(Lembar Pengesahan)
KEPUTUSAN DIREKSI PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) NOMOR : KD.127/PA.209/ASDP-2012 tentang PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN ASDP DIREKSI PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) Menimbang
:
a. bahwa untuk menjamin kesinambungan penghasilan Karyawan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) setelah purna bakti, telah didirikan Dana Pensiun ASDP berdasarkan Keputusan Direksi PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) Nomor KD.50/PA.303/ASDP-2000 yang telah memperoleh pengesahaan Menteri Keuangan Nomor Kep-392/KM.17/2000, dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor KD. 90/PA.209/ASDP-2005 tanggal 2 Desember 2005 yang telah memperoleh pengesahan Menteri Keuangan Nomor Kep-005/KM.5/2006; b. bahwa untuk efisiensi dan kelangsungan Dana Pensiun, meningkatkan manfaat lain bagi peserta yang non aktif dan meninggal dunia, maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun ASDP; c. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun ASDP
dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). Mengingat
:
1.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
1
2.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 26);
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507) dan peraturan pelaksanaannya;
5.
Anggaran Dasar PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 82 tanggal 29 Juni 1993 dibuat dihadapan Imas Fatimah,SH, Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Nomor 24 tanggal 8 Agustus 2008 dibuat dihadapan Johny Dwikora Aron SH, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 26 Mei 2009, Tambahan Nomor 13762 juncto Akta Nomor 40 tanggal 17 September 2009 yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron,SH, Notaris di Jakarta, yang telah telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26 tanggal 30 Maret 2012, Tambahan Nomor 277/L juncto Akta Nomor 80 tanggal 31 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron,SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.10.29518 tanggal 8 Agustus 2012;
6.
Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor KEP-86/MBU/2010 tentang Pengangkatan Anggotaanggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 26 Mei 2010 dan Nomor KEP-117/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 27 Mei 2011;
7.
Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor KD.47/HK.001/ASDP-2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero).
2
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKSI PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN ASDP Pasal 1 KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan : 1.
Undang-undang Dana Pensiun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
2.
Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3.
Dana Pensiun adalah Dana Pensiun ASDP;
4.
Pendiri adalah PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang berkedudukan di Jakarta yang Anggaran Dasarnya sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 82 tanggal 29 Juni 1993 dibuat dihadapan Imas Fatimah,SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya;
5.
Pemberi Kerja adalah Pendiri yang mempekerjakan karyawan;
6.
Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun ASDP;
7. 8.
Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun ASDP; Peraturan adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun ASDP;
9.
Karyawan adalah Karyawan yang telah diangkat sebagai karyawan tetap sesuai Peraturan Pemberi Kerja;
10. Calon Karyawan adalah Seseorang yang diangkat sebagai Calon Karyawan sesuai peraturan Pemberi Kerja; 11. Peserta adalah Karyawan atau Calon Karyawan yang telah memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan Dana Pensiun dan telah terdaftar pada Dana Pensiun; 12. Pensiunan adalah Peserta yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun bulanan sesuai Peraturan Dana Pensiun; 13. Janda/Duda adalah Istri/suami yang sah dari Peserta/pensiunan yang meninggal dunia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun; 14. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta atau pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun; 15. Pihak Yang Ditunjuk adalah orang yang ditunjuk oleh Peserta, sebelum Peserta Pensiun atau meninggal dunia untuk menerima dana yang merupakan hak Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak;
3
16. Masa Kerja adalah masa kerja karyawan yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk penentuan besaran Manfaat Pensiun; 17. Masa Kepesertaan adalah masa yang tidak terputus sejak Karyawan terdaftar menjadi Peserta Dana Pensiun sampai berhenti bekerja; 18. Pihak Yang Berhak adalah Janda/duda, anak atau Pihak Yang Ditunjuk; 19. Cacat adalah cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk/disetujui oleh Pemberi Kerja yang menyebabkan karyawan tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan hasil yang layak diperoleh sesuai pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya; 20. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah 40% dari gaji kompetensi pada saat Peraturan ini disahkan dan menjadi dasar perhitungan besarnya Iuran Pensiun dan Manfaat Pensiun; 21. Nilai Sekarang adalah nilai pada suatu tanggal tertentu dari pembayaranpembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran termaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran dimaksud; 22. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun; 23. Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun bagi Peserta yang mulai dibayarkan pada saat Peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya; 24. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah manfaat pensiun bagi Peserta yang dibayarkan bila Peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal; 25. Manfaat Pensiun Cacat adalah manfaat pensiun bagi Peserta, yang dibayarkan bila Peserta menjadi cacat; 26. Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya paling cepat setelah mencapai usia pensiun dipercepat. Pasal 2 NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN (1). Dana Pensiun menjalankan kegiatan dengan nama Dana Pensiun ASDP, selanjutnya disebut Dana Pensiun dan berkedudukan di Jakarta; (2). Kantor Cabang dan atau Perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang.
4
Pasal 3 TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU (1). Dana Pensiun ini merupakan kelanjutan dari Program Pensiun yang pedoman pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Direksi PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) Nomor KD.50/PA.303/ASDP-2000 yang memperoleh pengesahaan Menteri Keuangan Nomor Kep-392/KM.17/2000 telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor KD. 90/PA.209/ASDP-2005 tanggal 2 Desember 2005 dan telah memperoleh pengesahan Menteri Keuangan Nomor Kep-005/KM.5/2006. (2). Dana Pensiun ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Pasal 4 AZAS Dana Pensiun ASDP berazaskan Pancasila sebagai landasan Idiil dan UndangUndang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional. Pasal 5 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta setelah purna bakti dan Pihak Yang Berhak. Pasal 6 PENDIRI Pendiri Dana Pensiun ASDP adalah PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang Anggaran Dasar PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dimuat dalam Anggaran Dasar PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 82 tanggal 29 Juni 1993 dibuat dihadapan Imas Fatimah,SH, Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Nomor 24 tanggal 8 Agustus 2008 dibuat dihadapan Johny Dwikora Aron SH, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 26 Mei 2009, Tambahan Nomor 13762 juncto Akta Nomor 40 tanggal 17 September 2009 yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron,SH, Notaris di Jakarta, yang telah telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26 tanggal 30 Maret 2012, Tambahan Nomor 277/L juncto Akta Nomor 80 tanggal 31 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron,SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.10.29518 tanggal 8 Agustus 2012.
5
Pasal 7 KEWAJIBAN PENDIRI (1). Pendiri wajib membayar iuran; (2). Pendiri wajib memungut iuran Peserta; (3). Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) kepada Dana Pensiun; (4). Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo; (5). Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan Pengurus dan Dewan Pengawas kepada Menteri; (6). Pendiri memberikan data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun. (7). Pendiri wajib menyampaikan kepada Menteri setiap perubahan arahan investasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan. (8). Pendiri wajib membayar denda dan menyetorkan ke Kantor Kas Negara atas keterlambatan Pengurus menyampaikan Laporan Berkala kepada Menteri serta menyampaikan copy bukti setoran denda dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (9). Pendiri wajib mendengar dan memperhatikan saran Peserta dalam rangka penetapan Peraturan dan perubahannya. Pasal 8 HAK DAN WEWENANG PENDIRI (1). Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya; (2). Pendiri menunjuk dan memberhentikan Pengurus dan Dewan Pengawas; (3). Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan; (4). Pendiri menetapkan dan mengubah Arahan Investasi; (5). Pendiri menetapkan rencana kerja serta anggaran belanja dan pendapatan Dana Pensiun; (6). Pendiri mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas; (7). Pendiri menetapkan besaran honorarium dan penghasilan lainnya untuk Pengurus dan Dewan Pengawas; Pasal 9 TANGGUNG JAWAB PENDIRI Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan.
6
Pasal 10 PENGURUS Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus (1). Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Warga Negara Republik Indonesia; b. Memiliki akhlak dan moral yang baik; c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang perekonomian dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perekonomian; d. Pernah menduduki jabatan manajemen yang menangani bidang keuangan dan atau personalia pada suatu badan hukum sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun; e. Memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat lulus ujian yang diselenggarakan oleh Lembaga Standar Profesi Dana Pensiun; f. Lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Tim Penguji yang ditunjuk oleh Lembaga yang berwenang. (2). Penunjukan Pengurus ditetapkan dengan Surat Keputusan Penunjukan; (3). Jumlah anggota Pengurus sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, dengan susunan seorang Direktur Utama dan selebihnya sebagai Direktur; (4). Pengurus diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, Pengurus yang bersangkutan dapat diangkat kembali; (5). Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya; (6). Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Pengurus, Pendiri wajib mengangkat anggota Pengurus untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadi lowongan anggota Pengurus dimaksud untuk masa jabatan secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4); (7). Selama Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana ayat (6), maka tugas dan fungsi dari jabatan Pengurus yang lowong dapat dirangkap oleh Pengurus yang ada, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan; (8). Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : a. Masa jabatan berakhir atau; b. Meninggal dunia atau; c. Mengundurkan diri atau; d. Diberhentikan oleh Pendiri atau; e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. Dana Pensiun bubar.
7
(9). Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan; (10). Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/Jabatan eksekutif pada perusahaan lain. Pasal 11 KEWAJIBAN PENGURUS (1). Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun; (2). Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri; (3). Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun; (4). Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun; (5). Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masingmasing Peserta; (6). Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri menurut jenis, bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri yang terdiri dari : a. Laporan Keuangan; b. Laporan Investasi; c. Laporan Teknis; d. Laporan Aktuaris; e. Daftar Investasi Bulanan (7). Laporan sebagaimana dimaksud ayat (6) wajib disampaikan pula kepada Pendiri kecuali ayat (6) butir c. (8). Pengurus wajib menyampaikan keterangan atau pengumuman kepada Peserta mengenai : a. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri; b. Hal-hal yang timbul berkaitan dengan kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Menteri; c. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun; d. Ringkasan Laporan Investasi Tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas Laporan Investasi Tahunan paling lambat satu bulan setelah disampaikan kepada Menteri Keuangan; e. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas atas kinerja investasi Dana Pensiun. (9). Pengurus wajib memberitahukan kepada Menteri apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
8
(10). Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Menteri atas Peraturan Dana Pensiun dan Perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. (11). Pengurus wajib menyampaikan rencana kerja serta anggaran belanja dan pendapatan Dana Pensiun selambat-lambatnya setiap akhir bulan Oktober untuk mendapat persetujuan Pendiri. (12). Pengurus wajib menyampaikan rencana investasi tahunan selambatlambatnya setiap akhir bulan Oktober untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas. (13). Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus. (14). Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya. (15). Pengurus wajib menyampaikan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. Pasal 12 HAK DAN WEWENANG PENGURUS (1). Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. (2). Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar Pengadilan. (3). Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun serta menetapkan gaji/penghasilannya dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun. (4). Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pemberi Kerja dan Peserta. (5). Pengurus berhak menerima honorarium dan penghasilan lainnya yang merupakan beban Dana Pensiun. Pasal 13 TANGGUNG JAWAB PENGURUS (1). Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan pelaksanaannya. (2). Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
9
(3). Pengurus masing-masing atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum. Pasal 14 RAPAT PENGURUS (1). Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. (2). Hasil rapat Pengurus harus dibuat suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. Pasal 15 DEWAN PENGAWAS Penunjukan, keanggotaan dan masa jabatan Dewan Pengawas. (1). Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas. (2). Penunjukan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan surat penunjukan. (3). Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang, dengan susunan seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris masing-masing merangkap sebagai anggota dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota. (4). Anggota Dewan Pengawas terdiri dari Wakil Pemberi Kerja dan Wakil Peserta dalam jumlah yang sama. (5). Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dari unsur karyawan dan anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dari unsur pensiunan ditunjuk dan diangkat oleh Pendiri. (6). Dalam hal jumlah pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang dan wakil Peserta lebih dari 1 (satu) orang, maka wakil Peserta dalam Dewan Pengawas 1 (satu) orang harus berasal dari pensiunan. (7). Direksi dari Pemberi Kerja tidak dapat ditunjuk sebagai Wakil Peserta dalam Dewan Pengawas. (8). Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Direksi Pemberi Kerja atau dari Karyawan atau bukan karyawan. (9). Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus. (10). Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
10
(11). Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. (12). Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadinya lowongan jabatan anggota Dewan Pengawas. (13). Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila : a. Masa jabatan berakhir; atau b. Meninggal dunia; atau c. Mengundurkan diri; atau d. Diberhentikan oleh Pendiri; atau e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau f. Wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; g. Status Badan Hukum Dana Pensiun berakhir. (14). Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan. Pasal 16 KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS (1). Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus sesuai dengan program kerja; (2). Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasan kepada Pendiri selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku dan salinannya diumumkan kepada Peserta; (3). Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya; (4). Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya sekali untuk satu tahun buku yang didasarkan pada : a. Laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik; b. Saran dan Pendapat Peserta. Pasal 17 TUGAS, HAK DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS (1). Dewan Pengawas berwenang menunjuk Aktuaris dan Akuntan Publik. (2). Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
11
(3). Dewan Pengawas mempunyai wewenang meminta keterangan kepada Pengurus yang berkaitan dengan Dana Pensiun. (4). Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rencana investasi yang disusun oleh Pengurus. (5). Dewan Pengawas berhak menerima honorarium dan penghasilan lainnya yang akan menjadi beban Dana Pensiun. Pasal 18 TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri. Pasal 19 RAPAT DEWAN PENGAWAS. (1). Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. (2). Hasil rapat harus dibuat suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat dimaksud. (3). Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis. Pasal 20 KEKAYAAN DANA PENSIUN (1). Kekayaan awal Dana Pensiun berasal dari pengalihan kekayaan Yayasan Dana Pensiun Pegawai Perum ASDP sepanjang menyangkut program pensiun dan selanjutnya dihimpun dari : a. Iuran pemberi kerja; b. Iuran Peserta; c. Hasil investasi; d. Pengalihan dari Dana Pensiun lain. (2). Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pendiri. (3). Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai dengan arahan investasi yang ditetapkan Pendiri. (4). Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman.
12
Pasal 21 PEDOMAN PENGGUNAAN PENERIMA TITIPAN (1). Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan. (2). Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan; (3). Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlakunya perubahan; (4). Setiap perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan; (5). Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat : a. Tugas, wewenang dan tanggungjawab Penerima Titipan; b. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun; c. Pernyataan Penerimaan Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Menteri, atau oleh akuntan publik dan atau oleh aktuaris yang ditunjuk Menteri atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas. Pasal 22 KEPESERTAAN Syarat Kepesertaan (1). Karyawan yang berhak menjadi peserta adalah karyawan dan calon karyawan yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan telah terdaftar di Dana Pensiun pada saat Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh Menteri. (2). Untuk menjadi Peserta, Karyawan wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun. (3). Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau pensiun atau berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain. (4). Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun. (5). Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.
13
Pasal 23 MASA KERJA (1). Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja. (2). Masa Kerja yang dihitung untuk menetapkan hak pensiun dan besarnya pensiun sebagai masa kerja perusahaan adalah : a. Bagi karyawan perusahaan yang berasal dari Proyek ASDP, maka masa kerja yang dimiliki sejak menjadi karyawan Proyek ASDP diakui penuh menjadi Masa Kerja pada Pemberi Kerja. b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan yang telah memilih status menjadi pegawai perusahaan, masa kerja yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil diakui penuh menjadi Masa Kerja pada Pemberi Kerja. c. Karyawan Perusahaan yang diangkat sebagai Calon Karyawan sesudah tanggal 1 Januari 1991, masa kerja yang dihitung adalah Masa Kerja yang ditetapkan di dalam Surat Keputusan Pengangkatan. (3). Dalam hal karyawan sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya ke Dana Pensiun dan dana yang dialihkan tersebut melebihi kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka masa kerja di luar pemberi kerja tersebut, diperhitungkan lebih lama dari Masa Kerja yang sebenarnya. (4). Dalam hal karyawan sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya ke Dana Pensiun dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka kekurangan dana tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja atau akan mengurangi Masa Kerja sebenarnya berdasarkan Keputusan Pemberi Kerja . (5). Dalam hal karyawan sebelumnya tidak menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka masa kerja diluar Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja baik sebagian maupun seluruhnya adalah berdasarkan keputusan Pemberi Kerja dan konsekuensi pendanaan atas pengakuan Masa Kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja. (6). Untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam bulanan bulat dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh. Pasal 24 PENGHASILAN DASAR PENSIUN (PhDP) (1). Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah 40% (empat puluh perseratus) dari gaji kompetensi pada saat peraturan ini disahkan dan menjadi dasar perhitungan besarnya Iuran Pensiun dan Manfaat Pensiun. (2). Kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sebesar 5% (lima perseratus) dari PhDP setiap tahunnya, dilakukan setiap bulan Januari.
14
Pasal 25 IURAN (1). Setiap Peserta wajib membayar iuran sebesar 5% (lima perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP). (2). Iuran Peserta dimulai pada bulan sejak calon karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun. (3). Pemberi Kerja wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria. (4). Iuran Pemberi Kerja terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan. (5). Pemberi kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. (6). Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo dinyatakan : a. Sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan bunga yang layak yaitu bunga deposito Bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan b. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan apabila Pemberi Kerja dilikuidasi. Pasal 26 USIA PENSIUN (1). Usia Pensiun Normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun. (2). Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan 46 (empat puluh enam) tahun. Pasal 27 HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA (1). Hak Peserta a. Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus. b. Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda. c. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Normal. d. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat. e. Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.
15
f. Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda. g. Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan secara sekaligus jumlah iuran Peserta sendiri ditambah bunga yang layak yaitu bunga deposito Bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta. (2). Kewajiban Peserta: a. Membayar iuran Peserta; b. Menandatangani Kartu Tanda Peserta dan persetujuan terhadap Peraturan; c. Memberikan data kepesertaan yang diperlukan oleh Pengurus; d. Mendaftarkan Istri/Suami dan Anak dan atau Pihak Yang Ditunjuk serta melaporkannya setiap terjadi perubahan susunan keluarga; e. Mentaati Peraturan. (3)
Tanggung Jawab Peserta: a. bertanggung jawab atas kebenaran data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan; b. bertanggung jawab atas hal-hal yang telah disepakati dalam Peraturan. Pasal 28 MANFAAT PENSIUN NORMAL
(1). Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus : MPN = 2,5% X Masa Kerja X Penghasilan Dasar Pensiun. (2). Besarnya Manfaat Pensiun Normal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun. Pasal 29 MANFAAT PENSIUN DIPERCEPAT Besarnya Manfaat Pensiun menggunakan rumus :
Dipercepat
(MPD)
sebulan
dihitung
dengan
MPD = Nilai Sekarang X (2,5% X Masa Kerja X Penghasilan Dasar Pensiun). Pasal 30 PENSIUN DITUNDA (1). Besarnya hak atas Pensiun Ditunda (PD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus : PD = Nilai Sekarang X (2,5% X Masa Kerja X Penghasilan Dasar Pensiun).
16
(2). Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan apabila Peserta telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta. (3). Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat : a. Tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun, atau b. Dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, atau c. Dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja. (4). Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan. Pasal 31 MANFAAT PENSIUN CACAT (1). Besarnya Manfaat Pensiun Cacat (MPC) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus : MPC = 2,5% X Masa Kerja X Penghasilan Dasar Pensiun. (2). Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui/dihitung seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal. Pasal 32 PENSIUN JANDA/DUDA DAN ANAK (1). Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda. (2). Dalam hal Peserta/Pensiunan tidak mempunyai Janda/Duda atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda kawin lagi maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak. (3). Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun. (4). Pembayaran Manfaat Pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilanjutkan sampai anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan : a. Tidak mempunyai penghasilan sendiri dan b. Belum menikah. Pasal 33 BESARNYA MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA DAN ANAK. (1). Dalam hal Peserta meninggal dunia dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta pensiun sesaat sebelum meninggal dunia.
17
(2). Dalam hal Peserta meninggal dunia belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta Pensiun sesaat sebelum meninggal dunia. (3). Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan pilihan Janda/Duda dibayarkan secara bulanan atau sekaligus. (4). Dalam hal Peserta meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Masa Kerja yang diakui (dihitung) adalah Masa Kerja seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal. (5). Dalam hal Pensiunan meninggal dunia maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan. (6). Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda. Pasal 34 KENAIKAN DAN BATASAN MINIMAL PENERIMAAN MANFAAT PENSIUN (1). Kenaikan Manfaat Pensiun bagi Pensiunan, Janda/Duda dan Anak untuk setiap 2 (dua) tahun dinaikkan sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya Manfaat Pensiun yang diterima bulan terakhir. (2). Kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku mulai 1 Januari 2001 dan kenaikan selanjutnya setiap 2 (dua) tahun sekali pada tanggal 1 Januari. (3). Bagi Pensiunan, Janda/Duda dan Anak ternyata manfaat pensiun bulanannya lebih kecil dari Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), maka pembayaran manfaat pensiun menjadi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). (4). Pembayaran minimum manfaat pensiun sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak berlaku bagi Peserta Pensiun Ditunda. Pasal 35 PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA SEKALIGUS (1). Dalam hal besarnya manfaat pensiun bagi pensiunan, Janda/Duda dan Anak lebih kecil atau sama dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka berdasarkan pilihan Peserta, Janda/Duda dan Anak, Nilai sekarang dari Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus dengan ketentuan belum pernah dilakukan pembayaran bulanan atas Manfaat Pensiun. (2). Berdasarkan pilihan Peserta, pada saat Peserta berhenti bekerja atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia untuk menerima pembayaran secara sekaligus sebanyak 20% (Dua puluh perseratus) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dan sisanya 80% (Delapan puluh perseratus) dibayar secara bulanan.
18
(3). Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka Nilai Sekarang dari hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk. (4). Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta/Pensiunan, Janda/Duda dan Anak telah berakhir dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta serta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulainya pembayaran manfaat pensiun, maka Pengurus wajib membayarkan selisihnya secara sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta. (5). Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan secara sekaligus jumlah iuran Peserta sendiri ditambah bunga yang layak yaitu bunga deposito Bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta. Pasal 36 NILAI SEKARANG Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan dengan menggunakan Asumsi Aktuaris yang sama pada perhitungan Aktuaria Terakhir. Pasal 37 MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun Cacat dan Manfaat Pensiun Ditunda. (1). Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Manfaat Pensiun Cacat mulai dibayarkan sejak Peserta Pensiun. (2). Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta. (3). Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta berakhir pada akhir bulan Peserta meninggal dunia. Pasal 38 MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA (1). Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia. (2). Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda kawin lagi.
19
Pasal 39 MANFAAT PENSIUN ANAK (1). Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda kawin lagi. (2). Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4). Pasal 40 TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN (1). Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. (2). Manfaat Pensiun yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada Peserta/Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun tepat pada waktunya oleh Pengurus. (3). Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara tunai di Kantor Dana Pensiun pada jam kerja atau dibayarkan langsung oleh Pengurus dengan memindahbukukan ke dalam rekening Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun. Pasal 41 TATA CARA UNTUK MENDAPATKAN MANFAAT PENSIUN PESERTA Untuk memperoleh Manfaat Pensiun Peserta, yang bersangkutan harus melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut : a. Photo copy Surat Keputusan Pensiun. b. Photo copy Kartu Tanda Peserta Dana Pensiun. c. Photo copy Surat Nikah dan photo copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang serendah-rendahnya diketahui Kepala Desa/Lurah. d. Photo copy Akte Kelahiran anak. e. Photo copy rekening Bank yang ditunjuk. f. Surat Keterangan alamat tempat tinggal setelah pensiun. Pasal 42 TATA CARA UNTUK MENDAPATKAN MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA Untuk memperoleh Manfaat Pensiun Janda/Duda yang bersangkutan harus melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut : a. Photo copy Surat Nikah. b. Photo copy Kartu Keluarga terbaru yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya diketahui Kepala Desa/Lurah. c. Surat Keterangan kejandaan/kedudaan dari pejabat yang berwenang serendahrendahnya diketahui Kepala Desa/Lurah. d. Photo copy Surat Keputusan Pensiun. e. Photo copy Kartu Tanda Peserta Dana Pensiun.
20
f. Pas photo ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lembar. g. Photo copy rekening Bank yang ditunjuk. h. Surat Keterangan alamat tempat tinggal. Pasal 43 TATA CARA UNTUK MENDAPATKAN MANFAAT PENSIUN ANAK Untuk memperoleh Manfaat Pensiun Anak yang bersangkutan harus melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut : a. Surat Keterangan Kematian Peserta/Pensiunan/Janda/Duda atau salinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. b. Photo copy Akte Kelahiran Anak atau Surat Kenal Lahir. c. Photo copy Kartu Keluarga terbaru yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya diketahui Kepala Desa/Lurah. d. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa anak atau anak-anak tersebut belum pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. e. Photo copy Surat Keputusan Pensiun. f. Photo copy Kartu Peserta Dana Pensiun. g. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak empat lembar. h. Photo copy rekening Bank yang ditunjuk. i. Surat Keterangan alamat tempat tinggal. Pasal 44 PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR (1). Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam Surat Pengangkatan sebagai Calon Karyawan menurut bukti-bukti yang sah. (2). Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah. Pasal 45 PENGALIHAN/PEMINDAHAN HAK ATAS MANFAAT PENSIUN (1). Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita. (2). Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikat, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan UndangUndang Dana Pensiun.
21
Pasal 46 PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN (1). Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun dan biaya administrasi bank dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat pembayaran Manfaat Pensiun. (2). Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetorkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Pasal 47 TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGGANTIAN PIHAK YANG BERHAK ATAS MANFAAT PENSIUN (1). Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang susunan keluarganya seperti pernikahan, perceraian, perujukan, kematian, kelahiran dan perubahan alamat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan. (2). Peserta yang tidak mempunyai istri/suami dan anak dapat menunjuk seseorang yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia dengan surat penunjukan. (3). Peserta wajib memberitahukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan. (4). Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan penunjukan. Pasal 48 BIAYA DANA PENSIUN. Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah : a. Pembayaran Manfaat Pensiun; b. Biaya honorarium Dewan Pengawas dan Anggota Pengurus; c. Biaya personalia Dana Pensiun; d. Biaya umum; e. Biaya Akuntan Publik, Aktuaris, Penerima Titipan, Bank, Konsultan, Notaris, Penilai. f. Biaya Perjalanan Dinas; g. Biaya Pendidikan, Pelatihan, Seminar, Lokakarya; h. Biaya Inventaris; i. Biaya Asuransi; j. Biaya Pajak; k. Biaya Penyusutan; l. Biaya Investasi; m. Biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun; n. Biaya pesangon dan / atau pengakuan Masa Kerja yang seharusnya diterima untuk Pengurus dan karyawan Dana Pensiun;
22
o. Biaya Bonus untuk Pengurus, Dewan Pengawas, dan Karyawan Dana Pensiun; p. Biaya Tunjangan untuk Pengurus dan Karyawan Dana Pensiun. Pasal 49 TAHUN BUKU DANA PENSIUN Tahun Buku Dana Pensiun dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun. Pasal 50 PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN (1). Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat Pengesahan Menteri. (2). Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat Pengesahan Menteri. Pasal 51 PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan maka tata cara pembubaran dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang Dana Pensiun. Pasal 52 MANFAAT LAIN Penerima Manfaat Pensiun berhak atas Manfaat lain dengan ketentuan : (1). Bagi Pensiunan yang meninggal dunia, diberikan bantuan biaya pemulasaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). (2). Penerima Manfaat Pensiun bulanan diberikan Bantuan Hari Raya Keagamaan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). (3). Pembayaran Bantuan Hari Raya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. (4). Bagi karyawan yang pensiun dalam masa 30 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka tidak berhak atas bantuan hari raya keagamaan dari Dana Pensiun. Pasal 53 KETENTUAN PERALIHAN (1). Dalam hal karyawan diangkat menjadi Anggota Direksi Pemberi Kerja, setelah pengesahan Peraturan Dana Pensiun ASDP sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-005/KM.5/2006, maka kepesertaannya pada Dana Pensiun dihentikan terhitung sejak tanggal pengangkatan tersebut dan Manfaat pensiun yang telah menjadi haknya diperhitungkan atas dasar Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Ditunda sesuai dengan usia yang bersangkutan pada saat diangkat menjadi Anggota Direksi.
23
(2). Dalam hal PhDP sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 20 lebih kecil dari PhDP berdasarkan PGPS 1993 maka PhDP yang digunakan adalah PGPS 1993. Pasal 54 KETENTUAN PENUTUP (1). Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, maka Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor KD.90/PA.209/ASDP-2005 tanggal 2 Desember 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2). Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan dan atau peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan/atau Dewan Pengawas dan/atau Pengurus, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing. (3). Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal Pengesahan Menteri.
Ditetapkan di : J A K A R T A Pada Tanggal : PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN ASDP AN. DIREKSI DIREKTUR UTAMA,
DANANG S. BASKORO
SALINAN Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Yth.: 1. Dewan Komisaris PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero); 2. Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero); 3. Dewan Pengawas Dana Pensiun ASDP; 4. Pengurus Dana Pensiun ASDP; 5. Kepala SPI PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero); 6. Corporate Secretary PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero); 7. Para Vice President PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero); 8. Para General Manager Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero); 9. General Manager UBK PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).
24
