29/05/2015
Kerangka Kerja RPPI Politik dan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Lukas Rumboko Ir. Ismatul Hakim, M.Sc Pendamping Prof . Dr. Chairil A. Siregar
Latar Belakang
Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan
Di level nasional, KemLHK dihadapkan permasalahan ideologi, sosial-budaya, politik, ekonomi dan hankam
Di level global, terkait politik lingkungan (perubahan iklim, perdagangan, biodiversitas, dll)
Realitas empiris : proses pembangunan sektor ling hidup/kehutanan terkait variable politik dan hukum
Kasus : Program HTR/HKM/HDesa sangat ditentukan dinamika dan perilaku politik lokal ( tidak ada dukungan politik DPRD dan pemerintah lokal, masyarakat sipil)
RPPI Politik dan Hukum Pengelolaan Ling Hidup/Hutan
1
29/05/2015
LUARAN PI
a. Rekomendasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan hutan yang mendapat legitimasi dari para pemangku kepentingan b. Rekomendasi kebijakan alokasi sumberdaya hutan yang adil dan proporsional c. Rekomendasi penyusunan undangundang dan regulasi di sektr lingkungan hidup dan kehutanan yang tegas dan konsisten d. Rekomendasi komunikasi politik dan diplomasi kebijakan yang kuat
2
29/05/2015
RUANG LINGKUP
Kekuasaan dan pengaruh politik internasional Kewenangan dan legitimasi struktur politik Kepemimpinan Keputusan politik dan kebijakan umum Konflik dan proses –proses politik Partisipasi dan perilaku politik Nilai-nilai (baru) yang tumbuh di masyarakat
KERANGKA PIKIR Ilmu Politik dan ilmu sosial : Cabang Ilmu Filsafat Ilmu Politik : ilmu mempelajari negara,
Filsafat
kekuasaan, distirbusi kekuasaan, pengendalian sosial dan perilaku politik termasuk lembaga politik Hukum : dibuat, dijalankan dan dipertahankan oleh kekuasaan (negara) Dalam ilmu politik : hukum cenderung sbg hasil persaingan kekuatan-kekuatan sosial sbg faktor kekuasaan. Hukum : salah satu alat politik untuk mewujudkan kebijakan penguasan dan negara
Hubungan Ilmu Politik, hukum
dan ling hidup/kehutanan
3
29/05/2015
Asumsi Proses Politik dalam Pengelolaan LING/SDH
Problem Tree Penegakan hukum tidak berjalan
Pembangunan lingkungan dankehutanan berkeadilan dan lestari tidak tercapai Capaian ekonomi sektor kehutanan tidak optimal
Kerusakan hutan meningkat
Akibat
Kinerja politik dan hukum pengelolaan Ling/ hutan lemah
Ketimpangan akses, penguasaan dan pengelolaan ling/sumber daya hutan
Lemahnya kebijakan dalam resource (SDH) allocation
Tumpang tindih dan konflik kepentingan antar sektor Belum ada kepastian penetapan kawasan Belum ada perubahan kebijakan substansial dalam regim pengelolan Belum ada tata batas
Komunikasi politik dan diplomasi kebijakan lemah
Tingginya pressure dari berbagai pihak (dalam negeri dan internasional Kelembagaan pengelolaan hutan lemah Inovasi komunikasi kurang SDM Lemah Transformasi masyarakat desa hutan menjadi citizen Koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal Kemenhut lemah Strategi dan media advokasi yang tidak jelas
UU dan Regulasi kurang tegas, terperinci dan tidak konsisten (kurang berbasis ilmiah) Interpretasi hukum beragam Proses pembuatan yang tidak responsive dan inklusif Penegakan hukum yang berbasis kepentingan Tingkat pemahaman para pihak dan publik (kognitif dan afektif) terhadap kebijakan dan perundangan kehutanan sangat lemah
Masalah Kunci
Kurangnya dukungan dan komitmen lembaga-lembaga politik dan masyarakat terhadap kebijakan kehutanan Lebih mengutamakan politik/kelompok Pergeseran mindset politik dari idiologis ke pragmatism Kapasitas SDM Lembaga Politik di bidang kehutanan rendah Sistem politik yang kurang mendukung Fragmentasi gerakan Pragmatisme gerakan Terbatasnya resource dan dana Dukungan public lemah
4
29/05/2015
Topik Kegiatan, Pelaksana dan Tahun Pelaksanaan Tahun
Output Rekomendasi kebijakan pengelolaan hutan yang mendapat legitimasi dari pemangku kepentingan
Kegiatan
2015 2016 2017 2018 2019
Pelaksana
1. Kajian orientasi kebijakan terhadap kepentingan politik/kelompok
Puspijak
2. Kajian pergeseran mindset politik dari ideologis ke pragmatis
Puspijak
3. Kajian pengembangan kapasitas SDM lembaga politik di bidang kehutanan
Puspijak
4. Kajian sistem politik yang kurang mendukung pembangunan kehutanan
Puspijak
2015 Output
Rekomendasi kebijakan alokasi sumberdaya hutan yang adil dan proporsional
Kegiatan
1. Kajian tumpang tindih dan konflik kepentingan antar sektor 2. Kajian reformasi kebijakan yang substansial dalam rezim pengelolaan hutan 3. Kajian kepastian penetapan kawasan hutan (adat) yang legitimate 4. Kajian alokasi sumberdaya hutan skala kecil dan skala besar
2016 2017 2018 2019
Pelaksana Puspijak BPK Makasar BPK Manokwari Puspijak
BP2PD Samarinda BPTKSDA Samboja BPK Kupang/BPK Mataram
5
29/05/2015
2015 Output
Rekomendasi penyusunan UndangUndang dan regulasi yang tegas dan konsisten
Output
2016
2017
2018
2019
Kegiatan
Pelaksana
1. Kajian interpretasi dan persepsi regulasi kehutanan ditingkat pengguna
Puspijak
2. Kajian proses pembuatan regulasi kehutanan yang responsif dan inklusif
Puspijak
3. Kajian penegakan hukum sektor kehutanan
Puspijak
4. Kajian implementasi keputusan MK tentang hutan adat dan kawasan hutan
Puspijak
Kegiatan
BPK Kupang
2015
2016
2017
2018
2019
Pelaksana
Rekomendasi 1. Kajian koordinasi dan komunikasi sinkronisasi internal dan politik dan eksternal kemenhut dalam diplomasi perumusan kebijakan kebijakan yang kuat 2. Kajian tingkat tekanan berbagai pihak (dalam negeri dan internasional) dalam perumusan kebijakan
Puspijak
3. Kajian inovasi komunikasi dan jejaring kerja dalam perumusan kebijakan
Puspijak
4. Kajian strategi media dan advokasi dalam komunikasi politik kehutanan
Puspijak
Puspijak
6
29/05/2015
Metodologi Penelitian 1
Pendekatan Desk study, survei lapangan, wawancara, konsultasi, FGD, observasi lapang
2
3
4
Lokasi
Jenis Data
Analisis Data
Level nasional, sub nasional, tingkat lokal
Data Sekunder dan Primer
Mixed method, kualitatif dan kuantitatif
13
Mohon Masukan & Saran Terima Kasih
7