ANALISIS PENYEDIAAN FASILITAS UMUM OLEH PEMKOT SURABAYA

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 9 (2013)

ANALISIS PENYEDIAAN FASILITAS UMUM OLEH PEMKOT SURABAYA Minarsih Melinawati [email protected]

Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT The purpose of this research is the performance of Surabaya municipal in providing flats on Jl. Urip Sumoharjo no. 42. The descriptive study is type of research which is applied in this research. The qualitative descriptive is applied in this research as the data analysis technique in this research in order to find out the characteristic of rent rates, facility, location and environment of the flats on Jl. Urip Sumoharjo no 42 and then it is analyzed and it gives a conclusions based on the result of the analysis. This research responder is dweller of flats Urip Sumoharjo. The result of this this research indicates that the rent rate, facility, location and environment of the flats on Jl. Urip Sumoharjo no. 42 is already in appropriate with the prevailing rules in the Surabaya municipal. The aspect of rent rate of the flats indicates that the tenant of the flats do not satisfy with the rent rate which is as much as Rp 104,000 per month. The aspect of facilities of the flats indicate that the tenants of the flats feel quite satisfied with the existing facilities of the flats of Jl. Urip Sumoharjo. The aspect of location indicates that the tenants of the flats feel satisfied with the location which is located in the center of Surabaya. The aspect of environment indicate that the tenants of flats feel very satisfied with the environment of the flats Urip Sumoharjo. Keywords: public facility providing, flats, Municipal of Surabaya ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam penyediaan rumah susun di Urip Sumoharjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Deskriptif (Descriptive Research). Teknik analisis data menggunakan Deskriptif Kualitatif guna untuk mengetahui karakteristik tarif sewa, fasilitas, lokasi dan lingkungan pada rumah susun Urip Sumoharjo yang kemudian dianalisis dan memberikan simpulan berdasarkan hasil analisis. Responden penelitian ini adalah penghuni rumah susun Urip Sumoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif sewa, fasilitas, lokasi dan lingkungan pada rumah susun Urip Sumoharjo sudah sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dari segi tarif sewa rumah susun menunjukkan bahwa para penghuni tidak puas dengan ketentuan tarif sewa yang telah ditentukan sebesar Rp. 104.000 perbulan. Dari segi fasilitas menunjukkan bahwa penghuni rumah susun sudah merasa cukup puas dengan adanya fasilitas yang terdapat pada rumah susun Urip Sumoharjo. Dari segi lokasi menunjukkan bahwa para penghuni rumah susun puas dengan tempat/lokasi berdirinya rumah susun karena lokasi rumah susun berada di tengah Kota Surabaya. Dari segi lingkungan menunjukkan bahwa para penghuni rumah susun merasa sangat puas dengan kondisi/keadaan lingkungan yang ada pada rumah susun Urip Sumoharjo. Kata kunci: penyediaan fasilitas umum, rumah susun, Pemkot Surabaya.

PENDAHULUAN Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yang berfungsi dalam mendukung terselenggaranya pendidikan, keluarga, persemaian budaya, peningkatan kualitas generasi yang akan datang dan berjati diri. Salah satu permasalahan permukiman yang dihadapi kota besar semakin kompleks. Penggunaan lahan untuk bangunan yang terus meningkat di wilayah Kota Surabaya menimbulkan masalah di masa yang akan datang.


2

Tingginya tingkat kelahiran dan migrasi penduduk yang terbentur pada kenyataan bahwa lahan di perkotaan semakin terbatas dan nilai lahan yang semakin meningkat serta mayoritas penduduk dari tingkat ekonomi rendah, menimbulkan permukiman-permukiman padat di kawasan yang dianggap strategis yaitu kawasan pusat kota, industri dan perguruan tinggi. Alternatif pembangunan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi di atas yaitu pembangunan ke arah vertikal, dalam hal ini adalah Rumah Susun. Untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah, Pemerintah membangun rumah susun sederhana dengan sistem sewa. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) ini untuk memenuhi kebutuhan pokok akan rumah tinggal yang sangat meningkat serta merupakan konsekuensi logis di kota besar terutama di kawasan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi seperti Surabaya. Rumah susun sederhana sewa merupakan jawaban yang paling rasional untuk mengatasi ledakan penduduk, menghilangkan kawasan kumuh, komitmen menjaga lingkungan, efisiensi lahan dan upaya mendekatkan warga dengan tempat kerjanya. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan rumah susun adalah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta meningkatkan fungsi lahan dan meningkatkan kualitas hunian padat. Rusunawa seharusnya mampu membantu perkotaan dalam menyediakan hunian yang layak untuk warganya. Perkotaan masih menjadi penanggung beban paling berat terkait penyediaan perumahan Pengadaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Surabaya selama ini tidak terlepas dari subsidi, yang pembangunannya sebagian besar bersumber dari dana APBN. Hanya sebagian kecil yang bersumber pada dana APBD I dan APBD II. Pemerintah Kota Surabaya lebih banyak bertindak sebagai penyedia lahan serta sarana dan prasarananya. Pengelolaan yang ada tidak seluruhnya ditangani oleh Pemerintah Kota Surabaya, terdapat pula rumah susun sederhana yang dikelola oleh pihak lain seperti Perum Perumnas dan Dinas Permukiman Jawa Timur. Di kota Surabaya terdapat 8 (delapan) rumah susun sederhana yang dimiliki dan/atau dikelola baik oleh Pemerintah Kota Surabaya sendiri di berbagai wilayah Kota Surabaya, Perum Perumnas maupun Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini mengambil studi kasus pada rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Urip Sumoharjo. Urip Sumoharjo merupakan kawasan rumah susun sederhana sewa yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan suatu kebutuhan rumah. Atas dasar latar belakang yang sudah disampaikan di atas maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penyediaan Fasilitas Umum Oleh Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kasus di Rumah Susun Urip Sumoharjo)” dengan bertujuan untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) di Urip Sumoharjo oleh Pemerintah Kota Surabaya ? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan/atau menganalisis apakah kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Urip Sumoharjo yang menyangkut tarif sewa, fasilitas, lokasi dan lingkungan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.


3

TINJAUAN TEORETIS Pengertian Kinerja Sektor Publik Kinerja dalam kamus besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa ”Kinerja merupakan anonim dari kata prestasi kerja (performance) yaitu suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu menurut standar yang telah ditetapkan”. Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai berapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002 dalam Mahsun, 2007:157). Jadi pengukuran kinerja dapat diartikan suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Dengan kata alin kinerja instansi Pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan insntansi Pemerintah. Pengertian Rumah Susun Dalam Undang-undang No 20 Tahun 2011 yang dimaksud dengan rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rumah susun adalah abngunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagianbagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapa digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dimiliki atau dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tujuan Penyelenggaraan Rumah Susun Berdasarkan UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun menyebutkan bahwa tujuan atas penyelenggaraan rumah susun sebagai berikut: 1. Menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungna yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; 2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 3. Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh; 4. Mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien dan produktif; 5. Memenuhi kebutuhan social dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak terutama bagi MBR;


4

6. Memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah susun; 7. Menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukimanyang terpadu; 8. Memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan dan kepemilikan rumah susun. Persyaratan Pembangunan Persyaratan pembangunan rumah susun menurut UU No 20 Tahun 2011 sebagai berikut: 1. Persyaratan administratif, dalam melakukan pembangunan rumah susun meliputi status hak atas tanah dan izin mendirikan bangunan. Pelaku pembangunan harus membangun rumah susun dan lingkungannya sesuai dengan rencana, fungsi dan pemanfaatannya yang tentunya harus mendapatkan izin dari Bupati/Walikota. 2. Persyaratan teknis, terdiri atas tata bangunan yang meliputi persyaratan peruntukan lokasi serta intensitas dan arsitektur bangunan dan keandalan bangunan. 3. Persyaratan ekologi, yang mencakup keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan. Prasarana, sarana dan utilitas umum lingkungan rumah susun sebagai berikut: 1. Sarana, merupakan fasilitas dalam lingkungan rumah susun yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi meliputi sarana sosial ekonomi dan sarana umum. 2. Prasarana, merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian rumah susun yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. 3. Utilitas umum, merupakan kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian rumah susun yang mencakup jaringan listrik, telepon dan gas. Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun. Sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun menurut UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun berasal dari: 1. Anggaran pendapatan dan belanja Negara 2. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan/atau 3. Sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana sebagaimana dimaksud di atas dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan rumah susun umum, rumah susun khusus, serta rumah susun negara dan/atau pemberian bantuan dan/atau kemudahan pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus dan rumah susun negara. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan rumah susun. Berdasarkan UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun pengembangan sistem pembiayaan tersebut meliputi: 1. Lembaga pembiayaan 2. Pengerahan dan pemupukan dana 3. Pemanfaatan sumber biaya dimanfaatkan untuk: a. Pembangunan rumah susun b. Pemerolehan rumah susun c. Perawatan dan pemeliharaan rumah susun


5

d. Peningkatan kualitas rumah susun e. Kepentingan lain di bidang rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Peningkatan kualitas rumah susun Permohonan Sewa Menyewa Satuan Rumah Susun Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah susun menyebutkan bahwa untuk permohonan sewa menyewa satuan rumah susun harus dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut: 1. Penyewaan untuk pertama kali: a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk b. Foto copy Kartu Keluarga c. Pas foto berukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar d. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon belum mempunyai rumah tinggal/belum memakai satuan rumah susun yang dimiliki, dikelola atau dalam penguasaan Pemerintah Daerah yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat e. Surat keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan tempat kerja atau Surat Pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai pekerja swasta atau wiraswasta yang diketahui oleh Lurah f. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa satuan rumah susun akan dihuni oelh satu Keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga pemohon 2. Perpanjangan perjanjian sewa menyewa rumah susun: a. Asli perjanjian sewa menyewa rumah susun yang telah habis masa berlakunya. b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk. c. Foto copy Kartu Keluarga. d. Pas foto berukuran 4x6 cm. e. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon belum mempunyai rumah tinggal yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat. f. Surat Keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan tempat kerja atau Surat Pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai pekerja swasta atau wiraswasta yang diketahui oleh Lurah. g. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa satuan rumah susun akan dihuni oelh satu Keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga pemohon. Hak, Kewajiban dan Larangan Penyewa Berdasarkan Perda Kota Surabaya No 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun menjelaskan bahwa setiap penyewa satuan rumah susun (sarusun) mempunyai hak dan kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi. Setiap penyewa berhak: 1. Memakai rumah susun rumah susun sesuai peruntukannya selama masa berlakunya Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun. 2. Memperpanjang Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun paling banyak 2 (dua) kali. 3. Memakai fasilitas umum yang ada pada komplek rumah susun.


6

4. Mendapat Mendapat layanan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan rumah susun. 5. Mendapat layanan air bersih, penerangan, jasa kebersihan dan/atau layanan lainnya. 6. Menyampaikan laporan atas layanan kondisi, tempat, dan lingkungan rumah susun yang kurang baik. 7. Mendapat layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang ada yang tidak disebabkan oleh Penghuni. 8. Mendapat penjelasan dan pelatihan tentang pencegahan, pengamanan dan penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya. 9. Menerima pengembalian uang jaminan pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban yang belum dipenuhi. 10. Mendapatkan kompensasi dari Pemerintah Daerah dalam hal bangunan Rumah Susun tidak dapat ditempati yang diakibatkan kebakaran, gempa bumi dan/atau keadaan lainnya.. 11. Menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh pengelola saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian penghuni. Setiap penyewa berkewajiban: 1. Membayar uang jaminan sebesar 3 (tiga) bulan uang sewa. 2. Membayar uang sewa satuan rumah susun. 3. Membayar rekening listrik, air bersih dan rekening lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Memakai satuan rumah susun sesuai dengan peruntukannya 5. Segera menghuni satuan rumah susun paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun ditandatangani. 6. Membuang sampah ditempat yang telah ditentukan. 7. Memelihara dan merawat tempat hunian dan fasilitas yang ada dalam lingkungan rumah susun. 8. Melaporkan secara tertulis kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan dan fasilitas lainnya yang dapat membahayakan penghuni. 9. Memberikan ganti rugi untuk setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni. 10. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 11. Mengosongkan/ menyerahkan satuan rumah susun dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah pada saat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun berakhir. 12. Melaporkan tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam kepada Ketua Rukun Tetangga setempat. 13. Memarkir atau meletakkan kendaraan pada tempat yang telah disediakan. Setiap penyewa dilarang: 1. Mengalihkan Hak Sewa kepada pihak lain. 2. Mengubah bentuk fisik dan fungsi bangunan satuan rumah susun tanpa Izin tertulis dari Pemerintah Daerah. 3. Memakai lebih dari satu unit Rumah Susun. 4. Menyimpan atau meletakkan barang di koridor, tangga atau tempat-tempat lainnya sehingga dapat mengganggu kepentingan bersama. 5. Menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia atau barang berbahaya lainnya yang mudah terbakar. 6. Meletakkan barang-barang yang melampaui batas/kekuatan daya dukung lantai yang ditentukan.


7

7. Berjudi, menjual/memakai narkoba, mengkonsumsi minuman beralkohol, berbuat asusila dan melakukan kegiatan lain yang dapat menimbulkan kegaduhan. 8. Memelihara binatang peliharaan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan. 9. Membuang benda atau barang dari lantai atas yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain. 10. Menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan. 11. Memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran. 12. Membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/toilet/jamban yang dapat menyumbat saluran pembuangan. 13. Mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib. Masa Berlaku dan Berakhirnya Izin Pemakaian Rumah Susun Berdasarkan Perda No 15 Tahun 2012 untuk masa berlaku izin pemakaian satuan rumah susun yaitu berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan untuk masa berakhirnya izin pemakaian rumah susun dikarenakan: 1. masa berlakunya telah habis 2. atas permintaan pemegang izin pemakaian rumah susun 3. pencabutan izin pemakaian rumah susun. Apabila pemegang izin pemakaian rumah susun meninggal dunia, maka ahli warisnya atau penghuni rumah susun yang sah dapat memakai satuan rumah susun sampai dengan masa berlaku izin pemakaian rumah susun berakhir dan dapat diberikan izin kepada ahli waris yang bersangkutan. Ketentuan Uang Sewa Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun menyatakan bahwa setiap penyewaan satuan rumah susun dikenakan uang sewa setiap bulan sebesar 3% x biaya investasi : 12 x jumlah satuan rumah susun dalam 1 (satu) lokasi rumah susun. Biaya investasi yang dimaksud di atas meliputi: 1. Biaya pengadaan tanah 2. Biaya pra konstruksi: a. Biaya perizinan b. Biaya studi kelayakan c. Biaya analisa dan dampak lingkungan d. Biaya perencanaan e. Biaya lainnya 3. Biaya konstruksi: a. Biaya struktur b. Biaya arsitektur c. Biaya prasarana dan utilitas 4. Biaya pengawasan Menurut Permenpera No.18 Tahun 2007 perhitungan atas struktur tarif sewa rumah susun sederhana dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: 1. tarif komersial diperuntukkan bagi masyarakat golongan menengah atas 2. tarif dasar diperuntukkan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah 3. tarif sosial diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).


8

Adapun struktur tarif sewa rumah susun sederhana sewa dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 1 Struktur Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Kelompok Tarif

Besaran Tarif

Tarif Sewa Komersial

Tarif maksimum Tarif minimum

Tarif Sewa Dasar

Tarif Sewa Sosial

Tarif maksimum

Rumus Perhitungan Tarif Sesuai dengan kebutuhan dan ketetapan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Biaya investasi + biaya operasional + biaya perawatan + biaya pemeliharaan Biaya investasi + biaya operasi + biaya perawatan + biaya pemeliharaan

Tarif minimum

Biaya operasi + biaya perawatan + biaya pemeliharaan

Tarif maksimum

Biaya operasi + biaya perawatan + biaya pemeliharaan

Tarif minimum

Biaya perawatan + biaya pemeliharaan

Sumber: Perpempera No. 18 Tahun 2007 Ketentuan Retribusi Atas pemberian izin pemakaian satuan rumah susun dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Menurut Perda Kota Surabaya No 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menjelaskan atas pemakaian setiap sarusun dikenakan retribusi setiap bulan sebesar 6,64 x harga standar bangunan x nilai sisa bangunan : 12 + nilai tambah x presentase sesuai letak lantai bangunan. Presentase dihitung berdasarkan letak lantai bangunan dengan kriteria sebagai berikut: 1. lantai 1, sebesar 100% 2. lantai 2, sebesar 90% 3. lantai 3, sebesar 80% 4. lantai 4, sebesar 65% 5. lantai 5, sebesar 45% Untuk nilai tambah pada perhitungan retribusi sarusun dihitung dari NJOP tanah per m2 dikalikan nilai jual kena pajak dibagi 12 bulan. Berdasarkan Perda Kota Surabaya No 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kota Surabaya No 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menyebutkan bahwa atas pemakaian setiap satuan rumah susun dikenakan retribusi sebagai berikut: 1. Rumah susun Sumbo, Rusun Dupak, Rusun Penjaringansari Tahap I: a. Lantai 1, sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perbulan; b. Lantai 2, sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbulan; c. Lantai 3, sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbulan; d. Lantai 4, sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbulan. 2. Rumah susun Urip Sumoharjo: a. Lantai 1, sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) perbulan; b. Lantai 2, sebesar Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) perbulan; c. Lantai 3, sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) perbulan; d. Lantai 4, sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan.


9

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (obyek) Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Deskriptif (Descriptive Research), yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti. Populasi (obyek) penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) Urip Sumoharjo yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo no. 42 Kota Surabaya. Teknik Pengumpulan Data Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) data Primer, data yang dibutuhkan berkaitan dengan kondisi lngkungan, peran serta penghuni dalam pengelolaan lingkungan rumah susun; (2) data Sekunder, merupakan data primer yang telah diolah dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer. Data ini dapat diperoleh dari hasil penelitian, artikel baik dari media cetak maupun elektronik, penelusuran pustaka dan dokumen. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Observasi (pengamatan) Yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti. Dalam hal ini objek yang diteliti adalah Rumah Susun Urip Sumoharjo. 2. Interview (wawancara) Dilakukan wawancara secara tatap muka dan tidak terstruktur kepada pengelola dan para penghuni rumah susun tentang fasilitas yang menyangkut tarif sewa, fasilitas, lokasi dan lingkungan. 3. Kuesioner (angket) Yaitu memberikan angket kepada responden yang terdiri dari tiga blok dimana untuk masing-masing blok dibutuhkan 30 responden. 4. Dokumentasi Yaitu dengan mencari data yang berhubungan dengan penyediaan fasilitas serta data sekunder lainnya yang ada pada rumah susun Urip Sumoharjo. Satuan Kajian Adapun satuan kajian yang digunakan peneliti untuk pembahasan ini adalah: 1. Kinerja Pemkot Surabaya (sebagai penyedia fasilitas) Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam strategic planning. 2. Fasilitas umum Dalam penelitian ini yang mencakup fasilitas di rumah susun sebagai berikut: a. Tarif sewa Yaitu besaran tarif sewa yang harus dibayar oleh penghuni rumah susun setiap bulannya sebesar Rp.104.000. b. Fasilitas Fasilitas pada rumah susun meliputi mushola dan TPA, balai RW, ruang serbaguna, pos jaga, ruang Karang Taruna, serta parkir motor dan mobil yang dikelola oleh Karang Taruna. c. Lokasi


10

Keberadaan lokasi rumah susun, apakah berada dipusat kota atau di pinggir kota yang mempengaruhi minat konsumen. Semakin strategis letak rumah susun maka semakin baik serta memiliki tingkat permintaan yang semakin tinggi pula. d. Lingkungan Lingkungan memiliki peranan penting dalam menentukan keputusan terhadap penyewaan rumah susun. Selain itu, seringkali lingkungan yang terdiri dari sesame manusia disebut juga sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang. Teknik Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu cara atau teknik pengolahan data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan deskriptif kata-kata atau struktur kalimat yang berdasarkan pada teori yang relevan untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai sifat (karakteristik) obyek dari data-data tersebut. Langkah-langkah dalam proses analisis data sebagai berikut: 1. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data penelitian pada Rumah Susun Sederhana Sewa Urip Sumoharjo. 2. Mendeskripsikan data penelitian yang terkumpul dan teridentifikasi. 3. Melakukan analisis dan pembahasan berdasarkan deskriptif data penelitian dan teori yang relevan. 4. Memberikan simpuan berdasarkan hasil analisis. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Karakteristik Responden Berdasarkan hasil penelitian yang disebar pada tiga blok A, B dan C karakteristik responden berdasarkan usia, lebih banyak berusia < 50 tahun. Untuk tingkat pendidikan responden, lebih banyak berpendidikan SMA. Jenis pekerjaan responden lebih banyak sebagai pegawai swasta. Sedangkan untuk karakteristik responden berdasarkan penghasilan perbulan, lebih banyak sebesar < 1 juta setiap bulannya. Regulasi yang Berlaku dan Pelaksanaannya oleh Pemkot Surabaya Rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Urip Sumoharjo merupakan salah satu rumah susun yang dikelola oleh Pemkot Surabaya dan merupakan rumah susun yang pertama kali di Surabaya. Mengingat pembangunan rusun Urip Sumoharjo maka pembangunan rusun memang diprioritaskan untuk warga yang sebelumnya menempati lahan tersebut, karena sebelum rusun didirikan telah ada warga yang telah menempati lahan tersebut berdasarkan Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang telah diterbitkan oleh Pemkot Surabaya serta diperkenankan memakai lebih dari satu unit rumah susun. Di samping itu, rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Urip Sumoharjo merupakan barang milik Daerah atau aset Daerah karena tanah tempat berdirinya bangunan tersebut merupakan tanah penguasaan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Selain itu, karena rumah susun Urip Sumoharjo merupakan barang milik daerah atau aset daerah maka dikenakan retribusi. Sebagaimana diutarakan oleh Bapak Gangsar selaku Kepala UPTD Rusun Surabaya sebagai berikut: “rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Urip Sumoharjo merupakan rusun yang pertama kali di Surabaya yang juga dikelola oleh Pemkot Surabaya. Pembangunan rusun Urip dikarenakan adanya kebakaran jadi pembangunan rusun ini memang


11

diprioritaskan untuk warga yang dulunya sudah menempati lahan tersebut. Selain itu, rusun Urip Sumoharjo merupakan barang milik Daerah atau disebut juga sebagai aset Daerah karena tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya bangunan rumah susun tersebut masuk dalam kategori tanah penguasaan Pemerintah daerah, jadi secara otomatis dikenakan retribusi. Untuk rumah susun yang dikelola oleh Pemerintah maka ikut Peraturan Daerah Kota Surabaya, peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun.” Dengan berlakunya Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2010 Tentang Pemakaian Rumah Susun, banyak dari kalangan penghuni rumah susun keberatan dengan adanya Perda tersebut. Rata-rata penghuni rusun keberatan terhadap ketentuan pasal 5 yang menyebutkan untuk dapat menghuni satuan rumah susun, warga Kota Surabaya harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah, di dalam pasal 9 juga disebutkan tentang masa berlakunya izin pemakaian rumah susun yang izin pemakaiannya hanya berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali perpanjangan, sehingga maksimal setiap penghuni hanya bisa menempati rumah susun selama 9 tahun saja. Selain itu, penghuni rumah susun juga resah dengan adanya kenaikan tarif sewa rusun yang dikelola oleh Pemkot Surabaya sehingga banyak penghuni rusun enggan membayar sewa rumah susun. sebagaimana diutarakan oleh Bapak Gangsar selaku Kepala UPTD Rusun Surabaya I sebagai berikut: “Perda No 2 tahun 2010 memang menimbulkan kontorversi bagi kalangan penghuni rumah susun karena dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa izin pemakaian rumah susun hanya berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali perpanjangan sehingga maksimal untuk menghuni rumah susun tersebut selama 9 tahun saja, padahal dalam jangka waktu 9 tahun belum tentu mereka (penghuni rumah susun) bisa membeli rumah baru, dan untuk tariff rumah susun keresahan itu semakin meluas dan hingga sekarang banyak penghuni yang tidak mau membayar uang sewanya, karena adanya keresahan penghuni rumah susun maka peraturan tersebut direvisi kembali.” Mengingat adanya keresahan penghuni rumah susun maka DPRD merevisi Perda No 2 tahun 2010 dengan Perda No 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun. Perda baru ini merupakan hasil kajian dan penampungan aspirasi penghuni rusun yang selama ini menolak Perda No 2 tahun 2010. Masalah penghuni rumah susun adalah lama masa hunian atau izin pemakaian rumah susun yang sebelumnya maksimal 9 tahun, menjadi lebih flexsibel hingga penghuni dapat memiliki rumah sendiri karena pada kenyataannya banyak penghuni rusun yang belum bisa membeli rumah sendiri dalam kurun waktu 9 tahun. Selain itu yang berkaitan dengan jumlah penghuni dalam satuan rumah susun. Awalnya, Pemkot membatasi penghuni hanya empat orang saja namun dengan adanya Peraturan Daerah baru ini membebaskan jumlah penghuni tetapi penghuni harus ada dalam kartu keluarga (KK). Selain menetapkan Perda diatas kesiapan Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan pemberlakuan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun juga dengan melakukan langkah nyata yaitu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat penghuni rumah susun guna untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan akan pentingnya perlindungan hukum kepada masyarakat penghuni rumah susun serta untuk menyadarkan akan tertib administrasi pengelolaan rumah susun. Peranan dan fungsi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya atas penyediaan fasilitas rumah susun Urip


12

Sumoharjo sebenarnya secara konseptual sudah sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan berbeda. Sebagaimana diutarakan oleh Bapak Gangsar Basuki selaku Kepala UPTD Rusun Surabaya I sebagai berikut: “Sebenarnya untuk kinerja Pemkot Surabaya atas penyediaan fasilitas rumah susun menyangkut tarif sewa rusun, fasilitas, lingkungan dan lokasi secara konseptual sudah sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Kebanyakan masalah yang selalu muncul adalah tarif sewa rusun, untuk fasilitas, lingkungan dan lokasi hampir semuanya tidak ada masalah yang terkait dengan hal tersebut.” Berikut adalah penyediaan fasilitas rusun Urip Sumoharjo menyangkut tarif sewa rusun, fasilitas, lingkungan dan lokasi yang digambarkan secara rinci sebagai berikut: 1. Tarif Sewa Rumah Susun Tarif sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa sarusunawa dan/atau sewa bukan hunian rusunawa untuk jangka waktu tertentu. Perhitungan tarif sewa berdasarkan pada Perda No 2 tahun 2010, setiap penyewaan satuan rumah susun dikenakan uang sewa setiap bulan sebesar 3% x biaya investasi : 12 x jumlah satuan rumah susun dalam satu lokasi rumah susun. Biaya investasi yang dimaksud meliputi: 1. biaya pengadaan tanah 2. biaya pra kontruksi 3. biaya konstruksi 4. biaya pengawasan. Besaran sewa yang ditetapkan tersebut di luar biaya penggunaan listrik dan air. Biaya yang sudah tercakup di dalam biaya sewa bulanan adalah hak penggunaan unit, biaya pemeliharaan fasilitas dan utilitas, biaya keamanan dan pemeliharaan lingkungan. Pengelolaan rusun yang lama seperti di Urip Sumoharjo ini tariff hunian Rp.20.000 per bulan, sedangkan rusun baru Rp.75.000 per bulan, Rp.85.000 per bulan, Rp.95.000 per bulan. Akan tetapi pada kenyataannya tarif rusun Urip Sumoharjo besarnya Rp.104.000 per bulan. Biaya sewa rumah susun belum termasuk dengan uang PDAM dan listrik. Banyak dari penghuni rumah susun Urip Sumoharjo yang merasa keberatan dengan tarif sewa yang telah ditetapkan sehingga banyak dari mereka yang tidak membayar secara rutin atau menunggak. Selain itu banyak dari mereka yang mengeluhkan harga tarif sewa rusun tidak sesuai dengan kondisi untuk satuan rumah susun yang mereka tempati. Dari pembahasan mengenai tarif sewa pada rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Urip Sumoharjo, maka secara keseluruhan data mengenai tarif sewa yang ada pada rusun Urip Sumoharjo berada pada kategori tidak baik. Hal ini dikarenakan tingginya harga sewa yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.104.000 perbulan serta tidak diimbangi dengan kondisi satuan rumah susun yang baik. 2. Fasilitas Rumah Susun Pelaku pembangunan wajib melengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas pada rumah susun. Prasarana, sarana dan utilitas umum harus memenuhi standar pelayanan minimal dan juga harus mempertimbangkan: 1. Kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari; 2. Pengamanan jikaterjadi hal-hal yang membahayakan; dan 3. Struktur, ukuran dan kekuatan sesuai dengan fungsi dan penggunaannya.


13

Rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Urip sumoharjo telah dilengkapi dengan fasilitas milik bersama dan dapat digunakan bersama yang merupakan kelengkapan dari sebuah rumah susun sederhana sewa. Kelengkapan tersebut harus ditempatkan pada tempat yang dapat diakses bersama, mudah dijangkau dan menjamin azaz keadilan. Bagian ini juga harus dipelihara dan dilindungi untuk menjamin fungsinya dan mudah dikelola. Fasilitas-fasilitas umum yang ada pada rumah susun Urip Sumoharjo sebagai berikut: 1. Musholla dan TPA; 2. Balai RW; 3. Ruang serbaguna; 4. Pos jaga; 5. Ruang karang taruna; 6. Parkir motor dan mobil yang dikelola oleh karang taruna; 7. Lapangan olahraga; 8. Ruang baca atau perpustakaan; 9. Ruang BLC; 10. Salon mini yang dikelola oleh ibu PKK. Adapun utilitas yang dimiliki oleh rusun Urip Sumoharjo sebagai berikut: 1. Air bersih dan sumur bor; 2. Meter air di tiap unit; 3. Listrik 450 watt untuk tiap hunian; 4. Kamar mandi dan wc di tiap unit. Dari pembahasan masing-masing kriteria fasilitas rusun Urip Sumoharjo, maka secara keseluruhan data tentang fasilitas yang ada pada rusun berada pada kategori cukup baik atau sedang, namun masih ada kriteria yang dianggap kurang baik oleh penghuni rusun Urip Sumoharjo. 3. Lingkungan Rumah Susun Menurut UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang dimaksud dengan lingkungan rumah susun adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas yang di atasnya dibangun rumah susun, termasuk prasarana, sarana dan utilitas umum yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat permukiman. Penataan dan pemeliharaan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keberdayaan masyarakat. Dalam hubungan bermasyarakat faktor lama tinggal di rumah susun merupakan salah satu yang dapat menjadikan hubungan interaksi sosial dapat terwujud sehingga membuat kehidupan sosial bermasyarakat diantara warga telah terbentuk. Dengan adanya ruang bersama yang keberadaannya tidak formal tersebut besar manfaatnya bagi warga rusun, yang antara lain: 1. Tempat bersosialisasi antar warga 2. Tempat berjualan warga 3. Tempat melangsungkan kebiasaan/tradisi setiap warga Rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Urip Sumoharjo berada di perkampungan padat penduduk di tengah kota Surabaya. Maka dari itu banyak sekali efek yang ditimbulkan dari lingkungan sekitar terhadap rusunawa Urip Sumoharjo. Pada lingkungan rusun sebagian waktu harian umumnya tidak digunakan untuk memelihara atau melakukan kegiatan terkait dengan penjagaan kualitas lingkungan, tetapi lebih digunakan untuk bekerja demi penghasilan yang lebih tinggi. Kegiatan harian para ibu


14

rmah tangga pada umumnya digunakan untyuk menjaga dan mengasuh anak dan/atau untuk membantu suami dengan berdagang atau melakukan usaha lainnya. Dari pembahasan masing-masing kriteria lingkungan pada rusun Urip Sumoharjo, maka secara keseluruhan data tentang lingkungan rusun berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari lingkungan rusun yang berada di kawasan bebas banjir, kondisi lingkungan yang cukup nyaman dan tenang serta persediaan air bersih memadai, namun masih ada kriteria yang dianggap masih kurang baik oleh penghuni rusun. 4. Lokasi Rumah Susun Awalnya rusun Urip Sumoharjo dibangun untuk merelokasi korban kebakaran Horizon. Rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Urip Sumoharjo terletak di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya. Rumah susun ini terletak di area seluas 2000 m2 dan terdiridari 3 (tiga) blok yaitu blok A, B dan C. Letak rumah susun berada di perkampungan padat penduduk sehingga bangunan ini sangat menonjol dibandingkan dengan bangunan-bangunan disampingnya. Dengan lokasi yang strategis di tengah kota dan mudah dijangkau memberikan nilai tersendiri bagi penghuni rusun Urip Sumoharjo. Dari pembahasan didapat bahwa secara keseluruhan data tentang lokasi rusun berada pada kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari lokasi rusun yang mudah dijangkau dan lancar serta dekat dengan pusat kota dan fasilitas umum seperti pasar, sekolah, tempat rekreasi, tempat bekerja, dll. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Penyediaan fasilitas umum pada rumah susun oleh Pemerintah Kota Surabaya pada dasarnya secara konseptual sudah sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan, akan tetapi kenyataan di lapangan membuktikan berbeda. Kebanyakan masalah yang sering muncul adalah masalah tarif sewa rumah susun. 2. Penyediaan fasilitas rusun Urip Sumoharjo berdasarkan tarif sewa terlihat bahwa mayoritas dari kesimpulan hasil penilaian responden menyatakan tidak baik. Hal ini dikarenakan tingginya harga sewa untuk satuan rumah susun. 3. Penyediaan fasilitas rusun Urip Sumoharjo berdasarkan fasilitas yang terdapat pada rusun terlihat bahwa mayoritas dari kesimpulan hasil penilaian responden menyatakan cukup baik atau sedang. 4. Penyediaan fasilitas rusun Urip Sumoharjo berdasarkan lokasi rusun, terlihat bahwa mayoritas kesimpulan hasil penilaian dari responden menyatakan sangat baik. Hal ini dikarenakan lokasi rumah susun yang berada di pusat kota Surabaya. 5. Penyediaan fasilitas rusun Urip Sumoharjo berdasarkan lingkungan, terlihat bahwa mayoritas kesimpulan hasil penilaian responden menyatakan baik. Hal ini didukung oleh lingkungan rusun yang bebas dari kawasan banjir dan persediaan air bersih yang memadai. Saran Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka peneliti mengajukan saran beberapa saran sebagai berikut: 1. Pemerintah Kota Surabaya hendaknya melakukan tindakan yang tegas kepada penghuni rumah susun mengenai peraturan pemakaian rumah susun yang memuat tentang sanksi


15

yang diberikan kepada para penghuni rumah susun apabila telah menunggak pembayaran tarif sewa rumah susun. 2. Meningkatkan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun melalui media cetak sehingga masyarakat luas mengetahui peraturan tentang pemakaian rumah susun yang telah berlaku dan untuk penghuni rumah susun diharapkan lebih mengerti dan lebih menaati peraturan yang telah diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. ANDI OFFSET: Yogyakarta. Mahsun, M, dkk. 2007. Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 18 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang dibiayai APBN dan APBD. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun. Peratura Daerah Kota Surabaya No. 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Said, R. 2009. Analisis Kinerja Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Hipotesis Tahun ke 1 No.2:195-204. Sari, I. 2010. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Perumahan Tipe Cluster (Studi Kasus Perumahan Taman Sari Semarang). Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang. Subkhan, M. 2008. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Cengkareng Jakarta Barat. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta: Bandung. Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

●●●

ANALISIS PENYEDIAAN FASILITAS UMUM OLEH PEMKOT SURABAYA

Recommend Documents