2
9
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
13
Tahun
2006
tentang
P e d o m a n Pengelolaan Keuangan Daerah s e b a g a i m a n a telah diubah d e n g a n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 10 Peraturan
Daerah
Nomor 3 T a h u n 2001
tentang
Bentuk
Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11 Peraturan Daerah Nomor 4 T a h u n 2002 tentang
Ketentuan U m u m
Pajak Daerah; 12 Peraturan Daerah Nomor 6 T a h u n 2002 tentang Pajak Parkir; 13 Peraturan Daerah Nomor 6 T a h u n 2003 tentang Pajak Hiburan; 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel; 15. Peraturan Daerah Nomor 8 T a h u n 2003 tentang Pajak Restoran; 16. Peraturan Daerah Nomor 1 T a h u n 2004 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air P e r m u k a a n ; 17 Peraturan
Daerah
Nomor
5
Tahun
2007
tentang
Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah; 18 Keputusan Gubernur Nomor 29 T a h u n 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 19 Keputusan
Gubernur
Nomor
329/2002 tentang
Penetapan
Wilayah
Kerja Suku Dinas Pendapatan Daerah K o t a m a d y a di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN PERMOHONAN,
GUBERNUR
TENTANG
PERSYARATAN
TATA
DAN
CARA
PEMBAYARAN
PENGAJUAN ANGSURAN
S E R T A P E N U N D A A N P E M B A Y A R A N PAJAK. BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan ; 1
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut
Pemerintah
Provinsi
DKI
Jakarta
adalah
Gubernur
dan
Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3
3. Gubernur adalah
Kepala
Daerah
Provinsi
Daerah
Khusus
Ibukota
Jakarta. 4
Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepaia Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6 Kantor
Perbendaharaan
dan
Kas
Perbendaharaan dan Kas Daerah
Daerah
adalah
Provinsi Daerah
Kantor
Khusus Ibukota
Jakarta. 7. Suku
Dinas
Pendapatan
Daerah
yang
selanjutnya
disingkat
Sudin
Penda adalah Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Kepala Suku Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Suku Dinas Pendapatan
Daerah
Kota Administrasi
di
Provinsi
Daerah
Khusus
Ibukota Jakarta. 9. Kepala Unit Penagihan Aktif adalah Kepala Unit Penagihan Aktif Dinas P e n d a p a t a n Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n yang berlaku 11
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau p e m o t o n g a n pajak tertentu.
1 2 . P e n a n g g u n g pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung j a w a b atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan m e m e n u h i kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah 1 3 . Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur. 14 Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya j u m i a h pokok pajak 15 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ( S K P D K B ) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya j u m l a h pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan p e m b a y a r a n pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. 1 6 Surat
Ketetanan
Pajak
Daerah
Kurang
Bayar
Tambahan
yang
selanjutnya disingkat S K P D K B T adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
4
17
Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat S T P D adalah surat
untuk
melakukan
tagihan
pajak
dan/atau
sanksi
administrasi
berupa bunga dan/atau denda. 18. Surat Ketetapan Pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat
Ketetapan
Ketetapan
Pajak
Pajak
Daerah
Kurang
Bayar
(SKPDKB),
Surat
Daerah
Kurang
Bayar T a m b a h a n (SKPDKBT) dan
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); 19. Penelitian obyek jaminan adalah suatu rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pejabat atau fiskus terhadap suatu benda atau barang bergerak atau tidak bergerak atau d o k u m e n atau surat berharga milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang dijadikan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagai j a m i n a n pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah. 20. Surat
Keputusan
Pembetulan
adalah
surat
keputusan
yang
m e m b e t u l k a n kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam
penerapan
ketentuan
tertentu
dalam
peraturan
perundang-
undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar T a m b a h a n , Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah. 2 1 . Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar T a m b a h a n , Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
dan Surat Tagihan Pajak
Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau p e m u n g u t a n oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 22. Putusan
banding
adalah
putusan
pengadilan
pajak
atas
banding
terhadap surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 23. Kekhilafan Wajib Pajak adalah keadaan Wajib Pajak secara tidak sadar atau lupa atau dalam kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam m e m e n u h i kewajiban perpajakan. BAB
II
PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 2 Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau m e n u n d a pembayaran pajak terhadap
5
a
pajak yang masih harus dibayar d a l a m surat ketetapan pajak Keputusan Banding
Pembetulan, yang
Surat
menyebabkan
Keputusan jumlah
Keberatan,
pajak
yang
Surat
dan
Putusan
harus
dibayar
bertambah; b
kekurangan pembayaran pajak Pajak Parkir, Pajak Hiburan. Pajak Hotel, dan
Pajak
Restoran
yang
masih
harus
dibayai
dalam
SPTPD
s e b a g a i m a n a dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 4 T a h u n 2002 tentang Ketentuan U m u m Pajak Daerah. Pasal 3 (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Kepala Suku Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangannya, atas permohonan Wajib Pajak atau P e n a n g g u n g Pajak sebagaimana d i m a k s u d d a l a m Pasal 2 dapat m e m b e r i k a n persetujuan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mengangsur atau menunda p e m b a y a r a n pajak. (2) P e r m o h o n a n diterima
sebagaimana
Dinas
Pendapatan
dimaksud
pada
Daerah
atau
ayat Suku
(1)
harus
Dinas
sudah
Pendapatan
Daerah untuk permohonan: a.
secara angsuran, paling lambat 15 (lima beias) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang m e n y e b a b k a n j u m l a h pajak yang harus dibayar bertambah;
b.
p e n u n d a a n pembayaran pajak, hanya diberikan untuk setoran masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak
(3) Jangka
waktu
permohonan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
dikecualikan dalam hal Wajib Pajak atau P e n a n g g u n g Pajak mengalami keadaan
di
luar
kekuasaannya
dan
belum
masuk
dalam
proses
penagihan aktif maka dapat diajukan setelah batas waktu tersebut disertai alasan dan jumlah p e m b a y a r a n pajak yang dimohon untuk diangsur
atau
ditunda
dengan
melampirkan
bukti-bukti
yang
menguatkan alasan permohonannya. (4) Atas setiap permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda terima surat p e r m o h o n a n . Pasal 4 (1) Obyek Pajak Daerah yang dapat diberikan persetujuan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak meliputi Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Pengambilan dan Pemanfatan Air Bawah Tanah dan Air P e r m u k a a n .
6
(2) P e r m o h o n a n pembayaran angsuran d a n p e n u n d a a n pembayaran pajak dapat dipertimbangkan dalam hai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kesulitan likuiditas dan/atau keadaan di luar kekuasaannya (keadaan kahar/force
majeure)
sehingga
tidak
dapat
memenuhi
kewajiban
atas
ketetapan
perpajakan tepat pada waktunya. Pasal 5 (1) P e r m o h o n a n
pembayaran
angsuran
diajukan
surat
pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang m e n y e b a b k a n j u m l a h pajak yang harus dibayar bertambah. (2) P e m b a y a r a n
secara
angsuran
diberikan
sebanyak
6
(enam)
kali
angsuran untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut. (3) Dalam hal tertentu dan atas pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, dapat diberikan persetujuan p e m b a y a r a n angsuran sebanyakbanyaknya 12 (dua belas) kali angsuran untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut. (4) P e m b a y a r a n secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d a n ayat (3) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Pasal 6 (1) P e n u n d a a n pembayaran pajak hanya diberikan untuk setoran masa, surat ketetapan pajak, Surat Keputusan P e m b e t u l a n , Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang m e n y e b a b k a n jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. (2) P e n u n d a a n pembayaran pajak diberikan paling lama 3 (tiga) butan untuk
surat
Keputusan
ketetapan
pajak,
Keberatan, dan
Surat
Putusan
Keputusan Banding
Pembetulan,
kecuali
Surat
untuk setoran
m a s a diberikan penundaan p e m b a y a r a n pajak paiing lama 2 (dua) bulan. (3) Dalam hal tertentu dan atas pertimbangan kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan persetujuan p e n u n d a a n pembayaran pajak paling lama 6 (enam) bulan, (4) P e n u n d a a n pembayaran pajak s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Pasal 7 (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang m e n g a j u k a n permohonan s e b a g a i m a n a dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus :
7
a
bersedia memberikan barang j a m i n a n (barang jaminan) yang nilai dan
bentuk
barang
jaminan
berdasarkan
pertimbangan
Kepala
Dinas Pendapatan Daerah atau Kepala Suku Dinas Pendapatan Daerah
sesuai
kewenangannya,
kecuali
apabila
Kepala
Dinas
Pendapatan Daerah atau Kepala Suku Dinas Pendapatan Daerah m e n g a n g g a p tidak perlu; dan b
tidak m e m p u n y a i tunggakan pajak yang telah jatuh tempo.
(2) Barang j a m i n a n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang
bergerak
atau
tidak
bergerak
antara
lain
bank
garansi,
kendaraan bermotor, sertifikat tanah atau sertifikat deposito Pasal 8 (1) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan angsuran atau
penundaan
pembayaran
pajak,
tidak
dapat
lagi
diajukan
p e r m o h o n a n untuk mengangsur atau m e n u n d a p e m b a y a r a n pajak. (2) Apabila
Wajib
Pajak
atau
Penanggung
Pajak
yang
mengajukan
p e r m o h o n a n kembali untuk mengangsur atau m e n u n d a pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
2,
ternyata
mempunyai
S K P D L B maka pengembalian kelebihan p e m b a y a r a n pajak yang telah ditetapkan tersebut langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih
dahulu utang pajak yang ada. (3) Utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sisa utang
pajak atas
nama Wajib
Pajak yang
tercantum
pada
STPD
S K P D K B , S K P D K B T dan utang pajak lainnya yang sudah terutang Pasal 9 Surat Keputusan pembayaran angsuran atau Surat Keputusan penundaan pembayaran
pajak dinyatakan tidak berlaku,
Penanggung gugatan
Pajak
atau
mengajukan
banding,
atau
permohonan
apabila Wajib
Pajak atau
pembetulan,
keberatan,
pengurangan/pembatalan
surat
ketetapan
pajak, yang berkaitan dengan utang pajak yang diizinkan untuk diangsur atau ditunda. Pasal 10 Apabila ternyata bahwa ketentuan mengenai tanggal dan/atau jumlah yang tercantum d a l a m surat keputusan pembayaran angsuran tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak s e b a g a i m a n a mestinya, atau setelah berakhirnya masa penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud d a l a m surat keputusan penundaan p e m b a y a r a n pajak ternyata Wajib Pajak atau P e n a n g g u n g Pajak tidak melunasi kewajibannya serta jangka waktu pengajuan angsuran dan penundaan p e m b a y a r a n sebagaimana dimaksud d a l a m Pasal 3. maka Kepala Dinas P e n d a p a t a n Daerah melalui Kepala Unit Penagihan
aktif
melaksanakan
tindakan
peraturan pemndang-undangan yang berlaku.
penagihan
sesuai
ketentuan
8
BAB
Ml
P E R S Y A R A T A N DAN T A T A C A R A P E M B A Y A R A N A N G S U R A N DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 11 P e r m o h o n a n pembayaran angsuran harus m e m e n u h i persyaratan sebagai berikut. a.
P e r m o h o n a n harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Pananggung pajak, m e n g g u n a k a n bahasa Indonesia dan m e n y e b u t k a n alasan yang jelas dengan rincian utang pajak
b.
Melampirkan persyaratan : 1) fotokopi KTP; 2) fotokopi
SKPD,
SKPDKB,
SKPDKBT,
STPD,
Surat
Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, d a n Putusan Banding; 3) surat kuasa bermeterai cukup bagi yang d i k u a s a k a n ; 4) surat pernyataan bermeterai cukup m e n g e n a i kesanggupan untuk pembayaran angsuran pajak; 5) fotokopi d o k u m e n jaminan dan foto obyek j a m i n a n ; 6) bukti
tidak
ada
tunggakan
pajak
Daerah
pada
tahun-tahun
sebelumnya berupa rekapitulasi dilampirkan fotokopi pembayaran pajak; 7) d o k u m e n lain yang mendukung alasan-alasan permohonan antara lain ; a) surat
keterangan
menerangkan
dari
terjadinya
instansi kesulitan
yang
berwenang
likuiditas
dan/atau
yang
keadaan
kahar (force majeure); atau b) surat
keterangan
kesalahannya
kekhilafan
dengan
Wajib
dilampirkan
Pajak
dokumen
karena pendukung
bukan dari
instansi yang berwenang, c.
Surat pernyataan penyerahan j a m i n a n untuk perpajakan Daerah yang bermeterai cukup dikabulkan.
pelunasan kewajiban apabila permohonan
9 Pasal 12 P e r m o h o n a n penundaan pembayaran pajak harus m e m e n u h i peryaratan. a.
P e r m o h o n a n harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Pananggung pajak, m e n g g u n a k a n bahasa Indonesia dan m e n y e b u t k a n alasan yang jelas dengan rincian utang pajak
b.
Melampirkan persyaratan : 1) fotokopi KTP; 2) fotokopi surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, S P T P D yang telah diisi d e n g a n jelas dan Penanggung
benar,
Pajak
ditandatangani
untuk
masa
oleh
pajak
Wajib
Pajak
bersangkutan
atau
dengan
melampirkan d o k u m e n p e n d u k u n g ; 3) surat kuasa bermeterai cukup bagi yang dikuasakan; 4) surat
pernyataan
bermeterai
cukup
mengenai
kesanggupan
p e n u n d a a n pembayaran pajak; 5) fotokopi d o k u m e n jaminan dan foto obyek j a m i n a n ; 6) bukti
tidak
ada
tunggakan
pajak
Daerah
pada
tahun-tahun
sebelumnya berupa rekapitulasi dilampirkan fotokopi
pembayaran
pajak; 7) d o k u m e n lain yang mendukung alasan-alasan permohonan antara lain : a) surat
keterangan
menerangkan
dari
terjadinya
instansi kesulitan
yang
berwenang
likuiditas
dan/atau
yang
keadaan
kahar (force majeure); atau b) surat
keterangan
kesalahannya
kekhilafan
dengan
Wajib
dilampirkan
Pajak
dokumen
karena
bukan
pendukung
dari
instansi yang berwenang; c
Surat
pernyataan
perpajakan
penyerahan j a m i n a n
Daerah
yang
bermeterai
untuk cukup
pelunasan apabila
kewajiban
permohonan
dikabulkan. Bagian Kedua Tata Cara Pasal 13 (1) Wajib
Pajak
atau
Penanggung
Pajak
yang
akan
melakukan
p e m b a y a r a n secara angsuran m a u p u n p e n u n d a a n pembayaran pajak, harus terlebih dahulu mengajukan p e r m o h o n a n tertulis kepada Kepala Dinas
Pendapatan
Daerah
atau
Kepala
Daerah sesuai dengan k e w e n a n g a n n y a .
Suku
Dinas
Pendapatan
10
(2) P e r m o h o n a n
tertulis
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
harus
m e n g g u n a k a n bahasa Indonesia d e n g a n disertai alasan-alasan yang jelas
dan
dapat
dipertanggungjawabkan,
dengan
persyaratan sebagaimana dimaksud d a l a m Pasal 11
melampirkan atau Pasal 12
sesuai yang dimohonkan. (3) Berdasarkan
permohonan
sebagaimana
dimaksud
pada
pejabat yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas Pendapatan
Kepala
Daerah
Suku
Dinas
Pendapatan
penelitian
administrasi
penilaian
atas
dan/atau
obyek
penelitian
jaminan
yang
(2)
Daerah atau
selanjutnya lapangan
ayat
melakukan
dalam
pelaksanaannya
rangka
dilakukan
berdasarkan penilaian dan perkiraan serta kebenaran atas alasan yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. (4) Penelitian
administrasi
dan/atau
penelitian
lapangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan penugasan dan Kepala Dinas
Pendapatan
Daerah
atau
Kepala
Suku
Dinas
Pendapatan
Daerah atau atas usulan dari pejabat yang ditunjuk. (5) Apabila
dianggap
perlu
dan
atas
pertimbangan
Kepala
Dinas
Pendapatan Daerah atau Kepala Suku Dinas Pendapatan Daerah dapat memerintahkan
dilakukan
rapat
koordinasi
unit
kerja
terkait,
yang
hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Kepala Suku Dinas Pendapatan Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan
keputusan
dan
hasilnya
dituangkan
ke
dalam
uraian p e m a n d a n g a n pembayaran secara angsuran atau penundaan p e m b a y a r a n pajak. (6) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Kepala Suku Dinas Pendapatan Daerah d a p a t ; a. menerbitkan
nota
berupa
menerima
seluruhnya,
menerima
sebagaian atau menolak permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; b. atas
nota
berupa
menerima
seluruhnya
menerima
sebagian
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Pendapatan Daerah
atau
Kepala
mempertimbangkan jaminan
kecuali
Suku
besarnya
apabila
Dinas nilai
Kepala
Pendapatan jaminan
Dinas
dan
Daerah bentuk
Pendapatan
dapat barang
Daerah
atau
Kepala Suku Dinas Pendapatan Daerah m e n g a n g g a p tidak perlu adanya j a m i n a n dan tidak m e m p u n y a i t u n g g a k a n pajak yang telah jatuh tempo. (7) Berdasarkan nota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Wajtb Pajak
atau
Penanggung
Pajak
disampaikan
b a h w a permohonannya disetujui atau ditolak.
surat
pemberitahuan
11
(8) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Wajib Pajak atau P e n a n g g u n g Pajak yang permohonannya disetujui harus menyerahkan jaminan dalam keadaan baik kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Kepala Suku Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai d e n g a n kewenangannya. (9) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Kepala Suku Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Surat Keputusan Pembayaran
secara
angsuran
atau
penundaan
pembayaran
pajak,
yang dapat berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak atau P e n a n g g u n g Pajak. Pasal 14 (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Kepala Suku Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima
surat permohonan
pembayaran
angsuran
atau
penundaan
p e m b a y a r a n pajak, harus memberikan keputusan. (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) telah lewat dan
Kepala
Pendapatan
Dinas
Pendapatan
Daerah
tidak
Daerah
atau
memberikan
Kepala
suatu
Suku
Dinas
keputusan,
maka
p e r m o h o n a n tersebut dianggap dikabulkan atau diterima. (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak waktu sebagaimana Daerah
dimaksud
atau
Kepala
pada
ayat
Suku
(2),
Dinas
Kepala
Dinas
Pendapatan
Pendapatan
Daerah
harus
menerbitkan Surat Keputusan Angsuran atau penundaan pembayaran pajak. (4) Penerbitan Surat Keputusan sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) dan ayat (3) harus disertai dengan p e n y e r a h a n b a r a n g / d o k u m e n berharga sebagai jaminan milik Wajib Pajak atau P e n a n g g u n g Pajak yang telah dilakukan penelitian dan penilaian serta kebenaran oleh pejabat yang d itu njuk. (5) Surat Keputusan pembayaran angsuran atau p e n u n d a a n p e m b a y a i a n pajak
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
\ 3)
diberikan
dengan
ketentuan untuk a. p e m b a y a r a n angsuran
angsuran
untuk
diberikan
waktu
6
paling
(enam)
bulan
banyak
6
(enam)
berturut-turut
kali
dengan
d i k e n a k a n bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. b
penundaan
pembayaran
pajak
paling
lama
3
(tiga)
bulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kecuali untuk setoran masa diberikan penundaan p e m b a y a r a n pajak paling lama 2 ^dua) bulan d e n g a n dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
12
Pasal 15 (1) Perhitungan pembayaran angsuran adalah sebagai berikut. a. Perhitungan
sanksi
bunga
dikenakan
terhadap
jumlah
sisa
angsuran, b. Jumlah sisa angsuran adalah hasil p e n g u r a n g a n antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan d i a n g s u r dengan pokok pajak angsuran; c
Pokok pajak angsuran adalah hasil p e m b a g i a n antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dan jumlah bulan angsuran;
d. Bunga adalah hasil perkalian antara j u m l a h sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen). e. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah d e n g a n bunga sebesar 2% (dua persen). (2) Perhitungan penundaan pembayaran pajak adalah sebagai berikut. a
Perhitungan
bunga
dikenakan
terhadap
seluruh
jumlah
pajak
terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda. b. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak
yang
ditunda,
ditambah
dengan
jumlah
harus
dilunasi
bunga
2%
(dua
persen) sebulan; c.
Penundaan
pembayaran
pajak
sekaligus
paling
lambat pada saat jatuh tempo p e n u n d a a n yang telah ditentukan dalam surat keputusan dan tidak dapat diangsur. Pasal 16 (1) P e r m o h o n a n
pembayaran
secara
angsuran
atau
penundaan
p e m b a y a r a n pajak yang diproses di Balai Dinas setelah diterbitkannya Keputusan
Kepala
Dinas
administrasi
perpajakan
Pendapatan
selanjutnya
Daerah,
diselesaikan
pada
penyelesaian Suku
Dinas
Pendapatan Daerah setempat. (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah mendapat persetujuan p e m b a y a r a n secara angsuran atau p e n u n d a a n p e m b a y a r a n pajak pada saat melakukan
kewajiban perpajakan/pembayaran
pajak ke Kantor
Perbendaharaan dan Kas Daerah harus melampirkan Surat Keputusan p e m b a y a r a n angsuran atau penundaan p e m b a y a r a n pajak d i m a k s u d .
13
(3) K e w e n a n g a n
penyelesaian
pembayaran
angsuran
serta
penundaan
p e m b a y a r a n pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Pasal 17 Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam hal menilai atas barang jaminan Wajib Pajak, dapat berkoordinasi dengan kantor pegadaian atau instansi lainnya. BAB
IV
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 (1) T e r h a d a p Wajib Pajak atau P e n a n g g u n g Pajak yang telah mendapat persetujuan pembayaran angsuran atau p e n u n d a a n sebelum diberlakukannya
Peraturan
Gubernur
pembayaran pajak
ini dinyatakan
masih
tetap berlaku. (2) Terhadap
permohonan
pembayaran mengacu
pajak
ketentuan
yang
pembayaran masih
yang
dalam
lama
angsuran proses
sebelum
atau
penundaan
penyelesaian
berlakunya
tetap
Peraturan
Gubernur ini. BAB
V
KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 (1) Ketentuan mengenai teknis penyelesaian p e m b a y a r a n angsuran serta penundaan
pembayaran
pajak diatur lebih
lanjut d e n g a n
Peraturan
Kepala Dinas Pendapatan Daerah. (2) Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka : a. ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan P e m u n g u t a n Pajak Kendaraan Bermotor; b. ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf d Peraturan Gubernur Nomor 124 T a h u n 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan; c
ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Peraturan Gubernur Nomor 125 T a h u n 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemunautan Paiak Hotel;
14
d. ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf d Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun
2007
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Pemungutan
Pajak
Restoran; dan e.
Peraturan pelaksana lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 20
Peraturan Gubernur mi mulai berlaku pada tanggal d i u n d a n g k a n . Agar
setiap
Peraturan
orang
Gubernur
mengetahuinya, mi
dengan
memerintahkan
penempatannya
dalam
pengundangan Berita
Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
21 J u l i 2008
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
Diundangkan di Jakarta pada tanggal
29
Juli
2008
SFKRFTARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA
NIP 0 5 0 0 1 2 3 6 2 BERITA D A E R A H P R O V I N S I D A E R A H K H U S U S I B U K O T A J A K A R T A TAHUN
2008
NOMOR
64.
'n
saluran Pemerintah
Nomnr ™ T K
Prov.ns, dan P e r i n t a h a n
Dae^bupL^""^ " 3
n a a r a i
'
