Kerjasama korupsi antara

Sengaja Absen Sidang,

DEWI PERSSIK LECEHKAN PENGADILAN?

D

ewi Perssik masih harus menunggu untuk menyandang status janda yang kedua kalinya, karena surat pernyataannya yang dibuat bersama sang suami, Aldi Taher, ditolak oleh Majelis hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat, (5/11). Dewi pun dinilai tidak begitu serius menangani masalah cerainya ini dan dianggap melecehkan pengadilan. Benarkah? “Semuanya diserahkan kepada Aldi, dan Aldi bilang, ‘Segala sesuatunya kamu tinggal tunggu beres,’” jawab Dewi di Studio Penta, Jakarta Barat, (5/11) Wanita yang pernah gagal menikah dengan Saiful Jamil ini menuturkan jika ia dan Aldi sebelumnya sudah berusaha berdamai - sebelum diminta hakim untuk mediasi. Namun, tak ada hasil. Dan yang pasti ketidakhadirannya dua kali di sidang itu memang disengaja. “Untuk apa saya datang cuma untuk menyakiti hati? Udah tahu itu sakit. Maaf, saya tidak berbicara orang lain, tapi kalau dari pihak perempuan yang tergugat tidak datang tidak apa-apa, karena saya merasa dilecehkan. Kita punya attitude dan ada hitam di atas putih, di atas materai dari keluarga,” katanya. Dia mengatakan, mungkin maksud Hakim hendak mendamaikan melalui proses mediasi. “Tapi dari pihak laki tidak mau, masa’ dipaksa sih? Kan hanya untuk menyakitkan hati. Saya melangkah saja sudah sakit, apalagi badan saya. Bukan berarti saya nggak mau (mediasi),” sambungnya. Lantas, bagaimana tanggapan Dewi mengenai kabar pelecehan pihak pengadilan? Ditanya begitu, pemilik Goyang Gergaji ini langsung balik bertanya, “Hakimnya laki apa perempuan? Kalau hakimnya perempuan dia tahu perasaan saya.” Dewi juga tidak memberikan kepastian bakal datang dalan persidangan pada tanggal yang sudah ditetapkan minggu depan oleh Pengadilan. Ia tetap bersikukuh telah menyerahkan masalah ini kepada manajer dan keluarganya. (Opick)

Terbit setiap hari SENIN Harga Rp.5.000 luar Pulau Jawa tambah ongkos kirim

PENERBIT BINA INTERAKSI EKONOMI PERS Redaksi : Jl. Teratai Blok i 4/6 Taman Modern, Pulogebang Telp. 021-46828595, Fax: 021-46828595, Kode Pos 13960 Jakarta Timur. Rek, Bank Mandiri KCP BKS 125.00.0569340.3 NPWP : 01.917.755.9-407-000 KODE SERI FAKTUR PAJAK : EFCXV - 407 . E-mail [email protected]

SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 JULI 1999 No. 189 ! Th X ! Senin 9 Nov- 22 Nov 2009

Dana Rekonstruksi Pascagempa Tunggu APBN TA 2010

Trans, Jakarta: Keberadaan Mabes Polri dan KPK yang profesional sejatinya masih dibutuhkan, mengingat masalah korupsi masih terus berlangsung di negeri ini. Salah satunya adalah dugaan korupsi yang dilakukan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) bekerja sama dengan PT Sriwijaya Prima Makmur (SPM), yang merugikan negara miliaran rupiah.

K

erjasama korupsi antara BUMN dengan pihak swasta itu terjadi pada proyek Pembuatan Bronjong Sungai Anai PLTA Singkarak PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pembangkitan Bukit Tinggi tahun 2008 lalu. Nilai proyek itu sebesar Rp 2.478.002.268,00. Rincian proyek yang dikerjakan, terdiri dari tiga bagian uraian kerja. Pertama, Perkerjaan Persiapan,

yang meliputi Mobilisasi & Demobilisasi, Pembersihan Lokasi & Survey, Pembuatan Direksi Keet UK. 4x4 Meter, Dokumentasi dan Laporan. Kedua, Pekerjaan Galian, yang meliputi Galian Tanah Berbatu Untuk Tapak Bronjong, Galian Tanah Berbatu Alur Sungai, Urugan Tanah Belakang Pasangan Batu Bronjong (Termasuk Pemadatan). Uraian pekerjaan ketiga adalah Pekerjaan Batu Bronjong, yang meliputi

Pasangan Bouplank, Pasang Batu Bronjong Kawat 4 mm (Anyaman 3x Lilitan) batu Pecah Isian UK. 20x30 Cm, Pasangan Baru Bronjong Untuk Grip & Pengunci Sebelah kiri Bagian Hulu, dan Pasangan Ijuk Tebal 5 Cm. Secara keseluruhan total jumlah nilai pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp 2.252.729.334,30, jika kemudian """ Bersambung hal 7 ...

Polri Bisa Join Imigrasi Cekal Anggodo

Trans, Pariaman: Penjabat Gubernur Sumatra Barat Marlis Rahman mengatakan pemerintah belum bisa secepatnya memberikan bantuan rekonstruksi bagi rumah yang rusak dan roboh akibat gempa karena harus menunggu alokasi anggaran tersebut dalam APBN 2010 disahkan. Selain pada APBN 2010, pemerintah juga akan menambah anggaran untuk rekonstruksi Sumbar pascagempa dan tanah longsor pada APBN 2011, katanya di Pariaman. Dengan demikian, tambahnya, bantuan pembangunan rumah warga yang rusak, hancur serta roboh itu baru dapat dilakukan pada anggaran APBN 2010 dan 2011. Untuk menyikapi hal ini, pemerintah Sumbar berharap ada bantuan dana dari dompet peduli, LSM nasional dan internasional, perusahaan dan donatur lain, katanya. Selain itu, masyarakat bisa membangun kembali rumahnya dengan dana simpanan atau bantuan langsung yang diterimanya dari berbagai pihak di luar bantuan pemerintah, tambahnya. Ia menyebutkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Sumbar juga terus berupaya mencarikan donator untuk membantu masyarakat korban gempa membangun kembali rumahnya. Bagi masyarakat yang ingin membangun atau memperbaiki rumahnya, ia meminta agar sepengetahuan pemerintahan setempat, sehingga bangunan dapat disesuaikan dengan standar """ Bersambung hal 7 ...

Trans, Jakarta: Komisi III DPR tak ingin mengintervensi kepolisian yang membebaskan Anggodo Widjojo. Namun, ada baiknya bila Polri bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengamankan Anggodo sebagai saksi kunci. “Kalau Polri menganggap langkah-langkah pencekalan itu perlu, ya lakukan. Polri bisa bekerjasama dengan Dirjen Imigrasi, terserah pada kewenangan Polri,” kata anggota Komisi III dari FPG Azis Syamsuddin di Jakarta, Kamis (5/11). Azis mengatakan Anggodo adalah tokoh central untuk memecahkan teka-teki keberadaan buronan koruptor Anggoro Widjojo yang lari ke luar negeri. Apabila Polri menilai pencekalan itu perlu, Komisi III tentu menghormati kewenagan itu. “Kita tak boleh mengintervensi. Polri lah yang memandang perlu atau tidak mencekal Anggodo berdasarkan pada kolerasi transkip rekaman KPK dengan apa yang selama ini disidik Polri,” papar Azis. Menurut Azis, Polri menyinkronkan antara kedua petunjuk atau instrumen alat bukti yang didapat penyidik. Tindak lanjut proses hukum terhadap """ Bersambung hal 7 ...

Belum Ada Indikasi Investor Menjauh dari Indonesia

Proyek Bronjong Sungai Anai PLTA Singkarak, PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Sektor Pembangikitan Bukitttinggi perlu dipertanyakan, Edi Putra sebagai pilot proyek mengatakan kalau mau sesuai dengan bestek sulit dipercaya, bagaimana mungkin PT SPM walaupun tidak bekerja bisa meraup keuntungan miliaran rupiah. foto : Dok CV IK Edy Putra

Perkara Badrudin NO,

Panitera PA Cikarang Segera Cabut Sita Jaminan Bekasi, Trans : Pengadilan Agama (PA) Cikarang menolak gugatan waris Gomay bin Nasir atau cucu tiri alm. H Sanim terhadap Badrudin bin

H Sanim. Majelis Hakim perkara gugat waris itu juga mengabulkan """ Bersambung hal 7 ...

HM Nursin HR (kiri) Redaktur Koran Trans sedang meminta tanggapan kepada Ketua Investigasi dan Komunikasi LBH PEPABRI Drs. Syaiful Nazar diruang kerjanya. foto: aziz

Penyelundupan Tekstil Asal Cina Tembus Pasaran Domestik Trans, Jakarta: Penyelundupan tekstil tampaknya semakin merajalela bagaikan lahan subur yang tidakan pernah kering. Berdasarkan hasil penyelidikan Asosiasi Pertektilan Indonesia (API) yang dilansir belum lama sangat memprihatinkan. Dengan gampangnya, gelombang demi gelombang tekstil selundupan menerjang pelabuhan Indonesia, untuk kemudian bertebaran di pasar domestik. Perkembangan ini jelas bisa menghancurkan produksi tekstil dalam negeri. Modus penyelundupannya pun kian bervariasi. Contohnya, kasus penyelundupan tiga kontai-

ner berisi tekstil yang baru-baru ini dibongkar pihak Bea dan Cukai Merak, Banten. Produk tekstil sebanyak 22 koli dan 97 rol dari Korea itu ternyata dicampur dengan barang yang dikatakan diimpor secara pribadi. Bagaimana mungkin barang yang diimpor secara pribadi bisa sebanyak itu? Tiga kontainer yang diangkut kapal itu masuk melalui pelabuhan peti kemas milik PT Indah Kiat di Anyer, Banten. Petugas bea cukai lantas mengharuskan barang impor itu melalui prosedur pemeriksaan jalur Dukung KPK, merah. Artinya, barang-barang itu Mahasiswa Bubuhkan harus diperiksa secara fisik, tak sekadar memercayai dokumen Dukungan Terhadap KPK atas Pemberantasan Korupsi dan """ Bersambung hal 7 ... Tolak Kriminaliasasi KPK oleh Kepolisian.

dan proyek fiktif,” jelas Ranjani Simatupang selaku Direktur Informasi GACD di Jakarta. Menurutnya, praktik korupsi di Kanwil DEPAG DKI Jakarta itu cukup ganas, dan sudah berlangsung cukup lama. Diungkapkan berdasarkan data-data yang diperoleh, adapun praktik korupsi itu antara lain penyalahgunaan jabatan dari aspek kepegawaian, penyimpangan anggara, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Direktur PT Panca Prima Busana Mulyono Hanjaya (Atay) yang selalu full bayar Bea Masuk. foto : sn trans

Atas dugaan korupsi itu, H Fauzan dan pejabat lainnya seperti Kasubag PIK H Kadimin (alm), Kasubag Keuangan H Murtado, Kadubag Umum H Purwanto menurut Ranjani, memiliki sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Antara lain di Pantura dan di Jalan Kalimalang Bekasi yaitu SPBU No. 3417516 atas nama H. Murtado dan SPBU No. 4317126 juga atas nama H """ Bersambung hal 7 ...

""" Bersambung hal 7 ...

Halo Bung TRANS

Penyimpangan Keuangan Negara Sekitar RP 185.708 M di Kanwil Depag Prov. DKI Jakarta Segera Dibuka Trans, Jakarta : Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi DKI Jakarta yang dikomandoi H A Fauzan Harun SH,” ironisnya merupakan sarang penyamun tindak pidana korupsi ”. Hal itu terungkap dari sejumlah data dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Semester, 11 Januari 2005 lalu, ditemukan bentuk penyimpangan keuangan Negara sekitar Rp. 185.708 Milyar lebih. “Mulai dari modus operandi rekayasa pelelangan, praktik mark up

Trans, Jakarta: Kepala Ekonom Bank Dunia William Wallace mengatakan belum ada indikasi investor asing menjauh dari Indonesia terkait dengan kasus lemahnya penegakan hukum akibat perseteruan KPK dengan polri. “Kita belum melihat adanya investor asing yang enggan menanamkan invenstasi di Indonesia,” ujarnya di Jakarta. Menurut dia, walau kepastian penegakan hukum merupakan salah satu kewajiban agar investor masuk ke Indonesia, namun kejadian antara KPK dengan Polri belum terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian. “Arah dari kasus ini juga belum jelas dan masyarakat nanti akan menilai, siapa tahu penyelesaian kasus ini menjadi lebih positif kedepan,” ujarnya. William mengatakan keberhasilan Indonesia bertahan dalam krisis global merupakan nilai lebih karena dapat mempercepat perbaikan iklim investasi dan ini merupakan kesempatan bagi pemerintah menurunkan biaya operasional untuk memperbaiki sistem logistik, memperbaiki fasilitasi perdagangan, membatasi jumlah non tarif “barriers” yang hanya menambah biaya serta mengurangi daya saing. “Terutama bagaimana untuk mengurangi masalah

Baca hal 3

Elpiji 12 Kg Naik Elpiji 3 kg tidak mengalami kenaikkan, karena hanya diperjualbelikan untuk program konversi.

Baca hal 10

Pemilihan Dirut PDAM ... Jika pertimbangannya azas profesionalitas, sejumlah elemen masyarakat Bekasi meminta agar Drs H Dhana Satria W dipertahankan sebagai Dirut PDAM Bekasi. Kanwil Depag DKI Jakarta erat kaitannya dengan korupsi. foto: ist

Baca hal 13

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DILAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTANNYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DILUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN-RI TERDEKAT

NO. 189. ! TH X

TRANS VONIS

HALAMAN 2

KORAN TRANSAKSI THN 9

Pembeli Kabel Perusahaan Dihadapkan Ke Pengadilan Trans, Jakarta: Hikmah dari kasus ini baik untuk dijadikan sebagai pegangan berbisnis. Jika tidak, bisa tertimpa perkara seperti yang dialami Efendi Anto Wijaya, yang kini duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, akibat kecerobohannya dan tak mampu membayar utang kepada PT Sancong Nusantara Indonesia (SNI). Dari sidang yang dilaksanakan, Selasa, (20 Oktober 2009) pukul 15.00 Wib, saksi Khim Jong-Yhun, mengatakan bahwa dia kenal dengan terdakwa Efendi Anto Wijaya sebagai penambang batu-bara. Terdakwa memesan kabel ke PT Andhika Karya sepanjang 1.927.000 meter senilai Rp 22 Milyar.Untuk pengambilan barang tersebut, terdakwa sudah memberikan surat jalan kepada Khim Jong-Yhun, dengan cara sistem kontrak yang akan dibayar sebesar Rp 500.000.000,-. “Untuk pengambilan barang, sebelumnya sudah ditanda tangani terlebih dahulu,” ujar saksi Khong Bu-Khin yang bertugas sebagai operasional di PT Sansol Nusantara Indonesia (SNI), yang diketahui masih kurang fasih berbahasa Indonesia. Menurut saksi Khong Bu-Khin, terdakwa Efendi Anto Wijaya memesan kabel sebanyak 25 truk. Namun, pihak PT Sansol Nusantara Indonesia (SNI) hanya mampu mengeluarkan barang sebanyak 2 truk saja. Selanjutnya, pada sidang yang digelar Selasa (27 Oktober 2009) pukul 16.00 Wib saksi Rita Narita mengatakan bahwa ia kenal dengan terdakwa Efendi Anto Wijaya karena datang ke kantornya untuk memesan kabel dari PT Andhika Karya sepanjang 2.000.000 meter senilai 15 Milyar, yang terdiri dari merek Power dan Instalasi yang biasanya dieksport ke Negara Eropa. Saksi Rita Narita juga mengatakan pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2009, terdakwa Efendi Anto Wijaya memberikan garansi atas nama Bank Mandiri senilai Rp 22 Milyar, yang langsung dibayarkan senilai Rp 500.000.000. Selasa, tanggal 3-11-2009 pukul 15.10 Wib, saksi Ronald Subali mengatakan bahwa benar ia yang mengantarkan terdakwa Effendi Anto Wijaya kepada Khim Jong-Yhun, cuma sebatas rekan bisnis saja. Saksi juga mengatakan secara kebetulan bertemu dengan terdakwa di Bogor tahun 2007. Lalu terdakwa menunjukkan surat keputusan Bank (SBK) senilai Rp. 20 Miliyar, kemudian memesan kabel kepada Mr. Khim Jong-Yhun dengan cek atas nama Bank Mandiri senilai Rp. 500 Juta kabel sebanyak 2 truk itupun dikeluarkan dari gudang. Namun, begitu sisa pembayaran selanjutnya hendak dicairkan ternyata tidak bisa sama sekali karena cek yang diberikan oleh terdakwa Efendi Anto Wijaya itu kosong. Merasa dirugikan, pihak perusahaan PT Sansol Nusantara Indonesia (SNI) langsung menghubungi dan memanggil terdakwa Efendi Anto Wijaya, namun tidak pernah mau datang sampai akhirnya permasalahan ke pengadilan. Begitu mendengarkan keterangan saksi, terdakwa Effendi Anto Wijaya mengatakan, “benar pak hakim, tapi cuma sedikit,” ucapnya dihadapan persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Apsari Dewi SH LLM mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Efendi Anto Wijaya bersalah dan melanggar pasal 378 KUHP jo.pasal 55 ayat(1) tentang penipuan yang diancam dengan pidana penjara selama 4 tahun. Untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi lainnya, Majelis hakim yang dipimpin oleh H Arifin SH M HUM yang didampingi hakim anggota Mawardi SH MH dan Suhartono SH MH mengatakan, sidang akan dilanjutkan kembali pada 11 November 2009. (Aston)

Tak mampu Bayar Utang, Anggota Dealer Diadili Trans, Jakarta: Budi Setiawan (56), yang merupakan anggota dealer di PT Sanyo duduk di kursi panas Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Terdakwa ini tidak mampu membayar utang sebesar Rp 5 Milyar lebih. Kasus ini berawal ketika Budi Setiawan memesan barang berupa lemari es (kulkas), TV dan mesin cuci dari PT Sanyo, dengan cara mengutang. Mulanya, dia membayar tagihan selalu lancar, namun setelah itu terlambat. Kepala Cabang PT Sanyo, Thomas Julianto, yang hadir sebagai saksi pada persidangan Senin (05 Oktober 2009) pukul 16.00 Wib, mengatakan bahwa apabila barang dipesan, pembayaran dapat dilakukan 45 hari kemudian. Namun, kepala cabang yang mengaku kenal terdakwa sebagai dealer menjelaskan, kalau pembayaran terlambat, pihak PT Sanyo melakukan pemblokiran. Lebih jauh saksi Gomsan Marisi—karyawan dan bertugas sebagai penjual (sales) di PT Sanyo, mengatakan terdakwa dihadapkan kepengadilan karena tidak mampu membayar utang kepada PT Sanyo sebesar Rp 5 Milyar lebih. Gomsan Marisi sebagai saksi juga mengakui pada persidangan yang digelar Rabu (07 Oktober 2009) pukul 14.00 itu, kenal dengan terdakwa Budi Setiawan sebagai wiraswasta sejak tahun 2005, kemudian bergabung dengan PT Sanyo sebagai dealer. Sedangkan saksi Shanty yang juga karyawan di PT Sanyo mengatakan bahwa terdakwa Budi Setiawan pernah melakukan pembayaran sebanyak empat kali kepada pihak PT Sanyo. Setelah pembayaran macet, kata Shanty—yang mengaku bertugas menyampaikan permasalahan di PT Sanyo, terdakwa Budi Setiawan memang sering memberikan janji-janji untuk melakukan pembayaran. “Namun, sampai sekarang janji tersebut tidak bisa ditepati,” tuturnya kepada majelis hakim. Faktanya, seperti dikatakan petugas kasir PT Sanyo, Nina Andari yang juga dihadirkan sebagai saksi pada persidangan yang digelar Senin (12 Oktober 2009) pukul 17.00 Wib, sejak April 2009 pembayaran tidak pernah diterima sama sekali. “Saya pernah menerima cek giro, namun begitu hendak dicairkan ternyata tidak bisa, karena masa jatuh tempo sudah berakhir,” katanya. Sedangkan, saksi Edwin Chandra yang bertugas sebagai pengawas di PT Sanyo juga mengatakan bahwa benar terdakwa Budi Setiawan dihadapkan ke pengadilan, karena tidak bisa membayar utang kepada pihak PT Sanyo sebesar Rp 5 Milyar lebih. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Apsari Dewi SH LLM mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Budi Setiawan bersalah dan melanggar pasal 374 KUHP tentang penggelapan dan pasal 379 KUHP tentang penipuan ringan dan menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 2 tahun penjara. Majelis hakim yang diketuai oleh Purwanto SH MH yang didampingi hakim anggota Eko Supriyono SH MAP dan Kamaruddin Simanjuntak SH mengatakan, untuk sidang yang beragendakan tanggapan itu,maka sidang akan dilanjutkan kembali pada 04 November 2009 mendatang. (Aston)

SENIN, 9 NOV - 22 NOV 2009

KONSULTASI HUKUM PERSATUAN PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI TNI DAN POLRI LEMBAGA BANTUAN HUKUM

LBH-PEPABRI Diasuh Oleh : Alam P Simamora, SH, MH (Direktur Eksekutif)

Alamat : DPP PEPABRI Jl. Diponegoro No. 53 Jakarta, 10310 Telp (021) 3147990 Fax. (021) 3150482 Email:[email protected]

Jaksa dan Polisi Penjual BB ‘Saling Membantah’ Trans, Jakarta: Sidang lanjutan jaksa dan polisi selaku penjual Barang Bukti (BB) jenis ekstacy atas nama terdakwa Mohammad Yusuf alias Kebot, kian heboh. Pasalnya, saat sidang yang beragendakan pemeriksaan terdakwa dilanjutkan tanpa majelis hakim tidak mengambil sumpah terlebih dahulu, sehingga terdakwa dalam memberikan keterangan terkesan saling membantah. Terbukti, yang digelar Selasa (13 Oktober 2009) pukul 15.15 Wib, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu, terdakwa Jenanto yang merupakan pegawai harian lepas unit Reskrim Polsek Pademangan mengtakan bahwa dirinya ditangkap karena kedapatan membawa pil ekstacy sebanyak 100 butir, yang rencananya akan dijual kepada seseorang yang bernama Ebes. Terdakwa Jenanto mengatakan kalau ia disuruh oleh terdakwa Irfan (polisi) untuk mencari calon pembeli. Saat

pertemuan di daerah Kelapa Gading, terdakwa Jenanto bertemu dengan terdakwa Esther Tanak SH dan Dara Vera Nita SH MH (jaksa). Dia juga mengaku melihat terdakwa Irfan diberikan barang (narkotika). Bahkan terdakwa Jenanto mengatakan bahwa keterangannya saat di BAP itu adalah palsu karena ia diajari oleh polisi untuk tidak berterus terang. Namun, menurut terdakwa Irfan, ia sama sekali tidak pernah meminta bantuan untuk dicarikan calon pembeli. Terdakwa Irfan juga mengatakan bahwa ia sudah lama kenal dengan terdakwa Eshter Tanak SH, karena sering melakukan koordinasi. Bahkan, terdakwa Irfan mengaku pernah membahas seputar barang bukti (BB) atas nama Muhammad Yusuf alis Kebot, yang kasusnya masih diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selanjutnya, Rabu (25 Februari 2009), setelah pertemuan di Kelapa Gading tersebut terdakwa Irfan langsung diberitahu ciri-ciri pil ekstacy yang akan diganti dengan pil obat Prednison (sesak nafas)

oleh terdakwa Esther Tanak SH. Lalu terdakwa Irfan pergi ke Glodok Jakarta Barat untuk mencari pil pengganti ekstacy tersebut. Setelah berhasil mendapatkannya, terdakwa Irfan langsung mengantarkannya ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, terdakwa Esther Tanak SH langsung memberikan pil ekstacy yang dibungkus dengan amplop sambil mengatakan, “bagaimana dengan Hp-nya.” Lalu terdakwa Irfan menjawab, “beres”. Saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus S Sirait SH yang didampingi Jaksa Djumadi SH dan SMY Ayayullah SH menanyakan, “apakah saudara masih ingat bentuk pil ekstacy tersebut?” Terdakwa Irfan langsung dijawab, “masih”. Kemudian saat ditanya seputar hilangnya barang bukti (BB) sebanyak 57 butir itu, terdakwa menyatakan, “habis dipakai di Hotel Hai-Lai bersama terdakwa Jenanto.” Terdakwa Esther Tanak SH mengatakan, barang bukti (BB) atas nama terdakwa Mohammad Yusuf alias Kebot itu ada dua macam,

Polisi Pemeras Direktur Divonis 1 Tahun Penjara Trans, Jakarta: Oknum polisi AKBP Andi Susilo dan Komisaris Polisi (Kompol) Heriadi Rozak bersama Chairul Yahman Alias Rendy (Sipil), terlihat tidak bisa berkutik sejak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ade Solehuddin SH, yang digantikan JPU Shofia, Marissa SH mengajukan tuntutannya. Lebih tidak berkutik lagi, ketika majelis hakim yang diketuai oleh Purwanto SH MHum, yang didampingi hakim anggota Eko Supriyono SH MAP dan Kamaruddin Simanjuntak SH menjatuhkan vonis selama 1 tahun penjara, dikurangi masa tahanan dan membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,-, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Modus operandi yang dilakukan oleh ketiga terdakwa, AKBP Andi Susilo, Komisaris Polisi (Kompol) Heriadi Rozak bersama Chairul Yahman Alias Rendy itu juga tergolong unik. Hanya berdasarkan

surat tugas dari Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, ketiga terdakwa datang dan menjumpai Frandy Zhung yang merupakan Direktur Utama (Dirut) di PT Lintas Buana Sentosa, untuk melakukan penangkapan terkait tindak pidana korupsi. Karena takut, Dirut PT Lintas Buana Sentosa Frandy Zhung akhirnya mengajak ketiga terdakwa ke Rumah Makan Garuda yang berlokasi di Kelapa Gading Jakarta Utara, untuk melakukan negosiasi (perdamaian). Pada saat itu ketiga terdakwa ternyata meminta uang tebusan sebesar Rp. 100 juta, agar kasus tersebut tidak akan diterbitkan di permukaan bumi. Namun, Dirut PT Lintas Buana Sentosa Frandy Zhung hanya bisa memberikan uang sebesar Rp. 60 juta. Rabu (28 Oktober 2009) pukul 15.00 Wib, Majelis Hakim yang diketuai oleh Purwanto SH MHum, yang didampingi hakim anggota Eko

Supriyono SH MAP dan Kamaruddin Simanjuntak SH, pada sidang yang berlangsung Rabu (28 Oktober 2009) pukul 15.00 Wib, mengatakan bahwa perbuatan ketiga terdakwa yakni AKBP Andi Susilo, Komisaris Polisi (Kompol) Heriadi Rozak bersama Chairul Yahman Alias Rendy telah terbukti bersalah dan melanggar pasal 374 KUHP tentang penggelapan dan pasal 379 KUHP tentang penipuan ringan. Atas dasar itu, majelis hakim pun menjatuhkan hukuman pidana selama 1 tahun penjara dikurangi masa tahanan, membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- serta menyatakan agar ketiga terdakwa tetap ditahan. Begitu mendengarkan keputusan majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ade Solehuddin SH yang digantikan oleh JPU Shofia Marissa SH mengatakan, pikir-pikir kepada majelis hakim. (Aston)

Pemilik Daun Ganja Diadili Trans, Jakarta : Inilah resiko yang harus dirasakan oleh Boy Charles. Pemuda berusia 33 tahun yang tinggal di Jalan Bandar Raya Np. 03 Rt. 005/006, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, setelah tertangkap tangan memiliki narkotika jenis ganja, kini dia harus duduk sebagai pesakitan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kasus ini terungkan ketika Arif Hidayat dan Ekhlis Suhada yang merupakan anggota polisi melakukan observasi di Jalan Beringin, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Berawal, Jumat (03 Juli 2009) pukul 14.00 Wib. Saat itu mereka melihat terdakwa Boy Charles yang sedang duduk sendirian di dekat parit (got). Karena gerak-gerik yang mencurigakan, dua anggota polisi itupun langsung mendekatinya. Benar saja ketika digeledah dari dalam kantong celana sebelah kanan ditemukan satu amplop daun ganja siap pakai. Untuk

proses yang lebih lanjut, terdakwa Boy Charles beserta barang bukti (BB) dibawa ke Polsek Koja. Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri Np. LASB:163/KNF/2009 tanggal 17 Juli 2009 menyimpulkan bahwa barang bukti (BB), yang berupa satu amplop warna coklat berisikan daun kering seberat 0,9561 gram, yang dibungkus rokok Sampoerna A Mild, adalah benar ganja yang mengandung Tetra Hidro Canabinol (THC) yang terdaftar dalam Gol. I No. urut 8 dan 9 UURI No. 22 tahun 1997 tentang narkotika. Kemudian pada persidangan yang digelar Kamis (15 Oktober 2009) pukul 15.20 Wib, saksi Arif Hidayat yang merupakan anggota polisi sektor (Polsek) Koja itu mengatakan bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Boy Charles, da dibantu oleh Ekhlis Suhada. “Karena gerak-gerik yang memcurigakan dan ketika hendak

digeledah dari kantong celana sebelah kanan ditemukan 1satu amplop daun ganja siap pakai yang dibungkus dalam rokok Sampoerna A Mild,” tuturnya kepada majelis hakim yang diketuai Eko Supriyono SH MAP dan didampingi hakim anggota Kamaruddin Simanjuntak SH dan Purwanto SH MHum. Setelah mendengarkan keterangan dari saksi Arif Hidayat, terdakwa Boy Charles hanya bisa menggelenggelengkan kepala. Di hadapan majelis hakim terdakwa akhirnya mengakui bahwa ganja tersebut dibeli dari Suherlan seharga Rp. 12.000,- yang rencananya akan dipakai sendiri. Jaksa penuntut umum (JPU) Yuana Nurshiyam SH. MHum yang digantikan oleh JPU Shofia Marissa SH mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Boy Charles melanggar pasal 78 ayat (1) Hurf a UURI No. 22 tahun 1997 tentang narkotika, dengan ancaman pidana selama 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 500 Juta. (Aston)

yakni warna cokelat dan hijau muda yang sudah diputus pada Maret 2009 silam. Terdakwa juga mengatakan bahwa ia pernah minta tolong kepada terdakwa Irfan seputar HP Blackberry tersebut, apakah masih dijual oleh temannya? Terdakwa Esther Tanak SH juga membantah bahwa ia tidak pernah berkoordinasi dengan terdakwa Irfan terkait ekstacy. “Seputar pertemuan di Kelapa Gading, itu tidak benar,” ucapnya kepada majelis hakim. Sedangkan terdakwa Dara Vera Nita SH MH, yang ditugaskan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak November 2008, mengatakan bahwa dia datang ke kejaksaan pada pukul 15.00 -15.20 wib, karena dipanggil pimpinan. Kamis, (29/10/09) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus S Sirait SH yang didampingi Jaksa Djumadi SH dan SMY Ayayullah SH, menjatuhkan tuntutan terhadap keempat terdakwa dengan hukuman yang berbeda. Terdakwa Dara Vera Nita SH MH dituntut

10 bulan penjara, terdakwa Jenanto dan Esther Tanak SH dituntut 1 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa Irfan dituntut 3 tahun penjara dan denda masing-masing sebesar Rp. 5 juta, subsidair 3 bulan kurungan. Begitu mendengarkan tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) salah seorang penasehat hukum terdakwa yang tidak mau jati dirinya disebutkan itu mengatakan, “kalau memang para terdakwa memang sudah terbukti bersalah, mengapa tuntutan dijatuhkan berbeda-beda, ada apa?,” tuturnya kepada Trans. Untuk mendengarkan Pembelaan (Pledoi) Majelis Hakim yang dipimpin oleh Eko Supriyono SH MAP yang didampingi hakim anggota Purwanto SH MH dan Kamaruddin Simanjuntak SH mengatakan siding akan dilanjutkan kembali setelah 1 minggu ke depan. (Aston)

Saksi Pasutri Pemilik Narkotika Bikin Majelis Hakim Pusing Trans, Jakarta : Majelis hakim dibikin pusing oleh saksi dalam perkara pasangan suami/ istri (pasutri) Efendi alias A-Kew dan Kamsiatun alias Vony bersama Tanu Wijaya alias Andi, yang merupakan pemilik narkotika jenis shabu-shabu, pil ekstacy dan daun ganja, di Pengadilan Jakarta Utara, Majelis hakim itu dipimpin oleh Eko Supriyono SH MAP, yang didampingi hakim anggota Purwanto SH MH dan Kamaruddin Simanjuntak SH. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Oman Setiawan, SH kembali menghadirkan saksi-saksi. Kronologis kasus ini sampai ke pengadilan, seperti dikatakan oleh saksi Pardiman dan Prima Gunawan yang merupakan anggota polisi dari Polres Jakarta Barat, pada sidang yang berlangsung Senin (05 Oktober 2009) pukul 15.00 Wib, bermula dari hasil pengembangan kasus narkotika dari terdakwa Lau ChinChun alias Chin-Chin, yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah itu, ketiga terdakwa ditangkap. Selanjutnya dari informasi terdakwa Tanu Wijaya, disebutkan ada shabu-shabu seberat 20 kg, ganja kering siap pakai seberat 19 kg dan pil ekstacy sebanyak 56.000 butir di rumah terdakwa Efendi, yang berlokasi di daerah Pademangan, Jakarta Utara. Namun, pada saat melakukan penggerebekan, posisi pintu kamar memang tertutup dan ketika pintu itu dibuka ada terdakwa Kamsiatun sedang asyik menonton TV. Pada persidangan Senin (19 Oktober 2009) pukul 15.00 Wib, saksi Amir Santoso mengungkapkan bahwa narkotika itu diperoleh dari terdakwa Tanu Wijaya dan untuk mendapatkannya, hanya bisa melalui telepon (HP) saja. Begitu mendengarkan keterangan saksi,terdakwa Tanu Wijaya langsung membantah.

Penasehat hukum terdakwa juga langsung mengajukan keberatan. Menurutnya, keterangan saksi tersebut tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, keberatan tersebut ditolak oleh majelis hakim, sehingga keterangan saksi itu tetap dibacakan. Berdasarkan keterangan Hermansyah, Safruddin, Joni, Untung dan Budi, yang merupakan saksi verbal, pada persidangan Kamis (22 Oktober 2009) pukul 15.00 wib,mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap ketiga terdakwa itu sudah sesuai prosedur. Sebab, sebelum BAP itu ditanda tangani terlebih dahulu diawali tanya jawab dan tanpa didasari unsur pemaksaan. Nah, begitu saksi Tet-Chow yang merupakan orang tua dari terdakwa Efendi dihadirkan, majelis hakim pun dibuat pusing. Pasalnya, keterangan saksi ini tidak sesuai dengan pengakuan dari terdakwa Kamsiatun. Menurut Tet-Chow, terdakwa Efendi dan Kamsiatun sudah resmi menikah dan tinggal di rumahnya selama 1 tahun. Sedangkan terdakwa Tanu Wijaya alias Andi sudah tinggal (kost) di rumahnya sudah 6 bulan. Saat ditanya majelis hakim apakah benar terdakwa Efendi dan Kamsiatun sudah lama tinggal di rumah itu, saksi Tet Chow ternyata tidak bisa menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa terdakwa Kamsiatun tinggal di rumahnya melalui terdakwa Efendi. Di sisi lain, terdakwa Efendi mengaku kenal dengan terdakwa Tanu Wijaya sejak SMP dan tinggal (kost) di rumahnya sejak 6 bulan lalu. Bahkan, terdakwa Efendi mengaku pernah diberikan uang lebih oleh terdakwa Tanu Wijaya. Sedangkan terdakwa Tanu Wijaya menyatakan, narkotika tersebut diambil dari apartemen yang ada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara atas permintaan Kamir. (Aston)

Penerbit : Bina Interaksi Ekonomi Pers. SK/MENPEN/1496/ SIUPP/22 Juli 1999. Alamat Redaksi: Jln. Teratai Blok i 4/6 Taman Modern, Pulogebang Telp. 021-46828595 Faximail 021-46828595 Kode Pos 13960 Jakarta Timur - Rek, Bank Mandiri KCP BKS 125.00.0569340.3, E-mail [email protected]. Percetakan : PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA ( Isi diluar tanggung jawab percetakan).

NPWP : 01.917.755.9-407-000 Kode Seri Faktur Pajak : EFCXV - 407

Dewan Penasehat : Mayor Jenderal TNI (Purn) H. Syamsu Djalal, SH; Mayjen TNI (Purn) H. Asril H Tanjung; Brigjend TNI (Pur) Indra Yudono; Letkol Art, Ir. Akhmad Luthfie. Msc; DR. A Hamid Hariantoni; Drs. H Muslim Kasim Dt Sinaro Basa AK MM; Alam P Simamora SH.MH;Marni Malay SH, H. Ismail Ibrahim SH; Fafinaldi. SH.MH; Aman Simamora SH. MH; A Rysanto Situmorang; Idris Koto; I Nyoman Redita SH. MH; H.Arifin Cokro Sasmita SE, KH Ujang Thamrin, Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Drs Syaiful Nazar; Pemimpin Perusahaan : Ny Helfita Afianthy; Wkl Pimpinan Perusahaan: Elman Sihombing; Wkl Pempinan Umum: C Herry SL; Wkl. Pemimpin Redaksi : R. Akram SM; Redaktur Pelaksana : Ali Rahmat Siregar Dewan Redaksi: Syaiful Nazar; Elman Sihombing; C Herry SL; R Akram SM; Harris Fadhillah Abbas; Ali Rahmat Siregar; F.Safan Akom BA; Yeye Sutedja . Sekretaris Redaksi : Rofiq; Intan Gunasari; Sirkulasi dan Periklanan: Saskia Maulida, Peter Tatangindatu : Redaktur Eksekutif : H. M Nursin HR; Iwan Koto; Wig SM; Ongen Geser; Syamsul Bachri S.sos; M. Rechan RR; Intan Geysa; Lendi Agustinus; Buddy A Towoliu, SE; Cecelia Siby, SH, T Maemun; T Jamal Oteng; M Zikri Alfurqon; Saskia Maulida, PENEMPATAN TUGAS LIPUTAN WARTAWAN: SEKRETARIAT NEGARA-RI : Syaiful Nazar; KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) : Syaiful Nazar; C Herry SL; DEPKUMHAM : Elman Sihombing; KEJAKSAAN AGUNG : Kelly Ma’ruf, M Erzi Zulfian HB.SH, H. Suthrisna, SH., MABES POLRI : Syaiful Nazar; C Herry SL; DEPKEU-RI; Ali Rahmat Siregar; ESDM: Rechan RR; M. Zikri Alfurqon; DEPDAGRI : Chaidir Arifin; Djon Firman MA; DEPNAKERTRANS/BPP2TKI : Syaki Chevalier; Hohom Purba; DEPSOS-RI : Fitri Novita; DEPARTEMEN AGAMA RI : Boy Budi Lubis; DPR-RI: Zuliadi; Yudi Efendi; DITJEN BEA &CUKAI : Mukhtar Sitorus, Dien Efendi; BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) Meidi MM; Daniel Sasfen S; PENGADILAN TINGGI TIPIKOR : Gaus Kaisuku; INFOTAIMENT : Suryati ; BANDARA SOETTA: Dede Ardian; FOTOGRAFER : H. Zainal Abidin; Yudi Efendi; KONTRIBUTOR : Hartono; Firman Kelana; Rudy Suwandi; Zainal Abidin; S Hadiyanto Bachtiar. WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PEMBERITAHUAN: Kepada Seluruh Kepala Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputannya WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terimakasih.

HALAMAN 3


Lelang di Sudin Dikdas Jaktim Bernuansa KKN Trans, Jakarta: Dalam penegakan peraturan dan perundangundangan, masih saja menimbulkan pro dan kontra. Kendati pun aturan telah ditetapkan masih saja terjadi perselingkuhan, demikian yang terjadi di Jakarta Timur baru-baru ini. Seperti pada pelaksanaan lelang rehab gedung sekolah SDN, SMPN, pada Sudin Dikdas Jakarta Timur yang berlangsung ricuh, karena lelang proyek tahun anggaran 2009 senilai Rp 95.294.791.260,itu, pemenangnya terkesan telah diatur sehingga menimbulkan dugaan adanya KKN antara panitia lelang dan peserta lelang. Sejumlah sumber menuding, pemenang lelang sepertinya telah diplot sebelum lelang dilaksanakan, sehingga pemenang lelang merupakan rekanan-rekanan tertentu. Informasi yang dihimpun Koran Trans, ada beberapa penyimpangan dalam proses kegiatan lelang diantaranya, ketika saat diumumkan klasifikasi Gred 5. Tapi ketika

pendaftaran sampai hasil evaluasi diumumkannya menjadi Gred 6, tidak ada pemberitahuan. Sebaliknya disaat pendaftaran seluruh kegiatan perusahaan Gred 5 tapi sesudah Aunijsing pengumunan berubah menjadi Gred 4. Sumber kepada Trans menyebutkan, setiap pemenang lelang yang ditunjuk oleh panitia lelang dengan mengajukan penawaran diatas 95 persen OE. Bahkan beberapa diantaranya mencapai 100 persen OE. Anehnya lagi, para rekanan sebagai pemenang lelang harus siap atau bersedia menyetor 10 persen dari hasil pagu anggaran. “Akibatnya dalam pekerjaan tersebut sudah tidak lagi sesuai dari perencanaan sebelumnya, Akibat kolaborasi antara rekanan dan panitia lelang sudah saling main mata,” ujar sumber. (Nazaruddin Jamil)

Demo Wartawan Dan LSM Mendapat Tandingan Trans, Jakarta : KEKAR (Kelompok Kerja Sosial Kontrol) atas kesepakatan bersama antara beberapa Media dan Lembaga Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur, (15/10) melakukan demontrasi. KEKAR berjumlah sekitar 50 orang ingin melakukan aksi demontrasi atau mengeluarkan aspirasinya kepada Walikota Jakarta Timur, agar walikota dapat mendengarkan langsung bahwa, di unit Dikdas sudah ada penyimpangan atau melanggar Keppres 80/ 2003 dalam pengelolahan barang dan jasa pemerintah. Dalam aksinya KEKAR menuntut agar lelang tersebut dibatalkan dan dilakukan lelang ulang secara transparan. Rencanya KEKAR melakukan demo tepat Pukul 10.00 WIB, tetapi gagal, disebabkan pada saat hendak berorasi dengan hari yang sama serta jam yang sama LSM. LPKPI melakukan aksi demontrasi juga, sehingga terjadi demo tandingan. Diduga LSM.LPKPI yang dikomandoi Joshrius. S telah mengatur strategi sebelumnya agar keadaan dilapangan para demotrasi berjalan kacau. Menurut siaran pers LSM.

LPKPI, seluruh wartawan yang ada dikantor Walilota Jaktim wartawan bodrex (istilah untuk wartawan yang tidak memiliki media) dan juga keberadaan LSM nya. Yang selalu meresakan dikalangan pejabat dilingkungan kantor Walikota Jaktim dan selalu menggerogoti laci-laci pejabat. Ketika LSM LPKPI demontrasi, seorang wartawan bernama Andri yang hendak meliput ditonjok hingga mengalami luka memar di wajah. Bahkan, ada dua orang lagi yang menjadi korban dalam hal sama. Diantara yang mengalami cedera langsung melaporkan permasalahan kepada pihak berwajib dan meminta kasus ini ditangani secara proposional sesuai hukum yang berlaku di negeri ini. Didy Sugandi Kabid Sarana dan Prasarana Dikdas Prov. DKI Jakarta, ketika hendak diminta tanggapannya sedang tidak berada ditempat. Sebelumnya saat dihubungi melalui telepon celulernya, dia menjawab, “saya masih rapat pembahasan didewan jam 3.00 wib bisa selesai,” ucapnya. (Nazaruddin Jamil)

17 Anggota TNI-AD Disidang di Makorem 064/MY Banten Trans, Serang: Tujuh belas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang didakwa gara-gara melakukan tindak pidana dan perbuatan melanggar kode etik militer, disidangkan oleh Pengadilan Militer Jakarta II, pada Senin (26/ 10) lalu. Namun demi alasan efektifitas, kali ini lokasi yang dipilih untuk menjadi tempat digelarnya sidang adalah Makorem 064/MY Banten. Sidang yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB terebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kolonel Laut (Kh) P. Simorangkir yang juga menjabat sebagai Kepala Pengadilan Militer Jakarta II-08, Sementara Oditur Milter dipimpin oleh Letkol (Chk) Endro SH,MH. Sidang tersebut dilangsungkan untuk mendegar kesaksian dari terdakwa serta keterangan para saksi yang dianggap terlibat dan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut keterangan, ke-17 anggota TNI-AD tersebut masingmasing didakwa dalam kasus yang berbeda. Mulai dari pelanggaran undang-undang perkawinan dengan cara poligami hingga kasus berat seperti penipuan, penggelapan, narkoba, penganiayaan dan pembunuhan. Namun sebagian besar dari terdakwa dikenakan ancaman hukuman pidana militer karena melakukan poligami dan meninggalkan tugas tanpa sebab alias disersi. Dari sejumlah terdakwa yang menjalani sidang kali ini, hanya satu orang yang berpangkat perwira. Dia adalah AS, anggota Kodim Tangerang dengan pangkat Letnan Satu. Selebihnya adalah anggota dengan pangkat kopral dan sersan di jajaran Korem 064/MY Banten, Bataliyon 320/BP Pandeglang serta satu orang anggota Grup 1 Kopassus Serang. Saat sidang berlangsung, salah seorang terdakwa dalam kasus poligami menuturkan, dirinya rela melakukan perbuatan tersebut karena terlanjur cinta dengan sang janda. Meski katanya perkawinan dengan istri keduanya tersebut tidak direstui oleh istri tuanya, namun karena sudah terlanjur cinta

ia nekad melakukannya. Padahal dirinya mengaku sadar jika hal tersebut sangat dilarang dalam perkawinan militer. “Saya sangat mencintainya pak,” ujar Kopral Kepala Sukardi kepada majlis hakim. Dijelaskan, sebelum peristiwa ini terbongkar dan diketahui komandannya, perkawinan tersebut berjalan mulus, karena selain direstui oleh ayah istri keduanya, istri pertamanya pun sudah tidak mempermasalahkannya. “Tapi karena ketahuan komandan akhirnya saya ceraikan dia,” tambah anggota Bataliyon 320 Badak Putih Pandeglang tersebut. Sementara itu, saksi menjelaskan jika dirinya rela dimadu untuk menjadi istri kedua dari terdakwa, karena terdakwa adalah pria yang baik yang bisa melindungi dan menafkahi dirinya lahir batin. “Meski saya tahu dia sudah punya istri dan anak dua, tapi dia itu suami yang baik dan pengertian. Berbeda dengan suami saya sebelumnya yang galak dan sangat kasar. Saya merasa terlindungi dengan dia pak,” kata Yuyun menjawab pertanyaan majelis hakim mengenai latarbelakang perkawinan mereka. Menurut Kepala Binkum Korem 064/MY Banten, Mayor (Inf) Pujono dan Kapenrem 064/MY Banten, Mayor (Caj) FX Hermanus, karena jumlah terdakwa cukup banyak maka sidang terebut rencananya akan berlanjut keesokan harinya. Selain di Makorem 064/ MY Banten, pada Senin (26/ 10) dan Rabu (28/10) sidang ini juga akan dilangsungkan di PN Serang pada Selasa (27/10). Menurut keduanya, persidangan militer terhadap oknum anggota TNI-AD tersebut baru pertama kali dilaksanakan di Makorem 064/ MY Banten selama beberapa tahun terakhir. (Yus)

NO. 189. ! TH X

TRANS HUKUM Dukung KPK, Mahasiswa Bubuhkan Cap Jempol Darah


Dukungan Terhadap KPK atas Pemberantasan Korupsi dan Tolak Kriminaliasasi KPK oleh Kepolisian. Trans, Serang: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Untirta Movement Comunity (UMC), Provinsi Banten membubuhkan cap jempol darah dan tandatangan, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dukungan ini diberikan, karena para mahasiswa menilai penahanan pimpinan KPK adalah bentuk kriminalisasi. Aksi para mahasiswa yang umumnya, mahasiswa Univerisitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) ini, dilakukan di Kampus Untirta di Serang. Para mahasiswa ini, rela merobek dengan silet serta menusuk dengan jarum ibu jarinya, hingga mengeluarkan darah dan membubuhkanya ke kain putih yang bertuliskan “Dukungan Terhadap KPK atas Pemberantasan Korupsi dan Tolak Kriminaliasasi KPK oleh Kepolisian”. Koordinator UMC Yusuf Maulana mengatakan aksi yang

dilakuknya untuk memberikan dukungan moral terhadap dua pimpinan KPK yang saat ini sedang ditahan pihak Kepolisian. Sebab selama ini, kata Yusuf, tindakan tersebut merupakan tindakan kriminalisasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap KPK. “Darah ini sebagai bukti dukungan kami terhadap KPK dan dukungan atas pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan KPK,” ujar Yusuf Maulana, Senin kemarin. Bahkan dalam orasinya, para mahasiswa ini akan terus menyuarakan dukungan terhadap KPK dalam memberantas korupsi. “Kami akan dukung KPK hingga titik darah penghabisan, Jangan sampai negeri ini menjadi sarang korupsi, “ tegas Yusuf. Selain melakukan aksi dukungan tanda-tangan dan cap jempol darah, para mahasiswa Untirta juga berencana melakukan aksi unjuk

Cap jempol darah dan tandatangan. foto : yus

rasa mendukung KPK yang akan dilakukan di kantor KPK di Jakarta. “Kami juga telah melakukan kordinasi dengan teman-teman mahasiswa di Jakarta untuk aksi

Dua Mantan Anggota DPRD Banten Dieksekusi Trans, Serang: Dua mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, periode 2001-2004, Riril Suhartinah dan Achdi Samlani terdakwa kasus korupsi dana perumahan (DP) senilai Rp14 miliar, akhirnya dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang. “Ya, keduanya pada Selasa (27/ 10) sudah kami eksekusi, dan sekarang berada di Rumah Tahanan Serang,” kata jaksa perkara keduanya, Rudy Rosadi. Keduanya dieksekusi setelah pada siang harinya menghadiri sidang di Pengadilan Negeri (PN) Serang, dalam rangka mengajukan putusan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan mereka yang dinilai keliru. “Seharusnya Kejari mengeksekusi juga dua rekan terdakwa lainnya, yakni Jhon R Maulana dan Zaenal Novani, yang juga mantan anggota DPRD Banten periode

2001-2004,”terangnya. Namun karena Zaenal Novani menurut pihak kejaksaan sedang sakit, dan berada di tanah kelahirannya di Palembang Sumatera Selatan, sementara Jhon R maulana hendak pergi haji, maka kejari hanya berhasil memenjarakan Riril dan Achdi. “Dengan alasan kemanusiaan, kami tidak mengeksekusi Jhon R Maulana, karena dia mau pergi haji, “terang Rudi. Dua mantan anggota DPRD Banten tersebut, dieksekusi menyusul Kejari Serang yang telah menerima petikan putusan kasasi dari MA Nomor 811.K/Pid Sus/ 2007 tertanggal 24 September 2007. Dalam putusannya, MA menyatakan kedua terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. JPU sendiri melakukan kasasi dikarenakan pada saat keempat terdakwa disidang di (PN) Serang, dibebaskan dengan alasan mereka

tidak melakukan tindak pidana korupsi DP senilai Rp 14 miliar, seperti yang dituduhkan JPU. Empat anggota DPRD Banten itu dijerat dalam kasus korupsi DP karena menerima dana sebesar Rp130 juta hingga Rp175 juta, yang berasal dari dana tak tersangka (DTT) TA 2003. “Dana itu seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat darurat, seperti penanganan bencana,”ujar Rudi, seraya menambahkan dalam proses persidangan di PN Serang, kelimanya dibebaskan majelis hakim, sehingga masih menghirup udara bebas. Namun mereka tak bisa lolos karena majelis hakim MA menyatakan sependapat dengan jaksa dalam kasasinya yang menilai perbuatan itu melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Yus)

PN Gelar Sidang Perdana Gugatan Suhada Trans, Pandeglang: Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang, menggelar sidang gugatan terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) yang dilakukan pihak penggugat, Suhada S.Sos, terpidana lima bulan kasus perkara penggelapan toga (baju wisuda-red). Penggugat melancarkan gugatan ke Kejaksaan, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeksekusi dua kali Suhada dalam perkara tersebut. Sidang perdana kasus gugatan itu, dipimpin majelis hakim diketuai Arie Setyo Ranjtoko SH, dengan dua hakim anggota, E Heris SH dan Safni SH. Sedangkan penggugatnya, Suhada tidak hadir, dan diwakilkan kepada penasehat hukumnya, Agus Setiawan, SH. Pihak tergugat dari Kejari Pandeglang, Ny. Ida Rodiah, SH, Ny. Elfisah, SH dan Ny. Tri, SH. Sebelum menginjak ke acara pembacaan gugatan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada kedua pihak, penggugat dan ter-

gugat untuk mengambil musyawarah. Untuk mengambil langkah itu, majelis hakim menunjuk salah seorang tim mediasi (penengah-red) dari pihak pengadilan. “Saya berikan kesempatan kedua belah pihak, apakah mau mengambil langkah musyawarah melalui tim mediasi. Kami juga meminta kedua pihak untuk memilih tim mediasi, dalam waktu sepuluh hari sebelum melangkah ke agenda pembacaan gugatan,” kata Arie. Pernyataan ketua majelis hakim , Arie disambut baik oleh penasehat hukum penggugat, Agus Setiawan, SH.”Pada prinsipnya, kami setuju setuju saja. Sebelum melanjurkan agenda gugatan, kami mohon ada mediasi, karena tujuannya untuk menyelesaikan gugatan ini. Yang mulia, kami setuju mediasinya, dari hakim, yakni Ny. Niluh Sukmarini, SH,” ujar Agus. Sementara pihak tergugat, Ida Rodiah, SH meminta waktu sidang diskor 30 menit, karena untuk

menyetujui seorang mediator , tentu tergugat minta pertimbangan lebih dulu ke Kajari. “Kami minta waktu 30 menit untuk menentukan mediasi. Karena kami tim, maka kami perlu minta pertimbangan Kajari ,” kata Ida, permintaannya disetujui majelis hakim. Sidang dilanjutkan kembali pukul 13.00 WIB. Dalam sidang kedua, pihak tergugat menyerahkan keputusan penunjukan mediasi ke majelis hakim. Karena penggugat tetap pada pengajuan awal, minta mediasinya dari hakim, akhirnya majelis hakim menetapkan seorang hakim menjadi mediasinya adalah Ny. Niluh Sukmarini, SH. “Kami berikan waktu 10 hari kepada mediasi untuk memutuskan hasilnya. Lanjut tidaknya siding ini, tentu menunggu hasil dari mediasi untuk menengahi kedua pihak penggugat dan tergugat,” tandas ketua majelis hakim , Arie sambil menutup sidang. (yus)

lanjutan di gedung KPK,” tuturnya. Sementara itu, Felia salah satu mahasiswi yang juga mengikuti aksi itu, rela tanganya dirobek dengan silet hingga mengeluarkan

darah dan dibubuhkan kepada kain yang memiliki panjang tiga meter. “Kami lakukan ini sebagai bentuk dukungan kami terhadap lembaga KPK,” terangnya. (Yus)

KPK Diminta Usut Pejabat Hukum Yang Disebut Dalam Rekaman Trans, Jakarta: Rekaman yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa hari lalu menjadi ‘bola panas’. Termasuk di ruang rapat Komisi III DPR. Rabu (4/11), saat menggelar rapat dengar pendapat dengan KPK, sejumlah anggota Komisi III menyuarakan desakan agar nama-nama pejabat yang jelas-jelas disebut dalam rekaman segera ditindaklanjuti oleh KPK. Perdebatan di Komisi III awalnya berkisar pada apakah KPK perlu memperdengarkan rekaman sebagaimana yang dilakukan di MK. Anggota dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul meminta rekaman tersebut diperdengarkan kembali. Ia berharap setelah diperdengarkan, KPK bisa mengkonsultasikan dengan Komisi III mengenai apa langkah selanjutnya. “Yang menyangkut nama (Kabareskrim) Susno dan uang Rp10 miliar diberikan kepada DPR khususnya komisi III,” ujar advokat yang juga artis sinetron ini. Ketua Komisi III Benny K Harman mengatakan pemutaran rekaman di parlemen perlu dikaji terlebih dahulu. “Apakah dokumen itu bisa dibuka di DPR atau tidak. Dokumen itu bisa dibuka atas perintah pengadilan sebenarnya. Kalau ada perintah pengadilan bisa dibuka,” tukasnya. Namun begitu, Benny berpendapat Komisi III sebenarnya secara politik berwenang meminta KPK memperdengarkan rekaman itu. Hanya saja, kata politisi dari Partai Demokrat ini, permintaan Komisi III harus ada alasan yang tepat. Ia sendiri mempertanyakan relevansi diperdengarkannya rekaman itu di Komisi III. “Kalau kepentingan proses penegakan hukum kan itu bukan wilayah kita. Itu wilayah lembaga penegak hukum,” tegasnya. Namun, Benny setuju informasi yang terungkap dalam rekaman harus ditindaklanjuti, termasuk pejabat hukum yang disebut. “Iya dong, harus dilakukan. Misalnya dalam kasus Bank Century, kalau memang

betul ada Susno Duadji, ya periksa dia, tangkap dia kan. Kalau memang betul,” tegasnya. Gayus Lumbuun, juga anggota Komisi III, mengatakan pengusutan nama-nama pejabat yang disebut dalam rekaman tidak bisa dilakukan hanya oleh satu lembaga. Apalagi, Kepolisian yang citranya lagi terpuruk. Gayus juga meragukan efektivitas Tim Verifikasi atau Tim Delapan. Tim yang diketuai Adnan Buyung Nasution diragukan karena tidak memiliki wewenang untuk melakukan upaya paksa serta tindakan pro justisia lainnya. Gayus mengusulkan agar pengusutan dilakukan oleh gabungan lembaga penegak hukum dengan kewenangan yang kuat atau setidaknya setara dengan Kepolisian. Politisi PDIP ini mencontohkan Kepolisian bergabung dengan KPK. Sinergi ini sekaligus untuk menampik anggapan publik bahwa kasus Bibit-Chandra adalah perseteruan lembaga Kepolisian dan KPK. “Gabungan ini harus mendapat dukungan dari Presiden. Bisa berbentuk Inpres atau Perpu. Atau kesepakatan antara KPK bekerja sama dengan Kapolri. Membuat kesepakatan bersama antar lembaga untuk mengusut masalah,” paparnya. Menanggapi pernyataan sejumlah anggota Komisi III, Pelaksana Tugas Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan akan menampung semua masukan. Yang pasti, kata Tumpak, KPK belum bisa bertindak jika hanya berpegangan pada rekaman saja. “Apakah memang pembicaraan itu bisa disebut tindak pidana korupsi? Kalau cuma ngomong-ngomong saja kan belum bisa dikatakan seperti itu,” ujarnya. Namun demikian, Tumpak berjanji KPK akan terus mendalami kasus ini dengan cermat, tetapi tetap hati-hati. “Kita masih terus pelajari ya. Tidak usahlah terlalu terburu-buru,” ujarnya. (SN/C Herry SL)

Tim Verifikasi Periksa Anggodo Widjojo Trans, Jakarta: Setelah memanggil sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tim Verifikasi yang diketuai oleh Adnan Buyung Nasution memanggil Anggodo Widjojo. Ia diduga merencanakan untuk merekayasa kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK nonaktif -Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Sebelum digelar pemeriksaan yang berlangsung tertutup, Tim Verifikasi sempat mengajukan beberapa pertanyaan. “Tim delapan akan mendengar keterangan anda untuk mendapat klarifikasi terkait kasus Bibit-Chandra,” ujar Buyung di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden. Buyung juga menanyakan simpang siurnya status Anggodo apakah sebagai tahanan Mabes Polri atau tidak. Anggodo mengatakan statusnya saat ini masih sebagai rakyat

biasa. “Tadi malam saya memang tidur di Mabes tapi status saya bukan tahanan,” ujarnya. Pernyataan ini untuk membantah bahwa semalam usai pemeriksaan ia pulang ke rumah usai diperiksa penyidik Mabes Polri. Adik buronan KPK Anggoro Widjojo ini juga mengatakan sampai saat ini, ia tetap diperiksa oleh penyidik Mabes Polri. Anggodo juga menjamin akan kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Anggodo mengatakan untuk saat ini agak sulit untuk mencari orang yang mau menjaminnya. “Saya kira dengan keadaan seperti ini, teman-teman saya juga takut,” katanya. Ia bahkan mengatakan akan bermalam di Gedung Watimpres untuk membuktikan komitmennya. Lebih lanjut, Anggodo menegaskan tak takut sama sekali dalam

menjalankan proses hukum ini. Bahkan, meski posisinya terdesak oleh opini publik. “Bukan takut diadili rakyat. Saya ini rakyat Indonesia yang juga butuh keadilan,” ujarnya. Buyung mengatakan proses hukum memang akan terus berlangsung. Ia menyatakan akan ada salah seorang dari anggota Tim Verifikasi yang ikut dalam pemeriksaan Anggodo di Mabes Polri. “Pemeriksaan anda akan dipantau,” ujarnya. Anggodo tak keberatan. “Saya siap saja. Asal tidak di estafet saja. Maklum sudah tua,” katanya. Buyung Murka Sebelum pemeriksaan dan pembicaraan itu dilangsungkan, tingkah Anggodo sempat membuat Buyung murka. Rapat yang dibuka oleh Sekretaris Tim, Denny Indrayana itu sempat menunggu bebe-

rapa menit. Pasalnya, Anggodo tak juga kunjung hadir ke dalam ruangan yang telah diisi oleh seluruh anggota tim verifikasi dan puluhan wartawan. Usut punya usut ternyata Anggodo berdalih masih menunggu tim pembelanya hadir secara lengkap. Ia pun tetap mendekam di salah satu ruangan dalam Gedung Watimpres. “Ini orang memang luar biasa,” sergah Buyung dengan nada tinggi ketika dibisiki oleh sekretarisnya mengenai alasan Anggodo. Buyung mengatakan yang meminta agar keterangannya untuk didengar adalah Anggodo sendiri. “Kalau tak mau ya kami tutup. Kami tak mau dipermalukan begini,” ujarnya. Untuk meredam amarah Buyung, dua orang pengacara Anggodo pun hadir ke dalam ruang rapat. Mereka adalah Thompson Situmeang dan Robert

Situmeang. Keduanya merupakan anak buah Bonaran Situmeang. Thompson menjelaskan dalam undangan yang diterima oleh Anggodo, jadwal untuk memberi keterangan pukul 16.00 WIB. Sedangkan jam belum menunjukan pukul 14.30 WIB. Jadwal rapat memang diajukan lebih awal dari rencana. “Kami sudah kooperatif. Tim sedang menuju kesini,” ujarnya lagi. Emosi Buyung belum reda. Ia mempertanyakan sampai berapa lama tim verifikasi yang berjumlah delapan orang itu harus menunggu. “Kalau harus menunggu 12 orang lagi, kami harus menunggu berapa lama,” tuturnya. Menurutnya, dua pengacara sudah cukup mendampingi Anggodo. Toh, ini juga bukan ruang sidang pengadilan. “Kami cuma mau dengar klarifikasi,” jelasnya. (Tim Trans)

HALAMAN 4


Bank di Banten Diminta Bantu UKM Trans, Serang: Sejumlah Bank di wilayah Banten diminta membantu pelaku usaha kecil menegah (UKM). Permintaan tersebut agar pelaku UKM mendapatkan kemudahaan dalam meminjam kredit permodalan untuk pengembangan usahanya. “Selama ini tidak sedikit pelaku UKM di wilayah Banten kekurangan modal. Jadi kami minta kepada Bank untuk membantu proses peminjaman modal untuk UKM,” kata Muhamad Basri, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Banten. Menurut Basri, hingga kini sekitar 800 ribu UKM di Banten masih kesulitan mengembangkan usahanya lantaran terkendala dengan modal. “Kalau saja, pihak Bank besedia membantu permodalan, kesulitan pelaku UKM akan dapat diatasi,” ujarnya. Basri juga mengatakan, keberadaan UKM sangat membantu pertumbuhan perkembangan

perekonomian di Banten. Sementara itu Kepala Kantor BI Serang Andang Setyobudi mengatakan bahwa sesuai dengan apa yang terjadi di pusat, suku bunga di sejumlah bank di Kota Serang turun. “Kemungkinan kalau suku bunga komersil turun, suku bunga KUR juga biasanya turun,” kata Andang. Ia mengaku sudah meminta bank-bank di Serang untuk mempermudah pencairan pinjaman KUR. “Akan tetapi memang masih ada sejumlah bank yang ragu karena ada nasabah yang tidak memiliki jaminan,” katanya. Ditanya terkait dengan jaminan yang dilakukan oleh pemerintaah melalui lembaga asuransi kredit Indonesia (askrindo) sebesar 70 persen, Andang mengatakan hal itu tak menjamin bank mau meminjamkan uangnya. “Karena masih ada 30 persen lagi jaminan yang harus diberikan nasabah,” katanya. (Yus)

Dana Kendaraan Dinas Menteri Rp 62, 805 Miliar Trans, Jakarta: Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengucurkan dana sebesar Rp 62,805 miliar guna keperluan kendaraan dinas menteri atau pejabat negara setingkat menteri Kabinet Indonesia Bersatu periode 2009-2014. Dalam permohonannya ke Badan Anggaran DPR, Selasa (3/ 11), pemerintah menyebut anggaran tersebut untuk keperluan pembayaran pajak pengadaan kendaraan dinas menteri atau pejabat setingkat menteri. Pengamat ekonomi Sustainable Development Indonesia (SDI) Drajad Wibowo mempertanyakan nominal anggaran untuk pembayaran pajak ini yang terlihat besar. Dia memperkirakan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembayaran pajak penjualan barang mewah (PPnBM) pengadaan kendaraan dinas baru untuk para menteri KIB II. “Itu (mungkin) PPnBM untuk mobil baru itu,” ujarnya. Saat dikonfirmasi soal anggaran, anggota Badan Anggaran DPR Maruarar Sirait terlihat kebingungan. Di hadapan wartawan, dia lantas menelepon Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menanyakan hal ini. Lewat sambungan telepon tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa alokasi anggaran ini untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) sekitar 80 kendaraan dinas yang lama milik menteri dan pejabat setingkat menteri. “Itu untuk menteri, pejabat setingkat menteri, serta ketua dan

wakil ketua lembaga tinggi negara. Untuk mobil lama, itu yang sudah ada. Ada sekitar 80 mobil,” ujar Menkeu. Maruarar sendiri tidak dapat memastikan pengalokasian anggaran tersebut nantinya. Pasalnya, dia menilai anggaran tersebut terlalu besar untuk alokasi pembayaran pajak kendaraan dinas pejabat negara. “Ya mungkin mobil baru, tetapi saya tidak tahu. Di sini tidak ada mobil, hanya disebut pajaknya doang,” cetusnya. Drajad juga mempertanyakan anggaran tersebut. Menurutnya, anggaran tersebut tidak mungkin untuk PKB kendaraan dinas menteri dan setingkat menteri. Dia mencontohkan, untuk PKB mobil jenis Toyota Camry, seperti kendaraan dinas yang digunakan oleh para menteri, hanya sekitar Rp 5 juta per tahun. “Apalagi kalau untuk pajak kendaraan bermotor itu masuknya kan di sekretariat negara. Kalau tidak, ya masuk ke dana taktis menteri,” ujarnya. Dalam rapat yang digelar antara Badan Anggaran DPR dan pemerintah hari ini, pemerintah mengajukan sejumlah dana yang masuk dalam biaya anggaran untuk kebutuhan mendesak tahun 2009, di antaranya untuk pembayaran pajak pengadaan kendaraan dinas menteri dan pejabat setingkat menteri. Dalam rapat ini, Badan Anggaran DPR langsung menyetujui permohonan alokasi dana ini. (Akram SM)

NO. 189. ! TH X

TRANS EKONOMI Depkeu Siapkan Langkah Khusus Dukung Pembangunan Infrastruktur


Langkah itu antara lain melakukan penjaminan proyek listrik 10.000 mw, memberikan subsidi pembangunan perumahan rakyat melalui KPR untuk rumah sederhana dan rusunami. Trans, Jakarta: Departemen Keuangan (Depkeu) menyiapkan langkah-langkah khusus untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di tanah air. “Dalam pembangunan infrastruktur, baik sektoral maupun pembangunan daerah, maka Depkeu akan menempuh langkahlangkah untuk mendukungnya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menkeu menyatakan hal itu dalam “stakeholders gathering” peringatan ke-43 Hari Keuangan di Gedung Djuanda jalan Wahidin Jakarta, Senin malam. Hadir dalam acara itu, antara lain Mendag Mari Elka Pangestu, Ketua DPD Irman Gusman, ang-

gota BPK TM Nurlif, sejumlah gubernur dan bupati penerima dana insentif, dan sejumlah pimpinan redaksi media massa. Menurut Menkeu, langkah dimaksud, antara lain melakukan penjaminan proyek listrik 10.000 mw, memberikan subsidi pembangunan perumahan rakyat melalui KPR untuk rumah sederhana dan rusunami, memberi tambahan modal untuk kegiatan ekspor termasuk UKM. Selain itu, memberi tambahan dana untuk Badan Layanan Umum (BLU) tanah untuk mempercepat pembangunan jalan tol, memberi penjaminan kewajiban pembayaran bagi PDAM dan subsidi bunga untuk pengadaan air bersih, menyelesaikan piutang bermasalah di

Trans, Jakarta: Nasabah Antaboga Deltasekuritas menilai, permohonan yang diajukan kuasa hukum Bank Mutiara kepada Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk memailitkan Antaboga adalah tindakan lepas tanggung jawab kepada para nasabah. “Karena sesuai dengan keputusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Jogja, Mutiara telah diwajibkan untuk mengganti dana nasabah. Jika dimohonkan untuk pailit, itu upaya Mutiara untuk lepas tangan dari

kewajibannya dan dialihkan kembali kepada Antaboga,” ujar nasabah Antaboga ZL Siput, Rabu (4/11). Sebelumnya, Kuasa Hukum Bank Mutiara mengajukan surat permohonan ke Bapepam-LK untuk memailitkan Antaboga. Dengan ini diharapkan aset Antaboga dapat dicairkan untuk mengembalikan dana investor yang digelapkan. Kuasa Hukum Mutiara Tito Hananto, dalam jumpa pers di Penang Bistro, juga menyayangkan proses penangkapan bos Antaboga Deltasekuritas yang

dinilai lebih lambat dibanding kasus dua pimpinan KPK (nonaktif), Bibit-Chandra. “Ini politis, Chandra-Bibit saja bisa cepat ditangkap. Kok direksinya Antaboga 9 bulan enggak ditangkap-tangkap,” ujarnya. Dengan adanya kelambatan penangkapan tersebut maka berdampak juga pada proses pembayaran klaim nasabah Antoaboga. Tito mengatakan, pihaknya akan terus melakukan upaya-upaya agar pembayaran dana yang digelapkan dapat dibayarkan kepada para investor. (Daniel)

Garuda Indonesia Layani Penerbangan ke Belitung

Pemerintah Ajukan Rp2,023 T sekuriti di lingkungan istana Kepresidenan dan Wakil Presiden. “Sistem pengamanan dibutuhkan sebagai rekomendasi dari kapolri saat penyelidikan kasus teroris Noordin M Top karena kualitas pagar yang tidak memadai,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Alokasi lain adalah sebesar Rp62,805 miliar untuk penyediaan dana untuk keperluan pembayaran pajak pengadaan kendaraan dinas menteri/pejabat setingkat menteri dan ketua/wakil ketua lembaga tinggi negara kabinet periode 20092014 serta Rp68,632 miliar untuk usulan tambahan pagu anggaran BLT tahun 2009 yang dibebankan pada bagian anggaran 999.06. Mengenai besarnya penyediakan dana hingga Rp62,805 miliar untuk pembayaran pajak pengadaan kendaraan dinas, anggota Badan Anggaran Maruarar Sirait sempat mengaku keheranan dengan banyaknya jumlah tersebut. “Tadi sudah di-confirm ke bu menteri katanya diperuntukkan untuk membayar pajak sekitar 80an mobil dinas lama,” ujarnya. Mengenai usulan seberapa “mendesak” alokasi anggaran yang diajukan untuk masuk dalam APBN-P, Harry menambahkan akan dilakukan pembahasan mengenai kriteria mendesak. “Kita nantinya dalam rapat badan anggaran akan merumuskan apa-apa saja yang terkait dengan keperluan `mendesak` seperti menyangkut soal kemanusiaan, perubahan institusi, pejabat, atau perintah UU yang belum kita rumuskan dalam APBN sebelumnya namun muncul UU baru yg menghendaki tambahan biaya,” ujarnya.(C Herry SL)

sejumlah BUMN sehingga bisa beroperasi lebih baik. “Selain itu juga memberi insentif bagi daerah dengan tata kelola dan disiplin dengan wajar tanpa pengecualian (WTP) dan penye-

Memailitkan Antaboga Dinilai Tindakan Lepas Tanggung Jawab

Untuk Penanggulangan Bencana Trans, Jakarta: Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan dana sebesar Rp2,023 triliun untuk dana penanggulangan bencana tahap II yang dianggarkan melalui APBNP 2009. Permintaan itu, menurut Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis, merupakan acuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan bukan termasuk pembiayaan keadaan darurat namun untuk proses rehabilitasi daerah yang baru terkena musibah seperti di Sumatera Barat, Jambi dan Tasikmalaya. “Ini termasuk salah satu pos kebutuhan mendesak yang diminta pemerintah dan kita sudah sepakati sebesar Rp2,023 triliun serta akan kita koordinasikan dengan BNPB,” ujarnya seusai rapat pertama Badan Anggaran DPR dengan pemerintah di Gedung DPR, Selasa malam. Alokasi penambahan dana tersebut juga mencakup usulan tambahan dana siap pakai (on-call) untuk penanggulangan bencana 2009 sebesar Rp200 miliar. Kemudian alokasi lain yang membutuhkan penambahan belanja pada APBN-P 2009 adalah Rp683 miliar untuk anggaran mendesak Departemen Pertahanan untuk keperluan alutista, Rp111,676 miliar untuk keperluan pengadaan perlengkapan sensus penduduk yang akan dimulai pelaksanaannya pada 2010. Selanjutnya, penyediaan dana sebesar Rp200 miliar untuk keperluan pembayaran dalam rangka pengadaan pesawat VVIP, Rp. 22,581 miliar penyediaan dana untuk keperluan renovasi pagar halaman dan pemasangan alat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. foto: doc

Garuda Indonesia. foto: ist

Trans, Pangkalpinang: Garuda Indonesia akan melayani penerbangan dari Bandara Depati Amir Kota Pangkalpinang menuju Hanandjoeddin Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung (Babel), untuk mendukung program Visit Babel Archi 2010. “Pihak Garuda Indonesia sudah menjanjikan membuka pener-

bangan ke Belitung, dan realisasinya pada 2010 guna mendukung program Visit Babel Archi 2010,” kata Gubernur Babel Eko Maulana Ali di Pangkalpinang, Sabtu. Ia mengatakan pelayanan penerbangan ke Pulau Belitung harus menjadi perhatian, karena kabupaten itu merupakan salah satu daerah tujuan wisata. Menurut dia, frekuensi pener-

bangan di Babel cukup tinggi, yakni mencapai 70 hingga 75 persen. Ini sebagai bukti arus kunjungan ke daerah tersebut cukup tinggi. “Kami optimistis program Visit Babel Archi 2010 yang merupakan titik awal kebangkitan pariwisata di daerah setempat dengan menarik para wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara berjalan dengan baik, jika melihat dari arus kunjungan ke Babel,” katanya. Gubernur mengatakan fasilitas pendukung kepariwisataan di Babel belum memadai, dan perlu ditingkatkan lagi seperti bandara, pelabuhan, hotel, jalan dan fasilitas di objek wisata. “Kami terus memacu pembangunan yang terkait dengan kepariwisataan dalam menyongsong Visit Babel Archi 2010,” katanya. Ia mengatakan pembangunan Bandara Depati Amir terus ditingkatkan seperti memperpanjang dan memperlebar landasan agar bisa didarati pesawat berbadan lebar, serta pembangunan terminal. “Diharapkan pada 2010 Bandara Depati Amir menjadi bandara internasional,” katanya. (Rita)

Perusahaan Milik Tommy Temukan Sumur Minyak Tua Trans, Bojonegoro: PT Sirkuitindo Utama milik Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) menemukan puluhan lubang sumur minyak tua di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. “Temuan lubang sumur minyak tua itu, di luar kawasan lapangan minyak tua di tiga desa di Kecamatan Kedewan, yang sekarang ini, ditambang penduduk,” kata Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Abdul Rochim. Sebelumnya, Abdul Rochim mengikuti survei pimpinan Direktur Utama PT Sirkuitindo Utama, Tinton Soeprapto ke wilayah Kecamatan Kedewan, yang hasilnya ditemukan puluhan lubang

sumur minyak tua peninggalan Belanda di tengah-tengah kawasan hutan jati. “Diperkirakan ada 60 lubang sumur minyak tua,” katanya mengungkapkan. Rata-rata kedalaman sumur minyak tua yang sudah terbuka itu berkisar tiga meter dan diduga menjadi terbuka karena aktivitas warga. “Diuji hanya dengan cara dilempar batu, diperkirakan di kedalaman tiga meter tersebut ada sumber minyaknya,” katanya mengungkapkan. Ia menjelaskan, PT Sirkuitindo Utama yang mengandeng investor asal Malaysia, menandatangani nota kesepahaman dengan Pemkab Bojonegoro pada 12 Oktober, mengenai wewenang melakukan survei sumur minyak tua dalam

waktu enam bulan. “Hasil survei awal itu, perusahasan itu optimistis di wilayah Bojonegoro terdapat titik potensial ladang sumur minyak tua yang bisa dikelola,” paparnya. Selain di Kecamatan Kedewan, titik potensial yang diperkirakan memiliki sumur minyak tua adalah sejumlah desa di Kecamatan Malo, Trucuk dan Kedungadem. PT Sirkuitindo Utama, optimistis mampu memproduksikan sumur minyak tua di Bojonegoro dan rencanyaa diproses di kilang mini milik Tommy dengan kapasitas 10.000 barel per hari. “Survei untuk menemukan titik potensial sumur minyak tua di Bojonegoro masih terus berjalan,” tambahnya. (Fb)

lesaian APBD tepat waktu,” kata Menkeu. Di bidang belanja negara, Depkeu juga menyiapkan sejumlah langkah penting, yaitu menyusun rencana belanja negara untuk

program prioritas dalam tiga bulan pertama 2010. “Kami juga meluncurkan kegiatan PNPM untuk mendukung pembangunan infrastruktur, dan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana alam yang belum selesai dan dilanjutkan di 2010,” katanya. Depkeu juga menyiapkan mekanisme penggunaan anggaran kementerian/lembaga dan anggaran daerah tahun 2009 yang tidak digunakan secara optimal dan digunakan di 2010. Selain itu, meningkatkan belanja kesra melalui program BOS, program keluarga harapan, dan PNPM Mandiri hingga mencapai Rp17,5 triliun. Juga langkah mengoptimalkan belanja infrastruktur yang mencapai Rp93,3 triliun, dan meningkatkan anggaran transfer ke daerah hingga mencapai Rp322,4 triliun. “Itu hal-hal yang harus kami lakukan tepat waktu, tepat tujuan, dan tepat kualitas,” kata Menkeu.(Ars)

Sistem Kenaikan Gaji Perlu Disempurnakan Trans, Jakarta: Menpan dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mengatakan bahwa sistem yang mengatur kenaikan gaji pegawai negeri sipil harus disempurnakan lagi. “Kita sempurnakan sistem kepegawaian. Pegawai itu harus kita hitung berdasarkan beban kerja,” katanya usai Seminar Nasional Kabinet Baru dan Otonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Rabu. Upaya penyempurnaan itu, katanya, merupakan salah satu bagian dari upaya reformasi birokrasi dan sebenarnya sistem tersebut sudah ada namun perlu disempurnakan hingga menyentuh perhitungan beban kerja. “Yang ujung-ujungnya `job price` (nilai suatu pekerjaan). Dia punya jabatan, berapa `price`-nya, lalu keluarlah remunerasi yang dihitung Depkeu. Jangan tiba-tiba ada kenaikan gaji, tapi perhitungkan beban kerja. Ini perlu disempurnakan,” katanya. Ia memberi contoh, saat ini ada teknologi informasi sehingga pegawai harus juga mengetahuinya. Hal itu berarti ada beban kerja baru bagi pegawai dibanding sebelumnya. “Jadi sudah berubah tantangan yang dulu dengan yang sekarang,” katanya. Ia mengatakan, kenaikan gaji sebenarnya dihitung berdasarkan inflasi dan beban kerja, serta perlu juga memperhatikan gaji di sektor swasta, dan harus dihitung mulai dari pegawai tingkat bahwa hingga pejabat tinggi. Ketika ditanya gaji menteri, Mangindaan meminta agar membicarakan gaji pejabat negara atau

aparatur negara tidak hanya menyebut gaji menteri karena arahan Presiden, yang perlu diperhatikan adalah gaji pejabat negara sampai eselon satu. “Gubernur dan DPR kan juga termasuk pejabat negara. Semua, jangan ditonjolkan menterinya,” katanya. Mangindaan mengatakan, gaji pejabat negara tersebut jangan sampai “jomplang” (berbeda besar) dengan pejabat lain seperti di BUMN yang gajinya lebih tinggi dari presiden. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah telah menghitung penataan remunerasi pejabat negara yang dapat mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2010. Menkeu menyebutkan, metodologi penetapan penghasilan bagi pejabat negara yang baru mendesak untuk segera dibangun. Salah satu metodologi yang disarankan adalah berdasarkan evaluasi pekerjaan (“job evaluation and job grading”). “Desain, metodologi, dan tools (alat) yang diperlukan telah tersedia dan siap untuk dioperasikan. Saat ini telah terdapat sistem untuk penetapan remunerasi pejabat negara yang bersifat utuh, adil, dan komprehensif,” kata Menkeu dalam jumpa pers bersama MenPAN dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan beberapa waktu lalu. Pada Desember 2005, Presiden menginstruksikan Menkeu dan Men-PAN untuk melakukan kajian dan evaluasi seluruh sistem penggajian pejabat negara dalam rangka menata sistem remunerasi dan penetapan tunjangan pejabat negara agar tidak parsial dan tidak “ad hoc”. (Akram)

Pemerintah Siapkan Pengembangan Industri Strategis Trans, Jakarta: Pemerintah akan menyiapkan regulasi pengembangan industri strategis termasuk industri pertahanan sebagai bagian dari rencana kerja pemerintah lima tahun mendatang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat pembahasan rencana program 100 hari dan lima tahun kabinet di Kantor Presiden Jakarta, mengatakan Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia untuk pengembangan industri strategis namun akibat berbagai krisis maka pengembangannya terhambat. “Puluhan tahun Indonesia, berinvestasi di bidang sumber daya manusia untuk kuasai teknologi pertahanan. Mereka telah mampu membuat alat pertahanan tapi karena krisis, tidak bisa terlaksana,” katanya. Kini, kata Presiden, setelah Indonesia mampu sedikit demi sedikit melewati krisis, maka waktunya mulai melakukan revitalisasi industri pertahanan dan industri strategis. “Karena kita sudah terbebas dari krisis itu, dan kita bisa meminimalkan krisis global ini, sudah saatnya kita kembali lakukan

revitalisasi industri strategis dan pertahanan,” katanya. Kepala Negara mengatakan bila revitalisasi itu bisa diwujudkan maka akan mendukung upaya peningkatan kemampuan pertahanan. “Apabila itu bisa kita revitalisasikan maka pembangunan kekuatan dan modernisasi senjata dilakukan. Peningkatan anggaran akan betul-betul digunakan untuk membeli produk-produk industri pertahanan kita,” tegasnya. Pembicaraan mengenai revitalisasi itu, kata Presiden, dilakukan bersama Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Mensesneg Sudi Silalahi sebelum rapat pembahasan program kerja 100 hari dan lima tahun kabinet berlangsung. “Tentu diperlukan rencana strategis, manajemen dan finansial ini harus kita bahas, sehingga lima tahun mendatang seluruh keperluan militer kita, bisa kita adakan dan kita cukupi dari industri dalam negeri, sepanjang kita pikirkan juga segi pendanaan agar semua industri bisa bergerak dengan baik,” tegas Kepala Negara. (SN)

HALAMAN 5


Pro Kontra Pengampunan Pajak Trans, Jakarta. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru saja dilantik langsung melakukan gebrakan. Komisi XI yang membidangi masalah keuangan dan perbankan ini akan menggodok rancangan undangundang (RUU) Tax Amnesty alias pengampunan pajak. “RUU Tax Amnesty akan menjadi RUU inisiatif DPR dan program 100 hari untuk didorong masuk program legislasi nasional,” kata Andi Rahmat, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Menurut Andi, RUU Tax Amnesty bakal mengatur tentang tata cara pemberian pengampunan pajak. Ia berharap aturan ini dapat memberikan kontribusi yang besar bagi ekonomi nasional dalam jangka panjang. Sebab aset dan uang orang Indonesia di luar negeri dapat kembali karena ada insentif pengampunan pajak. Sementara bagi kalangan pengusaha, adanya pegampunan pajak merupakan suatu kebijakan yang positif bagi mereka. Wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang perpajakan Haryadi Sukamdani mengatakan, kebijakan pengampunan pajak bakal mendorong orang untuk lebih menunaikan kewajiban pajaknya. “Untuk mengejar penerimaan pajak di tahun-tahun mendatang, kebijakan Tax Amnesty penting diberlakukan,” ujarnya. Haryadi juga menjelaskan bahwa bila kita melaksanakan program pengampunan pajak, beberapa pihak memperkirakan capital inflow (repatriasi) milik masyarakat di luar negeri yang bisa kembali ke Indonesia mencapai US$ 80 miliar-US$ 125 miliar. Untuk itu pelaksanaan pengampunan pajak dalam jangka pendek akan menambah penerimaan pajak, dan dalam jangka panjang akan memperkuat struktur ekonomi negara. Artinya pengampunan pajak akan meringankan beban negara karena beban terdistribusi lebih baik pada wajib pajak yang akan mengemban beban tersebut secara gotong

royong. Namun di mata pengamat dan praktisi perpajakan, pengampunan pajak sulit diterapkan. Karena begitu kebijakan ini diberlakukan, yang terjadi justru menurunkan pendapatan dari sektor pajak yang selama ini menjadi andalan pemasukan untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Karena sulit menentukan kriteria siapa yang berhak dan bagaimana pelaksanaan penagampunan pajak itu nantinya. “Saat ini pemerintah saja masih susah menarik atau menagih pajak para wajib pajak, termasuk wajib pajak yang nakal. Selain itu tingkat pendapatan masih rendah lantaran kemauan masyarakat untuk membayar pajak dengan baik dan benar belum besar. Masak terhadap wajib pajak yang besar dan nakal tersebut, pemerintah dengan gampangnya memberikan pengampunan pajak atas perbuatan utang pajaknya. Selain itu sulit menentukan kriteria wajib pajak yang layak mendapatkan pengampunan,” kata Fidel, pengamat dan praktisi perpajakan. Dijelaskan Fidel bahwa, selama ini Direktorat Jenderal Pajak mengusulkan agar pengampunan pajak mempertimbangkan siapa wajib pajak dan besaran kewajibannya. Karena fasilitas pengampunan pajak juga tidak membantu meringankan beban Negara. Sebab saat ini pendapatan negara dari sektor migas semakin turun. Kebijakan memberikan pengampunan pajak saat ini diharapkan menjadi sebuah terobosan positif. Dan yang terpenting pemerintah harus bekerja keras untuk memperluas para wajib pajak baru. Selain itu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak merupakan hal yang sangat penting. Karena untuk hal yang satu ini masih sangat rendah. (Gaus Kaisuku)

Pengawas Proyek Diminta Proaktif Trans, Jakarta: Pemerintah Kota Administratif (Pemko) Jakarta Timur diminta agar lebih serius melaksanakan pengawasan terhadap proyek-proyek yang sedang dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan proyek. Para pengawas itu juga diminta betul-betul melaksanakan tugasnya, dengan turun langsung ke lokasi proyek, untuk melihat langsung apakah proyek yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan tidak ada penyimpangan, sehingga dapat dipertanggung jawabkan tanpa ada pilih kasih. Belakangan ini berbagai elemen masyarakat di Jakarta Timur menilai, kenerja pengawasan kurang maksimal, kalau tidak boleh dikatakan sangat buruk. Padahal, kinerja pengawasan ini merupakan salah satu barometer yang menentukan baik atau tidaknya pelaksanaan proyek. Menurut sumber Koran Trans, ada beberapa proyek bermasalah tahun anggaran 2008 di Pemko Jakarta Timur. Misalnya, pada kegiatan proyek SDPU Tata Air, ada beberapa titik pekerjaan yang amburadul dan bermasalah, yang pelaksanaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Proyekproyek tersebut bahkan menjadi

bahan sorotan pemberitaan beberapa media, di samping menjadi pergunjikan bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek. Proyek bermasalah tidak hanya terjadi di instansi tersebut. Pelaksanaan proyek di Sudin Dikdas Jakarta Timur tahun anggaran 2008, juga banyak bermasalah. Dan, masih banyak lagi pelaksanaan yang amburadul, seolah tidak mendapat perhatian serius dari pejabat yang bertugas di bidang pengawasan. Jadi, sudah saatnya pejabat pengawas proyek di Pemko Jakarta Timur bekerja sesuai apa yang diharapkan masyarakat, yakni sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Tupoksi). Sudah barang tentu, hal itu tidak hanya berlaku bagi pengawasan, tapi juga bagi seluruh pejabat yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, agar melaksanakan tugas sesuai tupoksi. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, termasuk di Pemko Jakarta Timur sudah memiliki aturan main, yakni peraturan pemerintah (PP) dan Keppres 80 tahun 2003. Aturan ini hinga masih tetap menjadi menjadi acuan pemerintah hingga saat ini. (Nazaruddin Jamil)

Gaji Pejabat Tinggi Negara Naik Januari 2010

DRH Hery Indrayanto

Trans, Jakarta : Rencana pemerintah untuk menaikan gaji Pejabat Tinggi Negara seperti Presiden,Wapres, Menteri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Gubemur, Bupati, Ketua DPR/DPD, Ketua MPR, Anggota DPR dan Hakim, banyak mendapat sorotan masyarakat karena dianggap tidak tepat waktunya. Karena itu sebaiknya dikaji ulang dengan mengacu kepada asas kepatutan dan kepantasan. Terlebih para Pejabat tersebut belum 100 hari melaksanakan tugasnya. “Sebaiknya asas kepatutan dan kepantesan harus di perhatikan sebelum memutuskan untuk

menaikan gaji Pejabat,” ujar pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Andrianof Chaniago kepada Koran transaksi di Jakarta, Rabu (28/10). Menurut dia, anggaran negara yang dalam keadaan defisit sehingga harus di back up oleh surat utang juga harus jadi pertimbangan sebelum menaikan gaji. Kalau pun akhirnya pemerintah tetap kukuh untuk menaikan gaji pejabat, kinerja pejabat itu harus dipacu untuk mencapai target yang harus dicapai. “Dan yang tak kalah pentingnya para pejabat itu seperti Menteri bisa menahan kebocoran anggaran di departemen yang di pimpinnya sehingga tak sia-sia Pemerintah menaikan gaji mereka,” katanya. Andrianof juga menekankan harus ada penerapan “ Punish and reward “ yaitu memberikan hukuman kepada Menteri atau Pejabat Negara yang gagal menjalankan program pemerintah. Sebaliknya yang berhasil juga harus diberi penghargaan yang setimpal.Dengan demikian pemerintah dapat berjalan dengan baik. (Doddy Sp)

TRANS KOTA

NO. 189. ! TH X SENIN, 9 NOV - 22 NOV 2009

Perda 4 tahun 2007:

Penampungan dan Pemotongan Unggas Pangan Dilarang di Wilayah Jakarta Pusat Unggas pangan hanya boleh ditampung dan dipotong di tempattempat yang ditunjuk oleh Gubernur. Trans, Jakarta: Berdasarkan Perda Gubernur DKI Jakarta No. 146 th 2007, 13 Nopember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 th 2007 tentang pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas, khususnya di wilayah Jakarta Pusat Penampungan dan pemotongan unggas pangan dilarang, dan boleh dilakukan di tempat-tempat yang ditunjuk oleh Gubenur. Sosialisasi ini dilakukan di Aula Sudin Kesehatan Jakarta Pusat, kamis (22/10) dengan tema Penanggulangan Avian Influenza/Flu burung di kota Administrasi Jakarta Pusat oleh DRH. Hery Indyanto, kasi Pertanian, Sudin Pertanian dan Peternakan Jakarta Pusat. Hery menyatakan, berlakunya Perda No. 4 th 2007 mulai 24 April 2010, unggas pangan hanya boleh ditampung dan dipotong di tempattempat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai TPnA/TPA adalah; (1) Rawa Kepiting, Jakarta Timur; (2) Pulo Gadung, Jakarta Timur; (3) Cakung, Jakarta Timur; (4) Petu-

ayam bangkai (ayam tiren); Kordinasi Pelaksanaan dan pihak ketiga (PD Pasar Jaya, FAO dan LSM); Pembinaan Alih Usaha Hery berharap kondisi 2010 di wilayah Jakarta Pusat Kasus Flu Burung pada manusia 0%. Pemeliharaan unggas tanpa izin 0%, perdagangan ayam X, perdagangan daging ayam X dan TPnA/TPA X. Berdasarkan Perda tahun 2007

Dari Kiri Arbi Novianto, SKM, Drg. Toni Wibowo, M. Kes, Drg. Hj. Hajar Noerhayati, Dr Yudi Dimyati.

kangan Utara; (5) PD. Kartika, Jakarta Utara Sebetulnya Kegiatan Penanggulangan Avian Influenza diwilayah Jakarta Pusat sudah dimulai dari th 2008 s/d 2010 berupa kegiatan Fisik dan Non Fisik. Adapun kegiatan fisik dilakukan di Pasar Johar Baru yaitu percontohan Pasar Daging Unggas Sehat dan kegiatan non fisik berupa; Perijinan pemeliharaan Unggas; Pembuatan Peraturan; Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik; Sertifikasi Unggas; Desinfeksi/Biosekuriti; Sweeping/Depopulasi Unggas; Pengawasan Lalu lintas Unggas; Survilance dan PDSR; Penertiban

Kepala SDN 17 Pondok Bambu Alergi Terhadap Wartawan Trans, Jakarta: Keberadaan wartawan dalam pembangunan secara fakta masih dibutuhkan, termasuk dalam menjalankan fungsinya sebagai sosial control. Namun, hal itu tidak berlaku bagi H Juju Juleha, Kepala SD Negeri Pondok Bambu 17 Pagi. Kepala sekolah ini justru alergi terhadap wartawan. Hingga saat ini, memang belum jelas apa yang melatarbelakangi sikap dari Kepala SD Negeri Pondok Bambu 17 Pagi. Apakah lantaran H Juju Juleha banyak

membuat masalah dalam mengambil kebijakan dan menjalan tugas atau tidak, juga belum jelas. Yang pasti pada saat ditemui wartawan H Juju Juleha selalu menghindar, bahkan terkesan menolak kedatangan wartawan untuk menemuinya. Padahal, banyak masalah yang harus dijelaskan oleh H Juju Juleha selaku Kepala SD Negeri Pondok Bambu 17 Pagi. Misalnya, soal dana BOP pada tahun 2009, untuk perawatan gedung, yang dikelolah langsung oleh kepala sekolah tersebut. Berdasarkan informasi yang

diterima Koran Trans, penggunaan dana BOP SD Negeri Pondok Bambu 17 Pagi Pondok Bambu tidak tepat sasaran. Bahkan kuat dugaan, dana itu diselewengkan, karena penggunaannya tidak sesuai dengan aturan, khususnya seperti tertulis dalam juklak dan juknis. Dugaan tersebut sangat beralasan, mengingat kondisi bangunan gedung tersebut terlihat seperti berwarna buram dan seakan-akan tidak dicat dalam dua tahun belakangan ini. Begitu juga toiletnya (WC). (Nazaruddin Jamil)

Sejumlah LSM Buat Delik Aduan Akal-akalan ke Polsek Pasar Minggu Trans, Jakarta: Sejumlah pengurus dan anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) membuat delik aduan yang terkesan sebagai akalakalan, untuk mendapatkan sejumlah uang. Tindakan oknum-oknum LSM ini juga dinilai telah meresahkan beberapa pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota Jakarta Selatan. Dari data yang diperoleh di lapangan, para LSM yang mendukung Ranggol di Polsek Pasar Minggu ialah Kristian (LSM Karya Nusantara) Hamka (LSM KMP2T), Yanto dan Saut (LSM PPHK), Jiko dan Diman (LSM LPPI), Amri Suhada dan Ali Umri (LSM KPKI), Manggatas (LSM Master), Frans (LSM MPB) dan David (LSM APKN). Kesan akal-akalan itu, berawal dengan adanya peristiwa kegaduhan antara Ranggol yang mengaku dari LSM Sorot dengan Purwanto selaku Satpol PP Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Karena tidak ada titik temu untuk perdamaian secara musyawarah dan mufakat

Bab III Ps 7/2, Apabila setelah melewati jangka waktu 3 tahun sampai tgl 24 april 2010, pemilik TPnA/TPA tidak melaksanakan Pemindahan, Gubernur dapat melakukan tindakan penutupan dan penyitaan Unggas Pangan atau sangsi Pidana kurungan Paling lama 3 bulan atau denda 50 juta rupiah, Hery menyatakan secara tegas dalam sosialisasi tersebut. (Doddy SP)

menyelesaiakan kegaduhan di Kecamatan Pasar Minggu, maka Ranggol bersama sejumlah LSM lain berbondong-bodong ke Polsek Pasar Minggu membuat delik aduan. Menurut Ranggol, upaya perdamaian di Kecamatan Pasar Minggu tidak memuaskan secara moral dan materi. Maka, dia yang mendapat dukungan dari sejumlah LSM mengajukan kasus kegaduhan itu ke Polsek Pasar Minggu. “Saya merasa terancam dengan adanya tindakan Purwanto selaku satpol PP membawa senjata tajam. Dengan adanya dukungan teman dari sesama LSM, saya siap membuat berita acara pemeriksaan sebagai delik aduan,” ucapnya. Di tempat dan waktu yang sama Kompol Nurdi Satriaji selaku Kapolsek Pasar Minggu terus berupaya memberikan arahan agar kedua belah pihak berdamai saja secara kekeluargaan, sebelum mengarah ke administrasi perangkat hukum sebagai delik aduan, namun upaya Kapolsek saat itu tidak diindahkan oleh para LSM yang datang memenuhi sebagian halaman kantor Polsek Pasar Minggu, Jumat (16/10). Di lain tempat, Imam mem-

benarkan bahwa upaya perdamaian Ranggol dari LSM Sorot dengan Purwanto selaku Satpol PP Kecamatan Pasar Minggu di Polsek Pasar Minggu sudah tercapai. Tepatnya pada hari Senin (16/ 10). “Purwanto pun harus memberikan uang sekitar Rp 1,5 juta agar terjadi perdamaian dari kedua belah pihak, yaitu Ranggol dan Purwanto,” tuturnya. Setelah meraup uang perdamaian Ranggol bersama rekan LSM yang mendukungnya, maka kandaslah sudah proses hukum di Polsek Pasar Minggu. Itulah sebabnya, sejumlah LSM ini terkesan hanya mengharapkan uang perdamaian. Salah seorang pegawai negeri sipil di Pemda Kotamadya Jakarta Selatan yang tidak mau disebut namanya, mengatakan bahwa nama dan LSM tersebut selalu berkeliaran di Pemko Jakarta Selatan maupun di kantor Kasi P2B Kecamatan yang ada di Jakarta Selatan. Kabarnya, tindakan mereka telah meresahkan para pejabat yang ada,”cetusnya. (BBL)

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Pemda DKI Jakarta/DPRD DKI POLDA METROJAYA Walikota/Pengadilan Jakarta Pusat Walikota/Pengadilan Jakarta selatan Walikota/Pengadilan Jakarta Barat Walikota/Pengadilan Jakarta Utara Walikota/Pengadilan Jakarta Timur

: Abu Darin, Freddy Fatinasa Maruhawa Doddy Suryadi Pura : Meidi MM, Daniel Sasfen S : Onangego Chandra Maruhawa, : Ramly, Gaus Kaisuku : Daniel Sasfen S : Aston Darwin SP : Nazaruddin Jamil

Proyek Penyelesaian SMK Negeri 46 Jakarta Timur Tanpa Papan Proyek Trans, Jakarta: Pelaksanaan proyek Penyelesaian SMK Negeri 46, Dikdas Prov DKI Jakarta, yang berlokasi di Jakarta Timur, tidak dilengkapi dengan papan proyek. Akibatnya, masyarakat yang berada di sekitar proyek menjadi bertanya-tanya soal jumlah dan penggunaan anggaran proyek tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima Koran Trans. Proyek Penyelesaian SMK Negeri 46, Dikdas Propinsi DKI Jakarta, itu terdiri dari: pemasangan batu konblok dan pembangunan gedung sekolah yang belum dilesaikan dikerjakan pada tahun lalu. Ketika hal itu dikonfirmasikan, jawaban yang diterima adalah papan proyek belum selesai. Padahal, menurut sumber, pelaksanaan proyek tahun lalu juga bermasalah alias pelaksanaan proyek tidak

maksima, dan papan proyek tidak ada di lokasi kegiatan proyek. “Kapan mulai dan selesainya bekerja, tidak dapat diketahui. Sebab, tidak ada papan proyek saat melaksnakan pembangunannya Diduga akibat lemahnya pengawasan dari pihak terkait, dalam menjalankan kenerjanya,” ujarnya. Dedy Sugandi sebagai pejabat di bagian Sarana dan Prasarana Dikdas Prov DKI Jakarta ketika dikonfirmasi melalui SMS, hanya menyatakan, “terima kasih atas infonya. Nanti saya meninjau ke lapangan.” Sumber memastikan pelaksanaan proyek Penyelesaian SMK Nergeri 46 itu jelas bermasalah, bahkan dalam pelaksanaannya terjadi pembohongan publik. “salah satunya tidak ada papan proyek,” ujarnya. (Nazaruddin Jamil)

Awal 2010, PTRM Dibuka di Puskesmas Johar Baru Trans, Jakarta: Awal tahun 2010 Pelayanan Terapi Rumatan Metadon (PTRM) akan dibuka di Puskesmas Kecamatan Johar Baru yang merupakan komitmen Gubernur DKI Jakarta bidang kesehatan, di Jakarta Pusat, yang keempat setelah Puskesmas Gambir (2006), Kemayoran (2007), Senen (Februari) 2009. PTRM adalah pemberian obat di bawah pengawasan tenaga medis yang memiliki efek yang aman dengan obat yang membuat ketergantungan (Metadon), tapi mempunyai dampak fisik, mental dan sosial yang normal. “Rencananya, ruang PTRM terletak di lantai dasar Puskesmas Kec. Johar Baru, dan pelayanan dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 13.00 s/d 15.00 Wib. Pada hari libur dimulai pukul 10.00 s/d 11.30 Wib, yang dilayani Tim Medis Metadon (Dokter, Perawat, Ass. Apoteker dan Adm) Puskesmas yang sudah diberikan diklat oleh Depkes,” ujar Drg. Hj. Hajar Noerhayati, Kasie Pengendalian Masalah Kesehatan, Sudinkes Jakarta Pusat, Kamis (20/10). Drg. Toni Wibowo M. Kes mengatakan, belakangan ini oleh tingkat dunia HIV/AIDS berjumlah 30 juta orang. Di Indonesia tahun 2008, 15.136 orang ( Depkes ) dan DKI Jakarta termasuk propinsi di Indonesia dengan tingkat epidemi tertinggi kedua setelah Jawa Barat. Jumlah kumulatif kasus AIDS DKI Jakarta per 30 Desember 2008 sebanyak 4.750 orang, 70% penasun (Depkes 2009) dan pada tahun 2008 jumlah pengidap HIV/

AIDS terdata sebanyak 439 orang, dengan rincian: JU = 44 orang JS = 87 orang, JB=116 orang , JT= 82 orang, dan JP = 110 orang ( sumber KPAP DKI Jakarta) Toni Wibowo menjelaskan, “Tujuan dari layanan PTRM ini adalah tentunya regenerasi kita ke depan yang kita harapkan menjadi pemimpin yang tidak terkomtaminasi barang-barang haram seperti Narkoba dll, dam tidak terkena penderita HIV/AIDS,” ujar Toni Wibowo. Data penderita yang tercatat sampai saat ini : Jumlah IDU : 600 orang; Jumlah HIV : 62% dari IDU; Penderita HIV : 6.277 orang; Penderita AIDS : 15.136 orang; Jumlah PSK : 190.000 - 270.00 orang; dan Pelanggan : 7 - 10 juta orang. Selanjutnya, ada tiga pilar penanggulangan Narkoba yang harus diperhatikan, yakni 1. Supply Reduction : mengurangi jumlah narkoba; 2. Demant Reduction : mengurangi jumlah pemakaian narkoba; 3. Harm Reduction : mengurangi dampak buruk pemakaian narkoba Pertanyaannya, mengapa Harm Reduction (HR) sangat penting? “Pemakaian ulang dan bergantian peralatan suntik merupakan cara yang effisien untuk menularkan HIV; 2-3 juta penasun baik yang sudah berhenti dan masih aktif hidup dengan HTV di seluruh dunia; dan Prevalensi HIV dikalangan penasun mencapai 40% setelah 1-2 tahun, khususnya hadir di komunitas tersebut jika tidak ada intervensi,” kata Toni Wibowo. (Doddy SP)

HALAMAN 6


TRANS KOTA


Lurah Ancol Dinilai ‘Super Rakus’ dan Memalukan Trans, Jakarta: Pemerintahan di wilayah Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, sedang kacau balau. Dewan Kelurahan, Pengurus RT, RW, dan masyarakat menyatakan mosi tidak percaya kepada Alawi Alhadad S.ip selaku Lurah Ancol. Pasalnya, lurah dinilai tidak punya kapasitas jadi pemimpin.

A

kibat tidak becusnya Alawi Alhadad sebagai lurah, Dewan Kelurahan Ancol pun mengajukan surat permohonan audiensi kepada Walikota Jakarta Utara, untuk menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat Kelurahan Ancol. Walikota Jakarta Utara saat menerima Dewan Kelurahan Ancol (18/6-09) mengatakan, tuntutan Dekel agar Lurah Ancol diganti sangat dapat dimengerti, mengenai penggantian lurah ada prosedurnya. Walikota berjanji akan melakukan infestigasi mengenai kinerja lurah dan ini butuh waktu, selanjutnya walikota juga mengingatkan, jangan gara-gara kinerja lurah yang ngak benar masyarakat jadi korban. Untuk itu walikota mengingatkan Dekel harus dapat menciptakan suasana kondusif dimasyarakat. Tindakan kepemimpinan memalukan dari Lurah Ancol, salah satunya tentang penyaluran beras miskin (Raskin). Sebab, dua kali penyaluran kepada masyarakat jumlahnya tidak sesuai dengan jatah yang diterima dari Bulog, bahkan selisihnya cukup mengagetkan. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Raskin No. 16/RASKIN/ Jak-UT/03/2009, misalnya Satker Raskin Divre DKI Jakarta, raskin standar bulog yang diserahkan sebanyak 27.030 kg untuk 1.802 RTS-PM. Namun, yang sampai kepada menjadi 1.002 kg. Artinya, 800 kg hilang entah kemana. Terkait masalah ini, Sekretaris Lurah Ancol, Sugeng Wibowo, juga

ikut kerepotan dan terpaksa membuat surat pernyataan jaminan. Pasalnya, penyelesaian/pelunasan raskin tersebut juga bermasalah. Lurah Alawi Alhadad juga bermasalah dengan pengurus RT dan RW, karena pernah dimintai bantuan berupa barang, termasuk pemotongan uang operasional RT dan RW selama 10 bulan Rp 25.000,-/RT dan Rp 35.000,-/RW, dengan alasan untuk setoran ke BAZIS Kota Administrasi Jakarta Utara. Pengurus RT/RW juga mempertanyakan uang operasional yang dipotong itu, dengan jumlah total Rp 15 juta, apakah benar disetorkan oleh Lurah? Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, termasuk kepada Dewan Kelurahan sebagai mitra kerja, pengurus RT dan RW, yang dilaksanakan oleh Lurah Alawi Alhadad tergolong sangat buruk. Akibatnya, permasalahan di tengah warga terus menumpuk. Seperti yang dialami warga RW. 05. Pengurus RT / RW. 05 berkirim surat audensi ke Lurah terkait adanya surat pemberitahuan dari Pengelola Ruko Grand Boutique Center (GBC) kepada Ketua RT dan RW tentang pemagaran tembok Komplek GBC. Namun, sampai saat ini belum ada tanggapan dari lurah. Masalah pengosongan pedagang PKL di lingkungan GBC, sesuai surat dari Pengelola Ruko GBC kepada pedagang di komplek GBC, juga tidak ditanggapi. Warga RW 08 pun mengungkapkan rasa kecewaanya. Sebab,

surat pengaduan/laporan Pengurus RW. 08 kepada Lurah Ancol tentang masalah bilyar, sampai saat ini belum ditanggapi oleh Lurah. sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. RW 01 juga mengalami terkait PAUD di RW 01 didirikan pada periode Ketua RW. 01, Warid Wariyadi, namun diabaikan oleh ketua RW yang baru , Iwan Setiawan. Selanjutnya pengurus PAUD melapor ke Lurah baik lisan inaupun tertulis, namun Lurah tidak dapat mcnyesaikan. Akhirnya wakil lurah yang mcnyclcsaikan masalah PAUD RW 01, dengan tekhnis Ketua RW O1 membentuk PAUD baru bertempat di Sekretariat RW 01. PAUD yang pertama tetap jalan, sehingga PAUD di RW 01 ada dua dan pengurusnya kurang harmonis. Lain lagi dengan permasalahan di RW 04. Di wilayah ini ada sengketa antar warga pemilik Ruko di Jalan RE. Martadinata, Kelurahan Ancol terkait pengurukan jalan, pos keamanan. taman dan parkir mobil. Masalah tersebut akhirnya sampai ke tingkat Gubernur DKI Jakarta dan sudah masuk ke ranah hukum. Seharusnya masalah ini tidak perlu sampai di tingkat Gubernur, seandainya dalam penanganannya dilaknakan scsuai aturan yang berlaku pada tingkat bawah (kelurahan). Staf Kelurahan ternyata ikut mengeluh dengan kepemimpinan Lurah Ancol Alawi Alhadad. Sebab, umumnya staf kelurahan bekerja merasa kurang nyaman. Bahkan, staf kelurahan bagian KTP sedang mengajukan surat pindah karena tidak mampu menyediakan rokok Jie Sam Sue 10 bungkus/hari yang di minta oleh lurah. Dewan Kelurahan Ancol merasa prihatin dan menyesalkan, ketika selalu banyak mendengar laporan dari pengurus RT dan RW serta masyarakat baik lisan/tertulis, tentang kinerja Lurah. Dewan

Dari kiri Wakil Ketua Dewan Kelurahan Sukirno, mendampingi A Dahlan SAP Ketua Dewan Kelurahan dirumahnya, memaparkan sepak terjang Lurah Ancol, Kec Pademangan, Jakarta Utara Alawi Alhadad S.ip, hingga mosi tidak percaya. foto : Daniel S

Kelurahan juga sangat menyesalkan sikap lurah ketika minta tanda tangan, untuk kepentingan pengajuan DURK PPMK tahun 2009 dan kepentingan AUDIT PPMK tahun 2002 – 2008, terkcsan di hambat. Dewan Kelurahan pun tampaknya tidak bisa lagi bekerjasama dengan Lurah Alawi Alhadad. “Untuk menghindari timbulnya masalah di masyarakat Kelurahan Ancol yang lebih berkepanjangan, serta untuk terciptanya kondusifitas masyarakat agar kiranya Lurah Alawi Alahadad Sip diganti,” demikian pewrnyataan Dewan Kelurahan Ancol, yang diketuai oleh A Dahlan SAP , didampingi Wakil Ketua Dewan Kelurahan Sukirno (5/ 11) kepada Koran Transaksi, saat dijambangi dirumahnya.

Menanggapi laporan miring tentang kinerja Lurah Ancol Alawi Alhadad S.ip, koran ini berupaya melakukan konfirmasi kekantor Kelurahan Ancol, namun setelah ditunggu berapa jam lamanya lurah tidak kunjung hadir diruangannya kendatipun mobil dinas ada parkir didepan rumah dinas. Menurut beberapa staf kelurahan yang ditemui mengatakan, sejak adanya perseteruan DEKEL dengan Pak Lurah, pak lurah jarang ada diruangan. Bahkan pelayanan banyak dilakukan dirumah dinas. Lebih lanjut ujar sumber yang berkompeten mengatakan, disamping kinerja Lurah yang tidak mengerti akan TUPOKSI, sehingga lurah berbuat seenaknya. Diantaranya yang sangat memalukan

adalah adanya unsur kesengajaan melakukan rekuitmen tenaga kerja PHL tanpa terlebih dahulu meminta izin Camat Pademangan selaku atasannya. Seperti 2 orang tenaga kerja PHL Sri Rahmah orangnya sudah meninggal dunia digantikan dengan anaknya bernama (Rizka) dan Asyari sudah lama keluar digantikan oleh keponakannya. Anehnya dalam laporan dan pengambilan honor Alawi Alhadad S.Ip, tetap saja membuat laporan orangnya yang sudah meninggal dan tidak bekerja dan gaji diberikan kepada anak dan keponakannya. Ketika dikonfirmasi kepada Camat Pademangan Drs Sukatmo melalui cellulernya mengatakan, mengenai kinerja Kepala Kelurahan Ancol, yang dilaporkan oleh DE-

KEL, sudah ada kata sepakat dan diselesaikan secara internal di kelurahan. Adapun mengenai sanksinya, kami sudah berkali kali memberitahukan atasan yaitu walikota Jakarta Utara, sekaligus menegurnya sementara kapasitas Camat tidak berhak memecat?. Lebih lanjut ujar Camat Sukatmo menegaskan, mengenai laporan mosi tidak percaya dari RT, RW, Dewan Kelurahan, dan Tokoh masyarakat, kami belum tahu. Namun selaku atasan, tentunya akan membuat laporan kepada Bapak Walikota Jakarta Utara agar diambil langkah kebijakan agar menjaga konflik antara Lurah dengan Dekel dan pengurus RT/ RW, serta tokoh masyarakat tidak berkepanjangan. (SHB/Daniel S)

UU 22/2009 Tentang Lalu Lintas Anggota DPRD DKI Jakarta Kunjungi Masyarakat Johar Baru

Tak Pasang Plat Nomor Denda Rp. 500 Ribu Trans, Jakarta: Sanksi pelanggaran lalu lintas di jalan raya semakin berat. Dalam undang-undang tentang lalu lintas yang terbaru, sanksi denda naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp 250 ribu hingga Rp 1 juta. Berdasarkan undangundang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas yang disahkan DPR pada tanggal 22 Juni 2009, terdapat beberapa sanksi yang dikenakan bagi pelanggaran lalu lintas, diantaranya setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281). Kemudian, setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat 2). Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 282). Setiap pengendara sepeda motor yang tak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem,klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1). Setiap pengendara mobil yang tak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau

denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2). Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278). Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1). Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5). Setiap pengendara yang tak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1). Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil yang tidak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289). Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291). Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 294). (Doddy SP)

Peserta Rapat dalam kunjungan kerja di halaman rumah bapak Muncarno. foto : doddy

Trans, Jakarta: Usulan program yang disampaikan melalui Musrembang disetiap wilayah, hasilnya tidak maximal, apa kuncinya? Kuncinya hanya satu yaitu Perda yang mengatur Perencanaan Pembangunan belum ada. Demikian diutarakan oleh Rudin Akbar Lubis SH anggota

DPRD DKI Jakarta dari Komisi A bidang pemerintahan, saat memberikan pemaparan dalam kunjungannya, rabu (4/11), di halaman rumah kediaman Muncarno, Rt 002/02, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru. “Dalam Reses ini saya agendakan 10 tempat dikunjungi di

wilayah Jakarta Pusat, dengan tujuan untuk menampung segala masukan dan permasalahan yang berhubungan dengan pemerintah. Apabila ada masukan yang sangat urgen akan saya musyawarhkan dan sekaligus dimasukkan pada APBD tahun 2010 yang akan di syahkan bulan Desember 2010,” katanya.

Keluarga Besar

Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya

Anwar Bin Muhammad Syarif (Ma Itam) Usia 80 Tahun

Paman dari Drs Syaiful Nazar (Pemimpin Redaksi Koran Transaksi) Pada Hari Kamis (5 Nopember 2009), Pukul 18.15 di Sungai Abang Batang Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman

Semoga Amal Ibadahnya Diterima disisi-Nya. Amin, Ya Robbal ‘Alamin.

Dalam dialog berkembang persoalan ketua RW 03 Kel. Kampung Rawa yang semenjak mendapat SK dari Camat Johar baru mendapat rongrongan terus dari ketua RW 03 yang lama (tidak menerima kekalahan) sehingga kepengurusan dan pelayanan mendapat hambatan dari ketua RW 03 yang demisioner. Untuk menanggapi persoalan ini, dia mengatakan kepada Lurah Kampung Rawa, “tolong diselesaikan secara musyawarah yang terpenting sesuai SK dari Camat harus dipertahankan.” “Semua masukan dan persoalan yang saya dapat dalam acara kunjungan saya ini ada maknanya,” kata Akbat Lubis menutup pemaparannya. Lurah Kampung Rawa, Sudarmadi SIP yang baru menjabat, mengatakan menyambut gembira dengan kedatangan Rudin Akbar Lubis Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Golkar. “Kedatangan beliau kita harapkan bisa menuntaskan segala masukan-masukan yang diinginkan masyarakat Kel. Kampung Rawa khususnya dan Kec. Johar Baru pada umumnya,” katanya. Persoalan Rw 03 Kel. Kampung Rawa, kata Sudarmadi akan dirapatkan malam itu juga. “Mudah-mudahan dengan kedatangan

Bapak Anggota DPRD ke sini membawa berkah buat kita semua, amien,” tuturnya. Lurah Kampung Rawa menyatakan wilayah yang dipimpinya mempunyai motto, ramah, cepat dan tepat dalam pelayanan, terutama dalam pembuatan KTP. Kalau persyaratan lengkap dan komputer tidak heng, KTP bisa ditunggu dalam beberapa detik bisa selesai. “Program yang saya galakkan adalah Jumsih (Jumat Bersih), setiap minggu kita laksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan. Akan kesehatan untuk mencegah nyamuk Aedes Aegepti dari penyakit DBD. Pasukan Jumsih selalu saya siapkan dari setiap RW sebanyak 5 orang x 8 RW + 40 orang se kelurahan Kampung Rawa, tenaga sukarelawan untuk memeriksa rumah-rumah penduduk sekaligus membersihkan penjelasan tentang gejala awal penyakit DBD dan memberikan obat bubuk Nabate untuk ditaburkan ke bak air,” paparnya. Di tempat terpisah Sarwoto sekel Kampung Rawa menjelaskan mengenai hasil Rapat tadi malam, Rabu (4/11) hasilnya ada titik terang menuju perkembangan yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat RW 03. (Doddy SP)

Anggota Komnas Perempuan Periode 2010-2014 Diumumkan Trans, Jakarta: Komnas Perempuan mengumumkan 15 nama yang terpilih sebagai Komisioner periode 20102014. Nama-nama yang terpilih merupakan hasil seleksi dari 40 finalis yang sebelumnya lolos persyaratan administratif. Proses penjaringan bakal calon, seleksi administratif, dialog publik dan wawancara, hingga penentuan daftar calon finalis dilakukan oleh sebuah Tim Independen yang diketuai oleh Eni Soeprapto. Lima dari 15 yang terpilih adalah Komisioner periode sebelumnya. Dalam siaran persnya, Komnas Perempuan menyatakan komposisi Komisioner sudah sejalan dengan Paris Principles, yang mensyaratkan keberagaman

pada komisi-komisi nasional bidang HAM. Komisioner terpilih mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, termasuk dari lingkungan akademisi, lembaga keagamaan, organisasi massa, aktivis, ahli hukum dan HAM. Dari aspek gender, dua Komisioner baru adalah laki-laki. Anggota Komnas Perempuan 2010-2014, sebagai berikut: Agustinus Supriyanto, Andi Yentriyani, Arimbi Heroepoetri, Desti Murdijana, Husein Muhammad, Kunti Tridewiyanti, Masruchah, Neng Dara Affiah, Ninik Rahayu, Saur Tumiur Situmorang, Sri Nurherawati, Sylvana Maria Apituley, Tumbu Saraswaty, Yuniyanti Chuzaifah, dan Yustina Rostiawati.(Rechan)

HALAMAN 7


Penyimpangan... Murtado. Selanjutnya Ranjani mengungkap penyediaan lahan yang akan diperlukan Kanwil Depag DKI Jakarta Fauzan bersama sejumlah pejabat Kanwil Depag DKI lainnya membebaskan lahan terlebih dahulu dengan dana talangan pribadi. Sehingga pada saat dilakukan pembebasan dengan Anggaran dari Pemerintah, tentu saja harga tanah itu jauh lebih mahal dari harga yang dibeli sebelumnya. Demikian juga hasil pemeriksaan BPK dan bukti Surat Jalan CV. Hidayah Mandiri diketahui bahwa satu surat jalan pengiriman meubelair tahun 2004 ke Madrasah, terdapat enam jenis terjadi pada tahun 2005 sehingga diduga terjadi

PLN ................... ditambah PPN 10 % (Rp 225.272.933,43), maka jumlah total nilainya sebesar Rp 2.478.002.267,73. Persoalan kemudian muncul, karena PT Sriwijaya Prima Makmur mensubkontrakkan proyek itu ke CV. Indah Konstruksi, dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.025.000.000,00. Meskipun demikian, proyek bronjong tersebut selesai dikerjakan dan tidak ada komplain dari pihak PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel, termasuk direksi yang ditunjuk maupun pengawas lapangan yang ditugaskan. Pertanyaannya, kalau proyek tersebut bisa diselesaikan dengan nilai Rp 1.025.000.000,00, mengapa PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel menetapkan kontrak dengan PT Sriwijaya Prima Makmur sebesar Rp 2.478.002.267,73? Kuat dugaan, nilai uraian pekerjaan pembuatan bronjong tersebut dimark up sampai Rp 1,4 miliar. Selain itu, sulit diterima akal bahwa pihak PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel tidak tahu bahwa PT Sriwijaya Prima Makmur men-subkan proyek itu ke CV. Indah Konstruksi, dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.025.000.000,00. Sebab, ada klausul berupa syarat khusus dari PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel yang intinya menyatakan bahwa: “Penyedia barang/jasa (dalam hal ini PT Sriwijaya Prima Makmur) tidak diperbolehkan menguasakan kepada pihak ketiga atau mensubkontrakkan pekerjaan atau bagian pekerjaan tanpa izin tertulis dari Direksi Pekerjaan ( dari PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel …” Masih ada lagi syarat cara melaksanakan pekerjaan di lapangan dari pihak PLN bahwa PT Sriwijaya Prima Makmur sebagai Penyedia barang dan jasa harus memberitahu Direksi Pekerjaan mengenai pelaksanaan pekerjaan. Karena itu, PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel diduga keras telah bekerjasama dengan PT Sriwijaya Prima Makmur, merongrong uang negara miliaran rupiah. Artinya, kasus ini menunjukkan adanya mafia proyek di PLN. Selain kasus itu, tanggal 4 September 2009, permainan proyek kembali terjadi di tubuh PLN dalam proyek Pengadaan Belt Conveyor PLTU Ombilin di Sektor Ombilin. Penawaran dalam proyek tersebut, CV Supa Prima Teknik Rp 464.750.000,-, CV Budi Mulia Rp 410.300.000,- dan CV Jesika

Penyelundupan .. impor belaka. Ternyata, barangbarang impor pribadi itu dicampur dengan tekstil, kata Kepala Bea dan Cukai Merak, Hendry Sijabat. Pihak bea cukai pun mengecek sekaligus melacak importirnya serta perusahaan ekspedisi muatan kapal laut PT Amin Sejahtera yang mengangkut barang-barang itu. Tak tahunya, alamat PT Amin Sejahtera fiktif. Sampai kini tersangka kasus penyelundupan ini belum ketemu, ujar Hendry Sijabat. Dugaan sementara, kasus ini mengakibatkan negara rugi sebesar Rp 1,5 miliar. Menurut Toto Dirgantoro, staf Ahli Kepelabuhan dan Kepabeanan di API, sesungguhnya kasus penyelundupan tiga kontainer di Merak hanya semacam uji coba untuk mengetes secara langsung tingkat keamanan di Pelabuhan Merak. Kalau ternyata gagal, berarti pelabuhan itu tergolong merah, tidak perlu dijadikan tempat tujuan barang tekstil selundupan. Uji coba secara konkret dan langsung ini, menurut Toto, menjadi penting dan mendesak. Soalnya, di pelabuhan Cina dan Singapura kini dikabarkan ada sebanyak 197 kontainer berisi barang tekstil selundupan yang siap dimasukkan

SAMBUNGAN

proyek fiktif Rp. 1.238 Milyar. Bahkan lebih ironis lagi, lanjut Ranjani atas berbagai pelaksanaan proyek termasuk pembebasan lahan, Kanwil Agama DKI diduga menggelapkan sejumlah pajak yang jumlahnya ratusan juta rupiah, demikian juga pengadaan computer sekitar Rp. 1.5 Milyar diduga fiktif dan pengadaan buku madrasah seDKI Jakarta juga diduga fiktif. Sedangkan praktik mark up menurut Ranjani, Pengadaan sekitar 75 unit sepeda motor dari PT. Astra Internasional diduga keras terjadi praktik mark up yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sekitar Rp. 639 juta lebih. Berdasarkan temuan BPK penyimpangan keuangan Negara juga terjadi pada pembebasan tanah dengan tidak dibayarkan pajak sekitar Rp. 585 juta dalam pembe-

basan lahan yang diperuntukkan untuk gedung-gedung Madrasah Aliyah Negeri (MAN) pada tahun 2004 dan 2005 lalu. Pada pembangunan gedunggedung MAN Proyek Peningkatan Guru Islam (Pergurais) Tingkat Menengah DKI Jakarta melalui DIP (Daftar Isian Proyek) tahun 2004 dan 2005 Kanwil Depag DKI Jakarta melakukan pembebasan tanah sekitar Rp. 3.759 milyar, tahun 2004 dan tahun 2005 sebesar Rp. 7.950 milyar, tetapi ternyata dalam praktiknya terjadi manipulasi harga dan penggelapan pajak. Berdasarkan data-data hasil pemeriksaan BPK, pada pembangunan MAN Duri Kesambi Jakarta Barat terjadi penyimpangan Bestek hingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sekitar Rp. 3.5 Milyar.

Menurut Ranjani berkaitan dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh H.A Fauzan Harun, SH bersama sejumlah anak buahnya itu, maka pihak Kejaksaan Agung pun melayangkan surat panggilan kepada H. Fauzan dengan surat No. 035/B.3/DSK/01/2007 tanggal 12 Januari 2007 lalu. Surat panggilan itu untuk pemeriksaan dan penyidikan atas dugaan korupsi pengadaan tanah disejumlah lokasi untuk pengadaan perguruan tinggi Agama Islam tahun 2004 dan tahun 2005 termasuk adanya proyek fiktif pada pengadaan meubelair di sekolah madrasah, ungkapnya. Hal yang sama juga menurut Ranjani, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melayangkan Surat Pengadilan Kepada H. Fauzan atas dugaan korupsi pada pengadaan 79

sepeda motor dari PT. Astra Motor International. Surat Panggilan itu No. 282/1.3/Dask.3/01/2007 tanggal 17 Januari 2007. Menurut Ranjani, H. Fauzan diperiksa secara bertubi-tubi oleh kejaksaan dan Mabes Polri terkait dengan dugaan sejumlah praktik korupsi yang merugikan keuangan Negara Rp. 185 milyar lebih dan dalam surat rujukan yang disampaikan kepada Kejati DKI itu berlandasan hukum antara lain Pasal 109 ayat 9i KUHP.UU No. 2 tahun 2005 tentang Kepolisian Negara RI, LP No. 678/VIII/2006 SPK Unit I tanggal 23 Agustus 2006 dan Surat Perintah (SP) Penyidikan No, Pol SP Sidik/538/VIII/2006 Direskrimsus tanggal 24 Agustus 2006. Maka dalam surat itu dilakukan mulai 24 Agustus untuk penyidikan terhadap Kepala Kanwil

Rp 238.000.000,-. Namun, yang menang adalah CV Supa Prima Tekni selaku penawar tertinggi. “Di sini mafia PLN bermain. Saya sedih sekarang melihat kondisi PLN,” ujar sumber Trans, yang mengaku sebagai karyawan PLN, seraya meminta namanya ditulis. Terkait masalah itu, sekaligus untuk menindaklanjuti pemberitaan Tran Edisi 188, dengan judul KPK & Mabes Polri Bongkar Kebobrokan PLN, Koran Trans membentuk Tim Investigasi dan berangkat ke Palembang dan Padang. Rabu (21/10/2009), Tim berupaya mengkonfirmasi pihakpihak terkait di PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel.. Ternyata, pejabat-pejabat tersebut tidak bisa ditemui pada hari itu. Baru mau memasuki pintu PLN yang berkantor di Jalan Demang Lebar Daun No. 375 Palembang itu, petugas satpam sudah terkesan mengajak ribut atau bersitegang. Setelah Tim Trans, menunggu di Pos Satpam rentang waktu satu jam lamanya, petugas satpam baru bisa mengijinkan bertemu dengan Herman selaku Kepala Humas PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. Namun, Herman tidak bisa menjanjikan kepada Trans kapan bisa bertemu dengan General Manager PT PLN Pembangkitan Sumbagsel. “Saya akan berupaya menemui GM atau manager lain agar dapat menerima Trans,” katanya. Namun, ditunggu dua hari di Palembang, bahkan sampai berita ini diturunkan, tidak ada kabar dari Herman. Sepertinya birokrasi di kantor pelayanan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel, yang berbelit-belit ini sengaja dibuat sedemikian rupa, dan di kantor ini para mafia proyek (rekanan) yang senantiasa mangkal dapat memonitor siapa dan ada keperluan apa orang luar yang masuk berhubungan dengan PT PLN, serta sulit ditembus. “Aneh memang! Akan tetapi itulah kenyataan yang selama ini terjadi di sini,” ujar sumber yang tidak mau disebut jati dirinya kepada Trans. Investigasi dilanjutkan ke Sumatera Barat. Dengan menempuh perjalanan panjang selama 18 jam, menaiki kendaraan pribadi, maka sampailah di lokasi proyek, yaitu Nagari Asampulau, Kabupaten Padang Pariaman. Tim bertemu dengan Edi Putra selaku Pilot Manager CV Indah Konstruksi. Edi Putra mengatakan, setelah merampungkan proyek bronjong tersebut, PT Sriwijaya Prima Makmur, masih mempunyai tanggungan, karena belum membayar haknya sebesar Rp. 168.568.000,-

. “Karena secara hukum dalam kontrak subkontraktor antara PT Sriwijaya Prima Makmur (Rosadi selaku Direktur) dan CV Indah Kontruksi (Edy Putra selaku Pilot Manager), saya sebagai pelaksana proyek,” katanya. Menjawab keluhan Edi Putra, Komisaris Utama PT Sriwijaya Prima Makmur, Edi Mulyono via telepon seluler kepada Tim Trans dari Palembang mengatakan bahwa masalah pembayaran subkontrak CV Indah Kontruksi sebesar Rp 168 juta yang dituntut Edi Putra, sudah diketahuinya. “Suratnya juga sudah sampai ke kami. Pada prinsipnya kami sudah membayarnya kepada Direktur CV Indah Konstruksi H Muhamad Anas melalui M Yusuf. Jika CV Indah Kontruksi tidak mengakui, kami punya bukti. Kami siap laporkan H Muhamad Anas ke pihak kepolisian,” katanya. Edy Muliono sebagai Komisaris UtamaPT Sriwijaya Prima Makmur tidak ingin rebut. Dia bahkan memohon kepada Tim Trans, agar dapat difasilitasi untuk menyelesaikan sangketanya dengan Edi Putra. “Jangan sampai berlarutlarut, kiranya dapat dipertemukan, agar semuanya jelas,” katanya. Karena di sini, ujar Edy Muliono, yang lebih bertanggung jawab terhadap proyek Pembuatan Bronjong Sungai Anai PLTA Singkarak PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pembangkitan Bukit Tinggi tahun 2008 itu adalah Rosadi selaku Direktur PT Sriwijaya Prima Mandiri dan pengawas Feri. Menyalahi Bestek Ketika Tim Trans dihubungi via telepon seluler dari Palembang oleh Rosadi (Direktur PT Sriwijaya Prima Makmur) dan kemudian bertemu untuk menjelaskan duduk permasalahan, kesan pertama yang terlihat Rosadi tidak menggambarkan seorang Direktur PT Sriwijaya Prima Makmur yang memenangkan tender proyek Pembuatan Bronjong Sungai Anai PLTA Singkarak PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pembangkitan Bukit Tinggi, senilai Rp 2.478.002.268,00. Pasalnya, Rasadi tidak mengusai proyek yang dikerjakan dan manajemen perusahaan. Rosadi terkesan hanya dipasang sebagai direktur untuk kepentingan Edi Mulyono selaku pemilik dan Komisaris PT Sriwijaya Prima Makmur. Celakanya, justru Rosadi yang menandatangi kontrak dengan pejabat-pejabat terpelajar dari PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel senilai Rp 2.478.002.268,00. “Rosadi, adalah

seorang direktur di perusahaan saya,” kata Edi Mulyono, tanpa ragu. Karena Rosadi bukan direktur yang sesungguhnya, maka wajar jika kemudian pelaksanaan proyek bronjong tersebut tidak sesuai dengan kontrak kerja dengan PT PLN Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pembangkitan Bukit Tinggi tersebut. Dari pengamatan tim, proyek memang tidak dikerjakan sesuai bestek alias banyak penyimpangan dilakukan, mulai dari jenis batu yang digunakan, kawat, dan panjang bronjongpun tak sesuai isi kontrak, bahkan ada yang dialihkan. “Kalau masalah proyek tersebut itu kewenangan PLN, silahkan saja tanya PT PLN,” kata Komisaris Utama PT Sriwijaya Prima Mandiri, berkilah. Sedangkan Edi Putra tetap menuntut haknya kepada PT Sriwijaya Prima Makmur yang belum dibayar. “Karena selama ini, dengan mengacu kepada kontrak yang dibayarkan kepada saya sebagai pilot manager CV Indah Konstruksi, melalui transfer Bank Mandiri Rek No. 111.000.04.62107.70 atas nama Edi Putra, baru 37 kali mulai dari Rp 5 juta sampai Rp 90 juta. Masih kurang sebesar Rp. 168.568.000,-,” katanya Edi Putra juga mengatakan, nilai kontrak antara CV. Indah Konstruksi dengan PT Sriwijaya Prima Makmur, tidak lagi sebesar Rp 1.025.000.000,00. Sebab, sebagaimana juga diakui Fery selaku Pengawas PT Sriwijaya Prima Makmur, dana Rp 40 juta dipotong dari nilai kontrak tersebut. Uang tersebut kemudian diserahkan Rosadi sebesar Rp 25 juta kepada Yarli Putra selaku Asmen II PLN Sektor Pembangkitan Bukit Tinggi, dan Rp 15 juta diserahkan Rosadi kepada tiga orang pengawas dari PLN Asampulau dalam artian “Uang Suap” agar berita acara serah terima dapat dibuat dan disetujui. “Jadi, kontrak pekerjaan kami hanya Rp 985 juta. Belum lagi pengeluaran-pengeluaran kepada oknum-oknum lain yang tidak bisa dirinci besarannya. Jika semua terbuka, banyak kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek ini. Seperti pembuatan Direksi Kit sama sekali tidak ada, peralatan maupun alat berat milik PT Sriwijaya Prima Makmur tidak ada di Sumbar, semua peralatan yang kami disewa itu adalah milik perusahaan di Sumbar. Dalam proyek itu, yang diadakan oleh PT Sriwijaya Prima Makmur hanya kawat, itupun sebenarnya kawatnya tidak sesuai standar tertera dalam bestek. Jika saja kita

mau besikap jujur tentunya nilai proyek bronjong itu hanya berkisar ratusan juta rupiah. Bagaimana mungkin dapat diterima pihak PLN kalau tidak ada KKN? “ paparnya. Edi Putra terlihat tidak takut kasus ini dibongkar sampai ke akarakarnya. Dia bahkan sudah melaporkannya ke Mabes Polri dan KPK dan Direksi PT PLN, dengan melampirkan seluruh dokumen. “Kami sebagai pelaksana, tidak bertanggung jawab kepada pihak PT PLN. Kami hanya mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada PT Sriwijaya Prima Makmur. Jika memang KPK atau Mabes Polri benar-benar ingin membongkar kasus korupsi di tubuh PLN, ini akan sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Beginilah yang terjadi di tubuh PLN, khususnya di PLN Pembangkitan Sumbagsel selama ini,” katanya. Di sisi lain, tokoh masyarakat, Niniak mamak di Asampulau Syansuir, dan Dt Rajo Endah kepada Trans mengatakan, tempat berdirinya 3 Gardu Pembangkit PT PLN dan pembuatan bronjong, rasa kecewaanya terhadap pelaksanaan proyek itu. Sebab, menurut mereka, tidak satupun karyawan PT PLN yang diangkat dari putra asli daerah Asampulau. Untuk pengadaan petugas keamanan alias satpamnya saja, tidak ada warga setempat yang diterima, semuanya dari daerah lain. Sungguh tragis memang, tapi itulah kenyataannya Padahal, keberadaan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbag sel Sektor Bukittinggi itu terletak di Asampulau, sedangkan pemanfaatan aliran listriknya dinikmati oleh Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Toh, tidak ada kontribusinya untuk masyarakat di Asampulau, bahkan kehidupan masyarakat di Asampulau tetap saja di bawah garis kemiskinan. “Sangat memprihatinkan, apakah PT PLN yang berada di Asampulau tidak ada PAD,” ujar mereka kepata Trans. Pastinya, dugan mark up, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel bekerja sama dengan PT Sriwijaya Prima Makmur, yang jelas-jelas merugikan negara miliaran rupiah ini, telah dilaporkan ke Mabes Polri, KPK, dan Direksi PT. PLN, dan ditembuskan juga disampaikan kepada Koran Transaksi. Redaksi Koran Trans juga telah membentuk tim untuk mengikuti perkembangan kasus ini,sekaligus akan melakukan cross cek kepada pihak Direksi PT PLN, KPK dan Mabes Polri, selanjutnya dalam laporan. Semoga . (Tim Trans)

ke Indonesia. Dari rentetan kasus penyelundupan tekstil, terbukti hanya sedikit kasus yang bisa diungkap oleh bea cukai, kasus penyelundupan tekstil melalui Surabaya berbeda dengan modus kasus penyelundupan di Merak. Sebanyak dua kontainer tekstil selundupan di Surabaya, contohnya, masuk dengan menggunakan fasilitas importir produk tekstil. Ini berarti, bahan tekstil tersebut dinilai boleh dibawa langsung dari pelabuhan ke pabrik si importir, karena akan diolah kembali untuk dijadikan produk tekstil siap jual. Namun, petugas bea cukai tak percaya begitu saja. Dua kontainer itu lalu diikuti. Ternyata, dua kontainer itu masing-masing dibawa ke pusat perdagangan pakaian di Cempaka Mas (Jakarta) dan ke Bandung. Ini berarti bahan tekstil tadi bukan untuk diproduksi lagi, melainkan dijual langsung ke pasar. Petugas segera menyergap masing-masing kontainer itu. Ketika diperiksa, tak tahunya isi kontainer itu tinggal separuhnya. Berarti, separuhnya lagi sudah dilepas di perjalanan. Penyelundupan tekstil dan garmen disinyalir masih terus berlangsung di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea

Cukai (KPBBC) Bogor. Dalam prakteknya pelaku melakukan under invoice (membayar harga di bawah sebenarnya) serta tidak melaporkan secara jelas dan benar jumlah barang, harga barang serta kualitas barang. Akibatnya negara dirugikan miliaran rupiah karena hilangnya pendapatan negara. Kepala Seksi Pencegahan dan Penindakan (Kasi P2) KPPBC Bogor Irwan mengaku sudah menurunkan tim dan menyelidiki sejumlah perusahaan tekstil dan garmen di KBN Bogor, satu diantaranya tengah disidik yakni perusahaan tekstil di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Dalam penyidikan kata Irwan, ada oknum korlap BC bernama Karman Yunus dan Joni Hadi ikut diperiksa karena diduga melindungi perusahaan tersebut, namun sampai kini belum ditemukan bukti konkritnya. Irwan mengakui pihak BC sudah pernah membongkar kasus penyelundupan yang dilakukan PT BII yang melibatkan Wiwin dan Muin selaku broker tekstil di kawasan Jawa Barat ini. “Sebelumnya kantor pusat pernah menangkap barang milik perusahaan itu,” katanya. Sedangkan modus yang dilakukan yakni dengan cara under

invoice atau memasukan daftar harga yang tidak sesuai. Selain itu, kerap kali barang yang diimpor tidak sesuai dengan dokumennya, misalnya dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dicantumkan 75.000 potong pakaian tapi sebenarnya 130.000 potong atau ada kelebihan potong garmen, belum lagi memalsukan kwalitas dan harga barang sehingga ketika membayar bea masuk cukup murah. Saya Anti Menyelundup Menurut Muliono Hanjaya (Atay) Direktur PT Panca Prima Busana (PT.PPB) perusahannya selama ini bergerak sebagai Importir Khusus Tektil yang memiliki ijin khusus IP dibilangan Jakarta Pusat kepada Trans, saya selama ini tidak pernah melakukan cara under invoice atau memasukan daftar harga yang tidak sesuai maupun penyelundup. Karena saya patuh akan Undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayar pajak. Lebih lanjut Muliono dengan nada tinggi mengatakan, saya paling benci dengan penyelundup. Coba anda cek, PT PPB sebagai importir dikalangan Bea dan Cukai adalah pembayar bea masuk paling besar, misalnya saja setiap satu container paling sedikit saya bayar bea

masuk Rp 280 jt s/d Rp 400 jt. Muliono Hanjaya ketika ditemui dikantor juga merangkap gudang tektil itu, membenarkan adanya 2 container 40 “ CRXU 9789270 dan FCIU. 8619080 berisikan tektil dibongkar di gudang buah di kawasan Sunter Podomoro yang berisikan tektil dari Cina adalah miliknya pada tanggal 21 Okt 2009 yang lalu.Keberadaan barang tektil miliknya itu, keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok sudah melalui prosedur. Muliono tambahkan, karena barang tektil miliknya itu telah sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku di BC maka tidak perlu sangsi membongkar digudang manapun juga, apalagi gudang buah itu milik teman. Dengan bangganya Muliono tambahkan, saya sudah diperiksa oleh Polda, karena saya memiliki ijin maka Polisi tidak bisa berbuat apa apa, jika perlu silahkan anda tanya ke Krimsus Polda Metro Jaya sama oknum polisinya bernama Kompol AD dengan nada meyakinkan. Dan saya besok akan ke berangkat ke Cina, pedagang tektil di Pasar Tanah Abang barangnya dari saya, dan saya kenal dengan para penyendup, namun tidak mau mengikuti cara kerja mereka. (Iwan/Daniel/M.Sitorus/SN)

NO. 189. ! TH X SENIN, 9 NOV - 22 NOV 2009 Depag DKI Jakarta H.A Fauzan Harun, SH, tegas Ranjani. Kehebatan H Fauzan dalam mengatur setiap permasaalahan juga dibuktikannya, dimana Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI, pada tanggal 18 Desember 2006 No R.1184/ D.VI/PAN/K/2006 yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Departemen Agama, Perihihal pengaduan dari masyarakat tanggal 4 November 2006 tentang: Pengangkatan H A Fauzan SH, sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta, belum memenuhi syarat kepangkatan, yang sebenarnya (waktu itu-red) III/d menjadi IV/b (satu tahun naik pangkat dua kali). Selanjutnya H Ahmad Fauzan SH menyiapkan H Murtado SE Kasubag TU kantor Wilayah Departemen Agama

Provinsi DKI Jakarta sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama DKI Jakarta. Sama sekali tidak diindahkan sampai saat ini. Bahakan Komisi Pemberantasan Korupsi, surat Nomor B.989/ D.PIPM/KPK/IV/07 tanggal 11 April 2007 Perihal tanggapan atas laporan masyarakat yang ditujukan kepada Abdolah Tamher,SH.Msi, mengucapkan terima kasih dan berjanji akan menindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku di KPK. Namun, kesemuanya temuan dan laporan dan hasil pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Kejaksaan Tinggi DKI, sampai kepada KPK, tidak satupun hingga berita diturunkan dibuka secara transparan. (Boy Budi Lubis)

Perkara .............

dunia dari pada suaminya yakni alm. H Sanim bin Rain. Sementara itu, H Nursin kepada Koran Trans mengungkapkan, pihaknya bersedia membeli 4 bidang tanah sawah atas nama H Sanim dari Badrudin bin H Sanim karena adanya Penetapan PA Cikarang No. 017/Pdt.P/2009/ PA.Ckr yang menetapkan ahli waris dari alm. H Sanim adalah seorang anak laki-laki bernama Badrudin bin H Sanim.

eksepsi yang diajukan kuasa hukum Badrudin bin H Sanim, sebagai tergugat. Dalam putusannya No.379/ Pdt.G/2009/PA. Ckr, majelis hakim menyatakan, gugatan Penggugat rancu (kabur) sehingga eksepsi Tergugat dapat diterima dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard/NO). Selain itu Majelis Hakim menetapkan, mengangkat sita jaminan atas objek perkara yang telah dilakukan sita jaminan berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim PA Cikarang No.379/Pdt.G/ 2009/PA. Ckr tanggal 11 Juni 2009. Majelis Hakim dalam putusan yang dibacakan Kamis, 08 Oktober 2009 ini juga memerintahkan Jurusita/Panitera PA Cikarang untuk mengangkat sita jaminan dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.5.181.000,Gugatan Di PN Bekasi Namun ditengah proses persidangan gugat waris di PA Cikarang, Penggugat Gomay bin Nasir dan para cucu tiri alm. H Sanim yang lainnya, mengajukan gugatan di PN Bekasi, terhadap Badrudin bin H. Sanim. Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum HM Yoyo Caryonih, SH & Rekan dalam gugatannya menyebutkan, Tergugat, Badrudin telah menjual 4 bidang tanah sawah kepada H. Nursin, padahal 4 bidang tanah sawah yang terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Cikarang Timur tersebut, merupakan harta peninggalan alm. H Sanim bin Rain. Menanggapi gugatan penggugat, Ketua Investigasi dan Komunikasi LBH PEPABRI, Drs Syaiful Nazar mengungkapkan, putusan PA Cikarang No.379/Pdt.G/2009/ PA. Ckr, yang menyatakan, gugatan Penggugat rancu (kabur) sehingga tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard/NO), dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim PN Bekasi. Drs. Syaiful Nazar juga menyatakan, gugatan Penggugat yang diajukan ke PN Bekasi tidak berkwalitas karena para Penggugat bukan keturunan alm. H Sanim bin Rain. “Saya yakin Majelis Hakim PN Bekasi akan mempunyai pandangan yang sama dengan Majelis Hakim PA Cikarang sehingga dalam putusannya nanti akan menyatakan Niet Onvantkelijke Verklaard atau NO,” ujarnya. Dia juga menyebutkan, tanah sawah atas nama alm. H Sanim bin Rain mutlak merupakan hak waris Badrudin bin H Sanim karena almh Hj. Rosidah lebih dulu meninggal

Polri ............... Anggodo bisa berupa SP3, penahan, atau malah dibebaskan, selama alat bukti belum memenuhi unsur yang kuat.

Dana ............. kontruksi yang layak dan ramah gempa. Terkait dana bantuan pemerintah yang akan dianggarkan dalam APBN 2010 dan 2011, ia mengatakan akan salurkan secara bergulir dan rumah yang dibangun dengan dana itu sesuai dengan standar yang layak dan masuk dalam kategori yang telah ditetapkan sebelumnya.

Belum Ada ........ perijinan (entry barriers) termasuk waktu dan biaya untuk mendirikan usaha, serta hambatan yang menghalangi masuknya investasi asing,” ujar William. Sedangkan untuk masalah koordinasi, ia menambahkan, juga diperlukan semacam Komisi Regulasi Reformasi untuk meyeimbangkan kepentingan serta menangani isu kebijakan dan implementasi. Sebelumnya pengamat ekonomi Drajad Wibowo pada Sabtu (31/10) mengatakan kasus KPK dan Polri dapat membuat investor menyangsikan mengenai penegakan hukum di Indonesia. “Mereka nanti malah berpikir

Sita Jaminan Belum Diangkat Sementara itu, Badrudin bin H Sanim mempertanyakan Putusan PA Cikarang soal Pengangkatan Sita Jaminan karena hingga kini putusan Pengangkatan Sita Jaminan tersebut belum dilaksanakan oleh Jurusita/Panitera. Disebutkan, Jurusita/Panitera yang diperintahkan oleh Majelis Hakim PA Cikarang untuk melaksanakan Pengangkatan Sita Jaminan menentukan biaya pengangkatan sekitar Rp.8 juta dan dibebankan kepada pemohon yakni Badrudin bin H Sanim. Sementara itu salah seorang sumber di PA Cikarang, kepada Koran Trans disela-sela acara pisah sambut Ketua PA Cikarang, Kamis (5/11) mengatakan, biaya pelaksanaan Pengangkatan Sita Jaminan tidak dapat dibebankan kepada Badrudin bin H Sanim sebagai tergugat, tapi bisa dibebankan kepada Penggugat yang dinyatakan kalah atau gugatannya tidak dapat diterima/ditolak. Perkara pembagian waris ini berawal dari meninggalnya H Sanim bin Rain pada 10 Maret 2009. Semasa hidupnya alm. H Sanim pernah menikah dengan Badriah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Badrudin bin H Sanim. Pasangan ini kemudian bercerai. H. Sanim kemudian menikah lagi dengan Hj. Rosidah seorang janda beranak 2 bernama Ongsin bin Bondan dan Notih binti Bondan. Ongsin bin Bondan pada Tahun 1976 meninggal dunia, disusul Hj. Rosidah yang meninggal Tahun 2000 kemudian Notih binti Bondan meninggal Tahun 2005. Dari perkawinan alm. H Sanim dengan almh. Hj Rosidah tidak dikaruniai anak. Sejak meninggalnya Hj. Rosidah pada Tahun 2000, H Sanim hingga akhir hayatnya (meninggal 10 Maret 2009) tidak menikah lagi. Sepeninggalan alm. H Sanim, putra satu-satunya, yakni Badrudin bin H Sanim kemudian mengajukan permohonan penetapan waris kepada PA Cikarang, sehingga keluar Penetapan PA Cikarang pada Selasa, 21 April 2009, No. 017/ Pdt.P/2009/PA.Ckr dan menetapkan ahli waris dari alm. H Sanim adalah seorang anak laki-laki bernama Badrudin bin H Sanim. (Kaslim/Lora/Ram) “Penyidik Polri bisa melihat transkip rekamanan yang diputar dalam sidang MK. Penyidik nanti kan mengamati isi rekaman itu dan mencari ada nggak kolerasinya dengan penyidikan selama ini?” tandasnya. (Ram) Pemerintah juga akan membagikan bentuk standar bangunan yang layak pada lokasi rawan bencana gempa yang akan difasilitasi instansi terkait yakni Bappeda dan Tarkim. Gempa 7,9 Skala Richter (SR) dan tanah longsor di Sumbar menyebabkan lebih dari 100 ribu unit rumah warga rusak berat dan sebagian besar roboh rata dengan tanah. Jumlah korban tewas tercatat 1.195 orang, luka berat 1.214 orang dan luka ringan 1.688 orang. (Bas) kalau demikian apabila melakukan bisnis di Indonesia akan lebih aman bila dekat dengan penguasa,” ujarnya. Drajad menambahkan investor juga akan berpikir bahwa korupsi bisa menjadi aturan main dalam berbisnis di Indonesia. “Saya rasa masalah ini bisa menimbulkan dampak negatif terhadap persepsi investor di Indonesia,” ujarnya. Namun, untuk kondisi perekonomian kedepan, menurut Drajad, investor asing masih tetap akan menanamkan investasi di Indonesia karena pasar domestik di Indonesia masih sangat besar. “Mungkin hanya jumlah investor yang masuk berkurang karena masih ada anggapan kepastian hukum masih menjadi permasalahan di Indonesia,” ujarnya. (Ram)

TRANS SELEBRITIS Sujiwo Tejo

LESTARIKAN PERTUNJUKAN WAYANG

S

eniman Indonesia, Sujiwo Tejo, ternyata mengaku ingin melestarikan tradisi pewayangan melalui pementasan karya seni. Salah satunya berupa dongeng cinta kontemporer dan drama musikal wayang kontemporer. Pihak penyelenggara dari BW Communications, Ida Bayuni, di Jakarta, mengatakan, pementasan karya seni tersebut akan berlangsung di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ) pada Juma (6/11). Ida menjelaskan, Sujiwo Tejo bersama beberapa seniman pendukung termasuk paduan suara dari Universitas Parahyangan berkolaborasi untuk menghadirkan wayang eksperimental dan sudah mengakomodasi kebudayaan modern. “Para penonton akan mendapatkan suguhan pementasan seni yang lengkap dalam dongeng cinta kontemporer dan drama musikal wayang kontemporer ini,” ujar Ida. Ia juga menambahkan, pementasan karya seni tersebut merupakan aktualisasi dari keinginan Sujiwo Tejo untuk berpartisipasi dalam usaha melestarikan dan mengembangkan tradisi pewayangan di Indonesia. “Sujiwo ingin melestarikan wayang tradisional di tengah membanjirnya kebudayaan modern, agar kesenian asli

SIAP DI AJANG MISS WORLD

Indonesia tidak terlupakan,” terangnya. Sementara itu, pertunjukan wayang pada saat ini memang sedang menghadapi kesulitan untuk bisa menarik banyak penonton. “Karena itu, Sujiwo Tejo, ingin menghadirkan pertunjukan yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin turut mengapresiasi, dan mencintai serta menikmati seni budaya asli Indonesia,” pungkas Ida. (Rechan)

berangkat sekolah, sebelum dia berangkat les dan malam hari. Jadi lebih sibuk anaknya dibandingkan saya dan saya lebih banyak sama Diara di rumah,” terang Alya yang dijumpai di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (3/11). Ditanya apa tak khawatir anaknya jadi stres karena kebanyakan les, Alya mengaku tak ada masalah dengan hal itu. “Rasa-rasanya enggak ya karena Jani (panggilan Anjani) itu sudah banyak berkegiatan sejak usia 3,5 tahun. Jadi kayaknya sudah terbiasa day by day-nya berkegiatan. Kalau Sabtu - Minggu dia full bermain dan saya pun pada akhirnya hanya memfasilitasi saja yang pada hasil akhirnya seleksi alam juga yang menentukan, si anaknya yang menentukan dia tertarik atau tidak,” terang presenter kuis SIAPA LEBIH BERANI ini. Soal kedekatan, Alya menyebut kalau putrinya dari suami pertama ini lebih dekat dengan suami keduanya. “Anjani itu bukan tipikal yang bercerita yang bangetbanget, justru dia sering bercerita sama suami saya. Mungkin dia lebih enak bercerita dengan ayah kalau ke saya mungkin takut saya kasih wejangan yang berlebihan,” tambahnya. (Saskia)

anita yang akrab disapa Nina ini akan berangkat tanggal 5 November untuk mengikuti Miss World Charity Dinner di London dan kemudian bertolak bersama kontestan lainnya menuju Johannesburg untuk memulai karantina. Pada event Miss World Charity Dinner ini, Nina akan mengenakan gaun rancangan Marga Alam yang kemudian akan dilombakan dalam Designer Awards. Bersama-sama dengan finalis Miss World lainnya, wanita kelahiran Jakarta 23 tahun yang lalu ini juga akan berpartisipasi dalam aksi lelang pengumpulan dana bagi lembaga internasional yang peduli terhadap anak-anak. Dalam kesempatan ini, Nina akan melelang kain tapis dengan tenun benang emas asal Lampung. Nina, yang akan masuk karantina tanggal 10 November ini, telah melakukan berbagai persiapan untuk dapat tampil prima di Malam Final Miss World 2009 termasuk persiapan fisik, mental dan wawasan. “Saya banyak mengikuti training terutama untuk inner beauty seperti kursus tentang character building, motivation, kepribadian, etika, komunikasi dan bahasa tubuh,” jelas Nina. “Tak hanya itu, training hair-do and make-up juga saya lakukan karena pada saat

karantina semuanya harus saya lakukan sendiri.” Sementara itu, untuk menjaga kebugaran fisiknya, Nina melakukan berbagai latihan dan pembentukan tubuh secara rutin. Untuk persiapan penampilannya, Nina juga mempersiapkan diri dengan latihan modeling seperti cara posing dan gesturing yang baik. Di sela-sela kegiatannya yang padat, Nina juga sempat melakukan kunjungan sosial ke korban gempa di Padang, Sumatra Barat untuk ikut membagikan bahan makanan dan obat-obatan gratis. Tiga hal yang akan diunggulkan oleh wanita keturunan IndonesiaAmerika ini di ajang Miss World 2009 adalah Beauty with a Purpose yang mengangkat kegiatan Nina sebagai duta Jalinan Kasih dengan programnya berupa bantuan kepada masyarakat kurang mampu untuk melakukan operasi bibir sumbing dan hernia, Talent yang mengangkat keahlian Nina menari balet dan hiphop, dan sport dengan kegiatan renang dan lari yang akan dilakukan oleh penggemar tahu dan tempe ini. Ketua Yayasan Miss Indonesia, Ibu Liliana Tanoesoedibjo, menjelaskan bahwa selain berbagai persiapan yang telah dilakukan, langkah Nina menuju Miss World 2009 juga telah mendapat dukungan dari Menteri Luar Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan. “Keikutsertaan Nina di

Miss World 2009 secara otomatis juga membawa nama bangsa Indonesia yang tentunya perlu mendapat dukungan juga dari pemerintah.” Kesempatan untuk berpartisipasi dalam ajang ini juga digunakan Nina untuk lebih memperkenalkan budaya Indonesia. Nina akan mengenakan pakaian adat Sumatra Barat pada acara cultural night, di mana para peserta lainnya juga akan mengenakan pakaian tradisional negara atau daerah asal masing-masing. Nina juga akan mengenakan batik dan membagikan souvenir khas Indonesia berupa dompet tenun dan pembatas buku wayang kulit kepada finalis Miss World lainnya. Kepergian Nina ini mengikutsertakan karya-karya

desainer ternama Indonesia seperti Adjie Notonegoro, Stephanus Hamy, Billy Tjong, Marga Alam, Rusly Tjohnardi, Rudy Chandra, Raizal Rais dan Mel Ahyar. Serta jewellery dari Leciel Design serta sepatu dan tas dari Rotelli. Target apa yang akan dicapai Nina di Miss World 2009 ini? “Target saya adalah menang,” kata Nina dengan optimis dan percaya diri tanpa melupakan senyum ramahnya. Jangan lupa untuk menyaksikan dan mendukung Nina pada Malam Final Miss World 2009 yang akan disiarkan langsung oleh RCTI pada hari Sabtu, 12 Desember 2009 pukul 22.00 WIB langsung dari Sandton Convention Centre, Johannesburg, Afrika Selatan. (Suryati)

Film Harimau Yang Lapar

TAWARAN SOLUSI ATAS MASALAH PELIK

K

ita patut berbangga di hari Sumpah Pemuda ini, 28 Oktober lahir kembali genre populis dari dokumenter yang mulai dilirik oleh publik mancanegara pasca Pertaruhan dan kini PT. Media Desa Indonesia yang sukses dengan trilofi drama perjuangannya berjudul Merah Putih. Masih dengan Yadi Sugandi yang kali ini kembali back to basic sebagai kameramen handal tanah air menciptakan bahasa bertutur dalam gambargambar bergerak yang indah dengan setting Gujarat dan Rajastha, India serta kepulauan di Jawa, Bali dan Sumba. Film dokumenter ini telah terpilih untuk diputar di Asiatical Film Mediale, sebuah festival film bergengsi yang diselenggarakan di RomaItalia. Film ini sendiri memaparkan fakta mengenai sakitnya kelaparan dan kekurangan gizi, tapi juga merupakan sebuah tawaran solusi atas masalah pelik. Anda bisa menyimak paparan Hashim Djojohadikusumo sebagai produser dokumenter ini bahwa film ini memperkenalkan sebuah Revolusi Putih melalui susu untuk mengembalikan bangsa Indonesia sebagai macan Asia agar dapat mengaum lagi. Revolusi Putih dalam film ini dijelaskan antara lain melalui komentar dari Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon dan wawancara khusus dengan Dr. Verghese Kurien seorang pakar susu dari India yang mencanangkan Revolusi Putih dan membawa India menjadi penghasil 15% susu dunia. Pemutaran Hungry is The Tiger menjadi pembuka bagi World Food Summit yang diselenggarakan oleh PBB pada tanggal 16-18

Manohara Terbukti Salah,

DIDENDA Rp291 MILIAR

S

ecara mengejutkan, mantan model Manohara Odelia Pinot harus menerima kekalahan atas tuntutan mantan suaminya Teuku Fakhry di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Perempuan yang mengaku menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu pun diwajibkan membayar ganti rugi sebesar RM105 juta atau sekitar Rp291 miliar. Vonis majelis hakim yang dipimpin Shazali Hidayat Shariff menjatuhkan vonis pada Kamis (5/11). Majelis hakim menilai Manohara dan ibunya, Daisy Fajarina, terbukti melakukan fitnah. Lalu, bagaimana tanggapan ibunda Manohara, Daisy Fajarina? Saat ditemui di kediamannya, perempuan berdarah Bugis itu mengaku telah mengetahui mengenai kabar tersebut melalui sambungan telepon. Meski belum mendapatkan kejelasan secara sempurna. “Saya belum tahu secara jelas keputusannya seperti apa. Makanya, saya akan konsultasi dulu dengan pengacara saya biarkan mereka yang akan berbicara,” ungkap Daisy yang ditemui di kediamannya di Kawasan Slipi, Jakarta Barat, Kamis (4/11) malam. Daisy pun menegaskan, apa yang diputuskan oleh Pengadilan di Malaysia belumlah menjadi keputusan yang mutlak. Pihaknya pun bersiap

8

Kerenina Sunny

W

BIKIN ANAK SIBUK LES

J


Miss Indonesia terpilih Kerenina Sunny merasa bangga, karena sebentar lagi bakal menjadi duta Indonesia di ajang bergengsi Miss World. Rupanya perjalanan Miss Indonesia 2009, Kerenina Sunny Halim, akan segera berlanjut ke ajang Miss World 2009. Ajang yang diikuti oleh peserta dari 120 negara ini akan digelar pada hari Sabtu, 12 Desember 2009 di Johannesburg, Afrika Selatan.

Alya Rohali

adi seorang ibu, Alya Rohali berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Untuk membekali buah hatinya dengan ilmu, Alya mengikutkan putri pertamanya dalam kegiatan les-les. Soal kedekatan, Alya mengaku putri pertamanya lebih dekat dengan ayah tirinya, Ramzi. Bicara soal buah hatinya, Alya saat ini menempa putri pertamanya dengan pendidikan di luar sekolah. “Anjani umurnya 10 tahun, jadi dia juga sudah banyak kegiatan di luar, sekolahnya sudah sampai sore dan banyak les-les, jadi memang praktis saya ketemu Anjani tanpa saya ada kegiatan di luar. Paling pagi sebelum

NO. 189. ! TH X

November di Roma dan film ini diputar 1 dan 2 November mendatang. Tentu saja acara ini diprakarsai oleh lembaga dunia seperti FAO (Food and Agriculture Organization), WFP (World Food Programme), IFAD (International Fund For Agriculture Organization) serta lembaga organisasi non pemerintah dan organisasi nirlaba untuk membahas mengenai krisis kelaparan dunia. Ada yang menarik dari film ini karena naratornya adalah aktris beken tanah air, Christine Hakim sebagai Diva Layar Perak Indonesia yang memaparkan krisis pangan dunia, berkolaborasi dengan keelokan pentas wayang kulit yang dibawakan oleh Sudjiwo Tedjo. Visual tajam dan indah dari tangan terampil dan cerdas sinematografer Indonesia terbaik, Yadi Sugandi dengan arahan Gary Hayes. Tuturan dalam bahasa Indonesia, Gujarat, Jawa, Sumba, Bali dan bahasa daerah lainnya, sejarah panjang penjajahan kolonial yang dialami kedua negara. Harimau Yang Lapar membingkai pertanyaan-pertanyaan yang tajam seperti mengapa begitu banyak kemiskinan di tanah yang kaya seperti milik kita ? Dengan menunjukkan bahwa 38 Juta orang di Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari Rp. 10.000 per hari. Dinamika ketakutan dan kebahagian serta kelaparan dan harapan dalam dokumenter ini menantang mereka yang memuja globalisasi ekonomi. (Suryati)

Nagaswara

LUNCURKAN ALBUM KOMPILASI

untuk melakukan banding karena merasa diperlakukan secara tidak adil. “Itukan bukan keputusan mutlak, kita masih bisa banding, itu masih panjang prosesnya. Kalau tante sendiri belum dengar secara pasti, jadi seperti yang tante katakan, kalau urusan hukum kita serahkan kepada pengacara,” ujar Daisy. Seperti diberitakan sebelumnya, Tengku Fakhry menggugat Manohara dan Daisy Fajarina karena dinilai telah menyebarkan fitnah. Fakhry tersinggung dituding telah melakukan KDRT dan kekerasan seksual. (Ziqri)

K

eseriusan Nagaswara Record dalam memajukan industri musik Indonesia patut dicontoh oleh perusahaan-perusahaan rekaman lainnya. Pasalnya ditengah banyaknya perusahaan rekaman yang hanya merilis album bagi penyanyi maupun band yang sudah terkenal, Nagaswara justru berani mengorbitkan penyanyi maupun band yang belum ternama. Seperti yang dilakukan akhir pekan lalu Nagaswara meluncurkan album kompilasi Wanna Be A Star yaitu album yang dinyanyikan oleh grup band hasil kompetisi ajang pencari bakat Wanna Be A Star yang digelar oleh radio Megaswara Bogor. Ini merupakan bukti komitmen Nagaswara dalam memajukan industri musik Indonesia. Kami selalu membuka peluang bagi siapa saja untuk rekaman di Nagasrawa, kata Produser

Nagaswara Rahayu Kertawiguna, pada acara launching album kompilasi Wanna Be A Star di The Junge Mall, Bogor. Sementara itu, album kompilasi Wanna Be Star berisi sepuluh lagu yang dinyanyikan sepuluh grup band diantaranya, lagu ‘Yakin Ku Bisa’ yang dinyanyikan Band Magna sang juara satu Wanna Be A Star, Beat (Juara II) dengan lagu ‘Saat Kau Tinggalkan’, Magenta (Juara III) dengan lagu ‘Mengertilah’ dan Pilice Line (Juara 4) dengan lagu ‘Honeyku’. Yang menarik personel Pilice Line seluruhnya adalah anggota Polisi dari satuan II Pelopor Korp Brimob Polri. Lagu-lagu dalam album kompilasi Wanna Be A Star cukup simple dan enak didengar, seperti Magna yang menyanyikan lagu ‘Yakin Ku Bisa’ yang berlirik sederhana dengan konsep

musik easy listening. Didukung dengan personelnya yang memiliki background akademisi musik yang mumpuni dan kekuatan suara sang vokalis prima, karir band Magna bisa meroket seperti Wali maupun Kerispatih. Sementara itu, dalam album Beat menawarkan single hits berjudul ‘Saat Kau Tinggalkan’ karya cipta dari keyboardis Rendra dengan genre musik pop rock romantik. Dengan sentuhan musik yang romastis lagu tersebut benar-benar dapat menyentuh sang pendengarnya. Beat diperkirakan akan cepat meroket karena memiliki banyak penggemar terutama di kota bogor. Yang Menarik dalam album ini adalah Pilice Line dengan suingle Hits

‘Honeyku’, karena semua personelnya adalah anggota Polisi dari satuan II Pelopor Korp Brimob Polri dibawah pembinaan Kasat II pelopor Kombes Polisi Syaiful Bahchri. (Suryati)


9

Pasca Gempa Padang Pariaman

Pemkab Padang Pariaman Tak Gunakan Mekanisme Pengawasan Pendataan

Trans, Padang: Sebulan pascagempa yang menelan korban jiwa 1.195 orang dan merusak 270 ribu rumah, ber bagai masalah masih harus diselesaikan pemerintah provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Faktanya, gempa masih meninggalkan setumpuk masalah dan juga sudah menimbulkan persoalan baru. “Sisa masalah itu, terkait pendataan korban dan kerusakan yang tidak valid serta belum selesainya berbagai persoalan dalam pemberian bantuan tanggap darurat,” kata Direktur LBH Padang Alvon Kurnia Palma. LBH Padang yang sejak awal memantau penanganan bencana gempa Sumbar men-

catat puluhan puluhan masalah. “Yang datang mengadu ke LBH saja, ada enam kasus dari Padang dan Padang Pariaman,” kata Alvon. Menurut Koordinator Divisi Hak Asasi Manusia LBH Padang Vino Oktavia Mancun, pendataan rumah penduduk yang rusak akibat gempa rawan penyelewengan. “Pasalnya, pemerintah daerah tidak menggunakan mekanisme pengawasan terhadap pendataan dan tidak membuka posko pengaduan dari masyarakat,” katanya. Misalnya puluhan warga Korong (Dusun) Paguh Duku, Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman yang datang ke LBH Padang. “Petugas pendataan di lapangan dilaporkan warga lebih

banyak mendata orang-orang dekat dan saudaranya. Bahkan rumah tidak ada, dilaporkan rusak berat,” katanya. Kabag Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman Syamsunar juga dituding tidak adil dalam membagikan bantuan kepada masyarakat. “Orang yang mendapat bantuan, hanya orangorang yang dekat dengan dia, sedangkan yang lainnya kurang diperhatikan,” ujar sumber Koran Trans. Oleh karena itu, Kepala Divisi Informasi dan Komunikasi Koalisi LSM Peduli Bencana Lumbung Derma Ronny Saputra, mendesak pemerintah daerah untuk menggunakan sistem pendataan yang transparan, membuka pengaduan dari masyarakat serta melakukan verifikasi ulang. “Semestinya, setelah pendataan awal, langsung diverifikasi ke lapangan, hasilnya diumumkan di kantor wali nagari dan membuka mekanisme komplain terhadap hasil pendataan, dan kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi kedua,” katanya. Pasalnya, menurut Ronny, selain menjadi dasar pemberian bantuan uang lauk pauk, data pemerintah akan menjadi dasar bantuan rekonstruksi. Selain itu, sebagian fasilitas layanan umum masih jauh dari sempurna. (TIM)

Pejabat & Masyarakat Berpacu Raih Bantuan Dari Pemerintah Trans, Pariaman: Musibah dan kematian datang tanpa diundang, karena tidak ada yang mampu untuk mendeteksinya. Sekitar 800 jiwa korban gempa di Padang Pariaman, Sumatera Barat, juga tak bisa dielakkan.

D

i antara sanak saudara kita kini meratapi duka yang sangat mendalam. Ada yang ditinggal karena kematian dan ada yang hartanya ludes dilanda gempa itu. Tangis pilu pun tak dapat dibendung. Keluarga korban, baik keluarga yang berada di Padang Pariaman maupun di Jakarta, tentu diharapkan dapat mengiklaskan kejadian itu. Para leluhur yang telah mendahului kita juga meninggalkan pesan: di balik musibah ada hikmah yang bisa diambil. Tentu pesan abadi ini juga tak terbantahkan. Pertanyaannya, bagaimana menangani korban pasca gempa? Banyak yang bisa dilakukan! Orang awam bilang, berilah bantuan dengan ikhlas. Tetapi, apa yang terjadi? Di luar dugaan, sejumlah masyarakat yang tinggal di sekitar SD Negeri.19 Bayur, Padang Pariaman, mengaku belum mendapatkan bantuan sama sekali. Jumlah korban gempa yang

belum menerima bantuan, baik dari pemerintah maupun pihak lain (masyarakat), sebanyak 300 KK. Di lokasi itu, Fauzi (Korong Toboh), Brahimin (Wali Nagari), dan Sudirman, memang membagikan dana bantuan, termasuk selimut. Namun, mereka membagikannya tidak merata. Dari 300 KK yang kebagian hanya 50 KK. Padahal, sama-sama tertimpa musibah gempa, sama-sama mengalami kerusakan rumah dengan kategori berat. Bupati Padang Pariaman H Muslim Kasim ketika hendak

dikonfirmasikan, tidak ada ditempat. Diperoleh informasi, bupati sedang ada acara bersama empat menteri di pendopo bupati. Kabag TU dan Kahumas juga berada di sana. Dari pantauan Koran Trans, antara pejabat dengan masyarakat, berlomba lomba meraih keuntungan dari dana bantuan pemerintah yang dikucurkan, sehingga tidak dapat lagi membedakan. Karena, menurut Wali Korong Bayur, yang membagikan ULP itu sudah diberikan 50 KK dan beberapa selimut.

Sedangkan masyarakat setempat mengatakan, belum dapat bantuan sama sekali. Jadi mana yang benar? Bupati Padang Pariaman, dalam mengatasi masalah pasca gemp, tidak becus: kurang kordinasi kepada bawahannya sehingga pembagiannya kepada masyarakat tidak merata alias amburadul. Diharapkan kepada pejabat terkait yang berwenag dalam hal mengambil tindakan tegas, agar masyarakat yang belum dapat dana bantuan itu tidak ditelantarkan. (Bbl)

Pemenuhan Kayu Pascagempa Jangan Langgar Aturan Trans, Padang: Kapolda Sumatra Barat, Kombes (Pol) Andayono mengisyarakat pemenuhan kebutuhan kayu olahan untuk rekontruksi ribuan rumah warga pascagempa, hendaknya jangan menghalalkan segala cara. “Kita menyadari kebutuhan kayu untuk membangun kembali ribuan rumah warga dan perkantoran yang rusak cukup banyak. Tapi, jangan melanggar aturan yang berlaku,” kata Kapolda Sumbar yang baru sertijab itu, kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumbar, Selasa. Mantan Wakapolda Kepri itu, menyatakan pihaknya akan mendukung lalulintas kayu olahan di wilayah Sumbar, maupun yang masuk dari luar Sumbar sepanjang

Bantuan Asing ke Sumbar Pembagian Bantuan Tak Perlu Dipolemikkan Trans, Padang: Bantuan kemanusiaan pascagempa 30 September 2009 dari sejumlah negara asing ke Sumatra Barat (Sumbar) selama masa tanggap darurat tak perlu dipolemikkan, tetapi harus disikapi secara arif. “Kalau ada bantuan dengan iming-iming yang berkaitan dengan akidah masyarakat, tentu harus diwaspadai sehingga tak merusak tatanan kehidupan beragama di Sumbar,” kata Kepala Bidang Penyuluhan dan Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumbar, H. Adi Bermasa kepada ANTARA di Padang, Sabtu. Menurut dia, berbagai macam bantuan dari sejumlah negara tersebut, cukup membantu penanggulangan masa tanggap darurat bencana gempa yang melanda Sumbar baru-baru ini. Bantuan yang berdatangan tak mesti dilihat dari mana negara donornya, tetapi tinggal bagaimana kearifan saat menerima dan pendistribusian ke tengah masyarakat. Tujuan lebih cermat terhadap penyaluran dan penerimaan bantuan asing itu, supaya tak bertentangan dengan tatanan sosial atau kearifan lokal saat penyalurannya ke masyarakat. “Justru itu, peran Kepala Korong (setingkat kepala Rukun Warga/RW) di daerah yang terkena bencana gempa di Sumbar harus lebih jeli dan memberikan pelayanan terhadap pemberi bantuan,” katanya. Selain itu, ninik mamak (tokoh adat) harus ikut berperan mengontrol pendistribusian bantuan, baik yang langsung maupun sudah terkoordinir melalui posko.

“Jadi, adanya pemurtadan akidah yang berkedok penyaluran bantuan itu tak terlepas karena lemahnya dalam pengawasan mulai pemerintah, pemuka adat, dan agama setempat,” katanya. Ia menilai pemuka adat atau tokoh agama Islam jangan hanya berkoar-koar saat permasalahan muncul, tapi mereka perlu menurunkan relawan ke tengah-tengah masyarakat untuk mengontrol. Menurut dia, dari manapun bantuan yang datang ke kabupaten/ kota di Sumbar harus dihargai karena pertolongan kemanusiaan bukan berkaitan dengan akidah. Jadi, kurang tepat bila dipandang bantuan kemanusiaan yang disalurkan suatu negara tertentu dicap sebagai ada kepentingan dibaliknya. “Kita harus bisa memilah bantuan yang disaluran dari asing, artinya kalau ada tindakan ingin merusak akidah masyarakat Minang memang salah,” kata wartawan senior itu. Ia mengatakan hal itu bukan berarti bantuan yang diberikannya dinilai sebagai upaya merusak tatanan kehidupan beragama di tengah masyarakat. “Jika, polemik mengenai bantuan asing, terutama dari Israel, dikaitan dengan keyakinan agama tertentu, tentu bisa membuat pemberian bantuan atau donatur asing tersinggung atau kecewa,” katanya. Ia mengingatkan masa rekonstruksi dan rehabilitasi akan banyak mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari dalam dan luar negeri untuk melaksanakan program pertolongan. (Bas)

Tidak Merata

Trans, Padang Pariaman: Bantuan pemerintah kepada korban gempa di Padang Pariaman dinilai tidak dibagikan secara merata. Akibatnya, korban gempa melakukan demo, untuk meminta penjelasan, terutama kepada H Muslim Kasim selaku Bupati Padang Pariaman. Berdasarkan pantauan Koran Trans, di Korong Duku Pilubang Sungai Sirah, Nagari Padang Galo, Kecamatan Sungai Limau, terdapat 488 KK yang rusak berat. Para korban gempa ini menerima uang lauk pauk (ULP) secara tidak merata, bantua yang mereka antara Rp 30 ribu sampai Rp 150 ribu per KK, yang langsung dikasih Wali Korong, Khairil dan Walinagari

Syamsul Rizal. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dinilai tidak peka terhadap bantuan yang datang. Pasalnya, ada pemberian bantuan kepada masyarakat, yang dikhawatirkan merubah kaidah agama yang dianut masyarakat sema ini, yaitu Islam. “Di Padang Alay, ada bantuan berupa kitab suci agama lain. Di Padang Sago, sebuah lembaga yang memberikan bantuan berupa pembangunan rumah, juga memperngaruhi mental dan jiwa di luar kaidah kepercayaan agama Islam, terutama SD. Namun, pihak Dinas Pendidikan terkesan hanya membiarkan permasalahan tersebut. (Bas)

Murid Kelas 5 SD Negeri 6 Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung masih belajar di tenda sederhana sejak sekolah mereka ambruk oleh gempa 7,9 SR 30 September. foto : ist

asal usul dan kegunaannya jelas. Namun, bila ada yang menebang kayu dari hutan lindung dengan dalih untuk kebutuhan bahan rekonstruksi bangunan dan rumah penduduk Sumbar, tetap saja ditindak. “Kita oke-oke saja, asal bukan kayu ilegal. Silahkan saja dan kenapa harus dipersulit. Makanya, lebih pasnya ada penjelasan secara tertulis dari Dinas Kehutanan Sumbar,” katanya. Kesempatan terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Hendri Octavia mengatakan, memasuki tahap rekontruksi dan rehabilitasi pascagempa, Sumbar cukup banyak membutuhkan kayu olahan untuk pembangunan rumah masyarakat. Justru itu, pihaknya sudah mengusulkan kepada Wakil Gubernur Sumbar, Marlis Rahman beberapa alternatif untuk pemenuhan kebutuhan kayu, di antarannya bisa pasokan dari luar Sumbar, kayu sitaan dan pemanfaatan hutan tanaman rakyat. Secara prinsip harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, soalnya kacau kalau Kadishut

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Sumatera Barat Kota Padang Kota Pariaman

: : : :

Kab Padang Pariaman Pasaman Timur Kota/Kab. Solok Biro Khusus Asampulau

: : : :

Fakhri Sani Amd ( Kepala Perwakiln), HP 085263122356,Mudawar Panyalai Nursal Tanjung, HP 081374864670 Jusmaini (Kabiro) HP 081363270313, Zulkifli, A. Dt Naro. Bastani Nazar(Kabiro) HP 081266839502, Ismed Badun HP 085274385814 Dedi Firdaus HP 081363885483 Dt Rajo Endah

merekomendasikan kayu ilegal. Alternatif berikutnya, kata Hendri, pihaknya sedang meniventarisir di seluruh wilayah Sumbar, tentunya tetap melihat pada kualitas dan jenis kayu. Sedangkan masalah ukuran kayu bisa disesuaikan pada industri pengolahan (sawmill), tapi kalau sudah lama dan kualitasnya sudah menurun sampai 60 persen, tentu tidak bagus lagi kontruksi. Mekanismenya, kata Hendri, harus sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 48 tentang tata caranya pemanfaatan kayu sitaan atau rampasan untuk kepentingan sosial. Jadi, bupati/wali kota dan gubernur harus mengajukan permohonan kepada Mnehut supaya kayu sitaan dan rapasan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, sifatnya tidak

untuk diperdagangkan dan komersial. “Makanya untuk menghindari salah pemnafaatan kayu itu, maka rekomendasi diserahkan kepada orang-orang yang ditunjuk Pemprov dan Pemkab dan Pemkot, bukan kesembarang orang,” katanya sembari menambahkan, mekanisme pengaturannya akan diserahkan kepada gubernur nantinya. Menurut Hendri, meskipun data pasti kayu sitaan atau rampasan belum diketahui, tapi tetap tak akan mampu mencukupi untuk kebutuhn bahan bangunan rumah masyarakat pascagempa. Justru itu, diambil langkah dengan pemanfaatan kayu hasil tanam rakyat karena bisa dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu yang dikeluarga Wali Nagari (setingkat Kepala Desa, red). (Tim)

HALAMAN 10


Olong Diperiksa, Jaksa Terkedala Saksi Ahli Trans, Jember : Setelah sekian bulan tak ada kabarnya, pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di tubuh Dinas Kesehatan Jember pada tahun 2006, kembali dilakukan. Proyek pengadaan alkes tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian negar senilai Rp. 800 juta. Kali ini giliran Kepala Dinas Kesehatan Jember, Olong Fajri Maulana diperiksa tim jaksa tindak pidana khusus di kantor Kejaksaan Negeri Jember, Selain Olong, ada tiga orang pegawai Dinkes Jember yang juga diperiksa. Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jember Adang Sutardi pada bulan Februari 2009 lalu, Jaksa telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yakni pimpinan proyek Subasyar dan Mafudi Husodo selaku pemenang tender. Olong diperiksa karena ada indikasi dia terlibat dalam kasus itu. Sebagai kepala dinas, dia diduga kuat telah menerima ‘fee’ proyek tersebut, dan diperkirakan bakal ada penambahan tersangka baru.

“Hanya konfirmasi lagi terhadap keterangan yang pernah ada,” ujar Adang. Tim jaksa yang menangani kasus dugaan korupsi alat kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember mengalami kesulitan. Hal itu terkait saksi ahli dalam alat-alat kesehatan. Apalagi salah satu Alkes yang ditenderkan dan ditengarai bermasalah adalah pengadaan kursi pemeriksaan gigi. Adang mengaku pihak Kejari kesulitan untuk mencari saksi ahli tentang alat-alat kesehatan. “Saksi Ahli itu harus teknisi dan pakar di bidang alat-alat kesehatan, seperti untuk memberi keterangan tentang kursi pemeriksaan gigi, kebetulan di Jember belum ada,” imbuhnya. Saksi ahli ini dibutuhkan agar benar-benar diketahui apakah ada kerugian negara atau tidak. Walaupun begitu, pihak Kejaro telah meminta audit dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, namun, auditor juga meminta agar ada keterangan dari ahli terkait alat-alat kesehatan tersebut. (Fb)

Aksi Demo Di Kab. Blitar Kian Marak FKPD Demo Tandingi KRPK

Kabag Pemerintahan dan Kasatpol PP.

Trans Blitar: Akhir akhir ini gelombang unjuk rasa yang dilakukan oleh beberapa element masyarakat yang ada di kabupaten Blitar,bahkan selaku aparat penyelenggara pemerintahan yang ada di tingkat Desa juga tidak mau ketinggalan seperti yang dilakukan oleh kepala Desa beserta perangkatnya juga ikut ambil bagian dalam memanaskan kabupaten Blitar, seakan-akan Gunung kelud mau meletus. Memang gelombang aksi unjuk rasa di kabupaten blitar dalam bulan oktober ini terbanyak jika dibandingkan bulan bulan sebelumnya, hal tersebut menandakan bahwa selama kepemimpinan Bupati Herry Noegroho patut dipertanyakan? Seperti halnya unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan Kepala Desa dan perangkat pada hari rabu 28 oktober 2009 dikantor pemerintah kabupaten, kedatangan kepala desa dan perangkat yang tergabung dalam Forum Kepala Desa dan Perangkat Desa (FKPD) kabupaten blitar tersebut meminta perlindungan hukum kepada Bupati Herry Noegroho atas berbagai persoalan hukum yang sedang melilit beberapa rekan kepala Desa,misalnya kasus Ajudikasi, kasus penggelapan dana ADD, kasus pungli SISMIOP(Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak), hingga kasus pemalsuan KTP yang kesemuanya kasus kasus tersebut saat ini sudah ditangani oleh aparat penegak hukum atas laporan dari masyarakat dan juga laporan dari pihak LSM. Seperti yang diuraikan oleh FKPD, pada saat berunjuk rasa melalui selebaran kertas yang isinya sebai berikut, didalam UU No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah telah dinyatakan secara tegas tentang pengelolaan keuangan desa, peraturan pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Desa, juga dijelaskan bagaimana kewenangan Desa dalam mengelola keuangan Desa dan Perda kab blitar No.13 tahun 2006 juga telah mengatur bagaimana desa harus menyelenggarakan keuangan desa,pemerintahan bukan lembaga tempat dan gudangnya kesalahan, hingga seenaknya menuduh, memfitnah, mendholimi bahkan menjadikan kepala desa dan perangkat Tumbal untuk menutupi kebusukan persoalan besar, tanpa memberi solusi, apalagi mengorbankan materi pribadi, perangkat desa bukan superman yang dituntut harus bisa memuaskan keinginan dan kebutuhan semua warganya. Perangkat desa juga manusia,punya rasa,punya keluarga, punya harga diri, punya kelebihan dan keterbatasan, perangkat desa bisa sabar

dan bijaksana, tapi juga siap dan bisa jadi Raja Tega jika terpaksa karena penderitaan yang menimpa apalagi penderitaan tadi bukan untuk kepentingan pribadi. Kejadian akhir-akhir yang menimpa perangkat desa harus tidak digebyah uyah podho asine tidak semua peristiwa yang terjadi di desa yang dianggap salah harus dibebankan mutlhak kepada perangkat desa, kita jujur saja, tidak semua warga desa paham dan tahu bagaimana mengelola kebutuhan desa, ini tugas yang tidak ringan namun harus dilaksanakan oleh perangkat desa.Hari ini kami berkumpul, hari ini pula kita sepakat dan hari ini pula kami bersumpah menyatakan Perang terhadap segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh oknum siapapun dam Lembaga apapun terhadap Pemerintah Desa yang didalamnya perangkat desa dalam. Menjalankan tugas, kejadian dan peristiwa yang terjadi itu muncul karena adanya pengkhianat yang meraja, artinya perangkat desa dipaksa harus jadi raja tega. Sementara itu dalam orasinya S Tugiat selaku penasehat FKPD yang juga kepala dese Ngrejo kecamatan Bakung dengan lantang menantang Lembaga Swadaya Masyarakat KRPK Blitar untuk unjuk kekuatan “kalau KRPK membawa massa banyak, kami akan membawa massa yang lebih banyak lagi dan kami siap apapun yang terjadi” katanya dengan nada tinggi. Sedangkan menurut Kepala Bagian Pemerintahan Mudjianto yang saat itu didampingi oleh Ka SatPol PP ketika dikonfirmasi oleh Trans seusa menemui wakil pengunjuk rasa mengatakan, bahwa yang menurut disampaikan masyarakat asli panggung Duwet kec Bakung tidak mempermasalahkan penarikan uang tersebut dan masyarakat sama sekali tidak dirugikan oleh perangkat Desa dan masyarakat menganggap hanya untuk partisipasi kepada desa karena masyarakat prihatin kepada perangkat yang tidak mempunyai tanah bengkok karena tidak bisa ditanami karena kondisinya di blitar selatan adalah batu bertanah bukan tanah berbatu,kalau kita cermati memang dalam masalah SISMIOP ini tidak ada unsur kerugian negara ,karena tidak ada dana APBD yang menyertai dan untuk membantu perangkat yang kena masalah pihak pemkab akan segera membentuk Tim Advokasi yang sebatas memberikan Advis atau solusi-solusi yang terbaik, Ungkap Mudjianto kepada Trans. (Fauzy)

TRANS JATIM


Elpiji 12 Kg Naik, Beralih Ke Elpiji Subsidi 3Kg

Elpiji 3 kg tidak mengalami kenaikkan, karena hanya diperjualbelikan untuk program konversi. Trans, Jember : Pemkab Jember hingga saat ini belum bisa menentukan harga eceran tertinggi (HET) elpiji isi 3 kg. Meski di beberapa kecamatan program konversi minyak tanah ke elpiji sudah dimulai, Walaupun infrastruktur SPBE (stasiun pengisian bahan bakar elpiji) elpiji 3 kg telah tersedia di depo Pertamina Jember. Hal itu dibenarkan oleh Ketua Bidang Konversi Minyak Tanah Hiswana Migas M. Satip. Menurutnya, walaupun begitu konversi minyak tanah ke beberapa kecamatan telah dilakukan, namun memang ada beeberapa desa yang belum terkonversi. “Terkait dengan harga eceran tetap (HET) pihak Hiswana Migas masih menunggu lokakarya di Jakarta yang akan digelar tanggal 28 Oktober 2009,” ujaranya. Mekanismenya, setelah hasil lokakarya terbentuk, pemkab Jember bersama Hiswana Migas dan Pertamina akan menggodok ketentuan HET. Dalam penentuan HET nantinya, menurut Satip salah satu komponen yang terpenting adalah masalah penentuan biaya ongkos angkut. Ongkos angkut dalam hal ini adalah jarak SPBE. Sementara ini di Jember harga elpiji masih mengacu pada harga di Kabupaten Jember plus ongkos transport. Namun pihaknya berharap tidak ada kenaikan harga atas Elpiji Subsidi 3Kg, sebab bila ada kenaikan dapat memberatkan masyarakat di masa sulit seperti ini. “Pada dasarnya Hiswana Migas tidak ingin memberatkan masyarakat,” imbuhnya.

Besaran HET di daerah memang menjadi kewenangan Pemkab Jember, Tapi, dasar penentuan HET dengan memperhatikan kisaran harga dari Pertamina. Oleh sebab itu pihak Hiswana Migas akan terus berkoordinasi dengan Pemkab Jember dan Pertamina. Diperkirakan untuk penentuan HET baru bisa dilaksanakan saat konversi minyak tanah ke elpiji sudah rampung semua di seluruh kecamatan Mengenai kenaikan harga elpiji 12 kg, menurutnya kenaikan itu tidak berpengaruh pada elpiji 3 kg. “Tidak berpengaruhnya kenaikan tersebut disebabkan elpiji 3 kg hanya diperjualbelikan untuk program konversi dan pihak Pertamina sudah mengantisipasi dan masyarakat umum tidak bisa seenaknya membeli tabung elpiji bersubsidi,” jelasnya. Satip juga mengakui jika ada

keluhan dari sebagian masyarakat karena ada masyarakat yang mampu secara ekonomi beralih ke Tabung gas Elpiji bersubsidi 3 Kg. Tapi, dia memastikan kebutuhan akan tabung gas Elpiji untuk Jember masih mencukupi, sehingga belum sampai ada kelangkaan karena tinnginya permintaan Tabung Gas Elpiji 3 Kg. Sementara itu, yang terjadi di Jember menyusul kebijakan Pertamina menaikan harga Elpiji 6 kilogram, 12 kilogram dan 50 kilogram, banyak yang beralih menggunakan Tabung Elpiji 3 kilogram. Padahal Elpiji kemasan 3 kilogram ditujukan untuk masyarakat kurang mampu, karena harganya disubsidi oleh pemerintah. Sejauh ini pemerintah memang belum menerbitkan peraturan tentang tataniaga Elpiji, sehingga kenaikan harga Elpiji kerapkali

menimbulkan masalah. Keputusan pemerintah yang menyetujui Pertamina menaikan harga gas elpiji ukuran 12 kg dan 50 kg disesalkan sebagian warga Jember, sebab meski kenaikannya hanya Rp. 100 per kilo, namun bila sampai ke tangan pengecer akan berlipat ganda. Seperti yang dituturkan oleh Ocha, seorang ibu rumah tangga, warga Sumbersari Jember. Dirinya mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah tersebut, sebab hal itu menyebabkan pengeluaran kebutuhan rumah tangganya semakin membengkak. “Meskipun kenaikanya tidak signifikan, akan tetapi jika sampai di pengecer, kenaikan tersebut menjadi berlipat ganda,” imbuhnya. Ocha menjelaskan, , harga yang dari agen untuk tabung gas elpiji ukuran 12 kg Rp. 69.000, akan tetapi jika sudah di tangan pengecer harga

menjadi Rp75.000. “Saya prediksikan akan semakin mahal bila sampai ke pengecer, ini juga Rp75.000 karena saya berlangganan mas,” terangnya. Pihaknya berharap, pemerintah tidak menaikan kembali harga gas elpiji karena gas tersebut karena sudah menjadi kebutuhan utama rumah tangga selain makanan. Apalagi, minyak tanah sebagai pengganti Gas mulai langka dan harganya cukup mahal. “Sebelumnya minyak tanah yang menjadi salah satu kebutuhan pokok rumah tangga, akan tetapi setelah tidak disubsidi beralih gas elpiji, dan jika harganya terus dinaikan, saya binggung akan beralih kemana lagi,” ucapnya. Di beberapa pengecer di kota Jember, harga gas elpiji ukuran 12kg beragam mulai ditawarkan dengan Rp. 76.000 hingga Rp. 80.000 per tabungnya. (Fb)

Dugaan KKN, Proyek DPU Pengairan Jember Semakin Menguat Trans, Jember : Bagaikan api dalam sekam, proyek rehabilitasi dan pemeliharaan tangkis sungai dengan cara membangun plengsesngan oleh DPU Pengairan di Pulau Kacang, Gumuk Rejo, Puger Kulon, Kecamatan Puger terus menyala. Beberapa LSM di Jember mengkritisi proyek senilai Rp 5.182.653.000 yang diduga salah perencanaan sejak awal, sehingga kualitas pekerjaan memprihatinkan. LSM Mina Bahari Puger menuding proyek itu melanggar aturan yang merupakan tindakan pidana karena melanggar Keppres No 80/2003, yang didalamnya mengatur tentang pelarangan pemecahan paket proyek sejenis, apalagi proyek tersebut satu paket pemeliharan bantaran dan tanggul sungai di Kecamatan Puger. Menurut M. Sholeh, ketua LSM Mina Bahari Puger Dalam pelaksanaannya, proyek itu dipecah menjadi 4 paket kecil. “Pengguna anggaran atau panitia tidak boleh memecah proyek yang menurut sifaf dan jenis pekerjaannya sama, ujarnya. Untuk rehabilitasi tangkis kali kapuran barat dengan anggaran Rp. 1.285.653.000 dikerjakan PT. Fajar Jaya Konstruksi. Rehabilitasi tangkis kali kapuran barat Rp. 1.290.970.000 dikerjakan PT. Sentosa Tehnik. Rehabilitasi tangkis kali besini barat senilai Rp 1.310.908.000 dikerjakan PT. YOSCO Utama. Dan rehabilitasi tangkis kali besini timur Rp 1.295.622.000 dikerjakan PT. Mas Persada Indah. Indikasi KKN dan adanya pengkondisian oleh beberapa

rekanan tersebut semakin menguat manakala Agustono, salah satu rekanan yang mengikuti tender menyatakan jika dari 6 paket pekerjaan yang ada di pengairan, sebenarnya hanya CV-nya yang memenuhi persyaratan. Pada awalnya, Agustono mengaku jika dirinya tidak berminat untuk mengikuti tender di Pengairan, namun karena ada undangan untuk mengikuti tender di DPU Pengairan, ahirnya dirinya mengikuti proses lelang seusai prosedur. “Dari 6 proyek tersebut, hanya perusahaan saya yang memenuhi syarat,” ujarnya. Namun karena adanya komitmen dengan beberapa rekanan lain dan DPU Pengairan Jember, ahirnya dirinya harus rela untuk membagi proyek yang seharusnya dimenangkanya. Dari ke-6 proyek tersebut, perusahaannya hanya mendapat satu paket, itupun dengan nilai terkecil dari 5 paket lainnya. Dalam pembagian paket proyek tersebut, Agustono juga memastikan jika dirinya sama sekali tidak menerima fee dari pelaksana ke 5 pakte lainnya, karena dianggapnya cukup beresiko. Namun Agustono tidak berani memastikan apakan para pelaksana ke 5 paket tersebut memang benar-benar qualified untuk mengerjakan pekerjaan tersebut’ Agustono memastikan satu-

satunya yang memenuhi syarat dalam tender tersebut hanyalah perusahaannya. Secara tidak langsung, hal ini semakin menguatkan indikasi adanya kolusi, korupsi dan nepotisme dalam tender proyek di DPU Pengairan Jember seperti yang ditudingkan oleh beberapa LSM di Jember. Sebab dari 6 paket proyek yang ditenderkan, yang memenuhi syarat hanyalah satu rekanan, sedangkan sisanya dibagibagi dengan seenaknya oleh panitia lelang. Kualitas DPU Proyek Tidak Sesuai Bestek Selain diduga melanggar Kepperes 80/2003, M. Sholeh juga menyoroti kualitas proyek yang menyalahi bestek yang terlihat dari kualitas campuran semen dan batu diganti campuran tanah dan kerikil ditambah semen. “Sejak awal perencanaan proyek sudah keliru, kini proyek itu tidak berfungsi karena terjadi pendangkalan, jelasjelas ini merugikan nelayan” Imbuhnya. Lebih jauh Sholeh menjelaskan, proyek tersebut bertujuaan untuk mengurangi sedimentasi seharusnya dilaksanakn di selatan Sungai Bedadung Puger. Mulai dari pulau tengah sampai ke pinggiran tepi gunung watangan. “Di sana sering terjadi erosi dan sedimentasi,” tegasnya. Hal senada juga diungkapkan

oleh LSM Gempur (Geraka Masyarakat Peduli Nusantara), Khoerus Sholeh. Pihaknya membenarkan jika kualitas proyek sepanjang kurang lebih 1.364 m tersebut sangat meragukan. “Plengsengan tidak bakal bertahan lama, apalagi hingga saat ini proyek belum selesai dan yang sudah selesai tidak jelas kualitasnya,” ujarnya. Menurut pengamatannya, sebagian besar plengsengan justru menggantung diatas permukaan tanah. Sehingga manakala air surut, plengsengan kelihatan menggantung, tidak menyentuh perukaan tanah, kondisi seperti ini sangat berbahaya, jika hujan turun dan banjir datang bisa diastikan plengsengan bakal ambrol,” imbuhnya. LSM lainnya yang juga menyoroti masalah tersebut adalah LSM Abdi Masyarakat yang juga menuntut rekanan pelaksana proyek dan Dinas PU Pengairan untu segera melakukan rehabilitasi ulang proyek tersebut. Dengan harapan, jangan proyek tersebut hanya untuk menghabiskan anggaran saja. Proyek DPU Pengairan Rugikan Nelayan Sejumlah nelayan ternyata juga mengeluhkan keberadaan Proyek dari DPU Pengairan Jember. Pasalnya, nelayan banyak mengalami kerugian baik materi maupun non materi. Dampak dan kerugian bagi

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Biro Surabaya : ------------------------------------------------------Biro Jember : Frans Bahy (Ka Biro) HP 081234636664 Biro Blitar : Fauzy Efendy, ( Ka Biro) HP 081334980169 Biro Malang Raya : Gunawan ( Ka Biro) Hp 08125296443 Biro Solo : Kun Prastowo HP 085229202020 Palur Sragens, Solo Biro Magelang : Arief Simon A (Ka Biro) HP 081380698135, Jl Raya Magelang Kopeng, Desa Tepus Wetan, Surodadi, Candi Mulyo Magelang.

nelayan telah dirasakan sejak 6 bulan lalu. Diantaranya, nelayan tidak bisa lagi menggunakan sungai sebagai sandaran jukung atau perahu kecil sehingga harus ditempatkan di tempat lain yang jaraknya relative jauh. Karena tempatnya yang jauh dari perumahan penduduk, sulit untuk melakukan pengawasan. “Beberapa alat milik nelayan banyak yang hilang,” ujar salah seorang nelayan. Peralatan yang hilang diantaranya seperti kipas, Accu, Dinamo Stater, Dinamo Amper, Dinamo Bospom dan barang-barang lain. Jukung juga banyak yang rusak, yang rusak, karena banyaknya jukung yang ditumpuk di sungai yang menjadi tempat keluar masuknya jukung. Lalu lintas keluar masuk jukung dari arah sungai besini maupun dari arah lain sering menabrak jukung yang sedang sandar. Nelayan juka mengeluhkan kesulitan membawa alat dan hasil tangkapan karena pembuatan plengsengan terlalu tinggi, kurang lebih sekitar 3 Meter. Para nelayan juga dihantui perasaan takut bila terjadi banjar. Apalagi sebentar lagi akan memasuki musim penghujan. “Biasanya pada saat musim hujan sungai akan banjir, jika laut pasang konsentrasi air akan bertumpu di sungai, namun karena pulau kacang telah diberi plensengan, dikhawatirkan air laut tidak bias lagi menyebar ke pulau kacang, tapi meluap ke rumah-rumah penduduk,” jelasnya. Protes tersebut ditindaklanjuti dengan mulai menuntut pihak terkait untuk mengganti kerugian nelayan.Sejumlah nelayan membubuhkan tanda tangan dalam surat tuntutan kepada Bupati jember yang difasilitasi LSM Gempur untuk minta gantirugi. (Fb)

HALAMAN 11


Kejari Blitar Harus Usut Kasus Pengadaan Pusling Trans Blitar: Kasus Pengadaan Tiga Unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2008 senilai Rp.1,185 Miliar, yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan, hingga kini masih ada dua unit mobil ambulance yang belum ada fakturnya (surat pembelian dari dealer), sehingga bisa dikatakan mobil tersebut adalah mobil bodong. Kalau melihat dari SPK (surat perjanjian kontrak) yang dibuat antara oleh kedua belah, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dan pihak CV Anugrah Mitra Perdana selaku pemenang tender pengadaan mobil pusling tersebut, berakhir pada tanggal 8 Desember 2008. Dengan demikian, berbagai pihak menyimpulkan pihak CV Anugrah Mitra Perdana sudah menyalahi perjanjian tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, saat dikonfirmasi oleh Trans di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa dirinya sebagai kepala dinas yang baru, sudah bertindak. “Sekitar bulan Juni 2009 lalu, kami sudah memanggil PPTK-nya, Pak Gusti Wisnu, untuk segera memanggil Direktur CV Anugrah Mitra Perdana, yaitu H Edy Subekti, untuk menyelesaikan persoalan pusling tersebut,” katanya. Ternyata yang datang waktu itu bukannya direktur perusahaan yang tertera dalam surat perjanjian kontrak, melainkan orang lain yang bernama P Yunanda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan bahwa Yunanda telah membuat perjanjian yang intinya pihak perusahaan akan menyelesaikan permasalahan tersebut hingga tanggal 28 Juli 2009. Namun, sampai sekaranga pihak CV Anugrah Mitra Perdana belum memenuhi kewajibannya, yaitu memberikan faktur ke dua unit mobil jenis pusling merk Ford Ranger kepada dinas kesehatan. Padahal, pihak dinas kesehatan sudah membayar seluruh

keuangan yang jumlahnya sesuai dengan harga tender dalam kontrak, yaitu Rp.1,185 Miliar,” ungkap kepala dinas. Ketika wartawan Trans menyinggung tentang siapa orang yang bernama Yunanda tersebut, kepala dinas menjawab, tidak tahu tentang keterkaitan Yunanda dengan pengadaan mobil ambulan pusling. “Saya sempat menanyakan hal itu kepada Wisnu selaku PPTK. Pak Yunanda itu yang mengurus pengadaan pusling sejak awal mulai proses tender, penandatangan SPK hingga sampai membuat perjanjian bulan Juni kemarin,” katanya. Dia mengaku, dirinya baru menjabat kepala dinas kesehatan sejak Februari 2009. Karena itu, patut diduga, bahwa dalam proyek pengadaan mobil ambulance pusling terjadi rekayasa atau persengkongkolan vertical-horisontal, antara panitia pengadaan, pengguna jasa dan penyedia jasa. Hal ini bisa dikatagorikan melanggar undangundang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Dalam kasus Pengadaan Mobil Pusling, rupanya pihak Inspektorat Wilayah Kabupaten Blitar dan pejabat pejabat terkait, termasuk Bupati Blitar H Herry Nugroho, tidak terliohat upayanya untuk menyelesaikan masalah ini. . Anehnya lagi, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Mobil Pusling tersebut, sampai sekarang belum dikenai sanksi apapun alias mereka tidak tersentuh oleh hukum. Buktinya Bupati Blitar H Herry Nugroho tidak bisa berbuat banyak dalam masalah ini. Inilah lemahnya kinerja birokrasi yang ada di Kabupaten Blitar, sehingga untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan berwibawa di Kabupaten Blitar. Kini harapan terakhir masyarakat hanya tertumpu kepada Kejaksaan Negeri Blitar. (Fauzy)

DPRD Jember Pertanyakan Status Tersangka Kadishub Jember Trans, Jember : Komisi C DPRD Jember tampaknya bergerak cepat menyikapi tuntutan masyarakat tentang kelanjutan operasional lapter Notohadinegoro. Komisi C Senin (19/10) menggelar Hearing bersama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Jember. Dalam kesempatan tersebut, komisi C menyanyangkan jika lapter yang sudah menelan anggaran puluhan milyar dibiarkan begitu saja. Dan Dishub Jember lebih proaktif mencari solusi operasionalisasi Lapter Notohadinegoro. Uniknya, tidak hanya meminta penjelasan soal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Dishub Jember, dalam Hearing tersebut sempat dipertanyakan dari beberapa anggota Komisi C tentang perkembangan kasus dugaan korupsi lapter yang menyeret Sunarsono sebagai salah satu tersangkanya. Pertanyaan tersebut kali pertama dilontarkan Ayub Junaidi, anggota Komisi C yang kemudian dikuatkan dengan anggota Komisi C lainnya, Karimullah. “Kami ingin mengetahui masalah hukum Pak Sunarsono, khususnya soal status tersangka,” ujar Ayub Junaidi. Dijelaskannya, jika banyak masyarakat yang ingin tahu perkembangan soal masalah hukum tersebut. Apalagi, kasus tersebut menyangkut pengoperasian kembali Bandara Notohadinegoro. “Jangan-jangan Pak Sunarsono hanya korban, makanya, kami ingin tahu,” ungkapnya. Pertanyaan itu disampaikan Ayub Junaidi setelah bertanya soal beberapa tupoksi dari

Dishub Jember. Awalnya Sunarsono tidak langsung memberikan jawaban soal statusnya dan tidak menanggapi, memilih memberikan jawaban atas pertanyaan lain yang disampaikan. Baru setelah diingatkan Mochammad Asir, Sunarsono baru menanggapi pertanyaan tentang statusnya. Sunarsono memilih menolak menjawab soal status tersangka yang disandangnya, dengan alasan karena persoalan ini sudah masuk ke ranah hukum dan menjadi urusan pribadinya. “Maaf, untuk itu saya tidak mau memberikan penjelasan,” ujar Sunarsono. Dia juga khawatir, ada pihak-pihak tertentu yang tidak berkenan jika diungkap di dalam hearing Komisi C DPRD Jember. Seperti diketahui, Sunarsono telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Direktur Umum Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Syafril Jaya. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus sewa pesawat LET 410 dari Maskapai TRI MG 2008 lalu senilai Rp. 5,7 miliar. Selain kedua orang yang dikenal dekat dengan Bupati Djalal itu, Direktur Aero Ekspres Internasional, Raymont Mailangkai dinyatakan sebagai tersangka. Saat ini pada prinsipnya kasus lapter sudah siap dilimpahkan ke pengadilan. Kejaksaan Agung masih menilai pemeriksaan saksi dan tersangka sudah lengkap, tinggal melengkapinya dengan hasil penghitungan perkiraan kerugian negara yang dilakukan BPK Surabaya. (Fb)

TRANS JATIM

piker adalah, pola penataan lalu lintas, yang dilakukan oleh dishub di alun-alun. Apalagi kata dia, semenjak arah ke Jalan Wijaya Kusuma ditutup, sektor perekonomian menurun drastis. Anggota komisi C Ayub Junaidi menyatakan, DPRD Jember akan mengupayakan agar Jalan kearah Wijaya kan dibuka kembali. “Kita masih menunggu hasil pertemuan antara Takmir Masjid Jamik Baitul Amin, Dishub dan Perwakilan Warga Jalan Wijaya Kusuma, untuk membahas rencana ini,” ujarnya. Ayub berharap, kedepan jika memang harus ada rekayasa lalu


Lokasi Perumahan Puri Pondok Indah Jatilengger

Daerah Rawan Bencana Gunung Kelud

Sampai sekarang, sebagian warga Jatilengger enggan menempati lahan tersebut. Trans, Blitar: Lokasi Perumahan Puri Ponggok Indah (PPPI) yang tergolong mewah di Desa Jati Lengger, Kec Ponggok, berdasarkan peristiwa sejarah 43 tahun yang silam(1966) - ketika Gunung Kelud meletus, ternyata merupakan daerah yang dialiri lahar Gunung Kelud. Menurut cerita beberapa penduduk di sekitar lokasi perumahan itu, ketika Gunung Kelud meletus banyak ditemukan mayat-mayat yang tertimbun di lokasi PPPI Jati Lengger tersebut. “Sampai sekarang, khusus warga Jatilengger yang tahu persis peristiwa meletusnya Gunung Kelud tahun 1966, enggan menempati lahan tersebut,” ungkap Mbah Sam, yang merupakan penduduk asli Jatilengger dan tahu persis serta saksi hidup. Pernyataan Mbah Sam diperkuat oleh beberapa warga lainya yang juga tahu persis peristiwa meletusnya Gunung Kelud. Masyarakat Kabupaten Blitar hampir semuanya tahu terjadinya letusan Gunung Kelud 43 tahun yang lalu. Menurut Kepala Desa (Kades) Jatilengger Endik Mujirianto ketika dikonfirmasi Trans di kantornya, mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu menahu terkait proses berubahnya fungsi lokasi tersebut menjadi perumahan. Menurut kepala desa, sewaktu dirinya masih duduk di bangku SD, di lokasi PPPI ada papan nama yang menyebutkan lahan itu sebagai milik Pengairan. Kades Jatilengger juga mengungkapkan, ketika Gunung Kelud meletus pada tahun 1966, lokasi tersebut merupakan daerah yang cukup parah terkena banjir lahar Gunung Kelud, persisnya di

Kades Jatilengger. foto: fauzy

Peta Rawan Bencana. foto : fauzy

sebelah timur lokasi PPPI. Ketika itu, kata Kades, rumah kakeknya tertimbun amukan lahar Gunung Kelud. Konon, rumah itu dihuni oleh mahkluk gaib bernama Lembu Suro itu juga. “Di sebelah selatan PPPI, juga ada di tempat pemakaman umum (kuburan) yang tertimbun oleh lahar Gunung Kelud. Hingga saat ini lokasi itu tetap dipakai sebagai pemakaman umum,” ungkap Kades Jatilengger. Sedangkan menurut data di peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Kelud, yang diperoleh dari kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Blitar, lokasi perumahan tersebut masih berpontensi terlanda lahar dari letusan Gunung Kelud yang disebut Hazard Zone 1. (Fauzy)

Perum Puri Pondok Indah. foto: fauzy

Merasa Diakali, Siswa Tolak Pelatihan Komputer Susulan Trans, Jember : Permasalahan yang membelit antara SMK Kartini dengan alumni angkatan 2009 tampaknya semakin meruncing. Paska digruduk sekitar 50 siwsa (dari 150 Alumni angkatan 2009) permasalahan penarikan uang dengan dalih pelatihan komputerpun tak kunjung usai. Alasan mendatangi bekas sekolahnya itu, selain mempertanyakan masalah uang pelatihan komputer juga memberi dukungan kepada temannya yang ditolak saat meminta legalisir ijazah. Alasan sekolah menunda dikarenakan sisw-siswa tersebut telah mencemarkan nama baik sekolah dengan membuka aib tentang penarikan dana pelatihan komputer yang tidak pernah dilakukan oleh SMK Kartini hingga siswa-siswa tersebut lulus kepada media massa. Penangguhan pemberian legalisir itu dibenarkan oleh Kepala Sekolah SMK Kartini Moerbijah. “Siapa yang gak sakit hati, kita dikatakan menilep uang pelatihan komputer,” ujarnya. Namun setelah didesak oleh puluhan alumni siswa, ahirnya legalisir ijazahpun diberikan oleh pihak sekolah. Protes alumni siswa SMK Kartini itu berawal dari adanya wali murid yang mempertanyakan masalah penarikan uang sebesar Rp. 450 ribu kepada siswa saat mereka masih duduk dibangku kelas 2. Alasan penarikan uang tersebut

bakal dipergunakan untuk pelatihan komputer. Namun berdasarkan pengakuan para siswa tersebut, sampai mereka lulus pada tahun 2009 lalu, tidak sekalipun mendapatkan pelatihan. “Menyentuh apa yang dikatakan sebagai komputerpun tidak pernah,” ujar Saiman, koordinator wali murid berdasarkan pengakuan anaknya. Hal itu juga ditunjang saat pembagian Ijasah, tidak ada satu lembarpun keterangan yang menyatakan siswa lulusan SMK Kartini telah diberi bekal pelatihan Komputer. “Padahal bagi para siswa tersebut, pelatihan komputer itu sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan,” imbuhnya. Sebenarnya Saiman telah mengirimkan surat kepada pihak sekolah mempertanyakan hal itu, bahkan melampiri dengan tanda tangan pengakuan siswa yang juga merasa ditipu oleh sekolah mereka. Namun justru tidak ada penyelesaian, walaupun pihaknya sempat didatangi oleh perwakilan sekolah bernama Endang dan Suyatno. Bahkan perwakilan sekolah menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut. Mengenai penarikan dana pelatihan komputer itu, diakui oleh Moerbijah. “Dana itu telah kita pergunakan untuk kebutuhan lain seperti penambahan jam belajaran siswa, karena kita penginnya anakanak itu lulus semua 100%,” im-

Pengaturan Lalu Lintas Di Jember Semrawut Trans, Jember : DPRD Jember kembali dipersoalkan bakal dibukanya kembali Jalan Wijaya Kusuma, pasalnya rekayasa lalu lintas di Jember, khususnya di sekitar alun-alun dinilai belum maksimal. Komisi C dalam hal ini, menganggap, sejak lalu lintas di kawasan alun-alun, dialihkan ke arah jalan PB Sudirman dan jalan Ahmad Yani, sering terjadi penumpukan kendaraan di Depan Pendopo Kabupaten Jember. Bahkan tidak jarang pula terjadi kecelakaan, sebab disanalah titik pertemuan kendaraan dari arah Jalan Kartini dan Sultan Agung, Hal yang membuat komisi tidak habis

NO. 189. ! TH X

lintas, pemkab hendaknya melakukan kajian secara mendalam dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, seperti yang terjadi di kawasan Wijaya Kusuma. Sementara itu, Kepala Dishub Pemkab Jember, Sunarsono, mengungkapkan penutupan Jalan Wijaya Kusuma dilakukan atas permintaan takmir masjid Al-Baitul Amin. Namun pernyataan itu dibantah keras oleh Ayub, karena menurutnya, selama ini takmir masjid Al-Baitul Amin tidak pernah keberatan Jalan Wijaya Kusuma dibuka untuk masyarakat umum. Lebih jauh Sunarsono menjelaskan, dirinya sudah membuat

surat usulan kepada bupati dengan dilengkapi hasil evaluasi dari satlantas polres dan universitas Jember. Hanya tinggal tehnis dirinya melakukan pemaparan kepada bupati. Namun menariknya, Sunarsono mengaku sebelumnya sudah memberikan masukan kepada bupati. “Tetapi selaku bawahan dirinya hanya sebagai pelaksana keputusan yang ada,” ujarnya. Pernyataan Sunarsono ini menunjukkan seakan-akan pada awalnya dirinya juga tidak setuju dengan penutupan jalan Wijaya Kusuma tersebut, namun karena takut kepada bupat hanya bias mengiyakan, asal bapak senang. (Fb)

buhnya. Dirinya juga mengelak jika SMK yang dipimpinnya tidak melakukan pelatihan Komputer. Menurutnya pelatihan tetap dilakukan, kalaupun tidak ada sertifikat yang dikeluarkan, disebabkan sekolah tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan sertifikat pelatihan komputer. “Yang berhak mengeluarkan adalah lembaga kursus, kita tidak berhak,” kilahnya lagi. Apa yang diungkapkan oleh kepala SMK Kartini ditampik keras oleh salah seorang Darul, alumni angkatan 2009. Dirinya telah membantah telah mendapatkan pelatihan komputer. “Bahkan kata kepala sekolah, siswa tetap akan diberi kompensasi pelatihan walaupun telah lulus sekolah,” ujarnya. Hasil itu diperoleh saat mereka menggruduk ke bekas sekolahnya itu. Perihal itu diperkuat dengan dikeluarkannya surat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang menyatakan akan ada tidak lanjut program pelatihan komputer tersebut. Surat tersbut juga ditempel di papan pengumuman sekolah sebagai bagian dari publikasi. Pada intinya surat itu menyatakan jika SMK Kartini melayani pelatihan komputer bagi lulusan 2008/2009. Dimana pelatihan itu dilakukan di sekolah selama 3 bulan dengan alokasi waktu 4 X dalam seminggu, satu pertemuan selama 90 menit dan mitra pelaksana ketrampilan komputer itu adalah Pusat Pelatihan Komputer IndonesiaAmerika (PPKIA) Jember. Siswa yang berminat diberi kesempatan paling lambat hingga tanggal 21 Oktober 2009 dan bila tidak mendaftar program tersebut dinyatakan selesai dan tuntas. Dengan adanya surat tersebut semakin memperkuat dugaan penipuan terhadap siswa yang telah dilakukan oleh SMK Kartini. Pasalnya, dengan adanya surat itu menunjukkan jika pelatihan tersebut memang tidak pernah dilakukan saat eks siswa tersebut masih berstatus sebagai siswa. “Banyak diantara kita yang sudah bekerja, mana sempat kursus lagi di sekolah, lagi pula saya dan kawan-kawan lainnya juga menolak program itu, kami tetap menuntut uang kami dikembalikan,” imbuhnya. (Fb)

Kelanjutan Operasional Lapter Dipertanyakan Trans, Jember : Sebelumnya, untuk operasional penerbangan komersial, sebelumnya, PDP sudah menganggarkan dana sedikitnya Rp. 6 miliar untuk penerbangan komersial dari Bandara Notohadinegoro ke Surabaya dan dari Juanda Surabaya ke Notohadinegoro, namun dalam perjalanannya, bukannya untung yang diperoleh namun buntung, karena selama dilakukan operasional selama beberapa bulan, justru yang terjadi hasil yang diperoleh lebih besar pasak daripada tiang. Bandara Notohadinegoro sendiri dibangun sejak tahun 2003, di masa pemerintahan Bupati Samsul Hadi Siswoyo dengan menelan anggaran Rp. 40 miliar, dan baru mulai beroperasi komersial pertengahan Agustus 2008 lalu. Saat ini kondisi Lapter Notohadinegoro mangkrak total, alias tidak ada aktifitas penerbangan sama sekali. Bahkan jika dikilas balik, pada bulan yang sama tahun 2008 pagar pengaman bandara Notohadinegoro sisi barat raib dicuri. Tidak tanggung-tanggung, 395 batang tiang pagar hilang atau total panjangnya setara dengan 1,185 kilometer. Menyikapi hal itu, Komisi C DPRD Jember, Senin (19/10) lalu menggelar Hearing dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Jember untuk mempertanyakan tentang tugas pokok dan fungsi Dishub terkait dengan operasional Lapter Notohadinegoro. Dalam kesempatan Hearing tersebut muncul usulan dari komisi C agar dibentuk BUMD baru yang khusus menangani operasional Lapter Notohadinegoro. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi C Ayub Junaidi, dengan alasan sangat disayangkan jika lapter yang sudah menelan anggaran puluhan milyar dibiarkan begitu saja.

Diharapkan dengan adanya BUMD tersebut tidak membebani Dishub Jember, apalagi beberapa waktu yang lalu juga sempat digelar dialog yang digelar bersama para pengusaha yang mengharapkan operasional lapter tetap dijalankan. Beberapa anggota Komisi C DPRD Jember-pun sepakat dan meminta agar Bandara Notohadinegoro tetap dioperasikan. “Sudah telanjur basah. Itu tetap dilanjutkan, agar tidak basah semua,” ungkap Ayub Junaedi. Hal senada diungkapkan oleh anggota Komisi C lainnya, M. Asir. “Agar tidak muspro Lapter Notohadinegoro harus jalan terus,” Asir mengingatkan, sebagian besar masyarakat Jember masih menginginkan Bandara Notohadinegoro tetap beroperasi lagi. Kepala dinas perhubungan Jember Sunarsono membenarkan jika lapter tidak dioperasionalkan sangat merugikan bagi Pemkab Jember. “Tapi konsekuensinya, pemkab harus bersedia menanggung kerugian, apalagi dari hasil studi banding di beberapa daerah yang memiliki bandara perintis, tidak ada satupun yang untung,” ujarnya. Bahkan Sunarsono berdalih jika di seluruh Indonesia hanya 4 bandara besar yakni Surabaya, Jakarta, Makasar dan Bali yang sudah bisa profit. Pihaknya juga membantah jika Pemkab Jember dikatakan tidak pro aktif untuk mencari maskapai penerbangan yang bersedia bekerjasama dengan Pemkab Jember. Walaupun begitu, untuk tahun 2010 Lapter Notohadinegoro tetap belum bias dioperasionalkan, karena pihak dishub tidak menganggarkan. “Kami tidak mengajukan anggaran itu pada APBD 2010, rencananya baru dianggarkan pada APBD 2011,” tegasnya. (Fb)

HALAMAN 12


“Bandung Blossom” Meriahkan Hari Jadi Kota Bandung Trans, Bandung: Blossom merupakan agenda rutin tahunan dalam rangka peringatan hari jadi Kota Bandung. Pawai kendaraan berhias bunga bertemakan 7 agenda prioritas Kota bandung ini diharapkan, tidak saja mendorong kegiatan wisata tapi juga industri kreatif Kota Bandung. “Kegiatan ini memang memacetkan Kota Bandung karena banyak warga luar kota juga yang datang menyaksikan. Mulai tahun depan kita rencanakan, kegiatan akan diperluas keseluruh wilayah dan melibatkan lebih banyak warga kota,” kata Wali kota Bandung H Dada Rosada saat melepas peserta, di tempat start Jalan Merdeka samping balaikota, Sabtu (24/10/09). Bersama wakil wali Kota Ayi Vivananda dan ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan, melepas 199 burung tekukur. Dada juga menabuh alat musik calung melagukan irama mars Hallo Hallo Bandung. Hari jadi Kota Bandung ke 199 mestinya dilakukan 25 September 2009 lalu. Tertundanya kegiatan peringatan, dikatakannya lebih disebabkan bertepatan dengan bulan suci ramadhan dan libur panjang Idul fitri 1430 H ditambah padatnya kegiatan pasca Pemilu legislative dan Pemilu Presiden mengakibatkan kurangnya persiapan. Dada merencnakan, di peringatan ke 2 abad HJKB pada 2010 mendatang, bisa dilaksanakan lebih gebyar lagi. Kegiatannya diperluas keseluruh pelosok wilayah dan lebih banyak lagi melibatkan masyarakat. “Saya juga banyak menerima SMS dari masyarakat agar rutenya ditambah kedaerah-daerah dan bisa lebih meriah lagi. Kalau perlu dari pagi sampai malam. Itupun kalu tidak mengganggu,”. Berangkat dari tema HJKB ke199, Dada menandaskan, 7

agenda prioritas pembangunan Kota Bandung yaitu pendidikan, kesehatan, kemakmuran, lingkungan hidup, social budaya, olah raga dan agama, harus benarbenar diupayan mencapai sasaran target yang diharapkan. “Ini kita mantapkan. Hasilnya juga harus benar-benar dapat dinikmati warga Bandung. Seberapa jauh capaiannya, akan kita lihat di 2013. Berapa persen warga Bandung yang sejahtera. Yang kita harapkan tentunya semuanya, bertahap kita upayakan,”. Melalui Bandung blossom imbuh Dada, perlunya dimanfaatkan sebagai peluang mempromosikan produk kerajinan, produk-produk unggulan serta perekonomian Kota bandung lainnya. “Melalui Bandung Blossom kita tingkatkan dan gairahkan usaha ekonomi warga kota untuk mencapai kesejahteraan bersama,”. Ketua penyelenggara, Hj Yanyan Wahdaniar dari Kreasi M32 selaku penyelenggara menyebutkan, Bandung Blossom diikuti sekira 6.000 peserta. Terdiri dari becak, komunitas sepeda ontel, delman, motor serta mobil yang seluruh dihias bunga. Dihadirkan pula atraksi helaran berbagai kesenian daerah, kaulinan urang lembur, pencak silat, kolaborasi tarian Sister City Texas, Korea dan Jepang. Selain itu Yanyan menambahkan, di Lapang Gasibo dan sepanjang Jalan Diponegoro juga digelar pentas seni dan bazaar. Menghadirkan grup musik Kuburan, Naif, Five Minute, Maryja, Two triple O, disco etnic dan masih banyak lagi. Hasil penjualan tiket masuk, akan disembangkan untuk korban gempa Jawa barat yang akan dititipkan ke Pemkot Bandung. (nov/eyos)

Istri Sah Sempat di Prodeo

Pejabat Perhutani Unit III Jabar Nekad Kawin Lagi

TRANS JABAR

istri pertama termasuk ijin resmi dari orang berwenang di Perum Perhutani Unit III Jabar. “Permasalahan ini sudah diketahui oleh Kepala Biro Hugra dan telah menyetujuinya secara lisan,” Ujar`Asep ketika dikomfirmasi Koran ini dikantornya Jalan Soekarno – Hatta pekan kemarin. Dituturkan Asep, dirinya nekad kawin lagi dikarenakan permasalahan rumah-tangganya yang sangat pelik. Menurut Asep istrinya yang sah adalah pengusaha yang sibuk. Namun dikemudian hari istrinya terbelit hutang sekitar Rp. 1 milyar, bahkan istrinya sempat berurusan hingga sempat ditahan Polisi akibat permasalahan itu. Ketika masa –masa istri Asep ditahan dalam perjalanannya sebagai lelaki yang mengaku punya modal tampang cukup Asep menemukan pelabuhan hati yang kedua walaupun secara sembunyi –sembunyi yaitu Dewi yang sama –sama bekerja di Perhutani. Istri Sah Sempat di Prodeoitambahkan Asep Sampai saat ini dirinya masih menunggu surat tertulis dari istri pertamanya agar ia diijinkan menikah secara sah berdasarkan hukum Negara. (Tim Bandung)


Balai PSDA WS Citarum Miliki Database SDA

Database Sumber Daya Air sangat dibutuhkan dan perlu di-update serta dipelihara secara intensif, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Trans, Bandung: Pemenuhan kebutuhan air yang berkualitas menjadi sesuatu yang sangat prioritas untuk ditangani. Untuk mewujudkan kebutuhan tersebut mutlak diperlukan ketersediaan database yang akurat dan siap pakai. Balai PSDA Wilayah Sungai Citarum, khususnya dalam dua tahun terakhir ini, telah berupaya mengembangkan suatu sistem pengelolaan database sumber daya air yang terpadu dan terintegrasi dalam suatu program software Sistem Database SDA dan Sistem Informasi Balai yang diharapkan on line dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat. “Database Sumber Daya Air sangat dibutuhkan dan perlu diupdate serta dipelihara secara intensif sejalan dengan meningkatnya

Salah satu Situ di WS Citarum yang berfungsi sebagai penampung dan sumber air permukaan.

jumlah penduduk, industri dan kebutuhan lainnya yang menuntut pemenuhan air sesuai jumlah, kualitas dan waktunya,” ujar Kepala Balai PSDA WS Citarum, Djadjat pada Transaksi, di Kantornya di Gedung Kertamukti Jl Braga Bandung, belum lama ini. Di sisi lain, lanjut Djadjat,

meningkatnya limbah domestik dan limbah cair maupun padat, yang pada umumnya dibuang ke badan sungai terdekat mengakibatkan menurunnya kualitas air. Selain itu, dari waktu ke waktu semua daya yang berkaitan dengan sumber daya air dan kebutuhan air di wilayahwilayah sungai dapat dikumpulkan,

diproses, dianalisis dan disempan secara sistematis menjadi data yang siap disajikan untuk kegiatankegiatan pengelolaan sumber daya air. Kegiatan database sumber daya air yang dilaksanakan pada BPSDA WS Citarumpada 2009 ini, menurut Djadjat, meliputi

pembuatan software Program Database dengan aplikasi berbagai program yang terintegrasi yang pada tahap awal ini baru hanya berisikan aplikasi program hidrologi/hidrometri dan GIS saja. Lalu pembuatan Sistem Informasi Database Jaringan Irigasi dan Pengelolaan data Sistim Informasi Geografik berupa pembuatan editing dan updating serta pencetakan hasil layer-layer GIS Mapinfo. Selain itu, kata Djadjat, database juga melakukan pengelolaan data dan informasi hidrologi berupa data curah hujan, muka air, kejadian bencana banjir dan kekeringan, serta pengelolaan data hasil pemantauan kualitas air pada bagian sungai. Selanjutnya pengelolaan data dan informasi kondisi daerah irigasi dan situ khususnya yang menjadi kewenangan pengelolaan Balai. Djadjat memaparkan, kegiatan database juga melakukan pengelolaan dan informasi sungai berupa data River Infrastructure Maintenance (RIM), serta pengelolaan data dan informasi pemanfaatan air permukaan dan penghitungan Nilai Perolehan Air (NPA). Disamping pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pemberian Rekomendasi Teknis untuk terbitnya Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. (Arso)

BPK RI Beberkan Laporan Hasil Pemeriksaan TA 2008 Trans, Bandung: Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) pada sembilan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat Tahun Anggaran 2008, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jabar menemukan 116 kasus senilai Rp2,619 Triliun. Kesembilan Pemkan/Pemkot di wilayah Jabar itu adalah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Pemkot Cimahi, Pemkot Tasikmalaya, Pemkot Bekasi, Pemkot Cirebon, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, Pemkab Indramayu, Pemkab Subang, dan Pemkab Bandung Barat. Menurut Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat BPK RI Gunawan Sidauruk, temuan 116 buah tersebut terdiri dari 56 buah temuan pemeriksaan kerugian daerah sebesar Rp 5,018 milliar, 11 buah temuan pemeriksaan yang berpotensi kerugian daerah Rp 24,513 milliar, 16 buah temuan pemeriksaan kekurangan penerimaan sebesar Rp 343,6 milliar, 29 buah temuan pemeriksaan administrasi sebesar Rp 813,5 milliar, dan tanah yang belum didukung bukti kepemilikan seluas 9.423.868,9 m2, 48 buah temuan pemeriksaan sistem pemeriksaan intern (SPI) sebesar Rp. 1.382 Tri-

liun dan tanah seluas 272.487 M2 belum tercatat dalam neraca, serta 6 buah temuan kehematan, efisiensi dan efektifitas atau temuan kinerja sebesar Rp. 50.965 M. “Kerugian daerah tersebut bukan hanya karena korupsi, tetapi lebih banyak terjadi akibat pekerjaan yang tidak menyeluruh, sehingga menyebabkan kerugian negara misalnya pembangunan jalan, dan lain-lain,” ungkap Gunawan seusai penyerahan LK keuangan daerah kepada sembilan kabupaten/kota di Kantor BPK RI perwakilan Jabar, Jalan Surapati, Kamis (29/10). Menurut Gunawan, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2008 disampaikan dalam tiga buah buku laporan yaitu buku I, berisi pendapat/opini atas laporan keuangan, Buku II, berisi kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan LKPD TA 2008, dan buku III, berisi laporan sistem pengendalian intern dalamkerangka pemeriksaan LKPD TA 2008. “Tujuan dari pemisahan laporan tersebut terutama untuk menempatkan jenis-jenis temuan pemeriksaan pada proporsi yang tepat, sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau salah interpretasi di

mata masyarakat atau para pihak yang berkepentingan (stakeholder),” ujar Gunawan. Gunawan juga mengungkapkan opini yang diberikan oleh BPK berdasarkan empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern. “Dari sembilan daerah tersebut, delapan delapan diantaranya memperoleh opini wajar dengan pengecualian, sedangkan satu yaitu Kabupaten Bandung Barat memperoleh opini Disclaimer (tidak memberikan pendapat),” ujarnya. Menanggapi laporan hasil pemeriksaan terhadap Pemkot Bandung, Wali Kota Bandung Dada Rosada mengatakan, sudah menjadi tanggungjawab BPK untuk mengaudit laporan keuangan daerah, termasuk potensi dan temuan kerugian daerah. Menurutnya, setiap program atau kegiatan dari pemerintah daerah pasti ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi. “Ketidaksesuaian inilah yang membuat terjadi kerugian keuangan daerah, sehingga apapun yang dirasakan masih kurang, tentu harus diperbaiki,” ujar Dada.

Bupati Bekasi Berikan SK PNS Secara Simbolis Trans, Bandung: Berpoligami, baru-baru ini memang sedang menjadi tren. Seperti terlihat dilayar kaca di Kota Bandung bekakangan ini sedang heboh-hebohnya pro kontra didirikannya organisasi pria yang berpoligami. Sepertinya, lirik lagu yang diciptakan Ahmad Dhani yang berjudul “Madu Tiga”, sedikitnya telah menginspirasi sebagian kalangan pria untuk terdorong dalam melakukan poligami. Parahnya ada faham yang melakukan pembenaran atas tindakan Asusila tersebut. Seperti yang terjadi di Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, misalnya. Ditenggarai salah satu pejabatnya yang bernama Asep S Wijaya, pria yang menjabat Ka TU di Biro Hugra ini, sudah setengah tahun terakhir melakukan poligami dengan wanita. Ironisnya, dia mengawini karyawan di lingkungan kerja yang sama. Asep yang telah memiliki istri bernama Dina dan dua orang anak ini nekad kawin lagi walaupun dirinya menyandang status pegawai Perhutani yang tentunya ada banyak aturan yang menghalanginya. Namun Asep maju terus mengawini Dewi, walaupun diluar prosedur dan hanya bisa mengawini secara siri, karena belum ada ijin tertulis dari pihak

NO. 189. ! TH X

Trans, Bekasi: Bupati Bekasi Drs. H. Sa’duddin, MM, belum lama ini, menyerahkan SK PNS kepada 2.406 CPNS. Mereka terdiri dari golongan III sebanyak 622 orang, golongan II sebanyak 1.346 orang, dan golongan I sebanyak 78 orang. Penyerahan keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang diberikan secara simbolis oleh Bupati kepada CPNS yang memenuhi syarat, diwakili oleh Meike, ST (golongan III), Ade (golongan II), dan Rustam (golongan I). Penyerahan SK ini dimaksudkan untuk mendorong PNS agar meningkatkan kinerja dan pengabdiannya. Proses pengangkatan CPNS menjadi PNS, yaitu CPNS yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun, kemudian diangkat apabila prestasi kerja baik, memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani, dan telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bekasi, Drs Muhyiddin MM MBA, melaporkan bahwa pelaksanaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi tahun 2007 dari tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi, berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999, PP No. 11 tahun 2002, PP. No. 9 tahun 2003, dan PP No. 43 tahun 2007. Di samping menyerahkan SK PNS, pada saat itu bupati juga mengambil sumpah atau janji menurut agama/kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap 3.577 orang, terdiri dari formasi tahun 2006 sebanyak 1.527 orang, formasi 2007 sebanyak 2.046 orang, dan formasi lama sebanyak 4 orang. Adapun rinciannya yaitu, Agama Islam sebanyak 3.504 orang, agama Kristen Protestan sebanyak 49 orang, agama Khatolik sebanyak 20 orang, agama Hindu sebanyak 2 orang. Penandatanganan berita acara

sumpah atau janji diwakili oleh Nanin Sri Wahyuni, BA (Islam), Jeffry Ricardo Kailalo (Kristen Protestan), Ignatia Titi Rahayu (Khatolik), Ni Kade Ayu Kartina Wati A,Ma.Pd (Hindu), dan Angkih Rusdianto (Budha). Bupati menginatkan untuk meningkatkan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat, memberikan yang terbaik untuk pemerintah Kabupaten Bekasi dengan penuh rasa pengabdian dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, menempatkan kepentingan masyarakat luas diatas kepentingan pribadi maupun golongan, meningkatkan penegakan disiplin PNS, agar momentum ini dapat dijadikan semangat dan dorongan untuk menjadi lebih profesional. Pada akhirnya Bupati mengajak semua untuk selalu instropeksi dan koreksi diri karena dengan kerja keras dan jiwa profesionalisme, masyarakat Bekasi yang lebih maju dan sejahtera akan terwujud. (Kaslim)

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Jawa-Barat Kota Bandung Biro Kab/Kota Tasikmalaya Biro Kab Garut

: : : : :

Surasdi Arso (Kapala Perwakilan) Telp 022-7216621, 0818.02292797, Iwan Bsk, Elvin, Novianto Engkus Suhara HP 085287823399 Iyep LM , Dadang Suhendar, Iwan Suwandi

Dada juga membantah apabila kerugian yang terjadi akibat dari perencanaan yang kurang baik. “Perencanaan itu tidak ada yang tidak baik, semua perencanaan itu pasti baik, apalagi kita sudah lama mengurus pemerintahan ini, hanya saja terjadi masalah di implementasinya, “ ujarnya. Sehingga pembenahan tersebut menurut Dada, harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, implementasi, hasil program dan SDM. Dada mengaku bahwa tidak seluruh pejabat daerah di Kabupaten/ Kota memiliki kemampuan yang

berkualitas tinggi, pasti ada kekurangan. Dada mencontohkan, di luar negeri saja yang notabene sudah maju dan memiliki tenaga berkualitas, masih berpotensi melakukan tindak pidana korupsi atau merugikan negara, apalagi di daerah yang minim SDM berkualitas. Yang terpenting, kata Dada, reformasi birokrasi harus tetap dijalankan dengan menempatkan orang-orang berkualitas pada bidang yang tepat. “Reformasi birokrasi dilakukan sebagai upaya menanamkan transparansi, akuntabilitas demi kemajuan daerah dan tidak lagi menimbulkan kerugian daerah,” tandasnya. (nov/eyos)

Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Di Kabupaten Bekasi Trans, Bekasi: Bupati Bekasi Dr H Sa’duddin MM, menerima kunjungan Tim Penilaian Kinerja Pelayanan Publik dan Pemberian Penghargaan Citra Abadi Negara tahun 2009 Tingkat Provinsi Jawa Barat, bertempat di ruang KH. Noer Alie. Dalam kesempatan tersebut Bupati Bekasi didampingi oleh seluruh pimpinan SKPD. “Penunjukan Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kabupaten yang diusulkan untuk mewakili provinsi Jawa Barat di tingkat nasional, selain merupakan suatu kehormatan, juga sekaligus merupakan suatu tantangan bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bekasi,” ujar Bupati. Untuk itu, kata Bupati Bekasi, telah menginstruksikan kepada seluruh pimpinan SKPD agar mengambil langkah-langkah. Pertama, membuka akses seluasluasnya selama 24 jam dalam pengaduan pelayanan public untuk menampung dan menyelesaikan berbagai masalah, keluhan, dan pengaduan masyarakat atas kebijakan public yang dikelolanya. Kedua, melakukan kegiatankegiatan peningkatan kualitas layanan pada semua unit pe-

layanan menyangkut kecepatan layanan, kesederhanaan persyaratan, penerapan teknologi pelayanan dan sebagainya. Ketiga, melakukan pembenahan system dan prosedur pelayanan”. Ujar Bupati Bekasi dalam sambutannya. Pemerintah, tambah Bupati Bekasi, pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan public yang baik dan professional. Namun disisi lain, terdapat kondisi yang bertolak belakang, dimana penyelenggaraan pelayanan disarankan belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini disebabkan karena faktor rutinitas tugas sehingga mengakibatkan prosedur yang kaku dan lamban. Di samping itu juga adanya status quo yang tidak mau menerima adanya perubahan, selain prosedur yang berbelit dan ekonomi biaya tinggi. Acara penyambutan Tim Penilai oleh Bupati Bekasi, dilanjutkan dengan kunjungan ke obyek-obyek penilaian, yaitu BBPT (Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu), Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Tenaga Kerja. (Kaslim)

NO. 189. ! TH X

HALAMAN 13

TRANS JABAR Pemilihan Dirut PDAM Bernuansa Politis


Jika pertimbangannya azas profesionalitas, sejumlah elemen masyarakat Bekasi meminta agar Drs H Dhana Satria W dipertahankan sebagai Dirut PDAM Bekasi. Trans, Bekasi: Jangan sewenang-wenang! Sebuah kalimat yang masih sering terdengar. Bahkan, terdengar semakin nyaring tatkala pemilihan dan pergantian Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi dilaksanakan. Sejumlah elemen masyarakat bekasi meminta agar pemilihan itu dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, PDAM dapat menjadi lembaga profesional yang selalu meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga Bekasi. Permintaan tersebut muncul karena ada kabar bahwa pengangkatan Dirut PDAM Bekasi diduga melanggar ketentuan hukum. Ketua Barisan Beringin Merah Kota Bekasi, Heri Setiawan, mengatakan bahwa pemilihan diikuti 27 calon dari kalangan internal perusahaan dan umum. “Dalam kegiatan tersebut, panitia menyatakan untuk posisi Direktur Utama terpilih Wahyu Prihantono, sementara Darius Doloksaribu terpilih sebagai Direktur Pengembangan Usaha PDAM Bekasi. Kedua kandidat yang lolos seleksi berasal dari unsur

politisi,” katanya. Proses pengangkatan dua orang kandidat tersebut tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM,” katanya. “Dalam Pasal 6 terituliskan bahwa pengangkatan direksi dari kalangan eksternal wajib memiliki pengalaman di bidang pengelolaan air minum minimal 15 tahun. Sedangkan mereka tidak memiliki pengalaman tersebut. “Keduanya tidak memiliki sertifikasi pengelolaan air yang dapat menunjang kualitas kerja yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan tersebut,” ujarnya. Heri juga mempersoalkan penyelenggaraan seleksi yang terkesan terburu-buru. “Proses pengumuman hanya berselang kurang dari satu bulan melalui salah satu media nasional dan langsung dilanjutkan dengan seleksi yang diselenggarakan di lantai delapan Hotel Horizon Kota Bekasi, Selasa (20/10),” katanya. Hal senada juga disuarakan puluhan mahasiswa dan aktivis lembaga swadaya masyarakat

Menganiaya Tahanan, Anggota Polisi Di Adili Trans, Bekasi : Tiga anggota Polres Metro Bekasi Kabupaten masing-masing bernama, Bakti Tambak, Totok Sujono dan Reza Yulianto pelaku penganiaya tahanan disidang di pengadilan Negeri Bekasi. Perkara tersebut disidangkan oleh Majelis Hakim pimpinan Elly Endang Dahliani,SH. Jaksa Penuntut Umum, Bambang, SH dalam dakwaannya menyebutkan bahwa perbuatan ketiga terdakwa terjadi sekitar bulan Juli 2008 di Kantor Polres Jalan Kihajar Dewantara Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ketiga terdakwa ini bertugas menjaga tahahan di ruang tahanan Mapolres tersebut dengan sengaja melakukan pemerasan meminta uang pada para tahanan. Kemudian karena tidak mendapatkannya maka mereka melakukan penaniayaan terhadap lima orang tahanan bernama Kuswandi, Angga, Wahyudin, Yana Supriatna dan Agung. Pengakuan ke lima korban tersebut bahwa mereka dipukuli dan dianiaya dengan cara menutup kepala pakai kain lap. Kemudian kepala, dada, tangan dan kaki dipukuli hingga memar-memar sesuai hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum (RSUD) Cibitung Bekasi. Saksi korban Suwandi mengatakan, bahwa saat itu dirinya dipanggil terdakwa Reza menanyakan “uang kunci” karena dirinya dihunjuk sebagai koordinator untuk mengumpulkan uang dari

para tahanan, namun uang tersebut tidak bisa diberikan sehingga dituduh menyembunyikan uang tersebut. Karena tidak mendapat uang tersebut maka ketiga terdakwa memukulinya hingga mengalami memar memar di tubuhnya. Saksi korban Suwandi juga menambahkan bahwa dirinya sudah membuat surat pernyataan tidak menuntut para terdakwa tersebut, karena sudah meminta maaf secara lisan atas perlakuannya. Saksi Cecep Sanusi selaku anggota Reskrim menerangkan dipersidangan, bahwa terungkapnya perbuatan ketiga anak buahnya, atas laporan salah satu tahanan yang dibawa berobat ke RSUD. Setelah diketahui bahwa anak buahnya melakukan penganiayaan terhadap para tahanan, maka dilakukan pemeriksaan dan ketiganya mengakui. Berdasarkan pengakuan tersebut maka Cecep melaporkannya kepada pihak Provost untuk ditindak lanjuti kebenarannya. Cecep juga menjelaskan bahwa kepada ketiga terdakwa sudah dilakukan sidang profesi intern Polri dan sampai saat ini ketiganya masih tetap dinas tapi tetap dalam pengawasan Provost. Jaksa Penuntut Umum, Bambang,SH menjerat ketiga terdakwa sesuai pasal 368 KUHP dan pasal 351 KUHP. Acara minggu depan diagendakan pemeriksaan ketiga terdakwa. (lora)

KTP Mahal, Warga Cikarang Barat Mengeluh Trans, Bekasi : Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) merupakan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia. Sehingga masyarakat berupaya untuk mendapatkan tanda pengenal tersebut. Namun seringkali urung mengurusnya karena dianggap terlalu mahal Seperti halnya di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, terungkap bahwa perpanjang KTP seharga Rp.40 ribu dan membuat KTP baru mencapai Rp.100 ribu. Hal ini diungkapkan seorang warga mengaku bernama Rani warga desa Telaga Asih. Kepada Trans, Rani yang sedang mengurus KTP di Kantor Camat Cikarang Barat, mengeluhkan mahalnya membuat KTP. Menurutnya, dia sengaja mengurus KTP karena merupakan persyaratan penting untuk mengikuti Calon Pegawai Negeri sipil (CPNS) yang diadakan Pemkab Bekasi. “Ngurus KTP aja udah 100 ribu mbak, belum lagi berkas-berkas lain, sementara saya masih pengangguran,” keluhnya. Selain Rani, salah seorang warga lainnya, mengatakan bahwa dirinya diminta Rp.40 ribu untuk perpanjangan KTP. Seorang staff

Kecamatan Cikarang Barat tertulis di bad namanya At Jaya diruang tunggu depan kantor tersebut tanpa rasa sungkan langsung mengambil uang perpanjangan KTP tersebut. Bisa jadi staff-staff kantor tersebut sengaja mengambil waktu “ kesempatan dalam kesempitan” mengingat banyaknya para pencari kerja saat ini terutama bagi yang ikut mendaftar sebagai CPNS dengan waktu yang sangat terbatas untuk melengkapi berkas, karena KTP salah satu persyaratan mutlak. Menurut seorang praktisi hukum Henry Harianja,SH bahwa apa yang dilakukan staff di kantor Kecamatan Cikarang Barat merupakan perbuatan pidana, karena pemungutan uang tersebut tergolong Pungli. “Ini perlu diusut oleh pihak yang berwajib karena sudah menyalahi Peraturan Daerah (Perda). Camat juga harus diperiksa karena dia bertanggung jawab semua tindak tanduk anak buahnya,” katanya. Ketika hal ini akan dikonfirmasi kepada Camat Cikarang Barat, Drs.A. Karim, M.Si tidak berada dikantornya, menurut staffnya sedang ada urusan ke Pemda. (lora)


(LSM) yang mengatasnamakan Koalisi Mahasiswa dan LSM Bersatu (Kaliber) Bekasi, dengan menggelar aksi turun ke jalan dan mendatangi Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Kaliber meminta agar Dirut PDAM bukan dari politisi, tapi dari kalangan profesional. Mereka juga menuntut agar dilakukan reformasi di jajaran PDAM, membubarkan tim seleksi yang tidak transparansi, membersihkan jajaran PDAM dari praktik korupsi, serta menurunkan tarif air, dan meningkatkan pelayanan PDAM bagi masyarakat. Koordinator Aksi, Indra Lesmana, mengatakan, tranparansi dalam Pemilihan Dirut PDAM Bekasi tidak ada sehingga pemilihannya tanpa prosedur yang jelas. “Hanya main tunjuk saja. PDAM sudah seharusnya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan menjadi lembaga profesional yang selalu meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga Bekasi,” cetusnya. Dari pantauan Trans, sejumlah LSM yang ada di Bekasi, masih sangat berharap agar Drs H Dhana Satria W tetap dipertahankan sebagai Dirut PDAM Bekasi periode 2009 hingga 2013. Bahkan, hampir seluruh staf, Kasubag, Kepala Unit dan Kepala Bagian di tubuh PDAM Bekasi mendukung Drs H Dhana Satria W tetap sebagai dirut. Selain sebagai pendiri, PDAM Bekasi selama di bawah kepemimpinan Drs H Dhana Satria W selaku Direktur Utama, kondisi PDAM kondusif dan berhasil memperbesar perusahaan. “Kepemimpinan beliau masih sangat kami butuhkan,” demikian pernyataan resmi karyawan PDAM. Namun, Dewan Pengawas PDAM Bekasi yang diketuai Drs

H Najiri MM tidak merekomendasi Drs H Dhana Satria W sebagai dirut untuk periode periode 2009 hingga 2013. Namun, dewan pengawas tetap merekomendasikan H Usep Rahman Salim S.Sos sebagai direktur umum. Diminta tanggapannya tentang hal itu, Drs H Dhana Satria W tidak mau banyak berkomentar. Namun, dia setuju kalau dikatakan pertimbangan politis lebih kuat menentukan seseorang menjadi dirut PDAM Bekasi periode 2009 sampai 2013. “Pertimbangannya lebih kepada aspek politis,” ujar Drs H Dhana Satria W kepada Trans di kediamannya, belum lama ini. Revitalisasi Dalam rangka meningkatkan pelayanan PDAM, jauh sebelum pemilihan Humas PDAM Bekasi, Komarudin, mengatakan PDAM Bekasi akan direvitalisasi pada tahun 2009 ini, sebagai program penyehatan dan peningkatan kinerja dengan nilai investasi Rp4,5 triliun. Humas PDAM Bekasi, Komarudin mengatakan, revitalisasi yang dimaksud adalah restrukturisasi hutang PDAM sebanyak Rp60 miliar terhadap pemerintah pusat, dalam hal ini menteri keuangan. “Pemerintah memberi keringanan kepada PDAM Bekasi untuk pembayaran dengan berbagai ketentuan klausal yang harus ditaati oleh PDAM Bekasi. Diantaranya harus membuat `bisnis plan` selama lima tahun, mencapai kuota pelanggan di perkotaan sampai 80 persen, dan perdesaan 30 persen, serta tingkat kebocoran tidak lebih dari 20 persen,” katanya. Menurut dia, sumber dana revitalisasi senilai Rp2,4 triliun di antaranya berasal dari ekuitas pemerintah, pemerintah daerah dan

Kantor PDAM Bekasi. foto: ist

PDAM. Sementara pinjaman perbankan sebesar Rp2,1 triliun. Pemerintah juga menyiapkan Rp15 miliar tahun ini sebagai subsidi bunga perbankan. “Proses revitalisasi tinggal menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Namun ketentuan itu berimbas bahwa PDAM Bekasi tidak diwajibkan untuk memberikan sumbangan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya. Menurut dia, dana tersebut digunakan untuk menyehatkan keuangan PDAM sampai dengan 2013, serta untuk membuat instalasi jaringan baru. “Hutang PDAM itu dijadikan penyertaan modal pemerintah pusat, PDAM Bekasi tidak membayar kewajiban pengembalian utang dan memberi sumbangan pemasukan kepada PAD (Pendapatan Asli Daerah), dengan beberapa konsekuensi PDAM Bekasi,” kata Komarudin. (Syamsul Bachri)

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA Pada Hari Raja Idul Fitri 1430 H / September 2009

Mengucapkan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRl 1 SYAWAL1430 H Minal A’idzin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir dan Bathin Taqobbalallohu Minna wa Minkum Shiyamana wa Shiyamakum Semoga Allah SWT Menerima Amal Ibadah dan Kebaikan Kita di Bulan Suci Romadhon dan Kepada warga masyarakat yang tertimpa musibah gempa bumi 2 September 2009 Semoga diberikan kesabaran dan ketabahan Semoga Alloh SWT selalu melindungi dan memberikan petunjuk kepada kita sekalian Amin yaa Robbal ‘Alamin

Drs H T FARHANUL HAKIM MPd

HE HIDAYAT SH MH

BUPATI TASIKMALAYA

WAKIL BUPATI TASIKMALAYA

Drs H ASEP ACHMAD DJAELANi MM SEKRETARIS DAERAH TASIKMALAYA BESERTA PARA ASISTEN, PARA KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PARA KEPALA BAGIAN DAN PARA CAMAT SE-KABUPATEN TASIKMALAYA

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Biro Kota Bogor Kota Kab Bogor Biro Kota Bekasi Biro Kab Bekasi Biro Purwakarta Biro Karawang

: : : : : :

Ahmad Yani, Lea A Yani -------------------------------Lorayati Debataraja, Geoffrey, A Rauf Matondang Kaslim Kusyairi HP 081511394566, M Abduh, Abdul Aziz. --- --- ------------------

Delapan Wanita Garut Korban Trafficking Diselamatkan Trans, Bandung: Delapan perempuan asal Kota Garut yang menjadi korban trafficking di Tarakan, Kalimantan Timur, berhasil diselamatkan dan dibawa pulang ke Bandung. Hal itu dikemukakan Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Pemprov Jabar Pery Soeparman. Pemulangan korban trafficking dari BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) Provinsi Kalimantan Timur kepada BPPKB Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung di Gedung PKK Provinsi Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, belum lama ini. Dalam acara tersebut hadir di antaranya Ketua BPPKB Jabar Yeti Kadarwati, Kasubbid Perlindungan Anak BPPKB Kaltim Hairul Asim, Kepala Dinas Sosial Pemprov Jabar Ayip Rivai, serta sejumlah staf Polda Kaltim dan Polda Jabar. Sementara kedelapan korban asal Tarogong, Garut tersebut adalah AY (24), M ( 22), EJ (16), YD (19), R (16), AR (22), SL (27), dan A (23). Menurut Pery, dari kedelapan korban tersebut, dua orang di antaranya masih di bawah umur. Oleh karena itu, dalam pemrosesan hukumnya

nanti, para korban di b awah umur ini, selain akan dikenakan pasal pelanggaran Perda Trafficking, juga peraturan lainnya mengenai pelanggaran terhadap hak anak. Dijelaskannya, proses penyelamatan kedelapan korban merupakan kerjasama antara Gugus Tugas Pemprov Jabar dengan sejumlah instansi seperti Polda Kaltim dan BPPKB Kaltim. Untuk keperluan rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban, Pemprov Jabar telah menganggarkan dana sebesar 250 juta untuk 20 korban trafficking. Saat ini para korban diinapkan di Gedung RP3A (Rumah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Bandung, dengan dijaga sejumlah staf dari Polda Jabar dan Satpol PP Pemprov Jabar. Terkait dengan proses pemulangan kedelapan korban tersebut ke Garut, Netty mengatakan, hal itu harus melalui sejumlah prosedur pemeriksaan kesehatan fisik dan mental terlebih dahulu. Dalam hal ini, Gugus Tugas yang didalamnya juga termasuk RS Hasan Sadikin dan sejumlah psikolog, akan memeriksa kesehatan para korban. “Jika hasil pemeriksaan nantinya menunjukkan, mereka dalam kondisi sehat, baik fisik dan mentalnya, maka akan kami pulangkan ke daerahnya masingmasing,” kata Netty. (Arso)

Lepas Dari Krisis Kekeringan, Limbah Pabrik Rusak Sawah Trans, Bekasi: Nasib petani hingga saat ini seolah terus dipinggirkan. Ini dialami para petani di dua desa, yakni Desa Sindang Jaya dan Desa Jaya Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah lepas dari persoalan kekeringan karena musim kemarau, kini mereka kembali pusing karena limbah pabrik memasuki areal sawahnya. Perlu diketahui para petani itu sudah bertahun-tahun mengharapkan agar bisa melakukan panen di sawahnya minimal sebanyak dua kali dalam setahun. Itu sulit sekali dicapai lantaran sawah di dua desa tersebut adalah sawah tadah hujan. “Kami hingga saat ini masih berharap dapat menggarap sawah dengan tenang, namun sulit sekali. Apalagi sekarang ini musim kemarau panjang dan ada tanda-tanda akan turun hujan,” ujar Angga, salah seorang tokoh petani di Kecamatan Cabang Bungin. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sudah berupaya untuk memenuhi kebutuhan para petani yang ada di wilayah Cabang Bungin, dengan membuat bendungan yang kapasitasnya cukup untuk memenuhi kebutuhan di delapan desa. Kenyataannya, bendungan GP3-A (Gabungan Petani Pemakai Air) yang bangun itu hanya dapat memenuhi kebutuhan para petani di empat desa, yakni Desa Lenggah Jaya, Setia Jaya, Lenggah Sari, san Desa Setia Laksana. Dari pengamatan Koran Transaksi di lapangan bahwa para petani yang belum bisa menikmati aliaran air dari GP3A itu, sempat kecewa, mengingat musim kemarau masih

terus berlanjut. Lebih memprihatinkan lagi, di samping tidak bisa menggarapnya, sawah mereka terlihat semakin tandus dan retakretak. Kalau ini dibiarkan, jelas akan menambah orang miskin di Kabupaten Bekasi. Padahal, semangat para petani itu untuk meningkatkan taraf hidupnya tergolong tinggi. Mereka terus berharap agar bisa menggarap sawahnya dengan baik, termasuk di musim kemarau. Syukurlah, Angga, salah seorang tokoh masyarakat setempat, berinisiatif mengumpulkan para petani untuk bermusyawarah membuat melaksanakan program pompanisasi secara swadaya. Ini penting dan dapat diharapkan bisa mengairi persawahan yang terletak di Desa Singgang Sari dan Desa Jaya Bakti. Setelah musyawarah, semua petani setuju untuk melaksanakan program pompanisasi tersebut. Mereka setuju menyerahkan tiga kwintal padinya setiap kali panen, demi terwujudnya program tersebut. Mereka juga bersedia memberikan uang muka sebesar Rp. 100.000,- kepada pengelola, untuk membayar rekening listrik setiap bulannya. Masalah krisis kekeringan pun teratasi, dan mereka bisa turun ke sawah. Para bebera saat hari merasa lega, mereka kembali mengalami persoalan karena air yang diperuntukan mengaliri sawah tercemar oleh limbah pabrik yang berwarna hitam kelam dan berbau menyengat. “Kami memohon kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi, khususnya dinas terkait dari Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Dinas Lingkungan Hidup, agar dapat memperhatikan apa yang telah terjadi di sekitar wilayah kerjanya. Jangan sampai menutup mata, dengan membiarkan limbah selalu mencemari sawah,” kata Angga. (Kaslim)

HALAMAN 14


Biaya Pembangunan Rumah Dinas Gubernur & Wakil Lebih Rp 16 M Trans, Serang: Pemerintah Provinsi Banten menyediakan rumah dinas atau rumah jabatan bagi gubernur dan wakilnya. Total nilainya tidak kurang dari Rp16 miliar. Pembiayaan pembangunan rumah dinas tersebut menggunakan dana APBD Provinsi Banten. Adapun rinciannya, biaya perencanaan pembangunan (DED) rumah dinas gubernur dan wakil gubernur mencapai Rp 304 juta, yang bersumber dari APBD tahun 2007. Sedangkan biaya yang dihabiskan untuk pembangunan fisik rumah dinas keduanya bisa lebih dari Rp16 miliar. Hal itu diakui Kepala Seksi Perencanaan Teknis Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Banten Didik Purwanto saat dihubungi, Jumat (30/10) lalu. Pembiayaan DED bagi rumah dinas itu menggunakan dana APBD tahun 2007. Sementara untuk pembangunan fisiknya, Pemerintah Provinsi Banten menggunakan anggaran daerah selama empat tahun berturutturut. “Dalam dua tahun terakhir, alokasi anggaran daerah bagi pembangunan fisik rumah dinas wakil gubernur mencapai Rp8,843 miliar. Pada tahun 2008 dialokasikan Rp4,412 miliar dan tahun ini sebanyak Rp4,431 miliar. Lokasinya di sekitar jalan protokol Kota Serang,” ujarnya. Untuk pembangunan rumah dinas gubernur, lanjutnya, direncanakan memakan waktu dua tahun. “(Dana pembangunan fisik rumah dinas gubernur) Itu baru diajukan pada APBD tahun 2010 dan kini sedang dibahas di DPRD Banten. Nilainya kurang lebih sama dengan rumah dinas wakil gubernur,” tuturnya. (yus)

Delapan Imigran Sri Lanka Dibawa ke Jakarta Trans, Cilegon: Sebanyak delapan imigran asal Sri Lankan, yang selama ini berada di atas Kapal Motor Jaya Lestari (Lajes) 5, di Pelabuhan Peti Kemas, Indah Kiat Merak, dikirim ke Kantor Imigrasi Pusat di Jakarta. Pengiriman dilakukan sekitar pukul 08.00 pagi, oleh Kantor Imigrasi Kanwil Departemen Hukum dan HAM (DepHukHAM) Banten, menggunakan bus umum. Mereka dikirim untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kantor Imigrasi Pusat, seputar identitas dan maksud tujuan sebenarnya. Namun sayangnya, Kepala Divisi Imigrasi pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Banten, Harry Purwanto maupun Kepala Imigrasi Cilegon, Sumantri Sihite, enggan menyebutkan nama-nama kedelapan imigran yang dikirim ke Kantor Imigrasi pusat di Jakarta, Selasa kemarin. Menurut Kepala Divisi Imigrasi Kanwil DepHukHam Banten, Harry Purwanto, kemarin, pengiriman imigran itu, berdasarkan permintaan pihak kantor Imigrasi Pusat. Pengiriman mereka berkaitan dengan pemeriksaan identitas oleh Imigrasi Pusat. Kedelapan imigrasi itu, dibawa dari kantor Imigrasi Kanwil DepHukHam Banten, menggunakan bus umum. Imigran yang dikirim tidak ada yang melawan, dan mereka mengaku rela untuk dibawa dan siap diperiksa. Pengiriman Imigran itu, hanya dikawal petugas Imigrasi Kanwil DephukHAM Banten. “Kedelapan imigran yang dibawa, kini masih berada di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Pusat, dan sedang menjalani proses pemeriksaan. Sementara imigran lainnya, masih berada di kapal di Perairan Merak, menunggu hasil pemeriksaan terhadap rekannya itu,” kata Harry. (Yus)

24.550 Ha TNGH Rusak Berat Trans, Serang: Sekitar 24.550 hektar lahan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang terletak di Kabupaten Lebak rusak berat. Dari jumlah tersebut, 8.550 diantaranya rusak berat dan harus menjalani rehabilitasi intensif. Kepala Balai TNGHS Bambang Supriyantono mengatakan, sepanjang tahun 2008 lalu, ada 11 kasus perusakan hutan konservasi tersebut. “Tujuh kasus diantaranya sudah masuk ke pengadilan dengan jumlah pelaku sebanyak 33 orang. Tiga dari seluruh kasus tersebut adalah penambangan illegal. Sisanya penebangan liar,” kata Bambang. Sementara untuk tahun 2009 hingga Juni pihaknya menangani tiga kasus penebangan liar. “Alhamdulillah, jumlahnya sepertinya akan menurun. Soalnya tiga kasus ini hingga pertengahan tahun. Ini juga berkat kerjasama yang baik dengan warga. Terungkapnya penebangan liar juga merupakan laporan dari warga terhadap kami,” ujarnya. Total luas lahan TNGHS menurut Bambang adalah 113.357. “TNGHS terletak di tiga kabupaten yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Lebak. Untuk yang berada di Kabupaten Lebak luasnya 47.000 hektar. Sisanya berada di dua kabupaten lainnya,” kata Bambang. (Yus)

DPRD Bengkakkan Dana Pembangunan Trans, Lebak: DPRD Lebak, melalui Badan Musyawarah (Banmus), saat ini sedang membahas rancangan kebijakan umum anggaran (RKUA) dan rancangan prioritas pelafon anggaran sementara (RPPAS) yang telah diusulkan oleh ekskeutif. Demi percepatan pembangunan, DPRD mengaku siap untuk membekakan atau memperbesar anggaran pembangunan, seperti inpra struktur, sarana pendidikan, kesehatan dan irigasi. “Saat ini, Banmus baru persiapan membahas secara intern, RKUA dan RPPAS. Kami targetkan Senin depan, pembahasan itu bisa selesai. Salah satu targetnya, kami akan membesarkan anggaran pembangunan demi kepentingan masyarakat,” kata Ketua DPRD Lebak, Ade Sumardi, seusai memimpin rapat Banmus. Menurut dia, ada beberapa anggaran yang diusulkan eksekutif menyangkut anggaran rutin seperti besarnya gaji pegawai. Gaji pegawai itu memang sudah menjadi kebijakan pusat, dan dewan tidak bisa berbuat banyak. Namun demikian, dewan berkewajiban pula untuk menargetkan dana pembangunan di APBD 2010 nanti, dengan jumlah besar. Dengan pembangunan yang menyentuh semua leading sector dipemerintahan desa, maka akan memperlancar pula roda perekonomian masyarakat. “Pembangunan jalan, sarana pendidikan, kesehatan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Jika jalan sudag bagus, maka masyarakat bisa mengaksesnya demi kelancaran roda perekominan baik di desa maupun kota,” katanya. Dibagian lain, Ade menyatakan dewan akan menargetkan membahas APBD 2010, hingga selesai bulan Desember. Sehingga, memasuki awal tahun 2010, anggaran pembangunan sudah bisa terserap, dan masyarakat bisa menikmati pembangunan tersebut. (Yus)

TRANS BANTEN


Orang Gila Semakin Marak Hingga saat ini pemerintah daerah masih berpangku tangan mengenai keberadaan orgil ini, padahal keberadaan orgil ini sangat membuat tidak nyaman.

Orang gila ngamuk. foto: yus

Tidak Setuju Atas Usulan Demokrat

5 Fraksi Siap Perjuangkan Hak Rakyat Trans, Pandeglang: Lima Fraksi di DPRD, Hanura Plus, Golkar, PKS, PBB, dan Fraksi Amanat Kebangkitan Indonesia Raya (F-AKIR) siap memperjuangkan, mempertahankan hakhak masyarakat dalam APBD. Diantaranya, seperti hak untuk mendapatkan KTP gratis, akte kelahiran gratis, santunan atau asuransi jiwa dan bantuan sosial lainnya. Sebaliknya, ke lima Fraksi tersebut sangat tidak setuju dengan niatan F-Demokrat dan bupati Erwan Kurtubi, tanpa pengkajian dan evaluasi mendalam akan menghapus semua program bantuan sosial, yang dianggap populis dan dinilai pemborosan anggaran. “Kami kira, hak bantuan sosial itu hanya sekelumit saja diambil dari APBD. Kami anggap wajar bantuan sosial diberikan ke rakyat, karena APBD itu sendiri esensinya untuk kepentingan rakyat. Sebaliknya, justru banyak anggaran lain tidak memihak ke rakyat. Kami siap untuk menjegal usulan Demokrat yang akan menghapuskan anggaran sosial,” kata Oman Aryaman Ketua

Fraksi Hanura. Menurut Oman, usulan F-Demokrat terlalu memandang kesalah satu sisi, dimana melihat program itu belum maksimal terealisasi di lapangan. Seharusnya, yang harus dicari adalah solusi untuk memperketat pengawasan bantuan rakyat, sebaliknya bukan menghapus. Wakil Ketua II DPRD, Ramjani Soegiri dari F-Golkar menilai APBD itu harus bisa mensejahtrakan masyarakat. Salah satunya, tentu APBD itu harus diluncurkan untuk kesejahtaraan rakyat melalui bantuan sosial. “Saya pun tidak setuju jika anggaran rakyat dihapuskan. Sebaiknya, bantuan itu diperbaiki dan dicari pormula tepat, misalnya santunan kematian tetap dijalankan dengan bekerja sama pihak asuansi. Dengan anggaran sekarang santunan kematian Rp4 miliar lebih, bisa memberikan santunan Rp1,5 juta per jiwa,” katanya. Menurut Ramjani, fraksinya telah membuat konsep santunan kematian dengan nama program asuransi jiwa masyarakat Pandeglang atau “Aji Mapan”. Dengan

program ini warga akan mendapatkan hak asuransi dengan proses pencairan yang cepat dan tertib,” katanya. Ketua F-PKS, Encep Mahpud menilai hak rakyat harus dipenuhi dan diperjuangkan. Oleh karenanya, fraksinya tetap akan memperjuangkan hak masyarakat melalui program sosial. Anggota F-AKIR, Ilma Fatwa mengaku tidak setuju jika semua program sosial dihapuskan. Karena , apapun risikonya, APBD itu untuk kepentingan rakyat, dan setiap tahun harus diangarkan hakhak rakyat dalam bentuk program. “Kami minta eksekutif jangan main hapus program bupati lama, melainkan kaji ulang, evaluasi, dan teruskan yang positif, kemudian perbaiki yang negative,” katanya. Senada disampaikan Ketua FPBB, Rangga, bantuan sosial itu sangat penting digulirkan. Karena , APBD itu bertujuan untuk mensejahtrakan dan memakmurkan masyarakat. “Ya, bantuan sosial harus dipertahankan, namun system pengawasannya yang harus ditingkatkan,” tandasnya. (Yus)

Depdagri Batalkan 36 Perda, Provinsi Banten Merugi Rp1,8 Miliar Trans, Serang: Pemerintah pusat membatalkan sedikitnya 36 dari 116 peraturan daerah usulan Pemerintah Provinsi Banten, sementara empat lainnya diminta untuk direvisi. Karena biaya pembuatan setiap Perda menghabiskan Rp500 juta, maka sekitar Rp1,8 miliar menjadi mubazir. Kepala Bagian Perundangundangan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Zainal Abidin mengaku, sejak tujuh tahun lalu Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan telah membatalkan 36 Perda usulan Pemerintah Provinsi Banten. “Dalam evaluasi lanjutan, pemerintah pusat sarankan empat Perda lainnya untuk direvisi. Salah satu penyebabnya ialah karena bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Artinya, ada sejumlah pasal atau keseluruhan Perda yang dinilai tidak tepat untuk diterapkan,” tuturnya di Serang.

Menurutnya, jenis Perda yang menjadi perhatian pemerintah pusat ialah aturan mengenai pajak, retribusi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana tata ruang wilayah, serta fasilitasi kelembagaan. Zainal juga mengaku, pembatalan maupun usulan perbaikan sejumlah Perda merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, bukan berarti pemerintah pusat bisa sewenang-wenang terhadap pemerintah daerah. “Sebab, biaya pembuatan sebuah Perda itu bisa mencapai Rp500 juta,” tandasnya. Misalnya saja, sewaktu pemerintah pusat membatalkan Perda nomor 50/2002 mengenai retribusi penyelenggaraan perhubungan pada tahun 2006. Sebelum akhirnya Perda itu diganti menjadi Perda nomor 7/2008, pihaknya sempat melayangkan surat protes kepada Departemen Dalam Negeri karena membatalkan Perda itu hanya

karena terdapat satu pasal yang dinilai menyalahi ketentuan. “Jika demikian halnya, bukankah lebih baik direvisi dan bukan dibatalkan. Sebab, setiap Perda membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pembatalan Perda membuat semua biaya itu sia-sia, bukan?” ujar Zainal. Pasal pada Perda itu, lanjut Zainal, mengatur mengenai pengenaan retribusi di sekitar kawasan bandara Soekarno Hatta. Sedangkan menurut Departemen Dalam Negeri pasal tersebut mengangkangi kewenangan pemilik wilayah, yakni pengelola bandara itu sendiri. Perda lain yang dibatalkan ialah Perda nomor 42/2002 tentang pungutan hasil hutan kayu, Perda nomor 6/2004 tentang izin usaha perikanan, dan lain sebagainya. “Sehingga jika diakumulasikan jumlah yang dibatalkan menjadi 36 Perda ditambah empat Perda yang perlu direvisi,” tandasnya. (Yus)

Terkait Rencana Pembangunan TPSA

Lebak Akan Surati Pemkab Serang Trans, Lebak: Pemkab Lebak merencanakan melayangkan surat ke Pemkab Serang, terkait ada penolakan warga Cisangu, atas rencana pembangunan tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) milik Pemkab Serang yang akan dibangun di daerah perbatasan Desa Cisangu, Kecamatan Cibadak, dengan Desa Bojong Menteng, Kecamatan Tanjungteja, Kabupaten Serang. Demikian diungkapkan Wakil

Bupati Lebak, H. Amir Hamzah saat seusai memimpin rapat dengan intansi terkait, dinas kebersihan, lingkungan hidup dan pertanian di Pemkab Lebak. Menurut Amir, pemerintah daerah menindaklanjuti aspirasi massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan warga Cisangu, yang menolak pembangunan TPSA milik Pemkab Serang. Mereka mengaku tidak akan menerima ada pembangunan TPSA yang kabarnya lokasi

berada di wilayah Serang hanya berjarak 500 meter dari Desa Cisangu, Lebak. “Kami yakin Pemkab Serang pasti punya aturan tentang pembangunan TPSA, dimana lokasinya juga jangan sampai bersingungan dengan pemukiman rumah masyarakat. Pemkab Lebak berharap, pembangunan itu tidak merugikan warga Lebak, dan juga tidak menghambat pembangunan TPSA milik Pemkab Serang,” katanya. (Yus)

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Banten : Yusvin M Karuyan (Kepala Perw) HP 08179964870 Biro Kota, Kab Tangerang : ----------------Biro Serang Banten : Arson Nazar

Trans, Cilegon: Keberadaan orang gila (orgil) di Kota Cilegon semakin marak. Namun, sampai sekarang Pemerintah daerah ataupun dinas terkait belum ada yang bergerak untuk melakukan penertiban. Selain membuat masyarakat resah, tidak nyaman bahkan rasa ketakutan bagi kalangan warga yang melintas, para orgil kerap melakukan pengrusakan terhadap sejumlah toko dengan cara melempar menggunakan batu atau memukul dengan kayu. Ironisnya, bukan hanya keberadaan orgil ini tidak merusak keindahan Kota Cilegon, juga tidak membuat nyaman warga sekitar selain penampilannya seronok tidak layak dilihat juga membuat rasa ketakutan pengguna trotoar jalan. “Hingga saat ini pemerintah daerah masih berpangku tang an mengenai keberadaan orgil ini, padahal keberadaan orgil ini sangat membuat tidak nyaman. Selain merusak kebersihan dan ketertiban kota, juga meresahkan masyarakat yang melihatnya,” ujar salah seorang pemilik toko hand phone yang dirusak orgil. Dikatakan pemilik toko yang enggan disebut namanya ini, selain tidak enak dilihat, orgil ini juga sering duduk dipinggir jalan depan kantor Pemerintah Daerah kita. Apakah pegawai Pemda tidak risih melihat mereka tanpa berbusana di depan kantor Pemda.

“Pernah juga orgil itu berada di depan rumah saya, walaupun diusir, namun tidak mau pergi, sehingga membuat keluarga dan warga sekitar rumah menjadi ketakutan,” ujarnya. Dikatakannya, selain mengganggu keindahan kota, penampilan orgil ini juga khususnya bagi kaum hawa sangat tidak pantas dan layak jika dilihat, dan keberadaan mereka sudah masuk ke daerah pemungkiman warga yang padat penduduknya. “Keberadaan orgil ini, sebenarnya bisa diatasi jika pemda melalui dinas terkiat mau dan memang menginginkan kemajuan dan keindahan Kota Cilegon ini. Semoga keberadaan orgil ini menjadi suatu perhatian bagi pemerintah daerah, dengan tidak dan seakan enggan bertindak,” tegasnya. Sementara itu, Irwan salah seorang pengunjung di rumah makan 99 Cilegon, menuturkan keberadaan orgil bisa di lihat disepanjang jalan utama dalam perkampungan. “Jumlah orgil di Cilegon semakin meningkat dan mudah di temukan disepanjang jalan raya dalam wilayah Kota Cilegon. Hal ini sangat mengganggu pengunjung pusat perbelanjaan dan pengguna jalan raya. Saya yang merupakan pekerja lapangan yang sering mondar mandir sangat tidak nyaman melihat keberadaraan orgil ini,”ujarnya. (Yus)

14 Miliar Untuk Museum Taman Budaya Trans, Serang: Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan dana sekitar Rp 14 miliar untuk pembangunan gedung museum budaya di kawasan pusat pemerintahan provinsi banten, tepatnya disamping gedung dinas kebudayaan dan pariwisata yang saat ini tengah dibangun. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten, Winardjono mengatakan, pembangunan gedung budaya dilakukan dalam dua tahap penggunaan anggaran APBD Provinsi Banten tahun 2010 dan 2011. “Tahun 2010 kami menganggarkan Rp 3,5 miliar. Sisanya akan dianggarkan pada APBD perubahan 2010 dan APBD 2011,” kata

Winardjono. Ia juga mengatakan, penganggaran juga akan dilakukan sampai 2012 jika pada tahun 2011, sisa anggaran belum juga terpenuhi. “Jika pada tahun 2011 sisa anggaran belum juga terpenuhi, kami akan anggarkan pada tahun ketiga,” katanya. Dikatakan, museum budaya ini juga bisa digunakan sebagai gedung kesenian. “Sama saja kan taman budaya, museum budaya,” ujarnya. Pembangunan gedung museum budaya akan berdiri di atas lahan seluas kurang lebih satu hektar. “Luas lahan ini juga sama dengan luas lahan yang kita siapkan untuk pembangunan gedung disbudpar,” ujarnya. (Yus)

Lokasi gedung museum budaya di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten. foto: yus

130 Warga Terdata Gizi Buruk Trans, Lebak: Dipengujung tahun 2009, warga penderita gizi buruk masih tinggi di Kecamatan Rangkasbitung, yang nota bene daerahnya hanya beberapa meter saja dari pusat kota pemerintahan. Hal itu terungkap, pada penyampaian paparan Camat Rangkasbitung, Agus Sudrajat saat menerima kunjungan Wakil Bupati Lebak. H. Amir Hamzah di Aula Kecamatan. Menurut Camat, sampai sekarang di wilayahnya tercatat sebanyak 130 warga penderita gizi buruk. Sebagai langkah antisipasi dan penanganannya, pihak kecamatan bersama intansi terkait telah mengaktifkan peranan posyandu, dan mantri keliling. Namun demikian, dari jumlah penderita gizi buruk belum ada menelan korban jiwa. Di bagian lain, Agus juga mengungkapkan aspirasi masyarakatnya mendambakan jalan

hotmiks di pedesaan. Karena, masih ada beberapa desa di kecamatan ini dipandang perlu untuk diberikan sentuhan pembangunan jalan desa dengan kondisi hotmiks. Sementara itu, Wakil Bupati Lebak, H Amir Hamzah mengakui kondisi pembangunan jalan hormiks lebih dipokuskan ke Lebak Tengah. Karena kondisi jalan di Lebak Tengah itu masih banyak yang harus diperhatikan. “Betul, di Lebak ini, kita miskin tanah, karena jujur saja , hampir setengah dari luas wilayah Lebak, kepemilikan tanah dikuasai oleh orang luar. Sedangkan orang Lebak sendiri sudah menjual tanah itu ke warga luar,” katanya. Sesuai visi pembangunan lebak, seperti rencana pembangunan jangan pendek, menengah dan jangka panjang. Visi ini masih terus dikembangkan demi kemakmuran masyarakat. (Yus)

Terkedala Saksi Ahli HALAMAN 15


Hartono Resmi Ketua CDC Belitung Trans, Tanjungpandan: Hartono resmi menjadi Ketua Corona Diving Club (CDC) Kabupaten Belitung periode 20092013, setelah dikukuhkan Ketua umum CDC Pusat Kolo-nel Tubagus di Restaurant Pan-dan Laut. Dengan terbentuknya kepengu-rusan ini diharapkan olahraga selam di Kabupaten Belitung lebih berkembang dan maju. Wakil Bupati Belitung Sahani Saleh mengatakan, ia sangat men-dukung dengan adanya ke-beradaan CDC sebagai tempat pencarian dan pembentukan atlet selam. Lebih dari itu, CDC diharapkan dapat menjadi tong-gak pelestarian alam bawah air di Kabupaten Belitung. “Pemerintah daerah senan-tiasa mendukung semua ke-giatan yang positif. Semoga dengan kepengurusan CDC ini olahraga selam di Kabu-paten Belitung lebih ber-prestasi lagi,” katanya. Sahani menambahkan, CDC juga diharapkan dapat mem-bentuk dan menciptakan atlet--atlet berprestasi dalam bidang selam, bahkan dengan pendi-dikan dan Pelatihan selam yang diberikan oleh instruktur-instruktur berpengalaman maka, tidak menutup kemungkinan atlet-atlet selam Belitung akan berprestasi lebih baik di tingkat nasional. “Semoga semuanya lebih baik kedepan,” papar Sahani seraya menambahkan, CDC juga diimbau untuk dapat terus berkoordinasi dengan semua elemen yang ada. Sementara itu Sekretaris CDC terpilih Budi Setiawan me-nambahkan, kedepan pihaknya telah menyiapkan beberapa program yang akan diusung CDC Kabupaten Belitung dalam rangka penciptaan atlet--atlet selam berprestasi. Selain itu CDC juga akan memprioritas program kerja kepada peles-tarian alam bawah laut. “Saat ini semuanya masih akan dibahas bersama semua pengurus. Dan diharapkan apapun program itu dapat le-bih mengembangkan olahra-ga selam di kabupaten Beli-tung ini, “ujarnya. Budi mengatakan, potensi alam bawah air Kabupaten Be-litung sangat besar, dan sudah selayaknya semua itu dimaksi-malkan dan dijaga dengan baik. Terumbu karang, ikan, keinda-han dan potensi lainnya hendaknya dijaga clan dilestari-kan dengan baik, sehingga pe rairan Kabupaten Belitung tetap terjaga keasliannya. “Mari bersama kita jaga dan lestarikan alam bawah laut. Jangan hanya kepentingan sesaat, semuanya jadi meru-sak sesuatu yang telah baik terjaga,” jelas Budi. Instruktur selam yang juga bagian organisasi dan pelatihan CDC Kabupaten Belitung Agusti-nus mengatakan, geliat olahraga selam di Kabupaten Belitung sudah semakin baik. Semua itu tentunya tidak dapat berjalan lan-car dan baik ketika tidak ada dukungan dari semua pihak. “Kita berharap dukungan semua pihak maksimal untuk CDC dan pelestarian alam bawah air ini,” ujar Agustinus. Sebagai contoh dikatakan Agustinus, CDC telah mengukir prestasi iuar biasa beberapa waktu lalu. CDC dengan duku-ngan pemerintah Kabupaten Belitung telah mengirimkan empat orang perwakilannya un-tuk ikut andil dalam ajang ber-gengsi pemecahan rekor Guin-ness World of Record (GWR) penyelaman terbanyak melalui upacara bendera Merah Putih di Pantai Malalayang Dua, Mana-do, Sulawesi Utara. “Itu adalah salah satu kebang-gaan besar untuk pribadi dan khususnya Kabupaten Belitung. Semoga kedepan akan banyak lagi tercipta prestasi-prestasi luar biasa dari atlet selam di Kabupaten Belitung,” papar Agustinus. (Rita)

Kadistamben Beltim Dimintai Keterangan Trans, Pangkalpinang: Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Belitung Timur, Suranto Wibowo dimintai keterangan oleh Penyidik Sat II Direktorat Reskrim Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pemeriksaan atas petunjuk jaksa terse-but terkait kasus pasir timah milik PT Timah Tbk yang sudah menyeret dua orang tersangka. “Petunjuk-petunjuk jaksa masih bisa kita lengkapi, dan akan segera kita kirim. Sekarang kita memeriksa Kepala Dinas Pertambangan Beltim,” ungkap Kapolda Kepulauan Babel Brigjen Anton Setiadi melalui Kasat II Di-treskrim Polda Babel AKBP Pipit Rismanto. Menurut Pipit, pihaknya sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi, sekarang pihaknya hanya menambah satu saksi, sekarang pihaknya hanya menambah satu saksi yaitu Kepala Dinas Pertambangan Beltim. “Sebelumnya kita memang belum memerik-sa Kepala Dinas Pertambangan Beltim, karena kita menganggap ini urusan Dinas Pertamban-gan Provinsi Kepulauan Babel”. Namun karena jaksa meminta keterangan pihak kabupaten, maka kita lakukan pemanggilan,” ungkapnya. Menurut Pipit, hanya Kepala Dinas Pertam-bangan lah yang bisa menjawab sah atau tidak-nya surat izin kuasa pengangkutan. “Kalau kuasa pengangkutannya, dianggapnya (Kepa-la Dinas Pertambangan Beltim, red) tidak sah, karena dari PT Timah tidak pernah melapor ke Distamben Kabupaten,” ungkap Pipit. Barang Lelang Di sisi lain, Pipit juga menyinggung pasir ti-mah yang akan dilelang. Menurutnya, dalam prosedurnya bila melakukan lelang harus di-umumkan terlebih dahulu. “Setelah diumum-kan diberi batas waktu, tidak ada yang men-gakui bisa menjadi milik negara. Barangnya dilelang dan uang dari hasil lelang masuk ke kas negara. Tapi apabila ada yang mengakui pasir timah itu, maka ada tersangkanya,” ujarnya seraya menambahkan, barang yang akan dilelang merupakan barang temuan yang tidak diketahui pemiliknya. Informasi lelang diumumkan di media massa. “Namun apabila kasusnya dilanjutkan dan bisa disidangkan, maka uang dari hasil lelang sebagai barang bukti bisa di-hadirkan di persidangan,” tambahnya. Berkenaan den-gan lelang, akan dilakukan Badan Lelang Negara. Izin KP Pengangkutan Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Beltim, Suranto Wibowo membenarkan diri-nya memenuhi panggilan pe-nyidik Polda Babel selaku saksi terkait kasus pengiriman pa-sir timah milik PT Timah dari pelabuhan PT Timah di Sungai Lenggang Gantung ke pele-buran di Muntok, Kabupaten Bangka Barat. “Memang benar saya dipang-gil penyidik Polda Babel untuk dimintai keterangan sebagai saksi, berkaitan pengiriman pa-sir timah milik PT Timah. Na-mun saya tidak bisa memberi-kan penjelasan secara rinci dalam hal ini, karena dikhawa-tirkan akan mengganggu pro-ses hukum yang sedang ber-jalan. Untuk lebih jelasnya hasil pemeriksaan ini dapat ditanya-kan langsung ke penyidik pol-da,” ungkap Suranto ditemui Trans, Senin pekan lalu. la mengungkapkan kasus pengiriman pasir timah milik PT Timah yang ditangani Pol-da Babel tersebut menyangkut masalah izin kuasa penam-bangan (KP) pengangkutan dan penjualan PT Timah. Di-mana izin KP pengangkutan dan penjualan tersebut meru-pakan perpanjangan yang dikeluarkan Pemkab Beltim pada tahun 2006 lalu. “Hanya perpanjangan izin KP pengangkutan dan penjua-lan PT Timah dari 11 izin KP eksploitasi PT Timah yang ada di Kabupaten Beltung. Jadi ada 11 izin perpanjangan KP pengangkutan dan penjualan IT Timah yang diterbitkan pada tahun 2006,” jelasnya. (Rita)

TRANS BABEL


Tak Terbukti Korupsi Anggaran Diknas Kota

MA Bebaskan Kamaruddin AK Mahkamah Agung membebaskan terdakwa Kamaruddin dari dakwaan jaksa penuntut umum baik primer maupun sibsider. Trans, Pangkalpinang: Setelah empat tahun semenjak kasus yang melibatkannya mencuat, Kamaruddin AK akhirnya bebas dari jeratan hukum. Mahkamah Agung dalam putusan kasasi menyatakan mantan kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang ini tidak terbukti bersalah dalam kasus korupsi anggaran senilai Rp 170 juta. Dengan adanya amar putusan tingkat kasasi register No.1225/K/ PID/2007, Hakim Agung Iskandar Kamil SH, Prof DR Qomariyah Emong Sapadjojo SH dan HM Taufik SH MH menyatakan memulihkan nama baik serta hak Kamaruddin (terdakwa I) baik dalam kemampuan, kedudukan maupun harkat serta martabatnya. “Mahkamah Agung membebaskan terdakwa Kamaruddin dari dakwaan jaksa penuntut umum baik primer maupun sibsider. Salinan amar putusan hakim MA tersebut sudah kami terima dan sampaikan ke Kejaksaan,” ungkap Panitera Muda Pidana M Muchsin seizin Humas Pengadilan Negeri Pangkalpinang Hendro Suseno kepada Trans. Berbeda dengan Husnul Yadid, terdakwa II dalam kasus ini. Dalam amar putusan Hakim Agung bawa mantan pemegang kas Diknas Pendidikan Kota Pangkalpinang ini

dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Yadid dipidana selama enam bulan, serta didenda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan jika tidak membayar denda. Pada tingkat pengadilan pertama di PN Pangkalpinang nomor register 66/PID.B/2005/PN.PKp, tertang-gal 19 Desember 2005, majelis hakim dalam putusannya menyatakan Kamaruddin AK dan Husnul Yadid terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Keduanya divonis masing-masing satu tahun penjara serta denda Rp 75 juta subsider dua bulan. Atas putusan majelis hakim tingkat pengadilan pertama, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. JPU menuntut tiga tahun untuk terdakwa Kamaruddin AK, ditambah denda Rp 200 juta subsider 8 bulan kurungan serta bayar uang pengganti secara bersama-sama sebesar Rp 170 juta. Sedangkan Husnul Yadid dituntut dua tahun, denda Rp 150 juta subsider 5 bulan kurungan serta membayar uang pengganti secara bersama-sama Rp 170 juta. JPU menjerat kedua terdakwa dengan dakwaan primer pasal 12 huruf e UU Nomor: 20 Tahun 2001 jo pasal 55 (1) ke 1 jo pasal 64 (1)

KRONOLOGIS

KAMARUDDIN AK • Tahanan Penyidik Kejaksaan sejak 26-29 Mei 2005 • Pengalihan jenis penahanan dari tahanan rutan ke tahanan kota oleh Penuntut Umum (PU), 30 Mei9 Juni 2005. • Tahanan kota oleh penuntut umum sejak 10-19 Juni 2005. • Tahanan kota oleh hakim PN Pangkalpinang, 20 Juni-18 Juli 2005. • Perpanjangan tahanan kota oleh Ketua PN Pangkal-pinang, 19 Juli-16 September 2005. • Perpanjangan tahanan kota oleh Ketua PN Pangkal-pinang 17 September-16 Oktober 2005. • Perpanjangan tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Babel, 17 Oktober-15 Nopember 2005. HUSNUL YADID • Tahanan Penyidik Kejaksaan sejak 26 Mei-9 Juni 2005. • Pengalihan jenis penahanan dari tahanan rutan ke tahanan kota oleh Penuntut Umum, 10 Juni-19 Juni 2005. • Tahanan kota oleh penuntut umum, 10-29 Juni 2005. • Tahanan kota oleh PN, 20 Juni-18 Juli 2005. • Perpanjangan tahanan kota oleh Ketua PN, 19 Juli- 16 September 2005. • Perpanjangan tahanan oleh Ketua PN, 19 Juli-16 September 2005. • Perpanjangan tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Babel, 17 September-16 Oktober 2005. • Perpanjangan tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Babel, 17 Oktober-15 Nopember 2005.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan dakwaan subsider melanggar pasal 8 UU Nomor: 20 Tahun 2001 jo pasal 55 (1) ke 1 jo pasal 64 (1) KUHP Pada tahun 2006, majelis hakim Pengadilan Tinggi Babel dalam putusan register No.11/PID/2006/ PT Babel, 22 Juni 2006, memvonis Kamaruddin dan Husnul Yadid masing-masing pidana selama enam bulan, denda Rp 50 juta subsider 1 bulan. Selanjutnya JPU pun mengajukan kasasi ke Mahkamah

Pengidap HIV Bertambah Trans, Manggar: Penderita Human Immunodeficiendy Virus (HIV) di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) bertambah. Hasil pengecekan sampel darah oleh petugas Pencegahan Penyakit Menular (P2M) Dinas Kesehatan Kabupaten Beltim beberapa waktu lalu, terdeteksi satu orang perempuan mengidap reaktif HIV. Perempuan tersebut diketahui latar belakangnya adalah istri dari pengidap HIV yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Petugas P2M sempat khawatir dengan perkembangan HIV ini mengingat, sempat tersiar perempuan tersebut disinyalir dekat dengan sejumlah teman laki – lakinya. Tidak hanya itu, P2M juga masih ada satu orang perempuan penduduk lokal yang dicurigai mengidap HIV. Namun petuga P2M masih kesulitam untuk melakukan pendekatan untuk mengambil sampel darah warga tersebut guna pemeriksaan. Petugas P2M saat ini terus memantau dua perempuan tersebut untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan. Termasuk melakukan pendekatan terhadap perempuan yang mengidap reaktif HIV, guna mengetahui dengan siapa saja dia telah berhubungan. Pendekatan ini untuk mempermudah pengawasan. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Beltim sepanjang tahun 2009, tercatat 3 orang penduduk lokal penderita HIV yang meninggal dunia. Hasil surveiland Dinas Kesehatan Kabupaten Beltim bulan Mei 2009 lalu terhadap 210 sampel darah, diketahui empat sampel darah positif reaktif HIV. Masing – masing tiga pekerja di tempat hiburan malam dan satu orang penduduk lokal. Kekhawatiran akan bertambahnya penderita HIV di Kabupaten Belitung Timur ini, membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Beltim segera memfasilitasi Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dalam waktu dekat ini. Diharapkan bulan November 2009 sudah bisa melakukan tindakan berupa penyuluhan kepada masyarakat untuk penanggulangan HIV / AIDS. “Kita harapkan secepatnya dibentuk KPAD ini, dikhawatirkan pengidap HIV di Kabupaten Beltim semangkin bertambah. Apalagi akhir – akhir ini ada lagi penderita

HIV yang meninggal dunia, padahal masih dalam usia produktif. Seharusnya kalau ditangani secara serius penderita HIV akan dapat bertahan hiaup lebih lama bila diberikan obat secara rutin untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Kita sedang upayakan obat ini ke provinsi, jangan sampai ada lagi penderita HIV yang meninggal dunia,” papar Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Beltim dr. Basuri M Gz Sp Gz didampingi Plt Kasi P2M Supardi. Basuri menjelaskan pengambilan sampel darah terhadap orang yang dicurigai maupun yang sempat berhubungan badan dengan penderita HIV, tidak bisa dipaksa karena khawatir melanggar hak asasi manusia. Cara terbaik adalah dengan melakukan pendekatan agar ada kesadaran sendiri untuk memeriksa sampel darahnya. Warga masyarakat yang hendak diambil sampel darahnya untuk diperiksa guna memastikan tertular HIV atau tidak, menurut Basuri, dapat menhubungi langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Beltim. “Kita jamin identitasnya akan dirahasiakan, jadi tidak perlu takut atau khawatir. Bila perlu hubungi saya langsung bila hendak diambil sampel darahnya. Saya jamin identitasnya pasti dirahasiakan.” Ujar Basuri. Menurut Basuri penderita HIV yang meniggal dunia maupun yang tetap bertahan hidup, kebanyakan masih dalam usia produktif. Dokter Konseling Terlatih Setelah KPAD dibentuk, Dinas Kesehatan Kabupaten Beltim selanjutnya akan mengoperasikan klinik Voluntary Counselling & Testing (vct), tempat bimbingan konseling bagi mereka yang diduga menderita HIV. VCT sekaligus untuk tempat pemeriksaan lebih lanjut dan pengobatan secara teratur. “Kita punya dua dokter dan satu perawat yang sudah terlatih dalam penanganan HIV. Untuk itu rencananya rumah sakit ini nantinya menjadi pusat rehabilitasi, sehingga bisa menjadi tempat VCT dalam penaggulangan HIV di daerah kita ini. Kalaupun bila tidak memungkinkan alternatifnya di Dinas Kesehatan. Yang pasti klinik VTC ini harus segera dioperasikan sebagai upaya penaggulangan HIV di daerah kita ini, jangan sampai semangkin meluas,” jelas Basuri.

Ia menjelaskan klinik VCT akan menempati ruangan khusus. Tempatnya tidak mencolok dan tidak banyak yang mengetahui, termasuk petugas rumah sakit maupun staf Dinas Kesehatan sendiri. Karena itu ruang klinik VCT dirancang sedemikian rupa, sehingga tidak banyak diketahui kecuali oleh mereka penderita HIV. “Kalau di luar sana, penderita HIV kalau mau konseling tinggal menghubungi dokter konselingnya janjian bertemu dimana. Hal ini supaya identitas dari penderita HIV ini, tidak diketahui banyak orang. Kita harapkan nantinya klinik VCT kita ini dari bagian luarnya nampak sperti biasanya, namun didalamnya dilengkapi dengan peralatan pengecekan sampel darah maupun petugas medis yang siap memberikan konseling,” ujar Basuri. Komitmen tinggi Sementara itu ketua DPRD Kabupaten Beltim Jafri menilai penyebaran penyakit HIV / AIDS yang mematikan ini harus segera dicegah. Penanggulangan HIV/ AIDS di Kabupaten Beltim harus mendapat perhatian serius seluruh lapisan masyarakat dan juga pemerintah daerah. “Diharapkan kedepan kegiatan ataupun program pencegahan dan penagnggulangan HIV / AIDS tidak saja prioritas sektor kesehatan saja. Sehingga penanggulangan masih terlihat parsial dan tidak komprehensif,” jelas Jafri. Upaya mengatsi penyakit HIV /AIDS, menurutnya, hanya akan berhasil jika pemerintah daerah memiliki kominmen tinggi untuk menanggulanginya. “Oleh karena itu, saya menyambut baik dan akan mendukung segala kegiatan – kegiatan dalam upaya penanggulangan HIV / AIDS di Kabupaten Beltim, dapat juga dilakukan oleh LSM yang fokus pada program HIV / AIDS atau kelompok peduli HIV / AIDS,” katanya. Ia minta pemerintah daerah untuk pro aktif melibatkan kelompok masyarakat yang juga peduli HIV / AIDS. “Selama ini dana pemerintah berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyakit menular melalui APBD selalu teralokasi. Jadi upaya pencegahan dengan sosialisasi dan pengobatab agar ditingkatkan,” kata Jafri. (Rita)

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Bangka Belitung : Rita Monica SH (Ka Perwakilan) HP 081365777987, RT 09/RW 02 No. 3 Dusun Pilang, Kel Dukong, Kec Tanjung Pandan, Kab Belitung Provinsi Riau : Syahdan Yudi Harahap, Joko Santoso, Munarlis, OC Yoseph. Provinsi Kepri/Batam : Aman Simamora, SH, MH (Ka Perwakilan) Ferry S, Parlindungan S, Marihot Napitupulu SE, Reinhard S.

Agung RI, 2 Agustus 2006 hingga akhirnya Hakim Agung yang menangani perkara ini menyatakan Kamaruddin bebas karena tidak terbukti bersalah melakukan korupsi seperti didakwakan JPU. Terdakwa yang dinyatakan bersalah hanya Husnul Yadid. Dikonfirmasi terpisah, Kajari Pangkalpinang melalui Kasi Pidsus Yuli Andri mengatakan pihak Kejari berdasarkan informasi dari Kasi Intel (Plh Kajari) sudah menerima salinan putusan kasasi MA terse-

but. Dengan adanya putusan ini, Kejaksaan akan segera melakukan eksekusi terhadap Husnus Yadid yang dipidana enam bulan. Pihaknya juga akan melayangkan surat ke Kejaksaan Agung untuk meminta petunjuk terkait putusan bebas terhadap Kamaruddin. “Kita akan tetap mengirimkan surat melalui Kejak-saan Tinggi Babel ke Kejaksaan Agung, apakah akan ada upaya Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas tersebut,” kata Yuli. (Rita)

Perempuan Rentan Tertular HIV Trans, Manggar: Penularan HIV dapat terjadi diantaranya melalui hubungan sek tanpa menggunakan alat pengaman yakni kodom. Kalangan perempuan dinilai sangat rentan tertular HIV bila berhubungan badan dengan pria penderita HIV, dibandingkan dengan pria yang berhubungan badan dengan perempuan yang menderita HIV. “Namun untuk lebih memastikannya lagi harus dilakukan pemerikasaan, melalui sampel darahnya,” jelas Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Beltim dr. Basuri M Gz Sp Mz didampingi Plt Kasi P2M Supardi. Supardi menambahkan pria yang belum menjalani sunat juga rentan tertular HIV saat berhubungan badan dengan perempuan penderita HIV. Ini karena cairan pada saat berhubungan badan akan menempel pada bagian ujung selaput kemaluan pria yang tidak dikhitan. Kondisi ini dinilai dapat mempermudah penularan. “Bisa dikatakan perbandingannya sekitar 50:50 pria dapat tertular HIV melalui hubungan badan dengan perempuan yang menderita HIV. Termasuk juga pria yang tidak sunat atau khitan. Cukup rentan tertular HIV melalui hubungan badan dengan perempuan penderita HIV,” kata Supardi. Jangan Terjebak Zina Di tempat terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Beltim, H. Barmawie mengaku cukup prihatin dengan perkembangan HIV / AIDS di Kabupaten Beltim. Ia menghimbau agar masyarakat tidak mela-

kukan atau menjauhi perilaku seks bebas. “Ini soal serius di masyarakat Beltim, karena HIV / AIDS tidak lagi merupakan masalah medis , melainkan juga masalah moral dan agama,” kata Barmawie. Ia menjelaskan dalam hukum islam perbuatan yang menyimpang dalam hubungan seksual dikenal dengan terminology zina. Zina dinilai sebagai perbuatan manusia yang amat dikutuk oleh ALLAH SWT. Namun demikian, jelasnya, tidak mudah menuduh seseorang telah berbuat zina, tanpa menunjukan bukti yang cukup atau kesediaannya bersumpah atas nama ALLAH. “Karena zina dihukum berat maka menikah merupakan anjuran atau perintah. Bagi yang belum mampu menikah agar mampu menahan diri untuk tidak terjebak zina. MUI Beltim melarang keras segala bentuk perilaku yang mengarah ke zina,” jelas Barmawie. Ia menghimbau agar masyarakat salaing menginstropeksi diri dan memahami agama masingmasing lebih dalam lagi, serta taubat nasuha dalam meniti sisa hidupnya. “Bagi yang sudah tertular AIDS dan HIV sebagai akibat perilaku seksual yang menyimpang tidak perlu dikucilkan, karena ada yang tidak sengaj seperti transfuse darah, jarum suntik atau bayi lahir dari ibu penderita. Kita juga akan ajak Dinas Ksehatan dan pihak yang terkait lainnya untuk sama – sama memberikan pemahaman tentang perilaku hidup sesuai dengan tuntunan agama dan Dinkes dari medisnya,” kata Barmawie. (Rita)

UBB Gelar Pemilihan Presiden Mahasiswa Trans, Pangkalpinang: Mahasiswa Uni-versitas Bangka Belitung (UBB) akan disibukkan den-gan pemilihan Presiden Maha-siswa (Presma), BEM Universitas, BEM Fakultas dan Dew-an Perwakilan Mahasiswa (DPMU). Khusus presiden mahasiswa tercatat ada tiga orang calon yang siap ber-tarung, yaitu Ahda Mutaqim dari Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial, M Hasanuddin dari Fakultas Ekonomi, dan Angga Wicaksana dari Fakultas Hukum dan IImu Sosial. Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM), Pahrozi mengemukakan, tahapan

Pemilu Mahasiswa UBB sudah berjalan sejak bulan Juli lalu. Awalnya, bulan Juli dibentuk KPUM serta peraturannya, awal September dibuka pendaftaran calon, verifikasi calon dan penetapan calon Presma. “Tanggal 1722 September digelar kam-panye calon Presma di setiap fakultas,” ungkap Pahrozi. Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu Mahasiswa UBB, Pahrozi berharap pesta demokrasi mahasiswa UBB ini dapat menjadi ajang pembelajaran demokrasi secara lang-sung bagi mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. (Rita)


16

Dewan Prihatin Bangkai Ayam Dibuang ke Sungai Trans, Lebak: Anggota Komisi B DPRD Lebak, Heji Faudu Zeboa mengaku prihatin mendengar kabar bangkai ratusan ayam mati di Desa Aweh, dan Batu Belah, Kecamatan Kalanganyar,dibuang ke sungai. Kondisi pembuangan bankai ayam tersebut bisa menimbulkan masalah besar, mengundang kerawanan penyakit menular seperti flu burung. “Kami minta dinas kesehatan terkait, agar peka dan tanggap untuk

Canaker Pertanyakan Hasil Rekruitmen PT FI Trans, Trans: Sejumlah calon tenaga kerja (canaker) asal Kecamatan Kelapa Kampit dan sekitarnya yang rencananya akan dipeker-jakan di PT Freeport Papua, mempertanyakan proses rekrutmen. PI’ Buma Intinaker (BI), perusahaan penyedia jasa tena-ga kerja yang merekrut mere-ka dinilai tidak transparan dan profesional. Pasalnya pengumuman calon tenaga kerja yang lulus seleksi, tidak diumumkan secara terbuka, namun hanya dari mulut kemulut. Fachri Hutasuhut (45), calon tenaga kerja yang sempat mengikuti seleksi mengungkapkan, hasil proses rekrutmen calon tenaga kerja oleh PT BI yang diumumkan pada pertengahan September 2009 lalu hanya disampaikan dari mulut ke mulut. “Pengumuman dibilang secara lisan, tidak ada tertulisnya hasil test ulang yang katanya cuma formalitas tahun 2009 ini. Karena kami sempat ikut tahun 2006 tapi belum belum juga berangkat. Namanya tidak masuk karena gagal pada test medical, bagaimana perusahaan kelas internasional ini, tapi informasi penerimaan hingga hasilnya hanya dari mulut ke mulut tidak tertulis,” kata Fachri kepada Trans. la menuturkan, saat ia mengikuti test kembali pada 17 Juli dan 20 Juli 2009 lalu, terdengar kabar bahwa 16 dari 20 orang peserta tes yang pernah ikut test tahun 2006 lalu akan dikirim ke Timika Papua. Test yang ia ikuti itu, hanya formalitas. Namun pengumuman hasil tes formalitas digabungkan dengan hasil tes pelamar baru tahun 2009, selalu berubah terhadap jumlah peserta yang dinyatakan lulus. Peserta yang dinyatakan lulus hanya disampaikan secara lisan, oleh seorang eks tenaga kerja PT Fl yang tinggal di Kecamatan Kelapa Kampit, serta seorang tenaga kerja PT FI asal Tanjungpandan yang aktif masih bekerja, namun juga ter-libat dalam rekrutmen. “Pertama ada informasi hasilnya 14 orang peserta dinyatakan lulus, rincian lima orang yang direkrut pada tahun 2006, dan sembilan orang hasil tes rekrutmen tahun test 2009. Namun keesokan harinya berubah menjadi 17 orang dinyatakan lulus, setelah ditambah tiga orang hasil tes tahun 2009. Beberapa hari kemudian nambah lagi 10 orang dari seleksi tahun 2009 sehingga menjadi 27 orang. Besoknya lagi menjadi 29 orang penambahan dua orang lagu dari seleksi tahun 2006,” katanya. Pada tahap I menurutnya, 29 orang terdiri dari seleksi tahun 2006 tujuh orang dan seleksi tahun 2009 ada 22 orang. Agak lama kemudian pengumuman tahap II sebanyak 28 orang, dengan rincian lima seleksi yang lama dan 23 seleksi yang baru. Total dari pengumuman dua tahap itu sebanyak 57 orang dengan rincian 12 seleksi 2006 dan 47 seleksi 2009. Informasi pengumuman kelulusan ini menurutnya disampaikan dari mulut ke mulut. Calon tenaga kerja lain Ahmad Fery (28) mengatakan hasil tes tahun 2006 terdapat pada daftar hasil test SHL, semacam tes kompetensi terdapat 30 orang calon tenaga kerja dinyatakan lulus. Dari jumlah tersebut 10 orang diantaranya sudah bekerja di PT FI sejak tiga tahun lalu, sedangkan 20 orang lainnya termasuk dirinya masih masuk daftar tunggu. “Kenapa juga kami saat diminta PT Buma Internaker pada tahun 2009 ikut tes formalitas, tapi masih juga ditest SHL kembali, padahal kami telah lulus,” kata Ahmad Fery. la menilai saat test SHL jawaban yang disampaikan sudah sesuai pertanyaannya dari pi-hak PT BI didampingi tim PT FI. Tapi ternyata

gagal di test SHL kompetensi atau keahlian, sehingga tidak bisa melanjutkan ke test lanjutnya yakni test medical, sebagai test akhir sebelum dinyatakan lulus untuk kemudian ditugaskan di PT FI” Apakah karena ku tak ade orang dalam jadi tak lul-us,” ujar Fery menduga. Yang Berwenang PT BI Sementara itu staf PT FI Muria Elpano mengatakan, dalam rekrutmen tenaga kerja untuk PT FI sudah ada tim tersendiri dari perusahaan jasa penyedia tenaga kerja yakni PT BI, yang berwenang untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tata cara yang diberlakukan dalam proses seleksi penerimaan tenaga kerja PT FI. “Saya hanya pendamping mereka, karena saya orang Belitung kebetulan. Tapi tidak wewenang memberikan penjelasan seleksi kemarin,” kata Elpano ketika berada di Papua, saat dihubungi Trans via telepon (26/10) malam. Lebih jauh ia menjelaskan, dalam kapasitas menentukan hasil seleksi dari rekrutmen yang belum lama dilakukan ini, bukan kewenangannya kendati pada saat kegiatan interview para calon tenaga kerja ia juga hadir. “Jadi tim seleksi dari perusahaan jasa itu yang menentukan lulus atau tidak lulusnya calon. Walau memang kadang banyak orang yang datang kerumah bila saya pulang cuti ke Belitung agar mohon dibantu,” kata Elpano. Staf PT BI Mery mengatakan, dalam rekrutmen seleksi agar dapat langsung ke Manager HRD PT BI Alvi, tetapi saat ini tidak ada ditempat masih keluar kota. “Kebagian HRDnya saja tapi Pak Alvinya lagi diluar kota,” ujar Mery saat di-hubungi melalui telepon. Harus Ada Akad Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Ker-ja dan Transmigrasi (Dinsosnaker-trans) Kabupaten Beltim Kesumajaya mengatakan beberapa waktu lalu sempat datang pihak perusahaan jasa penyedia tenaga kerja, guna menyampaikan rencana rekrutmen tenaga kerja asal Kabupaten Beltim untuk bekerja di PT Freeport Idonesia (FI). “Saat ngadep, kita langsung tanya-kan kepemilikan Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja - Antar Kerja Antar Daerah (SPPTK-AKAD) yang diterbitkan Depnakertrans RI. Surat ini harus dilampiri rancangan perjanjian kerja yang disahkan dinas tenaga kerja kabupaten, tujuan penempatan yakni Timika Provinsi Papua. Inikan antar provinsi aturannya pusat mesti diikuti,” ungkap Kesumajaya. la menuturkan, tujuan program antar kerja antar daerah (AKAD) Depnakertrans RI tersebut untuk mempertemukan pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan, dengan pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja. Finalnya penempatan tenaga kerja dengan bentuk, mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja lintas provinsi di wilayah NKRI. Menurutnya dalam kaitan AKAD tersebut diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada bab enam. Permenakertrans RI nomor per.7/ Men/IV/2008 tentang penempatan tenaga kerja serta Kepdirjen Binapenta Depnakertrans RI No:Kep258/DPPTK/ IX/2008 tentang tata cara penempatan tenaga kerja antar daerah. Bagi perusahaan atau lembaga yang tidak melalui proses AKAD ini maka akan terkena sanksi pasal 38 permen nomor 7 tahun 2008 yakni sanksi adiministrasi. Pertama dengan peringatan tertulis, penghentian sementara dan bisa juga dengan pencabutan ijin rekomendasi. (Rita)

memberikan penyuluhan ke warga terkait kasus mati ayam mendadak di Kecamatan Kalanganyar. Jangan sampai kasus ayam mati ini bisa meresahkan masyarakat, yang akhirnya bisa mengundang korban wabah flu burung,” ujarnya Heji, kemarin di gedung DPRD. Sebagai bentuk keprihatinan, dewan akan segera mempertanyakan ke dinas kesehatan tentang perkembangan kasus ayam mati tersebut. Kemungkinan besar, dewan akan turun ke lokasi untuk

memantau situasi masyarakat akibat menghadapi kasus ayam mati yang jumlahnya ratusan ekor. Sementara itu sebagian warga Kalanganyar mengaku masih merasa cemas dan khawatir dengan kematian ayam secara mendadak dan terus menereus, dengan jumlah kematian ayam itu mencapai ratusan ekor. “Terus terang saja kami takut, karena khawatir ayam yang mati menderita wabah flu burung,” ujar warga. (Yus)

Jeritan dan Tangis Masyarakat Menanti Keadilan Trans, Padangpariaman : Musibah Gempa di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah menelan korban ribun jiwa. Rumah mereka porak poranda dilanda gempa berkekuatan 7,6 Skala Richter, mereka bingung dimana mereka bernaung dan berharap kepada pemerintah agar dalam rangka pemulihan kondisi dapat ditangani dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama.

S

ementara ini yang dapat kami lakukan adalah hijrah dan mengungsi ditempat lain untuk menyelamatkan dirinya masing-masing sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Kami mendengar dari berbagai media elektronik, dan media massa daerah maupun nasional, bahwa pengkondisian bantuan pascagempa demikian derasnya mengalir. Namun, sampai sekarang hanya sebahagian saja yang mendapatkan bantuan baik langsung dari pemerintah pusat,daerah dan para relawan. Sementara yang memperoleh bantuan orang-orang yang merasa dekat dengan oknum-oknum mencari keuntungan, akan tetapi dia menari-nari diatas jeritan masyarakat mereka belum juga dapat bantuan. Ketika Tim dari Koran Transaksi dari Jakarta turun langsung ke lapangan dan di luar dugaan ratusan masyarakat Korong Bayur Pauh Kambar, Kabupaten Padang Pariaman, secara spontan langsung menyerbu dan menjerit kelaparan karena tidak dapat bantuan dari pemerintah maupun dari pihak lain jelas laporannya. Sedangkan wali korong Bayur Pauh Kambar ketika ditemui oleh Tim Koran Transaksi mengatakan, uang Lauk Pauk

baru dibagikan sebanyak 50 kk sebesar Rp 150.000/KK dan Tenda 130 Unit serta beberapa selimut. Sementara yang rusak berat baru sebagian yang dapat dan yang rusak sedang sudah banyak yang dapat ujarnya. Menurut Nurhayati, masih banyak rumah yang tidak dapat bantuan yaitu, Sipen, Sima, yusyidar, Rabain, Rosuani, Midar, Yeye, Dalima, Siti, Eli labu, Yarni, Meri, Iyat, Ninit, Rosni, Yar, Etek, Yet, Baniar, Murni, Cik miang, Erna, Jaina, Tasiti, Ramalan, Yusmi, Mardiana, Lian, Noli, Erawati, Tina, Nurtina, Umi syamsinar, Imang, Sima, Kambang, Bunga laut, Risma wait, Silinan, Betty.S, Martini, Maya, Yusnidar (penjaga sekolah SDN. 19 Bayur Pauh Kambar-red). Semua mereka menjerit dan berteriak memohon karena merasa belum dapat bantuan sama sekali Tambahnya. Menurutnya Kabag Depsos Syamsunar, yang ditunjuk oleh Bupati Padang Pariaman H Muslim Kasim sebagai Koordinator guna melakukan pendataan melaksanakan tugasnya secara tidak professional dan tidak adil jelas ratusan masyarakat kepada Koran Transaksi dengan nada kesal dan menyesal tuturnya. Pantauan Tim Koran Transaksi di

Ratusan masyarakat mengadukan nasibnya agar keluh kesah dan rasa ketidakadilan yang menimpa dirinya disampaikan kepada Bupati Padang Pariaman H. Muslim Kasim. foto: daniel

lapangan Bupati Padang Pariaman kurang kordinasi kepada bawahannya, sehingga yang terjadi kondisi yang semakin amburadul dan mengundang timbulnya kecemburuan sosial bagi masyarakat khususnya korban gempa. Bupati H Muslim Kasim, dihadapkan dalam berbagai dilema, disatu sisi kewajibanya sebagai bupati dalam kurun pascagempa tentunya sangat super sibuk melayani tamu-tamu dari berbagai mancanegara dan pemerintahan pusat maupun tamu-tamu lainnya. Hendaknya Tupoksi mengacu kepada struktur yang ada dapat dilaksanakan oleh bawahannya secara arif dan bijak. Namun kenyataan yang berhasil dihimpun dilapangan oleh Trans, oknum-oknum pemerintah banyak menyalahi tugas dan kewenangannya. Misalnya saja

dibeberapa korong maupun nagari, pendataan yang dilaporkan dengan kondisi pisik tidaklah sama. Sehingga mengundang pro dan kontra, disatu korong mereka memperoleh bantuan langsung dan Uang lauk pauk. Namun, disisi lain ada yang belum mendapatkan bantuan baik sandang maupun pangan, apa lagi Uang lauk pauk. Untuk itu dihimbau kepada Bupati H Muslim Kasim, turun langsung kelapangan dan berdialok dengan masyarakat dan jangan mendengarkan laporan anak buah Asal Babak Senang (ABS). Agar semuanya dapat terakomodir dengan baik sehingga kinerja bupati yang selama ini dicap sangat terpuruk dalam mengatasi pasca gempa dimata masyarakat tidak berkepanjangan. (Tim Trans)

Pasaman Cerdas 2010 Bakal Tercapai Trans, Lubuk Sikaping: Menuntaskan buta aksara harus dilakukan dengan kerja keras dan konsisten yang disertai dengan inovasi dan kreativitas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman akan terus konsisten membuka seluas-luasnya kesempatan bagi masyarakat menuntut dan menambah ilmu pengetahuan. Hal ini dimaksudkan agar Program Pasaman Cerdas 2010 dapat tercapai. “Menuntut ilmu itu tidak ada batasnya,” ujar Bupati Pasaman H Yusuf Lubis SH MSi saat membuka Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional (KF), di Gedung Kogusda II, Kecamatan Rao, belum lama ini. Turut hadir dalam kesempatan itu, antara lain Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman DR Yahya MPd, Kepala Kantor Kesbangpol Indra Berty, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat diwakili Kepala Bidang PLS Desy Sulistina SE. Pada kesempatan itu Yusuf Lubis kembali menegaskan bahwa visi dan misi Pemkab Pasaman, yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan sumber daya yang ada. Kabupaten Pasaman hingga saat ini masih memiliki sekitar 7000 orang penyandang buta aksara (Data Desember 2008). Namun, kecendrungan penurunan angka buta aksara dari tahun ke tahun telah menumbuhkan optimisme bahwa target penurunan angka buta aksara (masyarakat yang tidak bisa tulis dan membaca dari usia 15 tahun ke atas) menjadi 5 % pada

akhir 2009 dapat tercapai. “Hal itu tentu saja harus dilakukan dengan kerja keras dan konsisten yang disertai dengan inovasi dan kreativitas dari semua lembaga dan organisasi untuk ikut serta menuntaskan buta aksara,” kata Yusuf Lubis. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman DR Yahya MPd menyebutkan bahwa Pasaman Cerdas 2010 akan tercapai, apabila seluruh komponen dan stakeholder saling mendukung. Apalagi program pendidikan adalah salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Pasaman. “Pendidikan sebagai hak azasi manusia tercantum pada UUD pasal 28 C ayat (1) tentang setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan ummat manusia,” ujarnya. Di sisi lain, Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kabupaten Pasaman Dra Enceria Damanik M.Ed, menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah membangun keaksaraan penduduk dewasa yang belum bisa membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa nasional. Dia memaparkan, Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 3.947,63 km2, mempunyai 12 kecamatan dan 32 nagari. “Sebagian besar masyarakat

Bupati Pasaman menyaksikan penandatanganan pengelolaan kesepakatan kelompok warga belajar keaksaraan fungsional (KF) tempat di gedung Kogusda II Rao. foto: ismed

kita tinggal di daerah pedesaan seperti petani kecil , buruh, pengangguran, dan kelompok masyarakat miskin. Mereka juga tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan,” katanya. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat Dra Dessy Sulistina SE menambahkan, dasar hukum pelaksanaan program keaksaraan sangat kuat, di antaranya yaitu UUD 1945, UU Ni. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Perecepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun (Wajardikdas) dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/ PBA) serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajardikdas dan Pemberantasan Buta Aksara. “Maka dengan dasar yang kuat inilah kita sangat komit untuk melaksanakan berbagai program di bidang pendidikan di Propinsi Sumatera Barat pada umumnya, dan khususnya di Kabupaten Pasaman,” tegas Dessy Sulistina. (Ismet)

Gubernur DKI Jakarta Terus Tingkatkan Pelaksanaan K3 Lurah Sunter Jaya Siap Pertahankan Adipura Trans Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menggalakkan program Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3), untuk mewujudkan lingkungan bersih dan sehat (LBS). Kegiatan tersebut dilaksanakan hingga tingkat wilayah, seperti Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang masuk daftar nominasi, untuk mempertahankan Adipura Tahun 2009 di Kota Administrasi Jakarta Utara. Kelurahan Sunter Jaya yang memiliki areal tanah seluas 508 ha,

dengan jumlah penduduk 60 ribu lebih ini, dalam hal pelaksanaan program K3 memiliki sembilan titik pantau. Artinya, kesembilan titik tersebut harus dipantau atau diawasi terus setiap hari, agar K3 tetap terjaga. Di antara lokasi yang dijadikan titik pantau adalah di sekitar Danau Sunter. Sebab, berbagai aktipitas masyarakat ada di sana. Lurah Kepala Kelurahan Sunter Jaya Rizal Kadafi MAP pun harus bekerja ekstra keras, termasuk turun ke tengah masyarakat dan harus menyempatkan waktu untuk melakukan patroli keliling di wilayah kerjanya setiap saat, baik siang

maupun malam hari. “Wilayah Kelurahan Sunter Jaya sampai tahun 2009 ini, masih masuk dalam daftar nominasi juara bertahan Adipura. Sebagai lurah, saya berusaha menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan baik. Selaku peran pelayanan masyarakat, saya selalu siap melakukan pelayanan prima, sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat,” tutur Rizal kepada Koran Transaksi di ruang kerjanya Jumat (28/10) lalu. Kelurahan Sunter Jaya sejak dipimpin Rizal Kadafi, mengalami kemajuan cukup pesat. Dalam rangka untuk menjaga

dan meningkatkan K3 serta mempertahankan Adipura 2009, di wilayah Daerah Administrasi Jakarta Utara, Rizal yang dibantu oleh sebagian staf Kantor Kelurahan Sunter Jaya saat ini, bekerja keras melakukan kegiatan, seperti melakukan pengecatan pada ruas jalan di keliling jalan pada wilayah Kelurahan Sunter Jaya, sekaligus menertibkan titiktitik pantau yang belum terlihat indah. Di wilayah Kelurahan Sunter Jaya yang terdiri dari 14 pengurus rukun warga (RW), dan 220 pengurus rukun tetangga (RT) ini, penarikan penerimaan (P2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2009

ditargetkan Rp 22 Miliyar. Dan, akhir Oktober 2009 P2 PBB sudah mencapai 92 %. “Insya Allah, akhir Desember 2009 PBB di Kelurahan Sunter Jaya ini dapat memenuhi target yang ditentukan”. Kelakar Rizal, kepada Koran Transaksi. Rizal, yang jebolan APDN tahun 1997 ini, menjabat sebagai lurah di Kelurahan Sunter Jaya itu berjalan sudah 5 tahun, sejak tahun 2005 sehingga sampai saat ini 2009. Ia berharap kedepannya mendapat kepercayaan kedudukan jabatan naik. Sekretaris Camat (Sekcam-Red). “Saya mampu ntuk menjalankan tugas itu”.

Kelakar Rizal, berharap. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menegaskan, K3 harus terus ditingkatkan, agar lingkungan ibu kota terlihat bersih dan sehat (LBS). “Ini demi kepentingan kita semua,” ujarnya kepada Koran Transaksi, usai solat Jumat di Jakarta, (28/10) lalu. Bang Fauzi juga menghimbau kepada seluruh jajaran Pemda Daerah di 5 Wilayah DKI Jakarta (wali kota, camat dan lurah) dapat memberi pelayanan prima kepada masyarakat. (C Herry SL)

Kerjasama korupsi antara

Recommend Documents