Lampiran Surat No : 661/EQ.S/X/2015, tanggal 31 Oktober 2015
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PK MAHONI KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT
Identitas LV-LK : I.
Nama LV-LK Alamat
: :
Telp. Fax. Email Website
: : : :
PT. EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724
[email protected] www.equalityindonesia.com
Identitas Auditee : II.
Nama IUIPHHK Nomor IUIPHHK Jenis Industri Kapasitas Alamat
: : : : :
PK MAHONI 522.21/Kep.28/03.1.01.0/BPMPT/2015 Penggergajian Kayu 4.000 M³/Tahun Kp. Legok Buluh RT.14/RW.05 Desa Bojongpetir Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat
III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Penilaian
: :
1 – 3 Oktober 2015 NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA PK MAHONI PROVINSI JAWA BARAT BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 31 Oktober 2015 PT. EQUALITY INDONESIA
Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div Sertifikasi LK Industri
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 171/EQI-KEP.Cert/X/2015 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK PK MAHONI DI KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT SK IUIPHHK NOMOR : 522.21/Kep.28/03.1.01.0/BPMPT/2015 TANGGAL 21 AGUSTUS 2015 KAPASITAS PRODUKSI 4.000 M³/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PK Mahoni Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 098/EQI-F090 tanggal 20 Oktober 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 097/EQI-F037 tanggal 20 Oktober 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 150/EQI-F039 tanggal 24 Oktober 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 169 tanggal 24 Oktober 2015 menunjukkan PK Mahoni telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, PK Mahoni telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Halaman 1 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
Halaman 2 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 153/EQI-F065/IX/2015 tanggal 10 September 2015.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK PK MAHONI DI KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT SK IUIPHHK NOMOR : 522.21/Kep.28/03.1.01.0/BPMPT/2015 TANGGAL 21 AGUSTUS 2015 KAPASITAS PRODUKSI 4.000 M³/TAHUN. PERTAMA KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
: PK Mahoni dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 145/EQC-VLK/X/2015. : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 selama PK Mahoni (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). Halaman 3 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
KETUJUH
: Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 24 Oktober 2015 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.
Direktur Utama PK Mahoni, di Cianjur; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1)
(2)
Identitas LVLK a. Nama Lembaga
: PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-006-IDN
c. Alamat
: JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor16710
d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail
: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724 :
[email protected]
e. Direktur
: Ir. Agustri Warsono
f. Standar g. Tim Audit
: P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015, P.43/MenhutII/2014 jo. P.95/Menhut-II/2014 : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan
: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti (Peninjau/Anggota PK)
Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/ Hak : PK. MAHONI Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK
: 522.21/Kep.28/03.1.01.0/BPMPT/2015 Agustus 2015
c. Kapasitas d. Alamat kantor
: 4.000 M3 /Tahun : Kp. Legokbuluh - Desa Bojongpetir Kec. Tanggeung - Kab. Cianjur
e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail
: : :
tanggal
f. Pengurus Direktur
EQI-F103.1.0/20120126
:
Rohimat Mulyadi
Halaman 1 dari 9
21
(3) Ringkasan Tahapan
Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
EQI-F103.1.0/20120126
Waktu dan Tempat Tidakada Tanggal 1 Oktober 2015, di ruang rapat PK. Mahoni, Cianjur
Ringkasan Catatan Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PK. Mahoni, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal /rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari Tanggal 1 - 3 Oktober data dan dokumen dan menggunakan 2015 kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kantor di ruang rapat PK. Kehutanan Nomor P.14/VIMahoni BPPHH/2014. Untuk menguji Observasi di Gudang kebenaran data, tim Audit melakukan bahan baku, Pabrik pengamatan, pencatatan, uji petik Pengolahan dan Gudang menggunakan kriteria dan indikator barang jadi pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PK. Mahoni atas kerjasamanya Tanggal 3 Oktober 2015, selama verifikasi. di ruang rapat PK. Menyampaikan daftar periksa VLK Mahoni, Cianjur Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Tanggal ,24 Oktober 2015, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.
Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.
Halaman 2 dari 9
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
-
Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri
MEMENUHI
Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) MEMENUHI
Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) MEMENUHI
Verifier.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
MEMENUHI
EQI-F103.1.0/20120126
Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee adalah perusahaan milik peserorangan, sehingga tidak wajib mempunyai akte pendirian perusahaan. Pemilik PK. Mahoni adalah Rohimat Mulyadi yang beralamat di Kp. Nagrak RT 002/007 Bojong Petir Tanggeung Kabupaten Cianjur. Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 503/4859/PK/B/BPPTPM/2012 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Cianjur pada tanggal 26 Desember 2012. Dengan jenis produk yang dihasilkan dan diperdagangkan telah sesuai dengan jenis produk dalam kegiatan usaha yang dijalankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee telah memiliki Dokumen izin ganguan lingkunagn industri berupa Kartu Pengawasan Izin dengan nomor : 503/Was.2077/HO/BPPTPM/2015, sesuai Surat keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur tanggal 26 Maret 2015. Kartu Pengawasan izin ini berlaku sampai 15 Juli 2018 dan bidang usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan verifikasi, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor : 100659313364 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur pada tanggal 26 Desember 2012, Masa berlaku sampai 26 Desember 2017. Dengan Kegiatan produksi sesuai dengan kegiatan usahanya. Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor : 44.147.142.2-406.000 terdaftar pada tanggal 10Oktober - 2011. Serta Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan telah terdaftar pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, dengan nomor : S31597KT/WPJ.09/KP.0603/2015 ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pajak pada tanggal 2 Oktober 2015. Dokumen perpajakan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan dokumen perizinan lainnya. Halaman 3 dari 9
Verifier.f. AMDAL/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)– Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan
MEMENUHI
Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) MEMENUHI
Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH). Indikator.1.1.2 Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). K.1.2 Importir kayu dan produk kayu
MEMENUHI
-
Auditee telah mempunyai dokumen lingkungan hidup berupa dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur pada tanggal 23 Maret 2015, kemudian UKL-UPL dan telah mendapat persetujuan Kepala Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cianjur dengan nomor : 660.01/287/BLHD/2015 tanggal 18 Juni 2015, serta Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Penggergajian Kayu dengan nomor : 660.1/3971/ILK/BPPTPM/2015 sesuai Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur pada tanggal 26 Juni 2015. Pemenuhan dokumen lingkungan auditee telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dokumen ijin industri dengan nomor : 522.21/Kep.28/03.1.01.0/BPMPT/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu a.n Gubernur Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Agustus 2015. Informasi yang tercantum dalam dokumen izin usaha tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Demikian juga dengan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan jenis produk yang diizinkan yaitu industri kayu Gergajian. Auditee telah membuat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri untuk tahun 2015 yang dibuat pada Bulan September 2015 dan telah mendapat persetujuan Kepala Seksi Bina Usaha Kehutanan a.n Kepala bidang Kehutanan Kabupaten Cianjur. Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak diterapkan.
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Auditee bukan sebagai importer kayu dan produk kayu, Dokumen pengakuan /pengenal dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. sebagai importir Indikator 1.2.1 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier1.2.1 Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence)
EQI-F103.1.0/20120126
-
Auditee bukan sebagai importer kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Halaman 4 dari 9
Kriteria.1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok Verifier 1.3.1 Auditee bukan unit usaha dalam bentuk kelompok, Akte notaris pembentukan dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Dalam pemenuhan bahan baku untuk proses produksi auditee melakukan pembelian kayu bulat hanya dengan Kontrak suplai bahan baku Perum Perhutani tanpa melalui perjanjian kontrak suplai. dan/atau dokumen jual beli Seluruh pembelian kayu bulat selama periode Juli sampai MEMENUHI September 2015 telah dilengkapi dengan dokumen bukti pembelian berupa kuitansi pembayaran dari bendahara Keuangan Perum Perhutani untuk pembelian langsung dan bukti transfer pembayaran pembelian kayu bulat secara lelang. Verifier b. Bahan baku yang diterima oleh auditee adalah kayu bulat Berita Acara Pemeriksaan yang dari hutan Negara yang dilengkapi dengan dokumen FAditandatangani oleh petugas KB, namun karena untuk daerah Cianjur belum memiliki kehutanan yang berwenang petugas P3KB sesuai surat Keterangan Dinas kehutanan untuk penerimaan kayu bulat Kabupaten Cianjur dengan nomor 522.1/Dishutbun/2015 dari hutan negara, dilengkapi tanggal 2 Oktober 2015. Maka tidak ada kegiatan dengan dokumen angkutan pemeriksaan kayu bulat yang diterima oleh auditee, hasil hutan yang sah. dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Bahan baku yang diterima auditee adalah berupa kayu Verifier c. bulat yang berasal dari hutan negara yang dikelola oleh Berita acara serah terima kayu Perum Perhutani, dengan demikian verifier tersebut tidak dan/atau bukti serah terima kayu diterapkan. selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier. d. Dokumen yang sah
angkutan
hasil
hutan
MEMENUHI
Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. EQI-F103.1.0/20120126
Seluruh penerimaan bahan baku periode bulan Agustus September 2015, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB), sebanyak 17 dokumen dengan volume 132,810 M3. Dan terdapat kesesuaian jumlah batang dan volume dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stok atau laporan LMK dengan laporan penerimaan barang dalam periode yang sama . Identitas Penerbit FAKB telah sesuai dengan Kartu tenaga teknis dan SK tempat penugasan. Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
-
Halaman 5 dari 9
Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
-
Verifier g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok..
MEMENUHI
Verifier.h. Dokumen pendukung RPBBI
MEMENUHI
Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Bahan Baku yang diterima auditee berasal dari Perum Perhutani yang telah memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu Pemegang Hak Pengelolaan dengan nomor 05249/EQC-VLK/V/2013 yang dikeluarkan oleh PT Equality Indonesia yang berlaku sampai tanggal 23 Mei 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukan bahwa dokumen pendukung Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri auditee tahun 2015 telah sesuai dengan sumber bahan baku, yaitu Sertifikat VLK Perum Perhutani dan dokumen angkutan berupa FAKB.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier.a. Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, Pemberitahuan Impor Barang dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. (PIB). Verifier.b. Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, Bill of Lading (B/L) dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Verifier .c. Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, Packing List (P/L) dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Verifier .d Invoice Verifier .e Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor Verifier.f Rekomendasi impor Verifier.g Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier 2.1.2.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
-
Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
-
Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
-
Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
-
Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
-
Verifier 2.1.2.i Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Bukti penggunaan kayu impor Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. MEMENUHI
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan EQI-F103.1.0/20120126
MEMENUHI
Berdasarkan hasil verifikasi Auditee telah mempunyai catatan penggunaan bahan baku untuk proses produksinya secara sederhana dengan menggunakan Buku Catatan mulai dari penerimaan, proses produksi dan penjualan. Dengan proses produksi yang sederhana, pencatatan tersebut dapat menjamin penelusuran asal bahan baku yang digunakan oleh auditee. Hasil pemeriksaan periode bulan Juli - September 2015 terhadap hasil produksi dengan LMHHOK menunjukan adanya kesesuaian data pokok hasil produksi dan Halaman 6 dari 9
pemakaian bahan baku dalam laporan LMHHOK untuk periode yang sama. Dan dengan rendemen proses sebesar 68,27 % menunjukan terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dengan jumlah hasil produksi. Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Verifier.e
MEMENUHI
-
Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK MEMENUHI
Berdasarkan pemeriksaan hasil produksi selama periode Juli sampai September 2015, realisasi produksi auditee tiga bulan terakhir dengan produk sesuai dengan izin yaitu kayu gergajian adalah 2.3 % dari kapasitas izin sehingga tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yang diberikan. Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Untuk periode bulan Juli -September 2015, Auditee telah membuat Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMHHOK) yang memuat informasi persediaan awal, penambahan/ perolehan, pengurangan dan persediaan akhir. Dokumen LMHHOK yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya, yaitu laporan penerimaan bahan baku, pemakaian produksi serta laporan penjualan, sehingga terdapat kesetaraan antara stok awal, penambahan, pengurangan dan stok akhir.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerja sama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industry rumah tangga). Verifier a Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier .b Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/ atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. Verifier .c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa
-
-
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
-
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
-
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
-
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 7 dari 9
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan penjualan kayu gergajian periode Juli sampai September 2015, seluruh pengiriman telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) sebanyak 10 dokumen, yang diterbitkan oleh Itang Yunas dengan register nomor : 000116-07/PKG-R/XIII/2014 yang merupakan penerbit untuk CV. Mandiri 3, dengan masa berlaku penerbit sampai 22 Juni 2017. Peminjaman penerbit FAKO telah disetujui oleh Kepala Seksi Bina Usaha Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur sesuai surat Keterangan Nomor : 522.b/114/dishutbun/2015.
Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier .a Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut Produk hasil olahan kayu yang tidak diterapkan. diekspor Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan Verifier. b. perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut PEB tidak diterapkan. Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan Verifier. c. perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut Packing list tidak diterapkan. Verifier.d. Invoice
-
Verifier e. B/L Verifier .f. Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal) Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
-
-
-
Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya
-
Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 8 dari 9
Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
-
Auditee masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu dan belum menerapkan Tanda V-Legal, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/prosedur K3 MEMENUHI
Verifier.b. Implementasi K3 MEMENUHI
Verifier.c Catatan kecelakaan kerja MEMENUHI
Auditee telah memiliki prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meliputi penggunaan APAR dan APD. Auditee juga telah menunjuk personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi prosedur K3 sesuai Surat Tugas Direktur PK Mahoni tanggal 1 September 2015. Auditee telah menyediakan sarana dan peralatan K3 meliputi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan APD. Kotak P3K telah disediakan yang berisi diantaranya kain kassa, alkohol, obat luka, dan plester. Tersedia jalur evakuasi yang tidak terhalang barang menuju titik kumpul. Dalam pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, auditee membuat laporan per-bulan, dari hasil verifikasi 3 bulan terakhir, yaitu periode bulan Juli September 2015, dimana selama periode tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja.
Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk MEMENUHI atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Auditee memberi kebebasan untuk berserikat kepada karyawan dengan mengeluarkan surat pemberitahuan kebijakan kebebasan berserikat pada tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh Direktur PK. Mahoni.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP
-
Auditee mempunyai karyawan tetap 9 orang, sehingga tidak diwajibkan mempunyai dokumen KKB atau PP, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
EQI-F103.1.0/20120126
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh karyawan PK. MAHONI ini tidak tercatat usia pekerja dibawah umur, untuk tenaga yang paling muda adalah usia 25 tahun atau tahun kelahiran 1990.
Halaman 9 dari 9
