Lampiran Surat No : 573/EQ.S/X/2015, tanggal 2 Oktober 2015
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT SAMUDERA REJEKI PERKASA KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I.
Nama LVLK Nomor Akreditasi
: :
PT EQUALITY INDONESIA LV-LK-006-IDN
Alamat Telp. Fax. Email Website
: : : : :
Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710 +62251 7550722 +62251 7550724
[email protected] http://www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap : II. Nama IUPHHK-HA No. SK IUPHHK-HA Luas Lokasi
: PT SAMUDERA REJEKI PERKASA : SK.819/Menhut-II/2014 tanggal 25 September 2014 : ± 89.190 Ha : Jln. Puruk Batu Bondang No. 157 Puruk Cahu Kalimantan Tengah
III. Waktu Pelaksanaan
:
7 s.d. 13 September 2015
IV. Hasil Verifikasi
:
NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA P T S A M U D E R A REJEKI PERKASA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BERHAK MENDAPAT SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU.
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 2 Oktober 2015 PT EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S.Hut Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 163/EQI-KEP.Cert/IX/2015 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUPHHK-HA PT SUMUDERA REJEKI PERKASA DI KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SK IUPHHK-HA NOMOR : SK. 634/MENHUT-II/2012 TANGGAL 12 NOVEMBER 2012; ADDENDUM NOMOR : SK. 819/MENHUT-II/2014 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2014 LUAS ± 89.190 HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT Samudera Rejeki Perkasa Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 083/EQI-F090 tanggal 21 September 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 082/EQI-F037 tanggal 21 September 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 140/EQI-F039 tanggal 25 September 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 159/EQI-F077 tanggal 25 September 2015 menunjukkan PT Samudera Rejeki Perkasa telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Samudera Rejeki Perkasa telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Halaman 1 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Halaman 2 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 141/EQ-F065/IV/2015 tanggal 28 April 2015
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUPHHK-HA PT SAMUDERA REJEKI PERKASA DI KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SK IUPHHK-HA NOMOR : SK. 634/MENHUT-II/2012 TANGGAL 12 NOVEMBER 2012; ADDENDUM NOMOR : SK. 819/MENHUT-II/2014 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2014 LUAS ± 89.190 HEKTAR. PERTAMA
: PT Samudera Rejeki Perkasa dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 137/EQC-VLK/IX/2015. KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2018 selama PT Samudera Rejeki Perkasa (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 . KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; Halaman 3 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 25 September 2015 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.
Direktur Utama PT Samudera Rejeki Perkasa; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
Halaman 4 dari 4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga
: PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK- 006-IDN
c. Alamat
: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
d. Nomor Telepon
: 0251-7550722
Nomor Fax
: 0251-7550724
E-mail
:
[email protected]
e. Direktur
: Ir. Agustri Warsono
f. Standar
: Perdirjen BUK Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VIBPPHH/2015
g. Tim Audit
: Hari Seno Aji, S.Hut (Lead Auditor/Supervisor) Rifan Sudiyono S.Hut (Auditor/Supervisi Lead Auditor) Muji Susanto, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan
: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) : Amin Muchakim S.Hut (Peninjau)
(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin
:
PT Samudera Rejeki Perkasa
b. Nomor & Tanggal SK
:
634/Menhut-II/2012 tanggal 12 November 2012 Addendum 819/Menhut-II/2014 tanggal 25 September 2014.
c. Luas dan Lokasi
:
± 57.355 Ha Addendum ± 89.190 Ha Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah
d. Alamat Kantor a. Kantor Pusat
: :
b. Kantor Perwakilan e. Nomor telepon/faks/Email
Jl. Kelapa Hybrida Raya Blok PF 18/32 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta 14250.
:
Jl. RTA Milono No. 14 Palangka Raya Kalimantan Tengah
:
Telp. : 021 45872047/52/56/57 Fax. : 021 45872048/55
f. Pengurus Susunan Komisaris dan Direksi EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 1 dari 8
Komisaris Utama Komisaris Direktur Utama Direktur Direktur Direktur (3)Ringkasan Tahapan: Tahapan Konsultasi Publik
: : : : : :
Sugiono Frengky Tenu Lilik Kariyanto Tita Murlina Ronald Louis Sanuddin Supriyadi
Waktu dan Tempat Tanggal 9 September 2015 di Rumah Bapak Pajai Tokoh Masyarakat Desa Tumbang Baloi
1.
2.
3.
4. 5.
Pertemuan Pembukaan
Tanggal 9 September 2015 di Kantor PT Samudera Rejeki Perkasa
1. 2.
3. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tanggal 9 s/d 11 September 2015 di Kantor PT Samudera Rejeki Perkasa
1. 2. 3.
Pertemuan Penutupan
EQI-F103.1.0/20120126
Tanggal 11 September 2015 di Kantor PT Samudera Rejeki Perkasa
1. 2. 3.
Ringkasan Catatan Perusahaan sudah memanfaatkan masyarakat local sebagai tenaga operasional di perusahaan untuk mengurangi pengangguran. Dalam setiap awal tebangan perusahaan sudah meminta izin kepada aparat desa dan melakukan pemberitahuan kepada masyarakat jika ada kegiatan produksi kayu. Harapan kedepan agar masyarakat bisa mengalokasikan dana untuk penambahan fasilitas umum. Harapan juga agar hubungan perusahaan dengan masyarakat bisa lebih baik lagi. Untuk kedepannya berharap agar perusahaan bisa mengalokasikan dana CSR untuk bantuan ke desa yang belum terwujud seperti bantuan pendidikan, honor guru atau fasilitas umum lainnya. Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT Samudera Rejeki Perkasa di Murung Raya. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen PT Samudera Rejeki Perkasa tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP disertai dengan pembuatan notulensi dan daftar hadir. Tujuan Verikasi adalah melihat konsistensi penerapan prinsip-prinsip pada legalitas kayu. Verifikasi kegiatan fokus untuk periode bulan September 2014 s/d Agustus 2015. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT Samudera Rejeki Perkasa dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT Samudera Rejeki Perkasa atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. Menyampaikan Daftar Periksa Memberitahukan catatan korektif. Halaman 2 dari 8
Tahapan
Pengambilan Keputusan
Waktu dan Tempat
Tanggal 25 September 2015
Ringkasan Catatan 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan hasil penilaian. 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP dilampiri dengan notulen dan daftar hadir. Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT Samudera Rejeki Perkasa dapat memperoleh S-LK atau tidak.
(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK Verifier a. Dokumen legal terkait Izin Hak Pengusahaan Hutan perizinan usaha (SK Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA PT IUPHHK) Samudera Rejeki Perkasa yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.634/MenhutII/2012 tanggal 12 November 2012 dengan luas areal hutan ± 57.355 Ha dan Addendum SK Menhut Nomor SK. 819/Menhut-II/2014 tanggal Memenuhi 25 September 2014 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 634/Menhut-II/2012 tanggal 12 November 2006 tentang pemberian IUPHHK-HA PT Samudera Rejeki Perkasa Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 57.355 Ha di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah menjadi luasan ± 89.190 Ha sudah dipenuhi seluruhnya. Verifier b. Bukti pemenuhan 1. IIUPHHK-HA Auditeetelah dibayarkan sebesar kewajiban Iuran Izin Usaha Rp 6.452.437.500,00 (enam milyar empat Pemanfaatan Hasil Hutan ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga Kayu (IIUPHHK). puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai SPP yang telah dikeluarkan Pejabat Penagih IIUPHHK sebesar Rp 6.452.437.500,00. Memenuhi 2. Addendum IIUPHHK-HA Auditee telah dibayarkan sebesar Rp 7.162.875.000,00 (Tujuh milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai SPP yang telah dikeluarkan Pejabat Penagih IIUPHHK sebesar Rp 7.162.875.000,00. Verifier c. Penggunaan kawasan yang Berdasarkan wawancara, telaah dokumen dan sah di luar kegiatan observasi lapangan menunjukkan bahwa diareal IUPHHK (Jika ada). kerja Auditee tidak dijumpai penggunaan areal NA yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA, sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau masuk pada kategori Not Applicable (NA). P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K.2.1. Pemegang Izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 3 dari 8
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang Verifier a. Dokumen RKUPHHK/ Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK RPKH, RKT/Bagan dan RKTUPHHK-HA Auditee beserta lampirannya Kerja/RTT beserta sudah dipenuhi seluruhnya. lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis Memenuhi PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. Verifier b. Peta areal yang tidak boleh Terdapat peta areal yang tidak boleh ditebang ditebang pada RKT/Bagan (kawasan lindung) yang dibuat oleh Ganis Canhut Kerja/RTT dan bukti Memenuhi dan keberadaan kawasan lindung yang meliputi implementasinya di Buffer Zone, Sempadan Sungai terbukti di lapangan lapangan. Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.
Memenuhi
Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2014 dan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2015 an. PT Samudera Rejeki Perkasa telah disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan
K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHKUsaha Pemanfaatan Hasil HA Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Hutan Kayu (RKUPHHK) Berkala (IHMB) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Memenuhi (bisa dalam proses) Tahun Periode Tahun 2014 s/d 2023 PT dengan lampiranSamudera Rejeki Perkasa dipenuhi seluruhnya. lampirannya Verifier b. Kesesuaian lokasi dan Auditee adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil volume pemanfaatan kayu Hutan Kayu Pada Hutan Alam, sehingga verifier ini hutan alam pada areal tidak dapat terapkan (Not Applicable). penyiapan lahan yang NA diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat K.3.1. Pemegang Izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan. Verifier : Memenuhi Berdasarkan uraian diatas, seluruh kayu telah diEQI-F103.1.0/20120126
Halaman 4 dari 8
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Dokumen LHP yang telah disahkan LHP-kan oleh Auditee dan seluruh LHP dibuat dan oleh pejabat yang berwenang. disahkan oleh petugas yang berwenang. 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier : Auditee mampu membuktikan adanya catatan Surat keterangan sahnya hasil hutan angkutan kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara dan lampirannya dari: yaitu menggunakan dokumen SKSKB, sedangkan - TPK hutan ke TPK Antara, dari TPK Antara ke Industri menggunakan - TPK hutan ke industri primer Memenuhi dokumen FAKB. dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK- HA Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu yang barcode pada kayu dipanen oleh Auditee telah sesuai dengan bulat dari pemegang Memenuhi dokumen penatausahaan hasil hutan dan bisa IUPHHK-HA bisa dilacak dilacak-balak. balak. Verifier b. Identitas kayu diterapkan Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas secara konsisten oleh Memenuhi kayu diterapkan secara konsisten. Sehingga kayu pemegang izin. dapat dilacak balak hingga ke petak tebangan. 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK. Verifier : Arsip SKSKB dan dilampiri Seluruh dokumen SKSKB dan FA-KB Auditee telah Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan Memenuhi diterbitkan oleh petugas yang berwenang secara alam, dan arsip FAKB dan sah. lampirannya untuk hutan tanaman. K.3.2. Pemegang Izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) Verifier a. Dokumen SPP (Surat Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) Perintah Pembayaran) DR telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan dan/atau PSDH telah sesuai dengan LHP yang telah disahkan. Realisasi diterbitkan. pembayaran PSDH periode bulan September Memenuhi 2014 sampai dengan Agustus 2015 dengan volume produksi sebesar 13.515,42 M³ pembayaran PSDH adalah Rp. 970.275.030,00 dan pembayaran DR adalah US$ 221.981,57. Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau Auditee telah melakukan pembayaran lunas PSDH PSDH dan DR melalui Bank Mandiri sesuai dengan SPP Memenuhi yang diterbitkan dan bukti setor sah yang telah divalidasi oleh petugas Bank Mandiri. Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan Auditee telah melakukan pembayaran sesuai PSDH atas kayu hutan dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai alam (termasuk hasil dengan tariff yang berlaku. kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan Memenuhi hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 5 dari 8
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier : Dokumen PKAPT Auditee tidak melakukan pengiriman dan perdagangan kayu keluar pulau sehingga tidak NA memliki dokumen PKAPT. Oleh karena itu verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable. (NA) 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Verifier : Dokumen yang Dokumen kapal pengangkut kayu Auditee memiliki menunjukkan identitas kapal ijin yang sah dan kapal tersebut berbendera Memenuhi Indonesia, berdasarkan Surat Ijin yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara. K3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-legal yang Menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan dibubuhkan sesuai ketentuan. Kehutanan P.95/Menhut-II/ 2014 yang wajib menerapkan penandaan tanda V-Legal adalah bagi pemegang izin yang telah memperoleh S-LK atau S-PHPL. Auditee merupakan pemegang NA IUPHHK-HA yang baru melakukan verifikasi awal sehingga belum memperoleh S-LK atau S-PHPL, sehingga auditee belum bisa menerapkan penandaan tanda V-Legal pada kayu maupun produk kayu. Oleh karena itu verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA). P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.4.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier : Dokumen AMDAL/DPPL/ 1. Auditee telah medapat persetujuan tentang UKL- UPL/RKL-RPL. kelayakan lingkungan dari Gubernur Kalimantan Tengah (Agustin Teras Narang) sesuai dengan Keputusan Nomor 188.44/342/ KUM/2009 tanggal 10 Oktober 2009, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Samudera Rejeki Perkasa seluas 57.694 Ha di Kabupaten Murung Raya Provinsi Memenuhi Kalimantan Tengah. 2. Auditee mendapatan persetujuan kelayakan lingkungan terbaru karena ada perubahan luas kawasan melalui SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/69/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang kelayakan lingkungan hidup rencana usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dari luasan 57.694 Ha menjadi 89.855 Ha di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Penyusunan dokumen ANDAL telah mengacu EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 6 dari 8
Kriteria/Indikator/Verifier
Ringkasan Justifikasi pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2006. 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Auditee telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen ANDAL yang disahkan melalui SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/342/ Memenuhi KUM/2009 tanggal 10 Oktober 2009 dan perubahannya Nomor 188.44/69/2012 tanggal 15 Februari 2012. Auditee telah menyusun laporan RKL dan RPL namun belum dilaporkan kepada instansi terkait Verifier b. Bukti pelaksanaan Auditee telah melalukan pengelolaan dan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Hasil observasi lapangan pemantauan dampak terdapat beberapa kegiatan pengelolaan dan penting aspek fisik-kimia, Memenuhi pemantauan berupa pengukuran curah hujan, biologi dan sosial pengukuran tinggi permukaan air sungai dan persemaian. P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 5.1.1.Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a.Pedoman/prosedur K3 1. Auditee telah memiliki dokumen Pedoman atau prosedur tentang K3 yang disahkan oleh Direksi dengan Nomor dokumen 006/SOP-HRD/ SRP/2015. SOP lain tentang K3 adalah tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dengan Nomor 011/Sop-HRD/ SRP/2015 yang dibuat oleh Kabag Personalia. Memenuhi 2. Personel yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan SOP K3 di lingkup auditee adalah atas nama Suwismo jabatan Kabag Umum dan Personalia yang ditunjuk berdasarkan SK Manajer PH PT Samudera Rejeki Perkasa No. 04/SRP-MPH/I/2015 tanggal 18 Januari 2015 tentang pengangkatan Kabag. Personalia di Basecamp Babau PT SRP. Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 Auditee telah memfasilitasi tenaga kerjanya dengan peralatan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) seperti APD, kotak P3K, APAR, dan Memenuhi rambu-rambu K3. Peralatan K3 yang dimiliki oleh Auditee masih sangat minim sehingga masih banyak karyawan yang belum memakai APD. Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Auditee telah membuat catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh Kabag. K3 dan terdapat upaya dari auditee untuk menekan atau mengurangi Memenuhi angka kecelakaan kerja dengan cara memasang plang anjuran K3 dan mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS. K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 5.2.1.Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau Auditee belum mempunyai serikat pekerja namun kebijakan perusahaan Memenuhi unit manajemen telah membuat surat pernyataan EQI-F103.1.0/20120126
Nilai
Halaman 7 dari 8
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi (auditee) yang tentang bebas berserikat bagi seluruh karyawan. membolehkan untuk Pernyataan tersebut dibuat oleh atas nama Direksi membentuk atau terlibat Ronald L. Sanuddin tanggal 15 September 2015. dalam kegiatan serikat pekerja 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja. Verifier : 1. Auditee belum mempunyai dokumen Peraturan Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. Perusahaan (PP). namun menurut keterangan dari perwakilan perusahaan dan pemeriksaan dokumen, dokumen PP telah didaftarkan kepada instansi terkait dan sampai saat ini masih dalam proses pengesahan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Memenuhi Kabupaten Murung Raya. 2. Auditee mengirimkan surat Nomor 20/DirSRP/JKT/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 dan terdapat bukti tanda terima tanggal 29 Juli 2015 yang telah ditanda tangani oleh petugas dan diberi Cap. 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Verifier : Auditee tidak mempekerjakan anak dibawah Pekerja yang masih di bawah umur. umur, serta berkomitmen untuk tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Hasil Memenuhi observasi lapangan tenaga kerja paling muda adalah atas nama Nika Rahmi dengan usia 19 tahun dan yang paling tua adalah atas nama John Mejica dengan usia 69 tahun.
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 8 dari 8
