SUDAHKAH PARA LANJUT USIA MENDAPATKAN PELAYANAN KEMUDAHAN DALAM PENGGUNAAN FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA UMUM? Pertanyaan tersebut harus dijawab, karena pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum merupakan hak para lanjut usia, oleh karena itu merupakan suatu tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah & masyarakat. Kewajiban tersebut diamanahkan oleh Undang2 RI No.13 th 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pasal 5 ayat(2) dan dirinci pada Peraturan Pemerintah RI No.43 tahun 2004 ttg Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, khususnya psl 17- 33. Selain itu Dasar hukum lain adalah Undang-undang 28/2002 tentang Bangunan dan Gedung, Undang-undang 23/2007 tentang Perkeretaapian, Undang-undang 17/2008 tentang Pelayaran, Undang-undang 1/2009 tentang Penerbangan, Undang-undang 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang 36/2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah 43/2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 29/PRT/M/2008 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 30/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, Keputusan Menteri Perhubungan KM 48/2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Wajib Menyediakan Fasilitas yang Diperlukan bagi Lanjut Usia, Surat Edaran Menteri Perhubungan SE.11/HK.206/PHB-97 dan SE.3/HK.206/PHB-99 tentang Pemberian Reduksi/Potongan Tarif Angkutan Penumpang Dalam Negeri Untuk Semua Kelas Sebesar 20%. Bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut?? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu dikaji bagaimana implementasi dari pelyanan kemudahan tersebut? Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia) mempunyai “Tugas” yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia Pasal 3 ayat (1) salah satunya adalah “ Memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia”. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut maka Komnas Lansia mempunyai Fungsi salah satunya adalah “Fungsi Pengkajian dan dan peneltian berbagai instrumen perundang-undangan dan hak azasi manusia yang menyangkut lanjut usia”. Berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan sudah dikaji oleh Komnas Lansia. Pada tahun 2013 ini salah satu kajian Komnas Lansia adalah mengkaji penerapanan Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana umum bagi lansia di 5 Propinsi. Tujuan pengkajian ini adalah untuk mendapatkan gambaran sampai sejauh mana implementasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di bidang pelayanan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum. Selanjutnya hasil ini diseminarkan untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan terkait dan akan digunakan untuk bahan menunjang tema “Mewujudkan Kota Ramah Lansia “dalam Rakornas Komnas Lansia November 2013 mendatang. Responden adalah anggota Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) dari lima propinsi tersebut. Seminar hasil dilaksanakan pada tanggal 30 September 2013 yang dihadiri oleh lebih kurang 60 orang dari para pemangku kepentingan terkait. Pada seminar ini juga dipaparkan berbagai informasi oleh para nara sumber yaitu Peraturan2 terkait Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana umum bagi lanjut usia, Pelayanan Kesehatan bagi lanjut usia, Persyaratan Teknis Fasilitas dan aksesibilitas serta laporan dari hasil kajian dengan tujuan agar tersososialisasinya kewajiban dan
hak hak lanjut usia serta membantu tersedianya kemudahan dan pengawasannya oleh pemangku kepentingan terkait. Apa yang terlihat fakta dilapangan? Ternyata masih banyak permasalahan terjadi seperti terlihat pada gambar yang dipaparkan oleh nara sumber dari Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum: Gambar 1.
Permasalahan
Belum tersedia fasilitas yang memadai berupa ram menyulitkan lansia dalam mengakses atau menggunakan bangunan publik
Gambar 2.
Permasalahan (lanjutan)
Bangunan publik telah dilengkapi fasilitas dan aksesibilitas namun tidak sesuai dengan standar sehingga tetap menyulitkan akses pengunjung terutama lansia
Gambar 3
Permasalahan (lanjutan)
Anak tangga tidak dilengkapi pengaman (step nosing) dan handrail yang kurang memenuhi standar
Tangga yang terlalu curam
Gamabar 4
Permasalahan (lanjutan)
Bangunan publik, taman dan ruang terbuka hijau tidak menyediakan tempat duduk bagi pengunjung khususnya lansia
Dari kajian Kelompok Kerja II di 5 propinsi hasil dari prosentase responden yang menjawab sangat bervariasi yaitu sudah ada kemudahan atau sebagian sudah ada kemudahan, belum dan tidak tahu. Untuk pemberian kemudahan dalam administrasi pemerintahan & masyarakat pada umumnya, capaiannya cukup tinggi yaitu semua variabel memberikan hasil rata2 untuk lima propinsi diatas 49 %. Capaian yang paling tinggi adalah layanan KTP yaitu 89,9 %. (Tabel 1.) Hasil rata2 capaian lima propinsi untuk kemudahan dalam pemberian pelayanan dan keringanan biaya hanya untuk variabel pembelian tiket angkutan umum mendapatkan 51,3 % terutama untuk pesawat terbang, kapal & kereta api, sedangkan responden dari Komda Jawa Timur 90 % menjawab sudah ada kemudahan. Variabel lainnya capaiannya tidak lebih dari 30,3 %, dan variabel akomodasi capaiannya sangat rendah yaitu 9,3 % , namun 21,4 %.responden Jawa Tengah menjawab sudah ada kemudahan. (Tabel 2. ) Kemudahan dalam melakukan perjalanan capaiannya rendah yaitu yaitu dibawah 16,5 % kecuali untuk informasi himbauan mendahulukan lanjut usia diatas capaiannya 54,7 %. Semua (100%) responden Jawa Barat menjawab sudah untuk variabel himbauan mendahulukan lanjut usia (Tabel3.) Untuk pelayanan penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus, capaiannya juga rendah kecuali untuk variabel pemanfaatan taman untuk olah raga capaianya paling tinggi yaitu 54,7 % dimana 100 % responden Jawa Barat dan 85 % informan Jawa Timur menjawab sudah. Untuk variabel lainnya hanya penyelenggaraan wisata lansia mencapai 30,4 % dan variabel-variabel lainnya berkisar antara 7,9 % s/d 13,7 %. (Tabel 4.) Penyelenggaraan wisata lanjut usia hanya dilakukan oleh kelompok lanjut usia sendiri. Untuk layanan penggunaan sarana dan prasarana umum secara fisik hampir semua variabel capaiannya rendah, hanya aksesibilitas bangunan umum yang capaian agak tinggi yaitu 38,5 % untuk variabel peganggan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet.(Tabel 5.) Aksesibilitas pada jalan umum capaian semua varibel dibawah 20 % kecuali untuk jalur penyebrangan jalan kaki 24,1 %. (Tabel 6.) Untuk variabel aksesibilitas pertamanan & tempat rekreasi capaianya kecil dari 25 %. (Tabel 7.) Aksesibilitas angkutan umum sangat rendah yaitu berkisar antara (1,2-10,2 %) untuk variabel-variabelnya. (Tabel 8.) Di dalam Bus dan di dalam kereta api sebetulnya sudah ada tempat duduk khusus cuma sering digunakan oleh anak muda, dan sebagian fasilitas tersebut juga sudah hilang. Khusus untuk Propinsi Jawa Barat dan Bangka Belitung semua responden menjawab belum ada aksesibilitas untuk semua variabel. Aksesibilitas non fisik, untuk capaian media masa dan sarana komunikasi antar lanjut usia tinggi di propinsi Jawa Timur yaitu melalui web, hand phone, majalah, leaflet, selebaran dan lain lain yaitu
90 % responden menjawab sudah demikian juga 50 % responden propinsi DI Yogya, namun untuk propinsi Bangka Belitung semua responden menjawab belum ada aksesibilitasnya. Untuk penyebarluasan informasi terkait layanan panti, non panti, kesehatan, bimbingan & konsultasi dll 28,5 % responden mengatakan sudah ada aksesibilitasnya. (Tabel 9.) Tabel 1.
1.1 PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
jabar jateng jatim DI Yogya Babel rata2
Tabel 2.
1.2 KEMUDAHAN PELAYANAN & KERINGAN BIAYA 100% 80 60
jabar jateng
40
jatim 20
DI Yogya Babel
0
rata-2
Tabel 3. 1.3 KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN PERJALANAN
100 %
80 %
Jabar
60%
jatim
Jateng DI yogya 40%
Babel Rata2
20%
0% pemberian tddk
sedia loket khusus
kartu wisata inf himbauan ada aturan khusus dahulu lansia
Tabel 4.
%
120 100 80 Jabar Jateng
60
Jatim * DI Yogya
40
Babel 20
Rata2
0 tpt ddk khusus di rerks
alt bantu lansia di reks
pemanfaat peylggraan penyediaan ada tmn utl OR wisata lansia tmpt aturan/uu bugaran
Tabel 5. 2. Kemudahan dalam penggunaan sarpras umum 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
%
Jabar Jateng Jatim * DI yogya Babel Rata2
Tabel 6.
2.2 Aksesibilitas pada jalan umum
%
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Jabar Babel Jatim* Jabar
Jateng Jatim* DI Yogya Babel Rata2
Tabel 7. 2.3 Aksesibilitas pada pertamanan & tempat rekreasi 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
%
Jabar Jateng Jatim* DI Yogya Babel Rata2
Tabel 8
30
%
25 20
Jabar Jateng
15
Jatim* DI Yogya
10
Babel rata2
5 0 Tangga naik/trn
Tpt ddk kss Alat Bantu aman & nymn
Tanda2.sinyal Ada aturan
Tabel 9.
90
%
80 70 60
Jabar
50
Jateng
40
Jatim*
30
DI Yogya
20
Babel
10
Rata2
0 sedia & sebarluas infttg yan tersedia
Sedia tanda2 kuss bunyi & gbr pd tpt khusus
Sedia media masa sarana komunikasi
Dari Program Layanan Kesehatan ternyata sudah terencana dengan baik pemenuhan hak kesehatan lanjut usia ini namun capaiannya masih terbatas, seperti Rumah Sakit yang mempunyai poliklinik
geriatri baru ada 8 yaitu: RSCM, Jakarta, RSUP Karyadi, Semarang, RSUP Sardjito, Yogyakarta, RSUP Sanglah, Denpasar, RSHS Bandung, RSUP Wahidin, Makassar, RSUD Soetomo, Surabaya, RSUD Moewardi, Solo yang kesemuanya Rumah Sakit Pemerintah Pusat, sedangkan Puskesmas Santun Lanjut Usia baru mencapai 500 buah dari 9.325 buah. Suatu hal yang menggembirakan adalah semua (33) Rumah Sakit Jiwa pemerintah telah melakukan Pengembangan Klinik dan Pelayanan psikogeriatri. Dari diskusi berkembang bagaimana caranya agar hak lanjut usia ini dapat terealisasi ? masukan dari para peserta seminar dan paparan nara sumber dirangkum kedalam kesimpulan sbb:
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13.
Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum merupakan suatu tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah & masyarakat; Kewajiban implementasi kebijakan ini sudah dipayungi oleh berbagai peraturan perundangan; Pencapaian hasil studi ini masih bervariasi dan yang masih rendah adalah aksesibilitas fisik pada sarana dan prasarana umum; Kajian/penelitian dari sektor terkait dalam bidang ini sudah ada, perlu adanya koordinasi Kondisi masih terbatasnya kemudahan yang didapatkan lanjut usia ini akan memperlambat pencapaian kemandirian lanjut usia; Semua pihak harus mendorong instansi terkait menyediakan pelayanan untuk mendapat kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; Kota Ramah Lansia merupakan pilihan yang tepat untuk peningkatan kemudahan penggunaan pelayanan fasilitas, sarana dan prasarana umum bagi lansia. Perda tentang kesejahteraan lanjut usia dan perda tentang bangunan gedung merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Saat sekarang perda bangunan gedung baru 30% dari semua kota/kabupaten seluruh Indonesia; Pelaksanaan pelayanan kemudahan ini membutuhkan koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program; Peran keluarga dan masyarakat sangat pontensial dalam mewujudkan penerapan kemudahan ini, oleh karena itu perlu dikembangkan Law enforcement/reward and punishment wajib diterapkan. Perlu pembuatan instrumen dan standar2 untuk pengawasan Kerjasama dengan pusat kajian lansia sangat dibutuhkan.
