PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN

DECEMBER 2015

Kompartemen Standar Badan Audit Kemahasiswaan FEB UI

KATA PENGANTAR Badan Audit Kemahasiwaan FEB UI menganggap bahwa perlu adanya perkembangan dari sistem pelaporan di ruang lingkup kemahasiswaan untuk menciptakan sistem keuangan yang transparan, kredibel, dan akuntabel. Untuk mencapai hal tersebut, Badan Audit Kemahasiwaan menciptakan suatu standar pelaporan keuangan lembaga yang berkesinambungan dan innovatif melalui SAK lembaga Kemahasiswaan (2015) serta Sistem Informasi Akuntansi – Excel (SIAK – Excel).

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya hal tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan, terlebih bagi para bendahara lembaga. Oleh sebab itu, melalui buku Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan, kami terbitkan diharapkan para pengguna SAK Kemahasiswaan FEB UI menjadi lebih mudah dalam mengimplementasikan SAK Kemahasiswaan FEB UI.

Konten dari buku ini menjelaskan secara rinci dan lugas mengenai konsep dasar, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Pedoman ini dilengkapi pula dengan contoh kasus agar konsep lebih mudah dimengerti.

Akhir kata, kami selaku kompartmen standar yang mewakili Badan Audit Kemahasiswaan FEB UI dalam menyusun buku panduan ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus lembaga, mahasiswa, serta sivitas akademika FEB UI yang ikut berpartisipasi dalam memberi kritik, saran, serta diskusi yang membangun untuk menciptakan FEB UI menjadi yang lebih baik.

Badan Audit Kemahasiswaan FEB UI 2015 Massaid Bimo Setyawan

Akuntansi 2012

Ketua

Putri Permata Sari

Akuntansi 2012

Wakil Ketua

Utari Indriani

Akuntansi 2012

Wakil Ketua

Nicholas Wijaya Langi

Akuntansi 2013

Manajer Kompartemen Standar

Renzy Tirtany Asmara

Akuntansi 2013

Manajer Kompartemen Standar

DAFTAR ISI SECTION 1: CONCEPTUAL FRAMEWORK 1.1.

Kebijakan dan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan ..................................................... 1

1.2.

Apa tambahan conceptual framework pada SAK dibandingkan dengan umumnya? .. 2

SECTION 2: PENJELASAN KONSEP, PENJURNALAN, DAN CONTOH KASUS 2.1.

Kebijakan dan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan ..................................................... 5

2.2.

Investasi Pada Efek Tertentu ...................................................................................... 9

2.3.

Persediaan ................................................................................................................ 11

2.4.

Aset Tetap ................................................................................................................. 13

2.5.

Aset Tidak Berwujud ................................................................................................. 17

2.6.

Sewa ......................................................................................................................... 21

2.7.

Provisi dan Kontijensi ............................................................................................... 25

2.8.

Pendapatan ............................................................................................................... 29

2.9.

Transaksi dalam Mata Uang Asing ............................................................................ 39

2.10.

Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan ......................................................................... 41

2.11.

Laporan Keuangan Interim ........................................................................................ 43

SECTION 3: ROADMAP IMPLEMENTASI SAK TAHUN 2015 - 2017.................................... 45 Lampiran: Contoh Format Laporan Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

SECTION 1 - CONCEPTUAL FRAMEWORK

1.1 Apa yang dimaksud dengan conceptual framework? Conceptual framework adalah fondasi dasar SAK Kemahasiswaan yang digunakan sebagai acuan dan penilaian yang konsisten dalam menyusun pengaturan dalam SAK dan saat terdapat kondisi yang belum diatur dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam conceptual framework SAK, terdapat 2 karakteristik laporan keuangan yang merupakan tambahan dari SAK yang umum di Indonesia yaitu pembatasan dan kesatuan entitas. Berikut adalah penjelasannya seluruh karakteristik laporan keuangan SAK: 1. Dapat Dipahami (understandibility) Laporan keuangan berisikan informasi yang harus dapat dengan mudah dipahami oleh sejumlah besar pengguna sesuai dengan pengaturan yang berlaku di dalam SAK. 2. Relevan (relevance) Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan karena membantu pengguna laporan keuangan mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 3. Materialitas (materiality) Informasi dipandang material jika kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. 4. Keandalan (reliability) Agar bermanfaat, informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias (free from error and bias), dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (faithful representation). 5. Substansi Mengungguli Bentuk (substance over form) Transaksi, peristiwa, dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. 6. Pertimbangan Sehat (prudence) Pertimbangan sehat meliputi suatu sifat kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam suatu kondisi ketidakpastian yang meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang akan dilaporakan dalam laporan keuangan. 7. Kelengkapan (completeness) Agar dapat diandalkan, informasi keuangan dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

1

SECTION 1 - CONCEPTUAL FRAMEWORK 8. Dapat Dibandingkan (comparability) Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan lembaga antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar lembaga untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. 9. Tepat Waktu (timeliness) Agar relevan, informasi keuangan dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. 10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial dan harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

1.2 Apa tambahan karakteristik laporan keuangan dalam conceptual framework SAK Kemahasiswaan? PRINSIP PEMBATASAN Pembatasan adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi oleh pemberi sumber daya. Penyajian pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis pembatasan berdasarkan sifat pembatasannya oleh pemberi sumber daya, yaitu : 1. Terikat permanen 2. Terikat temporer 3. Tidak terikat Mengapa perlu ada tambahan prinsip pembatasan dalam SAK ini? Ketika pengguna laporan keuangan Lembaga mencoba memotret jumlah aset neto yang bersifat likuid, dalam arti dapat digunakan oleh suatu lembaga sepenuhnya, total saldo aset neto secara keseluruhan tidak dapat digunakan sebagai acuan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya pihak pemberi sumber daya yang mengatur penggunaan sumber daya tersebut. Pembatasan penggunaan dapat terjadi pada kasus, antara lain: dana abadi yang hanya dapat digunakan imbal hasilnya saja (bunga) atau dana donasi yang ditunjukkan kepada pengeluaran kepanitiaan tertentu. Dengan adanya pembatasan ini, laporan keuangan lembaga diharapkan dapat memotret secara jelas jumlah saldo aset neto yang dapat digunakan sepenuhnya oleh lembaga yang bersangkutan. Penjelasan lebih lanjut mengenai implikasi pembatasan dielaborasi pada Section 2: Pendapatan.

2

SECTION 1 - CONCEPTUAL FRAMEWORK KESATUAN ENTITAS Prinsip ini mengharuskan lembaga untuk mengakui unsur-unsur laporan keuangan seluruh program kerjanya (proker) tanpa terkecuali. Hal ini termasuk dengan program kerja yang diserahkan pelaksanannya kepada pelaksana acara (proker open tender). Mengapa perlu adanya tambahan kesatuan entitas dalam SAK ini? Laporan keuangan lembaga merupakan salah satu masukan bagi pengurus Lembaga untuk mengambil keputusan. Sehingga untuk mencapai keputusan yang baik, seluruh aktivitas keuangan lembaga harus dapat tercermin dalam laporan keuangan Lembaga. Selain itu, diharapkan pengendalian Lembaga atas program kerja, terutama yang bersifat open tender, menjadi lebih baik seiring pengelolaan keuangan program kerja menjadi tergambar dalam laporan keuangan Lembaga. Penjelasan lebih lanjut mengenai implikasi kesatuan entitas dielaborasi pada SAK Bab 2 paragraf 2.45-2.50 dan pada panduan ini Section 2: Pendapatan.

3

Halaman ini sengaja dikosongkan.

SECTION 2 – KEBIJAKAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN KESALAHAN Dalam sub-bab ini, terdapat tiga hal utama terkait kebijakan dan estimasi akuntansi dan kesalahan, yaitu: a. Perubahan kebijakan akuntansi b. Perubahan estimasi akuntansi c. Koreksi kesalahan Hal-hal dalam sub-bab ini diambil dari Bab 8 SAK Kemahasiswaan. Pengaturan lebih rinci dapat dipelajari pada Bab terkait.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pengertian Perubahan kebijakan akuntansi adalah prinsip dan dasar tertentu yang diterapkan lembaga dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pengakuan Lembaga harus menerapkan seluruh perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif (pada tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya).

Pengungkapan Jika pengaplikasian SAK ini memberikan dampak pada periode yang lalu, berjalan, dan mendatang, maka lembaga harus mengungkapkan: a. sifat dari perubahan kebijakan akuntansi; b. untuk periode berjalan dan setiap periode lalu yang disajikan, jika praktis, jumlah penyesuaian untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh; c. jika praktis, jumlah penyesuaian terkait dengan periode sebelumnya yang disajikan; dan penjelasan jika tidak praktis untuk menentukan jumlah yang diungkapkan di (b) atau (c).

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

Pengertian Perubahan estimasi akuntansi dapat diartikan sebagai perubahan tata cara pengukuran yang terjadi pada aset dan liabilitas akibat dari pengaplikasian sistem atau tata cara yang baru.

5

SECTION 2 – KEBIJAKAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN KESALAHAN Pengakuan Lembaga harus mengakui pengaruh perubahan estimasi akuntansi secara prospektif dengan memasukkannya ke laporan aktivitas di periode terjadi perubahan dan periode mendatang.

Pengungkapan Lembaga harus mengungkapkan sifat setiap perubahan estimasi akuntansi dan dampak perubahan tersebut pada aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada periode berjalan.

Contoh kasus Lembaga ABC membeli aset tetap LCD proyektor pada tanggal 1/1/20X3 sebesar Rp 820 ribu. LCD proyektor tersebut disusutkan dengan metode garis lurus, masa manfaat 5 tahun, dengan nilai sisa Rp 100 ribu. Pada 1/1/20X5, lembaga mengubah estimasi manfaat dari 3 tahun tersisa menjadi 7 tahun tersisa atau secara total masa manfaat menjadi 9 tahun. Berikut adalah perhitungannya: - Jumlah penyusutan per tahun = (Rp 820 ribu - 100 ribu) / 5 tahun = Rp 144 ribu / tahun - Penyusutan selama 2 tahun = (2 tahun x Rp 144 ribu / tahun) = Rp 288 ribu - Nilai buku tersisa = (Rp 820 ribu - 288 ribu) = RP 532 ribu - Penyusutan baru = (Rp 532 ribu – Rp 100 ribu ) / 7 tahun = RP 62 ribu / tahun. Entri Jurnal: 31/12/20X3 Dr. Beban Penyusutan – LCD Proyektor

144 ribu

Cr. Akumulasi Penyusutan – LCD Proyektor 31/12/20X4 Dr. Beban Penyusutan – LCD Proyektor

144 ribu


62 ribu

62 ribu

Cr. Akumulasi Penyusutan – LCD Proyektor

6

144 ribu

62 ribu


144 ribu

62 ribu

SECTION 2 – KEBIJAKAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN KESALAHAN KOREKSI KESALAHAN PERIODE LALU

Pengertian Kesalahan periode yang lalu adalah kesalahan dalam pencatatan, matematis, penerapan kebijakan akuntansi, kecurangan dan interpretasi fakta yang terjadi pada periode yang lalu.

Pengakuan Jika praktis, Lembaga harus memperbaiki laporan keuangan secara retrospektif (ketentuan retrospektif jika praktis dapat dilihat pada SAK bab 8 paragraf 14-15).

Pengungkapan Lembaga harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk kesalahan periode yang lalu: a. sifat dari kesalahan periode yang lalu; b. untuk setiap periode lalu yang disajikan, jika praktis, jumlah koreksi untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh; c. jumlah koreksi pada awal periode yang lalu yang disajikan paling awal; dan d. jika penyajian kembali secara retrospektif adalah tidak praktis untuk periode lalu tertentu, kondisi yang menyebabkan ketidakpraktisan tersebut dan deskripsi bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Laporan keuangan untuk periode-periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan tersebut.

7


SECTION 2 – INVESTASI PADA EFEK TERTENTU Dalam sub-bab ini, akan dielaborasi bagaimana perlakuan meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi investasi pada efek-efek. Hal-hal dalam sub-bab ini diambil dari Bab 9 SAK Kemahasiswaan. Pengaturan lebih rinci dapat dipelajari pada Bab terkait.

Pengertian Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. •

Efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek.

•

Efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas, atau hak untuk memperoleh (misalnya: waran, opsi beli), atau hak untuk menjual (misalnya opsi jual) kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan.

Pengakuan Mengklasifikasikan efek utang dan efek ekuitas ke dalam salah satu dari tiga kelompok berikut ini: a. Dimiliki hingga jatuh tempo (held to maturity) Jika Lembaga mempunyai maksud untuk memiliki efek utang hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut harus diklasifikasikan sebagai “dimiliki hingga jatuh tempo”. b. Diperdagangkan (trading) Efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat harus diklasifikasikan dalam kelompok “diperdagangkan”. Efek dalam kelompok “diperdagangkan” biasanya menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan yang sangat sering dilakukan. Efek ini dimiliki dengan tujuan untuk menghasilkan surplus dari perbedaan harga jangka pendek. c. Tersedia untuk dijual (available for sale) Efek

yang

tidak

diklasifikasikan

dalam

kelompok

“diperdagangkan”

dan

tidak

diklasifikasikan dalam kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo”, harus diklasifikasikan dalam kelompok “tersedia untuk dijual.”

Pengukuran Pengukuran efek utang dan efek ekuitas tergantung pada klasifikasi efek tersebut. Pengukuran efek terangkum dalam tabel berikut:

9

SECTION 2 – INVESTASI PADA EFEK TERTENTU

Dimiliki hingga jatuh tempo Pengakuan awal Surplus / defisit yang terealisasi

Diperdagangkan

Tersedia untuk dijual

Biaya perolehan

Biaya perolehan

Biaya perolehan

Laba rugi

Laba rugi

Laba rugi

Surplus / defisit yang

-

belum terealisasi

Laba rugi

-

Penyajian Poin-poin pengaturan penyajian efek hutang dan efek ekuitas terangkum dalam tabel berikut: Klasifikasi Jenis Efek

Dimiliki hingga jatuh tempo Hutang

Aset Lancar atau

Lihat jatuh

Aset Tidak Lancar

tempo

Arus Kas, disajikan dalam nilai bruto

Ekuitas

x

Arus Kas Investasi

Diperdagangkan Hutang

Ekuitas

Tersedia untuk dijual Hutang

Ekuitas

Harus disajikan

Lihat

Berdasarkan

sebagai “Aset

jatuh

keputusan

Lancar”

tempo

pengurus

Arus Kas Operasi

Arus Kas Investasi

Pengungkapan Untuk setiap kelompok efek dalam kelompok “tersedia untuk dijual” dan kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo”, harus diungkapkan: a. informasi biaya perolehan, b. jumlah premium dan diskonto yang belum diamortisasi, Untuk efek utang dalam kelompok “tersedia untuk dijual” dan “kelompok dimiliki hingga jatuh tempo”, harus diungkapkan informasi mengenai tanggal jatuh tempo efek utang tersebut.

10

SECTION 2 – PERSEDIAAN Dalam sub-bab ini kita akan mengelaborasikan bagaimana perlakuan meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap persediaan. Hal-hal dalam sub-bab ini diambil dari Bab 10 SAK Kemahasiswaan. Pengaturan lebih rinci dapat dipelajari pada Bab terkait.

Pengakuan Persediaan adalah suatu bentuk aset lancar yang dimiliki oleh suatu Lembaga baik dari hasil produksi sendiri atau pun pihak eksternal yang ditunjukkan untuk dijual kembali tanpa ada inisiatif untuk menghabiskan nilai manfaatnya. Jika persediaan dijual, maka jumlah tercatatnya diakui sebagai beban periode di mana pendapatan yang terkait diakui. Beberapa persediaan dapat dialokasikan ke aset lain, misalnya, persediaan yang digunakan sebagai komponen lain diakui sebagai beban selama umur manfaat aset tersebut.

Pengukuran Entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai biaya perolehan. Dalam mengukur nilai persediaan, Lembaga juga harus mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang.

Biaya Pembelian Biaya pembelian persediaan meliputi: harga beli, bea impor, pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan yang kemudian dikurangi diskon dan potongan harga lainnya. Lembaga dapat melakukan pembelian persediaan dalam beberapa termin penyelesaian tangguhan. Jika perjanjian secara efektif mengandung adanya elemen pembiayaan, maka elemen tersebut (misalnya, perbedaan antara harga beli untuk persyaratan kredit normal dengan jumlah yang dibayar) diakui sebagai beban bunga selama periode pembiayaan dan tidak ditambahkan ke biaya perolehan persediaan. Lembaga harus memasukkan biaya-biaya lain ke dalam biaya persediaan hanya sepanjang biaya tersebut terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang. Misalnya: biaya mendesain produk untuk konsumen tertentu.

11

SECTION 2 – PERSEDIAAN Biaya yang Tidak Termasuk dalam Persediaan Contoh biaya yang tidak termasuk dalam biaya persediaan dan biaya tersebut diakui sebagai beban pada periode terjadinya adalah: a. biaya bahan tidak terpakai, tenaga kerja dan biaya produksi lainnya yang tidak normal; b. biaya penyimpanan, kecuali biaya yang diperlukan dalam proses produksi sebelum tahap produksi selanjutnya; c. biaya overhead administratif yang tidak berkontribusi untuk membuat persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang; dan d. biaya penjualan.

Pengungkapan Lembaga harus mengungkapkan: a. kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mengukur persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan; dan b. jumlah tercatat persediaan yang digunakan

Contoh Lembaga ABC membeli 500 gelang yang akan dijual kembali kepada mahasiswa dengan tujuan untuk pendaaan Lembaaga dengan total biaya perolehan Rp 2,5 juta (Biaya per unit: Rp 5 ribu). Gelang tersebut dijual kembali sebanyak 300 unit dengan harga Rp 10 ribu per unit gelangnya. Entri Jurnal : Lembaga pembelian gelang: Dr. Persediaan – Gelang

2.5 juta

Cr. Kas

2.5 juta

Pada saat penjualan gelang: Dr. Kas

3 juta Cr. Pendapatan Penjualan – Tidak Terikat

Dr. Harga Pokok Penjualan Cr. Persediaan – Gelang

12

3 juta

1.5 juta (Rp 5 ribu x 300 gelang) 1.5 juta

SECTION 2 – ASET TETAP Dalam sub-bab ini, akan dielaborasi bagaimana perlakuan meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap aset tetap Lembaga. Hal-hal dalam sub-bab ini diambil dari Bab 11 SAK Kemahasiswaan. Pengaturan lebih rinci dapat dipelajari pada Bab terkait.

Pengertian Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

Pengakuan Lembaga harus mengakui biaya perolehan aset tetap sebagai aset tetap jika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam lembaga; dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran saat pengakuan awal Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. Unsur biaya perolehan adalah: •

harga beli neto (harga bersih barang ditangan pemilik);

•

biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud pengurus;

Biaya-biaya berikut ini bukan merupakan biaya perolehan aset tetap dan harus diakui sebagai beban ketika terjadi: •

biaya pembukaan fasilitas baru;

•

biaya pengenalan produk atau jasa baru (termasuk biaya aktivitas iklan dan promosi);

•

biaya penyelenggaran bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf);

•

biaya administrasi dan overhead umum lainnya.

Pendapatan dan beban yang terkait dengan kegiatan insidental selama masa konstruksi atau pengembangan aset tetap diakui dalam laporan aktivitas jika operasional tersebut tidak diperlukan untuk membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi operasi yang dimaksud.

13

SECTION 2 – ASET TETAP Pengukuran setelah pengakuan awal Lembaga harus mengukur seluruh aset tetap setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Lembaga harus mengakui biaya pemeliharaan dan reparasi seharihari (cost of day-to-day servicing) dari aset tetap sebagai beban di dalam laporan aktivitas pada periode terjadinya. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan.

PENYUSUTAN Lembaga harus memilih metode penyusutan yang mencerminkan ekspektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset. Beberapa metode penyusutan yang mungkin dipilih, antara lain •

metode garis lurus (straight line method);

•

metode saldo menurun (diminishing balance method); dan

•

metode jumlah unit produksi (sum of the unit of production method).

Jika terdapat suatu indikasi bahwa telah terjadi perubahan signifikan sejak tanggal pelaporan tahunan sebelumnya dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset, maka lembaga harus menelaah ulang metode penyusutan saat ini dan, jika diperlukan, mengubah metode penyusutan untuk mencerminkan pola yang baru. Lembaga harus memperlakukan perubahan metode penyusutan sebagai perubahan estimasi akuntansi.

Pengungkapan Lembaga harus mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap: •

dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto;

•

metode penyusutan yang digunakan;

•

umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan

•

jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Lembaga juga harus mengungkapkan: •

keberadaan dan jumlah tercatat aset tetap yang hak penggunaannya dibatasi dan jumlah tercatat aset tetap yang ditentukan sebagai jaminan atas utang; dan

•

14

jumlah komitmen kontrak untuk memperoleh aset tetap.

SECTION 2 – ASET TETAP Contoh perhitungan penyusutan Metode #1: Metode garis lurus Ilustrasi 1 Lembaga ABC mempunyai suatu aset tetap berupa lemari buku yang baru dibeli pada awal kepengurusan tahun berjalan dengan harga RP 400 ribu. Lembaga X memperkirakan bahwa umur manfaatnya akan cukup panjang, yakni 5 tahun dan memiliki nilai residu 50 ribu rupiah. Berapakah beban yang harus dialokasikan tiap tahunnya oleh lembaga X? Perhitungan:

!"#$# &'()*'+#, - ,"*#" ('."/0 010( 1#,2##3

=

4& 566 ("!0 – 4& 86 ("!0 8 3#+0,

=

Rp 70 ribu per tahun Entri jurnal: Dr. Beban Depresiasi – Lemari Buku

70 ribu

Cr. Akumulasi Depresiasi – Lemari Buku

70 ribu

Entri jurnal ini dibebankan secara konsisten pada setiap tanggal pelaporan proporsional antara periode pelaporan.

Metode #2: Metode unit produksi Ilustrasi 2 Lembaga DEF memiliki aset tetap berupa LCD proyektor dengan biaya perolehan sebesar Rp 5 juta. Lembaga mengestimasi masa hidup LCD adalah 100.000 jam dan nilai sisa sebesar Rp 500 ribu. Aset tetap digunakan sebanyak 1.000 jam pada periode ini. Perhitungan basis penyusutan:

!"#$# &'()*'+#,-,"*#" ('."/0 0,"3 &()/09."

=

4& 8 :03# - 4& 866 ("!0 ;66.666 :#1

=

Rp 45 per jam penggunaan Sehingga dengan penggunaan sebesar 1.000 jam, penyusutan periode ini adalah sebesar:

Rp 45 / jam x 1.000 jam = Rp 45.000

15


SECTION 2 – ASET TIDAK BERWUJUD Dalam sub-bab ini, akan dielaborasi bagaimana perlakuan meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap aset tidak berwujud Lembaga. Hal-hal dalam sub-bab ini diambil dari Bab 12 SAK Kemahasiswaan. Pengaturan lebih rinci dapat dipelajari pada Bab terkait.

Pengertian Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Suatu aset dapat diidentifikasikan jika: a. dapat dipisahkan, yaitu kemampuannya untuk menjadi terpisah atau terbagi dari lembaga dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan melalui suatu kontrak terkait aset atau kewajiban secara individual atau secara bersama; atau b. muncul dari hak kontraktual atau hak hukumnya lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari lembaga atau dari hak dan kewajiban lainnya. Aset tidak berwujud tidak termasuk efek (surat berharga).

Pengakuan Aset tidak berwujud diakui apabila: a. kemungkinan lembaga akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut; dan b. biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal. Dalam menilai tingkat kepastian akan adanya manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari penggunaan aset tidak berwujud, lembaga mempertimbangkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal aset dengan memberikan penekanan pada bukti eksternal.

Pengukuruan PENGUKURAN AWAL Lembaga mengukur aset tidak berwujud pada awalnya sebesar biaya perolehan yang dapat terdiri dari harga beli, termasuk bea impor dan pajak yang sifatnya tidak dapat dikreditkan, setelah diskon dan potongan dagang; dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

17

SECTION 2 – ASET TIDAK BERWUJUD UMUR MANFAAT Aset tidak berwujud harus memiliki umur manfaat yang terbatas. Umur manfaat tersebut sesuai dengan penilaian manajemen. Apabila Lembaga tidak mampu mengestimasi umur manfaat suatu aset tidak berwujud, maka umur manfaatnya dianggap 10 tahun.

NILAI RESIDU Nilai residu suatu aset tidak berwujud seharusnya diasumsikan sama dengan nol

Penghentian atau pelepasan Lembaga harus menghentikan pengakuan aset tidak berwujud, dan mengakui keuntungan atau kerugian dalam laporan aktivitas jika aset tidak berwujud: a. dilepaskan; atau b. ketika tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya dan pelepasannya.

Pengungkapan Lembaga harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap kelompok aset tidak berwujud: a. dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto; b. metode amortisasi yang digunakan; dan c. umur manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan. Lembaga juga harus mengungkapkan: a. keberadaan dan jumlah tercatat aset tidak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan jumlah tercatat aset tidak berwujud yang ditentukan sebagai jaminan atas utang; dan b. jumlah komitmen untuk memperoleh aset tidak berwujud.

18

SECTION 2 – ASET TIDAK BERWUJUD Contoh Lembaga ABC membeli lisensi software kasir seharga Rp 1 juta. Case 1 : Lembaga ABC mampu mengestimasi umur manfaat lisensi tersebut, dan diestimasikan memiiliki umur manfaat 4 tahun, maka nilai amortisasi per tahun adalah Rp 250 ribu per tahun (Rp 1 juta / 4 tahun). Nilai residu dianggap nol. Case 2 : Lembaga ABC tidak dapat mengestimasi umur manfaat, maka umur manfaat dianggap 10 tahun, maka nilai amortisasi per tahun menjadi Rp 100 ribu per tahun (Rp 1 juta / 10 tahun). Nilai residu dianggap nol.

19


SECTION 2 – SEWA Dalam sub-bab ini, akan dibahas mengenai perlakuan akuntansi dari segi pengakuan (pengklasifikasian), pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari transaksi sewa. Hal-hal dalam sub-bab ini diambil dari Bab 13 SAK Kemahasiswaan. Pengaturan lebih rinci dapat dipelajari pada Bab terkait.

Pengakuan (pengklasifikasian) Transaksi sewa dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis sewa, yaitu: Sewa Pembiayaan dan Sewa Operasi. Kriteria pengakuan transaksi sewa terangkum dalam tabel berikut: Kriteria Sewa Pembiayaan

Kriteria Sewa Operasi

Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa. Lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada

harga

yang

cukup

rendah

dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan yaitu masa sewa sama atau

Jika

salah

satu

dari

kriteria

sewa

pembiayaan tidak terpenuhi maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

lebih dari 75% umur ekonomis aset sewaan. Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran substansial

sewa mendekati

minimum nilai

secara

wajar

aset

sewaan yaitu pembayaran sewa minimum sama atau lebih dari 90% nilai wajar aset sewaan.

Pengukuran (laporan keuangan lessee) SEWA PEMBIAYAAN Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran sewa adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh lessor atau tingkat bunga yang berlaku pada awal masa sewa.

21

SECTION 2 – SEWA Selama masa sewa, setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai angsuran pokok kewajiban dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban lessee. Lessee harus menyusutkan atau mengamortisasi aset sewaan dalam sewa pembiayaan sesuai dengan Bab 11 Aset Tetap atau Bab 12 Aset Tidak Berwujud. Jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset sewaan harus disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan umur manfaatnya.

SEWA OPERASI Pembayaran sewa merupakan beban sewa yang diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa, meskipun pembayaran sewa dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode.

Pengukuran (laporan keuangan lessor) SEWA PEMBIAYAAN Penanaman neto dalam aset yang disewakan harus diperlakukan sebagai penanaman neto sewa. Jumlah penanaman neto tersebut terdiri dari jumlah piutang sewa ditambah nilai residu yang akan diterima oleh lessor pada akhir masa sewa dikurangi dengan pendapatan sewa yang belum diakui (unearned lease income), dan simpanan jaminan. Selisih antara piutang sewa ditambah nilai residu dengan harga perolehan aset yang disewakan diakui sebagai pendapatan sewa yang belum diakui. Pendapatan sewa yang belum diakui harus dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala atas penanaman neto sewa. Jika aset yang disewakan dijual kepada lessee sebelum berakhirnya masa sewa, maka perbedaan antara harga jual dengan penanaman neto sewa pada saat penjualan dilakukan harus diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya.

Pengungkapan Lessee mengungkapkan hal-hal berikut: a. jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar selama masa sewa; b. jumlah pembayaran sewa selama periode berjalan yang diakui sebagai beban sewa; c. jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa;

22

SECTION 2 – SEWA d. keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi jual dan sewa-balik; dan e. ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa.

Lessor mengungkapkan hal-hal berikut: a. kebijakan akuntansi penting yang digunakan sehubungan dengan transaksi sewa; b. jumlah pembayaran sewa selama masa sewa; c. sifat dari simpanan jaminan yang merupakan kewajiban lessor kepada lessee; dan d. piutang sewa yang dijaminkan kepada pihak ketiga.

Contoh Lembaga ABC melakukan sewa ruangan untuk acara training di gedung B Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan harga RP 100 ribu per ruangan. Lembaga ABC menyewa sebanyak 3 ruangan selama 3 hari. Entri Jurnal: Dr. Beban Sewa Cr. Kas

900 ribu 900 ribu

23


SECTION 2 – PROVISI DAN KONTIJENSI Dalam sub-bab ini akan membahas mengenai bagaimana perlakuan akuntansi provisi dan kontijensi dari sisi pengertian, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan. Hal-hal dalam sub-bab ini diambil dari Bab 14 SAK Kemahasiswaan. Pengaturan lebih rinci dapat dipelajari pada Bab terkait.

Pengertian Provisi adalah kewajiban yang jumlah kewajibannya yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Contoh: kewajiban Lembaga untuk melakukan pembubaran Lembaga yang sudah biasa dilaksanakan dari tahun ke tahun. Kebiasaan tersebut menjadikan suatu kewajiban konstruktif bagi lembaga untuk mengeluarkan dana untuk melaksanakan pembubaran. Kewajiban ini merupakan sebuah provisi karena nilai dan jumlahnya belum pasti, namun kewajibannya sudah terjadi.

Pengakuan PROVISI Lembaga mengakui provisi jika: a. Lembaga memiliki kewajiban kini sebagai hasil dari peristiwa masa lalu; dan b. Kemungkinan (lebih mungkin dibandingkan tidak mungkin) terjadi bahwa lembaga akan disyaratkan untuk mentransfer manfaat ekonomi pada saat penyelesaian; dan c. Jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Lembaga mengakui provisi tersebut sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan mengakui jumlah dari provisi tersebut sebagai beban dalam laporan aktivitas.

KEWAJIBAN KONTIJENSI Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti atau kewajiban kini yang tidak diakui karena tidak memenuhi salah satu atau kedua kondisi provisi. Lembaga hanya perlu melakukan pengungkapan saja atas kewajiban kontijensi.

25

SECTION 2 – PROVISI DAN KONTIJENSI Pengukuran PROVISI Pengukuran Awal Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti diterima pada saat perusahaan menyelesaikan kewajibannya. Piutang penggantian akan disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset dan tidak boleh saling hapus terhadap provisi yang ada.

Pengukuran selanjutnya Lembaga membebankan provisi hanya untuk pengeluaran atas provisi yang telah diakui pada awalnya. Lembaga menelaah provisi pada setiap tanggal pelaporan dan melakukan penyesuaian untuk mencerminkan estimasi terbaik kini atas jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan. Penyesuaian atas jumlah yang diakui sebelumnya, diakui di laporan aktivitas kecuali provisi pada awalnya diakui sebagai bagian dari biaya perolehan persediaan atau aset tetap.

Pengungkapan PROVISI Untuk setiap jenis provisi, Lembaga harus mengungkapan: a. Jumlah tercatat pada awal dan akhir periode; b. Provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah pada provisi yang ada; c. Jumlah yang digunakan yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan; d. Jumlah yang belum digunakan selama periode bersangkutan; e. Uraian singkat mengenai sifat kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi; f.

Indikasi adanya ketidakpastian atas jumlah dan saat arus pengeluaran kas;

g. Jumlah ekspektasi penggantian dengan menyebutkan aset yang telah diakui atas ekspektasi penggantian tersebut. Informasi komparatif tidak disyaratkan

26

SECTION 2 – PROVISI DAN KONTIJENSI KEWAJIBAN KONTIJENSI Lembaga mengungkapkan untuk setiap jenis kewajiban kontinjensi pada tanggal pelaporan, uraian dan sifat kewajiaban kontijensi dan jika praktis dilakukan: a. Estimasi dampak keuangan yang diukur dari segi pengukuran b. Indikasi adanya ketidakpastian atas jumlah atau waktu dari pengeluaran; c. Kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga. Jika tidak praktis membuat pengungkapan salah satu atau lebih pengungkapan di atas, maka fakta tersebut harus diungkapkan.

Contoh PROVISI Lembaga ABC pada tahun berjalan (2015) memperkirakan bahwa pada akan melakukan pembubaran pada Maret 2016 untuk kepengurusan tahun 2015. Berdasarkan pengalaman lembaga dari tahun ke tahun acara pembubaran tersebut kurang lebih akan memakan biaya sebesar Rp 1,5 juta rupiah. Entri Jurnal : Dr. Beban Administrasi Cr. Provisi Administrasi

1,5 juta 1,5 juta

27


SECTION 2 – PENDAPATAN Dalam sub-bab ini akan dijelaskan bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pendapatan dari segi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Hal-hal dalam sub-bab ini diambil dari Bab 15 SAK Kemahasiswaan. Pengaturan lebih rinci dapat dipelajari pada Bab terkait.

Pengakuan Dalam SAK pendapatan diklasifikasikan menjadi 3 kategori menurut pembatasannya, yaitu: •

Pendapatan terikat permanen

•

Pendapatan terikat temporer

•

Pendapatan tidak terikat.

Pendapatan terikat permanen adalah pendapatan yang pemberi dana memberikan pembatasan secara permanen terhadap sumber daya yang diberikan kepada si penerima dana. Dalam beberapa kasus, sumber daya dalam perikatan terikat permanen hanya dapat digunakan imbal hasilnya saja. Pendapatan terikat temporer adalah pendapatan yang memiliki pembatasan sebatas peristiwa tertentu dan setelah suatu peristiwa tersebut berakhir pembatasannya berakhir juga. Dalam pendapatan tidak terikat, tidak ada pembatasan sedikit pun dari sisi pemberi dana yang bersangkutan.

Pengukuran Lembaga harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume. Lembaga harus memasukkan dalam pendapatan manfaat ekonomi yang diterima atau masih harus diterima secara bruto. Lembaga harus mengeluarkan dari pendapatan sejumlah nilai yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak penjualan, pajak atas barang dan jasa, dan pajak pertambahan nilai. Dalam hubungan keagenan, Lembaga memasukkan dalam pendapatan hanya sebesar jumlah komisi. Jumlah yang diperoleh atas nama pihak prinsipal bukan merupakan pendapatan Lembaga tersebut.

Pengungkapan Lembaga harus mengungkapkan: a. kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan, termasuk metode yang diterapkan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi yang melibatkan penyediaan jasa;

29

SECTION 2 – PENDAPATAN b. jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode, termasuk pendapatan yang timbul dari: i.

penjualan barang;

ii.

pemberian jasa;

iii.

bunga, royalti atau dividen;

iv.

sponsorship;

v.

donasi atau sumbangan; dan

vi.

blockgrant.

Contoh PENDAPATAN TERIKAT PERMANEN Contoh yang umum termasuk dalam pendapatan terikat permanen adalah donasi dana abadi yang diterima oleh lembaga dari suatu donatur. Dana abadi yang berasal dari pemisahan (apropriasi) bukan merupakan pendapatan terikat permanen sebab pembatasan berasal dari pengurus Lembaga. Ilustrasi 1 Perusahaan XYZ memberikan donasi sebesar Rp 10 juta kepada lembaga ABC. Dengan prasyarat: o

Rp 4 juta diperbolehkan untuk digunakan untuk program kerja sosial GHI.

o

Rp 6 juta dipergunakan sebagai dana lembaga dan hanya diperbolehkan untuk ditempatkan dalam deposito. Bunga atas deposito diperbolehkan untuk digunakan oleh keperluan lembaga ABC.

Melalui prasyarat tersebut, maka atas data Rp 6 juta merupakan Pendapatan Terikat Permanen sebab dana tersebut dibatasi secara permanen oleh pemberi sumber daya. Sedangkan, atas dana Rp 4 juta merupakan Pendapatan Terikat Temporer yang akan dibahas berikutnya. Ilustrasi 2 Pada tanggal 1/1/20X1, Perusahaan RST memberikan donasi berupa deposito sebesar RP 20 juta rupiah kepada lembaga DEF. Akan tetapi deposito tersebut tidak boleh digunakan pokoknya sama sekali dan hanya boleh di boleh dimanfaatkan untuk imbal hasilnya saja. Pada tahun 20X1, total imbal hasil yang didapat atas deposito tersebut adalah Rp 100 ribu.

30

SECTION 2 – PENDAPATAN

Ilustrasi 2 (Lanjutan) Entri jurnal: 01/01/2x01

Dr. Deposito – Held to Maturity

20 juta

Cr. Pendapatan Terikat Permanen - RST 20 juta 31/12/2x01

Dr. Kas

100 ribu Cr. Pendapatan Bunga – Tidak Terikat

100 ribu

PENDAPATAN TERIKAT TEMPORER Contoh dana terikat temporer yang umum ada adalah: a. donasi kepada kepanitiaan; dan b. blockgrant dari Dekanat FEB UI atau lembaga lain. Dana ini merupakan terikat temporer karena pemberi dana hanya berkenan dana tersebut digunakan untuk kepanitiaan tertentu sampai selesai acaranya tanpa lembaga memberikan imbal balik kepada donatur. Setelah itu, setelah bebas pembatasan, sisa dana dapat digunakan baik oleh kepanitiaan atau lembaga yang bersangkutan. Dalam kasus umum, pembatasan dari donatur adalah hanya sebatas acara kepanitiaan dan tidak lebih. Ilustrasi 3 Lembaga GHI menerima blockgrant Dekanat FEB UI sebesar Rp 32 juta setelah Lembaga melakukan pengeluaran dan melakukan pertanggungjawaban melalui mekanisme yang seharusnya. Diestimasi tidak ada keraguan dalam kolektabilitas reimbursement ini. Entri jurnal: Lembaga melakukan pengeluaran yang dapat dan akan di-reimburse melalui Dana Dekanat FEB UI: Dr. Beban Administrasi Cr. Kas

32 juta 32 juta

Lembaga GHI selesai pertanggungjawaban atas reimbursement dan tidak ada keraguan atas kolektabilitasnya: Dr. Piutang Blockgrant

32 juta

Cr. Pendapatan Blockgrant – Terikat Temporer 32 juta

31


Ilustrasi 3 (Lanjutan) Lembaga GHI menerima dana reimbursement dan mengubah sifat pembatasan: Dr. Kas

32 juta Cr. Piutang Blockgrant

32 juta

Dr. Aset neto terbebaskan dari pembatasan – Terikat Temporer 32 juta Cr. Aset neto yang berakhir pembatasannya – Tidak Terikat

32 juta

Ilustrasi mengenai Pendapatan Program Kerja dan Konsep Kesatuan Entitas diberikan pada Ilustrasi Komprehensif pada sub-bab ini.

PENDAPATAN TIDAK TERIKAT Contoh dana terikat temporer yang umum antara lain: a. sponsorhsip kepanitiaan; b. kerjasama pemberian jasa kepada Perusahaan; c. donasi langsung ke Lembaga tanpa prasyarat; dan d. penjualan dana usaha. Dana ini merupakan tidak terikat karena Lembaga memberikan jasa atau melakukan penjualan barang dan dana yang diterima merupakan imbalan atas penyampaian jasa atau penjualan barang tersebut. Ilustrasi 4 Lembaga JKL menerima kerja sama dengan PT MNO berupa pengadaan stand di Selasar Denakat FEB UI dengan sistem Lembaga JKL menerima fee untuk kerja sama ini dan seluruh pengeluaran ditanggung oleh PT MNO (at cost). Pengeluaran yang dilakukan oleh Lembaga JJKL untuk melaksanakan acara ini adalah Rp 1 juta dan fee yang diberikan Rp 5 juta. Entri Jurnal: Lembaga ABC melakukan pengeluaran untuk pengadaan stand: Dr. Piutang Proyek – PT GHI Cr. Kas

32

1 juta 1 juta


Ilustrasi 4 (Lanjutan) Lembaga ABC menerima penggantian pengeluaran dari PT MNO: Dr. Kas

1 juta Cr. Piutang Proyek – PT GHI

1 juta

Lembaga ABC menerima fee kerja sama dari PT MNO: Dr. Kas

5 juta Cr. Pendapatan Proyek – Tidak Terikat

5 juta

KASUS KOMPREHENSIF – PROGRAM KERJA OPEN TENDER Dalam praktik pengakuan unsur laporan keuangan Program Kerja Open Tender terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan: a. Jenis pendapatan yang diterima oleh Kepanitiaan; b. Skema profit and loss sharing; dan c. Pemberian dana turunan atau dana lain dari Lembaga kepada Kepanitiaan.

Overview Kasus: Program

Kerja

XYZ merupakan

program

kerja

di

bawah

Lembaga

ABC

dan

pelaksanaannya diserahkan kepada panitia pelaksana (Kepanitiaan XYZ). Kerja sama ini terdapat ketentuan profit and loss sharing. Dalam beberapa ilustrasi berikut akan dijelaskan bagaimana dampak perubahan dari tiga aspek tersebut dalam pengakuan dari unsur laporan keuangan Program Kerja Open Tender. Ilustrasi 5: Donasi, Sponsorship, dan Dana Usaha – Profit Program

Kerja

XYZ merupakan

program

kerja

di

bawah

Lembaga

ABC

dan

pelaksanaannya diserahkan kepada panitia pelaksana (Kepanitiaan XYZ). Dalam kerja sama ini, terdapat ketentuan profit and loss sharing sebesar 50%:50%. Kepanitiaan XYZ mendapatkan pendanaan dari tiga sumber yaitu: donasi, sponsorship dengan menawarkan kontra prestasi, dan dana usaha. Berikut adala neraca saldo Kepanitian XYZ pada tanggal pelaporan:

33


Ilustrasi 5 (Lanjutan) Dr. Kas

Rp 5 juta

Cr. Pendapatan Donasi

Rp 8 juta

Dr. Perlengkapan

Rp 5 juta

Cr. Pendapatan Sponsorship

Rp 10 juta

Dr. Beban

Rp 20 juta

Cr. Pendapatan Dana Usaha

Rp 7 juta

Berdasarkan informasi dari neraca saldo tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga ABC melalui Kepanitiaan XYZ mencatatkan profit sebesar Rp 5 juta (Rp 8 juta + Rp 10 juta + Rp 7 Juta – Rp 20 juta). Entri Jurnal: Lembaga ABC melakukan pengakuan atas unsur-unsur laporan keuangan Program Kerja XYZ: Dr. Kas

5 juta

Dr. Perlengkapan Program Kerja – XYZ

5 juta

Dr. Beban Program Kerja – XYZ

20 juta

Cr. Pendapatan Program Kerja – XYZ – Terikat Temporer

8 juta

Cr. Pendapatan Program Kerja – XYZ – Tidak Terikat

17 juta

Pendapatan Donasi bersifat Terikat Temporer karena Lembaga ABC tidak memberikan imbal jasa atas sumber daya dan pemberi dana memberikan dana khusus untuk pelaksanaan Program Kerja XYZ. Sedangkan, Pendapatan Sponsorship dan Dana Usaha bersifat Tidak Terikat karena Lembaga ABC melalui Kepanitiaan XYZ menyampaikan suatu imbal balik atas sumber daya yang diterima.

Perubahan sifat pembatasan pendapatan karena Program Kerja XYZ jika telah usai: Dr. Aset neto terbebaskan dari pembatasan – Terikat Temporer 8 juta Cr. Aset neto yang berakhir pembatasannya – Tidak Terikat 8 juta

Lembaga ABC mencatat pengeluaran aset senilai Rp 2,5 juta untuk profit sharing dengan Kepanitiaan XYZ (Rp 5 juta x 50%) Dr. Beban Profit and Loss Sharing

2,5 juta

Cr. Kas / Perlengkapan Program Kerja – XYZ

2,5 juta

Sehingga, keuntungan bersih yang diterima oleh Lembaga ABC dari Program Kerja XYZ adalah sebesar: Rp 2,5 juta (Rp 8 juta + 10 juta + 7 juta – 20 juta – 2,5 juta).

34


Ilustrasi 6: Donasi, Sponsorship, dan Dana Usaha – Loss Program

Kerja

XYZ merupakan

program

kerja

di

bawah

Lembaga

ABC

dan

pelaksanaannya diserahkan kepada panitia pelaksana (Kepanitiaan XYZ). Dalam kerja sama ini, terdapat ketentuan profit and loss sharing sebesar 50%:50%. Kepanitiaan XYZ mendapatkan pendanaan dari tiga sumber yaitu: donasi, sponsorship dengan menawarkan kontra prestasi, dan dana usaha.

Berikut adalah neraca saldo Kepanitiaan XYZ pada tanggal pelaporan: Dr. Kas

Rp 1 juta

Cr. Utang Panitia

Rp 6 juta

Dr. Beban

Rp 20 juta


Rp 8 juta


Rp 5 juta


Rp 2 juta

Berdasarkan informasi dari neraca saldo tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga ABC melalui Kepanitiaan XYZ mencatatkan loss sebesar Rp 5 juta (Rp 8 juta + Rp 5 juta + Rp 7 Juta – Rp 20 juta). Entri Jurnal: Lembaga ABC melakukan pengakuan atas unsur-unsur laporan keuangan Program Kerja XYZ: Dr. Kas

1 juta


20 juta

Cr. Utang Panitia

6 juta


8 juta


7 juta

Perubahan sifat pembatasan pendapatan karena Program Kerja XYZ jika telah usai: Dr. Aset neto terbebaskan dari pembatasan – Terikat Temporer 8 juta Cr. Aset neto yang berakhir pembatasannya – Tidak Terikat

8 juta

35


Ilustrasi 6 (Lanjutan) Lembaga ABC mencatat penerimaan aset senilai Rp 2,5 juta untuk profit sharing dengan Kepanitiaan XYZ (Rp 5 juta x 50%) Dr. Kas

2,5 juta Cr. Penerimaan Profit and Loss Sharing

2,5 juta

Sehingga, kerugian bersih yang diterima oleh Lembaga ABC dari Program Kerja XYZ adalah sebesar: Rp 2,5 juta (Rp 8 juta + 5 juta + 2 juta – 20 juta + 2,5 juta).

Ilustrasi 7: Donasi, Sponsorship, dan Dana Usaha – Profit dan Dana Turunan Program

Kerja

XYZ merupakan

program

kerja

di

bawah

Lembaga

ABC

dan

pelaksanaannya diserahkan kepada panitia pelaksana (Kepanitiaan XYZ). Dalam kerja sama ini, terdapat ketentuan profit and loss sharing sebesar 50% untuk Lembaga ABC, 30% untuk Kepanitiaan XYZ, dan 20% untuk dana turunan pelaksanaan Program Kerja XYZ selanjutnya. Kepanitiaan XYZ mendapatkan pendanaan dari tiga sumber yaitu: donasi, sponsorship dengan menawarkan kontra prestasi, dan dana usaha.

Berikut adalah neraca saldo Kepanitiaan XYZ pada tanggal pelaporan: Dr. Kas

Rp 5 juta


Rp 8 juta

Dr. Perlengkapan

Rp 5 juta


Rp 10 juta

Dr. Beban

Rp 20 juta


Rp 7 juta

Berdasarkan informasi dari neraca saldo tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga ABC melalui Kepanitiaan XYZ mencatatkan profit sebesar Rp 5 juta (Rp 8 juta + Rp 5 juta + Rp 7 Juta – Rp 20 juta) dengan pembagian sesuai perjanjian:

36

o

50% untuk Lembaga ABC

: Rp 2,5 juta

o

30% untuk Kepanitiaan XYZ

: Rp 1,5 juta

o

20% untuk Dana Turunan

: Rp 1 juta

SECTION 2 – PENDAPATAN Ilustrasi 7 (Lanjutan) Entri Jurnal: Lembaga ABC melakukan pengakuan atas unsur-unsur laporan keuangan Program Kerja XYZ: Dr. Kas

5 juta

Dr. Perlengkapan Program Kerja – XYZ

5 juta


20 juta


8 juta


17 juta

Perubahan sifat pembatasan pendapatan karena Program Kerja XYZ jika telah usai: Dr. Aset neto terbebaskan dari pembatasan – Terikat Temporer 8 juta Cr. Aset neto yang berakhir pembatasannya – Tidak Terikat

8 juta

Lembaga ABC mencatat pengeluaran aset senilai Rp 2,5 juta untuk profit sharing dengan Kepanitiaan XYZ (Rp 5 juta x 50%) Dr. Beban Profit and Loss Sharing

2,5 juta

Cr. Kas / Perlengkapan Program Kerja – XYZ

2,5 juta

Sehingga, keuntungan bersih yang diterima oleh Lembaga ABC dari Program Kerja XYZ adalah sebesar: Rp 2,5 juta (Rp 8 juta + 10 juta + 7 juta – 20 juta – 2,5 juta). Lembaga ABC pada tanggal pelaporan, dapat menyajikan Aset Neto – Tidak Terikat Sudah Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp 1 juta berasal dari Dana Turunan Program Kerja XYZ.

Pada periode selanjutnya, Lembaga menyampaikan dana turunan kepada Program Kerja XYZ berikutnya: Dr. Dana Turunan (Akun Aset) – XYZ Cr. Kas

1 juta 1 juta

Pada saat Lembaga ABC melakukan pengakuan unsur laporan keuangan Program Kerja XYZ periode selanjutnya. Lembaga ABC akan mengkreditkan Dana Turunan. Sebab Dana Turunan bukan Pendapatan bagi Lembaga ABC.

37


Ilustrasi 7 (Lanjutan) Dapat dicontohkan sebagai berikut dengan mengacu pada Neraca Saldo Program Kerja XYZ selanjutnya:

38

Dr. Akun Aset

xx juta


xx juta

Cr. Dana Turunan – XYZ

xx juta

Cr. Pendapatan Program Kerja – XYZ

xx juta

SECTION 2 – TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING Dalam sub-bab ini akan dibahas mengenai perlakuan akuntansi terhadap transaksi dalam mata uang asing yang meliputi pengakuan awal, pelaporan pada akhir periode selanjutnya, dan pengungkapan. Hal-hal dalam sub-bab ini diambil dari Bab 16 SAK Kemahasiswaan. Pengaturan lebih rinci dapat dipelajari pada Bab terkait.

Pengakuan awal Transaksi mata uang asing adalah transaksi yang didenominasi atau harus diselesaikan dalam mata uang asing, yang meliputi transaksi yang timbul ketika Lembaga: a. membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam mata uang asing; b. meminjam atau meminjamkan dana atas sejumlah utang atau piutang yang didenominasi dalam mata uang asing; c. memperoleh atau melepas aset, atau terjadinya atau menyelesaikan kewajiban, yang didenominasi dalam mata uang asing. Lembaga harus mencatat transaksi mata uang asing, pada pengakuan awal dalam mata uang fungsional, dengan menggunakan kurs tunai (spot rate) pada tanggal transaksi antara mata uang pelaporan dan mata uang asing tersebut.

Pelaporan pada akhir periode Pada akhir setiap periode pelaporan, lembaga harus: a. pos moneter dalam mata uang asing dilaporkan dengan menggunakan kurs penutup (kurs pada tanggal pelaporan); b. pos nonmoneter yang diukur dengan biaya perolehan historis dalam mata uang asing dilaporkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; c. pos nonmoneter yang diukur dengan nilai wajar dalam mata uang asing dilaporkan dengan menggunakan nilai tukar pada saat nilai wajar ditentukan. Lembaga harus mengakui keuntungan atau kerugian selisih kurs pada laporan aktivitas periode terjadinya yang timbul dari: a. penyelesaian transaksi moneter; atau b. penjabaran transaksi moneter pada kurs yang berbeda dengan kurs penjabaran pada pengakuan awal atau pada laporan keuangan sebelumnya mana yang lebih akhir.

39

SECTION 2 – TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING Pengungkapan Lembaga harus mengungkapkan: a. mata uang yang disajikan dalam laporan keuangan; b. jumlah selisih kurs yang diakui dalam laporan aktivitas untuk setiap mata uang yang dimiliki Lembaga.

Contoh Pada bulan 1 November 20X5, Lembaga ABC membeli alat dari situs AMAZAN dengan harga $10. Pada saat itu kurs Rupiah terhadap Dollar adalah Rp 10.000 / $. Kurs pada tanggal-tanggal lain: •

Tanggal Pelaporan (31 Desember 20X5): Rp 12.000 / $

•

Tanggal Pelunasan (1 Februari 20X6): Rp 11.000 / $

Entri Jurnal: 1 November 20X5 - Lembaga melakukan pembelian: Dr. Beban Administrasi

100 ribu

Cr. Utang - $

($10 x Rp 10.000)

100 ribu

31 Desember 20X5 - Lembaga melakukan tutup buku: Dr. Rugi Selisih Mata Uang

20 ribu

Cr. Utang - $

{$10 x (Rp 12.000 - Rp 10.000)} 20 ribu

1 Februari 20X6 - Lembaga melakukan pelunasan: Dr. Utang - $

10 ribu

Cr. Keuntungan Selisih Mata Uang Dr. Utang - $ Cr. Kas

40

{$10 x (Rp 11.000 - Rp 12.000)} 10 ribu

110 ribu 110 ribu

SECTION 2 – PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN Dalam sub-bab ini akan dijelaskan bagaimana perlakuan akuntansi terhadap adjusting event dan non-adjusting event melalui pengertian, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Hal-hal dalam sub-bab ini diambil dari Bab 17 SAK Kemahasiswaan. Pengaturan lebih rinci dapat dipelajari pada Bab terkait.

Pengertian Peristiwa setelah akhir periode pelaporan adalah peristiwa-peristiwa, baik menguntungkan maupun tidak menguntungkan, yang terjadi setelah akhir periode pelaporan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Ada dua jenis peristiwa setelah akhir periode pelaporan, yaitu: a. Peristiwa yang memberikan bukti atas suatu kondisi yang telah terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian – adjusting events). b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya suatu kondisi setelah akhir periode pelaporan (peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian – nonadjusting events).

Pengakuan dan pengukuran PERISTIWA SETELAH AKHIR PERIODE PELAPORAN YANG MEMERLUKAN PENYESUAIAN Lembaga harus membuat penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, termasuk pengungkapan yang terkait, untuk mencerminkan peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian. Penyesuaian juga diwajibkan jika terdapat penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan kesalahan laporan keuangan.

PERISTIWA

SETELAH

AKHIR

PERIODE

PELAPORAN

YANG

TIDAK

MEMERLUKAN

PENYESUAIAN Lembaga tidak boleh menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan atas peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian.

Pengungkapan Lembaga harus mengungkapkan untuk setiap kategori peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian sebagai berikut: a. sifat dari peristiwa;

41

SECTION 2 – PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN b. estimasi dampak keuangannya atau suatu pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dilakukan.

42

SECTION 2 – LAPORAN INTERIM Dalam sub-bab ini akan dijelaskan bagaimana Lembaga harus menyajikan laporan keuangan interim jika diperlukan. Hal-hal dalam sub-bab ini diambil dari Bab 18 SAK Kemahasiswaan. Pengaturan lebih rinci dapat dipelajari pada Bab terkait.

Pengertian Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan untuk suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun buku penuh. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Lembaga dalam menyusun laporan interim harus sama, kecuali ada perubahan pada tahun berjalan.

Penyajian Informasi yang disajikan oleh laporan keuangan interim harus memenuhi unsur informasi yang komparatif, untuk paling sedikit unsur-unsur berikut: a. laporan posisi keuangan ringkas; dan b. laporan aktivitas ringkas. Jika Lembaga menerbitkan laporan keuangan ringkas dalam laporan interim, maka: 1) laporan ringkas tersebut mencakup minimal setiap judul dan subjumlah yang tercakup dalam laporan keuangan tahunan terakhir dan catatan penjelasan tertentu; 2) menyatakan kepatuhannya atas SAK ini mengenai laporan ringkas. Sebaliknya, Lembaga juga diperbolehkan untuk menerbitkan laporan keuangan lengkap untuk laporan interim dengan patuh dan menyatakan patuh pada Bab-Bab terkait.

Informasi komparatif yang harus disampaikan dalam laporan interim adalah untuk: a. laporan posisi keuangan per akhir periode interim berjalan dan laporan posisi keuangan komparatif per akhir tahun buku sebelumnya. b. laporan aktivitas untuk periode interim berjalan dan secara kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai tanggal interim, dengan laporan aktivitas untuk periode interim yang dapat dibandingkan (periode berjalan dan awal tahun buku sampai tanggal pelaporan) dari tahun buku sebelumnya. c. laporan arus kas secara kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai dengan tanggal interim, dengan laporan arus kas komparatif periode awal tahun buku sampai tanggal pelaporan interim dari tahun buku sebelumnya.

43

SECTION 2 – LAPORAN INTERIM Contoh Ilustrasi Penyajian Informasi Komparatif Lembaga ABC sedang menyusun laporan keuangan interim untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 20X2. Laporan keuangan interim Lembaga ABC akan terdiri dari laporan posisi keuangan ringkas, laporan aktivitas ringkas, dan laporan arus kas ringkas. Informasi komparatif yang disajikan dalam setiap laporan keuangan adalah sebagai berikut: a. Laporan posisi keuangan: menyajikan posisi keuangan pada tanggal: •

30 Juni 20X2; dan

•

31 Desember 20X1

b. Laporan aktivitas: menyajikan laporan aktivitas untuk periode: •

6 bulan semenjak 1 Januari 20X2 – 30 Juni 20X2;

•

3 bulan semenjak 1 April 20X2 – 30 Juni 20X2;

•

6 bulan semenjak 1 Januari 20X1 – 30 Juni 20X1; dan

•

3 bulan semenjak 1 April 20X1 – 30 Juni 20X1

c. Laporan arus kas: menyajikan laporan arus kas untuk periode:

44

•

6 bulan semenjak 1 Januari 20X2 – 30 Juni 20X2; dan

•

6 bulan semenjak 1 Januari 20X1 – 30 Juni 20X1.

SECTION 3 – ROADMAP IMPLEMENTASI SAK TAHUN 2015 – 2017 Roadmap Implementasi SAK Kemahasiswaan Lembaga Kemahasiswaan FEB UI Tahun 2015 – 2017

45

SECTION 3 – ROADMAP IMPLEMENTASI SAK TAHUN 2015 – 2017 Berdasarkan rapat Bendahara SC pada tanggal 23 November 2015 disepakati sebuah roadmap implementasi SAK Kemahasiswaan. Roadmap menjadi penting seiring kewajiban pada Pasal 19 UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan Lembaga bahwa laporan keuangan Lembaga wajib disusun menggunakan SAK yang berlaku di MM FEB UI. Dalam roadmap ini dijelaskan implementasi terhadap SAK yang dibagi menjadi 3 tahap penerapan SAK: •

Tahap 1 untuk periode laporan keuangan 2015;

•

Tahap 2 untuk periode laporan keuangan 2016; dan

•

Tahap 3 untuk periode laporan keuangan 2017.

Tahapan ini diharapkan agar Lembaga dapat mempersiapkan diri dalam mengimplementasikan SAK secara menyeluruh pada tahun 2017 sebagaimana merupakan tahun efektif SAK Kemahasiswaan (2015). Berikut penjelasan masing-masing tahapan implementasi SAK dari segi Periode Pelaporan, Laporan Posisi keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Konsep Kesatuan Entitas:

Tahapan 1 (2015) Periode Pelaporan Lembaga hanya perlu melakukan pelaporan dari tanggal awal kepengurusan hingga tanggal 31 Desember 2015. SAK mewajibkan penyusunan laporan keuangan dari tanggal 1 Januari 2015 – 31 Desember 2015.

Laporan Posisi Keuangan Lembaga perlu melakukan pengklasifikasian pembatasan terhadap pendapatan lembaga yang bersangkutan yang pada nantinya akan dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat. Untuk penjelasan konsep dan ketentuan umum dapat dilihat pada SAK Bab 15 mengenai Pendapatan, sedangkan contoh jurnal dan kasus dapat dilihat pada Pedoman ini Sub-bab Pendapatan. Lembaga diperkenankan tidak melakukan pengakuan ulang aset dan liabilitas sebagaimana SAK untuk tahapan ini..

Laporan Aktivitas Sama seperti pada Laporan Posisi Keuangan, Lembaga harus melakukan menyajikan pendapatan Lembaga sesuai dengan yang diatur pada SAK. Penyajian Laporan Aktivitas pada periode ini hanya menampilkan aktivitas Lembaga dari tanggal awal kepengurusan hingga 31 Desember 2015 tanpa harus melakukan penyajian yang komparatif.

46

SECTION 3 – ROADMAP IMPLEMENTASI SAK TAHUN 2015 – 2017 Laporan Arus Kas Pada pelaporan tahun 2015, Lembaga tidak diharuskan untuk membuat laporan arus kas. Hal ini diperlukan usaha yang besar untuk menyusun Laporan Arus Kas tanpa informasi Laporan Keuangan yang komparatif.

Catatan atas Laporan Keuangan Lembaga tidak perlu membuat CALK berdasarkan SAK secara keseluruhan. Namun, Lembaga diharapkan menyusun CALK dengan mengungkapkan gambaran umum aktivitas Lembaga dan ikhtisar dari kebijakan akuntansi akun-akun yang terdapat pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas. Penjelasan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab 7 SAK Kemahasiswaan mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kesatuan Entitas Pada laporan keuangan tahun 2015, Lembaga tidak menerapkan konsep kesatuan entitas. Lembaga tetap perlu melakukan pengakuan pendapatan atau beban profit or loss sharing antara Lembaga dan program kerja open tender, jika ada.

Tahapan 2 (2016) Periode Pelaporan Berbeda dengan periode pelaporan pada tahun 2015, di tahun 2016 Lembaga harus melaporkan Laporan Keuangan untuk periode 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2016. Pada awal tahun, Lembaga diharapkan melakukan pengakuan dan penilaian ulang seluruh aset dan liabilitas Lembaga menurut SAK Kemahasiswaan.

Laporan Posisi Keuangan Dalam pembuatan Laporan Posisi Keuangan, Lembaga hanya perlu menyajikan tanpa komparasi untuk 31 Desember 2016 saja. Akan tetapi, Lembaga juga diharuskan untuk menilai ulang semua aset dan liabilitas sejak 1 Januari 2016.

Laporan Aktivitas Dalam Laporan Aktivitas periode 2016 Lembaga sudah harus mengaplikasikan SAK secara menyeluruh terkait beban dan pendapatan dari Lembaga, termasuk dengan konsep Kesatuan Entitas. Lembaga tidak perlu menyajikan Laporan Aktivitas secara komparatif.

47

SECTION 3 – ROADMAP IMPLEMENTASI SAK TAHUN 2015 – 2017 Laporan Arus Kas Pada pelaporan tahun 2016, Lembaga tidak diharuskan untuk membuat laporan arus kas. Hal ini diperlukan usaha yang besar untuk menyusun Laporan Arus Kas tanpa informasi Laporan Keuangan yang komparatif.

Catatan atas Laporan Keuangan Pada pelaporan tahun 2016, Lembaga harus sudah mengungkapkan CALK secara keseluruhan. Mengenai apa saja yang harus diungkapkan dapat dilihat pada pembahasan bagian pengungkapan masing-masing Bab pada SAK Kemahasiswaan.

Pengakuan Program Kerja Lembaga Pada pelaporan tahun 2016, Lembaga diharuskan untuk mengakui semua beban dan pendapatan dari program kerja, bukan profit dan loss sharing-nya saja. Prinsip pengakuan kesatuan entitas program kerja dan Lembaga dapat dilihat pada SAK dan Panduan ini pada sub-bab Pendapatan.

Tahapan 3 (2017) Pada pelaporan tahun 2017, seluruh Lembaga sudah diharuskan untuk menerapkan SAK Kemahasiswaan secara menyeluruh tanpa pengecualian.

48


LEMBAGA ABC LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh) Catatan ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas Piutang program kerja Piutang blockgrant Piutang lain-lain Fungsionaris Pihak ketiga Persediaan Jumlah Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Peralatan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp xxx pada 31 Desember 2015 Lisensi - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp xxx pada 31 Desember 2015 Investasi Jangka Panjang Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET LIABILITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang usaha Utang lain-lain Fungsionaris Pihak ketiga Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

31 Desember 2015

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang jangka panjang Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

xxxx xxxx

JUMLAH LIABILITAS

xxxx

LEMBAGA ABC LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh) Catatan

31 Desember 2015

ASET NETO Tidak Terikat Ditentukan penggunaannya Tidak ditentukan penggunaannya Terikat Temporer Terikat Permanen JUMLAH ASET NETO


JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO

xxxx

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

LEMBAGA ABC LAPORAN AKTIVITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh) Catatan

2015

PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT PENDAPATAN Pendapatan biro keuangan Iuran fungsionaris Pendapatan profit / loss sharing Pendapatan lain-lain Aset neto yang berakhir pembatasannya Jumlah Pendapatan

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

BEBAN Beban operasional program kerja Departemen Lomba Biro PSDM Biro Humas Beban umum dan administrasi Beban keuangan Keuntungan dan kerugian lain-lain -bersih Jumlah beban


Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Tidak Terikat

xxxx

PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER PENDAPATAN Hibah Pendapatan blockgrant Aset neto terbebaskan dari pembatasan

xxxx xxxx xxxx

Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Terikat Temporer

xxxx

PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN PENDAPATAN Hibah Aset neto terbebaskan dari pembatasan

xxxx xxxx

Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Terikat Permanen

xxxx

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH ASET NETO ASET NETO AWAL TAHUN ASET NETO AKHIR TAHUN

xxxx xxxx xxxx


LEMBAGA ABC LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2016 (Disajikan dalam Rupiah Penuh) Catatan ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas Piutang program kerja Piutang blockgrant Piutang lain-lain Fungsionaris Pihak ketiga Persediaan Jumlah Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Peralatan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp xxx pada 31 Desember 2016 Lisensi - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp xxx pada 31 Desember 2016 Investasi Jangka Panjang Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET LIABILITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang usaha Utang lain-lain Fungsionaris Pihak ketiga Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

31 Desember 2016



xxxx xxxx xxxx xxxx


xxxx xxxx

JUMLAH LIABILITAS

xxxx

LEMBAGA ABC LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2016 (Disajikan dalam Rupiah Penuh) Catatan

31 Desember 2016




xxxx


LEMBAGA ABC LAPORAN AKTIVITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 (Disajikan dalam Rupiah Penuh) Catatan

2016






xxxx


xxxx xxxx xxxx


xxxx


xxxx xxxx


xxxx


xxxx xxxx xxxx


LEMBAGA ABC LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (Disajikan dalam Rupiah Penuh) Catatan ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas Piutang program kerja Piutang blockgrant Piutang lain-lain Fungsionaris Pihak ketiga Persediaan Jumlah Aset Lancar

31 Desember 2017

2016

xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx

xxxx

xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx


xxxx xxxx

xxxx xxxx

JUMLAH LIABILITAS

xxxx

xxxx





xxxx

xxxx

ASET TIDAK LANCAR Peralatan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp xxx pada 31 Desember 2015 Lisensi - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp xxx pada 31 Desember 2015 Investasi Jangka Panjang Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET LIABILITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang usaha Utang lain-lain Fungsionaris Pihak ketiga Jumlah Liabilitas Jangka Pendek


LEMBAGA ABC LAPORAN AKTIVITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (Disajikan dalam Rupiah Penuh) Catatan

2017

2016








xxxx

xxxx


xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx


xxxx

xxxx


xxxx xxxx

xxxx xxxx


xxxx

xxxx


xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx


LEMBAGA ABC LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (Disajikan dalam Rupiah Penuh) Catatan

2017

2016

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi: Perubahan dalam aset neto Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset neto yang digunakan untuk aktivitas operasi: Depresiasi Kenaikan piutang Penurunan hutang Kenaikan Persediaan Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) Dari (Untuk) Aktivitas Operasi

xxx

xxx

xxx xxx xxx xxx xxxx


ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pembelian peralatan Penerimaan dari penjualan investasi Pembelian Investasi Penerimaan dari pembayaran uang muka Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) Dari (Untuk) Aktivitas Investasi



ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan kas atas liabilitas jangka pendek Penerimaan kas atas liabilitas jangka panjang Pembayaran liabilitas jangka panjang Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) Dari (Untuk) Aktivitas Pendanaan

xxx xxx xxx xxxx

xxx xxx xxx xxxx

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

xxx xxx xxxx

xxx xxx xxxx


PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Recommend Documents