BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)
Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat ditentukan dari kesadaran masyarakatnya dalam mematuhi aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah, khususnya dalam sektor perpajakan. Pada dasarnya negara adalah sebuah rumah tangga yang besar dan memerlukan biaya yang besar pula dalam menjalankan fungsi kenegaraannya. Fungsi kenegaraan tersebut mencakup secara umum, baik pada pelayanan dan fasilitas umum maupun penyediaan biaya bagi pelaksanaan pembangunan. Ini semua ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk membiayai semua itu diperlukan dana yang cukup besar, dan dana tersebut dapat diperoleh dari penerimaan minyak dan gas (migas), bantuan luar negeri dan penerimaan pajak. Pembangunan di segala bidang yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dewasa ini memerlukan dana yang tidak sedikit. Kota Medan, sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Republik Indonesia, tidak luput dari keikut sertaan dalam melaksanakam pembangunan tersebut. Untuk itu pemerintah berusaha mencari dana dengan mengganti sumber kekayaan alam dan berbagai potensi lainnya yang dimiliki Indonesia. Hasil dari kekayaan alam dan potensi lainnya itulah yang digunakan untuk membiayai pembangunan.
Universitas Sumatera Utara
Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2011:4) Pajak merupakan masalah keuangan negara. Dasar yang digunakan pemerintah untuk mengatur keuangan negara yaitu pasal 23A Amandemen UUD 1945 (pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang). Pajak merupakan salah satu sumber dana bagi pembiayaan pembangunan, dimana jumlah dana yang diperlukan bagi pembangunan setiap tahunnya meningkat. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem dan prosedur perpajakan, agar penerimaan Negara terus dapat ditingkatkan. Dengan demikian peranan masyarakat sangat berpengaruh dalam pemenuhan kewajiban pajaknya kepada Negara. Akan tetapi tidak semua masyarakat menyadari kewajibannya tersebut, bahkan mereka berusaha mengurangi utang pajaknya dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin. Pemerintah dalam hal ini sebagai aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban
melakukan
pembinaan,
penelitian,
dan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem sekarang ini yang menganut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan,
masyarakat sebagai wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat
melaksanakan gotong royong nasional melalui self assessment system dimana Wajib Pajak menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajaknya yang terutang.
Universitas Sumatera Utara
Membayar pajak sekarang ini merupakan syarat mutlak apabila pemerintah ingin memelihara kesinambungan gerak pembangunan nasional,untuk menutupi penurunan sumbangan dari sektor migas. Namun, masih banyak Wajib Pajak yang lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk menjadi Wajib Pajak yang taat dan patuh, sehingga aparat pemerintah dalam hal ini harus secara tegas mengingatkan Wajib Pajak yang tidak membanyar utang pajaknya. Apabila Wajib Pajak masih tidak menanggapi peringatan dari fiskus melalui Surat teguran, Surat Paksa, maka pihak fiskus akan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Sesuai pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 diatur bahwa melaksanakan penyitaan, juru sita pajak harus memperlihatkan kartu tanda pengenal Juru Sita Pajak, memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan dan memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan. Dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.135 Tahun 2000 penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak dan dapat dipercaya. Dalam hal ini, barang yang akan disita terdiri dari barang yang bergerak dan barang tidak bergerak. Selain itu, setiap melakukan penyitaan juru sita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita dan ditandatangani oleh juru sita pajak, penanggung pajak dan saksi. Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka penulis berminat membuat suatu karya tulis mengenai “Pelaksanaan Prosedur Penyitaan
Universitas Sumatera Utara
Barang Wajib Pajak Akibat dari Utang Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah”. B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Kegiatan PKLM yang dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan PKLM yaitu : 1.1 Untuk mengetahui kendala-kendala pelaksanaan penyitaan tersebut. 1.2 Untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh fiskus dalam mengatasi kendalakendala dalam pelaksanaan penyitaan tersebut. 1.3 Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Prosedur Penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 2.1 Bagi mahasiswa yaitu : a. Memahami prosedur pelaksanaan penyitaan Barang Wajib Pajak Akibat dari Utang Pajak b. Menambah wawasan tentang prosedur pelaksanaan penyitaan c. Sebagai sarana latihan berfikir mahasiswa dalam menyusun suatu karya ilmiah berdasarkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan
Universitas Sumatera Utara
2.2 Bagi Program Diploma III Administrasi Perpajakan Fisip Universitas Utara yaitu : a. Meningkatkan hubungan kerja sama antara pihak universitas dengan instansi pemerintah khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah b. Mendapatkan masukan berupa ide, saran, dan gagasan untuk evaluasi kurikulum Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan bagi penyempurnaan revisi kurikulum c. Mempromosikan sumber daya manusia yang dimiliki Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Aministrasi Perpajakan 2.3 Bagi kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah a. Sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal pajak Sumatera Utara I khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dalam menangani administrasi perpajakan b. Mendapatkan masukan berupa ide, saran, dan gagasan dari perguruan tinggi menyangkut penanganan masalah perpajakan c. Mempererat hubungan antara Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dengan program studi Diploma Administrasi Perpajakan
Universitas Sumatera Utara
C. Uraian Teoritis 1. Definisi Pajak Menurut Prof.Dr.H.Rochmat Soemitro SH dalam Waluyo (2011:3), Pajak ialah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 1994 dan undang-undang nomor 16 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007 dan terakhir Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pajak adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, walaupun fiskus telah melakukan tindakan penagihan sampai menerbitkan dan menyampaikan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak, tetapi masih banyak Wajib Pajak/ Penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajaknya. Oleh karena itu, fiskus melaksanakan tindakan penyitaan terhadap Wajib pajak/Penanggung Pajak yang tidak membayar utang pajaknya.
Universitas Sumatera Utara
2. Defenisi Penyitaan Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penyitaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak untuk menguasai barang Wajib pajak/Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak tersebut. Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam waktu 2 X 24 jam sejak Surat Paksa disampaikan kepada wajib pajak/penanggung pajak. Berdasarkan
Keputusan
Mentri
Keuangan
No.
561/KMK.04/2000
menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan waktu penagihan pajak apabila Wajib Pajak/Penanggung pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya, maka fiskus akan menjual barang yang telah disita tersebut dengan cara dilelang, dengan maksud hasil dari pelelangan tersebut akan digunakan untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Adapun tujuan dari penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Tindakan penyitaan tersebut sangat diperlukan sebagai alat paksa yang dapat dilakukan oleh fiskus untuk memaksa Wajib Pajak/Penanggung Pajak agar melunasi utang pajaknya. 3.
Fungsi Pajak Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2011:6) sebagaimana telah
diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu adalah sebagai berikut.
Universitas Sumatera Utara
2.1 Fungsi Anggaran Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya, Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. 2.2 Fungsi Mengatur (Reguler) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi ruang lingkup dari PKLM ini antara lain : 1. Mengetahui pelaksanaan prosedur penyitaan pada Kantor
Pelayanan Pajak
Pratama Medan Petisah. 2. Faktor penghambat pelaksanaan prosedur penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. 3. Cara penyelesaian masalah dalam pelaksanaan prosedur penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :
Universitas Sumatera Utara
1. Persiapan Yaitu kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebelum melakukan PKLM ke objek lokasi yang meliputi kegiatan seperti pemilihan objek, pengajuan proposal dan surat pengantar PKLM. 2. Studi Literatur Yaitu kegiatan mencari data dan informasi dengan membaca landasan teori yang meliputi; Buku-buku, Undang-undang, dan bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan laporan PKLM. 3. Pengumpulan Data Pada waktu pelaksanaan PKLM, penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun laporan akhir. Dalam mengumpulkan data,penulis menggunakan data primer dan skunder. 3.1 Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan orang yang untuk memberikan masukan data dan informasi. 3.2 Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari Studi Literatur pendukung seperti laporan atau dokumen.
Universitas Sumatera Utara
4. Analisa data dan Evaluasi 5. Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu menjelaskan dengan kata-kata secara sistematis sehingga permasalahan dalam penelitian ini terungkap secara objektif. F. Metode Pengumpulan Data Hal ini berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi serta keterangan dalam pelaksanaan PKLM, terdapat beberapa cara untuk pengumpulan data yaitu : 1. Wawancara (Interview) Dengan cara melakukan wawancara langsung kepada 4 (empat) orang juru Sita Pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Medan Polonia yang kita anggap mampu memberikan masukan data dan informasi bagi penyusunan laporan ini. 2. Daftar Dokumentasi Dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan prosedur penyitaan barang-barang Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah, dan data-data lain yang berhubungan dengan objek pembahasan. G. Sistematika Penulisan Laporan Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan Laporan PKLM yaitu :
Universitas Sumatera Utara
BAB I : PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang, tujuan dan manfaat, uraian teoritis, ruang lingkup, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan. BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK DAN LOKASI PKLM Pada bab ini diuraikan tentang sejarah singkat berdirinya KPP Pratama Medan Petisah, uraian tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan keadaan pegawai KPP Pratama Medan Petisah. BAB III : GAMBARAN DATA PENYITAAN Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teoritis, dan gambaran mengenai penyitaan terhadap Wajib Pajak. BAB IV : ANALISA DAN EVALUASI Pada bab ini penulis menganalisa data yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu dan menyederhanakan data yang banyak dalam bentuk yang lebih sederhana BAB V : PENUTUP Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis sehubungan dengan uraian pada bab-bab sebelumnya.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
