KERJA 3X !!!
MI – 20 Oktober 2015
DI CARI, KEPALA DAERAH YANG BERANI INOVASI!
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OLEH : Dr. NELSON SIMANJUNTAK, SH, M.Si Hp. 08121064102 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN DITJEN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SULAWESI SELATAN, 28 OKTOBER 2015
3
T U J UA N D E S E N T R A L I S A S I
4
KONSEP DASAR DESENTRALISASI DESENTRALISASI
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM
PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI PEMERINTAH PUSAT KPD PEMERINTAHAN DAERAH
SEHINGGA PEMERINTAHAN DAERAH MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT
5
(7) Pengawasan
ELEMEN DASAR MEMBANGUN ENTITAS PEMERINTAHAN DAERAH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Urusan Pemerintahan Kelembagaan Personil Keuangan Daerah Perwakilan Daerah Pelayanan Publik Pengawasan
6
SISTEM PEMERINTAHAN DARI MASA KE MASA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1945 Pada dasarnya meneruskan sistem yg diwariskan oleh Pem. Kolonial Belanda. Menerapkan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi dalam sistem pemda, namun penekanan lebih diberikan kepada prinsip dekonsentrasi
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1948 lebih menekankan pada prinsip desentralisasi pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Dewan Pemerintahan Daerah (DPD). Kepala daerah bertindak selaku Ketua DPD bertanggung jawab kepada DPRD Kondisi ini merupakan cerminan dr demokrasi parlementer yg dianut pd masa itu
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1957 hampir sama dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Thn 1948 Perbedaannya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 terletak pada peranan yang dijalankan oleh kepala daerah. Kepala daerah hanya berperan selaku alat daerah dan tidak bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat 7
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1959 bahwa pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah mengemban dua fungsi yaitu sebagai eksekutif daerah dan wakil Pemerintah Pusat di daerah. Kepala daerah juga bertindak selaku Ketua DPRD
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1965 perubahan mendasar yang terjadi dalam sistem pemerintahan daerah adalah bahwa kepala daerah bukan lagi bertindak sebagai Ketua DPRD, dan dia juga diizinkan menjadi anggota partai politik. Meskipun prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi dianut dalam sistem tersebut, namun dekonsentrasi hanyalah dianggap sebagai pelengkap
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974 kuatnya intervensi Pemerintah Pusat dalam setiap elemen dasar dari pemerintahan daerah kepala daerah berperan sebagai daerah otonom dan Kepala wilayah Nuansa sentralisasi juga terasa kuat dalam aspek kepegawaian, keuangan, dan aspek-aspek lainnya
8
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 Perubahan dari sentralisasi yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi pemerintahan daerah yang desentralistik secara ekstrim terjadi penyerahan urusan secara drastis ke daerah kabupaten/kota. Pemerintah Pusat dan provinsi mempunyai kewenangan yang terbatas
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 Berusaha mencari keseimbangan antara desentralisasi dengan sentralisasi urusan pemerintahan sudah dibagi antar tingkatan pemerintahan secara sistematik antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota Namun dalam pelaksanaannya tidak optimal dikarenakan : 1. pembagian urusan pemerintahan tidak diikuti dengan pembagian sumber-sumber pendanaan yang seimbang 2. urusan pemerintahan yang diserahkan ke provinsi sedikit tapi sumber pendanaannya banyak sehingga menyebabkan kecenderungan provinsi untuk mencampuri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 3. di tingkat kabupaten/kota sebagai lini terdepan penyedia pelayanan publik kurang didukung oleh pendanaan yang memadai 9
KE BIJAKAN DE S E NT RALIS AS I
UU 32 /’04 mencari keseimbangan UU 22 / 1999 Dominan Destr UU 5 / 1974 Dominan Sentrl UU 18 / 1965 Dominan Desentr Presidential Edict 6 / 1959 Dominan sentrl UU 1 / 1957 Dominan Desentralisasi UU 22 / 1948 Dominan Desentralisasi UU 1 / 1945 Dominan Sentralisasi DESENTRALISATIE WET 1903 Dominan Sentralisasi
10
KONSEP DASAR UU NO. 23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH UU NO.32 TAHUN 2004
Pemerintahan Daerah
Pemilihan Kepala Daerah
UU NO. 23 TAHUN 2014
PERPU NO. 1 TAHUN 2014
Desa
UU NO. 6 TAHUN 2014
UU NO. 1 TAHUN 2015 UU NO. 8 TAHUN 2015 11
Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masy melalui peningkat an pelayanan, p e m b e r d a y a a n , d a n p e r a n s e r t a m a s y, s e r t a peningkatan daya saing daerah dgn memperhatikan prins ip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhas an suatu daerah dalam sistem NKRI Utk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dg lebih memperhatikan aspek hub antara Pemeri nta h Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, ser ta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; 12
SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAH PROVINSI
PEMERINTAH KAB/KOTA
PRESIDEN
GUBERNUR
BUPATI /WALIKOTA
WAJIB PILIHAN URUSAN ABSOLUT
URUSAN KONKUREN
DILIMPAHKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
13
K L A S I F I K A S I U R U S A N P E M E R I N TA H A N APBD
APBN
KONKUREN
ABSOLUT
WAJIB 1. 2. 3. 4. 5.
PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL
14
PELAYANAN DASAR SPM
APBN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PILIHAN
NON PELAYANAN DASAR
1. PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN; 2. PEMBINAAN PERSATUAN KESATUAN; 3. PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SARA 4. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL; 5. KOORDINSASI TUGAS ANTARISNTANSI YG ADA DI DAERAH; 6. PENGEMBANGAN DEMOKRASI; 7. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YG BUKAN MRP KEWENANGAN DAERAH/ TDK DILAKSANAKAN INSTANSI VERTIKAL
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. UU NO. 32 TAHUN 2004
UU NO. 23 TAHUN 2004
PP 38 TAHUN 2007
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBAGI BERSAMA URUSAN WAJIB BAGI DAERAH (BID. KESBANGPOLDAGRI)
KEWENANGAN PRESIDEN DILIMPAHKAN KEPADA GUB, BUPATI/WALIKOTA
15
KEKUASAAN PEMERINTAHAN PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN PSL 4 (1) UUD 1945
PRESIDEN
BINWAS
DESENTRALISASI, DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
PUSAT
Kementerian/LPNK Koordinasi
Sebagian Urusan
Psl 17 UUD 1945
Koordinasi
KEMENDAGRI Tanggungjawab Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45
DAERAH
Pemerintahan Daerah
16
H U B U N G A N P E M E R I N TA H P U S AT D A N D A E R A H
Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Presiden menetapkan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Pembinaan
dan
pengawasan
penyelenggaraan
pemda
provinsi
dilaksanakan oleh K/L dan thd penyelenggaraan pemda kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Dengan
demikian
hubungan
Presiden
dengan
gubernur
dan
bupati/walikota bersifat hierarkis dan hubungan gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat dengan bupati/walikota bersifat hierarkis. 17
1. Sanksi administratif ringan : a. b. c.
Teguran Lisan Teguran Tertulis Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan hak-hak jabatan
a. b. c.
Pembayaran uang paksa / ganti rugi Pemberhentian sementara dgn memperoleh hak-hak jabatan Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan
a.
Pemberhentian tetap dgn memperoleh hak keuangan & fasilitas lainnya Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan & fasilitas lainnya Pemberhentian tetap dgn memperoleh hak-hak keuangan & fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak dan fasiltas serta dipublikasikan di media massa
2. Sanksi administratif sedang :
3. Sanksi administratif berat : b. c.
d.
18
Penyidik memberitahukan kpd kepda sebelum melakukan penyidikan terhadap asn yg disangka melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas. 2) Ketentuan pemberitahuan penyidikan tdk berlaku apabila : 1)
a. Tertangkap tangan b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yg diancam dengan pidana penjara 5thn atau lebih dan melakukan kejahatan terhadap keamanan negara. 3)
Pemberitahuan kepada kepda dlm jangka waktu paling lama 2 x 24 jam 19
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintah Daerah dpt melakukan Inovasi Daerah: Peningkatan Efesiensi; Perbaikan Efektifitas; Perbaikan kualitas pelayanan; Tidak ada konsflik kepentingan; Berorientasi kepada kepentingan umum; Dilakukan secara terbuka; Memenuhi nilai-nilai kepatutan; Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
20
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
21
P E R C E PA T A N P E N Y E L E S A I A N P E N Y U S U N A N P E R A T U R A N P E L A K S A N A A N U U N O. 2 3 TA H U N 2 0 1 4 T T G P E M DA
Paralel Meeting Penyelesaian 30 RPP, 2 Rperpres, dan 6 RPermendagri
Progress Penyelesaian 2 RPerpres Telah selesai 1 Peraturan yaitu Perpres No. 91 Thn 2015 ttg Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. RPerpres ttg Pejabat Sekda telah tersusun draft dan sudah dilaksanakan koordinasi internal Kemendagri.
Progress Penyelesaian 30 RPP 23 RPP telah tersusun draft (RPP Prioritas : Penataan Urusan, Perangkat Daerah, Penataan Daerah, Desartada, Gub. selaku Wakil Pem. Pusat, dan Laporan Penyelenggaraan Pemda dan Evaluasi Kinerja). 7 RPP sedang dlm proses penyusunan draft.
Progress penyelesaian 6 RPermendagri RPermendagri telah dilakukan konsolidasi internal dlm rangka penyusunan draft 22
Mengeluarkan Surat Edaran Mendagri No. 120/253/SJ tgl 16 Januari 2015 ttg Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan UU No. 23 Tahun 2014.
Mengeluarkan Surat Edaran Mendagri No. 900/4627/SJ tgl 18 Agustus 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemda {Pasal 298 ayat (5)}. Kemendagri telah melakukan percepatan penyusunan peraturan pelaksanaan UU No. 23 Thn 2014 melalui pertemuan paralel meeting. Progress penyusunan peraturan pelaksanaan sampai pd minggu keempat september 2015 adalah sbb : Penyusunan RPP sebesar 27 % Penyusunan RPerpres sebesar 50% Penyusunan RPermendagri sebesar 4% 23
PP Penataan Daerah. PP Desain Besar Penataan Daerah. PP Perangkat Daerah. PP SPM. PP Urusan Pemerintahan PP Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kpd Masyarakat / Investor. PP Partisipasi Masy. PP Urusan Pemerintahan Umum.
Peraturan Presiden ttg Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (telah selesai)
Permendagri ttg Tata Cara Pemberian Nomor Register Perda. Permendagri Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi 24
25
