KERANGKA ACUAN KEGIATAN SINERGITAS JARPUK DENGAN SKPD TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2016
I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan yang responsif gender dihadirkan sebagai perspektif dalam pemberdayaan perempuan dan ekonomi, khususnya di pedesaan. Perspektif gender menjadi penting bagi perempuan dalam melakukan pengembangan ekonomi. Tanpa pemahaman gender yang baik, pengembangan ekonomi bagi perempuan kemungkinan tidak akan berdampak pada proses pemberdayaan, tetapi sebaliknya hanya akan mengeksploitasi diri perempuan. Permasalahan perempuan di bidang ekonomi tidak terlepas dari kemiskinan. Perempuan dalam kegiatan usaha secara umum terbagi dalam 4 kelompok, yaitu perempuan tidak mampu berusaha karena beban kemiskinan; perempuan yang belum/tidak berusaha; perempuan pengusaha mikro dan perempuan pengusaha kecil dan menengah. Persoalan lain yang dihadapi perempuan di sektor ekonomi mikro adalah kurangnya akses informasi dan pasar, masih terbatasnya akses permodalan bagi perempuan, kurangnya SDM perempuan, kurangnya penataan kelembagaan dan jaringan serta kurangnya sensitifitas gender dikalangan masyarakat. Selama ini, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah baru sebatas meningkatkan ketrampilan, pemberian modal, akses pasar tetapi persoalan lain belum tersentuh, persoalan lain yang dihadapi perempuan di sektor ekonomi mikro adalah model pendekatan program pengentasan kemiskinan lebih banyak terpaku
pada
forum-forum
formal,
pengelolaan
program
belum
mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, politik dan ekonomi. Masing-masing SKPD berjalan sendiri-sendiri, tidak ada sinergisitas dengan SKPD/stakeholder lokal ditingkat desa/kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Jaringan Perempuan Pelaku Usaha Kecil (Jarpuk) di beberapa Kabupaten yang telah dibentuk BP3AKB Provinsi Jawa Tengah bersama Asppuk Wilayah Jawa selama ini kurang berkembang secara maksimal karena kurangnya dukungan SKPD terkait di tingkat Kabupaten dalam hal penganggaran yang responsif gender untuk mendukung program PPEP secara umum dan program Jarpuk secara khusus. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui
BP3AKB
Provinsi
Jawa
Tengah
akan
melaksanakan
Kegiatan 1
Peningkatan Sinergitas Jarpuk dengan SKPD di 4 Kabupaten (Banyumas, Klaten, Grobogan
dan
Purbalingga)
sebagai
upaya
mengadvokasi
Pemerintah
Kabupaten melalui SKPD Pemberdayaan Perempuan dan SKPD terkait untuk mendukung Program PPEP dan membangun Sinergitas dalam rangka mendorong Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemandirian Wilayah sebagai prioritas arah pembangunan tahun 2017. B. DASAR 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tetang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 64 tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 nomor 64); 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 nomor 69); 9. DPA SKPD BP3AKB Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 Nomor : 1.11.01.03.17.75.5.2 tentang Kegiatan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan.
2
C. TUJUAN 1. Membahas permasalahan kelompok perempuan/isu-isu gender yang terkait dengan ekonomi di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten. 2. Membangun kesadaran kritis bagi pemangku kepentingan/ stakeholder/SKPD terkait ditingkat Kabupaten untuk mendorong kebijakan yang responsif gender bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak dengan isu prioritas ekonomi, kesehatan, pendidikan, politik, lingkungan dan budaya 3. Meningkatkan koordinasi antara BP3AKB Provinsi Jawa Tengah dengan SKPD terkait di tingkat Kabupaten. D. HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Terpetakannya permasalahan dan isu-isu strategis gender di bidang ekonomi. 2. Terbangunnya kesadaran kritis, komitmen dan dukungan antar SKPD untuk mendukung pelaksanaan program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) di Kabupaten. 3. Koordinasi BP3AKB dan SKPD terkait ditingkat Kabupaten meningkat. II. PELAKSANAAN KEGIATAN A.
Pelaksana Kegiatan Pelaksana
Kegiatan
Sinergitas
Jarpuk
dengan
SKPD
adalah
Badan
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. B. Waktu dan Tempat Kegiatan Sinergitas Jarpuk dengan SKPD dilaksanakan pada : a. Kabupaten Klaten Hari
: Senin
Tanggal
: 23 Mei 2016
b. Kabupaten Banyumas Hari
: Jumat
Tanggal
: 27 Mei 2016
c. Kabupaten Purbalingga Hari
: Senin
Tanggal
: 30 Mei 2016
3
d. Kabupaten Grobogan Hari
: Selasa
Tanggal
: 31 Mei 2016
C. Peserta Peserta kegiatan Sinergitas Jarpuk dengan SKPD sejumlah 30 orang, yang terdiri dari unsur perwakilan kelompok perempuan yang mewakili 2 desa dan selama ini terlibat dalam kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan dan SKPD terkait Pemberdayaan
Perempuan
(Pemberdayaan
Perempuan,
Dinkes,
Disdik,
Disnakertrans, Dinsos, Disperindag, Dinkop, Bappeda dan Bapermasdes). D. Fasilitator Fasilitator Kegiatan Sinergitas Jarpuk dengan SKPD berasal dari Asppuk Wilayah Jawa, yaitu : a. Kabupaten Klaten : Izaak Danang Aryo Toto dan Iwan Setiyoko b. Kabupaten Banyumas : Tentrem Wigati dan Budhi Hermanto c. Kabupaten Purbalingga : Yuliana Desi Puspasari dan Elok Budhi d. Kabupaten Grobogan : Eko Kristiyanti dan Ratna Puspitaningtyas E. Proses Kegiatan Kegiatan Sinergitas Jarpuk dengan SKPD dilaksanakan dengan proses sebagai berikut : a. Pembukaan b. Sambutan SKPD PP Kabupaten c. Sambutan BP3AKB Provinsi Jawa Tengah sekaligus Pengantar Kegiatan PPEP d. Paparan Program PPEP yang sudah dilakukan (ASPPUK ) e. Analisis isu-isu gender / isu ekonomi f.
Membangun Perspektif bersama tentang PPEP dengan SKPD terkait tingkat Kabupaten.
g. Langkah-langkah yang akan dan telah dilakukan SKPD Tingkat Kabupaten untuk mendukung Program PPEP. h. Tanya Jawab/ Diskusi i.
Simpulan
j.
Penutup
4
III.
SUMBER BIAYA Sumber biaya Kegiatan Sinergitas Jarpuk dengan SKPD Tingkat Kabupaten berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah pada DPA Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) pada BP3AKB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.
IV.
PENUTUP Demikian kerangka acuan Kegiatan Sinergitas Jarpuk dengan SKPD Tingkat Kabupaten disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Semarang, Mei 2016 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH Ttd Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580611 197912 2 006
5
JADWAL SINERGITAS JARPUK DENGAN SKPD TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2016 MEI 2016 NO 1 HARI 1
WAKTU
ACARA
2
3
PENANGGUNG JAWAB 4
1
08.00 – 09.00
Registrasi
2
09.00 – 09.15
Sambutan SKPD PP Kabupaten
KET 5 Panitia
PP Kabupaten
Sambutan BP3AKB Provinsi Jawa 3
09.15 – 09.30
Tengah sekaligus Pengantar Kegiatan
BP3AKB
PPEP Paparan Program PPEP yang sudah Fasilitator
5
09.30 – 10.30
6
10.30 – 12.00
Analisis isu-isu gender / isu ekonomi
7
12.00 – 12.30
ISHOMA
dilakukan
Asppuk
12.30 – 13.30
PPEP
dengan SKPD terkait tingkat
Kabupaten. Langkah-langkah yang akan dan telah 8
13.30 – 14.00
dilakukan
Asppuk Panitia
Membangun Perspektif bersama tentang 7
Fasilitator
SKPD
Tingkat
Kabupaten
untuk mendukung Program PPEP. 9
14.00 – 14.30
Tanya Jawab/ Diskusi
10
14.30 – 15.00
Kesimpulan dan Penutupan
Fasilitator Asppuk Fasilitator Asppuk Fasilitator Asppuk Fasilitator
6
