporan Bulanan BPR/S.

2.

Surat Berharga (Data LBU) Kolom ini tidak perlu diisi

3.

Kredit yang Diberikan (Data LBU/Laporan Bulanan BPR/S) Kolom ini diisi total Baki Debet kredit/pembiayaan yang diberikan (dalam Rupiah) yang dilaporkan dalam LBU.

4.

Tagihan Lainnya (Data LBU) Kolom ini tidak perlu diisi

5.

Penyertaan (Data LBU) Kolom ini tidak perlu diisi

6.

Irrevocable L/C (Data LBU) Kolom ini tidak perlu diisi

7.

Garansi Diberikan (Data LBU) Kolom ini tidak perlu diisi.

8.

Penerusan Kredit (Data LBU/Laporan Bulanan BPR/S) Kolom ini diisi total Jumlah penerusan kredit/pembiayaan (dalam Rupiah) yang dilaporkan dalam LBU/Laporan Bulanan BPR/S.

Desember 2005

VI-55

289

Kontrol LBU


Desember 2005

VI-56

290

Keuangan Debitur

VII. LAPORAN KEUANGAN DEBITUR FORMULIR – 06 – LAPORAN KEUANGAN DEBITUR

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian data keuangan debitur terkini dan sekurang-kurangnya dikinikan setahun sekali, terdiri dari: 1.

Posisi Laporan Keuangan Kolom ini diisi bulan dan tahun posisi laporan keuangan.

2.

Audited / Tidak Audited Kolom ini diisi ‘Audited’ jika laporan keuagan debitur telah diaudit atau diisi ‘Tidak Audited’ jika belum/tidak diaudit.

3.

Pinjaman Luar Negeri Kolom ini diisi ‘Punya Pinjaman Luar Negeri’ jika debitur memiliki pinjaman luar negeri atau ‘Tidak Punya Pinjaman Luar Negeri’ jika tidak.

4.

Total Aktiva Kolom ini diisi nilai nominal total (dalam Rupiah) aktiva debitur.

5.

Aktiva Lancar Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) seluruh aktiva lancar yang dimiliki debitur, seperti uang tunai atau barang berharga lain yang sewaktuwaktu dengan mudah dapat dijadikan uang tunai.

6.

Total Kewajiban Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) seluruh kewajiban debitur.

7.

Kewajiban Kepada Bank Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) seluruh kewajiban debitur kepada bank-bank.

Desember 2005

VII-57

291

Keuangan Debitur

8.

Kewajiban Lancar Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) seluruh utang atau kewajiban lain yang harus diselesaikan debitur dalam waktu tidak melebihi jangka waktu satu tahun.

9.

Modal Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) posisi total modal (equity) debitur.

10.

Penjualan Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) penjualan yang dibukukan debitur.

11.

Pendapatan Operasional Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) pendapatan operasional yang dibukukan debitur.

12.

Biaya Operasional Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) biaya operasional yang dibukukan debitur.

13.

Pendapatan Non Operasional Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) pendapatan non operasional yang dibukukan debitur.

14.

Biaya Non Operasional Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) biaya non operasional yang dibukukan debitur.

15.

Laba Rugi Tahun Lalu (Setelah Pajak) Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) laba/rugi setelah pajak yang dibukukan debitur tahun lalu.

16.

Laba Rugi Tahun Berjalan (Sebelum Pajak) Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) laba/rugi sebelum pajak yang dibukukan debitur pada tahun berjalan sampai dengan posisi laporan keuangan yang terkini.

Desember 2005

VII-58

292

Keuangan Debitur


Desember 2005

VII-59

293

Lampiran 4

LAMPIRAN - LAMPIRAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN DEBITUR BAGI BPR

Desember 2005

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Debitur Bagi BPR

LAMPIRAN I Contoh Surat Pemberitahuan Pelaksana dan Penanggung Jawab SID No. : …………………

…………………..,…………….20….

Kepada Bank Indonesia …………………………. Perihal:

Pemberitahuan Petugas Pelaksana dan atau Pejabat Penanggungjawab Laporan Debitur dan Permintaan Informasi Debitur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No. …………………….. tanggal ……………. tentang ………………………………………….. , dengan ini diberitahukan sebagai berikut: I.

Petugas pelaksana (operator) pelaporan Debitur dalam Sistem Informasi Debitur (SID), yaitu: Hak Akses

Nama

Administrator

1. ……………… 2. ……………… 1.……………… 2. ………………

Pelaksana/ Operator

Jabatan 1.…………… 2. …………. 1.…………… 2.……………

Nomor Telepon & Fax 1.………………… 2. ………………… 1.………………… 2. …………………

Alamat Email

Tanda Tangan

1.…………… 2. …………… 1.…………… 2.……………

1.………………… 2. ………………… 1.………………… 2. …………………

II. Nama-nama pejabat / penanggung jawab yang melakukan verifikasi Laporan Debitur Hak Akses

Nama

Penanggung jawab / Supervisor

1. ……………… 2. ………………

Jabatan 1.…………… 2. ………….

Nomor Telepon & Fax 1.………………… 2. …………………

Alamat Email

Tanda Tangan

1.…………… 2. ……………

1.………………… 2. …………………

III. Nama-nama Petugas/pejabat yang berwewenang meminta dan menerima Informasi Debitur, yaitu: Nama 1.……………… 2. ………………

Jabatan 1.………………… 2. …………………

Nomor Telepon & Fax 1.………………… 2. …………………

Alamat Email 1.………………… 2. …………………

Tanda Tangan 1.………………… 2. …………………

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami nyatakan bahwa: 1. Kami telah menerima aplikasi (program) SID. 2. Kami akan mempergunakan aplikasi (program) SID hanya untuk keperluan pelaporan Debitur dan permintaan Informasi Debitur. 3. Kami tidak akan mengubah data dalam data induk melalui program lain di luar program SID yang disediakan Bank Indonesia. 4. Kami bertanggung jawab atas keabsahan data yang dilaporkan. Demikian agar maklum. BPR ………………………….. Sandi BPR …………………. (…………………………………)

Desember 2005

1

295


Daftar Sandi DATI II

LAMPIRAN II Daftar Sandi DATI II SANDI PROVINSI JAWA BARAT 1. Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat ...................................................... 0100 2. Kab. Bekasi .......................................................................................... 0102 3. Kab. Purwakarta ................................................................................... 0103 4. Kab. Karawang...................................................................................... 0106 5. Kab. Bogor ........................................................................................... 0108 6. Kab. Sukabumi ..................................................................................... 0109 7. Kab. Cianjur ......................................................................................... 0110 8. Kab. Bandung ....................................................................................... 0111 9. Kab. Sumedang ..................................................................................... 0112 10. Kab. Tasikmalaya.................................................................................. 0113 11. Kab. Garut ............................................................................................ 0114 12. Kab. Ciamis .......................................................................................... 0115 13. Kab. Cirebon ........................................................................................ 0116 14. Kab. Kuningan ..................................................................................... 0117 15. Kab. Indramayu .................................................................................... 0118 16. Kab. Majalengka .................................................................................. 0119 17. Kab. Subang ......................................................................................... 0121 18. Kota Bandung ....................................................................................... 0191 19. Kota Bogor ........................................................................................... 0192 20. Kota Sukabumi ..................................................................................... 0193 21. Kota Cirebon ........................................................................................ 0194 22. Kota Tasikmalaya ................................................................................. 0195 23. Kota Cimahi ......................................................................................... 0196 24. Kota Depok .......................................................................................... 0197 25. Kota Bekasi .......................................................................................... 0198 26. Kota Banjar ........................................................................................... 0180 27. Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 0188

PROVINSI BANTEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kepala Daerah Provinsi Banten ............................................................ 0200 Kab. Lebak ........................................................................................... 0201 Kab. Pandeglang ................................................................................... 0202 Kab. Serang ........................................................................................ 0203 Kab. Tangerang .................................................................................... 0204 Kota Cilegon ......................................................................................... 0291 Kota Tangerang .................................................................................... 0292 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 0288

PROVINSI DKI JAKARTA 1. 2. 3.

Desember 2005

Kepala Daerah DKI Jaya....................................................................... 0300 Wil. Kota Jakarta Pusat ........................................................................ 0391 Wil. Kota Jakarta Utara ........................................................................ 0392

2

296


4. 5. 6.


Wil. Kota Jakarta Barat ........................................................................ 0393 Wil. Kota Jakarta Selatan ...................................................................... 0394 Wil. Kota Jakarta Timur ....................................................................... 0395

PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kepala Daerah D.I Yogyakarta ............................................................. 0500 Kab. Bantul............................................................................................ 0501 Kab. Sleman ......................................................................................... 0502 Kab. Gunung Kidul .............................................................................. 0503 Kab. Kulon Progo ................................................................................. 0504 Kota Yogyakarta ................................................................................... 0591 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 0588

PROVINSI JAWA TENGAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Desember 2005

Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah................................................... 0900 Kab. Semarang ...................................................................................... 0901 Kab. Kendal .......................................................................................... 0902 Kab. Demak .......................................................................................... 0903 Kab. Grobogan ..................................................................................... 0904 Kab. Pekalongan ................................................................................... 0905 Kab. Tegal ............................................................................................ 0906 Kab. Brebes .......................................................................................... 0907 Kab. Pati ............................................................................................... 0908 Kab. Kudus ........................................................................................... 0909 Kab. Pemalang ..................................................................................... 0910 Kab. Jepara ........................................................................................... 0911 Kab. Rembang ...................................................................................... 0912 Kab. Blora ............................................................................................ 0913 Kab. Banyumas .................................................................................... 0914 Kab. Cilacap ......................................................................................... 0915 Kab. Purbalingga .................................................................................. 0916 Kab. Banjarnegara ................................................................................ 0917 Kab. Magelang ..................................................................................... 0918 Kab. Temanggung ................................................................................ 0919 Kab. Wonosobo .................................................................................... 0920 Kab. Purworejo ..................................................................................... 0921 Kab. Kebumen ...................................................................................... 0922 Kab. Klaten ........................................................................................... 0923 Kab. Boyolali ....................................................................................... 0924 Kab. Sragen .......................................................................................... 0925 Kab. Sukoharjo ..................................................................................... 0926 Kab. Karanganyar ................................................................................. 0927 Kab. Wonogiri ...................................................................................... 0928 Kab. Batang .......................................................................................... 0929 Kota Semarang ..................................................................................... 0991 Kota Salatiga ........................................................................................ 0992 Kota Pekalongan .................................................................................. 0993 Kota Tegal ............................................................................................ 0994 Kota Magelang ..................................................................................... 0995 Kota Surakarta ...................................................................................... 0996 3

297


37. 38. 38. 39


Kotif Klaten........................................................................................... 0997 Kotif Cilacap ......................................................................................... 0998 Kotif Purwokerto................................................................................... 0999 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 0988

PROVINSI JAWA TIMUR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 39

Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur..................................................... 1200 Kab. Gresik............................................................................................ 1201 Kab. Sidoarjo ........................................................................................ 1202 Kab. Mojokerto .................................................................................... 1203 Kab. Jombang ....................................................................................... 1204 Kab. Sampang ...................................................................................... 1205 Kab. Pamekasan ................................................................................... 1206 Kab. Sumenep ...................................................................................... 1207 Kab. Bangkalan .................................................................................... 1208 Kab. Bondowoso .................................................................................. 1209 Kab. Banyuwangi ................................................................................. 1211 Kab. Jember........................................................................................... 1212 Kab. Malang ......................................................................................... 1213 Kab. Pasuruan ....................................................................................... 1214 Kab. Probolinggo ................................................................................. 1215 Kab. Lumajang ..................................................................................... 1216 Kab. Kediri ........................................................................................... 1217 Kab. Nganjuk ....................................................................................... 1218 Kab. Tulungagung ................................................................................ 1219 Kab. Trenggalek ................................................................................... 1220 Kab. Blitar ............................................................................................ 1221 Kab. Madiun ......................................................................................... 1222 Kab. Ngawi ........................................................................................... 1223 Kab. Magetan ....................................................................................... 1224 Kab. Ponorogo ...................................................................................... 1225 Kab. Pacitan ......................................................................................... 1226 Kab. Bojonegoro .................................................................................. 1227 Kab. Tuban ........................................................................................... 1228 Kab. Lamongan .................................................................................... 1229 Kab. Situbondo ..................................................................................... 1230 Kota Surabaya ...................................................................................... 1291 Kota Mojokerto .................................................................................... 1292 Kota Malang ......................................................................................... 1293 Kota Pasuruan ...................................................................................... 1294 Kota Probolinggo ................................................................................. 1295 Kota Blitar ............................................................................................ 1296 Kota Kediri ........................................................................................... 1297 Kota Madiun ......................................................................................... 1298 Kota Jember........................................................................................... 1299 Kota Batu............................................................................................... 1271 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 1288

PROVINSI BENGKULU 1.

Desember 2005

Kepala Daerah Provinsi Bengkulu ........................................................ 2300 4

298


2. 3. 4. 5. 6.


Kab. Bengkulu Selatan.......................................................................... 2301 Kab. Bengkulu Utara ............................................................................ 2302 Kab. Rejang Lebong ............................................................................. 2303 Kota Bengkulu ...................................................................................... 2391 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 2388

PROVINSI JAMBI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kepala Daerah Provinsi Jambi .............................................................. 3100 Kab. Batanghari .................................................................................... 3101 Kab. Sarolangun .................................................................................... 3104 Kab. Kerinci ......................................................................................... 3105 Kab. Muaro Jambi .............................................................................. 3106 Kab. Tanjung Jabung Barat ............................................................. 3107 Kab. Tanjung Jabung Timur ............................................................. 3108 Kab. Tebo ............................................................................................ 3109 Kab. Muara Bungo ............................................................................ 3110 Kab. Merangin .................................................................................... 3111 Kota Jambi ............................................................................................ 3191 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 3188

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Kepala Daerah Provinsi NAD ............................................................... 3200 Kab. Aceh Besar ................................................................................... 3201 Kab. Pidie ............................................................................................. 3202 Kab. Aceh Utara ................................................................................... 3203 Kab. Aceh Timur .................................................................................. 3204 Kab. Aceh Selatan ................................................................................ 3205 Kab. Aceh Barat ................................................................................... 3206 Kab. Aceh Tengah ................................................................................ 3207 Kab. Aceh Tenggara ............................................................................. 3208 Kab. Aceh Singkil ............................................................................ 3209 Kab. Aceh Jeumpa/Bireuen................................................................... 3210 Kab. Aceh Tamiang............................................................................... 3211 Kab. Gayo Luwes.................................................................................. 3212 Kab. Aceh Barat Daya........................................................................... 3213 Kab. Aceh Jaya...................................................................................... 3214 Kab. Nagan Raya................................................................................... 3215 Kab. Aceh Simeuleu.............................................................................. 3216 Kota Banda Aceh ................................................................................. 3291 Kota Sabang .......................................................................................... 3292 Kota Lhokseumawe .............................................................................. 3293 Kota Langsa ........................................................................................ 3294 Kota Simeulue ....................................................................................... 3295 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 3288

PROVINSI SUMATERA UTARA 1. 2. 3. 4. Desember 2005

Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara............................................... 3300 Kab. Deli Serdang ................................................................................ 3301 Kab. Langkat ........................................................................................ 3302 Kab. Karo ............................................................................................ 3303 5

299


5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.


Kab. Simalungun................................................................................... 3304 Kab. Labuhan Batu ............................................................................... 3305 Kab. Asahan ......................................................................................... 3306 Kab. Dairi ............................................................................................. 3307 Kab. Tapanuli Utara ............................................................................. 3308 Kab. Tapanuli Tengah .......................................................................... 3309 Kab. Tapanuli Selatan .......................................................................... 3310 Kab. Nias .............................................................................................. 3311 Kota Rantau Prapat................................................................................ 3312 Kab. Toba Samosir ............................................................................ 3313 Kab. Mandailing Natal ........................................................................ 3314 Kota Tebing Tinggi .............................................................................. 3391 Kota Binjai ........................................................................................... 3392 Kota Pematang Siantar ......................................................................... 3393 Kota Tanjung Balai .............................................................................. 3394 Kota Sibolga.......................................................................................... 3395 Kota Medan .......................................................................................... 3396 Kota Kisaran.......................................................................................... 3398 Kota Padang Sidempuan ...................................................................... 3399 Kab/Kota Lainnya ................................................................................. 3388

PROVINSI SUMATERA BARAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat............................................... 3400 Kab. Agam ........................................................................................... 3401 Kab. Pasaman ....................................................................................... 3402 Kab. Limapuluh Koto ........................................................................... 3403 Kab. Solok ............................................................................................ 3404 Kab. Padang Pariaman ......................................................................... 3405 Kab. Pesisir Selatan .............................................................................. 3406 Kab. Tanah Datar ................................................................................. 3407 Kab. Sawahlunto/Sijunjung................................................................... 3408 Kab. Kepulauan Mentawai ................................................................. 3409 Kota Bukittinggi ................................................................................... 3491 Kota Padang .......................................................................................... 3492 Kota Sawahlunto ................................................................................... 3493 Kota Padang Panjang ........................................................................... 3494 Kota Solok ............................................................................................ 3495 Kota Payakumbuh ................................................................................ 3496 Kota Pariaman ...................................................................................... 3497 Kab/Kota Lainnya ................................................................................. 3488

PROVINSI RIAU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Desember 2005

Kepala Daerah Provinsi Riau ................................................................ 3500 Kab. Kampar ......................................................................................... 3501 Kab. Bengkalis ..................................................................................... 3502 Kab. Kepulauan Riau ........................................................................... 3503 Kab. Indragiri Hulu .............................................................................. 3504 Kab. Indragiri Hilir................................................................................ 3505 Kab. Karimun ..................................................................................... 3506 Kab. Natuna ....................................................................................... 3507 6

300


9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Kab. Rokan Hulu................................................................................... 3508 Kab. Rokan Hilir ................................................................................ 3509 Kab. Pelalawan .................................................................................... 3510 Kab. Siak .............................................................................................. 3511 Kab. Kuantan Singingi ....................................................................... 3512 Kota Pekanbaru .................................................................................... 3591 Kota Batam .......................................................................................... 3594 Kota Dumai .......................................................................................... 3592 Kota Tanjungpinang ............................................................................. 3593 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 3588

PROVINSI SUMATERA SELATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan............................................ 3600 Kab. Musi Banyuasin ........................................................................... 3606 Kab. Ogan Komering Ulu .................................................................... 3607 Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara Enim) ................................. 3608 Kab. Lahat ............................................................................................. 3609 Kab. Musi Rawas ................................................................................. 3610 Kab. Ogan Komering Ilir ..................................................................... 3611 Kab. Pangkalan Balai ............................................................................ 3612 Kota Palembang ................................................................................... 3691 Kota Lubuklinggau ............................................................................... 3693 Kota Prabumulih .................................................................................. 3694 Kota Baturaja......................................................................................... 3695 Kota Pagar Alam ................................................................................ 3697 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 3688

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1. 2. 3. 4. 5.

Kepala Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung .................................... 3700 Kab. Bangka ......................................................................................... 3701 Kab. Belitung ........................................................................................ 3702 Kota Pangkal Pinang ............................................................................ 3791 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 3788

PROVINSI LAMPUNG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Desember 2005

Kepala Daerah Provinsi Lampung ........................................................ 3900 Kab. Lampung Selatan ......................................................................... 3901 Kab. Lampung Tengah ......................................................................... 3902 Kab. Lampung Utara ............................................................................ 3903 Kab. Lampung Barat ............................................................................ 3904 Kab. Tulang Bawang ............................................................................ 3905 Kab. Tanggamus ................................................................................... 3906 Kab. Lampung Timur........................................................................... 3907 Kab. Way Kanan .................................................................................. 3908 Kota Bandar Lampung ......................................................................... 3991 Kota Metro .......................................................................................... 3992 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 3988

7

301



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 13 14 15

Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ........................................ 5100 Kab. Banjar ........................................................................................... 5101 Kab. Tanah Laut ................................................................................... 5102 Kab. Tapin ............................................................................................ 5103 Kab. Hulu Sungai Selatan ..................................................................... 5104 Kab. Hulu Sungai Tengah .................................................................... 5105 Kab. Hulu Sungai Utara ....................................................................... 5106 Kab. Barito Kuala ................................................................................. 5107 Kab. Kota Baru ..................................................................................... 5108 Kab. Tabalong ....................................................................................... 5109 Kab.Tanah Bumbu ................................................................................ 5110 Kab. Balangan ....................................................................................... 5111 Kota Banjarmasin ................................................................................. 5191 Kota Banjarbaru ................................................................................... 5192 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 5188

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat ........................................... 5300 Kab. Pontianak ..................................................................................... 5301 Kab. Sambas ......................................................................................... 5302 Kab. Ketapang ...................................................................................... 5303 Kab. Sanggau ....................................................................................... 5304 Kab. Sintang ......................................................................................... 5305 Kab. Kapuas Hulu ................................................................................ 5306 Kab. Bengkayang .............................................................................. 5307 Kab. Landak ....................................................................................... 5308 Kota Pontianak ..................................................................................... 5391 Kota Singkawang ................................................................................. 5392 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 5388

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Desember 2005

Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur .......................................... 5400 Kab. Kutai Kartanegara......................................................................... 5401 Kab. Berau ............................................................................................ 5402 Kab. Pasir .............................................................................................. 5403 Kab. Bulungan ...................................................................................... 5404 Kab. Kutai Barat ................................................................................. 5405 Kab. Kutai Timur ................................................................................. 5406 Kab. Bulungan Selatan.......................................................................... 5407 Kab. Bulungan Utara............................................................................. 5408 Kab. Nunukan........................................................................................ 5409 Kab. Malinau......................................................................................... 5410 Kab. Penajam Paser Utara..................................................................... 5411 Kota Samarinda .................................................................................... 5491 Kota Balikpapan ................................................................................... 5492 Kota Tarakan ........................................................................................ 5493 Kota Bontang ........................................................................................ 5494 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 5488

8

302



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ........................................ 5800 Kab. Kapuas ......................................................................................... 5801 Kab. Kotawaringin Barat ...................................................................... 5802 Kab. Kotawaringin Timur ..................................................................... 5803 Kab. Barito Selatan .............................................................................. 5806 Kab. Barito Utara .................................................................................. 5808 Kab. Murung Raya ................................................................................ 5804 Kab. Barito Timur ................................................................................. 5805 Kab. Gunung Mas ................................................................................. 5807 Kab. Pulang Pisau ................................................................................. 5809 Kab. Seruyan ......................................................................................... 5810 Kab. Katingan........................................................................................ 5811 Kab. Sukamara ...................................................................................... 5812 Kab. Lamandau ..................................................................................... 5813 Kota Palangkaraya ................................................................................ 5892 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 5888

PROVINSI SULAWESI TENGAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ............................................ 6000 Kab. Donggala ...................................................................................... 6001 Kab. Poso ............................................................................................. 6002 Kab. Parimo/Banggai ........................................................................... 6003 Kab. Toli-Toli........................................................................................ 6004 Kab.Banggai Kepulauan ..................................................................... 6005 Kab. Morowali .................................................................................... 6006 Kab. Buol .......................................................................................... 6007 Kota Palu .............................................................................................. 6091 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 6088

PROVINSI SULAWESI SELATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Desember 2005

Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ............................................ 6100 Kab. Pinrang ......................................................................................... 6101 Kab. Gowa ............................................................................................ 6102 Kab. Wajo ............................................................................................. 6103 Kab. Mamuju ........................................................................................ 6104 Kab. Bone ............................................................................................. 6105 Kab. Tana Toraja .................................................................................. 6106 Kab. Maros ........................................................................................... 6107 Kab. Majene ......................................................................................... 6108 Kab. Luwu............................................................................................. 6109 Kab. Sinjai ............................................................................................ 6110 Kab. Bulukumba ................................................................................... 6111 Kab. Bantaeng ...................................................................................... 6112 Kab. Jeneponto ..................................................................................... 6113 Kab. Selayar ......................................................................................... 6114 Kab. Takalar ......................................................................................... 6115 Kab. Barru ............................................................................................ 6116 Kab. Sidenreng Rappang ...................................................................... 6117 Kab. Pangkajene Kepulauan ................................................................ 6118 9

303


20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.


Kab. Watansoppeng ............................................................................. 6119 Kab. Polewali ...................................................................................... 6120 Kab. Enrekang ...................................................................................... 6121 Kab. Luwu Selatan ................................................................................ 6122 Kab. Mamasa......................................................................................... 6123 Kab. Luwu Utara ................................................................................. 6124 Kota Makassar....................................................................................... 6191 Kota Pare-Pare ...................................................................................... 6192 Kota Palopo ........................................................................................... 6193 Kota Watampone................................................................................... 6194 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 6188

PROVINSI SULAWESI UTARA 1. Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara ............................................... 6200 2. Kab. Minahasa ...................................................................................... 6202 3. Kab. Bolaang Mongondow .................................................................. 6203 4. Kab. Sangihe ........................................................................................ 6204 5. Kab. kepulauan Talaud ......................................................................... 6205 6 Kab. Minahasa Selatan ......................................................................... 6206 7. Kota Menado ........................................................................................ 6291 8. Kota Bitung .......................................................................................... 6293 9. Kota. Tomohon...................................................................................... 6294 10. Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 6288

PROVINSI GORONTALO 1. 2. 3. 4 5 6 7

Kepala Daerah Provinsi Gorontalo ....................................................... 6300 Kab. Gorontalo ..................................................................................... 6301 Kab. Bualemo ..................................................................................... 6302 Kab. Bonebolango................................................................................. 6303 Kab. Pohuwato ...................................................................................... 6304 Kota Gorontalo ..................................................................................... 6391 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 6388

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ......................................... 6900 Kab. Buton ........................................................................................... 6901 Kab. Kendari ........................................................................................ 6902 Kab. Muna ............................................................................................ 6903 Kab. Kolaka .......................................................................................... 6904 Kota Bau-Bau ....................................................................................... 6990 Kota Kendari ........................................................................................ 6991 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 6988

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. Desember 2005

Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat...................................... 7100 Kab. Lombok Barat .............................................................................. 7101 Kab. Lombok Tengah ........................................................................... 7102 Kab. Lombok Timur ............................................................................. 7103 Kab. Sumbawa ..................................................................................... 7104 Kab. Bima ............................................................................................. 7105 10

304


7. 8. 9. 10.


Kab. Dompu ......................................................................................... 7106 Kota Mataram ....................................................................................... 7191 Kota. Bima ............................................................................................ 7192 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 7188

PROVINSI BALI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kepala Daerah Provinsi Bali ................................................................. 7200 Kab. Buleleng ....................................................................................... 7201 Kab. Jembrana ...................................................................................... 7202 Kab. Tabanan ....................................................................................... 7203 Kab. Badung.......................................................................................... 7204 Kab. Gianyar ........................................................................................ 7205 Kab. Klungkung ................................................................................... 7206 Kab. Bangli ........................................................................................... 7207 Kab. Karangasem ................................................................................. 7208 Kota Denpasar ...................................................................................... 7291 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 7288

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur .................................... 7400 Kab. Kupang ......................................................................................... 7401 Kab. Timor-Tengah Selatan ................................................................. 7402 Kab. Timor-Tengah Utara .................................................................... 7403 Kab. Belu .............................................................................................. 7404 Kab. Alor .............................................................................................. 7405 Kab. Flores Timur ................................................................................ 7406 Kab. Sikka ............................................................................................ 7407 Kab. Ende ............................................................................................. 7408 Kab. Ngada ........................................................................................... 7409 Kab. Manggarai .................................................................................... 7410 Kab. Sumba Timur ................................................................................ 7411 Kab. Sumba Barat ................................................................................ 7412 Kab. Lembata ........................................................................................ 7413 Kab. Rote............................................................................................... 7414 Kota Kupang ........................................................................................ 7491 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 7488

PROVINSI MALUKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kepala Daerah Provinsi Maluku ........................................................... 8100 Kab. Maluku Tengah ............................................................................ 8101 Kab. Maluku Tenggara ......................................................................... 8102 Kab. Maluku Tenggara Barat ................................................................ 8103 Kab Buru ............................................................................................... 8104 Kota Ambon ......................................................................................... 8191 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 8188

PROVINSI PAPUA 1. 2.

Desember 2005

Kepala Daerah Provinsi Papua.............................................................. 8200 Kab. Jayapura ....................................................................................... 8201

11

305


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.


Kab. Biak Numfor ................................................................................ 8202 Kab. Sorong .......................................................................................... 8204 Kab. Fak-Fak ........................................................................................ 8205 Kab. Manokwari ................................................................................... 8209 Kab. Yapen-Waropen ........................................................................... 8210 Kab. Merauke ....................................................................................... 8211 Kab. Paniai ........................................................................................... 8212 Kab. Jayawijaya ................................................................................... 8213 Kab. Nabire ........................................................................................... 8214 Kab. Mimika.......................................................................................... 8215 Kab. Puncak Jaya .................................................................................. 8216 Kab. Sarmi............................................................................................. 8217 Kab. Keerom ......................................................................................... 8218 Kab. Sorong Selatan.............................................................................. 8219 Kab. Raja Ampat ................................................................................... 8220 Kab. Pegunungan Bintang..................................................................... 8221 Kab. Yahukimo ..................................................................................... 8222 Kab. Tolikara......................................................................................... 8223 Kab. Waropen........................................................................................ 8224 Kab. Kaimana........................................................................................ 8225 Kab. Boven Digoel................................................................................ 8226 Kab. Mappi............................................................................................ 8227 Kab. Asmat............................................................................................ 8228 Kab. Teluk Bintuni................................................................................ 8229 Kab. Teluk Wondama ........................................................................... 8230 Kota Jayapura ....................................................................................... 8291 Kota Sorong........................................................................................... 8292 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 8288

PROVINSI MALUKU UTARA 1. 2. 3. 4. 5.

Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara ................................................. 8300 Kab. Maluku Utara ............................................................................. 8301 Kab. Halmahera Tengah ...................................................................... 8302 Kota Ternate ....................................................................................... 8390 Kab./Kota Lainnya ................................................................................ 8388

DI LUAR INDONESIA ............................................................................. 9999

Desember 2005

12

306



LAMPIRAN III Daftar Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank I

SANDI PENDUDUK A Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Campuran 1 Pemerintah Pusat..........................................................................800 - Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) ...................... 801 - Departemen Keuangan ................................................................ 802 - Departemen Pertahanan............................................................... 803 - Departemen Kehutanan............................................................... 804 - Departemen Pertanian ................................................................. 805 - Departemen Pertambangan dan Energi ....................................... 806 - Departemen Agama..................................................................... 807 - Kementrian Negara BUMN ........................................................ 808 - Departemen Lainnya ................................................................... 809 2 Pemerintah Daerah (Pemda) ........................................................810 - Pemerintah Propinsi .................................................................... 811 - Pemerintah Kota/Kabupaten = Pemerintah Kota ................................................................... 812 = Pemerintah Kabupaten .......................................................... 814 3 Badan-badan dan Lembaga-lembaga Pemerintah Lainnya............... 815 - Perum Bulog (eks. Badan Urusan Logistik) ............................... 816 - Badan Penyehatan Perbankan Nasional ...................................... 817 - Lainnya........................................................................................ 819 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau..................................820 Pemerintah Campuran a Lembaga Keuangan Non Bank ................................................... 821 i Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun - Jamsostek ............................................................................ 822 - Taspen................................................................................. 823 - Jiwasraya............................................................................. 824 - Jasa Raharja ........................................................................ 825 - Jasindo................................................................................. 826 - ASABRI.............................................................................. 827 - Perusahaan asuransi lainnya ............................................... 828 - Dana Pensiun ...................................................................... 830 ii Modal Ventura....................................................................... 831 iii Perusahaan Pembiayaan ........................................................ 832 iv Perusahaan Sekuritas dan Reksadana - PT. Danareksa .................................................................... 833 - Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan ............ usaha Reksadana ................................................................ 834 - Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan .................... usaha Reksadana ................................................................ 835 - Perusahaan Reksadana ....................................................... 836 v Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya - Perum Pegadaian................................................................ 837 - PT. Pos Indonesia............................................................... 838

Desember 2005

13

307



- Lainnya .............................................................................. 840 Bukan Lembaga Keuangan ......................................................... 841 - PT. Kereta Api Indonesia (KAI) ........................................... 842 - PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI).......................... 843 - PT. Pelabuhan Laut Indonesia (PELINDO).......................... 844 - PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).. 845 - PT. Angkasa Pura.................................................................. 846 - PT. Perkebunan Nusantara .................................................... 847 - PT. Pertamina ........................................................................ 848 - PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN).................................. 849 - PT. Krakatau Steel................................................................. 850 - PT. Garuda Indonesia ........................................................... 851 - PT. Telkom............................................................................ 852 - PT. Indosat ............................................................................ 853 - PT. Jasa Marga ...................................................................... 854 - PT. Timah.............................................................................. 855 - PT. Aneka Tambang.............................................................. 856 - Perusahaan Jasa Konstruksi .................................................. 857 - Lainnya.................................................................................. 859 5 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)...........................................860 a Lembaga Keuangan Non Bank ................................................... 861 i Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun - Perusahaan Asuransi ........................................................... 862 - Dana Pensiun ...................................................................... 863 ii Perusahaan Pembiayaan ........................................................ 864 iii Modal Ventura....................................................................... 865 iv Perusahaan Sekuritas dan Reksadana - Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha Rekasadana 866 - Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha Rekasadana...................................................................... 867 - Perusahaan Reksadana .................................................... 868 v Lainnya................................................................................. 870 b Bukan Lembaga Keuangan ......................................................... 871 - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 872 - Perusahaan Daerah Pasar (PD. Pasar) 873 - Lainnya 874 b

B Sektor Swasta Murni 1 Lembaga Keuangan Non Bank ....................................................... 875 a Perusahaan Asuransi & Dana pensiun - Perusahaan asuransi............................................................... 876 - Dana pensiun......................................................................... 877 b Perusahaan Pembiayaan .............................................................. 878 c Modal Ventura............................................................................. 879 d Perusahaan Sekuritas dan Reksadana - Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha Reksadana.............................................................................. 880 - Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha Reksadana.............................................................................. 881 - Perusahaan Reksadana .......................................................... 882

Desember 2005

14

308



e

Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya - Dana Pensiun......................................................................... 883 - Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)............................................ 884 - Koperasi Simpan Pinjam = Koperasi Primer ............................................................ 885 = Koperasi Lainnya .......................................................... 886 - Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia........ 887 - Lainnya.................................................................................. 889 2 Bukan Lembaga Keuangan ............................................................... 890 a Perusahaan-perusahaan Lainnya = Perusahaan Otomotif ............................................................. 891 = Perusahaan Perminyakan....................................................... 892 = Perusahaan Tekstil................................................................. 893 = Perusahaan Perkayuan (HPH) ............................................... 894 = Perusahaan Jasa Konstruksi .................................................. 895 = Perusahaan Industri Rokok.................................................... 896 = Perusahaan Industri Makanan ............................................... 897 = Perusahaan Agrobusiness...................................................... 898 = Perusahaan lainnya................................................................ 900 b Koperasi Bukan Simpan Pinjam = Koperasi Primer..................................................................... 901 = Koperasi Lainnya .................................................................. 902 c Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan = Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) ................. 903 = Lembaga Pendidikan............................................................. 904 = Lainnya.................................................................................. 906 d Perseorangan ............................................................................. 907 e. Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia.............. 908 f. Lainnya........................................................................................ 910 II BUKAN PENDUDUK 1 Pemerintah Pusat di Luar Negeri ............................................................ 911 2 Perwakilan Negara-negara Asing dan Stafnya........................................ 912 3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Milik Negara Asing..................... 913 4 Lembaga Keuangan Bukan Bank Yang Beroperasi di Luar Indonesia... 914 5 Perusahaan Swasta di Luar Negeri.......................................................... 915 6 Perorangan ......................................................................................... 916 7 Lembaga-lembaga Internasional a Bank Pembangunan multilateral - Islamic Development Bank (IDB) ................................................. 917 - Asian Development Bank (AIDB)................................................. 918 - World Bank.................................................................................... 919 - Lainnya ......................................................................................... 921 b Lainnya ......................................................................................... 925

Desember 2005

15

309



LAMPIRAN IV Daftar Sandi Sektor Ekonomi SANDI 1. Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian a. Pertanian i. Tanaman pangan - Padi ........................................................................................... 1111 - Palawija = Kacang-kacangan ............................................................... 1115 = Umbi-umbian ..................................................................... 1116 = Jagung ................................................................................. 1117 = Lainnya ............................................................................... 1119 - Hortikultura .............................................................................. 1130 ii. Tanaman perkebunan - Karet ......................................................................................... 1141 - Kelapa ....................................................................................... 1142 - Kopi .......................................................................................... 1143 - Tembakau ................................................................................. 1144 - Kelapa sawit ............................................................................. 1145 - Lada .......................................................................................... 1146 - Teh ............................................................................................ 1147 - Tebu .......................................................................................... 1148 - Kapas ........................................................................................ 1149 - Cengkeh .................................................................................... 1150 - Vanili ........................................................................................ 1151 - Pala ........................................................................................... 1152 - Kakao (coklat) .......................................................................... 1153 - Lainnya ..................................................................................... 1159 iii. Perikanan - Laut = Udang ................................................................................. 1161 = Lainnya ............................................................................... 1163 - Darat = Udang ................................................................................. 1164 = Lainnya ............................................................................... 1166 - Payau = Udang ................................................................................. 1167 = Lainnya ................................................................................. 1169 iv. Peternakan - Unggas ...................................................................................... 1171 - Sapi ........................................................................................... 1172 - Lainnya ..................................................................................... 1179 v. Kehutanan dan pemotongan kayu (logging) .................................. 1180 b. Perburuan ............................................................................................. 1200

Desember 2005

16

310



c. Sarana pertanian i. Sarana tanaman pangan dan perkebunan - Pompanisasi .............................................................................. 1311 - Alat penggarapan tanah ............................................................ 1312 - Gudang/lantai jemuran ............................................................. 1313 - Pencetakan sawah ..................................................................... 1314 ii. Sarana perikanan ............................................................................ 1360 iii. Sarana peternakan .......................................................................... 1370 iv. Sarana kehutanan ............................................................................ 1380 v. Sarana lainnya ................................................................................ 1390 2. Pertambangan a. Minyak dan gas bumi ........................................................................... 2100 b. Biji logam i. Timah ............................................................................................. 2210 ii. Nikel ............................................................................................... 2220 iii. Bauksit ............................................................................................ 2230 iv. Tembaga ......................................................................................... 2240 v. Lainnya ........................................................................................... 2290 c. Batubara .............................................................................................. 2300 d. Barang tambang lainnya ....................................................................... 2900 3. Perindustrian a. Industri makanan, minuman i. Industri terigu ................................................................................. 3110 ii. Industri gula .................................................................................... 3120 iii. Penggilingan padi (huller) .............................................................. 3130 iv. Industri minyak tumbuh-tumbuhan - Minyak kelapa sawit mentah .................................................... 3141 - Minyak biji kelapa sawit .......................................................... 3142 - Lainnya ..................................................................................... 3149 v. Industri garam ................................................................................ 3150 vi. Industri minuman ........................................................................... 3160 vii. Industri tembakau ........................................................................... 3170 viii.Industri rokok ................................................................................. 3180 ix. Industri makanan lainnya ............................................................... 3190 b. Industri makanan ternak dan ikan ........................................................ 3200 c. Industri tekstil, sandang, dan kulit i. Industri tekstil ................................................................................. 3310 ii. Industri sandang ............................................................................. 3320 iii. Industri kulit ................................................................................... 3330 d. Industri kayu dan hasil-hasil kayu i. Industri bahan kayu ........................................................................ 3410 ii. Industri perabot .............................................................................. 3420 iii. Industri kayu lainnya ...................................................................... 3490 e. Industri bahan kertas, kertas dan hasil-hasil kertas, percetakan, dan penerbitan i. Industri kertas dan hasil-hasil kertas ............................................. 3510 ii. Industri percetakan dan penerbitan ............................................... 3520 iii. Industri bahan kertas (pulp) .......................................................... 3530

Desember 2005

17

311



f. Industri pengolahan bahan kimia dan hasil kimia, hasil-hasil minyak bumi, batubara, karet, dan plastik i. Industri pupuk/obat hama ............................................................... 3610 ii. Industri farmasi .............................................................................. 3620 iii. Industri plastik ................................................................................ 3630 iv. Industri hasil kimia lainnya dan pengolahan bahan kimia untuk industri ......................................................................................................... 3640 v. Remilling dan rumah asap .............................................................. 3650 vi. Industri crumb rubber ..................................................................... 3660 vii. Industri hasil karet lainnya ............................................................. 3670 viii.Industri minyak atsiri ..................................................................... 3680 ix. Lainnya ........................................................................................... 3690 g. Industri pengolahan hasil-hasil tambang bukan logam, selain hasil-hasil minyak bumi, dan batubara .......................................................................... i. Semen ............................................................................................. 3710 ii. Batu bata/genteng ........................................................................... 3720 iii. Keramik .......................................................................................... 3730 h. Industri logam dasar i. Besi baja ......................................................................................... 3810 ii. Lainnya ........................................................................................... 3890 i. Industri barang-barang logam, mesin-mesin, dan peralatan i. Peralatan dengan komponen buatan luar negeri - Industri maritim ........................................................................ 3911 - Industri otomatif ....................................................................... 3912 - Industri elektronika .................................................................. 3913 - Industri alat-alat pertanian ........................................................ 3914 - Lainnya ..................................................................................... 3919 ii. Perakitan dengan komponen buatan dalam negeri - Industri maritim ........................................................................ 3921 - Industri otomotif ....................................................................... 3922 - Industri elektronika .................................................................. 3923 - Industri alat-alat pertanian ........................................................ 3924 - Lainnya ..................................................................................... 3929 iii. Pembuatan komponen - Industri maritim ........................................................................ 3931 - Industri otomotif ....................................................................... 3932 - Industri elektronika .................................................................. 3933 - Industri alat-alat pertanian ........................................................ 3934 - Lainnya ..................................................................................... 3939 j. Industri lainnya ..................................................................................... 3990 4. Listrik, Gas, dan air a. Listrik i. Pedesaan ......................................................................................... 4110 ii. Lainnya ........................................................................................... 4190 b. Gas ........................................................................................................ 4200 c. Air ......................................................................................................... 4300 5. Konstruksi a. Perumahan Sederhana i. Bank Tabungan Negara .................................................................. 5110 Desember 2005

18

312


b. c. d. e. f. g. h.

i. j.


ii. Perumnas ........................................................................................ 5120 iii. Lainnya ........................................................................................... 5190 Pasar Inpres .......................................................................................... 5200 Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi (PTPT) .......................... 5300 Pencetakan sawah ................................................................................. 5400 Jalan raya dan jembatan ....................................................................... 5500 Pelabuhan ............................................................................................. 5600 Irigasi .................................................................................................... 5700 Listrik i. Pedesaan ......................................................................................... 5810 ii. Lainnya ........................................................................................... 5890 Proyek yang dibiayai dengan pinjaman dari/untuk pembayaran di luar negeri .................................................................................................... 5900 Lainnya ................................................................................................. 5990

6. Perdagangan, restoran, dan hotel a. Ekspor i. Barang - Bahan baku = Biji kelapa sawit ................................................................. 6111 = Kayu ................................................................................... 6112 = Rotan .................................................................................. 6113 = Hasil hutan selain kayu dan rotan ...................................... 6114 = Hasil tanaman pangan dan perkebunan .............................. 6115 = Hewan hidup dan hasilnya ................................................. 6116 = Bijih timah .......................................................................... 6117 = Bijih logam selain timah .................................................... 6118 = Batubara ............................................................................. 6119 = Lainnya ............................................................................... 6129 - Barang setengah jadi = Kayu gergajian ................................................................... 6131 = Kopi biji .............................................................................. 6132 = Tembakau ........................................................................... 6133 = Karet ................................................................................... 6134 = Lada .................................................................................... 6135 = Minyak kelapa sawit mentah .............................................. 6136 = Minyak biji kelapa sawit .................................................... 6137 = Bungkil kopra ..................................................................... 6138 = Hasil tanaman pangan dan perkebunan lainnya ................. 6139 = Hewan yang sudah diolah .................................................. 6140 = Bahan makanan lainnya ..................................................... 6141 = Hasil tambang setengah jadi ............................................... 6142 = Lainnya ............................................................................... 6159 - Barang jadi = Kayu lapis dan sejenisnya .................................................. 6161 = Teh ...................................................................................... 6162 = Kopi bubuk ......................................................................... 6163 = Hasil tanaman pangan dan perkebunan lainnya ................. 6164 = Udang ................................................................................. 6165 = Hasil hewan selain udang ................................................... 6166 = Barang kerajinan dari kayu dan rotan ................................ 6167 Desember 2005

19

313



= Barang kerajinan selain dari kayu dan rotan ...................... 6168 = Tekstil ................................................................................. 6169 = Sandang selain tekstil ......................................................... 6170 = Lainnya ............................................................................... 6179 ii. Jasa-jasa - Konstruksi ................................................................................ 6180 - Lainnya ..................................................................................... 6190 b. Impor i. Dalam rangka bantuan luar negeri - Biji gandum .............................................................................. 6211 - Beras ......................................................................................... 6212 - Kapas ........................................................................................ 6213 - Benang tenun ............................................................................ 6214 - Lainnya ..................................................................................... 6219 ii. Bukan dalam rangka bantuan luar negeri - Pupuk dan obat hama ............................................................... 6221 - Besi beton ................................................................................. 6222 - Kertas koran ............................................................................. 6223 - Cengkeh .................................................................................... 6224 - Beras ......................................................................................... 6225 - Gula .......................................................................................... 6226 - Biji gandum .............................................................................. 6227 - Jagung ....................................................................................... 6228 - Kacang kedelai ......................................................................... 6229 - Farmasi ..................................................................................... 6230 - Suku candang kendaraan bermotor .......................................... 6231 - Suku cadang industri ................................................................ 6232 - Lainnya ..................................................................................... 6239 c. Pembelian dan pengumpulan barang dagangan dalam negeri i. Beras ............................................................................................... 6311 ii. Jagung ............................................................................................. 6312 iii. Garam ............................................................................................. 6313 iv. Stock gula ....................................................................................... 6314 v. Kayu ............................................................................................... 6315 vi. Karet ............................................................................................... 6316 vii. Kelapa sawit ................................................................................... 6317 viii.Kapas .............................................................................................. 6318 ix. Kopra .............................................................................................. 6319 x. Cengkeh .......................................................................................... 6320 xi. Lada ................................................................................................ 6321 xii. Tembakau ....................................................................................... 6322 xiii.Kopi ................................................................................................ 6323 xiv.Teh .................................................................................................. 6324 xv. Hewan hidup dan hasilnya ............................................................. 6325 xvi.Lainnya ........................................................................................... 6390 d. Distribusi i. Semen ............................................................................................. 6411 ii. Pupuk dan obat hama ..................................................................... 6412 iii. Kapas kasar .................................................................................... 6413 iv. Besi beton ....................................................................................... 6414

Desember 2005

20

314



v. Kertas koran ................................................................................... 6415 vi. Beras ............................................................................................... 6416 vii. Gula ................................................................................................ 6417 viii.Tepung terigu ................................................................................. 6418 ix. Garam ............................................................................................. 6419 x. Bahan bakar minyak ....................................................................... 6420 xi. Lainnya ........................................................................................... 6490 e. Perdagangan eceran .............................................................................. 6500 f. Restoran dan hotel i. Restoran .......................................................................................... 6610 ii. Hotel ............................................................................................... 6620 7. Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi a. Pengangkutan umum i. Darat ............................................................................................... 7110 ii. Sungai ............................................................................................. 7120 iii. Laut ................................................................................................. 7130 iv. Udara .............................................................................................. 7140 b. Biro perjalanan ..................................................................................... 7200 c. Pergudangan ......................................................................................... 7300 d. Komunikasi .......................................................................................... 7400 8. Jasa-jasa dunia usaha a. Real estate i. Perumahan sederhana - Perumnas .................................................................................. 8111 - Selain Perumnas ....................................................................... 8119 ii. Pasar Inpres .................................................................................... 8120 iii. Lainnya ........................................................................................... 8190 b. Profesi selain dokter ............................................................................. 8200 c. Leasing ................................................................................................. 8300 d. Lainnya ................................................................................................. 8900 9. Jasa-jasa sosial/masyarakat a. Hiburan dan kebudayaan ...................................................................... 9100 b. Kesehatan i. Profesi ............................................................................................. 9210 ii. Tempat perawatan/pengobatan ....................................................... 9220 c. Pendidikan i. Perguruan tinggi ............................................................................. 9310 ii. Lainnya ........................................................................................... 9390 d. Lainnya ................................................................................................. 9900 10. Lain-lain a. Perumahan ............................................................................................ 9950 b. Kendaraan ............................................................................................. 9960 c. Alat-alat rumah tangga ......................................................................... 9970 d. Lainnya ................................................................................................. 9990

Desember 2005

21

315


Daftar Sandi Bank

LAMPIRAN V Daftar Sandi Bank SANDI A. I

SANDI BANK DI INDONESIA BANK PERSERO 1 BANK RAKYAT INDONESIA ....................................................... 002 2 BANK EKSPOR INDONESIA ........................................................ 003 3 BANK MANDIRI ............................................................................. 008 4 BANK NEGARA INDONESIA 1946 .............................................. 009 5 BANK TABUNGAN NEGARA ...................................................... 200

II BANK SWASTA NASIONAL 1 BANK DANAMON INDONESIA................................................... 011 2 BANK PERMATA ........................................................................... 013 3 BANK CENTRAL ASIA TBK......................................................... 014 4 BANK INTERNASIONAL INDONESIA ....................................... 016 5 PAN INDONESIA BANK LTD. ...................................................... 019 6 BANK ARTA NIAGA KENCANA ................................................. 020 7 BANK NIAGA.................................................................................. 022 8 BANK BUANA INDONESIA TBK................................................. 023 9 LIPPOBANK .................................................................................... 026 10 BANK NILAI INTI SARI PENYIMPAN (NISP)............................ 028 11 BANK DAGANG BALI (Tidak Aktif) ............................................... 072 12 BANK BUMI ARTA ........................................................................ 076 13 BANK ARTHA GRAHA.................................................................. 085 14 BANK EKONOMI RAHARJA ........................................................ 087 15 BANK ANTAR DAERAH ............................................................... 088 16 HAGA BANK ................................................................................... 089 17 BANK IFI ......................................................................................... 093 18 BANK CENTURY............................................................................ 095 19 BANK MAYAPADA INTERNATIONAL ...................................... 097 20 BANK NUSANTARA PARAHYANGAN TBK............................. 145 21 BANK SWADESI TBK.................................................................... 146 22 BANK MUAMALAT INDONESIA ................................................ 147 23 BANK MESTIKA DHARMA .......................................................... 151 24 BANK METRO EKSPRES .............................................................. 152 25 BANK SHINTA INDONESIA ......................................................... 153 26 BANK MASPION INDONESIA...................................................... 157 27 BANK HAGAKITA ......................................................................... 159 28 BANK GANESHA ........................................................................... 161 29 BANK WINDU KENTJANA........................................................... 162 30 HALIM INDONESIA BANK........................................................... 164 31 BANK HARMONI INTERNATIONAL .......................................... 166 32 BANK KESAWAN........................................................................... 167 33 BANK PIKKO .................................................................................. 168 34 BANK HS 1906 ................................................................................ 212

Desember 2005

22

316


35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Daftar Sandi Bank

B.T. PENSIUNAN NASIONAL....................................................... 213 BANK SWAGUNA .......................................................................... 405 BANK DJASA ARTA ...................................................................... 422 BANK MEGA TBK.......................................................................... 426 BANK BUKOPIN............................................................................. 441 BANK SYARIAH MANDIRI .......................................................... 451 BANK BISNIS INTERNASIONAL................................................. 459 BANK SERI PARTHA..................................................................... 466 BANK JASA JAKARTA.................................................................. 472 BANK BINTANG MANUNGGAL ................................................. 484 BANK BUMIPUTERA INDONESIA.............................................. 485 BANK YUDHA BHAKTI ................................................................ 490 BANK MITRANIAGA..................................................................... 491 BANK AGRO NIAGA ..................................................................... 494 BANK INDOMONEX...................................................................... 498 BANK ROYAL INDONESIA .......................................................... 501 ALFINDO SEJAHTERA BANK ..................................................... 503 BANK ASIATIC (Tidak Aktif).........................................................504 BANK UMUM TUGU...................................................................... 506 BANK INA PERDANA.................................................................... 513 BANK HARFA ................................................................................. 517 PRIMA MASTER BANK................................................................. 520 BANK PERSYARIKATAN INDONESIA ...................................... 521 DIPO INTERNATIONAL BANK.................................................... 523 BANK AKITA .................................................................................. 525 LIMAN INTERNATIONAL BANK ................................................ 526 ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK....................................... 531 BANK DANPAC .............................................................................. 533 BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI ......................................... 535 BANK UIB........................................................................................ 536 BANK ARTOS INDONESIA........................................................... 542 GLOBAL INTERNATIONAL BANK (Tidak Aktif) ..........................546 BANK PURBA DANARTA............................................................. 547 BANK MULTI ARTA SENTOSA ................................................... 548 BANK MAYORA............................................................................. 553 BANK INDEX SELINDO ................................................................ 555 BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL........................................ 558 CENTRATAMA NASIONAL BANK ............................................. 559 BANK FAMA INTERNASIONAL.................................................. 562 BANK SINAR HARAPAN BALI.................................................... 564 BANK VICTORIA INTERNATIONAL .......................................... 566 BANK HARDA INTERNASIONAL ............................................... 567

III. BANK ASING 1 AMERICAN EXPRESS BANK LTD. ............................................. 030 2 CITIBANK........................................................................................ 031 3 JP MORGAN CHASE BANK.......................................................... 032 4 BANK OF AMERICA NAT.ASSOCIATION ................................. 033 5 BANGKOK BANK LTD.................................................................. 040 6 THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP .................. 041

Desember 2005

23

317


Daftar Sandi Bank

7 THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD................................. 042 8 STANDARD CHARTERED BANK................................................ 050 9 ALGEMENE BANK NEDERLAND AMRO BANK N.................. 052 10 DEUTSCHE BANK AG................................................................... 067 11. BANK OF CHINA............................................................................ 069 IV BANK CAMPURAN 1 ING INDONESIA BANK (Tidak Aktif)............................................. 034 2 BANK MULTICOR.......................................................................... 036 3 INTER PACIFIC BANK .................................................................. 037 4 BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ (Tidak Aktif)................... 039 5 BANK SUMITOMO MITSUI ......................................................... 045 6 BANK DBS INDONESIA ................................................................ 046 7 BANK RESONA PERDANIA ......................................................... 047 8 BANK MIZUHO INDONESIA........................................................ 048 9 BANK UFJ INDONESIA ................................................................. 049 10 BANK KEPPEL TATLEE BUANA ................................................ 053 11 BANK CREDIT LYONNAIS INDONESIA.................................... 054 12 BANK BNP INDONESIA ............................................................... 057 13 BANK UOB INDONESIA ............................................................... 058 14 KOREA EXCHANGE BANK DANAMON.................................... 059 15 RABO BANK DUTA INDONESIA ................................................ 060 16 ANZ PANIN BANK ......................................................................... 061 17 BANK WOORI INDONESIA .......................................................... 068 18 BANK FINCONESIA....................................................................... 945 19 BANK MERINCORP (Tidak Aktif)................................................... 946 20 MAYBANK INDOCORP................................................................. 947 21 BANK OCBC INDONESIA............................................................. 948 22 BANK CHINATRUST INDONESIA .............................................. 949 23 BANK COMMONWEALTH ........................................................... 950 V BANK PEMERINTAH DAERAH 1 B.P.D. JAWA BARAT ..................................................................... 110 2 B.P.D. JAKARTA RAYA................................................................. 111 3 B.P.D. YOGYAKARTA................................................................... 112 4 B.P.D. JAWA TENGAH................................................................... 113 5 B.P.D. JAWA TIMUR ...................................................................... 114 6 B.P.D. JAMBI ................................................................................... 115 7 B.P.D. ACEH .................................................................................... 116 8 B.P.D. SUMATERA UTARA .......................................................... 117 9 B.P.D. SUMATERA BARAT .......................................................... 118 10 B.P.D. RIAU ..................................................................................... 119 11 B.P.D. SUMATERA SELATAN...................................................... 120 12 B.P.D. LAMPUNG ........................................................................... 121 13 B.P.D. KALIMANTAN SELATAN................................................. 122 14 B.P.D. KALIMANTAN BARAT ..................................................... 123 15 B.P.D. KALIMANTAN TIMUR ...................................................... 124 16 B.P.D. KALIMANTAN TENGAH................................................... 125 17 B.P.D. SULAWESI SELATAN........................................................ 126 18 B.P.D. SULAWESI UTARA ............................................................ 127

Desember 2005

24

318


19 20 21 22 23 24 25 26

Daftar Sandi Bank

B.P.D. NUSA TENGGARA BARAT............................................... 128 B.P.D. BALI...................................................................................... 129 B.P.D. NUSA TENGGARA TIMUR ............................................... 130 B.P.D. MALUKU.............................................................................. 131 B.P.D. IRIAN JAYA......................................................................... 132 B.P.D. BENGKULU ......................................................................... 133 B.P.D. SULAWESI TENGAH ......................................................... 134 B.P.D. SULAWESI TENGGARA.................................................... 135

VI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) 1 BPR KONVENSIONAL................................................................... 600 2 BPR SYARIAH ................................................................................ 601 B

Desember 2005

SANDI BANK LAINNYA DI LUAR INDONESIA 1 BANK SENTRAL NEGARA ASING.............................................. 793 2 BANK LAINNYA DI LUAR INDONESIA I PRIME BANK - TERKAIT DENGAN BANK .................................................. 794 - TIDAK TERKAIT DENGAN BANK..................................... 795 II NON - PRIME BANK - TERKAIT DENGAN BANK .................................................. 796 - TIDAK TERKAIT DENGAN BANK..................................... 797

25

319



LAMPIRAN VI Daftar Sandi Jenis Penggunaan 1

SANDI Modal kerja a Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) ............................................. 10 b Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) ..................................................... 16 c Kredit kelolaan .................................................................................... 18 d Kredit Perkebunan Swasta Nasional (PSN) ........................................ 25 e Kredit Ekspor ...................................................................................... 26 f Kredit Koperasi i Kredit Usaha Tani (KUT) ............................................................. 28 ii Kredit kepada Koperasi Unit Desa (KUD) ................................... 32 iii Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya ...................... 36 iv Lainnya.......................................................................................... 38 g Kredit modal kerja lainnya.................................................................. 39

2

Investasi a Kredit Investasi Kecil (KIK) ............................................................... 42 b Kredit Perkebunan i Kredit Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) - Kredit Kebun Inti .................................................................... 45 - Kredit Kebun Plasma .............................................................. 46 - Kredit Pasca Konversi PIR-BUN............................................ 47 ii Kredit Pola Unit Pelaksana Proyek (UPP) - Kredit Peremajaan Rehabilitasi Perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE) 48 - Kredit Pasca Konversi PRPTE................................................ 49 - Lainnya.................................................................................... 50 iii Kredit Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-TRANS) - Kredit Kebun Inti .................................................................... 51 - Kredit Kebun Plasma .............................................................. 52 - Kredit Pasca Konversi............................................................. 53 iv Kredit Perkebunan Swasta Nasional (PSN) .................................. 54 c Bantuan Proyek i Nilai lawan valuta asing ................................................................ 55 ii Biaya lokal Rekening Dana Investasi (RDI) ................................. 56 iii Biaya lokal dana perbankan .......................................................... 57 d Kredit kelolaan di luar bantuan proyek ............................................... 59 e Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) ..................................................... 60 f Kredit Koperasi i Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya ...................... 62 ii Lainnya.......................................................................................... 63 g Development Loan through the Banking System (DLBS) i Nilai lawan valuta asing ................................................................ 64 ii Kredit Rupiah ................................................................................ 67 h Kredit Investasi sampai dengan Rp. 75 juta........................................ 74 i Kredit Investasi Biasa.......................................................................... 75 j Kredit Ekspor ...................................................................................... 76

Desember 2005

26

320


k 3

Desember 2005


Kredit Investasi Lainnya ..................................................................... 79

Konsumsi a Kredit Pemilikan Rumah (KPR) i Pemilikan rumah - KPR Sangat Sederhana (KPRSS) dan KPR Sederhana (KPRS) s.d. Tipe 21............................................................................. 81 - Di atas tipe 21 s.d tipe 70 ........................................................ 82 - Di atas tipe 70.......................................................................... 83 ii Perbaikan/pemugaran rumah......................................................... 85 b Kredit kepada guru untuk pembelian sepeda motor (KPG) ................ 86 c Kredit Mahasiswa Indonesia ............................................................... 87 d Kredit Rumah Toko............................................................................. 88 e Kredit Konsumsi Lainnya ................................................................... 89

27

321


Daftar Sandi Hubungan Keterkaitan dengan Bank

LAMPIRAN VII

Daftar Sandi Hubungan Keterkaitan dengan Bank No.

Hubungan

Sandi

1

Pemegang Saham yang Memiliki Saham 10% atau lebih dari modal disetor Bank Anggota Dewan Komisaris Anggota Direksi Keluarga dari Pihak-pihak tersebut pada angka 1, 2, dan 3 (Sandi 1110, 1120 dan 1130) Pejabat Bank Lainnya yang Mempunyai Fungsi Eksekutif Perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud dalam angka 1 s.d. 5 (Sandi 1110, 1120, 1130 1140 dan 1150) yang kepemilikannya baik individual maupun keseluruhan 25% atau lebih dari modal disetor perusahaan. TIDAK TERKAIT DENGAN BANK

1110

2 3 4 5 6

7

Desember 2005

1120 1130 1140 1150 1160

9900

28

322


Daftar Sandi Kualitas Aktiva Produktif

LAMPIRAN VIII

Daftar Sandi Kualitas Aktiva Produktif No. 1. 2. 3. 4.

Desember 2005

Kolektibilitas Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet

Sandi 1 3 4 5

29

323


Daftar Sandi Sebab Macet

LAMPIRAN IX

Daftar Sandi Sebab Macet No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Desember 2005

Sebab Macet Kesulitan Pemasaran Kualitas Manajemen dan permasalahan tenaga kerja Perusahaan grup/afiliasi yang sangat merugikan debitur Permasalahan terkait pengelolaan lingkungan hidup Penggunaan dana tidak sesuai dengan perjanjian kredit Kelemahan dalam analisa kredit Fluktuasi nilai tukar Itikad tidak baik Force Majeure Pailit Lainnya

Sandi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99

30

324


Daftar Sandi Kondisi

LAMPIRAN X

Daftar Sandi Kondisi No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kondisi Dibatalkan Lunas Dihapusbukukan Diserahkan ke AMU Diserahkan ke BUPLN Promesnya dijual (lunas) Promesnya dijual (belum lunas) Dikonversikan menjadi penyertaan Hapus tagih Lunas karena pengambilalihan agunan Lunas karena diselesaikan melalui pengadilan Dialihkan ke Bank Lain Dibeli dari BPPN / PPA Dialihkan menjadi fasilitas lain Dijual BPPN / PPA kepada pihak Non-Bank Telah direstrukturisasi oleh BPPN / PPA Belum diproses lebih lanjut oleh BPPN / PPA

Sandi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Khusus sandi 15, 16 dan 17 hanya terdapat di Bank Indonesia (tidak ditampilkan di aplikasi Bank). Contoh untuk penggunaan sandi 14 (Dialihkan menjadi fasilitas lain) adalah untuk TR (Trade Receivable) untuk fasilitas pendanaan (L/C) yang pada saat default menjadi fasilitas kredit.

Desember 2005

31

325


Daftar Sandi BPR

LAMPIRAN XI Daftar Sandi Grup SANDI 000001 000002 000002 000004 000004 000006 000007 000007 000009 000010 000011 000012 000013 000013 000015 000016 000017 000018 000019 000020 000020 000022 000023 000024 000025 000026 000026 000028 000028 000030 000030 000032 000033 000034 000035 000036 000036 000038 000039 000040 000040 000042 000043 000044

Desember 2005

NAMA GROUP AA TARA NAGA TARA NAPAN NAWA PANDUTA NEW ARMADA NIDESCO MARGOSUKO NUGRA SANTANA NUSAMBA OMETRACO OTANI PSP PUTRA SURYA PERKASA PACIFIC PAINT PAKERIN PAN BROTHERS PAN NUSANTARA PANATRACO PANCA ADI PANADIA PANGGUNG PANIN PARDEDETEX PARIT PADANG PASOPATI BOB HASAN PENDAWA SEMPURNA PENDAWA PESIK INTERNATIONAL PINTER PETROLOG PIONEER PLASTIC PIONEER TRADING POLEKO POLI POLIPLAS PONDOK INDAH POS KOTA PRAFA PRADJA FARMA ABC ADR ADETEX

NAMA LENGKAP GROUP AA TARA NAGA TARA NAPAN NAWA PANDUTA NEW ARMADA NIDESCO MARGOSUKO NUGRA SANTANA NUSAMBA OMETRACO OTANI PSP PUTRA SURYA PERKASA PACIFIC PAINT PAKERIN PAN BROTHERS PAN NUSANTARA PANATRACO PANCA ADI PANADIA PANGGUNG PANIN PARDEDETEX PARIT PADANG PASOPATI BOB HASAN PENDAWA SEMPURNA PENDAWA PESIK INTERNATIONAL PINTER PETROLOG PIONEER PLASTIC PIONEER TRADING POLEKO POLI POLIPLAS PONDOK INDAH POS KOTA PRAFA PRADJA FARMA ABC ADR ADETEX

32

326


SANDI 000045 000046 000047 000048 000048 000050 000051 000052 000053 000053 000055 000056 000056 000058 000059 000060 000061 000061 000063 000064 000064 000066 000066 000068 000068 000070 000071 000071 000073 000074 000075 000076 000077 000078 000079 000079 000081 000082 000083 000084 000085 000086 000086 000088 000089 000090 000091 000092 000093 000094 000094

Desember 2005

NAMA GROUP ADI TEKNIK AFRO PACIFIC AHABE AKIRA ANEKA KIMIA RAYA ALAS KUSUMA ALATIF ALDIRON HERO ALFINDO JABATEX ALIM ALISJAHBANA FEMINA AMERIN ANDATU ANEKA ANG KOK HA IMORA MOTOR ANTARA AQUA GOLDEN MISSISSIPPI ARGO MANUNGGAL DAMATEX ARIFIN DANITAMA ARSETO ONGKO ARYA UPAYA ASABA ASIA PERMAI ASTRA ASTRA FINANCIAL SERV ASTRA GRAPHIA ATANG LATIEF BCA BANK CENTRAL ASIA BII BAKRIE BANGUN TJIPTA SARANA BANK BALI BANK BUANA BECEDE BANK CENTRAL DAGANG BANK DANAMON BANK DEWA RUTJI BANK DUTA BANK NIAGA BANK RAMA BARITO PACIFIC BATAMTEX LAKOP

Daftar Sandi BPR

NAMA LENGKAP GROUP ADI TEKNIK AFRO PACIFIC AHABE AKIRA ANEKA KIMIA RAYA ALAS KUSUMA ALATIF ALDIRON HERO ALFINDO JABATEX ALIM ALISJAHBANA FEMINA AMERIN ANDATU ANEKA ANG KOK HA IMORA MOTOR ANTARA AQUA GOLDEN MISSISSIPPI ARGO MANUNGGAL DAMATEX ARIFIN DANITAMA ARSETO ONGKO ARYA UPAYA ASABA ASIA PERMAI ASTRA ASTRA FINANCIAL SERVICE ASTRA GRAPHIA ATANG LATIEF BCA BANK CENTRAL ASIA BII BAKRIE BANGUN TJIPTA SARANA BANK BALI BANK BUANA BECEDE BANK CENTRAL DAGANG BANK DANAMON BANK DEWA RUTJI BANK DUTA BANK NIAGA BANK RAMA BARITO PACIFIC BATAMTEX LAKOP

33

327


SANDI 000096 000097 000098 000099 000100 000101 000101 000103 000104 000105 000105 000107 000108 000109 000110 000111 000112 000113 000114 000115 000116 000117 000118 000118 000120 000120 000122 000122 000124 000125 000126 000127 000128 000129 000130 000130 000132 000133 000134 000135 000136 000137 000138 000139 000140 000140 000142 000143 000143 000145 000145

Desember 2005

NAMA GROUP BATARA INDRA BATASAN BATIK KERIS BENTOEL BENUA INDAH CCM BERCA BIMANTARA BINTANG AGUNG BIRU BIRU & SONS BOGASARI BONECOM BUKIT JAYA ABADI BUMI ASIH JAYA BUMI PUTERA 1912 BUMI RAYA UTAMA CAPITOL MUTUAL CORP. CAPUTRA CATUR YASA CIPUTRA CISADANE RAYA CITRA AGRAMASINTI WILUAN CITRA LAMTORO GUNG TRIHASRA CITRA SARI MAKMUR CSM CONTINENTAL CYPRESS DANASWARA JAN DARMADI DASATEX DATASCRIP DATAM DAYA TATA MATRA DAYA SAKTI DAYAK BESAR DHARMALA DIPO MOTOR DIRGAHAYU DJAJANTI JANGKAR JATI DJARUM TRISAKTI DJASA UBERSAKTI DJITOE DUA MUTIARA DUMACO GUNUNG SEWU DUTA ANGGADA

Daftar Sandi BPR

NAMA LENGKAP GROUP BATARA INDRA BATASAN BATIK KERIS BENTOEL BENUA INDAH CCM BERCA BIMANTARA BINTANG AGUNG BIRU BIRU & SONS BOGASARI BONECOM BUKIT JAYA ABADI BUMI ASIH JAYA BUMI PUTERA 1912 BUMI RAYA UTAMA CAPITOL MUTUAL CORP. / C M C CAPUTRA CATUR YASA CIPUTRA CISADANE RAYA CITRA AGRAMASINTI WILUAN CITRA LAMTORO GUNG TRIHASRA CITRA SARI MAKMUR CSM CONTINENTAL CYPRESS DANASWARA JAN DARMADI DASATEX DATASCRIP DATAM DAYA TATA MATRA DAYA SAKTI DAYAK BESAR DHARMALA DIPO MOTOR DIRGAHAYU DJAJANTI JANGKAR JATI DJARUM TRISAKTI DJASA UBERSAKTI DJITOE DUA MUTIARA DUMACO GUNUNG SEWU DUTA ANGGADA

34

328


SANDI 000147 000148 000149 000150 000151 000152 000153 000153 000155 000156 000157 000158 000159 000160 000161 000162 000162 000164 000165 000166 000167 000168 000169 000170 000171

NAMA GROUP DUTA DHARMA BHAKTI DUTA DYNASTI DWIMA DWI SATRIA UTAMA EURINDO FAMATEX FARITEX TOBBY MEZZA FUJITEX GKBI GAJAH TUNGGAL GARUDA MAS GEHA GELAEL GEMA WANANDI GEMALA GESIT MAJU / GESIT GESURI GOBEL GOLDEN KEY GOLDEN TRULY GRAFITI PERS GRAMEDIA GROWTH SUMATRA

000172 000173 000174 000175 000176 000177 000178 000179 000180 000181 000182 000183 000184 000185 000186 000187 000188 000189 000189 000191 000192 000193 000194 000194 000196

GUDANG GARAM GUNA ELEKTRO GUNUNG AGUNG GUNUNG GAHAPI GUNUNG RAYA UTAMA HAJI KALLA HADTEX HANURATA HARAPAN MOTOR HARLAN BEKTI HASIL KARSA / HASIL HASJIM NING HERO HUMPUSS HUTRINDO IBEC IKA MUDA IMECO TRIPATRA INDHASANA INDOCEMENT INDOMACHINE INDOMARCO PEBAPAN INDOMOBIL

Desember 2005

Daftar Sandi BPR

NAMA LENGKAP GROUP DUTA DHARMA BHAKTI DUTA DYNASTI DWIMA DWI SATRIA UTAMA / D S U EURINDO FAMATEX FARITEX TOBBY MEZZA FUJITEX GKBI GAJAH TUNGGAL GARUDA MAS GEHA GELAEL GEMA WANANDI GEMALA GESIT MAJU / GESIT GESURI GOBEL GOLDEN KEY GOLDEN TRULY GRAFITI PERS GRAMEDIA GROWTH SUMATRA/GROWTH PACIFIC GUDANG GARAM GUNA ELEKTRO GUNUNG AGUNG GUNUNG GAHAPI GUNUNG RAYA UTAMA HAJI KALLA HADTEX HANURATA HARAPAN MOTOR / HARAPAN HARLAN BEKTI HASIL KARSA / HASIL HASJIM NING HERO HUMPUSS HUTRINDO IBEC IKA MUDA IMECO TRIPATRA INDHASANA INDOCEMENT INDOMACHINE INDOMARCO PEBAPAN INDOMOBIL

35

329


SANDI 000197 000197 000199 000199 000201 000201 000203 000204 000205 000206 000206 000208 000209 000210 000211 000212 000213 000214 000215 000216 000217 000218 000219 000220 000221 000222 000223 000224 000225 000226 000226 000228 000229 000230 000231 000232 000232 000234 000235 000236 000236 000238 000239 000240 000241 000242 000243 000244 000245 000246 000246

Desember 2005

NAMA GROUP INDOSPRING INDOPRIMA INDRAPURA TAHIJA INTAN KUALA INTAN JAYAKARTA JAYAPARI STEEL KAHATEX KALAMUR KAYU LAPIS ASLI MURN KALIMANIS KALBE FARMA KALTIMEX KARWELL KAYU LAPIS INDONESIA KAYU MAS KEDAUNG KHONG GUAN KODEL KONIMEX KRAMA YUDHA PRASIDA PRIMA EXPRESS BANK PULAU SAMBU PUTERACO RADJIN STEEL RAJA GARUDA MAS RWBU RATU PLAZA RATU SAYANG RIMBA RISJADSON RODA VIVATEX RODA MAS SUMATRA TOBACCO STTC SADANG MAS SAHID SALIM LIM SIOE LIONG SAMATOR SAMPOERNA SAMUDERA INDONESIA SANDRATEX SANGO SARI WARNA ASLI SARINAH JAYA SATMARINDO SATYA DJAYA RAYA SDR

Daftar Sandi BPR

NAMA LENGKAP GROUP INDOSPRING INDOPRIMA INDRAPURA TAHIJA INTAN KUALA INTAN JAYAKARTA JAYAPARI STEEL KAHATEX KALAMUR KAYU LAPIS ASLI MURNI KALIMANIS KALBE FARMA KALTIMEX KARWELL KAYU LAPIS INDONESIA KAYU MAS KEDAUNG KHONG GUAN KODEL KONIMEX KRAMA YUDHA PRASIDA PRIMA EXPRESS BANK PULAU SAMBU PUTERACO RADJIN STEEL RAJA GARUDA MAS RWBU RATU PLAZA RATU SAYANG RIMBA RISJADSON RODA VIVATEX RODA MAS SUMATRA TOBACCO STTC SADANG MAS SAHID SALIM LIM SIOE LIONG SAMATOR SAMPOERNA SAMUDERA INDONESIA SANDRATEX SANGO SARI WARNA ASLI SARINAH JAYA SATMARINDO SATYA DJAYA RAYA SDR

36

330


SANDI 000248 000248 000250 000251 000252 000253 000254 000255 000256 000257 000258 000259 000260 000260 000262 000263 000264 000265 000266 000267 000267 000269 000269 000271 000272 000273 000273 000275 000275 000277 000278 000278 000280 000281 000282 000282 000284 000285 000286 000287 000287 000287 000290 000291 000292 000293 000294 000295 000296 000297 000297

Desember 2005

NAMA GROUP SBU SEJAHTERA BANK UMUM SEKAR SERVITIA SHINTA INDAH SIDDIK SILKAR SINAR KASIH SINAR LAUT SINAR MAS SMIP SINAR SAHABAT SINAR SOSRO TEH BOTOL SOEDARPO SRI REJEKI ISMAN SRI YUWONO SUARA MERDEKA SUBENTRA SUCACO SETIA SAPTA SUDARMA LION METAL SUKABUMI SUMALINDO SUMBER MAS TIMBER SMT SUN INDO SUNTEX SUNGAI BUDI SD SURYA DUMAI SURYA PERTIWI SUSANTO SUMBER SELATAN TABALUYAN TAMARA TANJUNG RAYA TEKNIK UMUM TELUK LUAS METRO YAKIN TEMPO TENSINDO TEXMACO TIGA MAS TIMSCO TIMUR DJAJA TIMUR RAYA TIGA RAKSA TIRA

Daftar Sandi BPR

NAMA LENGKAP GROUP SBU SEJAHTERA BANK UMUM SEKAR SERVITIA SHINTA INDAH SIDDIK SILKAR SINAR KASIH SINAR LAUT SINAR MAS SMIP SINAR SAHABAT SINAR SOSRO TEH BOTOL SOEDARPO SRI REJEKI ISMAN SRI YUWONO SUARA MERDEKA SUBENTRA SUCACO SETIA SAPTA SUDARMA LION METAL SUKABUMI SUMALINDO SUMBER MAS TIMBER SMT SUN INDO SUNTEX SUNGAI BUDI SD SURYA DUMAI SURYA PERTIWI SUSANTO SUMBER SELATAN TABALUYAN TAMARA TANJUNG RAYA TEKNIK UMUM TELUK LUAS METRO YAKIN TEMPO TENSINDO TEXMACO TIGA MAS TIMSCO TIMUR DJAJA TIMUR RAYA TIGA RAKSA TIRA

37

331


SANDI 000299 000300 000301 000302 000303 000304 000304 000306 000307 000307 000309 000310 000310 000312 000313 000314 000315 000316 000317 000318 000319 000320 000321 000322 000323 000324 000325 000326 000327 000328 000329 000330 000330 000332 000333 000334 000335 000336 000337 000338 000339 000340 000341 000342 000343 000344 000345 000345 000347 000347 000349

Desember 2005

NAMA GROUP TIRTAMAS MAJUTAMA TJOKRO TRAKINDO UTAMA TRISATE TRISULATEX TRUBA TRI USAHA BHAKTI TUNAS ALFIN TUNAS RIDEAN TUNA TUNGGAL UDATINDA UDATIMEX UDINDA UNI SERAYA UNITED TRACTORS USAHA MULIA USTRAINDO VASTEX PRIMA VOKSEL ELECTRIC WIGO WIJAYA KUSUMA WINGS WIRONTONO YASONTA YUNAWATI WIRA MUSTIKA INDAH MODERN BERSAMA MULIA JATI MALUKU LAUTAN LUAS LAUTAN BERLIAN LAUTAN TEDUH MULIA LIMA SATRYA NIRWANA LIPPO LUCKY MANGGALA MANTRUST MANUNGGAL SEMPURNA MARANNU MASPION MATAHARI MAYAPADA MAYER MAYORA MEGA MUTIARA TIMBER MENSA MENJANGAN SAKTI MERCU BUANA

Daftar Sandi BPR

NAMA LENGKAP GROUP TIRTAMAS MAJUTAMA TJOKRO TRAKINDO UTAMA TRISATE TRISULATEX TRUBA TRI USAHA BHAKTI TUNAS ALFIN TUNAS RIDEAN TUNA TUNGGAL UDATINDA UDATIMEX UDINDA UNI SERAYA UNITED TRACTORS USAHA MULIA USTRAINDO VASTEX PRIMA VOKSEL ELECTRIC WIGO WIJAYA KUSUMA WINGS WIRONTONO YASONTA YUNAWATI WIRA MUSTIKA INDAH MODERN BERSAMA MULIA JATI MALUKU LAUTAN LUAS LAUTAN BERLIAN LAUTAN TEDUH MULIA LIMA SATRYA NIRWANA LIPPO LUCKY MANGGALA MANTRUST MANUNGGAL SEMPURNA MARANNU MASPION MATAHARI MAYAPADA MAYER MAYORA MEGA MUTIARA TIMBER MENSA MENJANGAN SAKTI MERCU BUANA

38

332


SANDI 000350 000351 000351 000353 000354 000355 000356 000357 000358 000359 000360 000361 000362 000363 000364 000365 000366 000367 000368 000369 000370 000371 000000

Desember 2005

NAMA GROUP MERDEKA MEDCO META EPSI METRO EKSPRES METRO GARMIN METROCORP METRODATA METROPOLITAN MUGI MUJUR TIMBER MURINDA MUSTIKA RATU ADMIRAL LINES INTERCALLIN INTERWORLD LINSEA GRUTI HUTAN RAYA INDONESIA RAJAWALI WIRA BHAKTI SINAR MAS INTI PERKA SULINDAFIN INDOFOOD LAINNYA

Daftar Sandi BPR

NAMA LENGKAP GROUP MERDEKA MEDCO META EPSI METRO EKSPRES METRO GARMIN METROCORP METRODATA METROPOLITAN MUGI MUJUR TIMBER MURINDA MUSTIKA RATU ADMIRAL LINES INTERCALLIN INTERWORLD LINSEA GRUTI HUTAN RAYA INDONESIA RAJAWALI WIRA BHAKTI UTAMA SINAR MAS INTI PERKASA SULINDAFIN INDOFOOD LAINNYA HARUS DIISI

39

333

Lampiran 5 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.8/6/DPBPR tanggal 20 Februari 2006

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN DEBITUR BAGI B P R

KATA PENGANTAR Sehubungan dengan dikeluarkannya aplikasi Sistem Informasi Debitur (SID) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maka Pedoman Penyusunan Laporan Debitur Bagi BPR, selanjutnya disebut Pedoman, juga perlu disesuaikan. Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya (lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/63/DPBPR tanggal 30 Desember 2005 tentang Sistem Informasi Debitur) sebagai petunjuk lengkap dan sistematis bagi BPR untuk menyusun Laporan Debitur dalam SID yang terarah dan dalam format yang seragam serta mempunyai pengertian yang sama tentang suatu istilah. BPR wajib menyampaikan Laporan Debitur secara lengkap, benar, dan tepat waktu, sehingga dapat dipergunakan oleh manajemen BPR untuk mengevaluasi dan menganalisis debitur dan/atau calon debitur serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menetapkan suatu kebijakan.

Jakarta, 20 Februari 2006

Februari 2006

i

335

DAFTAR KANTOR CABANG 1. ID_LBG (ID LEMBAGA) Kolom ini terisi secara otomatis dengan 002 (3 digit) untuk sandi lembaga BPR. 2. ID_BANK Kolom ini diisi 6 digit untuk sandi BPR. 3. ID_KANTOR Kolom ini diisi 3 digit untuk sandi Cabang BPR. 4. NAMA KANTOR BANK Kolom ini diisi nama kantor Pelapor. 5. ALAMAT BANK Kolom ini diisi alamat kantor Pelapor (tidak termasuk nama kota). 6. KOTA Kolom ini diisi nama kota dimana Pelapor beroperasi. 7. ST_BANK (Status Bank) Kolom ini diisi sandi status Pelapor baik untuk BPR yang beroperasi secara konvensional maupun berdasarkan prinsip Syariah. 8. KODE AREA Kolom ini diisi kode area nomor telepon BPR. 9. NO_TELEPON Kolom ini diisi nomor telepon kantor Pelapor (tidak termasuk kode area). Nomor telepon yang diisi adalah nomor dari pimpinan kantor Pelapor atau nomor penanggung jawab SID untuk kantor Pelapor yang bersangkutan. 10. USER PENGIRIM Kolom ini akan terisi secara otomatis oleh sistem. 11. EMAIL Kolom ini diisi alamat e-mail yang dapat dihubungi berkaitan dengan SID. Untuk kolom selanjutnya (Bulan, Tahun, St_Kirim, St_Val, St_Data, TT. Record, dan Tgl_Kirim) akan terisi secara otomatis oleh sistem.

Februari 2006

iii

336

Penjelasan Umum

I. PENJELASAN UMUM A.

Tujuan Pelaporan Laporan Debitur dalam Sistem Informasi Debitur (SID) merupakan laporan BPR yang berisi informasi lengkap mengenai keadaan debitur. Laporan ini dimaksudkan untuk membentuk data induk debitur secara nasional yang digunakan untuk: 1. Membantu Pelapor dalam memperlancar proses penyediaan dana, 2. Mempermudah penerapan manajemen risiko dan 3. Membantu BPR dalam melakukan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka Laporan Debitur harus disusun secara lengkap dan benar sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Debitur ini dan disampaikan tepat pada waktunya.

B.

Kantor Pelapor 1. Pelapor yang wajib menyampaikan Laporan Debitur adalah Kantor Pusat dan Kantor Cabang BPR pemberi fasilitas penyediaan dana. 2. Identitas Pelapor dalam SID menggunakan sandi Kantor masing-masing yang digunakan dalam Laporan Bulanan BPR (9 digit). 3. Penyampaian Laporan Debitur Kantor Cabang secara on line dapat dilakukan melalui Kantor Pusatnya atau melaui Kantor Cabang lainnya dengan menggunakan jaringan Kantor Pusat, tetapi menggunakan sandi masing-masing Kantor Cabang sebagai identitas Pelapor.

C.

Cakupan Laporan Cakupan laporan meliputi data seluruh debitur yang menerima fasilitas penyediaan dana, termasuk: 1. Debitur yang telah dihapus buku dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum menjadi Pelapor dan cukup disampaikan satu kali, yaitu dalam Laporan Debitur yang pertama dan 2. Debitur yang telah dihapus tagih dan yang diselesaikan dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui pengadilan sejak menjadi Pelapor.

D.

Pengukuran Dalam Mata Uang Laporan Debitur wajib disajikan dalam mata uang Rupiah satuan penuh.

E.

Pengisian dan Penyampaian Laporan 1. Prosedur dan tata cara pengisian/memasukkan data Laporan Debitur dilakukan secara otomasi dan diatur dalam Petunjuk Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Debitur (SID) BPR.

Februari 2006

I-1

337

Penjelasan Umum

2. Prosedur dan tata cara penyampaian Laporan Debitur dari Pelapor ke Bank Indonesia dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia tentang Sistem Informasi Debitur. F.

Jenis Laporan Pelapor wajib menyusun Laporan Debitur melalui program/aplikasi SID dengan mengisi formulir Laporan, yaitu: 1. FORMULIR - 01 - DATA DEBITUR 2. FORMULIR - 02 - DATA PENGURUS/PEMILIK 3. FORMULIR - 03 i. 03A – PENEMPATAN PADA BANK LAIN ii. 03B – KREDIT YANG DIBERIKAN iii. 03C – PENERUSAN KREDIT 4. FORMULIR - 04 i. 04A – AGUNAN ii. 04B – PENJAMIN 5. FORMULIR – 05 – KONTROL LBPR 6. FORMULIR – 06 – DATA KEUANGAN DEBITUR

G.

Jenis Data Jenis data yang dilaporkan dibedakan antara Data Baru dan Data Koreksi/Perubahan. Yang dimaksud dengan: 1. Data Baru adalah data mengenai debitur, pengurus/pemilik bagi debitur badan usaha, fasilitas penyediaan dana, dan agunan serta penjamin yang datanya belum dilaporkan dalam Laporan Debitur. Pelaporan debitur baru dilakukan secara individual dengan menggunakan Formulir-01, Formulir02, Formulir-03, Formulir-04, dan Formulir-06. Pada pelaporan bulan berikutnya, sepanjang tidak terdapat koreksi dan atau perubahan data Formulir-01, Formulir-02, Formulir-04, dan Formulir-06, data yang dilaporkan hanya outstanding dan atau lainnya yang terkait dengan fasilitas pinjaman, seperti perubahan jangka waktu, plafon, bunga, tunggakan, dan lain-lain pada Formulir-03. 2. Data Koreksi/Perubahan adalah penggantian/perubahan data yang diakibatkan oleh kesalahan dan atau perubahan pada data sebelumnya, sehingga secara historis data yang salah atau berubah harus dihilangkan dan diganti dengan data yang benar serta selanjutnya berlaku data yang baru.

H.

Lain-Lain 1. Perpindahan/Pengalihan pengelolaan debitur/fasilitas Dalam hal terdapat perpindahan atau pengalihan debitur atau fasilitas dari satu kantor bank ke kantor bank lain (termasuk pindah ke Kantor Pusat),

Februari 2006

I-2

338

Penjelasan Umum

baik pada bank yang sama maupun Bank yang berbeda, pelaksanaannya dilakukan melalui Aplikasi SID. a. Bank pemilik data: Bank melaporkan debitur yang akan dipindahkan dengan memilih debitur yang akan dipindahkan, mengisi sandi kantor bank pemilik data dan sandi kantor bank tujuan dan dibentuk satu file untuk dikirimkan ke Bank Indonesia melalui Web. Setelah memperoleh persetujuan dari bank penerima data, maka bank pemilik data wajib men-download file persetujuan ke dalam aplikasi SID sehingga datadata debitur yang dipindahkan dihapus dari data base bank pemilik data. b. Bank penerima data: Bank memberikan proses persetujuan terhadap data-data yang dikirimkan dari bank pemilik data sebelumnya dan wajib mendownload file persetujuan ke dalam aplikasi SID bank penerima data sehingga data-data debitur yang diterima akan ditambahkan ke dalam data base bank penerima data. 2. Laporan Nihil Pelapor yang belum atau tidak memberikan fasilitas penyediaan dana, maka BPR wajib menyampaikan laporan nihil dengan cara mengisi angka 0 (nol) pada seluruh materi dalam Form-05 dan mengirimkannya kepada Bank Indonesia secara on line.

Februari 2006

I-3

339

Debitur

II. DEBITUR FORM – 01 – DATA DEBITUR PERORANGAN

Februari 2006

II-4

340

Debitur

FORM – 01 – DATA DEBITUR BADAN USAHA

Februari 2006

II-5

341

Debitur

FORM PERMINTAAN DAN KONFIRMASI DIN A. Perorangan

B. Badan Usaha

C. Konfirmasi DIN

Februari 2006

II-6

342

Debitur

Formulir-01 digunakan untuk melaporkan identitas pokok debitur, terdiri dari data sebagai berikut: 1.

Debtor Identification Number (DIN) Kolom ini diisi angka DIN debitur. Untuk debitur baru, angka DIN wajib dimintakan terlebih dahulu ke Bank Indonesia dengan menggunakan Formulir Permintaan dan Konfirmasi DIN. Konfirmasi DIN hanya terjadi apabila terdapat beberapa kemiripan antara data debitur yang diminta dengan data yang sudah ada di dalam database Bank Indonesia. Jika berdasarkan verifikasi Pelapor, antara data yang diminta dengan yang sudah tersedia di Bank Indonesia merupakan debitur yang sama maka Pelapor menggunakan DIN yang sesuai dengan data base di Bank Indonesia yang akan diterima oleh Pelapor setelah mengirimkan konfirmasi kepada Bank Indonesia. Jika berdasarkan verifikasi Pelapor, antara data yang diminta dengan yang sudah tersedia di Bank Indonesia merupakan debitur yang berbeda maka Pelapor menggunakan DIN baru yang akan dibentuk setelah mengirimkan konfirmasi ke Bank Indonesia. Cara permintaan dan konfirmasi DIN dapat dilihat dalam buku petunjuk penggunaan aplikasi SID Bank.

2.

Nama Kolom ini diisi nama debitur, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Debitur Perorangan Kolom ini (empat kolom) diisi dengan nama perorangan secara lengkap (tidak disingkat) dengan ketentuan: 1) Debitur perorangan sebagaimana tercantum dalam KTP. Jika yang tercantum dalam KTP terdapat bagian nama yang disingkat harus diisi secara lengkap. Termasuk dalam pengertian debitur perorangan adalah usaha dagang (UD, PO, dan lain-lain), industri, atau usaha lainnya yang NPWP-nya menjadi satu dengan NPWP perorangan. 2) Kolom pertama, kedua, dan ketiga diisi kata pertama, kedua, dan ketiga nama debitur, masing-masing tidak melebihi 25 karakter dan tidak mengandung spasi dan tanda baca, kecuali tanda petik (’). Kolom keempat dapat diisi kata keempat dan kata-kata selanjutnya (kata kelima, keenam, dan seterusnya) dari nama debitur. 3) Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP. Dalam hal usaha dagang, industri, atau usaha lainnya yang dimiliki perorangan, nama yang diisi adalah nama pemilik sesuai dengan yang tercantum dalam KTP. Dimulai dengan nama diri, diikuti dengan nama keluarga atau nama marga.

Februari 2006

II-7

343

Debitur

4) Tidak boleh dimulai dengan singkatan. 5) Nama keluarga atau marga (bila dicantumkan sesuai KTP) diketik penuh/lengkap. 6) Nama debitur yang mengunakan kata "bin/binti" dapat diisi pada salah satu kolom nama. 7) Untuk nama ISTRI yang tidak memiliki NPWP sendiri, dengan menggunakan NPWP suami, kolom nama diisi dengan nama ISTRI, dan mengisi sandi LAINNYA – PERORANGAN pada kolom Status/Gelar. b. Debitur Badan Usaha Kolom ini diisi nama badan usaha sebagai berikut: 1) Debitur badan usaha atau lembaga sebagaimana tercantum dalam kartu NPWP/Akte. 2) Kolom pertama, kedua, dan ketiga diisi dengan kata pertama, kedua, dan ketiga nama debitur, masing-masing tidak melebihi 25 karakter, dan tidak termasuk spasi dan tanda baca. 3) Diisi sesuai dengan nama badan usaha yang tercantum dalam kartu NPWP atau Akte (tidak termasuk bentuk badan usaha). Pengisiannya menurut urutan nama badan usaha, nama kelompok usaha (bila ada) dan tidak boleh disingkat. Jenis badan usaha, seperti PT., CV., FA., PERSERO, dll diisi pada kolom “Status/Gelar”. c. Debitur Kelompok Debitur kelompok yang anggotanya dibentuk atas dasar kepentingan bersama dan dipimpin oleh seorang ketua dan bukan berbentuk badan usaha yang memperoleh satu/lebih fasilitas penyediaan dana diisi di formulir Debitur - Perorangan. Debitur kelompok berbentuk badan usaha dicatat di formulir Badan Usaha. Contoh: kelompok tani, LSM, dan lain-lain. Kolom ini diisi dengan nama kelompok dengan ketentuan pengisian sesuai dengan pengisian debitur perorangan. Contoh: Kelompok Tani Nelayan Andrawina, diisi dengan nama “Kelompok Tani Nelayan Andrawina”. 3.

Februari 2006

Nama Alias Kolom ini diisi nama alias atau nama lama/sebelumnya (jika ada) sebelum menjadi nama yang sekarang sebagaimana diisikan pada kolom nama tersebut di atas.

II-8

344

Debitur

4.

Jenis Kelamin (Untuk Debitur Perorangan) Kolom ini harus diisi: No. Jenis Kelamin 1. Pria 2. Wanita

Sandi 1 2

5.

Nama Gadis Ibu Kandung (Untuk Debitur Perorangan) Kolom ini harus diisi nama ibu kandung debitur sebelum menikah, secara lengkap tanpa gelar.

6.

Nomor KTP (Untuk Debitur Perorangan) Kolom ini harus diisi nomor KTP yang tercantum dalam KTP terakhir.

7.

Nomor Paspor (Untuk Debitur Perorangan) Kolom ini diisi nomor Paspor yang tercantum dalam Paspor terakhir.

8.

Tempat Akte Awal Dikeluarkan (untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini harus diisi tempat akte awal dikeluarkan (diterbitkan).

9.

Nomor Akte Awal (untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini harus diisi nomor akte pendirian Badan Usaha.

10.

Tanggal Akte Awal (untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini harus diisi tanggal akte pendirian Badan Usaha.

11.

Nomor Akte Akhir (untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini harus diisi nomor akte perubahan terakhir (jika ada perubahan).

12.

Tanggal Akte Akhir (untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini harus diisi tanggal akte perubahan terakhir (jika ada perubahan).

13.

NPWP NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperoleh perorangan atau badan usaha sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Ketentuan pencantuman NPWP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kolom NPWP diisi secara lengkap sesuai dengan cara penomoran yang tercantum dalam kartu NPWP (14/15 digit tanpa titik). Contoh: a. Jika nomor NPWP yang tercantum dalam Kartu NPWP dengan format 1.234.567.8.901, maka diisi 012345678901000 (ditambah satu angka 0 di awal dan tiga angka 0 di akhir) b. Jika nomor NPWP yang tercantum dalam Kartu NPWP dengan format 1.234.567.8.90, maka diisi 01234567890000 (ditambah satu angka 0 di awal dan tiga angka 0 di akhir) c. Jika nomor NPWP yang tercantum dalam Kartu NPWP dengan format 01.234.567.8.901.000, maka diisi 012345678901000

Februari 2006

II-9

345

Debitur

Bagi debitur, pengurus, pemilik dan penjamin yang belum memiliki NPWP ditetapkan sebagai berikut: a. Debitur, pengurus, pemilik dan penjamin yang memperoleh penghasilan di bawah Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan atau karyawan yang memperoleh penghasilan dari satu sumber pemberi kerja, mengisi kolom No. KTP. Karyawan suatu perusahaan tidak boleh menggunakan NPWP perusahaannya. b. Istri yang tidak memiliki NPWP sendiri, pelaporannya menggunakan NPWP suami. Apabila ada pemisahan harta antara suami dan istri, maka NPWP yang digunakan adalah NPWP atas nama pemohon kredit/pembiayaan (istri/suami). Sebaliknya, suami yang tidak memiliki NPWP tidak diperkenankan menggunakan NPWP istri. c. NPWP Debitur Kelompok diisi dengan ketentuan sebagai berikut: 1)

Jika kolom nama diisi nama kelompok, maka pelaporannya menggunakan NPWP kelompok.

2)

Jika kolom nama diisi nama ketua kelompok, maka pelaporannya menggunakan NPWP/No. KTP ketua kelompok

14.

Tempat Lahir (untuk Debitur Perorangan) Kolom ini harus diisi tempat lahir sesuai KTP/Paspor.

15.

Tanggal Lahir (untuk Debitur Perorangan) Kolom ini harus diisi tanggal lahir sesuai KTP/Paspor.

16.

Status/Gelar Kolom ini diisi sandi status/bentuk badan hukum debitur, yaitu: No. Status/Gelar 1 Tanpa Gelar 2 Diploma 1 3 Diploma 2 4 Diploma 3 5 S-1 6 S-2 7 S-3 8 Debitur Kelompok 9 Lainnya Perorangan 10 Badan Usaha Unit Desa (BUUD) 11 Commanditer Venotschap (CV) 12 Debitur Kelompok 13 Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) 14 FIRMA

Februari 2006

Sandi 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0199 0201 0202 0203 0204 0205

II-10

346

Debitur

No. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Status/Gelar Gabungan Koperasi Induk Koperasi Koperasi Koperasi Unit Desa Limited Maskapai Andil Indonesia Namloose Venotschaap Perusahaan Daerah Persero Persekutuan Perdata Perusahaan Umum Primer Koperasi Perseroan Terbatas Pusat Koperasi Pusat Koperasi Unit Desa Usaha Dagang Unit Dagang Kredit Pedesaan Yayasan Lainnya Badan Usaha

Sandi 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0299

Apabila dipilih Lainnya (Perorangan atau Badan Usaha), kolom Keterangan Gelar diisi selain yang telah disebutkan di atas (kecuali Lainnya Perorangan atau Badan Usaha) termasuk Nyonya (Ny.). Nama gelar diisi singkatan yang lazim meliputi gelar kesarjanaan, gelar adat atau kesukuan, gelar kepangkatan, gelar keagamaan, atau segala bentuk sebutan status lainnya (dalam hal gelar lebih dari satu, urutannya diserahkan kepada bank setelah konsultasi dengan debitur yang bersangkutan). 17.

Keterangan Status/Gelar Kolom ini diisi gelar/bentuk hukum badan yang tidak termasuk dalam daftar sandi Status/Gelar (kecuali sandi Lainnya Perorangan atau Lainnya Badan Usaha). Untuk debitur Badan Usaha, keterangan status/gelar diketik di kolom Status/Gelar bagian kanan setelah dipilih sandi 0299.

18.

Alamat Debitur Kolom ini diisi alamat debitur termasuk kata ‘JALAN’, ‘DESA’, “PERUMAHAN’, ‘KOMPLEK’, ‘GEDUNG’, ‘WISMA’, dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam kartu NPWP atau KTP bagi debitur yang tidak wajib memiliki NPWP.

Februari 2006

II-11

347

Debitur

19.

Lokasi Dati 2 Kolom ini diisi sandi Dati II/Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif alamat debitur sebagaimana tercantum pada Lampiran II. Alamat yang berada di luar wilayah Indonesia, diisi dengan sandi 9999.

20.

Kecamatan Kolom ini diisi nama kecamatan domisili debitur. Kata "Kecamatan" tidak perlu diketik.

21.

Kelurahan Kolom ini diisi nama kelurahan domisili debitur. Kata ‘Kelurahan’ tidak perlu diketik.

22.

Kode Pos Kolom ini disi kode pos sesuai dengan alamat domisili debitur.

23.

Telepon Kolom ini diisi nomor telepon debitur yang dapat dihubungi (termasuk kode area).

24.

Negara Domisili Debitur (untuk Debitur Perorangan) Kolom ini terisi secara otomatis dengan sandi ID (Indonesia)

25.

Golongan Debitur Kolom ini diisi sandi golongan debitur sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.

26.

Pekerjaan Debitur (untuk Debitur Perorangan) Kolom ini diisi sandi jenis pekerjaan debitur, sebagai berikut: No. Jenis Pekerjaan 1 Akunting/Keuangan 2 Customer service 3 Engineering 4 Eksekutif 5 Administrasi umum 6 Komputer 7 Konsultan 8 Marketing 9 Pendidikan 10 Pemerintahan 11 Militer 12 Pensiunan 13 Pelajar/Mahasiswa 14 Wiraswasta 15 Lain-lain

Februari 2006

Sandi 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 099

II-12

348

Debitur

27.

Perusahaan Tempat Debitur Bekerja (untuk Debitur Perorangan) Kolom ini diisi nama perusahaan tempat dimana debitur (perorangan) bekerja.

28.

Bidang Usaha Tempat Debitur Bekerja (untuk Debitur Perorangan) Kolom ini diisi bidang usaha tempat debitur bekerja sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.

29.

Bidang Usaha Debitur (untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini diisi bidang usaha utama debitur sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.

30.

Group Debitur (untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini diisi Sandi Grup sebagaimana tercantum pada Lampiran XI. Jika tidak terdapat dalam Daftar Grup kolom ini tidak perlu diisi.

31.

Hubungan Debitur dengan Bank Kolom ini diisi sandi hubungan dengan bank (status keterkaitan antara bank Pelapor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan bank pelapor), sebagaimana tercantum pada Lampiran VII.

32.

Melanggar BMPK Kolom ini diisi Y (Ya) atau T (Tidak) terhadap pelanggaran BMPK

33.

Melampaui BMPK Kolom ini diisi Y (Ya) atau T (Tidak) terhadap pelampauan BMPK.

34.

Rating Perusahaan Debitur (untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini diisi rating debitur yang diberikan oleh perusahaan penilai (lembaga rating/pemeringkat).

35.

Lembaga Pemeringkat (untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini diisi nama lembaga yang melakukan rating/peringkat terhadap debitur.

36.

Go Public (untuk Debitur Badan Usaha) Kolom ini diisi Go Public atau Belum Go Public untuk debitur badan usaha.

Februari 2006

II-13

349

Pengurus/Pemilik

III. PENGURUS/PEMILIK FORMULIR – 02 – DATA PENGURUS/PEMILIK

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian mengenai identitas Pengurus/ Pemilik dari debitur badan usaha dan debitur kelompok, sebagai berikut: 1.

Nama Pengurus/Pemilik Kolom ini harus diisi Nama Pengurus/Pemilik yang memenuhi kriteria sebagai pengurus/pemilik yang tercantum dalam akte terakhir badan usaha, termasuk perubahannya. Pemegang saham yang memperoleh saham melalui pasar modal dilaporkan dengan cara mengisi kolom-kolom: •

Nama Pengurus : MASYARAKAT

•

Jabatan

: 09 – MASYARAKAT

•

Pangsa

: sesuai dengan persentase saham yang berada di pemegang saham yang memperoleh saham melalui pasar modal.

Kolom-kolom lainnya boleh dikosongkan. Khusus untuk debitur badan usaha yang berbentuk KOPERASI, data pemilik dilaporkan dengan cara: •

Nama Pengurus : ANGGOTA KOPERASI

•

Jabatan

: 09 – MASYARAKAT

•

Pangsa

: sesuai dengan total persentase saham yang berada di anggota koperasi.

Kolom-kolom lainnya boleh dikosongkan. Khusus untuk debitur kelompok, data pemilik dilaporkan dengan cara:

Februari 2006

III-15

350

Pengurus/Pemilik •

Nama Pengurus : ANGGOTA KELOMPOK

•

Jabatan

: 09 – MASYARAKAT

•

Pangsa

: sesuai dengan total persentase saham yang berada di anggota kelompok.

Kolom-kolom lainnya boleh dikosongkan. Pengisian nama pengurus/pemilik berpedoman pada pengisian nama debitur. 2.

Jenis/Jenis Kelamin Kolom ini harus diisi “Badan Usaha” untuk Pengurus/Pemilik yang merupakan badan usaha atau diisi dengan jenis kelamin (‘Pria’ atau ‘Wanita’) untuk Pengurus/Pemilik yang merupakan perorangan. No. 1. 2. 3.

3.

Jenis Kelamin Pria Wanita Badan Usaha

Sandi 1 2 3

No. KTP/Identitas Pengurus/Pemilik Kolom ini diisi nomor KTP yang tercantum dalam KTP terakhir Pengurus/Pemilik.

4.

NPWP Pengurus/Pemilik Kolom ini diisi NPWP pengurus/pemilik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak setempat. Pengisian NPWP pengurus/pemilik berpedoman pada pengisian NPWP debitur.

5.

Jabatan Kolom ini diisi sandi jabatan masing-masing pengurus/pemilik sebagai berikut: No. Jabatan Pengurus/Pemilik Sandi PENGURUS – PEMILIK 1 Direktur Utama/Pres. Dir 01 2 Direktur 02 3 Komisaris Utama/Pres. Kom 03 4 Komisaris 04 5 Kuasa Direksi 06 6 Pemilik Bukan Pengurus 07 7 Masyarakat 09 8 Ketua Umum 10 9 Ketua 11 10 Sekretaris 12 11 Bendahara 13

Februari 2006

III-16

351

Pengurus/Pemilik No. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Jabatan Pengurus/Pemilik Lainnya PENGURUS BUKAN PEMILIK Direktur Utama/Pres. Dir Direktur Komisaris Utama/Pres. Kom Komisaris Kuasa Direksi Ketua Umum Ketua Sekretaris Bendahara Lainnya

Sandi 19 51 52 53 54 55 57 58 59 60 69

6.

Pangsa Kolom ini harus diisi jumlah persentase kepemilikan perusahaan oleh masingmasing pemilik yang memiliki pangsa lebih dari 10%. Sedangkan untuk pemilik dengan pangsa di bawah 10%, kolom Nama diisi Masyarakat.

7.

Alamat Pengurus/Pemilik Kolom ini harus diisi sebagaimana cara pengisian alamat debitur.

8.

Kelurahan Kolom ini harus diisi sebagaimana cara pengisian alamat debitur.

9.

Kecamatan Kolom ini harus diisi sebagaimana cara pengisian alamat debitur.

10. Lokasi Dati 2 Pengurus/Pemilik Kolom ini harus diisi sandi Dati II/Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif alamat yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

Februari 2006

III-17

352

Penempatan pada Bank Lain

IV-A. PENEMPATAN PADA BANK LAIN FORMULIR – 03A– DATA PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian posisi tagihan atau penempatan bank Pelapor pada bank lain dalam Rupiah. 1.

Jenis Penempatan Kolom ini wajib diisi bentuk tagihan/penempatan Pelapor pada bank lain dalam Rupiah, sesuai jenis penempatan Pelapor pada tabel di bawah ini. No. Jenis Penempatan Sandi 1. 10 Giro 2. Syariah – Giro Wadiah 11 3. Syariah – Tabungan Wadiah 12 4. 20 Tabungan 5. Syariah – Tabungan Mudharabah 21 6. 30 Deposito berjangka 7. Syariah Deposito Mudharabah 31 8. 35 Sertifikat deposito 9. Syariah – Piutang Qard 36 10. Syariah – Piutang Lainnya 37 11. Syariah – Pembiayaan Mudharabah 38 12. Syariah – Pembiayaan Musyarakah 39 13. Kredit yang diberikan 69 14. Syariah – Lainnya 98 15. Lain-lain 99

2.

Bank Kolom ini diisi sandi bank lain yang mempunyai kewajiban pada Pelapor, untuk bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia. (lihat Lampiran V).

Februari 2006

IV-A-18

353


3.

Jangka Waktu Bulan Kolom ini harus diisi jumlah bulan dari jangka waktu yang diperjanjikan atau disetujui.

4.

Jangka Waktu Hari Kolom ini harus diisi jumlah hari yang angka maksimumnya sama dengan jumlah hari pada bulan terakhir jangka waktu yang diperjanjikan atau disetujui dikurangi 1 (satu). Jenis-jenis penempatan/tagihan yang tidak memiliki jangka waktu, kolom Jangka Waktu diisi angka 0 (nol), termasuk pula deposito berjangka dan sertifikat deposito yang sudah jatuh waktu. Jangka Waktu Bulan dan Hari tidak boleh keduanya diisi 0, kecuali untuk jenis penempatan tabungan dan giro.

5.

Jumlah (Nilai) Kolom ini harus diisi posisi nilai transaksi yang tercatat pada tanggal laporan. Saldo ini tidak dapat dikompensasi dengan kewajiban bank lain pada Pelapor.

6.

Suku Bunga/Nisbah (%) Kolom ini harus diisi persentase bunga setahun (final) yang wajib dibayar oleh debitur. Apabila suku bunga/margin/bagi hasil berbeda-beda bagi satu rekening, maka yang dilaporkan adalah suku bunga/margin/bagi hasil tertinggi. Apabila pemberian fasilitas tidak dibebani bunga, maka kolom suku bunga diisi angka 0 (nol). Bagi BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kolom suku bunga diisi persentase perkiraan bagi hasil yang akan diterima. Contoh: - Suku bunga/margin fixed 18 %, maka diisi 18 - Indikasi persentase bagi hasil/margin/bonus/fee per tahun 50%, maka diisi 50.00. Catatan: - persentase bagi hasil/margin/bonus/fee 100% atau lebih diisi dengan 99,99.

7.

Kolektibilitas (Kualitas Aktiva) Kolom ini harus diisi sandi kualitas aktiva produktif (sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII) untuk fasilitas yang diberikan kepada debitur pada akhir bulan laporan. Rincian dan pengertian kualitas aktiva produktif sesuai dengan rincian dan pengertian kualitas aktiva produktif dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif BPR/S

8.

Kondisi Kolom ini diisi sandi kondisi, sebagaimana tercantum pada Lampiran X.

Februari 2006

IV-A-19

354


9.

Tanggal Kondisi Kolom ini diisi tanggal terjadinya kondisi yang dilaporkan pada angka 8 tersebut di atas.

10.

Agunan yang Dapat Diperhitungkan Kolom ini harus diisi nilai agunan (dalam Rupiah) yang dikuasai oleh Pelapor yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Pembentukan Aktiva Produktif (PPAP), sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif BPR/S Dalam hal tidak terdapat agunan, kolom ini diisi 0. Selain itu kolom ini tidak boleh diisi angka negatif. Apabila agunan yang dikuasai BPR untuk keperluan satu debitur yang memiliki beberapa rekening atau untuk kepentingan beberapa debitur, serta atas debitur tersebut telah dibentuk PPAP, kolom Agunan yang dapat diperhitungkan dan PPAP Yang Telah Dibentuk diisi secara prorata.

11.

PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang telah Dibentuk Kolom ini harus diisi nilai PPAP yang telah dibentuk (dalam Rupiah) yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh BPR pada tanggal laporan untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana dalam aktiva produktif baik dalam Rupiah maupun valuta asing, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif BPR dan ketentuan PPAP BPRS.

12.

Keterangan Kolom ini bisa dikosongkan atau dapat diisi hal-hal yang menerangkan tentang fasilitas ini.

Februari 2006

IV-A-20

355


IV-B. KREDIT YANG DIBERIKAN FORMULIR – 03B – DATA KREDIT YG DIBERIKAN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian penyediaan kredit/pembiayaan yang diterima debitur, termasuk pembiayaan musyarakah, mudharabah, piutang murabahah, piutang salam, istishna’, ijarah dan qard bagi Pelapor yang menjalankan kegiatan usaha syariah. Formulir ini terdiri dari: 1.

Jenis Fasilitas Kolom ini harus diisi sandi jenis fasilitas kredit/pembiayaan yang diterima debitur, terdiri dari: a. Kredit/pembiayaan Sindikasi Adalah pemberian kredit/pembiayaan kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank dimana salah satu bank merupakan

Februari 2006

IV-B-21

356


bank induk sindikasi (leader bank), masing-masing bank melaporkan sebesar pangsa penyediaan dananya. b. Kredit/pembiayaan lainnya Adalah kredit/pembiayaan yang diberikan langsung kepada nasabah selain kredit/pembiayaan tersebut di atas. 2.

Sifat Kredit Kolom ini diisi sandi sifat kredit, terdiri atas: No. Sifat Kredit 1. Dengan perjanjian kredit a. Dalam rangka pembiayaan bersama b. Dalam rangka restrukturisasi kredit/penyelamatan kredit/Pembiayaan c. Penyaluran kredit melalui lembaga lain (channelling) d. Pembiayaan Musyarakah e. Pembiayaan Mudharabah f. Piutang Murabahah g. Piutang Salam h. Piutang Istishna’ i. Qardh j. Ijarah k. Ijarah Muntahiyah Bitamlik l. Lainnya 2. Tanpa perjanjian kredit Lainnya

Sandi 10 15 20 50 55 60 65 70 71 72 73 79 99

Penjelasan: 1. Dengan perjanjian kredit/pembiayaan Kredit/pembiayaan dengan perjanjian kredit/pembiayaan adalah kredit/pembiayaan yang disertai suatu perjanjian kredit/pembiayaan tertulis dan atau NPA, yang antara lain mengatur besarnya plafon kredit/pembiayaan, suku bunga/margin/bagi hasil, jangka waktu, agunan, dan cara-cara pelunasan. Dengan rincian sebagai berikut: a. Dalam rangka pembiayaan bersama Adalah pemberian kredit/pembiayaan kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank. Yang dilaporkan ke dalam jenis ini adalah kredit/pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebesar pangsa Pelapor. b. Dalam rangka restrukturisasi kredit/penyelamatan kredit/Pembiayaan Adalah pemberian kredit kepada nasabah dalam rangka penyelamatan kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai restrukturisasi kredit.

Februari 2006

IV-B-22

357


c. Penyaluran kredit melalui lembaga lain (channelling) Adalah pemberian kredit kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui lembaga kredit lain atau lembaga pembiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia. d. Pembiayaan musyarakah Adalah perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. e. Pembiayaan mudharabah Adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Yang dilaporkan ke dalam jenis ini adalah mudharabah muthlaqah (investasi bebas penggunaan). f. Piutang murabahah Adalah tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. g. Piutang salam Adalah tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. h. Piutang istishna’ Adalah tagihan yang timbul dari perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. i. Qardh j. Ijarah k. Ijarah Muntahiyah Bitamlik l. Lainnya Adalah sifat kredit lainnya di luar yang disebutkan di atas. 2. Tanpa perjanjian kredit Kredit/pembiayaan tanpa perjanjian adalah kredit/pembiayaan yang tidak disertai suatu perjanjian kredit/pembiayaan tertulis. 3.

No. Rekening Kolom ini harus diisi nomor rekening setiap fasilitas yang diterima debitur pada Pelapor. Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah setiap fasilitas harus memiliki nomor rekening yang unik (tidak boleh sama).

Februari 2006

IV-B-23

358


Contoh: Satu nomor rekening menampung beberapa fasilitas, maka penomoran rekening dari masing-masing fasilitas tersebut dapat diberi imbuhan/suffix atau tanda khusus yang dapat digunakan sebagai identitas untuk membedakan fasilitas yang satu dengan fasilitas yang lain. Dalam hal terdapat joint account (satu nomor rekening untuk lebih dari satu debitur), maka pelaporannya dilakukan dengan cara: a. mengisi data debitur (misal 2 debitur: ABC dan XYZ) pada Formulir – 01 – Data Debitur, dimana kedua debitur tersebut menggunakan fasilitas kredit/pembiayaan dengan satu nomor rekening. b. mengisi rincian fasilitas kredit/pembiayaan (seperti nomor rekening, jangka waktu, plafon, jenis penggunaan, kolektibilitas, dst) pada Formulir – 03B – Kredit, untuk salah satu debitur (misal debitur ABC). c. Pilih joint account yang ada pada Formulir-03B. d. Pilih debitur XYZ. 4.

Baru/Perpanjangan Kolom ini diisi angka 0 (nol) jika kredit/pembiayaan baru atau diisi angka 1 (satu) dan seterusnya apabila ada perpanjangan kredit/pembiayaan.

5.


6.


7.

Tanggal Jatuh Tempo Kolom ini harus diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya fasilitas kredit/pembiayaan sesuai dengan surat perjanjian kredit/pembiayaan. Jika terjadi perpanjangan, maka kolom tanggal jatuh tempo diubah sesuai tanggal jatuh tempo (jangka waktu) perpanjangan terakhir.

8.

Nomor Perjanjian Kredit (PK)/Akad Awal Kolom ini harus diisi nomor PK/akad pembiayaan yang pertama kali.

9.

Tanggal PK/Akad Awal Kolom ini harus diisi tanggal PK/akad pembiayaan yang pertama kali.

10. Nomor PK/Akad Terakhir Kolom ini harus diisi nomor PK yang terakhir jika terjadi perpanjangan. Jika tidak ada perpanjangan kolom ini diisi sama dengan Nomor PK Awal.

Februari 2006

IV-B-24

359


11. Tanggal PK/Akad Terakhir Kolom ini harus diisi tanggal PK yang terakhir jika terjadi perpanjangan. Jika tidak ada perpanjangan kolom ini diisi sama dengan Tanggal PK Awal. 12. Golongan Kredit Kolom ini harus diisi sandi golongan sesuai total exposure per debitur dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai KUK. No. Golongan Kredit Sandi 1. Kredit Usaha Kecil (KUK) 19 2. Non-KUK 20 13. Jenis Penggunaan Kolom ini harus diisi sandi jenis penggunaan fasilitas sebagaimana tercantum pada Lampiran VI. 14. Sektor Ekonomi Kolom ini harus diisi sandi sektor ekonomi bidang ekonomi yang dibiayai dengan fasilitas penyediaan dana dari bank sebagaimana tercantum pada Lampiran IV. Dalam hal satu fasilitas digunakan untuk membiayai beberapa sektor ekonomi maka dipilih sektor ekonomi yang paling dominan. 15. Lokasi Proyek Kolom ini harus diisi sandi Dati II/Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif tempat proyek yang terkait dengan fasilitas yang bersangkutan, sebagaimana tercantum pada Lampiran II. 16. Suku Bunga/Nisbah/ Fee Bagi Hasil/Bonus Kolom ini harus diisi persentase bunga setahun (final) yang wajib dibayar oleh debitur. Apabila suku bunga/margin/bagi hasil berbeda-beda bagi satu rekening, maka yang dilaporkan adalah suku bunga/margin/bagi hasil tertinggi. Apabila pemberian fasilitas tidak dibebani bunga, maka kolom suku bunga diisi angka 0 (nol). Bagi BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kolom suku bunga diisi persentase perkiraan bagi hasil/margin/bonus/fee yang akan diterima. Contoh: - Suku bunga/margin fixed 18.50 %, maka diisi 18.50. - Indikasi persentase bagi hasil/margin/bonus/fee per tahun 50%, maka diisi 50.00. Catatan: - persentase bagi hasil/margin/bonus/fee 100% atau lebih diisi 99,99.

Februari 2006

IV-B-25

360


17. Sifat Suku Bunga Kolom ini diisi sandi sifat suku bunga, yaitu: No. Jenis Suku Bunga 1. Fixed 2. Float 18. Nilai Proyek Kolom ini diisi nilai total proyek yang dibiayai (bukan kredit/pembiayaan yang diberikan BPR). Untuk proyek properti kolom ini diisi sebesar nilai ad-cost-nya.

Sandi 1 2 jumlah

19. Plafon Kolom ini harus diisi jumlah maksimum fasilitas yang diterima debitur sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/akad. Untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk piutang, plafon disetarakan dengan harga jual (pokok + margin). Pengisian jumlah plafon dalam Rupiah dengan satuan penuh. Plafon untuk fasilitas kredit/pembiayaan diisi sebagai berikut: • Pembiayaan Bersama/Sindikasi Kolom ini diisi jumlah pangsa plafon masing-masing bank peserta. •

Kredit/pembiayaan Lainnya Kolom ini diisi jumlah maksimum fasilitas yang tercantum dalam surat perjanjian.

Untuk jenis-jenis kredit/pembiayaan di bawah ini berlaku ketentuan sebagai berikut: a.

Kredit/pembiayaan investasi yang penarikannya dilakukan secara bertahap dilaporkan sebesar jumlah plafon yang telah ditetapkan untuk masing-masing tahapan. Dalam hal terjadi penarikan melampaui plafon pada tahapan yang bersangkutan, maka jumlah plafon yang dilaporkan pada tahapan tersebut adalah jumlah plafon tahapan berikutnya sehingga saldo debetnya tidak terjadi cerukan. Sedangkan plafon awal diisi pada kolom Plafon Induk.

b.

Kredit dengan angsuran yang plafonnya menurun, jumlah plafon diisi jumlah plafon terakhir. Sedangkan plafon awal diisi pada kolom Plafon Induk.

c.

Kredit dengan perhitungan bunga secara anuitas dan bunga tersebut telah dimasukkan ke dalam Laba atau Rugi pada waktu pemberian kredit, plafon diisi plafon yang tercantum dalam perjanjian kredit ditambah bunga.

d.

Kredit/pembiayaan kepada pegawai, plafon diisi sebesar baki debet terakhir.

Februari 2006

IV-B-26

361


e.

Kredit/pembiayaan tanpa perjanjian, plafon diisi angka 0 (nol).

f.

Kredit/pembiayaan yang jatuh tempo tetapi belum dilakukan perpanjangan kredit/pembiayaan atau kredit/pembiayaan yang nonperforming, plafon diisi sesuai dengan yang tercantum pada akad kredit/pembiayaan yang terakhir.

20. Plafon Induk Kolom ini hanya diisi jika fasilitas penyediaan dana memenuhi kriteria sebagai berikut: a.

Kredit/pembiayaan investasi yang penarikannya dilakukan secara bertahap. Kolom Plafon Induk diisi sesuai plafon sebagaimana perjanjian/akad. Sedangkan pada kolom Plafon diisi sebesar jumlah plafon yang telah ditetapkan untuk masing-masing tahapan. Dalam hal terjadi penarikan melampaui plafon pada tahapan yang bersangkutan, maka jumlah plafon yang dilaporkan pada tahapan tersebut adalah jumlah plafon tahapan berikutnya sehingga saldo debetnya tidak terjadi cerukan.

b.

Kredit/pembiayaan dengan angsuran yang plafonnya menurun. Kolom Plafon Induk diisi sesuai plafon sebagaimana perjanjian/akad. Sedangkan pada kolom Plafon diisi sebesar jumlah plafon terakhir.

c.

Dalam satu perjanjian/akad (satu nomor dan tanggal akad) mencakup lebih dari satu fasilitas penyediaan dana. Contoh: hanya pada 1 debitur 1) . Jika terdapat fasilitas (Investasi, Modal Kerja) dengan plafon induk Rp. 1.000.000 tetapi plafon masing-masing fasilitas tidak ditentukan dalam PK, Maka: (i) Investasi: Kolom Plafon Induk = Rp. 1.000.000 Plafon = 0 (Harus = 0)

2)

Februari 2006

(ii) Modal Kerja: Kolom Plafon Induk = Rp. 1.000.000 Plafon = 0 (Harus = 0) Masing-masing kolom Baki Debet diisi jumlah yang sudah ditarik (bisa = 0), tapi jumlah baki debet kedua fasilitas tersebut tidak boleh melebihi Plafon Induk. Jika terdapat fasilitas (Investasi, Modal Kerja) dengan plafon induk Rp. 1.000.000 tetapi plafon masing-masing fasilitas sudah ditentukan dalam PK, Maka:

IV-B-27

362


(i) Investasi: Kolom Plafon Induk = Rp. 1.000.000 Plafon, misalkan = 500.000 (ii) Modal Kerja: Kolom Plafon Induk = Rp. 1.000.000 Plafon, misalkan = 400.000 Masing-masing kolom Baki Debet diisi jumlah yang sudah ditarik (bisa = 0), tapi jumlah baki debet kedua fasilitas tersebut tidak boleh melebihi Plafon Induk. 21. Baki Debet a. Kolom ini diisi jumlah baki debet (dalam satuan Rupiah penuh) pada akhir bulan laporan masing-masing rekening. Bagi Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dalam bentuk piutang baki debet diisi saldo piutang, khusus untuk ijarah diisi nilai aktiva bersih ijarah. b. Kolom ini diisi angka 0 (nol), apabila baki debet bersaldo nihil atau bersaldo kredit. 22. Kelonggaran Tarik Kolom ini diisi fasilitas kelonggaran tarik (dalam Rupiah) yang masih bisa direalisasikan oleh debitur dalam tahun berjalan. 23. Denda Kolom ini diisi dengan nilai nominal denda yang dikenakan terhadap tunggakan yang terjadi. 24. Cerukan Kolom ini diisi dengan nilai nominal cerukan yang terjadi. 25. Kolektibilitas (Kualitas Aktiva) Kolom ini diisi sandi kualitas aktiva produktif (sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII) untuk fasilitas yang diberikan kepada debitur pada akhir bulan laporan. Rincian dan Pengertian kualitas aktiva produktif sesuai dengan rincian dan pengertian kualitas aktiva produktif dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif BPR/S. 26. Tanggal Macet Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan dinyatakan macet. 27. Sebab Macet/Keterangan Sebab Macet Kolom ini diisi sandi Sebab Macet sebagaimana tercantum pada Lampiran IX. Kolom Keterangan sebab macet bisa diisi jika sandi sebab macet dipilih Lainnya (sandi 99). 28. Tunggakan Pokok Kolom ini diisi nilai nominal tunggakan terhadap fasilitas pokoknya.

Februari 2006

IV-B-28

363


29. Tanggal Tunggakan Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan terjadi tunggakan terhadap fasilitas pokoknya atau terdapat tunggakan bunga. 30. Frekuensi Tunggakan Pokok Kolom ini diisi frekuensi (berapa kali) terjadinya tunggakan pokok pada akhir bulan laporan masing-masing rekening. 31. Tunggakan Bunga Intra Kolom ini diisi jumlah tunggakan bunga/margin/bagi hasil intrakomtabel pada akhir bulan laporan masing-masing rekening sesuai ketentuan PSAK yang berlaku untuk perbankan. 32. Tunggakan Bunga Ekstra Kolom ini diisi jumlah tunggakan bunga/margin/bagi hasil ekstrakomtabel pada akhir bulan laporan masing-masing rekening sesuai ketentuan PSAK yang berlaku untuk perbankan. 33. Frekuensi Tunggakan Bunga Kolom ini diisi frekuensi (berapa kali) terjadinya tunggakan bunga/margin/bagi hasil. 34. Kondisi Kolom ini diisi kondisi baki debet (outstanding) sebagaimana tercantum pada Lampiran X. 35. Tanggal Kondisi Kolom ini diisi tanggal terjadinya kondisi yang dilaporkan pada angka 34 di atas. 36. Agunan yang Dapat Diperhitungkan Kolom ini harus diisi nilai agunan yang dikuasai oleh bank yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif BPR/S dan PPAP BPRS Dalam hal tidak terdapat agunan, kolom ini diisi angka 0 (nol). Apabila agunan yang dikuasai bank untuk keperluan satu debitur yang memiliki beberapa rekening atau untuk kepentingan beberapa debitur, serta atas debitur tersebut telah dibentuk PPAP, kolom Agunan yang dapat Diperhitungkan dan PPAP Yang Telah Dibentuk diisi secara prorata. 37. PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang telah Dibentuk Kolom ini harus diisi nilai PPAP Yang Telah Dibentuk (dalam Rupiah) yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh bank pada tanggal laporan untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman

Februari 2006

IV-B-29

364


dana dalam aktiva produktif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif BPR/S. 38. Kumulatif Realisasi/Pelimpahan a.

Jika jenis penggunaan adalah Modal Kerja, kolom ini diisi hasil selisih antara baki debet bulan laporan dengan baki debet bulan lalu. Jika selisih negatif, maka kolom ini diisi angka 0 (nol). Contoh 1: Saldo 31 Maret 2006 = Rp.50.000.000,Penarikan ke-1 April 2006 = Rp.20.000.000,Penarikan ke-2 April 2006 = Rp.10.000.000,Total Penarikan = Rp.30.000.000,Setor April 2006 Saldo 30 April 2006 Kumulatif Realisasi/Pelimpahan Contoh 2: Saldo 31 Maret 2006 Penarikan ke-1 April 2006 Penarikan ke-2 April 2005 Total Penarikan April 2006 Saldo 30 April 2006 Kumulatif Realisasi/Pelimpahan

b.

= Rp.45.000.000,= Rp.35.000.000,= Rp.0,= Rp.50.000.000,= Rp.20.000.000,= Rp.10.000.000,= Rp.30.000.000,= Rp.80.000.000,= Rp.30.000.000,-

Jika jenis penggunaan adalah Investasi atau Konsumsi, kolom ini diisi sesuai realisasi/pelimpahan (dropping) secara kumulatif untuk posisi akhir bulan yang bersangkutan. Contoh 1: Saldo 31 Maret 2006 = Rp.50.000.000,Penarikan ke-1 April 2006 = Rp.20.000.000,Penarikan ke-2 April 2006 = Rp.10.000.000,Total Penarikan April 2006 = Rp.30.000.000,Setor April 2006 = Rp.45.000.000,Saldo 30 April 2006 = Rp.35.000.000,Kumulatif Realisasi/Pelimpahan = Rp.30.000.000,Contoh 2: Saldo 31 Maret 2006 Penarikan ke-1 April 2006 Penarikan ke-2 April 2006 Total Penarikan April 2006 Saldo 30 April 2006 Kumulatif Realisasi/Pelimpahan

Februari 2006

= Rp.50.000.000,= Rp.20.000.000,= Rp.10.000.000,= Rp.30.000.000,= Rp.80.000.000,= Rp.30.000.000,-

IV-B-30

365


39. Tanggal Restrukturisasi Awal Kolom ini diisi tanggal saat pertama kali restrukturisasi fasilitas yang bersangkutan. 40. Tanggal Restrukturisasi Akhir (Terakhir) Kolom ini diisi tanggal saat terakhir restrukturisasi fasilitas yang bersangkutan. 41. Restrukturisasi Ke Kolom ini diisi frekuensi terjadinya restrukturisasi atas fasilitas yang bersangkutan. 42. Permasalahan/Kondisi Debitur Kolom ini diisi permasalahan/kondisi yang dihadapi debitur yang berkaitan dengan fasilitas pinjaman debitur yang bersangkutan pada bulan laporan. Maksimal 1000 karakter huruf/angka. 43. Keterangan Kolom ini bisa dikosongkan (blank) atau dapat diisi hal-hal yang menerangkan tentang fasilitas debitur yang bersangkutan, misal: * jangka waktu fasilitas kredit/pinjaman sudah jatuh waktu, tetapi perpanjangan masih menunggu keputusan (dalam batas-batas yang wajar). * apabila terdapat fasilitas baru yang sebenarnya merupakan pemisahan atau pemecahan dari fasilitas lama.

Februari 2006

IV-B-31

366


IV-C. PENERUSAN KREDIT/KREDIT KELOLAAN FORMULIR – 03C – DATA PENERUSAN KREDIT

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian saldo rekening kredit/pembiayaan dalam Rupiah yang disalurkan oleh Pelapor yang dananya berasal dari pihak lain, dan atas penyaluran kredit/pembiayaan tersebut Pelapor tidak menanggung risiko. 1.

No. Rekening Kolom ini harus diisi nomor rekening setiap fasilitas yang diterima debitur pada Pelapor. Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah setiap fasilitas harus memiliki nomor rekening yang unik (tidak boleh sama). Contoh: Satu nomor rekening menampung beberapa fasilitas, maka penomoran rekening dari masing-masing fasilitas tersebut dapat diberi imbuhan/suffix atau tanda khusus yang dapat digunakan sebagai identitas untuk membedakan fasilitas yang satu dengan fasilitas yang lain.

2.

Jenis Kredit Kelolaan Kolom ini harus diisi sandi jenis kredit/pembiayaan kelolaan sebagai berikut: No. Jenis Kredit Kelolaan Sandi 1. Kredit Usaha Kecil (KUK) a. Dalam rangka penerusan kredit dari Bank Indonesia 10 b. Lainnya 20 2. Bukan KUK a. Kredit Kelolaan 40 b. Dalam rangka penerusan kredit dari BI 50 c. Bantuan Proyek 60

Februari 2006

IV-C-33

367


No.

Jenis Kredit Kelolaan d. Kredit kelolaan di Luar Bantuan Proyek 3. Mudharabah Muqayaddah

Sandi 90 99

Khusus untuk Jenis Kredit Kelolaan dengan sandi 99 hanya dapat diisi oleh Pelapor yang menjalankan prinsip syariah. Penjelasan: a. Kredit Usaha Kecil (KUK) 1) Dalam rangka penerusan kredit dari Bank Indonesia Yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah KUK melalui Pelapor yang sumber dananya dari Bank Indonesia dan atas penyaluran kredit ini Pelapor tidak menanggung risiko. 2) Lainnya b. Bukan KUK 1) Kredit kelolaan Yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah bukan KUK melalui Pelapor dan atas pemberian kredit tersebut Pelapor tidak menanggung risiko. Salah satu ciri kredit tersebut adalah Bank tidak memungut dan membayar bunga, tetapi hanya memperoleh fee. Penyaluran kredit yang dananya berasal dari Pelapor lain, tidak dilaporkan dalam daftar rincian ini. 2) Dalam rangka penerusan kredit dari Bank Indonesia Yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah bukan KUK melalui Pelapor yang sumber dananya dari Bank Indonesia dan atas penyaluran kredit ini Pelapor tidak menanggung risiko. c. Mudharabah Muqayaddah. Adalah akad mudharabah dimana shahibul maal memberikan batasan kepada mudharib mengenai tempat, cara dan obyek investasi. 3.

Jenis Penggunaan Kolom ini harus diisi sandi jenis penggunaan fasilitas. Jenis penggunaan tersebut telah diklasifikasikan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.

4.


Februari 2006

IV-C-34

368


5.

Lokasi Proyek Kolom ini harus diisi sandi Dati II/Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif tempat proyek yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

6.

Nilai Proyek Kolom ini diisi nilai total proyek kredit/pembiayaan yang diberikan BPR).

yang

dibiayai

(bukan

jumlah

Untuk proyek properti kolom ini diisi sebesar nilai ad-cost-nya. 7.


8.


9.

Tanggal Jatuh Tempo Kolom ini harus diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya fasilitas kredit/pembiayaan sesuai dengan surat perjanjian/akad.

10. Jumlah a. Kolom ini harus diisi jumlah baki debet pada akhir bulan laporan masingmasing rekening, serta dinyatakan dengan valuta asal dalam satuan penuh. b. Kolom ini diisi angka 0 (nol), apabila baki debet bersaldo nihil atau bersaldo kredit. 11. Suku Bunga (%) Kolom ini harus diisi persentase bunga/margin/nisbah setahun (final) yang wajib dibayar oleh debitur. Apabila suku bunga/margin/bagi hasil berbedabeda bagi satu rekening, maka yang dilaporkan adalah suku bunga/margin/bagi hasil tertinggi. Apabila pemberian fasilitas tidak dibebani bunga, maka kolom suku bunga diisi angka 0 (nol). Bagi BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kolom suku bunga diisi dengan persentase perkiraan fee yang akan diterima. Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat fee, maka kolom ini diisi persentase fee tertinggi. Selain itu untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bagi hasil/margin/bonus/fee, kolom ini diisi angka 0 (nol). contoh: - Suku bunga/margin fixed 18.50 %, maka diisi 18.50. - Indikasi persentase fee per tahun 5%, maka diisi 5.00.

Februari 2006

IV-C-35

369


12. Kolektibilitas (Kualitas Aktiva) Kolom ini harus diisi sandi kualitas aktiva produktif (sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII) untuk fasilitas yang diberikan kepada debitur pada akhir bulan laporan. Rincian dan Pengertian kualitas aktiva produktif sesuai dengan rincian dan pengertian kualitas aktiva produktif dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif BPR/S 13. Tanggal Macet Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan dinyatakan macet. 14. Sebab Macet/Keterangan Sebab Macet Kolom ini diisi sandi Sebab Macet sebagaimana tercantum pada Lampiran IX. Kolom Keterangan sebab macet bisa diisi jika sandi sebab macet dipilih Lainnya (sandi 99). 15. Tanggal Tunggakan Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan terjadi tunggakan terhadap fasilitas pokoknya. 16. Tunggakan Pokok Kolom ini diisi nilai nominal tunggakan terhadap fasilitas pokoknya. 17. Tunggakan Bunga Intra Kolom ini diisi jumlah tunggakan bunga/margin/bagi hasil intrakomtabel pada akhir bulan laporan masing-masing rekening, serta dinyatakan dengan valuta asal dalam satuan penuh. 18. Tunggakan Bunga Ekstra Kolom ini diisi jumlah tunggakan bunga/margin/bagi hasil ekstrakomtabel pada akhir bulan laporan masing-masing rekening, serta dinyatakan dengan valuta asal dalam satuan penuh. 19. Kondisi Kolom ini diisi sandi kondisi sebagaimana tercantum pada Lampiran X. 20. Tanggal Kondisi Kolom ini diisi tanggal terjadinya kondisi yang dilaporkan pada angka 19. 21. Keterangan Kolom ini bisa dikosongkan atau dapat diisi hal-hal yang menerangkan tentang fasilitas debitur yang bersangkutan, misal: a. jangka waktu fasilitas kredit/pinjaman/pembiayaan sudah jatuh waktu, tetapi perpanjangan masih menunggu keputusan (dalam batas-batas yang wajar). b. apabila terdapat fasilitas baru yang sebenarnya merupakan pemisahan atau pemecahan dari fasilitas lama.

Februari 2006

IV-C-36

370


c. apabila ada keterangan selain dari yang telah disebutkan di atas. Keterangan tambahan atau keterangan lainnya yang diperlukan bagi rekening debitur yang bersangkutan.

Februari 2006

IV-C-37

371

Agunan

V-A. AGUNAN FORMULIR – 04A – DATA AGUNAN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian mengenai data agunan/jaminan yang diserahkan debitur yang memperoleh fasilitas Penyediaan Dana. Satu formulir untuk 1 jenis agunan. 1.

Jenis Agunan Kolom ini harus diisi sandi jenis agunan atau jaminan, yang terdiri dari: No. Jenis Agunan Sandi 1 CASH COLLATERAL 01 NON CASH COLLATERAL 2 Barang Bergerak 02 3 Barang Tak Bergerak 03 4 Persediaan Barang 04 5 Surat Berharga 05 6 Lainnya 06 7 LAINNYA 10

2.

Peringkat Surat Berharga Kolom ini diisi apabila jenis agunan berupa surat berharga.

3.

Jenis Pengikatan Kolom ini harus diisi Sandi Jenis Pengikatan yang dilakukan oleh Pelapor atas barang yang dijadikan jaminan sebagai berikut: No. 1 2

Februari 2006

Jenis Pengikatan Hak Tanggungan Gadai

Sandi 01 02

V-A-38

372

Agunan

No. 3 4 5 6 7

Jenis Pengikatan Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Cessie Belum Diikat Lainnya

Sandi 03 04 05 06 99

Bila kolom Jenis Agunan diisi maka kolom ini harus diisi. 4.

Nama Pemilik Agunan Kolom ini harus diisi nama pemilik barang yang dijaminkan, secara lengkap tanpa singkatan.

5.

Status/Bukti Kepemilikan Kolom ini harus diisi surat bukti kepemilikan barang yang dijaminkan seperti sertifikat tanah (SHM, SHGB), BPKB, faktur, dan sebagainya. Khusus kredit/pembiayaan properti, kolom bukti pemilikan diisi juga bukti-bukti pendukung lainnya seperti IMB. Demikian juga untuk agunan berbentuk barang bergerak harus dilengkapi bukti kepemilikan seperti BPKB dan No Polisi Kendaraan.

6.

Alamat Penulisan alamat berpedoman pada cara penulisan alamat pada Formulir-01. Kolom ini harus diisi alamat lengkap tempat agunan berada dan atau lokasi proyek, sebagai berikut: a. Barang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin, yang dilaporkan adalah lokasi barang agunan. b. Barang bergerak seperti kendaraan bermotor dan/atau persediaan barang, yang dilaporkan adalah lokasi penyimpanan bukti agunan.

7.

Lokasi Kolom ini harus diisi Sandi Dati II/Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif tempat barang agunan/jaminan disimpan (lihat Lampiran II).

8.

Nilai Agunan (NJOP) Kolom ini diisi nilai berdasarkan NJOP atas barang yang dijadikan agunan berupa barang tak bergerak.

9.

Nilai Agunan (oleh Bank) Kolom ini diisi nilai agunan menurut penilaian Pelapor atas barang yang dijadikan agunan berupa Barang Bergerak, Barang Tak Bergerak, Persediaan Barang, dan Lainnya. Khusus untuk jaminan berupa cash collateral, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diisi nilai nominalnya.

Februari 2006

V-A-39

373

Agunan

10. Nilai Agunan (oleh Penilai Independen) Kolom ini diisi nilai perkiraan/taksasi berdasarkan penilaian menurut lembaga penilai atas barang yang dijadikan agunan berupa Barang Bergerak, Barang Tak Bergerak, Persediaan Barang, dan Lainnya. Khusus untuk jaminan berupa cash collateral, SBI diisi nilai nominalnya. Minimal salah satu dari 3 (tiga) nilai agunan yang disebutkan di atas harus diisi. 11. Nama Penilai Independen Kolom ini diisi nama penilai independen secara lengkap tanpa singkatan. 12. Tanggal Penilaian Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun saat agunan dinilai terakhir oleh bank/appraisal. 13. Paripasu (%) Kolom ini harus diisi persentase dari agunan yang dijaminkan. 14. Asuransi Kolom ini harus diisi dengan memilih ”agunan diasuransikan” apabila agunan diasuransikan atau ”agunan tidak diasuransikan” apabila agunan tidak diasuransikan.

Februari 2006

V-A-40

374

Penjamin

V-B. PENJAMIN FORMULIR – 04B – DATA PENJAMIN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian mengenai data penjamin yang merupakan pihak ketiga bukan debitur yang bersangkutan yang menjamin fasilitas penyediaan dana, khususnya yang dilaporkan pada formulir kredit. Fasilitas Penyediaan Dana selain Fasilitas Kredit dapat dilaporkan tanpa jaminan. 1.

Nama Penjamin Kolom ini harus diisi nama penjamin secara lengkap tanpa singkatan.

2.

Jenis Penjamin Kolom ini harus diisi jenis penjamin debitur (bank atau bukan bank).

3.

Golongan Penjamin Kolom ini harus diisi Sandi Golongan Penjamin sebagaimana Daftar Sandi Bank (Lampiran V) dan Daftar Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank (Lampiran III). Yang dimaksud dengan Penjamin adalah pihak-pihak yang mengeluarkan garansi atau jaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Pelapor, sesuai dengan ketentuan tentang pemberian jaminan.

4.

Bagian yang Dijamin (%) Kolom ini harus diisi persentase (%) antara nilai yang menjadi tanggungan penjamin dan/atau nilai simpanan yang dijaminkan terhadap nilai tagihan Pelapor kepada Bank lain atau pihak ketiga bukan Bank.

5.

Identitas Penjamin a. Penjamin berbentuk badan usaha, Kolom ini diisi nomor akte pendirian/perubahan terakhir dari Notaris. b. Penjamin berbentuk perorangan, Kolom ini diisi nomor KTP atau Paspor yang tercantum dalam KTP atau Paspor terakhir.

6.

NPWP Penjamin Kolom ini diisi NPWP penjamin.

Februari 2006

V-B-41

375

Penjamin

7.

Alamat Kolom ini harus diisi alamat penjamin sebagaimana tercantum dalam Kartu NPWP atau KTP bagi pengurus/pemilik yang belum/tidak memiliki NPWP. Pengisian alamat pemilik/penjamin berpedoman pada pengisian alamat debitur.

Februari 2006

V-B-42

376

Kontrol LBPR

VI. KONTROL LBPR FORMULIR – 05 – KONTROL LBPR

Formulir ini digunakan untuk melaporkan total outstanding masing-masing fasilitas penyediaan dana yang dilaporkan dalam Laporan Bulanan BPR (LBPR). Kolomkolom yang diisi hanya pada kolom Data LBPR (kolom sebelah kiri). Kolom Data SID (kolom sebelah kanan) akan tersisi secara otomatis oleh sistem sesuai dengan jumlah outstanding masing-masing fasilitas penyediaan dana. 1. Penempatan pada Bank Lain (Data Laporan Bulanan BPR) Kolom ini diisi total Jumlah (nilai) penempatan pada Bank lain (dalam Rupiah) yang dilaporkan dalam LBPR. 2. Kredit yang Diberikan (Data Laporan Bulanan BPR) Kolom ini diisi total Baki Debet kredit/pembiayaan yang diberikan (dalam Rupiah) yang dilaporkan dalam LBPR. 3. Penerusan Kredit (Data Laporan Bulanan BPR) Kolom ini diisi total Jumlah penerusan kredit/pembiayaan (dalam Rupiah) yang dilaporkan dalam LBPR.

Februari 2006

VI-43

377

Keuangan Debitur

VII. LAPORAN KEUANGAN DEBITUR FORMULIR – 06 – LAPORAN KEUANGAN DEBITUR

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian data keuangan debitur terkini dan sekurang-kurangnya dikinikan setahun sekali, terdiri dari: 1. Posisi Laporan Keuangan Kolom ini diisi bulan dan tahun posisi laporan keuangan. 2. Audited/Tidak Audited Kolom ini diisi ‘Audited’ jika laporan keuagan debitur telah diaudit atau diisi ‘Tidak Audited’ jika belum/tidak diaudit. 3. Pinjaman Luar Negeri Kolom ini diisi ‘Punya Pinjaman Luar Negeri’ jika debitur memiliki pinjaman luar negeri atau ‘Tidak Punya Pinjaman Luar Negeri’ jika tidak. 4. Total Aktiva Kolom ini diisi nilai nominal total (dalam Rupiah) aktiva debitur. 5. Aktiva Lancar Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) seluruh aktiva lancar yang dimiliki debitur, seperti uang tunai atau barang berharga lain yang sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijadikan uang tunai. 6. Total Kewajiban Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) seluruh kewajiban debitur. 7. Kewajiban Kepada Bank Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) seluruh kewajiban debitur kepada bank-bank.

Februari 2006

VII-44

378

Keuangan Debitur

8. Kewajiban Lancar Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) seluruh utang atau kewajiban lain yang harus diselesaikan debitur dalam waktu tidak melebihi jangka waktu satu tahun. 9. Modal Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) posisi total modal (equity) debitur. 10. Penjualan Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) penjualan yang dibukukan debitur. 11. Pendapatan Operasional Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) pendapatan operasional yang dibukukan debitur. 12. Biaya Operasional Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) biaya operasional yang dibukukan debitur. 13. Pendapatan Non Operasional Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) pendapatan non operasional yang dibukukan debitur. 14. Biaya Non Operasional Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) biaya non operasional yang dibukukan debitur. 15. Laba Rugi Tahun Lalu (Setelah Pajak) Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) laba/rugi setelah pajak yang dibukukan debitur tahun lalu. 16. Laba Rugi Tahun Berjalan (Sebelum Pajak) Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) laba/rugi sebelum pajak yang dibukukan debitur pada tahun berjalan sampai dengan posisi laporan keuangan yang terkini.

Februari 2006

VII-45

379

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN DEBITUR BANK UMUM (BU)

Recommend Documents