PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS PADA BANGUNAN UMUM DAN LINGKUNGAN BAGI DIFABEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN
Menimbang : a.
bahwa kesamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara dalam semua aspek kehidupan
dan
penghidupan
merupakan
prasyarat bagi tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ;
b. bahwa penyediaan fasilitas pada bangunan umum dan lingkungan merupakan sarana utama untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan serta memberikan pelayanan yang prima bagi semua warga negara termasuk difabel ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyediaan Fasilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan bagi Difabel .
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
1
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ; 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat ; 7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan.
Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS PADA BANGUNAN UMUM DAN LINGKUNGAN BAGI DIFABEL
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman. b. Bupati adalah Bupati Sleman. c. Penyediaan fasilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel. d. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan / atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari : 1. penyandang cacat fisik ; 2. penyandang cacat mental ; 3. penyandang cacat fisik dan mental. e. Difabel adalah orang yang berkemampuan berbeda.
2
f. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. g. Bangunan umum dan lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunan, baik yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi , yang didirikan, yang dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum termasuk penyandang cacat. h. Pelayanan umum adalah semua bentuk pelayanan yang diperuntukan bagi semua orang termasuk difabel.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1)
Maksud dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menciptakan bangunan umum dan lingkungan di lingkungan Kabupaten Sleman yang dapat digunakan oleh difabel.
(2)
Tujuan
dikeluarkannya
Peraturan
Daerah
ini
adalah
untuk
mewujudkan
kemandirian bagi difabel.
BAB III ASAS PENYEDIAAN FASILITAS
Pasal 3
Penyediaan fasilitas
berdasarkan;
asas kemanfaatan, asas keamanan, asas
keselamatan, asas kenyamanan dan asas kemandirian
untuk mewujudkan
peningkatan kesejahteraan sosial di segala aspek kehidupan bagi difabel.
BAB IV PENYEDIAAN FASILITAS
3
Pasal 4
Penyediaan fasilitas dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi penyediaan fasilitas pada bangunan umum dan lingkungan.
Pasal 5
Jenis bangunan umum dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini meliputi :
a. Bangunan Perkantoran untuk pelayanan umum. b. Bangunan perdagangan. c. Bangunan pelayanan transportasi. d. Bangunan pelayanan kesehatan. e. Bangunan keagamaan dan peribadatan. f. Bangunan pendidikan. g. Bangunan pertemuan, pertunjukan dan hiburan h. Bangunan restoran. i. Bangunan hunian massal. j. Bangunan pabrik. k. Bangunan fasilitas umum.
Pasal 6
(1) Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bangunan umum dan lingkungannya harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas bagi difabel. (2) Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan umum dan lingkungan wajib memenuhi persyaratan teknis penyediaan fasilitas.
BAB V PERSYARATAN TEKNIS PENYEDIAAN FASILITAS
Pasal 7
4
(1) Setiap pembangunan bangunan umum dan lingkungan di luar bangunan harus dilakukan secara terpadu. (2) Persyaratan teknis penyediaan fasilitas pada bangunan umum dan lingkungan meliputi persyaratan mengenai : a. ukuran dasar ruang ; b. jalur pedestrian ; c. jalur pemandu ; d. area parkir ; e. pintu ; f. ramp. ; g. tangga ; h. lift ; i.
kamar kecil ;
j.
pancuran ;
k. wastafel ; l.
telepon ;
m. perlengkapan dan peralatan ; n. perabot ; o. rambu ; (3) Setiap pembangunan tapak bangunan umum harus memperhatikan persyaratan teknis penyediaan fasilitas pada : a. ukuran dasar ruang ; b. jalur pedestrian ; c. jalur pemandu ; d. area parkir ; e. ramp. ; f. rambu ;
(4) Setiap
pembangunan
lingkungan
di
luar
persyaratan teknis penyediaan fasilitas pada : a. ukuran dasar ruang ; b. jalur pedestrian ; c. jalur pemandu. d. area parkir. e. ramp. ; f. rambu ;
5
bangunan
harus
memperhatikan
Pasal 8
(1) Penyediaan fasilitas berdasarkan pada pedoman persyaratan teknis aksesibilitas yang
telah
diatur
dalam
Keputusan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor
468/KPTS/1998. (2) Apabila standar penyediaan fasilitas belum diatur dalam peraturan perundangan, maka penyediaan fasilitas dapat berdasarkan pada pedoman standart internasional yang ada, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang standar penyediaan fasilitas.
BAB VI PENERAPAN
Pasal 9
Penyediaan fasilitas bersifat wajib bagi bangunan sebagai berikut : a. Bangunan umum dan lingkungan yang akan dibangun. b. Bangunan umum dan lingkungan yang mengalami perubahan dan penambahan. c. Bangunan umum bersejarah. d. Bangunan umum yang merupakan bangunan darurat.
Pasal 10
Penyediaan fasilitas bersifat tidak wajib bagi bangunan sebagai berikut : a. Bangunan umum dan lingkungan yang dapat dibuktikan berdasarkan pendapat ahli yang berkompeten bahwa persyaratan teknis penyediaan fasilitas tidak dapat dipenuhi karena adanya kondisi site bangunan, kondisi sistem struktur dan kondisi lainnya yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. b. Bangunan umum dan lingkungan sementara yang tidak digunakan oleh masyarakat umum dan hanya digunakan dalam jangka waktu terbatas. c. Bangunan penunjang struktur dan bangunan untuk peralatan yang digunakan secara langsung dalam suatu proses pelaksanaan pembangunan.
6
Pasal 11
(1) Bangunan baru, yang akan dibangun pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas
bersamaan dengan selesainya
pembangunan tersebut. (2) Bangunan yang sudah ada pada saat Perda ini berlaku yang dialihfungsikan untuk kepentingan umum , wajib dilengkapi penyediaan fasilitas bagi difabel.
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12
(1) Pembinaan untuk pelaksanaan ketentuan persyaratan teknis penyediaan fasilitas pada bangunan umum dan lingkungan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (2) Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh pejabat yang berwenang
Pasal 13
Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sleman. BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 14
Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB IX KETENTUAN PIDANA
7
Pasal 15
(1) Subyek hukum yang melanggar Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan minimal 6 (enam) bulan atau denda minimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah ). (2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal 16
(1) Bagi subyek hukum yang melanggar Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dapat diancam dengan pidana kurungan minimal 1 (satu) tahun atau denda minimal
Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB X SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17
(1) Selain sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1), subyek hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa : a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan; c. penghentian sementara kegiatan sampai dipenuhinya persyaratan teknis penyediaan fasilitas ; (2) Pemberian sanksi administrasi tersebut dilakukan secara bertahap dari sanksi teringan berupa peringatan tertulis sampai yang terberat berupa penghentian sementara kegiatan dengan interval waktu tiap sanksi 3 (tiga) bulan.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
8
Pasal 18
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap berlaku. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah yang terkait dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini segera menyesuaikan. (3) Semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini harus dicabut. (4) Bagi bangunan umum dan lingkungan yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan wilayah dan kemampuan anggaran. BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 20
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.
9
Ditetapkan di : Sleman Pada tanggal : 23 Oktober 2002
BUPATI SLEMAN Cap/ttd IBNU SUBIYANTO
Disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor
: 6/K.DPRD/2002
Tanggal
: 23 Oktober 2002
Tentang
: Penyediaan Fasilitas Pada Bagunan Umum dan Lingkungan Bagi
Difabel.
Diundangkan di Sleman Pada tanggal 28 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN Cap/ttd SUTRISNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN
: 2002
NOMOR
: 1
SERI
: E
10
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG
PENYEDIAAN FASILITAS PADA BANGUNAN UMUM DAN LINGKUNGAN BAGI DIFABEL
I.
UMUM
Manusia
sebagai
makhluk
hidup
dalam
menjalani
kehidupan
dan
penghidupannya tidak akan lepas dari aktifitas dan mobilitas. Dengan kata lain bahwa manusia dalam kehidupan dan penghidupannya harus mempunyai kesamaan
hak
dan
kesempatan
dalam
beraktifitas
dan
bermobilitas.
Penghambatan terhadap kemampuan aktifitas dan mobilitas berarti merampas hak-hak asasi manusia.
Dalam beraktifitas dan bermobilitas manusia memerlukan fasilitas antara lain bangunan umum dan lingkungan. Penyediaan fasilitas bangunan umum dan lingkungan harus bisa digunakan oleh semua orang (aksesibel) termasuk difabel, lanjut usia, wanita yang sedang hamil dan anak-anak. Apabila fasilitas bangunan umum dan lingkungan yang tidak digunakan oleh semua orang merupakan bentuk diskriminasi yang berupa penghambatan mobilitas terhadap sekelompok manusia yang tidak mampu menggunakannya.
Untuk menciptakan fasilitas yang aksesibel diperlukan alat rekayasa sosial berupa aturan-aturan yang mendukung.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Huruf a Cukup jelas
11
Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Istilah difabel dipakai di sini karena lebih tepat dibandingkan dengan istilah penyandang cacat, karena sesungguhnya tidak ada manusia yang cacat. Istilah penyandang cacat sebenarnya merupakan stigma yang diciptakan untuk memandang lemah kelompok yang diberi sebutan tersebut. Istilah difabel diserap dari akronim bahasa Inggris diffable (different able people) yang berarti orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda. Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 3 Yang dimaksud dengan : •
Asas kemanfaatan adalah bangunan umum dan lingkungan yang dibangun harus bermanfaat bagi siapa saja yang menggunakannya.
•
Asas keamanan adalah bangunan umum dan lingkungan yang dibangun harus
aman
dan
tidak
membahayakan
menggunakannya.
12
bagi
siapa
saja
yang
•
Asas keselamatan adalah bangunan umum dan lingkungan yang dibangun harus memberi jaminan keselamatan bagi siapa saja yang menggunakannya.
•
Asas kenyamanan adalah bangunan umum dan lingkungan yang dibangun harus dapat memberikan rasa nyaman bagi siapa saja yang menggunakannya.
•
Asas kemandirian adalah bangunan umum dan lingkungan yang dibangun harus
dapat
menciptakan
kemandirian
bagi
siapa
saja
yang
menggunakannya. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Yang dimaksud dengan : a. Bangunan perkantoran untuk pelayanan umum antara lain adalah bank, kantor pos, bangunan administrasi, pegadaian dan bangunan pelayanan hukum. b. Bangunan perdagangan antara lain adalah pertokoan, pasar dan mal. c. Bangunan pelayanan transportasi antara lain adalah terminal bis, bandara, stasiun kereta api, dermaga penyeberangan, halte, trotoar, rambu dan tempat penyeberangan. d. Bangunan pelayanan kesehatan antara lain adalah rumah sakit, rumah bersalin, klinik, puskesmas dan posyandu. e. Cukup jelas. f. Bangunan pendidikan antara lain adalah sekolah, perpustakaan dan laboratorium. g. Bangunan pertemuan, pertunjukan dan hiburan antara lain adalah bioskop, gedung kenferensi, gedung olah raga, aula dan tempat rekreasi. h. Bangunan restoran antara lain adalah rumah makan dan kafetaria. i.
Bangunan
hunian
massal
antara
lain
adalah
hotel,
apartemen,
penginapan dan panti-panti sosial. j. Cukup jelas. k. Bangunan fasilitas umum antara lain adalah taman, kebun binatang dan pemakaman. Pasal 6 Masyarakat,
swasta
dan
pemerintah
bertanggung
jawab
dalam
menyediakan fasilitas kemudahan pada bangunan umum dan lingkungan.
13
Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Standar Internasional misalnya ESCAP Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 13 Tim pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan organisasi non pemerintah. Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas
14
Ayat (2) Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas
15
