Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.72331/PP/M.VIIIA/99/2016 : Gugatan Pajak
Tahun Pajak
: 2014
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-4949/WPJ.09/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
Menurut Tergugat
: bahwa penerbitan KEP-4949/WPJ.09/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak atas STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00287/107/I4/441/15 tanggal 21 April 2015 Masa Pajak Januari 2014, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, permohonan Penggugat ditolak karena tidak memenuhi unsur kekhilafan dan unsur bukan kesalahan Penggugat sebagaimana disebutkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, karena berdasarkan hasil penelitian Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
Menurut Penggugat
: bahwa Penggugat merasa diperlakukan tidak adil, seperti yang dialami supplier Penggugat dalam hal
ILA
N
PA
JA
K
Jenis Pajak
Menurut Majelis
NG AD
ini PT AAA, Tbk sebagai penerbit faktur pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak LTO II juga pernah menerbitkan Faktur Pajak dengan tanggal faktur pajak yang mendahului tanggal surat pemberian nomor seri faktur pajak, tetapi sampai dengan saat ini, Kantor Pelayanan Pajak LTO II tidak pernah menerbitkan STP dan hanya mengarahkan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN sedangkan pada kejadian ini kesalahan bukan dilakukan Penggugat melainkan karena gangguan sistem komputer KPP Madya Bandung (force majure);
: bahwa Tergugat mengenakan sanksi administrasi sebesar Rp572.229.144,00 melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00287/107/14/441/15 tanggal 21 April 2015, dikarenakan Penggugat menerbitkan faktur pajak sejumlah Rp28.611.457.207,00 yang diterbitkan tanggal 3 Januari s.d. 16 Januari 2014mendahului tanggal surat pemberian nomor seri faktur pajak yaitu tanggal 17 Januari 2014;
bahwa berdasarkan data yang ada dalam berkas gugatan diketahui bahwa Penggugat baru mengajukan permohonan permintaan nomor seri faktur pajak kepada KPP Madya Bandung dengan Nomor Surat 020/S-KPP/MI/I/2014 pada tanggal 17 Januari 2014;
PE
bahwa atas permintaan Nomor Seri Faktur Pajak di atas Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung menerbitkan Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Nomor S-411/NSFP/ WPJ.09/KP.1103/2014 pada tanggal 17Januari 2014;
IAT
bahwa menurut Tergugat sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014, penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan Penggugat untuk selama periode 1 Januari 2014 s.d. 17 Januari 2014 di atas merupakan Faktur Pajak yang tidak lengkap karena selama periode tersebut Penggugat belum memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak dari Terggugat;
AR
bahwa selanjutnya oleh Tergugat karena Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Penggugat merupakan Faktur Pajak yang tidak lengkap maka sesuai Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 terhadap Penggugat diterbitkan Surat Tagihan Pajak berupa Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang ketentuan Umum Perpajakan sebesar 2% dikali Dasar Pengenaan Pajak;
ET
bahwa berdasarkan aplikasi portal Direktorat Jenderal Pajak berupa konfirmasi NTPN, Penggugat telah melunasi sanksi administrasi STP Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00287/107/14/441/15 tanggal 21 April 2015 pada tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp572.229.144,00; bahwa selain itu menurut Penggugat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 baru diterbitkan pada tanggal 2 April 2015 namun diberlakukan secara surut sejak PER-24/PJ/2012 berlaku yaitu mulai tanggal 1 April 2013 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
SE
KR
bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis akan membahasnya secara berurutan mulai dari dari dasar hukum yang digunakan sebagai landasan penyelesaian sengketa ini, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kinerja (performance) kedua belah pihak (Tergugat dan Penggugat) dalam menjalankan hak dan kewajiban terkait permintaan dan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dan diakhiri dengan pembahasan mengenai akibat hukum dari hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP);
K
Pasal 14 ayat (1) huruf e
JA
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara Iengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya,...; Pasal 14 ayat (4)
PA
Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
N
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UndangUndang PPN);
Pasal 13 ayat (8)
NG AD
ILA
Pasal 13 ayat (5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan barang KenaPajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: 1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; 2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; 3. Jenis barang atau jasa, jumlah HargaJual atau Penggantian, dan potongan harga; 4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; 5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; 6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan 1. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak; Pasal 9
IAT
PE
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. Pasal 10
AR
(1) Faktur Pajak wajib diisi secara lengkap, jelas, dan benar; (2) Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak tidaksesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 19
ET
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
KR
Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. bentuk dan ukuran Faktur Pajak; b. prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan Faktur Pajak; c. tata cara pembuatan dan pengisian keterangan pada Faktur Pajak; d. tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak; e. tata cara pembatalan Faktur Pajak; dan f. tata cara pengajuan permintaan dan pemberian data Faktur Pajak berbentuk elektronik yang rusak atau hilang; diatur dengan PeraturanDirektur Jenderal Pajak;
SE
Pasal 21
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau
K
b.
Penggantian Faktur Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian
JA
Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderai Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014;
PA
Pasal 1 angka 8
Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak; Pasal 1 angka 9
ILA
N
Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; Pasal 5
NG AD
Faktur Pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit mencantumkan: a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. Pasal 6 ayat (1)
Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya;
PE
Pasal 6 ayat (2)
Faktur Pajak yang tidak dlisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
IAT
Pasal 7 ayat (1)
PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; Pasal 9 ayat (1)
Pasal 10 ayat (2)
AR
PKP menyampaikan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IVD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan;
Pasal 12
ET
Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan dalam suatu tahun pajak tertentu dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan bersamaan dengan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember tahun pajak yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran IVF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
KR
Dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap; Pasal 17 ayat (1)
SE
PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
Pasal 19 ayat (1) huruf a Terhitung mulai tanggal 1 April 2013:
JA
K
a. Pengusaha Kena Pajak yang telah memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak wajib menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012; Pasal 19 ayat (2)
PA
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kemudian memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER24/PJ/2012 sejak tanggal surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak; Pasal 19 ayat (3)
N
Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2013 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-52/PJ/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Tata Cara
ILA
Permohonan Kode Aktivasi dan Password serta Permintaan, Pengembalian, dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak; Lampiran II Butir I
NG AD
1. PKP mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP tempat PKP dikukuhkan; 3. Dalam hal PKP telah memenuhi persyaratan, PKP akan menerima Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak; Lampiran II Butir II
4. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak diterbitkan pada hari yang sama sejak permintaan diterima secara lengkap;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password, Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dan Sertifikat Elektronik, serta Permintaan, Pengembalian, dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak; Butir E angka 4 huruf a
PE
Pengusaha Kena Pajak mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dan/atau secara online melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; Lampiran VIII Butir C
Permintaan online Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dapat diunduh pada hari yang sama saat permintaan diajukan;
2.
Permintaan ke Kantor Pelayanan Pajak Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak diterbitkan pada hari kerja yang sama setelah berkas permintaan diterima secara lengkap;
IAT
1.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Huruf E angka 1
AR
Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak;
ET
Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak; Huruf E angka 3
KR
Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, Faktur Pajak dengan tanggal mendahuiui (sebelum tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap; Huruf E angka 4
SE
PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuaidengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan. Sedangkan bagi PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima JasaKena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dafam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
B. Kewajiban Penggugat untuk meminta Nomor Seri Faktur Pajak kepada Tergugat dan Kewajiban Tergugat untuk menjawab/memberikan Nomor Seri Faktur Pajak pada hari yang sama setelah berkas permintaan diterima secara Lengkap
JA
K
bahwa Pengugat baru mengajukan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak kepada KPP Madya Bandung dengan Nomor Surat 020/S-KPP/MI/I/2014 pada tanggal 17 Januari 2014 sebanyak 3.000 (tiga ribu) Nomor Seri Faktur Pajak, yang kemudian atas Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut oleh KPP Madya Bandunglangsung ditanggapi oleh KPP Madya Bandung melalui Surat Nomor S-411/PPN.NSFP/WPJ.09/KP.1103/2014 tanggal 17 Januari 2014 hal Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak;
PA
bahwa dalam Suratnya Nomor S-411/PPN.NSFP/WPJ.09/KP.1103/2014 tanggal 17 Januari 2014, KPP Madya Bandungmemenuhi permintaan Penggugat dengan memberikan Nomor Seri Faktur Pajak yaitu Nomor 00014.93908883 s.d. 000-14.93911882 dan juga mengingatkan Penggugat agar apabila dalam hal Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan sudah hamper habis, untuk mengajukan kembali sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;
N
bahwa Penggugat menggunakan Faktur Pajak Masukan yang dikategorikan sebagai faktur pajak tidak lengkap/cacat karena Faktur Pajak Masukan yang Penggugat diterima diterbitkan oleh PT AAA, Tbk. menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal pemberitahuan nomor seri Faktur Pajak. Dan Penggugat telah dihimbau untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN sesuai dengan masa transaksinya;
NG AD
ILA
bahwa Penggugat menyatakan bahwa atas kondisi yang sama yaitu PT AAA, Tbk. yang berkonsultasi dengan KPP Wajib Pajak Besar Dua, telah melakukan pembatalan faktur pajak dan mengganti dengan faktur pajak yang menggunakan tanggal sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dan selanjutnya melakukan pembetulan atas faktur pajak tersebut, namun oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua tidak dikenakan sanksi atau diberikan Surat Tagihan Pajak. Sehingga Penggugat merasakan adanya ketidakadilan atas terbitnya Surat Tagihan Pajak tersebut; bahwa menurut Tergugat, atas faktur pajak tersebut Penggugat dikenakan sanksi dikarenakan Penggugat mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang tidak lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; bahwa menurut Tergugat, Penggugat telah melunasi sanksi administrasi STP Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00287/107/14/441/15 tanggal 21 April 2015 pada tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp572.229.144,00 berdasarkan data aplikasi portal Direktorat Jenderal Pajak berupa konfirmasi NTPN; C. Pembahasan mengenai akibat hukum dari hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
PE
bahwa berdasarkan fakta-fakta yang yang terungkap dalam persidangan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta penjelasan kedua belah pihak dalam persidangan Majelis berpendapat sebagai berikut: bahwa berdasarkan pembahasan pada huruf B di atas terbukti bahwa Tergugat telah memenuhi kewajibannya secara benar dalam menerbitkan Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dengan Surat Nomor S411/NSFP/WPJ.09/KP.1103/2014 pada tanggal 17 Januari 2014 karena Tergugat pada hari yang sama langsung memenuhi permintaan dari Penggugat melalui surat permohonan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak Nomor 020/S-KPP/MI/I/2014 tanggal 17 Januari 2014;
·
bahwa karenanya penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak yang dilakukan Penggugat selama periode 2 Januari 2014 s.17 Januari 2014 telah terbukti mendahului tanggal penerbitan Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari Tergugat, yaitu tidak terdapat kelalaian dan kekhilafan yang dilakukan Tergugat, namun hal ini disebabkan oleh kelalaian Penggugat yang tidak tanggap mengantisipasi habisnya jangka waktu penggunaan nomor seri Faktur Pajak sebelumnya;
·
bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9, Pasal 5, dan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014, maka penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak yang dilakukan Penggugat selama periode 2 Januari 2014 s.d. 17 Januari 2014 yang mendahului tanggal pemberian Nomor Seri Faktur Pajak di atas dikategorikan sebagai Faktur Pajak yang tidak lengkap karena mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya;
·
bahwa sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014, maka atas penerbitan Faktur Pajak yang tidak lengkap tersebut Majelis berpendapat terhadap Penggugat harus diterbitkan Surat Tagihan Pajak berupa Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang ketentuan Umum Perpajakan sebesar 2% dikali Dasar Pengenaan Pajak;
KR
ET
AR
IAT
·
bahwa Penggugat juga mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang tidak lengkap dari PT AAA, Tbk. sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Majelis berpendapat bahwa Penggugat seharusnya dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sesuai dengan ketentuan dalam Huruf E angka 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tanggal 2 April 2015;
SE
·
·
K
bahwa selain itu menurut Majelis, adalah suatu yang tidak logis dan sulit diterima secara akal sehat apabila Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak yang baru diberikan oleh Tergugat pada tanggal 17Januari 2014, namun Pengugat sudah menerbitkan Faktur Pajak pada tanggal 2 Januari s.d. 17 Januari 2014 sesuai nomor seri faktur pajak yang yang tercantum dalam Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tanggal 17 Agustus 2014 tersebut;
JA
bahwa terkait pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE26/PJ/2015 tanggal 2 April 2015, yang berlaku surut sehingga menyebabkan adanya ketidakpastian hukum karena tidak mungkin dilakukan oleh Penggugat, Majelis berpendapat sebagai berikut: bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tanggal 2 April 2015 bukanlah aturan baru yang berdiri sendiri akan tetapi merupakan aturan penegasan atas ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/ PJ/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014;
-
bahwa aturan dalam Huruf E angka 1, angka 3 dan angka 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tanggal 2 April 2015 bersifat menegaskan aturan dalam Pasal 1 angka 8, angka 9, Pasal 12 dan Pasal 17 ayat (1) PER-24/ PJ/2012 tanggal 22 November 2012 yang menyatakan bahwa Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap sehingga dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP;
ILA
N
PA
-
bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak berupa sanksi administrasi Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP sudah benar dan tetap dipertahankan; : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan gugatan Penggugat;
Mengingat
: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan keputusan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan ini.
NG AD
Menimbang
Memutuskan
: Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-4949/WPJ.09/2015 tanggal 20 Oktober 2015, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00287/107/14/441/15 tanggal 21 April 2015 karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama XXX;
PE
Demikian diputus berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016oleh Hakim Majelis VIIIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:
dengan dibantu oleh Rina Yasmita SE, Ak., M.M.
sebagai Hakim Ketua sebagai Hakim Anggota sebagai Hakim Anggota
IAT
Drs. Sigit Henryanto, Ak. Nany Wartiningsih, S.H., M.Si Joni Surbakti, Ak.
sebagai Panitera Pengganti
SE
KR
ET
AR
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Penggugat maupun oleh Tergugat.
