8J~ :o/)~,{:nd IfZJa~
Q16ulcda afa/ca4'ta KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DERAH KHUSUS . IBUKOrA JAKARTA NOMm~
? ~~ .'
~
'l'.li,HUN 200 2 ,
I ,•. 1. "
.,
TEI\ITANG KETENlUAN PENGAWASAN PF:.LAKSANAAN KEGIATAN MEMBANGUN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
GUEIERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA,
Menlmbang : a. bahwa untuk kelancaran pelal<sanaan kegiatan membangull Va!l9--,§man, tartib dan teratur perlu adanya katentuan pengawasan peJa:i<sanaan kegiatan membangun di Propinsi Daerah K.husus Ibukota Jakarta; .b. bahwa sehubungan dengan huruf a ~~rsebut di at
: 1. Undang-undang Nomoi' 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah :
2. Undang-undang Nomoi' 34 Tahun 1999 tantang Pemer;ntahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia JakartEI ; 3. Peraturan Daerah Daerah KhLISUS Ibukota Jakarta NomoI' 7 Tahun '\991 tentang Bangunan Dalam Wl!ayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Peraturan Daerah uaerah KhuSllS Ibukota Jakarta "NomoI' 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah I
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta NomOI' :~
Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DaQrah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerall Khusus Ibukota Jakarta Non:!"or '1068 Tahun 199·1 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban Kegiatan Membangun Dan Menggunakan Bangunan di Daerah Khusus Ibukota .Jakarta;
·.
2 7. Keputusan Gubernur Proplnsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2000 tentang Perhitungan Retribusi Pengawas~n Pembangunan Kota;
8. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG KETENTUAN PENGAVVASAN PELAK5ANAAN KEGIATAN MEMBANGUN DI PROPINSI DAERAH KHLJSUS IBUKOTA JAKARTA BASI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengen : "
1. Daerah adalah Propin:;i Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota' Jakarta; 4. Dinas adalah Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Propinsii Daerah Khusus Ibukota Jakarta; ~
5. Suku Dinas adalah Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan dl tingkat KotamadyaJ Kabupaten Administrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 6. Seksi adalah Seksi Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan dl tingkat Kecamatan; 7. Kepala Dina:; adalahKepala Dinas ,gElflE\ta~n. dan Pengawasan Bal1gunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Propinsl
8. Kepala Suku Dlnas adalah Kepala Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotamadya/Kabupaten Administrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Kepala Selesi adalah Kepala Seksi Pelayanan Penataan Bangunan di tingkat Kecamatan dan Kepala 8eksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan di tingkat Kecamatan;
10. Petugas adalah saseorang yang ditunjuk dalam Iingkungan Dinets Panataan dan Pengawasan Bangunan untuk mengawasi pembangunan dan/atau bangunan;
11. Perancang arsitektur adalah seorang atau sekelompok ahU dalam bida:ng arsitektur, yang memiliki izin bekerja untuk perancangan bangunan dan sekaligus berfungsl sebagal pengawas berkala;
3 12. Perencana struktur adalah seoran~atau sekelompok ahU dalsm bidanQ struktur banQunan yang memiliki izin bekerja untuk perencanaan struktur dan sekaligus berfungsi sebagai pengawas berl~ala. 13. Perencana in:,talasi bangunan adalah seorang atau sekelompok ahli dalaminstalasl bangunan yang memiliki izin bekerja untuk perencanaan instalesi bangunan sekaligus berfungsi sebagai pengawas berksla. 14. Direksi Pengawas adalah seorang atau sekelompok ahU/badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan membangun atas penunjUkan pemilik bangunah sesuai ketentuan izln membanuun, yang penanggung jawabnya mempunyal SIBP dan perusahaannya berbentuk ba·dan hukum serta merniliki Sertifikasi untuk turut berperan aktif dalam mengamankan pelaksanaan tertib pembangunan, termasuk segl keamanan bangunan: 15. Pemborong adalah seorang atau badan hukum yang melaksanakan keglatan membangun atas penunjukan pemilik bangunan sesuai ketentuan izin dan mempunyai Sertifikasi.
'16. Badan Penasihat Teknis Bangunan yang selanjutnya disingkat BPTB adalah Suatu Badan yang :terdiri dari Tim Penasihat Arsitektur Kota (TPAK), Tim Penasihat Konstruksi Bangunan (TPKB), dan Tim Penaslhat Instalasi Bangunan (TPIB) yang bertugas memberikan s,aran kepada Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Kepala Dinas di Bidal'9 Arsitektur, Struktur serta instalasi bangunan, baik di bidang parencanaan, pengawasan lltaupun pengkajian teknls bangunan; . 17. Pongkaji Toknis Bangunan adalah seorang atau sekelompok ahU/badsn yang bertugas mengkaji dan bertanggung jawab atas hasil pengkajian sesuai dengan bidangnya serta memiliki izin bekerja: 18. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dallam rencana kote; 19. Garis Sompadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui olel1 denah bangunan ke arah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota; 20. Perpetakan adalah bidang tanah yang ditetapkan batas-batasnya sebagai satuan-satuan yang sesuai dengan rencana kota; 21. Rencana Kola adalah rencana yang disusun dalsm rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota; 22. Lingkungan ~Idalah bagian wilayah kota yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan diln penghidupan tertentu· dalam 'suatusistem'perkembangan kota secara keseluruhan: 23. Lingkungan Bangunan adalahsuatu kelompok bangunan yang mambantuk suatu kesaluan pada suatu Iingkungan teitentu; 24. Membangun . adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar, momperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian dan memperluas bangunan atau bangun-bangunan; 25. Bangunan adalah 5uatu perwujudan fisil( arsitektur yang akan digunakan untuk kegiatan manusia; 26. Bangun-bangunan adalah suatu parwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk I<egiatan manusia;
I
4
27. Bangunan rendah adalah bangunan yang l11empunyai ketinggian dari permukaan atau I~ntai dasar sampai dengan 4 lap'ls;
['d'8!.
28. BangLtnan sedang adalah bangunan yang mempunyai kelinggian antara 5 ciampa! dengan 8 lapis; 29. Banglman tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 8 lepis; 30. Instalasi bangLinan adalah instaiasi pada bangunan, bangLin-bangLinan dan atau pekarangan yang digLinakan L1ntuk menLJnjang tercapainya um;ur kenyamanan, keselamatan, kOlTIunikasi dan mobilisasi dalam bangunan yang rnelipLiti bidang Listril< Arus Kuat, Listrik Arus L;,;mah, Sanitasi, DrainasQ Pomipaan, Tata Udara G~)dL:ng dan Transportasi Dalam Gedung;
31. SIBP adalah 'Surat' Ii:rn Bekerja Profesi yang dapc:lt dipakc:li untuk perencanaan. pengawasan dan'pengkajian;
32. Sertifikasi adalah Sertifil
35. Kelayakan MenggLlnakan Bangunan yang seJanjutnya disingkat KMB
setelah
kondisi
(:2m
BAB II TERTIB PEL,lI,KSANAAN KEGIATAN MEMBANGUN Bagian Pertama Syarat Pelaksanaan Pasal 2
(1) Setiap peiaksanaan kegiatan membangun harue terlebih dahulu merl1iliki i::in memb",ngli:. dari Dinas atau Suku Dlnas. (2) Izin membangLln sebagaiman3 dil1lakslld pada ayat (1) dapat berupa : a. Izin Pendahuluan ( IP), sesuai tahapan pelaksanaan yang diizinkan; b. Izin Mendirikan Bangunan (1MB); c. Izin khusus atau Keterangan Membangun. Pasal3
(1) Pelaks,lnaan kegiahll1 mernbangun harus dilakukan oleh Pernborong dan diawasi oleh Direksi Pengawas yang memiliki surat izin bekerja.
5
(2) Persyaratan s,abagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku L1l1tuk bangunal1 rumal1 tinggal. Pasal4 (1) Oi lokasi proyel< harus selalu tersedia dokumen yang menyangkutpelaksanaan kegiatan mcmbangul1, 1"Qliputi : a, Surat Keputusan Izln dan Buktl Pelaksanaan Mendlrlkan Bangunan; b, Lan1piran izin berupa gambar arsitektur dan atau struktur dan stau instalasi bangul1an serta keterangan dan pets rencana kota; c, Penunjukan Pemborong dan Direksi Pengawas;, d, Jadwal pelaksanaan kegiatan membangun; e, Buku Monitoring Pelaksanaan bagi petugas dim Direksi PenQawas untLlk bangunan tinggi dan bangunan kl1usus,
(2) DokwT1011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bQrupa fotokopi.
PasslS
(1) Pelaksanaan kegiatan membangun harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum delam izin membangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berikut lampirannya serte memenuhi stMdar teknis yang berlaku, (2) Setiap pelal<sanaan keglatan membangun !~arus menjaga dan mamparhatlkan keselamatan, kebersihan, keamanan bangunan dan Iingkungan serta pencegahan dan penancgulanlJan behaya kebakaran, antara lain harus menyediakan Alat Pemadam Api Rillgarl (AP,A,H),
Pasal6 (1) Waldu pelak\.anaan kGgiatan rnembangun hanya diperkGnankan mulai pukul 06.00 s,d, 18.00, (2) Apabila pekE1rjaan melewati batas waktu eebagaimanll dimllksud pada ayat (1), rnel{a Direksi Pengawas wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Dinas, (3) Kegiatan rnembangun yang menimbulkan polusi udara atau suara serta menghasllkan
limbah padal ataupun cair tidak boleh mongganggu lingkungan sElsuai dongal1 kGtentuan yang berlaku, '. t.
Pasal
,. ,.}
.• \
•. "
7
('I) Setiap
temlga kel'ja pede I<egilatan peleksanaan membangun diwajibkal1 untuk l11enggunakan perlengkapan keselamatan karja sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi : a. sabuk pel,gaman; b, helm; c. sepatu kE,rja; d, masker dan kaea mata (untuk pekerjaan tertentu); e, perlengk
(2) Pemborong harus l11engawasi tertib penggunaan pel'lengkapan kesel6matarl kerja sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) pasal ini, dan bertaliggung jawab atas keselamatan pokerja salama jam karja,
Pasal8 Lokasi proyek harus dipagar setinggi minimai 2,5 meter dengan memperhatikan keamanall, keindahan dan keserasian lingkt.Jn{jZltl selia t.idak me!arnpaui GSJ dan tElrbuat dari bahan sementara yang harlls dibongkar setelah plS'lsksanaan kegiatan membangun selesai,
(1) Sebelum dan selama kegk-lt8n membang!J11 dilaksanakan haru5 dipaslIng papan proyek yang mencantumkafl ,n
(2) Dalam hal proyek cukup be:>",r,
"l\t:~U b',~rilda pada pekarangan yang luas maka papan
proyek tersebul haws dipas
pada ayat (i), akan
PasallO (1) Sebelum kegia;:an membangul1 dila~m
(2) Patok GSB dan GSJ oien sebagmmii,na dimaksud pada ayat (1) hams dipertahankan dan tidak boleh terganggu daiam kegii:l*"m 1-r'lGmbangun. (3) Dalam kegiatan menelltuk:i1n l",tit.1e bangunan halus memperhatikan hasil pematokan sebagaimana dimaksud rdalam w:'o:sinl '10 dan jarak bebas antara bangunan yang tercantum pada gambar lampiran 1MB.
Pasa! 11
(1) Peillantai d~lsar bangunan, ditet"
(1) Sarana untuk pekerja bangul1<'.!l"I hams ctisediakan oleh pemborong di dal1lm lokasi proyek pada saat sebelum kegiatan membal'l!~un dimuiai, meliputi : a. bedeng tempat istirahat pe!<er,ja;
b. MCK; C. warung/tempat makan;
d. perlengkapan
PPP~~.
7
(2) Untuk keperlu,an pelaksanaan kegiatan membangun, se.lain sarana sebagaimana din1aksud pada ayat (1) pasal ini, Pernborong juga harus menyediakan :
a.
dlreksl keet;
b. tampat untuk penyimpan bahan bangunan;
c. los kerja yang penempatannya ditata rapi dalam lokasi proyek.
(3) Delam hallokasi proyek tidak clapat menampung sarene sebagaimane dimaksud pad a eya! (1) dan (2) pasal ini, dapal disediakan di luar lokasi dengan terlebih dahlJILI mendapat Izin khusus benJp,a keterangan membangun dari Suku Dinas.
Pasal13 (1) Jarlngan dralnase sementara dl dalam proyek, harus dllengkapl kolam pengandapan lumpur atau kolam pengendapan cairan beton sebelurn dihubungkan ke jaringan draina~e kota. (2) Terhadap Iirnbah cair yang mengandung minyak, kolam pengendapan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilehgkapi dengah penyarihg oli (oil trap) . PI!lsI!l114
'.
(1) Penempatan pintu keluar masuk proyek tidak boleh mengganggu arus lalu Iintas dan prasarana ko1:a. (2) Kendaraan yiang keluar/masuk proyek yang membawa bahan bangunan dan/atau tanah dan/atau puing-puing harus dalam keadaan tertutup rapat serle tidak boleh mengotori Iingkungan dun jalan yang dilalui. (3) Untuk terlaks,ananya ketentuan sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) pasal ini Pemborong harus menyedlakan alat pemberslh/pencucl kendaraan yang keluar darl proyek. (4) Apablla jalan masuk proyek tersebut mellntasl trotoar dan saluran lImum maka perlu dlbllat konstruksi pengaman berupa jembatan sementara untuk lalu Iintas kendaraan keluar dan ma:suk proyek dengan terlebih dahulu melaporkan ke Dinas/Suku Dinas dan instansi terkait. '. I.
'",
,_I .. ,
• _"
Pasal15 (1) Terhadap pelakssnaan kegiatan mQmbangun yang membutuhkan unit produksi bQton (bacthing plant) di lokasi proyek harus memperhatikan : a. penempalan bacthing plant dan bahan baku tidak bpleh mengganggu IIngkungan: b. sistem pElnanggulangan polusi udara dan suara harus memenuhi ketentuan yang berlaku; c. IImbah call' yang dlhasllkan harus melalul kolam pengendapan cal ran baton sebagaimans dimaksud dalam Psssl13 ayat (1). .,
8
Bagian Ketiga Kegiatan Pelal,sanaan Paragraf'l Pekerjaan Pondasi Pasal 16 Pelaksanaan kefJlatan pondasi meliputl galian tanah, pemancangan tiang, pengebOl"ar pondasi, uji coba beban, struktur penahan tanah, galian tanah untuk basement, dar pemompaan air tanah (dewatering) tidak boleh menimbulkan kerusakan pada bangunan prasarana/sarana kota dan lingkungan di sekitar lokasi proyek, .
.
I
I"
,l.
"
,Pasal17
(1) Terhadap pelalcsanaan pekerjaan porldasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 16 apabila dapat mengakibatkan stabilitas bangunan dan/atau prasarana/sarana kota di sekitar lokas! proyek terganggu dan/atau membahayakan lingkungan, harus diadakan pengamanan sebelum pelaksanaan pondasitersebut dimulai/diteruskan maka Direksi Pengawas ter!ebih dahl.llu melaporkan raneana pengamanan tersebut kepada Dinas, (2) Terhadap pelaksanaan pemancangan liang pondas!, yang dapat mengc:f(lbatI\8n ganggLli',n dan/atau merusak sistem instalasi elektronik yang sensitif pada banglJnOln sekitamya, Dinas dapat l1'Iemerintahkan untuk mengubah sistem pondasl yang dlgunak<.n. Pasal 18 (1) Setiap pekerjaan galian lebih dari 2 meter harus diamankan dari bahaya terjadinyc I,eiongsoran, yang perencanaan dan teknik pelaksanaannya hams terlebih dahull l dllaporl,an olel; Dlrel<si Pengawas kepada Dinas, (2) Terhadap lokasi bangunan yang luasnya terbatas, pekerjaan g.,lian sebagaimam! dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan dE\i1gan sistem penahan tanah dan tidal, diperkenankan dengan sistem galian terbuka, (3) Penempatan penimbunan hasH galiali dan/atau peliimbunan bahan-bahan bangunan el, lol
Pasal19 Terhadap kegiatan penggalian tanah untuk basement dengan pel110mp~lan air (dewatering; harus melaksanal(an hal-hal sebagai berikLlt a. Membuat suml~r pemantauan penurunan air tanah sesuai dengan perencanaan cew"tGr::,;: yang telah c1isetujui. b. Mengamati kemungkinan terjadinya penurunan bangunan di sekitar proyek berdasarkan radius pengaruh akibat dewatering. c, Mengambillangkah-Iangkah pengamanan dan penanggulangan terhac!ap pengaruh negaiif yang timbul skiba! dewatering pada lokasi proyek I"liaupun lingkungan. d, Meresapkan I<embali air tanah yang dipompa melailli Slimur resapan,
9
Paragraf 2 Pekerjaan Struktur Atas Pasal20 (1) Pada pelaksanaan pekerjaan struktur atas dengan ketinggian dan letal( bangunan yang dapat mengganggu keamanan pejalan kaki maka pada pagar proyak yang berbatasan dengan trotoar !larus dibuat konstruksi pengaman yang melindungi pejalan kaki.
(2) f
Pasal21 Pada pelaksanaan kegiatan membangun bangunan bertingkat yang dapot membahayakan keamanan pel<erja dan IIngl
Pasal22 (1) Pemasangan clan pembongkaran bekisting harus menglkutl ketentuan sebagalmana dlatur
dalam peraturcUl beton bertulang Indollesia.
(2) P",rancah dari bahan kayu alau bambu hanya diporbolohkan unluk pelaksanaan kegiatan membangun maksirnal 4 lantai, sedangkan di atas 4 lantai harus dipakai perancah basi atau sejonis. (3) Konstruksi bekistin9 dan perancah harus aman dan tidak membahayakan para pekerja dan
iingkungan seldtarnya.
(4) Untuk bekisting dan perancah khusus perlu di~L1at rencana dan p~rhitungan strukturnya terlebih dahulu disetujui oleh Kepala Dlnas.
' , ."
,.
Pasal23 (1) Untuk melaks;anakan keglatan rnembangun bangunan tinggl harus menggunakan tower
crane dan lift kerja. (2) Pongoparaskm tower crane pada keglatan mombangun harus mGmGl1uhi kotQntuan sebagai berikLIt. a. Tower crane yang digunakan haws layak pakai. b. Pengopera:siallnya tidak boleh menimbulkan bahaya terhadap pekerja dan Iingkungan. c, Lengan tower crane tidak boleh keluar dari batas !okasi proyek kecuali dang-an izin dari pihal
10
d. Dalan1 hai ;:"ldany-a lzin khu~:,;us. CkH'i pihak!instasi Iorkait ~;Glb8:galrnz.na dfrr1~il<sud Pf~d.'; hlHUf C, linpkungan yang terlcena 9<3nSJ~ju<;n pengoperasian tower cmne tf,rsebul Ilall.:
diberikan pengaman~'!i1 tambahan. e, UntlJk tower crane yang rnencapai ketinggian 40 rn a!au Isbih haru'5 dibel'l lampu I,m,;;,) untuk menghindari kec<J!akaan lalu lintas udara,
Paragraf 3 PE,kerjaanlnstalasi Bangunan Pasai 24
Setiap
pelf.l!~samli'ln
l(egiatan mernbangun yang m€',rm;rlukan instal1:<si Ibtr'!k untuk sUlnbei
daya Jistrik darurat. lif angkut barang/orang dan lain..lain yang sejenis dan b"::'sibt sementm harus memenuhi l,etentuEln. antara .Iain: a. tingkat kebisingarl' yang ditiml'luHG'ln oleh pembangl
GO dB; b. pembangkit t(maga listrik sel'mmtara yang rnengeluarl(an suara rnel8billi standar makslmum sebagaimana dimak";l.ld pada huruf fl, harus dilengkapi deng:311 pered8/Y1 suar:,; c, penggunaan kabel harus memenuhi stancJar "."".""" (LMK) ,
F'asal25 (1) Pad a pelaf,sanaan pemasangan im;talasi listrlk, tata Lldara £jl,ejung, plambing serta Instaiasl lainnya yang penempatannya molalul ,;truklur b~mgunan haws aman dan tidal< mengurnngl kekuatan struktur, (2) Pelaksanaan p\~rnbuatan ILlban9 (~,paring) dan saluran yang ditanmn dalari'l bOlton (conduct) untuk pernasangan insr,daosi :;,ebaga,imana dimaksud pada ayat ('I) pasal in harus bersamasn dengan peh:ik;.o;onarm pengecoran baton struktur,
Pamgraf 4 Pekerjaan Rwmg Lusr
Pasal26 ('1) Pada pelaksanaan ruang Iuar hai'Lis rnemperhatikan kelentuan peii lantai cia,"ar rn ak,:;i In LI IT, 120 em dari peil halaman rata-rata s8suai yang ditetapkan dnlom gambar !'.II'npil';:m !:'I: membangLIn, (2) Dalarn hal p",il haiarnan rata.. !"",t;?, I",bih tinggi at;;u IGbih rendah dad peil perrnukc.an jc;iciil, peillantai dasar disesuaikan drolf'lr;I
Pasa! 27 Setiap peiaksans2n kegiat
11
Paragraf 5 Pelaksanaan Kegiatan Membanglln Yang Terhenti Pasal28 \'1) Terhadap pelaks
(2) f-'emborong dan Direksi Pengawas melapcrkan terhentinya pelak$anaan kegiatan rnembangun sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) kepada Suku Dlnas/Dinas disertai <,Iesan dan r)engarnanan-pengamenan yang telah dilekukan.
BAS III PElAKU PEMBANGUNAN DAN PELAPORAN
Bagian Pertama Pelaku Pembangunan Paragraf 1
Pemilik BangLinan ,.
Pasal 29. '- ,. ,-I .,
(,1) Pemilik 8angunan Non Rurnah Tinggal berkewajibl!n
tnen~lnjuk
. -
"
pemb,)rong clem Direl\si
Pengawas yang mempunyal izin bekerja sebelum kegiatan pelaksanaan membangun dimulai serta mOl"iyampaikan surat pel~unjukan tersebut kepada Suku Dinas I Dinas. (2) i\pabila Diroksi Pongawas sGbagaimana dimaksud pade ayet ('1) pas,~1 ini mGrupakan perusahaan konsultan maka perLlsahaan tersebut harl.ls menunjuk tenaga alllinya yang memiliki izin bekerja sebagai penanggung jawab.
Pasa! 30 Sogal
12
Paragraf 2 Pemborong Paslll 31
(1) Pemborong yang melaksanakan kegiatan membangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat berupa : a. pemborong tanpa sub pemborong; b. pemborong utama dengan beberapa sub pemborong. (2) Penentuan ke,las pemborong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b
ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau dinyatal
.
.
I", ,
Pasal 32 (1) Pemborong dalam melaksanakan kegiatan membangun mempunyai lugas dan tangguflg jawab sebagai berikut. a. Melllksanaklln kegiatlln membllngun harus sesuai dengan izin membangun beserta gambar lampirannya serta mengikuti petunjuk petugas Suku Dinas/Dinas; b. Menghasilkan kualitas pelaksanaan· kegiatan membangun sesuai dengan yang dlsyaratkan dalam Izln membangun beserta gambar lamplrannya dan memenul1i standar taknis yang berlaku; c. Tidak mel~lksanakan kegiatan membangun bagian yang tidak sesuai izin membangun yang dimiliki; d. Dalam melaksanakan kegiatan membangun senantiasa menjaga kebersihan, keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja pada bangunan serta Iingkungan. (2) Pemborong berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan membangun kepada Suku Dinas/Diinas sesuai tahapan apabila diperlukan.
Pasal 33 Pemborong haru:s mengantisipasi kondisi lapangan dalam menerapkan sistem pelaksanaan kegiatan membangun sehingga aman dan tidak menimbulkan kel'llsakan lingkungan.
Paragraf 3 Direksi Pengawas Pasal 34 (1) Direklli Pengawas llebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi bidang arsitektur struktur dan instalasi bangunan yang tugas serta tanggung jawabnya sesua', bidangnY2, masing-masing. (2) Salah satu dari Direksi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertindak sebagai koordinator yang ditunjuk oleh pemilik bangunan. (3) Manajemen Konstruksi (MK) menjadi koordinator Direksi Pengawas sebagaimana dimaksud pHda ayat (2)apabila bangunan dilaksanakan menggunakan Manajemen Konstruksi (MK).
13
(4) Penentuan klasifikas'l izin bekerja Direks'! Pengawassebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlal
Pasal35 (1) Direksi Pengawas bidang instalasi bangunan sebagaimana dimaksud (1) untuk bangunan sadang, tinggi dan khusus tardiri : a. bidang Iistrik arus kuat b. bidang listrlk arus lemah c. bidang sanItas'!, drainase dan pemipaan d. bidang tata Lldara gedung e. bidang transportasi dalam gedung
dl~lam
Pasal 34 eyat
(2) Direksi Pengawas bidang instalasi bangunan untuk bangUl;an rendah arltara lain: a. bidang listrik arus kuat dan atau; ~ b. bidang Iistrik arus lemah dan atau; c. bidang sanitasi, drainase dan pemipaan. Pasal 36 Dircksi Pcngawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) mernpunyai tugl!lS dan tanggung jawab sebagai berikut. a. Melakukan pengawasan harlan terhadappelaksanaan keglatan membangun dan momberikan petunjuk teknis agar polaksanaannya sosuai dengan izin l1lembangun bosorta gembar lampirannya dan kualitas/mutunya sesuai dengan standar tekni:i yang berlaku; b. Melaporkan jadwal dan hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan membangun sesuai tahapan pekerjaan;
c. Mengawasi pelaksanaan uji beben I
Pasal 37 Koordinator Direksi Pengawas sebagaimana dimaksud.dalam Pasal34 aye,t (2) berkewajlban : a. mongkoordinasikan pongawasan polaksanean kogiatan membangUl1; b. mengl
dan
Bagian f<edua
Pelaporan Pasal 38
(1) Laporan h'ISil pelaksanaan I(egiatan membangl1fl bidang stru\
a. persiapan C,lliera la'ln pengukl.lran, pernatol,an, penel'1tuan peH, pagar proyek, D·,,·s\,,' I(eet dan b"deng); b. pandasi tf~rl11aSLIk strUh.1Uf penarlan tanah (jan percobaan pembebanal'l (Lo"'dinQ.'e.s/! bila disyarel:kan; c. stn~ktur bcJsernent dan pemornpaan air tanahidewatering (bila ada): d. struktui" lantai dasar; e, struktur lanti\~ tinglwNtypic:al;
f. struktur atap; g. finishing; h. SLiITIUr resapan, rutlng fasilitas umum (Public Space) dan Penghijauan. (2) Laporan hasil pelaksanaan I(cgiatsn rnembangun bidan(J instalasi bangunan \ial'1~i dilakukan oleh lJireksi Pengaw3s sebagaimana dil'l1aksud dalam Pasal 36 huruf b meliput: jenis pekerjaan : a. instalasi listrik arus kuat;
b. instalasi listl'ik arus lemah; c. instalasi sanitasi drainase dan pemipaan; d. instalasi tata Lldara gedung;
e. instalasl trElnsportasi da!arn gedung;
Pasal 39
Direksl PengavvEls harus membuat laporan permasalahan/harnbatan prlaksanaJ.n
j!;).r,c
dihadapi dan lall~Jkall··langkah yang sudah diambil guna penyeiesaian masalah tersebui S Llku DinasiDinas, antara lain : a. keterlambatan pelaksanaan dari rCl'icana yang sudah diajukan; b, penyll1'1pangan pelaksanaan yang mungkin terjadi sehLlbungan dengarl kondisi lapailQClr yang lidak s~~iuai dengan izin membangul'1 beserta usul penyelesaian; c, penempatan ,lIat bantu pelaksanaan yang mengganggu lingkungan;
d. kebakaran dan/atau ll1usibah yang terjadi pada lokasi bangunar.; e. Penghenlian sernenlara pelaksanaan kegiatan membangun dan iangkah-langlGlII pengamanan bangunan dan Iingkungannya se!ama pe!aksanaan diheniikolll; f. ganggl!an kemnanan, ketertiban dan kebersihan terhadap iingkungan eli sekit2:rnya.
BAB IV
KEl"ENTUAN L..<\IN
Pas,,1 40 Tata cara pengawas<\n pelaksanaan keglatan membangun oleh Suku Di.!'12S dan DilliiS ,:,ic n diatLll' dengan keputusall Kep'lla Din"'s. .
15
Pasal 41 Terhadap bangLlnan yang telah berdlri dan memlllki izin membangun sarta talah digunakan belum memiliki IPS penye/esaiannya akan diatur dengan keputusan Kepala Dinas.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42 (1) Dengan berlakunya keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku la.gl. (2) Keputusan ini mula! berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan keputusan Ini dangan penempatannya dalam Lembaran Daerah Prop/nsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2002 GUBERNUR PROP/NSf DAERAH KHUSUS /BUKOTAJAKARTA,
!i
~
SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1I3~ Juni :roO:r SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBU TA JAKARTA, '.."
.' I
"
• ','
LEMBARAN L'RAH PROPINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAlillN 2002 NOMOR 73
,
,
..
