PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA BUN DAERAH

Lampiran I Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor : S-10896/PB.6/2015 Tanggal : 28 Desember 2015

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA BUN DAERAH

I. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat. II. PENDAHULUAN Pasal 55 ayat (2) huruf c UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat. PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Paragraf 13 dan 14 PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas menyatakan bahwa Entitas Pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Arus Kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendaharawan Umum Negara/Daerah dan/atau Kuasa Bendaharawan Umum Negara/Daerah. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud, Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP). SiAP merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kemeriterian Keuangan selaku BUN. Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai SiAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan hal-hal tersebut, untuk memberikan pedoman pelaksanaan SiAP pada setiap unit akuntansi pada Kuasa BUN, disusun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kebendaharaan tersebut di atas, Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN. Fungsi Kuasa BUN pada Ditjen Perbendaraan dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) sebagai Kuasa BUN Pusat dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa BUN di Daerah.

1


Laporan keuangan yang disusun oleh Kuasa BUN paling sedikit terdiri dari:

1. Neraca Kas Umum Negara (Neraca KUN) Neraca Kas Umum Negara menggambarkan pengaruh dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, potongan SPM, dan pengesahan terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas. 2. Laporan Arus Kas (LAK) LAK menyajikan aliran kas masuk dan kas keluar berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris yang melalui/dari rekening milik BUN, potongan SPM, dan yang tidak melalui rekening milik BUN tetapi menurut peraturan perundangundangan yang berlaku harus mendapatkan pengesahan dari Kuasa BUN. 3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) CaLK menyaj ikan informasi tentang penj elasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LAK dan Neraca Kas Umum Negara dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK juga menyaj ikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang waj ar atas laporan keuangan. Mulai tahun 2015 penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bun Daerah dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPAN. Dalam rangka mempersiapkan data saldo awal tahun 2015 pada aplikasi SPAN dan menjaga kesinambungannya dengan saldo akhir yang disajikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian BUN Tahun 2014 Audited, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melakukan jurnal penyesuaian yang diperlukan pada periode AD2-14. Apabila terdapat salah saji pada saldo akhir yang disajikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian BUN Tahun 2014 Audited, KPPN selaku Unit Akuntansi Kuasa BUN Daerah melakukan jurnal koreksi yang diperlukan pada periode JAN-15. III. NERACA KUN 3.1. Konsep Neraca KUN Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat disebutkan bahwa Neraca Kas Umum Negara menggambarkan pengaruh dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, potongan SPM, dan pengesahan terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset, kewajiban, dan ekuitas yang disajikan di dalam Neraca KUN KPPN merupakan dampak dari data transaksi penerimaan dan pengeluaran berikut ini: a. Penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening KPPN Transaksi penerimaan dan pengeluaran melaui rekening KPPN antara lain: 1. Setoran pendapatan, pengembalian belanja, dan penerimaan non anggaran melalui bank pos persepsi mitra KPPN menggunakan surat setoran yang belum melalui layanan MPN G2; 2. Transaksi pengeluaran dari SP2D yang dibebankan pada BO KPPN; 3. Transaksi penerimaan dan pengebaliannya dana ratur SP2D sebelum SPAN (817111 dan 827111) yang dananya berada di rekening retur KPPN;

2


4. Koreksi pengeluaran pemindahbukuan (816111) hasil reklasifikasi double input penerimaan pada bank persepsi mitra KPPN; 5. Transaksi penerimaan/pengeluaran kiriman uang (818111 dan 828111) pada rekening yang dikelola oleh KPPN. b. Penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening KPPN tetapi menurut ketentuan yang berlaku harus mendapatkan pengesahan dari KPPN Penerimaan dan pengeluaran melalui metode pengesahan dari KPPN antara lain: 1. Pendapatan dan belanja pada BLU; 2. Pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang pada Kementerian Negara/Lembaga; 3. Penerimaan pengembalian UP/TUP melalui potongan SPM GUP Nihil. c. Penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening Kuasa BUN Pusat atau KPPN lain Transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening Kuasa BUN Pusat atau KPPN lain yang mempengaruhi saldo neraca tersebut adalah sebagai berikut: 1. Transaksi pengeluaran non anggaran atas SP2D UP/TUP yang dibebankan pada rekening RPKBUNP (Dit. PKN) akan mempengaruhi saldo kas di bendahara pengeluaran di neraca KUN KPPN; 2. Transaksi penerimaan pengembalian dana UP/TUP yang disetor melalui MPN G2 atau bank persepsi mitra KPPN lain akan mempengaruhi saldo kas di bendahara pengeluaran di neraca KUN KPPN; 3. Transaksi penerimaan dan pengebaliannya dana ratur SP2D SPAN (817111 dan 827111) yang dananya berada di rekening retur Dit. PKN akan mempengaruhi utang kepada pihak ketiga di neraca KUN KPPN; 4. Koreksi penerimaan pemindahbukuan (826111) untuk pembayaran kembali double input penerimaan pada bank persepsi mitra KPPN dengan SPM PP yang dibebankan pada rekening RPKBUNP (Dit. PKN) akan mempengaruhi utang kepada pihak ketiga di neraca KUN KPPN. 3.2. Neraca KUN Dalam SPAN Neraca tingkat Kuasa BUN pada aplikasi SPAN terdiri dari dua jenis yaitu neraca ledger akrual dan neraca ledger kas. Dari kedua jenis neraca tersebut, pada awalnya tidak ada yang konsepnya identik dengan neraca KUN. Untuk memenuhi kebutuhan pencetakan neraca KUN, maka dilakukan modifikasi pada neraca ledger kas. Dengan demikian kedepannya KPPN dapat menggunakan neraca ledger kas pada aplikasi SPAN untuk mencetak neraca KUN. Namun dalam rangka pengujian validitas angka pada neraca kas yang dimodifikasi tersebut, KPPN diharapkan tetap melakukan pencocokan saldo setiap pos pada neraca kas dengan pos-pos/akun-akun tertentu pada neraca akrual. Pengujian saldo neraca kas dengan neraca akrual dilakukan dengan persamaan sebagai berikut:

3


Sumber Data Neraca Ledger Kas (Neraca KUN)

Aset Kas di Rekening KPPN Kas Dalam Transito Kas Transitoris*

Neraca Lajur Ledger Kas

Neraca Lajur Ledger Akrual Saldo Awal dan Mutasi

Saldo Awal

Mutasi

111121 + 1114XX 11151X

111121 + 1114XX 828111 - 818111 828XXX - 818XXX (selain 818111/828111) 825XXX - 815XXX 111911 111822

111121 + 1114XX 111511 11151X

212191

Selisih Aset dengan Kewajiban pada tabel ini

Kas Bendahara Pengeluaran Kas Badan Layanan Umum Kas Lainnya di K/L dari Hibah

11161X 111911 111822

Kewajiban Utang Kepada Pihak Ketiga  Retur

212191

 Double input penerimaan

219913

817111 - 827111 817113 - 827113 816111 - 826111

Ekuitas Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas

11161X 111911 111822

219913

*) Kas Transitoris hanya terdapat di KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Apabila dari hasil perbandingan sumber data sesuai tabel di atas masih ditemukan selisih antara ledger kas dengan ledger akrual, maka KPPN dapat menggunakan akun-akun tertentu sebagaimana tabel di atas pada neraca lajur ledger akrual untuk membuat neraca KUN secara manual. 3.3. Prosedur Pengujian Saldo Neraca KUN Pengujian atas saldo setiap pos pada neraca KUN dilakukan baik atas saldo awal tahun maupun saldo akhir periode. a. Pengujian saldo awal tahun Pengujian saldo awal tahun dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. Pada KPPN yang sudah mengimplementasikan SPAN pada tahun 2014, saldo awal per 1 Januari 2015 atas semua pos neraca KUN harus sama dengan saldo Laporan Keuangan Audited 2014 kecuali pos Kas di Bendahara Pengeluaran dan Utang Kepada Pihak Ketiga. Perbedaan saldo kedua pos dimaksud disebabkan karena penyusunan laporan keuangan audited 2014 yang masih menggunakan posting rule

4


aplikasi eksisting yang berbasis rekening. Posting rule aplikasi eksisting tersebut tidak dapat mengakomodir transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening Kuasa BUN Pusat atau KPPN lain yang seharusnya mempengaruhi saldo neraca KPPN dalam posting rule SPAN. Sebagai contoh saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran pada laporan keuangan tahun 2014 disajikan negatif di Neraca KUN KPPN karena posting rule aplikasi eksisting saat itu tidak dapat menyajikan transaksi pengeluaran UP/TUP yang dibebankan pada rekening RPKBUNP (Dit. PKN), sedangkan pada saldo awal SPAN tahun 2015 transaksi tersebut dapat disajikan sebagai bagian dari saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada neraca KUN KPPN. Contoh lainnya adalah Utang Kepada Pihak Ketiga dari transaksi retur dan pengambalian retur SP2D setelah SPAN tidak disajikan pada laporan keuangan tahun 2014 karena posting rule aplikasi eksisting saat itu tidak dapat menyajikan transaksi tersebut di neraca KUN KPPN, sedangkan pada saldo awal SPAN tahun 2015 transaksi tersebut dapat disajikan sebagai bagian dari saldo Utang Kepada Pihak Ketiga pada neraca KUN KPPN. Atas perbedaan antara saldo akhir Laporan Keuangan 2014 dengan saldo awal SPAN 2015 yang disebabkan perubahan poting rule sebagaimana dijelaskan di atas, KPPN agar menjelaskannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 2. Pada KPPN yang baru mengimplementasikan SPAN pada tahun 2015, saldo awal per 1 Januari 2015 atas semua pos neraca KUN harus sama dengan saldo Laporan Keuangan Audited 2014 kecuali pos Utang Kepada Pihak Ketiga. Perbedaan tersebut disebabkan oleh posting rule aplikasi eksisting yang berbasis rekening mencatat setoran pajak rokok melalui bank persepsi sebagai bagian Utang Kepada Pihak Ketiga di Neraca KUN KPPN per 31 Desember 2014. Sedangkan saldo per 1 Januari 2015 pada aplikasi SPAN terbentuk dari posting rule SPAN, dimana Utang Kepada Pihak Ketiga dari setoran pajak rokok tersebut tidak disajikan pada Neraca KUN KPPN melainkan sebagai utang pada satker pengelola pajak rokok BA BUN Transaksi Khusus. Atas perbedaan antara saldo akhir Laporan Keuangan 2014 dengan saldo awal SPAN 2015 yang disebabkan perubahan poting rule sebagaimana dijelaskan di atas, KPPN agar menjelaskannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 3. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang sebelumnya menjadi bagian dari neraca KUN, saat ini tidak disajikan lagi dalam neraca KUN KPPN pada aplikasi SPAN. Hal ini disebabkan kerena substansi utang PFK bukan merupakan utang Kuasa BUN melainkan utang dari satker pengelola PFK BA BUN Transaksi Khusus. Pemrosesan transaksi pada satker pengelola PFK ini telah terintegrasi dalam aplikasi SPAN bersama dengan Kuasa BUN, sehingga ketika terdapat setoran/potongan PFK maka utang yang ditimbulkan secara otomatis akan disajikan pada neraca satker pengelola PFK. Atas perubahan kebijakan sebagaimana dijelaskan di atas, KPPN agar menjelaskannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5


b. Pengujian saldo akhir periode Pengujian saldo akhir dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. Untuk pos kas di rekening KPPN pastikan saldo kas per segmen bank telah sesuai dengan saldo riil pada rekening koran masing-masing rekening; 2. Untuk kas dalam transito pastikan saldo di neraca sama dengan selisih antara akun 818111 dengan 828111; 3. Untuk kas transitoris pastikan saldo di neraca bernilai nol; 4. Untuk saldo kas di bendahara pengeluaran, kas pada BLU, dan kas lainnya di K/L dari hibah, pastikan saldo neraca sama dengan total saldo seluruh satker. Selain itu pastikan saldo per akun dan per satker menurut catatan KPPN sama dengan dengan saldo menurut satker. Apabila berbeda maka penjelasan atas perbedaan tersebut tertuang dalam berita acara rekonsiliasi; 5. Untuk utang kepada pihak ketiga:  Pada akhir tahun pastikan saldo utang kepada pihak ketiga hanya berisi retur SP2D yang terdiri dari: (1) retur yang dananya pernah disetorkan ke kas negara dengan akun 817113 dikurangi pengembaliannya 827113; (2) retur yang dananya berada di rekening retur KPPN; dan (3) retur SP2D SPAN yang masih belum dibayarkan kembali (dapat dilihat di OMSPAN).  Pada detil akun, pastikan bahwa akun 219941 yang semula digunakan sebagai posting rule transaksi retur (817XXX dan 827XXX) telah direklasifikasi ke akun 212191. Reklasifikasi ini dimaksudkan agar posting rule transaksi retur sama dengan posting rule saldo awalnya yaitu 212191.  Dalam masa pelaporan (bulanan), terdapat transaksi selain retur yang dapat mempengaruhi nilai utang kepada pihak ketiga, yaitu transkasi penerimaan/pengeluaran koreksi pembukuan (816111/826111).  Pengeluaran koreksi pembukuan (826111) dilakukan dalam hal terjadi pembayaran kembali (SPM PP) atas double input penerimaan oleh bank persepsi. Ketika SPM PP terbit maka harus dibarengi dengan reklasifikasi akun pendapatan yang tercatat double tersebut ke akun penerimaan koreksi pembukuan (816111). Dengan demikian pada akhir tahun nilai kedua akun tersebut harus sama. Apabila terjadi selisih maka akan dibukukan sebagai bagian utang kepada pihak ketiga dengan akun 219913. Selisih inilah yang harus diselesaikan oleh KPPN sehingga pada akhir tahun saldo akun 219913 bernilai nol. 3.4. Pengungkapan Pos Neraca KUN Dalam CaLK Dalam membuat CaLK atas neraca KUN, KPPN setidaknya harus menyampaikan informasi sebagai berikut: 1. Catatan atas pos kas di rekening KPPN setidaknya berisi:  Saldo per rekening;  Penjelasan atas perbedaan saldo dengan rekening koran;  Penjelasan atas saldo tidak normal (misalnya karena kurang/lebih limpah)

6


2. Catatan atas pos kas di bendahara pengeluaran, kas pada BLU, dan kas lainnya di K/L dari hibah setidaknya berisi penjelasan atas perbedaan saldo menurut KPPN dengan saldo menurut satker dan penjelasan atas saldo yang bernilai negatif; 3. Catatan atas pos utang kepada pihak ketiga setidaknya berisi:  Rincian penerima atau bukti setoran ke kas negara atas retur yang dananya sudah disetorkan ke kas negara dengan akun 817113;  Rincian penerima atas retur yang dananya berada di rekening retur KPPN;  Rincian retur yang belum selesai di OMSPAN;  Catatan penyebab selisih 816111 dengan 826111 yang belum terselesaikan. 3.5. Proses Penyesuaian Setiap Awal Tahun Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya neraca kas pada aplikasi SPAN tidak identik dengan neraca KUN sehingga perlu adanya modifikasi pada neraca kas agar dapat digunakan sebagai neraca KUN. Sebagai konsekuensi dari modifikasi tersebut, maka setiap awal tahun KPPN harus melakukan jurnal penyesuaian pada ledger kas. Penyesuaian dimaksud dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Bandingkan saldo awal atas akun 111611 dan 111613 per satker antara neraca lajur kas dengan neraca lajur akrual lalu lakukan jurnal di ledger kas pada tanggal 1 Januari terhadap akun-akun tersebut per satker sebesar selisih antara neraca lajur kas dengan neraca lajur akrual; 2. Bandingkan saldo awal atas akun 212191 per segmen bank antara neraca lajur kas dengan neraca lajur akrual lalu lakukan jurnal di ledger kas pada tanggal 1 Januari terhadap akun-akun tersebut per segmen bank sebesar selisih antara neraca lajur kas dengan neraca lajur akrual dengan menggunakan kode satker KPPN Kuasa BUN; 3. Pastikan nilai saldo awal akun 219913 baik di neraca ledger kas maupun ledger akrual bernilai nol; 4. Nihilkan nilai akun 111511 di ledger akrual dengan melakukan jurnal balik sebesar nilai saldo akhir tahun lalu dengan menggunakan kode satker KPPN Kuasa BUN; 5. Nihilkan nilai akun 313111 dan 313121 baik di ledger kas maupun di ledger akrual dengan melakukan jurnal balik sebesar nilai saldo akhir tahun lalu per satker per segmen bank. Proses pembuatan jurnal penyesuaian setiap awal tahun sebagaimana dijelaskan di atas mulai dilakukan oleh KPPN sejak tahun 2016 dengan panduan jurnal sebagai berikut: Kondisi

Jurnal Yang Dibuat

Saldo 111611 dan 111613 di ledger kas Cash Ledger lebih besar dari ledger akrual Dr 311111 Cr 111611/111613 Saldo 111611 dan 111613 di ledger kas Cash Ledger lebih kecil dari ledger akrual Dr 111611/111613 Cr 311111

7

xxx xxx xxx xxx


Kondisi

Jurnal Yang Dibuat

Saldo 212191 dan 219913 di ledger kas Cash Ledger lebih besar dari ledger akrual Dr 212191/219913 Cr 311111 Saldo 212191 dan 219913 di ledger kas Cash Ledger lebih kecil dari ledger akrual Dr 311111 Cr 212191/219913 Saldo 111511 di ledger akrual bernilai Accrual Ledger positif Dr 311111 Cr 111511 Saldo 111511 di ledger akrual bernilai Accrual Ledger negatif Dr 111511 Cr 311111 Saldo 313111 dan 313121 di ledger akrual Accrual & Cash Ledger bernilai positif Dr 313111/313121 Cr 311111 Saldo 313111 dan 313121 di ledger akrual Accrual & Cash Ledger bernilai negatif Dr 311111 Cr 313111/313121

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Contoh jurnal dengan kombinasi CoA lengkap dapat dilihat pada Lampiran II. IV. LAPORAN ARUS KAS 4.1. Konsep Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas (LAK) merupakan laporan yang menyajikan aliran kas masuk dan kas keluar berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris yang melalui/dari rekening milik BUN, potongan SPM, dan yang tidak melalui rekening milik BUN tetapi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mendapatkan pengesahan dari Kuasa BUN. Sebagai pembuat LAK, KPPN tentunya harus menjaga validitas angka yang disajikan di LAK. Selain kewajaran atas akun-akun yang tampil di LAK, hal terpenting yang wajib diperhatikan oleh KPPN adalah validitas aliran kas dan penjelasan atas sumber aliran kas tersebut. 4.2. Aliran Kas Pada Laporan Arus Kas Informasi yang disajikan dalam LAK terdiri dari lima bagian yaitu saldo awal, aktifitas, koreksi, saldo akhir, dan saldo per jenis kas. Penjelasan atas setiap bagian adalah sebagai berikut: 1. Saldo awal merupakan total saldo kas pada periode sebelumnya; 2. Aktivitas merupakan aliran kas masuk/keluar dari transaksi akun realisasi (akun yang diawali 4, 5, 6, 7, dan 8); 3. Akumulasi Koreksi Pembukuan merupakan total koreksi terhadap akun kas yang tidak berpasangan dengan akun realisasi yaitu:  Koreksi SILPA merupakan realisasi pembayaran yang dibebankan ke akun SILPA (311211)

8


 Koreksi SAL merupakan koreksi saldo awal atas akun kas (1XXXXX) yang dipasangkan dengan akun Ekuitas (3XXXXX) atau akun Utang (2XXXXX) menggunakan jurnal manual GL; 4. Saldo akhir merupakan perhitungan atas saldo awal ditambah aktivitas ditambah koreksi; 5. Saldo per jenis kas merupakan saldo kontrol dari neraca. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi selisih saldo kas antara LAK dengan neraca maka fokus penelusuran dapat diarahkan pada jurnal-jurnal manual GL yang dibuat untuk dalam rangka koreksi akun kas. 4.3. Laporan Arus Kas Dalam SPAN Aplikasi SPAN menyusun LAK berdasarkan transaksi yang terjadi dalam rekening milik KPPN baik itu rekening riil pada bank mitra KPPN maupun rekening transito. Oleh karena itu dalam rangka menyajikan saldo/transaksi pada LAK, aplikasi SPAN menggunakan kode segmen bank dalam kombinasi Chart of Account (CoA) pada data saldo/transaksi tersebut. Kode segmen bank inilah yang kemudian menentukan saldo/transaksi akan disajikan pada LAK milik KPPN tertentu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kode segmen bank dalam transaksi menjadi bagian penting yang tidak boleh ditinggalkan. Apabila KPPN melakukan kesalahan dalam pengisian kode segmen bank atau tidak mengisi segmen bank (00000), maka transaksi tersebut tidak akan masuk dalam LAK KPPN bersangkutan. 4.4. Prosedur Pengujian Saldo Pengujian atas saldo setiap pos pada LAK dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. Pengujian saldo awal tahun Terdapat dua jenis saldo awal ditampilkan dalam LAK. Kedua jenis saldo awal tersebut adalah saldo awal sampai dengan periode dan saldo awal periode. Saldo awal sampai dengan periode merupakan saldo awal tahun yang nilainya harus sama dengan nilai saldo akhir tahun sebelumnya. Sedangkan saldo awal periode merupakan saldo bawaan dari nilai saldo akhir dari periode yang lalu. b. Pengujian saldo akhir periode Saldo akhir LAK merupakan hasil perhitungan dari saldo awal ditambah dengan aktivitas keluar/masuk pada akun realisasi (akun yang diawali 4, 5, 6, 7, dan 8) yang kemudian disesuaikan dengan nilai koreksi SAL/koreksi SILPA/akumulasi koreksi pembukuan. Saldo akhir yang diperoleh dari perhitungan tersebut harus sama dengan nilai total saldo kas yang disajikan dalam neraca. 4.5. Pengungkapan Dalam CaLK Informasi penting yang harus diungkapkan oleh KPPN dalam CaLK LAK adalah setiap koreksi yang dilakukan oleh KPPN dalam periode pelaporan tersebut. Informasi atas koreksi sebagaimana dimaksud meliputi: 1. 2. 3. 4.

Tanggal koreksi; Nomor barita acara/memo penyesuaian koreksi; Detail akun kas yang dikoreksi; Penjelasan atas koreksi.

9


Dalam rangka kelengkapan pengungkapan, KPPN harus memastikan bahwa detil informasi koreksi yang diungkapkan dalam CaLK sebagaimana dimaksud di atas adalah sebesar nilai yang muncul pada Koreksi SAL/Koreksi SILPA/Akumulasi Koreksi Pembukuan pada LAK.

10

Lampiran II Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor : S-10896/PB.6/2015 Tanggal : 28 Desember 2015

Buku Besar * Daftar - Teks <SPAN Accrual Ledger / SPAN Cash Ledger> Kategori * Daftar - Teks SPGL_CONVERSION Mata Uang * Daftar - Teks IDR Periode Daftar - Teks JAN-16 Tanggal Akuntansi 01/01/16 * Daftar - Tanggal Nama Jurnal Teks Deskripsi Jurnal Teks Jurnal Pembalik Daftar - Teks Periode/Tanggal Daftar - Pembalikan Teks Upl SATKER KPPN

AKUN

PROGRAM

OUTPUT DANA

BANK KEWENANGAN LOKASI BUDGET_TYPE INTRACO CADANGAN Debit

* Daftar - Teks

* Nomor

Kredit

Deskripsi Baris

DFF Baris

* Nomor

Teks

Daftar - Teks

Jika nilai saldo awal akun 111611 di ledger kas lebih kecil dari ledger akrual maka jurnal di ledger kas adalah sebagai berikut:

O O

527560 527560

O O

527560 527560

O O

999002 999002

O O

999002 999002

O O

999002 999002

O O

999002 999002

O O O

527560 527560

O O O

527560 527560

001 001

111611 0000000 311111 0000000

0000000 0000000

0000000000 0000000000

H0001 0 0000 0 000000 000000 H0001 0 0000 0 000000 000000

1000000

.001 1000000 .001

Jika nilai saldo awal akun 111613 di ledger kas lebih besar dari ledger akrual maka jurnal di ledger kas adalah sebagai berikut: 001 001

311111 0000000 111613 0000000

0000000 0000000

0000000000 0000000000

H0001 0 0000 0 000000 000000 H0001 0 0000 0 000000 000000

1000000

.001 1000000 .001

Jika nilai saldo awal akun 212191 di ledger kas lebih kecil dari ledger akrual maka jurnal di ledger kas adalah sebagai berikut: 001 001

311111 0000000 212191 0000000

0000000 0000000

0000000000 0000000000

E0001 0 0000 0 000000 000000 E0001 0 0000 0 000000 000000

1000000

.001 1000000 .001

Jika nilai saldo awal akun 212191 di ledger kas lebih besar dari ledger akrual maka jurnal di ledger kas adalah sebagai berikut: 001 001

212191 0000000 311111 0000000

0000000 0000000

0000000000 0000000000

E0001 0 0000 0 000000 000000 E0001 0 0000 0 000000 000000

1000000

.001 1000000 .001

Jika nilai saldo awal akun 111511 di ledger akrual bernilai positif maka jurnal di ledger akrual adalah sebagai berikut: 001 001

311111 0000000 111511 0000000

0000000 0000000

0000000000 0000000000

M0020 0 0000 0 000000 000000 M0020 0 0000 0 000000 000000

1000000

.001 1000000 .001

Jika nilai saldo awal akun 111511 di ledger akrual bernilai negatif maka jurnal di ledger akrual adalah sebagai berikut: 001 001

111511 0000000 311111 0000000

0000000 0000000

0000000000 0000000000

M0020 0 0000 0 000000 000000 M0020 0 0000 0 000000 000000

1000000

.001 1000000 .001

1000000

.001 1000000 .001

1000000

.001 1000000 .001

8000000

8000000

Menihilkan akun 313121 di ledger kas & akrual dengan jurnal sebagai berikut: 001 001

311111 0000000 313121 0000000

0000000 0000000

0000000000 0000000000

M0020 0 0000 0 000000 000000 M0020 0 0000 0 000000 000000

Menihilkan akun 313111 di ledger kas & akrual dengan jurnal sebagai berikut: 001 001

313111 0000000 311111 0000000

0000000 0000000

0000000000 0000000000

M0020 0 0000 0 000000 000000 M0020 0 0000 0 000000 000000

Total: Tips: Ini bukan akhir Templat. Buka keamanan kertas kerja dan sisipkan baris sebanyak yang Anda perlukan.

Keterangan pengisian segmen bank: - untuk jurnal penyesuaian 111611 atau 111613 segmen bank diisi dengan bank TRANSITO UP KPPN bersangkutan - untuk jurnal lainnya segmen bank diisi sesuai dengan segmen bank yang terbentuk dari transksi original Keterangan pengisian segmen satker: - untuk jurnal penyesuaian akun 111611,111613,313121, dan 313111 segmen satker diisi sesuai dengan segmen satker yang terbentuk dari transksi original - untuk jurnal penyesuaian akun utang (212191 atau 219913) dan KDT (111511) segmen satker diisi satker KPPN selaku kuasa BUN

Pesan

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA BUN DAERAH

Recommend Documents