KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI ( DPI TELKOM )

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI

(“DPI TELKOM”) TELKOM”)

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk 201 2012

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk

LAMPIRAN

:

TANGGAL

:

Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor ........ Tahun 2011 Tentang Persetujuan terhadap Dokumen Penawaran Interkoneksi Milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25% atau Lebih Dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam segmentasi Layanannya. ...................... 2011

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI (DPI) MILIK PT. TELKOM

1.

Executive Summary

2.

Naskah Utama DPI

3.

Perjanjian Interkoneksi

4.

Dok Pendukung A00 - Perencanaan dan Operasi

5.

Dok Pendukung A01 - Info Jaringan Telkom

6.

Dok Pendukung A02 - Info Jaringan Mitra

7.

Dok Pendukung A03 - Konfigurasi Interkoneksi

8.

Dok Pendukung A04 - Blok Penomoran TELKOM

9.

Dok Pendukung A05 - Blok Penomoran Mitra

10.

Dok Pendukung A06 - Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas

11.

Dok Pendukung A07 - Management Perubahan Data

12.

Dok Pendukung A08 - Tabel Ruting TELKOM

13.

Dok Pendukung A09 - Tabel Ruting Mitra

14.

Dok Pendukung A10 - Call Scenario

15.

Dok Pendukung A11 - Petunjuk Pelaksanaan Uji Coba Sistem Interkoneksil

16.

Dok Pendukung A12 - Petunjuk Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Interkoneksi

17.

Dok Pendukung A13 - Kerja Signalling Transfer Point (STP Working)

18.

Dok Pendukung A14 - Tanggung Jawab Atas Trafik Interkoneksi

19.

Dok Pendukung A15 - Join Planning Session

20.

Dok Pendukung B - Penagihan dan Pembayaran

21.

Dok Pendukung C - Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga

22.

Dok Pendukung D - Spesifikasi Teknis

23.

Dok Pendukung E - Definisi dan Interpretasi

Hal i

EXECUTIVE SUMMARY DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI (DPI)

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk 2012


DAFTAR ISI

I.

PETUNJUK DOKUMEN (DOCUMENT GUIDELINES) ........................................................... 1

II.

RESUME DAFTAR PERUBAHAN DPI TELKOM 2011 ....................................................... 2

III.

RESUME DAFTAR PERUBAHAN DPI TELKOM 2012 ………………………………………………..2

IV.

OPSI YANG BERKAITAN DENGAN INTERKONEKSI ....................................................... 3

IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 IV.5 V.

JENIS INTERKONEKSI YANG DITAWARKAN ........................................................................................... 3 RUTING TRAFIK ............................................................................................................................. 3 TITIK INTERKONEKSI (POINT OF INTERCONNECTION = POI) ..................................................................... 3 HARGA EKONOMIS DARI LAYANAN INTERKONEKSI ................................................................................ 3 ALTERNATIF PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN........................................................................................ 4 PERSYARATAN KOMPATIBILITAS JARINGAN................................................................ 4

V.1 PERSYARATAN JARTEL PENCARI AKSES............................................................................................. 4 1. Sentral Gerbang ............................................................................................................................ 4 2. PoI ................................................................................................................................................. 4 3. Link Interkoneksi ........................................................................................................................... 5 V.2 PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM INTERKONEKSI ................................................................ 5 V.3 UJI COBA SISTEM INTERKONEKSI....................................................................................................... 5 VI. VI.1 VI.2 VI.3 VI.4 VI.5 VI.6

DAFTAR LAYANAN UTAMA INTERKONEKSI .................................................................. 5 MODUL 1 : LAYANAN INTERKONEKSI TELEPONI DASAR DAN FITUR .......................................................... 5 MODUL 2 : LAYANAN TAMBAHAN .................................................................................................... 6 MODUL 3 : LAYANAN LANJUTAN TELEPONI DASAR (ADVANCED SERVICES) ............................................... 6 MODUL 4 : LAYANAN SELEKSI PENYELENGGARA .................................................................................. 6 MODUL 5 : LAYANAN AKSES JASA TELKOM....................................................................................... 7 MODUL 6 : LAYANAN LAIN-LAIN ...................................................................................................... 7

VII.

TAHAP LAYANAN PERJANJIAN INTERKONEKSI ........................................................... 7

VIII.

PEMESANAN KAPASITAS (ORDER CAPACITY) .............................................................. 8

IX.

PROSEDUR DAN DIAGRAM PELAKSANAAN INTERKONEKSI ...................................... 8

X.

PROSEDUR DAN DIAGRAM PEMESANAN KAPASITAS (ORDER CAPACITY) ............. 8

XI.

RINCIAN TITIK INTERKONEKSI ......................................................................................... 9

XII.

KONTAK PERSON.............................................................................................................. 10

Executive Summary Hal ii


EXECUTIVE SUMMARY I.

Petunjuk Dokumen (Document Guidelines)

Dalam Dokumen Penawaran Interkoneksi TELKOM ini, terdapat beberapa dokumen yang menjelaskan dengan rinci hal-hal yang terkait dengan penyediaan interkoneksi beserta layanannya, yang diuraikan dalam tabel berikut: Aspek Interkoneksi

Nama Dokumen

Alamat Dokumen

Bisnis Opsi bisnis interkoneksi

• Naskah Utama

• Bab II butir I - Jenis Interkoneksi

Harga layanan interkoneksi

• Dokumen Pendukung C

• Dokumen Pendukung C – Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga

Biaya Administrasi

• Naskah Utama

• Bab III butir D - Persyaratan Finansial

Biaya Uji Coba Sistem Interkoneksi

• Naskah Utama


Biaya Sirkit Langgangan

• Naskah Utama


Biaya FPI

• Naskah Utama


Biaya Perubahan Data

• Naskah Utama


• Naskah Utama


• Naskah Utama


• Naskah Utama


Biaya Ganti Rugi SL

• Naskah Utama


Biaya penggunaan CDR

• Naskah Utama


Biaya Proses Billing

• Naskah Utama


Biaya Penagihan

• Naskah Utama


Biaya Denda

• Naskah Utama


Biaya Interkoneksi

• Naskah Utama


• Naskah Utama


• Naskah Utama


Harga dan Biaya

Biaya perubahan Pemesanan Kapasitas Biaya Pembatalan Pemesanan Kapasitas Biaya Penyediaan Kapasitas

Biaya Modifikasi Sistem atau Sub Sistem Pembebanan dan penagihan Teknis

• Bab III butir B – Persyaratan Jartel Pencari Akses • Bab II butir C - Konfigurasi Jaringan Sistem Pensinyalan CCS#7 Bagian U butir 2 – Sinkronisasi

Kompatibilitas jaringan

• Naskah Utama

Signaling

• Naskah Utama

Sinkronisasi

•

IN

• Naskah Utama

Uji integrasi

• Naskah Utama

Penomoran

• Naskah Utama

• Bab III butir N - Ketentuan Penomoran

• Naskah Utama • Dok. Pendukung A.6 : Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi • Dok. Pendukung A : Perencanaan dan Operasi • Naskah Utama • Dok. Pendukung A : Perencanaan dan Operasi

• Bab III butir I - Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi • Bagian C – Prosedur Penghapusan dan atau Pengurangan Kapasitas Interkoneksi • Bagian V – Standar Kinerja

Kapasitas

Kinerja Ruting

Executive Summary

Dok. Pendukung A : Perencanaan dan Operasi

• Bab II butir D - Sistem Intellegent Network (IN) • Bab III butir H - Uji Coba Sistem Interkoneksi

• Bab III butir O - Tabel Ruting • Bagian K – Prinsip Ruting

Hal 1 dari 10


Aspek Interkoneksi

Nama Dokumen

Alamat Dokumen

Perbaikan

• Dok. Pendukung A 12 : Petunjuk Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Interkoniksi

Keamanan sistem

• Perjanjian Interkoneksi

• Bagian B – Mekanisme Penyelesaian Gangguan • Bagian C – Mekanisme Gangguan Emergency • Bab II. Pasal 14


• Bab IV. Pasal 20 dan Pasal 21


• Bab V Pasal 32, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42

Legal Hak dan kewajiban Perselisihan

II.

Resume Daftar Perubahan DPI TELKOM 2011 Resume Daftar Perubahan DPI TELKOM 2011 sebagai berikut :

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

21 22

Dokumen DPI Naskah Utama DPI Perjanjian Interkoneksi Dok Pendukung A - Perencanaan dan Operasi Dok Pendukung A01 - Info Jaringan Telkom Dok Pendukung A02 - Info Jaringan Mitra Dok Pendukung A03 - Konfigurasi Interkoneksi Dok Pendukung A04 - Blok Penomoran TELKOM Dok Pendukung A05 - Blok Penomoran Mitra Dok Pendukung A06 - Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Dok Pendukung A07 - Management Perubahan Data Dok Pendukung A08 - Tabel Ruting TELKOM Dok Pendukung A09 - Tabel Ruting Mitra Dok Pendukung A10 - Call Scenario Dok Pendukung A11 – Petunjuk Pelaksanaan Uji Coba Sistem Interkoneksi Dok Pendukung A12 - Petunjuk Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Interkoneksi Dok Pendukung A13 – Kerja Signalling Transfer Point (STP Working) Dok Pendukung A14 - Tanggung Jawab Atas Trafik Interkoneksi Dok Pendukung A15 – Join Planning Session Dok Pendukung B - Penagihan dan Pembayaran Dok Pendukung C - Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga Dok Pendukung D - Spesifikasi Teknis Dok Pendukung E - Definisi dan Interpretasi

III.

RESUME DAFTAR PERUBAHAN DPI TELKOM 2012

No 1

Dok Pendukung A10 – Call scenario

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2

Dokumen DPI


Executive Summary

Perubahan Yang Dilakukan Bab II butir C, F, G, O, Bab III M, O restrukturisasi beberapa pasal Butir E, K, L, U Butir B Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan tambahan penjelasan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan perubahan ruting Tidak ada perubahan Perubahan total Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan butir A, B Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Bagian B, butir 6 dan 10 Perubahan total Tidak ada Update beberapa definisi

Perubahan Yang Dilakukan Point B layanan tambahan, ada perubahan sbb : Point 1.a ada perubahan tariff sebelumnya B2B menjadi 23 Point 1.b dilakukan penambahan call scenario utk layanan Perekaman dan Billing SMS Point B Modul 2 layanan tambahan,: Ada Perubahan pada layanan SMS sebelumnya hanya Layanan SMS dengan tariff B2B menjadi layanan SMS terminasi dan perekaman & billing SMS

Hal 2 dari 10


IV.

Opsi Yang Berkaitan Dengan Interkoneksi Opsi-opsi yang berkaitan dengan interkoneksi antara lain adalah sebagai berikut :

IV.1 Jenis Interkoneksi Yang Ditawarkan Jenis Interkoneksi yang ditawarkan TELKOM mencakup : 1. Interkoneksi JARTAP Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM; 2. Interkoneksi JARBER Seluler Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM; 3. Interkoneksi JARBER Satelit Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM. TELKOM menawarkan Interkoneksi dengan JARTAP Pencari Akses sebagai berikut : 1. Interkoneksi JARTAP Pencari Akses dengan JARTAP Domestik TELKOM. 2. Interkoneksi JARTAP Pencari Akses dengan JARTAP Internasional TELKOM. 3. Interkoneksi JARTAP Internasional Pencari Akses dengan JARTAP Domestik TELKOM. Untuk Interkoneksi JARBER Seluler Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM, ditawarkan Interkoneksi sebagai berikut : 1. Interkoneksi JARBER Seluler Pencari Akses dengan JARTAP Domestik TELKOM 2. Interkoneksi JARBER Seluler Pencari Akses dengan JARTAP Internasional TELKOM Untuk Interkoneksi JARBER Satelit Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM, ditawarkan Interkoneksi sebagai berikut : 1. Interkoneksi JARBER Satelit Pencari Akses dengan JARTAP Domestik TELKOM 2. Interkoneksi JARBER Satelit Pencari Akses dengan JARTAP Internasional TELKOM

IV.2

Ruting Trafik

Ruting trafik digunakan dalam mengantarkan suatu jenis Panggilan untuk menjamin keberhasilan panggilan tersebut. Dengan mempertimbangkan efisiensi dan performansi jaringan, diperlukan pengaturan tabel routing berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keteraturan/pemerataan beban trafik pada suatu PoI, menyeragamkan skema pentarifan dan pembebanan Biaya Interkoneksi untuk jenis Panggilan Interkoneksi yang sama.

IV.3 Titik Interkoneksi (Point of Interconnection = PoI) 1.

Interkoneksi antara JARTEL Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM dilaksanakan di PoI; Titik Persambungan jaringan antara JARTEL Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM berada di DDF (Digital Distribution Frame) Sentral Gerbang TELKOM atau ditempat lain berdasarkan kesepakatan para pihak. Melalui PoI tersebut seluruh trafik yang diperjanjikan disalurkan termasuk kemungkinan pelanggan di JARTEL Pencari Akses untuk mengakses layanan Jasa Nilai Tambah teleponi (JASNITA) yang diselenggarakan di JARTAP TELKOM.

2.

3.

IV.4 Harga ekonomis dari Layanan Interkoneksi 1.

Biaya Interkoneksi yang timbul dari layanan Interkoneksi berbasis trafik dan tertuang dalam DPI ini, merupakan Biaya Interkoneksi yang berbasis panggilan per panggilan (call by call basis).

Executive Summary

Hal 3 dari 10


2.

IV.5

V.

Penyesuaian Biaya Interkoneksi dimungkinkan atas dasar nilai ekonomis dimana nilai ekonomis tersebut ditentukan berdasarkan jumlah/volume kapasitas dan jumlah/volume trafik dalam periode waktu tertentu.

Alternatif penagihan dan pembayaran 1.

Untuk layanan interkoneksi berbasis trafik, pembayaran wajib dilaksanakan secara netting antara hak dan kewajiban salah satu Pihak dengan Pihak lainnya. Begitu pula untuk layanan interkoneksi berbasis non trafik, pembayaran dilaksanakan secara netting antara hak dan kewajiban salah satu Pihak dengan Pihak lainnya.

2.

Opsi penagihan dan pembayaran lain yang dapat dilakukan sesuai kesepakatan adalah sebagai berikut : a. Pembayaran layanan interkoneksi berbasis trafik dengan layanan interkoneksi berbasis non trafik, dapat dilaksanakan secara netting antara hak dan kewajiban salah satu Pihak dengan Pihak lainnya. b. Pembayaran atas biaya lainnya, dapat dilaksanakan secara netting terhadap metode penagihan dan pembayaran lain.

Persyaratan Kompatibilitas Jaringan

Persyaratan kompatibilitas jaringan Pencari Akses agar dapat diinterkoneksikan dengan JARTAP TELKOM meliputi : V.1 Persyaratan JARTEL Pencari Akses 1. Sentral Gerbang a. Pencari Akses wajib menyediakan Sentral Gerbang. b. Sentral Gerbang yang digunakan oleh Pencari Akses minimal memiliki kemampuan : 1) Mengisolasi JARTEL Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM, sehingga setiap gangguan/kerusakan yang terjadi pada salah satu sisi tidak sampai menjalar ke sisi lainnya; 2) Merekam semua data panggilan untuk keperluan pembebanan dan statistik; 3) Mengatur aliran trafik antara dua JARTEL yang diinterkoneksikan; 4) Menyaring message CCS#7 yang tidak boleh transit/masuk ke JARTEL Pihak lainnya. c. Cakupan Sentral Gerbang JARTAP Lokal adalah satu kode area. Cakupan Sentral Gerbang JARBER Seluler adalah regional yang merepresentasikan satu area layanan seluler. Cakupan Sentral Gerbang JARBER Satelit adalah nasional yang merepresentasikan satu area layanan satelit.

2. PoI a.

PoI antara JARTEL Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM berada di DDF (Digital Distribution Frame) Sentral Gerbang TELKOM; b. Atas pertimbangan teknis dan bisnis, TELKOM dapat menyepakati Titik Interkoneksi (PoI) berada di lokasi lain yang disepakati c. PoI merupakan batas kewajiban dan tanggung jawab penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan dari masing-masing Pihak atas JARTEL yang saling diinterkoneksikan. Executive Summary

Hal 4 dari 10


Persyaratan tersebut mempertimbangkan besaran Cost Based untuk layanan Interkoneksi Telkom tidak termasuk komponen Link Interkoneksi.

3. Link Interkoneksi Pencari Akses sedapat mungkin menggunakan sirkit langganan milik TELKOM sebagai Link Interkoneksinya dengan cara sewa. Hal ini dimaksudkan untuk percepatan proses Interkoneksi dan efisiensi penggunaan fasilitas Interkoneksi.

V.2 Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Interkoneksi 1.

2.

Untuk menjamin kualitas dan kelangsungan operasional sistem Interkoneksi, baik Pencari Akses maupun TELKOM melakukan aktivitas pengoperasian dan pemeliharaan sistem Interkoneksi disamping pengoperasian dan pemeliharaan sistem JARTEL-nya masing-masing. Batas fisik yang merupakan demarkasi tanggung jawab dan kewenangan operasi dan pemeliharaan masing-masing Pihak adalah PoI.

V.3 Uji Coba Sistem Interkoneksi Untuk memastikan agar Interkoneksi dapat beroperasi dengan baik dan memenuhi standar kualitas yang diinginkan, maka sentral gerbang / sistem baru sebelum dioperasikan secara komersial akan dilakukan Uji Coba Sistem Interkoneksi yang mencakup antara lain : 1. Uji integrasi. 2. Uji coba panggilan interkoneksi. 3. Uji coba perekaman data panggilan (Call Data Record-CDR). 4. Uji coba billing interkoneksi.

VI.

Daftar Layanan Utama Interkoneksi

Pada dasarnya, layanan Interkoneksi yang ditawarkan TELKOM terbagi atas 2 (dua) kelompok besar yaitu : 1. Layanan Interkoneksi berbasis trafik (traffic sensitive). 2. Layanan Interkoneksi non-trafik (non-traffic sensitive). Layanan Interkoneksi berbasis trafik disusun dan dibagi menjadi 5 (lima) Modul, yaitu : 1. Modul 1 : Layanan Interkoneksi Teleponi Dasar dan Fitur. 2. Modul 2 : Layanan Tambahan. 3. Modul 3 : Layanan Lanjutan Teleponi Dasar (Advance Services). 4. Modul 4 : Layanan Seleksi Penyelenggara. 5. Modul 5 : Layanan Akses Jasa TELKOM. Sedangkan layanan Interkoneksi non-trafik disusun dalam 1 (satu) Modul, yaitu Layanan Lain-Lain.

VI.1 Modul 1 : Layanan Interkoneksi Teleponi Dasar dan Fitur Untuk menjamin terselenggaranya hubungan dari pelanggan ke pelanggan (any to any) TELKOM menawarkan layanan sebagai berikut : 1. Layanan Terminasi Layanan Terminasi mencakup : a. Terminasi Lokal b. Terminasi Jarak Jauh Executive Summary

Hal 5 dari 10


c.

VI.2

Terminasi Domestik

2.

Layanan Transit Layanan Transit yang ditawarkan mencakup : a. Transit Lokal b. Transit Jarak Jauh c. Transit Internasional Direct

3.

Layanan Originasi Layanan originasi yang ditawarkan TELKOM merupakan pembangkitan panggilan dari JARTAP Domestik TELKOM dengan menggunakan Kode Akses milik Pencari Akses.

4.

Layanan Fitur a. Pengalihan Panggilan (Call Forwarding) b. Three Party c. Akses Direktori d. Layanan Darurat (11X) e. Layanan Khusus (Special Services)

Modul 2 : Layanan Tambahan

Layanan Tambahan adalah berupa layanan Short Message Service (SMS) yang merupakan layanan pengiriman pesan singkat antar Pengguna jasa telekomunikasi serta layanan data dan internet.

VI.3

Modul 3 : Layanan Lanjutan Teleponi Dasar (Advanced Services) Layanan Lanjutan Teleponi Dasar yang disediakan TELKOM antara lain : 1. TELKOM Free (0800 1 X1-X6) 2. TELKOM Split Charging (0804 1 X1-X6) 3. TELKOM Vote (0806 1 X1-X6) 4. TELKOM Uni (0807 1 X1-X6) 5. TELKOM Premium (0809 1 X1-X6) 6. Akses Jasa Call Center (140XX & 500XYZ)

VI.4

Modul 4 : Layanan Seleksi Penyelenggara Layanan seleksi Penyelenggara call by call yang disediakan oleh TELKOM terbatas pada layanan pemilihan jasa teleponi dasar agar pelanggan TELKOM dapat melaksanakan pemilihan berbagai Kode Akses milik Penyelenggara Jaringan yang memiliki Kode Akses. Pemenuhan layanan seleksi penyelenggara kepada Pencari Akses yaitu Penyelenggara Jasa SLJJ dan Penyelenggara Jasa SLI, selain dikenakan Biaya Originasi sesuai dengan ketentuan tariff cost based yang berlaku, juga dikenakan service charge. Sepanjang secara teknis dimungkinkan, layanan seleksi Penyelenggara akan dilengkapi dengan CLI (Calling Line Identification) untuk keperluan identifikasi panggilan, dan keperluan billing & settlement.

Executive Summary

Hal 6 dari 10


VI.5 Modul 5 : Layanan Akses Jasa TELKOM Layanan akses jasa Telkom yang ditawarkan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah akses jasa SLJJ dan akses jasa SLI.

VI.6 Modul 6 : Layanan Lain-Lain Layanan Lain-Lain merupakan layanan yang disediakan TELKOM untuk kelancaran operasional penyelenggaraan Layanan Interkoneksi antara Pencari Akses dan TELKOM. Jenis-jenis layanan dimaksud adalah : 1) Layanan FPI (Fasilitas Penting Interkoneksi) 2) Layanan Sarana Telekomunikasi (SARTEL) & Sarana Penunjang (SARPEN) 3) Layanan Proses Billing, Penerbitan Tagihan dan atau Collection

VII.

Tahap Layanan Perjanjian Interkoneksi Prosedur dan perkiraan jadwal waktu proses pemenuhan permintaan Layanan Perjanjan Interkoneksi dapat digambarkan sebagai berikut : Pencari Akses

TELKOM

Permintaan Layanan Interkoneksi

Penerimaan Dokumen & Evaluasi Prakondisi

Posisi Antrian

Evaluasi Dokumen Permintaan

No

5 Hari Kerja

10 Hari Kerja

20 Hari Kerja

Hasil Evaluasi

Ya Jawaban dari TELKOM

No

Tanggapan Pencari Akses

10 Hari Kerja

Negosiasi 20 Hari Kerja Perjanjian Interkoneksi

Executive Summary

Hal 7 dari 10


VIII. Pemesanan Kapasitas (Order Capacity) Kapasitas Interkoneksi merupakan satu kesatuan rangkaian yang terdiri dari Sirkit Trunk di JARTEL masing-masing pihak, Link Interkoneksi, port E1 di masing-masing Sentral Gerbang termasuk perangkat interface yang diperlukan, Link Pensinyalan serta FPI yang harus disediakan oleh Pihak yang menyediakan PoI. Pemesanan dan penyediaan Kapasitas Interkoneksi ini berlaku untuk : 1. Penyediaan Kapasitas Interkoneksi awal (tahap inisiasi Interkoneksi) 2. Penambahan/pengurangan Kapasitas Interkoneksi. 3. Penambahan/pengurangan Kapasitas Interkoneksi sehubungan dengan penambahan/pengurangan Sentral Gerbang di lokasi geografis yang terdapat PoI TELKOM. 4. Penambahan/pengurangan Kapasitas Interkoneksi sehubungan dengan penambahan/pengurangan PoI. 5. Penyediaan sirkit langganan oleh TELKOM untuk Link Interkoneksi yang semestinya menjadi tanggung jawab Pencari Akses.

IX.

Prosedur dan Diagram Pelaksanaan Interkoneksi

Pemenuhan permintaan layanan Interkoneksi oleh TELKOM dibagi dalam 2 (dua) tahapan pokok, yaitu tahap Layanan Perjanjian Interkoneksi dan tahap Implementasi Perjanjian Interkoneksi. Masing-masing tahapan pokok mencakup beberapa tahapan serial yang harus dilalui sebagaimana diuraikan di bawah ini. 1. Tahap Layanan Perjanjian Interkoneksi a. Pengajuan Permohonan Interkoneksi. b. Penelitian Persyaratan Administrasi dan Teknis. c. Jawaban d. Tanggapan e. Negosiasi Draft Perjanjian Interkoneksi f. Penandatanganan Perjanjian Interkoneksi. 2. Tahap Implementasi Perjanjian Interkoneksi a. Pertemuan Teknis Awal b. Pemesanan Kapasitas Interkoneksi (Capacity Ordering). c. Penyediaan Kapasitas Interkoneksi (Capacity Provisioning). d. Pembukaan Penomoran dan Data/Parameter Interkoneksi. e. Uji Coba Sistem Interkoneksi. f. Implementasi Interkoneksi Secara Komersial. Perkiraan Jadwal pemenuhan permintaan Layanan Perjanjan Interkoneksi dapat dilihat pada butir VI diatas.

X.

Prosedur dan Diagram Pemesanan Kapasitas (Order Capacity)

Perkiraan jadwal waktu proses pemesanan dan penyediaan Kapasitas Interkoneksi mulai dari aplikasi hingga siap dioperasikan secara komersial adalah sebagai berikut :

Executive Summary

Hal 8 dari 10


No

Tahapan Proses 1

1 2 3 4 5 6

2

Bulan 3

4

5

Pemesanan Kapasitas Interkoneksi Review Pesanan & Penyusunan Rencana Implementasi Diskusi/Negosiasi Implementasi Penyediaan Kapasitas Interkoneksi Pengujian Kapasitas Interkoneksi Komersial

Perkiraan waktu Penyediaan kapasitas interkoneksi oleh Telkom dibuat dengan mempertimbangkan ketentuan PM.08/Per/M.KOMINFO/02/2006 Lampiran 3 – Petunjuk Penyusunan Dokumen Penawaran Interkoneksi (P2DPI) butir 6.5 Ketentuan Penyediaan Kapasitas.

XI.

Rincian Titik Interkoneksi

Sesuai dengan jumlah dan lokasi geografis Sentral Gerbang, TELKOM menyediakan PoI yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) kota. PoI ini dikelompokkan ke dalam : 1. PoI lokal untuk keperluan Interkoneksi antar JARTAP Lokal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku interkoneksi antar JARTAP lokal bersifat wajib, maka TELKOM semaksimal mungkin secara teknis akan menyediakan titik interkoneksi pada area lokal. Dalam hal TELKOM mengalami kesulitan dalam menyediakan, maka TELKOM akan mengusahakan penyediaan alternatif ruting. 2. PoI untuk keperluan Interkoneksi antara JARTAP TELKOM dengan JARTAP Lokal, JARTAP Domestik, JARTAP Internasional, JARBER Seluler dan JARBER Satelit Pencari Akses sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kota. 3. PoI untuk keperluan interkoneksi JARTEL Pencari Akses dengan JARTAP Internasional TELKOM sebanyak 3 (tiga) kota. 4. PoI Sistem Pensinyalan. Untuk rincian titik interkoneksi dapat dilihat dalam tabel daftar Sentral Gerbang di Naskah Utama DPI.

Executive Summary

Hal 9 dari 10


XII.

Kontak Person

Kontak Person Permintaan Layanan Interkoneksi dengan TELKOM adalah TELKOM Divisi Carrier and Interconnection Service (TELKOM CIS) Alamat

:

Gedung Grha Citra Caraka Lt.8 Jl. Gatot Subroto kav.52 Jakarta, 12710

Telepon

:

021-52917007

Faksimili

:

021-52892080

Ditujukan kepada EGM Divisi CIS TELKOM. Untuk koordinasi operasional Layanan Interkoneksi sesudah penandatanganan Perjanjian Interkoneksi : Executive Account Manager Interkoneksi Divisi TELKOM CIS Alamat

:

Gedung Grha Citra Caraka Lt.8 Jl. Gatot Subroto Kavling. 52 Jakarta, 12710

Telepon

:

021-52917007

Faksimili

:

021-52892080

Executive Summary

Hal 10 dari 10

NASKAH UTAMA

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI (DPI)



[halaman ini sengaja dikosongkan]

Naskah Utama Dokumen Penawaran Interkoneksi

Hal ii


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................................................................... III DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................................ V DAFTAR TABEL ............................................................................................................................................ VI EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................................................ 1 BAB-I PENDAHULUAN ................................................................................................................................ 2 A. B. C. D. E. F. G.

PENDAHULUAN ............................................................................................................................................................. 2 MAKSUD DAN TUJUAN .............................................................................................................................................. 2 RUANG LINGKUP ........................................................................................................................................................... 2 SISTEMATIKA .................................................................................................................................................................. 2 MASA LAKU ..................................................................................................................................................................... 3 PERUBAHAN ................................................................................................................................................................... 3 PENGKAJIAN ULANG ................................................................................................................................................... 4

BAB II INFORMASI JARINGAN TELKOM................................................................................................... 5 A. B. C. D. E. F. G. H. I.

PENDAHULUAN ............................................................................................................................................................. 5 KONFIGURASI JARTAP ................................................................................................................................................ 5 KONFIGURASI JARINGAN SISTEM PENSINYALAN CCS#7 ............................................................................. 7 SISTEM INTELLIGENT NETWORK (IN) .................................................................................................................... 7 SIRKIT LANGGANAN (LEASED CIRCUIT) ............................................................................................................... 7 LOKASI SENTRAL GERBANG ..................................................................................................................................... 8 TITIK INTERKONEKSI (POINT OF INTERCONNECTION = POI) ................................................................................. 9 FASILITAS PENTING INTERKONEKSI (FPI) .......................................................................................................... 10 JENIS INTERKONEKSI ................................................................................................................................................. 11

BAB III PERSYARATAN INTERKONEKSI .................................................................................................. 13 A. B. C. D. E. F.

G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T.

PENDAHULUAN ........................................................................................................................................................... 13 PERSYARATAN JARTEL PENCARI AKSES ............................................................................................................. 13 PERSYARATAN ADMINISTRASI .............................................................................................................................. 14 PERSYARATAN FINANSIAL ...................................................................................................................................... 14 SISTEM ANTRIAN ........................................................................................................................................................ 16 PROSEDUR PEMENUHAN PERMINTAAN LAYANAN INTERKONEKSI ..................................................... 16 1. Tahap Layanan Perjanjian Interkoneksi ....................................................................................................... 17 2. Tahap Implementasi Perjanjian Interkoneksi ............................................................................................. 20 PERJANJIAN INTERKONEKSI ................................................................................................................................... 20 UJI COBA SISTEM INTERKONEKSI ......................................................................................................................... 21 PEMESANAN DAN PENYEDIAAN KAPASITAS INTERKONEKSI................................................................... 21 PERUBAHAN DATA/PARAMETER INTERKONEKSI .......................................................................................... 22 PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM INTERKONEKSI ........................................................... 23 CALL SCENARIO ........................................................................................................................................................... 23 TITIK PEMBEBANAN (POINT OF CHARGING = POC) DAN PRINSIP PEMBEBANAN .................................... 24 KETENTUAN PENOMORAN ..................................................................................................................................... 25 TABEL RUTING .............................................................................................................................................................. 25 SISTEM BILLING INTERKONEKSI ............................................................................................................................ 26 PROSES SETTLEMENT LAYANAN INTERKONEKSI BERBASIS TRAFIK ....................................................... 26 PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN ......................................................................................................................... 27 PENINJAUAN KEMBALI DAN EVALUASI PERJANJIAN INTERKONEKSI ................................................... 28 KONTAK PERSON ........................................................................................................................................................ 29


Hal iii


BAB-IV KETENTUAN PERALIHAN ............................................................................................................ 30 A. B. C.

PERJANJIAN INTERKONEKSI EKSISTING............................................................................................................. 30 PERBEDAAN SIGNIFIKAN ......................................................................................................................................... 30 BERLAKUNYA PERUBAHAN ..................................................................................................................................... 30


Hal iv


DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Konfigurasi JARTAP TELKOM .............................................................................................................................. 6 Gambar 2. Konfigurasi Jaringan Sistem Pensinyalan CCS#7 TELKOM ..................................................................... 7 Gambar 3. Relasi Sentral Gerbang dan PoI ......................................................................................................................... 9 Gambar 4. Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI) ................................................................................................................. 10 Gambar 5. Diagram Prosedur Layanan Perjanjian Interkoneksi................................................................................ 19 Gambar 6. Penyediaan Link Interkoneksi ........................................................................................................................... 22 Gambar 7. Perkiraan Waktu Penyediaan Kapasitas Interkoneksi ............................................................................. 22 Gambar 8. Contoh Call Scenario ........................................................................................................................................... 24


Hal v


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Lokasi Sentral Gerbang TELKOM .............................................................................................................. 8 Tabel 2. Relasi Sentral Gerbang dan PoI .............................................................................................................................. 9 Tabel 3. Biaya-Biaya Pemenuhan Permintaan Layanan Interkoneksi...................................................................... 15 Tabel 4. Contoh Tabel Ruting ................................................................................................................................................. 25


Hal vi


EXECUTIVE SUMMARY DPI TELKOM menyajikan berbagai informasi penting yang dibutuhkan oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang akan mengadakan Interkoneksi dengan TELKOM (Penyelenggara Jaringan dimaksud selanjutnya disebut “Pencari Akses”). Informasi dimaksud meliputi informasi Jaringan Tetap TELKOM (“JARTAP TELKOM”), berbagai jenis Layanan Interkoneksi yang ditawarkan, dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pencari Akses. Informasi JARTAP TELKOM berisi informasi mengenai elemen-elemen pokok JARTAP yang diperlukan untuk membentuk sistem Interkoneksi, seperti Sentral Gerbang, Titik Interkoneksi, dan Link Interkoneksi, termasuk lokasi geografis Sentral Gerbang dan Titik Interkoneksi, serta informasi teknis lainnya yang relevan. TELKOM menawarkan layanan-layanan Interkoneksi secara selektif, antara lain Layanan Interkoneksi Teleponi Dasar dan Fitur, Layanan Tambahan, Layanan Lanjutan Teleponi Dasar (Advanced Services), dan Layanan Lain-Lain. Layanan Interkoneksi yang ditawarkan mengutamakan Layanan Interkoneksi yang menjamin konektifitas ujung ke ujung (end-to-end connectivity). Dengan perkataan lain, TELKOM memprioritaskan Interkoneksi yang memberikan efek eksternalitas (externality effect), karena kebutuhan yang paling mendasar dalam berinterkoneksi adalah kemampuan untuk menyambungkan setiap pesawat terminal Pelanggan dengan pesawat terminal Pelanggan lainnya, kapanpun dan di manapun berada, baik secara nasional maupun internasional. Berbagai layanan akses jasa-jasa telekomunikasi non-teleponi dasar yang melekat di JARTAP TELKOM juga ditawarkan untuk dapat diakses oleh pelanggan Pencari Akses melalui sistem interkoneksi, seperti jasa-jasa nilai tambah (misalnya Premium Call, Vote Call, Free Call, Calling Card, dan Call Centre). Jasa-jasa tersebut ada yang diselenggarakan sendiri oleh TELKOM, ada pula yang diselenggarakan oleh pihak lain secara kerja sama dengan TELKOM. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pencari Akses mencakup berbagai aspek administratif dan prosedural, aspek teknis, aspek legal, serta aspek bisnis/finansial. Persyaratan aspek administratif dan prosedural memuat syarat-syarat formal dan tahapan yang harus ditempuh, serta dokumen-dokumen yang harus disampaikan. Persyaratan aspek teknis menekankan persyaratan interoperability dari elemen-elemen sistem Interkoneksi yang harus dipenuhi agar JARTEL Pencari Akses dapat diinterkoneksikan dengan JARTAP TELKOM. Dalam persyaratan teknis juga dipersyaratkan parameter-parameter teknis detail sedemikian rupa agar tercipta keseimbangan dan keserasian bisnis di antara pihak-pihak yang berinterkoneksi dengan tetap mempertimbangkan manfaat yang besar bagi pelanggan masing-masing pihak. Persyaratan aspek legal dimaksudkan agar transaksi Interkoneksi memperoleh jaminan hukum yang memadai. Untuk itu, kesepakatan-kesepakatan detail Interkoneksi harus dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi dengan mengambil referensi template Perjanjian yang disediakan. Persyaratan aspek bisnis/finansial menyajikan berbagai tarif tiap layanan yang disediakan oleh TELKOM, tata cara dan proses perhitungan Biaya Interkoneksi, proses penyelesaian hak dan kewajiban finansial bagi Pencari Akses dan TELKOM, ketentuan perpajakan, sanksi keterlambatan pembayaran, dan lain sebagainya. Terhadap Interkoneksi yang telah berlangsung pada saat DPI TELKOM ini disahkan oleh BRTI, disediakan pula informasi ringkas mengenai kesempatan untuk mengadakan penyesuaian dan atau perubahan yang diperlukan.

2-Naskah Utama DPI.docx

Hal 1 dari 30


BAB-I PENDAHULUAN

A.

PENDAHULUAN

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, (selanjutnya disebut “DPI TELKOM”), disusun dalam rangka memenuhi ketentuan regulasi dan sebagai sumber informasi bagi setiap Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (selanjutnya disebut “Penyelenggara JARTEL”), yang akan ber-interkoneksi dengan Jaringan Telekomunikasi Tetap (selanjutnya disebut “JARTAP”) yang dikelola oleh TELKOM (Penyelenggara JARTEL dimaksud selanjutnya disebut “Pencari Akses”). Melalui dokumen ini diharapkan para Pencari Akses memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan Interkoneksi TELKOM, sehingga seluruh persyaratan Interkoneksi dipersiapkan dengan baik sebelum mengajukan aplikasi Interkoneksi dengan JARTAP TELKOM. Seiring dengan perkembangan regulasi dan kompleksitas permasalahan Interkoneksi yang berubah secara dinamis, TELKOM senantiasa berusaha melakukan perubahan dan pengembangan JARTEL-nya agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan layanan. Untuk menjamin interoperability antar jaringan yang berinterkoneksi tersebut, Pencari Akses wajib secara proaktif menyesuaikan JARTEL-nya dengan perangkat TELKOM.

B.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya DPI TELKOM adalah untuk menyediakan referensi baik teknis, bisnis maupun syarat-syarat dan kondisi yang diperlukan Pencari Akses dalam menyusun Perjanjian dan pelaksanaan Interkoneksi dengan JARTAP TELKOM. Tujuan disusunnya DPI TELKOM adalah agar Layanan Interkoneksi JARTAP TELKOM dapat diberikan kepada Pencari Akses dengan mengedepankan kesepakatan bisnis yang memegang penuh prinsip transparansi dan non-diskriminasi.

C.

RUANG LINGKUP

Secara garis besar, DPI TELKOM ini berisi berbagai jenis Layanan Interkoneksi yang disediakan oleh TELKOM, informasi jaringan, dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para Pencari Akses yang akan mengadakan Interkoneksi dengan JARTAP TELKOM. TELKOM memprioritaskan jenis Layanan Interkoneksi yang memberikan efek eksternalitas (externality effect), yakni Layanan Interkoneksi kepada Penyelenggara JARTEL yang memiliki basis kastamer sebagai sumber trafik telekomunikasi. Jenis Layanan Interkoneksi yang dicantumkan dalam DPI ini pada dasarnya adalah jenis-jenis Layanan Interkoneksi standar di JARTAP TELKOM untuk mengantarkan panggilan telekomunikasi yang berlangsung antar Penyelenggara JARTEL. Informasi jaringan TELKOM menyajikan informasi pokok yang dibutuhkan dalam Interkoneksi, termasuk namun tidak terbatas pada informasi-informasi tentang Sentral Gerbang, Titik Interkoneksi, Link Interkoneksi, dan Sistem Pensinyalan. Apabila informasi yang disajikan disini dirasakan belum lengkap, maka Pencari Akses dapat meminta tambahan informasi bersamaan dengan pengajuan aplikasi Interkoneksi atau pada saat berlangsungnya proses negosiasi Perjanjian Interkoneksi. Persyaratan-persyaratan Interkoneksi yang harus dipenuhi oleh Pencari Akses secara garis besar mencakup persyaratan administrasi, persyaratan proseduril, persyaratan teknis, dan persyaratan finansial, serta persyaratan legal.

D.

SISTEMATIKA

Naskah Utama DPI TELKOM ini terbagi dalam beberapa Bab, yaitu : Bab-I – Pendahuluan, terdiri dari Sub-Sub Bab : Introduksi, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Sistematika, Masa Laku, Perubahan dan Pengkajian Ulang. Naskah Utama Dokumen Penawaran Interkoneksi

Hal 2 dari 30


Bab-II - Informasi Jaringan TELKOM, terdiri dari Sub-Sub Bab : Introduksi, Konfigurasi JARTAP, Konfigurasi Jaringan Sistem Pensinyalan CCS#7, Sistem Intelligent Network (IN), Sirkit Langganan (Leased Circuit), Daftar Sentral Gerbang, Titik Interkoneksi (Point of Interconnection = PoI), Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI), dan Berbagai Opsi Interkoneksi. Bab-III - Persyaratan Interkoneksi, terdiri dari Sub-Sub Bab : Introduksi, Persyaratan JARTEL Pencari Akses, Persyaratan Administrasi, Persyaratan Finansial, Sistem Antrian, Prosedur Pemenuhan Permintaan Layanan Interkoneksi, Perjanjian Interkoneksi, Uji Coba Sistem Interkoneksi, Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi, Perubahan Data/Parameter Interkoneksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Interkoneksi, Call Scenario, Titik Pembebanan (Point of Charging = PoC) dan Prinsip Pembebanan, Ketentuan Penomoran, Tabel Ruting, Sistem Billing Interkoneksi, Proses Settlement Layanan Interkoneksi Berbasis Trafik, Penagihan dan Pembayaran, Peninjauan Kembali dan Evaluasi Perjanjian Interkoneksi, dan Kontak Person. Bab-IV – Ketentuan Peralihan. Bab ini berisi ketentuan tentang perlakuan terhadap Perjanjian Interkoneksi eksisting, yakni Perjanjian Interkoneksi yang masih berlaku pada saat DPI ini disahkan oleh BRTI. DPI TELKOM ini didukung oleh 3 (tiga) Dokumen Pendukung yaitu : Perjanjian Interkoneksi dan Dokumen Pendukungnya, Daftar Layanan Interkoneksi TELKOM, dan Daftar Perubahan. Perjanjian Interkoneksi dan Dokumen Pendukungnya terdiri atas Perjanjian Interkoneksi dan Dokumen Pendukung. Perjanjian Interkoneksi memuat standar naskah Perjanjian Interkoneksi yang berisi pasal-pasal dan ayat-ayat yang menguraikan aspek-aspek hukum perikatan secara detail mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, kewenangan, larangan, dan atau sanksi-sanksi dalam mengadakan interkoneksi. Sedangkan Dokumen Pendukung merupakan bagian yang mengikat seperti halnya naskah Perjanjian Interkoneksi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Interkoneksi. Dokumen Pendukung Perjanjian Interkoneksi terdiri dari : 1. Dokumen Pendukung A : Perencanaan dan Operasi. 2. Dokumen Pendukung B : Penagihan dan Pembayaran. 3. Dokumen Pendukung C : Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga. 4. Dokumen Pendukung D : Spesifikasi Teknis. 5. Dokumen Pendukung E : Definisi dan Interpretasi. Daftar Layanan Interkoneksi TELKOM berisi layanan Interkoneksi yang ditawarkan TELKOM kepada para Pencari Akses dan disusun sebagai berikut : 1. Modul 1 : Layanan Interkoneksi Teleponi Dasar dan Fitur. 2. Modul 2 : Layanan Tambahan. 3. Modul 3 : Layanan Lanjutan Teleponi Dasar (Advanced Services). 4. Modul 4 : Layanan Seleksi Penyelenggara. 5. Modul 5 : Layanan Akses Jasa TELKOM. 6. Modul 6 : Layanan Lain. Daftar Perubahan berisi perubahan-perubahan yang terjadi pada naskah utama DPI maupun Dokumen Pendukung-nya. Sebelum ada perubahan, maka Dokumen ini dibiarkan kosong.

E.

MASA LAKU DPI TELKOM ini berlaku sejak tanggal disahkan oleh BRTI sampai dengan adanya perubahan

DPI.

F.

PERUBAHAN

DPI TELKOM ini dapat diubah dari waktu ke waktu dengan tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Menteri dan atau keputusan DIRJEN. Perubahan DPI TELKOM ini akan disesuaikan dengan perkembangan regulasi, bisnis, teknis, ataupun operasional. TELKOM akan menyampaikan perubahan tersebut kepada BRTI untuk mendapatkan persetujuan dan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Naskah Utama Dokumen Penawaran Interkoneksi

Hal 3 dari 30


G.

PENGKAJIAN ULANG

TELKOM berhak melakukan pengkajian ulang terhadap DPI TELKOM secara periodik setiap tahun atau sewaktu-waktu (sepanjang diperlukan) dalam rangka merespon perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan atau ketetapan pemerintah yang berlaku, atau perubahan lingkungan bisnis dan kemajuan teknologi yang mendorong perubahan pengaturan Interkoneksi.


Hal 4 dari 30


BAB II INFORMASI JARINGAN TELKOM

A.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan izin atau lisensi yang dimilikinya, TELKOM adalah Penyelenggara JARTAP sekaligus sebagai Penyelenggara Jasa Teleponi Dasar dengan cakupan layanan Pelanggan secara nasional dan penyaluran jasa telekomunikasi baik domestik maupun internasional. Sebagai Penyelenggara JARTAP, TELKOM berhak menyelenggarakan jasa sewa sirkit langganan (leased circuit), baik kepada sesama penyelenggara telekomunikasi maupun kepada pelanggan yang bukan penyelenggara telekomunikasi. Untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal (JARTAP Lokal), TELKOM menyelenggarakan JARTAP Lokal berbasis kabel (wireline) dan non-kabel (wireless). Sebagai Penyelenggara JARTAP, TELKOM memiliki dan mengoperasikan berbagai infrastruktur jaringan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan berbagai jasa telekomunikasi sesuai dengan lisensi yang dimilikinya. Adapun jaringan dan infrastruktur atau perangkat yang dimiliki dan dioperasikan TELKOM saat ini adalah sebagai berikut : 1.

JARTAP Lokal berbasis kabel (Fixed Wireline, = FWL), dan non-kabel (Fixed Wireless Access, = FWA);

2.

JARTAP Jarak Jauh;

3.

JARTAP Internasional;

4.

Jaringan Sistem Pensinyalan (Signalling System);

5.

Sistem Intelligent Network (IN);

6. Sirkit Langganan (Leased Circuit); Jaringan telekomunikasi, infrastruktur dan atau perangkat tersebut diatas selain digunakan sendiri oleh TELKOM untuk keperluan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi bagi para pelanggan TELKOM, juga disediakan untuk keperluan Interkoneksi bagi JARTEL Pencari Akses. Dalam DPI TELKOM, untuk Penyelenggara JARTAP Lokal yang juga merangkap menjadi Penyelenggara JARTAP Jarak Jauh secara utuh dan tidak dipisahkan disebut juga sebagai Penyelenggara JARTAP Domestik. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pelaksanaan Interkoneksi dan efisiensi JARTEL.

B.

KONFIGURASI JARTAP

JARTAP TELKOM secara teknis mampu melayani semua jenis panggilan yang disalurkan melalui suatu konfigurasi jaringan yang diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan efisiensi, optimalisasi dan performansi jaringan. Interkoneksi antara JARTAP TELKOM dengan JARTEL Pencari Akses dilaksanakan melalui 2 (dua) jenis Sentral Gerbang, yaitu Sentral Gerbang Pembicaraan dan Sentral Gerbang Pensinyalan. Sistem Pensinyalan dan Sentral Gerbang Pensinyalan akan dibahas pada sub bab tersendiri sedangkan konfigurasi JARTAP TELKOM dan peruntukan Sentral Gerbang Pembicaraan diuraikan lebih lanjut sebagaimana berikut ini.


Hal 5 dari 30


Gambar 1. Konfigurasi JARTAP TELKOM

Keterangan : SGI

:

Sentral Gerbang Internasional

Tx

:

Trunk Exchange

Tx/SGJJ

:

Trunk Exchange yang berfungsi sebagai Gateway/Sentral Gerbang Jarak Jauh

TD/SGL

:

Sentral Tandem yang berfungsi sebagai Gateway/Sentral Gerbang Lokal

Lx

:

Local Exchange

Lx/SGL

:

Local Exchange yang berfungsi sebagai Gateway/Sentral Gerbang Lokal

Switching FWA

:

Switching Fixed Wireless Access (CDMA)

BTS

:

Base Transceiver Station

FWL

:

Fixed Wire Line

FWA

:

Fixed Wireless Access

Sesuai dengan peruntukannya, Sentral Gerbang Pembicaraan yang dioperasikan TELKOM dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu : 1.

Sentral Gerbang Internasional (SGI) : digunakan untuk Interkoneksi dengan JARTAP Domestik, jaringan bergerak seluler (JARBER Seluler) dan jaringan bergerak satelit (JARBER Satelit) dalam penyelenggaraan akses jasa teleponi dasar internasional TELKOM (SLI-007).

2.

Sentral Gerbang Jarak Jauh (SGJJ) : digunakan untuk Interkoneksi dengan JARBER Seluler, JARBER Satelit, JARTAP Internasional, JARTAP Lokal, dan JARTAP Domestik.

3.

Sentral Gerbang Lokal (SGL) : digunakan untuk Interkoneksi dengan JARTAP Lokal sepanjang memberikan cost efficiency sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi interkoneksi berbasis biaya.


Hal 6 dari 30


C.

KONFIGURASI JARINGAN SISTEM PENSINYALAN CCS#7

Fungsi utama Jaringan Sistem Pensinyalan (Signalling System) adalah untuk pertukaran informasi antara perangkat pelanggan dengan sentral penyambungan (switching), atau antara sentral penyambungan yang satu dengan sentral penyambungan yang lain dalam proses pembangunan, pengawasan, dan pembubaran suatu hubungan/panggilan telekomunikasi. JARTAP TELKOM dilengkapi dengan Sistem Pensinyalan CCS#7 (Common Channel Signalling Number. 7).

JARINGAN SISTEM PENSINYALAN TELKOM STP

Mated STP

STP dari/ ke Jaringan Sistem Pensinyalan MITRA

SGJJ

SGJJ

SGL

SGL JARTAP TELKOM

Gambar 2. Konfigurasi Jaringan Sistem Pensinyalan CCS#7 TELKOM

Keterangan : STP

= Signalling Transfer Point

Sesuai dengan peruntukannya maka Sentral Gerbang Pensinyalan (STP) TELKOM digunakan untuk melayani Interkoneksi pensinyalan dengan JARBER Seluler, JARBER Satelit, JARTAP lokal, JARTAP Domestik dan JARTAP Internasional. Implementasi Interkoneksi pensinyalan dilaksanakan melalui Sentral Gerbang Pensinyalan Pencari Akses dengan Sentral Gerbang Pensinyalan TELKOM dengan konfigurasi mated pair yang telah ditentukan.

D.

SISTEM INTELLIGENT NETWORK (IN)

JARTAP TELKOM dilengkapi dengan Sistem IN agar memiliki kemampuan untuk mendukung atau menyediakan JASNITA berbasis IN meliputi : Premium Call, Free Call, Uni Call, Vote Call, Split Charging. Implementasi akses layanan JASNITA TELKOM dari JARTEL Pencari Akses yang diinterkoneksikan dengan JARTAP TELKOM dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan. E.

SIRKIT LANGGANAN (LEASED CIRCUIT)

TELKOM menyediakan sirkit langganan untuk digunakan oleh Pencari Akses baik untuk keperluan Link Interkoneksi (antar 2 Sentral Gerbang) maupun untuk keperluan internal JARTEL Pencari Akses misalnya untuk sarana penghubung antar 2 (dua) Mobile Switching Center (MSC), antara MSC dan BTS atau keperluan lainnya. Sirkit langganan TELKOM tersedia dalam kategori lokal, jarak jauh (antar daerah), dan internasional (antar negara). Sirkit langganan tersebut merupakan transmisi digital yang menggunakan sistem satelit maupun sistem terrestrial. Sirkit langganan terrestrial tersedia dalam berbagai bentuk fisik yang Naskah Utama Dokumen Penawaran Interkoneksi

Hal 7 dari 30


menggunakan teknologi gelombang radio (microwave) dan kabel serat optik. Sirkit langganan satelit tersedia dalam bentuk IDR (Intermediate Data Rate). Untuk keperluan Interkoneksi, satuan transmisi yang paling rendah adalah 1 (satu) E-1 atau identik dengan 2 Mbit/s. Di kota-kota tertentu TELKOM memiliki transmisi terrestrial yang menggunakan teknologi SDH (Synchronous Digital Hierarchy) dan PDH (Plesionchronous Digital Hierarchy) ataupun teknologi lainnya. Untuk kecepatan pelayanan Interkoneksi, TELKOM merekomendasikan Pencari Akses menggunakan sirkit langganan TELKOM untuk Link Interkoneksi/Interkoneksi-Link yang wajib disediakan oleh Pencari Akses. Penggunaan sirkit langganan TELKOM tersebut tentu saja harus mempertimbangkan ketersediaan kapasitas eksisting serta kemampuan TELKOM dalam membangun dan menyediakan kapasitas dimaksud.

F.

LOKASI SENTRAL GERBANG Tabel 1. Daftar Lokasi Sentral Gerbang TELKOM

No

Lokasi

Wilayah Penomoran

Fungsi SG PEMBICARAAN

SG PENSINYALAN

1

Jakarta

021

SGI, SGJJ

STP

2

Bandung

022

SGJJ

STP

3

Cirebon

0231

SGJJ

4

Semarang

024

SGJJ

5

Solo

0271

SGJJ

6

Surabaya

031

SGI, SGJJ

7

Jember

0331

SGJJ

8

Malang

0341

SGJJ

9

Madiun

0351

SGJJ

10

Denpasar

0361

SGJJ

11

Kupang

0380

SGJJ

12

Makasar

0411

SGJJ

13

Manado

0431

SGJJ

14

Banjarmasin

0511

SGJJ

STP

15

Balikpapan

0542

SGJJ

STP

16

Pontianak

0561

SGJJ

17

Medan

061

SGJJ

18

Banda Aceh

0651

SGJJ

19

Palembang

0711

SGJJ

20

Bandarlampung

0721

SGJJ

21

Padang

0751

SGJJ

22

Jambi

0741

SGJJ

23

Pekanbaru

0761

SGJJ

24

Batam

0778

SGI, SGJJ,

25

Timika

0901

SGJJ

26

Ambon

0911

SGJJ

27

Jayapura

0967

SGJJ

STP

STP

STP STP

STP

JAKARTA dan SURABAYA berfungsi juga sebagai Sentral Gerbang Pensinyalan Internasional. POI untuk JARTAP Lokal yang selama ini sudah ada dilokasi Bogor dan Serang, tetap dipergunakan untuk melayani interkoneksi sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, demikian juga dengan pemenuhan POI untuk JARTAP Lokal di lokasi lain. Naskah Utama Dokumen Penawaran Interkoneksi

Hal 8 dari 30


Catatan : Alamat lengkap Sentral Gerbang TELKOM akan diberikan secara kasus per kasus atas dasar permintaan Pencari Akses. TITIK INTERKONEKSI (Point of Interconnection = PoI)

G.

PoI merupakan titik pertemuan antara 2 (dua) JARTEL yang saling diinterkoneksikan. Secara teknis, Titik Persambungan jaringan ditetapkan berada di DDF (Digital Distribution Frame) Sentral Gerbang TELKOM yang digunakan untuk menyalurkan seluruh trafik interkoneksi yang terjadi atau ditempat lain berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam hal TELKOM tidak mampu menyediakan FPI di lokasi DDF Sentral Gerbang TELKOM atau atas pertimbangan teknis dan bisnis, TELKOM dapat menyepakati Titik Interkoneksi (PoI) berada diluar yang telah ditawarkan berdasarkan kesepakatan bersama. Melalui PoI tersebut seluruh trafik yang diperjanjikan disalurkan, termasuk kemungkinan pelanggan di JARTEL Pencari Akses mengakses layanan Jasa Nilai Tambah teleponi (JASNITA) yang diselenggarakan di JARTAP TELKOM. Peruntukan Sentral Gerbang TELKOM dan relasinya dengan PoI dalam pelaksanaan Interkoneksi dengan JARTEL Pencari Akses dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3. Relasi Sentral Gerbang dan PoI

Tabel 2. Relasi Sentral Gerbang dan PoI

No

PoI

1

PoI-I

Relasi dengan JARTEL Pencari Akses

JARTAP Domestik, JARBER Seluler, dan JARBER Satelit, JARTAPLOK (sesuai kesepakatan bisnis) 2 PoI-II JARBER Seluler, JARBER Satelit, JARTAP Internasional, JARTAP Lokal, dan JARTAP Domestik. 3 PoI-III JARTAP Lokal. 4 PoI-IV Pensinyalan interkoneksi dengan JARBER Seluler, JARBER Satelilt, JARTAP Lokal , JARTAP Domestik, dan JARTAP Internasional. 5 PoI-V Interkoneksi dengan Penyelenggara Jaringan / Jasa berbasis IP. Sesuai dengan jumlah dan lokasi geografis Sentral Gerbang, TELKOM menyediakan 27 (dua puluh tujuh) lokasi untuk POI-II dan 3 (tiga) lokasi untuk POI-I. Naskah Utama Dokumen Penawaran Interkoneksi

Hal 9 dari 30


H.

FASILITAS PENTING INTERKONEKSI (FPI)

Fasilitas Penting Interkoneksi (selanjutnya disebut FPI) adalah fasilitas yang merupakan infrastruktur sipil di lokasi (premises) TELKOM dimana Sentral Gerbang TELKOM berada, yang diperlukan untuk penempatan Link Interkoneksi dan perangkat Interkoneksi antara TELKOM dengan Pencari Akses. Secara umum, FPI yang dimaksud digambarkan sebagai berikut :

SG

PoI

DDF TELKOM

Cable Tray Cable Duct

DDF Pencari Akses Perangkat Pencari Akses

Ruang Kolokasi Bangunan TELKOM

Batas Persil TELKOM

FPI (Dalam Persil TELKOM)

Non-FPI (Di Luar Persil TELKOM)

Gambar 4. Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI)

FPI yang disediakan TELKOM berupa Sarana Penunjang (SARPEN) yang terdiri atas : 1.

Ruangan Ruangan ini hanya diperuntukkan bagi penempatan perangkat Interkoneksi Pencari Akses yang secara teknis tidak dapat ditempatkan di luar gedung/persil TELKOM. Untuk perangkat-perangkat Interkoneksi Pencari Akses yang secara teknis dapat ditempatkan di luar gedung/persil TELKOM dimungkinkan ditempatkan di gedung/persil TELKOM, namun untuk kasus ini tidak dimaksudkan dalam rangka penyediaan FPI.

2.

Terminal DDF (Digital Distribution Frame) Terminal DDF merupakan terminal dimana PoI secara fisik berada yang merupakan titik demarkasi/batas sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan dari masing-masing Pihak yang berinterkoneksi atas JARTELnya masing-masing.

3.

Jalur kabel Jalur kabel yang merupakan FPI adalah jalur-jalur kabel yang berada di persil/gedung TELKOM. Jalur-jalur kabel tersebut meliputi cable duct, jalur kabel tanah tanam langsung, jalur kabel udara, jalur kabel dalam gedung (cable tray) hingga ke terminal DDF.

4.

Rak atau Kabinet Sepanjang tersedia, TELKOM menyediakan rak atau kabinet di ruang FPI untuk penempatan perangkat Interkoneksi Pencari Akses.


Hal 10 dari 30


5.

Menara/tower Menara/tower TELKOM yang berada dalam satu persil dengan lokasi PoI dapat dikategorikan FPI apabila : a.

Pencari Akses dapat membuktikan bahwa Pencari Akses tidak memperoleh izin pendirian menara/tower dari PEMDA setempat.

b.

Perangkat transmisi Pencari Akses yang ditempatkan di menara/tower TELKOM tersebut adalah perangkat Interkoneksi antara JARTEL Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM di lokasi setempat.

TELKOM berhak menolak penggunaan menara/tower TELKOM jika tidak memenuhi kedua kriteria dimaksud, termasuk persyaratan-persyaratan terhadap beban penggunaan menara/tower dan jika berdasarkan hasil kajian TELKOM perangkat Pencari Akses tidak layak ditempatkan di menara/tower. 6.

Top Roof (atap gedung) Seperti halnya menara/tower, atap gedung TELKOM (top roof) dengan konstruksi beton dapat digunakan sebagai FPI untuk penempatan antena atau perangkat transmisi untuk keperluan Interkoneksi (Link Interkoneksi). Ketentuan penggunaan atap gedung TELKOM (top roof) untuk penempatan FPI mengikuti persyaratan penggunaan menara/tower.

7.

Sarana Lain Sarana lain berupa catu daya dengan arus bolak balik dari PLN atau Genset (bukan dari UPS), air conditioning, penerangan, grounding merupakan bagian yang tak terpisahkan dari FPI. TELKOM hanya menyediakan sarana lain penunjang tersebut sepanjang kapasitas mencukupi.

I.

JENIS INTERKONEKSI

JARTAP TELKOM dapat diinterkoneksikan dengan seluruh jenis JARTEL, baik berupa JARTAP, JARBER Seluler, maupun JARBER Satelit sehingga seluruh basis kastamer berbagai jenis JARTEL di Indonesia dapat mengadakan panggilan secara end-to-end. Jenis Interkoneksi yang ditawarkan TELKOM adalah mencakup sebagai berikut : 1.

Interkoneksi JARTAP Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM;

2.

Interkoneksi JARBER Seluler Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM;

3.

Interkoneksi JARBER Satelit Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM.

Sesuai dengan regulasi yang membagi JARTAP menjadi JARTAP Lokal, JARTAP Jarak Jauh, dan JARTAP Internasional, maka untuk Interkoneksi dengan JARTAP Penyelenggara lain, TELKOM menawarkan Interkoneksi sebagai berikut : 1.

Interkoneksi JARTAP Pencari Akses dengan JARTAP Domestik TELKOM. Interkoneksi ini ditawarkan untuk Penyelenggara lain yang menyelenggarakan JARTAP Domestik maupun kepada Penyelenggara JARTAP Lokal. Penggunaan dialing procedure untuk panggilan lokal dilakukan tanpa mempergunakan kode area, sedangkan untuk panggilan SLJJ menggunakan prefiks SLJJ “0” dan atau kode akses SLJJ khusus untuk lokasi yang sudah terlayani kode akses SLJJ. Interkoneksi ini juga meneruskan Panggilan Interkoneksi seluler maupun Panggilan Interkoneksi internasional dengan mempergunakan Kode Akses SLI Penyelenggara JARTAP Internasional.

2.

Interkoneksi JARTAP Pencari Akses dengan JARTAP Internasional TELKOM.


Hal 11 dari 30


Interkoneksi ini ditawarkan bagi Pencari Akses Penyelenggara JARTAP Lokal dan Pencari Akses yang menyelenggarakan JARTAP Domestik untuk melakukan Panggilan Interkoneksi internasional dengan mempergunakan Kode Akses SLI “007” maupun meneruskan Panggilan Interkoneksi internasional ke JARTAP Pencari Akses. 3.

Interkoneksi JARTAP Internasional Pencari Akses dengan JARTAP Domestik TELKOM. Interkoneksi ini ditawarkan bagi Pencari Akses Penyelenggara JARTAP Internasional untuk meneruskan Panggilan Interkoneksi internasional menggunakan Kode Akses SLI Pencari Akses, Panggilan Interkoneksi Internasional ke Pelanggan TELKOM maupun Panggilan Interkoneksi internasional ke Penyelenggara JARTEL lain (transit internasional).

Untuk Interkoneksi JARBER Seluler Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM, ditawarkan Interkoneksi sebagai berikut : 1.

Interkoneksi JARBER Seluler Pencari Akses dengan JARTAP Domestik TELKOM Interkoneksi ini ditawarkan bagi Pencari Akses Penyelenggara JARBER Seluler sehingga memungkinkan terjadinya Panggilan Interkoneksi lokal, jarak jauh dengan menggunakan prefiks SLJJ “0” dan atau kode akses SLJJ “017”, internasional maupun meneruskan Panggilan Interkoneksi dari Penyelenggara JARBER Seluler Pencari Akses ke Penyelenggara JARTEL lain (transit) .

2.

Interkoneksi JARBER Seluler Pencari Akses dengan JARTAP Internasional TELKOM Interkoneksi ini ditawarkan bagi Pencari Akses Penyelenggara JARBER Seluler agar Pelanggannya dapat melakukan Panggilan Interkoneksi internasional dengan mempergunakan Kode Akses SLI “007” TELKOM dan atau prefiks internasional serta meneruskan Panggilan Interkoneksi internasional dari dan ke Pelanggan JARBER Seluler Pencari Akses.

Untuk Interkoneksi JARBER Satelit Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM, ditawarkan Interkoneksi sebagai berikut : 1.

Interkoneksi JARBER Satelit Pencari Akses dengan JARTAP Domestik TELKOM Interkoneksi ini ditawarkan bagi Pencari Akses Penyelenggara JARBER Satelit sehingga memungkinkan terjadinya Panggilan Interkoneksi domestik dan internasional.

2.

Interkoneksi JARBER Satelit Pencari Akses dengan JARTAP Internasional TELKOM Interkoneksi ini ditawarkan bagi Pencari Akses Penyelenggara JARBER Satelit agar Pelanggannya dapat melakukan Panggilan Interkoneksi internasional dengan mempergunakan Kode Akses SLI “007” TELKOM dan atau prefiks internasional serta meneruskan Panggilan Interkoneksi internasional dari dan ke Pelanggan JARBER Satelit Pencari Akses.

Selain menyelenggarakan Jasa Teleponi Dasar, TELKOM juga menyelenggarakan JASNITA yang melekat di JARTAP TELKOM (baik diselenggarakan sendiri oleh TELKOM maupun diselenggarakan secara kerja sama dengan Penyelenggara Jasa lain), oleh karena itu dalam interkoneksi TELKOM juga menawarkan kemungkinan Pelanggan Pencari Akses untuk dapat mengakses jasa-jasa dimaksud.


Hal 12 dari 30


BAB III PERSYARATAN INTERKONEKSI

A.

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara ringkas persyaratan Interkoneksi yang harus dipenuhi oleh Pencari Akses, baik berupa persyaratan teknis, administratif, finansial, dan prosedural sebelum dipenuhinya Interkoneksi, maupun persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan selama berlangsungnya Interkoneksi. Beberapa persyaratan dan ketentuan harus dipenuhi oleh Pencari Akses dan beberapa persyaratan dan ketentuan lainnya harus dipenuhi baik oleh Pencari Akses maupun oleh TELKOM. Uraian secara detail dicantumkan dalam Perjanjian Interkoneksi dan Dokumen Pendukungnya.

B.

PERSYARATAN JARTEL PENCARI AKSES

Untuk kepentingan Interkoneksi, Pencari Akses wajib untuk memberikan informasi umum JARTEL-nya kepada TELKOM pada saat pengajuan permintaan Interkoneksi, menggunakan format dan memuat substansi yang relatif sama dengan informasi umum JARTEL TELKOM (untuk substansi yang relevan), termasuk namun tidak terbatas pada : 1.

Jenis JARTEL (JARTAP, JARBER Seluler, atau JARBER Satelit).

2.

Konfigurasi JARTEL.

3.

Konfigurasi Jaringan Sistem Pensinyalan (Signalling System).

4. Daftar dan lokasi geografis Sentral Gerbang. JARTEL Pencari Akses dapat berupa JARTAP, JARBER Seluler, ataupun JARBER Satelit. Apapun jenis JARTEL-nya, Pencari Akses wajib menyesuaikannya dengan JARTAP TELKOM agar dapat diinterkoneksikan satu sama lain. Bila dalam pelaksanaan Interkoneksi Pencari Akses memerlukan perangkat interface atau sistem lain untuk penyesuaian dengan JARTAP TELKOM, maka penyediaan perangkat interface tersebut menjadi tanggung jawab Pencari Akses. Persyaratan utama elemen JARTEL yang harus dipenuhi agar JARTEL Pencari Akses dapat diinterkoneksikan dengan JARTAP TELKOM meliputi : 1.

Sentral Gerbang a. Untuk kepentingan Interkoneksi, Pencari Akses wajib menyediakan Sentral Gerbang. b. Sentral Gerbang yang digunakan oleh Pencari Akses minimal memiliki kemampuan : 1) Mengisolasi JARTEL Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM, sehingga setiap gangguan/kerusakan yang terjadi pada salah satu sisi tidak sampai menjalar ke sisi lainnya; 2) Merekam semua data panggilan untuk keperluan pembebanan dan statistik; 3) Mengatur aliran trafik antara dua JARTEL yang diinterkoneksikan; 4) Menyaring message CCS#7 yang tidak boleh transit/masuk ke JARTEL Pihak lainnya. c. Cakupan Sentral Gerbang JARTAP Lokal adalah satu kode area. Cakupan Sentral Gerbang JARBER Seluler adalah regional yang merepresentasikan satu area layanan seluler. Cakupan Sentral Gerbang JARBER Satelit adalah nasional yang merepresentasikan satu area layanan satelit.

2.

PoI a. Interkoneksi antara JARTEL Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM dilaksanakan di PoI; b. Titik Persambungan jaringan antara JARTEL Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM berada di DDF (Digital Distribution Frame) Sentral Gerbang TELKOM atau ditempat lain berdasarkan kesepakatan para pihak;


Hal 13 dari 30


c.

C.

PoI merupakan batas kewajiban dan tanggung jawab penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan dari masing-masing Pihak atas JARTEL yang saling diinterkoneksikan.

3.

Link Interkoneksi Pencari Akses sedapat mungkin menggunakan sirkit langganan milik TELKOM sebagai Link Interkoneksinya dengan cara sewa. Hal ini dimaksudkan untuk percepatan proses Interkoneksi dan efisiensi penggunaan fasilitas Interkoneksi.

4.

Ketentuan Teknis Lainnya Persyaratan JARTEL lebih rinci tercantum dalam Dokumen Pendukung A tentang “Perencanaan dan Operasi”.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Dalam mengajukan permintaan Layanan Interkoneksi (baru), sekurang kurangnya harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen (fotocopy) sebagai berikut:

D.

1.

Surat Permohonan Interkoneksi.

2.

Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan Pendirian Perusahaan beserta perubahannya.

3.

Lisensi/Ijin Prinsip, Lisensi Penyelenggaraan, serta ijin-ijin lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku bagi jenis jaringan dan jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.

4.

Surat Keterangan Penetapan Alokasi Penomoran.

5.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

6.

Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

7.

Surat Keterangan Domisili Perusahaan.

8.

Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP).

9.

Jenis Layanan Interkoneksi yang diminta berikut penjelasannya.

10.

Rencana kerangka waktu yang telekomunikasi Pencari Akses.

11.

Rencana Usaha dan Prediksi Kebutuhan Jaringan hingga 2 (dua) tahun ke depan yang meliputi namun tidak terbatas pada Daftar Lokasi Geografis dan Spesifikasi Point of Interconnection (PoI) serta rencana pengembangannya, Data Teknis, dan Konfigurasi Teknis Perangkat yang digunakan dan informasi kemampuan pengembangan infrastruktur, serta kebutuhan kapasitas interkoneksi.

12.

Surat Pernyataan bahwa data teknis, alat, perangkat, dan sarana atau fasilitas telekomunikasi serta sarana pemrosesan billing yang dimiliki Pencari Akses sesuai atau bersedia untuk disesuaikan dengan persyaratan teknis, konfigurasi, dan hirarki jaringan telekomunikasi berdasarkan Rencana Dasar Teknis Nasional.

13.

Surat Pernyataan bersedia membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk pemenuhan permintaan Layanan Interkoneksi.

dibutuhkan

untuk

memenuhi

kondisi

jaringan

PERSYARATAN FINANSIAL Pemenuhan permintaan Layanan Interkoneksi dikenakan biaya-biaya yang terdiri dari:


Hal 14 dari 30


Tabel 3. Biaya-Biaya Pemenuhan Permintaan Layanan Interkoneksi NO

NAMA BIAYA

PENJELASAN

BESARAN

REFERENSI

Rp 35.050.000

Bab III butir C angka 13

1

Biaya Administrasi

• Biaya proses penanganan aplikasi interkoneksi baru hingga ditandatanganinya Perjanjian Interkoneksi, belum termasuk Biaya Survey. • Dihitung secara lumpsum untuk Perjanjian Interkoneksi yang pertama kalinya. • Penagihan Biaya Administrasi dilaksanakan bersamaan dengan surat jawaban terhadap permintaan interkoneksi Pencari Akses disertai PPN yang relevan. • Pembayaran Biaya Administrasi harus sudah dilaksanakan oleh Pencari Akses sebelum dilaksanakan Rapat Pembahasan PKS Interkoneksi dan dilaksanakan secara transfer ke rekening yang disebutkan dalam surat Jawaban terhadap permintaan interkoneksi dengan biaya transfer menjadi kewajiban Pencari Akses.

2

Biaya Survey Lokasi Geografis PoI (”Biaya Survey”)

• Biaya untuk melakukan survey lokasi PoI dan Sentral Gerbang Interkoneksi. • Berlaku untuk permintaan Layanan Interkoneksi baru maupun penambahan lokasi geografis PoI. • Dibayarkan paling lambat sebelum tanggal pelaksanaan survey.

Sesuai cost yang diperlukan


3

Biaya Uji Coba Sistem Interkoneksi

• Biaya untuk petugas TELKOM yang melakukan Uji Sistem Interkoneksi per Sentral Gerbang sebelum implementasi Interkoneksi. • Dihitung secara lumpsum per Sentral Gerbang. • Dibayarkan paling lambat sebelum tanggal pelaksanaan Uji Coba Sistem Interkoneksi.



4

Biaya Langganan

Biaya Pasang Baru (Instalasi) dan Biaya Sewa Bulanan Sirkit Langganan.

5

Biaya FPI

Sesuai tarif dalam Dokumen Pendukung II (Daftar Layanan Interkoneksi TELKOM) Sesuai tarif dalam Dokumen Pendukung II (Daftar Layanan Interkoneksi TELKOM)

Bab III butir C angka 13 & Dokumen Pendukung A.6. Bab III butir C angka 13 & Dokumen Pendukung A.6.

6

Biaya Data


7

Biaya Pembatalan Pemesanan Kapasitas (“Biaya Ganti Rugi non-SL”)

Biaya-biaya yang diperlukan sehubungan perubahan data/parameter Interkoneksi (yang berbayar). Biaya akibat melakukan pembatalan pemesanan Kapasitas Interkoneksi (selain SL) setelah jangka waktu yang ditetapkan.

8

Biaya Ganti Rugi SL

Biaya Ganti Rugi karena : • Pembatalan, sebagian maupun seluruhnya, atas SL yang telah dipesan, atau • Pengurangan/penghapusan ka pasitas SL, sebelum Perjanjian Interkoneksi berakhir/diakhiri.

Sesuai formula dalam Dokumen Pendukung A.6 (Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi)

Bab III butir C angka 13 & Dokumen Pendukung A.7. Bab III butir C angka 13 & Dokumen Pendukung : • A butir R. • A.6. Bab III butir C angka 13 & Dokumen Pendukung A.6.

9

Biaya penggunaan CDR (“biaya pemberian data”)

Biaya penggunaan mediation devices, CDR, rating engine TELKOM oleh Pencari Akses, termasuk biaya proses billing interkoneksi.

Rp 82,- / call

Sirkit

• Terdiri atas Biaya Instalasi dan Biaya Sewa Bulanan FPI. • Biaya ini bisa meliputi : biaya penggunaan ruangan, biaya penggunaan duct, biaya cable tray, biaya catu daya, biaya sewa menara, biaya grounding, dan sebagainya sepanjang berkaitan dengan FPI. Perubahan


Sesuai formula dalam Dokumen Pendukung A.6 (Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi)

Dokumen Pendukung B

Hal 15 dari 30


NO

NAMA BIAYA

PENJELASAN

10

Biaya proses Billing

11

Biaya

Biaya proses billing retail ke pelanggan oleh TELKOM untuk kepentingan Pencari Akses. Biaya penagihan jasa-jasa Pencari Akses yang dilakukan oleh TELKOM kepada pelanggan TELKOM atau sebaliknya.

penagihan

(Collection Fee)∗

12

Biaya Denda

13

Biaya Interkoneksi

14

Biaya denda karena keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo.

BESARAN Rp 82,- / call • 5% x Total Pdpt ter-collect (bila seluruh pelanggan dicollect) • 7,5% x Total Pdpt ter-collect (bila sebagian pelanggan dicollect) Per hari keterlambatan : Rata-rata per hari tingkat bunga pinjaman Bank Pemerintah atau 1 per mil, mana yang lebih besar Sesuai tarif dalam Dokumen Pendukung II (Daftar Layanan Interkoneksi TELKOM) Sesuai cost yang diperlukan

REFERENSI Dokumen Pendukung B Dokumen Pendukung B

Dokumen Pendukung B

Biaya layanan interkoneksi berbasis trafik, antara Dokumen lain : biaya terminasi, biaya transit, biaya originasi, Pendukung C dan biaya akses. Biaya Modifikasi Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari Bab III butir C angka Sistem atau Sub perubahan sistem/sub-sistem JARTEL Pihak 13 & Perjanjian Sistem lainnya. Interkoneksi ∗ : untuk layanan-layanan pada saat DPI disetujui (telah berlangsung), untuk domestik, disepakati kemudian dalam PKS

E.

SISTEM ANTRIAN

Setiap permintaan Layanan Interkoneksi akan ditempatkan dalam suatu sistem antrian. Pemenuhan seluruh kebutuhan Kapasitas Interkoneksi untuk TELKOM dan aliansinya termasuk dalam sistem antrian tersebut. Pemenuhan permintaan Layanan Interkoneksi Pencari Akses dipenuhi berdasarkan Pertemuan Perencanaan Bersama atau Joint Planning Session (JPS) dimana dalam JPS tersebut disepakati lokasi, kapasitas dan jadwal pemenuhannya. Sistem antrian yang dipergunakan TELKOM akan ditingkatkan performansinya sesuai dengan kesiapan TELKOM dalam merespon kebutuhan Pencari Akses.

F.

PROSEDUR PEMENUHAN PERMINTAAN LAYANAN INTERKONEKSI

Pemenuhan permintaan layanan Interkoneksi oleh TELKOM dibagi dalam 2 (dua) tahapan pokok, yaitu tahap Layanan Perjanjian Interkoneksi dan tahap Implementasi Perjanjian Interkoneksi. Masing-masing tahapan pokok mencakup beberapa tahapan serial yang harus dilalui sebagaimana diuraikan di bawah ini.


Hal 16 dari 30


1.

Tahap Layanan Perjanjian Interkoneksi a.

Pengajuan Permohonan Interkoneksi. 1) Permohonan Interkoneksi diajukan secara tertulis oleh Pencari Akses kepada TELKOM. 2) Permohonan ditujukan kepada : EGM Divisi CIS TELKOM Alamat

:

Gedung Menara JAMSOSTEK lt.10 Jl. Gatot Subroto Kavling. 38 Jakarta, 12710

Telepon

:

021-52917007

Faksimili : 021-52892080 3) Permohonan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen (foto copy) sebagaimana dimaksud dalam sub bab III.C. Persyaratan Administrasi. b. Penelitian Persyaratan Administrasi dan Teknis 1) TELKOM cq Divisi CIS segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dan teknis yang telah diajukan oleh Pencari Akses. 2) Jika pada 1 (satu) periode proses layanan Perjanjian Interkoneksi terdapat permohonan Interkoneksi dari Pencari Akses lain yang telah tercatat dalam daftar antrian lebih dulu atau sedang dalam tahapan proses pemberian layanan, maka permohonan Interkoneksi tersebut akan dicatat dalam daftar antrian sesuai dengan ketentuan sistem antrian TELKOM. 3) Dalam hal permohonan dimasukkan dalam daftar antrian, maka TELKOM akan memberitahukan perkiraan waktu proses layanan Perjanjian Interkoneksi kepada yang bersangkutan akan dimulai. 4) Jika permohonan tidak dimasukkan dalam daftar antrian, atau jika telah sampai pada gilirannya, maka TELKOM segera menindaklanjuti permohonan Interkoneksi. 5) Jika dipandang perlu, TELKOM dapat meminta persyaratan administrasi tambahan di luar persyaratan kelengkapan yang telah ditentukan sepanjang persyaratan dimaksud relevan dan tidak dimaksudkan untuk menunda-nunda pemberian layanan Interkoneksi. 6) Ketidaklengkapan persyaratan administrasi dan teknis permohonan Interkoneksi menimbulkan hak bagi TELKOM untuk menolak atau tidak memproses permohonan Interkoneksi, meskipun permohonan Interkoneksi telah dimasukkan dalam daftar antrian. 7) Apabila dipandang perlu, pada tahap penelitian persyaratan administrasi dan teknis, TELKOM dapat : a) meminta Pencari Akses untuk mempresentasikan Aspek Teknis dan Aspek Bisnis dari Interkoneksi yang diminta oleh Pencari Akses. b) melakukan survey lapangan di lokasi Pencari Akses untuk memastikan kemungkinan teknis pemberian layanan Interkoneksi.


Hal 17 dari 30


c.

Jawaban 1) Atas hasil penelitian persyaratan administrasi dan teknis serta hasil survey lokasi, TELKOM dapat menolak atau menerima permintaan Layanan Interkoneksi dengan mengirimkan surat pemberitahuan. 2) Apabila TELKOM menolak permintaan Layanan Interkoneksi, dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan-alasan penolakan sesuai dengan ketentuan dalam PM. no 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi. 3) Apabila TELKOM menerima permintaan Layanan Interkoneksi, dalam surat pemberitahuan dicantumkan Biaya Administrasi dan Biaya Survey Lokasi Geografis PoI yang harus dipenuhi Pencari Akses sebelum dilanjutkan proses selanjutnya. d. Tanggapan 1) Pencari Akses wajib memberikan tanggapan atas surat pemberitahuan di atas selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut. 2) Tanggapan atas surat pemberitahuan berisi penjelasan posisi Pencari Akses atas jawaban permintaan Layanan Interkoneksi yang disampaikan oleh TELKOM. 3) Dalam hal Pencari Akses tidak memberikan tanggapan atas surat pemberitahuan sampai batas waktu dimaksud butir d.1), permintaan Layanan Interkoneksi oleh TELKOM dianggap batal. e. Negosiasi Draft Perjanjian Interkoneksi 1) Setelah Pencari Akses memberikan tanggapan dan memenuhi kewajiban pembayaran dimaksud pada butir c.3), akan ditindaklanjuti dengan proses negosiasi draft Perjanjian Interkoneksi. 2) Draft Perjanjian Interkoneksi disusun dengan referensi Perjanjian Interkoneksi dan Dokumen Pendukungnya, dengan beberapa penyesuaian yang dipandang perlu atau disepakati antara Pencari Akses dan TELKOM. 3) Negosiasi Draft Perjanjian Interkoneksi meliputi negosiasi Pasal-Pasal Perjanjian dan Lampiran, Jenis Layanan, Kapasitas Interkoneksi, Tarif Interkoneksi, dan lainlain yang relevan. 4) Hasil negosiasi dituangkan dalam Risalah Rapat atau dalam Berita Acara Negosiasi yang ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari para Pihak. 5) Draft Perjanjian Interkoneksi disesuaikan dengan hasil negosiasi. 6) Draft Final Perjanjian Interkoneksi (beserta Lampiran-lampirannya) dijadikan dokumen yang akan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masingmasing Pihak. f. Penandatanganan Perjanjian Interkoneksi. 1) Penandatanganan Perjanjian Interkoneksi harus dilakukan oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak. 2) Kecuali ditentukan lain oleh Direksi TELKOM, penandatanganan Perjanjian Interkoneksi di sisi TELKOM dilakukan secara sah oleh EGM Divisi CIS tanpa perlu dilengkapi Surat Kuasa Khusus.


Hal 18 dari 30


Secara lengkap diagram prosedur layanan perjanjian interkoneksi tersebut dan perkiraan jadual waktu pemenuhannya dapat digambarkan pada flow chart berikut :

Pencari Akses

TELKOM

Permintaan Layanan Interkoneksi

Penerimaan Dokumen & Evaluasi Prakondisi

5 Hari Kerja

Posisi Antrian

Evaluasi Dokumen Permintaan

No

10 Hari Kerja

20 Hari Kerja

Hasil Evaluasi

Ya Jawaban dari TELKOM

No

Tanggapan Pencari Akses

10 Hari Kerja

Negosiasi 20 Hari Kerja Perjanjian Interkoneksi

Gambar 5. Diagram Prosedur Layanan Perjanjian Interkoneksi


Hal 19 dari 30


2.

Tahap Implementasi Perjanjian Interkoneksi a.

Pertemuan Teknis Awal 1) Dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian Interkoneksi, kedua belah Pihak harus mengadakan Pertemuan Teknis Perencanaan Awal Kapasitas Interkoneksi (selanjutnya disebut ”Pertemuan Teknis Awal”) guna membahas hal-hal yang diperlukan untuk mengimplementasikan Perjanjian Interkoneksi yang telah ditandatangani. 2) Pertemuan Teknis Awal di atas sekurang-kurangnya harus membahas : a) Kapasitas Interkoneksi di masing-masing PoI yang segera direalisasikan (pemesanan dan pemenuhan). b) Rencana Survey PoI, Pembukaan Penomoran dan Data/Parameter Interkoneksi (Kode Akses, Blok Penomoran, Titik Pembebanan, dll), Uji Coba Sistem Interkoneksi. c) Jadwal waktu pemenuhan butir a) dan b) serta personil yang terlibat maupun biaya-biaya yang diperlukan. 3) Hasil Pertemuan Teknis Awal dituangkan dalam Risalah atau Berita Acara Pertemuan Teknis Awal. 4) Apabila diperlukan, rencana Uji Coba Sistem Interkoneksi dituangkan dalam Nota Kesepakatan Uji Coba Sistem Interkoneksi, disertai dengan rincian biaya-biaya yang diperlukan. b. Pemesanan Kapasitas Interkoneksi (Capacity Ordering). Berdasarkan hasil Pertemuan Teknis Awal di atas, Pihak yang membutuhkan Kapasitas Interkoneksi mengajukan Surat Aplikasi Pemesanan Kapasitas Interkoneksi kepada Penyedia Kapasitas dengan jangka waktu sesuai hasil kesepakatan pada pertemuan teknis awal. c. Penyediaan Kapasitas Interkoneksi (Capacity Provisioning). 1) Pihak Penyedia Kapasitas wajib segera memenuhi Kapasitas Interkoneksi yang dipesan sesuai Berita Acara Pertemuan Teknis Awal dan jadwal waktu yang telah disepakati. 2) Untuk penyediaan Kapasitas Interkoneksi yang harus berbayar, pemenuhannya hanya dapat dipenuhi setelah dilakukan pembayaran. d. Pembukaan Penomoran dan Data/Parameter Interkoneksi. Masing-masing Pihak wajib segera membuka Blok Penomoran, Kode Area, Titik Pembebanan, dan seluruh Data/Parameter Interkoneksi yang digunakan dan diaktifkan oleh Pihak lainnya agar seluruh jenis Layanan Interkoneksi yang telah disepakati dapat dioperasikan sesuai jadwal waktu yang ditentukan. e. Uji Coba Sistem Interkoneksi. Uji Coba Sistem Interkoneksi dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja setelah Pencari Akses memenuhi kewajiban pembayaran biaya Uji Coba Sistem Interkoneksi. f. Implementasi Interkoneksi Secara Komersial. 1) Interkoneksi secara komersial dapat diimplementasikan setelah lulus Uji Coba Sistem Interkoneksi. 2) Tanggal dan Jam dimulainya implementasi Interkoneksi secara komersial dicatat dalam Berita Acara Pembukaan Interkoneksi. 3) Proses selanjutnya mengikuti ketentuan Perjanjian Interkoneksi.

G.

PERJANJIAN INTERKONEKSI

Perjanjian Interkoneksi merupakan dokumen hukum yang membuktikan adanya perikatan interkoneksi antara JARTEL Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM. Dengan dokumen ini diharapkan Pencari Akses dan TELKOM mendapatkan kejelasan mengenai batasan, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab hukum dari masing-masing Pihak, serta sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran atas Perjanjian. Naskah Utama Dokumen Penawaran Interkoneksi

Hal 20 dari 30


Yang dimaksud dengan Perjanjian Interkoneksi dalam DPI ini adalah Perjanjian Interkoneksi beserta Dokumen Pendukungnya, termasuk Petunjuk-Petunjuk Pelaksanaan dan Risalah-Risalah Rapat di antara Pencari Akses dan TELKOM yang disepakati dari waktu ke waktu dan sesuai ketentuan harus dilekatkan/dilampirkan pada Perjanjian dimaksud. Perubahan-perubahan dan atau tambahantambahan atas Perjanjian yang disepakati secara sah dari waktu ke waktu juga merupakan bagian dari Perjanjian Interkoneksi, oleh karena itu harus diperlakukan sama dengan Perjanjian. Perubahanperubahan dan atau tambahan-tambahan tersebut dapat berbentuk atau diberi nama/judul Side Letter, Amandemen, Addendum, Nota Kesepakatan, Perjanjian Lanjutan, Perjanjian Suplemen, dan atau nama/judul lain apapun yang biasa digunakan dalam suatu perubahan atau tambahan dari suatu Perjanjian. Bentuk dan substansi Perjanjian Interkoneksi antara JARTEL Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi dan Dokumen Pendukungnya. Untuk memudahkan dalam penyusunan perjanjian interkoneksi tersebut, maka pada dokumen pendukung DPI TELKOM ini disampaikan referensi naskah perjanjian interkoneksi dan dokumen pendukungnya.

H.

UJI COBA SISTEM INTERKONEKSI

Untuk memastikan agar Interkoneksi dapat beroperasi dengan baik dan memenuhi standar kualitas yang diinginkan, maka sebelum dioperasikan secara komersial akan dilakukan Uji Coba Sistem Interkoneksi. Uji Coba Sistem Interkoneksi dilaksanakan untuk setiap sentral gerbang Pencari Akses yang akan diinterkoneksikan dengan JARTAP TELKOM dan mencakup antara lain : 1.

Uji integrasi.

2.

Uji coba panggilan interkoneksi.

3.

Uji coba perekaman data panggilan (Call Data Record-CDR).

4.

Uji coba billing interkoneksi.

Prosedur, ketentuan, dan syarat-syarat pelaksanaan Uji Coba Sistem Interkoneksi disepakati bersama dan dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi ataupun Lampirannya. Uji Coba Sistem Interkoneksi ini berlaku pula untuk Pencari Akses yang menghendaki penambahan lokasi geografis PoI terkait dengan penambahan/penggantian Sentral Gerbang. Interkoneksi secara komersial baru dapat dilaksanakan setelah dinyatakan lulus dari Uji Coba Sistem Interkoneksi ini.

I.

PEMESANAN DAN PENYEDIAAN KAPASITAS INTERKONEKSI

Kapasitas Interkoneksi merupakan satu kesatuan rangkaian yang terdiri dari Sirkit Trunk di JARTEL masing-masing pihak, Link Interkoneksi, port E1 di masing-masing Sentral Gerbang termasuk perangkat interface yang diperlukan, Link Pensinyalan serta FPI yang harus disediakan oleh Pihak yang menyediakan PoI. Penyediaan Link Interkoneksi termasuk port E-1 mulai dari Sentral Gerbang Pencari Akses hingga Titik Interkoneksi merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pencari Akses, sedangkan penyediaan Link Interkoneksi termasuk port E-1 mulai dari Sentral Gerbang TELKOM hingga ke Titik Interkoneksi merupakan kewajiban dan tanggung jawab TELKOM.


Hal 21 dari 30


Port E-1 SG Pencari Akses

Port E-1

Link Interkoneksi PoI

SG TELKOM

SL Tanggungjawab Pencari Akses

Tanggungjawab TELKOM

Gambar 6. Penyediaan Link Interkoneksi

Penyediaan Kapasitas Interkoneksi dilakukan melalui tahapan pemesanan dan penyediaan Kapasitas Interkoneksi. Pemesanan dan penyediaan Kapasitas Interkoneksi ini berlaku untuk : 1. Penyediaan Kapasitas Interkoneksi awal (tahap inisiasi Interkoneksi) 2. Penambahan/pengurangan Kapasitas Interkoneksi. 3. Penambahan/pengurangan Kapasitas Interkoneksi sehubungan dengan penambahan/pengurangan Sentral Gerbang di lokasi geografis yang terdapat PoI TELKOM. 4. Penambahan/pengurangan Kapasitas Interkoneksi sehubungan dengan penambahan/pengurangan PoI. 5. Penyediaan sirkit langganan oleh TELKOM untuk Link Interkoneksi yang semestinya menjadi tanggung jawab Pencari Akses. Penambahan/pengurangan Kapasitas Interkoneksi dapat disetujui setelah dilaksanakan evaluasi kinerja interkoneksi dan forecast trafik. Pemesanan/penyediaan Kapasitas Interkoneksi di atas berlaku pula untuk pemesanan/penyediaan FPI yang dimanfaatkan untuk menempatkan perangkat Interkoneksi yang relevan. Prosedur rinci untuk pemesanan dan penyediaan serta penghapusan Kapasitas Interkoneksi dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi. Perkiraan jadwal waktu proses pemesanan dan penyediaan Kapasitas Interkoneksi mulai dari aplikasi hingga siap dioperasikan secara komersial adalah sebagai berikut : No

Tahapan Proses 1

1 2 3 4 5 6

2

Bulan 3

4

5

Pemesanan Kapasitas Interkoneksi Review Pesanan & Penyusunan Rencana Implementasi Diskusi/Negosiasi Implementasi Penyediaan Kapasitas Interkoneksi Pengujian Kapasitas Interkoneksi Komersial Gambar 7. Perkiraan Waktu Penyediaan Kapasitas Interkoneksi

Perkiraan waktu Penyediaan kapasitas interkoneksi oleh Telkom dibuat dengan mempertimbangkan ketentuan PM.08/Per/M.KOMINFO/02/2006 Lampiran 3 – Petunjuk Penyusunan Dokumen Penawaran Interkoneksi (P2DPI) butir 6.5 Ketentuan Penyediaan Kapasitas.

J.

PERUBAHAN DATA/PARAMETER INTERKONEKSI

Dalam periode berlakunya Perjanjian Interkoneksi, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan data dan atau parameter Interkoneksi, yang antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut : 1. Pembukaan blok penomoran baru; 2. Penutupan blok penomoran. 3. Perubahan titik pembebanan suatu blok penomoran; Naskah Utama Dokumen Penawaran Interkoneksi

Hal 22 dari 30


4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Penambahan titik pembebanan suatu blok penomoran; Pemisahan blok penomoran eksisting; Penambahan jumlah digit blok penomoran; Penggunaan dummy number dan perubahannya; Perubahan ruting pada Sentral Gerbang; Perubahan charge band (zone dan time band); Diskriminasi pembebanan terhadap layanan khusus, layanan akses direktori dan layanan darurat; 11. Pembukaan kode akses baru untuk layanan baru sebagai tambahan dari layanan eksisting. Perubahan data dan atau parameter Interkoneksi tersebut tidak dikenakan biaya apapun (tidak berbayar), sepanjang perubahan-perubahan yang harus dilakukan tidak mengharuskan adanya modifikasi, penggantian, dan atau perubahan perangkat keras (hardware) dan atau perangkat lunak (software) dari sistem JARTEL dan atau sistem billing TELKOM. Apabila perubahan-perubahan data/parameter tersebut mengharuskan adanya modifikasi, penggantian, dan atau perubahan perangkat keras (hardware) dan atau perangkat lunak (software) dari sistem JARTEL dan atau sistem billing interkoneksi TELKOM serta bersifat tidak resiprokal, maka Pencari Akses wajib menanggung biaya-biaya yang diperlukan sesuai biaya yang ditimbulkan. Prosedur permintaan dan pelaksanaan perubahan data dan atau parameter Interkoneksi dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi atau Lampirannya.

K.

PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM INTERKONEKSI

Untuk menjamin kualitas dan kelangsungan operasional sistem Interkoneksi, baik Pencari Akses maupun TELKOM wajib melakukan aktivitas pengoperasian dan pemeliharaan sistem Interkoneksi disamping pengoperasian dan pemeliharaan sistem JARTEL-nya masing-masing. Batas fisik yang merupakan demarkasi tanggung jawab dan kewenangan operasi dan pemeliharaan masing-masing Pihak adalah PoI. Prosedur pengoperasian dan pemeliharaan sistem Interkoneksi disepakati bersama dan dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi atau Lampirannya.

L.

CALL SCENARIO

Call Scenario berupa berbagai kemungkinan Panggilan Interkoneksi dalam bentuk diagram yang menggambarkan serangkaian segmen JARTEL yang diduduki oleh suatu jenis Panggilan Interkoneksi secara end-to-end mulai dari sisi pemanggil hingga ke sisi tujuan, dilengkapi dengan tabel yang menjelaskan pembebanan biaya JASTEL retail ke Pelanggan dan pembebanan Biaya Interkoneksi ke Penyelenggara JARTEL yang berinterkoneksi. Diagram ini diperlukan untuk menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari masingmasing Pihak atas setiap jenis Panggilan Interkoneksi. Berikut ini diberikan contoh 1 (satu) Call Scenario untuk jenis Panggilan Interkoneksi seluler antara JARBER Seluler Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM.


Hal 23 dari 30


SG JARBER Seluler Pencari Akses

Layanan

Terminasi Lokal

Jenis Panggilan

M2F Local

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

Pencari Akses

TELKOM

Pencari Akses

Treatment

XXX

Retail

-

XXX

Direct Accounting

Gambar 8. Contoh Call Scenario

Deskripsi Percakapan : - Pelanggan JARBER Seluler Pencari Akses yang berada di area Titik Pembebanan 1 (PoC 1) melakukan panggilan kepada Pelanggan JARTAP Lokal TELKOM yang berada di area Titik Pembebanan 1 (PoC 1). - Panggilan disalurkan melalui 1 (satu) Sentral Gerbang Pencari Akses. Cara Pemanggilan : 0AB(C)N1N2 … N7(N8) Seluruh jenis Call Scenario yang diperjanjikan antara Pencari Akses dan TELKOM wajib dicantumkan dalam Lampiran Perjanjian Interkoneksi.

M.

TITIK PEMBEBANAN (Point of Charging = PoC) dan PRINSIP PEMBEBANAN

PoC yang dimaksud disini adalah PoC untuk perhitungan hak dan kewajiban interkoneksi. Untuk Interkoneksi dengan JARTAP TELKOM, syarat pengaturan PoC dan cakupan area geografisnya serta prinsip pembebanannya adalah sebagai berikut : 1.

JARTAP Pencari Akses : a. PoC dan cakupan area geografis pembebanan lokal JARTAP Pencari Akses harus sama dan sebangun dengan JARTAP TELKOM (luas geografis area lokal JARTAP Pencari Akses harus sama dan sebangun dengan luas geografis area lokal JARTAP TELKOM). b. Pembebanan Biaya Interkoneksi untuk panggilan internasional di segmen domestik berlaku 1 (satu) jenis tarif interkoneksi.

2.

JARBER Satelit Pencari Akses : a. Hanya memiliki 1 (satu) PoC berikut cakupan area geografisnya, yaitu PoC nasional (di Sentral Gerbang JARTAP TELKOM yang diinterkoneksikan dengan Sentral Gerbang JARBER Satelit) dengan cakupan nasional. b. Pembebanan Panggilan Interkoneksi domestik antara JARBER Satelit dengan JARTAP TELKOM sesuai ketentuan regulasi untuk terminasi ke JARTAP dihitung berdasarkan


Hal 24 dari 30


3.

N.

pendudukan jaringan (PoI-PoC) sedangkan ke JARBERSAT hanya dikenakan 1 (satu) jenis tarif interkoneksi, yakni tarif terminasi ke JARBER Satelit. c. Pembebanan Biaya Interkoneksi kepada TELKOM untuk akses panggilan internasional dari JARBER Satelit ke JARTAP Internasional TELKOM dan untuk terminasi internasional ke JARBER Satelit berlaku 1 (satu) jenis tarif interkoneksi (flat). JARBER Seluler Pencari Akses : a. PoC Interkoneksi JARBER Seluler Pencari Akses harus menggunakan referensi PoC JARTAP TELKOM dimana cakupan geografis area pelayanan JARBER Seluler minimal sama dengan 1 (satu) area lokal JARTAP TELKOM. Jumlah PoC JARBER Seluler Pencari akses maksimal sama dengan jumlah PoC yang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya Interkoneksi berbasis biaya, Penambahan POC lebih dari jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya interkoneksi yang berlaku harus disepakati kedua belah pihak dengan memperhitungkan dampak besaran cost based yang diberlakukan. b. Area pelayanan dan PoC yang diperjanjikan dengan TELKOM sama dengan yang dikenakan kepada seluruh Penyelenggara yang berinterkoneksi. c. Pembebanan Biaya Interkoneksi domestik berdasarkan pada pendudukan jaringan mulai dari PoI sebagai titik pembebanan awal sampai dengan PoC tujuan sebagai titik pembebanan akhir. d. Pembebanan Biaya Interkoneksi kepada TELKOM untuk akses panggilan internasional dari JARBER Seluler ke JARTAP Internasional TELKOM dan untuk terminasi internasional ke JARBER Seluler nasional berlaku 1 (satu) jenis tarif interkoneksi (flat).

KETENTUAN PENOMORAN

Ketentuan tentang penomoran mencakup penomoran pelanggan termasuk dummy number, prosedur dialing, pengkodean/penomoran identitas Sentral Gerbang dan atau PoI, pengkodean/penomoran identitas Sirkit dan atau Trunk Group. Sepanjang diatur dalam FTP Nasional dan atau peraturan perizinan yang berlaku bagi seluruh Penyelenggara Telekomunikasi, maka Pencari Akses dan TELKOM wajib mematuhi ketentuan dalam FTP Nasional dan peraturan perizinan dimaksud. Hal-hal yang belum diatur dalam FTP Nasional dan atau peraturan perundangan yang berlaku harus diatur dalam Perjanjian Interkoneksi. Ketentuan penomoran diatur dalam Dokumen Pendukung A – Perencanaan dan Operasi, butir G (Ketentuan Penomoran)

O.

TABEL RUTING

Tabel ruting memuat rute yang harus dilalui dalam mengantarkan suatu jenis Panggilan untuk menjamin keberhasilan panggilan tersebut. Dengan mempertimbangkan efisiensi dan performansi jaringan, diperlukan pengaturan tabel routing berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keteraturan/pemerataan beban trafik pada suatu PoI, menyeragamkan skema pentarifan dan pembebanan Biaya Interkoneksi untuk jenis Panggilan Interkoneksi yang sama. Contoh Tabel Ruting adalah sebagai berikut : Tabel 4. Contoh Tabel Ruting

NO

POC

PENOMORAN

PoI

1 1 2

2

3 0611 0211

4 Medan Jakarta

Medan Jakarta


Hal 25 dari 30


P.

SISTEM BILLING INTERKONEKSI

Sistem Billing Interkoneksi merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam suatu sistem telekomunikasi, termasuk sistem Interkoneksinya. Untuk keperluan penghitungan hak dan kewajiban pembayaran Biaya Interkoneksi, masing-masing Pihak wajib memiliki Sistem Billing Interkoneksi dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT, Information Technology). Sistem tersebut harus mampu mengolah dan memproses CDR (Call Data Record) menjadi Data Billing Interkoneksi dengan menggunakan formula perhitungan, parameter rating dan cara pembulatan yang seragam satu sama lain sehingga rincian hasil perhitungannya dapat dicocokkan satu sama lain tanpa ada perbedaan yang signifikan. Data Billing Interkoneksi harus memuat rincian seluruh Panggilan Interkoneksi di antara JARTEL kedua belah Pihak termasuk besarnya Biaya Interkoneksi yang menjadi hak dan kewajiban Pihak yang bersangkutan dengan format yang seragam. Parameter dan format Data Billing Interkoneksi harus memenuhi persyaratan/spesifikasi yang dibutuhkan untuk Proses Settlement Layanan Interkoneksi Berbasis Trafik. Ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan Sistem Billing Interkoneksi dari masing-masing Pihak harus disepakati dalam Perjanjian Interkoneksi dan dapat dicantumkan dalam Lampiran Perjanjian Interkoneksi. Ketentuan dan syarat-syarat tersebut harus mencakup namun tidak terbatas pada sistem perekaman data panggilan (pada Sentral Gerbang), parameter rating, formula perhitungan, parameter tarif, parameter Titik Pembebanan, dan hal-hal lain yang relevan.

Q.

PROSES SETTLEMENT LAYANAN INTERKONEKSI BERBASIS TRAFIK

Proses Settlement dilaksanakan antara Pencari Akses dengan TELKOM dengan memegang prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Proses Settlement dilaksanakan atas dasar kejujuran, keterbukaan, dan niat baik. 2. Pihak yang mempunyai hak menagih kepada Pihak yang mempunyai kewajiban menggunakan sumber data miliknya sendiri atau data Pihak lain yang diyakininya. 3. Pihak yang mempunyai kewajiban harus membuat pengakuan atas data terutang setelah terbitnya Berita Acara Settlement sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Bilamana jangka waktu tersebut terlampaui maka dianggap telah terjadi pengakuan kewajiban. Berdasarkan prinsip beban terminasi trafik (termination charge) yang sesuai dengan PP 52/2000, maka penggunaan data dalam proses settlement diatur sebagai berikut : 1. Sumber data yang dipakai acuan adalah sumber data dari penyelenggara yang mempunyai hak atas transaksi interkoneksi 2. Bilamana Penyelenggara yang mempunyai hak tidak memiliki data, maka atas kesepakatan digunakan data Pihak Penyelenggara yang mempunyai kewajiban. 3. Perlakuan terhadap perbedaan data adalah sebagai berikut : a. Atas dasar itikad baik, pihak yang mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan dan penelitian sebab-sebab terjadinya perbedaan data trafik incoming dan data trafik outgoing. b. Sementara pemeriksaan dan penelitian berlangsung para Pihak menyepakati angka pengakuan. c. Pemeriksaan dan penelitian harus selesai dalam jangka waktu penutupan periode billing (6 bulan) dan jika terlampaui maka pengakuan dianggap final dengan acuan data hak. d. Para Pihak harus dapat menunjukan data pemeriksaan dan penelitian yang diperlukan sampai dengan level data dan format data yang telah disepakati dalam Perjanjian Interkoneksi atau kesepakatan lanjutan (apabila tidak tercantum dalam Perjanjian Interkoneksi). Proses Settlement meliputi proses pengiriman, pemeriksaan dan pengakuan data hak dan kewajiban keuangan yang timbul karena adanya Interkoneksi. Proses Settlement ini dilakukan secara periodik, umumnya bulanan melalui mekanisme settlement bilateral.


Hal 26 dari 30


Dalam melakukan Proses Settlement, TELKOM menggunakan SOKI (Sistem Otomatisasi Kliring Interkoneksi) yakni media settlement yang dimiliki dan dioperasikan secara bersama-sama oleh para Penyelenggara JARTEL yang tergabung dalam ASKITEL (Asosiasi Kliring Trafik Telekomunikasi). Proses Settlement yang dilakukan dengan cara manual atau di luar SOKI, akan dibahas lebih lanjut secara bilateral, dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas bagi kedua belah Pihak. Periode Settlement dilakukan dengan periode bulan takwim (mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan) dimana perhitungan hak dan kewajiban masing-masing Pihak trafik bulan n dilaksanakan settlement pada bulan n+1. Pelaksanaan Proses Settlement dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Pertukaran data level-2 (berupa summary dari data detil berdasarkan PoI atau berdasarkan ketentuan yang disepakati lebih lanjut) baik data kewajiban maupun data hak. 2. Komparasi data antara data kewajiban dengan data hak, yaitu untuk menghitung selisih antara hak dan kewajiban. 3. Jika hasil komparasi lebih kecil atau sama dengan batasan selisih yang disepakati, maka dituangkan dalam Berita Acara Final. 4. Jika hasil komparasi lebih besar dari batasan selisih yang telah disepakati, maka dilakukan perhitungan settlement sementara dengan formula : (besaran tagihan dikurangi hasil komparasi dibagi 2), yang dituangkan dalam Berita Acara Sementara dan selanjutnya akan dilakukan tahapan rekonsiliasi sebagai berikut: a. Pihak yang memiliki hak memberikan data detil percakapan yang disepakati kepada Pihak lainnya. b. Pihak yang memiliki kewajiban melakukan penelitian terhadap data Pihak yang memiliki hak dengan membandingkan terhadap data miliknya. c. Jika hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa besaran tagihan yang disampaikan oleh Pihak pemilik hak salah dan disepakati oleh kedua belah Pihak, maka dilakukan koreksi terhadap tagihan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Settlement Sementara. d. Kesepakatan perbaikan data tagihan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak. e. Jika sampai dengan batas waktu bill period closure yaitu bulan n+6 untuk trafik bulan n tidak ditemukan adanya kesalahan penagihan atau belum adanya kesepakatan terhadap selisih, maka Pihak yang memiliki kewajiban wajib menerima besaran yang telah disampaikan oleh pihak yang memiliki hak dan dituangkan dalam Berita Acara Settlement Bill Period Closure. f. Jika dipandang perlu, maka pihak yang memiliki kewajiban dapat menerima perbedaan yang dimaksud sebelum masa waktu bill period closure berlaku, maka dapat dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

R.

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

Tata cara, persyaratan dan prosedur penagihan dan pembayaran atas Layanan Interkoneksi yang telah dimanfaatkan oleh Pihak-pihak yang berinterkoneksi, biaya pemenuhan permintaan Layanan Interkoneksi, biaya ganti rugi pembatalan/pengurangan kapasitas, biaya perubahan data, biaya akses jasa Pencari Akses oleh pelanggan TELKOM serta pajak-pajak yang timbul dalam pelaksanaan Interkoneksi harus disepakati oleh para Pihak dan dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi dan atau dalam Lampirannya, mencakup periode penagihan dan pembayaran, proses penagihan dan pembayaran, denda keterlambatan pembayaran, penyelesaian perpajakan, dsb. Layanan Interkoneksi dimaksud tidak terbatas pada Layanan Interkoneksi berbasis trafik seperti Layanan Interkoneksi Teleponi Dasar dan Fitur, Layanan Tambahan, Layanan Lanjutan Teleponi Dasar dan atau Layanan Akses Jasa TELKOM, melainkan juga termasuk Layanan Interkoneksi non-trafik seperti layanan FPI, layanan SARTEL, layanan proses billing, penerbitan tagihan dan collection. Pada prinsipnya pembayaran dapat dilakukan secara netting antara hak dan kewajiban salah satu Pihak dengan Pihak lainnya untuk seluruh transaksi interkoneksi yang terjadi. Untuk layanan interkoneksi berbasis trafik, pembayaran dapat dilaksanakan secara netting antara hak dan kewajiban salah satu Pihak dengan Pihak lainnya. Begitu pula untuk layanan interkoneksi berbasis non trafik, Naskah Utama Dokumen Penawaran Interkoneksi

Hal 27 dari 30


penagihan dan pembayaran dilaksanakan secara netting antara hak dan kewajiban salah satu Pihak dengan Pihak lainnya. Opsi penagihan dan pembayaran lain yang dapat dilakukan sesuai kesepakatan adalah sebagai berikut : 1. Penagihan dan pembayaran layanan interkoneksi berbasis trafik dengan layanan interkoneksi berbasis non trafik, dapat dilaksanakan secara netting antara hak dan kewajiban salah satu Pihak dengan Pihak lainnya. 2. Penagihan dan pembayaran atas biaya lainnya, dapat dilaksanakan secara netting terhadap metode penagihan dan pembayaran lain. Kesepakatan tentang metode pembayaran disepakati oleh kedua belah Pihak dan dituangkan dalam PKS Interkoneksi. Secara lengkap, ketentuan dan syarat-syarat dalam penagihan dan pembayaran Layanan Interkoneksi tercantum dalam Dokumen Pendukung B (tentang “Penagihan dan Pembayaran”).

S.

PENINJAUAN KEMBALI DAN EVALUASI PERJANJIAN INTERKONEKSI

Masing-masing Pihak dapat melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Interkoneksi yang sedang berjalan dengan memberikan Pemberitahuan Peninjauan Kembali kepada Pihak lainnya, berdasarkan hal-hal sebagai berikut : 1. Izin Penyelenggaraan salah satu Pihak mengalami perubahan yang bersifat material baik melalui amandemen atau penggantian berdasarkan keputusan Pemerintah, atau 2. Perubahan yang substansial terjadi pada peraturan perundang-undangan, atau 3. Perubahan bersifat substansial termasuk akibat tindakan penegakan hukum yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap aspek bisnis atau teknis dari Perjanjian Interkoneksi, atau 4. Pertimbangan bisnis ataupun teknis. Pemberitahuan Peninjauan Kembali harus menguraikan secara rinci tentang berbagai hal yang memerlukan peninjauan kembali dalam Perjanjian Interkoneksi. Disamping dapat melakukan peninjauan kembali Perjanjian Interkoneksi, untuk mengantisipasi perubahan dalam implementasi Perjanjian Interkoneksi dan dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Interkoneksi bagi Pelanggan masing-masing Pihak, kedua belah Pihak perlu mengadakan evaluasi atas pelaksanaan Interkoneksi yang telah berlangsung. Evaluasi harus dilakukan sekurangkurangnya 1 (satu) tahun setelah Perjanjian Interkoneksi ditandatangani, selanjutnya dilaksanakan evaluasi dalam periode 2 (dua) tahun sekali dan dapat dipercepat atas kesepakatan kedua belah Pihak. Hasil evaluasi dapat dijadikan bahan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Interkoneksi. Evaluasi yang dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada : 1. Evaluasi teknis : a. Implementasi konfigurasi jaringan b. Tabel ruting dan call scenario c. Performansi jaringan d. Sistem Billing Layanan Interkoneksi 2. Evaluasi bisnis : a. Tarif dan skema bisnis b. Performansi penyelesaian keuangan.


Hal 28 dari 30


T.

KONTAK PERSON

Kontak Person Permintaan Layanan Interkoneksi dengan TELKOM adalah TELKOM Divisi Carrier and Interconnection Service (TELKOM CIS) Alamat

:


Telepon

:

021-52917007

Faksimili

:

021-52892080

Ditujukan kepada EGM Divisi CIS TELKOM. Untuk koordinasi operasional Layanan Interkoneksi sesudah penandatanganan Perjanjian Interkoneksi : Executive Account Manager Interkoneksi Divisi TELKOM CIS Alamat

:


Telepon

:

021-52917007

Faksimili

:

021-52892080


Hal 29 dari 30


BAB-IV KETENTUAN PERALIHAN

A.

PERJANJIAN INTERKONEKSI EKSISTING Terhadap Perjanjian Interkoneksi Eksisting, diberlakukan ketentuan peralihan sebagai berikut :

B.

1.

Semua Perjanjian Interkoneksi yang telah ada dan masih berlaku efektf pada tanggal persetujuaan DPI TELKOM oleh BRTI, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat hingga jangka waktunya berakhir/diakhiri atau hingga diganti dengan Perjanjian Interkoneksi yang baru berdasarkan DPI TELKOM ini.

2.

Masing-masing Pihak dalam Perjanjian Interkoneksi eksisting berhak untuk sewaktuwaktu mengajukan permintaan perubahan/penyesuaian Perjanjian Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada Pihak lainnya untuk disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam DPI TELKOM, dengan ketentuan bahwa jika Pencari Akses menjadi pihak yang mengajukan permintaan perubahan terhadap Perjanjian Interkoneksi eksisting kepada TELKOM, maka Pencari Akses tersebut harus telah mempublikasikan DPI-nya.

3.

Jadwal dan time-frame pelayanan perubahan Perjanjian Interkoneksi eksisting ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

PERBEDAAN SIGNIFIKAN

Disadari sepenuhnya bahwa beberapa Perjanjian Interkoneksi eksisting mengandung perbedaan substansi yang signifikan jika dibandingkan dengan substansi Perjanjian Interkoneksi dalam DPI ini. Tanpa bermaksud mengabaikan prinsip non-diskriminasi, sebelum Perjanjian Interkoneksi eksisting diganti dengan Perjanjian Interkoneksi yang baru berdasarkan DPI ini, maka Perjanjian Interkoneksi eksisting dimaksud tidak dapat dijadikan referensi untuk menuntut hak perlakuan yang sama (equal treatment) bagi para Pencari Akses yang baru maupun bagi Pencari Akses yang telah lebih dulu melaksanakan kerjasama dengan TELKOM pada saat disahkannya DPI ini.

C.

BERLAKUNYA PERUBAHAN

Perubahan atau penggantian Perjanjian Interkoneksi eksisting menjadi Perjanjian Interkoneksi berdasarkan DPI TELKOM dan DPI Pencari Akses perlu ditindaklanjuti dengan perubahan aspek teknis seperti sistem billing dan parameter-parameter Interkoneksi. Oleh karena itu, dalam amandemen Perjanjian Interkoneksi atau dalam Perjanjian Interkoneksi yang baru, TELKOM dan Pencari Akses harus menyepakati batas waktu atau tanggal Perjanjian Interkoneksi mulai diimplementasikan.


Hal 30 dari 30

PERJANJIAN INTERKONEKSI

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk 2012

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk



Hal i dari iii

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk DAFTAR ISI DAFTAR ISI ..................................................................................................................................................... ii BAB I - KETENTUAN UMUM ............................................................................................................................ 2 Pasal 1 - Definisi dan Istilah ........................................................................................................................ 2 Pasal 2 - Lingkup Interkoneksi .................................................................................................................... 2 Pasal 3 – Masa Berlaku Perjanjian .............................................................................................................. 3 BAB II KETENTUAN PARA PIHAK .................................................................................................................... 3 Pasal 4 - Hak dan Kewajiban TELKOM ........................................................................................................ 3 Pasal 5 - Hak dan Kewajiban MITRA ........................................................................................................... 4 Pasal 6 - Representasi dan Jaminan............................................................................................................ 4 Pasal 7 - Penyediaan Informasi dan Kerahasiaan ....................................................................................... 5 Pasal 8 - Hak Atas Kekayaan Intelektual ..................................................................................................... 6 Pasal 9 - Pelimpahan Hak Atas Kewajiban .................................................................................................. 6 Pasal 10 – Pembebasan .............................................................................................................................. 6 Pasal 11 – Tanggung jawab Atas Kelalaian ................................................................................................. 7 Pasal 12 – Forum Konsultasi/Koordinasi .................................................................................................... 7 Pasal 13 – Nota Pemberitahuan dan Wakil-wakil Para Pihak ..................................................................... 7 BAB III – KETENTUAN TEKNIS DAN OPERASIONAL ......................................................................................... 8 Pasal 14 – Persyaratan Teknis dan Standar Interkoneksi ........................................................................... 8 Pasal 15 – Penyediaan Perangkat, Link Interkoneksi dan FPI ..................................................................... 8 Pasal 16 – Perkiraan Kapasitas Interkoneksi .............................................................................................. 8 Pasal 17– Penomoran ................................................................................................................................. 9 Pasal 18 – Identitas Nomor Pemanggil (Calling Line Identification = CLI) .................................................. 9 Pasal 19 – Kualitas Panggilan Interkoneksi ................................................................................................. 9 Pasal 20 - Pemasangan Perangkat dan Uji Coba Sistem Interkoneksi ....................................................... 9 Pasal 21– Modifikasi Sistem/Sub-Sistem .................................................................................................. 10 Pasal 22 – Operasi dan Pemeliharaan ...................................................................................................... 11 Pasal 23 – Perlindungan dan Keamanan Sistem ....................................................................................... 11 BAB IV – KETENTUAN KEUANGAN ................................................................................................................ 11 Pasal 24 – Layanan/Jasa dan Tarif ............................................................................................................ 11 Pasal 25 – Pembebanan Biaya, Penagihan, dan Pembayaran .................................................................. 12 Pasal 26 – Jaminan Pembayaran .............................................................................................................. 12 BAB V – KETENTUAN LAIN-LAIN ................................................................................................................... 13 Pasal 27 - Force Majeure ......................................................................................................................... 13 Pasal 28 – Fraud........................................................................................................................................ 13 Pasal 29 - Pelanggaran Perjanjian............................................................................................................. 14 Pasal 30 – Sanksi ....................................................................................................................................... 15 Pasal 31 – Penyelesaian Perselisihan........................................................................................................ 15 Pasal 32 – Berakhirnya Perjanjian ............................................................................................................ 15 Pasal 33 - Pencabutan Tuntutan ............................................................................................................... 16 Pasal 34 – Ketentuan Yang Dapat Dipisahkan .......................................................................................... 16 Pasal 35 - Peninjauan Kembali dan Penetapan Regulator ........................................................................ 17 Pasal 36 – Perubahan ............................................................................................................................... 17 Pasal 37 - Struktur Naskah Perjanjian....................................................................................................... 18 Pasal 38 – Ketentuan Penutup ................................................................................................................. 18 DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN INTERKONEKSI ................................................................... 19


Hal ii dari iii




Hal iii dari iii


PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) ANTARA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DENGAN [PT. MITRA] TENTANG INTERKONEKSI JARINGAN TELEKOMUNIKASI JARTAP TELKOM – (JARTAP/JARBER MITRA)

NOMOR : /HK.810/DCI-A1000000/20XX NOMOR : ................................................................. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini [...nama hari..] tanggal [....tgl/bln/thn.......], bertempat di [....kota.......], antara pihak-pihak : I.

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO), Tbk, suatu perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No. 1, Bandung 40133, dalam Perjanjian ini diwakili secara sah oleh [.........nama............], Jabatan [EGM Divisi CIS], selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “TELKOM”,

II.

[PT. (MITRA)], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris [..........nama notaris .........], SH. di [ .....kota.......], Nomor: [....] tanggal [..................], yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. [........................nomor..................] tanggal [..............tgl............] dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. [....] tanggal [.................], dan perubahannya terakhir dengan Akta Notaris [........nama notaris ...........], SH di [........ kota......], Nomor: [.....] tanggal [....................], berkedudukan di Jalan [.....................................] No. [....], Kelurahan [.................], [.......... kota............] [....kode pos..........], dalam Perjanjian ini diwakili secara sah oleh [............nama..............], Jabatan Direktur Utama (atau Pejabat lain yang berwenang atau diberi kewenangan berdasarkan Surat Kuasa), selanjutnya disebut “(MITRA)”.

Untuk maksud Perjanjian ini, TELKOM dan (MITRA) masing-masing disebut juga sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”. Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal berikut: a.

bahwa TELKOM adalah Penyelenggara JARTEL dan JASTEL berlisensi (pencantuman lisensi sesuai kebutuhan dalam kerja sama) : 1) Penyelenggaraan JARTAPLOK, JARTAP-JJ dan JARTAPIN, baik yang berbasis kabel (wireline) maupun nirkabel (wireless), termasuk di dalamnya sebagai penyelenggara JASPONDAS yang melekat padanya (JASPONDASLOK, JASPONDAS SLJJ dan JASPONDAS SLI) beserta fitur-fitur dan jasa-jasa turutannya serta jasa-jasa telekomunikasi nilai tambah lainnya; 2) Penyelenggaraan JARTUP (Jaringan Tetap Tertutup);

b.

bahwa MITRA adalah penyelenggara JARTEL. [......jenis JARTEL (JARTAP, JARBERSEL, atau JARBERSAT)....] dengan cakupan [.....lokal, regional atau nasional.....] berdasarkan ijin penyelenggaraan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Nomor [....................] tahun [..........], tanggal [..............................];

c.

bahwa Para Pihak telah melakukan beberapa kali pembahasan tentang ……sebagaimana dimaksud dalam risalah rapat tanggal …….


Hal 1 dari 19


d. bahwa dalam rangka operasionalisasi secara komersial, MITRA bermaksud menginterkoneksikan JARTEL-nya dengan JARTAP TELKOM secara bertahap seiring dengan kesiapan operasi masing-masing lokasi dalam cakupannya; TELKOM dan (MITRA) sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam “Perjanjian Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi" (selanjutnya disebut “Perjanjian”), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikut ini : BAB I - KETENTUAN UMUM

Pasal 1 - Definisi dan Istilah Kecuali ditentukan lain, Para Pihak sepakat untuk mengartikan kata, dan/atau istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini sesuai pengertian yang tercantum dalam Dokumen Pendukung E (tentang “Definisi dan Istilah”)

Pasal 2 - Lingkup Interkoneksi (1) (1) (2)

TELKOM dan (MITRA) sepakat untuk mengadakan Interkoneksi JARTEL, termasuk di dalamnya penyaluran Panggilan Interkoneksi berbagai jenis JASTEL di antara JARTEL masing-masing Pihak. Sehubungan dengan Interkoneksi JARTEL dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), masing-masing Pihak wajib saling membuka seluruh Prefiks dan/atau Kode Akses yang digunakan secara sah serta diaktifkan oleh Pihak lainnya, termasuk membuka blok nomor Pelanggan dan/atau office code yang relevan sedemikian rupa sehingga setiap Pengguna/Pelanggan dari masing-masing Pihak, dengan memperhatikan syarat yang diberlakukan masing-masing Pihak terhadap Pengguna/Pelanggannya dapat: a.

memanggil dan/atau menerima panggilan dari nomor Pelanggan Pihak lainnya;

b. memanfaatkan fitur-fitur yang dapat difungsikan untuk Panggilan Interkoneksi, seperti fitur SMS, call forwarding, dan sejenisnya; c.

mengakses atau memanfaatkan berbagai jenis JASTEL yang melekat pada JARTEL Pihak lainnya, baik JASTEL tersebut diselenggarakan sendiri oleh Pihak yang bersangkutan, maupun diselenggarakan secara kerjasama dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada akses ke jasa SLI, Jasa Nilai Tambah.

(3)

Pemanfaatan fitur-fitur dan akses JASTEL dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c hanya dapat dilakukan sepanjang secara teknis dan bisnis telah disepakati dan dituangkan dalam Perjanjian.

(4)

Akses dari Pengguna masing-masing Pihak ke jasa-jasa yang diselenggarakan oleh Pihak lainnya selain yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam Perjanjian.

(5)

Sepanjang tidak ada kendala teknis dan bisnis, apabila TELKOM telah mengadakan perjanjian interkoneksi dengan pihak ketiga, maka TELKOM akan membuka Interkoneksi agar antara Pengguna JARTEL (MITRA) dan Pengguna JARTEL pihak ketiga tersebut dapat saling mengadakan Panggilan Interkoneksi satu sama lain melalui JARTAP TELKOM.


Hal 2 dari 19


Pasal 3 – Masa Berlaku Perjanjian (1)

Perjanjian ini berlaku efektif selama [.....2 atau 3.....] [.....(dua) atau (tiga).....] tahun terhitung mulai tanggal …… sampai dengan tanggal ….. dan dapat diperpanjang untuk setiap periode [.....2 atau 3.....] [.....(dua) atau (tiga).....] tahun berikutnya atau diakhir sebelum masa berlakunya berakhir berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk Amandemen

(2)

Perjanjian ini dapat dievaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan teknis dan/atau bisnis guna mendukung kelancaran kerja sama pada tahun berjalan dan/atau pengembangannya pada tahun berikutnya.

(3)

Dengan berakhirnya Perjanjian, segala hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang belum dilaksanakan sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini, tetap harus dipenuhi oleh Pihak tersebut sesuai ketentuan-ketentuan pada Perjanjian ini.

(4)

Demi mempertahankan pelayanan kepada Pengguna masing-masing Pihak, panggilan dari Pengguna salah satu Pihak ke Pengguna Pihak lainnya dapat disalurkan melalui Penyelenggara Jaringan lain yang berinterkoneksi dengan masing-masing Pihak.

(5)

Dalam hal masa berlaku Perjanjian telah berakhir dan Perjanjian belum diperpanjang, masing-masing Pihak tetap dapat menyalurkan Panggilan Interkoneksi sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, sampai dengan dilakukannya perpanjangan dan/atau perubahan terhadap Perjanjian ini. BAB II KETENTUAN PARA PIHAK

Pasal 4 - Hak dan Kewajiban TELKOM (1) (1) (1) (1)

(2)

Selain kewajiban-kewajiban yang tercantum pada Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini dan/atau Dokumen Pendukung yang relevan, TELKOM berkewajiban : a.

Melakukan proses billing Interkoneksi untuk keperluan settlement interkoneksi.

b.

Membayar Biaya yang menjadi hak (MITRA), di mana untuk layanan jasa-jasa TELKOM yang digunakan oleh Pengguna (MITRA), Biaya tersebut sudah mencakup Biaya Interkoneksi, billing dan penagihan ke Pengguna serta resiko bad debt.

c.

Melaksanakan hal-hal yang disepakati dalam mekanisme billing dan penagihan terkait dengan akses layanan/jasa TELKOM oleh Pengguna JARTEL (MITRA) atau akses layanan/jasa (MITRA) oleh Pengguna JARTEL TELKOM, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung B (tentang “Penagihan dan Pembayaran”).

d.

Membayar biaya-biaya yang menjadi hak (MITRA) terkait dengan kesepakatan dalam mekanisme billing dan penagihan dimaksud.

Selain hak-hak yang tercantum pada Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini dan/atau Dokumen Pendukung yang relevan, TELKOM berhak : a.

Menerima pembayaran Biaya Interkoneksi yang menjadi hak TELKOM.

b.

Menentukan keseluruhan besaran Tarif Pungut layanan/jasa TELKOM SLI, IN, dan/atau jasa-jasa lainnya yang dikenakan kepada Pengguna JARTEL (MITRA) sepanjang TELKOM bertindak sebagai penyelenggara layanan/jasa-jasa dimaksud. Apabila TELKOM bertindak sebagai penyelenggara layanan/jasa, (MITRA) tidak berhak menambahkan suatu komponen besaran apapun terhadap tarif Pungut layanan/jasa TELKOM tersebut tanpa ada persetujuan tertulis dari TELKOM.

c.

Menerima pembayaran pendapatan layanan/jasa yang menjadi hak TELKOM sebagaimana dimaksud dalam huruf b.


Hal 3 dari 19


d.

Menerima pembayaran atas biaya-biaya yang menjadi hak TELKOM sehubungan dengan kesepakatan dalam mekanisme billing dan penagihan yang tercantum dalam Dokumen Pendukung B (tentang “Penagihan dan Pembayaran”).

Pasal 5 - Hak dan Kewajiban MITRA (1) (1)

(2)

Selain kewajiban-kewajiban yang tersirat dan tersurat pada Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini dan/atau Dokumen Pendukung yang relevan, MITRA berkewajiban : a.

Melakukan proses billing interkoneksi untuk keperluan settlement interkoneksi.

b.

Membayar Biaya Interkoneksi yang menjadi hak TELKOM.

c.

Melaksanakan hal-hal yang disepakati dalam mekanisme billing dan penagihan terkait dengan akses layanan/jasa TELKOM oleh Pengguna JARTEL MITRA atau akses layanan/jasa MITRA oleh Pengguna JARTEL TELKOM, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung B (tentang “Penagihan dan Pembayaran”).

d.

Membayar biaya-biaya yang menjadi hak TELKOM terkait dengan kesepakatan dalam mekanisme billing dan penagihan dimaksud.

Selain hak-hak yang tersirat dan tersurat pada Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini dan/atau Dokumen Pendukung yang relevan, MITRA berhak: a.

Menerima pembayaran Biaya Interkoneksi yang menjadi hak MITRA .

b.

Menentukan Tarif Pungut layanan/jasa MITRA yang dikenakan kepada Pengguna JARTAP TELKOM sepanjang MITRA bertindak sebagai penyelenggara layanan/jasa dimaksud.

c.

Menerima pembayaran pendapatan layanan/jasa yang menjadi hak MITRA dimaksud dalam huruf b.

d.

Menerima pembayaran atas biaya-biaya yang menjadi hak MITRA sehubungan dengan kesepakatan dalam mekanisme billing dan penagihan yang tercantum dalam Dokumen Pendukung B (tentang “Penagihan dan Pembayaran”).

sebagaimana

Pasal 6 - Representasi dan Jaminan (1) (1)

Masing-masing Pihak menjamin dan menyatakan bahwa Pihaknya berwenang secara penuh (baik individu yang mewakili masing-masing Pihak maupun perusahaan selaku badan hukum) untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, dan bahwa masing-masing Pihak telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh kewenangan yang sah atas pengikatan dirinya dan pelaksanaan Perjanjian ini.

(2)

Masing-masing Pihak menjamin bahwa Pihaknya memiliki sumber-sumber keuangan yang diperlukan untuk membiayai kewajiban-kewajiban dan melaksanakan Perjanjian ini, dan menjamin bahwa tidak ada satupun beban, tanggungan, tanggungan bersama, kewajiban atau pembatasan-pembatasan operasi atau kegiatan dari Pihak yang menyatakan jaminan ini merintangi atau mengganggu pelaksanaan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

(3)

Masing-masing Pihak menjamin bahwa tak satupun pengikatan diri dan pelaksanaan Perjanjian ini akan melanggar suatu perjanjian hutang atau perjanjian lain, serta tidak pula merupakan pelanggaran atas perjanjian tersebut dimana Pihak yang memberikan jaminan ini ada di dalamnya.

(4)

Sebagai persyaratan bagi Para Pihak untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini, masing-masing Pihak


Hal 4 dari 19


berjanji, menjamin dan menyatakan kepada Pihak lainnya bahwa : a.

Pihak yang bersangkutan beserta para pejabatnya, para komisarisnya, para karyawannya dan para agen atau perwakilannya, atau para individu atau badan yang terafiliasi dengannya baik secara langsung maupun tak langsung, dalam melaksanakan Perjanjian ini, wajib setiap saat mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b.

Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan secara sah oleh Pihak yang bersangkutan dan merupakan Perjanjian yang berlaku serta mengikat secara hukum sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, dan tak ada satupun pengikatan dan pembuatan ataupun pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Perjanjian ini akan bertentangan atau mengakibatkan pelanggaran hukum.

c.

Pihak yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan-laporan yang disyaratkan berdasarkan ketentuan undang-undang dan wajib membayar seluruh pajak yang jatuh tempo yang menyangkut pembayaran-pembayaran dari Perusahaan kepada Pihak lainnya.

Pasal 7 - Penyediaan Informasi dan Kerahasiaan (1) (1) (2)

Masing-masing Pihak wajib memberikan informasi relevan yang dibutuhkan oleh Pihak lainnya untuk membangun dan melaksanakan Interkoneksi berdasarkan Perjanjian ini. Dengan tetap memegang teguh kewajiban menjaga kerahasiaan informasi, masing-masing Pihak berhak meminta kepada Pihak lainnya informasi mengenai protokol yang digunakan oleh Pihak yang bersangkutan untuk keperluan Interkoneksi dan penerusan Panggilan Interkoneksi, dan Pihak yang diminta, apabila memilikinya, wajib memberikan informasi tersebut sepanjang tidak terdapat standar internasional menyangkut protokol dimaksud.

(3)

Para Pihak sepakat untuk memperlakukan seluruh informasi yang saling dipertukarkan di antara keduanya sebagai sesuatu yang rahasia (“Informasi Rahasia”). Oleh karena itu, Para Pihak tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali untuk yang secara tegas diperbolehkan dalam Pasal 9 ayat (5) di bawah ini.

(4)

Salah satu Pihak tidak diperbolehkan untuk mempergunakan Informasi Rahasia untuk tujuan lainnya selain untuk mengimplementasikan Perjanjian ini, termasuk diantaranya mempergunakannya untuk memperoleh keuntungan bagi siapapun, tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak pemilik Informasi Rahasia dimaksud.

(5)

Para Pihak dapat mengungkapkan Informasi Rahasia hanya kepada para pemegang saham, direksi, komisaris masing-masing Pihak, pegawai-pegawai dari masing-masing Pihak yang secara langsung berhubungan dengan penyusunan dan pengimplementasian Perjanjian ini, para penasihat dan konsultan dari masing-masing Pihak yang karena profesi dan keharusannya mengetahui Informasi Rahasia untuk tujuan mengimplementasikan dan pengkajian atas Perjanjian ini maupun kepentingan penyusunan berbagai laporan yang diwajibkan, serta kepada pejabat instansi pemerintah terkait dan pengadilan sebagai salah satu bahan pembuktian penyelesaian sengketa.

(6)

Para Pihak sepakat untuk mengecualikan Informasi Rahasia yang diberikan oleh pemilik Informasi Rahasia kepada penerima Informasi Rahasia menjadi tidak bersifat rahasia lagi apabila : a.

Telah menjadi milik publik sebelum atau pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini;

b.

Diterima dari pihak ketiga yang mendapatkan informasi secara sah dari pemilik Informasi Rahasia dan tidak diwajibkan untuk dirahasiakan;

c.

Telah diketahui oleh Pihak penerima Informasi Rahasia sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan;


Hal 5 dari 19


d.

Telah diungkapkan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya larangan/pembatasan untuk mengungkapkan Infomasi Rahasia tersebut;

tanpa

adanya

(7)

Para Pihak sepakat bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana tercantum pada Pasal ini tetap berlaku untuk jangka waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pengaturan mengenai jangka waktu tersebut belum ada, maka disepakati selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini dikarenakan oleh sebab apapun, tanpa membatasi hak masing-masing Pihak untuk mempergunakan Informasi Rahasia miliknya.

(8)

Apabila diperlukan, pada saat berakhir/diakhirinya Perjanjian ini karena sebab apapun, kedua belah Pihak dapat saling menyepakati untuk saling menyerahkan semua Informasi Rahasia yang pernah ditukarkan dan/atau diinformasikan selama masa berlakunya Perjanjian ini.

(9)

Ketentuan-ketentuan di atas tidak hanya berlaku terhadap aslinya tetapi juga terhadap salinansalinan, reproduksi-reproduksi, ringkasan-ringkasan serta bagian-bagian daripadanya.

(10)

Untuk kepentingan negara, apabila diminta oleh aparat yang berwenang, masing-masing Pihak dapat memberikan Informasi Rahasia kepada instansi Pemerintah terkait dan/atau Aparat Penegak Hukum dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.

(11)

Apabila terjadi dugaan kebocoran kerahasiaan informasi oleh salah satu pihak, Pihak pemilik informasi berhak untuk meminta keterangan kepada Pihak lainnya.

(12)

Apabila terbukti bahwa telah terjadi kebocoran informasi yang seharusnya dirahasiakan, Pihak pemilik informasi berhak meminta dan Pihak yang membocorkan wajib melakukan berbagai upaya hal-hal yang diperlukan untuk menghentikan kebocoran serta meminimalisir dampak dari kebocoran tersebut selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya pemberitahuan secara resmi mengenai kebocoran tersebut dari Pihak yang memiliki informasi.

(13)

Apabila kewajiban dalam Pasal 7 ayat (12) tersebut tidak dilakukan, maka Pihak pemiliki informasi yang dibocorkan dapat menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini untuk sementara waktu, sampai dengan dilaksanakannya kewajiban berdasarkan Pasal 7 ayat (12).

Pasal 8 - Hak Atas Kekayaan Intelektual (1) (1) (2)

Para Pihak sepakat bahwa hak atas kekayaan intelektual yang timbul sehubungan dengan dan selama berlangsungnya Perjanjian ini tetap menjadi milik Pihak yang menciptakan atau memilikinya. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tidak dibuat dengan tujuan untuk mengubah dan/atau mengalihkan hak, suatu lisensi dan/atau kekayaan intelektual apapun milik salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.

Pasal 9 - Pelimpahan Hak Atas Kewajiban (1) (1) (2)

Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak yang menandatanganinya, para penggantinya, serta bagi mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya. Salah satu Pihak tidak dapat melimpahkan hak atas kewajibannya kepada pihak ketiga kecuali disetujui secara tertulis oleh Pihak lainnya.

Pasal 10 – Pembebasan (1)

Kegagalan salah satu Pihak untuk melaksanakan salah satu atau beberapa kewajiban berdasarkan

(1) Perjanjian Interkoneksi

Hal 6 dari 19


Perjanjian ini tidak menghentikan Pihak lainnya untuk tetap melaksanakan Perjanjian dan Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut tetap harus mengupayakan terlaksananya kewajiban dan menanggung segala biaya yang timbul akibat kegagalan tersebut (2)

Tidak adanya tuntutan oleh salah satu Pihak atas suatu pelanggaran terhadap suatu ketentuan Perjanjian yang dilakukan oleh Pihak lainnya bukan merupakan pembebasan untuk tidak melaksanakan ketentuan tersebut.

Pasal 11 – Tanggung jawab Atas Kelalaian (1) (1) (2) (3)

Kelalaian salah satu Pihak yang secara langsung menimbulkan kerusakan pada perangkat Pihak lainnya sehingga mengakibatkan kerugian Pihak lainnya menjadi tanggung jawab Pihak yang lalai. Tanggung jawab berupa ganti rugi atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) hanya untuk kerugian barang atau perangkat yang akan diganti penuh oleh Pihak yang lalai. Tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Pasal-pasal 11 ayat (1), dan ayat (2) tidak berlaku apabila kerusakan atau kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak timbul sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian dari pihak ketiga yang tidak terkait dengan Para Pihak.

Pasal 12 – Forum Konsultasi/Koordinasi (1) (1)

(2)

Para Pihak sepakat untuk membentuk Forum Konsultasi/Koordinasi yang akan melakukan pertemuan secara berkala untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada Rapat Pertemuan Teknis, yang anggotanya merupakan wakil dari masing-masing Pihak. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibentuknya Forum Konsultasi/ Koordinasi, termasuk biayabiaya pertemuan, menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 13 – Nota Pemberitahuan dan Wakil-wakil Para Pihak (1) (1)

Untuk pelaksanaan Perjanjian ini, TELKOM dan MITRA sepakat menunjuk wakil masing-masing Pihak sebagai berikut :

(2)

TELKOM

:

Executive General Manager Divisi CIS

Alamat

:

Gedung Menara JAMSOSTEK Lantai 10 Jl. Gatot Subroto Kav. 38 Jakarta 12710 Telepon : 021-52917007 Faksimile : 021-52892080

MITRA

:

Direktur Komersial (atau pejabat lain yang berwenang)

Alamat

:

Gedung ................... Jalan ....................... Jakarta .................... Telepon : 021-................... Faksimile : 021-...................

Semua pemberitahuan, korespondensi, permintaan, persetujuan yang diperlukan atau


Hal 7 dari 19


dibolehkan untuk dikirim kepada Pihak lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemberitahuan”) harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan tertulis, dikirim secara langsung atau melalui kurir (masing-masing dengan tanda terima yang ditandatangani) atau dikirim dengan faksimili dengan pengiriman laporan konfirmasi pengirim yang ditujukan ke wakil-wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). BAB III – KETENTUAN TEKNIS DAN OPERASIONAL Pasal 14 – Persyaratan Teknis dan Standar Interkoneksi Dalam mengadakan Interkoneksi, masing-masing Pihak wajib memenuhi persyaratan teknis dan standar Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A (tentang “Perencanaan dan Operasi”).

Pasal 15 – Penyediaan Perangkat, Link Interkoneksi dan FPI (1) (1)

Interkoneksi dilaksanakan di Titik Interkoneksi yang merupakan titik pertemuan antara jaringan transmisi Interkoneksi (Link Interkoneksi) yang menghubungkan Sentral Gerbang (SG) masing-masing Pihak.

(2)

Masing-masing Pihak atas biayanya sendiri wajib menyediakan Link Interkoneksi, termasuk seluruh perangkat, jaringan transmisi, interface, dan sarana penunjang yang diperlukan di sisi JARTEL–nya masing-masing hingga ke Titik Interkoneksi.

(3)

Apabila MITRA tidak memiliki Link Interkoneksi yang wajib disediakan, MITRA dapat menggunakan jaringan transmisi TELKOM dengan cara sewa sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku bagi sewa jaringan telekomunikasi pada umumnya.

(4)

Masing-masing Pihak wajib menyediakan FPI (Fasilitas Penting untuk Interkoneksi) untuk kepentingan Pihak lainnya yang membutuhkan FPI dimaksud, sepanjang tidak ada kendala teknis dan bisnis.

(5)

Ketentuan dan syarat-syarat penggunaan FPI mengikuti ketentuan pengaturan Kapasitas Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A.6 (tentang “Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi”).

Pasal 16 – Perkiraan Kapasitas Interkoneksi (1) (1)

Para Pihak wajib untuk saling memberikan informasi mengenai perkiraan Kapasitas Interkoneksi yang dibutuhkan masing-masing Pihak dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan berdasarkan kecenderungan trafik Interkoneksi (interconnection traffic interest).

(2)

Atas dasar perkiraan kapasitas sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), Para Pihak akan mengadakan Pertemuan Teknis guna memutuskan penambahan/ pengurangan Kapasitas Interkoneksi.

(3)

Mekanisme Pertemuan Teknis tercantum dalam Dokumen Pendukung A.12 (tentang “Petunjuk Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Interkoneksi”).

(4)

Hasil kesepakatan Pertemuan Teknis akan dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Teknis yang ditandatangani oleh wakil-wakil Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(5)

Ketentuan pengaturan Kapasitas Interkoneksi antara JARTEL TELKOM dengan JARTEL MITRA tercantum dalam Dokumen Pendukung A.6 (tentang “Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi”).


Hal 8 dari 19


Pasal 17– Penomoran Sistem penomoran yang digunakan masing-masing Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus didasarkan pada ketentuan FTP Nasional yang berlaku dan mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A (tentang “Perencanaan dan Operasi”).

Pasal 18 – Identitas Nomor Pemanggil (Calling Line Identification = CLI) (1) (1) (2)

Untuk setiap panggilan Interkoneksi JARTEL di sisi originasi mengirimkan CLI kepada JARTEL di sisi transit maupun di sisi terminasi, kecuali untuk panggilan yang berasal dari negara lain yang pelaksanaannya mengikuti aturan internasional yang berlaku. Pihak yang menerima CLI hanya diperkenankan untuk mempergunakan informasi CLI tersebut untuk kebutuhan berikut : a.

Manajemen trafik dan CDR (Call Data Record);

b.

Manajemen penagihan;

c.

Kebutuhan administratif yang dapat diterima dalam praktek industri telekomunikasi, yang meliputi pelacakan suatu panggilan, identifikasi panggilan yang tidak disertai niat baik dan berbagai bentuk kompilasi statistik yang berkaitan dengan originasi panggilan;

d.

Menampilkan CLI kepada pelanggan;

e.

Berbagai aktifitas yang berkaitan dengan permintaan dan/atau pertanyaan pelanggan;

f.

Pencegahan dan pendeteksian fraud/penipuan;

g.

Penanganan masalah darurat untuk suatu panggilan darurat ke polisi, pemadam kebakaran dan sebagainya.

Pasal 19 – Kualitas Panggilan Interkoneksi Para Pihak wajib mengupayakan agar JARTEL kedua belah Pihak selalu mencapai Target Kinerja Layanan Panggilan Interkoneksi mengacu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A (tentang “Perencanaan dan Operasi”).

Pasal 20 - Pemasangan Perangkat dan Uji Coba Sistem Interkoneksi (1) (1)

Setiap pemasangan, penyambungan/koneksi perangkat dan/atau sistem salah satu Pihak dengan perangkat dan/atau sistem Pihak lainnya harus mendapat persetujuan lebih dulu dari pejabat masingmasing Pihak yang berwenang di lokasi.

(2)

Setiap pembukaan Interkoneksi baru di suatu lokasi Interkoneksi termasuk pemasangan, penyambungan/koneksi perangkat dan/atau sistem salah satu Pihak dengan perangkat dan/atau sistem Pihak lainnya harus dilaksanakan melalui mekanisme/tahapan Uji Coba Sistem Interkoneksi yang tercantum dalam Dokumen Pendukung A.11 (tentang “Petunjuk Pelaksanaan Uji Coba Sistem Interkoneksi”).

(3)

Biaya-biaya yang timbul selama pelaksanaan Uji Coba Sistem Interkoneksi sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang berkepentingan dengan pemasangan, penyambungan


Hal 9 dari 19


perangkat/sistem, atau pembukaan Interkoneksi baru di lokasi dimaksud. (4)

Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) wajib dibayar lunas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya tagihan atas biaya-biaya Uji Coba Sistem Interkoneksi dimaksud.

Pasal 21– Modifikasi Sistem/Sub-Sistem (1) (1)

Apabila salah satu Pihak (“Pihak Yang Melakukan Perubahan”) akan melakukan pemindahan, penggantian atau modifikasi sistem dan/atau sub sistemnya, yang termasuk namun tidak terbatas pada perangkat transmisi, perangkat sentral, dan terminal secara sedemikian rupa sehingga sistem dan/atau sub-sistem Pihak lainnya (“Pihak Yang Menerima Perubahan”) juga harus diadakan penggantian atau modifikasi atau dapat terpengaruh performansinya, maka Pihak Yang Melakukan Perubahan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sebelum tanggal dilakukannya pemindahan/ penggantian/modifikasi. Pemberitahuan dimaksud harus mencantumkan rincian teknis dari perubahan sistem. Segera setelah ada pemberitahuan, masing-masing Pihak wajib memberikan informasi yang diminta Pihak lainnya termasuk, apabila memungkinkan, potensi dampak terhadap sistem Pihak lainnya.

(2)

Pihak Yang Menerima Perubahan wajib memberitahu Pihak Yang Melakukan Perubahan setiap perubahan yang diperlukan dengan mencantumkan perkiraan biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan perubahan tersebut dihitung berdasarkan biaya yang wajar sesuai dengan kaidah praktekpraktek rekayasa (engineering) yang baik selambat-lambatnya dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan.

(3)

Jika Pihak Yang Melakukan Perubahan sepakat terhadap perubahan-perubahan yang diperlukan dan setuju terhadap perkiraan biaya perubahan tersebut (jika ada), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dimaksud Pasal 21 ayat (2), Para Pihak wajib secara tertulis menyetujui rencana implementasi Modifikasi Sistem, dan Pihak Yang Menerima Perubahan wajib melaksanakan modifikasi/perubahan tersebut sesuai dengan rencana dan perkiraan biaya yang telah disepakati.

(4)

Jika Pihak Yang Melakukan Perubahan tidak menyetujui perubahan/modifikasi yang diperlukan dan/atau perkiraan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) (apabila ada), Pihak Yang Melakukan Perubahan tersebut wajib memberitahu Pihak Yang Menerima Perubahan, dan Para Pihak setuju untuk memberlakukan permasalahannya sebagai Perselisihan. Wajib atau tidaknya Pihak Yang Melakukan Perubahan mengimplementasikan modifikasi/perubahan sistem dimaksud ditetapkan berdasarkan hasil keputusan penyelesaian Perselisihan.

(5)

Setelah perubahan sistem/sub sistem dimaksud selesai, Pihak Yang Menerima Perubahan mengirimkan tagihan (invoice) kepada Pihak Yang Melakukan Perubahan dengan jumlah tagihan yang tidak melebihi perkiraan biaya yang telah disepakati. Apabila biaya yang diperlukan ternyata lebih rendah dari besaran perkiraan biaya yang disepakati, pembayaran dilakukan sebesar jumlah biaya yang diperlukan tersebut. Sebaliknya apabila biaya yang diperlukan ternyata lebih tinggi dari besaran perkiraan biaya yang disepakati, pembayaran dilakukan sebesar perkiraan biaya yang disepakati.

(6)

Masing-masing Pihak wajib menanggung biaya yang timbul akibat penggantian/modifikasi sistem apabila :

(7)

a.

Para Pihak menyepakati secara tertulis untuk mengganti/memodifikasi masing-masing sistem/sub-sistem demi keuntungan bersama; atau

b.

Penggantian/modifikasi sistem diperlukan untuk menerapkan standar teknis yang ditetapkan dalam regulasi.

Apabila modifikasi sistem/sub-sistem salah satu atau kedua belah Pihak menimbulkan perubahan Spesifikasi Teknis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung D (tentang “Spesifikasi


Hal 10 dari 19


Teknis”), maka masing-masing Pihak wajib terlebih dahulu mengadakan perubahan terhadap Dokumen Pendukung tersebut dalam bentuk Berita Acara sebelum dilaksanakannya penggantian/modifikasi sistem/sub-sistem yang selanjutnya dituangkan dalam Amandemen/Addendum pada saat dilaksanakannya perubahan perjanjian ini.

Pasal 22 – Operasi dan Pemeliharaan (1) (1) (2) (3)

Batas fisik tanggung jawab operasi dan pemeliharaan atas perangkat interkoneksi dari masing-masing Pihak adalah Titik Interkoneksi. Masing-masing Pihak wajib berupaya untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyaluran Panggilan Interkoneksi dengan melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sebaik-baiknya. Dalam upaya mewujudkan pencapaian dan peningkatan standar kualitas layanan kepada Pelanggan masing-masing Pihak, para Pihak sepakat : a.

Saling memberikan informasi dan data pengukuran trafik Link Interkoneksi antar Sentral Gerbang masing-masing Pihak.

b.

Menetapkan tolok ukur parameter teknis dan pelayanan akses jaringan secara terukur dan berjangka waktu sesuai dengan kondisi yang diinginkan.

(4)

Para Pihak sepakat untuk menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan bersama dalam mengatasi gangguan sehari-hari dan Sistem Disaster Recovery untuk gangguan yang terjadi akibat Force Majeure.

(5)

Petunjuk Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Interkoneksi tercantum dalam Dokumen Pendukung A.12 (tentang “Petunjuk Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Interkoneksi”).

Pasal 23 – Perlindungan dan Keamanan Sistem Masing-masing Pihak bertanggung jawab sepenuhnya atas keamanan pengoperasian sistemnya, serta wajib mengambil setiap langkah yang diperlukan sehingga pengoperasian sistem tersebut tidak akan : a.

Membahayakan kesehatan dan keselamatan dari para karyawan, kontraktor, pekerja, agen atau pelanggan dari Pihak lainnya;

b.

Merusak, mengganggu, atau menimbulkan masalah terhadap pengoperasian sistem milik Pihak lainnya.

BAB IV – KETENTUAN KEUANGAN Pasal 24 – Layanan/Jasa dan Tarif (1) (1) (1) (1) (2)

Masing-masing Pihak menyediakan layanan/jasa Interkoneksi serta berbagai jenis layanan/jasa lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk daftar tarif masing-masing layanan/jasa yang diselenggarakannya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung C (tentang ”Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga”). Masing-masing Pihak dapat mengubah, menambah, mengurangi atau mengganti daftar layanan/jasa dan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) melalui surat pemberitahuan, kepada Pihak lainnya dan tarif baru tersebut berlaku efektif paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dimaksud, dengan ketentuan : a.

Untuk tarif layanan/jasa yang harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Regulator, maka pemberlakuan perubahan tarif tersebut harus disahkan terlebih dulu oleh Regulator.


Hal 11 dari 19


b.

(3)

Untuk tarif layanan/jasa yang tidak perlu persetujuan Regulator, pemberlakuan perubahan tarif harus melalui prosedur sebagai berikut : 1)

Pihak yang menghendaki perubahan tarif memberitahukan secara tertulis tentang “Usulan Perubahan Harga“. Dalam Usulan Perubahan Harga tersebut dicantumkan perubahan jenis dan harga layanan/jasa yang diusulkan termasuk saat pemberlakuannya, serta alasan perlunya perubahan harga dimaksud;

2)

Paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut, Pihak penerima usulan wajib memberitahu Pihak yang mengajukan usulan bahwa yang bersangkutan telah menerima pemberitahuan Usulan Perubahan Harga tersebut;

3)

Pihak yang menerima usulan wajib menanggapi Usulan Perubahan Harga tersebut (menyetujui atau menolak) paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah dikeluarkannya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2);

4)

Apabila diperlukan, maka Para Pihak dapat mengadakan negosiasi dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dikeluarkannya pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud dalam butir 3);

5)

Apabila Usulan Perubahan Harga disetujui atau Apabila terjadi kesepakatan negosiasi harga, maka tarif baru berlaku efektif mulai awal bulan takwim berikutnya (setelah persetujuan);

6)

Jika terjadi penolakan dan/atau negosiasi tidak memperoleh titik temu hingga batas waktu 15 (lima belas) Hari Kerja, maka kedua belah Pihak wajib menyelesaikan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Kerangka Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi yang ditetapkan oleh Regulator. Selama dalam proses Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi Para Pihak sepakat untuk melanjutkan layanan/jasa yang diperselisihkan berdasarkan ketentuan yang telah ada, sedangkan pemberlakuan tarif baru akan mengacu pada hasil keputusan Penyelesaian Perselisihan;

7)

Keputusan Regulator mengenai penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam butir 6) merupakan keputusan final dan berlaku mengikat bagi kedua belah Pihak.

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 24 ayat (2) butir a. dan butir b, setiap terjadi perubahan, penambahan, pengurangan dan/atau penggantian daftar layanan/jasa dan/atau tarifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.1., maka kedua belah Pihak sepakat untuk mengubah Dokumen Pendukung yang relevan dengan Dokumen Pendukung yang memuat daftar tarif yang baru yang dituangkan dalam bentuk Amandemen/Addendum terhadap Dokumen Pendukung yang memuat daftar tarif baru yang dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya dituangkan dalam Amandemen/Addendum pada saat dilaksanakannya perubahan perjanjian ini .

Pasal 25 – Pembebanan Biaya, Penagihan, dan Pembayaran (1) (1) (2)

Setiap penyediaan Layanan/Jasa Interkoneksi salah satu Pihak dan digunakan oleh Pihak lainnya dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. Mekanisme pembebanan biaya, penagihan, dan pembayaran, termasuk penyelesaian pajak/bea sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung B (tentang “Penagihan dan Pembayaran”).

Pasal 26 – Jaminan Pembayaran

(1)

Apabila dipandang perlu, untuk keperluan jaminan pembayaran penggunaan Layanan/Jasa Non-Trafik dan Layanan/Jasa Trafik Interkoneksi dan/atau Koneksi yang disediakan TELKOM, TELKOM dapat meminta kepada MITRA dan oleh karenanya MITRA wajib memberikan jaminan pembayaran tersebut


Hal 12 dari 19


kepada TELKOM.

(2)

Ketentuan dan syarat-syarat mengenai jaminan pembayaran tercantum dalam Dokumen Pendukung B (tentang “Penagihan dan Pembayaran”) butir H tentang Ketentuan dan Syarat-syarat Jaminan Pembayaran. BAB V – KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27 - Force Majeure (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian tidak dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian apabila terjadi akibat Force Majeure dan diberitahukan secara (1) tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Force (1) Majeure tersebut. (1) (2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak dalam memenuhi kewajiban untuk memberitahukan kejadian Force Majeure, dapat mengakibatkan peristiwa yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak diakui Pihak lainnya sebagai Force Majeure. (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya (4) Force Majeure tidak dapat dijadikan alasan oleh Para Pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada Pihak lainnya terhadap pembayaran yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya Force Majeure. (5) Apabila Force Majeure telah berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus, Para Pihak berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 28 – Fraud (1) Pihak yang satu dilarang melakukan Fraud kepada Pihak lainnya (2) (1) Apabila Pihak yang satu diduga melakukan Fraud oleh Pihak lainnya, maka Pihak lainnya tersebut dapat mengajukan klaim kepada Pihak yang diduga melakukan Fraud. (3) Pihak yang diduga melakukan Fraud harus segera melakukan klarifikasi kepada Pihak lainnya dengan menyerahkan bukti-bukti pendukung termasuk namun tidak terbatas pada data trafik, data billing, data jumlah pelanggan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya klaim dan Pihak lainnya tersebut berhak untuk : a.

Menunda permintaan/penambahan layanan baik layanan baru dan/atau eksisting, termasuk namun tidak terbatas pada pembukaan nomor/blok nomor baru, perluasan cakupan/wilayah layanan interkoneksi, maupun layanan sejenis lainnya sampai penyelesaiaan Fraud tercapai.

b.

Mengurangi, mengisolir, dan/atau mencabut layanan yang menyebabkan terjadinya Fraud

(4) Apabila Fraud diduga berasal dari orang-orang, perusahaan-perusahaan lain/badan hukum, organisasi tertentu yang bekerja atau bekerjasama untuk Pihak yang diduga melakukan Fraud maupun pelanggan/penggunanya maka untuk klarifikasi hingga penyelesaian Fraud menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pihak yang diduga melakukan Fraud sesuai dengan bukti-bukti yang ada. (5) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya klaim sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Pihak yang diduga melakukan Fraud tidak melakukan klarifikasi, maka Pihak lainnya dapat memberikan somasi secara patut sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pihak yang diduga melakukan Fraud.


Hal 13 dari 19


(6) Apabila dugaan Fraud terbukti, maka Pihak yang melakukan Fraud harus bertanggung jawab untuk Penyelesaian Fraud dan Pihak yang terkena Fraud dibebaskan dari segala tuntutan dan tanggungjawab apapun dan dari pihak manapun. (7) Apabila dalam Penyelesaian Fraud tidak tercapai kesepakatan diantara Para Pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 31 Perjanjian ini. (8) Apabila Fraud terbukti sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini, maka Pihak yang melakukan Fraud harus membayar ganti rugi dan/atau menghitung kembali biaya-biaya yang seharusnya dibayarkan kepada Pihak yang terkena Fraud dan/atau pihak ketiga, jika ada. (9) Selain sanksi ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (8) Pasal ini, maka Pihak yang melakukan Fraud dapat pula dikenakan sanksi pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh Pihak yang terkena Fraud tanpa menunggu keputusan hakim pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tidak menghapus kewajiban ganti rugi dan kewajiban lainnya yang seharusnya dilaksanakan menurut Perjanjian ini.

Pasal 29 - Pelanggaran Perjanjian (1) (1)

Jika JARTEL atau bagian JARTEL salah satu Pihak, karena sesuatu hal, dapat menimbulkan kerusakan/gangguan teknis terhadap JARTEL atau bagian dari JARTEL Pihak lainnya, atau menimbulkan ancaman membahayakan bagi keselamatan orang, maka Pihak lainnya berhak untuk menghentikan sementara (“suspensi”) penyediaan layanan/jasa Interkoneksi di lokasi setempat.

(2)

Apabila terjadi pelanggaran yang bersifat material terhadap salah satu atau beberapa Pasal Perjanjian oleh salah satu Pihak (termasuk namun tidak terbatas pada tidak melunasi kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo), maka Pihak yang dirugikan berhak untuk melakukan penghentian sementara (“suspensi”) penyediaan layanan/jasa Interkoneksi maupun pengakhiran dini (terminasi dini) atas Perjanjian ini.

(3)

Pihak yang dirugikan wajib menyampaikan “Pemberitahuan Suspensi” kepada Pihak yang dianggap melakukan pelanggaran ketentuan Perjanjian setelah mengetahui adanya alasan yang kuat untuk melakukan suspensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini.

(4)

Pemberitahuan Suspensi harus memuat hal-hal sebagai berikut : a.

Penjelasan tentang terjadinya hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1 disertai lokasi di mana hal tersebut terjadi, atau adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.2; b.

Permintaan dilakukannya tindakan perbaikan atas terjadinya hal tersebut (apabila diperlukan);

c.

Penjelasan mengenai tindakan selanjutnya yang akan dilakukan jika tindakan perbaikan yang diminta seperti tercantum pada butir b. tidak atau gagal dilaksanakan;

(5)

Jika Pihak yang melakukan pelanggaran gagal melakukan tindakan perbaikan seperti yang diuraikan dalam Pemberitahuan Suspensi dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tersebut (disebut “Periode Perbaikan”), maka Pihak yang dirugikan berhak menolak melanjutkan pemberian layanan/jasa Interkoneksi sampai dengan tindakan perbaikan seperti yang diuraikan dalam Pemberitahuan Suspensi dilaksanakan oleh Pihak yang melanggar.

(6)

Pihak yang dirugikan wajib bekerja sama dan memberikan ijin akses kepada Pihak yang melakukan pelanggaran dalam rangka melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

(7)

Pihak yang melakukan suspensi wajib untuk memberikan layanan/jasa Interkoneksi bagi Pihak yang terkena Suspensi segera setelah berakhirnya hal-hal yang mendasari tindakan Suspensi.


Hal 14 dari 19


(8)

Apabila salah satu Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian dan/atau Dokumen Pendukung, maka Pihak yang melakukan pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Perjanjian ini.

Pasal 30 – Sanksi (1) Selain sanksi yang telah diatur pada Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat bahwa (1) pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian akan dikenakan sanksi, dapat berupa : a. Denda; b. Ganti rugi; c. Isolir, penundaan atau penghentian layanan Interkoneksi dan/atau jasa; d. Pengurangan dimensi; e. Menunda permintaan/penambahan layanan baik layanan baru dan/atau eksisting; dan/atau f. Pemutusan Perjanjian secara sepihak. (2) Pihak yang satu sebelum menerapan sanksi ayat (1) Pasal ini, terhadap Pihak Lainnya, terlebih dahulu akan memberikan peringatan secara tertulis secara patut sebanyak 3 (tiga) kali dengan jeda waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk masing-masing peringatan dimaksud.

Pasal 31 – Penyelesaian Perselisihan (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, sedapat mungkin diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah. (1) (2) Apabila penyelesaian dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dicapai dalam waktu 60 (enam puluh) hari, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengacu pada Kerangka Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (MENKOMINFO) Nomor 8 tahun 2006 Lampiran 5 maupun perubahannya. (3) Apabila penyelesaian perselisihan dimaksud ayat (2) Pasal ini. tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang keputusannya bersifat final dan mengikat Para Pihak. (4) Selama proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 32 – Berakhirnya Perjanjian (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dulu dari Pihak lainnya, apabila : (1) a. Ijin atau lisensi penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi salah satu Pihak, sebagian atau seluruhnya, dihentikan atau dicabut oleh pihak yang berwenang (Pemerintah); b.

Karena sebab apapun, salah satu Pihak tidak lagi menjadi penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi atau dibubarkan oleh otoritas yang berwenang.

c.

Salah satu Pihak menghentikan kegiatan bisnisnya (semua hal yang serupa atau memiliki dampak yang sama terjadi pada Pihak yang bersangkutan atau pada Badan Hukum yang mengendalikan Pihak yang bersangkutan) untuk jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

d.

Terjadi kondisi Force Majeure yang mengakibatkan salah satu Pihak (atau keduanya) tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Pihak lain, secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan.


Hal 15 dari 19


(2) Salah satu Pihak setiap saat dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan pengakhiran tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu tidak kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki Apabila : a.

Salah satu Pihak menghendaki perubahan terhadap sebagian atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau Dokumen Pendukung yang relevan, namun Pihak lainnya menolak tanpa alasan yang wajar (tanpa negosiasi) atau setelah dilakukan negosiasi dengan itikad baik selama tidak kurang dari 3 (tiga) bulan selalu menemui kegagalan; atau

b.

Pihak lainnya melakukan pelanggaran atas sebagian atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau Dokumen Pendukung yang relevan baik secara sengaja maupun tak sengaja selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa ada perbaikan, dengan ketentuan pelanggaran tersebut telah diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang dirugikan sebanyak 2 (dua) kali dengan interval waktu yang wajar; atau

c.

Salah satu Pihak tidak mampu atau diperkirakan tidak akan mampu membayar kewajiban hutangnya kepada Pihak lainnya yang telah jatuh tempo.

(3) Untuk pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat menyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta melepaskan hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada, sehingga pengakhiran Perjanjian secara sepihak oleh salah satu Pihak dapat dilakukan secara sah cukup dengan penyampaian pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, tanpa harus menunggu adanya Keputusan Hakim. (4) Apabila peraturan perundang-undangan atau lisensi salah satu Pihak mewajibkan untuk mengadakan interkoneksi dengan Pihak yang Perjanjiannya diakhiri, maka Para Pihak wajib melakukan negosiasi dengan itikad baik untuk mengadakan Perjanjian Interkoneksi baru dalam jangka waktu yang sewajarnya. Apabila tidak dicapai kesepakatan negosiasi Perjanjian baru, maka salah satu Pihak berhak untuk menyerahkan penyelesaian permasalahannya kepada BRTI sesuai prosedur dan Kerangka Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi.

Pasal 33 - Pencabutan Tuntutan (1) Apabila terdapat ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat ditegakkan Pencabutan tuntutan atas suatu pelanggaran tertentu berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat diartikan sebagai pencabutan tuntutan (1) atas pelanggaran ketentuan lainnya. (2) Pencabutan tuntutan atas suatu pelanggaran Perjanjian tidak sah kecuali apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang mencabut tuntutan tersebut.

Pasal 34 – Ketentuan Yang Dapat Dipisahkan (1) Apabila sebagian ketentuan Perjanjian ini atau sebagian Dokumen Pendukungnya oleh suatu sebab menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut tidak akan membatalkan (1) atau mempengaruhi sahnya ketentuan selebihnya. (2) Apabila terdapat ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat ditegakkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk mencabut ketentuan dimaksud. (3) Ketidaksepakatan untuk mengganti ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak mempengaruhi berlakunya ketentuan Pasal-pasal dan Dokumen Pendukung Perjanjian selebihnya.


Hal 16 dari 19


Pasal 35 - Peninjauan Kembali dan Penetapan Regulator (1) Salah satu Pihak dapat mengusulkan perubahan Perjanjian ini dengan memberikan Pemberitahuan Peninjauan Kembali kepada Pihak lainnya, dalam hal: a. Lisensi salah satu Pihak mengalami perubahan yang bersifat material (baik melalui Amandemen atau penggantian); atau b. Suatu perubahan yang bersifat material terjadi pada peraturan perundangan atau regulasi nasional; atau c. Perjanjian ini mencantumkan kemungkinan adanya peninjauan kembali, atau Para Pihak secara tertulis menyetujui perlunya dilakukan suatu peninjauan terhadap Perjanjian ini; atau d. Terjadi suatu perubahan bersifat material (termasuk tindakan penegakan hukum oleh lembaga regulasi, merger dan lain sebagainya) yang berdampak (atau diperkirakan demikian) terhadap aspek komersial atau teknis dari Perjanjian ini; atau e. Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian darinya memerlukan peninjauan berdasarkan suatu alasan tertentu (baik secara teknis ataupun komersial). (2) Pemberitahuan Peninjauan Kembali harus menguraikan secara rinci tentang berbagai Pasal dan/atau Dokumen Pendukung dalam Perjanjian ini yang memerlukan peninjauan kembali. (3) Dalam hal Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan berkaitan dengan peninjauan kembali Perjanjian ini, masing-masing Pihak wajib menyelesaikannya berdasarkan ketentuan penyelesaian perselisihan Interkoneksi yang ditetapkan dalam Pasal 30 Perjanjian ini.

Pasal 36 – Perubahan (1) Salah satu Pihak dapat mengajukan usulan perubahan dan/atau tambahan terhadap Perjanjian ini dan Dokumen Pendukung Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya yang menguraikan (1) secara rinci Pasal dan/atau Dokumen Pendukung yang akan diubah. (2) Usulan perubahan dan/atau tambahan terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut : a.

Lisensi salah satu Pihak mengalami perubahan yang bersifat material (baik melalui amandemen atau penggantian);

b.

Suatu perubahan yang bersifat material terjadi pada peraturan perundang-undangan atau regulasi nasional;

c.

Perjanjian ini mencantumkan kemungkinan adanya evaluasi, atau Para Pihak secara tertulis menyetujui perlunya dilakukan suatu peninjauan terhadap Perjanjian ini;

d.

Terjadi suatu perubahan bersifat material (termasuk tindakan penegakan hukum oleh lembaga regulasi, merger, dan lain sebagainya) yang berdampak (atau diperkirakan demikian) terhadap aspek komersial atau teknis dari Perjanjian ini; dan/atau

e.

Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian darinya memerlukan peninjauan berdasarkan suatu alasan tertentu (baik secara teknis ataupun komersial).

(3) Setiap perubahan yang telah disepakati Para Pihak berlaku mengikat dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini apabila dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen/ Side Letter/Addendum dan ditandatangani oleh Para Pihak, kecuali untuk hal-hal tertentu telah disepakati dalam Perjanjian ini yang dituangkan dalam Berita Acara tertentu. (4) Apabila Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan berkaitan dengan evaluasi Perjanjian ini, masingmasing Pihak wajib menyelesaikannya berdasarkan ketentuan penyelesaian perselisihan Interkoneksi yang ditetapkan dalam Pasal 30 Perjanjian ini.


Hal 17 dari 19


Pasal 37 - Struktur Naskah Perjanjian (1)

Naskah Perjanjian ini terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu :

(1)

a.

Pasal-pasal yang diperjanjikan.

b.

Seluruh Dokumen Pendukung, sebagaimana tercantum dalam DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG.

(2)

(3)

Dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan pada bagian-bagian yang berbeda dari Perjanjian ini, maka ketentuan yang harus ditaati Para Pihak mengikuti tata urut sebagai berikut : a.

Pasal-Pasal dalam Perjanjian;

b.

Dokumen-Dokumen Pendukung, sebagaimana dimaksud dalam DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG.

Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini. butir b. merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Pasal 38 – Ketentuan Penutup (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan melalui perundingan antara TELKOM dan MITRA , dan hasilnya dituangkan secara tertulis dalam perjanjian tersendiri atau (1) Amandemen/Addendum terhadap Perjanjian ini yang harus diperlakukan sebagai satu kesatuan, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini. (2) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi Para Pihak yang menandatanganinya, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan daripadanya. (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh masing-masing Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan Itikad Baik berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Para Pihak.

PT. (MITRA)

PT. TELKOM INDONESIA Tbk.,

......................... Jabatan MITRA

................................. EGM Divisi CIS


Hal 18 dari 19


DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN INTERKONEKSI

1. DOKUMEN PENDUKUNG A a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.

DOKUMEN PENDUKUNG A.1 DOKUMEN PENDUKUNG A.2 DOKUMEN PENDUKUNG A.3 DOKUMEN PENDUKUNG A.4 DOKUMEN PENDUKUNG A.5 DOKUMEN PENDUKUNG A.6 DOKUMEN PENDUKUNG A.7 DOKUMEN PENDUKUNG A.8 DOKUMEN PENDUKUNG A.9 DOKUMEN PENDUKUNG A.10 DOKUMEN PENDUKUNG A.11 DOKUMEN PENDUKUNG A.12 DOKUMEN PENDUKUNG A.13 DOKUMEN PENDUKUNG A.14 DOKUMEN PENDUKUNG A.15

: Perencanaan dan Operasi : Informasi Jaringan TELKOM : Informasi Jaringan MITRA : Konfigurasi Interkoneksi : Blok Penomoran TELKOM : Blok Penomoran MITRA : Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi : Manajemen Perubahan Data : Tabel Ruting TELKOM : Tabel Ruting MITRA : Call Scenario : Juklak Uji Coba Sistem Interkoneksi : Juklak Operasi dan Pemeliharaan Interkoneksi : Kerja Signalling Transfer Point (STP Working) : Tanggung Jawab Atas Trafik Interkoneksi : Joint Planning Session

2. DOKUMEN PENDUKUNG B

: Penagihan dan Pembayaran

3. DOKUMEN PENDUKUNG C

: Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga

4. DOKUMEN PENDUKUNG D

: Spesifikasi Teknis

5. DOKUMEN PENDUKUNG E

: Definisi dan Interpretasi

*). Dokumen Pendukung Terkait dengan Daftar layanan dan Tarif, Konfigurasi, Call Scenario dan Penomoran yang dimuat dalam PKS adalah yang disepakati dalam kerjasama ini sehingga dimungkinkan tidak semua Daftar layanan dan Tarif, Konfigurasi, Call Scenario dan Penomoran yang termuat dalam naskah utama DPI tercantum dalam PKS.


Hal 19 dari 19

DOKUMEN PENDUKUNG A

PERENCANAAN DAN OPERASI




Dok Pendukung A - Perencanaan dan Operasi

Hal i


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii A. DEFINISI ................................................................................................... 1 B. KETENTUAN UMUM .................................................................................... 1 C. INFORMASI JARINGAN ................................................................................. 2 D. JARTEL YANG DI-INTERKONEKSI-KAN ............................................................... 2 E. TITIK INTERKONEKSI DAN SENTRAL GERBANG .................................................... 3 F. LINK INTERKONEKSI DAN TRUNK GROUP .......................................................... 3 G. KETENTUAN PENOMORAN (NUMBERING) .......................................................... 4 H. PREFIKS, KODE AKSES, DAN KODE AREA ............................................................ 5 I. TITIK PEMBEBANAN (Point of Charging, = PoC) .................................................... 6 J. PROSEDUR PEMANGGILAN (DIALING PROCEDURE) ............................................... 7 K. PRINSIP RUTING ......................................................................................... 7 L. DATA RECORD (xDR) .................................................................................... 8 M. CALL SCENARIO & SMS SCENARIO .................................................................. 9 N. KAPASITAS INTERKONEKSI ............................................................................ 9 O. FORECAST TRAFIK ..................................................................................... 10 P. PROFIL KAPASITAS .................................................................................... 11 Q. PEMESANAN, PENYEDIAAN, DAN PENGUJIAN KAPASITAS INTERKONEKSI ................. 11 R. JANGKA WAKTU PENYEDIAAN KAPASITAS INTERKONEKSI .................................... 12 S. PERTEMUAN PERENCANAAN BERSAMA (JOINT PLANNING SESSION = JPS) ............... 13 T. UJI COBA SISTEM INTERKONEKSI ................................................................... 13 U. TRANSMISI DAN SIGNALLING ....................................................................... 13 V. STANDAR KINERJA .................................................................................... 15 W. PENGOPERASIAN ...................................................................................... 16 X. LAYANAN PANGGILAN INTERKONEKSI ............................................................ 17


Hal ii dari 3




Hal iii dari 3


DOKUMEN PENDUKUNG A - PERENCANAAN DAN OPERASI A.

DEFINISI

Kecuali konteksnya berbeda atau ditentukan lain dalam hubungannya dengan kata-kata atau kalimat yang bersangkutan, kata, kelompok kata dan/atau istilah-istilah yang digunakan dalam Dokumen Pendukung A (tentang “Perencanaan dan Operasi”) ini tercantum dalam Dokumen Pendukung E (tentang “Definisi dan Interpretasi”) dari Perjanjian Interkoneksi. B.

KETENTUAN UMUM 1.

Dokumen Pendukung A (tentang “Perencanaan dan Operasi”) ini menguraikan secara detail rencana dan prinsip-prinsip operasi untuk penyaluran Panggilan Interkoneksi antara JARTAP TELKOM dengan JARTEL MITRA, dan menjelaskan landasan teknis sebagai dasar untuk menyusun Spesifikasi dan Petunjuk Pelaksanaan. Spesifikasi menjelaskan karakteristik perangkat antar muka (interface) antara JARTAP TELKOM dengan JARTEL MITRA. Petunjuk Pelaksanaan menjelaskan prosedur pemesanan dan penyediaan Kapasitas Interkoneksi (”Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi”), Uji Coba Sistem Interkoneksi (”Petunjuk Pelaksanaan Uji Coba Sistem Interkoneksi”), dan operasi dan pemeliharaan (”Petunjuk Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Interkoneksi”).

2.

Dokumen Pendukung A (tentang “Perencanaan dan Operasi”) ini berisi ketentuan berkaitan dengan perencanaan dan operasi berbagai layanan yang diatur dalam Perjanjian Interkoneksi. Rincian Interkoneksi diantara JARTEL kedua belah Pihak dan rencana untuk pengembangan Interkoneksi ke depan harus dicantumkan dalam Rencana Induk Teknis yang akan disepakati dari waktu ke waktu oleh kedua belah Pihak sesuai kebutuhan.

3.

Jika terdapat model/formulir untuk pertukaran informasi di antara kedua belah Pihak sehubungan dengan Dokumen Pendukung A (tentang “Perencanaan dan Operasi”), informasi tersebut harus dipertukarkan dalam bentuk elektronik (softcopy) dan cetakan (hardcopy).

4.

Jika belum diberikan, masing-masing Pihak wajib memberikan informasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A (tentang “Perencanaan dan Operasi”) ini kepada Pihak lainnya pada kesempatan pertama yang tidak melampaui 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Perjanjian Interkoneksi ditandatangani.

5.

Sebagai tambahan dari persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Interkoneksi dan atau Dokumen Pendukung A (tentan “Perencanaan dan Operasi”) ini, masing-masing Pihak secepatnya wajib memberikan kepada Pihak lainnya informasi mengenai setiap usulan pengenalan, penutupan, penggantian, atau modifikasi Sentral Gerbang, dan sepanjang relevan, juga informasi tentang pengaturan Blok Nomor yang dapat dilayani oleh Sentral Gerbang-Sentral Gerbang dimaksud pada kesempatan pertama tidak lebih dari 4 (empat) bulan sebelum tanggal implementasi.

6.

Masing-masing Pihak, jika diminta, wajib memberikan kepada Pihak lainnya informasi yang memadai mengenai ketersediaan atau ketidak-tersediaan kapasitas transmisi pada setiap bangunan TELKOM dan/atau bangunan MITRA guna pemasangan Link Interkoneksi pada lokasi tersebut.


Hal 1 dari 19


C.

D.

INFORMASI JARINGAN 1.

Informasi umum mengenai JARTAP TELKOM tercantum dalam Dokumen Pendukung A.1 (tentang ”Informasi Jaringan TELKOM”).

2.

MITRA wajib untuk memberikan informasi umum JARTEL MITRA kepada TELKOM sebelum penandatanganan Perjanjian, menggunakan format dan substansi yang relatif sama dengan informasi umum JARTAP TELKOM (untuk hal-hal substansi yang relevan), termasuk namun tidak terbatas pada : a.

Jenis JARTEL (JARTAP, JARBER Seluler, atau JARBER Satelit).

b.

Konfigurasi JARTEL.

c.

Konfigurasi Jaringan Sistem Pensinyalan (Signalling System).

d.

Daftar dan lokasi geografis Sentral Gerbang.

3.

Informasi JARTEL MITRA sebagaimana dimaksud dalam butir 2. dilampirkan dalam dokumen Perjanjian sebagai Dokumen Pendukung A.2 (tentang ”Informasi Jaringan MITRA”).

4.

Masing-masing Pihak wajib memberikan informasi kepada Pihak lainnya tentang perubahan pada Sentral Gerbang dan/atau informasi JARTEL yang signifikan dalam waktu 4 (empat) bulan sebelum perubahan dilakukan.

5.

Setiap terjadi perubahan informasi JARTEL dari masing-masing Pihak wajib diikuti dengan perubahan Lampiran yang relevan (perubahan Dokumen Pendukung A.1 untuk JARTAP TELKOM, dan perubahan Dokumen Pendukung A.2 untuk JARTEL MITRA).

JARTEL YANG DI-INTERKONEKSI-KAN 1.

JARTEL MITRA wajib diinterkoneksikan dengan JARTAP TELKOM secara utuh (tanpa pemecahan menjadi interkoneksi-interkoneksi dengan JARTAP Lokal, JARTAP Jarak Jauh, ataupun dengan JARTAP Internasional), namun demikian jenis-jenis Panggilan Interkoneksi yang dilayani oleh JARTAP TELKOM dapat dikelompokkan berdasarkan jenis panggilannya.

2.

Jenis JARTEL MITRA dapat berupa : a.

JARTAP;

b.

JARBER Seluler; atau

c.

JARBER Satelit.

3.

JARTEL MITRA dapat memiliki cakupan/coverage regional maupun nasional.

4.

JARTEL MITRA yang hanya memiliki cakupan regional maupun yang memiliki cakupan nasional, Interkoneksi-nya harus dilakukan secara utuh menyeluruh sesuai dengan cakupannya.

5.

JARTAP MITRA dapat mengembangkan JARTAP Lokal dengan sistem FWL (Fixed Wireline) ataupun FWA (Fixed Wireless Access).

6.

MITRA yang menyelenggarakan JARBER Seluler dan/atau JARBER Satelit tidak diperkenankan menyediakan Layanan Interkoneksi Transit.


Hal 2 dari 19


E.

F.

TITIK INTERKONEKSI DAN SENTRAL GERBANG 1.

Titik Interkoneksi (Point of Interconnection, = PoI) dibentuk dari penyambungan Sentral Gerbang JARTEL MITRA dengan Sentral Gerbang JARTAP TELKOM melalui media jaringan transmisi (Link Interkoneksi).

2.

Titik Persambungan jaringan terletak di lokasi Sentral Gerbang JARTAP TELKOM atau ditempat lain berdasarkan kesepakatan para pihak .

3.

Atas pertimbangan teknis dan bisnis, TELKOM dapat menyepakati Titik Interkoneksi (PoI) berada diluar yang telah ditawarkan berdasarkan kesepakatan bersama.

4.

TELKOM maupun MITRA wajib menyediakan Sentral Gerbang untuk keperluan Interkoneksi.

5.

Sentral Gerbang JARTEL MITRA adalah menyesuaikan dengan jenis JARTEL-nya, sedangkan Sentral Gerbang JARTAP TELKOM adalah Sentral Lokal dan/atau Sentral Trunk dan/atau Sentral Gerbang Internasional yang ditetapkan sebagai sentral gerbang untuk keperluan Interkoneksi sesuai ketentuan TELKOM dari waktu ke waktu.

6.

Sentral Gerbang JARTEL MITRA maupun Sentral Gerbang JARTAP TELKOM harus mampu menyediakan rekaman data panggilan Interkoneksi (Interconnection Call Data Record).

7.

Selain PoI sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2, untuk kepentingan Interkoneksi diperlukan pula Titik Interkoneksi Sistem Pensinyalan (Point of Signalling Interconnection, = PoSI) yang dapat terdiri dari : a.

Titik Interkoneksi Sistem Pensinyalan untuk pembangunan/pembubaran hubungan Interkoneksi JARTEL

kepentingan

b.

Titik Interkoneksi Sistem Pensinyalan pembangunan/pembubaran layanan SMS.

kepentingan

untuk

8.

Titik Interkoneksi Sistem Pensinyalan untuk pembangunan/pembubaran hubungan Interkoneksi JARTEL terletak di lokasi STP TELKOM.

9.

Titik Interkoneksi Sistem Pensinyalan untuk kepentingan layanan SMS terletak di SMS Center (GSMSC) TELKOM atau STP TELKOM.

10.

Pihak yang menguasai persil, bangunan, atau perangkat dimana Titik Interkoneksi berada wajib menyediakan dan menentukan lokasi DDF (Digital Distribution Frame) atau terminal Titik Interkoneksi serta menyediakan FPI (Fasilitas Penting untuk Interkoneksi) bagi Pihak lainnya.

11.

Daftar dan lokasi geografis Sentral Gerbang TELKOM dan MITRA yang saling berinterkoneksi tercantum dalam Dokumen Pendukung A.1 (untuk Sentral Gerbang TELKOM), dan Dokumen Pendukung A.2 (untuk Sentral Gerbang MITRA).

12.

Setiap perubahan atau penambahan atas lokasi Sentral Gerbang yang telah disepakati oleh kedua belah Pihak harus dituangkan dalam perubahan atas Dokumen Pendukung A.1 (untuk Sentral Gerbang TELKOM), dan Dokumen Pendukung A.2 (untuk Sentral Gerbang MITRA).

LINK INTERKONEKSI DAN TRUNK GROUP 1.

Hubungan antara Sentral Gerbang JARTEL MITRA dengan Sentral Gerbang JARTAP TELKOM menggunakan Link Interkoneksi dimana di 2 (dua) ujungnya dihubungkan dengan Sirkit Trunk dan E1 Interface (atau SDH/PDH Interface) di masing-masing Sentral Gerbang.


Hal 3 dari 19


G.

2.

Masing-masing Pihak atas biayanya sendiri wajib menyediakan Link Interkoneksi, termasuk seluruh perangkat, jaringan transmisi, interface, dan sarana penunjang yang diperlukan di sisi JARTEL–nya masing-masing hingga ke Titik Interkoneksi.

3.

Dalam hal MITRA tidak dapat menyediakan Link Interkoneksi, MITRA dapat menggunakan jaringan transmisi TELKOM dengan cara sewa atau berdasarkan kesepakatan.

4.

Dalam hal perlu pembedaan antara trafik Panggilan Interkoneksi lokal, Panggilan Interkoneksi jarak jauh dan atau Panggilan Interkoneksi internasional, maka setiap sirkit Trunk sejenis di Sentral Gerbang perlu dikelompokkan ke dalam Trunk Group (dilakukan Split Trunk), yaitu Trunk Group untuk trafik Panggilan Interkoneksi lokal, Trunk Group untuk panggilan Interkoneksi jarak jauh, dan Trunk Group untuk panggilan Interkoneksi internasional.

5.

Sepanjang tidak ada kendala teknis dan bisnis, Link interkoneksi dapat dipenuhi dengan sistem transmisi yang menggunakan teknologi Synchronous Digital Hierarchy (selanjutnya disebut “SDH”), atau Plesiochronous Digital Hierarchy (selanjutnya disebut “PDH”), sesuai dengan ketentuan mengenai interface yang tercantum dalam Dokumen Pendukung D (tentang “Spesifikasi Teknis”).

KETENTUAN PENOMORAN (NUMBERING) 1.

Blok penomoran JARTAP : a. Blok penomoran JARTAP MITRA di suatu area lokal harus berbeda dengan blok penomoran yang digunakan oleh JARTAP TELKOM maupun JARTAP MITRA lain. b. Blok penomoran JARTAP di area lokal yang berbeda dibedakan dengan kode area yang diatur dalam FTP Nasional.

2.

Blok penomoran JARBER Seluler : a. MITRA JARBER Seluler wajib mengelompokkan nomor-nomor pelanggan MITRA ke dalam blok-blok penomoran tertentu menurut lokasi geografis area-area pelayanan MITRA. b. Setiap blok penomoran JARBER Seluler harus merepresentasikan suatu lokasi geografis area pelayanan tertentu yang menandai lokasi geografis (kota atau daerah) dimana Pelanggan dimaksud terdaftar.

3.

Blok penomoran JARBER Satelit : JARBER Satelit MITRA harus memiliki dan menggunakan kode JARBER Satelit yang berbeda dari JARBER Satelit MITRA lain.

4.

Penggunaan dummy number diatur sebagai berikut : a. Hanya digunakan untuk kepentingan penandaan/identitas bagi : 1) Pelanggan JARBER Seluler luar negeri yang sedang roaming di Indonesia; 2) panggilan Incoming Internasional. b. Deretan angka dummy number harus spesifik dan bersifat tetap. c. Dummy number dan perubahannya harus diinformasikan kepada Pihak yang berinterkoneksi.

5.

Masing-masing Pihak yang berinterkoneksi wajib membuka seluruh office code atau blok nomor yang digunakan oleh JARTEL Pihak lainnya.

6.

Untuk keperluan ruting dan pembebanan, sentral telepon asal panggilan harus menganalisa sebanyak-banyaknya 7 digit dari Nomor Signifikan Nasional.


Hal 4 dari 19


7.

Ketentuan jumlah digit dalam butir 5 merupakan jumlah digit maksimum dalam suatu blok penomoran.

8.

Masing-masing Pihak wajib memberikan informasi kepada Pihak lainnya mengenai blok-blok nomor yang telah digunakan (telah diaktifkan) oleh Pihak yang bersangkutan lengkap dengan area lokal dan/atau area pelayanan dimana blok nomor dimaksud digunakan.

9.

Informasi mengenai blok-blok nomor yang telah digunakan (telah diaktifkan) oleh masing-masing Pihak berikut perubahan/penambahannya dari waktu ke waktu tercantum dalam Dokumen Pendukung A.4 (tentang “Blok Penomoran TELKOM”) dan Dokumen Pendukung A.5 (tentang “Blok Penomoran MITRA”).

10.

Pembukaan blok penomoran baru. Pihak yang menghendaki pembukaan blok penomoran baru harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai informasi area pelayanan, Titik Pembebanan (PoC) dan jadwal komersial, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum blok penomoran baru tersebut beroperasi dengan jumlah penomoran sesuai dengan perkiraan pemasaran dalam suatu area pelayanan dalam 3 (tiga) tahun.

11.

H.

Penambahan jumlah digit blok penomoran a.

Pihak yang menghendaki penambahan jumlah digit suatu blok penomoran harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, disertai data blok nomor yang akan ditambahkan dan blok nomor setelah ditambah jumlah digitnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum beroperasi.

b.

Penambahan jumlah digit blok penomoran dilaksanakan pada Titik Pembebanan (PoC) yang sama.

12.

Salah satu Pihak yang menerima permintaan dari Pihak lainnya untuk mengimplementasikan suatu blok penomoran dan berbagai perubahan yang berkaitan dengan hal itu harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Dokumen Pendukung A.7 (tentang ”Manajemen Perubahan Data”).

13.

Secara periodik atau bilamana dibutuhkan, masing-masing Pihak wajib menginformasikan kepada Pihak lainnya setiap penambahan dan perubahan yang terjadi pada sistem penomorannya serta informasi dummy number yang dapat mempengaruhi ruting suatu Panggilan Interkoneksi.

PREFIKS, KODE AKSES, DAN KODE AREA 1.

Penyelenggara JARTEL yang memiliki Prefiks/Kode Akses JARTEL yang berbeda dari Prefiks/Kode Akses JARTEL lainnya (misalnya “08XX” atau “08BC” untuk Penyelenggara JARBER Seluler atau JARBER Satelit) wajib menggunakan dan membuka Prefiks/Kode Akses JARTEL tersebut sesuai dengan ijin penggunaan Prefiks yang diberikan oleh Regulator.

2.

Masing-masing cakupan wilayah lokal JARTAP wajib menggunakan Kode Area yang sesuai dengan ketentuan FTP Nasional.

3.

Masing-masing Pihak yang berinterkoneksi wajib membuka secara terus-menerus seluruh Prefiks, Kode Akses, dan Kode Area yang digunakan dan diaktifkan oleh Pihak lainnya.

4.

Dalam hal JARTEL MITRA memanfaatkan Layanan Lanjutan Teleponi Dasar dan Layanan Akses Jasa TELKOM, maka MITRA wajib membuka Prefiks dan Kode Akses


Hal 5 dari 19


yang relevan agar seluruh Pelanggan JARTEL MITRA dapat mengakses layanan/jasajasa dimaksud.

I.

TITIK PEMBEBANAN (Point of Charging, = PoC) 1.

Untuk kepentingan pentaripan Interkoneksi maupun pentaripan ke Pelanggan, Para Pihak yang berinterkoneksi menentukan Titik Pembebanan (PoC) di area pelayanan JARTEL masing-masing.

2.

Dalam 1 (satu) Area Pelayanan JARTEL hanya boleh terdapat 1 (satu) Titik Pembebanan (PoC) interkoneksi.

3.

Titik Pembebanan layanan interkoneksi JARTAP TELKOM dengan JARTEL MITRA menggunakan referensi salah satu Titik Pembebanan JARTAP Lokal TELKOM.

4.

Titik Pembebanan di JARTAP TELKOM mengikuti Kode Area (Kode Wilayah) JARTAP sebagaimana diatur dalam FTP Nasional dan perubahannya dari waktu ke waktu.

5.

Perubahan Titik Pembebanan (PoC) suatu blok penomoran eksisting.

6.

7.

a.

Pihak yang menghendaki perubahan Titik Pembebanan (PoC) suatu blok penomoran eksisting (”Pihak Yang Menghendaki Perubahan Titik Pembebanan Eksisting”) harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, disertai area layanan yang akan diubah, Titik Pembebanan (PoC) dan jadwal komersial.

b.

Perubahan Titik Pembebanan (PoC) suatu blok penomoran akan dilaksanakan apabila jumlah pelanggan aktif dari Pihak Yang Menghendaki Perubahan Titik Pembebanan (PoC) Eksisting dalam suatu blok penomoran kurang dari 10% terhadap kapasitas blok penomoran tersebut, dan dicapai kesepakatan oleh Para Pihak atas perubahan Titik Pembebanan tersebut. Perubahan Titik Pembebanan (PoC) dapat dilaksanakan oleh Para Pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dicapai kesepakatan oleh Para Pihak.

Penambahan Titik Pembebanan (PoC) terhadap suatu blok penomoran eksisting atau pemisahan terhadap blok penomoran eksisting (splitting blok penomoran). a.

Pihak yang menghendaki Penambahan Titik Pembebanan (PoC) terhadap suatu blok penomoran eksisting atau pemisahan terhadap blok penomoran eksisting (splitting blok penomoran) (”Pihak Yang Menghendaki Penambahan atau Pemisahan Blok Penomoran”) harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, disertai data penomoran dan Titik Pembebanan eksisting beserta penambahan Titik Pembebanannya (PoC), atau data pemisahan blok penomoran beserta Titik Pembebanan (PoC) blok penomoran yang akan dipisah.

b.

Penambahan Titik Pembebanan (PoC) terhadap suatu blok penomoran eksisting atau pemisahan terhadap blok penomoran eksisting (splitting blok penomoran) dapat dilaksanakan apabila jumlah pelanggan aktif dari Pihak Yang Menghendaki Penambahan atau Pemisahan Blok Penomoran dalam suatu blok penomoran kurang dari 10% terhadap kapasitas blok penomoran tersebut dan kesepakatan Para Pihak atas penambahan atau pemisahan tersebut. Penambahan atau pemisahan tersebut dapat dilaksanakan oleh Para Pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dicapai kesepakatan oleh Para Pihak.

Salah satu Pihak yang menerima permintaan dari Pihak lainnya untuk mengimplementasikan Perubahan dan Penambahan Titik Pembebanan (PoC) dan berbagai perubahan yang berkaitan dengan hal itu harus melaksanakannya sesuai


Hal 6 dari 19


dengan ketentuan yang terdapat pada Dokumen Pendukung A.7 (tentang ”Manajemen Perubahan Data”).

J.

K.

PROSEDUR PEMANGGILAN (DIALING PROCEDURE) 1.

Prosedur melakukan panggilan (dialing procedure) mengikuti ketentuan FTP Nasional dan perubahannya dari waktu ke waktu yang disepakati oleh Para Pihak.

2.

Sepanjang disepakati oleh MITRA dan TELKOM, MITRA mentranslasikan digit/karakter ”+” menjadi Kode Akses SLI ”007” TELKOM.

PRINSIP RUTING 1.

Masing-masing Pihak mengatur rute trafik Panggilan sesuai dengan prinsip ruting sebagai berikut : a.

Ruting dalam sistem masing-masing Pihak harus ekuivalen untuk jenis trafik yang sejenis termasuk alternatif rutingnya.

b.

Menghindari analog ruting (ruting trafik yang melalui jaringan analog) dalam sistemnya sedapat mungkin dengan pertimbangan bahwa suatu panggilan menuju atau dari sistem/infrastruktur pihak ketiga dapat melibatkan analog ruting.

c.

Pemakaian jaringan secara efisien.

2.

Pengaturan ruting untuk setiap jenis Panggilan wajib mengikuti ketentuan ruting dalam FTP Nasional dan perubahannya dari waktu ke waktu.

3.

Tabel ruting standard Panggilan menuju jaringan TELKOM tercantum dalam Dokumen Pendukung A.8 (tentang ”Tabel Ruting TELKOM”). Dalam implementasinya Tabel Ruting disusun berdasarkan konfigurasi Interkoneksi yang disepakati.

4.

Setiap Panggilan wajib dirutingkan/diteruskan ke Titik Interkoneksi sesuai dengan Konfigurasi Interkoneksi, Call Scenario dan/atau Konfigurasi Ruting, serta Tabel Ruting yang relevan.

5.

Kewenangan untuk merutingkan setiap Panggilan di JARTEL masing-masing Pihak secara internal sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak yang bersangkutan.

6.

Para Pihak wajib mengembangkan dan menerapkan strategi dan prosedur pengelolaan trafik guna memelihara kualitas layanan kastamer dan sedapat mungkin melindungi JARTEL Para Pihak. Rincian mengenai ketentuan pengelolaan trafik tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan. Rincian ini meliputi : a.

penyaluran Rute Trafik khusus untuk memelihara kelangsungan layanan jika terjadi kehilangan rute;

b.

penyediaan prosedur penyaluran beban trafik lebih jika terdapat rute yang kongesti;

c.

penyediaan prosedur khusus untuk penanganan sirkit sibuk yang memungkinkan penyaluran Panggilan ke rute yang lain atau pemberian nada atau pesan sesuai yang disepakati.


Hal 7 dari 19


L.

DATA RECORD (xDR) a)

b)

Call Data Record (CDR) 1.

Masing-masing Pihak wajib merekam seluruh data Panggilan Interkoneksi dalam bentuk CDR (Call Data Record) yang dapat diproses oleh Sistem Billing Layanan Interkoneksi.

2.

Perekaman data Panggilan Interkoneksi dilakukan di Sentral Gerbang masingmasing Pihak.

3.

CDR sekurang-kurangnya harus mengandung data sebagai berikut : a.

Service & Feature Indicator Code (Kode Akses Jasa dan Fitur).

b.

Identitas nomor pemanggil (A-number) berupa informasi lengkap nomor pemanggil, termasuk kode area (untuk JARTAP).

c.

Identitas nomor yang dipanggil (B-number) berupa informasi lengkap Nomor Pelanggan yang dipanggil.

d.

Identitas Trunk Group dan sentral tujuan.

e.

Tanggal panggilan.

f.

Jam mulai dan berakhirnya panggilan.

g.

Durasi panggilan.

h.

Selain informasi yang terdapat dalam CDR masing-masing Pihak wajib menyampaikan informasi yang dipergunakan sebagai kelengkapan dari informasi yang ada di CDR berupa: 1)

Waktu delay (Delay Time) antara saat pendudukan JARTEL asal panggilan (originating) dengan ujung JARTEL tujuan panggilan (terminating).

2)

Sinkronisasi waktu.

SMS Data Record (Usage Data Record, UDR) 1.

Masing-masing Pihak wajib melakukan perekaman seluruh data SMS Interkoneksi dalam bentuk Usage Data Record (UDR) yang dapat diproses oleh Sistem Billing Layanan Interkoneksi.

2.

Perekaman data SMS Interkoneksi dilakukan di GSMSC atau STP masing-masing Pihak.

3.

UDR sekurang-kurangnya harus mengandung data sebagai berikut :

4.

a.

Pengirim (A#)

b.

Penerima (B#)

c.

IMSI Penerima

d.

Time SRI

e.

GTA SMSC Pengirim

f.

GTA MSC/HLR serving

g.

Status

Untuk kemudahan dan efisiensi, penyelenggara lain dapat melakukan kerjasama dengan TELKOM dalam penyediaan perekaman interkoneksi SMS.


Hal 8 dari 19


M.

N.

CALL SCENARIO & SMS SCENARIO 1.

Berbagai jenis Call dan SMS Scenario Interkoneksi yang terjadi dan hanya diperkenankan berdasarkan Perjanjian ini tercantum dalam Dokumen Pendukung A.10 (tentang ”Call Scenario”).

2.

Masing-masing Pihak berhak menutup jenis-jenis Call dan SMS Scenario yang tidak tercantum dalam butir 1.

KAPASITAS INTERKONEKSI 1.

Penentuan Kapasitas Interkoneksi harus mempertimbangkan beberapa faktor antara lain : a.

Kemampuan maksimum sistem JARTEL kedua belah Pihak dalam meng-handle trafik seluruh Panggilan Internal maupun seluruh Panggilan Interkoneksi pada beban puncak (trafficability JARTEL).

b.

Jumlah trafik telekomunikasi rata-rata eksisting pada beban puncak (baik trafik internal maupun trafik Interkoneksi) pada sistem JARTEL secara keseluruhan.

c.

Kemampuan maksimum Sentral Gerbang masing-masing Pihak dalam menghandle trafik seluruh Panggilan Interkoneksi pada beban puncak (trafficability Sentral Gerbang).

d.

Ketersediaan Titik Interkoneksi yang terhubung ke Sentral Gerbang yang bersangkutan.

e.

Jumlah port E1 termasuk perangkat interface yang diperlukan dan siap digunakan.

f.

Jumlah dan kapasitas transmisi Link Interkoneksi yang tersedia dan dapat menghubungkan 2 (dua) Sentral Gerbang, yaitu Sentral Gerbang TELKOM dan Sentral Gerbang MITRA.

2.

Dalam menyediakan Kapasitas Interkoneksi, selain mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam butir 1, TELKOM juga meperhitungkan perkiraan trafik Panggilan Interkoneksi yang akan disalurkan melalui Titik Interkoneksi di masingmasing Sentral Gerbang TELKOM.

3.

Perkiraan trafik Panggilan Interkoneksi untuk tahap awal Interkoneksi diajukan oleh MITRA berdasarkan profil dan jumlah Pelanggan MITRA.

4.

Pada tahap awal Interkoneksi, TELKOM berhak menentukan secara sepihak Kapasitas Interkoneksi pada masing-masing Titik Interkoneksi.

5.

Pada tahap-tahap selanjutnya, penentuan Kapasitas Interkoneksi pada masing-masing Titik Interkoneksi ditentukan berdasarkan tingkat occupancy Link Interkoneksi selama minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya secara berturut-turut dan perkiraan volume trafik (traffic forecast) untuk periode minimal 3 (tiga) bulan berikutnya.

6.

Penambahan dan atau pengurangan dan atau penghapusan Kapasitas Interkoneksi disepakati bersama dalam forum Joint Planning Session (JPS) di antara kedua belah Pihak.

7.

Untuk menentukan Kapasitas Interkoneksi, MITRA harus menyediakan informasi sebagai berikut :


Hal 9 dari 19


8.

O.

a.

Lokasi geografis Titik Interkoneksi dimana Sentral Gerbang TELKOM berada.

b.

Lokasi dari Sentral Gerbang MITRA yang akan diinterkoneksikan dengan Sentral Gerbang TELKOM (di area lokal setempat).

c.

Blok Penomoran yang berada dalam cakupan Sentral Gerbang MITRA (jika diperlukan).

d.

Forecast Trafik Panggilan Interkoneksi.

e.

Kapasitas Link Interkoneksi yang diusulkan.

Masing-masing Pihak wajib mengupayakan secara kontinu agar kapasitas Sentral Gerbang, jumlah sirkit dan kapasitas/dimensi Link Interkoneksi, serta kemampuan JARTEL dalam memikul beban trafik Interkoneksi sesuai dengan tingkat pelayanan yang disepakati, ketentuan FTP Nasional dan perubahannya dari waktu ke waktu.

FORECAST TRAFIK 1.

Forecast trafik digunakan oleh kedua belah Pihak untuk merencanakan Sentral Gerbang dan kapasitas transmisi guna memenuhi kebutuhan berbagai tingkatan pemesanan Kapasitas Interkoneksi.

2.

Kedua belah Pihak harus berusaha sebaik-baiknya untuk dapat memberikan forecast trafik yang akurat.

3.

Pemberian forecast trafik yang akurat tidak mengikat secara hukum kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Interkoneksi.

4.

Hasil forecast trafik tidak secara otomatis menjadi pemesanan/penyediaan Kapasitas Interkoneksi. Pemesanan Kapasitas Interkoneksi mengikuti ketentuan sesuai Dokumen Pendukung A.6 (tentang “Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi”).

5.

Forecast Trafik harus mencakup sekurang-kurangnya :

6.

7.

a.

Forecast trafik dari MITRA untuk berbagai jenis trafik yang menjadi tanggung jawabnya menuju ke arah JARTAP TELKOM.

b.

Forecast trafik dari TELKOM untuk berbagai jenis trafik yang menjadi tanggung jawabnya menuju ke arah JARTEL MITRA.

c.

Penghitungan Forecast trafik (disajikan sesuai dengan kesepakatan Pertemuan Teknis dari waktu ke waktu).

Periode Forecast Trafik : a.

Periode forecast trafik adalah 2 (dua) tahun dan dilakukan secara bergulir.

b.

Forecast trafik untuk setiap Sentral Gerbang yang di-interkoneksikan dilakukan oleh MITRA yang berinterkoneksi dalam setiap 3 (tiga) bulan, dan dipertukarkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakannya Pertemuan Teknis untuk disepakati bersama.

Informasi Forecast Trafik : a.

Forecast trafik diberikan untuk periode beban puncak dan normal dalam Erlangs dimana periode beban puncak dan normal ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

b.

Forecast trafik ditentukan pada waktu beban puncak dimana suatu Rute Trafik akan dikonfigurasikan.


Hal 10 dari 19


c.

P.

Q.

Forecast trafik disajikan dalam format yang sesuai dan disepakati dari waktu ke waktu dalam Pertemuan Teknis antara wakil-wakil para Pihak.

8.

Hasil forecast trafik ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak.

9.

Kedua belah Pihak harus secepatnya mencapai kesepakatan tentang Rute Trafik yang sudah mencapai okupansi maksimum dari setiap Rute Trafik.

10.

Evolusi Forecast Trafik : a.

Dalam hal terdapat rencana pemisahan Rute Trafik, tambahan Rute Trafik, dan/atau Aliran Trafik, maka kedua belah Pihak dapat menyepakati perubahan prosedur forecast trafik di atas.

b.

Prosedur pembuatan forecast trafik dapat dikaji ulang pada Pertemuan Teknis untuk mendiskusikan berbagai aspek dari penetapan rute dan forecast-nya, guna mencapai kesepakatan atas berbagai perubahan dan waktu pelaksanaan yang tepat dalam mengimplementasikannya.

PROFIL KAPASITAS 1.

Profil Kapasitas mencerminkan informasi yang terdapat dalam forecast trafik, performansi sistem Interkoneksi maupun informasi lain yang dibutuhkan dalam rangka penyediaan Kapasitas Interkoneksi.

2.

Para Pihak wajib memberikan Profil Kapasitas yang berkaitan dengan penyediaan Kapasitas Interkoneksi dan pengaturan ulang Kapasitas Interkoneksi pada setiap Titik Interkoneksi (yang telah ada maupun yang diusulkan).

3.

Profil Kapasitas harus disampaikan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilakukannya Pertemuan Teknis atau Pertemuan Perencanaan Bersama (Joint Planning Session).

PEMESANAN, PENYEDIAAN, DAN PENGUJIAN KAPASITAS INTERKONEKSI 1.

2.

Pemesanan Kapasitas Interkoneksi a.

Masing-masing Pihak berhak untuk memesan Kapasitas Interkoneksi kepada Pihak lainnya.

b.

Dalam pemesanan Kapasitas Interkoneksi dapat dicantumkan jumlah batas kapasitas minimum dan batas maksimum pada setiap periode pemesanan untuk periode selama 2 (dua) tahun.

Kongesti Pada kasus dimana suatu rute trafik Interkoneksi memperlihatkan penurunan tingkat pelayanan yang tidak bersifat transient, atau dari hasil deteksi menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat pelayanan yang disepakati oleh Kedua belah Pihak, maka Pihak yang membutuhkan tambahan kapasitas harus melakukan pemesanan tambahan kapasitas guna menghilangkan masalah atau potensi masalah tersebut.

3.

Jadwal Pengujian Kapasitas Interkoneksi a.

Kedua belah Pihak wajib bekerja sama untuk dapat menyelesaikan pengujian Kapasitas Interkoneksi selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja


Hal 11 dari 19


terhitung sejak implementasi pemenuhan/penyediaan Kapasitas Interkoneksi selesai dikerjakan. b.

4.

Apabila MITRA tidak dapat melaksanakan pengujian pada waktu yang telah disepakati, maka MITRA harus memberitahukan hal itu kepada TELKOM selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sebelum pengujian dilakukan.

Prosedur Pengujian dan Pengaktifan (Commisioning) Kedua belah Pihak harus bekerjasama melaksanakan pengujian kapasitas dari setiap jenis layanan interkoneksi, serta melakukan berbagai penyesuaian guna menjamin kapasitas tersebut memiliki kualitas sesuai dengan standard yang disepakati dalam spesifikasi teknis.

R.

JANGKA WAKTU PENYEDIAAN KAPASITAS INTERKONEKSI 1.

Jangka Waktu Penyediaan Kapasitas Interkoneksi Dalam Pertemuan Teknis, Para Pihak dapat menyepakati jangka waktu bagi penyediaan berbagai Kapasitas Interkoneksi yang siap untuk diuji antara lain mencakup jangka waktu untuk :

2.

3.

a.

Penyediaan kapasitas pada Sentral Gerbang yang di-interkoneksikan bagi rute trafik melalui titik interkoneksi baru pada link interkoneksi.

b.

Penyediaan atau pengaturan ulang kapasitas pada suatu Titik Interkoneksi yang memerlukan perubahan teknologi untuk suatu rute trafik baru pada suatu Titik Interkoneksi.

c.

Penyediaan rute trafik yang baru antara Titik Interkoneksi yang telah ada menggunakan teknologi yang sama, termasuk penyediaan rute trafik baru melalui penambahan lokasi Titik Interkoneksi.

Penghapusan Kapasitas Interkoneksi a.

Masing-masing Pihak dapat mengajukan permintaan penghapusan suatu Kapasitas Interkoneksi yang telah dibayarnya dan disediakan oleh Pihak lain.

b.

Permintaan penghapusan Kapasitas Interkoneksi harus mencantumkan tanggal saat Kapasitas Interkoneksi tersebut tidak diperlukan lagi.

c.

Pihak yang menerima permintaan penghapusan Kapasitas Interkoneksi harus melaksanakannya dalam waktu tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan tersebut.

Perubahan Pemesanan Kapasitas Interkoneksi a.

Perubahan pemesanan Kapasitas Interkoneksi dapat dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Aplikasi Pemesanan Kapasitas Interkoneksi oleh Pihak Pemesan, kecuali bagi perubahan yang tidak bersifat material.

b.

Perubahan pemesanan Kapasitas Interkoneksi yang dilakukan lewat dari waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dapat dilakukan dengan dibebani suatu Biaya Perubahan Pemesanan Kapasitas sesuai dengan kesepakatan para Pihak yang dituangkan dalam Risalah Pertemuan Teknis.


Hal 12 dari 19


c. 4.

Biaya yang timbul akibat dari perubahan pemesanan Kapasitas Interkoneksi dibebankan kepada Pihak Pemesan.

Pengaturan Ulang Kapasitas Interkoneksi Pengaturan ulang Kapasitas Interkoneksi hanya dapat diinisiasi oleh Pihak yang mengadakan Kapasitas Interkoneksi dimaksud.

5.

S.

Pembatalan Pemesanan Kapasitas Interkoneksi a.

Pembatalan pemesanan Kapasitas Interkoneksi dapat dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Aplikasi Pemesanan Kapasitas Interkoneksi oleh Pihak Pemesan.

b.

Pembatalan pemesanan Kapasitas Interkoneksi setelah jangka waktu tersebut di atas, akan dikenakan Biaya Pembatalan Pemesanan Kapasitas Interkoneksi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Risalah Pertemuan Teknis.

c.

Biaya yang timbul akibat dari pembatalan pemesanan Kapasitas Interkoneksi dibebankan kepada Pihak Pemesan.

PERTEMUAN PERENCANAAN BERSAMA (JOINT PLANNING SESSION = JPS)

JPS merupakan pertemuan yang diadakan oleh kedua belah Pihak secara berkala sesuai kesepakatan kedua belah Pihak sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yang bertujuan untuk meng-inventory kebutuhan SARTEL maupun Kapasitas Interkoneksi yang dibutuhkan MITRA (short term) dan rencana perkembangannya ke depan (long term). Materi yang dibahas dalam JPS meliputi, namun tidak terbatas pada :

T.

1.

Perencanaan kebutuhan SARTEL dan Kapasitas Interkoneksi.

2.

Perencanaan perubahan konfigurasi Interkoneksi.

UJI COBA SISTEM INTERKONEKSI 1.

U.

Ruang lingkup Uji Coba Sistem Interkoneksi yang disepakati untuk dilaksanakan meliputi : a.

Uji integrasi.

b.

Uji coba panggilan interkoneksi.

c.

Uji coba perekaman data panggilan (Call Data Record / CDR).

d.

Uji coba billing interkoneksi.

2.

Interkoneksi secara komersial dilaksanakan setelah dinyatakan lulus dari Uji Coba Sistem Interkoneksi.

3.

Prosedur, ketentuan dan syarat-syarat pelaksanaan Uji Coba Sistem Interkoneksi tercantum dalam Dokumen Pendukung A.11 (tentang ”Uji Coba Sistem Interkoneksi”) Perjanjian ini.

TRANSMISI DAN SIGNALLING 1.

Transmisi


Hal 13 dari 19


Sistem Transmisi pada Link Interkoneksi antara JARTEL kedua belah Pihak harus berbasis pada teknologi digital yang beroperasi pada 2Mbit/detik sesuai dengan Spesifikasi Interface Transmisi, dan jika memungkinkan sesuai dengan Spesifikasi Interface SDH dan PDH.

2.

3.

Sinkronisasi a.

Sinkronisasi JARTEL kedua belah Pihak harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pendukung D (tentang “Spesifikasi Teknis”).

b.

Apabila peralatan SDH digunakan sebagai bagian dari suatu link Interkoneksi, sinkronisasi dari peralatan SDH yang relevan harus disediakan sesuai dengan rekomendasi G.803 ITU-T.

Echo Control Masing-masing Pihak wajib menerapkan sistem echo control yang tepat di JARTELnya masing-masing dengan cara menyampaikan informasi signaling yang sesuai dengan ketentuan pada Dokumen Pendukung D (tentang “Spesifikasi Teknis”).

4.

5.

Sistem Signaling (Sistem Pensinyalan) a.

Kedua belah Pihak wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan signaling yang dapat diterapkan pada Spesifikasi Interface Signaling CCS#7 atau CCS#7 over SIGTRAN

b.

Sistem pensinyalan yang digunakan harus saling bersesuaian satu sama lain (matching) dan harus diusahakan menggunakan CCS#7 (Common Channel Signaling Nr. 7) atau CCS#7 over SIGTRAN.

c.

Penggunaan sistem R-2 dan/atau sistem pensinyalan lainnya hanya dapat dilakukan apabila disepakati Para Pihak, dengan memanfaatkan interface (perangkat antar muka) yang harus disediakan sendiri oleh MITRA.

d.

Tidak ada kewajiban bagi masing-masing Pihak untuk merekayasa Sistem Pensinyalan pada tahap pengiriman/penerimaan digit (nomor pelanggan) yang semata-mata ditujukan untuk memfasilitasi JARTEL Pihak lainnya agar dapat membangun hubungan panggilan Interkoneksi (misalnya dengan rekayasa insert/delete digit).

e.

Nomor Pemanggil (A#) atau dummy number wajib dikirimkan sampai di Sentral Gerbang sisi terminasi.

Protokol Seleksi Sirkit Apabila diterapkan sistem kerja dua arah, maka protokol seleksi sirkit yang diterapkan adalah sebagai berikut :

6.

Pihak yang mempunyai Signaling Point Code (SPC) lebih besar menggunakan “forward sequential protocol” dimulai dari sirkit trafik yang pertama dan selanjutnya berurutan sampai menemukan sirkit yang kosong.

7.

Pihak yang mempunyai Signalling Point Code (SPC) lebih kecil menggunakan “backward sequential protocol” dimulai dari sirkit trafik yang terakhir dan selanjutnya berurutan sampai menemukan sirkit yang kosong.

8.

Penomoran Pada Sirkit Trafik Sirkit Trafik Interkoneksi (sirkit Incoming atau Outgoing) harus diberi identifikasi sesuai dengan Spesifikasi Generik Interface Signalling CCS#7.


Hal 14 dari 19


9.

V.

Answer Message a.

Kedua belah Pihak menyepakati jenis answer message yang digunakan untuk membedakan jenis panggilan yang dapat dengan yang tidak dapat dibebani biaya.

b.

Dalam hal salah satu Pihak pada posisi melanjutkan panggilan dan bertindak sebagai transit ke pihak ketiga, maka ia harus bekerjasama dengan Pihak yang melakukan originasi dan pihak ketiga guna menjamin agar kehadiran answer message yang tidak benar dapat diinvestigasi dan dikoreksi oleh pihak yang sesuai.

STANDAR KINERJA 1.

Kedua belah Pihak wajib bekerjasama guna menjaga kualitas secara menyeluruh dari penyaluran suatu Panggilan Interkoneksi dan mengadopsi prinsip umum bagi standard, teknik dan metodologi untuk mencapai kualitas jaringan dan jasa telekomunikasi yang terdapat dalam standard FTP Nasional atau ITU-T.

2.

Kedua belah Pihak harus menerapkan strategi manajemen operasional dalam rangka :

3.

a.

Menjaga kualitas layanan.

b.

Mengurangi beban yang berlebihan akibat kondisi yang tidak normal.

c.

Mengatasi kongesti akibat kapasitas yang disediakan tidak memadai.

Kinerja Layanan Panggilan Interkoneksi a.

Kedua belah Pihak harus menyepakati parameter-parameter bagi berbagai layanan yang relevan dan berbagai pengukuran guna memonitor kinerja layanan. Data-data ini termasuk pengukuran volume trafik yang aktual atau rute pada beban puncak (Erlang), kehilangan komunikasi (loss call), jumlah panggilan yang dialihkan rutenya (overflow), Answer Seize Ratio (ASR) dan Busy Hour Call Attempt (BHCA).

b.

Apabila ditemukan masalah pada kinerja layanan, kedua belah Pihak harus saling bertukar informasi, termasuk informasi parameter/data yang diuraikan dalam butir a di atas ditambah dengan informasi sebagai berikut: 1)

Level kritis dari trafik dan pangilan yang tidak berhasil.

2)

Informasi pada sumber-sumber trafik.

3)

Informasi tentang sinkronisasi pewaktu.

4.

Dalam hal terjadi kongesti pada rute trafik yang digunakan untuk penyaluran trafik bagi kedua belah Pihak, kedua belah pihak harus menyepakati dan menerapkan prosedur manajemen jaringan yang memadai sejalan dengan ketentuan yang diuraikan dalam Juklak Pengoperasian dan Pemeliharaan. Dalam hal kesepakatan tersebut tidak tercapai maka setiap pihak dapat menerapkan prosedur manajemen jaringan yang sesuai pada originasi trafik untuk mengurangi masalah.

5.

Masing-masing Pihak harus berusaha untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di JARTEL yang bersangkutan.

6.

Kinerja Link Interkoneksi


Hal 15 dari 19


Standard kinerja transmisi pada suatu link interkoneksi harus berbasis pada ketersediaan dan kehandalannya, dan hanya mengalami kesalahan dalam hitungan detik pada periode satu bulan. 7.

Informasi Tentang Standard Kinerja Kedua belah Pihak wajib saling mempertukarkan informasi yang berkaitan dengan standard kinerjanya dari waktu ke waktu sesuai dengan permintaan pihak lainnya, untuk kebutuhan verifikasi memenuhi kewajiban dalam standard kinerja sesuai dengan ketentuan Perjanjian.

W.

8.

Kesepakatan-kesepakatan mengenai hal-hal tersebut dalam butir 1 s/d 5 dituangkan dalam Risalah Hasil Pertemuan Teknis di antara kedua belah Pihak.

9.

Parameter terkait dengan standar kinerja interkoneksi secara lebih detil tercakup dalam Dokumen Pendukung A.12 (tentang ”Petunjuk Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Interkoneksi”).

PENGOPERASIAN 1.

2.

3.

Identifikasi dan Pelaporan Kesalahan/Gangguan a.

Untuk mempercepat identifikasi gangguan, masing-masing Pihak harus memastikan agar para pelanggan pihak yang bersangkutan segera melaporkan kesalahan atau gangguan yang terjadi.

b.

Pihak yang pertama kali mengidentifikasi adanya kesalahan/gangguan harus memberitahu kepada Pihak lainnya untuk berkoordinasi dalam rangka percepatan penyelesaian kesalahan/gangguan.

Kecepatan Response a.

Indikasi tentang kecepatan response untuk berbagai kesalahan atau gangguan seperti yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengoperasian dan Pemeliharaan.

b.

Kecepatan response diukur terhitung sejak kesalahan atau gangguan dilaporkan sampai saat mulai dilakukannya tindakan perbaikan.

Perbaikan Layanan a.

Perbaikan layanan harus memprioritaskan penghilangan gangguan tanpa mempengaruhi layanan secara keseluruhan.

b.

Pihak yang bertanggung jawab harus secara otomatis memberikan suatu kapasitas stand-by dan atau melaksanakan suatu tindakan pada manajemen jaringan guna memperbaiki atau mengembalikan ketersediaan layanan tersebut.

c.

Pihak yang bertanggung jawab harus segera meneliti alarm pada peralatannya guna mengidentifikasi bentuk dan lokasi kesalahan atau gangguan tersebut, dan bekerjasama dengan pihak lainnya bilamana diperlukan.

d.

Pihak yang bertanggung jawab harus memperbaiki kesalahan atau gangguan tersebut secepat mungkin. Dalam hal pihak yang bertanggung jawab tidak dapat segera memperbaiki kesalahan/gangguan tersebut, maka pihak lainnya harus diberitahu agar dapat mengikuti perkembangannya.

e.

Dalam hal perbaikan yang dilakukan bersifat sementara, maka pihak lainnya harus diberitahu tentang hal itu serta estimasi waktu dan dampak dari dilakukannya perbaikan menyeluruh dan permanen.


Hal 16 dari 19


f.

4.

Dalam hal kesalahan/gangguan tidak dapat diselesaikan sekaligus, Pihak yang bertanggung jawab harus memberi prioritas kepada kesalahan/gangguan yang memiliki dampak terbesar atau berdasarkan besarnya jumlah trafik yang terpengaruh.

Waktu dan Prosedur Perbaikan Indikasi mengenai waktu yang diperlukan dan prosedur perbaikan tercantum dalam Dokumen Pendukung A.12 (tentang ”Petunjuk Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Interkoneksi”).

5.

X.

Pekerjaan atau Pemeliharaan yang Telah Direncanakan a.

Masing-masing Pihak wajib memberitahukan Pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakannya pekerjaan pemeliharaan yang telah direncanakan yang dapat mempengaruhi sistem Pihak lainnya.

b.

Pihak yang bersangkutan harus berusaha sebaik-baiknya untuk memperkecil terjadinya pemutusan hubungan, jika mungkin memberikan ruting alternatif (untuk sementara waktu) tanpa biaya guna menghindari kemungkinan pemutusan panggilan/hubungan interkoneksi.

c.

Apabila salah satu Pihak mengetahui bahwa pengaturan interkoneksi terancam suatu gangguan dan pekerjaan perbaikan mutlak diperlukan, maka Pihak lain harus diberitahu sedini mungkin akan hal tersebut.

LAYANAN PANGGILAN INTERKONEKSI 1.

TELKOM dan MITRA wajib memastikan dan menjaga secara kontinyu agar JARTEL masing-masing Pihak selalu dalam kondisi terbuka setiap saat bagi para Pelanggan/Penggunanya untuk mengadakan setiap jenis Panggilan Interkoneksi satu sama lain.

2.

MITRA dan TELKOM wajib membuka setiap jenis Layanan Panggilan Interkoneksi Jasa Teleponi Dasar menuju atau transit melalui JARTAP TELKOM berikut ini :

3.

a.

Terminasi Lokal ke JARTAP TELKOM.

b.

Transit Lokal via JARTAP TELKOM.

c.

Terminasi Jarak Jauh (SLJJ) ke JARTAP TELKOM.

d.

Transit Jarak Jauh (SLJJ) via JARTAP TELKOM.

e.

Akses Panggilan Internasional (SLI 007 outgoing) via JARTAP Internasional TELKOM.

f.

Terminasi Internasional (SLI incoming) dari JARTAP Internasional TELKOM.

g.

Transit internasional via JARTAP TELKOM.

TELKOM dan MITRA wajib membuka setiap jenis Layanan Panggilan Interkoneksi Jasa Teleponi Dasar menuju JARTEL MITRA berikut ini : a.

Terminasi Lokal ke JARTEL MITRA.

b.

Terminasi Jarak Jauh (SLJJ) ke JARTEL MITRA.

c.

Terminasi Internasional (SLI incoming) ke JARTEL MITRA.


Hal 17 dari 19


4.

5.

Sepanjang telah disepakati dalam negosiasi Perjanjian ini (sebelum tanggal penandatanganan) atau disepakati dari waktu ke waktu selama berlakunya Perjanjian, MITRA wajib membuka jenis-jenis Layanan/Jasa TELKOM, sepanjang relevan dengan hal-hal yang telah disepakati, sebagai berikut : a.

Terminasi jasa ISDN ke JARTEL MITRA.

b.

Akses Jasa-Jasa Nilai Tambah TELKOM dari JARTEL MITRA (misalnya Calling Card, Call Centre, Jasa-jasa berbasis IN, dan sejenisnya).

c.

Terminasi fitur SMS ke JARTEL MITRA.

d.

Terminasi ke Nomor-Nomor Darurat atau Nomor-Nomor Special Service TELKOM dari JARTEL MITRA.

e.

Terminasi fitur-fitur JASTEL ke JARTEL MITRA.

Sepanjang telah disepakati dalam negosiasi Perjanjian ini (sebelum tanggal penandatanganan) atau disepakati dari waktu ke waktu selama berlakunya Perjanjian ini, TELKOM wajib membuka jenis-jenis Layanan/Jasa MITRA sepanjang relevan dengan hal-hal yang telah disepakati, sebagai berikut ini : a.

Terminasi ISDN ke JARTAP TELKOM.

b.

Akses Jasa-Jasa Nilai Tambah MITRA dari JARTAP TELKOM (misalnya Calling Card, Call Centre, Jasa-jasa berbasis IN, dan sejenisnya).

c.

Terminasi fitur SMS ke JARTAP TELKOM.

d.

Terminasi ke Nomor-Nomor Darurat atau Nomor-Nomor Special Service MITRA dari JARTAP TELKOM.

e.

Terminasi fitur-fitur JASTEL ke JARTAP TELKOM.

6.

Dalam menyepakati hal-hal sebagaimana dimaksud butir 4 dan 5 di atas, TELKOM dan MITRA harus telah mempertimbangkan aspek teknis maupun aspek bisnis.

7.

Daftar Layanan/Jasa dan Tarif yang telah disepakati oleh masing-masing Pihak sebelum penandatanganan Perjanjian tercantum dalam Dokumen Pendukung C (tentang “Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga”).

8.

Dokumen Pendukung C dapat berubah dari waktu ke waktu selama masa laku Perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah Pihak.

9.

Layanan dari Public Phone a.

Interkoneksi JARTEL MITRA dengan JARTAP TELKOM harus dibuka kemungkinan untuk menyalurkan jasa telekomunikasi dari Public Phone (WARTEL, Kios Phone, Telepon Umum Tunggu dlsb) dari JARTAP Lokal yang telah diinterkoneksikan dengan JARTAP Jarak Jauh.

b.

Dalam hal terdapat ketentuan Regulasi mengenai Layanan Public Phone yang mengatur pembagian pendapatan bagi Penyelenggara WARTEL, Penyelenggara JARTAP, dan Pihak-pihak yang berinterkoneksi, maka ketentuan Regulasi tersebut berlaku meskipun ketentuan mengenai pembagian pendapatan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam Perjanjian Interkoneksi atau Lampiran-lampirannya.

c.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir c secara langsung dan otomatis akan mengurangi hak-hak masing-masing Pihak atas Biaya Interkoneksi untuk setiap Panggilan Interkoneksi yang berasal dari WARTEL atau Public Phone dimaksud.


Hal 18 dari 19


10.

Layanan Tambahan a.

b.

c.

Layanan Bantuan Operator 1)

Dalam hal salah satu Pihak menyediakan Layanan Bantuan Operator, maka harus dibuka kemungkinan bagi pengguna Pihak lainnya untuk mengakses Layanan Bantuan Operator dimaksud.

2)

Kedua belah Pihak harus menerapkan pola ruting agar Layanan Bantuan Operator dimaksud dapat diimplementasikan.

Calling Line Identification (CLI) 1)

Ketentuan tentang CLI untuk seluruh panggilan harus diminta dan disediakan dengan cara yang sesuai dengan Spesifikasi Interface Signalling CCS#7.

2)

Apabila Pihak yang diminta akibat dari ketentuan yang berlaku tidak dapat menyediakan CLI untuk panggilan tertentu, maka Pihak yang bersangkutan harus menyampaikan hal tersebut kepada Pihak yang meminta.

Identifikasi Panggilan yang Tidak Baik (Malicious Call) Pada kasus dimana salah satu Pihak sedang membantu aparat penegak hukum untuk melacak suatu panggilan, para Pihak yang berinterkoneksi harus bekerjasama memberikan bantuan jika perlu dengan menggunakan CLI.

d.

Panggilan Darurat Sepanjang TELKOM menyediakan layanan/fasilitas panggilan darurat ke nomornomor Panggilan Darurat, maka MITRA dapat meminta pembukaan akses Interkoneksi untuk panggilan darurat dimaksud.


Hal 19 dari 19

DOKUMEN PENDUKUNG A.1

INFORMASI JARINGAN TELKOM




Dok Pendukung A01 – Info Jaringan Telkom

Hal

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .......................................................................................................ii A. Konfigurasi JARTAP TELKOM ...................................................................... 1 B. Konfigurasi Jaringan Sistem Pensinyalan CCS#7 TELKOM .............................. 2 C. Sentral Gerbang TELKOM .......................................................................... 2


Hal

ii



Hal

iii


DOKUMEN PENDUKUNG A.1 INFORMASI JARINGAN TELKOM A.

Konfigurasi JARTAP TELKOM

Gambar 1. Konfigurasi JARTAP TELKOM

Keterangan : SGI

:

Sentral Gerbang Internasional

Tx

:

Trunk Exchange

Tx/SGJJ

:

Trunk Exchange yang berfungsi sebagai Sentral Gerbang Jarak Jauh

TD/SGL

:

Sentral Tandem yang berfungsi sebagai Sentral Gerbang Lokal

Lx

:

Local Exchange

Lx/SGL

:

Local Exchange yang berfungsi sebagai Sentral Gerbang Lokal

Switching FWA

:

Switching Fixed Wireless Access (CDMA)

BTS

:

Base Transceiver Station

FWL

:

Fixed Wire Line

FWA

:

Fixed Wireless Access


Hal 1 dari 2

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT.Telekomunikasi Indonesia.Tbk

B.

Konfigurasi Jaringan Sistem Pensinyalan TELKOM JARINGAN SISTEM PENSINYALAN TELKOM STP

Mated STP

STP dari/ ke Jaringan Sistem Pensinyalan MITRA

SGJJ

SGJJ

SGL

SGL JARTAP TELKOM

Gambar 2. Konfigurasi Jaringan Sistem Pensinyalan TELKOM

Keterangan : STP

= Signalling Transfer Point

C.

Sentral Gerbang TELKOM

Sentral Gerbang TELKOM yang digunakan dalam berinterkoneksi dengan MITRA sesuai dengan Perjanjian Interkoneksi ini adalah : [diambil dari DPI TELKOM]


Hal 2 dari 2


INFORMASI JARINGAN MITRA



[Halaman ini masih dikosongkan]

Dok Pendukung A02 – Info Jaringan Mitra

Hal 1 dari 1


KONFIGURASI INTERKONEKSI




Dok Pendukung A03 - Konfigurasi Interkoneksi

Hal 1 dari 1


BLOK PENOMORAN TELKOM





Hal ii dari 2


BLOK PENOMORAN TELKOM Terkait dengan pembedaan besaran biaya interkoneksi antara FWL dan FWA, TELKOM telah menyiapkan data splitting penomoran FWL dan FWA yang akan dituangkan dalam PKS Interkoneksi.


Hal 1 dari 1


BLOK PENOMORAN MITRA




Dok Pendukung A05 - Blok Penomoran Mitra

Hal 1 dari 1


PEMESANAN DAN PENYEDIAAN KAPASITAS INTERKONEKSI


Dokumen Penawaran Interkoneksi PT.TELKOM Indonesia,Tbk



Hal i dari iii


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..........................................................................................................ii A. Persyaratan dan Prosedur Aplikasi Pemesanan ..................................................... 1 B. Prosedur Penyediaan/Pemenuhan Pesanan ......................................................... 2 C. Prosedur Penghapusan dan atau Pengurangan Kapasitas Interkoneksi ........................ 3 D. Penyediaan Link Interkoneksi .......................................................................... 3 E. Ketentuan Biaya dan Ganti Rugi ...................................................................... 3 F. Penolakan ................................................................................................ 4 G. Ketentuan Lain-lain ..................................................................................... 5


Hal ii dari 3



Hal iii dari 3

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT.TELKOM Indonesia,Tbk

DOKUMEN PENDUKUNG A06 PEMESANAN DAN PENYEDIAAN KAPASITAS INTERKONEKSI

A.

Persyaratan dan Prosedur Aplikasi Pemesanan 1.

Pihak yang mengajukan Aplikasi Pemesanan Kapasitas Interkoneksi (”Pihak Pemesan”) harus telah terikat dengan Perjanjian Interkoneksi dengan Pihak Penerima Pesanan Kapasitas Interkoneksi (”Pihak Penyedia”) dan Perjanjian Interkoneksi tersebut masih berlaku dan mengikat kedua belah Pihak.

2.

Pesanan Kapasitas Interkoneksi harus diajukan secara tertulis dalam Surat Aplikasi Pemesanan Kapasitas Interkoneksi dengan menyebutkan jenis Kapasitas Interkoneksi yang dipesan (termasuk sirkit langganan disediakan TELKOM atau MITRA, dan FPI yang akan digunakan), lokasi, jumlah kapasitas dan indikasi tanggal aktivasi yang diinginkan, dengan dilampiri kesiapan di Pihak Pemesan meliputi : a.

Kapasitas port E-1;

b.

Sentral Gerbang berikut kapasitas port E-1 (untuk kapasitas karena penambahan Sentral Gerbang);

c.

Sirkit langganan sesuai kapasitas yang dibutuhkan (jika sirkit langganan tidak dipesan kepada TELKOM);

d.

Fasilitas-fasilitas atau alat-alat testing yang diperlukan (termasuk, namun tidak terbatas pada, nomor test dan nada/tone pemberitahuan yang sesuai).

3.

Kapasitas Interkoneksi yang dipesan dan proyeksi ke depan (forecast) atas kebutuhan kapasitas interkoneksi untuk 1 (satu) tahun ke depan harus sudah tercantum dan disepakati oleh kedua belah Pihak dalam Perjanjian Interkoneksi dan/atau dalam risalah Joint Planning Session (JPS).

4.

Surat Aplikasi Pemesanan Kapasitas Interkoneksi harus ditandatangani oleh Pejabat atau wakil yang sah dari Pihak Pemesan.

5.

Surat Aplikasi harus ditujukan ke alamat berikut : a.

Untuk Aplikasi oleh MITRA Kepada TELKOM : EGM Divisi CIS TELKOM Alamat

:

Gedung Menara JAMSOSTEK lt.10 Jl. Gatot Subroto Kavling. 38 Jakarta, 12710

b.

Telepon

:

021-52917007

Faksimili

:

021-52892080

Untuk Aplikasi oleh TELKOM kepada MITRA : PT. ........................... Alamat ............................................. Fax : .............................. Kota ......... Kode Pos ..........


Hal 1 dari 5


6.

B.

Dalam hal Surat Aplikasi Pemesanan Kapasitas Interkoneksi memuat pesanan kapasitas di luar Perjanjian Interkoneksi dan/atau di luar risalah Joint Planning Session (JPS), maka akan diperlakukan 2 (dua) kemungkinan, yaitu : a.

Apabila Pihak Penyedia dapat memenuhi pesanan dimaksud, maka Pihak Penyedia akan memenuhi pesanan dimaksud sesuai dengan prosedur penyediaan/pemenuhan pesanan dalam butir C.

b.

Apabila Pihak Penyedia tidak dapat memenuhi pesanan dimaksud, maka pesanan dimaksud akan dibahas dalam Joint Planning Session (JPS) pada kesempatan berikutnya.

Prosedur Penyediaan/Pemenuhan Pesanan 1.

Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya Surat Aplikasi Pemesanan Kapasitas Interkoneksi, Pihak Penyedia akan mengkonfirmasikan kepada Pihak Pemesan bahwa pesanannya telah diterima.

2.

Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya Aplikasi, Pihak Penyedia wajib menyampaikan rencana implementasi penyediaan/pemenuhan pesanan lengkap dengan rincian Biaya Penyediaan Kapasitas (jika ada) dan penawaran periode waktu penyelesaian pemenuhan selama maksimum 60 (enam puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal dikeluarkannya rencana implementasi dimaksud, kecuali rencana implementasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan pesanan memerlukan waktu penyelesaian lebih panjang.

3.

Sepanjang memungkinkan, Para Pihak dapat menyepakati secara tertulis suatu periode waktu pemenuhan pesanan kurang dari yang dicantumkan dalam rencana implementasi sebagaimana dimaksud butir C.2 di atas.

4.

Dalam hal pemesanan Kapasitas Interkoneksi tersebut menyebabkan perubahan ruting, maka rencana ruting tersebut harus mendapat persetujuan dari Pihak Penyedia.

5.

Pihak Penyedia wajib mengikuti rencana implementasi pemenuhan Kapasitas Interkoneksi yang telah disepakati dan wajib menyelesaikan rencana dimaksud selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati.

6.

Jika kesiapan dari Pihak Pemesan sebagaimana dimaksud butir B.2 di atas belum dipenuhi dan belum ada kesepakatan dari Pihak Penyedia terhadap rencana perubahan ruting, Pihak Penyedia dapat menunda implementasi penyediaan/pemenuhan Kapasitas Interkoneksi.

7.

Bila terjadi penundaan sebagaimana dimaksud butir B.6 di atas, Pihak Penyedia dapat memberitahukan Pihak Pemesan bahwa implementasi penyediaan/pemenuhan Kapasitas Interkoneksi dimaksud tidak wajib segera dimulai hingga : a.

Pihak Pemesan memberikan konfirmasi tertulis bahwa kesiapan sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas sudah dipenuhi, dan

b.

Para Pihak menyepakati perubahan atas rencana implementasi.

8.

Perubahan atas rencana implementasi sesuai ketentuan butir C.7 huruf b di atas dapat menimbulkan adanya perpanjangan waktu melampaui tanggal penyelesaian dengan memperhitungkan masa penundaan.

9.

Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak pemberitahuan penundaan kesiapan di Pihak Pemesan tidak dapat dipenuhi, maka pesanan Kapasitas Interkoneksi dianggap batal.


Hal 2 dari 5


C.

D.

10.

Setelah implementasi penyediaan/pemenuhan Kapasitas dikerjakan, harus dilakukan pengujian Kapasitas Interkoneksi.

Interkoneksi

selesai

11.

Pemenuhan/penyediaan Kapasitas Interkoneksi dinyatakan selesai setelah pengujian dimaksud dinyatakan berhasil dan dituangkan dalam Berita Acara pengujian dan/atau Berita Acara Aktivasi yang ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masingmasing Pihak.

12.

Pada saat pemenuhan/penyediaan Kapasitas dinyatakan selesai, maka Pihak Penyedia wajib memberikan konfirmasi tertulis kepada Pihak Pemesan.

Prosedur Penghapusan dan atau Pengurangan Kapasitas Interkoneksi 1.

Penghapusan dan atau pengurangan Kapasitas Interkoneksi harus diajukan secara tertulis dalam Surat Aplikasi Penghapusan/Pengurangan Kapasitas Interkoneksi dengan menyebutkan jenis kapasitas yang dihapuskan/ dikurangi, lokasi, jumlah kapasitas, dan indikasi tanggal kapasitas harus sudah dihapuskan/dikurangi, serta alasan penghapusan/pengurangan.

2.

Kapasitas yang dihapus/dikurangi harus sudah tercantum dan disepakati oleh kedua belah Pihak didalam risalah Joint Planning Session (JPS).

3.

Surat Aplikasi dimaksud di atas harus ditandatangani oleh Pejabat atau wakil yang sah dari Pihak Pemesan dan dialamatkan sesuai dengan ketentuan butir B.5.

4.

Implementasi penghapusan dan atau pengurangan Kapasitas Interkoneksi dilaksanakan paling lambat dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Aplikasi dimaksud.

5.

Tanggal mulai berlaku secara efektif penghapusan/pengurangan Kapasitas dituangkan dalam Berita Acara Penghapusan/Pengurangan Kapasitas yang ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari Kedua belah Pihak.

Penyediaan Link Interkoneksi

Dalam hal MITRA tidak memiliki Link Interkoneksi yang wajib disediakan, MITRA direkomendasikan untuk menggunakan jaringan transmisi (sirkit langganan) TELKOM secara sewa dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

E.

1.

Sirkit langganan yang diperlukan tersedia;

2.

Penyediaan sirkit langganan dan Kapasitas Interkoneksi dimaksud telah disepakati dalam Joint Planning Session.

3.

Penyediaan sirkit langganan dimaksud tercantum dalam Surat Aplikasi Pemesanan Kapasitas yang diajukan oleh MITRA.

Ketentuan Biaya dan Ganti Rugi 1.

Penyediaan Kapasitas Interkoneksi di sisi JARTEL masing-masing Pihak tidak dikenakan biaya.

2.

Penyediaan sirkit langganan untuk keperluan Link Interkoneksi yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab MITRA namun dipenuhi oleh TELKOM dikenakan Biaya Sirkit Langganan yang terdiri atas biaya Pasang Baru (Biaya Aktivasi) dan Biaya Sewa


Hal 3 dari 5


Bulanan sirkit langganan sesuai ketentuan Tarif dalam Daftar Harga yang disampaikan dari waktu ke waktu oleh TELKOM kepada MITRA. 3.

Periode sewa/penggunaan sirkit langganan berlangsung sejak tanggal pemenuhan (mulai komersial) hingga sekurang-kurangnya sama dengan tanggal Perjanjian Interkoneksi berakhir/diakhiri.

4.

Untuk penyediaan sirkit langganan, TELKOM berhak mengenakan biaya ganti rugi kepada MITRA untuk hal-hal sebagai berikut : a.

Biaya ganti rugi untuk penyediaan sirkit langganan yang telah dipesan, namun pemesanan dibatalkan untuk seluruhnya atau sebagian (lebih dari 30%). Besarnya biaya ganti rugi = (A x B) + (A x T x C), dimana : A = jumlah kapasitas sirkit langganan yang dibatalkan B = tarif Biaya Pasang Baru (Biaya Aktivasi) per kapasitas sirkit langganan T = minimum 6 bulan C = tarif Biaya Sewa Bulanan per kapasitas sirkit langganan.

b.

Biaya ganti rugi untuk pengurangan/penghapusan kapasitas sirkit langganan yang disebabkan selain kesepakatan redimensioning kedua belah pihak sebelum tanggal berakhir/diakhirinya Perjanjian Interkoneksi. Besarnya biaya ganti rugi = A x T x C, dimana : A = jumlah kapasitas sirkit langganan yang dikurangi/dihapuskan T = minimum 6 bulan C = tarif Biaya Sewa Bulanan per kapasitas sirkit langganan.

5.

Untuk penyediaan Kapasitas Interkoneksi (di luar sirkit langganan) yang telah dipesan namun pemesanan dibatalkan untuk sebagian (lebih dari 30%) atau seluruhnya, Pihak Penyedia berhak mengenakan biaya ganti rugi kepada Pihak Pemesan. Besarnya biaya ganti rugi = (A x B), dimana : A = jumlah kapasitas yang dibatalkan B = tarif Biaya Pengadaan Kapasitas (termasuk biaya instalasi) per kapasitas

6.

F.

Tata cara penagihan dan pembayaran biaya pemenuhan/penyediaan kapasitas dan/atau biaya ganti rugi diatur dalam Dokumen Pendukung B tentang ”Penagihan dan Pembayaran”.

Penolakan Telkom berhak untuk menolak permintaan layanan apabila 1. Pihak Pemesan tidak memenuhi kesiapan seperti yang dipersyaratkan, 2. Jenis dan layanan interkoneksi yang diminta tidak terdapat dalam DPI Telkom, 3. Melebihi kapasitas interkoneksi yang tersedia. Dalam hal terjadi Penolakan, maka penolakan akan disampaikan Telkom selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan layanan interkoneksi tersebut


Hal 4 dari 5


G.

Ketentuan Lain-lain 1.

Referensi atas hal-hal yang disepakati oleh para Pihak berarti bahwa kesepakatan tersebut tidak akan didiamkan atau ditunda tanpa alasan yang wajar.

2.

Jika kesepakatan di antara para Pihak tidak dicapai, salah satu Pihak dapat memberitahukan secara tertulis Pihak lainnya bahwa hal tersebut merupakan “Perselisihan” yang harus diselesaikan melalui mekanisme Penyelesaian Perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

3.

Dengan mengirimkan Permintaan Layanan Interkoneksi, maka MITRA menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui keseluruhan isi DPI ini


Hal 5 dari 5


MANAJEMEN PERUBAHAN DATA


Dok Pendukung A07 - Mgmt Perubahan Data

Hal 1 dari 3


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ....................................................................................................... i A. Pendahuluan ........................................................................................... 1 B. Permohonan Perubahan Data .................................................................... 1 C. Proses Implementasi Perubahan Data......................................................... 2 D. Perubahan Data Berbayar ......................................................................... 4 E. Biaya-Biaya Untuk Perubahan Data Berbayar .............................................. 4 F. Pembebanan ........................................................................................... 4 G. Kondisi Operasional Eksisting .................................................................... 5


Hal 2 dari 3



Hal 3 dari 3


DOKUMEN PENDUKUNG A.7 MANAJEMEN PERUBAHAN DATA A.

B.

Pendahuluan 1.

Lampiran ini berlaku untuk setiap Perubahan Data termasuk parameter Interkoneksi yang diperlukan sehubungan dengan permintaan dari salah satu Pihak (“Pihak Pemohon”) untuk dilakukan perubahan pada Sistem JARTEL dari Pihak lainnya (“Pihak Termohon”).

2.

Para Pihak sepakat bahwa setiap Perubahan Data tidak dikenakan biaya apapun (tidak berbayar), sepanjang perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh Pihak Termohon tidak mengharuskan adanya modifikasi, penggantian, dan/atau perubahan perangkat keras (hardware) dan/atau perangkat lunak (software) dari sistem JARTEL dan/atau sistem billing Pihak Termohon.

3.

Parameter Interkoneksi yang tercakup dalam manajemen Perubahan Data adalah sebagai berikut : a. Pembukaan blok penomoran baru; b. Perubahan titik pembebanan suatu blok penomoran; c. Penambahan titik pembebanan suatu blok penomoran; d. Pemisahan blok penomoran eksisting; e. Penambahan jumlah digit blok penomoran; f. Penggunaan dummy number dan perubahannya; g. Perubahan ruting pada Sentral Gerbang; h. Perubahan charge band (zone dan time band); i. Diskriminasi pembebanan terhadap Layanan Khusus, Layanan Akses Direktori, Layanan Darurat dan Layanan Lanjutan Teleponi Dasar; j. Pembukaan Kode Akses baru untuk layanan baru sebagai tambahan dari layanan eksisting;

Permohonan Perubahan Data 1.

Pihak Pemohon wajib menyampaikan permohonan tertulis kepada Pihak Termohon dengan menyebutkan perubahan yang dikehendaki lengkap dengan informasi yang memungkinkan agar Pihak Termohon dapat menyusun rencana implementasi.

2.

Dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penerimaan, Pihak Termohon wajib memberitahukan kepada Pihak Pemohon bahwa permohonan sudah diterima.

3.

Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan, Pihak Termohon wajib menyampaikan rencana implementasi perubahan data lengkap dengan rincian Biaya Perubahan Data (jika ada) dan penawaran periode waktu penyelesaian pemenuhan selama maksimum 60 (enam puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal dikeluarkannya rencana implementasi dimaksud, kecuali rencana implementasi menunjukkan bahwa pelaksanaan perubahan data memerlukan waktu penyelesaian lebih panjang misalnya antara lain jika perubahan data dimaksud mengakibatkan Perhubungan Terputus (PERPU) atau System Breakdown.


Hal 1 dari 5


C.

Proses Implementasi Perubahan Data 1.

Perubahan Data sesuai huruf B.1 wajib dilaksanakan oleh Pihak Termohon setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Pihak Pemohon dengan periode waktu pemenuhan maksimum selama 60 (enampuluh) hari kerja terhitung mulai diselesaikannya kontrak dan proses persetujuan yang harus dilalui sehubungan dengan Perubahan Data dimaksud, kecuali rencana implementasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Perubahan Data tersebut memerlukan waktu penyelesaian lebih panjang.

2.

Sepanjang memungkinkan, Para Pihak dapat menyepakati secara tertulis suatu periode waktu pemenuhan Perubahan Data kurang dari 60 (enam puluh) hari kerja. Pihak Termohon wajib mengupayakan dengan sungguhsungguh agar waktu penyelesaian Perubahan Data dapat dipenuhi.

3.

Jika situasi industri telekomunikasi pada saat itu sedang terjadi permintaan Perubahan Data yang melampaui kapasitas yang ada dan Pihak Termohon tidak dapat memenuhi sesuai tanggal yang diminta, Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pihak Pemohon secepatnya, dan para Pihak harus melakukan negosiasi dengan itikad baik guna menyepakati waktu lain sebagai alternatif. Para Pihak setuju bahwa jika pada suatu ketika jumlah perkiraan permohonan Perubahan Data yang diajukan oleh beberapa pihak yang berinterkoneksi kepada TELKOM melampaui kemampuan TELKOM, maka TELKOM akan segera mengadakan pertemuan dengan perwakilan pihak-pihak yang berinterkoneksi guna menyepakati tindakan yang harus diambil (termasuk kemungkinan pengurangan permintaan Perubahan Data). TELKOM akan memastikan bahwa MITRA mendapatkan informasi sebelum dilangsungkannya pertemuan dimaksud. MITRA wajib mematuhi prosedur pemesanan yang dikeluarkan oleh TELKOM dari waktu ke waktu dalam rangka menindaklanjuti pertemuan dimaksud.

4.

Jika Pihak Pemohon meminta serangkaian Perubahan Data yang membutuhkan ketepatan waktu dan/atau harus secara sekuensial (menurut urutan yang harus tertib), termasuk, penyediaan atau pengaturan kembali elemen atau kapasitas jaringan pada Sistem JARTEL para Pihak, Pihak Pemohon wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan kepada Pihak Termohon dengan maksud dan tujuan agar Pihak Termohon dapat menyusun rencana implementasi.

5.

Sesuai ketentuan huruf C butir 4 di atas, Pihak Termohon wajib mengupayakan agar meminimalisasi waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian rencana implementasi dengan mempertimbangkan pula ketentuan huruf C butir 1 di atas, termasuk untuk Perubahan Data bersifat individual, ataupun yang bersifat saling bergantung satu sama lain (dalam hal dibutuhkan ketepatan waktu dan/atau proses sekuensial) dan setiap Perubahan Data lainnya yang tercantum dalam rencana implementasi.

6.

Pihak Termohon wajib mengikuti rencana implementasi Perubahan data yang telah disepakati berdasarkan ketentuan huruf C butir 1 s/d butir 5 di atas, dan wajib menyelesaikan rencana dimaksud selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati, sepanjang persyaratan di bawah ini dipenuhi, yaitu :


Hal 2 dari 5


a.

Para Pihak telah menyepakati secara tertulis dalam LampiranLampiran Perjanjian, ketentuan tentang Blok Nomor yang berlaku dari waktu ke waktu, atau tanggal peluncuran layanan sebagaimana disepakati dalam pasal Naskah Perjanjian (Batang Tubuh) yang sesuai dan terkait dengan permohonan Perubahan Data tersebut (jika ada).

b.

Pihak Pemohon telah memberikan konfirmasi secara tertulis kepada Pihak Termohon bahwa Blok Nomor dan/atau Kode Akses baru telah dialokasikan kepada Pihak Pemohon oleh DIRJEN POSTEL untuk digunakan oleh Pihak Pemohon (dalam hal Perubahan Data menyangkut Blok Penomoran dan/atau Kode Akses Layanan tertentu).

c.

Para Pihak telah menyepakati fasilitas-fasilitas testing yang diperlukan dan Pihak Pemohon telah menyediakan fasilitas testing (termasuk, namun tidak terbatas pada, nomor test dan nada pemberitahuan yang sesuai) pada saat dimulainya rencana implementasi.

d.

Pihak Termohon telah menyepakati rencana ruting yang diajukan oleh Pihak Pemohon dan Pihak Pemohon telah menyediakan referensi rencana ruting kepada Pihak Termohon sebelum dimulainya rencana implementasi.

e.

Permohonan telah mengandung informasi yang lengkap dan benar sesuai dengan format yang disepakati dari waktu ke waktu (jika ada formatnya).

7.

Penyelesaian rencana implementasi harus ketersediaan dan kecukupan fasilitas-fasilitas test.

mempertimbangkan

8.

Jika ketentuan huruf C butir 6 dan/atau butir 7 di atas tidak dapat dipenuhi, Pihak Termohon dapat menunda implementasi perubahan dan, jika hal ini terjadi, Pihak Termohon wajib memberitahukan Pihak Pemohon bahwa pekerjaan dimaksud tidak wajib segera dimulai hingga : a.

Pihak Pemohon memberikan konfirmasi tertulis bahwa ketentuan huruf C butir 6 dan/atau butir 7 di atas (kasus mana yang sesuai) belum dipenuhi; dan

b.

Para Pihak menyepakati perubahan atas rencana implementasi, kesepakatan mana tidak dapat didiamkan atau ditunda tanpa alasan yang wajar;

dan jika pekerjaan dimaksud tidak dimulai dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak pemberitahuan penundaan, maka pesanan Perubahan Data wajib dianggap dibatalkan oleh Pihak Pemohon. 9.

Perubahan atas rencana implementasi sesuai ketentuan huruf C butir 8 di atas dapat menimbulkan adanya perpanjangan waktu melampaui tanggal penyelesaian dengan memperhitungkan masa penundaan.

10.

Pada saat perubahan dinyatakan selesai, maka Pihak Termohon wajib memberikan konfirmasi tertulis kepada Pihak Pemohon mengenai telah selesainya pelaksanaan Perubahan Data yang diminta.


Hal 3 dari 5


11.

D.

Referensi atas hal-hal yang disepakati oleh para Pihak berarti bahwa kesepakatan tersebut tidak akan didiamkan atau ditunda tanpa alasan yang wajar. Jika kesepakatan di antara para Pihak tidak dicapai, salah satu Pihak dapat memberitahukan secara tertulis Pihak lainnya bahwa hal tersebut merupakan “Perselisihan”.

Perubahan Data Berbayar Perubahan Data sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A butir 3 di atas (huruf a s/d j) masuk dalam kategori Perubahan Data Berbayar apabila perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh Pihak Termohon mengharuskan adanya modifikasi, penggantian, dan/atau perubahan perangkat keras (hardware) dan/atau perangkat lunak (software) dari sistem JARTEL dan/atau sistem billing Pihak Termohon serta bersifat tidak resiprokal.

E.

F.

Biaya-Biaya Untuk Perubahan Data Berbayar 1.

Ketentuan dalam E ini berlaku bagi Perubahan Data yang sesuai dengan layanan-layanan atau fasilitas sebagaimana diatur dalam huruf D di atas.

2.

Pihak Pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pihak Termohon mengenai Perubahan Data yang diinginkan lengkap dengan informasi yang diperlukan oleh Pihak Termohon guna menyusun rencana implementasi.

3.

Segera setelah itu diterimanya permohonan tersebut, Pihak Termohon wajib memberikan rincian biaya secara tertulis dan rencana implementasi, keduanya harus disampaikan paling lambat dalam 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Perubahan Data dari Pihak Pemohon.

4.

Pihak Termohon wajib membuat rincian biaya yang dibutuhkan, minimum harus berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan.

5.

Pihak Termohon wajib menyusun rincian biaya atas dasar biaya terrendah untuk kepentingan Pihak Pemohon sesuai dengan praktek-praktek rekayasa yang wajar untuk pelaksanaan pekerjaan/perubahan tersebut di sistem JARTEL dan atau sistem Billing Pihak Termohon.

6.

Rencana implementasi dan rencana biaya harus didasarkan kesepakatan tertulis dari para Pihak dengan atau tanpa proses negosiasi. Jika kesepakatan tidak dicapai, maka salah satu Pihak dapat memberitahukan kepada Pihak lainnya bahwa ketidaksepakatan tersebut sebagai suatu “Perselisihan” yang harus diselesaikan melalui mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Interkoneksi.

Pembebanan 1.

Untuk keperluan implementasi Perubahan Data oleh Pihak Termohon sesuai ketentuan butir 5 di atas, Pihak Pemohon wajib membayar biaya-biaya yang diajukan oleh Pihak Termohon dan pembayaran tersebut jatuh tempo


Hal 4 dari 5


pada saat tanggal pemberitahuan secara tertulis oleh Pihak Termohon yang mengkonfirmasikan kepada Pihak Pemohon bahwa Pihak Termohon telah menyelesaikan permintaan Perubahan Data.

G.

2.

Biaya-biaya untuk setiap jenis Perubahan Data wajib diuraikan secara jelas dan terinci agar dapat dievaluasi oleh Pihak yang wajib membayar biayabiaya dimaksud.

4.

Jika sebelum selesainya implementasi Perubahan Data yang telah disepakati, Pihak Pemohon meminta perubahan yang material atas rencana implementasi, atau membatalkan permohonan, maka Pihak Pemohon wajib membayar kepada Pihak Termohon sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Termohon untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan permintaan Perubahan Data.

Kondisi Operasional Eksisting 1.

Untuk kondisi interkoneksi yang sudah berlangsung dalam jangka waktu tertentu, Perubahan data dapat dilakukan antara Pihak Pemohon kepada Pihak Termohon atau sebaliknya.

2.

Biaya-biaya yang ditimbulkan akibat Perubahan Data yang dimaksud pada point G.1 berdasarkan pertukaran Surat Tertulis, Pihak Pemohon akan mengirimkan Surat Permintaan Perubahan Data dan Pihak Termohon akan memberikan Surat jawaban besaran biaya yang ditimbulkan untuk Perubahan Data.


Hal 5 dari 5


TABEL RUTING TELKOM




Hal i dari i


Tabel Mapping PoC-PoI TELKOM

NO

POC

PENOMORAN

PoI

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

3

4

5 Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Trunk Medan Banda Aceh Centrum Banda Aceh Centrum Banda Aceh Centrum Banda Aceh Centrum Banda Aceh Centrum Banda Aceh Centrum Banda Aceh Centrum Banda Aceh Centrum Banda Aceh Centrum Trunk Palembang Trunk Palembang Trunk Palembang Trunk Palembang Trunk Palembang

Medan Medan Medan Medan Medan Medan Pangkalan Brandan Tebing Tinggi Deli Pematang Siantar C Kisaran Rantauprapat Parapat Pangururan Sidikalang Kabanjahe Kutacane Teluk Dalam Sibolga Balige Tarutung Padang Sidempuan Gunung Tua Penyabungan Barus Gunungsitoli Langsa Blangkejeren Takengon Bireuen Lhokseumawe Idi Sinabang Banda Aceh Sabang Sigli Calang Meulaboh Tapaktuan Bakongan Singkil Blangpidie Tebing Tinggi SumSel Palembang Kayu Agung Prabumulih Sekayu

0611 0612 0614 0616 0617 0618 0620 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628 0629 0630 0631 0632 0633 0634 0635 0636 0638 0639 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0650 0651 0652 0653 0654 0655 0656 0657 0658 0659 0702 0711 0712 0713 0714


Hal 1 dari 8


NO 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

POC Belinyu Muntok Pangkal Pinang Koba Tanjung Pandan Tanjung Karang Kota Agung Blambang Umpu Kotabumi Metro Manggala Kalianda Krui Pring Sewu Pagar Alam Lahat Curup Lubuk Linggau Muara Enim Baturaja Bengkulu Arga Makmur Muara Aman Manna Muara Sabak Jambi Kuala Tungkal Muara Bulian Muara Tebo Sarolangun Bangko Muara Bungo Sungai Penuh Padang Bukit Tinggi Lubuk Sikaping Sawah Lunto Solok Painan Balaisalasa Muara Siberut Teluk Kuantan Pekanbaru Bangkinang Selat Panjang Siak Sri Indrapura Dumai Bengkalis Bagan Siapi-api Tembilahan

PENOMORAN 0715 0716 0717 0718 0719 0721 0722 0723 0724 0725 0726 0727 0728 0729 0730 0731 0732 0733 0734 0735 0736 0737 0738 0739 0740 0741 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0748 0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0759 0760 0761 0762 0763 0764 0765 0766 0767 0768


PoI Trunk Palembang Trunk Palembang Trunk Palembang Trunk Palembang Trunk Palembang Trunk Bandarlampung Trunk Bandarlampung Trunk Bandarlampung Trunk Bandarlampung Trunk Bandarlampung Trunk Bandarlampung Trunk Bandarlampung Trunk Bandarlampung Trunk Bandarlampung Trunk Palembang Trunk Palembang Trunk Palembang Trunk Palembang Trunk Palembang Trunk Palembang Trunk Palembang Trunk Palembang Trunk Palembang Trunk Palembang Jambi Centrum Jambi Centrum Jambi Centrum Jambi Centrum Jambi Centrum Jambi Centrum Jambi Centrum Jambi Centrum Jambi Centrum Trunk Padang Trunk Padang Trunk Padang Trunk Padang Trunk Padang Trunk Padang Trunk Padang Trunk Padang Trunk Pekanbaru Trunk Pekanbaru Trunk Pekanbaru Trunk Pekanbaru Trunk Pekanbaru Trunk Pekanbaru Trunk Pekanbaru Trunk Pekanbaru Trunk Pekanbaru Hal 2 dari 8


NO

POC

PENOMORAN

PoI

97 98 99 100 101 102 103 104 105

Rengat Muka Kuning Tanjung Pinang Terempa Ranai Dabosingkep Tanjung Balai.K Batam Tanjung Batu

0769 0770 0771 0772 0773 0776 0777 0778 0779

Trunk Pekanbaru Trunk Batam Trunk Batam Trunk Batam Trunk Batam Trunk Batam Trunk Batam Trunk Batam Trunk Batam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Bogor Serang Purwakarta Karawang

0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0251 0254 0264 0267

Trunk Jakarta Trunk Jakarta Trunk Jakarta Trunk Jakarta Trunk Jakarta Trunk Jakarta Trunk Jakarta Trunk Jakarta Trunk Jakarta Trunk Jakarta Trunk Jakarta Trunk Jakarta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Cirebon Kuningan Majalengka Indramayu Rangkasbitung Pandeglang Subang Sumedang Garut Cianjur Tasikmalaya Sukabumi

0221 0222 0224 0225 0226 0227 0228 0231 0232 0233 0234 0252 0253 0260 0261 0262 0263 0265 0266

Trunk Bandung Trunk Bandung Trunk Bandung Trunk Bandung Trunk Bandung Trunk Bandung Trunk Bandung Trunk Cirebon Trunk Cirebon Trunk Cirebon Trunk Cirebon Trunk Bandung Trunk Bandung Trunk Bandung Trunk Bandung Trunk Bandung Trunk Bandung Trunk Bandung Trunk Bandung

1 2 3 4 5 6 7

Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang

0241 0242 0243 0244 0246 0247 0248

Trunk Semarang Trunk Semarang Trunk Semarang Trunk Semarang Trunk Semarang Trunk Semarang Trunk Semarang


Hal 3 dari 8


NO

POC

PENOMORAN

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Solo Klaten Wonogiri Yogyakarta Purworejo Boyolali Majenang Purwokerto Cilacap Tegal Pemalang Pekalongan Banjarnegara Kebumen Bumiayu Kudus Purwodadi Magelang Kendal Rembang Blora Karimunjawa Salatiga

0271 0272 0273 0274 0275 0276 0280 0281 0282 0283 0284 0285 0286 0287 0289 0291 0292 0293 0294 0295 0296 0297 0298

Trunk Solo Trunk Solo Trunk Solo Trunk Solo Trunk Solo Trunk Solo Trunk Semarang Trunk Semarang Trunk Semarang Trunk Semarang Trunk Semarang Trunk Semarang Trunk Semarang Trunk Semarang Trunk Semarang Trunk Semarang Trunk Semarang Trunk Semarang Trunk Semarang Trunk Semarang Trunk Semarang Trunk Semarang Trunk Semarang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Mojokerto Lamongan Sampang Pamekasan Sangkapura Arjasa Kangean Sumenep Jember Bondowoso Banyuwangi Lumajang Probolinggo Tanggul Situbondo Malang Blitar Pasuruan Madiun

0311 0312 0313 0315 0316 0317 0318 0319 0321 0322 0323 0324 0325 0327 0328 0331 0332 0333 0334 0335 0336 0338 0341 0342 0343 0351

Trunk Surabaya Trunk Surabaya Trunk Surabaya Trunk Surabaya Trunk Surabaya Trunk Surabaya Trunk Surabaya Trunk Surabaya Trunk Surabaya Trunk Surabaya Trunk Surabaya Trunk Surabaya Trunk Surabaya Trunk Surabaya Trunk Surabaya Jember Centrum Jember Centrum Jember Centrum Jember Centrum Jember Centrum Jember Centrum Jember Centrum Trunk Malang Trunk Malang Trunk Malang Trunk Madiun


PoI

Hal 4 dari 8


NO

POC

PENOMORAN

27 28 29 30 31 32 33

Ponorogo Bojonegoro Kediri Tulungagung Tuban Pacitan Nganjuk

0352 0353 0354 0355 0356 0357 0358

Trunk Madiun Trunk Madiun Trunk Madiun Trunk Madiun Trunk Madiun Trunk Madiun Trunk Madiun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Banjarmasin Plehari Kualakapuas Barabai Kotabaru Pulau Laut Muara Taweh Ampah Buntok Tanjungtabalong Amuntai Purukcahu Sampit Pangkalan Bun Ketapang Palangkaraya Kuala kurun Kuala Pembuang Kuala kuayan Samarinda Balikpapan Tanah Grogot Melak Bontang Sangatta Tarakan Tanjung Selor Malinau Tanjung Redeb Nunukan Pontianak Sambas Ngabang Sanggau Sintang Putussibau Nangapinoh

0511 0512 0513 0517 0518 0519 0522 0525 0526 0527 0528 0531 0532 0534 0536 0537 0538 0539 0541 0542 0543 0545 0548 0549 0551 0552 0553 0554 0556 0561 0562 0563 0564 0565 0567 0568

Trunk Banjarmasin Trunk Banjarmasin Trunk Banjarmasin Trunk Banjarmasin Trunk Banjarmasin Trunk Banjarmasin Trunk Banjarmasin Trunk Banjarmasin Trunk Banjarmasin Trunk Banjarmasin Trunk Banjarmasin Trunk Banjarmasin Trunk Banjarmasin Trunk Banjarmasin Trunk Banjarmasin Trunk Banjarmasin Trunk Banjarmasin Trunk Banjarmasin Trunk Balikpapan Trunk Balikpapan Trunk Balikpapan Trunk Balikpapan Trunk Balikpapan Trunk Balikpapan Trunk Balikpapan Trunk Balikpapan Trunk Balikpapan Trunk Balikpapan Trunk Balikpapan Trunk Pontianak Trunk Pontianak Trunk Pontianak Trunk Pontianak Trunk Pontianak Trunk Pontianak Trunk Pontianak

1 2 3 4 5

Denpasar Singaraja Amlapura Negara Bangli

0361 0362 0363 0365 0366

Trunk Denpasar Trunk Denpasar Trunk Denpasar Trunk Denpasar Trunk Denpasar


PoI

Hal 5 dari 8


NO 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

POC Baturiti Mataram Sumbawa Besar Alas Dompu Bima Selong Kupang Ende Maumere Lewoleba Bajawa Ruteng Kalabahi Waikabubak Soe Atambua Kendari Bau-bau Raha Wanci Kolaka Unaaha (Wawatobi) Pangkep Makassar Bulukumba Selayar Malino Takalar Jeneponto Enrekang Pare-pare Majene Rantepao Mamuju Barru Polewali Amurang Manado Tahuna Beo Kotamobagu Gorontalo Bitung Kwandang Marisa Buol Parigi Palu Poso

PENOMORAN 0368 0370 0371 0372 0373 0374 0376 0380 0381 0382 0383 0384 0385 0386 0387 0388 0389 0401 0402 0403 0404 0405 0408 0410 0411 0413 0414 0417 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0426 0427 0428 0430 0431 0432 0433 0434 0435 0438 0442 0443 0445 0450 0451 0452


PoI Trunk Denpasar Trunk Denpasar Trunk Denpasar Trunk Denpasar Trunk Denpasar Trunk Denpasar Trunk Denpasar Trunk Kupang Trunk Kupang Trunk Kupang Trunk Kupang Trunk Kupang Trunk Kupang Trunk Kupang Trunk Kupang Trunk Kupang Trunk Kupang Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Manado Trunk Manado Trunk Manado Trunk Manado Trunk Manado Trunk Manado Trunk Manado Trunk Manado Trunk Manado Trunk Manado Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Hal 6 dari 8


NO 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

POC Toli-toli Tinombo Moutong Donggala Tentena Luwuk Banggai Bunta Ampana Kolonodale Palopo Siwa Masamba Malili Soroako Watampone Sinjai Watansopeng Sengkang Timika Agats Neira Ambon Namlea Masohi Bula Tual Dobo Larat Ternate Jailolo Morotai Tobelo Labuha Sanana Saparua Sorong Teminabuan Bintuni Fak-fak Kaimana Sarmi Jayapura Wamena Merauke Bade Tanahmerah Ransiki Biak Serui

PENOMORAN 0453 0454 0455 0457 0458 0461 0462 0463 0464 0465 0471 0472 0473 0474 0475 0481 0482 0484 0485 0901 0902 0910 0911 0913 0914 0915 0916 0917 0918 0921 0922 0923 0924 0927 0929 0931 0951 0952 0955 0956 0957 0966 0967 0969 0971 0974 0975 0980 0981 0983


PoI Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Makassar Trunk Timika Trunk Timika Ambon Centrum Ambon Centrum Ambon Centrum Ambon Centrum Ambon Centrum Ambon Centrum Ambon Centrum Ambon Centrum Ambon Centrum Ambon Centrum Ambon Centrum Ambon Centrum Ambon Centrum Ambon Centrum Ambon Centrum Trunk Jayapura Trunk Jayapura Trunk Jayapura Trunk Jayapura Trunk Jayapura Trunk Jayapura Trunk Jayapura Trunk Jayapura Trunk Jayapura Trunk Jayapura Trunk Jayapura Trunk Jayapura Trunk Jayapura Trunk Jayapura Hal 7 dari 8


NO 106 107

POC Nabire Manokwari

PENOMORAN 0984 0986


PoI Trunk Jayapura Trunk Jayapura

Hal 8 dari 8


TABEL RUTING MITRA




Dok Pendukung A09 - Tabel Ruting Mitra

Hal 1 dari 1


CALL SCENARIO





Hal i dari iii


DAFTAR ISI DAFTAR ISI ...................................................................................................ii A. Layanan Interkoneksi Teleponi Dasar dan Fitur FWL 1 1. Terminasi Lokal FWL .................................................................................. 1 a. TL01 : Dari JARTAP Lokal FWL Mitra ke JARTAP Lokal FWL TELKOM (panggilan lokal) ...... 1 b. TL02: Dari JARTAP Lokal FWA Mitra ke JARTAP Lokal FWL TELKOM (panggilan lokal) ..... 1 c. TL03 : Dari JARTAP Domestik FWL Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM (Panggilan Lokal) ................................................................................................... 2 d. TL04 : Dari JARTAP Domestik FWL Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM (Panggilan JJ) 2 e. TL05 : Dari JARTAP Domestik FWA Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM (Panggilan Lokal) ................................................................................................... 3 f. TL06 : Dari JARTAP Domestik FWA Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM (Panggilan JJ) 3 g. TL07 : Dari JARBER Seluler Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM ......................... 4 h. TL08 : Dari JARBER Satelit Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM ........................... 4 2. Terminasi Jarak Jauh FWL ........................................................................... 5 a. TJ01 : Dari JARTAP Domestik FWL Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM ................. 5 b. TJ02 : Dari JARTAP Domestik FWA Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM ................ 5 c. TJ03 : Dari JARBER Seluler Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM ........................... 6 d. TJ04 : Dari JARBER Satelit Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM ........................... 6 3. Terminasi Domestik FWL ............................................................................. 7 a. TD01 : Dari JARTAP Internasional MITRA ke JARTAP Domestik FWL TELKOM ................ 7 4. Transit Lokal Off-net .................................................................................. 7 a. RLC01 : Transit Lokal Dari JARTEL Mitra Originating ke JARTEL Mitra Terminating .......... 7 5. Transit Jarak Jauh Off-net ........................................................................... 8 a. RJC01 : Transit Jarak Jauh Dari JARTEL Mitra Originating ke JARTEL Mitra Terminating ..... 8 6. Transit Internasional .................................................................................. 8 a. RI01/RI02 : Transit Internasional ke/dari JARTEL MITRA .......................................... 8 7. Transit On-net ........................................................................................... 9 a. ROD01 : Transit On-net Domestik Lokal dari JARTEL MITRA yang sama ....................... 9 b. ROD02 : Layanan Transit On-net Domestik Jarak Jauh ........................................... 9 8. Originasi FWL ........................................................................................... 10 a. OI01 : Originasi Internasional (Segmen Originasi Lokal dan JJ) dari JARTAP Domestik TELKOM ke JARTAP Internasional MITRA ........................................................ 10 b. OD01 : Originasi Domestik (segmen lokal) dari JARTAP Domestik TELKOM ke Penyelenggara Jasa SLJJ MITRA ................................................................... 10 9. Pengalihan Panggilan (Call Forwarding) ....................................................... 11 a. Pelanggan MITRA ! Pelanggan TELKOM ! Pelanggan MITRA (CF01) ....................... 11 b. Pelanggan TELKOM ! Pelanggan MITRA ! Pelanggan TELKOM (CF02) .................... 11 10. Three Party (TP01) .................................................................................. 12 11. Layanan Akses Direktori (AD01)................................................................ 13 12. Layanan Darurat (LD01) .......................................................................... 14 13. Layanan Khusus (Special service) – LK01 ................................................... 14 B. Layanan Tambahan 15 1. SMS (Short Message Service) ..................................................................... 15 a. SMS01 : Terminasi SMS domestik dari JARTEL MITRA ke JARTAP TELKOM .................. 15 b. SMS02 : Transit SMS Internasional dari / ke Luar Negeri ke JARTEL Mitra B melalui Gateway SMS TELKOM ......................................................................................... 15 C. Layanan Lanjutan Teleponi Dasar (Advanced Services) 17 1. TELKOM Free (0800 1 X1-X6) ..................................................................... 17 2. TELKOM Split Charging (0804 1 X1-X6) ....................................................... 17 3. TELKOM Vote (0806 1 X1-X6)..................................................................... 18 Dok Pendukung A10 - Call Scenario

Hal ii dari iii


4. TELKOM Uni (0807 1 X1-X6) ...................................................................... 18 5. TELKOM Premium (0809 1 X1-X6) .............................................................. 19 6. Akses Jasa Call Center (140XY) .................................................................. 19 7. Akses Jasa Call Center (500XYZ) ................................................................ 20 D. Layanan Seleksi Penyelenggara 20 1. Layanan seleksi penyelenggara jasa internasional (Ref: OI01) ........................ 20 2. Layanan seleksi penyelenggara jasa SLJJ (Ref: OD01) ................................... 21 E. Layanan Akses Jasa TELKOM 21 1. AJT-01 Akses Jasa Internasional TELKOM dari JARTAP Lokal MITRA ................. 21 2. AJT-02 Akses Jasa Internasional TELKOM dari JARTAP Domestik MITRA (NearEnd) ........................................................................................................... 22 3. AJT-03 Akses Jasa Internasional TELKOM dari JARTAP Domestik MITRA (Far-End) 22 4. AJT-04 Akses Jasa Internasional TELKOM dari JARBER Seluler MITRA (Near-End) 23 5. AJT-05 Akses Jasa Internasional TELKOM dari JARBER Seluler MITRA (Far-End) 23 6. AJT-06 Akses Jasa Internasional TELKOM dari JARBER Satelit MITRA ............... 24 7. AJT-07 Akses Jasa SLJJ TELKOM dari Pelanggan JARTAPLOK Atau JARBER MITRA 24 F. Layanan Interkoneksi Teleponi Dasar dan Fitur FWA 25 1. Terminasi Lokal FWA ................................................................................. 25 a. TLW01 : Dari JARTAP Lokal FWL Mitra ke JARTAP Lokal FWA TELKOM (panggilan lokal) .. 25 b. TLW02: Dari JARTAP Lokal FWA Mitra ke JARTAP Lokal FWA TELKOM (panggilan lokal) . 25 c. TLW03 : Dari JARTAP Domestik FWL Mitra ke JARTAP FWA TELKOM (Panggilan Lokal) ... 26 d. TLW04 : Dari JARTAP Domestik FWL Mitra ke JARTAP FWA TELKOM (Panggilan JJ) ....... 26 e. TLW05 : Dari JARTAP Domestik FWA Mitra ke JARTAP FWA TELKOM (Panggilan Lokal) ... 27 f. TLW06 : Dari JARTAP Domestik FWA Mitra ke JARTAP FWA TELKOM (Panggilan JJ) ........ 27 g. TLW07 : Dari JARBER Seluler Mitra ke JARTAP FWA TELKOM ................................. 28 h. TLW08 : Dari JARBER Satelit Mitra ke JARTAP FWA TELKOM ................................... 28 2. Terminasi Jarak Jauh FWA.......................................................................... 29 a. TJW01 : Dari JARTAP Domestik FWL Mitra ke JARTAP FWA TELKOM ......................... 29 b. TJW02 : Dari JARTAP Domestik FWA Mitra ke JARTAP Domestik FWA TELKOM ............ 29 c. TJW03 : Dari JARBER Seluler Mitra ke JARTAP Domestik FWA TELKOM....................... 30 d. TJW04 : Dari JARBER Satelit Mitra ke JARTAP Domestik FWA TELKOM ....................... 30 3. Terminasi Domestik FWA ........................................................................... 31 a. TDW01 : Dari JARTAP Internasional MITRA ke JARTAP Domestik FWA TELKOM ............ 31 4. Originasi FWA ........................................................................................... 31 a. OIW01 : Originasi Internasional (Segmen Originasi Lokal) dari JARTAP FWA TELKOM ke JARTAP Internasional MITRA ....................................................................... 31


Hal iii dari iii


DOKUMEN PENDUKUNG A.10 CALL SCENARIO A.

Layanan Interkoneksi Teleponi Dasar dan Fitur FWL

1. Terminasi Lokal FWL a. TL01 : Dari JARTAP Lokal FWL Mitra ke JARTAP Lokal FWL TELKOM (panggilan lokal)

Layanan Terminasi Lokal

Jenis Panggilan FOLO-FWL2FFWLLokal

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

AccountingMetho d

73

Retail

-

73

Direct

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARTAPLOK FWL MITRA melakukan panggilan lokal kepada pelanggan JARTAPLOK FWL TELKOM. Titik interkoneksi berada di PoC yang sama (PoC-1) dengan PoC nomor pelanggan JARTAPLOK FWL TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur

N1 N2 N3 … N7 (N8). Untuk panggilan lokal, kode area (0AB(C)) tidak diputar oleh pelanggan

b. TL02: Dari JARTAP Lokal FWA Mitra ke JARTAP Lokal FWL TELKOM (panggilan lokal)

Layanan

Jenis Panggilan

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

135

Retail

-

135

Direct

Terminasi Lokal

FOLO-FWA2FFWLLokal

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARTAPLOK FWA MITRA melakukan panggilan lokal kepada pelanggan JARTAPLOK FWL TELKOM. Titik interkoneksi berada di PoC yang sama (PoC-1) dengan PoC nomor pelanggan JARTAPLOK FWL TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur



Hal 1 dari 31


c. TL03 : Dari JARTAP Domestik FWL Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM (Panggilan Lokal)

Layanan

Jenis Panggilan

Terminasi Lokal

FOLO-FWL2FFWLLokal

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

73

Retail

-

73

Direct

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARTAPLOK FWL MITRA melakukan panggilan lokal kepada pelanggan JARTAPLOK FWL TELKOM. Titik interkoneksi berada di PoC yang sama (PoC-1) dengan PoC nomor pelanggan JARTAPLOK FWL TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur


d. TL04 : Dari JARTAP Domestik FWL Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM (Panggilan JJ)


Jenis Panggilan FOLO-FWL2FFWLJJ

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

202

Retail

-

202

Direct

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARTAPLOK FWL MITRA (PoC-1) melakukan panggilan jarak jauh (JJ) kepada pelanggan JARTAPLOK FWL TELKOM (PoC-2). Titik interkoneksi berada di PoC yang sama (PoC-2) dengan PoC nomor pelanggan JARTAPLOK FWL TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur

0AB(C) N1 N2 N3 … N7 (N8). Pelanggan JARTAPLOK MITRA memutar kode area


Hal 2 dari 31


e. TL05 : Dari JARTAP Domestik FWA Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM (Panggilan Lokal)

Layanan

Jenis Panggilan

Terminasi Lokal

FOLO-FWA2FFWLLokal

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

135

Retail

-

135

Direct

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARTAPLOK FWA MITRA melakukan panggilan lokal kepada pelanggan JARTAPLOK FWL TELKOM. Titik interkoneksi berada di PoC yang sama (PoC-1) dengan PoC nomor pelanggan JARTAPLOK FWL TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur


f. TL06 : Dari JARTAP Domestik FWA Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM (Panggilan JJ)

Layanan

Jenis Panggilan

Terminasi Lokal

FOLO-FWA2FFWLJJ

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

202

Retail

-

202

Direct

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARTAPLOK FWA MITRA (PoC-1) melakukan panggilan jarak jauh (JJ) kepada pelanggan JARTAPLOK FWL TELKOM (PoC-2). Titik interkoneksi berada di PoC yang sama (PoC-2) dengan PoC nomor pelanggan JARTAPLOK FWL TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur



Hal 3 dari 31


g. TL07 : Dari JARBER Seluler Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM


Jenis Panggilan M2FFWLLokal

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

202

Retail

-

202

Direct

Deskripsi Panggilan

Panggilan JARBERSEL MITRA kepada pelanggan JARTAPLOK FWL TELKOM (PoC-1). Titik interkoneksi berada di PoC yang sama dengan PoC nomor pelanggan JARTAPLOK FWL TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur

0AB(C) N1 N2 N3 … N7 (N8) Pelanggan JARBERSEL MITRA memanggil nomor pelanggan JARTAPLOK TELKOM lengkap dengan menggunakan kode area

h. TL08 : Dari JARBER Satelit Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM


Jenis Panggilan S2FFWLLokal

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

202

Retail

-

202

Direct

Deskripsi Percakapan

Pelanggan JARBERSAT MITRA melakukan panggilan lokal kepada pelanggan JARTAPLOK FWL TELKOM. Titik interkoneksi berada di PoC yang sama (PoC-1) dengan PoC nomor pelanggan JARTAPLOK FWL TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur

0AB(C) N1 N2 N3 … N7 (N8). Untuk panggilan lokal dari JARBERSAT tetap memutar kode area 0AB(C)


Hal 4 dari 31


2. Terminasi Jarak Jauh FWL a. TJ01 : Dari JARTAP Domestik FWL Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM

Layanan Terminasi JJ

Jenis Panggilan FOLO-FWL2FFWLJJ

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

539

Retail

-

539

Direct

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARTAPDOM FWL MITRA (PoC-1) melakukan panggilan jarak jauh (JJ) kepada pelanggan JARTAPDOM FWL TELKOM (PoC-2). Titik interkoneksi berada di PoC yang berbeda dengan PoC nomor pelanggan JARTAPLOK FWL TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur

0AB(C) N1 N2 N3 … N7 (N8) Pelanggan JARTAPLOK MITRA memanggil nomor pelanggan JARTAPLOK TELKOM lengkap dengan menggunakan kode area

b. TJ02 : Dari JARTAP Domestik FWA Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM


Jenis Panggilan FOLO-FWA2FFWLJJ

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

539

Retail

-

539

Direct

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARTAPDOM FWA MITRA (PoC-1) melakukan panggilan jarak jauh (JJ) kepada pelanggan JARTAPDOM FWL TELKOM (PoC-2). Titik interkoneksi berada di PoC yang berbeda dengan PoC nomor pelanggan JARTAPLOK FWL TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur



Hal 5 dari 31


c. TJ03 : Dari JARBER Seluler Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM

Layanan

Terminasi JJ

Jenis Panggilan

M2FFWLJJ

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

608

Retail

-

608

Direct

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARBERSEL MITRA (PoC-1) melakukan panggilan jarak jauh (JJ) kepada pelanggan JARTAP FWL TELKOM (PoC-1). Titik interkoneksi berada di PoC yang berbeda dengan PoC nomor pelanggan JARTAP FWL TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur


d. TJ04 : Dari JARBER Satelit Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM


Jenis Panggilan S2FFWLLocal

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

607

Retail

-

607

Direct


Pelanggan JARBERSAT MITRA melakukan panggilan Jarak Jauh kepada pelanggan JARTAP FWL TELKOM. Titik interkoneksi berada di PoC yang berbeda dengan PoC nomor pelanggan JARTAP FWL TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur

0AB(C) N1 N2 N3 … N7 (N8). Pelanggan JARBERSAT memutar kode area 0AB(C)


Hal 6 dari 31


3. Terminasi Domestik FWL a. TD01 : Dari JARTAP Internasional MITRA ke JARTAP Domestik FWL TELKOM

Layanan

Jenis Panggilan

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

594

Retail

-

594

Direct

Terminasi Domestik

Fin2FFWLDomestik

Deskripsi Panggilan

Pelanggan luar negeri melakukan panggilan kepada pelanggan JARTAP FWL TELKOM (PoC-1 atau PoC-2) melalui JARTAPIN MITRA. Titik interkoneksi berada di PoC yang sama atau berbeda dengan PoC nomor pelanggan JARTAP FWL TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur

+62AB(C) N1 N2 N3 … N7 (N8) Pelanggan JARTEL MITRA luar negeri memanggil nomor pelanggan JARTAPLOK TELKOM lengkap dengan menggunakan kode negara Indonesia (+62) dan kode area

4. Transit Lokal Off-net a. RLC01 : Transit Lokal Dari JARTEL Mitra Originating ke JARTEL Mitra Terminating

Hak (Rp/mnt) Layanan

Jenis Panggilan

Transit Lokal Cascade

OLO2OLO Lokal

Kewajiban (Rp/mnt)

TELKOM

MITRA Orig

TELKOM

MITRA Orig

67+Biaya Term

-

Biaya Term

67+ Biaya Term

Accounting Method Cascade

Deskripsi Panggilan

Pelanggan Mitra A melakukan panggilan kepada pelanggan Mitra B dimana trafik disalurkan melalui Sentral Gerbang TELKOM, dimana titik interkoneksi masuk dengan titik interkoneksi keluar berada di PoC yang sama

Dialling Prosedur

-


Hal 7 dari 31


5. Transit Jarak Jauh Off-net a. RJC01 : Transit Jarak Jauh Dari JARTEL Mitra Originating ke JARTEL Mitra Terminating

Hak (Rp/mnt)

Jenis Panggilan

Layanan

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting Method

TELKOM

MITRA Orig

TELKOM

MITRA Orig

273+ Biaya Term

-

Biaya Term

273+Biaya Term

Transit JJ Cascade

OLO2OLO JJ

Cascade

Deskripsi Panggilan

Pelanggan Mitra A JARTAPDOM atau JARBER melakukan panggilan kepada pelanggan Mitra B dimana trafik disalurkan melalui Sentral Gerbang TELKOM, dimana titik interkoneksi masuk dengan titik interkoneksi keluar berada di PoC yang berbeda

Dialling Prosedur

-

6. Transit Internasional a. RI01/RI02 : Transit Internasional ke/dari JARTEL MITRA

Hak (Rp/mnt) Layanan Transit Internasional

Kewajiban (Rp/mnt)

Acc

Jenis Panggilan TELKOM

MITRA JASA SLI

TELKOM

MITRA JASA SLI

Method

OLO2OLO.

290

-

-

290

Direct

OLO2OLO.

290+biaya originasi

-

-

290+biaya originasi

Cascade

Deskripsi Panggilan

Panggilan internasional MITRA ke/dari JARTEL MITRA menggunakan jasa SLI MITRA dimana trafik disalurkan melalui Sentral Gerbang TELKOM.

Dialling Prosedur

Pelanggan MITRA-A melakukan panggilan internasional dengan menggunakan kode akses SLI 00X


Hal 8 dari 31


7. Transit On-net a. ROD01 : Transit On-net Domestik Lokal dari JARTEL MITRA yang sama

Transit Lokal On-net

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

Jenis Panggilan

TELKOM

MITRA Orig

TELKOM

MITRA Orig

Method

OLO2OLO Lokal

67

-

-

67

Direct

Layanan

Deskripsi Panggilan

Pelanggan Mitra A melakukan panggilan kepada pelanggan Mitra A dimana trafik disalurkan melalui Sentral Gerbang TELKOM, dimana titik interkoneksi masuk dengan titik interkoneksi keluar berada di PoC yang sama

Dialling Prosedur

-

b. ROD02 : Layanan Transit On-net Domestik Jarak Jauh

Jenis Panggilan

Layanan

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

TELKOM

MITRA Orig

TELKOM

MITRA Orig

273

-

-

273

Accounting Method

Transit JJ On-net

OLO2OLO JJ

Deskripsi Panggilan

Pelanggan Mitra A melakukan panggilan kepada pelanggan Mitra A dimana trafik disalurkan melalui Sentral Gerbang TELKOM, dimana titik interkoneksi masuk dengan titik interkoneksi keluar berada di PoC yang berbeda

Dialling Prosedur

-


Direct

Hal 9 dari 31


8. Originasi FWL a. OI01 : Originasi Internasional (Segmen Originasi Lokal dan JJ) dari JARTAP Domestik TELKOM ke JARTAP Internasional MITRA


TELKOM Originasi IN

Kewajiban (Rp/mnt)

Jenis Panggilan F2Fin IN

MITRA

TELKOM

Retail

-

594 +b2b

MITRA 594 + b2b

Accounting Method Direct

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARTAP TELKOM melakukan panggilan internasional kepada pelanggan di Luar Negeri dengan menggunakan jasa SLI Penyelenggara Lain

Dialling Prosedur

00X + Kode Negara + Kode Area + Nomor

b. OD01 : Originasi Domestik (segmen lokal) dari JARTAP Domestik TELKOM ke Penyelenggara Jasa SLJJ MITRA

Hak (Rp/mnt) Layanan Originasi Domestik

Kewajiban (Rp/mnt)

Jenis Panggilan F2Fdom

TELKOM

MITRA

TELKOM

202 + b2b

Retail

-

MITRA 202 + b2b


Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARTAP TELKOM melakukan panggilan SLJJ kepada pelanggan JARTAPLOK/JARTAPDOM dengan menggunakan kode akses 01X milik Penyelenggara Jasa SLJJ MITRA

Dialling Prosedur

01X + Kode Area + Nomor Kode area : penggunaan “0” pada kode area sesuai ketentuan yang berlaku


Hal 10 dari 31


9. Pengalihan Panggilan (Call Forwarding) a. Pelanggan MITRA ! Pelanggan TELKOM ! Pelanggan MITRA (CF01)

b. Pelanggan TELKOM ! Pelanggan MITRA ! Pelanggan TELKOM (CF02)


Hal 11 dari 31


10. Three Party (TP01)


Hal 12 dari 31


11. Layanan Akses Direktori (AD01)

Hak (Rp/call) Layanan

Kewajiban (Rp/ call)

Jenis Panggilan

Accounting Method TELKOM

MITRA

500

retail

TELKOM

MITRA

Akses Direktori

OLO2FAkses Direktori

Deskripsi

Pelanggan JARTEL MITRA (seluler, JARTAPLOK) melakukan panggilan ke nomor akses direktori 0XYZ 108.

Dialling Prosedur

Dari JARTAPLOK (FWL, FWA) : melakukan panggilan ke nomor 108 (dengan atau tanpa area kode, bergantung lokal atau JJ) dan JARBER melakukan panggilan dengan menggunakan area code


500

Direct

Hal 13 dari 31


12. Layanan Darurat (LD01)

Layanan Darurat

Jenis Panggilan OLO2FDarurat

Hak (Rp/mnt) TELKOM

MITRA

Kewajiban (Rp/ mnt) TELKOM

Tarif term

Accounting

MITRA

Method

Tarif term

Direct

Deskripsi

Pelanggan JARTEL MITRA (seluler, JARTAPLOK) melakukan panggilan ke nomor darurat 11X.

Dialling Prosedur

Dari JARTAPLOK (FWL, FWA) : melakukan panggilan ke nomor 11X (dengan atau tanpa area kode, bergantung lokal atau JJ) dan JARBER melakukan panggilan dengan menggunakan area code

13. Layanan Khusus (Special service) – LK01

Layanan Khusus

Jenis Panggilan OLO2FDarurat

Hak (Rp/mnt) TELKOM Tarif term

MITRA

Kewajiban (Rp/ mnt) TELKOM

Accounting

MITRA

Method

Tarif term

Direct

Deskripsi

Pelanggan JARTEL MITRA (seluler, JARTAPLOK) melakukan panggilan ke nomor layanan khusus 1XX.

Dialling Prosedur

Cara pemanggilan Layanan Khusus dapat menggunakan kode area (0ABC+1XX) atau apabila tanpa kode area (1XX) dengan ruting dan biaya terminasi sesuai kesepakatan

Untuk tarif layanan khusus 147, tarif interkoneksi sebesar Rp 200/mnt.


Hal 14 dari 31


B.

Layanan Tambahan

1. SMS (Short Message Service) a. SMS01 : Terminasi SMS domestik dari JARTEL MITRA ke JARTAP TELKOM

Layanan

Jenis SMS

Terminasi sms

OLO2F SMS

Hak (Rp/message)

Kewajiban (Rp/ message)

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

23

Retail

-

23

Direct

Accounting

Deskripsi

Pelanggan JARTEL MITRA (seluler, FWA) mengirimkan sms kepada pelanggan TELKOM baik menuju FWL maupun FWA. Titik interkoneksi berada pada PoC yang sama

SMS Prosedur

0AB(C) N1 N2 … (N8)

b. SMS02 : Layanan Perekaman & Billing untuk SMS Dari JARTEL Mitra Originating ke JARTEL Mitra Terminating

B

STP & Billing System TELKOM Hak (Rp/message)

Layanan

Jenis SMS

Terminasi sms

OLO2F SMS

TELKOM B2B

MITRA B Biaya Term SMS

A

Kewajiban (Rp/ message)

Accounting

MITRA B

MITRA A

Method

B2B

Biaya Term

Direct

Deskripsi

Pelanggan JARTEL MITRA A ( Originasi seluler, FWA) mengirimkan sms kepada pelanggan Pelanggan JARTEL MITRA B ( Terminasi seluler, FWA) dan dilakukan proses perekaman dan billing oleh perangkat TELKOM, Titik interkoneksi berada pada PoC yang sama

SMS Prosedur

0AB(C) N1 N2 … (N8)


Hal 15 dari 31


c. SMS03 : Transit SMS Internasional dari / ke Luar Negeri ke JARTEL Mitra B melalui Gateway SMS TELKOM


Jenis SMS

Transit SMS Internasional Deskripsi Panggilan

OLO2OLO SMS

SMS Prosedur

Kewajiban (Rp/mnt)

TELKOM

MITRA Orig

TELKOM

MITRA Orig

B2B

-

-

B2B

Accounting Method Cascade/direct

Pelanggan Luar Negeri mengirimkan SMS kepada pelanggan Mitra B dimana SMS disalurkan melalui Gateway SMS Internasional TELKOM dan sebaliknya, dimana titik interkoneksi masuk dengan titik interkoneksi keluar berada di PoC yang sama +62AB(C) N1 N2 N3 … N7 (N8) Pelanggan JARTEL MITRA luar negeri mengirimkan SMS ke nomor pelanggan JARTEL MITRA DOMESTIK atau sebaliknya lengkap dengan menggunakan kode negara Indonesia (+62) dan kode area.


Hal 16 dari 31


C.

Layanan Lanjutan Teleponi Dasar (Advanced Services)

1. TELKOM Free (0800 1 X1-X6)

Layanan Akses Jasa

Jenis Panggilan OLO2FTELKOMFree

Hak (Rp/mnt) TELKOM B2b

TELKOMFree

MITRA Hak JARTAP FWL Rp 73, FWA Rp 211, Hak JARBER Rp 251

Kewajiban (Rp/ mnt) TELKOM JARTAP FWL Rp 73, FWA Rp 211, JARBER Rp 251

Accounting

MITRA

Method

B2b

Direct

Deskripsi

Pelanggan JARTEL MITRA (seluler, JARTAPLOK) melakukan panggilan ke nomor 0800 1 X1-X6. Titik interkoneksi berada pada PoC yang sama atau berbeda dengan nomor pelanggan Call Center yang dipanggil

Dialling Prosedur

Dari JARTAPLOK (FWL, FWA) dan JARBER : melakukan panggilan langsung ke nomor 0800 1 X1-X6

2. TELKOM Split Charging (0804 1 X1-X6)

Layanan

Jenis Panggilan

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/ mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

Rp 350

Retail JARTAP Rp900; JARBER Rp 1100

-

Rp 350

Direct

Akses Jasa TELKOMSplit

OLO2FTELKOMSplit

Deskripsi


Dialling Prosedur



Hal 17 dari 31


3. TELKOM Vote (0806 1 X1-X6)

Layanan

Jenis Panggilan

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/ mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

Rp 570

Retail Rp1500

-

Rp 570

Direct

Akses Jasa TELKOMVote

OLO2FTELKOMVote

Deskripsi


Dialling Prosedur


4. TELKOM Uni (0807 1 X1-X6)

Layanan

Jenis Panggilan

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/ mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

Rp 250


-

Rp 250

Direct

Akses Jasa TELKOMUni

OLO2FTELKOMUni

Deskripsi


Dialling Prosedur



Hal 18 dari 31


5. TELKOM Premium (0809 1 X1-X6)

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/ mnt)

Accounting

Layanan

Jenis Panggilan

Akses Jasa TELKOMPremium

OLO2FTELKOMPremium

Deskripsi


Dialling Prosedur


TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

Rp 2100

Retail Rp3800

-

Rp 2100

Direct

6. Akses Jasa Call Center (140XY)

Layanan

Jenis Panggilan

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/ mnt)

TELKOM

MITRA

TELKOM

Rp250


-

MITRA

Method

Akses Jasa Call Center

OLO2F140XY

Deskripsi

Pelanggan JARTEL MITRA (seluler, JARTAPLOK) melakukan panggilan ke nomor 140XY. Titik interkoneksi berada pada PoC yang sama atau berbeda dengan nomor pelanggan Call Center yang dipanggil

Dialling Prosedur

Dari JARTAPLOK (FWL, FWA) dan JARBER : panggilan menuju 140XY (tanpa menggunakan area code)


Rp250

Accounting

Direct

Hal 19 dari 31


7. Akses Jasa Call Center (500XYZ)

Layanan Akses Jasa Call Center

D.

Jenis Panggilan OLO2F500XYZ

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/ mnt)

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Rp250


-

Rp250


Deskripsi

Pelanggan JARTEL MITRA (seluler, JARTAPLOK) melakukan panggilan ke nomor 500XYZ. Titik interkoneksi berada pada PoC yang sama atau berbeda dengan nomor pelanggan Call Center yang dipanggil

Dialling Prosedur

Dari JARTAPLOK (FWL, FWA) panggilan menuju 500XYZ tanpa menggunakan area code. Dari JARBER panggilan menuju 500XYZ dengan menggunakan area code

Layanan Seleksi Penyelenggara Layanan seleksi penyelenggara tidak berbeda dengan layanan originasi, baik call scenario maupun tarif yang diberlakukan.

1. Layanan seleksi penyelenggara jasa internasional (Ref: OI01)


TELKOM Originasi IN

Kewajiban (Rp/mnt)


594 + b2b

MITRA

TELKOM

Retail

-

MITRA 594 + b2b

Accounting Method Direct Accounting

Deskripsi Panggilan


Dialling Prosedur



Hal 20 dari 31


2. Layanan seleksi penyelenggara jasa SLJJ (Ref: OD01)


TELKOM Originasi Domestik

Kewajiban (Rp/mnt)

Jenis Panggilan F2Fdom

202 + b2b

MITRA

TELKOM

Retail

-

MITRA 202 + b2b

Accounting Method Direct Accounting

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARTAP TELKOM melakukan panggilan SLJJ kepada pelanggan JARTAPLOK/JARTAPDOM dengan menggunakan kode akses 01X milik Penyelenggara Jasa SLJJ MITRA

Dialling Prosedur

01X + Kode Area + Nomor

E.

Kode area : penggunaan “0” pada kode area sesuai ketentuan yang berlaku

Layanan Akses Jasa TELKOM

1. AJT-01 Akses Jasa Internasional TELKOM dari JARTAP Lokal MITRA

Layanan

Jenis Panggilan

Akses Jasa Internasional

FOLO2FInt

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/ mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

retail

594 + b2b

594 + b2b

-

Direct

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARTAPLOK MITRA melakukan panggilan internasional dengan memutar kode akses SLI TELKOM 007

Dialling Prosedur

007+kode negara + kode area + nomor pelanggan


Hal 21 dari 31


2. AJT-02 Akses Jasa Internasional TELKOM dari JARTAP Domestik MITRA (Near-End)

Layanan

Jenis Panggilan


FOLO2FInt

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/ mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

retail

594 + b2b

594 + b2b

-

Direct

Deskripsi Panggilan


Dialling Prosedur


3. AJT-03 Akses Jasa Internasional TELKOM dari JARTAP Domestik MITRA (Far-End)

Layanan

Jenis Panggilan


FOLO2FInt

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/ mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

retail

594 + b2b

594 + b2b

-

Direct

Deskripsi Panggilan


Dialling Prosedur



Hal 22 dari 31


4. AJT-04 Akses Jasa Internasional TELKOM dari JARBER Seluler MITRA (Near-End)

Layanan

Jenis Panggilan


MOLO2FInt

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/ mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

retail

453 + b2b

453 + b2b

-

Direct

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARBERSEL MITRA melakukan panggilan internasional dengan memutar kode akses SLI TELKOM 007 dan atau dengan menekan “+” (plus) sesuai kesepakatan

Dialling Prosedur

[007+kode negara + kode area + nomor pelanggan] atau [“+” + kode negara + kode area + nomor pelanggan]

5. AJT-05 Akses Jasa Internasional TELKOM dari JARBER Seluler MITRA (Far-End)

Layanan

Jenis Panggilan


MOLO2FInt

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/ mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

retail

453 + b2b

453 + b2b

-

Direct

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARBERSEL MITRA melakukan panggilan internasional dengan memutar kode akses SLI TELKOM 007 dan atau dengan menekan “+” (plus) sesuai kesepakatan

Dialling Prosedur



Hal 23 dari 31


6. AJT-06 Akses Jasa Internasional TELKOM dari JARBER Satelit MITRA

Layanan

Jenis Panggilan


SOLO2FInt

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/ mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

retail

b2b

b2b

-

Direct

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARBERSAT MITRA melakukan panggilan internasional dengan memutar kode akses SLI TELKOM 007 dan atau dengan menekan “+” (plus) sesuai kesepakatan

Dialling Prosedur


7. AJT-07 Akses Jasa SLJJ TELKOM dari Pelanggan JARTAPLOK Atau JARBER MITRA

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

Layanan

Jenis Panggilan

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

Terminasi JJ

FOLO2F JJ

Retail

originasi lokal F2F

Beban originasi lokal

Retail

Direct

FOLO2M JJ

Retail

originasi lokal F2M


Retail

Direct

MOLO2F JJ

Retail

originasi lokal M2F


Retail

Direct

MOLO2M JJ

Retail

originasi lokal M2M


Retail

Direct

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARTEL MITRA (PoC-1) melakukan panggilan jarak jauh (JJ) kepada pelanggan JARTAPLOK atau JARBER (PoC-2) dengan menggunakan kode akses SLJJ TELKOM 017 atau prefiks nasional “0”. Titik interkoneksi berada di PoC berbeda dengan PoC nomor pelanggan JARTEL yang dipanggil.

Dialling Prosedur

“0” atau “017” +kode area+ nomor pelanggan JARTAPLOK “017” + nomor pelanggan JARBER Kode area : penggunaan “0” pada kode area sesuai ketentuan yang berlaku


Hal 24 dari 31


F.

Layanan Interkoneksi Teleponi Dasar dan Fitur FWA

1. Terminasi Lokal FWA a. TLW01 : Dari JARTAP Lokal FWL Mitra ke JARTAP Lokal FWA TELKOM (panggilan lokal)


Jenis Panggilan FOLO-FWL2FFWALokal

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

AccountingMetho d

73

Retail

-

73

Direct

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARTAPLOK FWL MITRA melakukan panggilan lokal kepada pelanggan JARTAPLOK FWA TELKOM. Titik interkoneksi berada di PoC yang sama (PoC-1) dengan PoC nomor pelanggan JARTAPLOK FWA TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur


b. TLW02: Dari JARTAP Lokal FWA Mitra ke JARTAP Lokal FWA TELKOM (panggilan lokal)

Layanan

Jenis Panggilan

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

144*)

Retail

-

144*)

Direct

Terminasi Lokal

FOLO-FWA2FFWALokal

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARTAPLOK FWA MITRA melakukan panggilan lokal kepada pelanggan JARTAPLOK FWA TELKOM. Titik interkoneksi berada di PoC yang sama (PoC-1) dengan PoC nomor pelanggan JARTAPLOK FWA TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur


*) Besaran tarif untuk panggilan terminasi lokal FWA to FWA sebesar Rp. 144/menit berlaku apabila OLO menerapkan tarif yang sama (resiprokal). Apabila tidak, maka digunakan tarif terminasi costbased sebesar Rp 211/menit


Hal 25 dari 31


c. TLW03 : Dari JARTAP Domestik FWL Mitra ke JARTAP FWA TELKOM (Panggilan Lokal)

Layanan

Jenis Panggilan

Terminasi Lokal

FOLO-FWL2FFWALokal

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

73

Retail

-

73

Direct

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARTAPLOK FWL MITRA melakukan panggilan lokal kepada pelanggan JARTAPLOK FWL TELKOM. Titik interkoneksi berada di PoC yang sama (PoC-1) dengan PoC nomor pelanggan JARTAPLOK FWA TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur


d. TLW04 : Dari JARTAP Domestik FWL Mitra ke JARTAP FWA TELKOM (Panggilan JJ)

Layanan

Jenis Panggilan

Terminasi Lokal

FOLO-FWL2FFWAJJ

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

211

Retail

-

211

Direct

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARTAPLOK FWL MITRA (PoC-1) melakukan panggilan jarak jauh (JJ) kepada pelanggan JARTAPLOK FWA TELKOM (PoC-2). Titik interkoneksi berada di PoC yang sama (PoC-2) dengan PoC nomor pelanggan JARTAPLOK FWA TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur



Hal 26 dari 31


e. TLW05 : Dari JARTAP Domestik FWA Mitra ke JARTAP FWA TELKOM (Panggilan Lokal)

Layanan

Jenis Panggilan

Terminasi Lokal

FOLO-FWA2FFWALokal

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

144*)

Retail

-

144*)

Direct

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARTAPLOK FWA MITRA melakukan panggilan lokal kepada pelanggan JARTAPLOK FWA TELKOM. Titik interkoneksi berada di PoC yang sama (PoC-1) dengan PoC nomor pelanggan JARTAPLOK FWA TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur


*) Besaran tarif untuk panggilan terminasi lokal FWA to FWA sebesar Rp. 144/menit berlaku apabila OLO menerapkan tarif yang sama (resiprokal). Apabila tidak, maka digunakan tarif terminasi costbased sebesar Rp 211/menit f. TLW06 : Dari JARTAP Domestik FWA Mitra ke JARTAP FWA TELKOM (Panggilan JJ)

Layanan

Jenis Panggilan

Terminasi Lokal

FOLO-FWA2FFWAJJ

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

211

Retail

-

211

Direct

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARTAPLOK FWA MITRA (PoC-1) melakukan panggilan jarak jauh (JJ) kepada pelanggan JARTAPLOK FWA TELKOM (PoC-2). Titik interkoneksi berada di PoC yang sama (PoC-2) dengan PoC nomor pelanggan JARTAPLOK FWA TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur



Hal 27 dari 31


g. TLW07 : Dari JARBER Seluler Mitra ke JARTAP FWA TELKOM


Jenis Panggilan M2FFWALokal

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

209

Retail

-

209

Direct

Deskripsi Panggilan

Panggilan JARBERSEL MITRA kepada pelanggan JARTAPLOK FWA TELKOM (PoC-1). Titik interkoneksi berada di PoC yang sama dengan PoC nomor pelanggan JARTAPLOK FWL TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur


h. TLW08 : Dari JARBER Satelit Mitra ke JARTAP FWA TELKOM


Jenis Panggilan S2FFWALokal

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

209

Retail

-

209

Direct


Pelanggan JARBERSAT MITRA melakukan panggilan lokal kepada pelanggan JARTAPLOK FWA TELKOM. Titik interkoneksi berada di PoC yang sama (PoC-1) dengan PoC nomor pelanggan JARTAPLOK FWA TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur

0AB(C) N1 N2 N3 … N7 (N8). Untuk panggilan lokal dari JARBERSAT tetap memutar kode area 0AB(C)


Hal 28 dari 31


2. Terminasi Jarak Jauh FWA a. TJW01 : Dari JARTAP Domestik FWL Mitra ke JARTAP FWA TELKOM


Jenis Panggilan FOLO-FWL2FFWAJJ

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

419

Retail

-

419

Direct

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARTAPDOM FWL MITRA (PoC-1) melakukan panggilan jarak jauh (JJ) kepada pelanggan FWA TELKOM (PoC-2). Titik interkoneksi berada di PoC yang berbeda dengan PoC nomor pelanggan JARTAPLOK FWA TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur


b. TJW02 : Dari JARTAP Domestik FWA Mitra ke JARTAP Domestik FWA TELKOM


Jenis Panggilan FOLO-FWA2FFWAJJ

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

419

Retail

-

419

Direct

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARTAPDOM FWA MITRA (PoC-1) melakukan panggilan jarak jauh (JJ) kepada pelanggan FWA TELKOM (PoC-2). Titik interkoneksi berada di PoC yang berbeda dengan PoC nomor pelanggan JARTAPLOK FWA TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur



Hal 29 dari 31


c. TJW03 : Dari JARBER Seluler Mitra ke JARTAP Domestik FWA TELKOM

Layanan

Terminasi JJ

Jenis Panggilan

M2FFWAJJ

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

577

Retail

-

577

Direct

Deskripsi Panggilan

Pelanggan JARBERSEL MITRA (PoC-1) melakukan panggilan jarak jauh (JJ) kepada pelanggan JARTAP FWA TELKOM (PoC-1). Titik interkoneksi berada di PoC yang berbeda dengan PoC nomor pelanggan JARTAP FWA TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur


d. TJW04 : Dari JARBER Satelit Mitra ke JARTAP Domestik FWA TELKOM


Jenis Panggilan S2FFWALocal

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

611

Retail

-

611

Direct


Pelanggan JARBERSAT MITRA melakukan panggilan Jarak Jauh kepada pelanggan JARTAP FWA TELKOM. Titik interkoneksi berada di PoC yang berbeda dengan PoC nomor pelanggan JARTAP FWA TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur

0AB(C) N1 N2 N3 … N7 (N8). Pelanggan JARBERSAT memutar kode area 0AB(C)


Hal 30 dari 31


3. Terminasi Domestik FWA a. TDW01 : Dari JARTAP Internasional MITRA ke JARTAP Domestik FWA TELKOM

Layanan

Jenis Panggilan

Hak (Rp/mnt)

Kewajiban (Rp/mnt)

Accounting

TELKOM

MITRA

TELKOM

MITRA

Method

610

Retail

-

610

Direct

Terminasi Domestik

Fin2FFWADomestik

Deskripsi Panggilan

Pelanggan luar negeri melakukan panggilan kepada pelanggan JARTAP FWA TELKOM (PoC-1 atau PoC-2) melalui JARTAPIN MITRA. Titik interkoneksi berada di PoC yang sama atau berbeda dengan PoC nomor pelanggan JARTAP FWA TELKOM yang dipanggil

Dialling Prosedur

+62AB(C) N1 N2 N3 … N7 (N8) Pelanggan JARTEL MITRA luar negeri memanggil nomor pelanggan JARTAPLOK TELKOM lengkap dengan menggunakan kode negara Indonesia (+62) dan kode area

4. Originasi FWA a. OIW01 : Originasi Internasional dari JARTAP FWA TELKOM ke JARTAP Internasional MITRA


TELKOM Originasi IN

Kewajiban (Rp/mnt)


610 +b2b

MITRA

TELKOM

Retail

-

MITRA 610 + b2b


Deskripsi Panggilan


Dialling Prosedur



Hal 31 dari 31


PETUNJUK PELAKSANAAN UJI COBA SISTEM INTERKONEKSI





Hal

i


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .......................................................................................................ii A. Ketentuan Umum ..................................................................................... 1 B. Uji integrasi ............................................................................................ 1 C. Uji coba Panggilan Interkoneksi ................................................................. 2 D. Uji coba perekaman data panggilan (Call Data Record-CDR).......................... 3 E. Uji coba Billing Interkoneksi ...................................................................... 3


Hal ii




Hal iii


PETUNJUK PELAKSANAAN UJI COBA SISTEM INTERKONEKSI A. Ketentuan Umum Uji Coba Sistem Interkoneksi diatur dengan memperhatikan petunjuk pelaksanaan sebagaimana tersebut di bawah ini : 1.

Uji Coba Sistem Interkoneksi dilaksanakan terhadap setiap penambahan lokasi interkoneksi baru.

2.

Lingkup Uji Coba Sistem Interkoneksi yang disepakati Para Pihak untuk dilaksanakan meliputi : a.

Uji integrasi.

b.

Uji coba Panggilan Interkoneksi.

c.

Uji coba perekaman data panggilan (Call Data Record-CDR).

d.

Uji coba billing Interkoneksi.

3.

Selama masa pelaksanaan Uji Coba Sistem Interkoneksi, MITRA dapat menggunakan fasilitas milik TELKOM secara berbatas waktu.

4.

Jika fasilitas sebagaimana dimaksud dalam butir (3) tidak tersedia, MITRA wajib menyediakannya sehingga memungkinkan Uji Coba Sistem Interkoneksi terlaksana dengan baik.

5.

TELKOM berhak memutus atau memblokir fasilitas yang disediakan oleh TELKOM apabila perangkat MITRA mengakibatkan gangguan pada JARTEL TELKOM dengan pemberitahuan kepada MITRA secara lisan maupun tertulis sebelumnya.

6.

Biaya-biaya yang timbul selama pelaksanaan Uji Coba Sistem Interkoneksi sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab MITRA.

7.

MITRA wajib melunasi seluruh biaya sebagaimana dimaksud butir (5) kepada TELKOM sebelum implementasi interkoneksi secara komersial.

8.

Hasil Uji Coba Sistem Interkoneksi dituangkan dalam Berita Acara Uji Coba Sistem Interkoneksi yang ditandatangani oleh Para Pihak.

B. Uji integrasi 1.

Uji Sentral Gerbang Sebelum dilakukan uji integrasi, TELKOM dapat melakukan Uji Coba terhadap Sentral Gerbang MITRA yang belum mendapat sertifikasi dari instansi yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut : a.

Sentral Gerbang MITRA yang digunakan untuk penyelenggaraan jasa MITRA harus sesuai dengan konfigurasi teknis yang tercantum dalam Dokumen Pendukung A.3 (tentang “Konfigurasi Interkoneksi”) dan spesifikasi teknis yang tercantum dalam Dokumen Pendukung D (tentang “Spesifikasi Teknis”).

b.

Prinsip Pengujian 1) Para Pihak berhak untuk meminta dilakukannya pengujian Sentral Gerbang milik Pihak lainnya guna menjamin kerjasama (interworking) yang benar. 2) Pengujian bervariasi tergantung kepada pembuat Sentral Gerbang, level software-nya dan metode implementasinya. 3) Ruang lingkup pengujian hendaknya mengacu kepada rekomendasi ITU-T yang relevan.


Hal 1 dari 3


c.

Informasi Pengujian 1) Dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permintaan tertulis untuk pengujian Sentral Gerbang dari Pihak lainnya, suatu Pihak harus memberikan indikasi awal tentang level pengujian yang diperlukan (setelah menerima rincian mengenai level pembuatan hardware dan software, layanan, pernyataan Pihak lainnya tentang bahwa sistemnya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 2) Jika prosedur pengujian yang diajukan oleh suatu Pihak berbeda jauh dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian, maka Pihak lainnya (yang menyerahkan prosedur pengujian kepada Pihak tersebut) dapat memungut biaya yang timbul akibat prosedur tersebut.

d.

Provisi pada Pengujian Sentral Gerbang 1) Level Pengujian Minimum – suatu Sentral Gerbang yang diajukan oleh suatu Pihak untuk diuji, dari jenis yang sama yang telah sukses dalam pengujian interkoneksi dengan kandungan level software yang sama, hanya memerlukan pengujian minimum. Waktu pengujian adalah sekitar 20 (dua puluh) hari kerja. 2) Level Pengujian Intermediate – suatu Sentral Gerbang yang diajukan oleh suatu Pihak untuk diuji, dari jenis yang sama yang telah sukses dalam pengujian interkoneksi dengan kandungan level software berbeda, memerlukan pengujian tambahan (pengujian network interworking) dibanding dengan level minimum. Waktu pengujian adalah sekitar 40 (empat puluh) hari kerja. 3) Level Pengujian Lengkap – suatu Sentral Gerbang (baru atau perubahan besar dari Sentral Gerbang lama) yang diajukan oleh suatu Pihak untuk diuji dan belum pernah sukses dalam pengujian interkoneksi, memerlukan pengujian validasi interface (Interface Validation Testing) menggunakan simulator protokol disamping pengujian lainnya. Waktu pengujian adalah sekitar 70 (tujuh puluh) hari kerja.

e.

2.

C.

Hasil uji coba Sentral Gerbang dituangkan dalam Berita Acara uji coba Sentral Gerbang yang ditandatangani kedua belah Pihak.

Uji Integrasi Jaringan a.

MITRA memberitahukan kepada TELKOM bahwa sistemnya telah siap untuk dilakukan uji integrasi jaringan dengan menyampaikan informasi yang diperlukan sebelum pelaksanaan pengujian tersebut.

b.

TELKOM wajib memberikan jawaban disertai dengan informasi yang diperlukan untuk pengujian tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tersebut.

c.

Pelaksanaan pengujian tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya tanggapan dari TELKOM.

d.

Uji integrasi jaringan dilaksanakan dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja.

e.

Hasil uji integrasi jaringan dituangkan dalam Berita Acara Uji Integrasi yang ditandatangani oleh Kedua belah Pihak.

Uji coba Panggilan Interkoneksi Setelah dilakukan uji coba integrasi, untuk memastikan bahwa integrasi tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka harus dilakukan uji coba Panggilan Interkoneksi dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Pemilihan call scenario untuk panggilan interkoneksi yang dianggap dapat mewakili dari semua kemungkinan call scenario yang akan terjadi. 2. Uji coba panggilan interkoneksi menggunakan nomor khusus yang digunakan untuk pengetesan.


Hal 2 dari 3


3. 4.

Setiap panggilan dalam uji coba dilakukan perekaman dengan titik perekaman sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Durasi untuk uji coba panggilan diupayakan minimal dapat mewakili untuk durasi diatas minimum durasi, diatas minimum durasi dan long durasi sesuai dengan kriteria perangkat yang digunakan untuk merekam.

D. Uji coba perekaman data panggilan (Call Data Record-CDR) Uji coba perekaman data panggilan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan uji coba panggilan interkoneksi. Uji coba perekaman data panggilan dilaksanakan di setiap perangkat MITRA yang digunakan untuk melakukan perekaman data panggilan interkoneksi. Hasil perekaman tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai source data billing interkoneksi.

E.

Uji coba Billing Interkoneksi Sebelum dilakukan penyaluran trafik secara komersial, maka dilaksanakan uji coba billing interkoneksi untuk memastikan bahwa data hasil perekaman dapat diolah oleh ”Sistem Billing Interkoneksi”. Sumber data menggunakan hasil perekaman sebelumnya. Pada uji coba billing ini, harus dipastikan bahwa CDR dapat terproses dan tidak menimbulkan anomali. Apabila dari hasil billing tersebut, CDR tidak berhasil diproses, maka proses perekaman diulang kembali dengan melakukan test call kembali sampai billing berhasil diproses. Langkah detail penyelesaian billing diuraikan pada Dokumen Pendukung B – Penagihan dan Pembayaran pada point C (Penyelesaian keuangan untuk layanan interkoneksi berbasis trafik).


Hal 3 dari 3


PETUNJUK PELAKSANAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN INTERKONEKSI



Dok Pendukung A12 - - Petunjuk Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Interkoneksi

Hal i


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .......................................................................................................ii A. Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Interkoneksi .................................. 1 B. Mekanisme Penyelesaian Gangguan ........................................................... 3 C. Mekanisme Penyelesaian Gangguan Emergency ........................................... 4 D. Ijin Masuk Lokasi ..................................................................................... 4 E. Pertemuan Perencanaan Bersama (Joint Planning Session = JPS) .................. 5 F. Parameter Operasi dan Performansi ........................................................... 5 G. Tingkat Pelayanan Jaringan ....................................................................... 6 H. Forum Pertemuan Teknis .......................................................................... 7 I. Bagan Alur Penanganan Gangguan dan Kontak Layanan ..............................10


Hal ii dari 11



Hal iii dari 11


PETUNJUK PELAKSANAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN INTERKONEKSI

A.

Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Interkoneksi Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Interkoneksi wajib dilaksanakan oleh masing-masing Pihak dengan memperhatikan petunjuk sebagaimana tersebut di bawah ini: 1.

Batas fisik tanggung jawab operasi dan pemeliharaan atas perangkat interkoneksi dari Para Pihak adalah Titik Interkoneksi, dan masing-masing Pihak bertanggung jawab untuk keamanan pengoperasian sistemnya.

2.

Para Pihak wajib untuk menjaga dan melakukan pemeliharaan terhadap sistem hubungan interkoneksi dalam keadaan dapat beroperasi dengan baik dan aman, termasuk tapi tidak terbatas menjaga dan memelihara FPI.

3.

Para Pihak wajib mengusahakan dan mewujudkan dengan segala daya upayanya untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyaluran Panggilan Interkoneksi dengan melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sebaikbaiknya.

4.

Dalam hal pelaksanaan pemeliharaan atau perbaikan yang diperlukan atas sistem hubungan interkoneksi oleh satu Pihak (”Pihak Yang Melakukan Pemeliharaan”) dapat atau akan mengakibatkan gangguan atau pemutusan hubungan interkoneksi, Pihak Yang Melakukan Pemeliharaan tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya, sedini mungkin, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum dilakukannya pekerjaan pemeliharaan tersebut.

5.

Pihak Yang Melakukan Pemeliharaan sebagaimana tersebut pada butir (4) di atas, akan memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai rencana, tempat, waktu dan jangka waktu Pemeliharaan tersebut di atas, diantaranya mengenai peralatan yang akan dirawat, kemungkinan bentukbentuk gangguan atau pemutusan sistem hubungan interkoneksi, usulan tindakan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Yang Melakukan Pemeliharaan guna menghindari gangguan dan pemutusan sistem hubungan interkoneksi dan menjaga hubungan interkoneksi tetap terjaga tanpa gangguan, termasuk diantaranya memberikan ruting alternatif (untuk sementara waktu) tanpa biaya tambahan apapun, dan hal-hal lain yang dipandang perlu diketahui oleh Pihak lainnya.

6.

Bila dipandang perlu oleh Pihak Yang Melakukan Pemeliharaan atau Pihak lainnya, kedua belah Pihak dapat melakukan pertemuan guna membahas rencana pekerjaan Pemeliharaan tersebut dan tindakan-tindakan yang akan diambil oleh Para Pihak guna memastikan bahwa pekerjaan Pemeliharaan tidak akan mengganggu atau terjadi pemutusan sistem hubungan interkoneksi.

7.

Dalam hal pekerjaan Pemeliharaan atau perbaikan sistem hubungan interkoneksi oleh Pihak Yang Melakukan Pemeliharaan mensyaratkan pemindahan peralatan Pihak lain yang ditempatkan di lokasi Pihak Yang Melakukan Pemeliharaan, maka persetujuan dari Pihak lain untuk memindahkan peralatan tersebut diperlukan sebelum pemindahan tersebut dilakukan, biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pemindahan tersebut akan dibicarakan oleh kedua belah Pihak.

8.

Dalam hal perbaikan darurat yang akan dilakukan oleh Pihak Yang Melakukan Pemeliharaan mensyaratkan peralatan Pihak lain harus


Hal 1 dari 11


dimatikan atau Pihak Yang Melakukan Pemeliharaan memerlukan bantuan yang berhubungan dengan peralatan Pihak lain, maka Pihak Yang Melakukan Perbaikan wajib memberitahukan kepada Pihak lain sesuai dengan pada butir (4) dan (5). Bila dipandang perlu, Pihak lain tersebut dapat mengirimkan personil berdasarkan kondisi darurat ke FPI. 9.

10.

Dalam hal salah satu Pihak mengetahui terjadi kesalahan atau kerusakan pada FPI atau Peralatan tertentu milik Pihak lainnya yang berada di lokasi Pihak tersebut, dimana kesalahan atau kerusakan tersebut dapat mempengaruhi beroperasinya FPI milik Pihak tersebut atau menggangu sistem interkoneksi secara keseluruhan, atau mengakibatkan rusaknya bangunan, FPI atau Peralatan milik Pihak tersebut, maka Pihak tersebut: a.

Wajib memberitahu kepada Pihak lain mengenai kesalahan atau kerusakan FPI tersebut dan pengaruhnya yang mungkin terjadi kepada FPI atau Peralatan milik salah satu Pihak secepat mungkin

b.

Dalam terjadi kesalahan atau kerusakan yang dapat mengakibatkan seseorang cedera atau kerusakan yang lebih besar terhadap bangunan maupun Peralatan milik Pihak tersebut, Pihak lainnya dan/atau pihak ketiga, maka Pihak tersebut dapat segera melakukan tindakan darurat atau pendahuluan yang diperlukan guna mencegah kecelakaan atau kerusakan lebih lanjut sebelum kehadiran personil dari pihak yang akan memperbaiki Peralatan yang rusak tersebut.

Para Pihak dapat menggantikan Peralatannya masing-masing yang terdapat dalam FPI dengan peralatan yang serupa atau dengan disain yang baru dan memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilakukan penggantian, dengan ketentuan : a.

Para Pihak setuju bahwa Peralatan menimbulkan atau menyebabkan :

baru

tersebut

tidak akan

1)

Kesulitan teknis, termasuk mempengaruhi keutuhan struktur, kestabilan dan keamanan dari FPI tersebut.

2)

Gangguan langsung pada penyediaan telekomunikasi hubungan interkoneksi.

3)

Gangguan langsung terhadap peralatan milik pihak ketiga yang berlokasi di FPI yang mempengaruhi kinerja peralatan tersebut.

4)

Ancaman yang nyata terhadap kesehatan dan keselamatan personil yang bekerja di lingkungan FPI tersebut.

layanan

jasa

b.

Pekerjaan penggantian Peralatan tersebut dilakukan pada waktu yang telah dijadwalkan atau pada waktu lain yang disepakati oleh Para Pihak dan dilakukan Uji fungsi dari integrasi penggantian perangkat untuk menjaga sistem hubungan interkoneksi sesuai dengan butir (4)

c.

Penggantian peralatan tertentu tidak akan menimbulkan gangguan pada Peralatan lain secara keseluruhan yang terdapat dalam FPI tersebut.

11.

Sehubungan dengan fasilitas bawah tanah dimana Peralatan Pihak tertentu tersimpan secara terpisah dalam sub-duct yang berbeda, Para Pihak dapat menetapkan prosedur yang berbeda untuk penggantian peralatan tersebut.

12.

Masing-masing Pihak tidak diperkenankan untuk melakukan atau mengizinkan pihak ketiga melakukan sesuatu berkaitan dengan FPI yang dapat mengakibatkan gangguan atau kerusakan material, atau menghentikan kesinambungan penggunaan atau pengoperasian suatu peralatan milik Pihak lainnya. Ketentuan ini tidak berlaku untuk kasus interupsi atau penghentian sementara pada penggunaan atau


Hal 2 dari 11


pengoperasian suatu Peralatan yang diperlukan bagi proses pemasangan atau pemeliharaan Peralatan pada kondisi darurat.

B.

13.

Dalam hal salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lain tentang terjadinya gangguan sebagai akibat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan Pihak lain, maka dalam hal gangguan tersebut terbukti sebagai akibat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan Pihak lain tersebut, maka Pihak lain tersebut wajib untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi.

14.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tentang terjadinya gangguan yang diakibatkan oleh Peralatan milik satu Pihak, dan Pihak tersebut tidak dapat menunjukkan kepada Pihak lain yang memberitahukan bahwa gangguan yang terjadi bukan akibat dari Peralatannya, maka Pihak lain tersebut wajib menugaskan tenaga ahli independen untuk menemukan penyebab gangguan tersebut dan cara untuk memperbaikinya.

15.

Apabila tenaga ahli independen sebagaimana tersebut pada butir (14) di atas menyimpulkan bahwa gangguan berasal Peralatan milik satu Pihak, dan guna menghilangkan gangguan, Peralatan tersebut harus di shut down dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah menerima kesimpulan secara tertulis dari tenaga ahli independen tersebut.

16.

Tindakan satu Pihak yang menimbulkan kerusakan terhadap FPI atau Peralatan milik Pihak lain yang terdapat dalam FPI, maka Pihak tersebut diwajibkan untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan yang terjadi dan berbagai biaya lain terkait dalam jumlah yang wajar untuk memperbaiki atau mengganti Peralatan tersebut walaupun kewajiban ini tidak tercantum dalam Perjanjian.

17.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian dan peningkatan standar kualitas layanan kepada Pelanggan Para Pihak, Para Pihak sepakat : a.

Saling memberikan informasi atau pelaporan dan data pengukuran trafik Link Interkoneksi antar Sentral Gerbang dengan jangka waktu yang disepakati masing-masing Pihak.

b.

Menetapkan tolok ukur parameter teknis dan pelayanan akses jaringan secara terukur dan berjangka waktu sesuai dengan kondisi yang diinginkan yang dituangkan pada Perjanjian Kerjasama.

18.

Para Pihak sepakat untuk menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan bersama dalam mengatasi gangguan sehari-hari dan sistem Disaster Recovery untuk gangguan yang terjadi akibat Force Majeure.

19.

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan perangkat interkoneksi, Para Pihak sepakat untuk saling membantu dalam memberikan kemudahan ijin masuk ke lokasi perangkat interkoneksi.

Mekanisme Penyelesaian Gangguan 1.

Laporan adanya gangguan pada perangkat interkoneksi dan/atau sistem dan/atau sub sistem salah satu Pihak yang berpengaruh pada sistem dan/atau sub sistem Pihak lainnya, dapat disampaikan oleh salah satu Pihak yang terlebih dahulu mengetahui terjadinya gangguan kepada Pihak lainnya. Masing-masing pihak harus menyediakan Help Desk Centre 7x24 jam sebagai media penerima laporan gangguan dan fungsi koordinasi atau prosedur eskalasi dari setiap task gangguan.


Hal 3 dari 11


C.

D.

2.

Dalam hal salah satu Pihak karena sesuatu hal belum dapat menyelesaikan gangguan yang menjadi tanggung jawabnya, maka dapat dibantu dan diselesaikan oleh Pihak lainnya dengan beban biaya menjadi tangung jawab Pihak yang memiliki perangkat dan mengalami gangguan.

3.

Penanganan gangguan pada sistem dan/atau sub sistem yang berpengaruh pada sistem dan/atau sub sistem Pihak lainnya, dilaksanakan dengan melibatkan Para Pihak.

4.

Biaya yang dikeluarkan dalam pemeliharaan dan perbaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak yang memiliki perangkat.

5.

Gangguan yang diakibatkan oleh kelalaian salah satu Pihak yang menyebabkan gangguan pada Pihak lainnya, merupakan tanggung jawab Pihak yang menyebabkan terjadinya gangguan, termasuk seluruh biaya perangkat yang harus diganti atau diperbaiki.

6.

Apabila terjadi gangguan link interkoneksi yang mengakibatkan Perhubungan Putus (PERPU) sehingga Para Pihak tidak dapat menyalurkan trafik interkoneksi atau hubungan sistem interkoneksi, maka link interkoneksi akan dialihkan ke sistem yang lain dengan koordinasi Para Pihak.

7.

Apabila terjadi trafik blok atau call blok pada link interkoneksi, maka penanganan gangguan diselesaikan dengan koordinasi Para Pihak.

8.

Apabila terjadi gangguan yang berulang-ulang pada link dan perangkat interkoneksi yang sama sedemikian hingga availability sirkit interkoneksi tidak tercapai, MITRA dapat mengajukan permintaan mutasi sirkit atau perangkat interkoneksi di sisi masing-masing Pihak.

Mekanisme Penyelesaian Gangguan Emergency 1.

Apabila terjadi gangguan emergency dan/atau force majeure, masingmasing Pihak harus memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu maksimal 1 x 24 jam. Masing-masing pihak harus menyediakan Help Desk Centre 7x24 jam sebagai media penerima laporan gangguan dan fungsi koordinasi atau prosedur eskalasi dari setiap task gangguan.

2.

Para Pihak sepakat untuk menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan bersama dalam mengatasi gangguan emergency dan/atau force majeure sehingga sistem hubungan dan trafik interkoneksi dapat tetap disalurkan.

3.

Untuk mengatasi gangguan emergency dan/atau force majeure Para Pihak sepakat untuk membentuk tim koordinasi.

4.

Dalam hal gangguan emergency dan/atau force majaeure yang terjadi bersifat masal, maka masing-masing Pihak bertanggung jawab terhadap penanggulangan gangguan terhadap sistem dan/atau sub sistem masingmasing Pihak.

Ijin Masuk Lokasi 1.

Dalam kondisi normal, MITRA yang akan melakukan kegiatan pemeliharaan atau perbaikan perangkatnya yang berada di lokasi TELKOM, minimal 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan harus menyampaikan permohonan ijin masuk lokasi kepada TELKOM yang memuat informasi jadwal dan rincian kegiatan, nama-nama personil yang terlibat dan daftar perangkat yang akan dilakukan perbaikan/pemeliharaan.


Hal 4 dari 11


2.

E.

Dalam kondisi emergency (darurat), MITRA dapat melakukan kegiatan pemeliharaan atau perbaikan perangkatnya yang berada di lokasi TELKOM tanpa permohonan ijin terlebih dahulu dan harus didampingi oleh petugas dari TELKOM.

Pertemuan Perencanaan Bersama (Joint Planning Session = JPS) JPS antara TELKOM dan MITRA dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, yang bertujuan untuk meng-inventory kebutuhan SARTEL maupun Kapasitas Interkoneksi yang dibutuhkan MITRA (short term) dan rencana perkembangannya ke depan (long term).

F.

Parameter Operasi dan Performansi 1.

Parameter Operasi Interkoneksi yang digunakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang tercantum dalam Dokumen Pendukung D (tentang “Spesifikasi Teknis”).

2.

Formula Parameter Performansi jaringan yang terkait dengan Layanan Interkoneksi Trafik Sensitif adalah sebagai berikut: a.

Availability Sirkit

  ∑ (nixTi     x100% AV = 1 −    nxT      ni Ti n T

b.

: : : :

Availability Transmisi

  ∑ ( NixTi     x100% AV = 1 −    NxT      Ni Ti N T

c.

jumlah sirikit terganggu durasi waktu gangguan (menit) jumlah sirkit operasi durasi waktu operasi satu bulan (menit)

: : : :

jumlah link transmisi terganggu durasi waktu gangguan (menit) jumlah link transmisi operasi durasi waktu operasi satu bulan (menit)

ASR

ASR = d.

JumlahCallAnswer x100% JumlahCallSeizure

Call Block

CallBlock =

JumlahCallBlock x100% JumlahBids (CallAttempts )

Bids = seizure + loss e.

Occupancy

Occupancy = f.

JumlahCarriedTraffic( peak erlang) x100% JumlahSirkitOperasi

CCS#7 Link Load


Hal 5 dari 11


C / LL(Tx atau RX) = (6 xMSU ) +

g.

SIF / SIO on busy quarter 8 x900

Trafficability

Trafficability = h.

JumlahCallSeizure x100% JumlahCallAttempt

Successfull Message Ratio (SMR) Signalling STP (dihapuskan)

SMR(%) = i.

MSUyangdikirim − ( MSUDiscarded + MSU Re transmitted ) x100% MSUyangdikirim

Post Dialing Delay (PDD) Adalah interval waktu antara saat berakhirnya pemilihan (dialing) oleh pelanggan dan tibanya nada panggil atau nada sibuk pada PSTN (dengan pengiriman end block).

3.

Formula Parameter Performansi jaringan yang terkait dengan Layanan Interkoneksi Non Trafik Sensitif adalah sebagai berikut: a.

Availability Sirkit

  ∑ (nixTi     x100% AV = 1 −    nxT      ni Ti n T

b.

jumlah sirikit terganggu durasi waktu gangguan (menit) jumlah sirkit operasi durasi waktu operasi satu bulan (menit)

Availability Transmisi

  ∑ ( NixTi     x100% AV = 1 −    NxT      Ni Ti N T

c.

: : : :

: : : :

jumlah link transmisi terganggu durasi waktu gangguan (menit) jumlah link transmisi operasi durasi waktu operasi satu bulan (menit)

BER Bit Error Rate (BER) adalah tingkat error dalam suatu jaringan / link yang diukur saat instalasi dalam periode 1 x 24 jam

G.

Tingkat Pelayanan Jaringan 1.

2.

Tingkat pelayanan jaringan TELKOM kepada MITRA : a.

Availability sirkit interkoneksi minimal 99%.

b.

ASR interkoneksi dari jaringan MITRA minimal 55%.

c.

Call Block maksimum 1%.

Tingkat pelayanan jaringan MITRA kepada TELKOM :


Hal 6 dari 11


a.

Availability sirkit interkoneksi minimal 99%.

b.

ASR interkoneksi dari jaringan TELKOM minimal 55%.

c.

Call Block maksimum 1%.

3.

Parameter CCS#7 link load, 1 (satu) sirkit SDL maksimum dibebani 0.2 Erl one way.

4.

TELKOM dan MITRA memberikan jaminan Occupancy Sirkit interkoneksi dengan ketentuan sebagai berikut : Jumlah Sirkit L-OCC (%) S-OCC (%) U-OCC (%) 1 – 30 20 35 50 31 – 60 30 45 60 61 – 120 40 55 70 121 – 210 50 65 80 211 – 1200 60 70 85 > 1200 70 80 90 Keterangan :

5.

H.

a.

L-OCC adalah Lower Limit Occupancy, bila occupancy yang terukur lebih kecil dari L-OCC maka jumlah sirkit dapat dikurangi.

b.

U-OCC adalah Upper Limit Occupancy, bila occupancy yang terukur lebih besar dari U-OCC maka jumlah sirkit harus ditambah.

c.

S-OCC adalah Standard Occupancy yang digunakan sebagai standard redimensioning penambahan/pengurangan.

TELKOM dan MITRA memberikan Laporan Tingkat Kualitas Layanan dalam periode bulanan per tanggal 14 setiap bulan.

Forum Pertemuan Teknis 1.

Pertemuan Teknis antara TELKOM dengan MITRA dilaksanakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau sesuai kesepakatan, baik secara langsung atau melalui teleconference.

2.

Pertemuan Teknis dilaksanakan untuk melakukan berbagai kajian teknis yang terkait dengan implementasi dan operasi penyediaan layanan yang meliputi namun tidak terbatas pada : a.

b.

Perencanaan Awal Kapasitas dan Struktur Rute Trafik, dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut : 1)

Pertemuan Teknis Perencanaan Awal Kapasitas harus dilakukan untuk menentukan kapasitas terpasang, lokasi sentral gerbang masing-masing pihak dan fasilitas transmisi yang digunakan

2)

Pada awal pelaksanaan Interkoneksi, minimal jumlah link interkoneksi yang dipasang adalah minimal 1 (satu) E1 untuk trafik pembicaraan dan 2 (dua) SDL mated pair untuk trafik pensinyalan CCS#7.

Penambahan PoI, dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut : 1)

Pada pertemuan teknis penambahan PoI, pihak yang mengajukan penambahan PoI harus mengajukan surat usulan penambahan lokasi PoI baru yang disertai usulan tabel ruting, penomoran dan penambahan PoC ke pihak lainnya selambatlambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pertemuan teknis dilakukan


Hal 7 dari 11


c.

2)

Pada pertemuan teknis tersebut para pihak akan membahas usulan penambahan PoI baru, tabel ruting, penomoran dan penambahan PoC tersebut untuk mencapai kesepakatan atas usulan tersebut.

3)

Sepanjang tidak ada kendala teknis, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah disepakati penambahan lokasi PoI baru, tabel ruting, penomoran dan penambahan PoC tersebut, para pihak akan mengimplementasikan penyambungan PoI tersebut.

Peninjauan Kapasitas Terpasang, dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut : 1)

Pertemuan teknis untuk peninjauan kapasitas terpasang dilakukan secara berkala antara Para Pihak sekurang-kurangnya sekali dalam setahun guna membahas hal-hal berikut, utamanya mengenai Profil kapasitas terpasang, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kinerja sistem interkoneksi. Adapun jadwal dan tempat pertemuan akan diajukan dalam surat permintaan dilakukannya pertemuan teknis.

2)

Para Pihak wajib memberikan Profil Kapasitas yang berkaitan dengan Penyediaan Kapasitas dan Pengaturan Ulang Kapasitas pada setiap titik koneksi (yang telah ada maupun yang diusulkan). Pengaturan Ulang Kapasitas tertentu dapat dimulai oleh Pihak yang membutuhkan Kapasitas tersebut. Setiap Profil Kapasitas harus menggambarkan kebutuhan kapasitas bagi Para Pihak dan harus diidentifikasikan bagi setiap Koneksi Switch.

3)

Profil Kapasitas harus diberikan secara tertulis oleh Para Pihak ke Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum pertemuan teknis ini dilakukan;

4)

Masing-masing Pihak dapat mengajukan secara tertulis permintaan penghapusan suatu kapasitas (yang telah dibayarnya) yang disediakan oleh Pihak lain. Permintaan penghapusan kapasitas harus mencantumkan tanggal saat kapasitas tersebut tidak diperlukan lagi. Pihak yang menerima permintaan penghapusan kapasitas harus melaksanakannya dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permintaan tersebut.

5)

Perubahan pemesanan Kapasitas dapat dilakukan berkaitan dengan hal kesalahan minor, seperti misalnya salah ketik dan sebagainya. Perubahan pemesanan Kapasitas dapat dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemesanan dilakukan (kecuali bagi perubahan yang bersifat administrasi atau tidak penting)

6)

Setiap pihak dapat membatalkan pemesanan kapasitasnya dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja terhitung dari tanggal pemesanan. Pembatalan pemesanan setelah jangka waktu tersebut akan dikenakan biaya pembatalan (besar biaya pembatalan sesuai kesepakatan MITRA dan TELKOM yang dituangkan dalam Perjanjian).

7)

Berita acara pertemuan, termasuk didalamnya perubahan kapasitas terpasang yang disepakati oleh Para Pihak akan ditandatangani oleh Para Pihak dalam waktu selambat-


Hal 8 dari 11


lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pertemuan tersebut. d.

e.

Terjadinya Penyumbatan (kongesti) pada ketentuan pelaksanaan sebagai berikut :

Kapasitas,

dengan

1)

Pertemuan teknis dapat dilakukan dari waktu ke waktu di luar jadwal yang telah disepakati (berkala) jika terjadi atau diperkirakan akan terjadi penyumbatan (kongesti) pada Kapasitas terpasang.

2)

Masing-masing Pihak yang mengalami atau akan mengalami penyumbatan dapat meminta secara terulis dilakukannya suatu Pertemuan melalui permintaan tertulis salah satu Pihak (”Surat Permintaan Pertemuan”). Surat Permintaan Pertemuan tersebut harus menyebutkan sekurang-kurangnya usulan tempat dan waktu pertemuan, statistik profil trafik.

3)

Para Pihak sepakat bahwa tempat dan waktu pertemuan ditentukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan syarat waktu pertemuan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Surat Permintaan Pertemuan diterima pihak lainnya.

4)

Pada saat suatu rute trafik yang digunakan untuk menyampaikan panggilan memperlihatkan penurunan tingkat pelayanan (yang bersifat tetap atau permanen) atau terdapat kecenderungan penurunan tingkat pelayanan (di bawah dari tingkat yang ditetapkan pada Lampiran II, mengenai Kinerja Panggilan Interkoneksi) maka Pihak yang relevan harus memesan tambahan kapasitas guna menghilangkan masalah atau potensi masalah tersebut.

5)

Berita acara pertemuan, termasuk didalamnya usulan pemecahan permasalahan penyumbatan yang disepakati oleh Para Pihak akan ditandatangani oleh Para Pihak dalam waktu selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pertemuan tersebut.

Perubahan Ruting dan Konfigurasi Sistem Interkoneksi, dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut : 1)

Para Pihak sepakat bahwa Perubahan Ruting dan konfigurasi system interkoneksi dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari salah satu Pihak (”Surat Permintaan Perubahan Ruting dan Konfigurasi Sistem Interkoneksi”). Bila dipandang perlu, Surat Permintaan Perubahan Ruting dan Konfigurasi Sistem Interkoneksi dapat ditindak lanjuti dengan suatu pertemuan teknis. Surat Permintaan Perubahan Ruting dan Konfigurasi Sistem Interkoneksi sekurang-kurangnya menyebutkan data teknis terkait, diantaranya perubahan ruting dan konfiguarsi baru, dan bila dipandang perlu, usulan waktu dan tempat pertemuan teknis. Para Pihak sepakat bahwa tempat dan waktu pertemuan ditentukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan syarat waktu pertemuan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Surat Permitaan Perubahan Ruting dan Konfigurasi Sistem Interkoneksi diterima Pihak lainnya.

2)

Perubahan Ruting dan konfigurasi system interkoneksi dapat terjadi oleh beberapa hal, termasuk diantaranya yang disebabkan oleh penambahan titik interkoneksi, perubahan jenis software pada sentral gerbang (SG) salah satu pihak,


Hal 9 dari 11


perubahan point of charge, perubahan nomor, dan perubahan layanan, dan hal-hal lain teknis lain yang wajar yang dapat merubah ruting dan konfigurasi sistem interkoneksi. 3)

I.

Berita acara pertemuan, termasuk di dalamnya Perubahan ruting intekoneksi dan konfigurasi system interkoneksi yang disepakati oleh Para Pihak akan ditandatangani oleh Para Pihak dalam waktu selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pertemuan tersebut.

Bagan Alur Penanganan Gangguan dan Kontak Layanan 1.

Bagan Alur Proses Penanganan Gangguan dapat dijelaskan dalam gambar berikut : START

ALARM M ESSAG E G ANG G U AN D A R I M IT R A

ACCOUNT MANAGER M IT R A

H ELP D ESK M IT R A O P E R A T O R 0 -8 0 0-1 -4 4 4-7 7 7

T O O L S T R O U B L E T IC K E T O N L IN E

S U R V E IL L A N C E U N IT

PROSES P E R B A IK A N

GANGGUAN SELESAI ?

B elu m

K IR IM P R O G R E S S P E N Y E L E S A IA N G A N G G U A N

Ya

K IR IM IN F O R M A S I G ANG G U AN SELESAI

SELESAI


Hal 10 dari 11


2.

Bagan Alur Proses Penanganan Gangguan Penurunan Performansi Trafik secara Real Time dapat dijelaskan dalam gambar berikut : START

ALARM TRAFFIC REPORT PERFORMNANSI TURUN

GANGGUAN > 15' or < SLG ?

Ya

ACCOUNT MANAGER MITRA

HELP DESK MITRA OPERATOR 0-800-1-444-777

TOOLS TROUBLE TICKET ONLINE

SURVEILLANCE UNIT

PROSES PERBAIKAN

GANGGUAN SELESAI ?

Belum

KIRIM PROGRESS PENYELESAIAN GANGGUAN

Ya

KIRIM INFORMASI GANGGUAN SELESAI

SELESAI


Hal 11 dari 11


KERJA SIGNALING TRANSFER POINT (STP WORKING)





Hal i


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................ii A. Penyediaan Kerja STP ....................................................................................... 1 B. Perencanaan dan Aturan Dimensi Kerja STP ......................................................... 1 C. Dokumentasi yang diperlukan bagi Kerja STP ....................................................... 1


Hal ii dari 2



Hal iii dari 2


KERJA SIGNALING TRANSFER POINT (STP WORKING)

A.

B.

Penyediaan Kerja STP 1.

Untuk keperluan pensinyalan bagi interkoneksi antara JARTAP TELKOM dengan JARTEL MITRA, TELKOM menyediakan Signalling Transfer Point (STP) yang digunakan sebagai Sentral Gerbang Pensinyalan CCS#7 dan CCS#7 over SIGTRAN. Berdasarkan cakupan area layanan STP TELKOM yang digunakan sebagai Sentral Gerbang Pensinyalan, maka Sentral Gerbang Pensinyalan TELKOM digunakan untuk melayani interkoneksi pensinyalan dengan MITRA JARTAPLOK, JARBER, JARTAP Domestik dan JARTAP Internasional.

2.

Karakteristik Sentral Gerbang Pensinyalan TELKOM antara lain : Seluruh Sentral Gerbang Pensinyalan TELKOM menggunakan konfigurasi mated-pair, dimana pasangan mated-pair STP TELKOM tercantum dalam dokumen DPI TELKOM.

b.

Setiap mated-pair STP terhubung dengan mated-pair STP yang lain.

Perencanaan dan Aturan Dimensi Kerja STP 1.

2.

C.

a.

Untuk interkoneksi pensinyalan antara JARTAP TELKOM dengan JARTAPLOK/JARBER/JARTAP Domestik/JARTAP Internasional MITRA : a.

MITRA harus menggunakan mated-pair Sentral Gerbang Pensinyalan yang mempunyai cakupan area layanan yang sama atau menyesuaikan dengan mated-pair STP TELKOM;

b.

Sentral Gerbang Pensinyalan MITRA tersebut merupakan sentral STP.

c.

Setiap Sentral Gerbang Pensinyalan MITRA dalam satu mated-pair harus dikoneksikan dengan kedua STP TELKOM (sesuai dengan mated-pair-nya).

Pengaturan dimensi untuk interkoneksi pensinyalan antara JARTAP TELKOM dengan JARTEL MITRA baik inisialisasi awal, penambahan maupun pengurangan harus disesuaikan dengan volume trafik yang ada (atau yang diperkirakan ada).

Dokumentasi yang diperlukan bagi Kerja STP Jika terdapat ketentuan-ketentuan mengenai pensinyalan yang belum diatur dalam DPI TELKOM ini, maka kedua belah Pihak dapat membuat ketentuan tambahan tentang pensinyalan yang akan dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi.


Hal 1 dari 2


TANGGUNG JAWAB ATAS TRAFIK INTERKONEKSI




Hal 1 dari 1


TANGGUNG JAWAB ATAS TRAFIK INTERKONEKSI Tanggung jawab atas trafik Interkoneksi meliputi : 1.

2. 3. 4.

NO A 1 2 B 1 2 C 1 2 D 1 2 E 1 2 F 1 G 1 H 1 I 1 2 J 1

Tanggung jawab atas layanan kepada Pelanggan yang mengadakan panggilan, meliputi antara lain penentuan tarif retail, billing retail Pelanggan, penagihan, penerimaan pembayaran, penanganan klaim, kecuali disepakati bahwa tanggung jawab tersebut sebagian atau seluruhnya dititipkan (dilimpahkan) ke pihak lainnya. Tanggung jawab meneruskan/membawa panggilan hingga ke batas PoI JARTEL tujuan. Tanggung jawab menyediakan forecast trafik dan profil Kapasitas Interkoneksi. Tanggung jawab untuk memesan Kapasitas Interkoneksi kepada Pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa masing-masing Pihak berkewajiban dan bertanggungjawab atas penyediaan kapasitas Link Interkoneksi mulai dari Sentral Gerbang masing-masing Pihak hingga ke PoI.

JENIS TRAFIK Panggilan Interkoneksi Lokal Asal Tujuan MITRA TELKOM TELKOM MITRA Panggilan Interkoneksi Lokal (Transit) Asal Transit Tujuan *) MITRA TELKOM X *) X TELKOM MITRA Panggilan Interkoneksi Jarak Jauh Asal Tujuan MITRA TELKOM TELKOM MITRA Panggilan Interkoneksi Jarak Jauh (Transit) Asal Transit Tujuan *) MITRA TELKOM X *) X TELKOM MITRA Panggilan Interkoneksi Internasional (SLI 007 TELKOM) Asal Transit Tujuan MITRA TELKOM Luar Negeri Luar Negeri TELKOM MITRA Panggilan ke Layanan Akses Direktori Asal Tujuan MITRA TELKOM 108 ; 147 Panggilan ke Layanan Darurat 11X Asal Tujuan MITRA TELKOM 11X Panggilan ke Layanan Khusus (Special Services) Asal Tujuan MITRA TELKOM 103;107;108;109;147;140XX Panggilan Layanan Tambahan (SMS) Asal Tujuan MITRA TELKOM TELKOM MITRA Panggilan ke TELKOMFree Asal MITRA

Tujuan TELKOM 0800 1 X1 … X6


PENANGGUNGJAWAB

MITRA TELKOM

MITRA TELKOM

MITRA TELKOM

MITRA TELKOM

TELKOM TELKOM

MITRA

MITRA

MITRA

MITRA TELKOM

MITRA Hal 1 dari 2


NO K 1 L 1 M 1 N 1

JENIS TRAFIK Panggilan ke TELKOMSplitCharging Asal Tujuan MITRA TELKOM 0804 1 X1 … X6 Panggilan ke TELKOMUni Asal Tujuan MITRA TELKOM 0807 1 X1 … X6 Panggilan ke TELKOMVote Asal Tujuan MITRA TELKOM 0806 1 X1 … X6 Panggilan ke TELKOMPremium Asal Tujuan MITRA TELKOM 0809 1 X1 … X6 *)

PENANGGUNGJAWAB

MITRA

MITRA

MITRA

MITRA

X = Penyelenggara JARTEL (MITRA / TELKOM / MITRA Lain).


Hal 2 dari 2


JOINT PLANNING SESSION





hal i


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ...............................................................................................................ii A. MAKSUD DAN TUJUAN......................................................................................... 1 B. PERIODE DAN JADWAL JPS .................................................................................... 1 C. PENYELENGGARAAN............................................................................................ 1 D. UNDANGAN, AGENDA DAN TEMPAT ........................................................................ 1 E. HASIL JPS ......................................................................................................... 2 F. EVALUASI HASIL JPS ............................................................................................ 2


Hal ii dari 2




Hal iii dari 2


JOINT PLANNING SESSION A.

MAKSUD DAN TUJUAN

JPS adalah pertemuan bilateral atau multilateral antara TELKOM dengan MITRA guna membahas dan menyepakati rencana pemenuhan serta pengembangan layanan Interkoneksi JARTEL di antara TELKOM dengan MITRA. Untuk pemenuhan permintaan Layanan Interkoneksi Pencari Akses berdasarkan Pertemuan Perencanaan Bersama atau Joint Planning Session (JPS) akan ditempatkan pada suatu Sistem Antrian. Rencana pemenuhan dan pengembangan layanan Interkoneksi yang dibahas dan disepakati dalam JPS termasuk, namun tidak terbatas pada : 1. Rencana perluasan cakupan Interkoneksi; 2. Rencana penambahan atau relokasi Sentral Gerbang; 3. Rencana up-grade atau modifikasi Sentral Gerbang dan atau Sistem Pensinyalan; 4. Rencana penambahan Link Interkoneksi; 5. Rencana pengembangan layanan/jasa Interkoneksi baru; 6. Rencana perubahan skema bisnis Interkoneksi, termasuk pricing dan perubahan tarif; 7. Rencana perubahan dan atau perubahan Titik Pembebanan; 8. Rencana perubahan Sistem Billing Interkoneksi, termasuk perubahan parameterparameter Sistem Billing.

B.

PERIODE DAN JADWAL JPS 1. 2.

3.

C.

PENYELENGGARAAN 1.

2. 3.

4.

D.

JPS dilaksanakan secara terjadwal dengan periode dua kali dalam setahun (“JPS tahunan”) Jika diperlukan dan dibutuhkan keakuratan data untuk rencana pemenuhan dan pengembangan layanan interkoneksi, pelaksanaan JPS dapat dipercepat dari jadwal yang ditentukan atau dilaksanakan per Triwulan dalam tahun berjalan. Jadwal pelaksanaan JPS tahunan harus disepakati oleh TELKOM dan MITRA.

Penyelenggaraan JPS Tahunan bilateral dilaksanakan secara bergilir. Dalam arti jika untuk suatu tahun JPS diselenggarakan oleh TELKOM, maka JPS berikutnya harus diselenggarakan oleh MITRA. Penyelenggaraan JPS Tahunan multilateral diselenggarakan oleh salah satu Pihak yang menjadi peserta dalam JPS dimaksud secara bergilir sesuai kesepakatan seluruh Pihak. Pihak yang mendapat giliran untuk menyelenggarakan JPS bertanggungjawab atas tempat dan biaya Penyelenggaraan JPS (ruangan, konsumsi, peralatan, serta alat tulis menulis yang diperlukan). TELKOM dan MITRA wajib menanggung biaya bagi personilnya masing-masing yang menjadi peserta JPS.

UNDANGAN, AGENDA DAN TEMPAT 1.

Pihak yang mendapat giliran menyelenggarakan JPS wajib membuat dan mengirimkan undangan JPS dengan mencantumkan agenda yang akan dibahas, tempat, dan jam penyelenggaraan JPS.


Hal 1 dari 2


2.

E.

HASIL JPS 1. 2.

F.

Masing-masing Pihak berhak untuk mengajukan Agenda JPS dengan ketentuan bahwa Agenda harus disampaikan sebelum hari pelaksanaan JPS.

Hasil JPS harus dituangkan dalam Berita Acara atau Risalah JPS yang ditandatangani oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh masing-masing Peserta. Berita Acara atau Risalah JPS yang telah ditandatangani oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh MITRA dan TELKOM wajib dijadikan acuan untuk ditindak-lanjuti oleh MITRA dan TELKOM sesuai tanggungjawabnya masing-masing.

EVALUASI HASIL JPS 1.

2.

Evaluasi hasil JPS dilaksanakan di akhir tahun berjalan dengan tujuan melihat efektifitas pelaksanaan dan peningkatan kualitas JPS Tahunan yang dilakukan oleh MITRA dengan TELKOM. Hasil Evaluasi Hasil JPS Tahunan untuk dibuat laporan dan Berita Acara yang telah ditandatangani oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh MITRA dan TELKOM wajib dijadikan acuan dan ditindak-lanjuti untuk peningkatan performansi dan kualitas di JPS Tahunan di tahun berikutnya.


Hal 2 dari 2

DOKUMEN PENDUKUNG B

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN





Hal i dari 25

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk DAFTAR ISI

DAFTAR ISI............................................................................................................ii A. PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 1. Lingkup ............................................................................................... 1 2. Dasar Perhitungan Biaya ............................................................................ 1 B. PENYELESAIAN KEUANGAN UNTUK LAYANAN INTERKONEKSI BERBASIS TRAFIK ....................... 1 1. Sistem Billing Interkoneksi .......................................................................... 1 2. Perekaman Panggilan Interkoneksi dan Sumber Data Sistem Billing Interkoneksi .............. 2 3. Ketentuan Sumber Data Sistem Billing Interkoneksi .............................................. 2 4. Parameter Rating .................................................................................... 2 5. Formula Perhitungan ................................................................................ 2 6. Durasi ................................................................................................ 3 7. Parameter Tarif ...................................................................................... 3 8. File Kontrol Titik Pembebanan ...................................................................... 3 9. Faktor Koreksi........................................................................................ 3 10. Pembulatan ....................................................................................... 3 11. Perhitungan Biaya Interkoneksi ................................................................. 3 12. Levelling Data Hasil Proses Billing Interkoneksi................................................. 4 13. Proses Settlement Interkoneksi .................................................................. 4 14. Rekonsiliasi ....................................................................................... 5 15. Penagihan ......................................................................................... 6 16. Pembayaran ...................................................................................... 6 17. Denda Keterlambatan Pembayaran ............................................................. 7 18. Perubahan pada Format Invoice Trafik masing-masing Pihak ................................. 7 C. PENYELESAIAN KEUANGAN UNTUK BIAYA LAYANAN INTERKONEKSI BERBASIS NON-TRAFIK ......... 7 1. Perhitungan .......................................................................................... 7 2. Penagihan (invoicing) ............................................................................... 7 3. Pembayaran ......................................................................................... 7 4. Ketentuan Keterlambatan Pembayaran............................................................ 8 D. PENYELESAIAN KEUANGAN UNTUK AKSES JASA MASING-MASING PIHAK OLEH PELANGGAN PIHAK LAINNYA ............................................................................................................. 8 1. Ketentuan Umum.................................................................................... 8 2. Billing Retail .........................................................................................11 3. Biaya Interkoneksi ..................................................................................11 4. Biaya Penyelenggaraan Tanggung Jawab atas Pelayanan Akses Jasa ...........................12 5. Mekanisme Penagihan dan Pembayaran .........................................................12 6. Pajak-Pajak ..........................................................................................12 7. Sanksi Keterlambatan Pembayaran ...............................................................12 E. PENYELESAIAN KEUANGAN BIAYA-BIAYA LAINNYA ......................................................13 1. Penyelesaian Keuangan Biaya Pemenuhan Permintaan Interkoneksi ...........................13 2. Penyelesaian Keuangan Biaya Manajemen Perubahan Data ....................................13 3. Penyelesaian Keuangan Biaya ganti rugi akibat pembatalan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan; ....................................................................................................13 4. Denda akibat keterlambatan Pembayaran ........................................................14 F. OPSI PEMBAYARAN ........................................................................................14 G. KETENTUAN PERPAJAKAN .................................................................................15 H. KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT JAMINAN PEMBAYARAN ...........................................15 1. Ketentuan Umum...................................................................................15 2. Persyaratan .........................................................................................15 3. Permintaan atas Dokumen Jaminan Pembayaran ................................................16 I. CONTOH-CONTOH FORMAT PENYELESAIAN KEUANGAN ...............................................16


Hal ii

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk [halaman ini sengaja dikosongkan]


Hal iii


PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN A.

B.

PENDAHULUAN 1.

Lingkup Lampiran ini berisi kesepakatan tentang : a. Mekanisme penyelesaian keuangan yang mencakup perhitungan, pembebanan, penagihan, dan pembayaran biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Interkoneksi antara MITRA dan TELKOM, meliputi : 1) Penyelesaian keuangan atas Layanan Interkoneksi berbasis trafik, baik untuk Layanan interkoneksi teleponi dasar dan fitur, layanan tambahan, layanan lanjutan teleponi dasar (advanced services), layanan seleksi penyelenggara dan layanan akses jasa TELKOM. Khusus penyelesaian keuangan retail atas akses jasa oleh Pengguna salah satu Pihak terhadap layanan yang diselenggarakan oleh Pihak lainnya (misalnya akses Jasa SLI”007” oleh Pengguna MITRA, Advanced Services, dlsb), termasuk layanan Proses Billing, penerbitan tagihan, collection; 2) Penyelesaian keuangan atas pemanfaatan Layanan Interkoneksi berbasis non trafik, termasuk namun tidak terbatas pada: a) Biaya penyediaan sarpen & sartel, termasuk untuk FPI; b) Biaya layanan proses billing, penerbitan tagihan dan collection. 3) Penyelesaian keuangan biaya-biaya lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada: a) Biaya Pemenuhan Permintaan Interkoneksi, termasuk di dalamnya biaya survey dan uji coba sistem interkoneksi b) Biaya Manajemen Perubahan Data c) Biaya Ganti Rugi akibat pembatalan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan b. Opsi – opsi penagihan dan pembayaran c. Ketentuan tentang penyelesaian perpajakan; d. Ketentuan dan syarat-syarat Jaminan Pembayaran;

2.

Dasar Perhitungan Biaya Dasar perhitungan biaya yang dipergunakan dalam penagihan dan pembayaran tercantum dalam Jenis Layanan Interkoneksi dan Tarif dalam Dokumen Pendukung C (tentang ”Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga”). Tarif yang tercantum dalam Dokumen Pendukung C (tentang ”Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga”) belum termasuk pajak-pajak yang relevan.

PENYELESAIAN KEUANGAN UNTUK LAYANAN INTERKONEKSI BERBASIS TRAFIK 1.

Sistem Billing Interkoneksi a. Untuk keperluan penghitungan hak dan kewajiban pembayaran Biaya Layanan Interkoneksi Berbasis Trafik, masing-masing Pihak wajib memiliki sistem billing (”Sistem Billing Interkoneksi”) dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT, Information Technology). b. Sistem Billing Interkoneksi masing-masing Pihak harus mampu mengolah dan memproses data rekaman Panggilan Interkoneksi (Call Data Record atau CDR) menjadi Data Hasil Proses Sistem Billing Interkoneksi (”Data Hasil Proses Billing Interkoneksi”) dengan menggunakan formula perhitungan, parameter rating dan cara pembulatan yang seragam satu sama lain, sehingga rincian hasil perhitungannya dapat dicocokkan satu sama lain tanpa ada perbedaan yang signifikan.


Hal 1 dari 25

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk c.

d. e.

Data Hasil Proses Billing Interkoneksi harus memuat rincian seluruh Panggilan Interkoneksi di antara JARTEL kedua belah Pihak termasuk besarnya Biaya Layanan Interkoneksi berbasis Trafik yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak dengan format yang seragam. Masing-masing Pihak berhak untuk meneliti Sistem Billing Interkoneksi milik Pihak lainnya dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah Pihak. Parameter dan format Data Hasil Proses Billing Interkoneksi harus memenuhi persyaratan dan atau spesifikasi yang dibutuhkan untuk proses Settlement Interkoneksi.

2.

Perekaman Panggilan Interkoneksi dan Sumber Data Sistem Billing Interkoneksi a. Perekaman Panggilan Interkoneksi harus sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. b. Titik perekaman Panggilan Interkoneksi harus dilakukan di Sentral Gerbang masingmasing Pihak. c. Data yang harus direkam untuk setiap Panggilan Interkoneksi harus memenuhi kebutuhan untuk pemrosesan billing interkoneksi secara lengkap.

3.

Ketentuan Sumber Data Sistem Billing Interkoneksi a. Sumber data Sistem Billing Interkoneksi adalah CDR yang diperoleh dari Sentral Gerbang masing-masing Pihak. b. Sumber data Sistem Billing Interkoneksi yang digunakan sebagai dasar perhitungan tagihan interkoneksi adalah CDR Pihak yang memiliki hak atas biaya interkoneksi (”Pihak yang Memiliki Hak”), dengan ketentuan : 1) CDR yang digunakan sebagai data hak adalah data incoming. 2) Khusus untuk Panggilan Interkoneksi dengan pemilihan Kode Akses JASTEL, (misalnya Kode Akses SLI “007”), yang digunakan sebagai data hak adalah CDR Pihak yang Memiliki Hak atas Biaya Interkoneksi (dapat berupa Biaya Originasi dan/atau Biaya Terminasi berdasarkan kesepakatan bisnis kedua belah Pihak). c. Dalam hal salah satu Pihak belum atau tidak dapat merekam atau tidak dapat memproses data trafik (“Pihak Yang Tidak Memiliki Data”) yang menjadi haknya, maka Pihak Yang Tidak Merekam Data dapat menggunakan CDR Pihak lainnya (“Pihak Yang Memiliki Data”), dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Permintaan penggunaan CDR harus diajukan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan (n+1) untuk trafik bulan (n). 2) Format data sesuai dengan kebutuhan settlement. 3) Pihak Yang Memiliki Data berhak mengenakan biaya pemberian data sebesar Rp 82,- (delapan puluh dua rupiah) per Panggilan Interkoneksi kepada Pihak Yang Tidak Memiliki Data.

4.

Parameter Rating a. Sistem Billing Interkoneksi Para Pihak harus menggunakan parameter rating yang sama. b. Parameter rating yang digunakan meliputi, namun tidak terbatas pada : 1) Tarif Interkoneksi; 2) Metode rating harus mengacu kepada start time; 3) File Kontrol Titik Pembebanan; 4) Time Band; 5) Faktor Koreksi

5.

Formula Perhitungan a. Untuk Tarif Layanan Interkoneksi yang menggunakan skema bisnis interkoneksi standar, formula perhitungan biaya interkoneksi per Panggilan Interkoneksi adalah : !" # %


& ) * +" '( Hal 2

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk dimana :

b. c.

Bi=Biaya Interkoneksi D=Durasi Panggilan Interkoneksi (dalam detik) Ti=Tarif Interkoneksi dalam Rupiah per menit. Untuk Tarif Layanan Interkoneksi yang menggunakan skema bisnis lainnya, formula perhitungannya harus disesuaikan dengan skema bisnis dimaksud. Implementasi atau aplikasi masing-masing formula perhitungan Biaya Interkoneksi harus disesuaikan dengan jenis Layanan Interkoneksi atau Call Scenario, struktur tarif Interkoneksi yang relevan, dan skema bisnis yang disepakati oleh kedua belah Pihak.

6.

Durasi a. Durasi Panggilan Interkoneksi dan service charge dihitung hanya apabila Panggilan tersebut berhasil tersambung hingga ke nomor tujuan, dan durasi yang digunakan adalah durasi riil dalam satuan detik tanpa pembulatan. b. Semua Panggilan Interkoneksi dan service charge yang berlangsung kurang dari 6 (enam) detik dianggap merupakan panggilan gagal, oleh karena itu tidak dimasukkan dalam perhitungan Biaya Interkoneksi. c. Perhitungan durasi riil untuk Panggilan Interkoneksi antar wilayah domestik dengan pembagian waktu yang berbeda (WIB, WITA atau WIT) harus dilakukan penyesuaian, dengan menggunakan referensi sesuai wilayah pembagian waktu asal panggilan. d. Khusus untuk panggilan interkoneksi dengan pemilihan kode akses jastel, perhitungan billing retail sesuai dengan ketentuan dari pemilik jasa.

7.

Parameter Tarif Parameter tarif Layanan Interkoneksi yang dipergunakan dalam Sistem Billing Interkoneksi menggunakan tarif Layanan Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung C (tentang ”Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga”) sesuai jenis layanan, timeband-nya (apabila tergantung zone dan time band), serta jenis Call Scenario yang disepakati oleh kedua belah Pihak.

8.

File Kontrol Titik Pembebanan a. File Kontrol Titik Pembebanan (”PoC”) memuat data koordinat geografis PoC yang mewakili area layanan lokal kelompok penomoran yang berlaku. b. File Kontrol PoC digunakan sebagai titik referensi untuk menentukan zone Panggilan retail dan Panggilan Interkoneksi serta Layanan Interkoneksi. c. PoC TELKOM diwakili koordinat yang melingkupi area layanan suatu kode area JARTAP. d. PoC MITRA diwakili koordinat yang melingkupi area layanan MITRA dan harus konsisten antara PoC untuk keperluan retail dengan PoC untuk interkoneksi. e. PoC Penyelenggara yang tidak diatur oleh pemerintah, jumlahnya maksimal sama dengan jumlah PoC yang digunakan saat melakukan perhitungan biaya interkoneksi.

9.

Faktor Koreksi a. Untuk Panggilan Interkoneksi yang rekaman datanya tidak lengkap, perhitungan hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi dilakukan dengan menggunakan Faktor Koreksi. b. Faktor Koreksi ditentukan atas dasar kesepakatan kedua belah Pihak yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Faktor Koreksi yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak.

10.

Pembulatan a. Hasil perhitungan Biaya Interkoneksi (dalam Rupiah) untuk setiap Panggilan Interkoneksi tidak dibulatkan.

11.

Perhitungan Biaya Interkoneksi a. Perhitungan Biaya Interkoneksi yang menjadi hak masing-masing Pihak dilakukan dengan menggunakan Sistem Billing Interkoneksi sesuai ketentuan sumber data,


Hal 3


b. c. d.

12.

parameter rating, formula perhitungan, durasi, tarif, file kontrol, faktor koreksi, dan cara pembulatan sebagaimana dimaksud dalam bagian C.1 s/d C.9 di atas. Perhitungan hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi wajib dilakukan untuk setiap periode bulan takwim. Perhitungan hak atas Biaya Interkoneksi harus memuat pula perhitungan pajak sesuai peraturan yang berlaku. Hasil perhitungan hak atas Biaya Interkoneksi digunakan sebagai dasar untuk menagih oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, sedangkan hasil perhitungan kewajiban atas Biaya Interkoneksi dapat digunakan untuk mengevaluasi tagihan Biaya Interkoneksi.

Levelling Data Hasil Proses Billing Interkoneksi a. Data billing interkoneksi harus dapat tersedia sesuai leveling data dengan ketentuan sebagai berikut : 1)

b.

13.

Level 0 Data yang general/umum yang bersifat global yang memuat item pokok-pokok hasil proses billing guna keperluan settlement dengan operator. Memuat total hak dan atau kewajiban yang berisi jumlah call, durasi, rupiah hak atau rupiah kewajiban dengan breakdown per tipe Layanan Interkoneksi (Originasi, Terminasi, Transit Direct, Transit Cascade). 2) Level 1 Data yang berisi informasi lebih detail dari level 0, data ini digunakan sebagai data pendukung jika level 0 yang disajikan memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Memuat data breakdown data per PoI per jenis Layanan Interkoneksi (Originasi, Terminasi, Transit Direct per JARTEL tujuan, Transit Cascade per JARTEL tujuan). 3) Level 2 Data yang berisi informasi lebih detail dari level 1, data ini digunakan sebagai data pendukung jika level 0 yang disajikan memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Memuat data breakdown data per PoC asal atau PoC tujuan per jenis Layanan Interkoneksi (Originasi, Terminasi, Transit Cascade per JARTEL tujuan). 4) Level 3 Data detail yang berisi detail record Hasil Proses Billing Interkoneksi, data ini diperlukan jika pada proses setttlement/rekonsiliasi data terdapat perbedaan yang cukup signifikan dan memberikan isyarat untuk dilakukan investigasi sampai dengan level record. Leveling Data level 0 digunakan untuk komparasi settlement awal. Data level 1 sebagai pendukung data level 0. Data level 2 dan level 3 digunakan jika diperlukan untuk proses investigasi perbedaan data.

Proses Settlement Interkoneksi a. Ketentuan pertukaran informasi tagihan antara kedua belah Pihak : 1) Frekuensi pertukaran informasi tagihan dalam periode bulanan; 2) Materi yang disajikan dalam informasi tagihan harus disepakati oleh kedua belah Pihak; 3) Format penyajian informasi tagihan harus disepakati oleh kedua belah Pihak sesuai dengan Format yang tercantum dalam Bagian I tentang CONTOHCONTOH FORMAT PENYELESAIAN KEUANGAN; 4) Pihak yang Memiliki Hak harus menyertakan Informasi Tagihan berupa Data Hasil Proses Billing Interkoneksi sebagai pendukung tagihannya, sehingga Pihak yang Memiliki Kewajiban dapat melakukan validasi atas tagihan tersebut paling lambat tanggal 10 setiap bulan (bulan n+1) untuk periode bulan takwim sebelumnya (bulan n). b. Proses Settlement Data Hasil Proses Billing Trafik mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :


Hal 4

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk 1)

c.

14.

Masing-masing Pihak menyampaikan pertukaran Data Hasil Proses Billing Interkoneksi Level 1 yang menjadi hak masing-masing Pihak. 2) Pihak yang memiliki kewajiban melakukan verifikasi/pencocokan dengan membandingkan data hak yang diajukan oleh Pihak yang Memiliki Hak dengan data kewajiban yang diperoleh dari Data Hasil Proses Biling Interkoneksi Pihak yang Memiliki Kewajiban. 3) Jika hasil verifikasi untuk setiap tipe Layanan Interkoneksi data Level 0 tidak menunjukkan adanya deviasi {(data hak – data kewajiban) : data hak} atau terdapat deviasi rupiah dengan nilai ≤ 1%, maka Pihak yang Memiliki Kewajiban wajib mengakui besaran Biaya Interkoneksi yang diajukan oleh Pihak yang Memiliki Hak dan dituangkan dalam Berita Acara Settlement (final) untuk bulan takwim yang bersangkutan. 4) Jika hasil verifikasi dimaksud butir 3) menunjukkan adanya deviasi rupiah > 1%, maka Pihak yang Memiliki Kewajiban tidak wajib mengakui hak atas Biaya Interkoneksi yang diajukan oleh Pihak yang Memiliki Hak, namun wajib membuat Berita Acara Settlement Sementara untuk bulan takwim yang bersangkutan dengan memuat pengakuan hak sementara, sebesar setengah dari jumlah perhitungan hak berdasarkan Data Hasil Proses Billing Interkoneksi Pihak yang Memiliki Hak dengan jumlah perhitungan kewajiban berdasarkan Data Hasil Proses Biling Interkoneksi Pihak yang Memiliki Kewajiban. 5) Pihak yang Memiliki Kewajiban wajib memberitahukan kepada Pihak yang Memiliki Hak mengenai ada deviasi atau tidak ada deviasi sebagaimana dimaksud huruf 3) atau 4) di atas dengan menyebutkan besarnya deviasi (apabila ada), serta menyebutkan jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Settlement (final) atau Berita Acara Settlement Sementara. Atas kesepakatan kedua belah Pihak, settlement trafik Interkoneksi secara keseluruhan atau hanya terbatas di lokasi Titik Interkoneksi tertentu dapat diatur berdasarkan skema bisnis interkoneksi Volume Commitment, skema bisnis paket atau skema bisnis lainnya, berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak.

Rekonsiliasi a. Dalam hal hasil settlement belum final atau menghasilkan Berita Acara Settlement Sementara, maka kedua belah Pihak wajib mengadakan rekonsiliasi data perhitungan Biaya Interkoneksi sewaktu-waktu sesuai kebutuhan namun tidak lebih dari batas waktu Bill Period Closure. b. Rekonsiliasi dimaksud butir a. dilakukan untuk meneliti deviasi hasil perhitungan Biaya Interkoneksi Pihak yang Memiliki Hak terhadap hasil perhitungan kewajiban Biaya Interkoneksi Pihak yang Memiliki Kewajiban dengan tata cara sebagai berikut : 1) Pihak yang Memiliki Hak wajib menyampaikan data detail kepada Pihak yang Memiliki Kewajiban baik keseluruhan maupun sebagian sesuai dengan permintaan Pihak yang memiliki kewajiban untuk dilakukan verifikasi. 2) Pihak yang Memiliki Kewajiban wajib memberitahukan Pihak yang Memiliki Hak mengenai ada kesalahan atau tidak ada kesalahan perhitungan Biaya Interkoneksi dan wajib menyampaikan penjelasan kesalahan kepada Pihak yang Memiliki Hak apabila ditemukan kesalahan perhitungan Biaya Interkoneksi dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud butir 1) di atas. 3) Jika Pihak yang Memiliki Hak tidak dapat menerima hasil verifikasi data detail yang dilakukan oleh Pihak yang Memiliki Kewajiban, maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap sistem billing dan atau Gateway yang menghasilkan sumber data sesuai dengan kesepakatan kedua belah Pihak. c. Pertukaran data detail Hasil Proses Billing Trafik dalam proses rekonsiliasi antara kedua belah Pihak dan pemberitahuan mengenai hasil verifikasi, dilakukan secara elektronik yang disepakati bersama. d. Jika dalam rekonsiliasi disepakati suatu penyelesaian akhir (Final), maka hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (Final) dan diperhitungkan terhadap kelebihan atau kekurangan dari Berita Acara Settlement Sementara sesuai


Hal 5


e.

f.

g.

h.

dengan Format yang tercantum dalam Bagian I tentang CONTOH-CONTOH FORMAT PENYELESAIAN KEUANGAN Apabila rekonsiliasi tidak menghasilkan kesepakatan, para Pihak wajib mengadakan rekonsiliasi lanjutan setiap saat yang disepakati bersama hingga dicapai suatu kesepakatan yang dapat dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (Final). Jika dalam rekonsiliasi atau rekonsiliasi lanjutan disepakati angka hak yang baru (yang berbeda dengan angka yang tercantum dalam Berita Acara Settlement Sementara), namun belum dapat dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (Final), maka para Pihak wajib menuangkan kesepakatan mengenai angka baru tersebut dalam Berita Acara Rekonsiliasi (Sementara) dan diperhitungkan kelebihan atau kekurangan dari Berita Acara Settlement Sementara dan Berita Acara Rekonsiliasi (Sementara) yang telah dilaksanakan sebelumnya sesuai dengan Format yang tercantum dalam Bagian I tentang CONTOH-CONTOH FORMAT PENYELESAIAN KEUANGAN Jika sampai batas waktu Bill Period Closure belum juga menghasilkan Berita Acara Rekonsiliasi (final), maka kedua belah Pihak wajib mengakhiri/menutup Rekonsiliasi dengan membuat Berita Acara Penutupan Rekonsiliasi (melakukan Bill Period Closure) menggunakan angka hasil perhitungan data hak Interkoneksi. Angka yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi, Berita Acara Rekonsiliasi (Sementara), atau Berita Acara Penutupan Rekonsiliasi, merupakan angka yang digunakan sebagai dasar pembuatan Nota Perhitungan Keuangan Layanan Interkoneksi Berbasis Trafik (”NPK Trafik”) bulanan.

15.

Penagihan a. Penerbitan Invoice Trafik bulan n dibuat berdasarkan Berita Acara Settlement paling lambat pada tanggal 25 bulan (n+1) oleh Pihak yang berhak menerima pembayaran (“Penagih”). b. Invoice Trafik harus ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan harus memuat : 1) Nilai total tagihan dengan dilampiri Berita Acara Settlement dan faktur pajak; 2) Nomor rekening Penagih termasuk nama dan alamat Bank. c. Dalam hal Pihak penagih mempunyai hak lebih besar dari kewajiban maka disertakan Nota Perhitungan Keuangan (NPK) “netting” atas penggunaan layanan trafik interkoneksi. d. Dalam Invoice Trafik suatu periode bulan takwim tertentu dapat dimasukkan nilai transaksi bulan-bulan sebelumnya dari hasil penyelesaian dispute dan/atau kesepakatan bisnis lainnya.

16.

Pembayaran a. Pembayaran atas Invoice Trafik bulan n harus dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan (n+2) atau sesuai kesepakatan b. Dalam hal kedua belah Pihak melakukan pembayaran secara “Netting” terhadap hak dan kewajiban salah satu Pihak dengan Pihak lainnya atas penggunaan Layanan non trafik, penerima Pembayaran adalah Pihak yang berhak atas selisih lebih besar berdasarkan nilai Netting. c. Pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening yang disebutkan dalam Invoice Trafik. d. Biaya tranfer menjadi tanggung jawab Pihak Tertagih.


Hal 6

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk 17.

Denda Keterlambatan Pembayaran a. Keterlambatan pembayaran sesudah tanggal jatuh tempo, dikenakan denda keterlambatan harian sebesar rata-rata per hari tingkat bunga pinjaman Bank Pemerintah atau maksimal 1‰ (satu permil) per hari keterlambatan dikalikan jumlah kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan.

Atas keterlambatan pembayaran akan disampaikan Reminding Letter. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran yang melampaui 3 (tiga) bulan menimbulkan hak bagi Penagih untuk menghentikan penyediaan Layanan Interkoneksi yang diperjanjikan dan/atau mengakhiri sebagian atau keseluruhan Perjanjian Interkoneksi secara sepihak 18. Perubahan pada Format Invoice Trafik masing-masing Pihak Ketentuan yang mengatur perubahan pada Format Invoice Trafik dari masing-masing Pihak, diatur dalam jangka waktu antara penyampaian pemberitahuan tentang perubahan pada Format Invoice Trafik dengan pelaksanaan perubahannya, misalnya enam bulan atau berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah Pihak.

C.

PENYELESAIAN KEUANGAN UNTUK BIAYA LAYANAN INTERKONEKSI BERBASIS NON-TRAFIK 1.

Perhitungan a. Perhitungan biaya Layanan Interkoneksi Non Trafik dirinci per item yang relevan untuk setiap lokasi berdasarkan volume dikalikan dengan tarif atau perhitungan dilakukan sesuai hasil kesepakatan bisnis. b. Untuk perhitungan biaya Layanan Interkoneksi Non Trafik yang bersifat non-periodik (”Layanan Interkoneksi non Periodik”) misalnya biaya pasang baru Sirkit Langganan, biaya inisialisasi kolokasi, dlsb, dilakukan berdasarkan kesepakatan pemenuhan permintaan Layanan Interkoneksi dimaksud. c. Untuk perhitungan biaya Layanan Interkoneksi Non Trafik yang bersifat periodik atau berlanjut (”Layanan Interkoneksi periodik”) misalnya biaya sewa bulanan Sirkit Langganan, Sarana penunjang, dlsb, dilakukan setiap bulan takwim atau jangka waktu lain yang disepakati oleh kedua belah Pihak. d. Perhitungan harus memuat besaran Pajak berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku. e. Hasil perhitungan beserta rinciannya untuk seluruh Layanan Interkoneksi berbasis Non Trafik dituangkan dalam Nota Perhitungan Keuangan (”NPK non Trafik”) dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang. f. Format NPK Non-Trafik tercantum dalam Bagian I tentang CONTOH-CONTOH FORMAT PENYELESAIAN KEUANGAN

2.

Penagihan (invoicing) a. Penerbitan Invoice non Trafik dibuat berdasarkan Berita Acara atau Rekapitulasi jumlah tagihan paling lambat pada tanggal 10 bulan (n) oleh Pihak yang berhak menerima pembayaran (“Penagih”). b. Invoice non Trafik harus ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan harus memuat : 1) Nilai total tagihan dengan dilampiri BA dan atau rekapitulasi jumlah tagihan dan faktur pajak; 2) Nomor rekening Penagih termasuk nama dan alamat Bank;

3.

Pembayaran a. Pembayaran atas Invoice non Trafik bulan n harus dilaksanakan paling lambat pada tanggal 20 bulan (n) b. Dalam hal kedua belah Pihak melakukan pembayaran secara “Netting” terhadap hak dan kewajiban salah satu Pihak dengan Pihak lainnya atas penggunaan Layanan non


Hal 7


c. d. 4.

D.

trafik, penerima Pembayaran adalah Pihak yang berhak atas selisih lebih besar berdasarkan nilai Netting. Pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening yang disebutkan dalam Invoice non Trafik. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Tertagih.

Ketentuan Keterlambatan Pembayaran a. Keterlambatan pembayaran sesudah tanggal jatuh tempo, dikenakan denda keterlambatan harian yang besarnya sesuai rata-rata per hari tingkat bunga pinjaman Bank Pemerintah atau maksimal 1‰ (satu permil) per hari keterlambatan dikalikan jumlah kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan. b. Atas keterlambatan pembayaran akan disampaikan Reminding Letter. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran yang melampaui 3 (tiga) bulan menimbulkan hak bagi Penagih untuk menghentikan penyediaan Layanan Interkoneksi yang diperjanjikan dan/atau mengakhiri Perjanjian Interkoneksi secara sepihak

PENYELESAIAN KEUANGAN UNTUK AKSES JASA MASING-MASING PIHAK OLEH PELANGGAN PIHAK LAINNYA 1.

Ketentuan Umum a.

Ketentuan dalam bagian D ini berlaku bagi penyelesaian keuangan untuk akses jasa masing-masing Pihak oleh Pelanggan Pihak lainnya, misalnya akses oleh Pelanggan MITRA terhadap jasa SLI 007 TELKOM, atau jasa-jasa Advanced Services.

b.

Terhadap jenis-jenis Jasa milik salah satu Pihak (Pihak Pemilik) yang diakses oleh Pengguna Pihak lainnya (Pihak Pengguna), Pihak Pemilik berwenang untuk : 1)

Menentukan tarip pungut (retail tariff);

2)

Menagih biaya pemakaian ke Pelanggan JARTEL Pihak lainnya;

3)

Menerima pembayaran dari Pelanggan JARTEL Pihak lainnya.

c.

Untuk kepentingan praktis dan kemudahan pembayaran bagi pelanggan Pihak Pengguna, Pihak Pemilik dapat menyerahkan kewenangan fungsi-fungsi pelayanan kepada Penyelenggara JARTEL originasi sesuai dengan skema kerja sama penagihan dan pembayaran atas akses jasa Pihak Pemilik oleh Pihak Pengguna.

d.

Akses jasa TELKOM oleh pelanggan MITRA 1)

Tabel referensi peta peran skema kerja sama penagihan dan pembayaran untuk akses jasa TELKOM oleh pelanggan MITRA sebagai berikut :

SKEMA 1 SKEMA 2 TELKOM MITRA TELKOM MITRA Penentuan tarif jasa (retail) √ √ Perekaman panggilan retail √ √ √ Proses Billing (retail) √ √ Penerbitan Kuitansi tagihan & penagihan √ √ kepada pelanggan Collection √ √ Resiko Bad Debt √ √

untuk peta peran tersebut akan dituangkan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengutamakan prinsip fairness dan equal treatment. Dok Pendukung B - Penagihan dan Pembayaran

Hal 8


Kerja sama penagihan dan pembayaran skema 1 berlaku untuk MITRA Penyelenggara JARTAP, dengan hak dan kewajiban masing-masing Pihak diatur sebagai berikut : a)

b)

3)

Kewajiban dan Hak MITRA : i.

Melaksanakan pembuatan kuitansi, penagihan, dan penerimaan pembayaran dari pelanggan pasca bayar yang telah mengakses jasa TELKOM;

ii.

Mengurangi/membakar isi pulsa pra bayar melalui sistem billing retail MITRA;

iii.

Membayar kepada TELKOM seluruh hak penerimaan TELKOM sehubungan dengan akses jasa TELKOM oleh pelanggan MITRA setelah dikurangi dengan hak MITRA atas biaya interkoneksi yang relevan dan biaya terkait dengan penagihan dan pembayaran atau sesuai dengan opsi pembayaran lain yang disepakati.

iv.

Memberikan laporan tentang rincian status data tunggakan atas tagihan penggunaan jasa setiap bulan.

v.

Menerima hak atas biaya interkoneksi dan biaya terkait dengan penagihan dengan besaran sesuai kesepakatan

Hak dan Kewajiban TELKOM : i.

Menentukan tarif pungut seluruh jenis layanan/jasa TELKOM yang dapat diakses oleh pelanggan dan atau pengguna MITRA dan perubahannya dari waktu ke waktu.

ii.

Memberikan data/record TELKOM yang berisi data panggilan/akses jasa TELKOM oleh pelanggan/pengguna MITRA.

iii.

Menagih dan menerima pembayaran hak TELKOM kepada MITRA secara periodik (bulanan) sesuai jadwal yang ditentukan.

iv.

Membayar biaya interkoneksi dan biaya terkait penagihan dengan besaran sesuai kesepakatan

v.

Menanggung resiko bad debt

Kerja sama penagihan dan pembayaran skema 2 diperuntukan untuk MITRA JARBER, dengan hak dan kewajiban masing-masing Pihak diatur sebagai berikut : a)

b)

Kewajiban dan hak MITRA : i.

Melaksanakan proses billing retail bagi pengguna pra bayar maupun pasca bayar MITRA;

ii.

Melaksanakan pembuatan kuitansi, penagihan, dan penerimaan pembayaran dari pelanggan pasca bayar yang telah mengakses jasa TELKOM;

iii.

Mengurangi/membakar isi pulsa pra bayar melalui sistem billing retail MITRA;

iv.

Bertanggung jawab terhadap terjadinya resiko bad debt

v.

Membayar kepada TELKOM seluruh hak penerimaan TELKOM sehubungan dengan akses jasa TELKOM oleh pelanggan MITRA setelah dikurangi dengan hak MITRA atas biaya interkoneksi yang relevan atau opsi pembayaran lain yang disepakati.

vi.

Menerima hak atas biaya interkoneksi

Hak dan Kewajiban TELKOM :


Hal 9


e.

i.

Menentukan tarif pungut seluruh jenis layanan/jasa TELKOM yang dapat diakses oleh pelanggan dan atau pengguna MITRA dan perubahannya dari waktu ke waktu. Untuk itu TELKOM wajib memberikan daftar tarif pungut kepada MITRA seluruh jenis jasa TELKOM yang dapat diakses oleh pelanggan MITRA (berikut perubahannya dari waktu ke waktu).

ii.

Menagih hak TELKOM kepada MITRA secara periodik (bulanan) berdasarkan data perekaman (CDR) TELKOM sesuai jadwal yang ditentukan.

iii.

Membayar biaya interkoneksi

Untuk akses jasa MITRA oleh pelanggan TELKOM 1)

Tabel peta peran skema kerja sama penagihan dan pembayaran untuk akses jasa MITRA oleh pelanggan TELKOM, sebagai berikut :

Penentuan tarif jasa (retail) Perekaman panggilan retail Proses Billing (retail) Penerbitan Kuitansi tagihan & penagihan kepada pelanggan Collection Resiko Bad Debt

2)

SKEMA 1 TELKOM MITRA √ √ √ √ √ √

Hak dan kewajiban masing-masing Pihak atas kerja sama penagihan dan pembayaran akses jasa MITRA oleh pelanggan Telkom diatur sebagai berikut : a)

b)

Hak dan Kewajiban MITRA : i.

Menentukan tarif pungut seluruh jenis layanan/jasa TELKOM yang dapat diakses oleh pelanggan dan atau pengguna MITRA dan perubahannya dari waktu ke waktu.

ii.

Memberikan data/record MITRA yang berisi data panggilan/akses jasa TELKOM oleh pelanggan/pengguna TELKOM.

iii.

Menagih hak MITRA kepada TELKOM secara periodik (bulanan) berdasarkan tagihan retail yang terbayar sesuai jadwal yang ditentukan.

iv.

Membayar biaya interkoneksi dan biaya-biaya terkait dengan penagihan dengan besaran sesuai kesepakatan

v.

Bertanggung jawab terhadap terjadinya resiko bad debt

Kewajiban dan Hak TELKOM : i.

Melaksanakan pembuatan kuitansi, penagihan, dan penerimaan pembayaran dari pelanggan pasca bayar yang telah mengakses jasa MITRA;

ii.

Mengurangi/membakar isi pulsa pra bayar melalui sistem billing retail TELKOM;

iii.

Membayar kepada MITRA seluruh hak penerimaan MITRA sehubungan dengan akses jasa TELKOM oleh pelanggan MITRA setelah dikurangi dengan hak TELKOM atas biaya interkoneksi yang relevan dan biaya terkait dengan penagihan dan


Hal 10

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk pembayaran atau sesuai dengan opsi pembayaran lain yang disepakati.

2.

3.

iv.

Memberikan laporan tentang rincian status data tunggakan atas tagihan penggunaan jasa setiap bulan.

v.

Menerima hak biaya interkoneksi dan biaya-biaya terkait dengan penagihan dengan besaran sesuai kesepakatan

f.

Dalam hal Pihak Pemilik menyerahkan proses penagihan dan pembayaran kepada Pihak lainnya, maka data/record tagihan berisi data panggilan/akses jasa oleh pelanggan/pengguna Pihak lainnya yang diserahkan kepada Pihak lainnya wajib disesuaikan terhadap format sistem billing dan siklus penagihan Pihak lainnya sehingga dapat diterbitkan penagihannya kepada Pengguna Jasa.

g.

Hasil penagihan dari pelanggan/pengguna Pihak lainnya atas penggunaan jasa Pemilik harus dibayarkan kepada pemilik Jasa setelah dikurangi oleh hak interkoneksi yang relevan atau sesuai dengan opsi pembayaran lain yang disepakati.

Billing Retail a.

Proses billing retail pada sistem billing retail MITRA untuk akses jasa TELKOM wajib menggunakan CDR dan parameter-parameter billing TELKOM termasuk namun tidak terbatas pada parameter-parameter tarif, zoning, serta time band dari TELKOM. Sebaliknya proses billing retail pada sistem billing retail TELKOM untuk akses jasa MITRA wajib menggunakan CDR dan parameter-parameter billing MITRA termasuk namun tidak terbatas pada parameter-parameter tarif, zoning, serta time band dari MITRA.

b.

Dalam rangka kepraktisan dan untuk kepentingan percepatan penagihan : 1)

Untuk CDR panggilan akses jasa TELKOM, MITRA dapat menggunakan CDR MITRA, dengan ketentuan bahwa apabila dipandang perlu, TELKOM sewaktuwaktu dapat meminta MITRA untuk mengadakan rekonsiliasi/pencocokan data tagihan TELKOM dengan data tagihan MITRA guna menyelesaikan kemungkinan terjadinya deviasi data tagihan tersebut.

2)

Untuk CDR panggilan akses jasa MITRA, TELKOM dapat menggunakan CDR TELKOM, dengan ketentuan bahwa apabila dipandang perlu, MITRA sewaktuwaktu dapat meminta TELKOM untuk mengadakan rekonsiliasi/pencocokan data tagihan MITRA dengan data tagihan TELKOM guna menyelesaikan kemungkinan terjadinya deviasi data tagihan tersebut.

c.

Dalam hal terjadi deviasi besaran tagihan antara perhitungan TELKOM dengan perhitungan MITRA, maka TELKOM dapat meminta MITRA (dan untuk itu MITRA wajib mematuhinya) untuk menggunakan CDR TELKOM sebagai input proses billing retail akses jasa TELKOM. Sebaliknya dalam hal terjadi deviasi besaran tagihan antara perhitungan MITRA dengan perhitungan TELKOM, maka MITRA dapat meminta TELKOM (dan untuk itu TELKOM wajib mematuhinya) untuk menggunakan CDR MITRA sebagai input proses billing retail akses jasa MITRA.

d.

Perhitungan biaya retail akses jasa masing-masing Pihak yang diakses oleh pelanggandan atau pengguna Pihak lainnya harus didasarkan atas CDR berdasarkan durasi riil dengan pembulatan ke atas (round up) dengan kelipatan setiap 6 (enam) detik.

Biaya Interkoneksi a.

Perhitungan biaya interkoneksi akses jasa salah satu Pihak yang menjadi hak Pihak lainnya harus didasarkan atas CDR berdasarkan durasi riil dalam satuan detik tanpa pembulatan.


Hal 11

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk b.

4.

Mekanisme perhitungan, settlement, rekonsiliasi, ketentuan tentang deviasi dan lainlain yang menyangkut biaya interkoneksi mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam bagian C tentang PENYELESAIAN KEUANGAN UNTUK LAYANAN INTERKONEKSI BERBASIS TRAFIK.

Biaya Penyelenggaraan Tanggung Jawab atas Pelayanan Akses Jasa Seluruh biaya penyelenggaraan tanggung jawab pelayanan dalam penyelenggaraan akses Jasa seperti proses billing retail, penagihan kepada pelanggan Pasca Bayar, penerimaan pembayaran dari pelanggan Pasca Bayar, pengurangan/pembakaran isi pulsa Pra Bayar, dan risiko tagihan tak dibayar (bad debt) dari pelanggan Pasca Bayar, pada dasarnya merupakan tanggung jawab Pemilik Jasa, dan diperhitungkan dalam tarif interkoneksi yang menjadi hak masing-masing Pihak. Oleh karena itu terhadap hal tersebut tidak dikenakan biaya tambahan apapun di luar biaya interkoneksi. Terkecuali untuk MITRA penyelenggara JARTAP, biaya penyelenggaraan tanggung jawab pelayanan dalam penyelenggaraan akses Jasa dapat diuraikan menjadi biaya yang terpisahpisah. Sebagai referensi keterkaitan biaya dengan aktivitas pelayanan dalam penyelenggaran akses jasa dapat digambarkan sebagai berikut : Jenis Biaya Struktur biaya Penerbitan kuitansi tagihan & Biaya penerbitan kuitansi tagihan & Rupiah/record penagihan kepada pelanggan penagihan kepada pelanggan Collection Collection Fee % hasil collection Resiko Bad Debt Bad Debt Risk % rupiah tagihan

5.

6.

7.

Mekanisme Penagihan dan Pembayaran a.

Mekanisme dan jadwal waktu penagihan hak-hak masing-masing Pihak dan pembayarannya oleh Pihak lainnya mengikuti mekanisme dan jadwal waktu penagihan dan pembayaran biaya interkoneksi sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam bagian C tentang PENYELESAIAN KEUANGAN UNTUK LAYANAN/JASA INTERKONEKSI BERBASIS TRAFIK.

b.

Sumber data yang digunakan sebagai dasar tagihan hak TELKOM atas layanan/jasa TELKOM adalah data/record TELKOM. Sebaliknya sumber data yang digunakan sebagai dasar tagihan hak MITRA atas layanan/jasa MITRA adalah data/record MITRA.

c.

Pola pembayaran dapat dilakukan secara netting dengan biaya interkoneksi/koneksi yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

Pajak-Pajak a.

Masing-masing Pihak wajib memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

b.

Mekanisme pembayaran pajak-pajak mengikuti mekanisme dan jadwal waktu pembayaran pajak-pajak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam bagian C tentang PENYELESAIAN KEUANGAN UNTUK LAYANAN/JASA INTERKONEKSI BERBASIS TRAFIK.

Sanksi Keterlambatan Pembayaran Sanksi keterlambatan pembayaran mengikuti ketentuan sanksi dalam bagian C tentang PENYELESAIAN KEUANGAN UNTUK LAYANAN/JASA INTERKONEKSI BERBASIS TRAFIK.


Hal 12


E.

PENYELESAIAN KEUANGAN BIAYA-BIAYA LAINNYA Ketentuan penyelesaian keuangan biaya-biaya lainnya meliputi : 1. Biaya Pemenuhan Permintaan Interkoneksi; 2. Biaya Manajemen Perubahan Data; 3. Biaya ganti rugi akibat pembatalan pemesanan kapasitas yang telah dipesan; 4. Biaya ganti rugi akibat penghapusan/pengurangan kapasitas sebelum masa laku Perjanjian Interkoneksi berakhir/diakhir; 5. Denda akibat keterlambatan Pembayaran. 1.

Penyelesaian Keuangan Biaya Pemenuhan Permintaan Interkoneksi a. Penyelesaian Keuangan Biaya Survey 1) Penagihan Biaya Survey dilaksanakan bersamaan dengan surat jawaban Persetujuan Permintaan Uji Coba Sistem Interkoneksi. 2) Pembayaran Biaya Survey harus sudah dilaksanakan oleh Calon MITRA atau MITRA yang mengajukan Permintaan Uji Coba Sistem Interkoneksi sebelum pelaksanaan survey lapangan dan dilaksanakan secara transfer ke rekening yang disebutkan dalam surat Jawaban terhadap permintaan interkoneksi atau surat jawaban Persetujuan Permintaan Uji Coba Sistem nterkoneksi. 3) Biaya transfer menjadi kewajiban Calon MITRA atau MITRA yang mengajukan Permintaan Uji Coba Sistem Interkoneksi. b. Penyelesaian Keuangan Biaya Uji Coba Sistem Interkoneksi 1) Penagihan Biaya Uji Coba Sistem Interkoneksi dilaksanakan bersamaan dengan surat jawaban Persetujuan Permintaan Uji Coba Sistem Interkoneksi. 2) Pembayaran Biaya Uji Coba Sistem Interkoneksi harus sudah dilaksanakan oleh MITRA yang mengajukan Permintaan Uji Coba Sistem Interkoneksi sebelum pelaksanaan Uji Coba Sistem Interkoneksi dan dilaksanakan secara transfer ke rekening yang disebutkan dalam surat jawaban Persetujuan Permintaan Uji Coba Sistem nterkoneksi. 3) Biaya transfer menjadi kewajiban MITRA yang mengajukan Permintaan Uji Coba Sistem Interkoneksi.

2.

Penyelesaian Keuangan Biaya Manajemen Perubahan Data Ketentuan Penyelesaian Keuangan Biaya Manajemen Perubahan Data : a. Penagihan Biaya Manajemen Perubahan Data dilaksanakan bersamaan dengan surat jawaban Persetujuan Permintaan Manajemen Perubahan Data disertai PPN yang relevan. b. Pembayaran Biaya Manajemen Perubahan Data harus sudah dilaksanakan oleh MITRA yang mengajukan Permintaan Perubahan Data sebelum Perubahan Data dan dilaksanakan secara transfer ke rekening yang disebutkan dalam surat jawaban Persetujuan Permintaan Perubahan Data. c. Biaya transfer menjadi kewajiban MITRA yang mengajukan Permintaan Perubahan Data.

3.

Penyelesaian Keuangan Biaya ganti rugi akibat pembatalan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan; a. Ketentuan Penyelesaian Keuangan Biaya ganti rugi akibat pembatalan kapasitas yang telah dipesan : 1) Penagihan Biaya ganti rugi akibat pembatalan pemesanan kapasitas yang telah dipesan dilaksanakan bersamaan dengan surat jawaban Persetujuan Permintaan pembatalan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan disertai PPN yang relevan.


Hal 13


b.

4.

F.

Pembayaran Biaya ganti rugi akibat pembatalan pemesanan kapasitas yang telah dipesan harus sudah dilaksanakan oleh MITRA yang mengajukan ganti rugi akibat pembatalan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan sebelum pelaksanaan pembatalan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan dan dilaksanakan secara transfer ke rekening yang disebutkan dalam surat jawaban Persetujuan pembatalan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan. 3) Biaya transfer menjadi kewajiban MITRA yang mengajukan Permintaan Perubahan Data. Biaya ganti rugi akibat penghapusan/pengurangan kapasitas sebelum masa laku Perjanjian Interkoneksi berakhir/diakhir; 1) Penagihan Biaya ganti rugi akibat penghapusan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penghapusan/Pengurangan Kapasitas sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pendukung A.6 (tentang “Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi”) 2) Pembayaran Biaya ganti rugi akibat penghapusan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan harus sudah dilaksanakan oleh MITRA yang mengajukan ganti rugi akibat pembatalan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan sebelum pelaksanaan pembatalan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan dan dilaksanakan secara transfer ke rekening yang disebutkan dalam surat jawaban Persetujuan pembatalan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan. 3) Biaya transfer menjadi kewajiban MITRA yang mengajukan Permintaan Perubahan Data.

Denda akibat keterlambatan Pembayaran a. Keterlambatan pembayaran Surat Tagihan mengakibatkan layanan tidak dapat disediakan oleh Pihak Penyedia b. Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan belum dilakukan pembayaran oleh Pihak pembayar, maka Pihak Penagih berhak mengenakan denda keterlambatan harian sebesar rata-rata per hari tingkat bunga deposito 1 (satu) bulan atau 1‰ (satu permil) per hari keterlambatan (mana yang lebih tinggi) dikalikan jumlah kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan.

OPSI PEMBAYARAN Dalam pelaksanaan perjanjian interkoneksi, penagihan dan pembayaran dapat dilakukan berdasarkan opsi-opsi sebagai berikut : 1. 2.

Melakukan netting antara seluruh hak dan kewajiban salah satu pihak dengan pihak lainnya untuk layanan interkoneksi berbasis trafik dengan layanan interkoneksi berbasis non trafik. Melakukan netting antara seluruh hak dan kewajiban salah satu pihak dengan pihak lainnya untuk pembayaran biaya lainnya dengan pembayaran lainnya.

Dalam hal opsi tersebut di atas sepakat untuk dilaksanakan maka prinsip umum yang berlaku dalam masing-masing ketentuan penagihan dan pembayaran masing-masing layanan tetap berlaku seperti meliputi namun tidak terbatas pada : 1.

2.

Pihak yang memiliki selisih hak lebih besar atas hasil netting (“Penagih”) melakukan perhitungan Nota Perhitungan Keuangan (“NPK”) yang memuat nilai gross dari hak atau kewajiban sebelum dilakukan proses netting disertai oleh perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku disertai dengan nilai netting yang harus dibayar oleh Pihak lainnya. Penagih membuat surat tagihan (“Invoice”) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan NPK kepada Pihak yang berkewajiban membayar (”Tertagih”) dengan dilampiri oleh :


Hal 14


3. G.

KETENTUAN PERPAJAKAN 1.

2. 3.

4.

H.

a. Dokumen perpajakan seperti : NPK, faktur pajak dan Surat Setor Pajak (”SSP”) b. Nomor rekening termasuk nama dan alamat Bank. Biaya transfer menjadi kewajiban Tertagih

Seluruh pajak-pajak, bea meterai yang timbul, dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah. Para Pihak sepakat untuk saling membantu agar masalah perpajakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini dapat saling bersesuaian menurut ketentuan pajak yang berlaku. Dalam hal terjadi perubahan ketentuan perpajakan dan bea meterai oleh Pemerintah, maka Para Pihak sepakat untuk mengacu pada ketentuan dan peraturan perpajakan dan/atau bea yang baru. Prosedur penyelesaian SSP dan bukti potong pajak oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya mengikuti ketentuan yang berlaku.

KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT JAMINAN PEMBAYARAN 1.

2.

Ketentuan Umum a.

Apabila dipandang perlu, untuk keperluan jaminan pembayaran penggunaan Layanan/Jasa Non-Trafik dan atau Layanan/Jasa Trafik Interkoneksi dan atau Koneksi yang disediakan TELKOM, TELKOM dapat meminta kepada MITRA dan oleh karenanya MITRA wajib memberikan jaminan berupa Cash Deposit atau Bank Garansi atau Surety Bond kepada TELKOM.

b.

Jaminan pembayaran tersebut dalam point a di atas hanya dapat diminta oleh TELKOM apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu, antara lain : 1)

Berdasarkan histori kinerja realisasi pembayaran masa-masa sebelumnya, Pihak yang berinterkoneksi dengan TELKOM telah pernah tidak menepati kewajiban pembayarannya kepada TELKOM, baik dari sisi jumlah maupun batas waktu.

2)

Berdasarkan informasi yang layak dipercaya : a)

Peringkat kelayakan kredit Pihak yang bersangkutan menunjukkan kondisi buruk (berada di bawah rata-rata peringkat normal kelayakan kredit perusahaan pada umumnya);

b)

Likuiditas keuangan Pihak yang mengkhawatirkan bagi TELKOM.

yang

bersangkutan

cukup

Persyaratan a.

Jaminan Pembayaran sebagaimana point 1.a dapat diterbitkan oleh Bank Pemerintah, Bank Swasta Nasional, Bank Swasta Asing dan Asuransi Umum yang disetujui oleh TELKOM.

b.

Nilai jaminan pembayaran untuk penggunaan Layanan/Jasa Non-Trafik maupun Trafik sekurang-kurangnya harus mampu menutup perkiraan kewajiban pembayaran bulanan termasuk denda keterlambatan pembayaran untuk jangka waktu maksimum 3 (tiga) bulan takwim.

c.

Jaminan pembayaran harus senantiasa diperpanjang untuk setiap periode sekurangkurangnya 1 (satu) tahun berikutnya apabila diminta oleh TELKOM berdasarkan alasan cukup.


Hal 15

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk d.

3.

I.

Jaminan pembayaran harus dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh TELKOM, cukup dengan pernyataan sepihak dari TELKOM bahwa Pihak yang memberikan Jaminan pembayaran telah melakukan wan-prestasi.

Permintaan atas Dokumen Jaminan Pembayaran a.

Dalam hal TELKOM menghendaki adanya Jaminan pembayaran, Dokumen Jaminan pembayaran tersebut wajib diberikan kepada TELKOM setelah ada perkiraan jumlah kewajiban pembayaran bulanan atas penggunaan Layanan, dengan ketentuan apabila ada tambahan atau pengurangan jumlah kewajiban pembayaran baik karena penambahan/pengurangan volume Layanan maupun perubahan tarif.

b.

Dokumen Jaminan pembayaran tersebut wajib diberikan setelah ada permintaan dari TELKOM c.q Kadiv CISC.

CONTOH-CONTOH FORMAT PENYELESAIAN KEUANGAN Format-format penyelesaian keuangan disepakati oleh Para Pihak termasuk perubahannya dari waktu ke waktu. Contoh Format penyelesaian keuangan meliputi namun tidak terbatas pada : 1.

Nota Perhitungan Keuangan Trafik NOTA PERHITUNGAN KEUANGAN (NPK) INTERKONEKSI Bulan Tagihan : ..............20... No. : ........................................

1.

Berdasarkan Berita Acara Settlement Nomor .......... tanggal ............. atau {Berita Acara Sementara Nomor .......... tanggal ................ } atau {Berita Acara Rekonsiliasi Nomor ......... tanggal .........} dengan ini Kami {yang mempunyai selisih lebih} telah melakukan perhitungan keuangan interkoneksi untuk tagihan interkoneksi bulan ................. kepada ..................... dengan perincian sebagai berikut : NO a. b. c.

URAIAN Tagihan Interkoneksi Rp. ....................... Kewajiban Interkoneksi Rp. ....................... Jumlah yang harus dibayar Rp. ....................... (Terbilang ............................................................................)

JUMLAH

2.

Kami harap jumlah tersebut pada butir 1.c. dapat ditransfer selambat-lambatnya pada tanggal .....{jatuh tempo} sebagaimana diatur dalam PKS pada Bank .......... Rekening Nomor ................

3.

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka terhadap jumlah yang harus dibayar akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan PKS yang berlaku.

{Kota}......., {tanggal-bulan-tahun}........... PT. .........................{ Yang mempunyai selisih lebih/hak}

{

PEJABAT JABATAN

}


Hal 16


2.

Nota Perhitungan Keuangan Non Trafik NOTA PERHITUNGAN KEUANGAN NON-TRAFIK PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DIVISI CIS – Carrier and Interconnection Service

Invoice No NPWP

: .................................... : ....................................

No Pengukuhan Tgl Pengukuhan

: ....................................... : .......................................

Kepada Yth : PT ........... [yang mempunyai kewajiban] ............................... [alamat] ............................... NPWP : .................... No Customer : ..........

Tanggal : ..............

Tagihan Biaya Berlangganan SarTel dan SarPen di ..................., Periode .............. Item

Description of Charges

Amount Due

1

Sarana Telekomunikasi (SARTEL) PPN = 10% x Rp. ....................... Sub Total

Rp. ....................... Rp. ....................... Rp. .......................

2

Sarana Penunjang (SARPEN) Ruang Perangkat Trunk CCT/DID Catu Daya Sub Total PPN = 10% x Rp. ....................... Sub Total + PPN 10%

Rp. ....................... Rp. ....................... Rp. ....................... Rp. ....................... Rp. ....................... Rp. .......................

Total yang harus dibayar

Rp. .......................

Terbilang : ( .........................................................................................................)

[jabatan]

[pejabat berwenang] Special instruction : This invoice serves as a receipt when remittance is already acknowledged

Pembayaran mohon ditransfer ke Rekening PT TELKOM CISC Rekening Nomor : .............................. Bank : ..............................................


Hal 17


3.

Format Penyajian Informasi Tagihan

FORMAT DATA LEVEL 0 Data Level Operator Status data Periode Data OPERATOR HAK [Nama Operator yang memiliki Hak]

FORMAT DATA LEVEL 1 Data Level Operator Status data Periode Data POI [POI yang digunakan menyalurkan trafik antar bilateral]

[Level dari data] [Nama Operator pemilik ] [Sebagai HAK / KEWAJIBAN] [Tgl awal s.d Tgl akhir data] OPERATOR Tye Jasa KEWAJIBAN [Type Jasa sesuai [Nama Operator DPI atau yang memiliki kesepakatan Kewajiban] bilateral]

[Level dari data] [Nama Operator pemilik ] [Sebagai HAK / KEWAJIBAN] [Tgl awal s.d Tgl akhir data] OPERATOR OPERATOR HAK KEWAJIBAN [Nama Operator [Nama Operator yang memiliki Hak] yang memiliki Kewajiban]


Call [Jumalah Panggilan]

Tye Jasa

Durasi

Rupiah Hak

Rupiah Kewajiban

[Jumlah Rupiah [Jumlah Rupiah [Jumlah Durasi Tagihan, diisi jika Status Keweajiban, diisi jika Panggilan dalam Detik] data Hak] Status data Kewajiban]

Jenis Jasa

OPERATOR TUJUAN

Call

[Type Jasa sesuai [Jenis Jasa sesuai DPI [Operator sebagai [Jumalah Panggilan] DPI atau atau kesepakatan Tujuan Panggilan, untuk kesepakatan bilateral] Internasional diisi "INT" bilateral]

Hal 18 dari 25

Durasi [Jumlah Durasi Panggilan dalam Detik]


FORMAT DATA LEVEL 2 Data Level Operator Status data Periode Data POI [POI yang digunakan menyalurkan trafik antar bilateral]

FORMAT DATA LEVEL 3 Data Level Operator Operator Hak Operator Kewajiban Status data Periode Data TANGGAL PERCAKAPAN [Tanggal saat percakapan tersebut diakhiri "DDMMYYYY"]

[Level dari data] [Nama Operator pemilik ] [Sebagai HAK / KEWAJIBAN] [Tgl awal s.d Tgl akhir data] OPERATOR HAK [Nama Operator yang memiliki Hak]

OPERATOR KEWAJIBAN [Nama Operator yang memiliki Kewajiban]

Tye Jasa

OPERATOR TUJUAN

POC ASAL

[Type Jasa sesuai [Jenis Jasa sesuai DPI [Operator sebagai [Point of Charge DPI atau atau kesepakatan Tujuan Panggilan, untuk pemanggil] kesepakatan bilateral] Internasional diisi "INT" bilateral]

[Level dari data] [Nama Operator pemilik ] [Nama Operator yang memiliki Hak] [Nama Operator yang memiliki Kewajiban ] [Sebagai HAK / KEWAJIBAN] [Tgl awal s.d Tgl akhir data] NOMOR NOMOR TUJUAN TRUNK GROUP ID PEMANGGIL (A#) (B#) [Identitas dari [Nomor pemanggil] [Nomor yang Gateway dipanggil] Tujuan/Asal dalam menyalurkan trafik]


Jenis Jasa

END TIME [Waktu yang menunjukkan saat berakhirnya Percakapan "HHMMSS"]

Record Type Iidentifikasi dari call sesuai kesepakatan]

Hal 19 dari 25

Call Identifier

POC TUJUAN [Point of Charge Tujuan]

DURASI

Identiffikasi dari jenis [Waktu yang layanan yang digunakan dibutuhkan untuk dalam suatupanggilan] suatu percakapan, dalam satuan Detik]


4.

Berita Acara Settlement Sementara Format Berita Acara Settlement Sementara adalah sebagai berikut :

BERITA ACARA SEMENTARA TAGIHAN INTERKONEKSI Periode : …………… - ………. Nomor : ………………………………….

1.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi untuk bulan trafik ……………….. tahun ………….. dan membandingkan volume rupiah interkoneksi dengan hasil sebagai berikut : A. Jumlah Tagihan No Uraian a. Hak PT ……………………[Pihak yang Memiliki Hak]

Jumlah Rupiah ……………………………..

B. Settle No Uraian a. Hak PT …………………… [Pihak yang Memiliki Hak] b. Fee Billing c. Pembayaran Final

Jumlah Rupiah …………………………….. …………………………….. ……………………………..

C. Dispute No Uraian a. Hak PT ……………………[Pihak yang Memiliki Hak] b. Kewajiban PT …[Pihak yang Memiliki Kewajiban] c. Pembayaran Sementara

Jumlah Rupiah …………………………….. …………………………….. ……………………………..

Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini. Keterangan : 2.

Mengingat terdapat data yang mempunyai selisih > 1%, maka dengan ini kami menyatakan akan meneliti lebih lanjut selisih tersebut sampai batas waktu yang disepakati dalam PKS yang berlaku.

3.

Namun demikian, sambil menunggu hasil penelitian, kami bersedia membayar tagihan interkoneksi sementara, total sebesar Rp. …………………………

4.

Pembayaran sebesar nilai pada butir 3. di atas merupakan uang muka yang akan diperhitungkan dengan hasil penelitian yang akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

5.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK Trafik dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku.

[kota],[tanggal] PT …………………….. [yang mempunyai kewajiban]

[nama pejabat] [jabatan]


Hal 20 dari 25


5.

Berita Acara Settlement Final Format Berita Acara Settlement Final adalah sebagai berikut :

BERITA ACARA FINAL TAGIHAN INTERKONEKSI Periode : …………… - ………. Nomor : ………………………………….

1.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi untuk bulan trafik ……………….. tahun ………….. dan membandingkan volume rupiah interkoneksi dengan hasil sebagai berikut : No Uraian Jumlah Rupiah a. Hak PT ……………. [Pihak yang Memiliki Hak] …………………………….. b. Fee Billing …………………………….. c. Pembayaran Final …………………………….. Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini. Keterangan :

2.

Mengingat selisih rupiah tersebut <= 1%, maka dengan ini kami menyatakan mengakui tagihan interkoneksi bulan ……………….. tahun ………….. adalah sebesar Rp. …………………………..

3.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK Trafik dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku.




Hal 21 dari 25


Format Sampling Data Detail a.

Contoh Format Sampling Data Detail (Incoming TELKOM – Outgoing MITRA) VOLUME COMPARE Lokasi POI Lokasi POC SAMPLING DETAIL

A Number

No

B Number

: OG…………… - IC ……………….. : : : Tgl Bulan 20…. Jam…………………………… waktu setempat SAMPLING DATA Durasi Jenis Date Time (Detik) Layanan

Σ CALL :

Biaya Interkoneksi (Rp)

Σ DURASI :

Catatan : - Data yang digunakan adalah data > 6 detik - “Time” adalah Start Time Originating sesuai PKS b.

Contoh Format Sampling Data Detail (Outgoing TELKOM – Incoming MITRA) VOLUME COMPARE Lokasi POI Lokasi POC SAMPLING DETAIL

No

A Number

: : : :

B Number

Σ CALL :

OG…………… - IC ………………..

Tgl Bulan 20…. Jam…………………………… waktu setempat SAMPLING DATA Durasi Jenis Date Time (Detik) Layanan

Hak Interkoneksi (Rp)

Σ DURASI :

Catatan : - Data yang digunakan adalah data > 6 detik cek email Arif - “Time” adalah Start Time Originating sesuai PKS.


Hal 22 dari 25


Berita Acara Rekonsiliasi Sementara Contoh Format Berita Acara Rekonsiliasi Sementara adalah sebagai berikut:

BERITA ACARA SEMENTARA TAGIHAN INTERKONEKSI Periode : …………… - ………. Nomor : ………………………………….

1.

2.

Sesuai Berita Acara Sementara Nomor ………………………….. tanggal ……………., terdapat selisih data > 1% sebagai berikut : No Uraian Jumlah Rupiah a. Hak PT ……………………… [Pihak yang Memiliki Hak] …………………………….. b. Kewajiban PT …… [Pihak yang Memiliki Kewajiban] …………………………….. c. Selisih …………………………….. d. Prosentase Selisih …………….. Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi untuk bulan trafik ……………….. tahun ………….. dan membandingkan volume rupiah interkoneksi dengan hasil sebagai berikut : A. Jumlah Tagihan No Uraian Jumlah Rupiah a. Hak PT ……………………. [Pihak yang Memiliki Hak] …………………………….. B. Settle No Uraian Jumlah Rupiah a. Hak PT ……………………. [Pihak yang Memiliki Hak] …………………………….. b. Fee Billing …………………………….. c. Pembayaran Final …………………………….. C. Dispute No Uraian Jumlah Rupiah a. Hak PT ……………………. [Pihak yang Memiliki Hak] …………………………….. b. Kewajiban PT …[Pihak yang Memiliki Kewajiban] …………………………….. c. Pembayaran Sementara …………………………….. Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini. Keterangan :

3.

Mengingat terdapat data yang mempunyai selisih > 1%, maka dengan ini kami menyatakan akan meneliti lebih lanjut selisih tersebut sampai batas waktu yang disepakati dalam PKS yang berlaku.

4.

Namun demikian, sambil menunggu hasil penelitian, kami bersedia membayar tagihan interkoneksi sementara, total sebesar Rp. …………………………

5.

Pembayaran sebesar nilai pada butir 3. di atas akan diperhitungkan dengan hasil penelitian yang akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

6.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku.




Hal 23 dari 25


Berita Acara Rekonsiliasi Final Contoh Format Berita Acara Rekonsiliasi Sementara adalah sebagai berikut:

BERITA ACARA REKONSILIASI TAGIHAN INTERKONEKSI Periode : …………… - ………. Nomor : ………………………………….

1.

Sesuai Berita Acara Sementara Nomor ………………………….. tanggal ……………., terdapat selisih data > 1% sebagai berikut : No Uraian a. Hak PT ………………….. [Pihak yang Memiliki Hak] b. Kewajiban PT …Pihak yang Memiliki Kewajiban] c. Selisih d. Prosentase Selisih Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.

Jumlah Rupiah …………………………….. …………………………….. …………………………….. ……………..

Keterangan : 2.

Setelah melakukan penelitian, kami menyatakan mengakui tagihan interkoneksi bulan ………..……….. adalah sebesar Rp. ………………………. Sehingga perhitungan kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut : No a. b. c.

Uraian Hak PT …………………… [Pihak yang Memiliki Hak] hasil penelitian Pembayaran yang telah dilakukan Kekurangan/Kelebihan pembayaran

Jumlah Rupiah …………………………….. …………………………….. ……………………………..

Keterangan : 3.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK Trafik dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku. [kota],[tanggal] PT ……………….. [yang mempunyai kewajiban]

PT ……………………… [yang mempunyai hak]




Hal 24 dari 25


Berita Acara Penutupan Rekonsiliasi Contoh Format Berita Acara Penutupan Rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

BERITA ACARA REKONSILIASI TAGIHAN INTERKONEKSI Periode : …………… - ………. Nomor : ………………………………….

1.

Sesuai Berita Acara Sementara Nomor ………………………….. tanggal ……………., terdapat selisih data > 1% sebagai berikut : No Uraian a. Hak PT ………………….. [Pihak yang Memiliki Hak] b. Kewajiban PT [Pihak yang Memiliki Kewajiban] c. Selisih d. Prosentase Selisih Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.

Jumlah Rupiah …………………………….. …………………………….. …………………………….. ……………..

Keterangan : 2.

Setelah melakukan penelitian, kami menyatakan mengakui tagihan interkoneksi bulan ………..……….. adalah sebesar Rp. ………………………. Sehingga perhitungan kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut : No a. b. c.

Uraian Hak PT ……………………[Pihak yang Memiliki Hak] hasil penelitian Pembayaran yang telah dilakukan Kekurangan/Kelebihan pembayaran

Jumlah Rupiah …………………………….. …………………………….. ……………………………..

Keterangan : 3.

Berita Acara ini sekaligus sebagai Berita Acara Penutupan Rekonsiliasi, apabila masih terdapat data dengan selisih > 1%, maka jika diperlukan akan dilakukan penelitian lebih lanjut di luar kegiatan Rekonsiliasi.

4.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku. [kota],[tanggal] PT ……………….. [yang mempunyai kewajiban]

PT ……………………… [yang mempunyai hak]




Hal 25 dari 25

DOKUMEN PENDUKUNG C

DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI DAN HARGA


LAYANAN INTERKONEKSI TELKOM




Hal i


DAFTAR ISI DAFTAR ISI ....................................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ................................................................................................................................................ iv I. LAYANAN INTERKONEKSI FWL TELKOM ...................................................................................................... 3 A. MODUL 1 : LAYANAN INTERKONEKSI TELEPONI DASAR DAN FITUR ...................................................... 3 1. Layanan Terminasi .............................................................................................................................. 3 a. Terminasi Lokal ............................................................................................................................... 3 b. Terminasi Jarak Jauh ....................................................................................................................... 3 c. Terminasi Domestik ........................................................................................................................ 4 2. Layanan Transit................................................................................................................................... 4 a. Layanan Transit Off-net .................................................................................................................. 4 1). Transit Lokal Off-net .................................................................................................................. 4 2). Transit Jarak Jauh Off-net .......................................................................................................... 4 3). Transit Internasional .................................................................................................................. 5 b. Layanan Transit On-net .................................................................................................................. 5 3. Layanan Originasi................................................................................................................................ 5 4. Layanan Fitur ...................................................................................................................................... 6 a. Pengalihan Panggilan (Call Forwarding) ......................................................................................... 6 b. Three Party ..................................................................................................................................... 6 c. Akses Direktori ................................................................................................................................ 6 d. Layanan Darurat ............................................................................................................................. 7 e. Layanan Khusus (Special Services) .................................................................................................. 7 B. MODUL 2 : LAYANAN TAMBAHAN ......................................................................................................... 8 1. Layanan SMS ....................................................................................................................................... 8 2. Layanan Signalling .............................................................................................................................. 8 3. Transit Video Call ................................................................................................................................ 8 C. MODUL 3 : LAYANAN LANJUTAN TELEPONI DASAR (ADVANCED SERVICES) .......................................... 8 1. TELKOM Free (0800 1 X1-X6) ............................................................................................................... 8 2. TELKOM Split Charging (0804 1 X1-X6) ................................................................................................ 9 3. TELKOM Vote (0806 1 X1-X6) ............................................................................................................... 9 4. TELKOM Uni (0807 1 X1-X6) ................................................................................................................. 9 5. TELKOM Premium (0809 1 X1-X6) ........................................................................................................ 9 6. Akses Jasa Call Center (140XX) ......................................................................................................... 10 7. Akses Jasa Call Center (500XYZ) ........................................................................................................ 10 D. MODUL 4 : LAYANAN SELEKSI PENYELENGGARA ................................................................................. 11 E. MODUL 5 : LAYANAN AKSES JASA TELKOM .......................................................................................... 11 F. MODUL 6 : LAYANAN LAIN-LAIN ........................................................................................................... 11 1. Layanan FPI ....................................................................................................................................... 11 2. Layanan Sarana Telekomunikasi (SARTEL)........................................................................................ 14 a. Tarif Aktivasi ................................................................................................................................. 14 b. Tarif Sewa Bulanan ....................................................................................................................... 14 Dok Pendukung C - Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga

Hal ii


3. Layanan Proses Billing, Penerbitan Tagihan dan atau Collection ..................................................... 15 II. LAYANAN INTERKONEKSI FWA TELKOM ................................................................................................... 15 1. Layanan Terminasi ................................................................................................................................ 15 a. Terminasi Lokal ................................................................................................................................. 15 b. Terminasi Jarak Jauh ......................................................................................................................... 16 c. Terminasi Domestik .......................................................................................................................... 16 2. Layanan Originasi.................................................................................................................................. 16 a. Originasi Internasional ...................................................................................................................... 16


Hal iii


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Layanan Terminasi Lokal FWL ............................................................................................................ 3 Tabel 2 Layanan Terminasi Jarak Jauh FWL .................................................................................................... 4 Tabel 3 Layanan Terminasi Domestik ............................................................................................................. 4 Tabel 4 Layanan Transit Lokal Off-net ............................................................................................................ 4 Tabel 5 Layanan Transit Jarak Jauh Off-net .................................................................................................... 5 Tabel 6 Layanan Transit Internasional ............................................................................................................ 5 Tabel 7 Layanan Transit On-net ...................................................................................................................... 5 Tabel 8 Layanan Originasi Internasional ......................................................................................................... 6 Tabel 9 Layanan Originasi Lokal Untuk Panggilan Jarak Jauh ......................................................................... 6 Tabel 10 Layanan Akses Direktori ................................................................................................................... 7 Tabel 11 Layanan Darurat............................................................................................................................... 7 Tabel 12 Layanan Khusus................................................................................................................................ 7 Tabel 13 Tarif Layanan Lanjutan Teleponi Dasar .......................................................................................... 10 Tabel 14 Tarif Layanan FPI ............................................................................................................................ 11 Tabel 15 Biaya Aktivasi Sewa Jaringan ......................................................................................................... 14 Tabel 16 Tarif Layanan Sirkit Langganan 2 Mbps Point to Point .................................................................. 14 Tabel 17 Layanan Terminasi Lokal FWA ....................................................................................................... 15 Tabel 18 Layanan Terminasi Jarak Jauh FWA ............................................................................................... 16 Tabel 19 Layanan Terminasi Domestik FWA ................................................................................................ 16 Tabel 20 Layanan Originasi Internasional ..................................................................................................... 16


Hal iv


DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI DAN HARGA Dokumen ini berisi daftar layanan Interkoneksi yang ditawarkan TELKOM kepada para Penyelenggara Lain dan dilengkapi dengan penjelasan-penjelasannya. Dalam dokumen ini, daftar layanan dikelompokkan berdasarkan jenis penyelenggaraan yaitu layanan Fixed Wireline (FWL) dan layanan Fixed Wireless (FWA). Dalam hal interkoneksi FWA belum diimplementasikan, maka besaran tarif interkoneksi FWA sama dengan besaran tarif interkoneksi FWL dengan menggunakan call skenario FWL ke FWL. Implementasi interkoneksi FWA berlaku 1 Juli 2011 kecuali ada penetapan lain dari Pemerintah. Pada dasarnya, layanan Interkoneksi yang ditawarkan TELKOM terbagi atas 2 (dua) kelompok besar yaitu : 1. 2.

Layanan Interkoneksi berbasis trafik (traffic sensitive). Layanan Interkoneksi non-trafik (non-traffic sensitive).

Layanan Interkoneksi berbasis trafik disusun dan dibagi menjadi 5 (lima) Modul, yaitu : 1. Modul 1 : Layanan Interkoneksi Teleponi Dasar dan Fitur. 2. Modul 2 : Layanan Tambahan. 3. Modul 3 : Layanan Lanjutan Teleponi Dasar (Advanced Services). 4. Modul 4 : Layanan Seleksi Penyelenggara. 5. Modul 5 : Layanan Akses Jasa TELKOM. Sedangkan layanan Interkoneksi non-trafik disusun dalam 1 (satu) Modul, yaitu Layanan Lain-Lain. Biaya Interkoneksi yang timbul dari layanan Interkoneksi berbasis trafik dan tertuang dalam DPI ini, merupakan Biaya Interkoneksi yang berbasis panggilan per panggilan (call by call basis). Biaya ini dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) PERMEN No 8 Tahun 2006 tentang Interkoneksi. Selain itu, Pasal 14 ayat (2) s/d (4) PERMEN No. 8 Tahun 2006 juga membuka kemungkinan dilakukannya penyesuaian Biaya Interkoneksi atas dasar nilai ekonomis dimana nilai ekonomis tersebut ditentukan berdasarkan jumlah/volume kapasitas dan jumlah/volume trafik yang dikomitmenkan. Berdasarkan hal tersebut, TELKOM mengembangkan dan menyediakan 3 (tiga) opsi skema bisnis Interkoneksi, yaitu : 1. Skema bisnis Interkoneksi standar Skema bisnis ini menggunakan pola perhitungan Biaya Interkoneksi secara call by call basis tanpa mempertimbangkan nilai ekonomis. Biaya Interkoneksi untuk skema ini dihitung berdasarkan lama panggilan dikalikan besaran tarif Interkoneksi per menit. 2. Skema bisnis Interkoneksi berbasis Volume Traffic Skema bisnis ini menggunakan pola perhitungan secara wholesale (partai besar), dimana besarnya volume trafik Interkoneksi diperjanjikan di antara Penyelenggara Lain dan TELKOM. Skema bisnis Interkoneksi berbasis Volume Traffic dapat berupa antara lain : 1) Volume Commitment Merupakan skema bisnis dengan adanya kesepakatan volume traffic tertentu yang digunakan sebagai batas minimum/maksimum volume tarfik yang diperjanjikan dengan pemberlakuan diskon. Mekanisme Kesepakatan besaran Volume dengan periode waktu tertentu minimal 3 (tiga) bulan, dengan tujuan memberikan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk melakukan strategi marketing dari layanan yang terkait, sehingga volume yang disepakati dapat dicapai. Untuk penyelesaian hak dan kewajiban dapat dilakukan dengan cara : a. Total Volume Commitment yang disepakati dalam suatu periode waktu dan di distribusikan kedalam periode bulanan dengan menggunakan besaran harga yang disepakati. b. Setiap bulan dilakukan penyelesaian hak dan kewajiban sesuai trafik yang terjadi dengan menggunakan besaran harga normal, dan kekurangan maupun kelebihan terhadap total Volume Commitment diperhitungkan pada akhir periode dengan menggunakan harga yang telah disepakati.


Hal 1 dari 16

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk 2) Progressive Discount / Volume Based Discount Merupakan skema bisnis dengan pemberlakuan diskon berdasarkan jumlah volume trafik yang dicapai. Pengelompokan besaran volume trafik yang disepakati dapat dikelompokkan dalam Tier 1 sampai dengan bulan ke n. Masing-masing Tier diberlakukan diskon sesuai dengan kesepakatan. Mekanisme : Untuk pemberlakuan skema bisnis volume based discount dapat dilakukan secara bulanan maupun dengan periode tertentu. Periode yang diperkenankan untuk skema ini adalah maksimum 12 bulan dalam tahun yang sama. Untuk kesepakatan periode lebih dari 1 (satu) bulan, tetap dilakukan settlement bulanan dan diperhitungkan secara komulatif dengan diskon yang digunakan sesuai dengan total volume yang terjadi pada bulan n. Opsi skema bisnis Interkoneksi yang berbasis volume trafik ini bersifat kasuistik dan bervariasi tergantung pada kebutuhan dan perhitungan nilai ekonomis (economic value) dari masingmasing jenis layanan yang dimiliki/disediakan oleh Penyelenggara Lain dan TELKOM secara timbal balik dan dimungkinkan dilakukan kombinasi. 3.

Skema bisnis Interkoneksi secara Paket Skema bisnis ini merupakan paket kombinasi antara penggunaan Kapasitas Interkoneksi dan layanan-layanan lain dengan atau tanpa volume commitment. Opsi skema bisnis ini menerapkan pola perhitungan Biaya Interkoneksi secara paket dengan biaya layanan lainnya, misalkan paket antara Biaya Interkoneksi dengan biaya sirkit langganan (leased circuit), baik secara barter atau dengan menggunakan opsi skema bisnis volume based discount). Seperti halnya pola volume commitment, opsi skema bisnis Interkoneksi ini bersifat kasuistik dan bervariasi tergantung pada kebutuhan dan perhitungan nilai ekonomis (economic value) dari masing-masing jenis layanan dan atau potensi pasar di Penyelenggara Lain yang dimiliki/disediakan oleh Penyelenggara Lain dan TELKOM secara timbal balik.


Hal 2 dari 16


I. LAYANAN INTERKONEKSI FWL TELKOM A. MODUL 1 : LAYANAN INTERKONEKSI TELEPONI DASAR DAN FITUR Untuk menjamin terselenggaranya hubungan dari pelanggan ke pelanggan (any to any), TELKOM menawarkan layanan sebagai berikut : 1. Layanan Terminasi Layanan Terminasi mencakup : a. Terminasi Lokal Terminasi Lokal FWL merupakan pengakhiran Panggilan Interkoneksi dari JARTEL Penyelenggara Lain ke JARTAP Domestik TELKOM dimana PoI berada dalam area yang sama dengan Titik Pembebanan tujuan di JARTAP Domestik TELKOM. Jenis-jenis layanan Terminasi Lokal yang ditawarkan adalah sebagai berikut : Tabel 1 Layanan Terminasi Lokal FWL ID


Tarif (Rp/mnt)


TL01

Dari JARTAP Lokal FWL Mitra ke JARTAP Lokal FWL TELKOM (panggilan lokal)

73

TL02

Dari JARTAP Lokal FWA Mitra ke JARTAP Lokal FWL TELKOM (panggilan lokal)

135

Direct

TL03

Dari JARTAP Domestik FWL Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM (Panggilan Lokal)

73

Direct

TL04

Dari JARTAP Domestik FWL Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM (Panggilan JJ)

202

Direct

TL05

Dari JARTAP Domestik FWA Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM (Panggilan Lokal)

135

Direct

TL06

Dari JARTAP Domestik FWA Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM (Panggilan JJ)

202

Direct

TL07

Dari JARBER Seluler Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM

202

Direct

TL08

Dari JARBER Satelit Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM

202

Direct

Penjelasan : Besaran tarif interkoneksi pada TL02, TL05 dan TL06 berlaku pada saat tarif interkoneksi FWA diimplementasikan. b. Terminasi Jarak Jauh Terminasi Jarak Jauh FWL merupakan pengakhiran Panggilan Interkoneksi dari JARTEL Penyelenggara Lain ke JARTAP Domestik TELKOM dimana PoI berada dalam area yang berbeda dengan Titik Pembebanan tujuan di JARTAP Domestik TELKOM.


Hal 3 dari 16

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk Jenis-jenis layanan Terminasi Jarak Jauh yang ditawarkan adalah sebagai berikut : Tabel 2 Layanan Terminasi Jarak Jauh FWL ID

Layanan Terminasi Jarak Jauh

Tarif (Rp/mnt)

Accounting Method

TJ01

Dari JARTAP Domestik FWL Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM

539

Direct

TJ02

Dari JARTAP Domestik FWA Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM

539

Direct

TJ03

Dari JARBER Seluler Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM

608

Direct

TJ04

Dari JARBER Satelit Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM

607

Direct

c. Terminasi Domestik Terminasi Domestik merupakan pengakhiran Panggilan Interkoneksi dari JARTEL Penyelenggara Lain ke JARTAP Domestik TELKOM dimana Titik Pembebanan tujuan berada dalam area yang berbeda maupun area yang sama dengan area PoI JARTAP Domestik TELKOM. Jenis-jenis layanan Terminasi Domestik yang ditawarkan adalah sebagai berikut : Tabel 3 Layanan Terminasi Domestik ID

Layanan Terminasi Domestik

Tarif (Rp/mnt)

Accounting Method

TD01

Dari JARTAP Internasional Mitra ke JARTAP Domestik FWL TELKOM

594

Direct

2. Layanan Transit Layanan Transit yang ditawarkan mencakup : a. Layanan Transit Off-net 1). Transit Lokal Off-net Transit Lokal merupakan penyediaan jaringan atau elemen jaringan untuk keperluan penyaluran Panggilan Interkoneksi antar Penyelenggara Lain dengan menggunakan JARTAP Domestik TELKOM dimana PoI asal berada dalam area yang sama dengan PoI tujuan. Jenis-jenis layanan Transit Lokal yang ditawarkan adalah sebagai berikut : Tabel 4 Layanan Transit Lokal Off-net ID RLC01

Layanan Transit Lokal Off-net Dari Penyelenggara Lain Originating ke Penyelenggara Lain Terminating

Tarif (Rp/mnt) 67+biaya Term*)

Accounting Method Cascade

2). Transit Jarak Jauh Off-net Transit Jarak Jauh merupakan penyediaan jaringan atau elemen jaringan untuk keperluan penyaluran Panggilan Interkoneksi antar Penyelenggara Lain dengan menggunakan JARTAP Domestik TELKOM dimana PoI asal berada dalam area yang berbeda dengan PoI tujuan. Jenis-jenis layanan Transit Jarak Jauh yang ditawarkan adalah sebagai berikut :


Hal 4 dari 16

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk Tabel 5 Layanan Transit Jarak Jauh Off-net ID RJC01

Layanan Transit Jarak Jauh Off-net Dari Penyelenggara Lain Originating ke Penyelenggara Lain Terminating

Accounting Method

Tarif (Rp/mnt) 273+biaya Term*)

Cascade

*) : besaran biaya terminasi yang dipergunakan oleh penyelenggara terminasi mengacu kepada ketentuan yang dipergunakan dalam penghitungan cost base, dimana biaya terminasi tersebut dikenakan kepada TELKOM sebagai penyelenggara jaringan sebelumnya yang menyalurkan trafik transit tersebut. 3). Transit Internasional Transit Internasional merupakan penyediaan jaringan atau elemen jaringan untuk keperluan penyaluran Panggilan Interkoneksi internasional antar Penyelenggara Lain dengan menggunakan JARTAP Domestik TELKOM. Jenis-jenis layanan Transit Internasional yang ditawarkan adalah sebagai berikut : Tabel 6 Layanan Transit Internasional ID

Layanan Transit Internasional

Accounting Method

Tarif (Rp/mnt)

RI01

Dari Penyelenggara Lain ke JARTAP Internasional Penyelenggara Lain dan sebaliknya (Direct)

290

RI02

Dari Penyelenggara Lain ke JARTAP Internasional Penyelenggara Lain dan sebaliknya (Cascade)

290+Biaya Originasi

Direct Cascade

Besaran biaya terminasi atau biaya originasi ditetapkan oleh Penyelenggara Lain yang menterminasi atau meng-originasi trafik.

b. Layanan Transit On-net Transit On-net merupakan penyediaan jaringan atau elemen jaringan untuk keperluan penyaluran Panggilan dari dan ke Penyelenggara yang sama dengan menggunakan JARTAP Domestik TELKOM. Jenis-jenis layanan Transit On-net Domestik yang ditawarkan adalah sebagai berikut : Tabel 7 Layanan Transit On-net ID

Layanan Transit On-net Domestik

ROD01

Layanan Transit On-net Domestik Lokal

ROD02

Layanan Transit On-net Domestik Jarak Jauh

Tarif (Rp/mnt)

Accounting Method

67

Direct

273

Direct

3. Layanan Originasi Layanan originasi yang ditawarkan TELKOM merupakan pembangkitan panggilan dari JARTAP Domestik TELKOM dengan menggunakan Kode Akses SLJJ dan Kode Akses SLI milik Penyelenggara Jasa SLJJ dan SLI. Untuk Layanan Originasi dari JARTAP Domestik TELKOM ke JARTAP Internasional Penyelenggara lain, titik Pembebanan asal berada dalam cakupan area yang sesuai dengan cakupan geografis masing-masing SGI milik Penyelenggara JARTAP Internasional. Layanan originasi dari JARTAPLOK TELKOM ke penyelenggara Jasa SLJJ (segmen originasi lokal) dimana PoC originasi, PoI SGJJ TELKOM dan SGJJ penyelenggara jasa SLJJ lain berada di area yang sama.


Hal 5 dari 16


Tabel 8 Layanan Originasi Internasional ID

Layanan Originasi Internasional

Tarif (Rp/mnt)

Accounting Method

OI01

Originasi (Segmen Originasi Lokal dan JJ) dari JARTAP Domestik TELKOM ke JARTAP Internasional Penyelenggara Lain

594+B2B

Direct

Layanan Originasi lokal untuk panggilan Jarak Jauh dari JARTAP Lokal Tabel 9 Layanan Originasi Lokal Untuk Panggilan Jarak Jauh ID OD01

Layanan Originasi Domestik

Tarif (Rp/mnt)

Accounting Method

Originasi (segmen lokal)dari JARTAP Domestik TELKOM ke Penyelenggara Jasa SLJJ Pencari Akses

202+B2B

Direct

Tarif yang tercantum dalam kedua tabel di atas, merupakan biaya jaringan. Disamping biaya jaringan, penyelenggara jasa SLJJ dan SLI juga dibebani service charge sebagai biaya yang dikenakan penyelenggara lokal kepada penyelenggara jasa SLJJ dan SLI dengan besaran sesuai kesepakatan bersama (B2B).

el di atas, baru merupakan biaya jaringan. 4. Layanan Fitur a. Pengalihan Panggilan (Call Forwarding) TELKOM dan Penyelenggara Lain dapat mengimplementasikan layanan fitur Call Forwarding kepada Pengguna masing-masing ke Pengguna pihak lainnya. Dalam hal ini, Call Fowarding diberlakukan sebagai 2 (dua) panggilan yang terpisah. Pencatatan dan pembebanan Biaya Interkoneksi 2 (dua) panggilan tersebut adalah sebagai berikut : 1) Panggilan pertama Nomor pemanggil (A) adalah nomor pemanggil awal, sedangkan nomor yang dipanggil (B) adalah nomor tujuan yang dipilih oleh pemanggil. Pembebanan Biaya Interkoneksi panggilan pertama sesuai jenis panggilan dari A ke B. 2) Panggilan kedua Nomor pemanggil (B) adalah nomor yang dipilih oleh pemanggil awal (A), sedangkan nomor yang dipanggil adalah nomor yang dipilih oleh nomor tujuan yang mengaktifkan fitur Call Forwarding (C). Pembebanan Biaya Interkoneksi panggilan kedua sesuai jenis panggilan dari B ke C. Identitas pemanggil yang diterima oleh nomor yang dipilih oleh nomor tujuan yang mengaktifkan Call Forwarding (C) adalah identitas nomor pemanggil awal (A).

b. Three Party TELKOM dan Penyelenggara Lain dapat mengimplementasikan layanan fitur Three Party kepada Pengguna masing-masing ke Pengguna pihak lainnya. Dalam hal ini, fitur Three Party diberlakukan sebagai 2 (dua) panggilan yang terpisah. Pencatatan dan pembebanan Biaya Interkoneksi 2 (dua) panggilan tersebut adalah sebagai berikut : 1) Panggilan pertama Nomor pemanggil (A) adalah nomor pemanggil awal, sedangkan nomor yang dipanggil (B1) adalah nomor tujuan yang dipilih oleh pemanggil awal. Pembebanan Biaya Interkoneksi panggilan pertama sesuai jenis panggilan dari A ke B1. 2) Panggilan kedua dan selanjutnya Nomor pemanggil (B2) adalah nomor yang dipilih oleh pemanggil awal (A) di butir b.1). Pembebanan Biaya Interkoneksi panggilan kedua sesuai jenis panggilan dari A ke B2. c. Akses Direktori TELKOM menyediakan layanan Akses Direktori menggunakan nomor akses 108. Cara pemanggilan Layanan Akses Direktori oleh Pengguna adalah dengan melakukan akses langsung (108) dari Pengguna JARTAP Lokal


Hal 6 dari 16

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk dengan jenis panggilan lokal, atau menggunakan kode area dan kode akses (0ABC+108) untuk panggilan dari Pengguna JARBER atau panggilan SLJJ ke layanan Akses Direktori sesuai wilayah yang dikehendaki. Biaya Interkoneksi layanan Akses Direktori dihitung sesuai jumlah panggilan tanpa memperhitungkan durasi panggilan dan jenis terminasi lokal atau jarak jauh. Tabel 10 Layanan Akses Direktori ID AD01

Layanan Akses Direktori 108

Tarif (Rp/call)

Accounting Method

500 / call

Direct

d. Layanan Darurat Layanan Darurat (11X) merupakan layanan yang digunakan untuk mengakses instansi yang menangani masalah-masalah darurat, seperti polisi, ambulance, pemadam kebakaran dan lain-lain. Layanan Darurat merupakan layanan yang tidak berbayar bagi Pengguna, namun bagi Penyelenggara Lain dikenakan biaya penggunaan infrastruktur dalam penyediaan layanan darurat yang terdiri dari biaya penggunaan fasilitas layanan darurat dan pendudukan elemen jaringan. Adapun skema bisnisnya merupakan kesepakatan bersama antar operator. Layanan Darurat yang dapat diakses melalui JARTAP TELKOM adalah : Tabel 11 Layanan Darurat Nomor

Peruntukan

Tarif (Rp/mnt)

Accounting Method

112

Polisi

Tarif Terminasi

Direct

113

Pemadam kebakaran

Tarif Terminasi

Direct

115

SAR

Tarif Terminasi

Direct

118

Ambulan

Tarif Terminasi

Direct

Cara pemanggilan Layanan Darurat adalah dengan melakukan akses langsung (11X) dalam hal panggilan dari Pengguna JARTAP Lokal atau menggunakan kode area dan kode akses (0ABC+11X) dalam hal panggilan dari pengguna JARBER. e. Layanan Khusus (Special Services) Layanan Khusus merupakan akses layanan yang digunakan untuk mengakses pelayanan telekomunikasi dengan tujuan untuk mempermudah atau mempercepat pelayanan kepada masyarakat, misalnya penyediaan informasi. Penyelenggara Lain dikenakan biaya penggunaan infrastruktur dalam penyediaan layanan khusus yang terdiri dari biaya penggunaan fasilitas layanan khusus dan pendudukan elemen jaringan. Adapun skema bisnisnya merupakan kesepakatan bersama antar operator. Jenis-jenis Layanan Khusus yang disediakan oleh TELKOM adalah : Tabel 12 Layanan Khusus Nomor

Peruntukan

Tarif (Rp/mnt)

Accounting Method

103

Penerangan waktu TELKOM

Tarif Terminasi

Direct

109

Informasi tagihan Telepon pelanggan TELKOM

Tarif Terminasi

Direct

123

PLN

Tarif Terminasi

Direct

147

Customer Care TELKOM

200

Direct

177

Jardiknas

Tarif Terminasi

Direct


Hal 7 dari 16

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk Penjelasan : 1) Secara umum cara pemanggilan Layanan Khusus menggunakan kode area (0ABC+1XX). 2) Khusus untuk akses layanan Customer Care TELKOM, cara pemanggilan dapat dilakukan dengan menggunakan kode area atau tanpa kode area yang dirutingkan ke POI terdekat. Referensi harga retail maksimum untuk layanan ini adalah Rp.500,-/menit. Mengingat perkembangan layanan yang berubah cepat, maka layanan darurat dan layanan khusus tidak terbatas pada layanan-layanan tersebut diatas.

B. MODUL 2 : LAYANAN TAMBAHAN 1. Layanan SMS Terminasi dan Layanan Perekaman dan Billing SMS a.

b.

Layanan SMS (Short Message Service) Terminasi merupakan layanan pengiriman pesan singkat dari JARTEL Penyelenggara lain ke pelanggan TELKOM dengan mengacu pada harga perhitungan Cost Based tahun 2011 yaitu sebesar Rp 23/SMS. Skema bisnis SMS dapat diterapkan sesuai kesepakatan B2B antar Operator. Layanan Perekaman & Billing SMS (Short Message Service) merupakan layanan Perekaman dan Billing pengiriman pesan singkat untuk SMS antar JARTEL penyelenggara lain yang melalui STPNG Telkom, dimana penyediaan link interkoneksinya disediakan oleh Pihak TELKOM. Tarif yang diterapkan sesuai kesepakatan B2B antara TELKOM dengan Operator.

2. Layanan Signalling Merupakan layanan pengiriman/penerimaan signalling untuk keperluan pembangunan hubungan baik untuk panggilan domestik maupun internasional melalui jaringan signalling Telkom. Biaya Layanan Signalling maupun skema kerjasamanya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

3. Transit Video Call Transit video call merupakan penyediaan jaringan atau elemen jaringan untuk keperluan penyaluran Panggilan Interkoneksi antar Penyelenggara Lain dengan menggunakan JARTAP Domestik TELKOM berbasis IP. Charging dilakukan berdasarkan jenis layanan (usage) and QoS yang disepakati dan dilakukan secara B2B.

C. MODUL 3 : LAYANAN LANJUTAN TELEPONI DASAR (ADVANCED SERVICES) Sebagai Penyelenggara JARTAP sekaligus Penyelenggara Jasa Teleponi Dasar, TELKOM memiliki Layanan Lanjutan Teleponi Dasar (Advanced Services) yang dapat dipanggil oleh para Pengguna JARTEL Penyelenggara Lain. Kriteria teknis, operasional dan bisnis bagi Penyelenggara Lain untuk melakukan panggilan Layanan Lanjutan Teleponi Dasar TELKOM adalah sebagai berikut : 1. Trafik akses layanan dimaksud disalurkan dengan ruting Near End melalui Sentral Gerbang TELKOM terdekat. 2. Dapat diakses oleh seluruh Pengguna JARTEL Penyelenggara Lain. 3. Tarif Interkoneksi berlaku sama, baik untuk Pengguna JARTEL Penyelenggara Lain dengan sistem pembayaran Pasca Bayar maupun Prabayar. 4. Apabila terdapat tunggakan pembayaran dari Pengguna Penyelenggara Lain atas panggilan Layanan Lanjutan Teleponi Dasar maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Penyelenggara Lain. Layanan Lanjutan Teleponi Dasar yang disediakan TELKOM adalah :

1. TELKOM Free (0800 1 X1-X6) Merupakan layanan teleponi dasar berbasis IN yang membebankan seluruh biaya panggilan kepada Pelanggan TELKOM Free yang dipanggil. Layanan TELKOM Free menggunakan kode akses 0800 1 X1-X6. Cara pemanggilan TELKOM Free adalah dengan melakukan akses langsung 0800 1 X1-X6. Penyelenggara Lain meruting-kan panggilan TELKOM Free melalui PoI TELKOM terdekat.


Hal 8 dari 16

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk Penyelenggara Lain asal panggilan tidak menagih biaya panggilan TELKOM Free kepada Pengguna sehingga tidak ada biaya proses billing dan collection, namun Penyelenggara Lain berhak mendapatkan Biaya Interkoneksi dari TELKOM atas panggilan tersebut.

2. TELKOM Split Charging (0804 1 X1-X6) Merupakan layanan teleponi dasar berbasis IN yang membebankan sebagian biaya panggilan kepada pemanggil dan sebagian lagi kepada Pelanggan TELKOM Split Charging yang dipanggil. Layanan TELKOM Split Charging menggunakan kode akses 0804 1 X1-X6. Cara pemanggilan TELKOM Split Charging adalah dengan melakukan akses langsung 0804 1 X1-X6. Penyelenggara Lain me-ruting-kan panggilan TELKOM Split Charging melalui PoI TELKOM terdekat. Penyelenggara Lain asal panggilan berhak menagih biaya panggilan TELKOM Split Charging kepada Pengguna maksimal sebesar ketentuan yang ditetapkan TELKOM. Besaran tarif Interkoneksi yang menjadi hak TELKOM berlaku sama untuk semua panggilan ke nomor akses TELKOM Split Charging.

3. TELKOM Vote (0806 1 X1-X6) Merupakan layanan teleponi dasar berbasis IN yang membebankan biaya panggilan tertentu per panggilan kepada pemanggil TELKOM Vote. Layanan TELKOM Vote menggunakan kode akses 0806 1 X1-X6. Cara pemanggilan TELKOM Vote adalah dengan melakukan akses langsung 0806 1 X1-X6. Penyelenggara Lain meruting-kan panggilan TELKOM Vote melalui PoI TELKOM terdekat. Pencari Akses asal panggilan berhak menagih biaya panggilan TELKOM Vote kepada Pengguna maksimal sebesar ketentuan yang ditetapkan TELKOM. Besaran tarif Interkoneksi yang menjadi hak TELKOM dan Biaya Informasi atau Biaya Jasa Nilai Tambah berlaku sama untuk semua panggilan ke nomor akses TELKOM Vote.

4. TELKOM Uni (0807 1 X1-X6) Merupakan layanan teleponi dasar berbasis IN yang membebankan biaya panggilan kepada pemanggil sebesar tarif lokal dan sisanya dibebankan kepada Pelanggan TELKOM Uni yang dipanggil. Layanan TELKOM Uni menggunakan kode akses 0807 1 X1-X6. Cara pemanggilan TELKOM Uni adalah dengan melakukan akses langsung 0807 1 X1-X6. Penyelenggara Lain me-ruting-kan panggilan TELKOM Uni melalui PoI TELKOM terdekat. Penyelenggara Lain asal panggilan berhak menagih biaya panggilan TELKOM Uni kepada Pengguna maksimal sebesar ketentuan yang ditetapkan TELKOM. Besaran tarif Interkoneksi yang menjadi hak TELKOM berlaku sama untuk semua panggilan ke nomor akses TELKOM Uni.

5. TELKOM Premium (0809 1 X1-X6) Merupakan layanan berbasis IN yang memberikan informasi atau jasa nilai tambah bagi masyarakat yang disediakan oleh penyelenggara jasa Premium Call dan membebankan biaya panggilan kepada pemanggil sebesar Biaya Akses dan Biaya Informasi atau Biaya Jasa Nilai Tambah. Layanan TELKOM Premium menggunakan kode akses 0809 1 X1-X6. Cara pemanggilan TELKOM Premium adalah dengan melakukan akses langsung 0809 1 X1-X6. Penyelenggara Lain me-ruting-kan panggilan TELKOM Premium melalui PoI TELKOM terdekat. Penyelenggara Lain asal panggilan berhak menagih biaya panggilan TELKOM Premium kepada Pengguna maksimal sebesar ketentuan yang ditetapkan TELKOM. Besaran tarif Interkoneksi yang menjadi hak TELKOM dan Biaya Informasi atau Biaya Jasa Nilai Tambah berlaku sama untuk semua panggilan ke nomor akses TELKOM Premium.


Hal 9 dari 16

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk 6. Akses Jasa Call Center (140XX) Merupakan akses jasa teleponi dasar ke nomor khusus milik Penyelenggara Jasa Call Center (140xx) yang tersambung dengan JARTAP TELKOM. Layanan Akses Jasa Call Center menggunakan kode akses 140XX. Cara pemanggilan Akses Jasa Call Center (140XX) adalah dengan melakukan akses langsung 140XX tanpa menggunakan kode area. Penyelenggara Lain me-ruting-kan Akses Jasa Call Center (140XX) melalui PoI TELKOM terdekat. Besaran tarif Interkoneksi yang menjadi hak TELKOM berlaku sama untuk semua panggilan Akses Jasa Call Center (140XX).

7. Akses Jasa Call Center (500XYZ) Merupakan akses jasa teleponi dasar ke nomor khusus milik penyelenggara Call Center (500XYZ) yang tersambung dengan JARTAP TELKOM. Layanan akses jasa Call Center menggunakan kode akses 500XYZ. Cara pemanggilan Layanan Khusus untuk 500XYZ adalah dengan melakukan akses langsung untuk panggilan dari Pengguna JARTAP Lokal dengan jenis panggilan lokal, atau menggunakan kode area dan kode akses (0ABC+50XYZ) untuk panggilan dari pengguna JARBER. Penyelenggara Lain merutingkan akses jasa call center (500XYZ) melalui PoI TELKOM terdekat. Besaran tarif interkoneksi yang menjadi hak TELKOM berlaku sama untuk semua panggilan akses jada call center (500XYZ) Tarif dari Layanan Lanjutan Teleponi Dasar yang disediakan TELKOM adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut : Tabel 13 Tarif Layanan Lanjutan Teleponi Dasar No

Layanan Lanjutan Teleponi Dasar

1

TELKOM Free

2

TELKOM Split Charging

3

TELKOM Vote

4

TELKOM Uni

5

TELKOM Premium

6

Call Center 140XX

7

Call Center 500XYZ

Tarif (Rp/mnt) Hak JARTAP FWL Rp 73, Hak JARTAP FWA Rp 211 Hak JARBER Rp 251 Referensi tarif retail : JARTAP Rp 900,-; JARBER Rp 1100 Hak TELKOM Rp 350,Referensi tarif retail : Rp 1500,Hak TELKOM Rp 570,Referensi tarif retail : JARTAP Rp 500,-; JARBER Rp 900 Hak TELKOM Rp 250,Referensi tarif retail : Rp 3800,Hak TELKOM Rp 2100,Referensi tarif retail : JARTAP Rp 500,-; JARBER Rp 900 Hak TELKOM Rp 250,Referensi tarif retail : JARTAP Rp 500,-; JARBER Rp 900 Hak TELKOM Rp 250,-


Hal 10 dari 16


D. MODUL 4 : LAYANAN SELEKSI PENYELENGGARA Layanan seleksi Penyelenggara call by call yang disediakan oleh TELKOM terbatas pada layanan pemilihan jasa teleponi dasar agar pelanggan TELKOM dapat melaksanakan pemilihan berbagai Kode Akses milik Penyelenggara Jaringan yang memiliki Kode Akses. Sepanjang secara teknis dimungkinkan, layanan seleksi Penyelenggara akan dilengkapi dengan CLI (Calling Line Identification) untuk keperluan identifikasi panggilan, dan keperluan billing & settlement. Pemenuhan layanan seleksi penyelenggara disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.. E. MODUL 5 : LAYANAN AKSES JASA TELKOM Layanan Akses Jasa TELKOM yang disediakan adalah berupa Akses Jasa SLI 007 dan Akses Jasa Jarak Jauh. Selain sebagai Penyelenggara JARTAP Internasional dengan Kode Akses SLI 007 dan Penyelenggara JARTAP JJ dengan prefik nasional “0” atau kode akses “017”, TELKOM juga bertindak sebagai Penyelenggara Jasa Teleponi Dasar sambungan internasional dan Penyelenggara Jasa Sambungan Jarak Jauh. Sebagai Penyelenggara Jasa Teleponi Dasar, TELKOM berhak menentukan besaran tarif pungut dan berkewajiban untuk melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan, seperti pemrosesan billing, penagihan, penerimaan pembayaran serta menanggung resiko tunggakan. Layanan Akses Jasa Internasional yang ditawarkan oleh TELKOM adalah berupa kerja sama Interkoneksi untuk layanan SLI 007, Outbound ITFS, dan HCD dengan tarif Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam DPI Penyelenggara Lain. Selain Interkoneksi, kerja sama dapat diperluas dengan kerja sama dalam melakukan fungsi-fungsi pelayanan dalam penyelenggaraan Akses Jasa Internasional yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bisnis dengan Penyelenggara lain. Layanan Akses Jasa SLJJ yang ditawarkan TELKOM adalah berupa kerjasama Interkoneksi dengan Penyelenggara JARTAP Lokal/JARBER, sehingga Pelanggan Penyelenggara JARTAP Lokal/JARBERyang melakukan panggilan SLJJ tanpa melakukan pemilihan penyelenggara SLJJ (menggunakan prefik nasional “0”) dan yang melakukan pemilihan kode akses SLJJ menggunakan “017” dapat dilayani dengan menggunakan jaringan dan jasa SLJJ TELKOM. Selain Interkoneksi, kerjasama dapat diperluas dengan kerjasama dalam melakukan fungsi-fungsi pelayanan dalam penyelenggaraan Akses dan Jasa JJ TELKOM yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bisnis dengan Penyelenggara JARTAP Lokal/JARBER. Pengembangan Akses Jasa Telkom dapat dilakukan dengan memperhatikan perkembangan bisnis dan kebutuhan masyarakat untuk layanan Akses Jasa Telkom. F. MODUL 6 : LAYANAN LAIN-LAIN Layanan lain-lain merupakan layanan yang disediakan TELKOM untuk kelancaran operasional penyelenggaraan Layanan Interkoneksi antara Penyelenggara Lain dan TELKOM. Jenis-jenis dan tarif layanan dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Layanan FPI Layanan ini meliputi penyediaan fasilitas kolokasi perangkat, penyediaan ruangan untuk perangkat, penyewaan menara/tower telekomunikasi, lengkap dengan catu daya dengan arus bolak balik dari PLN atau Genset (bukan dari UPS), air conditioning (AC), serta fasilitas grounding (pentanahan). Untuk keperluan Interkoneksi, prinsip pengaturannya sesuai dengan DPI ini dan dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi. Tabel 14 Tarif Layanan FPI No

Jenis FPI

1

Ruangan

2

a. Ruangan terkondisi b. Ruangan tidak terkondisi Kolokasi a. Tarif Joining fee b. Tarif kolokasi - Rak 19” - Small cage (2 x 1,2 m) - Large cage (2 x 2,5 m)

Satuan

Tarif (Rp)

/m2/bulan /m2/bulan

500.000 400.000

/mitra

5.000.000

/rak/bulan /cage/bulan /cage/bulan

6.000.000 7.500.000 12.500.000


Hal 11 dari 16


No

Jenis FPI

Satuan

Tarif (Rp)

3

c. Tarif Tambahan Catu Daya - Pasang Baru - Tambahan Biaya Bulanan Grounding

/10 Ampere /titik/bulan

2.500.000 2.000.000 500.000

4

Menara / tower a. Antena mikro grid Tinggi “T” 110
Biaya Penempatan Antena (Rp/titik/bulan) 0 < D< 1,2 m 1,2 < D < 2 m Rp 4.080000 Rp 6.119.000 Rp 2.942.000 Rp 4.413.000 Rp 2.602.000 Rp 3.904.000 Rp 2.472.000 Rp 3.708.000 Rp 2.317.000 Rp 3.476.000 Rp 2.096.000 Rp 3.144.000 Rp 1.953.000 Rp 2.930.000 Rp 1.786.000 Rp 2.680.000 Rp 1.592.000 Rp 2.389.000 Rp 1.371.000 Rp 2.056.000 Rp 1.244.000 Rp 1.865.000

2 < D < 2,4 m Rp 8.703.000 Rp 6.276.000 Rp 5.552.000 Rp 5.274.000 Rp 4.944.000 Rp 4.471.000 Rp 4.167.000 Rp 3.811.000 Rp 3.397.000 Rp 2.925.000 Rp 2.653.000

2,4 < D < 3 m Rp 12.918.000 Rp 9.317.000 Rp 8.241.000 Rp 7.828.000 Rp 7.338.000 Rp 6.637.000 Rp 6.185.000 Rp 5.657.000 Rp 5.043.000 Rp 4.341.000 Rp 3.938.000

2 < D < 2,4 m Rp 10.344.000 Rp 7.460.000 Rp 6.599.000 Rp 6.268.000 Rp 5.876.000 Rp 5.315.000 Rp 4.953.000 Rp 4.530.000 Rp 4.038.000 Rp 3.476.000 Rp 3.153.000

2,4 < D < 3 m Rp 15.541.000 Rp 11.208.000 Rp 9.914.000 Rp 9.417.000 Rp 8.828.000 Rp 7.984.000 Rp 7.441.000 Rp 6.806.000 Rp 6.066.000 Rp 5.223.000 Rp 4.737.000

b. Antena mikro solid Tinggi " T " 110
Biaya Penempatan Antena (Rp/titik/bulan) 0 < D< 1,2 m 1,2 < D < 2 m Rp 4.128.000 Rp 8.402.000 Rp 2.977.000 Rp 6.059.000 Rp 2.633.000 Rp 5.360.000 Rp 2.501.000 Rp 5.091.000 Rp 2.345.000 Rp 4.772.000 Rp 2.121.000 Rp 4.316.000 Rp 1.977.000 Rp 4.023.000 Rp 1.808.000 Rp 3.679.000 Rp 1.611.000 Rp 3.280.000 Rp 1.387.000 Rp 2.824.000 Rp 1.258.000 Rp 2.561.000


Hal 12 dari 16


c. Antena Omni, Yagi dan Sektoral Biaya Penempatan Antena (Rp/bulan) Tinggi " T "

Yagi / Unit

Omni / Elemen

Sektoral / Elemen

110
Rp 3.671.000

Rp 2.448.000

Rp 2.040.000

100
Rp 2.648.000

Rp 1.756.000

Rp 1.471.000

90
Rp 2.342.000

Rp 1.561.000

Rp 1.301.000

80
Rp 2.225.000

Rp 1.483.000

Rp 1.236.000

70
Rp 2.086.000

Rp 1.390.000

Rp 1.159.000

60
Rp 1.886.000

Rp 1.258.000

Rp 1.048.000

50
Rp 1.758.000

Rp 1.171.000

Rp 977.000

40
Rp 1.608.000

Rp 1.071.000

Rp 893.000

30
Rp 1.433.000

Rp 955.000

Rp 796.000

20
Rp 1.234.000

Rp 823.000

Rp 685.000

0
Rp 1.119.000

Rp 746.000

Rp 622.000

5

Top Roof

= Tarif Menara / Tower - Untuk antena dengan ketinggian < 40 meter (dari permukaan tanah) dikenakan tarif sama dengan tarif tower dengan ketinggian antena 40 meter. - Untuk antena dengan ketinggian > 40 meter (dari permukaan tanah) dikenakan tarif antena sesuai dengan ketinggian pada tarif tower. - Bila mempergunakan tower Telkom di atap gedung, dikenakan tambahan sebesar 20% dari tarif tower sesuai ketinggian antena.

6

Catu Daya AC a. Biaya Beban / bulan

= ((V x Imcb ) / 1000) x Tarifbeban PLN /KVA Keterangan : V = Tegangan AC yang digunakan Tegangan 1 phase =

1 × 220 Volt 3 × 380 Volt atau 3 x 220 Volt

Tegangan 3 phase = Imcb = Arus listrik yang digunakan sesuai dengan Ampere MCB. Penentuan Ampere MCB = minimal 1,5 kali arus maksimal perangkat terpasang. Kapasitas MCB yang dipasang disesuaikan dengan standard yang ada. Tarifbeban PLN/KVA = Tarif PLN untuk biaya beban yang berlaku sesuai ketetapan Pemerintah minimal Golongan Tarif B-2/TR. b. Biaya bulan

Pemakaian

/

= fk x H x (V x Imcb x 80%) /1000 x Tarifusage PLN x kPLN Keterangan : V = Tegangan AC yang digunakan Tegangan 1 phase = Tegangan 3 phase =

1 × 220 Volt 3 × 380 Volt atau 3 x 220 Volt

Imcb = Arus listrik yang digunakan sesuai dengan Ampere MCB. Penentuan Ampere MCB = minimal 1,5 kali arus maksimal perangkat terpasang. Kapasitas MCB yang dipasang disesuaikan dengan standard yang ada. Tarifusage PLN = Tarif PLN untuk biaya pemakaian yang berlaku sesuai ketetapan Pemerintah minimal Golongan Tarif B-2/TR Blok II. H = Jumlah jam nyala dalam satu bulan = 24 x 30 = 720 jam. kPLN = Tingkat Efisiensi Kelistrikan Daerah sesuai ketetapan Pemerintah. fk = Faktor kehandalan system

Harga tersebut di atas berubah apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Hal 13 dari 16

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk 2. Layanan Sarana Telekomunikasi (SARTEL) TELKOM menyediakan Layanan SARTEL berupa sirkit langganan (SL) untuk keperluan Link Interkoneksi yang semestinya menjadi tanggung jawab Penyelenggara Lain. Layanan sirkit langganan untuk keperluan Interkoneksi disepakati dan dapat disatukan dalam Perjanjian Interkoneksi. a. Tarif Aktivasi Tabel 15 Biaya Aktivasi Sewa Jaringan Speed (Mbps)

Besaran Biaya Aktivasi

2

Rp. 2.400.000,-

b. Tarif Sewa Bulanan Tabel 16 Tarif Layanan Sirkit Langganan 2 Mbps Point to Point Ke Dari

Sumatra

Jawa Bali

Kalimantan

Sulawesi

Nusra

Jarak backbone antar kota antar pulau Lokal > 25 – 100 km > 100 – 200 km > 200 – 300 km > 300 – 600 km > 600 – 1000 km > 1000 – 1500 km Lokal Jabodetabek Lokal Lainnya > 25 – 100 km > 100 – 200 km > 200 – 300 km > 300 – 600 km > 600 – 1000 km > 1000 – 1500 km Lokal > 25 – 100 km > 100 – 200 km > 200 – 300 km > 300 – 600 km > 600 – 1000 km > 1000 – 1500 km Lokal > 25 – 100 km > 100 – 200 km > 200 – 300 km > 300 – 600 km > 600 – 1000 km > 1000 – 1500 km Lokal > 25 – 100 km > 100 – 200 km > 200 – 300 km > 300 – 600 km > 600 – 1000 km > 1000 – 1500 km

Sumatra

Jawa Bali

Kalimantan

Sulawesi

Nusra

2.100.000 6.900.000 9.200.000 13.100.000 17.400.000 22.800.000 27.300.000

5.900.000 7.800.000 11.100.000 14.800.000 19.300.000 23.100.000

5.900.000 7.800.000 11.100.000 14.800.000 19.300.000 23.100.000 1.500.000 1.900.000 4.800.000 6.400.000 9.100.000 12.200.000 15.900.000 19.000.000

17.900 23.400.000 28.000.000

15.200.000 19.900.000 23.800.000

15.200.000 19.900.000 23.800.000 2.200.000 7.300.000 9.700.000 13.800.000 18.300.000 24.000.000 28.700.000

28.200.000

20.100.000 24.100.000

13.900.000 18.500.000 24.200.000 28.900.000

13.900.000 18.500.000 24.200.000 28.900.000 2.200.000 7.400.000 9.800.000 14.000.000 18.700.000 24.400.000 29.200.000

28.500.000

7.300.000 9.600.000 13.700.000 18.200.000 23.800.000 28.500.000

18.700.000 24.400.000 29.200.000

18.900.000 24.600.000 29.500.000

-

-

-

17.900.000 23.400.000 28.000.000

28.200.000

28.500.000

20.100.000 24.100.000

7.300.000 9.600.000 13.700.000 18.200.000 23.800.000 28.500.000

18.700.000 24.400.000 29.200.000

18.900.000 24.600.000 29.500.000 2.300.000 7.600.000 10.000.000 14.300.000 19.000.000 24.900.000 29.800.000

Besaran tarif layanan Sartel mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan besarannya akan disesuaikan dengan peraturan pemerintah tentang sirkit langganan.


Hal 14 dari 16


3. Layanan Proses Billing, Penerbitan Tagihan dan atau Collection Layanan proses billing meliputi billing Interkoneksi dan atau billing retail. Layanan proses billing berupa layanan pemrosesan data panggilan (CDR) dan proses rating menjadi data tagihan. Layanan Penerbitan Tagihan berupa penerbitan tagihan kepada Pelanggan berdasarkan data yang disediakan Penyelenggara Lain dengan format yang sesuai dengan ketentuan TELKOM. Layanan Collection adalah layanan menerima pembayaran atas kuitansi tagihan. Dalam hal penyediaan layanan proses billing, penerbitan tagihan dan atau collection terkait dengan Panggilan Interkoneksi dengan JARTEL TELKOM, maka penyediaan layanan ini dapat dituangkan dan merupakan satu kesatuan dalam Perjanjian Interkoneksi. Besaran Biaya layanan proses billling sangat tergantung kepada jumlah record dan batasan jenis layanan billing yang dikehendaki (CDR, Rating, Invoicing, Collection, bad debt).

II. LAYANAN INTERKONEKSI FWA TELKOM 1. Layanan Terminasi Implementasi tarif terminasi FWA berlaku 1 Juli 2011 kecuali ada penetapan lain dari Pemerintah, untuk periode Januari 2011 sampai dengan Juni 2011 menggunakan tarif terminasi FWL. a. Terminasi Lokal Terminasi Lokal FWA merupakan pengakhiran Panggilan Interkoneksi dari JARTEL Penyelenggara Lain ke JARTAP Domestik TELKOM dimana PoI berada dalam area yang sama dengan Titik Pembebanan tujuan di JARTAP Domestik TELKOM. Jenis-jenis layanan Terminasi Lokal FWA yang ditawarkan adalah sebagai berikut : Tabel 17 Layanan Terminasi Lokal FWA ID


Tarif (Rp/mnt)


TLW01

Dari JARTAP Lokal FWL Mitra ke JARTAP FWA TELKOM

73

TL0W2

Dari JARTAP Lokal FWA Mitra ke JARTAP FWA TELKOM

144*)

Direct

TLW03

Dari JARTAP FWL Domestik Mitra ke JARTAP FWA TELKOM (Panggilan Lokal)

73

Direct

TLW04

Dari JARTAP FWL Domestik Mitra ke JARTAP FWA TELKOM (Panggilan JJ)

211

Direct

TLW05

Dari JARTAP FWA Domestik Mitra ke JARTAP FWA TELKOM (panggilan lokal)

144*)

Direct

TLW06

Dari JARTAP FWA Domestik Mitra ke JARTAP FWA TELKOM (panggilan JJ)

211

Direct

TLW07

Dari JARBER Seluler Mitra ke JARTAP FWA TELKOM

209

Direct

TLW08

Dari JARBER Satelit Mitra ke JARTAP FWA TELKOM

209

Direct

Keterangan: *) Besaran tarif untuk panggilan terminasi lokal FWA to FWA sebesar Rp. 144/menit berlaku apabila OLO menerapkan tarif yang sama (resiprokal). Apabila tidak, maka digunakan tarif terminasi costbased sebesar Rp 211/menit.


Hal 15 dari 16

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk b. Terminasi Jarak Jauh Terminasi Jarak Jauh FWA merupakan pengakhiran Panggilan Interkoneksi dari JARTEL Penyelenggara Lain ke JARTAP Domestik TELKOM dimana PoI berada dalam area yang berbeda dengan Titik Pembebanan tujuan di JARTAP Domestik TELKOM. Jenis-jenis layanan Terminasi Jarak Jauh FWA yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

Tabel 18 Layanan Terminasi Jarak Jauh FWA ID TJW01

Layanan Terminasi Jarak Jauh Dari JARTAP FWL Domestik Mitra ke JARTAP FWA TELKOM

Tarif (Rp/mnt) 419


TJW02

Dari JARTAP FWA Domestik Mitra ke JARTAP FWA TELKOM

419

Direct

TJW03

Dari JARBER Seluler Mitra ke JARTAP FWA TELKOM

577

Direct

TJW04

Dari JARBER Satelit Mitra ke JARTAP Domestik TELKOM

611

Direct

c. Terminasi Domestik Terminasi Domestik FWA merupakan pengakhiran Panggilan Interkoneksi dari JARTEL Penyelenggara Lain ke JARTAP Domestik TELKOM dimana Titik Pembebanan tujuan berada dalam area yang berbeda maupun area yang sama dengan area PoI JARTAP Domestik TELKOM. Jenis-jenis layanan Terminasi Domestik FWA yang ditawarkan adalah sebagai berikut : Tabel 19 Layanan Terminasi Domestik FWA ID TDW01

Layanan Terminasi Domestik Dari JARTAP Internasional Mitra ke JARTAP FWA TELKOM

Tarif (Rp/mnt) 610


2. Layanan Originasi a. Originasi Internasional Layanan originasi yang ditawarkan TELKOM merupakan pembangkitan panggilan dari JARTAP Domestik TELKOM dengan menggunakan Kode Akses SLI milik Penyelenggara SLI. Untuk Layanan Originasi dari JARTAP Domestik TELKOM ke JARTAP Internasional Penyelenggara lain, titik Pembebanan asal berada dalam cakupan area yang sesuai dengan cakupan geografis masing-masing SGI milik Penyelenggara JARTAP Internasional. Tabel 20 Layanan Originasi Internasional ID OIW01

Layanan Originasi Internasional Originasi dari JARTAP FWA TELKOM ke JARTAP Internasional Penyelenggara Lain (Segmen Originasi Lokal)

Tarif (Rp/mnt) 610


Layanan Originasi lokal untuk panggilan Jarak Jauh dari JARTAP Lokal


Hal 16 dari 16

DOKUMEN PENDUKUNG D

SPESIFIKASI TEKNIS





Hal i


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ....................................................................................................... i A. Spesifikasi Interface Fisik dan Kelistrikan ....................................................... 1 B. Spesifikasi Interface Signalling CCS#7........................................................... 2 C. Spesifikasi Interface Transmisi ..................................................................... 2


Hal ii




Hal iii


SPESIFIKASI TEKNIS A.

Spesifikasi Interface Fisik dan Kelistrikan 1.

Port Masukan dan Port Keluaran Interkoneksi secara fisik antara Circuit Termination Unit (CTU) dengan sentral (switch), Digital Distribution Frame (DDF) atau interface optic melalui kabel coaxial 75 ohm atau serat optic. Kabel coaxial yang digunakan harus mengikuti Rekomendasi ITU-T G.703 dengan redaman tidak boleh melebihi 6 dB pada 1024 kHz. Spesifikasi port masukan dan port keluaran harus mengikuti bagian 6.2 dan 6.3 Rekomendasi ITU-T G.703. Penggunaan serat optic dengan interface STM-1 atau STM-4 harus memenuhi Rekomendasi Teknik yang diberikan pada Spesifikasi Interface Synchronous Digital Hierarchy.

2.

Interferensi Port masukan harus dapat mentolerir tanpa terjadi kesalahan interferensi dari sinyal uji standar non synchronous sesuai dengan Rekomendasi ITU-T O.151 – Error Performance Measuring Equipment for Digital Systems At The Primary Bit Rate and Above pada tingkat 18 dB lebih rendah dari sinyal yang diinginkan.

3.

Jitter Toleransi untuk jitter pada port masukan harus sesuai dengan bagian 3.1.1 pada Rekomendasi ITU-T G.823. Jitter maksimum yang masih dapat ditolerir pada port keluaran tidak boleh mencapai 0.05 Unit Interval (UI) yang dihitung pada interval 20 Hz sampai 100 kHz. Pengukuran jitter harus dilakukan sesuai dengan Rekomendasi ITU-T O.171 dan metoda pengujian harus sesuai dengan yang dijelaskan pada Rekomendasi ITU-T G.823.

4.

Wander Toleransi untuk wander pada port masukan harus sesuai dengan bagian 3.1.1 pada Rekomendasi ITU-T G.823.

5.

Sinkronisasi Jaringan digital harus dioperasikan secara sinkron agar pelayanan dapat diselenggarakan dengan mutu yang memenuhi syarat. Untuk mencapai hal tersebut, sinkronisasi jaringan harus memenuhi Rekomendasi ITU-T G.811, G.812 dan G.822 (FTP Nasional 2000 Bab IX Rencana Sinkronisasi).

6.

Karakteristik Fungsional Interface Karakteristik interface 2 Mbit/s harus sesuai dengan Rekomendasi ITU-T G.704 dan ITU-T G.706. Penambahan-penambahan fungsional dapat dilakukan sesuai dengan kondisi jaringan para pihak.

7.

Keselamatan dan Perlindungan Setiap MITRA harus membuat prosedur untuk melindungi personil dan peralatan pada dua sisi titik koneksi, baik terhadap tegangan yang berlebihan atau radiasi.


Hal 1 dari 2


B.

Spesifikasi Interface Signalling CCS#7 Spesifikasi ini disusun mengacu kepada ketentuan yang tercantum pada Bab III mengenai Rencana Interkoneksi dan Bab VII mengenai Rencana Pensinyalan FTP Nasional 2000 edisi 2003. Isi dokumen spesifikasi ini antara lain adalah :

C.

1.

daftar berbagai layanan yang dapat ditawarkan

2.

jenis pensinyalan yang dipergunakan

3.

opsi-opsi pensinyalan yang dipergunakan

4.

tata cara permohonan dan penggunaan opsi-opsi tambahan dalam sistem pensinyalan CCS No.7.

Spesifikasi Interface Transmisi Batas-batas kinerja transmisi perlu didefinisikan dengan tepat agar kerjasama antara dua jaringan antara jaringan domestik satu dengan jaringan domestik lain atau jaringan domestik dengan jaringan internasional berjalan baik. Untuk jaringan yang menyediakan layanan teleponi, mengacu kepada ketentuan yang tercantum pada Bab III mengenai Rencana Interkoneksi dan Bab VI Rencana Transmisi FTP Nasional 2000 edisi 2003. Hal-hal diluar spesifikasi ini dapat dirundingkan dan jika tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan yang terjadi harus diselesaikan sesuai ketentuan Perjanjian Interkoneksi. Spesifikasi Interface SDH Hirarki digital sistem SDH yang dipergunakan harus memenuhi rekomendasi ITUT G.707 – G.709, G.781 – G.784, dan G.957 – G.958. Struktur SDH yang digunakan di Indonesia dengan memakai C-12, TUG 2, TUG-3 dan VC-4 tercantum pada Bab III mengenai Rencana Interkoneksi FTP Nasional 2000 edisi 2003.


Hal 2

DOKUMEN PENDUKUNG E

DEFINISI DAN ISTILAH





Hal ii


DEFINISI DAN ISTILAH Definisi-definisi : Kecuali konteksnya menentukan lain, dalam Perjanjian kata-kata yang diawali dengan huruf besar dan definisikan di bawah ini akan memiliki arti sebagai berikut : 1.

“Area Pelayanan" adalah suatu wilayah yang diidentifikasikan oleh 1 (satu) Kode Wilayah (untuk JARTAP), dan 1 (satu) atau beberapa blok nomor tertentu (untuk JARBERSEL) yang masing-masing mempunyai satu Titik Pembebanan (PoC);

2.

“Area Penomoran” atau ”Area Lokal” adalah wilayah geografis terbatas yang merupakan wilayah pelayanan bagi suatu sistem penomoran dalam penyelenggaraan JARTAP;

3.

“Beban Interkoneksi” adalah biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari pelayanan Panggilan Interkoneksi (traffic based) yang wajib dibayar oleh Penyelenggara JARTEL yang satu kepada Penyelenggara JARTEL yang lain;

4.

“Beban-beban Lain” adalah biaya-biaya selain Beban Interkoneksi sehubungan dengan penggunaan fasilitas kolokasi, jaringan, sarana/prasarana, sumber daya dan/atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Interkoneksi yang harus dibayar oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya;

5.

“Berita Acara Rekonsiliasi Sementara” adalah dokumen hasil rekonsiliasi yang digunakan sebagai dasar penyelesaian sementara (belum final) mengenai hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi, di dalamnya berisi angka-angka mengenai hak atas Biaya Interkoneksi yang telah diakui dan yang tidak/belum diakui oleh Pihak lainnya;

6.

“Berita Acara Rekonsiliasi” adalah dokumen hasil rekonsiliasi yang digunakan sebagai dasar untuk penyelesaian akhir (bersifat final) mengenai hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi Para Pihak pada periode tertentu, berisi angka-angka hak yang diakui oleh Pihak lawan (Pihak yang berkewajiban memenuhi hak) sebagai kelanjutan dari Berita Acara Settlement Sementara atau Berita Acara Rekonsiliasi Sementara;

7.

“Berita Acara Settlement Sementara” adalah dokumen hasil settlement mengenai data hak dari salah satu Pihak dan kewajiban Pihak lainnya atas biaya interkoneksi yang sebagian datanya belum diakui karena belum dianggap benar dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, namun tetap dapat digunakan sebagai dasar untuk pembayaran sementara hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi;

8.

“Berita Acara Settlement" adalah dokumen hasil settlement mengenai data hak dari salah satu Pihak dan kewajiban Pihak lainnya atas Biaya Interkoneksi yang sudah diakui dan dianggap benar serta digunakan sebagai dasar untuk penyelesaian hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi dari masingmasing Pihak untuk periode tertentu;

9.

“Biaya Administrasi Piutang” adalah biaya yang harus dibayar oleh Penyelenggara JASTEL kepada Penyelenggara JARTEL sehubungan dengan tunggakan kuitansi tagihan JASTEL Pelanggan oleh Penyelenggara JARTEL yang menyediakan jaringan akses kepada Pelanggan tersebut karena adanya Panggilan Interkoneksi;

10.

“Biaya Interkoneksi” adalah kompensasi finansial atas pemberian pelayanan Interkoneksi oleh penyelenggara jaringan pertama kepada penyelenggara jaringan kedua, yang ditentukan berdasarkan konsep biaya originasi panggilan, Transit dan biaya terminasi panggilan;

11.

“Biaya Kolokasi” adalah adalah seluruh biaya penggunaan ruangan, menara/tower, dan atau cable duct untuk kolokasi perangkat dan atau peralatan untuk keperluan Interkoneksi;

12.

“Biaya Penagihan” atau “Collection Fee” adalah biaya jasa penagihan yang dibayarkan oleh Pihak satu kepada Pihak lainnya sehubungan dengan penerimaan pembayaran dari Pelanggan salah satu Pihak berkaitan dengan penggunaan JASTEL Pihak lainnya karena adanya Panggilan Interkoneksi;

13.

“Biaya Sewa Jaringan” adalah seluruh biaya atas sewa jaringan atau segmen/elemen jaringan untuk keperluan Interkoneksi (misalnya Link Interkoneksi) yang disewa dari Pihak lainnya;


Hal 1 dari 8


14.

“Biaya Terminasi” adalah seluruh Beban Interkoneksi yang menjadi tanggung jawab dan harus dibayarkan oleh Penyelenggara JARTEL untuk penyaluran Panggilan Interkoneksi yang diterminasikan ke Penyelenggara JARTEL lain yang menjadi tujuan panggilan;

15.

“Biaya Transit” adalah seluruh Beban Interkoneksi yang menjadi tanggungjawab dan harus dibayar oleh Penyelenggara JARTEL untuk setiap penyaluran Panggilan Interkoneksi melalui segmen/elemen jaringan transit (segmen/elemen jaringan antara) yang merupakan milik Penyelenggara JARTEL lain;

16.

“Bill Period Closure” adalah ketentuan yang menyatakan bahwa data trafik Interkoneksi dan/atau trafik Koneksi yang disajikan masing-masing Pihak tidak mungkin diselesaikan dalam beberapa kali rekonsiliasi yang telah dilakukan, oleh karena itu harus disepakati untuk ditutup sesuai data Pihak penagih (yang memiliki hak atas biaya Interkoneksi) dan tidak diubah kembali sesudah lewatnya suatu waktu tertentu yang disepakati;

17.

“Billing Interkoneksi” adalah billing antar Penyelenggara JARTEL yang dipakai sebagai dasar penyelesaian perhitungan pembayaran hak dan kewajiban Interkoneksi yang merupakan hasil rating CDR incoming dan outgoing call yang memuat jumlah call, jumlah durasi, dan jumlah uang yang dinyatakan dalam rupiah pada suatu periode bulan takwim tertentu;

18.

“Call Data Record” (“CDR”) adalah rekaman data Panggilan Interkoneksi yang diperlukan untuk proses perhitungan Billing Interkoneksi;

19.

“Call Scenario” adalah berbagai kemungkinan jenis Panggilan Interkoneksi yang dapat dilayani oleh Sentral Gerbang, baik jenis panggilan langsung maupun jenis panggilan transit mulai dari sisi originasi hingga sisi terminasi;

20.

“CCS#7” ("Common Channel Signalling Number Seven") adalah sistem pensinyalan kanal bersama sesuai Rekomendasi ITU-T Q767;

21.

“Dimensi Interkoneksi" adalah jumlah/ kapasitas sirkit/ kanal antara Sentral Gerbang TELKOM dengan Sentral Gerbang MITRA yang digunakan untuk penyaluran trafik panggilan Interkoneksi biasanya dalam satuan E1;

22.

“Faktor Koreksi” adalah suatu formula yang disepakati untuk penyesuaian perhitungan keuangan Interkoneksi yang datanya tidak dapat diperoleh secara lengkap dari sumber rekaman panggilan (CDR) atau sumber data lainnya;

23.

“Fasilitas IN” adalah rangkaian perangkat telekomunikasi yang dapat menyediakan jasa-jasa nilai tambah berbasis IN (jaringan pintar), termasuk namun tidak terbatas pada jasa Premium Call, Vote Call, dlsb;

24.

“Fasilitas Penting Interkoneksi” (“FPI”) adalah adalah infrastruktur sipil dan pelengkap dari suatu JARTEL dimana akses ke infrastruktur tersebut mutlak diperlukan bagi pelaksanaan Interkoneksi, dan Pihak yang membutuhkan interkoneksi tidak memiliki pilihan lain selain memanfaatkan infrastruktur dimaksud sesuai persyaratan yang disepakati;

25.

“File Kontrol” adalah file yang digunakan dalam proses pengolahan billing Interkoneksi, berisi parameter data baku yang difungsikan sebagai data rujukan yang sah dan benar sebagai standar dasar penerapan tarip.

26.

“Force Majeure” adalah setiap kejadian atau peristiwa diluar kekuasaan Masing-masing Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada, peristiwa-peristiwa berikut : kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, bencana alam lainnya, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, larangan-larangan pemerintah, tindakan-tindakan permusuhan dari pemerintah atau musuh atau perang;

27.

”Fraud” adalah berbagai tindakan kecurangan, penipuan atau penggelapan dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau penggunaan fasilitas telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh Pihak yang satu termasuk namun tidak terbatas pada orang-orang, perusahaan-perusahaan lain/badan hukum, organisasi tertentu yang bekerja atau bekerjasama untuknya maupun pelanggan/penggunanya, kepada Pihak lainnya baik dengan cara melakukan rekayasa teknis, administrasi, dan/atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk menghindari biaya dan/atau demi keuntungan;


Hal 2 dari 8


28.

“FTP” atau “FTP Nasional” (Fundamental Technical Plan Nasional) adalah dokumen yang memuat pengaturan teknis telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional, dan perubahannya dari waktu ke waktu;

29.

“Hukum Negara RI” adalah seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan beserta ketentuan pelaksanaannya, dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada hukum perjanjian, hukum perusahaan, dan hukum telekomunikasi yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

30.

“Interkoneksi” adalah keterhubungan antara Jaringan dari Penyelenggara Jaringan yang berbeda;

31.

”Itikad Baik” adalah suatu maksud yang halal bagi pihak-pihak yg ingin mengadakan suatu perjanjian dimana salah satu pihak menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lainnya, yg dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan atau permasalahan yang mengakibatkan kerugian;

32.

“Jaringan“ (“Network”) adalah sekumpulan titik simpul (nodes) dan alur-alur (paths) signal yang saling terhubung untuk menyambungkan perangkat input dan/atau output terhadap suatu sistem telekomunikasi;

33.

“Jaringan Bergerak Satelit” (atau “JARBER Satelit”) adalah jaringan bergerak yang diselenggarakan untuk melayani jasa telekomunikasi mobile (bergerak) dengan teknologi satelit;

34.

“Jaringan Bergerak Seluler” (atau “JARBER Seluler”) adalah jaringan bergerak yang diselenggarakan untuk melayani jasa telekomunikasi mobile (bergerak) dengan teknologi seluler terestrial (di permukaan bumi);

35.

“Jaringan Telekomunikasi” (atau “JARTEL”) adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi. Sepanjang diselenggarakan oleh para Pihak, termasuk dalam cakupan istilah JARTEL adalah JARTAP, JARBERSEL, JARBERSAT dan fasilitas-fasiltas yang tidak dapat berdiri sendiri dari JARTEL seperti Fasilitas IN, dan Fasilitas sistem pensinyalan;

36.

“Jaringan Tetap Internasional” (atau “JARTAP Internasional”) adalah jaringan tetap yang diselenggarakan untuk menghubungkan jaringan domestik dan jaringan internasional;

37.

”Jaringan Tetap Domestik” (atau ”JARTAP Domestik”) adalah jaringan tetap yang diselenggarakan dalam cakupan wilayah Indonesia, menggunakan jaringan kabel (wireline access) dan/atau jaringan tanpa kabel (fixed wireless access) berkemampuan mobilitas terbatas, yang merupakan kesatuan yang utuh dan terpisahkan atas Jaringan Tetap Lokal dan Jaringan Tetap Jarak Jauh;

38.

“Jaringan Tetap Jarak Jauh” (atau “JARTAP Jarak Jauh”) adalah jaringan tetap yang diselenggarakan untuk menghubungkan antar jaringan, terutama Jaringan Tetap Lokal, maupun jaringan bergerak;

39.

“Jaringan Tetap Lokal” (atau “JARTAP Lokal”) adalah jaringan tetap yang diselenggarakan dalam cakupan wilayah tertentu, menggunakan jaringan kabel (wireline access) dan/atau jaringan tanpa kabel (fixed wireless access) berkemampuan mobilitas terbatas;

40.

“Jaringan Tetap” (atau “JARTAP”) adalah Jaringan Tetap Lokal (JARTAPLOK), Jaringan Tetap Langsung Jarak Jauh (JARTAPJJ) dan Jaringan Tetap Internasional (JARTAPIN);

41.

“Jasa Bergerak Selular” (atau “JASBER Seluler”) adalah layanan telekomunikasi bergerak selular untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan bergerak selular;

42.

“Jasa IN (”Layanan Lanjutan Teleponi Dasar”) atau “Jasa Intelligent Network” adalah jasa-jasa telekomunikasi nilai tambah yang memanfaatkan Fasilitas IN (jaringan pintar);

43.

“Jasa nilai tambah” atau “Jasa turutan” adalah jasa-jasa telekomunikasi tambahan dari JASPONDAS termasuk antara lain jasa teleponi melalui fasilitas jaringan pintar (IN, Intelligent Network), jasa kartu panggil (Calling Card), jasa-jasa dengan teknologi interactive voice response dan jasa radio panggil untuk umum. Jasa ini tidak dapat berdiri sendiri atau tidak dapat terlepas dari JASPONDAS, baik yang menggunakan Nomor Akses tersendiri (misalnya jasa Calling Card 120XX, jasa Call Center 147, atau jasa Call Center 140XX, dan lain-lainnya), maupun tidak menggunakan Nomor Akses tersendiri;


Hal 3 dari 8


44.

“Jasa SMS” atau "Jasa Short Message Service" adalah jasa telekomunikasi data yang menyalurkan pesan-pesan singkat berbentuk angka, huruf atau teks melalui pesawat terminal telepon tetap, selular, atau pesawat terminal lainnya;

45.

“Jasa Telekomunikasi Sambungan Langsung Internasional” (atau “JASTEL SLI”) adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi internasional dengan menggunakan JARTAPIN;

46.

“Jasa Telekomunikasi Sambungan Langsung Jarak Jauh” (atau “JASTEL SLJJ”) adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi domestik jarak jauh dengan menggunakan JARTAPJJ;

47.

“Jasa Telekomunikasi” (atau “JASTEL”) adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;

48.

“Jasa Teleponi Dasar Lokal” (atau “JASPONDASLOK”) adalah jasa teleponi yang menggunakan teknologi circuit switched yaitu telepon, faksimile atau telex, dalam cakupan wilayah pelayanan lokal JARTAPLOK atau JARBERSEL;

49.

“Jasa Teleponi Dasar Sambungan Langsung Internasional” (atau “JASPONDAS SLI”) adalah jasa teleponi yang menggunakan teknologi circuit switched yaitu telepon, faksimile atau telex, dalam cakupan wilayah pelayanan internasional yang diselenggarakan oleh Penyelenggara JARTAPIN;

50.

“Jasa Teleponi Dasar Sambungan Langsung Jarak Jauh” (atau “JASPONDAS SLJJ”) adalah jasa teleponi yang menggunakan teknologi circuit switched yaitu telepon, faksimile atau telex, dalam cakupan wilayah pelayanan domestik jarak jauh yang diselenggarakan oleh Penyelenggara JARTAPJJ;

51.

“Jasa Teleponi Dasar” (atau “JASPONDAS”) adalah jasa teleponi yang menggunakan teknologi circuit switched yaitu telepon, faksimile atau telex;

52.

”Kapasitas Interkoneksi” adalah suatu kesatuan rangkaian yang terdiri dari Sirkit Trunk di JARTEL masing-masing Pihak, Link Interkoneksi, port E1 di Sentral Gerbang masing-masing Pihak, termasuk perangkat interface yang diperlukan, serta FPI yang harus disediakan oleh Pihak yang menyediakan Titik Interkoneksi;

53.

”Kesepakatan Rapat” adalah dokumen hukum berisi kesepakatan bisnis yang akan diatur kemudian dan/atau merupakan pelaksanaan suatu Perjanjian ;

54.

“Kewajiban Interkoneksi” adalah kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan adanya Panggilan Interkoneksi;

55.

“Kode Akses SLI” adalah kombinasi atau deretan angka/nomor tertentu yang mencirikan penyelenggara jasa SLI tertentu yang berbeda dengan penyelenggara jasa SLI lainnya;

56.

“Kode Akses” adalah kombinasi atau deretan angka/nomor tertentu yang mencirikan penyelenggara JASTEL tertentu yang berbeda dengan penyelenggara JASTEL lainnya yang sejenis;

57.

“Kode Wilayah” atau “Kode Area JARTAPLOK” adalah deretan angka atau nomor tertentu yang berfungsi sebagai identitas bagi suatu wilayah penomoran JARTAPLOK pada area geografis tertentu yang membedakan dengan area geografis lainnya;

58.

“Link Interkoneksi” adalah jaringan transmisi dan kelengkapannya yang digunakan untuk keperluan penyaluran trafik Interkoneksi antar Sentral Gerbang milik penyelenggara yang berbeda;

59.

“Menteri" adalah Menteri yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi bidang Telekomunikasi;

60.

” MITRA” adalah Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang berinterkoneksi dengan TELKOM berdasarkan Perjanjian ini.

61.

“Mobile Switching Center” (“MSC”) adalah Sentral Induk pelayanan JASBERSEL dan juga berfungsi sebagai Sentral Gerbang JARBERSEL yang merupakan gerbang ke JARBERSEL dan yang langsung berhubungan dengan sentral gerbang Penyelenggara JARTEL lainnya melalui Titik Interkoneksi;

62.

“Nomor Pelanggan” adalah nomor yang menjadi identitas Pelanggan dalam suatu JARTEL di suatu cakupan wilayah penomoran atau area pelayanan;


Hal 4 dari 8


63.

“Nota Perhitungan Keuangan" (“NPK”) adalah suatu daftar yang dibuat secara berkala menurut bulan takwim yang berisi perhitungan hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang timbul dari Panggilan Interkoneksi atau Penagihan JASTEL Pelanggan salah satu Pihak oleh Pihak lainnya (tergantung konteksnya). Untuk pembedaan, masing-masing berturut-turut disebut “NPK Interkoneksi” dan “NPK Penagihan JASTEL”;

64.

“Numbering” (“Penomoran”) adalah sistem pengalokasian nomor untuk setiap area pelayanan penyelenggara JASTEL sehingga memudahkan semua pihak dalam melakukan identifikasi pada proses pemanggilan sampai proses charging;

65.

“Originasi” adalah proses penerusan/ruting Panggilan Interkoneksi di satu kesatuan segmen JARTEL asal panggilan (sebelum dialihkan ke JARTEL transit, atau JARTEL tujuan panggilan). “Sisi Originasi” adalah segmen JARTEL asal panggilan (sebelum dialihkan ke JARTEL transit, atau JARTEL tujuan panggilan);

66.

“Panggilan Interkoneksi” adalah hubungan telekomunikasi antara Pengguna jasa telekomunikasi salah satu pihak dengan Pelanggan pihak lainnya yang disalurkan melalui Titik Interkoneksi, baik berupa panggilan interkoneksi JASTEL (non-IP), koneksi jasa IN, SMS, ataupun jasa-jasa nilai tambah lainnya;

67.

“Pelanggan" adalah perseorangan, badan hukum, instansi Pemerintah, yang menggunakan JARTEL dan/atau JASTEL berdasarkan kontrak/perjanjian tertulis (untuk pasca bayar) atau tanpa kontrak (untuk pra bayar), atau dengan perkataan lain memiliki nomor jaringan akses (nomor telepon) tertentu;

68.

“Pelayanan Interkoneksi” adalah pelayanan yang diberikan oleh suatu jaringan kepada jaringan lainnya, sehingga memungkinkan mengalirnya trafik telekomunikasi dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain;

69.

“Pemakai" adalah perseorangan, badan hukum, instansi Pemerintah, yang menggunakan JARTEL dan atau JASTEL tanpa berdasarkan kontrak dan tidak memiliki nomor jaringan akses (nomor telepon);

70.

“Pengguna” adalah Pelanggan dan Pemakai;

71.

“Penyelenggara” adalah sebutan untuk penyelenggara JARTEL dan/atau JASTEL;

72.

”Penyelesaian Fraud” adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pihak yang diduga melakukan Fraud kepada Pihak yang terkena Fraud sejak saat diterimanya klaim hingga tercapainya pelaksanaan kesepakatan penyelesaian dugaan Fraud;

73.

“Perhitungan Keuangan Interkoneksi” adalah perhitungan yang timbul akibat terjadinya Panggilan Interkoneksi atau penggunaan jaringan yang menjadi hak salah satu Pihak dan menjadi kewajiban Pihak lainnya;

74.

“Perhitungan Keuangan Tagihan JASTEL Pelanggan” adalah perhitungan yang timbul dari hasil Penagihan JASTEL salah satu Pihak oleh Pihak lainnya;

75.

“Perjanjian” adalahdokumen hukum tertulis, dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan format tertentu berisi kesepakatan bisnis, teknis dan legalsehingga kerja sama penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi dimaksud dapat dilaksanakan;

76.

“Persyaratan Jaminan Keuangan” adalah instrumen (keuangan) yang kemungkinan diminta oleh TELKOM untuk memperoleh keyakinan bahwa MITRA akan mampu memenuhi kewajiban keuangannya sehubungan dengan penyediaan akses. Contoh jaminan keuangan tersebut antara lain adalah bank garansi dan jaminan pribadi (personal guarantee) dari pimpinan perusahaan;

77.

“Pihak ketiga” atau “Penyelenggara Lain” adalah Penyelenggara JARTEL dan atau JASTEL selain kedua belah Pihak (selain TELKOM dan MITRA) yang berinterkoneksi dengan salah satu atau kedua belah Pihak;

78.

“Prefiks JARBERSEL” atau “Kode Akses JARBERSEL” adalah kombinasi atau deretan angka/nomor tertentu yang mencirikan penyelenggara JARBERSEL tertentu yang berbeda dengan penyelenggara JARBERSEL lainnya;


Hal 5 dari 8


79.

“Prefiks” adalah suatu indikator yang terdiri atas satu digit atau lebih yang memungkinkan pemilihan berbagai jenis format nomor (lokal, nasional, internasional), pemilihan jaringan, atau pemilihan pelayanan. Prefiks bukan bagian dari nomor dan tidak perlu diteruskan ke batas antar jaringan atau ke batas jaringan internasional, jika pola interkoneksi telah diterapkan biaya originasi, biaya terminasi dan/atau biaya transit. Namun demikian untuk keperluan interkoneksi yang masih menggunakan pola revenue sharing, Prefiks perlu diteruskan ke batas antar jaringan atau ke batas jaringan internasional;

80.

“Rating” adalah proses penentuan nilai tagihan Panggilan Interkoneksi berdasarkan Biaya Interkoneksi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri dan/atau kesepakatan Para Pihak;

81.

“Redimensi” adalah perubahan jumlah sirkit interkoneksi yang dapat berupa penambahan atau pengurangan;

82.

“Refill Trafik” adalah suatu cara yang dilakukan untuk mentransitkan panggilan interkoneksi dari suatu jaringan melalui jaringan perantara atau menerima panggilan transit dari jaringan lain dengan maksud untuk mengurangi beban interkoneksi atau mendapatkan tarif interkoneksi yang lebih rendah atau untuk menghindarkan tarif interkoneksi yang lebih tinggi;

83.

“Regulator” adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 31 Tahun 2003, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan yang berlaku;

84.

“Rekonsiliasi” adalah proses pencocokan dan penelitian atas settlement yang merupakan pembaharuan data Para Pihak berdasarkan data panggilan atau data Interkoneksi lainnya yang dimiliki dalam kurun waktu tertentu;

85.

“Billing Retail” adalah billing tagihan pemakaian trafik panggilan yang ditagihkan ke Pelanggan atau Pengguna;

86.

“Ruting" adalah proses penentuan dan penggunaan rute berdasarkan suatu aturan tertentu, untuk menyalurkan pesan atau untuk membangun hubungan;

87.

“Sarana Penunjang” adalah sarana dan prasarana termasuk namun tidak terbatas pada akses, ruangan, duct, tower, catu daya, dan jalur kabel;

88.

“Sentral Gerbang” (atau “SG” atau “Gate Mobile Switching Service Center” atau “GMSC”) adalah sentral dalam satu jaringan yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui Titik Interkoneksi. Untuk keperluan Perjanjian, SG dapat berupa sentral telepon lokal, sentral jarak jauh (Trunk) atau sentral gerbang internasional, yang penetapannya dilaksanakan sepenuhnya oleh pengelola JARTEL yang bersangkutan dengan memperhatikan efisiensi dan FTP Nasional yang berlaku;

89.

“Sentral Lokal” adalah sentral telepon yang dilengkapi dengan fasilitas, kemampuan dan interface yang sesuai untuk melayani Pelanggan;

90.

“Settlement” adalah hasil proses penagihan billing Interkoneksi berupa pengakuan hak Interkoneksi pada suatu periode bulan takwim dan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya;

91.

“Signaling Transfer Point Regional" ("STP-R"), yakni bagian dari jaringan Sistem Pensinyalan JARTEL dalam cakupan regional tertentu;

92.

“Signalling Data Link” (“SDL”) adalah kanal 64 kbps yang dipakai sebagai kanal signalling dalam proses Signalling CCS#7;

93.

“Signalling Transfer End Point” (“STEP”) adalah suatu signalling point (SP) yang di samping berfungsi sebagai pentransfer message signaling CCS#7 juga berfungsi sebagai titik akhir signalling;

94.

“Signalling Transfer Point” (“STP”) adalah bagian dari jaringan Sistem Pensinyalan JARTEL dalam cakupan nasional;

95.

“Signalling” adalah merupakan pertukaran informasi yang diperlukan bagi pembangunan, pengawasan dan pembubaran hubungan melalui jaringan;


Hal 6 dari 8


96.

“SMSC” atau “Short Message Service Center” adalah serangkaian perangkat yang merupakan pusat layanan fasilitas SMS;

97.

“SOKI” (singkatan dari “Sistem Otomatisasi Kliring Interkoneksi”) adalah sistem aplikasi kliring trafik Interkoneksi yang dibangun bersama oleh para penyelenggara JARTEL di Indonesia yang digunakan sebagai acuan Para Pihak dalam perhitungan hak dan kewajiban Interkoneksi;

98.

“TELKOM Carrier Interconnection Service r” (atau “TELKOM CIS” atau ”Divisi CIS”) adalah Unit Kerja TELKOM yang telah mendapat pelimpahan kewenangan dari Direksi TELKOM untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kerja sama dengan para penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang mempunyai Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi;

99.

“TELKOM” adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, Pihak yang berinterkoneksi dengan MITRA OPERATOR/OLO;

100. “Terminasi” adalah proses penerusan/ruting Panggilan Interkoneksi di satu kesatuan segmen JARTEL yang tersambung ke nomor tujuan panggilan (sesudah JARTEL Originasi dengan/atau tanpa melalui JARTEL transit). “Sisi Terminasi” adalah satu kesatuan segmen JARTEL yang tersambung ke nomor tujuan panggilan (sesudah JARTEL Originasi dengan/atau tanpa melalui JARTEL transit); 101. “Tingkat Pelayanan” adalah nilai / tingkatan kualitas yang disepakati bersama dalam kaitan hubungan pemasok dan pengguna dalam proses penyelenggaraan layanan jasa telekomunikasi; 102. “Titik Interkoneksi” (atau “PoI”, Point of Interconnection) adalah titik dimana terjadi interkoneksi yang juga merupakan titik batas wewenang dan tanggung jawab mengenai penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi masing-masing. “Titik Interkoneksi Originasi” atau “PoI Originasi” adalah Titik Interkoneksi di sisi Originasi. “Titik Interkoneksi Terminasi” atau “PoI Terminasi” adalah Titik Interkoneksi di sisi Terminasi; 103. “Titik Pembebanan” (“PoC”, Point of Charging) adalah titik yang digunakan sebagai patokan untuk menentukan jarak panggilan dalam penghitungan biaya Panggilan Interkoneksi maupun Panggilan internal (non-Interkoneksi); 104. “Trafik Dasar" adalah besaran trafik yang digunakan untuk membuat perencanaan jangka panjang yang besarnya adalah adalah rata-rata beban trafik pada 30 hari paling sibuk selama 1 (satu) tahun; 105. “Transit” adalah proses penerusan/ruting Panggilan Interkoneksi di JARTEL di segmen/elemen jaringan antara 2 (dua) JARTEL dari Penyelenggara yang berbeda dimana segmen/elemen jaringan tersebut diperlukan setelah proses Originasi dan/atau sebelum proses Terminasi; 106. “Unit Kerja TELKOM" adalah Divisi CIS, DIVISI INFRATEL dan Unit Kerja terkait lainnya; Untuk istilah-istilah yang belum tercantum dalam Dokumen Pendukung E (tentang “Definisi dan Istilah”) ini, penentuan definisi istilah tersebut diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak dan dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi. Acuan : Untuk menjaga agar tidak terdapat pertentangan, setiap penunjukan dalam Perjanjian untuk: (a)

Kata-kata yang menunjukan pengertian tunggal akan termasuk juga pengertian kata tersebut dalam jamaknya begitu pula sebaliknya, tergantung pada konteksnya;

(b)

“Pasal”, “Bagian” atau “ayat” adalah penunjukan kepada Pasal, Bagian atau ayat dari Perjanjian;


Hal 7 dari 8


(c)

“Undang-undang Republik Indonesia” akan termasuk semua undang-undang, keputusan-keputusan, pernyataan-pernyataan, ordonansi-ordonasi, anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan, kitabkitab undang-undang dan petunjuk-petunjuk yang memiliki kekuatan hukum yang berlaku di dalam Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada, yang dikeluarkan atau diundangkan oleh pemerintah atau pejabat pemerintah nasional, daerah atau kabupaten.

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA, KETUA BRTI

SYUKRI BATUBARA


Hal 8 dari 8

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI ( DPI TELKOM )

Recommend Documents