PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008, 2007, DAN 2006

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008, 2007, DAN 2006

Daftar Isi

Halaman

Laporan Auditor Independen Laporan Keuangan Konsolidasian Neraca Konsolidasian ………………………………………………………………………………..

1-3

Laporan Laba Rugi Konsolidasian …………………………………………………………………..

4

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian ………………………………………………………….

5-7

Laporan Arus Kas Konsolidasian...…………………………………………………………………..

8-9

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian …………………………………………………….

10-164

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Catatan

2008

2007

ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas 2c,2e,4,44 Penyertaan sementara 2c,2f,44 Piutang usaha 2c,2g,5,37,44 Pihak yang mempunyai hubungan istimewa setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp81.196 juta di tahun 2008 dan Rp69.521 juta di tahun 2007 Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp1.122.709 juta di tahun 2008 dan Rp1.030.935 juta di tahun 2007 Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp9.194 juta di tahun 2008 dan Rp10.982 juta di tahun 2007 2c,2g,44 Persediaan - setelah dikurangi penyisihan persediaan usang sebesar Rp64.849 juta di tahun 2008 dan Rp54.701 juta di tahun 2007 2h,6,37 Beban dibayar di muka 2c,2i,7,44 Tagihan restitusi pajak 38,54 Pajak dibayar di muka 38,54 Aset lancar lainnya 2c,8,44 Jumlah Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Penyertaan jangka panjang - bersih Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp61.917.333 juta di tahun 2008 dan Rp54.005.834 juta di tahun 2007 Aset tetap Pola Bagi Hasil - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp249.707 juta di tahun 2008 dan Rp502.563 juta di tahun 2007 Pensiun dibayar di muka Uang muka dan aset tidak lancar lainnya

2f,9 2k,2l,3,10, 18,19,22,54

6.889.945 267.044

10.140.791 159.504

544.974

449.085

2.964.795

2.912.403

108.874

150.508

511.950 1.875.773 569.954 805.594 83.407

211.441 1.407.410 408.011 60.222 78.720

14.622.310

15.978.095

169.253

113.990

70.589.590

60.075.808

2m,11,34,47 2i,2r,41 2c,2k,2o,12, 28,44,49

476.654 97

705.091 398

2.159.688

1.408.764

2d,2j,3,13,37,54 2c,14,44

3.187.808 50.850

3.775.212 1.402

Jumlah Aset Tidak Lancar

76.633.940

66.080.665

JUMLAH ASET

91.256.250

82.058.760

Goodwill dan aset tidak berwujud lainnya setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp6.324.335 juta di tahun 2008 dan Rp5.080.694 juta di tahun 2007 Rekening escrow

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

1

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASIAN (lanjutan) 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Catatan

2008

2007

KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Hutang usaha Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga Hutang lain-lain Hutang pajak Beban yang masih harus dibayar

2c,15,44 1.376.146 10.793.238 11.959 739.688

942.912 5.962.022 16.679 3.052.149

2c,18,44

4.093.632 2.742.123 141.132 46.000

2.741.076 2.413.952 141.361 573.669

2c,2l,19,44

7.054.233

4.830.809

26.998.151

20.674.629

2.904.873 299.324 102.633 2.570.720 1.141.798

3.034.100 503.385 74.520 2.768.923 1.354.543

337.780

201.994

2c,19,20,44 2c,19,22,44

3.949.431 7.495.144

3.727.884 4.165.168

19,23

1.458.545

2.500.273

20.260.248

18.330.790

9.683.780

9.304.762

2s,38 2c,16,35, 41,44 2q,17

Pendapatan diterima di muka Uang muka pelanggan dan pemasok Hutang bank jangka pendek Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Kewajiban pajak tangguhan - bersih Pendapatan Pola Bagi Hasil ditangguhkan Kewajiban penghargaan masa kerja Kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja Kewajiban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Kewajiban sewa pembiayaan Pinjaman penerusan - pihak yang mempunyai hubungan istimewa Hutang bank Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan

2s,38 2m,11,47 2c,2r,42,44 2c,2r,43,44 2c,2r,41,44

2l,10,19

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang HAK MINORITAS

24


2

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASIAN (lanjutan) 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Catatan EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp250 per saham untuk saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B Modal dasar - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B Modal ditempatkan dan disetor penuh 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B Tambahan modal disetor Modal saham yang diperoleh kembali 490.574.500 lembar saham di tahun 2008 dan 244.740.500 lembar saham di tahun 2007 Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi (Rugi) laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Saldo laba Ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya

2008

2007

1c,25 2u,26

5.040.000 1.073.333

5.040.000 1.073.333

2u,27

(4.264.073)

(2.176.611)

2d,28 2f

360.000 385.595

270.000 385.595

2f

(19.066)

11.237

2f

238.319

230.017

10.557.985 20.941.978

6.700.879 22.214.129

Jumlah Ekuitas

34.314.071

33.748.579

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

91.256.250

82.058.760


3

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008, 2007, DAN 2006 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham dan per ADS) Catatan PENDAPATAN USAHA Telepon Tidak bergerak Seluler Interkoneksi Pendapatan Beban Bersih Data, internet, dan jasa teknologi informatika Kerja Sama Operasi Jaringan Pola Bagi Hasil Jasa telekomunikasi lainnya

2008

2007

2006

2q,29 9.730.257 25.332.028

11.001.211 22.638.065

10.979.033 20.622.647

12.054.314 (3.263.560)

12.705.911 (3.054.604)

11.793.805 (3.112.344)

8.790.754 14.712.758 1.079.475 326.052 718.460

9.651.307 14.684.135 707.374 427.978 329.941

8.681.461 9.065.187 489.414 718.738 415.477 322.051

60.689.784

59.440.011

51.294.008

11.069.575

9.440.476

9.094.187

9.116.634 12.217.685

8.494.890 9.590.596

8.513.765 7.495.728

3.628.686 2.349.729

3.672.194 1.769.147

3.355.583 1.241.504

38.382.309

32.967.303

29.700.767

22.307.475

26.472.708

21.593.241

671.834 20.471 (1.581.818) (1.613.759) 508.605

518.663 6.637 (1.436.165) (294.774)

654.984 (6.619) (1.286.354) 836.328 202.025

(1.994.667)

(877.055)

400.364

20.312.808

25.595.653

21.993.605

(5.823.558) 183.863

(7.233.874) (693.949)

(7.097.202) 57.275

(5.639.695)

(7.927.823)

(7.039.927)

14.673.113

17.667.830

14.953.678

2c,2q,30,44

2q,32 2n,31,46 2c,2q,33,44 2m,11,34,47 2q

Jumlah Pendapatan Usaha BEBAN USAHA Penyusutan

2k,2l,2m, 10,11,12,54 Karyawan 2c,2r,16,35, 41,42,43,44 Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi 2c,2q,36,44 Umum dan administrasi 2g,2h,2q,5, 6,13,37,54 Pemasaran 2q Jumlah Beban Usaha

LABA USAHA (BEBAN) PENGHASILAN LAIN-LAIN Pendapatan bunga Bagian laba (rugi) bersih perusahaan asosiasi Beban bunga (Kerugian) keuntungan selisih kurs - bersih Lain-lain - bersih

2c,44 2f,9 2c,44 2p

(Beban) penghasilan lain-lain - bersih LABA SEBELUM PAJAK (BEBAN) MANFAAT PAJAK Pajak kini Pajak tangguhan

2s,38

LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI - Bersih

24

LABA BERSIH LABA PER SAHAM DASAR Laba bersih per saham Laba bersih per ADS (40 saham Seri B per ADS)

328.584

(4.053.643)

(4.810.812)

(3.948.101)

10.619.470

12.857.018

11.005.577

537,73

644,08

547,15

21.509,20

25.763,20

21.886,00

2w,39


4

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008, 2007, DAN 2006 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Uraian

Catatan

Saldo, 1 Januari 2008

Modal saham

Tambahan modal disetor

5.040.000

1.073.333

Modal saham yang diperoleh kembali

(2.176.611)

Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali

(Rugi) laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual

Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi

270.000

385.595

11.237

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan

Saldo laba

Ditentukan penggunaannya

Belum ditentukan penggunaannya

230.017

6.700.879

22.214.129

33.748.579

-

-

-

(30.303)

8.487

Jumlah ekuitas

Rugi belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual

2f

-

-

-

-

-

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan perusahaan asosiasi

2f,9

-

-

-

-

-

-

8.487

-

-

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan anak perusahaan

1d, 2b

-

-

-

-

-

-

(185)

-

-

28

-

-

-

90.000

-

-

-

-

-

2v,40

-

-

-

-

-

-

-

-

(8.034.515 )

40

-

-

-

-

-

-

-

3.857.106

(3.857.106 )

2u,27

-

-

-

-

-

-

-

-

Laba bersih tahun berjalan

-

-

-

-

-

-

-

10.619.470

10.619.470

Saldo, 31 Desember 2008

5.040.000

1.073.333

360.000

385.595

(19.066)

238.319

10.557.985

20.941.978

34.314.071

Kompensasi atas terminasi dini hak eksklusif Dividen kas Penentuan penyisihan cadangan umum

Modal saham yang diperoleh kembali - harga perolehan

(2.087.462) (4.264.073)

(30.303)


5

(185)

90.000 (8.034.515) -

(2.087.462)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan) TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008, 2007, DAN 2006 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Uraian

Catatan


Modal saham


5.040.000

1.073.333


(952.211)


Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual



Saldo laba



Jumlah ekuitas

180.000

385.595

8.865

227.669

1.803.397

20.302.041

28.068.689


2f

-

-

-

-

-

2.372

-

-

-

2.372


2f,9

-

-

-

-

-

-

2.348

-

-

2.348

Kompensasi atas terminasi dini hak eksklusif

28

-

-

-

90.000

-

-

-

-

-

90.000

2v,40

-

-

-

-

-

-

-

-

(5.082.050 )

(5.082.050)

40

-

-

-

-

-

-

-

4.897.482

(4.897.482 )

Dividen kas interim

2v,40

-

-

-

-

-

-

-

-

(965.398 )


2u,27

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

12.857.018

12.857.018


5.040.000

1.073.333

270.000

385.595

11.237

230.017

6.700.879

22.214.129

33.748.579

Dividen kas Penentuan penyisihan cadangan umum

(1.224.400) (2.176.611)


6

(965.398) (1.224.400)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan) TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008, 2007, DAN 2006 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Uraian

Catatan


Laba (rugi) belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual

Modal saham




5.040.000

1.073.333

-

90.000

385.595



(748)

Saldo laba



233.253

1.803.397

14.667.571

23.292.401

-

-

-

9.613

-

-

(5.584)

90.000

Jumlah ekuitas


2f

-

-

-

-

-

9.613


2f

-

-

-

-

-

-

Kompensasi atas terminasi dini hak eksklusif

28

-

-

-

90.000

-

-

-

-

-

Dividen kas

2v,40

-

-

-

-

-

-

-

-

(4.400.090 )

(4.400.090)

Dividen kas interim

2v,40

-

-

-

-

-

-

-

-

(971.017 )

(971.017)

2u

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

11.005.577

11.005.577


5.040.000

1.073.333

180.000

385.595

8.865

227.669

1.803.397

20.302.041

28.068.689


(952.211 ) (952.211 )

(5.584)


7

(952.211)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008, 2007, DAN 2006 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

2008 ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI Penerimaan kas dari pendapatan usaha Telepon Tidak bergerak Seluler Interkoneksi - bersih Data, internet, dan jasa teknologi informatika Kerja Sama Operasi Jasa lainnya

2007

2006

9.166.209 25.682.026 8.751.684 14.828.097 1.848.260

10.987.600 22.720.191 9.621.688 14.822.515 3.797 1.122.607

10.673.901 20.842.406 8.655.917 8.914.019 596.423 1.285.275

Jumlah penerimaan kas dari pendapatan usaha Pembayaran kas untuk beban usaha Pengembalian kas kepada pelanggan

60.276.276 (26.637.184) (1.168)

59.278.398 (23.612.680) (18.876)

50.967.941 (16.465.320) (57.580)

Kas yang dihasilkan dari operasi

33.637.924

35.646.842

34.445.041

Penerimaan bunga Pembayaran bunga Pembayaran pajak penghasilan

659.450 (1.429.781) (8.551.296)

514.524 (1.470.328) (6.963.766)

642.959 (1.217.131) (7.175.681)

24.316.297

27.727.272

26.695.188

28.676

11.804

46.081

Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI Hasil dari penjualan penyertaan sementara dan pencairan deposito berjangka yang jatuh tempo Pembelian penyertaan sementara dan penempatan deposito berjangka Hasil dari penjualan aset tetap Hasil dari klaim asuransi Pembelian aset tetap Penurunan (kenaikan) uang muka pembelian aset tetap (Kenaikan) penurunan uang muka dan aset lainnya Kas bersih (dibayar) diterima dari transaksi penggabungan usaha Pembelian aset tidak berwujud Hasil dari penjualan investasi jangka panjang Penerimaan dividen kas Pembelian penyertaan jangka panjang Kenaikan rekening escrow Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi

(158.582) 3.598 11.159 (15.863.840)

(84.444) 39.105 10.626 (15.056.802)

(98.896) 17.269 (15.900.628)

224.291 (62.679)

15.710 (61.590)

(293.920) 38.395

(287.403) (366.887) 3.637 (28.249) (49.448)

510 (13.782) -

143.648 (436.000) 22.561 382 -

(16.545.727)

(15.138.863)

(16.461.108)


8

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan) TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008, 2007, DAN 2006 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

2008 ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN Pembayaran dividen kas Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham minoritas anak perusahaan Kenaikan rekening escrow Hasil dari pinjaman jangka pendek Pembayaran pinjaman jangka pendek Pembayaran wesel jangka menengah Hasil dari pinjaman jangka panjang Pembayaran pinjaman jangka panjang Pembayaran untuk pembelian kembali saham yang telah diterbitkan Pembayaran wesel bayar Pembayaran hutang sewa pembiayaan Penarikan obligasi

2007

2006

(8.033.511)

(6.047.431)

(5.371.102)

(3.732.401) 54.235 (582.195) 8.433.000 (4.865.401)

(3.693.137) 1.130.435 (1.233.333) (465.000) 5.119.000 (3.317.415)

(2.067.696) (2.073) 1.020.000 (507.133) (145.000) 2.532.313 (1.674.516)

(2.087.462) (200.813) (333.888) -

(1.224.400) (199.365) (26.392) (1.000.000)

(952.211) (201.307) (14.095) -

Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan

(11.348.436)

(10.957.038)

(7.382.820)

(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS

(3.577.866)

1.631.371

2.851.260

327.020

193.584

89.892

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN

10.140.791

8.315.836

5.374.684

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN

6.889.945

10.140.791

8.315.836

9.919.055

5.133.224

4.540.200

693.341

17.993

1.770.925 543.651 440.358 8.440

DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS

INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas: Akuisisi aset tetap yang dibiayai dengan hutang usaha Akuisisi bisnis yang dibiayai dengan hutang jangka panjang Akuisisi aset tetap melalui skema Pola Bagi Hasil Pertukaran aset tetap Akuisisi aset tetap melalui sewa pembiayaan


9

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008, 2007, DAN 2006 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM a. Pendirian dan informasi umum Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Telekomunikasi Indonesia Tbk (“Perusahaan”) pada mulanya merupakan bagian dari “Post en Telegraafdienst”, yang didirikan pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884. Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (“Persero”). Perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Indonesia (“BAPEPAM-LK”) No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik serta dalam rangka penambahan maksud dan tujuan Perusahaan, berdasarkan akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 27 tanggal 15 Juli 2008 dan pemberitahuan atas perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat No. AHU.46312.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 17 Oktober 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.20155. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi sumber daya Perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan yang meliputi: i.

Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual, menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dengan memperhatikan perundangan-undangan yang berlaku. ii. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan atau menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. iii. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika. iv. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, antara lain pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan. Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat.

10

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008, 2007, DAN 2006 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan) a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan) Berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1989 mengenai Telekomunikasi, yang berlaku sejak tanggal 1 April 1989, badan usaha Indonesia diizinkan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar dalam bentuk kerja sama dengan Perusahaan sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1993 mengenai penyelenggaraan telekomunikasi mengatur lebih lanjut bahwa kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sebuah perusahaan patungan, kerja sama operasi, atau kontrak manajemen dan bahwa badan usaha yang bekerja sama dengan badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri harus menggunakan jaringan telekomunikasi badan penyelenggara tersebut. Jika jaringan telekomunikasi tersebut tidak tersedia, Peraturan Pemerintah tersebut mengharuskan kerja sama dilakukan dalam bentuk perusahaan patungan yang dapat membangun jaringan telekomunikasi yang diperlukan. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Republik Indonesia (“MPPT”) melalui dua surat keputusan yang keduanya tertanggal 14 Agustus 1995, menegaskan kembali status Perusahaan sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri. Kegiatan Perusahaan dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi dalam negeri, meliputi telepon, teleks, telegram, satelit, sirkit langganan, surat elektronik, dan jasa komunikasi bergerak dan seluler. Pada tahun 1995, Perusahaan telah melakukan kerja sama dengan para mitra usaha dalam pembangunan, pengelolaan, dan pengoperasian sarana telekomunikasi di lima dari tujuh divisi regional (“Divre”) melalui pola Kerja Sama Operasi (“KSO”), dalam rangka: (1) (2) (3)

mempercepat pembangunan sarana telekomunikasi, menjadikan Perusahaan sebagai operator bertaraf internasional, dan meningkatkan teknologi, pengetahuan, dan keahlian para karyawannya.

Pada mulanya, terhitung sejak tanggal 1 Januari 1996, Perusahaan memperoleh hak eksklusif untuk menyelenggarakan jasa jaringan tetap lokal dan jaringan tetap nirkabel (local wireline dan fixed wireless) untuk jangka waktu minimum 15 tahun dan hak eksklusif untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi sambungan langsung jarak jauh dalam negeri (“SLJJ”) untuk jangka waktu minimum 10 tahun. Hak eksklusif tersebut juga termasuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi untuk dan atas nama Perusahaan melalui KSO. Pemberian hak tersebut tidak mempengaruhi hak Perusahaan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dalam negeri lainnya. Pada tahun 1999, Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”) menerbitkan UndangUndang No. 36 mengenai Telekomunikasi, yang berlaku efektif pada bulan September 2000. Undang-Undang ini menyatakan bahwa kegiatan telekomunikasi meliputi: (1) (2) (3)

Jaringan telekomunikasi, Jasa telekomunikasi, serta Telekomunikasi khusus.

Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi diizinkan untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi. Sedangkan telekomunikasi khusus dapat diselenggarakan oleh perseorangan, Instansi Pemerintah, dan badan hukum selain penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi. Undang-Undang Telekomunikasi ini melarang kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, dan diharapkan dapat membuka jalan menuju liberalisasi pasar. Sehubungan dengan Undang-Undang ini, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 yang mengatur mengenai pembebanan biaya interkoneksi kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi asal sehubungan dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi melalui dua penyelenggara jaringan telekomunikasi atau lebih. 11

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008, 2007, DAN 2006 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.

UMUM (lanjutan) a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan) Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (“DJPT”) No. 05/HMS/JP/VIII/2000 tanggal 1 Agustus 2000 dan ralat atas siaran pers tersebut, No. 1718/UM/VIII/2000 tanggal 2 Agustus 2000, masa hak eksklusif yang diberikan kepada Perusahaan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi jaringan tetap lokal dan SLJJ telah dipersingkat masing-masing dari masa berakhir periode pada Desember 2010 menjadi Agustus 2002 dan dari Desember 2005 menjadi Agustus 2003. Sebagai gantinya, Pemerintah diharuskan membayar kompensasi kepada Perusahaan (Catatan 12 dan 28). Sesuai siaran pers Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 31 Juli 2002, ditetapkan bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2002, Pemerintah mengakhiri hak eksklusif Perusahaan sebagai penyelenggara jaringan jasa lokal dan SLJJ. Pada tanggal 1 Agustus 2002, PT Indonesian Satellite Corporation Tbk (“Indosat”) diberikan lisensi untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi lokal dan SLJJ. Perusahaan telah memperoleh izin komersial untuk menyelenggarakan jasa Sambungan Langsung Internasional (“SLI”) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (“Menhub”) No. KP. 162 tahun 2004 pada tanggal 13 Mei 2004. b. Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan 1. Dewan Komisaris dan Direksi Berdasarkan keputusan-keputusan yang dibuat pada (i) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 16 tanggal 28 Februari 2007 yang diubah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris No. 58 tanggal 29 Juni 2007 oleh notaris yang sama; serta (ii) RUPSLB Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris No. 16 tanggal 19 September 2008 oleh notaris yang sama, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing adalah sebagai berikut: 2008 Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Direktur Utama Wakil Direktur Utama/Chief Operating Officer (“COO”) Direktur Keuangan Direktur Jaringan dan Solusi Direktur Enterprise dan Wholesale Direktur Konsumer Direktur Compliance dan Risk Management Direktur Teknologi Informasi Direktur Human Capital dan General Affairs

* **

2007

Tanri Abeng Bobby A.A Nazief Mahmuddin Yasin Arif Arryman Petrus Sartono Rinaldi Firmansyah

Tanri Abeng Anggito Abimanyu Mahmuddin Yasin Arif Arryman Petrus Sartono Rinaldi Firmansyah

* (lihat Catatan di bawah) Sudiro Asno Ermady Dahlan

** (lihat Catatan di bawah) Sudiro Asno I Nyoman Gede Wiryanata

Arief Yahya I Nyoman Gede Wiryanata

Arief Yahya Ermady Dahlan

Prasetio Indra Utoyo

Prasetio Indra Utoyo

Faisal Syam

Faisal Syam

COO dirangkap oleh Direktur Jaringan dan Solusi di tahun 2008 Jabatan tidak terisi di tahun 2007

12


1.

UMUM (lanjutan) b. Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan (lanjutan) 1. Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan) Berdasarkan RUPST Perusahaan, pada tanggal 29 Juni 2007, para pemegang saham Perusahaan setuju untuk melakukan pergantian Gatot Trihargo dari jabatannya sebagai Komisaris Perusahaan kepada Mahmuddin Yasin sebagai penggantinya. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 15 Februari 2008, Dewan Komisaris setuju untuk melakukan pergantian jabatan Ermady Dahlan sebagai Direktur Jaringan dan Solusi dan I Nyoman Gede Wiryanata sebagai Direktur Konsumer yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Maret 2008. Berdasarkan Surat No. S-584/KF/2008 tanggal 20 Juni 2008, Anggito Abimanyu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang berlaku efektif sejak tanggal 20 Agustus 2008. Berdasarkan Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama No. 125/SRT/DK/2008/RHS tanggal 25 Juli 2008, Dewan Komisaris setuju untuk melakukan penunjukkan COO, di samping tugas dalam jabatannya sebagai Direktur Jaringan dan Solusi. Berdasarkan RUPSLB Perusahaan, pada tanggal 19 September 2008, para pemegang saham Perusahaan setuju untuk mengangkat Bobby A.A. Nazief sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk mengisi jabatan yang kosong dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan untuk memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan RUPSLB pada tanggal 10 Maret 2004, yang seharusnya berakhir pada tanggal 10 Maret 2009 menjadi berakhir pada tanggal RUPST Perusahaan 2009. 2. Karyawan Jumlah karyawan Perusahaan dan anak perusahaan per tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing adalah 30.213 orang dan 32.465 orang. c. Penawaran umum efek Perusahaan Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana (“Initial Public Offering” atau “IPO”) adalah 8.400.000.000, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Perusahaan yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham Seri B milik Pemerintah melalui IPO di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) (dahulu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York (“NYSE”) dan Bursa Efek London (“LSE”) atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk American Depositary Shares (“ADS”). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu. Pada bulan Desember 1996, Pemerintah menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 saham Seri B dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah membagikan 2.670.300 saham Seri B sebagai insentif bagi para pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah kembali menjual 898.000.000 saham Seri B.

13


1. UMUM (lanjutan) c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan) Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada RUPST Perusahaan tanggal 16 April 1999, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan yang berasal dari kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus sejumlah 746.666.640 lembar saham. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham Perusahaan dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diamandemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif pada tanggal yang sama. Pemberlakuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tidak berdampak terhadap penawaran umum efek Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut. Pada bulan Desember 2001, Pemerintah menjual 1.200.000.000 saham atau 11,9% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah kembali menjual 312.000.000 saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 26 tanggal 30 Juli 2004, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 2. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dan 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp250. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B, dan jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 10.079.999.639 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 40 saham Seri B. Berdasarkan keputusan RUPSLB Perusahaan tanggal 21 Desember 2005, RUPST Perusahaan tanggal 29 Juni 2007, dan RUPST Perusahaan tanggal 20 Juni 2008, para pemegang saham Perusahaan menyetujui masing-masing rencana tahap I, II, dan III untuk pembelian kembali saham Seri B (Catatan 27). Pada tanggal 31 Desember 2008, seluruh saham Seri B Perusahaan telah dicatatkan pada BEI dan 51.065.550 ADS telah dicatatkan pada NYSE dan LSE.

14


1. UMUM (lanjutan) d. Anak perusahaan Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, Perusahaan mengkonsolidasi laporan keuangan anak perusahaan yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan kepemilikan mayoritas (Catatan 2b dan 2d): (i) Anak perusahaan dengan kepemilikan langsung:

Anak perusahaan/ domisili

Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan

Tanggal operasi komersial

Persentase hak kepemilikan 2008

Jumlah aset sebelum eliminasi

2007

2008

2007

PT Pramindo Ikat Nusantara (”Pramindo”), Medan, Indonesia

Jasa dan pembangunan telekomunikasi/ 15 Agustus 2002

1995

100

100

1.342.460

1.266.728

PT Telekomunikasi Indonesia International (”TII”) (dahulu PT Aria West International (”AWI”)), Jakarta, Indonesia

Telekomunikasi/ 31 Juli 2003

1995

100

100

1.091.175

643.966

PT Multimedia Nusantara (”Metra”), Jakarta, Indonesia

Jasa telekomunikasi multimedia/ 9 Mei 2003

1998

100

100

764.395

124.585

PT Graha Sarana Duta (”GSD”), Jakarta, Indonesia

Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil, dan pengembang/ 25 April 2001

1982

99,99

99,99

166.205

148.842

PT Dayamitra Telekomunikasi (”Dayamitra”), Jakarta, Indonesia

Telekomunikasi/ 17 Mei 2001

1995

100

100

404.804

449.928

PT Indonusa Telemedia (”Indonusa”), Jakarta, Indonesia

TV berlangganan dan jasa konten/ 7 Mei 1997

1997

100 (termasuk melalui 1,25% kepemilikan oleh Metra)

98,75

132.634

154.473

PT Telekomunikasi Selular (”Telkomsel”), Jakarta, Indonesia

Telekomunikasi operator fasilitas telekomunikasi dan jasa telepon seluler menggunakan teknologi Global System for Mobile Communication (“GSM”)/26 Mei 1995

1995

65

65

51.629.761

44.676.718

15


1.

UMUM (lanjutan) d.

Anak perusahaan (lanjutan) (i) Anak perusahaan dengan kepemilikan langsung: (lanjutan) Persentase hak kepemilikan


Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan


PT Napsindo Telekomunikasi Primatel menyediakan Network Internasional Access Point (NAP), (“Napsindo”), Voice Over Data (VOD), Jakarta, Indonesia dan jasa terkait lainnya/ 29 Desember 1998

1999; berhenti beroperasi pada tanggal 13 Januari 2006

60

60

4.910

4.910

1984

51

51

592.518

519.243


PT Infomedia Jasa data dan Nusantara informasi menyediakan (“Infomedia”), Jakarta, Indonesia jasa informasi telekomunikasi dan jasa informasi lainnya dalam bentuk cetak dan media elektronik, dan jasa call center/ 22 September 1999

2008

2007

2008

2007

(ii) Anak perusahaan dengan kepemilikan tidak langsung:


Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh anak perusahaan


Persentase hak kepemilikan


2008

2007

2008

2007

1996; berhenti beroperasi pada tanggal 31 Juli 2003

100 (melalui 100% kepemilikan oleh TII)


1.640

1.746

Aria West International Finance B.V. (“AWI BV”), The Netherlands

Didirikan untuk memberikan jasa di bidang perdagangan dan keuangan/ 3 Juni 1996

Telekomunikasi Selular Finance Limited (“TSFL”), Mauritius

Keuangan didirikan untuk mengumpulkan dana untuk pengembangan bisnis Telkomsel melalui penerbitan saham debenture, obligasi, hipotek, atau surat berharga lainnya/22 April 2002

2002

65 (melalui 100% kepemilikan oleh Telkomsel)


34

6

PT Balebat Dedikasi Prima (“Balebat”), Bogor, Indonesia

Percetakan/ 1 Oktober 2003

2000

33,15 (melalui 65% kepemilikan oleh Infomedia)

33,15 (melalui 65% kepemilikan oleh Infomedia)

73.829

52.014

16


1.

UMUM (lanjutan) d.

Anak perusahaan (lanjutan) (ii) Anak perusahaan dengan kepemilikan tidak langsung: (lanjutan)


Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh anak perusahaan


Persentase hak kepemilikan


2008

2007

2008

2007

Telkomsel Finance B.V., (”TFBV”), Amsterdam, The Netherlands

Keuangan - didirikan pada tahun 2005 dengan tujuan untuk meminjam, meminjamkan, dan mengumpulkan dana, termasuk menerbitkan obligasi, wesel bayar, atau instrumen hutang/ 7 Februari 2005

2005



10.061

8.663

PT Finnet Indonesia (”Finnet”), Jakarta, Indonesia

Data dan komunikasi perbankan/ 31 Oktober 2005

2006

60 (melalui 60% kepemilikan oleh Metra)


22.885

15.121

-

36.415

-

-

320.818

-

PT Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Singapura

Telekomunikasi/ 6 Desember 2007

2008

PT Sigma Cipta Caraka (“Sigma”), Tangerang, Indonesia

Jasa teknologi informatika implementasi dan integrasi sistem, outsourcing dan pemeliharaan lisensi dan peranti lunak/ 1 Mei 1987

1988



(a) TII Pada tanggal 6 Maret 2007 berdasarkan akta notaris Titien Suwartini, S.H. No. 3, dan disetujui oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. W8-00573.HT.01.04-TH.2007 tanggal 14 Maret 2007 serta Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Surat Keputusan No. 20/III/PMDN/2007 tanggal 1 Maret 2007, nama PT Aria West International telah diubah menjadi PT Telekomunikasi Indonesia International termasuk penambahan bidang usaha dalam bisnis internasional. Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan menyetujui penyesuaian atas pengalihan bisnis telekomunikasi internasional dari Perusahaan kepada TII menjadi pengelolaan dan pengembangan bisnis internasional berupa pola kemitraan jasa pelaksana pelayanan, sesuai dengan hasil Amandemen Ketiga Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan TII No. K.Tel.665/HK.820/UTA-00/2008 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Bisnis Internasional.

17


1.

UMUM (lanjutan) d. Anak perusahaan (lanjutan) (b) Metra Berdasarkan RUPS Sirkuler Metra pada tanggal 13 Desember 2007, para pemegang saham Metra menyetujui: (1) peningkatan modal dasar perseroan dari Rp200.000 juta menjadi Rp1.000.000 juta dengan nilai nominal sebesar Rp10.000 per saham; (2) penambahan modal ditempatkan dari Rp62.250 juta menjadi Rp412.250 juta dengan mengeluarkan 35.000.000 lembar saham baru; (3) untuk membatasi penambahan modal ditempatkan maksimal sebesar Rp335.000 juta yang diperuntukkan bagi pendanaan akuisisi Sigma dan maksimal sebesar Rp15.000 juta yang diperuntukkan sebagai biaya akuisisi serta memperkuat pengembangan bisnis Metra; (4) menyetujui pengeluaran keseluruhan saham baru sebanyak 35.000.000 lembar yang akan ditempatkan dan disetor penuh oleh Perusahaan; (5) menyetujui akuisisi saham Sigma, sebuah perusahaan dalam bidang layanan sistem informasi, dengan kepemilikan sampai dengan 80%. Pada tanggal 18 Desember 2007, Metra telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (“Conditional Sales and Purchase Agreement” atau “CSPA”) dengan para pemegang saham Sigma untuk transaksi akuisisi tersebut (Catatan 3). Pada tanggal 21 Januari 2008, Perusahaan melakukan tambahan setoran modal kepada Metra sebesar Rp350.000 juta sesuai dengan keputusan RUPS Sirkuler Metra pada tanggal 13 Desember 2007. Akuisisi Sigma telah diselesaikan dengan penandatanganan Amandemen Perjanjian Jual Beli Saham pada tanggal 21 Februari 2008 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 Februari 2008 (“tanggal penutupan”). Pada tanggal 3 Juli 2008, berdasarkan akta notaris Wahyu Nurani, S.H. No. 6 tanggal 3 Juli 2008, Metra telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham (PPJB) untuk melakukan pembelian 6.000.000 lembar saham Indonusa atau 1,25% dari total kepemilikan dengan nilai transaksi sebesar Rp6.600 juta dari PT Datakom Asia (“Datakom”). Pada tanggal 17 Juli 2008, berdasarkan akta notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. No. 133 tanggal 17 Juli 2008, Metra memperoleh dana untuk keperluan pembelian tersebut melalui equity call yang berasal dari penambahan modal ditempatkan Metra dari semula Rp412.250 juta menjadi Rp418.850 juta. Pada tanggal 17 Juli 2008, berdasarkan akta notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. No. 134 tanggal 17 Juli 2008, Metra melakukan transaksi jual beli saham tersebut (Catatan 1d.c).

18


1.

UMUM (lanjutan) d. Anak perusahaan (lanjutan) (c) Indonusa Berdasarkan RUPSLB Indonusa pada tanggal 9 Mei 2007, para pemegang saham Indonusa menyetujui: (1) pemecahan nilai nominal saham Indonusa dari Rp10.000 per lembar saham menjadi Rp500 per lembar saham; (2) penambahan modal ditempatkan dari Rp200.000 juta terbagi atas 20.000.000 lembar saham menjadi Rp700.000 juta terbagi atas 1.400.000.000 lembar saham, yang kemudian ditegaskan kembali melalui Keputusan RUPS Sirkuler Indonusa pada tanggal 28 Desember 2007. Perubahan tersebut meningkatkan tambahan modal disetor Perusahaan dari Rp66.500 juta menjadi Rp237.713 juta melalui penyetoran dan konversi hutang menjadi penambahan modal disetor (debt to equity swap), sebagai berikut:

-

Perusahaan telah melakukan pembayaran untuk peningkatan modal tahap I kepada Indonusa pada tanggal 5 Juni 2007 dan 13 Agustus 2007 masing-masing sebesar Rp21.624 juta dan Rp976,3 juta.

-

Pembayaran peningkatan modal tahap II telah dilakukan pada tanggal 26 November 2007 sebesar Rp65.986 juta.

-

Pada tanggal 19 Desember 2007, hutang Indonusa kepada Perusahaan sebesar Rp82.627 juta telah dikonversi menjadi kepemilikan saham dalam ekuitas Indonusa.

Sehubungan dengan transaksi peningkatan modal dan konversi hutang menjadi penyertaan saham (debt to equity swap) kepemilikan Perusahaan di Indonusa telah meningkat dari 95,68% menjadi 98,75%. Berdasarkan RUPS Sirkuler Indonusa pada tanggal 17 Juli 2008 yang dinyatakan dalam akta notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. No. 64 tanggal 25 Agustus 2008, para pemegang saham Indonusa menyetujui pemindahan hak atas saham milik Datakom sejumlah 6.000.000 lembar saham kepada Metra (Catatan 1d.b) Sehubungan dengan pemindahan hak atas saham tersebut kepemilikan Perusahaan di Indonusa telah meningkat menjadi 100% (termasuk melalui 1,25% kepemilikan Metra). (d) Telkomsel Pada tanggal 14 Februari 2006, Telkomsel mendapatkan lisensi International Mobile Telecommunications-2000 (“IMT-2000”) atau 3rd Generation Technology (“3G”) pada pita frekuensi 2,1 Gigahertz (“GHz”) untuk periode 10 tahun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (“Menkominfo”) No. 19/KEP/M.KOMINFO/2/2006. Lisensi dapat diperpanjang setelah melalui proses evaluasi (Catatan 13 dan 49d.ii). Penyediaan layanan 3G secara komersial telah dimulai sejak September 2006. Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 101/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006, lisensi operasi Telkomsel diperbaharui dengan memberikan hak kepada Telkomsel untuk menyediakan: (i) Layanan telekomunikasi bergerak dengan pita frekuensi radio di 900 Megahertz (“MHz”) dan 1800 MHz; (ii) Layanan telekomunikasi bergerak IMT-2000 dengan pita frekuensi radio di 2,1 GHz (3G); dan (iii) Layanan telekomunikasi dasar. 19


1.

UMUM (lanjutan) d. Anak perusahaan (lanjutan) (d) Telkomsel (lanjutan) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 213/DIRJEN//2008 tanggal 4 Agustus 2008, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (“Depkominfo”) melalui DJPT memberikan Telkomsel izin prinsip untuk menyediakan Jasa Teleponi Internet (Voice over Internet Protocol atau “VoIP”), dengan masa berlaku satu tahun bergantung pada uji layak operasi. Berdasarkan Surat Bank Indonesia (“BI”) No. 10/632/DASP tanggal 12 Agustus 2008, pada tanggal 12 Agustus 2008 Telkomsel terdaftar sebagai penyedia jasa pengiriman uang dengan nomor registrasi 10/12/DASP/10 untuk menyediakan jasa pengiriman uang. e. Kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian Laporan keuangan konsolidasian telah disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 11 Mei 2009.

2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan anak perusahaan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (“GAAP Indonesia”). GAAP Indonesia berbeda dalam beberapa hal secara signifikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat (“U.S. GAAP”). Informasi terkait dengan sifat dan pengaruh perbedaan-perbedaan tersebut dijelaskan pada Catatan 55. a.

Dasar penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang dicatat berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam dan dibulatkan menjadi jutaan Rupiah (“Rp”), kecuali dinyatakan lain.

b. Prinsip konsolidasi Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan anak perusahaannya dimana Perusahaan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, memiliki kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, atau Perusahaan memiliki kemampuan mengendalikan entitas walaupun penyertaan sahamnya lebih kecil atau sama dengan 50%. Anak perusahaan dikonsolidasi sejak tanggal ketika Perusahaan memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal pelepasannya. Seluruh saldo dan transaksi antar-perusahaan yang signifikan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

20


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) c.

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Definisi pihak yang memiliki hubungan istimewa yang digunakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) 7, mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”.

d.

Akuisisi anak perusahaan Akuisisi anak perusahaan dari pihak ketiga dicatat dengan metode pembelian. Harga perolehan akuisisi dialokasikan ke dalam aset dan kewajiban yang teridentifikasi dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal transaksi. Selisih harga perolehan dari bagian kepemilikan Perusahaan atas nilai wajar aset dan kewajiban yang teridentifikasi dicatat sebagai goodwill, dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang pada umumnya diperkirakan tidak lebih dari lima tahun. Perusahaan secara berkesinambungan mengevaluasi apakah terdapat suatu kejadian atau telah terjadi perubahan kondisi yang mengharuskan adanya perubahan terhadap estimasi sisa masa manfaat aset tidak berwujud dan goodwill, atau adanya indikasi penurunan nilai (“impairment”). Jika terdapat indikasi impairment, nilai aset tidak berwujud dan goodwill yang dapat terpulihkan (recoverable) ditentukan berdasarkan nilai diskonto dari estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar terhadap nilai waktu dari uang (time value of money) dan risiko spesifik dari aset terkait. Pada bulan Juli 2004, Dewan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“DSAK”) mengeluarkan PSAK 38 (Revisi 2004), “Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” (“PSAK 38R”). Berdasarkan PSAK 38R, transaksi akuisisi dengan entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan nilai buku seperti metode penyatuan kepemilikan (carryover basis). Selisih harga pengalihan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan (“PPh”) yang berlaku, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai “Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali” pada bagian ekuitas. Saldo “Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali” dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian ketika tidak terdapat lagi hubungan sepengendali antara pihakpihak yang bertransaksi.

e.

Kas dan setara kas Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan.

f.

Penyertaan i.

Deposito berjangka Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun disajikan sebagai penyertaan sementara.

21


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) f.

Penyertaan (lanjutan) ii.

Penyertaan pada efek Penyertaan pada efek yang tersedia untuk dijual (available-for-sale) dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual tidak diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan, tetapi dilaporkan sebagai komponen terpisah pada bagian ekuitas hingga terealisasi. Keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual dicatat pada laporan laba rugi konsolidasian dan dihitung berdasarkan metode identifikasi khusus. Penurunan nilai efek yang tersedia untuk dijual di bawah harga perolehannya yang bersifat non-temporer dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian.

iii. Penyertaan pada perusahaan asosiasi Penyertaan pada perusahaan-perusahaan di mana Perusahaan memiliki 20% sampai dengan 50% hak suara, dan dimana Perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan tetapi bukan dalam bentuk kendali atas kebijakan keuangan dan operasi, dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan metode ini, Perusahaan mengakui bagian atas laba atau rugi perusahaan asosiasi secara proporsional sejak tanggal pengaruh signifikan dimiliki hingga tanggal berakhirnya pengaruh signifikan tersebut. Ketika bagian Perusahaan atas rugi melebihi nilai tercatat dari perusahaan asosiasi, nilai tercatat penyertaan diturunkan hingga nihil dan pengakuan kerugian lebih lanjut dihentikan kecuali apabila Perusahaan menjamin kewajiban perusahaan asosiasi atau mempunyai komitmen untuk menyediakan dukungan keuangan kepada perusahaan asosiasi. Secara berkesinambungan, sekurang-kurangnya di setiap akhir tahun, Perusahaan dan anak perusahaan mengevaluasi nilai tercatat penyertaannya pada perusahaan asosiasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan adanya indikasi penurunan nilai selain penurunan nilai sementara adalah pencapaian tujuan dan tahapan rencana usaha termasuk proyeksi arus kas dan hasil dari aktivitas pendanaan yang direncanakan, kondisi keuangan dan prospek bisnis dari setiap perusahaan asosiasi, nilai wajar penyertaan dibandingkan dengan nilai tercatat penyertaan, lamanya nilai wajar penyertaan berada di bawah nilai tercatat penyertaan, dan faktor-faktor relevan lainnya. Penurunan nilai yang harus diakui diukur berdasarkan selisih lebih antara nilai tercatat penyertaan dengan nilai wajarnya. Nilai wajar ditentukan berdasarkan nilai terendah antara harga pasar (jika ada) dan nilai diskonto arus kas, atau teknik penilaian lain yang tepat. Perubahan nilai penyertaan yang disebabkan oleh terjadinya perubahan nilai ekuitas perusahaan asosiasi yang timbul dari transaksi ekuitas antara perusahaan asosiasi dengan pihak lain diakui sebagai bagian dari ekuitas dalam akun “Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi”. Selisih yang sebelumnya langsung dikreditkan ke ekuitas sebagai dampak transaksi ekuitas di perusahaan asosiasi, dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian saat penyertaan dijual sesuai persentase kepemilikan yang dijual. Mata uang fungsional PT Pasifik Satelit Nusantara (“PSN”) dan PT Citra Sari Makmur (“CSM”) adalah Dolar Amerika Serikat (“Dolar A.S.”). Untuk tujuan pelaporan investasi tersebut dengan metode ekuitas, aset dan kewajiban kedua perusahaan ini pada tanggal neraca masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata selama tahun tersebut. Selisih kurs akibat penjabaran diakui dan dilaporkan sebagai “Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan” dalam bagian ekuitas. 22


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) f.

Penyertaan (lanjutan) iv. Penyertaan lainnya Penyertaan pada perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar harga perolehannya dan hanya disesuaikan untuk penurunan nilai yang bersifat non-temporer atas setiap penyertaan. Penurunan nilai tersebut langsung dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan.

g. Piutang usaha dan piutang lain-lain Piutang usaha dan piutang lain-lain disajikan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu yang ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang. Piutang ragu-ragu dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih. Penyisihan piutang ragu-ragu mencerminkan estimasi terbaik Perusahaan dan anak perusahaan atas jumlah kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang. Beban penyisihan tersebut dicatat sebagai bagian dari beban umum dan administrasi pada laporan keuangan konsolidasian. Perusahaan dan anak perusahaan menentukan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan pengalaman penghapusan pada masa lampau. Perusahaan dan anak perusahaan mengevaluasi penyisihan piutang ragu-ragunya secara bulanan. Piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari untuk pelanggan retail sepenuhnya disisihkan, dan piutang yang telah jatuh tempo untuk pelanggan non-retail yang melebihi jumlah tertentu dievaluasi tingkat ketertagihannya secara individual. Saldo piutang dihapuskan dari neraca setelah semua cara penagihan dilakukan namun kemungkinan tertagihnya sangat kecil. h. Persediaan Persediaan terdiri dari komponen dan modul, yang dibebankan atau dialihkan ke aset tetap pada saat pemakaian. Persediaan juga termasuk kartu Subscriber Identification Module (“SIM”), kartu Removable User Identity Module (“RUIM”), dan vaucer prabayar yang dibebankan pada saat penjualan. Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk komponen, kartu SIM, kartu RUIM, dan vaucer prabayar dan metode identifikasi khusus untuk persediaan modul. Penyisihan untuk persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan. i.

Beban dibayar di muka Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

23


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) j.

Aset tidak berwujud Aset tidak berwujud terdiri dari aset tidak berwujud yang berasal dari akuisisi anak perusahaan/bisnis, lisensi, dan peranti lunak komputer. Aset tidak berwujud diakui jika Perusahaan dan anak perusahaan kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tidak berwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal. Aset tidak berwujud dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada. Aset tidak berwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat. Perusahaan dan anak perusahaan harus mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tidak berwujud. Apabila nilai tercatat aset tidak berwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Pada tahun 2006, Telkomsel diberikan lisensi pengoperasian seluler bergerak 3G (Catatan 13.iii). Telkomsel diharuskan membayar uang muka (up-front fee) dan iuran tahunan biaya hak penggunaan (“BHP”) selama sepuluh tahun (Catatan 49d.ii). Uang muka (up-front fee) dicatat sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa lisensi pengoperasian seluler bergerak 3G (10 tahun). Amortisasi dimulai pada tahun 2006, sejak aset terkait dengan pengoperasian tersebut tersedia untuk digunakan. Berdasarkan interpretasi manajemen terhadap ketentuan lisensi tersebut dan konfirmasi tertulis dari DJPT, lisensi tersebut dapat dikembalikan setiap saat tanpa adanya kewajiban finansial untuk membayar sisa iuran tahunan BHP. Oleh karena itu, Telkomsel mengakui iuran tahunan BHP sebagai beban pada saat terjadinya. Manajemen melakukan evaluasi atas keberlangsungan penggunaan lisensi tersebut setiap tahun.

k.

Aset tetap - perolehan langsung Sejak 1 Januari 2008, Perusahaan dan anak perusahaan telah mengadopsi PSAK 16 (Revisi 2007), “Aset Tetap” (“PSAK 16R”) yang efektif untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2008 dan diterapkan secara prospektif. Berdasarkan PSAK 16R, suatu entitas harus memilih model biaya atau model revaluasi untuk mengukur biaya perolehan aset tetap. Perusahaan telah memutuskan untuk menggunakan model biaya. Selanjutnya, biaya perolehan aset tetap terdiri dari: (a) harga perolehan, (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisinya, dan (c) estimasi biaya awal pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Setiap bagian aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup signifikan terhadap biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Nilai residu dan masa manfaat aset tetap harus direview minimum setiap akhir tahun buku. Aset tetap yang diperoleh secara langsung diakui berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

24


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) k.

Aset tetap - perolehan langsung (lanjutan) Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut: Tahun Bangunan 20 Prasarana bangunan 3-7 Peralatan sentral telepon 5-15 Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data 5-15 Peralatan dan instalasi transmisi 5-20 Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya 3-15 Jaringan kabel 5-25 Catu daya 3-10 Peralatan pengolahan data 3-10 Peralatan telekomunikasi lainnya 5 Peralatan kantor 2-5 Kendaraan 5-8 Peralatan lainnya 5 Terkait dengan PSAK 16R, sejak 1 Januari 2008, Perusahaan telah mengubah estimasi masa manfaat serat optik (merupakan bagian dari jaringan kabel) dari 15 tahun menjadi 25 tahun. Perusahaan membebankan pengaruh atas perubahan estimasi manfaat tersebut pada laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan oleh karena dianggap tidak material. Bila nilai tercatat suatu aset melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi antara harga jual bersih atau nilai pakai. Suku cadang dan peralatan pemeliharaan dicatat sebagai persediaan dan diakui sebagai bagian dari laba atau rugi pada saat dikonsumsi. Suku cadang utama dan suku cadang siap pakai yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari 12 bulan dicatat sebagai bagian aset tetap. Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian, dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Peranti keras komputer tertentu tidak dapat dioperasikan tanpa ketersediaan peranti lunak komputer tertentu. Dalam kondisi tersebut, peranti lunak komputer dicatat sebagai bagian dari peranti keras komputer. Jika peranti lunak komputer berdiri sendiri dari peranti keras komputernya, peranti lunak komputer tersebut harus dicatat sebagai bagian dari aset tidak berwujud. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, pemugaran dan penambahan yang signifikan dikapitalisasi. Aset dalam pembangunan diakui sebesar harga perolehan hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi secara spesifik menjadi aset tetap yang terkait. Selama masa pembangunan, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang timbul untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aset tetap siap untuk digunakan. Peralatan yang untuk sementara tidak digunakan direklasifikasi sebagai peralatan yang tidak digunakan dalam operasi dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaatnya. 25


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) l.

Aset tetap sewa pembiayaan Sejak 1 Januari 2008, Perusahaan dan anak perusahaan menerapkan PSAK 30 (Revisi 2007), “Sewa” (“PSAK 30R”) yang efektif berlaku untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2008. Berdasarkan PSAK 30R, klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi dan bukan pada bentuk kontraknya. Aset sewa pembiayaan diakui hanya jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) 8, “Penentuan Apakah suatu Perjanjian Mengandung suatu Sewa dan Pembahasan Lebih Lanjut Ketentuan Transisi PSAK 30 (Revisi 2007)”, mengharuskan Perusahaan dan anak perusahaan menerapkan PSAK 30R secara retrospektif terhadap semua transaksi sewa sejak tanggal mulainya perjanjian terkait atau secara prospektif seolah-olah PSAK 30R berlaku sejak awal periode pelaporan. Perusahaan memutuskan untuk melakukan penerapan prospektif. Oleh karena dampak dari penerapan standar tersebut terhadap tahun 2007 dan 2006 tidak signifikan, Perusahaan membebankan efek kumulatif pada laporan keuangan tahun 2008. Sewa pembiayaan diakui sebagai aset dan kewajiban pada neraca sebesar nilai wajar aset sewa atau jika lebih rendah, nilai kini pembayaran sewa minimum. Biaya langsung awal yang dikeluarkan perusahaan dan anak perusahaan ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya. Aset sewa pembiayaan disusutkan dengan metode yang sama selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaat ekonomisnya. Perjanjian sewa yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai sewa operasi dimana pembayarannya diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa manfaat yang akan diperoleh.

m. Perjanjian Pola Bagi Hasil (“PBH”) Pendapatan PBH diakui sesuai dengan bagian yang menjadi hak Perusahaan sebagaimana diatur dalam perjanjian. Perusahaan mencatat aset PBH sebagai “Aset tetap PBH” (dengan mengkredit akun “Pendapatan PBH ditangguhkan” yang disajikan pada bagian kewajiban di neraca konsolidasian) sebesar biaya yang dikeluarkan mitra usaha sebagaimana disetujui dalam perjanjian antara Perusahaan dan mitra usaha. Aset tetap tersebut disusutkan berdasarkan estimasi masa manfaat masing-masing aset dengan menggunakan metode garis lurus (Catatan 2k). Pendapatan ditangguhkan yang berkaitan dengan perolehan aset tetap PBH diamortisasi selama masa bagi hasil dengan menggunakan metode garis lurus. Pada akhir masa bagi hasil, aset tetap PBH yang bersangkutan direklasifikasi ke akun “Aset tetap”.

26


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) n. KSO Pendapatan dari KSO mencakup amortisasi pendapatan dari pembayaran para mitra KSO yang ditangguhkan, Pendapatan Minimum Telkom (“Minimum Telkom Revenue” atau “MTR”) dan bagian Perusahaan atas Pendapatan KSO yang Harus Dibagi (“Distributable KSO Revenues” atau “DKSOR”). Kompensasi yang diterima dari mitra KSO dicatat sebagai pendapatan dari pembayaran para mitra KSO yang ditangguhkan, setelah dikurangi dengan seluruh beban langsung yang berkaitan dengan perjanjian KSO dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan masa KSO yaitu 15 tahun sejak tanggal 1 Januari 1996. MTR diakui setiap bulan berdasarkan perhitungan jumlah MTR yang diperjanjikan untuk tahun berjalan. Bagian Perusahaan atas DKSOR diakui berdasarkan persentase bagian Perusahaan atas pendapatan KSO, setelah dikurangi MTR dan beban operasi Unit KSO, sesuai dengan perjanjian KSO. Berdasarkan PSAK 39, “Akuntansi Kerja Sama Operasi” yang menggantikan paragraf 14 PSAK 35, “Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi”, aset yang dibangun oleh mitra KSO dalam rangka KSO dicatat dalam pembukuan mitra KSO yang mengoperasikan aset tersebut dan akan dialihkan kepada Perusahaan pada akhir masa KSO atau saat penghentian perjanjian KSO. o. Beban tangguhan - hak atas tanah Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan dan perpanjangan masa hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode hak atas tanah tersebut.

27


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) p.

Penjabaran valuta asing Mata uang fungsional Perusahaan dan anak perusahaan adalah Rupiah dan pembukuan Perusahaan dan anak perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksitransaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca konsolidasian, aset dan kewajiban moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh Reuters pada tanggal neraca konsolidasian dengan rincian sebagai berikut: Perusahaan dan anak perusahaan 2008 Beli Dolar Amerika Serikat (“US$”) 1 Euro1 Yen1

10.850 15.284 120,09

2007 Jual

Beli

10.950 15.429 121,22

9.389 13.753 82,93

Jual 9.399 13.769 83,04

Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum direalisasi, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasian, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama pembangunan suatu aset tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi, dimana pinjaman dapat diatribusikan terhadap pembangunan aset tersebut (Catatan 2k). q. Pengakuan pendapatan dan beban i.

Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak Pendapatan dari pemasangan sambungan telepon tidak bergerak diakui pada saat pemasangan selesai dan siap dipakai. Pendapatan dari pemakaian telepon diakui pada saat pelanggan memakai telepon tersebut. Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

ii.

Pendapatan telepon seluler dan jaringan tetap nirkabel Pendapatan dari jasa pasca bayar, yang terdiri dari pendapatan jasa penyambungan, penggunaan, dan biaya abonemen bulanan diakui sebagai berikut: •

Pendapatan jasa penyambungan diakui pada saat penyambungan terjadi.

•

Pendapatan pulsa dan biaya pemakaian atas jasa nilai tambah diakui berdasarkan penggunaan pelanggan.

•

Biaya abonemen berlangganan.

bulanan

diakui

28

sebagai

pendapatan

pada

saat

pelanggan


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) q.

Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan) ii.

Pendapatan telepon seluler dan jaringan tetap nirkabel (lanjutan) Pendapatan dari jasa prabayar, yang terdiri dari penjualan kartu perdana (yang berisi kartu SIM untuk telepon seluler atau kartu RUIM untuk telepon nirkabel dan vaucer perdana) dan vaucer isi ulang diakui sebagai berikut:

iii.

•

Penjualan kartu SIM dan RUIM diakui sebagai pendapatan pada saat kartu perdana tersebut diserahkan kepada distributor, penyalur, atau langsung kepada pelanggan.

•

Penjualan vaucer pulsa isi ulang (baik digabungkan dalam paket perdana ataupun dijual secara terpisah) diakui pertama kali sebagai pendapatan diterima di muka dan secara proporsional diakui sebagai pendapatan berdasarkan jangka waktu dan jumlah panggilan yang berhasil dilakukan dan pemakaian jasa nilai tambah oleh pelanggan atau pada saat sisa pulsa pada vaucer prabayar telah habis masa berlakunya.

Pendapatan interkoneksi Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan internasional diakui pada saat terjadinya berdasarkan perjanjian dan disajikan sebesar jumlah bersih setelah dikurangi beban interkoneksi.

iv.

Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika Pendapatan dari pemasangan (set-up) internet, komunikasi data, dan e-Business diakui pada saat pemasangan selesai. Pendapatan dari komunikasi data dan internet diakui berdasarkan pemakaian. Pendapatan dari penjualan, instalasi dan implementasi peranti lunak dan perangkat keras komputer, jasa pemasangan jaringan data komputer, dan instalasi diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan atau instalasi perangkat. Pendapatan dari jasa pengembangan piranti lunak komputer diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian.

v.

Pendapatan jaringan Pendapatan dari jaringan terdiri dari pendapatan dari sewa sirkit dan transponder satelit. Pendapatan diakui berdasarkan harga yang ditetapkan dalam perjanjian.

vi.

Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya terdiri dari penjualan jasa atau barang telekomunikasi lainnya. Pendapatan diakui pada saat jasa diterima atau barang diserahkan kepada pelanggan.

vii. Beban Beban diakui berdasarkan metode akrual. Beban program promosi yang belum digunakan disajikan sebagai pengurang pendapatan diterima di muka.

29


2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) r.

Imbalan kerja i.

Pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program pensiun setelah disesuaikan dengan laba atau rugi aktuaria yang tidak diakui, dan biaya jasa lalu yang tidak diakui. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi dengan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban yang bersangkutan. Laba atau rugi aktuaria yang timbul dari adanya penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan perubahan asumsi aktuaria, yang melebihi nilai tertinggi antara 10% dari nilai kini dari kewajiban imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program, dibebankan atau dikreditkan terhadap laporan laba rugi konsolidasian selama sisa masa kerja rata-rata karyawan yang bersangkutan. Biaya jasa lalu diakui jika telah menjadi hak (vested) atau diamortisasi selama periode vesting. Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran secara rutin yang merupakan biaya bersih berkala untuk tahun iuran tersebut terutang dan dicatat sebagai biaya karyawan.

ii.

Penghargaan masa kerja (“Long Service Awards” atau “LSA”) dan cuti masa kerja (“Long Service Leave” atau “LSL”) Perusahaan memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu. LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu. Laba atau rugi aktuaria yang muncul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan asumsi aktuarial, dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian. Kewajiban sehubungan dengan LSA dan LSL dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit.

iii.

Pensiun dini (“Pendi”) Beban Pendi diakui pada saat Perusahaan berkomitmen untuk memberi imbalan Pendi yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Perusahaan agar karyawan terdorong untuk melakukan pengunduran diri secara sukarela. Perusahaan dianggap berkomitmen untuk melakukan Pendi jika, dan hanya jika, Perusahaan telah memiliki rencana Pendi formal yang tidak dapat dibatalkan.

30


2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) r.

Imbalan kerja (lanjutan) iv.

Masa persiapan pensiun (“MPP”) Karyawan Perusahaan memperoleh manfaat selama MPP, dimana karyawan mulai tidak aktif selama 6 bulan sebelum memasuki masa pensiun pada usia 56 tahun. Selama masa MPP, karyawan masih akan menerima manfaat yang diberikan kepada karyawan aktif, termasuk, tetapi tidak terbatas pada gaji rutin, fasilitas kesehatan, libur tahunan, bonus, dan tunjangan lainnya. Manfaat yang diberikan kepada karyawan yang memasuki MPP dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit.

v.

Imbalan pasca kerja lainnya Karyawan memperoleh tunjangan persiapan pensiun dan tunjangan fasilitas perumahan terakhir pada saat memasuki masa pensiun pada usia 56 tahun. Manfaat tersebut dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit.

Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program manfaat pasti, dimana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah. Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program manfaat pasti. s. Pajak Penghasilan (“PPh”) Perusahaan dan anak perusahaan mengakui aset dan kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer aset dan kewajiban untuk tujuan akuntansi dan tujuan pajak pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan dan anak perusahaan juga mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak pada masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa depan cukup besar (probable). Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan yang diharapkan tetap berlaku terhadap laba kena pajak untuk tahun-tahun dimana perbedaan temporer tersebut terpulihkan atau direalisasi. PPh dibebankan atau dikreditkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasian, kecuali apabila pajak tersebut berkaitan dengan pos-pos yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas, misalnya selisih nilai transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali dan efek penyesuaian penjabaran mata uang asing untuk penyertaan tertentu di perusahaan asosiasi, dalam hal mana PPh-nya juga dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. Aset dan kewajiban pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diharapkan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan. Perubahan terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat diterimanya surat ketetapan pajak, atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan.

31


2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) t.

Instrumen derivatif Transaksi derivatif diakui sesuai dengan PSAK 55, “Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai” yang mensyaratkan bahwa semua instrumen derivatif diakui dalam laporan keuangan pada nilai wajarnya. Untuk memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai, PSAK 55 mensyaratkan beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi, termasuk adanya dokumentasi formal pada awal lindung nilai. Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian. Jika instrumen derivatif dirancang dan memenuhi syarat lindung nilai, aset atau kewajiban terkait harus disesuaikan nilainya. Perubahan nilai wajar instrumen derivatif diakui pada laporan laba rugi konsolidasian atau laporan perubahan ekuitas konsolidasian tergantung pada jenis transaksi dan efektivitas dari transaksi lindung nilai tersebut.

u.

Modal saham yang diperoleh kembali Saham diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan nilai perolehannya sebagai “Modal Saham yang Diperoleh Kembali” dan disajikan sebagai pengurang ekuitas pemegang saham. Harga pokok dari penjualan saham yang diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali saham dicatat sebagai “Tambahan Modal Disetor”.

v.

Dividen Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Untuk dividen interim, Perusahaan mengakui sebagai kewajiban berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Komisaris.

w. Laba per saham dan laba per ADS Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun tersebut. Laba bersih per ADS dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar dengan 40, yaitu jumlah saham per ADS. x.

Informasi segmen Informasi segmen Perusahaan dan anak perusahaan disajikan menurut segmen usaha. Segmen usaha adalah unit yang dapat dibedakan (distinguishable unit) yang menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda dan dikelola secara terpisah. Informasi segmen usaha konsisten dengan informasi operasi yang secara rutin dilaporkan kepada tingkat pengambil keputusan operasional tertinggi di Perusahaan.

y. Penggunaan taksiran Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Pos-pos signifikan yang terkait dengan taksiran dan asumsi antara lain termasuk, nilai tercatat aset tetap dan aset tidak berwujud, penyisihan untuk piutang, dan kewajiban yang berhubungan dengan imbalan karyawan. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran tersebut. 32


3.

AKUISISI SIGMA Pada tanggal 21 Februari 2008, Metra dan para pemegang saham Sigma, PT Sigma Citra Harmoni (“SCH”) dan Trozenin Management Plc menandatangani Amandemen Perjanjian Jual Beli Saham dimana Metra mengakuisisi 80% saham Sigma dengan harga perolehan sebesar US$35,2 juta atau setara dengan Rp331.052 juta yang berlaku efektif sejak tanggal 22 Februari 2008 (“tanggal penutupan”) (Catatan 1d.b). Sigma adalah perusahaan jasa teknologi informatika yang menyediakan peranti lunak untuk perusahaan perbankan, multi finance, dan manufaktur. Melalui akuisisi ini, Perusahaan memulai untuk memperluas jasanya pada industri-industri sejenis terutama jasa teknologi informatika dengan menggabungkan pengalaman Sigma dan basis konsumen korporasi Perusahaan. Goodwill dalam kaitannya dengan akuisisi ini terdiri terutama dari nilai wajar dari keahlian dan pengalaman dari tenaga kerja perusahaan yang diakuisisi. Metra dan SCH setuju untuk mendukung Sigma melakukan IPO dalam periode 24 bulan dari tanggal penutupan. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli tersebut, SCH sebagai pemegang 20% saham Sigma, mempunyai opsi jual (put option) yang mengharuskan Metra membeli saham minoritas. Harga beli opsi tersebut yaitu nilai tertinggi antara harga per saham yang diperjualbelikan yang disesuaikan dengan tingkat bunga dan nilai wajar yang ditentukan oleh penilai independen. Opsi tersebut berlaku selama 24 bulan atau lebih cepat jika terjadi IPO. Akuisisi Sigma dicatat dengan menggunakan metode pembelian, dimana harga perolehan dialokasikan ke nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang ditanggung. Alokasi harga perolehan adalah sebagai berikut: Rp Aset dan kewajiban yang berasal dari akuisisi adalah sebagai berikut: Aset lancar Aset tetap Aset tidak lancar lainnya Aset tidak berwujud Kewajiban jangka pendek Kewajiban jangka panjang Kewajiban pajak tangguhan Hak minoritas

150.461 86.886 29.686 189.405 (75.347) (37.570) (54.636) (57.777)

Nilai wajar aset bersih yang diakuisisi Goodwill

231.108 99.944

Jumlah harga perolehan Dikurangi: Kas dan setara kas pada anak perusahaan yang diakuisisi

331.052

Arus kas keluar akibat akusisi

287.403

(43.649)

Metra memperoleh kendali atas Sigma pada tanggal 22 Februari 2008 dan penilaian dilakukan oleh penilai independen dengan menggunakan saldo 28 Februari 2008, sebagai tanggal neraca terdekat. Hasil usaha konsolidasian Perusahaan meliputi hasil usaha Sigma terhitung sejak 1 Maret 2008 sebagai tanggal neraca terdekat. Aset tidak berwujud merupakan kontrak dan hubungan jangka panjang dengan konsumen, peranti lunak, dan merek dagang (Catatan 13).

33


4.

KAS DAN SETARA KAS 2008 Kas Bank Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rupiah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) PT Bank Pos Nusantara PT Bank Tabungan Negara (Persero) (“BTN”) PT Bank Syariah Mandiri (“BSM”) Mata uang asing Bank Mandiri BNI BRI BSM Sub-jumlah Pihak ketiga Rupiah ABN AMRO Bank (“AAB”) Deutsche Bank AG (“DB”) PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Bank CIMB Niaga”) (dahulu PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk) PT Bank Bukopin Tbk (“Bank Bukopin”) PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (”Bank Ekonomi”) PT Bank DKI Citibank, N.A. (“Citibank”) Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar) Mata uang asing DB Citibank Bank Ekonomi AAB Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar) Sub-jumlah Jumlah bank

34

2007 9.786

9.538

177.306 108.701 7.949 189 68 40

172.674 185.548 25.720 229 -

294.253

384.171

88.099 26.394 983 109

38.351 18.121 639 -

115.585

57.111

409.838

441.282

86.787 20.363 12.815

94.659 30.977 21.695

8.229 5.600 3.308 2.271 246 2.488

7.199 8.720 19.592 2.454

142.107

185.296

11.969 10.223 3.267 229 1.225

10.292 10.668 9.566 282

26.913

30.808

169.020

216.104

578.858

657.386


4.

KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) 2008 Deposito berjangka Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rupiah BRI BNI BTN Bank Mandiri BSM Mata uang asing BNI Bank Mandiri BRI Sub-jumlah Pihak ketiga Rupiah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (“Bank Jabar”) Bank Bukopin PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”) Bank CIMB Niaga PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Muamalat Indonesia (“Bank Muamalat”) PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”) PT Bank Century Tbk PT Pan Indonesia Bank Tbk DB PT Bank Permata Tbk PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk (“Bank Bumiputera”) PT Bank OCBC NISP Tbk (dahulu PT Bank NISP Tbk) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk PT Bank Artha Graha Internasional Tbk PT Bank Yudha Bhakti PT Bank Syariah Mega Indonesia (“Bank Syariah Mega”) Bank Ekonomi The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (“HSBC”) PT Bank Victoria International Tbk PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk

35

2007

958.610 479.074 455.725 412.531 10.000

1.446.225 2.346.121 280.725 1.089.341 -

2.315.940

5.162.412

992.813 417.575 217.000

583.624 187.197 -

1.627.388

770.821

3.943.328

5.933.233

395.560 305.030 217.945 202.760 155.000 108.550

374.400 207.645 153.080 322.320 186.500 32.000

74.315 70.000 55.000 47.900 30.000

223.115 25.000 20.000 13.100 -

20.000 20.000 13.000 10.000 5.700

25.000 32.053 -

2.000 2.000

3.000 -

-

278.800 48.000 1.000

1.734.760

1.945.013


4.

KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) 2008 Deposito berjangka (lanjutan) Pihak ketiga (lanjutan) Mata uang asing Standard Chartered Bank (“SCB”) BCA Bank Bukopin HSBC DB Bank Muamalat Bank Mega

2007

392.835 228.198 2.180 -

870.459 4.697 410.731 213.965 93.890 1.879

623.213

1.595.621

2.357.973

3.540.634

Jumlah deposito berjangka

6.301.301

9.473.867

Jumlah

6.889.945

10.140.791

Sub-jumlah

Tingkat suku bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut: 2008 Rupiah Mata uang asing

1,75% - 13,75% 0,01% - 5,25%

2007 2,25% - 12,50% 2,80% - 5,35%

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa dimana Perusahaan dan anak perusahaan melakukan penempatan dananya merupakan bank milik negara. Perusahaan dan anak perusahaan menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank-bank tersebut karena mereka memiliki jaringan cabang yang luas di Indonesia dan secara keuangan dianggap aman karena dimiliki oleh Pemerintah. Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

36


5.

PIUTANG USAHA Piutang usaha timbul sehubungan dengan jasa yang diberikan kepada pelanggan retail dan non-retail, dengan rincian sebagai berikut: a.

Berdasarkan pelanggan (i) Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2008

2007

Instansi Pemerintah CSM PT Patra Telekomunikasi Indonesia (“Patrakom”) PT Graha Informatika Nusantara (“Gratika”) PT Aplikanusa Lintasarta (“Lintasarta”) Koperasi Pegawai Telkom (“Kopegtel”) PSN Lain-lain

550.204 40.401 23.332 4.962 2.010 354 258 4.649

433.369 38.376 14.477 5.949 4.640 462 1.814 19.519

Jumlah Penyisihan piutang ragu-ragu

626.170 (81.196)

518.606 (69.521)

Jumlah bersih

544.974

449.085

Piutang usaha dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa tertentu disajikan bersih setelah memperhitungkan kewajiban Perusahaan dan anak perusahaan kepada pihak yang sama berdasarkan hak untuk melakukan saling hapus yang disepakati oleh kedua belah pihak. (ii) Pihak ketiga 2008

b.

2007

Pelanggan individual dan bisnis Penyelenggara jasa telekomunikasi internasional luar negeri

3.623.066

3.590.852

464.438

352.486


4.087.504 (1.122.709)

3.943.338 (1.030.935)

Jumlah bersih

2.964.795

2.912.403

Berdasarkan umur (i) Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2008

2007

Sampai dengan 6 bulan 7 sampai dengan 12 bulan 13 sampai dengan 24 bulan Lebih dari 24 bulan

461.226 77.150 34.094 53.700

424.549 34.464 18.559 41.034


626.170 (81.196)

518.606 (69.521)

Jumlah bersih

544.974

449.085

37


5.

PIUTANG USAHA (lanjutan) b.

Berdasarkan umur (lanjutan) (ii) Pihak ketiga 2008

c.

2007

Sampai dengan 3 bulan Lebih dari 3 bulan

2.856.930 1.230.574

2.782.011 1.161.327


4.087.504 (1.122.709)

3.943.338 (1.030.935)

Jumlah bersih

2.964.795

2.912.403

Berdasarkan mata uang (i) Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2008

2007

Rupiah Dolar A.S.

612.492 13.678

494.531 24.075


626.170 (81.196)

518.606 (69.521)

Jumlah bersih

544.974

449.085

(ii) Pihak ketiga 2008

d.

2007

Rupiah Dolar A.S.

3.481.160 606.344

3.475.420 467.918


4.087.504 (1.122.709)

3.943.338 (1.030.935)

Jumlah bersih

2.964.795

2.912.403

Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu 2008 Saldo awal Penambahan (Catatan 37) Penghapusbukuan piutang tak tertagih

1.100.456 387.155 ( 283.706)

Saldo akhir

1.203.905

38

2007 784.789 490.374 (174.707) 1.100.456

2006 685.668 453.045 (353.924) 784.789


5.

PIUTANG USAHA (lanjutan) d.

Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu (lanjutan) Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan piutang ragu-ragu cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang. Kecuali untuk piutang dari Instansi Pemerintah, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang. Perusahaan dan anak perusahaan tidak mempunyai risiko kredit atas piutang yang terkait dengan pelanggan yang tidak dicerminkan di neraca konsolidasian (off-balance sheet credit exposure). Piutang usaha tertentu anak perusahaan telah dijaminkan dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 18 dan 22). Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

6.

PERSEDIAAN 2008

2007

Komponen Modul Kartu SIM, kartu RUIM, dan vaucer prabayar

242.488 171.643 162.668

50.990 128.550 86.602

Jumlah

576.799

266.142

Penyisihan persediaan usang Komponen Modul Kartu SIM, kartu RUIM, dan vaucer prabayar

(6.021) (58.828) -

(5.727) (48.605) (369)

Jumlah

(64.849)

(54.701)

Jumlah bersih

511.950

211.441

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut: 2008

2007

2006

Saldo awal Penambahan (Catatan 37) Penghapusbukuan persediaan

54.701 10.795 (647)

48.098 10.434 (3.831)

48.347 5.207 (5.456)

Saldo akhir

64.849

54.701

48.098

Komponen dan modul terdiri dari pesawat telepon, kabel, suku cadang instalasi transmisi, dan persediaan suku cadang lainnya. Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat dari penurunan nilai persediaan karena usang.

39


6.

PERSEDIAAN (lanjutan) Pada 31 Desember 2008, beberapa persediaan yang dimiliki oleh Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lain. Total nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp88.968 juta (Catatan 44d.vii). Beberapa persediaan yang dimiliki oleh anak perusahaan tertentu telah diasuransikan terhadap all industrial risk dan risiko kehilangan pada saat pengiriman dengan total nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp134.627 juta. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan tertentu yang mungkin dialami Perusahaan.

7.

BEBAN DIBAYAR DI MUKA 2008

2007

Izin penggunaan frekuensi Gaji Sewa Asuransi Biaya penerbitan buku petunjuk telepon Lain-lain

1.061.871 405.025 359.328 8.047 2.133 39.369

723.307 382.391 246.289 16.072 23.442 15.909

Jumlah

1.875.773

1.407.410

Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 8.

ASET LANCAR LAINNYA Aset lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, terdiri dari deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sebagai berikut: 2008

BNI Perusahaan Telkomsel Infomedia Bank Mandiri Perusahaan Infomedia TII Bank Syariah Mega Dayamitra Bank Mega Infomedia

2007

Mata uang

Mata uang asal (dalam jutaan)

US$ Rp Rp Rp

0,336 -

3.649 23.242 34.632 200

-

-

US$ Rp Rp US$

0,014 0,569

150 1.568 13.494 6.169

0,048 -

454 75.440 2.826 -

Rp

-

300

-

-

Rp

-

3

-

-

Jumlah

Mata uang asal (dalam jutaan)

Setara Rupiah

83.407

40

Setara Rupiah

78.720


8.

ASET LANCAR LAINNYA (lanjutan) Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito berjangka milik Perusahaan dan anak perusahaan yang dijadikan jaminan untuk garansi bank kepada beberapa Bank . Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

9.

PENYERTAAN JANGKA PANJANG 2008

Persentase kepemilikan Metode ekuitas: CSM Patrakom PSN Metode biaya: Bridge Mobile Pte. Ltd. (“BMPL”) PT Batam Bintan Telekomunikasi (“BBT”) PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia (“Bangtelindo”) Scicom (MSC) Berhad (“Scicom”)

25,00 40,00 22,38

Saldo awal

Penambahan

Bagian laba


Dividen

Saldo akhir

57.240 32.892 -

-

18.470 2.001 -

(1.944) -

8.487 -

90.132

-

20.471

(1.944)

8.487 117.146

10,00

20.360

-

-

-

-

20.360

5,00

587

-

-

-

-

587

2,11

199

-

-

-

-

199

9,80

84.197 32.949 -

2.712

28.249

-

-

-

30.961

23.858

28.249

-

-

-

52.107

113.990

28.249

20.471

41

(1.944)

8.487 169.253


9.

PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan) 2007

Persentase kepemilikan Metode ekuitas: CSM Patrakom PSN

Metode biaya: BMPL BBT Bangtelindo Scicom

a.

25,00 40,00 22,38

10,00 5,00 2,41 0,93

Saldo awal

Penambahan


Bagian laba

Saldo akhir

53.114 26.007 -

2.026 -

1.778 4.859 -

2.348 -

57.240 32.892 -

79.121

2.026

6.637

2.348

90.132

9.290 587 199 -

11.070 2.712

-

-

20.360 587 199 2.712

10.076

13.782

-

-

23.858

89.197

15.808

6.637

2.348

113.990

CSM CSM bergerak dalam bidang penyediaan Sistem Komunikasi Stasiun Bumi Mikro (“Very Small Aperture Terminal” atau “VSAT”), jasa aplikasi jaringan, dan jasa konsultasi mengenai teknologi telekomunikasi dan sarana lain yang terkait. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, nilai tercatat penyertaan di CSM sama dengan bagian Perusahaan dalam aset bersih CSM.

b.

Patrakom Patrakom bergerak dalam bidang penyediaan jasa sistem komunikasi satelit, jasa-jasa dan sarana terkait untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri perminyakan. Penambahan penyertaan pada Patrakom di tahun 2007 berasal dari penyesuaian atas selisih nilai buku dan penyertaan awal yang dilakukan pada tahun 2005. Berdasarkan hasil RUPST Patrakom pada tanggal 30 April 2008 yang dinyatakan dalam akta notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. No. 235 tertanggal 30 April 2008, para pemegang saham Patrakom menyetujui pembagian dividen kas untuk 2007 sebesar Rp4.859 juta dan menetapkan cadangan umum sebesar Rp607 juta. Bagian Perusahaan atas dividen tersebut sebesar Rp1.944 juta. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, nilai tercatat penyertaan di Patrakom kurang lebih sama dengan bagian Perusahaan dalam aset bersih Patrakom.

c.

PSN PSN bergerak dalam bidang penyewaan transponder satelit dan penyelenggaraan jasa komunikasi berbasis satelit di wilayah Asia Pasifik. Bagian rugi Perusahaan dari PSN telah melebihi nilai penyertaannya sejak 2001, oleh karena itu nilai penyertaannya telah menjadi Rp nihil. Pada tanggal 20 Januari 2006, para pemegang saham PSN setuju untuk menerbitkan saham baru kepada para pemegang saham baru. Penerbitan saham baru ini mengakibatkan kepemilikan Perusahaan di PSN terdilusi menjadi 22,38%.

42


9.

PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan) d.

BMPL BMPL (Singapore), suatu perusahaan asosiasi dari Telkomsel, bergerak dalam penyediaan jasa seluler regional di wilayah Asia Pasifik. Selanjutnya, pada tanggal 7 Maret 2007, diputuskan bahwa masing-masing para pemegang saham BMPL akan memesan 1.500.000 saham tambahan di BMPL bergantung pada bergabungnya SK Telecom Co., Ltd. (“SK Telecom”) sebagai pemegang saham BMPL. Namun, tambahan pemesanan 300.000 saham akan dibatalkan jika SK Telecom menjadi pemegang saham di BMPL. Berdasarkan Accession Agreement tanggal 18 Juni 2007, para pemegang saham BMPL menyetujui bergabungnya SK Telecom sebagai salah satu pemegang saham BMPL, sehingga tambahan pemesanan 300.000 saham dibatalkan. Pada tanggal yang sama, para pemegang saham BMPL juga menyetujui bergabungnya Advance Info Service Public Company Limited sebagai salah satu pemegang saham BMPL. Pada bulan April dan November 2007, Telkomsel telah melakukan pembayaran untuk pemesanan tambahan saham masing-masing sebesar US$600.000 (setara dengan Rp5.455 juta dan Rp5.615 juta). Pada 31 Desember 2008 dan 2007, kontribusi Telkomsel sebesar US$2.200.000 (Rp20.360 juta) mencerminkan 10% kepemilikan.

e.

BBT BBT bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi tidak bergerak di Kawasan Industri Batamindo di Muka Kuning, Pulau Batam serta di Bintan Beach International Resort dan Kawasan Industri Bintan di Pulau Bintan.

f.

Bangtelindo Bangtelindo terutama bergerak dalam bidang penyediaan jasa konsultasi untuk pemasangan dan pemeliharaan sarana telekomunikasi. Pada tanggal 19 Juli 2007, berdasarkan keputusan RUPSLB Bangtelindo yang dinyatakan dalam akta notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. No. 38 tanggal 19 Juli 2007, para pemegang saham Bangtelindo menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp2.000 juta dari pemegang saham PT Fokus Investama Mondial (“FIM”). Penambahan modal disetor ini mengakibatkan kepemilikan Perusahaan di Bangtelindo terdilusi menjadi 2,41%. Pada tanggal 5 Februari 2008, berdasarkan keputusan RUPSLB Bangtelindo yang dinyatakan dalam akta notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. No. 85 tanggal 30 Juni 2008, para pemegang saham Bangtelindo menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp1.200 juta dari pemegang saham FIM. Penambahan modal disetor ini mengakibatkan kepemilikan Perusahaan di Bangtelindo terdilusi menjadi 2,11%.

g.

Scicom Scicom bergerak dalam bidang penyediaan jasa call center di Malaysia. Pada 31 Desember 2008 dan 2007, kontribusi TII masing-masing adalah sebesar US$3,42 juta (setara dengan Rp30.961 juta) dan US$0,29 juta (setara dengan Rp2.712 juta) yang mencerminkan atau setara dengan 9,80% dan 0,93% total kepemilikan TII pada Scicom pada masing-masing tahun. 43


10. ASET TETAP 1 Januari 2008 Harga perolehan: Aset tetap yang diperoleh sendiri Tanah Bangunan Prasarana bangunan Peralatan sentral telepon Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya Jaringan kabel Catu daya Peralatan pengolahan data Peralatan telekomunikasi lainnya Peralatan kantor Kendaraan Peralatan lainnya Aset dalam pembangunan: Bangunan Peralatan sentral telepon Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya Jaringan kabel Catu daya Peralatan pengolahan data Aset sewa pembiayaan Kendaraan Peralatan dan instalasi transmisi Peralatan pengolahan data Peralatan kantor Aset customer premise equipment (“CPE”) Jumlah Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai: Aset tetap yang diperoleh sendiri Bangunan Prasarana bangunan Peralatan sentral telepon Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya Jaringan kabel Catu daya Peralatan pengolahan data Peralatan telekomunikasi lainnya Peralatan kantor Kendaraan Peralatan lainnya Aset sewa pembiayaan Kendaraan Peralatan dan instalasi transmisi Peralatan pengolahan data Peralatan kantor Aset CPE Jumlah Nilai Buku Bersih

Akuisisi Sigma

Penambahan

Pengurangan

561.348 2.557.804 403.498 24.293.139

26.678 17.091 2.226 -

95.599 40.502 54.004 72.635

(349) -

156.036 44.758.386 5.979.626 20.669.529 4.416.077 5.710.782 637.020 706.484 156.192 109.784

14.523 2.186 1.345 1.161 -

959 2.750.067 632.731 1.855.736 97.001 505.966 31.043 42.644 14.411 4.502

(27.523) (23) (768) (1.064) -

86 83.740 2.525.030

-

160.163 1.972.192 9.391.458

3.557 381 37.979 31.351

21.676

283.813 -

31 Desember 2008

Reklasifikasi

1.143 106.756 1.108 1.990.398

684.768 2.721.804 460.836 26.356.172

(17.830) 9.092.024 (110.159) (667.283) 1.325.180 953.519 (125.055) (71.065) (43.426) (8.900)

139.165 56.572.954 6.502.198 21.857.982 5.838.258 7.184.767 545.194 678.640 127.274 105.386

-

(100.150) (2.038.777) (10.742.658)

60.099 17.155 1.173.830

1.188 1.319.288 1.456.582

(6)

(3.557) (1.185) (1.344.136) (1.081.905)

384 13.131 427.698

-

56.719 1.226 236.240 578.439

(61) (146.677)

-

-

23.307

114.081.642

86.886

21.394.602

1.207.216 257.862 13.562.557

-

131.566 64.906 2.422.407

152.427 16.178.965 2.373.355 12.917.430 1.864.747 3.895.304 575.458 584.927 147.055 100.437

-

730 4.689.470 440.331 1.293.189 485.957 820.412 14.216 44.613 4.984 3.329

(9.236) (409) (868) -

188.094 -

-

11.524 19.229 58.557 435.482 2.432

(24) (146.677) -

54.005.834

-

10.943.334

(157.214)

60.075.808

(176.471)

-

279 5.943

56.998 284.978 236.240 437.705

-

23.307

(2.879.736)

132.506.923

12.807 1.142 (58.630)

1.351.589 323.910 15.926.334

(17.830) (1.638.587) (80.839) (704.305) (17.651) (126.839) (127.466) (68.058) (43.122) (8.900)

135.327 19.220.612 2.732.847 13.506.314 2.333.053 4.588.877 462.208 561.073 108.049 94.866

116 24 1.605 1.912 (2.874.621)

11.640 207.323 60.162 290.717 2.432 61.917.333 70.589.590

44


10. ASET TETAP (lanjutan) 1 Januari 2007 Harga perolehan: Aset tetap yang diperoleh sendiri Tanah Bangunan Prasarana bangunan Peralatan sentral telepon Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya Jaringan kabel Catu daya Peralatan pengolahan data Peralatan telekomunikasi lainnya Peralatan kantor Kendaraan Peralatan lainnya Aset dalam pembangunan: Bangunan Peralatan sentral telepon Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya Jaringan kabel Catu daya Peralatan pengolahan data Aset sewa pembiayaan Peralatan dan instalasi transmisi Jumlah Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai: Aset tetap yang diperoleh sendiri Bangunan Prasarana bangunan Peralatan sentral telepon Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya Jaringan kabel Catu daya Peralatan pengolahan data Peralatan telekomunikasi lainnya Peralatan kantor Kendaraan Peralatan lainnya Aset sewa pembiayaan Peralatan dan instalasi transmisi Jumlah Nilai Buku Bersih

31 Desember 2007

Penambahan

Pengurangan

Reklasifikasi

399.338 2.416.933 341.740 21.335.512

162.061 43.618 61.758 342.229

-

(51) 97.253 2.615.398

561.348 2.557.804 403.498 24.293.139

189.701 34.621.302 5.568.809 19.515.317 3.269.686 4.740.341 626.631 759.959 171.778 113.093

677.887 415.446 1.114.926 64.214 389.904 25.670 47.436 2.759 5.615

(33.665) 9.479.277 (4.629) 39.286 1.082.826 580.537 (15.281) (100.911) (17.832) (8.924)

156.036 44.758.386 5.979.626 20.669.529 4.416.077 5.710.782 637.020 706.484 156.192 109.784

35.105 1.334.956 2.987.094

61.913 1.337.231 8.765.237

(96.932) (2.588.447) (9.227.301)

86 83.740 2.525.030

7.159 17.644 16

3.557 3.635 1.122.932 573.628

(6.230) (1.102.597) (542.293)

3.557 381 37.979 31.351

265.820

17.993

98.717.934

15.239.649

1.089.772 200.248 11.195.005

117.030 57.614 2.342.153

185.736 12.163.943 1.947.875 11.495.878 1.500.435 3.363.753 587.545 593.038 161.018 101.211

356 3.910.579 428.511 1.458.905 370.030 536.903 12.831 44.259 4.185 8.049

133.476

6.370

44.718.933

9.297.775

(20.080) (649) (513) (4.183) (25.425)

(6.164) (284) (513) -

-

283.813

149.484

114.081.642

414 25.399

1.207.216 257.862 13.562.557

(33.665) 110.607 (3.031) (37.353) (5.434) (5.352) (24.918) (52.370) (17.635) (8.823)

152.427 16.178.965 2.373.355 12.917.430 1.864.747 3.895.304 575.458 584.927 147.055 100.437

48.248

(6.961)

(3.913)

53.999.001

188.094 54.005.834 60.075.808

a. (Kerugian) keuntungan dari pelepasan atau pertukaran aset 2008

2007

2006

Hasil penjualan aset tetap Nilai buku bersih

3.598 (19.257)

39.105 (18.464)

17.269 (7.806)

(Kerugian) keuntungan dari pelepasan

(15.659)

20.641

9.463

45


10. ASET TETAP (lanjutan) b. Perjanjian kepemilikan aset KSO (i) Sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali perjanjian KSO VII dengan BSI, hak kepemilikan secara legal atas aset tetap di KSO VII yang telah diakuisisi tetap berada di BSI sampai akhir masa KSO yaitu pada tanggal 31 Desember 2010. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, nilai buku aset tetap ini masing-masing sebesar Rp927.709 juta dan Rp1.038.265 juta. (ii) Sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali perjanjian KSO IV dengan PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (“MGTI”), hak kepemilikan secara legal atas aset tetap di KSO IV yang telah diakuisisi tetap berada di MGTI sampai akhir masa KSO yaitu pada tanggal 31 Desember 2010. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, nilai buku bersih aset tetap ini masing-masing sebesar Rp510.347 juta dan Rp817.350 juta. c. Penurunan nilai aset dan klaim terkait (i) Pada triwulan pertama tahun 2005, Pemerintah menerbitkan beberapa peraturan dalam upayanya menata ulang spektrum frekuensi yang digunakan industri telekomunikasi. Tindakan ini mengakibatkan Perusahaan tidak diperbolehkan lagi menggunakan spektrum frekuensi tertentu yang digunakan untuk mendukung jaringan kabel telepon tidak bergerak mulai akhir 2006. Peraturan ini mengakibatkan fasilitas jaringan kabel tertentu milik Perusahaan yang termasuk dalam segmen sambungan telepon kabel tidak bergerak, yang sebagian besar terdiri dari peralatan Wireless Local Loop (“WLL”) dan Approach Link, yang beroperasi pada spektrum frekuensi tersebut tidak bisa lagi digunakan mulai akhir tahun 2006. Oleh karena itu, Perusahaan telah memperpendek sisa masa manfaat peralatan WLL dan Approach Link di kuartal pertama 2005 dan menyusutkan sisa nilai buku bersih aset terkait sampai dengan 31 Desember 2006 dan membebankan tambahan beban penyusutan pada tahun 2006 sebesar Rp240.398 juta (Rp168.279 juta bersih setelah pajak). (ii) Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2005, Menkominfo mengeluarkan siaran pers yang mengumumkan bahwa untuk menyesuaikan dengan standar internasional dan sebagaimana direkomendasikan oleh International Telecommunications Union - Radiocommunication Sector (“ITU-R”), spektrum frekuensi 1900 MHz hanya akan digunakan untuk jaringan IMT-2000 atau 3G. Menkominfo juga mengumumkan bahwa jaringan teknologi berbasis Code Division Multiple Access (“CDMA”) yang digunakan Perusahaan untuk layanan telepon tidak bergerak nirkabel hanya dapat beroperasi di spektrum frekuensi 800 MHz. Perusahaan menggunakan spektrum frekuensi 1900 MHz untuk jaringan telepon tidak bergerak nirkabel di wilayah Jakarta dan Jawa Barat, sedangkan untuk wilayah lain, Perusahaan menggunakan spektrum frekuensi 800 MHz.

46


10. ASET TETAP (lanjutan) c. Penurunan nilai aset dan klaim terkait (lanjutan) (ii) (lanjutan) Pada tanggal 13 Januari 2006, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 yang menegaskan kembali keputusan Pemerintah bahwa jaringan tidak bergerak nirkabel hanya dapat beroperasi pada spektrum frekuensi 800 MHz dan spektrum frekuensi 1900 MHz dialokasikan untuk jaringan 3G. Dengan dikeluarkannya keputusan Pemerintah tersebut, Perusahaan melakukan evaluasi atas nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas yang meliputi aset telepon tidak bergerak nirkabel tersebut dan pada tahun 2005, Perusahaan mengakui penurunan nilai sebesar Rp616.768 juta untuk peralatan dan instalasi transmisi dari aset telepon tidak bergerak nirkabel. Nilai yang dapat diperoleh kembali diestimasi dengan menggunakan nilai pakai yaitu nilai kini dari taksiran aliran kas masa depan yang diharapkan akan diterima dari unit penghasil kas dengan tarif diskonto sebelum pajak sebesar 16,89%, yang merupakan rata-rata tertimbang biaya modal Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2005. Unit penghasil kas dari suatu aset, ditentukan dengan mengelompokkan aset-aset ke dalam tingkat terkecil kelompok aset yang meliputi aset tersebut, yang menghasilkan aliran kas masuk tanpa tergantung pada aliran kas masuk dari aset-aset atau kelompok aset lain. Di samping itu, Perusahaan juga mengakui rugi atas kontrak yang tidak bisa dibatalkan untuk pengadaan peralatan dan instalasi transmisi 1900 MHz di wilayah Jakarta dan Jawa Barat sebesar Rp79.359 juta. Sebagai akibat dari keputusan Pemerintah tersebut, peralatan Base Station System (“BSS”) Perusahaan di wilayah Jakarta dan Jawa Barat yang merupakan bagian dari peralatan dan instalasi transmisi untuk jaringan telepon tidak bergerak nirkabel tidak dapat lagi digunakan mulai akhir tahun 2007 dengan total harga perolehan sebesar Rp1.330.818 juta. Penggantian peralatan BSS ini dengan peralatan BSS yang beroperasi di spektrum frekuensi 800 MHz telah selesai pada akhir bulan Desember 2007. Perusahaan juga mengubah estimasi sisa masa manfaat dari peralatan BSS di wilayah Jakarta dan Jawa Barat dan menyusutkan sisa nilai buku dari aset terkait sampai dengan 30 Juni 2007 dan mengakui tambahan beban penyusutan sebesar Rp173.826 juta (Rp121.678 juta bersih setelah pajak) pada tahun 2006. Pada bulan Juni 2007, perusahaan telah sepenuhnya menyusutkan aset-aset tersebut. (iii) Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, Perusahaan mengoperasikan dua satelit, Telkom-1 dan Telkom-2, terutama sebagai backbone hubungan transmisi untuk jaringan milik Perusahaan sendiri serta untuk penyediaan jasa up-linking dan down-linking satelit stasiun bumi untuk para pengguna domestik dan internasional. Pada tanggal 31 Desember 2008, tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat satelit Perusahaan kemungkinan tidak dapat terpulihkan. (iv) Pada tanggal 2 Februari 2007, terjadi banjir besar di Jakarta dan sekitarnya, wilayah Divre II Jakarta, dan proses klaim asuransi penggantian aset tetap telah dibuat. Gedung dan perangkatperangkat yang terkena dampak telah beroperasi kembali pada akhir Desember 2008. (v) Pada tanggal 6 Maret 2007, terjadi gempa bumi di Padang, wilayah Divre I Sumatra, dan proses klaim asuransi penggantian aset tetap telah dibuat. Secara berangsur-angsur gedung dan perangkat-perangkat yang terkena dampak telah beroperasi kembali sejak September 2007.

47


10. ASET TETAP (lanjutan) c. Penurunan nilai aset dan klaim terkait (lanjutan) (vi) Pada tanggal 12 September 2007, terjadi gempa bumi di Sumatra Bagian Selatan dan Barat, wilayah Divre I Sumatra, dan proses klaim asuransi penggantian aset tetap telah dibuat. Secara berangsur-angsur gedung dan perangkat-perangkat yang terkena dampak telah beroperasi kembali sejak September 2007. (vii) Pada tanggal 9 Juli 2008, terjadi banjir besar di Balikpapan dan sekitarnya, wilayah Divre VI Kalimantan, dan proses klaim asuransi penggantian aset tetap telah dibuat. Secara berangsurangsur gedung dan perangkat-perangkat yang terkena dampak telah beroperasi kembali sejak Juli 2008. d. Lain-lain (i) Bunga yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan berjumlah Rp nihil masing-masing untuk tahun 2008, 2007, dan 2006. (ii) Rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan berjumlah Rp nihil masing untuk tahun 2008, 2007, dan 2006.

masing-

(iii) Pada tahun 2008, Perusahaan melakukan reklasifikasi peranti lunak Perusahaan yang sebelumnya dicatat di aset tetap ke aset tidak berwujud (Catatan 13 dan 54). (iv) Pada tahun 2008, peralatan tertentu Telkomsel (bagian dari infrastuktur) dengan harga perolehan sebesar Rp797.208 juta dan masa manfaat yang diharapkan sebelumnya lebih dari tahun 2010, direncanakan akan digunakan sampai tahun 2010. Sehingga, penyusutan peralatan tersebut dipercepat sampai dengan tahun tersebut. Perubahan masa manfaat tersebut memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap beban penyusutan. (v) Dari tanggal 1 Juli 2007 sampai dengan 31 Desember 2008, Telkomsel mencatat aset tetap sebesar Rp8.260.648 juta yang masih dapat mengalami penyesuaian harga (Catatan 49a.ii dan 52l). Sebagian dari nilai tercatat sebesar Rp6.958.853 juta telah disusutkan dengan total akumulasi penyusutan yang dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian sebesar Rp403.106 juta (Rp392.896 juta dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan). Telkomsel dan pemasok setuju untuk mengurangi harga sebelumnya sebesar US$ 107,05 juta (Catatan 52l). Dampak dari penyesuaian tersebut adalah pengurangan terhadap aset tetap yang dikapitalisasi sebesar Rp1.035.588 juta, kewajiban yang masih harus dibayar sebesar Rp1.172.198 juta dan penyusutan sebesar Rp47.868 juta yang dibebankan pada laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan. (vi) Perusahaan dan anak perusahaan memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai daerah di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan (“HGB”) berjangka waktu 20-30 tahun yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2009 hingga 2038. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut. (vii) Perusahaan diberikan hak untuk menggunakan beberapa bidang tanah tertentu oleh Depkominfo (dahulu Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Republik Indonesia (“DPPT”)) dimana tanah-tanah tersebut tercatat atas nama DPPT dan Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Pengalihan hak kepemilikan secara hukum atas tanah tersebut kepada Perusahaan masih dalam proses.

48


10. ASET TETAP (lanjutan) d. Lain-lain (lanjutan) (viii)Pada tanggal 31 Desember 2008, aset tetap milik Perusahaan dan anak perusahaan kecuali tanah, senilai Rp67.389.281 juta diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (“Jasindo”), PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, PT Asuransi Bintang Tbk, PT Asuransi Tri Pakarta, dan PT Asuransi QBE POOL Indonesia terhadap risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi, dan risiko lainnya dengan nilai maksimum klaim kerugian sebesar Rp2.166.993 juta dan US$12,70 juta, basis kerugian pertama Rp5.352.100 juta dan US$4,00 juta termasuk pemulihan kegiatan usaha sebesar Rp324.000 juta dengan Automatic Reinstatement of Loss Clause. Di samping itu, Telkom-1 dan Telkom-2 diasuransikan terpisah dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar US$34,04 juta dan US$51,26 juta. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. (ix) Pada tanggal 31 Desember 2008, tingkat penyelesaian aset dalam pembangunan sekitar 64,4% dari nilai kontrak dengan perkiraan tanggal penyelesaian antara April 2009 sampai dengan Desember 2009. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aset dalam pembangunan. (x) Aset tetap tertentu anak perusahaan telah dijaminkan dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 18 dan 22). (xi) Perusahaan dan anak perusahaan memiliki komitmen berkaitan dengan sewa pembiayaan untuk peralatan dan instalasi transmisi, kendaraan, peralatan pengolahan data, dan peralatan kantor dengan hak opsi untuk membeli aset-aset tersebut pada akhir masa sewa pembiayaan. Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa depan untuk aset sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut: Tahun

2008

2008 2009 2010 2011 2012 Selanjutnya

2007

324.279 198.054 126.331 76.537 24.632

78.768 78.553 78.553 78.553 61.890 17.281

Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan Bunga

749.833 (161.135)

393.598 (164.354)

Nilai kini bersih atas pembayaran minimum sewa pembiayaan Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 19a)

588.698 (250.918)

229.244 (27.250)

337.780

201.994

Bagian jangka panjang (Catatan 19b)

49


11. ASET TETAP POLA BAGI HASIL (“PBH”) 1 Januari 2008 Harga perolehan: Tanah Bangunan Peralatan sentral telepon Peralatan dan instalasi transmisi Jaringan kabel Peralatan telekomunikasi lainnya Jumlah

Akumulasi penyusutan: Tanah Bangunan Peralatan sentral telepon Peralatan dan instalasi transmisi Jaringan kabel Peralatan telekomunikasi lainnya Jumlah Nilai Buku Bersih

Penambahan

Reklasifikasi

4.646 3.982 286.688 179.785 583.353 149.200

-

(3.333) (3.644) (133.912) (79.713) (122.038) (138.653)

1.313 338 152.776 100.072 461.315 10.547

1.207.654

-

(481.293)

726.361

2.935 2.435 169.663 90.141 144.603 92.786

181 195 23.906 12.428 47.302 24.124

(2.190) (2.569) (123.670) (49.287) (75.671) (107.605)

926 61 69.899 53.282 116.234 9.305

502.563

108.136

(360.992)

249.707

705.091

1 Januari 2007 Harga perolehan: Tanah Bangunan Peralatan sentral telepon Peralatan dan instalasi transmisi Jaringan kabel Peralatan telekomunikasi lainnya Jumlah

Akumulasi penyusutan: Tanah Bangunan Peralatan sentral telepon Peralatan dan instalasi transmisi Jaringan kabel Peralatan telekomunikasi lainnya Jumlah Nilai Buku Bersih

31 Desember 2008

476.654

Penambahan

Reklasifikasi

31 Desember 2007

4.646 5.110 365.293 296.365 618.845 168.754

-

(1.128) (78.605) (116.580) (35.492) (19.554)

4.646 3.982 286.688 179.785 583.353 149.200

1.459.013

-

(251.359)

1.207.654

2.703 2.926 172.341 103.253 124.740 87.418

232 256 25.788 26.899 42.088 24.060

(747) (28.466) (40.011) (22.225) (18.692)

2.935 2.435 169.663 90.141 144.603 92.786

493.381

119.323

(110.141)

502.563

965.632

705.091

Sesuai dengan perjanjian PBH, hak kepemilikan atas aset tetap PBH secara legal tetap berada di mitra usaha sampai dengan berakhirnya masa bagi hasil.

50


11. ASET TETAP PBH (lanjutan) Pendapatan PBH ditangguhkan pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 adalah sebagai berikut: 2008 Nilai bruto

726.361

2007

2006

1.207.654

1.459.013

Akumulasi amortisasi: Saldo awal Penambahan (Catatan 34) Pengurangan

(704.269) (204.061) 481.293

(641.839) (313.789) 251.359

(582.155) (151.961) 92.277

Saldo akhir

(427.037)

(704.269)

(641.839)

Jumlah bersih

299.324

503.385

817.174

12. UANG MUKA DAN ASET TIDAK LANCAR LAINNYA Uang muka dan aset tidak lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 terdiri dari: 2008 Sewa dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 7) Uang muka pembelian aset tetap Beban ditangguhkan Hak Penggunaan yang Tidak Dapat Dibatalkan (Indefeasible Right of Use atau “IRU”) (Catatan 44c.ii) Biaya hak atas tanah ditangguhkan Kas yang dibatasi penggunaannya Peralatan yang tidak digunakan dalam operasi - bersih Setoran jaminan Lain-lain Jumlah

2007

890.132 768.323

783.384 179.605

154.096 125.663 102.526 58.847 50.174 9.927

165.340 79.024 91.607 59.273 37.575 12.956

2.159.688

1.408.764

Biaya hak atas tanah ditangguhkan merupakan biaya untuk memperpanjang hak atas tanah, yang ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka waktu hak atas tanah (Catatan 10d.vi). Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas yang diterima dari Pemerintah sebagai pembayaran kompensasi terminasi dini hak eksklusif untuk pendanaan pembangunan infrastruktur yang telah ditentukan (Catatan 1a dan 28) dan deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari satu tahun yang dijaminkan untuk garansi bank. Pada tanggal 31 Desember 2008, peralatan yang tidak digunakan dalam operasi merupakan Base Transceiver Station (BTS) dan peralatan lainnya milik Perusahaan dan Telkomsel yang untuk sementara tidak digunakan dalam operasi tetapi direncanakan akan dipasang kembali. Beban penyusutan Telkomsel yang dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian pada tahun 2008 dan 2007 adalah masing-masing sebesar Rp18.105 juta dan Rp23.378 juta. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, peralatan tertentu Telkomsel dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp1.131 juta dan Rp119.773 juta direklasifikasi sebagai aset tetap (Catatan 10). Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 51


13. GOODWILL DAN ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA (i) Perubahan nilai tercatat goodwill dan aset tidak berwujud lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

Goodwill Nilai tercatat bruto: Saldo, 31 Desember 2007 Penambahan - akuisisi Sigma (Catatan 3) Penambahan - peranti lunak Sigma Penambahan - akuisisi Indonusa (Catatan 1d.b dan 1d.c) Penambahan - peranti lunak GSD Penambahan - peranti lunak Perusahaan

Aset tidak berwujud lainnya

Lisensi

Jumlah

99.944 -

8.419.906 189.405 19.092

436.000 -

8.855.906 289.349 19.092

6.600 -

50 341.146

-

6.600 50 341.146

106.544

8.969.599

436.000

9.512.143

(17.048)

(5.022.301) (1.179.879)

(58.393) (46.714)

(5.080.694) (1.243.641)

(17.048)

(6.202.180)

(105.107)

(6.324.335)

Nilai Buku Bersih

89.496

2.767.419

330.893

3.187.808

Rata-rata tertimbang jangka waktu amortisasi

5 tahun

7,05 tahun

9,33 tahun

Saldo, 31 Desember 2008 Akumulasi amortisasi: Saldo, 31 Desember 2007 Beban amortisasi tahun berjalan (Catatan 37) Saldo, 31 Desember 2008

Aset tidak berwujud lainnya Nilai tercatat bruto: Saldo, 31 Desember 2006 Penambahan - peranti lunak Perusahaan Saldo, 31 Desember 2007 Akumulasi amortisasi: Saldo, 31 Desember 2006 Beban amortisasi tahun berjalan (Catatan 37) Saldo, 31 Desember 2007 Nilai Buku Bersih Rata-rata tertimbang jangka waktu amortisasi

Lisensi

Jumlah

8.195.353 224.553

436.000 -

8.631.353 224.553

8.419.906

436.000

8.855.906

(3.915.010) (1.107.291)

(11.679) (46.714)

(3.926.689) (1.154.005)

(5.022.301)

(58.393)

(5.080.694)

3.397.605

377.607

7,22 tahun

9,33 tahun

3.775.212

(ii)Goodwill timbul dari akuisisi Sigma tahun 2008 (Catatan 3) dan Indonusa tahun 2008 (Catatan 1d.b dan 1d.c). Goodwill diamortisasi dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang pada umumnya diperkirakan tidak lebih dari lima tahun (Catatan 2d). Aset tidak berwujud lainnya timbul dari akuisisi Dayamitra, Pramindo, TII, KSO IV, dan KSO VII, dan merupakan hak untuk mengoperasikan bisnis di wilayah KSO.

52


13. GOODWILL DAN ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA (lanjutan) (iii)Beban dibayar di muka yang dibayar Telkomsel di bulan Februari 2006 untuk lisensi 3G sebesar Rp436.000 juta diakui sebagai aset tidak berwujud lainnya dan diamortisasi selama masa manfaat lisensi 3G (Catatan 2j dan 44a.ii). (iv)Estimasi beban amortisasi tahunan aset tidak berwujud lainnya untuk setiap tahun sejak 1 Januari 2009 adalah kurang lebih sebesar Rp1.288.186 juta per tahun. (v) Pada tanggal 31 Desember 2008, terdapat indikasi penurunan nilai, tetapi berdasarkan evaluasi Perusahaan dan anak perusahaan, nilai yang dapat diperoleh kembali lebih tinggi daripada nilai bukunya.

14. REKENING ESCROW Rekening escrow pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 terdiri dari: 2008 49.557 1.185 108 50.850

Bank Mandiri Bank Danamon Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)

2007 1.176 226 1.402

Rekening escrow pada Bank Mandiri dibentuk sehubungan dengan Perjanjian Konsorsium Konstruksi dan Pemeliharaan (Construction and Maintenance Agreement atau ”C&MA”) Palapa Ring sebagai setoran awal 5% dari nilai ikatan (Catatan 49d.iv). Rekening escrow pada Bank Danamon dibentuk sehubungan dengan kerja sama bagi hasil dalam pengoperasian peralatan telekomunikasi di Divre VII Kawasan Timur Indonesia. Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

15. HUTANG USAHA 2008 Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Biaya hak penyelenggaraan Pembelian peralatan, barang, dan jasa Hutang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya Jumlah Pihak ketiga Pembelian peralatan, barang, dan jasa Hutang sehubungan dengan PBH Hutang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya Jumlah Jumlah

53

2007

995.870 322.320 57.956 1.376.146

602.112 325.649 15.151 942.912

10.648.709 85.069 59.460 10.793.238 12.169.384

5.648.593 233.765 79.664 5.962.022 6.904.934


15. HUTANG USAHA (lanjutan) Hutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: 2008 Rupiah Dolar A.S. Euro Dolar Singapura Poundsterling Inggris Yen Jepang Lain-lain Jumlah

2007

6.222.325 4.633.457 1.308.456 4.498 573 62 13

6.523.615 289.523 90.306 954 536

12.169.384

6.904.934

Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

16. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR 2008

2007

Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi Gaji dan tunjangan Program Pendi Umum, administrasi, dan pemasaran Bunga dan beban bank

1.546.701 833.273 788.205 634.086 291.367

871.611 1.115.383 599.498 154.584

Jumlah

4.093.632

2.741.076

Beban yang masih harus dibayar untuk Pendi timbul dari Keputusan Direktur Human Capital dan General Affairs No. KR. 18/PS900/COP-B0011000/2008 tentang Pendi pada tanggal 19 Desember 2008 dan sebagaimana telah dikomunikasikan kepada seluruh karyawan pada tanggal yang sama. Perusahaan telah mengakui kewajiban berdasarkan jumlah karyawan yang berhak, berdasarkan tingkat jabatan, yang diharapkan mendaftar. Akrualisasi manfaat Pendi pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp788.205 juta, yang terdiri dari Rp749.867 juta yang dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian tahun 2008 (Catatan 35) dan Rp38.338 juta merupakan reklasifikasi dari imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 41b). Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

17. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA 2008

2007

Kartu pulsa prabayar Jasa telekomunikasi lainnya Lain-lain

2.605.742 36.284 100.097

2.263.737 48.982 101.233

Jumlah

2.742.123

2.413.952

54


18. HUTANG BANK JANGKA PENDEK 2008

2007

Bank CIMB Niaga Bank Ekonomi BNI BCA Bank Mandiri Bank Syariah Mega

35.000 11.000 -

29.800 333.334 100.000 100.000 10.535

Jumlah

46.000

573.669

Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. a. Bank CIMB Niaga Pada tanggal 25 April 2005, Balebat menandatangani perjanjian kredit yang terdiri dari fasilitas kredit yang dapat diperpanjang sebesar Rp800 juta dengan tingkat suku bunga tetap 12% per tahun dan fasilitas kredit investasi sebesar Rp1.600 juta dengan Bank CIMB Niaga. Fasilitas kredit ini dijamin dengan aset tetap milik Balebat yang berlokasi di Jawa Barat dengan nilai sampai dengan Rp3.350 juta (Catatan 10). Pada tanggal 26 Juli 2005, tingkat bunga dan tanggal jatuh tempo fasilitas kredit yang dapat diperpanjang ini diubah masing-masing dari 12% per tahun menjadi 12,5% per tahun dan 30 Mei 2006 yang selanjutnya diubah pada tanggal 13 Juni 2006 menjadi masing-masing 16,5% per tahun dan 30 Mei 2007. Berdasarkan amandemen terakhir, fasilitas kredit yang dapat diperpanjang sebesar Rp800 juta dijadikan satu dengan fasilitas pinjaman tetap jangka pendek sebesar Rp4.000 juta (Catatan 22f). Di samping itu, Balebat juga mendapatkan tambahan fasilitas kredit sebesar Rp500 juta dengan suku bunga tetap 16,75% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2007. Berdasarkan amandemen pada tanggal 23 Mei 2007 (amandemen perjanjian ke-4), fasilitas kredit dinaikkan menjadi maksimum Rp15.000 juta dengan tingkat suku bunga 13% per tahun untuk periode sampai dengan 29 Mei 2008. Pada tanggal 29 April 2008, pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan 29 Mei 2009 dan perubahan tingkat suku bunga dari 13% per tahun menjadi 11% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp15.000 juta dan Rp14.800 juta. Pada tanggal 29 April 2008, Balebat mendapatkan tambahan Fasilitas Transaksi Khusus sebesar Rp5.000 juta dengan tingkat bunga 11,5% per tahun (Catatan 22f). Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2009. Pada tanggal 31 Desember 2008, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut adalah sebesar Rp5.000 juta.

55


18. HUTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) a. Bank CIMB Niaga (lanjutan) Pada tanggal 18 Oktober 2005, GSD menandatangani dua perjanjian pinjaman jangka pendek dengan Bank CIMB Niaga dengan fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp12.000 juta dan Rp3.000 juta dengan tingkat bunga masing-masing 14,50% per tahun, dan jatuh tempo masingmasing pada tanggal 18 Oktober 2006. Perjanjian-perjanjian pinjaman tersebut telah diubah sebanyak dua kali, terakhir pada tanggal 3 November 2006 untuk perubahan tingkat bunga masing-masing dari 16,25% per tahun menjadi 15,5% per tahun dan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2007. Pada tanggal 23 November 2007, GSD menandatangani perjanjian pinjaman jangka pendek dengan Bank CIMB Niaga sebagai amandemen kedua perjanjian tersebut, dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp15.000 juta dengan tingkat bunga 11% per tahun, dan jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2008. Perjanjian pinjaman tersebut telah diubah sebanyak dua kali, terakhir pada tanggal 23 Desember 2008 dengan penambahan fasilitas pinjaman menjadi Rp19.000 juta dengan tingkat bunga 15,50% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2009. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset tetap milik GSD yang berlokasi di Jakarta (Catatan 10). Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp15.000 juta dan Rp15.000 juta. b. Bank Ekonomi Pada tanggal 14 Oktober 2008, Sigma menandatangani perjanjian pinjaman jangka pendek dengan Bank Ekonomi sebesar Rp7.500 juta untuk keperluan modal kerja. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang antara 12,50% per tahun sampai dengan 15,50% per tahun dan dibayarkan selama 9 bulan sejak perjanjian ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 15 Juli 2009. Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang usaha Sigma (Catatan 5). Pada tanggal 31 Desember 2008, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut adalah sebesar Rp7.500 juta. Pada tanggal 14 November 2008, Sigma menandatangani perjanjian pinjaman jangka pendek dengan Bank Ekonomi sebesar Rp5.500 juta untuk keperluan modal kerja. Pada tanggal 2 Desember 2008 pinjaman tersebut telah ditarik sebesar Rp3.500 juta. Pinjaman dikenakan tingkat bunga 15,50% per tahun dan dibayarkan selama 12 bulan sejak perjanjian ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 2 Desember 2009. Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang usaha Sigma (Catatan 5). Pada tanggal 31 Desember 2008, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut adalah sebesar Rp3.500 juta.

56


18. HUTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) c.

BNI Pada tanggal 15 Juni 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka pendek dengan BNI sebesar Rp300.000 juta, yang akan dibayar dalam 3 kali angsuran tetap kuartalan dimulai 3 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang berdasarkan suku bunga antar bank Jakarta (“Jakarta Interbank Offered Rate” atau “JIBOR”) berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 24 Juli 2007, perjanjian pinjaman diamandemen dengan menambah fasilitas pinjaman sebesar Rp200.000 juta. Pada tanggal 28 April 2008, pinjaman telah dilunasi.

d. BCA Pada tanggal 15 Juni 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka pendek dengan BCA sebesar Rp300.000 juta yang akan dibayar dalam 3 kali angsuran tetap kuartalan dimulai 3 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 28 Maret 2008, pinjaman telah dilunasi. e. Bank Mandiri Pada tanggal 15 Juni 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka pendek dengan Bank Mandiri sebesar Rp300.000 juta yang akan dibayar dalam 3 kali angsuran tetap kuartalan dimulai 3 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 28 Maret 2008, pinjaman telah dilunasi. f.

Bank Syariah Mega Pada tanggal 11 Desember 2007, Infomedia menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Syariah Mega sebesar Rp10.535 juta untuk keperluan modal kerja. Pinjaman tersebut diperoleh melalui prinsip syariah dengan tingkat estimasi pengembalian pinjaman 14% per tahun dan dijamin dengan piutang dari contact center (Catatan 5). Jangka waktu pelunasan adalah 3 bulan sejak perjanjian ditandatangani. Berdasarkan amandemen pada tanggal 10 Juni 2008 (amandemen perjanjian ke-2), waktu jatuh tempo perjanjian kredit telah diperpanjang menjadi tanggal 11 September 2008. Pada tanggal 29 September 2008, pinjaman telah dilunasi.

19. JATUH TEMPO HUTANG JANGKA PANJANG a. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Catatan Hutang bank Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan Pinjaman penerusan (two-step loans) Hutang sewa pembiayaan Jumlah

57

2008

2007

22

5.014.766

3.222.507

23 20 10

1.297.857 490.692 250.918

1.134.512 446.540 27.250

7.054.233

4.830.809


19. JATUH TEMPO HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan) b. Bagian jangka panjang (Dalam miliaran Rupiah) Catatan Hutang bank Pinjaman penerusan (two-step loans) Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan Hutang sewa pembiayaan Jumlah

Jumlah

2010

2011

2012

2013

Selanjutnya

22

7.495,1 4.312,2 1.943,6

616,1

609,2

14,0

20

3.949,4

467,3

439,9

441,9

367,2

2.233,1

23 10

1.458,5 1.340,1 337,7 150,6

118,4 98,8

65,5

22,3

0,5

13.240,7 6.270,2 2.600,7 1.123,5

998,7

2.247,6

20. PINJAMAN PENERUSAN (TWO-STEP LOANS) a. Pinjaman penerusan adalah pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh Pemerintah dari bank luar negeri dan konsorsium kontraktor, yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh hingga bulan Juli 1994 dicatat dan terhutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman yang diperoleh setelah bulan Juli 1994 terhutang dalam valuta asalnya dan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi ditanggung oleh Perusahaan. Rincian pinjaman penerusan adalah sebagai berikut: Suku bunga Kreditur

Saldo 2008

2007

4.440.123 -

4.158.854 15.570

Jumlah Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 19a)

4.440.123

4.174.424

Bagian jangka panjang (Catatan 19b)

3.949.431

Bank luar negeri Konsorsium kontraktor

2008 3,10% - 12,27% -

2007 3,10% - 12,14% 3,20%

(490.692)

(446.540) 3.727.884

b. Rincian pinjaman penerusan yang diperoleh dari bank luar negeri pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut: Suku bunga Valuta Dolar A.S. Rupiah Yen Jepang

2008 4,00% - 6,67% 9,27% - 12,27% 3,10%

Jumlah

58

Saldo 2007

4,00% - 7,39% 8,97% - 12,14% 3,10%

2008

2007

1.735.859 1.214.911 1.489.353

1.670.591 1.404.237 1.084.026

4.440.123

4.158.854


20. PINJAMAN PENERUSAN (TWO-STEP LOANS) (lanjutan) b. (lanjutan) Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang telekomunikasi. Pinjaman ini akan dilunasi dalam angsuran semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2024. Pinjaman penerusan yang terhutang dalam Rupiah dikenakan berbagai tingkat bunga tetap dan tingkat bunga mengambang berdasarkan rata-rata suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (“SBI”) berjangka waktu tiga bulan selama 6 bulan terakhir sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran ditambah 1% per tahun, dan tingkat bunga mengambang yang dikenakan oleh peminjam ditambah 5,25% per tahun. Pinjaman penerusan yang terhutang dalam valuta asing dikenakan tingkat bunga tetap dan tingkat bunga mengambang yang dikenakan oleh peminjam ditambah 0,5% per tahun. c. Pinjaman penerusan yang diperoleh dari konsorsium kontraktor pada tanggal 31 Desember 2007 adalah pinjaman dalam Yen Jepang dengan tingkat bunga sebesar 3,20% per tahun. Konsorsium kontraktor terdiri dari Sumitomo Corporation, PT NEC Nusantara Communications, dan PT Humpuss Elektronika (Konsorsium SNH). Pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek sentral telepon digital kedua. Pinjaman ini akan dilunasi dalam angsuran semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan 15 Juni 2008. Pada tanggal 15 Juni 2008, pinjaman telah dilunasi. Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman penerusan dan periode penarikan pinjaman penerusan tersebut telah berakhir. Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: a. Rasio projected net revenue to projected debt service harus melebihi masing-masing 1,5:1 dan 1,2:1 untuk pinjaman penerusan yang berasal dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (“ADB”). b. Pendanaan dari sumber internal (laba sebelum penyusutan dan beban bunga) harus melebihi masing-masing 50% dan 20% dari rata-rata jumlah pengeluaran barang modal tahunan untuk pinjaman yang masing-masing berasal dari Bank Dunia dan ADB. Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas. Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

59


21. WESEL BAYAR DAN HUTANG OBLIGASI a. Hutang obligasi Pada tanggal 16 Juli 2002, Perusahaan menerbitkan obligasi sebesar Rp1.000.000 juta pada harga nominal untuk jangka waktu 5 tahun. Obligasi ini dikenakan bunga tetap sebesar 17% per tahun, yang dibayarkan secara triwulanan sejak tanggal 16 Oktober 2002 dan dijamin dengan seluruh aset yang dimiliki Perusahaan. Obligasi ini diperdagangkan di BEI, dan jatuh tempo pada tanggal 16 Juli 2007. Wali amanat obligasi ini adalah BRI (efektif sejak 17 Januari 2006 menggantikan BNI) dan kustodiannya adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan obligasi, Perusahaan diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan, termasuk mempertahankan rasio keuangan konsolidasian. Perusahaan juga dibatasi untuk tidak memberikan pinjaman kepada pihak manapun dengan jumlah keseluruhan melebihi Rp500.000 juta yang tidak dapat dipatuhi Perusahaan di 2006. Namun, Perusahaan memperoleh surat pengabaian (waiver) tertulis dari BRI, wali amanat obligasi. Pada tanggal 16 Juli 2007, Perusahaan telah melakukan pelunasan atas hutang obligasi tersebut. b.

Wesel bayar jangka menengah (Medium-term Notes) (“Wesel”) Pada tanggal 13 Desember 2004, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT ABN AMRO Asia Securities Indonesia, PT Bahana Securities, PT BNI Securities, dan PT Mandiri Sekuritas (secara kolektif disebut “Pembeli Awal”) untuk menerbitkan Wesel dengan total pokok hutang sebesar Rp1.125.000 juta. Dana yang diperoleh dari penerbitan Wesel tersebut digunakan untuk pembayaran sisa pinjaman sebesar US$123,0 juta yang diambil alih sehubungan dengan akuisisi TII. Wesel ini terdiri dari empat seri dengan jatuh tempo dan tingkat bunga sebagai berikut: Seri

Pokok hutang

A B C D

290.000 225.000 145.000 465.000

Jumlah

1.125.000

60

Jatuh tempo 15 Juni 2005 15 Desember 2005 15 Juni 2006 15 Juni 2007

Suku bunga 7,70% 7,95% 8,20% 9,40%


21. WESEL BAYAR DAN HUTANG OBLIGASI (lanjutan) b.

Wesel bayar jangka menengah (Medium-term Notes) (“Wesel”) (lanjutan) Bunga atas Wesel terhutang setiap semester dimulai tanggal 15 Juni 2005 sampai dengan 15 Juni 2007. Wesel ini tidak dijamin dan setiap saat diperlakukan sama (pari passu) dengan kewajiban Perusahaan lainnya yang tidak dijamin. Perusahaan dapat membeli kembali seluruh atau sebagian Wesel pada saat kapanpun sebelum tanggal jatuh tempo Wesel. Pada tanggal 15 Juni 2005, 15 Desember 2005, 15 Juni 2006, dan 15 Juni 2007, Perusahaan melunasi wesel Seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D.

22. HUTANG BANK Rincian hutang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut: 2008 2008

Kreditur The Export-Import Bank of Korea (“Korea Eximbank”) Bank Mandiri BCA Citibank

BNI Bank CIMB Niaga Bank Bukopin BRI Bank Ekonomi Sindikasi bank

Mata uang US$ Rp Rp US$ Euro Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2007

Saldo terhutang

Jumlah Mata uang fasilitas asal (dalam jutaan) (dalam jutaan) 124 3.700.000 2.250.000 113 73 1.000.000 3.550.000 52.300 5.300 3.400.000 60.000 2.400.000

Jumlah Hutang bank yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 19a) Bagian jangka panjang (Catatan 19b)

59 -

Setara Rupiah 643.693 2.060.000 1.350.000 500.000 2.710.000 30.697 2.121 2.760.000 53.399 2.400.000

Saldo terhutang Mata uang asal (dalam jutaan) 82,2 15,7 7,3 -

Setara Rupiah 773.525 2.020.000 850.000 148.032 100.949 300.000 1.330.000 41.939 3.230 1.820.000 -

12.509.910

7.387.675

(5.014.766)

(3.222.507)

7.495.144

4.165.168

Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. a. Korea Eximbank Pada tanggal 27 Agustus 2003, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan Korea Eximbank dengan fasilitas sebesar US$124 juta yang digunakan untuk membiayai pengadaan CDMA dari Konsorsium Samsung. Pinjaman tersebut dikenakan bunga, komitmen, dan biaya lainnya sebesar 5,68% per tahun. Pinjaman ini tidak dijamin dan dibayar dalam 10 kali angsuran semesteran setiap tanggal 30 Juni dan 30 Desember setiap tahunnya sejak Desember 2006.

61


22. HUTANG BANK (lanjutan) b. Bank Mandiri (i) Pada tanggal 20 Maret 2006, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri untuk fasilitas sebesar Rp600.000 juta, yang akan dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang berdasarkan suku bunga SBI berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,75% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masingmasing sebesar Rp120.000 juta dan Rp360.000 juta. (ii) Pada tanggal 15 Agustus 2006, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan Bank Mandiri sebesar Rp350.000 juta, yang akan dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang berdasarkan suku bunga SBI berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,5% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masingmasing sebesar Rp70.000 juta dan Rp210.000 juta. (iii) Pada tanggal 15 Juni 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan Bank Mandiri sebesar Rp500.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 24 Juli 2007 perjanjian kredit diamandemen dengan menambah fasilitas kredit sebesar Rp200.000 juta. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masingmasing sebesar Rp420.000 juta dan Rp700.000 juta. (iv) Pada tanggal 24 Oktober 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan Bank Mandiri sebesar Rp750.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,17% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp450.000 juta dan Rp750.000 juta. (v) Pada tanggal 23 Desember 2008, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan Bank Mandiri sebesar Rp1.300.000 juta. Pada tanggal 30 Desember 2008 pinjaman tersebut telah ditarik sebesar Rp1.000.000 juta dan sisanya sebesar Rp300.000 juta akan ditarik pada tanggal 30 Januari 2009 (Catatan 52f). Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu satu bulan ditambah 2,25% per tahun yang terhutang bulanan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut pada 31 Desember 2008 sebesar Rp1.000.000 juta. c. BCA (i) Pada tanggal 16 Maret 2006, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman dengan BCA sebesar Rp400.000 juta yang akan dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang berdasarkan suku bunga SBI berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,75% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp80.000 juta dan Rp240.000 juta. 62


22. HUTANG BANK (lanjutan) c. BCA (lanjutan) (ii) Pada tanggal 15 Agustus 2006, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BCA sebesar Rp350.000 juta yang akan dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang berdasarkan suku bunga SBI berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,5% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masingmasing sebesar Rp70.000 juta dan Rp210.000 juta. (iii) Pada tanggal 15 Juni 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BCA sebesar Rp500.000 juta, dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp200.000 juta dan Rp400.000 juta. (iv) Pada tanggal 14 Juli 2008, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BCA untuk fasilitas pinjaman sebesar Rp1.000.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu satu bulan ditambah 1,5% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Desember 2008 sebesar Rp1.000.000 juta. d. Citibank 1. Hermes Export Facility Pada tanggal 2 Desember 2002, sesuai dengan perjanjian kemitraan dengan Siemens Aktiengesellschaft (“AG”) (Catatan 49a.ii), Telkomsel menandatangani Perjanjian Fasilitas Ekspor Hermes (“Fasilitas”) dengan Citibank International plc (sebagai “Original Lender” dan “Agent”) dan Citibank, cabang Jakarta (“Arranger”) atas penyediaan fasilitas sejumlah Euro76,2 juta yang terbagi dalam beberapa tahapan penarikan. Perjanjian tersebut kemudian diubah pada tanggal 15 Oktober 2003, yang mengubah jumlah Fasilitas menjadi Euro73,4 juta dan tanggal pembayaran. Tingkat bunga per tahun atas Fasilitas tersebut ditetapkan berdasarkan Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) ditambah 0,75% per tahun dan tanpa jaminan. Bunga dibayar semesteran dimulai sejak tanggal Fasilitas digunakan (29 Mei 2003). Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 7 Oktober 2008. Pada tanggal 28 Mei 2008, pinjaman telah dilunasi. Selain bunga, Telkomsel juga dikenakan premi asuransi atas jaminan yang diberikan oleh Hermes kepada Telkomsel atas penggunaan fasilitas pinjaman, dimana 15% dari jumlah tersebut dibayar tunai dan sisanya diselesaikan melalui penggunaan fasilitas.

63


22. HUTANG BANK (lanjutan) d. Citibank (lanjutan) 2. Pinjaman High Performance Backbone (“HP Backbone”) a. Pada tanggal 10 April 2002, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan Citibank (“Arranger”) dan Citibank International plc (“Agent”) yang didukung dengan jaminan kredit ekspor dari Hermes Kreditversicherungs AG (“Lender” dan “Guarantor”), dengan jumlah fasilitas sebesar US$23,4 juta. Fasilitas tanpa jaminan tersebut diperoleh untuk mendanai hingga 85% biaya perlengkapan dan jasa yang terjadi di Jerman sehubungan dengan perancangan, produksi, konstruksi, instalasi, dan uji coba jaringan high performance backbone di Sumatra sesuai dengan ”Perjanjian Kemitraan” tanggal 30 November 2001 dengan Pirelli Cables dan Siemens Indonesia untuk pembangunan dan pengadaan high performance backbone di Sumatra. Kreditur berhak atas provisi sebesar 8,4% dari seluruh fasilitas, dimana 15% dibayar tunai dan 85% dimasukkan ke dalam jumlah pinjaman. Pada tanggal 31 Desember 2007, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar US$4,1 juta (setara dengan Rp39.394 juta) dan pada tanggal 15 September 2008 pinjaman tersebut telah dilunasi. Pinjaman tersebut dilunasi dalam 10 kali angsuran semesteran yang dimulai pada bulan April 2004 dengan tingkat bunga London Interbank Offered Rate (LIBOR) berjangka waktu enam bulan ditambah 0,75% per tahun. b. Pada tanggal 10 April 2002, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman dengan Citibank (“Arranger”) dan Citibank International plc (“Agent”) yang didukung dengan jaminan kredit ekspor dari Servizi Assicurativi del Commercio Estero (“SACE Italy”), dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar US$21,0 juta. Fasilitas tanpa jaminan tersebut diperoleh untuk mendanai hingga 85% dari biaya pengadaan material dan jasa yang terjadi di Italia sehubungan dengan perancangan, produksi, pembangunan, instalasi, dan uji coba SubSystem VI, sebagai bagian dari jaringan HP Backbone. Pinjaman ini dikenakan bunga tetap sebesar 4,14% per tahun yang akan dilunasi dalam 10 kali angsuran semesteran yang dimulai sejak bulan Desember 2003. Saldo pinjaman terhutang pada tanggal 31 Desember 2007 US$1,9 juta (setara dengan Rp17.442 juta) dan pada tanggal 5 Juni 2008 pinjaman telah dilunasi. Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Perusahaan diharuskan untuk mentaati semua persyaratan atau batasan termasuk mempertahankan rasio keuangan dimana Perusahaan telah mentaatinya pada tanggal 31 Desember 2007 dan sampai dengan tanggal pelunasan 5 Juni 2008 dan 15 September 2008, sebagai berikut: 1. Rasio debt service coverage harus melebihi 1,5:1. 2. Rasio hutang terhadap ekuitas tidak boleh melebihi: a. 3:1 selama periode 10 April 2002 sampai dengan 1 Januari 2003, b. 2,75:1 selama periode 2 Januari 2003 sampai dengan 1 Januari 2004, c. 2,5:1 untuk periode 2 Januari 2004 sampai dengan 1 Januari 2005, dan d. 2:1 untuk periode 2 Januari 2005 sampai dengan tanggal pelunasan hutang. 3. Rasio hutang terhadap EBITDA tidak boleh melebihi: a. 3,5:1 untuk periode 10 April 2002 sampai dengan 1 Januari 2004 dan b. 3:1 untuk periode 2 Januari 2004 sampai dengan tanggal pelunasan hutang.

64


22. HUTANG BANK (lanjutan) d. Citibank (lanjutan) 2. Pinjaman High Performance Backbone (“HP Backbone”) (lanjutan) Pada tahun 2005, Perusahaan telah melanggar persyaratan dalam perjanjian pinjaman yang mensyaratkan Perusahaan untuk tidak memberikan pinjaman kepada pihak manapun dengan jumlah keseluruhan melebih 3% dari ekuitas. Pada tanggal 12 Mei 2006, Perusahaan memperoleh surat pengabaian (waiver) dari Citibank International plc sehubungan dengan pemberian pinjaman oleh Perusahaan kepada anak perusahaan tertentu yang jumlah keseluruhannya melebihi 3% dari ekuitas. Pada tahun 2006, Perusahaan memenuhi persyaratan tersebut di atas. Pada tanggal 21 Juni 2007, Perusahaan memperoleh surat pengabaian (waiver) dari Citibank International plc terkait dengan pengabaian persyaratan untuk tidak memberikan pinjaman tersebut yang berlaku sampai dengan fasilitas pinjaman lunas. Pada tahun 2008 dan 2007, Perusahaan memenuhi persyaratan tersebut di atas. 3. EKN-Backed Facility Pada tanggal 2 Desember 2002, sesuai dengan perjanjian kemitraan dengan PT Ericsson Indonesia (“Ericsson Indonesia”) (Catatan 49a.ii), Telkomsel mengadakan perjanjian EKNBacked Facility (“Fasilitas”) dengan Citibank International plc (“Original Lender” dan “Agent”) dan Citibank, cabang Jakarta (“Arranger”) berkaitan dengan penyediaan Fasilitas sejumlah US$70,5 juta yang terbagi dalam beberapa tahapan penarikan. Perjanjian tersebut kemudian diubah pada tanggal 17 Desember 2004 untuk mengurangi jumlah Fasilitas menjadi US$68,9 juta. Tingkat bunga per tahun atas Fasilitas tersebut ditentukan berdasarkan Commercial Interest Reference Rate (CIRR) sebesar 3,52% per tahun ditambah 0,5% per tahun dan tanpa jaminan. Bunga akan dibayarkan semesteran yang dimulai sejak tanggal Fasilitas digunakan (31 Juli 2003). Selain bunga, Telkomsel juga dikenakan premi asuransi jaminan yang diberikan oleh EKN kepada Telkomsel atas fasilitas pinjaman, dimana 15% dari jumlah tersebut dibayar tunai dan sisanya diselesaikan melalui penggunaan fasilitas. Tidak ada Fasilitas yang ditarik pada tahun 2008 dan 2007. Pada tanggal 30 Desember 2008, pinjaman telah dilunasi. 4. Pinjaman jangka menengah (a) Pada tanggal 21 Maret 2006, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan Citibank, cabang Jakarta untuk fasilitas sebesar Rp500.000 juta, yang akan dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang berdasarkan suku bunga SBI berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,75% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pokok pinjaman yang terhutang masing-masing sebesar Rp100.000 juta dan Rp300.000 juta.

65


22. HUTANG BANK (lanjutan) d. Citibank (lanjutan) 4. Pinjaman jangka menengah (lanjutan) (b) Pada tanggal 24 Oktober 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan Citibank, cabang Jakarta sebesar Rp500.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,09% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Desember 2008 saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp400.000 juta. Tabel di bawah ini menyajikan jumlah pokok pinjaman dari Citibank yang terhutang pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007: 2008

Hermes Export Facility Euro Pinjaman HP Backbone US$ EKN-Backed Facility US$ Pinjaman jangka menengah Rp Jumlah Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Bagian jangka panjang

Valuta asing (dalam jutaan) -

Setara Rupiah 500.000 500.000 (300.000) 200.000

2007 Valuta asing (dalam jutaan) 7,3 6,0 9,7 -

Setara Rupiah 100.949 56.836 91.196 300.000 548.981 (448.981) 100.000

e. BNI (i) Pada tanggal 15 Agustus 2006, Telkomsel menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman jangka menengah dengan BNI sebesar Rp300.000 juta, yang akan dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang berdasarkan suku bunga SBI berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,5% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masingmasing sebesar Rp60.000 juta dan Rp180.000 juta. (ii) Pada tanggal 15 Juni 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BNI sebesar Rp500.000 juta, dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp200.000 juta dan Rp400.000 juta. (iii) Pada tanggal 24 Oktober 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BNI sebesar Rp750.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,17% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp450.000 juta dan Rp750.000 juta.

66


22. HUTANG BANK (lanjutan) e. BNI (lanjutan) (iv) Pada tanggal 14 Juli 2008, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BNI untuk fasilitas pinjaman sebesar Rp2.000.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu 1 bulan ditambah 1,5% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Desember 2008 sebesar Rp2.000.000 juta. f. Bank CIMB Niaga (i) Pada tanggal 28 Desember 2004, Balebat mengadakan perjanjian pinjaman dengan Bank CIMB Niaga dengan jumlah fasilitas sebesar Rp7.200 juta yang terdiri dari Rp5.000 juta untuk membiayai pembangunan pabrik (“Fasilitas Investasi”) dengan tingkat bunga sebesar 13,5% per tahun dan Rp2.200 juta untuk membiayai pembelian mesin (“Fasilitas Transaksi Khusus”) dengan tingkat bunga sebesar 12% per tahun. Kemudian melalui amandemen pada tanggal 1 Desember 2005, tingkat bunga dinaikkan menjadi 17% per tahun. Fasilitas Investasi dibayar dalam 36 kali angsuran bulanan, terhitung sejak 31 Maret 2005. Fasilitas Transaksi Khusus dibayar dalam 60 kali angsuran bulanan terhitung sejak tanggal 29 Juni 2005. Kedua fasilitas ini dijamin dengan aset tetap Balebat senilai Rp8.450 juta (Catatan 10). Pada tanggal 1 Maret 2008, pinjaman Fasilitas Investasi telah dilunasi. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp623 juta dan Rp1.354 juta. Pada tanggal 22 Desember 2005, perjanjian kredit di atas diperbaharui termasuk fasilitas kredit jangka pendek sebesar Rp4.000 juta dengan jangka waktu pengembalian kredit sampai dengan tanggal 22 Desember 2006 dan tingkat bunga 12,5% per tahun. Pada tanggal 13 Juni 2006, fasilitas ini dijadikan satu dengan fasilitas kredit yang dapat diperpanjang sebesar Rp800 juta (Catatan 18a). Pada tanggal 13 Juni 2006, Balebat juga mendapatkan tambahan fasilitas sebesar Rp2.500 juta yang terdiri dari fasilitas sebesar Rp2.000 juta untuk pembelian mesin cetak dan Rp500 juta untuk pembelian kendaraan operasional kantor dengan tingkat bunga 16,5% per tahun. Fasilitas ini masing-masing akan jatuh tempo 30 Oktober 2011 dan 28 November 2009. Kedua fasilitas ini dijamin dengan aset tetap milik Balebat yang berlokasi di Jawa Barat (Catatan 10). Pada tanggal 31 Desember 2008 saldo pokok pinjaman yang terhutang masing-masing sebesar Rp888 juta dan Rp nihil dan pada tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp1.243 juta dan Rp nihil. (ii) Sesuai penjelasan di Catatan 18a, pada tanggal 25 April 2005, Balebat menandatangani perjanjian kredit dengan Bank CIMB Niaga dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp2.400 juta termasuk fasilitas kredit investasi sebesar Rp1.600 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2009. Fasilitas kredit investasi dibayar dalam 48 kali angsuran bulanan dengan jumlah yang tidak sama terhitung sejak November 2005 sampai dengan Oktober 2009. Fasilitas kredit investasi dikenakan tingkat bunga pasar ditambah 2% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masingmasing sebesar Rp335 juta dan Rp734 juta.

67


22. HUTANG BANK (lanjutan) f. Bank CIMB Niaga (lanjutan) (iii) Pada tanggal 29 Mei 2006, Infomedia menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank CIMB Niaga sebesar Rp18.500 juta untuk keperluan pendanaan investasi proyek call center dengan Telkomsel. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 15,5% per tahun dan dijamin dengan piutang dari kontrak call center dengan Telkomsel senilai Rp23.125 juta sampai dengan jatuh tempo pinjaman 36 bulan setelah pencairan (Catatan 5). Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pokok pinjaman yang terhutang masing-masing sebesar Rp3.680 juta dan Rp11.041 juta. (iv) Pada bulan Maret 2007, GSD menandatangani perjanjian pinjaman (transaksi pinjaman khusus ke-2) dengan Bank CIMB Niaga sebesar Rp20.000 juta yang dikenakan tingkat bunga 13% per tahun. Fasilitas dijamin dengan aset tetap berupa tanah dan bangunan GSD (Catatan 10). Jangka waktu pinjaman 8 tahun diangsur dalam 33 kali angsuran triwulanan dan jatuh tempo pada bulan Mei 2015. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp18.900 juta dan Rp19.700 juta. (v) Pada tanggal 23 November 2007, GSD menandatangani perjanjian pinjaman (transaksi pinjaman khusus ke-3) dengan Bank CIMB Niaga sebesar Rp8.000 juta yang dikenakan tingkat bunga 11% per tahun. Fasilitas dijamin dengan aset tetap berupa tanah dan bangunan GSD (Catatan 10). Jangka waktu pinjaman 5 tahun diangsur dalam 60 kali angsuran bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2012. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp6.271 juta dan Rp7.867 juta. g. Bank Bukopin Pada tanggal 11 Mei 2005, Infomedia menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Bukopin untuk beberapa fasilitas kredit maksimum sebesar Rp5.300 juta untuk membiayai pembelian aset tetap. Pinjaman dibayar dalam 60 kali angsuran bulanan dan dikenakan tingkat bunga 15,00% per tahun dan 15,75% per tahun pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007. Sebagian dari fasilitas ini, yakni sebesar Rp4.200 juta akan jatuh tempo pada bulan Juni 2010 dan sisanya sebesar Rp1.100 juta akan jatuh tempo pada bulan Desember 2010. Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap tertentu milik Infomedia (Catatan 10). h. BRI (i) Pada tanggal 15 Juni 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BRI sebesar Rp400.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp160.000 juta dan Rp320.000 juta. (ii) Pada tanggal 24 Oktober 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BRI sebesar Rp2.000.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,17% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tahun 2008 pinjaman tersebut telah ditarik sepenuhnya. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp1.600.000 juta dan Rp1.500.000 juta. 68


22. HUTANG BANK (lanjutan) h. BRI (lanjutan) (iii) Pada tanggal 28 Juli 2008, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BRI sebesar Rp1.000.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu 1 bulan ditambah 1,5% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Desember 2008 sebesar Rp1.000.000 juta. i. Bank Ekonomi (i) Pada tanggal 7 Desember 2006, Sigma menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Ekonomi sebesar Rp14.000 juta. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang antara 9,50% per tahun sampai dengan 15,50% per tahun yang dibayar dalam 63 kali angsuran bulanan sejak tanggal 12 September 2007 dan berakhir 12 Desember 2012. Saldo pokok pinjaman terhutang pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp11.343 juta. (ii) Pada tanggal 9 Maret 2007, Sigma menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Ekonomi sebesar Rp13.000 juta. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang antara 9,50% per tahun sampai dengan 15,50% per tahun yang dibayar dalam 60 kali angsuran bulanan sejak tanggal 12 Desember 2007 dan berakhir 12 Desember 2012. Saldo pokok pinjaman terhutang pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp9.056 juta. (iii) Pada tanggal 10 September 2008, Sigma menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Ekonomi sebesar Rp33.000 juta. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang antara 12,50% per tahun sampai dengan 15,50% per tahun yang dibayar dalam 78 kali angsuran bulanan sejak tanggal 11 Maret 2009 dan berakhir 11 Maret 2015. Saldo pokok pinjaman terhutang pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp33.000 juta. Fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan aset tetap berupa tanah dan bangunan milik Sigma yang berlokasi di Surabaya (Catatan 10) dan piutang usaha Sigma (Catatan 5) dan juga memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan Sigma untuk mendapatkan izin tertulis dari Bank Ekonomi sebelum menjadi penjamin atas hutang pihak ketiga, menjaminkan tanah tersebut ke bank lain atau pihak ketiga, menyewakan tanah tersebut ke pihak ketiga, menarik dana fasilitas kredit melebih batas maksimum, mengubah status hukum Sigma, membayar atau menyatakan dividen, dan membayar piutang pemegang saham. Pada tanggal 31 Desember 2008, Sigma memenuhi persyaratan tersebut di atas.

69


22. HUTANG BANK (lanjutan) j. Sindikasi Bank Pada tanggal 29 Juli 2008, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman jangka panjang dengan sindikasi BNI, BRI, dan Bank Jabar (sindikasi bank) sebesar Rp2.400.000 juta yang akan dibayar dalam 8 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya masa ketersediaan. Bank BNI, yang bertindak sebagai agen fasilitas, membebankan bunga sebesar tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,2% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2013. Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Perusahaan diharuskan untuk mentaati semua persyaratan atau batasan termasuk mempertahankan rasio keuangan dimana Perusahaan telah mentaatinya pada tanggal 31 Desember 2008, sebagai berikut: 1. Rasio hutang terhadap ekuitas tidak boleh melebihi 2:1. 2. Rasio debt service coverage harus melebihi dari 125%.

23. NILAI PEROLEHAN PENGGABUNGAN USAHA YANG DITANGGUHKAN Nilai perolehan yang ditangguhkan merupakan kewajiban Perusahaan kepada Pemegang Saham Penjual TII atas akuisisi Perusahaan terhadap 100% saham TII, ke MGTI atas akuisisi Perusahaan terhadap KSO IV, dan ke BSI atas akuisisi Perusahaan terhadap KSO VII, dengan penjelasan sebagai berikut: 2008 Transaksi TII PT Aria Infotek The Asian Infrastructure Fund MediaOne International I B.V. Dikurangi diskonto wesel bayar

62.714 14.932 41.809 (496)

Transaksi KSO IV MGTI Dikurangi diskonto

Transaksi KSO VII BSI Dikurangi diskonto

Jumlah Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun setelah dikurangi diskonto (Catatan 19a) Bagian jangka panjang - setelah dikurangi diskonto (Catatan 19b)

70

2007 161.492 38.450 107.661 (8.933)

118.959

298.670

1.838.388 (146.074)

2.300.449 (268.396)

1.692.314

2.032.053

1.094.209 (149.080)

1.620.636 (316.574)

945.129

1.304.062

2.756.402

3.634.785

(1.297.857)

(1.134.512)

1.458.545

2.500.273


23. NILAI PEROLEHAN PENGGABUNGAN USAHA YANG DITANGGUHKAN (lanjutan) a. Transaksi TII Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan yang berasal dari transaksi TII merupakan wesel bayar tanpa bunga yang menjadi bagian dari harga perolehan atas akuisisi 100% saham TII (sebelumnya adalah mitra KSO Perusahaan di KSO III) pada tanggal 31 Juli 2003. Wesel bayar tersebut akan dibayarkan dalam 10 kali angsuran semesteran dalam jumlah tetap terhitung mulai tanggal 31 Juli 2004. Wesel bayar ini memiliki nilai nominal sebesar US$109,1 juta (setara dengan Rp927.272 juta) dan nilai kini pada tanggal penutupan sebesar US$92,7 juta (setara dengan Rp788.322 juta) pada tingkat diskonto sebesar 5,16%. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, wesel bayar yang masih terhutang, sebelum diskonto yang belum diamortisasi, masing-masing sebesar US$10,9 juta (setara dengan Rp119.455 juta) dan US$32,7 juta (setara dengan Rp307.603 juta). b. Transaksi KSO IV Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan yang berasal dari transaksi KSO IV merupakan saldo yang berasal dari akuisisi KSO IV oleh Perusahaan, berdasarkan amandemen dan pernyataan kembali perjanjian KSO yang dilakukan oleh Perusahaan dan MGTI pada tanggal 20 Januari 2004. Berdasarkan perjanjian, Perusahaan memperoleh hak secara hukum untuk dapat mengendalikan kebijakan keuangan dan operasional di KSO IV, Perusahaan menyetujui untuk membayar MGTI dengan nilai total pembelian berkisar US$390,7 juta (setara dengan Rp3.285.362 juta) yang merupakan nilai kini dari pembayaran bulanan dalam jumlah tetap (seluruhnya sebesar US$517,1 juta), yang harus dibayar kepada MGTI sejak Februari 2004 sampai dengan Desember 2010 dengan tingkat diskonto 8,3%, ditambah dengan biaya langsung dari penggabungan usaha. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pembayaran bulanan yang masih harus dibayar kepada MGTI, sebelum dikurangi diskonto yang belum diamortisasi, masing-masing sebesar US$167,9 juta (setara dengan Rp1.838.388 juta) dan US$244,8 juta (setara dengan Rp2.300.449 juta). c.

Transaksi KSO VII Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan yang berasal dari transaksi KSO VII merupakan saldo yang berasal dari akuisisi KSO VII oleh Perusahaan, berdasarkan amandemen dan pernyataan kembali perjanjian KSO yang dilakukan oleh Perusahaan dan BSI pada tanggal 19 Oktober 2006. Berdasarkan perjanjian, Perusahaan memperoleh hak secara hukum untuk dapat mengendalikan kebijakan keuangan dan operasional di KSO VII, Perusahaan menyetujui untuk membayar BSI dengan nilai total pembelian berkisar Rp1.770.925 juta yang merupakan nilai kini dari pembayaran bulanan dalam jumlah tetap (seluruhnya sebesar Rp2.359.230 juta), yang harus dibayar kepada BSI sejak Oktober 2006 sampai dengan Desember 2010 dengan tingkat diskonto 15%, ditambah dengan biaya langsung dari penggabungan usaha. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pembayaran bulanan yang masih harus dibayar kepada BSI, sebelum dikurangi diskonto yang belum diamortisasi, masing-masing sebesar Rp1.094.209 juta dan Rp1.620.636 juta.

71


24. HAK MINORITAS 2008

2007

Hak minoritas atas aset bersih anak perusahaan: Telkomsel Infomedia Metra GSD

9.460.506 163.774 59.500 -

9.166.099 137.719 944 -

Jumlah

9.683.780

9.304.762

2008

2007

2006

Hak minoritas atas laba (rugi) anak perusahaan: Telkomsel Infomedia Metra GSD

3.997.135 54.605 1.903 -

4.767.873 45.567 (2.628) -

3.913.743 36.784 (2.428) 2

Jumlah

4.053.643

4.810.812

3.948.101

25. MODAL SAHAM 2008 Keterangan

Persentase kepemilikan

Jumlah saham

Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Saham Seri B Pemerintah JPMCB US Resident (Norbax Inc.) The Bank of New York Mellon Corporation Direksi (Catatan 1b): Ermady Dahlan Indra Utoyo Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) Jumlah Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 27) Jumlah

72

Jumlah modal disetor

1

-

-

10.320.470.711 1.259.769.651 2.042.622.016

52,47 6,40 10,39

2.580.118 314.942 510.656

17.604 5.508 6.046.539.289

30,74

4 1 1.511.635

19.669.424.780

100,00

4.917.356

490.574.500

-

122.644

20.159.999.280

100,00

5.040.000


25. MODAL SAHAM (lanjutan) 2007 Keterangan

Persentase kepemilikan

Jumlah saham

Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Saham Seri B Pemerintah JPMCB US Resident (Norbax Inc.) The Bank of New York Mellon Corporation (dahulu The Bank of New York Company, Inc.) Direksi (Catatan 1b): Ermady Dahlan Indra Utoyo Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) Jumlah Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 27) Jumlah

Jumlah modal disetor

1

-

-

10.320.470.711 1.691.164.849

51,82 8,49

2.580.118 422.791

1.733.904.616

8,71

433.476

17.604 5.508 6.169.695.491

30,98

4 1 1.542.425

19.915.258.780

100,00

4.978.815

244.740.500

-

61.185

20.159.999.280

100.00

5.040.000

Perusahaan hanya menerbitkan 1 Saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS Perusahaan berkaitan dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Saham Seri B memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal kepada seluruh pemegang Saham Seri B.

26. TAMBAHAN MODAL DISETOR 2008

2007

Hasil penjualan 933.333.000 saham di atas nilai nominal melalui IPO pada tahun 1995 Kapitalisasi menjadi 746.666.640 saham Seri B pada tahun 1999

1.446.666 (373.333)

1.446.666 (373.333)

Jumlah

1.073.333

1.073.333

27. MODAL SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI Berdasarkan keputusan RUPSLB Perusahaan tanggal 21 Desember 2005, para pemegang saham Perusahaan menyetujui rencana pembelian kembali tahap I modal saham Seri B yang ditempatkan dan beredar. Rencana program pembelian saham tersebut memiliki persyaratan sebagai berikut: (i) maksimum pembelian kembali saham sebesar 5% dari modal saham Seri B yang ditempatkan dan beredar dengan total nilai pembelian tidak lebih Rp5.250.000 juta; dan (ii) jangka waktu pembelian kembali saham tidak boleh melebihi 18 bulan (21 Desember 2005 sampai dengan 20 Juni 2007).

73


27. MODAL SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI (lanjutan) Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 29 Juni 2007, para pemegang saham Perusahaan menyetujui penghentian pembelian kembali tahap I saham Seri B dan menyetujui rencana pembelian kembali tahap II modal saham Seri B yang ditempatkan dan beredar. Rencana program pembelian saham tersebut memiliki persyaratan sebagai berikut: (i) maksimum pembelian kembali saham sejumlah 215.000.000 lembar saham Seri B yang ditempatkan dan beredar dengan total nilai pembelian tidak lebih dari Rp2.000.000 juta; dan (ii) jangka waktu pembelian kembali saham tidak boleh melebihi 18 bulan (29 Juni 2007 sampai dengan 28 Desember 2008). Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 20 Juni 2008, para pemegang saham Perusahaan menyetujui penghentian pembelian kembali tahap II saham Seri B dan menyetujui rencana pembelian kembali tahap III saham Seri B yang ditempatkan dan beredar. Rencana program pembelian saham tersebut memiliki persyaratan sebagai berikut: (i) maksimum pembelian kembali saham seri B adalah 339.443.313 lembar dengan total nilai pembelian tidak lebih dari Rp3.000.000 juta; dan (ii) jangka waktu pembelian kembali saham tidak boleh melebihi 18 bulan (20 Juni 2008 sampai dengan 20 Desember 2009). Pada tanggal 13 Oktober 2008, berdasarkan Ketentuan BAPEPAM-LK No. XI.B.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-401/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berpotensi Krisis, Perusahaan mengumumkan keterbukaan informasi kepada publik sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham Perusahaan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI maksimum sebesar 20% dari modal disetor dengan total nilai pembelian tidak lebih dari Rp3.000.000 juta, yang akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu pembelian kembali saham tidak boleh melebihi 3 bulan (13 Oktober 2008 sampai dengan 12 Januari 2009). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, Perusahaan telah membeli kembali 490.574.500 dan 244.740.500 saham dari modal saham Seri B yang ditempatkan dan beredar, masing-masing setara dengan 2,43% dan 1,21% dari modal saham Seri B yang ditempatkan dan beredar, dengan total pembelian masing-masing sebesar Rp4.264.073 juta hingga 2008 dan Rp2.176.611 juta hingga 2007 (sudah termasuk biaya jasa perantara dan kustodian). Perusahaan merencanakan untuk mempertahankan, menjual, atau menggunakan saham yang diperoleh kembali untuk tujuan lain sesuai dengan ketentuan BAPEPAM-LK No. XI.B.2 dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mutasi saham yang dibeli kembali akibat dari program pembelian kembali saham adalah sebagai berikut: 2008 Jumlah saham

2007

Rp

Jumlah saham

Rp

Saldo awal Jumlah saham yang dibeli kembali

244.740.500 245.834.000

2.176.611 2.087.462

118.376.500 126.364.000

952.211 1.224.400

Saldo akhir

490.574.500

4.264.073

244.740.500

2.176.611

74


27. MODAL SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI (lanjutan) Harga beli per lembar untuk saham yang dibeli kembali untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007, adalah sebagai berikut: Rp 2008 Rata-rata tertimbang Minimum Maksimum

2007

8.491 4.857 10.155

9.689 8.868 11.200

Harga beli per lembar saham sudah termasuk biaya jasa perantara. Sampai dengan tanggal neraca konsolidasian, tidak ada satupun saham yang dibeli, kemudian dijual kembali. Sampai dengan tanggal 8 Mei 2009, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali 490.574.500 lembar saham, setara dengan 2,43% saham Seri B yang ditempatkan dan beredar, dengan total pembelian sebesar Rp4.264.130 juta, termasuk biaya jasa perantara dan kustodian (Catatan 1c).

28. SELISIH TRANSAKSI SEPENGENDALI

RESTRUKTURISASI

DAN

TRANSAKSI

LAINNYA

ENTITAS

Saldo akun ini berjumlah Rp360.000 juta berasal dari terminasi dini hak eksklusif Perusahaan sebagai penyelenggara layanan sambungan tidak bergerak lokal dan jarak jauh dalam negeri. Seperti dijelaskan pada Catatan 1a, pada tanggal 15 Desember 2005, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusifitas dengan Menkominfo - DJPT dan amandemennya pada tanggal 18 Oktober 2006. Berdasarkan perjanjian ini, Pemerintah menyetujui untuk membayar sebesar Rp478.000 juta, bersih setelah pajak, kepada Perusahaan secara bertahap selama lima tahun dimana pembayaran sebesar Rp90.000 juta akan dibayarkan dari alokasi dana APBN tahun 2005, Rp90.000 juta akan dibayarkan dari alokasi dana APBN tahun 2006 dan sisanya sebesar Rp298.000 juta akan dibayarkan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kondisi keuangan negara. Selain itu, Perusahaan diwajibkan oleh Pemerintah untuk menggunakan dana kompensasi ini untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, akumulasi pembangunan infrastruktur yang terkait masing-masing sebesar Rp296.871 juta dan Rp190.997 juta. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, Perusahaan telah menerima pembayaran dengan total masing-masing sejumlah Rp360.000 juta dan Rp270.000 juta terkait dengan kompensasi atas terminasi dini dan hak eksklusif yang dibayarkan oleh Pemerintah pada tanggal 30 Desember 2005, 28 Desember 2006, 13 Desember 2007, dan 12 November 2008 masingmasing sebesar Rp90.000 juta. Perusahaan mencatat jumlah ini sebagai “Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali” sebagai bagian dari ekuitas. Jumlah ini dicatat sebagai bagian dari ekuitas karena Pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas dan pengendali atas Perusahaan. Perusahaan akan mencatat jumlah sisanya sebesar Rp118.000 juta pada saat diterima.

75


29. PENDAPATAN TELEPON

Tidak bergerak Percakapan lokal dan SLJJ Pendapatan abonemen bulanan Pendapatan pasang baru Kartu telepon Lain-lain Jumlah Seluler Pendapatan pemakaian Fitur Pendapatan abonemen bulanan Pendapatan jasa penyambungan Jumlah Jumlah Pendapatan Telepon

2008

2007

2006

5.738.004 3.667.905 130.022 11.718 182.608

7.022.997 3.700.570 123.722 1.074 152.848

7.130.861 3.491.497 170.205 4.036 182.434

9.730.257

11.001.211

10.979.033

23.692.277 722.927 631.872 284.952

21.823.201 312.639 371.806 130.419

19.257.290 958.656 297.450 109.251

25.332.028

22.638.065

20.622.647

35.062.285

33.639.276

31.601.680

30. PENDAPATAN INTERKONEKSI 2008 Pendapatan Beban Jumlah - Bersih

2007

2006

12.054.314 (3.263.560)

12.705.911 (3.054.604)

11.793.805 (3.112.344)

8.790.754

9.651.307

8.681.461

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006, menetapkan bahwa implementasi tarif interkoneksi berbasis alokasi biaya mulai diterapkan tanggal 1 Januari 2007 (Catatan 48). Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

31. PENDAPATAN KERJA SAMA OPERASI (“KSO”) 2008

2007

2006

MTR Bagian atas DKSOR Amortisasi pendapatan kompensasi KSO yang ditangguhkan

-

-

207.516 274.587

-

-

7.311

Jumlah

-

-

489.414

Pendapatan KSO merupakan bagian pendapatan Perusahaan yang berasal dari perjanjian kerja sama dengan mitra KSO. Pada tanggal 19 Oktober 2006, Perusahaan telah memperoleh kendali operasional atas KSO VII (Catatan 46).

76


32. PENDAPATAN DATA, INTERNET, DAN JASA TEKNOLOGI INFORMATIKA

Short Messaging Service (“SMS”) Komunikasi data dan jasa teknologi informatika Internet VoIP e-Business Jumlah

2008

2007

2006

9.653.649 2.617.058 2.224.090 180.458 37.503

11.224.343 1.858.108 1.374.793 198.358 28.533

7.227.154 625.594 907.467 278.057 26.915

14.712.758

14.684.135

9.065.187

2007

2006

33. PENDAPATAN JARINGAN 2008 Sewa sirkit Sewa transponder satelit Jumlah

691.765 387.710

473.458 233.916

424.633 294.105

1.079.475

707.374

718.738


34. PENDAPATAN POLA BAGI HASIL (“PBH”) 2008

2007

2006

Pendapatan PBH Amortisasi pendapatan ditangguhkan (Catatan 11)

121.991 204.061

114.189 313.789

263.516 151.961

Jumlah

326.052

427.978

415.477

35. BEBAN USAHA - KARYAWAN

Gaji dan tunjangan Cuti, insentif, dan tunjangan lainnya PPh karyawan Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih (Catatan 43) Program Pendi (Catatan 16) Beban pensiun berkala bersih (Catatan 41a) Perumahan Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 41b) Beban LSA dan terminasi LSA (Catatan 42a,b) Imbalan karyawan lainnya (Catatan 41c) Pengobatan Lain-lain Jumlah

77

2008

2007

2006

2.956.440 2.241.970 1.128.437

2.884.111 2.488.266 1.511.160

2.400.631 2.209.056 889.083

901.797 749.867 706.453 215.320 83.569 35.300 16.318 10.343 70.820 9.116.634

723.195 859.531 219.683 84.726 (359.809) 13.568 28.180 42.279 8.494.890

604.748 1.461.150 438.383 168.416 76.168 139.672 14.341 25.117 87.000 8.513.765


36. BEBAN USAHA - OPERASI, PEMELIHARAAN, DAN JASA TELEKOMUNIKASI

Operasi dan pemeliharaan Beban pemakaian frekuensi radio (Catatan 49d.v) Beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal (”KPU”) Beban pokok penjualan pesawat telepon, kartu telepon, kartu SIM, dan RUIM Listrik, gas, dan air Sewa sirkit dan CPE Asuransi Sewa kendaraan dan fasilitas pendukung Beban pokok jasa teknologi informatika Perjalanan Call center Lain-lain Jumlah

2008 5.905.290 2.400.290

2007 5.415.820 1.138.522

2006 4.209.145 722.600

1.095.077

1.026.277

881.757

1.101.548 558.375 383.340 366.547 232.367 105.740 50.139 13.898 5.074 12.217.685

582.065 481.659 298.661 342.723 236.274 50.194 11.244 7.157 9.590.596

579.334 417.349 236.394 145.075 246.184 39.106 14.679 4.105 7.495.728


37. BEBAN USAHA - UMUM DAN ADMINISTRASI

Amortisasi goodwill dan aset tidak berwujud lainnya (Catatan 13) Beban penagihan Penyisihan piutang ragu-ragu dan persediaan usang (Catatan 5d dan 6) Keamanan dan screening Pelatihan, pendidikan, dan rekruitmen Perjalanan Jasa profesional Sumbangan sosial dan umum Rapat Sewa kendaraan Alat tulis dan cetakan Penelitian dan pengembangan Lain-lain Jumlah

78

2008

2007

2006

1.243.641 583.871

1.154.005 598.606

1.028.559 542.466

397.950 258.750 241.425 238.282 204.854 141.850 88.029 87.001 71.965 9.753 61.315 3.628.686

500.808 236.034 222.670 254.126 156.844 237.379 88.915 103.013 79.929 6.733 33.132 3.672.194

458.252 197.416 224.321 229.670 221.043 301.826 63.953 51.864 8.653 27.560 3.355.583


38. PERPAJAKAN a.

Klaim atas restitusi pajak 2008 Anak perusahaan PPh badan PPh - termasuk bunga Pasal 21 - PPh pribadi Pasal 23 - Penyerahan jasa Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri Pajak Pertambahan Nilai (”PPN”) - termasuk bunga

b.

2007 5.484

-

388 213.006 3.950 347.126 569.954

72.751 7.934 327.326 408.011

Pajak dibayar di muka 2008 Perusahaan PPh badan Anak perusahaan PPh badan PPN PPh Pasal 23 - Penyerahan jasa

c.

2007

226.765 226.765

-

545.868 31.141 1.820 578.829 805.594

51.043 2.599 6.580 60.222 60.222

Hutang pajak 2008 Perusahaan PPh Pasal 21 - PPh pribadi Pasal 22 - Penyerahan barang dan impor Pasal 23 - Penyerahan jasa Pasal 25 - Angsuran PPh badan Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri Pasal 29 - Kurang bayar PPh badan PPN Anak perusahaan PPh Pasal 4 (2) - Pajak final Pasal 21 - PPh pribadi Pasal 22 - Penyerahan barang dan impor Pasal 23 - Penyerahan jasa Pasal 25 - Angsuran PPh badan Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri Pasal 29 - Kurang bayar PPh badan PPN

79

2007

75.125 8.044 50.007 68.087 1.590 107.007 309.860

103.962 4.332 19.287 107.832 65.805 508.889 254.826 1.064.933

9.868 43.384 2 38.487 11.582 34.374 84.917 207.214

4.716 30.695 26.930 351.511 82.527 1.220.901 269.936

429.828 739.688

1.987.216 3.052.149


38. PERPAJAKAN (lanjutan) d.

Komponen beban (manfaat) pajak adalah sebagai berikut: 2008

Kini Perusahaan Anak perusahaan

Tangguhan Perusahaan Anak perusahaan

Manfaat pajak tangguhan dari penurunan tarif pajak di masa depan Perusahaan Anak perusahaan

2007

2006

1.371.171 4.452.387

1.799.709 5.434.165

2.536.459 4.560.743

5.823.558

7.233.874

7.097.202

(50.951) 464.106

225.287 468.662

(713.200) 655.925

413.155

693.949

(57.275)

(183.204) (413.814)

-

-

(597.018)

-

-

7.927.823

7.039.927

5.639.695

e. PPh badan dihitung untuk masing-masing perusahaan sebagai entitas yang terpisah (laporan keuangan konsolidasian tidak berlaku untuk perhitungan PPh badan di Indonesia). Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak konsolidasian dengan laba kena pajak Perusahaan dan beban PPh konsolidasian adalah sebagai berikut: 2008 Laba sebelum pajak konsolidasian Penambahan kembali eliminasi konsolidasian Laba konsolidasian sebelum pajak dan eliminasi Dikurangi: laba sebelum pajak anak perusahaan Laba sebelum pajak Perusahaan Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final

80

2006

20.312.808 7.622.667

25.595.653 8.990.643

21.993.605 7.529.604

27.935.475 (16.219.919)

34.586.296 (19.704.281)

29.523.209 (16.694.373)

11.715.556

14.882.015

12.828.836

(740.407)

Pajak dihitung dengan tarif progresif Penghasilan tidak kena pajak Beban yang tidak dapat dikurangkan secara pajak Kewajiban (aset) pajak tangguhan yang tidak dapat digunakan - bersih Efek penurunan tarif di masa depan terhadap kewajiban pajak tangguhan Perusahaan - bersih

2007

(586.373)

(690.760)

10.975.149

14.295.642

12.138.076

2.743.775 (1.910.785) 390.575

4.288.675 (2.699.184) 361.222

3.641.405 (2.256.896) 321.880

(8.193)

(3.071)

1.993

(183.204)

-

-


38. PERPAJAKAN (lanjutan) e.

(lanjutan) 2008

2007

2006

Beban PPh badan Beban PPh final

1.042.354 94.662

1.942.520 82.476

1.703.318 119.940

Jumlah beban PPh - Perusahaan Beban PPh - anak perusahaan Efek penurunan tarif di masa depan terhadap kewajiban pajak tangguhan anak perusahaan - bersih

1.137.016 4.916.493

2.024.996 5.902.827

1.823.258 5.216.669

-

-

Jumlah beban PPh konsolidasian

5.639.695

7.927.823

7.039.927

(413.814)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak Perusahaan dengan estimasi laba kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 adalah sebagai berikut: 2008 Laba sebelum pajak Perusahaan Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final

11.715.556 (740.407) 10.975.149

Perbedaan temporer: Amortisasi aset tidak berwujud Penyusutan aset tetap Penyisihan piutang ragu-ragu Penyisihan beban karyawan Penyusutan aset tetap PBH Sewa pembiayaan Kerugian (keuntungan) selisih kurs atas nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan Penyisihan persediaan usang Amortisasi hak atas tanah Penghapusan persediaan Laba atas penjualan aset tetap Amortisasi pendapatan PBH ditangguhkan Penghapusan piutang Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih LSA Pembayaran nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan Penyisihan beban Pendi Penyisihan lain-lain Jumlah perbedaan temporer

14.882.015 (586.373) 14.295.642

2006 12.828.836 (690.760) 12.138.076

847.193 51.233 285.661 (241.304) 108.136 (49.982)

1.004.935 410.146 342.288 336.455 131.911 (19.777)

252.457 10.163 (3.837) (6.824) (7.282)

79.548 9.551 (2.644) (3.037) (11.723)

(273.555) 5.501 (3.988) (1.928) (41.269)

(180.944) (323.234)

(194.151) (223.583)

(153.465) (118.668)

(283.283) 15.284

47.184 (391.466)

(210.322) 28.930

(958.050) 788.206 (91.818)

(877.202) (1.528.429) 111.729

(484.276) 1.528.429 (3.600)

211.775

81

2007

(778.265)

925.239 744.818 265.385 27.105 112.762 20.000

2.367.098


38. PERPAJAKAN (lanjutan) e.

(lanjutan) 2008 Perbedaan tetap: Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih Amortisasi goodwill Amortisasi diskonto wesel bayar Restitusi pajak - bersih Bagian laba bersih perusahaan asosiasi dan anak perusahaan Laba penjualan investasi Lain-lain Jumlah perbedaan tetap Laba kena pajak Beban Pajak kini Beban Pajak final Jumlah beban pajak kini - Perusahaan Beban pajak kini - anak perusahaan Jumlah pajak kini

2007

2006

891.404 8.277 (3.577)

714.736 22.149 (5.991)

596.108 8.858 46.183 (2.925)

(7.643.138) 666.195 (6.080.839) 5.106.085 1.276.509 94.662 1.371.171 4.452.387 5.823.558

(8.997.280) 473.178 (7.793.208) 5.724.169 1.717.233 82.476 1.799.709 5.434.165 7.233.874

(7.522.986) (10.397) 435.104 (6.450.055) 8.055.119 2.416.519 119.940 2.536.459 4.560.743 7.097.202

SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun fiskal 2008 akan dilaporkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Jumlah PPh badan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006 telah sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan. f.

Pemeriksaan pajak (i) Perusahaan Pada tahun 2006, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (“SKPKB”) dari Kantor Pajak atas PPh Badan untuk tahun fiskal 2004 sebesar Rp4.363 juta. Penyelesaian atas kurang bayar tersebut dilakukan pada bulan Agustus 2006. (ii) Telkomsel Pada tahun 2007, Telkomsel diperiksa oleh Otoritas Pajak dengan hasil kurang bayar PPh, PPN, dan PPh badan termasuk denda untuk tahun fiskal 2004 dan 2005 sebesar Rp478 miliar. Kekurangan bayar tersebut telah dilunasi dengan mengkompensasi pembayaran PPh tahun fiskal 2006 sebesar Rp25 miliar dan pembayaran kas sebesar Rp453 miliar. Pada tanggal 3 Januari 2008, Telkomsel telah mengajukan keberatan atas kekurangan bayar PPh dan PPN termasuk denda sebesar Rp408 miliar. Selisih antara hasil pemeriksaan pajak dengan pengajuan keberatan sebesar Rp70 miliar dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2007. Selanjutnya, pada 31 Desember 2008, Otoritas Pajak menerima keberatan yang diajukan Telkomsel sebesar Rp141 miliar. Telkomsel mengakui sebagai tagihan pajak termasuk bunga sebesar Rp39 miliar pada tanggal 31 Desember 2008. Telkomsel mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatan pajak yang tidak disetujui sebesar Rp215 miliar (Catatan 52h). Telkomsel berkeyakinan bahwa nilai tersebut dapat diterima kembali, oleh karena itu dicatat sebagai tagihan atas restitusi pajak pada tanggal 31 Desember 2008. Jumlah tagihan yang tidak diterima sebesar Rp52 miliar telah dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2008 (Catatan 38a). Otoritas Pajak dapat mengajukan masalah yang sama untuk transaksi yang terjadi di tahun fiskal berikutnya. 82


38. PERPAJAKAN (lanjutan) f.

Pemeriksaan pajak (lanjutan) (ii) Telkomsel (lanjutan) Pada tanggal 2 Oktober 2007, Telkomsel mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas penolakan Otoritas Pajak terhadap keberatan yang diajukan Telkomsel terhadap SKPKB PPh pasal 23 dan 26 untuk tahun fiskal 2002 sebesar Rp21 miliar. Nilai Rp 21 miliar tersebut yang sebelumnya telah tercatat sebagai tagihan restitusi pajak, dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2007. Berdasarkan hasil keputusan Pengadilan Pajak pada bulan Desember 2008, keberatan yang diajukan Telkomsel disetujui untuk dikembalikan sebesar Rp115 miliar (Catatan 52i). Telkomsel mencatat pengembalian tersebut termasuk bunga sebesar Rp52 miliar, setelah dikurangi kurang bayar berbagai tagihan pajak, sebagai klaim atas restitusi pajak pada 31 Desember 2008 (Catatan 38a).

g. Aset dan kewajiban pajak tangguhan Rincian aset dan kewajiban pajak tangguhan Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut:

31 Desember 2007 Perusahaan Aset pajak tangguhan: Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan Penyisihan piutang ragu-ragu Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih Beban yang masih harus dibayar Beban Pendi Penyisihan beban karyawan Sewa pembiayaan Penyisihan persediaan usang

(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian

Efek penurunan tarif pajak masa depan

Akuisisi Sigma

31 Desember 2008

1.010.035 306.329

(211.678) (9.995)

-

(100.309) (37.139)

698.048 259.195

375.994 76.686 172.071 40.057 15.891

(80.399) (41.947) 236.462 (72.391) (14.145) 3.032

-

(19.854) (2.862) (15.764) (6.645) (3.878) (2.722)

275.741 31.877 220.698 93.035 22.034 16.201

1.997.063

(191.061)

-

(189.173)

1.616.829

Kewajiban pajak tangguhan: Perbedaan nilai buku aset tetap menurut buku dan pajak Hak atas tanah Pendapatan PBH Aset tidak berwujud

(1.848.201) (4.592) (59.859) (909.005)

(6.817) (1.152) (10.326) 260.307

-

284.459 822 12.316 74.780

(1.570.559) (4.922) (57.869) (573.918)

Jumlah kewajiban pajak tangguhan

(2.821.657)

242.012

-

372.377

(2.207.268)

(824.594)

50.951

-

183.204

(590.439)

Jumlah aset pajak tangguhan

Kewajiban pajak tangguhan Perusahaan - bersih Kewajiban pajak tangguhan anak perusahaan - bersih

(2.209.506)

(464.106)

(54.636)

413.814

(2.314.434)

Jumlah kewajiban pajak tangguhan - bersih

(3.034.100)

(413.155)

(54.636)

597.018

(2.904.873)

83


38. PERPAJAKAN (lanjutan) g. Aset dan kewajiban pajak tangguhan (lanjutan)

31 Desember 2006 Perusahaan Aset pajak tangguhan: Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan Penyisihan piutang ragu-ragu Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih Beban yang masih harus dibayar Penyisihan beban karyawan Penyisihan LSA Sewa pembiayaan Penyisihan persediaan usang Jumlah aset pajak tangguhan Kewajiban pajak tangguhan: Perbedaan nilai buku aset tetap menurut buku dan pajak Hak atas tanah Pendapatan PBH Aset tidak berwujud Jumlah kewajiban pajak tangguhan Kewajiban pajak tangguhan Perusahaan - bersih Kewajiban pajak tangguhan anak perusahaan - bersih Jumlah kewajiban pajak tangguhan - bersih

(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian

Koreksi atas lebih bayar tahun lalu

31 Desember 2007

1.249.332 263.321

(239.297) 43.008

-

1.010.035 306.329

361.839 57.185 529.662 117.440 12.408 14.099 2.605.286

14.155 19.501 (357.591) (117.440) 27.649 1.792 (608.223)

-

375.994 76.686 172.071 40.057 15.891 1.997.063

(1.940.549) (3.800) (47.661) (1.212.583)

92.348 (792) (12.198) 303.578

-

(1.848.201) (4.592) (59.859) (909.005)

(3.204.593)

382.936

-

(2.821.657)

(599.307)

(225.287)

-

(824.594)

(2.066.090)

(468.662)

325.246

(2.209.506)

(2.665.397)

(693.949)

325.246

(3.034.100)

Realisasi dari aset pajak tangguhan tersebut tergantung kepada kemampuan menghasilkan laba di masa depan. Meskipun tidak ada jaminan atas realisasi tersebut, Perusahaan dan anak perusahaan yakin bahwa kemungkinan besar aset pajak tangguhan tersebut akan terealisasi melalui pengurangan atas laba fiskal masa depan. Jumlah aset pajak tangguhan tersebut dipertimbangkan dapat direalisasi, namun bisa berkurang jika laba fiskal di masa depan lebih kecil dari pada yang diestimasikan. Klaim kelebihan pembayaran PPh badan Telkomsel untuk tahun fiskal 2004 dan 2005 atas perhitungan ulang penyusutan aset tetap untuk keperluan perpajakan pada tahun 2006 sebesar Rp338 miliar tidak disetujui oleh Otoritas Pajak, sehingga Telkomsel melakukan pembalikan sebagian klaim terhadap kewajiban pajak tangguhannya. Penolakan tersebut menyebabkan PPh badan Telkomsel tahun 2006 menjadi lebih bayar Rp12,5 miliar yang merupakan bagian dari pajak dibayar di muka. h.

Administrasi Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan dan tiap anak perusahaan melaporkan pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (self-assessment). Direktorat Jenderal Pajak (“Dirjen Pajak”) dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak tanggal terhutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun fiskal 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa Dirjen Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terhutangnya pajak.

84


38. PERPAJAKAN (lanjutan) h.

Administrasi (lanjutan) Pada tanggal 23 September 2008, Presiden Republik Indonesia dan Menkumham telah menandatangani dan mengundangkan Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat atas Undang-Undang Pajak No. 7 tahun 1983 tentang PPh. Peraturan ini mengatur pengenaan tarif tunggal untuk perhitungan Pajak Badan sebesar 28% di tahun 2009 (dimana sebelumnya dihitung dengan tarif progresif dari 10% sampai 30%), dan 25% di tahun 2010. Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan dan anak perusahaan telah menghitung efek dari pemberlakuan tarif 28% dan 25% atas perhitungan aset dan kewajiban pajak tangguhannya sesuai dengan estimasi realisasinya. Selain perubahan tarif, dalam Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 juga diatur pengurangan tarif sebesar 5% dari tarif tertinggi diberikan kepada perusahaan yang memenuhi syarat, yang tercatat dan memperdagangkan sahamnya di BEI yang memenuhi persyaratan bahwa paling sedikit 40% dari jumlah seluruh saham yang disetor dan diperdagangkan di BEI dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham yang kepemilikannya masing-masing tidak boleh melebihi dari 5%. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun fiskal. Untuk tahun fiskal 2008, Perusahaan telah memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan, sehingga berhak memperoleh insentif pengurangan tarif pajak tersebut dan telah diimplementasikan dalam penghitungan PPh badan. Kantor Pajak telah melakukan pemeriksaan atas pajak Perusahaan sampai dengan tahun fiskal 2004, kecuali untuk tahun fiskal 2003, Telkomsel sampai dengan tahun fiskal 2005, kecuali untuk tahun fiskal 2003, GSD sampai dengan tahun fiskal 2002, dan Infomedia sampai dengan tahun fiskal 2003. Telkomsel, PIN, dan GSD saat ini sedang dalam pemeriksaan Kantor Pajak masing-masing untuk tahun fiskal 2006, 2007, dan 2007. Pada tahun 2008, Otoritas Pajak telah mengeluarkan program sunset policy berupa pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan tahun-tahun sebelumnya yang masih kurang bayar dengan imbalan dibebaskan dari sanksi administrasi dan tidak dilakukan pemeriksaan atas tahun fiskal tersebut, kecuali jika ditemukan bukti baru yang mengharuskan Otoritas Pajak melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Perusahaan dan Telkomsel telah memanfaatkan program sunset policy tersebut melalui pembetulan SPT. Perusahaan menyetor pajak kurang bayar untuk tahun fiskal 2003, 2005, dan 2006 masingmasing sebesar Rp1,9 miliar, Rp2,8 miliar, dan Rp2,4 miliar, dan Telkomsel untuk tahun fiskal 2003 sebesar Rp1,9 miliar. Selain itu, Perusahaan mendapatkan sertifikat dari Dirjen Pajak berupa pembebasan pemeriksaan pajak untuk tahun fiskal 2007.

39. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar masing-masing sejumlah 19.748.574.254, 19.961.721.772, dan 20.114.511.886 pada tahun 2008, 2007, dan 2006. Laba bersih per saham dasar masing-masing sejumlah Rp537,73, Rp644,08, dan Rp547,15 (nilai penuh) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006. Perusahaan tidak memiliki saham biasa yang berpotensi dilusi.

85


40. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 68 tertanggal 30 Juni 2006, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas untuk 2005 sebesar Rp4.400.090 juta atau minimum sebesar Rp218,86 per lembar. Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 58 tertanggal 29 Juni 2007, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas untuk 2006 sebesar Rp6.053.067 juta atau Rp303,21 per lembar saham (Rp971.017 juta atau Rp48,41 per lembar saham dibagikan sebagai dividen kas interim di bulan Desember 2006) dan menetapkan cadangan umum sebesar Rp4.897.482 juta. Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 41 tertanggal 20 Juni 2008, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas untuk 2007 sebesar Rp7.071.360 juta atau Rp357,87 per lembar saham (Rp965.398 juta atau Rp48,45 per lembar saham dibagikan sebagai dividen kas interim di bulan November 2007), pembagian dividen kas spesial sebesar Rp1.928.553 juta, dan menetapkan cadangan umum sebesar Rp3.857.106 juta.

41. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA 2008 Beban manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar Pensiun Perusahaan Telkomsel

2007

2006

775.657 92.427

1.054.097 64.070

1.003.000 32.494

868.084 210.345

1.118.167 195.061

1.035.494 131.317

63.369

41.315

35.128

1.141.798

1.354.543

1.201.939

97

398

103

Beban pensiun berkala bersih Perusahaan Telkomsel Infomedia

643.618 62.019 816

796.442 62.980 109

397.317 40.697 369

Beban pensiun berkala bersih (Catatan 35)

706.453

859.531

438.383

Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 35)

83.569

84.726

76.168

Imbalan karyawan lainnya (Catatan 35)

16.318

13.568

14.341

Beban manfaat pensiun yang masih harus dibayar Imbalan pasca kerja lainnya Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Beban manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar Beban manfaat pensiun dibayar di muka

86


41. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan) a.

Pensiun 1. Perusahaan Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Program pensiun manfaat pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Manfaat pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok pada saat mulai pensiun dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Telkom (“Dapen”). Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun ini membayar kontribusi 18% (sebelum Maret 2003: 8,4%) dari gaji pokok ke dana pensiun. Pembayaran kontribusi Perusahaan dan anak perusahaan ke dana pensiun untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 adalah masing-masing sebesar Rp889.061 juta, Rp700.161 juta, dan Rp693.497 juta. Program pensiun iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Program ini dikelola oleh suatu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (“DPLK”). Kontribusi Perusahaan kepada DPLK dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji karyawan yang untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing adalah sebesar Rp3.001 juta, Rp2.196 juta, dan Rp1.858 juta. Tabel berikut ini menyajikan perubahan kewajiban manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun, dan nilai bersih yang tercatat pada neraca konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 untuk program pensiun manfaat pasti: 2008

2007

2006

8.121.381 441.174 976.920 43.396 794.376 (348.018) 698.583

7.140.100 187.960 768.586 43.918 286.733 (305.916) -

Perubahan kewajiban manfaat pensiun Kewajiban manfaat pensiun pada awal tahun Beban jasa Beban bunga Kontribusi peserta program pensiun (Laba) rugi aktuaria Perkiraan pembayaran pensiun Perubahan manfaat

10.727.812 282.134 1.076.969 44.593 (2.168.267) (446.266) -

Kewajiban manfaat pensiun pada akhir tahun

9.516.975

10.727.812

8.121.381

9.034.392

7.210.748

5.429.954

Perubahan aset program pensiun Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun Perkiraan pengembalian atas aset program pensiun Kontribusi pemberi kerja Kontribusi peserta program pensiun (Rugi) laba aktuaria Perkiraan pembayaran pensiun

930.835 889.061 44.593 (1.773.654) (411.809)

Nilai wajar aset program pensiun pada akhir tahun

8.713.418

9.034.392

7.210.748

(803.557) 1.497.719 (1.469.819)

(1.693.420) 1.719.040 (1.079.717)

(910.633) 1.051.002 (1.143.369)

(775.657)

(1.054.097)

(1.003.000)

Status pendanaan Beban jasa lalu yang belum diakui Laba aktuaria bersih yang belum diakui Beban manfaat pensiun yang masih harus dibayar

87

788.583 700.161 43.396 639.522 (348.018)

677.602 693.497 43.918 671.693 (305.916)


41. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan) a.

Pensiun (lanjutan) 1. Perusahaan (lanjutan) Pada tahun 2007, Perusahaan memberlakukan uniformulation manfaat pensiun yang sama bagi peserta sebelum 20 April 1992 dengan peserta sejak 20 April 1992 yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun terhitung 1 Februari 2009. Perubahan manfaat ini berdampak adanya penambahan kewajiban Perusahaan sebesar Rp698.583 juta yang akan diamortisasi selama 9,9 tahun hingga 2016. Hasil aktual aset program adalah (Rp758.031) juta, Rp1.602.954 juta, dan Rp1.300.632 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006. Mutasi beban manfaat pensiun yang masih harus dibayar selama tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 adalah sebagai berikut:

Beban manfaat pensiun yang masih harus dibayar pada awal tahun Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada Unit KSO dan anak perusahaan Dibebankan kepada Unit KSO dan anak perusahaan berdasarkan perjanjian Kontribusi pemberi kerja Beban manfaat pensiun yang masih harus dibayar pada akhir tahun

2008

2007

2006

1.054.097

1.003.000

1.283.021

643.618

796.442

397.317

1.460 (923.518)

(745.345)

16.159 (693.497)

775.657

1.054.097

1.003.000

Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, aset program pensiun sebagian besar terdiri dari obligasi Pemerintah dan obligasi korporasi. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, aset program pensiun termasuk penempatan pada saham Seri B yang diterbitkan Perusahaan masing-masing dengan nilai wajar Rp273.591 juta dan Rp296.876 juta yang merupakan 3,21% dan 3,29% dari keseluruhan aset program Dapen pada masing-masing tahun. Penilaian aktuaria atas program pensiun manfaat pasti dan imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 41b) dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, pada laporan tertanggal 31 Maret 2009, 31 Maret 2008, dan 24 April 2007 oleh PT Watson Wyatt Purbajaga (“WWP”), aktuaris independen yang berasosiasi dengan Watson Wyatt Worldwide (“WWW”). Asumsi dasar aktuaria yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 adalah sebagai berikut: 2008 Tingkat diskonto Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program pensiun Tingkat kenaikan kompensasi

88

2007

2006

12%

10,25%

10,5%

11,5% 8%

10% 8%

10,5% 8%


41. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan) a.

Pensiun (lanjutan) 1. Perusahaan (lanjutan) Komponen beban pensiun berkala bersih yang diakui adalah sebagai berikut: 2008 Beban jasa Beban bunga Perkiraan pengembalian aset atas program pensiun Amortisasi beban jasa lalu Laba aktuaria yang diakui

282.134 1.076.969

Beban pensiun berkala bersih Dibebankan kepada Unit KSO dan anak perusahaan berdasarkan perjanjian Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada Unit KSO dan anak perusahaan (Catatan 35)

2007

2006

441.174 976.920

187.960 768.586

(930.835) 221.321 (4.511)

(788.583) 191.358 (24.427)

(677.602) 139.022 (4.490)

645.078

796.442

413.476

(1.460)

643.618

-

796.442

(16.159)

397.317

2. Telkomsel Telkomsel menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi para karyawannya. Berdasarkan program ini, para karyawan berhak atas manfaat pensiun berdasarkan gaji dasar terakhir atau gaji bersih yang diterima dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (“Jiwasraya”), perusahaan asuransi jiwa milik negara, di bawah suatu kontrak asuransi anuitas. Sampai dengan tahun 2004, kontribusi karyawan terhadap program ini adalah sebesar 5% dari gaji pokok bulanan dan kontribusi atas sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh Telkomsel. Mulai tahun 2005, kontribusi ditanggung sepenuhnya oleh Telkomsel. Kontribusi Telkomsel ke Jiwasraya berjumlah Rp33.663 juta, Rp31.404 juta, dan Rp29.731 juta masing-masing untuk 2008, 2007, dan 2006. Rekonsiliasi antara program pensiun yang tidak didanai dan jumlah kewajiban yang disajikan di neraca konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 adalah sebagai berikut: 2008

2007

2006

Kewajiban manfaat pensiun Nilai wajar aset program pensiun

(284.324) 129.091

(291.349) 107.480

(230.172) 29.904

Yang tidak dilakukan pendanaan Komponen yang tidak diakui di neraca konsolidasian: Beban jasa lalu yang belum diakui Rugi aktuaria bersih yang belum diakui

(155.233)

(183.869)

(200.268)

869 61.937

983 118.816

1.098 166.676

(92.427)

(64.070)

(32.494)

Beban manfaat pensiun yang masih harus dibayar

89


41. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan) a.

Pensiun (lanjutan) 2. Telkomsel (lanjutan) Komponen beban pensiun berkala bersih adalah sebagai berikut: 2008 Beban jasa Beban bunga Perkiraan pengembalian aset program pensiun Amortisasi beban jasa lalu Rugi aktuaria yang diakui Beban pensiun berkala bersih (Catatan 35)

2007

2006

37.295 30.573 (11.267) 115 5.303

32.553 24.153 (2.232) 115 8.391

21.321 16.169 (2.124) 115 5.216

62.019

62.980

40.697

Beban pensiun berkala bersih untuk program pensiun dihitung berdasarkan perhitungan aktuaria pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, dengan laporan tertanggal masing-masing 12 Februari 2009, 25 Maret 2008, dan 16 Februari 2007 yang dilakukan oleh WWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WWW. Asumsi dasar aktuaris independen berdasarkan pengukuran pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut: 2008 Tingkat diskonto Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program pensiun Tingkat kenaikan kompensasi

2007

2006

12%

10,5%

12% 9%

10,5% 8%

10,5% 7,5% 8%

3. Infomedia Infomedia menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawannya. Rekonsiliasi antara status pendanaan program pensiun dengan jumlah yang diakui dalam neraca konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 adalah sebagai berikut: 2008 Kewajiban manfaat pensiun Nilai wajar aset program pensiun

2007

(5.119) 5.216

2006

(5.688) 6.086

(6.188) 6.291

Status pendanaan

97

398

103

Beban manfaat pensiun dibayar di muka

97

398

103

Beban pensiun berkala bersih Infomedia adalah sebesar Rp816 juta, Rp109 juta, dan Rp369 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 (Catatan 35).

90


41. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan) b. Imbalan pasca kerja lainnya Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan pada saat karyawan pensiun atau saat pemutusan hubungan kerja. Imbalan pasca kerja lainnya tersebut adalah Biaya Fasilitas Perumahan Terakhir (“BFPT”) dan Biaya Perjalanan Pensiun dan Purnabhakti (“BPP”). Pada tahun 2006, transaksi ini disajikan sebagai bagian dari LSA. Mutasi imbalan pasca kerja lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006: 2008 Beban imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar pada awal tahun Beban imbalan pasca kerja lainnya Dibebankan kepada Unit KSO berdasarkan perjanjian Pembayaran manfaat oleh Perusahaan

2007

195.061 83.569

131.317 84.726

133.432 76.168

(29.947)

(20.982)

10.321 (21.325)

Beban imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar pada akhir tahun

248.683

195.061

198.596

Manfaat yang akan dibayar untuk program Pendi (Catatan 16)

(38.338)

Total beban imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar pada akhir tahun setelah Pendi

210.345

Komponen beban imbalan pasca 31 Desember 2008, 2007, dan 2006:

kerja

lainnya

untuk

2008

-

(67.279)

195.061

tahun-tahun

131.317

yang

2007

berakhir 2006

Beban jasa Beban bunga Amortisasi beban jasa lalu Rugi aktuaria yang diakui

22.625 41.934 6.826 12.184

22.774 43.968 6.826 11.158

21.775 42.807 6.826 15.081

Beban imbalan pasca kerja lainnya - bersih

83.569

84.726

86.489

-

-

83.569

84.726

Dibebankan kepada Unit KSO berdasarkan perjanjian Total beban imbalan pasca kerja lainnya - bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada Unit KSO (Catatan 35)

c.

2006

(10.321)

76.168

Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, Perusahaan dan anak perusahaan diharuskan untuk memberikan manfaat pensiun minimum, jika belum dipenuhi oleh program pensiun yang diselenggarakan, kepada para karyawannya yang mencapai usia pensiun. Jumlah tercatat kewajiban tambahan ini pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp63.369 juta dan Rp41.315 juta. Beban pensiun yang dibebankan adalah sebesar Rp16.318 juta, Rp13.568 juta, dan Rp14.341 juta masing-masing untuk tahuntahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 (Catatan 35).

91


42. PENGHARGAAN MASA KERJA (“LONG SERVICE AWARDS” ATAU “LSA”) 2008

2007

2006

Kewajiban LSA Perusahaan Telkomsel

102.633

74.520

391.467 73.541

Total kewajiban LSA

102.633

74.520

465.008

Beban LSA dan terminasi LSA Perusahaan Telkomsel

35.300

(391.467) 31.658

74.573 65.099

Total beban LSA dan terminasi LSA (Catatan 35)

35.300

(359.809)

139.672

a.

Perusahaan Perusahaan memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu. Penghargaan dapat diberikan saat karyawan mencapai masa kerja tertentu, atau saat pemutusan hubungan kerja. Mutasi kewajiban LSA untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 adalah sebagai berikut: 2008

2007

2006

Kewajiban LSA pada awal tahun Beban LSA dan terminasi LSA (lihat Catatan di bawah dan Catatan 35) Pembayaran LSA

-

391.467

362.537

-

(391.467) -

74.573 (45.643)

Kewajiban LSA pada akhir tahun

-

-

391.467

Pada tahun 2007, sehubungan dengan adanya terminasi LSA, Perusahaan mengakui laba aktuaria sebesar Rp391.467 juta atas saldo kewajiban LSA pada tanggal 31 Desember 2006. Penilaian aktuaria untuk LSA dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2006, pada laporan tertanggal 24 April 2007 oleh WWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WWW. Asumsi dasar yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut: 2006 Tingkat diskonto Tingkat kenaikan kompensasi

b.

10,5% 8%

Telkomsel Telkomsel memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu, termasuk LSA dan LSL (Catatan 49d.i). LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu. 92


42. PENGHARGAAN MASA KERJA (“LONG SERVICE AWARDS” ATAU “LSA”) (lanjutan) b.

Telkomsel (lanjutan) Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penghargaan ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria dengan menggunakan metode Projected Unit Credit, sebesar Rp102.633 juta dan Rp74.520 juta juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 (Catatan 44). Manfaat yang dibebankan adalah sebesar Rp35.300 juta, Rp31.658 juta, dan Rp65.099 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 (Catatan 35).

43. IMBALAN KESEHATAN PASCA KERJA Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kesehatan pasca kerja untuk semua karyawannya yang sudah bekerja sebelum tanggal 1 November 1995 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih pada saat pensiun, dan anggota keluarganya yang memenuhi syarat. Ketentuan untuk masa kerja selama 20 tahun ini tidak berlaku bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995. Program ini tidak berlaku bagi karyawan yang mulai bekerja pada Perusahaan sejak tanggal 1 November 1995. Program jaminan kesehatan pasca kerja tersebut dikelola oleh Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom. Tabel berikut ini menyajikan mutasi kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja, perubahan aset program imbalan kesehatan pasca kerja, status pendanaan program imbalan kesehatan pasca kerja, dan jumlah bersih yang diakui dalam neraca konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006: 2008

2007

2006

8.925.612 143.981 903.498 (3.895.872) (221.995)

6.985.343 115.392 735.427 1.273.013 (183.563)

5.574.489 107.513 605.573 836.334 (138.566)

Kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir tahun

5.855.224

8.925.612

6.985.343

Perubahan aset program Nilai wajar aset program pada awal tahun Perkiraan pengembalian aset program Kontribusi pemberi kerja (Rugi) laba aktuaria Perkiraan pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja

3.376.172 343.366 1.100.839 (579.689) (221.995)

2.253.261 237.937 900.000 168.537 (183.563)

1.493.897 145.264 714.854 37.812 (138.566)

Nilai wajar aset program pada akhir tahun

4.018.693

3.376.172

2.253.261

Status pendanaan (Laba) rugi aktuaria bersih yang belum diakui

(1.836.531) (734.189)

(5.549.440) 2.780.517

(4.732.082) 1.786.354

Beban imbalan kesehatan pasca kerja yang masih harus dibayar

(2.570.720)

(2.768.923)

(2.945.728)

Perubahan kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja Kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun Beban jasa Beban bunga (Rugi) laba aktuaria Perkiraan pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja

Hasil aktual aset program adalah Rp244.272 juta, Rp256.309 juta, dan Rp144.659 juta masingmasing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006. 93


43. IMBALAN KESEHATAN PASCA KERJA (lanjutan) Komponen beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih adalah sebagai berikut:

Beban jasa Beban bunga Perkiraan pengembalian atas aset program Rugi aktuaria yang diakui Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih Jumlah yang dibebankan ke Unit KSO dan anak perusahaan berdasarkan perjanjian Total beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada Unit KSO dan anak perusahaan (Catatan 35)

2008 143.981 903.498 (343.366) 198.523 902.636

2007 115.392 735.427 (237.937) 110.313 723.195

(839)

901.797

-

723.195

2006 107.513 605.573 (145.264) 44.738 612.560 (7.812)

604.748

Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, aset program meliputi saham Seri B yang diterbitkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar masing-masing sebesar Rp61.665 juta dan Rp50.876 juta. Mutasi beban imbalan kesehatan pasca kerja yang masih harus dibayar untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 adalah sebagai berikut:

Beban imbalan kesehatan pasca kerja yang masih harus dibayar pada awal tahun Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada Unit KSO dan anak perusahaan (Catatan 35) Jumlah yang dibebankan kepada Unit KSO dan anak perusahaan berdasarkan perjanjian Kontribusi pemberi kerja Beban imbalan kesehatan pasca kerja yang masih harus dibayar pada akhir tahun

2008

2007

2006

2.768.923

2.945.728

3.048.021

901.797

723.195

604.748

(900.000)

7.812 (714.853)

839 (1.100.839) 2.570.720

2.768.923

2.945.728

Penilaian aktuaria untuk program imbalan kesehatan pasca kerja dilakukan berdasarkan pengukuran pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, pada laporan masing-masing tertanggal 31 Maret 2009, 31 Maret 2008, dan 24 April 2007 oleh WWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WWW. Asumsi dasar yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 adalah sebagai berikut: 2008 Tingkat diskonto Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program Tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan Tingkat pertumbuhan akhir beban kesehatan Tahun tercapainya tingkat pertumbuhan akhir

94

2007

2006

12%

10.25%

10,5%

9,25%

9%

8,5%

12% 8% 2011

14% 8% 2011

12% 8% 2011


43. IMBALAN KESEHATAN PASCA KERJA (lanjutan) Peningkatan 1% pada perkiraan pertumbuhan beban kesehatan akan memberikan dampak sebagai berikut: 2008 Beban jasa dan beban bunga Akumulasi kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja

879.993 6.721.722

2007 1.257.360 10.569.613

2006 1.011.620 8.327.481

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Dalam kegiatan usaha yang normal, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut adalah perjanjian/transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa: a.

Pemerintah i.

Perusahaan memperoleh pinjaman penerusan dari Pemerintah, pemegang saham mayoritas Perusahaan (Catatan 20). Beban bunga atas pinjaman penerusan masing-masing berjumlah Rp172.895 juta, Rp288.646 juta, dan Rp366.679 juta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006. Beban bunga atas pinjaman penerusan mencerminkan 10,9%, 20,1%, dan 28,5% dari jumlah beban bunga pada masing-masing tahun.

ii.

Perusahaan dan anak perusahaan membayar beban hak penyelenggaraan untuk jasa telekomunikasi yang diberikan dan beban pemakaian frekuensi radio kepada Depkominfo (sebelumnya DPPT). Beban hak penyelenggaraan berjumlah Rp632.522 juta, Rp587.770 juta, dan Rp497.928 juta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 (Catatan 36), yang mencerminkan 1,6%, 1,8%, dan 1,7% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun. Beban pemakaian frekuensi radio berjumlah Rp2.400.290 juta, Rp1.138.522 juta, dan Rp722.600 juta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 (Catatan 36), yang mencerminkan 6,3%, 3,5%, dan 2,4% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun. Telkomsel membayar up front fee untuk lisensi 3G sebesar Rp436.000 juta dan mencatat sebagai aset tidak berwujud lainnya (Catatan 13.iii).

iii.

Mulai tahun 2005, Perusahaan dan anak perusahaan membayar beban KPU kepada Depkominfo sesuai dengan Peraturan Menkominfo No. 15/Per/M.KOMINFO/9/2005 tanggal 30 September 2005. Beban KPU adalah sebesar Rp462.555 juta, Rp438.507 juta, dan Rp383.829 juta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 (Catatan 36) yang mencerminkan 1,2%, 1,3%, dan 1,3% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

95


44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) b.

Remunerasi Komisaris dan Direktur i. Perusahaan dan anak perusahaan memberikan honor dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris. Jumlah tunjangan tersebut adalah Rp53.590 juta, Rp31.373 juta, dan Rp23.173 juta masing-masing untuk tahun 2008, 2007, dan 2006, yang mencerminkan 0,1% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun. ii. Perusahaan dan anak perusahaan memberikan gaji dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Direksi. Jumlah tunjangan tersebut adalah Rp123.273 juta, Rp100.818 juta, dan Rp71.526 juta masing-masing untuk tahun 2008, 2007, dan 2006, yang mencerminkan 0,3%, 0,3%, dan 0,2% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

c.

Indosat Perusahaan memperlakukan Indosat sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa karena Pemerintah masih memiliki pengaruh signifikan atas kebijakan keuangan dan operasi Indosat terkait dengan hak untuk menunjuk satu Direktur dan satu Komisaris. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan telekomunikasi internasional kepada masyarakat.

Indosat

untuk

menyelenggarakan

jasa

Hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: i.

ii. iii.

iv.

Perusahaan menyediakan jaringan lokal bagi pelanggan untuk melakukan atau menerima panggilan telepon internasional. Indosat menyediakan jaringan internasional bagi pelanggan, kecuali pelanggan di daerah perbatasan tertentu, sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia. Jasa telekomunikasi internasional mencakup telepon, teleks, telegram, Sambungan Komunikasi Data Paket (SKDP), televisi, teleprinter, Alternate Voice/Data Telecommunications (AVD), hotline, dan teleconferencing. Perusahaan dan Indosat bertanggung jawab atas sarana telekomunikasi masing-masing. Pembuatan kuitansi tagihan dan penagihan kepada pelanggan, kecuali untuk sirkit langganan dan telepon umum yang berada di sentral gerbang internasional, dilakukan oleh Perusahaan. Perusahaan menerima kompensasi untuk jasa yang disebutkan dalam butir pertama di atas berdasarkan tarif interkoneksi yang ditetapkan oleh Menhub.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Indosat antara jaringan telepon tidak bergerak (“Public Switched Telephone Network” atau “PSTN”) milik Perusahaan dan jaringan Sentra Telepon Bergerak Seluler (“STBS”) Indosat dalam rangka penyelenggaraan jasa Indosat Multimedia Mobile serta penyelesaian hak dan kewajiban interkoneksi terkait. Perusahaan juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk interkoneksi jaringan STBS milik Indosat dengan PSTN Perusahaan, yang memungkinkan pelanggan masing-masing perusahaan untuk melakukan panggilan domestik antara jaringan STBS Indosat dan jaringan tidak bergerak Perusahaan, serta memungkinkan pelanggan Indosat untuk mengakses jasa SLI Perusahaan dengan menekan “007”.

96


44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) c.

Indosat (lanjutan) Perusahaan selama ini menangani pembuatan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan untuk Indosat. Indosat secara bertahap akan mengambil alih kegiatan tersebut dan melakukan sendiri penerbitan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan secara langsung. Perusahaan menerima kompensasi dari Indosat yang dihitung sebesar 1% dari jumlah yang ditagih oleh Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995, ditambah dengan beban pemrosesan tagihan yang ditetapkan sebesar jumlah tertentu untuk setiap data (record). Pada tanggal 28 Agustus 2008, Perusahaan dan Indosat sepakat untuk memberlakukan tarif biaya layanan SLI, besaran tarif tersebut telah memperhitungkan besaran kompensasi penerbitan kuitansi tagihan dan penagihan. Kesepakatan ini berlaku efektif mulai bulan April sampai dengan bulan Desember 2008. Perusahaan dan Indosat akan melakukan evaluasi untuk menentukan besaran tarif biaya layanan SLI yang akan diberlakukan pada tahun 2009. Pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan dan Indosat menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, SLJJ, dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi kewajiban tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 8 tahun 2006 (Catatan 48). Amandemen ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2007. Telkomsel juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada pelanggan jaringan seluler bergerak GSM. Hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: i. Jaringan telekomunikasi bergerak seluler GSM milik Telkomsel dihubungkan dengan gerbang pertukaran internasional milik Indosat agar dapat melakukan atau menerima panggilan internasional. ii. Jaringan telekomunikasi bergerak seluler GSM milik Telkomsel dan milik Indosat telah dihubungkan untuk memungkinkan komunikasi antar jaringan oleh pelanggan dari kedua belah pihak. iii. Atas interkoneksi ini, Indosat berhak atas sebagian pendapatan Telkomsel sebagai kompensasi atas jasa interkoneksi. iv. Peralatan interkoneksi yang dipasang oleh salah satu pihak di lokasi milik pihak lain tetap merupakan milik pihak pemasang peralatan tersebut. Beban yang timbul sehubungan dengan pengadaan peralatan, pemasangan dan pemeliharaan ditanggung oleh Telkomsel. Beban interkoneksi bersih Perusahaan dan anak perusahaan dari Indosat untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing sebesar Rp14.957 juta, Rp280.018 juta, dan Rp168.295 juta, yang mencerminkan masing-masing 0,02%, 0,5%, dan 0,3% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing tahun. Telkomsel juga mengadakan perjanjian atas penggunaan fasilitas telekomunikasi Indosat. Perjanjian yang dibuat tahun 1997 dan berlaku selama sebelas tahun tersebut, dapat diubah berdasarkan tinjauan tahunan dan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Beban atas penggunaan fasilitas tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing sebesar Rp21.922 juta, Rp24.708 juta, dan Rp17.669 juta, yang mencerminkan 0,1% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

97



Indosat (lanjutan) Perjanjian lainnya antara Telkomsel dan Indosat adalah sebagai berikut: i. Perjanjian Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Kabel Jakarta-Surabaya (“J-S Cable System”) Pada tanggal 10 Oktober 1996, Telkomsel, Lintasarta, PT Satelit Palapa Indonesia (“Satelindo”), dan Indosat (“Pihak-pihak”) mengadakan perjanjian pembangunan dan pemeliharaan Sistem Kabel J-S. Pihak-pihak telah membentuk komite manajemen yang terdiri atas seorang ketua dan seorang perwakilan dari setiap pihak yang terkait untuk mengarahkan pembangunan dan operasional sistem kabel. Pembangunan sistem kabel selesai pada tahun 1998. Berdasarkan perjanjian, Telkomsel menanggung 19,325% dari jumlah biaya pembangunan. Beban operasi dan pemeliharaan dibagi berdasarkan formula yang telah disetujui bersama. Bagian Telkomsel dalam beban operasi dan pemeliharaan adalah sebesar Rp467 juta, Rp379 juta, dan Rp380 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006. ii. Perjanjian IRU (IRU Agreement) Pada tanggal 21 September 2000, Telkomsel mengadakan perjanjian dengan Indosat mengenai penggunaan SEA-ME-WE 3 dan tail link di Jakarta dan Medan. Berdasarkan perjanjian, Telkomsel diberikan hak yang tidak dapat dibatalkan untuk menggunakan kapasitas tertentu dari jaringan tersebut mulai tanggal 21 September 2000 hingga 20 September 2015 sebagai imbalan atas pembayaran di muka sejumlah US$2,7 juta (Catatan 12). Telkomsel juga dikenakan beban operasi dan pemeliharaan tahunan sebesar US$0,1 juta. Pada tahun 1994, Perusahaan mengalihkan hak penggunaan sebidang tanah di Jakarta yang dimiliki Perusahaan kepada Satelindo, yang sebelumnya disewakan kepada Telekomindo. Berdasarkan perjanjian pengalihan, Satelindo diberi hak untuk menggunakan tanah tersebut selama 30 tahun dan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh hak mendirikan bangunan di atasnya. Hak kepemilikan atas tanah tersebut tetap berada pada Perusahaan. Satelindo setuju untuk membayar sejumlah Rp43.023 juta kepada Perusahaan untuk hak penggunaan tanah tersebut selama 30 tahun. Satelindo telah membayar sejumlah Rp17.210 juta pada tahun 1994 sementara sisanya sebesar Rp25.813 juta belum dibayar karena Hak Pengelolaan Lahan (“HPL”) tidak dapat diperoleh sebagaimana disebutkan dalam perjanjian. Pada tahun 2000, Perusahaan dan Satelindo menyetujui alternatif penyelesaian dengan memperhitungkan pembayaran Satelindo di atas sebagai beban sewa sampai tahun 2006. Pada tahun 2001, Satelindo melakukan pembayaran tambahan sejumlah Rp59.860 juta sebagai beban sewa sampai tahun 2024. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, pembayaran di muka dari Satelindo ini disajikan di neraca konsolidasian sebagai “Uang muka pelanggan dan pemasok” . Perusahaan menyediakan layanan sirkit langganan kepada Indosat dan anak perusahaan, yaitu Indosat Mega Media, Lintasarta, dan PT Sistelindo Mitralintas. Saluran ini dapat digunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili, atau jasa telekomunikasi lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi tersebut untuk tahuntahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing sebesar Rp171.730 juta, Rp162.283 juta, dan Rp164.900 juta yang mencerminkan 0,3% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing tahun. 98



Indosat (lanjutan) Lintasarta menggunakan transponder satelit atau kanal frekuensi satelit telekomunikasi Perusahaan. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 sebesar Rp21.815 juta, Rp12.572 juta, dan Rp6.987 juta yang mencerminkan kurang dari 0,1% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing tahun. Telkomsel mengadakan perjanjian dengan Lintasarta (berlaku sampai dengan 31 Oktober 2010) dan PT Artajasa Pembayaran Elektronis (“Artajasa”) (berlaku sampai dengan bulan Mei 2008) (39,8% sahamnya dimiliki oleh anak perusahaan Indosat) untuk pemakaian sistem jaringan komunikasi data. Beban pemakaian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing sebesar Rp33.706 juta, Rp31.710 juta, dan Rp44.208 juta yang mencerminkan 0,1% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

d.

Lain-lain Transaksi dengan seluruh BUMN diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu: (i)

Perusahaan menyediakan jasa telekomunikasi kepada Instansi Pemerintah di Indonesia, yang diperlakukan sebagaimana layaknya transaksi dengan pihak ketiga.

(ii)

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Instansi Pemerintah dan perusahaan asosiasi yaitu CSM, Patrakom, PSN, dan KSO VII (untuk periode Januari-September 2006) untuk penggunaan transponder satelit atau kanal frekuensi satelit telekomunikasi Perusahaan. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing sebesar Rp110.692 juta, Rp106.969 juta, dan Rp87.275 juta yang mencerminkan 0,2% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing tahun.

(iii) Perusahaan menyediakan layanan sirkit langganan kepada perusahaan asosiasi, yaitu CSM, Patrakom, PSN, dan Gratika. Sirkit langganan ini dapat digunakan perusahaan asosiasi tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili, dan jasa telekomunikasi lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi tersebut untuk tahuntahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing sebesar Rp62.530 juta, Rp51.076 juta, dan Rp44.368 juta, yang mencerminkan 0,1% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing tahun. (iv)

Perusahaan membeli aset tetap termasuk jasa pembangunan dan pemasangan sarana dari sejumlah pihak yang mempunyai hubungan istimewa meliputi, diantaranya, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (“INTI”) dan Kopegtel. Pembelian yang dilakukan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut pada tahun 2008, 2007, dan 2006 masing-masing sebesar Rp624.160 juta, Rp574.340 juta, dan Rp153.541 juta, yang mencerminkan 3,9%, 3,8%, dan 1,0% dari jumlah pembelian aset tetap pada masingmasing tahun.

(v)

INTI juga merupakan kontraktor dan pemasok utama yang menyediakan peralatan, termasuk jasa konstruksi dan instalasi bagi Telkomsel. Pembelian dari INTI pada tahun 2008, 2007, dan 2006 masing-masing sebesar Rp124.929 juta, Rp113.738 juta, dan Rp90.519 juta, yang mencerminkan 0,8%, 0,8%, dan 0,6% dari jumlah pembelian aset tetap pada masing-masing tahun. 99


44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) d. Lain-lain (lanjutan) (vi) Telkomsel mengadakan perjanjian dengan PSN untuk sewa jaringan transmisi PSN. Berdasarkan perjanjian yang dibuat tanggal 14 Maret 2001, jangka waktu sewa minimum adalah 2 tahun sejak pengoperasian jaringan transmisi dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini telah diperpanjang hingga 13 Maret 2011. Beban sewa untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing sebesar Rp139.449 juta, Rp141.040 juta, dan Rp131.414 juta, yang mencerminkan 0,4% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun. (vii) Perusahaan dan anak perusahaan mengasuransikan aset tetap, persediaan, dan menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja bagi karyawannya pada Jasindo, PT Asuransi Tenaga Kerja, dan Jiwasraya yang merupakan perusahaan asuransi milik negara. Premi asuransi tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing sebesar Rp335.350 juta, Rp301.519 juta, dan Rp105.463 juta, yang mencerminkan 0,9%, 0,9%, dan 0,4% dari jumlah beban usaha pada masingmasing tahun. (viii) Perusahaan dan anak perusahaan mempunyai rekening giro dan deposito berjangka pada beberapa bank milik negara. Di samping itu, beberapa bank tersebut ditunjuk sebagai agen penagihan Perusahaan. Jumlah penempatan Perusahaan pada bank milik negara dalam bentuk rekening giro dan deposito berjangka, dan reksa dana masing-masing berjumlah Rp4.844.497 juta dan Rp6.704.464 juta pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, yang masing-masing mencerminkan 5,3% dan 8,2% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007. Pendapatan bunga yang diakui untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing sebesar Rp310.561 juta, Rp272.442 juta, dan Rp405.176 juta, yang mencerminkan 46%, 53%, dan 62% dari jumlah pendapatan bunga pada masing-masing tahun. (ix)

Perusahaan dan anak perusahaan melakukan pinjaman dari beberapa bank milik negara. Beban bunga dari pinjaman tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing sebesar Rp710.338 juta, Rp157.008 juta, dan Rp86.270 juta, yang mencerminkan 44,9%, 10,9%, dan 6,7% dari jumlah beban bunga pada masingmasing tahun.

(x)

Perusahaan menyewa bangunan, menyewa mobil, membeli barang dan jasa pembangunan, dan menggunakan jasa pemeliharaan dan kebersihan dari Kopegtel dan PT Sandhy Putra Makmur (“SPM”), anak perusahaan dari Yayasan Sandikara Putra Telkom - yayasan yang dikelola oleh Dharma Wanita Telkom. Beban yang timbul dari transaksi tersebut berjumlah Rp456.577 juta, Rp139.389 juta, dan Rp79.599 juta masingmasing untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, yang mencerminkan 1,2%, 0,4%, dan 0,3% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

(xi)

Perusahaan dan anak perusahaan (membayar) menerima (beban) pendapatan interkoneksi bersih dari PSN, dengan jumlah keseluruhan sebesar (Rp1.910) juta, Rp1.422 juta, dan Rp9.715 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, yang mencerminkan kurang dari (0,01%), kurang dari 0,01%, dan 0,02% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing tahun.

100


44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) d. Lain-lain (lanjutan) (xii) Selain pendapatan yang diperoleh dalam rangka Perjanjian KSO (Catatan 46), Perusahaan juga menerima pendapatan dari penyewaan gedung, jasa perbaikan dan pemeliharaan, dan jasa pelatihan dari Unit KSO sebesar Rp nihil, Rp nihil, dan Rp14.549 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, yang mencerminkan nihil%, nihil%, dan kurang dari 0,1% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing tahun. (xiii) Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Kopegtel, sehubungan PBH. Pada tahun 2008, 2007, dan 2006, bagian dari pendapatan yang harus dibagikan kepada Kopegtel adalah masing-masing sebesar Rp11.868 juta, Rp23.667 juta, dan Rp28.913 juta, yang mencerminkan 0,02%, 0,04% dan 0,1% dari jumlah pendapatan usaha pada masingmasing tahun. (xiv) Telkomsel mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Patrakom dan CSM sehubungan dengan penggunaan jaringan transmisi mereka untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang. Beban sewa untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 adalah sebesar Rp158.288 juta, Rp194.557 juta, dan Rp192.146 juta, yang mencerminkan 0,4%, 0,6%, dan 0,6% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun. (xv) Koperasi Pegawai Telkomsel (“Kisel”) adalah koperasi yang didirikan oleh karyawan Telkomsel, bergerak dalam jasa penyewaan mobil, pencetakan dan distribusi tagihan pelanggan, penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang bermanfaat bagi Telkomsel. Untuk jasa-jasa ini, Kisel membebankan Telkomsel masing-masing sebesar Rp542.342 juta, Rp453.149 juta, dan Rp322.851 juta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, yang mencerminkan 1,4%, 1,4%, dan 1,1% dari beban usaha pada masing-masing tahun. Telkomsel juga mengadakan perjanjian penyaluran dengan Kisel untuk pendistribusian kartu SIM dan vaucer pulsa isi ulang. Jumlah kartu SIM dan vaucer pulsa isi ulang yang dijual ke Kisel sebesar Rp2.086.739 juta, Rp1.786.697 juta, dan Rp1.568.701 juta pada tahun 2008, 2007, dan 2006, yang mencerminkan 3,4%, 3,0% dan 3,1% dari pendapatan usaha pada masing-masing tahun. (xvi) Infomedia menyediakan jasa layanan media elektronik dan call center kepada KSO VII (untuk periode Januari-September 2006 dan tahun 2005) berdasarkan perjanjian pada tanggal 4 Maret 2003. Pendapatan Infomedia dari transaksi ini adalah sebesar Rp nihil, Rp nihil, dan Rp6.874 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, yang mencerminkan nihil%, nihil%, dan 0,01% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing tahun. (xvii) Perusahaan juga memperbantukan sejumlah karyawannya kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk membantu mereka menjalankan kegiatan usahanya. Di samping itu, Perusahaan juga memberikan hak kepada pihak tertentu yang mempunyai hubungan istimewa untuk menggunakan bangunan Perusahaan tanpa dikenakan biaya.

101


44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) d. Lain-lain (lanjutan) (xviii)Telkomsel mengadakan perjanjian pengadaan dengan Gratika, yang merupakan anak perusahaan dari Dapen untuk pemasangan dan pemeliharaan peralatan. Jumlah pengadaan untuk pemasangan peralatan sebesar Rp40.629 juta, Rp256.083 juta, dan Rp102.982 juta masing-masing untuk tahun 2008, 2007, dan 2006, yang mencerminkan 0,26%, 1,70%, dan 0,65% dari jumlah pembelian aset tetap pada masing-masing tahun. Jumlah pengadaan untuk pemeliharaan peralatan sebesar Rp34.570 juta, Rp52.612 juta, dan Rp45.442 juta masing-masing untuk tahun 2008, 2007, dan 2006, yang mencerminkan 0,09%, 0,16%, dan 0,15% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun. Saldo akun dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut: 2008

Jumlah a. Kas dan setara kas (Catatan 4)

2007 % terhadap jumlah aset

Jumlah

% terhadap jumlah aset

4.353.166

4,77

6.374.515

7,77

b. Penyertaan sementara

263.469

0,29

159.504

0,19

c. Piutang usaha - bersih (Catatan 5)

544.974

0,60

449.085

0,55

31.391 4.724 3.827 2.448 233

0,03 0,01 0,00 0,00 0,00

23.047 2.769 3.826 2.089 479

0,03 0,00 0,00 0,00 0,00

42.623

0,04

32.210

0,03

1.076.592

1,18

742.721

0,91

Aset lancar lainnya (Catatan 8) Bank Mandiri BNI

21.381 61.723

0,02 0,07

78.720 -

0,10 -

Jumlah

83.104

0,09

78.720

0,10

91.984 2.404

0,10 0,00

91.607 -

0,11 -

813

0,00

813

0,00

95.201

0,10

92.420

0,11

49.557

0,05

118

0,00

d. Piutang lain-lain Bank milik negara (bunga) Patrakom Kopegtel Instansi Pemerintah Lainnya Jumlah e. Beban dibayar di muka (Catatan 7) f.

g. Uang muka dan aset tidak lancar lainnya (Catatan 12) Bank Mandiri BNI Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Jumlah h. Rekening escrow (Catatan 14)

102


44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) 2008

Jumlah i.

j.

2007 % terhadap jumlah kewajiban

Jumlah

% terhadap jumlah kewajiban

Hutang usaha (Catatan 15) Instansi Pemerintah Kopegtel Yakes INTI Indosat SPM Gratika CSM PSN Lain-lain

1.005.052 223.640 30.070 26.241 22.095 13.391 8.661 1.007 541 45.448

2,12 0,47 0,06 0,06 0,05 0,03 0,02 0,00 0,00 0,10

664.550 165.556 2.096 60.958 16.801 8.440 1.000 4.626 18.885

1,70 0,42 0,01 0,16 0,00 0,04 0,02 0,00 0,01 0,05

Jumlah

1.376.146

2,91

942.912

2,41

1.621.478

3,43

1.115.383

2,86

87.874 21.019 93

0,19 0,04 0,00

74.657 20.973 93

0,19 0,05 0,00

1.730.464

3,66

1.211.106

3,10

-

-

100.000 333.334

0,26 0,85

-

-

433.334

1,11

Beban yang masih harus dibayar (Catatan 16) Karyawan Instansi Pemerintah dan bank milik negara PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Jasindo Jumlah

k. Hutang bank jangka pendek (Catatan 18) Bank Mandiri BNI Jumlah l.

Pinjaman penerusan (Catatan 20)

4.440.123

9,40

4.174.424

10,70

m.

Pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 41)

1.141.798

2,42

1.354.543

3,47

n. Kewajiban LSA (Catatan 42)

102.633

0,22

74.520

0,19

o. Kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja (Catatan 43)

2.570.720

5,44

2.768.923

7,10

p. Hutang bank jangka panjang (Catatan 22) BNI BRI Bank Mandiri

3.910.000 3.260.000 2.060.000

8,27 6,90 4,36

1.330.000 1.820.000 2.020.000

3,41 4,67 5,18

9.230.000

19,53

5.170.000

13,26

Jumlah

103


45. INFORMASI SEGMEN Perusahaan dan anak perusahaan memiliki tiga segmen usaha utama yang seluruhnya beroperasi di Indonesia, yaitu sambungan kabel tidak bergerak, sambungan nirkabel tidak bergerak, dan seluler. Segmen sambungan kabel tidak bergerak menyediakan jasa telepon lokal, SLJJ, dan internasional, dan jasa telekomunikasi lainnya (termasuk di antaranya sirkit langganan, teleks, transponder, satelit, dan VSAT), serta jasa pendukungnya. Segmen sambungan nirkabel tidak bergerak menyediakan jasa telekomunikasi berbasis CDMA yang menawarkan pelanggannya kemampuan untuk menggunakan pesawat telepon nirkabel dengan area terbatas (dalam kode wilayah lokal). Segmen seluler menyediakan jasa telekomunikasi dasar, khususnya jasa telekomunikasi seluler bergerak. Segmen usaha yang secara individu tidak melebihi 10% dari pendapatan usaha Perusahaan disajikan sebagai “Lain-lain”, yang terdiri dari usaha buku petunjuk telepon dan pengelolaan gedung. Goodwill dialokasikan pada segmen sambungan kabel tidak bergerak. Pendapatan dan beban segmen meliputi transaksi antar segmen usaha dan dinilai sebesar nilai pasar. 2008 Sambungan kabel tidak bergerak Hasil segmen Pendapatan usaha eksternal Pendapatan antar segmen

20.154.645 1.315.969

Sambungan nirkabel tidak bergerak 3.271.387 26.376

Seluler 36.878.141 272.737

Jumlah sebelum eliminasi

Lain-lain 385.611 346.159

Jumlah konsolidasian

Eliminasi

60.689.784 1.961.241

(1.961.241)

60.689.784 -

Jumlah pendapatan segmen

21.470.614

3.297.763

37.150.878

731.770

62.651.025

(1.961.241)

60.689.784

Beban usaha eksternal Beban usaha antar segmen

(17.368.116) (412.820)

(2.094.351) -

(18.309.533) (2.094.936)

(610.309) (32.395)

(38.382.309) (2.540.151)

2.540.151

(38.382.309) -

Beban usaha segmen

(17.780.936)

(2.094.351)

(20.404.469)

(642.704)

(40.922.460)

2.540.151

(38.382.309)

3.689.678

1.203.412

16.746.409

89.066

21.728.565

Hasil segmen

578.910

22.307.475

Beban bunga Pendapatan bunga Kerugian selisih kurs - bersih Penghasilan lain-lain - bersih Beban PPh Bagian laba bersih perusahaan asosiasi

(1.581.818) 671.834

Laba sebelum hak minoritas Hak minoritas yang tidak dapat dialokasi

14.673.113

Laba bersih

10.619.470

Informasi lain Aset segmen Investasi pada perusahaan asosiasi

(1.613.759) 508.605 (5.639.695) 20.471

(4.053.643)

33.698.251

7.505.027

56.721.046

760.356

98.684.680

148.893

-

20.360

-

169.253

(7.597.683) -

Jumlah aset konsolidasian Jumlah kewajiban konsolidasian

91.086.997 169.253 91.256.250

(22.867.802)

(1.925.062)

(29.708.639)

(341.793)

(54.843.296)

7.584.897

(47.258.399)

Pembelian barang modal

(4.364.760)

(1.937.644)

(15.370.866)

(62.478)

(21.735.748)

-

(21.735.748)

Penyusutan dan amortisasi

(3.432.407)

(408.467)

(7.207.604)

(55.952)

(11.104.430)

15.995

(11.088.435)

Amortisasi goodwill dan aset tidak berwujud lainnya

(1.196.927)

-

(46.714)

-

(1.243.641)

-

(1.243.641)

(335.370)

-

(54.870)

-

(390.240)

-

(390.240)

Beban non-kas lain-lain

104


45. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) 2007 Sambungan kabel tidak bergerak Hasil segmen Pendapatan usaha eksternal Pendapatan antar segmen

20.246.203 942.202

Sambungan nirkabel tidak bergerak 3.221.196 (74.741)

Seluler 35.574.651 1.042.402


Lain-lain 397.961 264.845


Eliminasi

59.440.011 2.174.708

(2.174.708)

59.440.011 -


21.188.405

3.146.455

36.617.053

662.806

61.614.719

(2.174.708)

59.440.011


(15.862.111) (391.658)

(1.628.329) -

(14.891.627) (1.904.806)

(585.236) (25.202)

(32.967.303) (2.321.666)

2.321.666

(32.967.303) -

Beban usaha segmen

(16.253.769)

(1.628.329)

(16.796.433)

(610.438)

(35.288.969)

2.321.666

(32.967.303)

4.934.636

1.518.126

19.820.620

52.368

26.325.750

Hasil segmen

146.958

26.472.708

Beban bunga Pendapatan bunga Kerugian selisih kurs - bersih Penghasilan lain-lain - bersih Beban PPh Bagian laba bersih perusahaan asosiasi

(1.436.165) 518.663


17.667.830

Laba bersih

12.857.018


(294.774) 328.584 (7.927.823) 6.637

(4.810.812)

31.817.778

6.915.758

44.931.330

662.712

84.327.578

93.630

-

20.360

-

113.990

(2.382.808) -


81.944.770 113.990 82.058.760

(20.318.601)

(1.992.729)

(18.760.084)

(316.813)

(41.388.227)

2.382.808

(39.005.419)


(2.552.912)

(691.613)

(12.132.235)

(87.442)

(15.464.202)

-

(15.464.202)


(3.403.757)

(343.328)

(5.685.408)

(51.032)

(9.483.525)

22.661

(9.460.864)


(1.067.365)

-

(86.640)

-

(1.154.005)

-

(1.154.005)

(397.261)

-

(101.732)

(1.815)

(500.808)

-

(500.808)


2006 Sambungan kabel tidak bergerak Hasil segmen Pendapatan usaha eksternal Pendapatan antar segmen

20.137.847 514.589

Sambungan nirkabel tidak bergerak 2.806.204 (253.397)

Seluler 28.205.052 863.268

Lain-lain 144.905 333.849


Eliminasi

51.294.008 1.458.309

(1.458.309)

Jumlah konsolidasian 51.294.008 -


20.652.436

2.552.807

29.068.320

478.754

52.752.317

(1.458.309)

51.294.008


(16.042.283) (215.262)

(1.815.803) -

(11.468.167) (1.371.359)

(374.514) (9.749)

(29.700.767) (1.596.370)

1.596.370

(29.700.767) -

Beban usaha segmen

(16.257.545)

(1.815.803)

(12.839.526)

(384.263)

(31.297.137)

1.596.370

(29.700.767)

16.228.794

94.491

21.455.180

138.061

21.593.241

Hasil segmen

4.394.891

737.004

Beban bunga Pendapatan bunga Keuntungan selisih kurs - bersih Penghasilan lain-lain - bersih Beban PPh Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi

(1.286.354) 654.984 836.328 202.025 (7.039.927)


14.953.678

Laba bersih

11.005.577

(6.619)

(3.948.101)

105


45. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) 2006 Sambungan kabel tidak bergerak


Sambungan nirkabel tidak bergerak

Seluler


Lain-lain


Eliminasi

33.406.552

5.856.074

37.280.255

575.823

77.118.704

(2.072.156)

79.907

-

9.290

-

89.197

-

89.197


75.046.548

75.135.745 (26.270.257)

(1.714.144)

(12.688.285)

(284.995)

(40.957.681)


(1.822.867)

(338.795)

(14.838.596)

(90.769)

(17.091.027)


(4.257.511)

(452.766)

(4.376.976)

(34.536)

(9.121.789)


(966.085)

-

(62.474)


(325.055)

-

(127.521)

(5.676)

2.077.712

(38.879.969) -

(17.091.027)

9.916

(9.111.873)

(1.028.559)

-

(1.028.559)

(458.252)

-

(458.252)

46. KERJA SAMA OPERASI (“KSO”) Pada tahun 1995, Perusahaan dan lima mitra usaha (Pramindo, TII, MGTI, Dayamitra, dan BSI) menandatangani perjanjian KSO serta perjanjian pembangunan KSO sehubungan dengan penyediaan sarana dan jasa telekomunikasi untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun keenam (“Repelita VI”) Republik Indonesia. Kelima mitra usaha tersebut melaksanakan pembangunan dan pengoperasian sarana dan jasa telekomunikasi tetap dasar di lima dari tujuh Divre Perusahaan. Sehubungan dengan krisis ekonomi Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, beberapa mitra KSO mengalami kesulitan dalam memenuhi komitmen sesuai dengan perjanjian KSO. Karena proses pemulihan yang diusahakan kedua belah pihak tidak sepenuhnya dapat memperbaiki keadaan, Perusahaan mengakuisisi dan saat ini memegang kendali atas KSO terkait melalui kepemilikan atas bisnis atau mitra KSO tersebut. Oleh karena itu, persentase bagi hasil di KSO tersebut menjadi tidak relevan karena laporan keuangan para mitra KSO yang diakuisisi dan KSO yang bersangkutan dikonsolidasikan ke laporan keuangan konsolidasian Perusahaan sejak tanggal akuisisi (Catatan 23).

47. POLA BAGI HASIL (“PBH”) Perusahaan mengadakan perjanjian dengan beberapa mitra usaha secara terpisah berdasarkan perjanjian PBH yang dimaksudkan untuk membangun sambungan tidak bergerak, instalasi telepon umum kartu (termasuk pemeliharaannya), data dan jaringan internet, dan fasilitas pendukung telekomunikasi terkait. Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan memiliki 40 perjanjian PBH dengan 33 mitra usaha. Lokasi PBH paling banyak berada di Pekanbaru, Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan, Makassar, Pare-pare, Manado, Denpasar, Mataram, dan Kupang dengan periode penyelenggaraan antara 48 sampai dengan 172 bulan.

106


47. PBH (lanjutan) Berdasarkan perjanjian PBH, mitra usaha menanggung biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan sarana telekomunikasi. Setelah pembangunan selesai, Perusahaan mengelola dan mengoperasikan sarana telekomunikasi tersebut dan menanggung beban perbaikan dan pemeliharaan selama periode bagi hasil. Secara hukum, mitra usaha berhak atas aset tetap yang dibangun mitra usaha selama periode bagi hasil. Pada akhir setiap masa bagi hasil, mitra usaha akan mengalihkan kepemilikan atas sarana telekomunikasi tersebut kepada Perusahaan pada harga nominal tertentu. Pada umumnya pendapatan yang diperoleh dari pelanggan untuk biaya pemasangan sambungan telepon menjadi hak mitra usaha sepenuhnya. Pendapatan dari pulsa telepon outgoing dan biaya bulanan pelanggan dibagi antara mitra usaha dan Perusahaan berdasarkan rasio tertentu yang telah disepakati. Nilai buku bersih aset tetap PBH yang telah dialihkan menjadi aset tetap yang dimiliki sendiri pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing adalah sebesar Rp120.301 juta dan Rp141.218 juta (Catatan 11). Pendapatan yang menjadi bagian mitra usaha adalah sebesar Rp331.525 juta, Rp423.880 juta, dan Rp413.263 juta masing-masing pada tahun 2008, 2007, dan 2006.

48. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI Berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, tarif penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi ditentukan oleh penyelenggara berdasarkan kategori tarif, struktur dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi tidak bergerak yang ditentukan oleh Pemerintah. a.

Tarif telepon tidak bergerak Pemerintah telah mengeluarkan formula penyesuaian tarif baru yang diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 15/Per/M.KOMINFO/4/2008 tanggal 30 April 2008 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Jasa Teleponi Dasar Yang Disalurkan Melalui Jaringan Tetap. Berdasarkan Peraturan tersebut, struktur tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari: • Biaya aktivasi • Biaya berlangganan bulanan • Biaya penggunaaan • Biaya fasilitas tambahan Berdasarkan Peraturan tersebut, Perusahaan menyesuaikan tarif yang berlaku sejak 1 Agustus 2008 sebagai berikut: • Tarif lokal mengalami penurunan berkisar dari 2,5% hingga kenaikan 8,9%, tergantung pada penggunaan jasa dan segmen pelanggan • Tarif SLJJ mengalami penurunan rata-rata berkisar dari 36,9% hingga kenaikan rata-rata 13,7%, tergantung pada penggunaan jasa dan segmen pelanggan • Tarif SMS mengalami penurunan rata-rata berkisar dari 42,8% hingga 49,7%, tergantung pada penggunaan jasa dan segmen pelanggan

107


48. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan) b.

Tarif telepon seluler Berdasarkan Keputusan Menkominfo No. 28 Februari 2006 bahwa tarif seluler terdiri dari: • Biaya aktivasi • Biaya berlangganan bulanan • Biaya penggunaaan • Biaya fasilitas tambahan

12/Per/M.KOMINFO/02/2006

tanggal

Tarif ditetapkan berdasarkan formula tertentu dengan batas bawah (floor price). Untuk biaya penggunaan seluler, batas bawah adalah biaya originasi ditambah biaya terminasi (biaya interkoneksi total), sedangkan untuk biaya aktivasi dan biaya berlangganan bulanan, batas bawah tergantung pada struktur biaya dari masing-masing penyelenggara jasa seluler. Pelaksanaan atas tarif baru oleh penyelenggara dominan wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. Penyelenggara dominan adalah penyelenggara yang memiliki pendapatan usaha (operating revenues) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya. Pada tanggal 7 April 2008, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menteri No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang ”Tatacara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular” yang memberikan pedoman untuk menentukan tarif seluler dengan formula yang terdiri dari unsur biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan retail. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tanggal 7 April 2008 bahwa tarif seluler terdiri dari: • Tarif jasa teleponi dasar • Tarif jelajah • Tarif jasa multimedia, dengan struktur sebagai berikut: • Biaya aktivasi • Biaya berlangganan bulanan • Biaya penggunaan • Biaya fasilitas tambahan. Tarif dihitung berdasarkan jenis formula yang terdiri dari : • Perhitungan biaya elemen jaringan (network element cost); • Perhitungan biaya aktivitas layanan retail ditambah margin (retail services activity cost plus margin). Biaya elemen jaringan dihitung dengan menggunakan Metode Long Run Incremental Cost (LRIC) Bottom Up. Penyelenggara dapat melakukan de-average biaya pengunaan jasa teleponi dasar dan menerapkan sistem pentarifan bundling, tidak melebihi jumlah dari tarif pungut dihitung dengan menggunakan metode tersebut di atas.

108


48. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan) c. Tarif interkoneksi Menhub menerbitkan Keputusan No. 32 tahun 2004 tanggal 11 Maret 2004 yang menetapkan bahwa beban interkoneksi berbasis biaya akan mulai diterapkan tanggal 1 Januari 2005. Tanggal berlaku efektif keputusan tersebut kemudian ditunda menjadi tanggal 1 Januari 2007 berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tanggal 8 Februari 2006. Pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan dan seluruh penyelenggara jaringan menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, SLJJ, dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi kewajiban tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006. Amandemen ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2007. Tarif interkoneksi Perusahaan dan anak perusahaan yang berlaku saat ini, berdasarkan DPI terbaru yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 205 tahun 2008 tanggal 11 April 2008, yang berlaku untuk periode satu tahun, tentang persetujuan terhadap DPI milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (Operating Revenues) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggaraan telekomunikasi dalam segmentasi layanannya, adalah sebagai berikut : (a) Sambungan tidak bergerak 1.Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan tetap lokal sebesar Rp73/menit. 2.Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan tetap domestik (panggilan lokal) sebesar Rp73/menit. 3.Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan tetap domestik (panggilan jarak jauh) sebesar Rp203/menit. 4.Tarif layanan terminasi jarak jauh dari jaringan tetap domestik sebesar Rp560/menit. 5.Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan bergerak seluler sebesar Rp203/menit. 6.Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan bergerak satelit sebesar Rp204/menit. 7.Tarif layanan terminasi jarak jauh dari jaringan bergerak seluler sebesar Rp626/menit. 8.Tarif layanan terminasi jarak jauh dari jaringan bergerak satelit sebesar Rp613/menit. 9.Tarif layanan terminasi domestik dari jaringan internasional sebesar Rp612/menit. 10. Tarif layanan originasi internasional dari jaringan tetap domestik ke penyelenggara jaringan tetap internasional sebesar Rp612/menit 11. Tarif layanan originasi lokal untuk panggilan jarak jauh dari jaringan tetap domestik ke penyelenggara jasa SLJJ sebesar Rp203/menit. 12.Tarif layanan transit lokal sebesar Rp69/menit. 13.Tarif layanan transit jarak jauh sebesar Rp295/menit. 14.Tarif layanan transit internasional sebesar Rp316/menit.

109


48. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan) c. Tarif interkoneksi (lanjutan) (b) Seluler 1.Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan tetap sebesar Rp261/menit. 2.Tarif layanan terminasi jarak jauh dari jaringan tetap sebesar Rp380/menit. 3.Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan bergerak seluler sebesar Rp261/menit. 4.Tarif layanan terminasi jarak jauh dari jaringan bergerak seluler sebesar Rp493/menit. 5.Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan satelit sebesar Rp261/menit. 6.Tarif layanan terminasi jarak jauh dari jaringan satelit sebesar Rp501/menit. 7.Tarif layanan terminasi lokal dari penyelenggara jasa SLJJ sebesar Rp261/menit. 8.Tarif layanan terminasi jarak jauh dari penyelenggara jasa SLJJ sebesar Rp380/menit. 9.Tarif layanan terminasi internasional dari penyelenggara jasa SLI sebesar Rp498/menit. 10.Tarif layanan originasi lokal ke penyelenggara jasa SLJJ sebesar Rp261/menit. 11.Tarif layanan originasi jarak jauh ke penyelenggara jasa SLJJ sebesar Rp380/menit. 12.Tarif layanan originasi internasional ke penyelenggara jasa SLI sebesar Rp498/menit. d. Tarif interkoneksi VoIP Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Menhub No. KM. 23 tahun 2002, beban akses dan beban sewa jaringan untuk penyediaan layanan VoIP harus disepakati antara operator jaringan dan operator VoIP. Pada tanggal 11 Maret 2004, Menhub menerbitkan Keputusan No. 31 tahun 2004 yang menentukan bahwa tarif beban interkoneksi untuk VoIP akan ditetapkan oleh Menhub. Saat ini, Menkominfo belum menetapkan tarif beban interkoneksi VoIP yang baru. Sampai dengan ditetapkannya tarif yang baru tersebut, Perusahaan masih akan tetap menerima jumlah per menit yang telah disepakati untuk panggilan yang berasal dari atau diakhiri di jaringan sambungan tidak bergerak milik Perusahaan. e. Tarif sewa jaringan Melalui Peraturan Menteri No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang Sewa Jaringan, pemerintah mengatur bentuk, jenis, struktur tarif, dan formula tarif layanan untuk sewa jaringan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi melalui Kepdirjen Postel No. 115/Dirjen/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Persetujuan Terhadap Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Besaran Tarif sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan Tahun 2008 Milik Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan, sebagai persetujuan atas usulan Perusahaan. Besaran biaya aktivasi sewa jaringan mulai Rp2.400.000. Besaran tarif pemakaian bulanan untuk lokal (di bawah 25 km) bervariasi mulai Rp1.750.000 hingga Rp88.650.000 tergantung pada kecepatan dan untuk pemakaian bulanan pemakaian jarak jauh (di atas 25 km) mulai Rp5.600.000 hingga Rp3.893.100.000 tergantung pada kecepatan.

110


48. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan) f. Tarif warung telekomunikasi (“wartel”) Menhub menerbitkan Keputusan Menteri No. KM. 46 tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2002 mengenai penyelenggaraan wartel yang digantikan oleh Peraturan Menkominfo No. PM.05/PER/M.KOMINFO/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 dimana Perusahaan berhak memperoleh maksimum 70% dari tarif dasar wartel atas percakapan dalam negeri dan maksimum 92% dari tarif dasar wartel atas percakapan internasional. Keputusan ini juga menentukan bahwa airtime dari operator seluler harus memberikan minimum 10% untuk pendapatan wartel. g. Tarif jasa lainnya Tarif sewa satelit dan jasa teleponi dan multimedia lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasajasa lainnya. h. KPU Menkominfo menerbitkan Peraturan No. 15/PER/M.KOMINFO/9/2005 tanggal 30 September 2005, yang mengatur kebijakan program KPU dan mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 0,75% dari pendapatan kotornya (dengan mempertimbangkan piutang tak tertagih dan beban interkoneksi) untuk pengembangan KPU. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009, besaran kontribusi diubah menjadi 1,25% dari pendapatan kotornya (dengan mempertimbangkan piutang tak tertagih dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban koneksi) (Catatan 52c). Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang menggantikan Surat Keputusan Menkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tanggal 13 April 2007 yang telah diamandemen dengan Surat Keputusan Menkominfo No. 38/Per/M.KOMINFO/9/2007 tanggal 20 September 2007, yang antara lain mengatur bahwa, dalam menyediakan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil (Program KPU), penyelenggara ditentukan melalui serangkaian proses seleksi oleh Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (“BTIP”) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 tanggal 30 November 2006.

111


49. IKATAN a.

Pembelian barang modal Pada tanggal 31 Desember 2008, jumlah ikatan pembelian barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan dan instalasi peralatan sentral telepon, peralatan transmisi, dan jaringan kabel, adalah sebagai berikut: Jumlah dalam mata uang asing Mata uang (dalam jutaan) Setara Rupiah Rupiah Dolar A.S. Euro

575 33

Jumlah

4.701.381 6.285.147 514.314 11.500.842

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut: (i) Perusahaan Pihak yang terkait dengan kontrak

Tanggal perjanjian

Bagian yang signifikan dari perjanjian

Jumlah nilai kontrak

Perusahaan dan Konsorsium ZTE

16 September 2005

Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Speedy Access paket-1 di Divre II

US$5,0 juta dan Rp241.406 juta

Nilai ikatan pada tanggal 31 Desember 2008 US$0,05 juta dan Rp10.816 juta

Perusahaan Huawei

Perusahaan Konsorsium Samsung

dan

Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan untuk Proyek Ekspansi Sistem NSS, BSS, dan PDN FWA CDMA: 6 Januari 2006

a.

Divre I (Sumatra) dan IV (Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta



8 Desember 2006

b.

Divre II (Jakarta)



8 Desember 2006

c.

Divre III (Jawa Barat dan Banten)



dan

Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan untuk Proyek Ekspansi Sistem NSS, BSS, dan PDN FWA CDMA di : 13 Oktober 2006

a.

Divre V (Jawa Timur)



10 Juli 2007

b.

Divre VII Tenggara)



Perusahaan dan Konsorsium ZTE

(Bali-Nusa

Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan untuk Proyek Ekspansi Sistem NSS, BSS, dan PDN di : 28 November 2006

a.

Divre VI (Kalimantan)



10 Juli 2007

b.

Divre VII (Sulawesi, Maluku, dan Papua)



112


49. IKATAN (lanjutan) a.

Pembelian barang modal (lanjutan) (i) Perusahaan (lanjutan) Pihak yang terkait dengan kontrak

Tanggal perjanjian



28 September 2007

a. Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Speedy Access paket-2


28 September 2007

b. Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Speedy Access paket-3


US$0,2 juta

Perusahaan dan PT Abhimata Citra Abadi

9 November 2007

Rp141.145 juta

Rp11.242 juta

Perusahaan dan PT ZTE Indonesia (“ZTE”)

18 Desember 2007

Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Metro Ethernet paket-1 di Divre IV dan Divre VII Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Speedy di Divre VII (Sulawesi, Maluku, dan Papua)

Rp94.906 juta

Rp26.604 juta

Perusahaan dan NEC Corporation

3 Maret 2008

Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Proyek BatamSingapore Cable System (BSCS)

US$12,5 juta

US$12,5 juta

Perusahaan Huawei

31 Maret 2008

Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Metro Ethernet paket-3 di Divre V

Rp86.053 juta

Rp7.164 juta

Perusahaan dan PT SCS Astragraphia Technologies

3 April 2008

Rp57.942 juta

Rp30.987 juta

Perusahaan dan PT Olex Cables Indonesia

14 April 2008

Rp51.440 juta

Rp13.061 juta

Perusahaan dan PT Era Bangun Jaya

18 April 2008

Rp54.925 juta

Rp36.098 juta

Perusahaan dan PT Telekomindo Primakarya (“Telekomindo”) Perusahaan dan PT Horison Komunikasi

18 April 2008

Rp51.241 juta

Rp44.745 juta

Rp65.173 juta

Rp65.173 juta

Perusahaan dan PT Brimbun Raya Indah (“Brimbun”)

18 April 2008

Rp59.965 juta

Rp39.552 juta

Perusahaan dan Konsorsium G-Pas

18 April 2008

Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan ALPRO IP Transport untuk Layanan Speedy dan Layanan Corporate paket-2 Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Program Sinergi Deployment Signalling Transfer Point Divre II dan Divre V Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Outside Plant Fiber Optik 2008 paket-3 Divre II Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Outside Plant Fiber Optik 2008 paket-4 Divre III Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Outside Plant Fiber Optik 2008 paket-6 Divre V Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Outside Plant Fiber Optik 2008 paket-7 Divre VI Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Outside Plant Fiber Optik 2008 paket-8 Divre VII

Rp72.450 juta

Rp72.450 juta

Perusahaan Huawei

dan

dan

18 April 2008

113

Nilai ikatan pada tanggal 31 Desember 2008 US$1,7 juta dan Rp10.037 juta



Pembelian barang modal (lanjutan) (i) Perusahaan (lanjutan) Pihak yang terkait dengan kontrak

Tanggal perjanjian

Perusahaan dan PT Konsorsium JemboKarteksi-Tridayasa

18 April 2008

Perusahaan Telekomindo

dan

18 April 2008

Perusahaan Brimbun

dan

18 April 2008

Perusahaan dan INTI

18 April 2008

Perusahaan dan NEC Corporation

19 Juni 2008

Perusahaan dan ZTE

20 Juni 2008

Perusahaan dan PT Nokia Siemens Networks

30 Juni 2008

Perusahaan dan Konsorsium NEC NSN

8 Agustus 2008

Perusahaan dan PT Lintas Teknologi Indonesia

26 September 2008

Perusahaan dan PT Sansaine Exindo

15 Oktober 2008

Perusahaan dan PT Datacraft Indonesia

4 Desember 2008

Perusahaan dan PT Nokia Siemens Networks

5 Desember 2008

Perusahaan dan Konsorsium NSWFujitsu

30 Desember 2008


Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Outside Plant Fiber Optik 2008 paket-9 Netre Sumbagut Area Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Outside Plant Fiber Optik 2008 paket-11 Netre Sumbagsel Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Outside Plant Fiber Optik paket-12 Netre Jakarta dan Jawa Barat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Outside Plant Fiber Optik 2008 paket-13 di Netre Jawa Tengah dan Jawa Timur Perjanjian Pengadaan Perluasan Kapasitas-Ring Proyek SUB 2008 (SurabayaUjung Pandang-Banjarmasin) Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Ekspansi Kapasitas Ring Jawa Backbone Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspansi Kapasitas dan Implementasi Full Redudansi IP CORE 2008 Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Perluasan Kapasitas Ring Jasuka (Jawa, Sumatera, Kalimantan) 2008 Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Inside Plan Backbone KalimantanSulawesi Perjanjian Pengadaan TENOSS Fase-4 Domain FWN Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Tera Router 2008 di Divre I, Divre II, dan Divre V Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Softswitch dan MSAN Modernisasi Divre V dan lokasi trial Bali dan Timika Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Kapasitas Ring Proyek JaKa2LaDeMa

114


Nilai ikatan pada tanggal 31 Desember 2008

Rp68.740 juta

Rp35.926 juta

Rp56.420 juta

Rp18.783 juta

Rp84.439 juta

Rp56.476 juta

Rp64.822 juta

Rp62.369 juta

US$5,3 juta

US$5,3 juta

Rp80.411 juta

Rp3.601 juta

Rp101.475 juta

Rp38.503 juta



Rp84.150 juta

Rp84.150 juta

Rp97.248 juta

Rp80.086 juta

Rp96.358 juta

Rp96.358 juta

Rp78.100 juta

Rp78.100 juta

US$115,4 juta

US$115,4 juta



Pembelian barang modal (lanjutan) (ii) Telkomsel Telkomsel mengadakan perjanjian dengan Motorola, Inc. dan PT Motorola Indonesia, Ericsson AB dan Ericsson Indonesia, Nokia Corporation dan PT Nokia Network (“Nokia Network”), dan Siemens AG sejak Agustus 2004, untuk pemeliharaan dan pengadaan peralatan serta jasa terkait yang terdiri dari: • • • •

Perjanjian Perencanaan dan Pengerjaan Bersama (Joint Planning and Process Agreement) Perjanjian Penyediaan Peralatan (“Equipment Supply Agreement” atau “ESA”) Perjanjian Jasa Teknik (“Technical Service Agreement” atau “TSA”) Perjanjian Pengadaan Lokasi dan Rekayasa, Mekanik dan Sipil (“Site Acquisition and Civil, Mechanical and Engineering Agreement” atau “SITAC” dan “CME”)

Perjanjian tersebut berisi daftar harga yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan kewajiban Telkomsel untuk seluruh peralatan dan jasa-jasa terkait selama masa perjanjian, berdasarkan penerbitan Purchase Orders (”PO”). Perjanjian tersebut berlaku valid dan efektif untuk 3 tahun sejak penandatanganan, dengan ketentuan bahwa para pemasok dapat memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam PO. Bila para pemasok gagal memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, Telkomsel dapat memutuskan perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya. Berdasarkan perjanjian tersebut, para pihak juga setuju bahwa biaya yang disebutkan dalam daftar harga juga akan berlaku untuk pengadaan peralatan dan jasa (ESA dan TSA) dan jasa (SITAC dan CME) yang diperoleh dari para pemasok antara tanggal 26 Mei 2004 dan tanggal efektif, kecuali untuk peralatan dan jasa yang diperoleh dari Siemens dengan TSA terkait dengan peralatan dan jasa pemeliharaan Switching Sub System (“SSS”) dan BSS Telkomsel yang diperoleh antara tanggal 1 Juli 2004 sampai dengan tanggal efektif. Harga akan ditinjau ulang secara kuartalan. Pada bulan Agustus 2007, disebabkan oleh telah berakhirnya masa berlaku perjanjian tersebut di atas, berdasarkan surat dari Ericsson AB dan Ericsson Indonesia dan Nokia Siemens Network (yang saat ini mewakili Nokia Corporation, Nokia Network, dan Siemens AG), perusahaan-perusahaan tersebut menyetujui untuk: • •

memperpanjang masa berlakunya perjanjian tersebut di atas sampai dengan perjanjian yang baru antara Telkomsel dan perusahaan-perusahaan lainnya ini telah dibuat dan sebelum tanggal berlakunya perjanjian yang baru secara efektif, secara retroaktif berlaku harga berdasarkan perjanjian yang baru (penyesuaian harga retroaktif) terhadap PO untuk pengadaan peralatan dan jasa BSS yang dikeluarkan oleh Telkomsel setelah 1 Juli 2007 dengan menggunakan daftar harga sebelumnya (Catatan 10d.v dan 52l).

115


49. IKATAN (lanjutan) a. Pembelian barang modal (lanjutan) (ii) Telkomsel (lanjutan) Selanjutnya, pada tanggal 17 April 2008, Telkomsel, Ericsson Indonesia, Ericsson AB, PT Nokia Siemens Networks, Nokia Siemens Networks Oy, dan Nokia Siemens Network GmbH & Co. KG menandatangani perjanjian pembangunan jaringan kombinasi 2G dan 3G (Combined 2G and 3G CS Core Network Rollout Agreements). Perjanjian ini berlaku paling lambat sampai dengan: • •

tiga tahun setelah tanggal efektifnya (17 April 2008, kecuali untuk beberapa PO tertentu yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2007 yang dimulai pada tanggal 15 Agustus 2007); atau tanggal PO terakhir sesuai perjanjian berakhir berkaitan dengan PO yang dikeluarkan sebelum berakhirnya perjanjian dalam periode tiga tahun.

Untuk penyediaan jasa telekomunikasi berteknologi 3G, pada bulan September dan Oktober 2006, Telkomsel mengadakan perjanjian dengan Nokia Corporation dan Nokia Network, Ericsson AB dan Ericsson Indonesia; serta Siemens Network GmbH & Co. KG, untuk pembangunan jaringan (Rollout Agreement) dan Nokia Network, Ericsson Indonesia dan Siemens Network GmbH & Co. KG untuk perawatan dan pengoperasian jaringan (Managed Operations Agreement and Technical Support Agreement). Perjanjian tersebut berlaku efektif pada saat tanggal pelaksanaan oleh semua pihak terkait (tanggal efektif) sampai dengan tanggal yang paling akhir antara 31 Desember 2008 atau tanggal PO terakhir sesuai perjanjian berakhir berkaitan dengan PO yang dikeluarkan sebelum 31 Desember 2008, dengan ketentuan bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam PO. Berdasarkan surat dari Telkomsel, Perjanjian Perawatan dan Pengoperasian dengan perusahaan-perusahaan tersebut berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Pada tanggal 17 April 2008, Telkomsel, Ericsson Indonesia, dan PT Nokia Siemens Networks menandatangani TSA untuk dukungan teknik untuk Jaringan Kombinasi 2G dan 3G (Combined 2G and 3G CS Core Network). Perjanjian ini dimulai pada saat: • •

berkaitan hanya dengan proyek bulan Agustus 2007 saja, pada tanggal jasa pengalihan (transition-out) telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Pengoperasian Jaringan 3G (3G Managed Operations Agreement) untuk proyek-proyek yang lain, pada Tanggal Efektif.

dan berlanjut sampai dengan tanggal yang paling akhir antara: • •

tiga tahun setelah tanggal efektifnya; dan tanggal PO terakhir sesuai perjanjian berakhir berkaitan dengan PO yang dikeluarkan sebelum berakhirnya perjanjian dalam periode tiga tahun.

116


49. IKATAN (lanjutan) a. Pembelian barang modal (lanjutan) (ii) Telkomsel (lanjutan) Pada bulan Juli dan Agustus 2008, Telkomsel mengadakan perjanjian uji-coba jaringan (Network Trial Agreements atau NTA) 2G BSS dan 3G UTRAN dengan PT Alcatel-Lucent Indonesia, ZTE, dan PT Huawei Tech Investment (“Huawei Tech”) sebagai peserta uji-coba (“Trial Participants”). Selanjutnya, pada September 2008, perjanjian dengan ZTE dan Huawei Tech telah diperpanjang. Perjanjian tersebut antara lain berisi: •

•

Penyediaan rancangan, pasokan, pengiriman, pemasangan, integrasi dan pengawasan pelaksanaan dari 2G GSM BSS dan 3G UMTS radio access network dan jasa teknik untuk penyediaan sub-sistem dan jaringan tersebut oleh peserta uji-coba melalui proses uji coba selama 9 bulan. Berdasarkan keputusan Telkomsel, peserta uji-coba harus mengalihkan kepemilikan kepada Telkomsel atas 2G GSM BSS dan 3G UMTS radio access network tertentu (kecuali peranti lunak) (Catatan 52l).

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya (i) Telkomsel memiliki fasilitas obligasi dan bank garansi, fasilitas standby letter of credit, dan fasilitas untuk menukar mata uang asing sebesar US$3 juta dari SCB, Jakarta. Fasilitasfasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2009. Atas fasilitas-fasilitas ini, sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, Telkomsel telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp20.000 juta (setara dengan US$1,83 juta) untuk jaminan lisensi 3G (Catatan 49d.ii). Pinjaman yang berasal dari fasilitas ini dikenakan tingkat bunga Singapore Interbank Offered Rate (“SIBOR”) ditambah 1,25% per tahun (US$). Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, tidak ada saldo pinjaman terutang atas fasilitas tersebut. (ii) Telkomsel tidak menjaminkan asetnya untuk pinjaman bank atau fasilitas kredit lainnya, kecuali deposito berjangka (Catatan 8 dan 52c). Persyaratan dari berbagai pinjaman antara Telkomsel dengan krediturnya dan penyedia dana, mengharuskan ketaatan terhadap sejumlah jaminan dan larangan termasuk persyaratan keuangan dan lainnya, diantaranya pembatasan atas jumlah dividen dan bentuk distribusi laba lainnya yang dapat berdampak buruk pada kemampuan Telkomsel untuk memenuhi persyaratan dari fasilitas-fasilitas tersebut. Persyaratan dari perjanjian yang relevan juga meliputi klausul gagal bayar dan gagal bayar silang. Manajemen berpendapat tidak ada pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian dan tidak melihat akan terjadi pelanggaran di masa depan. c.

Instrumen derivatif Aktivitas Telkomsel membuka kemungkinan terhadap berbagai risiko pasar, terutama dampak perubahan nilai tukar valuta asing, sehingga menggunakan instrumen derivatif dalam rangka aktivitas manajemen risiko. Telkomsel melakukan transaksi derivatif dengan tujuan lindung nilai dan tidak untuk tujuan perdagangan. Tidak ada satu pun transaksi derivatif yang dilakukan oleh Telkomsel selama tahun 2008 yang memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, PSAK No. 55. Oleh karena itu, perubahan nilai wajar dari instrumen keuangan derivatif diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

117


49. IKATAN (lanjutan) c.

Instrumen derivatif (lanjutan) Telkomsel membeli peralatan dari beberapa negara, sehingga membuka kemungkinan terhadap fluktuasi nilai tukar valuta asing. Pada September dan Oktober 2008, Telkomsel mengadakan kontrak berjangka (forward contracts) valuta asing dengan DB untuk perlindungan terhadap risiko perubahan nilai tukar valuta asing terkait dengan pembelian dalam valuta asing. Tujuan utama aktivitas lindung nilai valuta asing Telkomsel adalah untuk perlindungan terhadap ketidakpastian yang berhubungan dengan pembelian peralatan dan aset lainnya dalam valuta asing dalam kegiatan usaha yang normal. Kontrak-kontrak tersebut terdiri dari: Bulan September Oktober

Bank

Mata uang

DB Citibank Citibank

US$ Euro US$ Euro

Nilai estimasi 24 15 10 10

Pada tanggal 31 Desember 2008, kontrak-kontrak tersebut telah terealisasi sepenuhnya. d. Lainnya (i) Imbalan kerja Pada tanggal 26 Mei 2008, Telkomsel dan Serikat Pekerja Telkomsel menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (”PKB”) yang berlaku sampai dengan 25 Mei 2010. Perjanjian tersebut menggantikan perjanjian sebelumnya yang telah berakhir pada tanggal 23 Maret 2008. Berdasarkan perjanjian tersebut, Telkomsel harus memberikan LSL kepada seluruh karyawannya, sedangkan asuransi pasca kerja telah dihapuskan (Catatan 42b). (ii) Lisensi 3G Mengacu pada Surat Keputusan Menkominfo No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2006, sebagai pemenang tender (Catatan 2j), Telkomsel diharuskan antara lain untuk: 1. Membayar iuran tahunan BHP yang dihitung berdasarkan formula tertentu selama jangka waktu lisensi (10 tahun). BHP untuk tahun ketiga, kedua, dan pertama masing-masing dibayar pada bulan Maret 2008, 2007, dan 2006. Pada tanggal 31 Desember 2008, komitmen yang timbul dari BHP sampai dengan masa kadaluarsa lisensi dengan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan adalah sebagai berikut: Tahun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Catatan: Ri Harga Lelang (HL) Indeks

Kurs BI (%)

Indeks (pengali)

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

I1 = (1 + R1) I2 = I1(1 + R2) I3 = I2(1 + R3) I4 = I3(1 + R4) I5 = I4(1 + R5) I6 = I5(1 + R6) I7 = I6(1 + R7) I8 = I7(1 + R8) I9 = I8(1 + R9)

Tarif penggunaan frekuensi radio 20% x HL 40% x I1 x HL 60% x I2 x HL 100% x I3 x HL 130% x I4 x HL 130% x I5 x HL 130% x I6 x HL 130% x I7 x HL 130% x I8 x HL 130% x I9 x HL

= tingkat bunga rata-rata BI tahun sebelumnya = Rp160.000 juta = penyesuaian atas harga tender untuk tahun berjalan

BHP terhutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPT. 118


49. IKATAN (lanjutan) d. Lainnya (lanjutan) (ii) Lisensi 3G (lanjutan) 2. Menyediakan akses roaming untuk operator 3G lainnya. 3. Berkontribusi pada pengembangan KPU. 4. Membangun jaringan 3G yang meliputi setidaknya sejumlah propinsi berikut: Tahun

Jumlah minimum provinsi

1 2 3 4 5 6

2 5 8 10 12 14

5. Menerbitkan performance bond setiap tahun dengan jumlah mana yang lebih tinggi antara Rp20.000 juta atau 5% dari biaya tahunan untuk dibayarkan pada tahun berikutnya. Performance bond ini akan dicairkan oleh Pemerintah jika Telkomsel tidak mampu untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas atau saat lisensi dibatalkan atau berakhir, atau jika Telkomsel memutuskan untuk mengembalikan lisensi secara sukarela. Berdasarkan surat Menkominfo No. 320/M.KOMINFO/12/2008 tanggal 30 Desember 2008, mempertimbangkan bahwa Telkomsel telah memenuhi komitmennya, satu blok frekuensi radio ( 2 x 5 MHz FDD) pada pita frekuensi 2,1 GHz ditawarkan pada Telkomsel dengan harga Rp160.000 juta. Berdasarkan surat tersebut, Telkomsel telah menyampaikan tanggapannya bahwa Telkomsel menerima penawaran tersebut dengan syarat bahwa harga tersebut diterapkan secara merata kepada operator-operator lain. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, belum terdapat keputusan dari Menkominfo. (iii) Konsorsium Asia-America Gateway (”AAG”) Pada tanggal 27 April 2007, Perusahaan masuk ke dalam keanggotaan Konsorsium AAG, konsorsium kabel laut yang beranggotakan 19 perusahaan, dengan menandatangani C&MA dan Cable Network Supply Contract AAG serta mengeluarkan dana sebesar US$40 juta. Melalui keanggotaan tersebut, Perusahaan akan memperoleh bandwidth internasional sebesar 40 Gbps pada akhir tahun 2008 dalam konfigurasi AAG yang membentang dari Malaysia hingga Amerika Serikat. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan telah mengeluarkan dana sebesar US$30,9 juta (setara dengan Rp288.043 juta) sebagai uang muka pembelian aset tetap (Catatan 12). (iv) Konsorsium Palapa Ring Pada tanggal 10 November 2007, Perusahaan masuk kedalam Konsorsium Palapa Ring dengan menandatangi C&MA dengan 5 perusahaan lainnya. Konsorsium ini dibuat untuk membangun jaringan serat optik di 32 kota di kawasan Indonesia Timur dengan total investasi awal sekitar Rp2.070.336 juta. Melalui konsorsium ini Perusahaan akan memperoleh bandwidth sebesar 4 lambda dari total kapasitas sebesar 8,44 lambda (Catatan 14). 119


49. IKATAN (lanjutan) d. Lainnya (lanjutan) (v) Beban pemakaian frekuensi radio Sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan telekomunikasi yang berlaku, operator diwajibkan untuk mendaftarkan stasiun radionya kepada DJPT untuk mendapatkan lisensi penggunaan frekuensi, kecuali stasiun radio yang menggunakan pita frekuensi 2.1 GHz (Catatan 49d.ii). Beban pemakaian frekuensi radio tersebut terhutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPT. Beban ditentukan berdasarkan jumlah transceivers (“TRXs”) terdaftar dari stasiun radio. Pada tahun 2008, beban sebesar Rp2,4 triliun dibebankan di laporan laba rugi (Catatan 36) berdasarkan TRXs terdaftar. Beban untuk tahun 2009 akan ditentukan berdasarkan 272.570 TRXs dalam operasi pada tanggal 31 Desember 2008, dengan beban berkisar dari Rp3,4 juta hingga Rp15,9 juta untuk tiap TRX. (vi) Sewa Operasi Pembayaran sewa minimum Kurang dari 1-5 1 tahun tahun 259.626 66.293 171.930

Jumlah

Sewa operasi

Lebih dari 5 tahun 21.403

Sewa operasi merupakan perjanjian sewa kantor beberapa anak perusahaan yang tidak dapat dibatalkan.

50. KONTINJENSI a. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan dan anak perusahaan telah menjadi tergugat dalam berbagai kasus hukum yang terkait dengan perselisihan tanah, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan praktik kartel SMS. Berdasarkan estimasi manajemen mengenai kemungkinan hasil penyelesaian dari kasus-kasus tersebut, Perusahaan dan anak perusahaan mencadangkan sebesar Rp59.059 juta pada tanggal 31 Desember 2008. b. Mantan Direktur Sumber Daya Manusia dan seorang karyawan Perusahaan telah didakwa melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bandung sehubungan dengan penyalahgunaan wewenang dalam penyediaan jasa konsultasi yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan sebesar Rp789 juta. Pada tanggal 2 Mei 2007, Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa para terdakwa bersalah dan menjatuhkan setiap tersangka hukuman berupa penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp50 juta. Para terdakwa telah mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat terhadap penetapan Pengadilan Negeri tersebut. Pada tanggal 3 Oktober 2007, Pengadilan Tinggi Jawa Barat menyatakan bahwa para terdakwa tidak bersalah. Jaksa penuntut umum telah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (“MA”) terhadap penetapan Pengadilan Tinggi tersebut. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat keputusan atas pengajuan kasasi tersebut.

120


50. KONTINJENSI (lanjutan) c.

Pada tanggal 2 Januari 2006, Kantor Kejaksaan Agung mengadakan suatu pemeriksaan terhadap pelanggaran atas penyalahgunaan fasilitas telekomunikasi dalam hubungannya dengan penyediaan jasa VoIP, dimana satu mantan karyawan dan empat karyawan Perusahaan di KSO VII dijadikan tersangka. Hasil dari pemeriksaan tersebut, satu mantan karyawan dan dua karyawan Perusahaan didakwa di Pengadilan Negeri Makassar, dan dua karyawan lainnya didakwa di Pengadilan Negeri Denpasar untuk pelanggaran korupsi yang mereka lakukan di KSO VII. Pada tanggal 29 Januari 2008, Pengadilan Negeri Makassar telah menyatakan bahwa para terdakwa tidak bersalah. Jaksa penuntut umum telah mengajukan kasasi kepada MA terhadap penetapan Pengadilan Negeri tersebut. Pada tanggal 3 Maret 2008, Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa para terdakwa bersalah dan menjatuhkan masing-masing tersangka hukuman berupa penjara selama satu tahun enam bulan dan satu tahun serta denda masing-masing Rp50 juta. Para terdakwa telah mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tinggi Bali terhadap penetapan Pengadilan Negeri tersebut. Pada tanggal 5 November 2008, Pengadilan Tinggi Bali menyatakan bahwa para terdakwa bersalah. Selanjutnya, salah seorang terdakwa di Pengadilan Tinggi Bali mengajukan kasasi ke MA (Catatan 52b). Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat keputusan atas pengajuan kedua kasasi tersebut.

d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) melalui suratnya tanggal 5 Desember 2007, memberitahukan Telkomsel bahwa berdasarkan hasil penyelidikan kasus No. 07/KPPU-L/2007 tanggal 19 November 2007 berkaitan dengan transaksi kepemilikan silang oleh Temasek Holdings dan praktik monopoli oleh Telkomsel, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai pelanggaran Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan antara lain: • Telkomsel tidak terbukti melanggar pasal 25.1.b Undang-Undang tersebut, • Telkomsel telah melanggar pasal 17.1 Undang-Undang tersebut, • Memerintahkan Temasek Holdings dan perusahaan afiliasinya yang terkait untuk melepaskan kepemilikannya di Indosat atau Telkomsel dengan syarat-syarat sebagai berikut: Jumlah maksimum persentase kepemilikan untuk masing-masing pembeli adalah 5%, Pembeli tidak memiliki hubungan dengan Temasek Holdings. • Telkomsel diharuskan membayar denda sebesar Rp25.000 juta dan memerintahkan Telkomsel untuk menghentikan praktik pengenaan tarif yang tinggi dan menurunkan tarif paling sedikit sebesar 15% dari tarif yang berlaku. Pada tanggal 9 Mei 2008, Pengadilan Negeri telah mengumumkan keputusannya dan menyimpulkan antara lain sebagai berikut: • Telkomsel tidak terbukti melanggar pasal 25.1.b Undang-Undang tersebut, • Telkomsel telah melanggar pasal 17.1 Undang-Undang tersebut, • Memerintahkan Temasek Holdings dan perusahaan afiliasinya yang terkait untuk melepaskan salah satu kepemilikannya di Indosat atau Telkomsel atau mengurangi kepemilikannya menjadi 50% pada masing-masing perusahaan dalam batas waktu dua belas bulan dari tanggal keputusan ini telah menjadi final dan mengikat secara hukum syaratsyarat sebagai berikut: Jumlah maksimum persentase kepemilikan untuk masing-masing pembeli adalah 10%, Pembeli tidak memiliki hubungan dengan Temasek Holdings. • Telkomsel diharuskan membayar denda sebesar Rp15 miliar, • Pengadilan Negeri tidak menyetujui keputusan KPPU mengenai perintah untuk menurunkan tarif tersebut karena KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tarif tersebut.

121


50. KONTINJENSI (lanjutan) d. (lanjutan) Pada tanggal 22 Mei 2008, manajemen telah mengajukan keberatan hukum kepada MA. Pada tanggal 9 September 2008, MA mencabut keputusan Pengadilan Negeri yang memerintahkan Temasek Holdings dan perusahaan afiliasinya yang terkait untuk melepaskan salah satu kepemilikannya di Indosat atau Telkomsel. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Telkomsel sedang meninjau hasil keputusan tersebut untuk menentukan tindakan pembelaan selanjutnya termasuk opsi untuk uji materiil oleh MA. e. Pelanggan tertentu Telkomsel, Indosat, dan PT Excelcomindo Pratama (“Excelcomindo”) yang berdomisili di Bekasi, Tangerang, dan berbagai wilayah lainnya, yang diwakili oleh Penasehat Hukum, mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class-action) ke pengadilan untuk menggugat Telkomsel, Perusahaan, Indosat, Pemerintah, Temasek Holdings, dan perusahaanperusahaan afiliasinya (”Para Pihak”). Para pihak digugat melakukan praktik pengenaan tarif tinggi yang berpotensi merugikan para pelanggan tersebut. Pada tanggal 8 Juli 2008, gugatan perwakilan kelompok (class-action) ke Pengadilan Negeri Bekasi untuk menggugat Telkomsel oleh beberapa pelanggan tertentu, telah ditolak dan kasus tersebut telah ditutup. Pada tanggal 14 Agustus 2008, berdasarkan keputusan pengadilan, gugatan perwakilan kelompok (class-action) di Tangerang dan wilayah lainnya dikonsolidasi menjadi satu kasus. Pelanggan di berbagai wilayah lainnya keberatan atas keputusan tersebut dan mengajukan keberatan hukum ke MA (Catatan 52d). Manajemen berkeyakinan bahwa Telkomsel telah mengenakan tarif sesuai dengan peraturan, sehingga gugatan tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat. f.

Perusahaan, Telkomsel, beserta tujuh operator telekomunikasi domestik lainnya sedang diperiksa oleh KPPU dengan tuduhan melakukan praktik kartel SMS. Hasil dari pemeriksaan tersebut pada tanggal 17 Juni 2008, KPPU menyatakan bahwa Perusahaan, Telkomsel, dan beberapa operator lainnya terbukti melanggar pasal 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan menjatuhkan denda kepada Perusahaan dan Telkomsel masing-masing sebesar Rp18.000 juta dan Rp25.000 juta. Sehubungan dengan Keputusan KPPU tanggal 17 Juni 2008, Perusahaan dan Telkomsel telah mengajukan keberatan masing-masing ke Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing pada tanggal 14 Juli 2008 dan 11 Juli 2008. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada praktik kartel yang dilakukan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat keputusan atas pengajuan keberatan tersebut.

Atas kasus-kasus tersebut di atas, Perusahaan dan anak perusahaan berpendapat bahwa hasil dari kelanjutan pemeriksaan atau keputusan pengadilan tersebut tidak akan membawa dampak material terhadap keuangan Perusahaan dan anak perusahaan.

122


51. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM VALUTA ASING Saldo aset dan kewajiban moneter dalam valuta asing adalah sebagai berikut: 2008 Valuta asing (dalam jutaan) Aset Kas dan setara kas Dolar A.S. Euro Dolar Singapura Yen Jepang Ringgit Malaysia Investasi sementara Dolar A.S. Piutang usaha Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Dolar A.S. Pihak ketiga Dolar A.S. Piutang lain-lain Dolar A.S. Dolar Singapura Pound sterling Inggris Euro Aset lancar lainnya Dolar A.S. Euro Uang muka dan aset tidak lancar lainnya Dolar A.S. Dolar Singapura Rekening escrow Dolar A.S.

Valuta asing (dalam jutaan)

Setara Rupiah

180,47 27,60 0,46 1,18 0,03

1.963.730 425.647 3.473 141 108

169,40 62,59 9,55 -

1.592.379 861.190 792 -

8,00

86.800

7,83

73.508

1,26

13.678

2,56

24.075

55,86

606.344

49,79

467.918

0,68 0,11 0,01 0,01

7.357 820 193 184

0,15 0,01 0,01

1.394 231 88

0,94 0,01

10.190 87

3,93 0,05

36.897 659

3,30 0,07

36.061 495

2,54 -

23.949 -

4,57

49.557

-

-

Jumlah aset Kewajiban Hutang usaha Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Dolar A.S. Dolar Singapura Euro Pihak ketiga Dolar A.S. Euro Dolar Singapura Pound sterling Inggris Yen Jepang Franc Swiss Dolar Hongkong Hutang lain-lain Dolar A.S. Dolar Singapura Pound sterling Inggris Biaya yang masih harus dibayar Dolar A.S. Euro Dolar Singapura Yen Jepang Pound sterling Inggris Uang muka pelanggan dan pemasok Dolar A.S.

2007 Setara Rupiah

3.204.865

3.083.080

0,64 -

6.974 -

1,51 0,50

14.204 22 6.927

422,51 84,79 0,59 0,04 0,51 -

4.626.483 1.308.456 4.498 573 62 13 -

29,29 6,06 0,14 0,01 0,01 0,16

275.319 83.379 932 260 86 190

0,05 0,05 -

510 373 -

0,50 -

4.673 10 2

55,34 16,63 2,27 43,83 -

605.947 256.595 17.257 5.313 -

163,34 67,78 0,37 46,85 0,05

1.538.362 933.328 2.394 3.890 854

1,76

19.244

1,28

12.001

123


51. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM VALUTA ASING (lanjutan) 2008 Valuta asing (dalam jutaan) Kewajiban (lanjutan) Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Dolar A.S. Yen Jepang Euro Hutang jangka panjang Dolar A.S. Yen Jepang

2007 Setara Rupiah

Valuta asing (dalam jutaan)

Setara Rupiah

135,87 767,90 -

1.487.742 93.085 -

140,69 955,40 7,34

1.322.495 79.336 100.949

264,84 11.518,46

2.900.044 1.396.268

383,06 12.286,36

3.600.375 1.020.260

Jumlah kewajiban

12.729.437

9.000.248

Kewajiban bersih

(9.524.572)

(5.917.168)

Aktivitas Perusahaan dan anak perusahaan membuka kemungkinan terhadap berbagai risiko keuangan termasuk dampak perubahan harga pasar surat hutang dan efek, nilai tukar mata uang asing dan tingkat bunga. Program manajemen risiko Perusahaan dan anak perusahaan secara keseluruhan memberikan perhatian pada sifat pasar uang yang tidak terduga dan berusaha untuk meminimalkan dampak yang berpotensi buruk terhadap kinerja Perusahaan dan anak perusahaan. Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan. Jika Perusahaan dan anak perusahaan melaporkan aset dan kewajiban dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2008 menggunakan kurs tanggal 8 Mei 2009, rugi selisih kurs yang belum terealisasi berkurang sebesar Rp633.769 juta. 52. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA a. Pada tanggal 9 Januari 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian dengan Apple, Inc untuk pembelian produk iPhone dan pemasaran kepada para pelanggan bekerjasama dengan pihak ketiga (PT Trikomsel OKE), serta penyediaan layanan jaringannya. Jumlah minimum kumulatif iPhone yang harus dibeli pada 31 Desember 2009, 2010, dan 2011 masing-masing sebesar 125.000, 300.000, dan 500.000 unit. b. Pada tanggal 16 Januari 2009, salah seorang terdakwa kasus penyediaan jasa VoIP KSO VII di Pengadilan Tinggi Bali mengajukan Kasasi ke MA (Catatan 50c). c.

Pada tanggal 16 Januari 2009 dan 23 Januari 2009, Telkomsel ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan serta mengoperasikan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil (Program KPU) senilai Rp1,66 triliun, yang meliputi seluruh wilayah Indonesia kecuali Sulawesi, Maluku, dan Papua. Telkomsel juga akan mendapatkan lisensi jaringan tetap lokal dan hak untuk menggunakan frekuensi radio pada pita frekuensi 2.390 MHz-2.400 MHz. Pada tanggal 18 Februari 2009 dan 16 Maret 2009, berdasarkan pada Keputusan No. 62/KEP/M.KOMINFO/02/2009 tanggal 18 Februari 2009 dan Keputusan No. 88/KEP/M.KOMINFO/02/2009 tanggal 16 Maret 2009, Menkominfo memberikan Telkomsel izin prinsip untuk mengoperasikan jaringan tidak bergerak di bawah Program KPU dengan masa berlaku 6 bulan bergantung pada uji layak operasi. Izin ini dapat diperpanjang untuk tiga bulan berdasarkan evaluasi dari DJPT. 124


52. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan) d. Pada tanggal 21 Januari 2009, dalam keputusannya No. 01K/Pdt.Sus/2009, MA menyetujui tuntutan para pelanggan, oleh karena itu, gugatan perwakilan kelompok (class-action) diproses secara terpisah pada masing-masing pengadilan (Catatan 50e). e. Pada tanggal 29 Januari 2009, para pemegang saham Telkomsel setuju untuk melakukan pergantian Direktur Utama dari Itoy Kiskenda Suriahardja kepada Sarwoto Atmosutarno dan pergantian Direktur Perencanaan dan Pengembangan dari Syarif Syarial Ahmad kepada Herfini Haryono, yang dinyatakan dalam akta notaris Mala Mukti, S.H., LLM. No. 19 tanggal 11 Februari 2009. f.

Pada tanggal 30 Januari 2009, Telkomsel menarik sisa fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp300 miliar (Catatan 22b.v).

g. Pada bulan Februari 2009, Telkomsel menerima sebagian klaim atas restitusi pajak Telkomsel tahun fiskal 2002 sebesar Rp167 miliar dan tahun fiskal 2004/2005 sebesar Rp180 miliar (Catatan 38a). h. Pada tanggal 23 Februari 2009, Telkomsel mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatan PPN yang tidak disetujui sebesar Rp215 miliar (Catatan 38f.ii.b). i.

Pada tanggal 25 Februari 2009, Otoritas Pajak mengajukan uji materiil kepada MA, atas keputusan Pengadilan Pajak untuk menerima pengajuan banding Telkomsel untuk pengembalian sebesar Rp115 miliar. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat keputusan atas pengajuan uji materiil tersebut. Telkomsel berkeyakinan bahwa keputusan Pengadilan telah ditetapkan secara tepat. Oleh karena itu, pada tanggal 3 April 2009, Telkomsel mengajukan tanggapan (kontra memori) ke MA (Catatan 38f.ii).

j.

Pada tanggal 2 Maret 2009, 12 penyelenggara telekomunikasi dan PT Pratama Jaringan Nusantara (“PJN”) menandatangani perjanjian pengoperasian Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi (“SKTT”) yang menunjuk PJN untuk mengadakan proses kliring interkoneksi suara.

k.

Pada tanggal 3 Maret 2009, Perusahaan dan ISS Reshetnev (Rusia) menandatangani perjanjian pengadaan Satelit Telkom-3 senilai US$179 juta yang meliputi pembuatan satelit, jasa peluncuran, penyediaan perangkat pengendali satelit, jasa pelatihan, dan internship. Satelit tersebut memiliki kapasitas 42 transponder yang mencakup wilayah ASEAN dan dijadwalkan untuk diluncurkan pada bulan Agustus 2011.

l.

Pada tanggal 3 Maret 2009 dan 13 Maret 2009, Telkomsel, Ericsson Indonesia, Ericsson AB, PT Nokia Siemens Indonesia, Nokia Siemens Networks Oy, Huawei International Pte. Ltd., dan PT Huawei Tech Investment menandatangani perjanjian pembangunan jaringan 2G BSS dan 3G UTRAN (2G BSS and 3G UTRAN Rollout Agreements) untuk penyediaan 2G GSM BSS dan 3G UMTS radio access network (Catatan 49a.ii). Selama berlakunya perjanjian tersebut, pemasok (kecuali Huawei International Pte. Ltd., dan PT Huawei Tech Investment) setuju untuk menyediakan vaucer, peralatan gratis, dan insentif komersial lainnya pada Telkomsel. Sebagian dari vaucer sebesar US$107,5 juta, disediakan pemasok sebagai penyesuaian harga yang tercantum dalam PO yang terbit sejak 1 Juli 2007 (Catatan 10d.v dan 49a.ii) 125


52. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan) m. Pada tanggal 12 Maret 2009, Perusahaan menandatangani Surat Pesanan-6 Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Speedy Access paket-2 dengan Konsorsium Huawei senilai Rp79.475 juta. n. Pada tanggal 20 Maret 2009, berkaitan dengan klaim restitusi untuk kelebihan bayar PPh Badan tahun 2008, Otoritas Pajak memberitahu Telkomsel bahwa pemeriksaan pajak untuk tahun tersebut akan dilakukan (Catatan 38b). o. Pada tanggal 23 Maret 2009, Perusahaan dan APT Satellite Company Limited menandatangani Perjanjian Kerjasama Posisi Orbit 142E Derajat (142E Degree Orbital Position Cooperation Agreement) senilai US$16,8 juta. p. Pada tanggal 30 Maret 2009, Perusahaan menandatangani Surat Pesanan-5 Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Outside Plant Fiber Optik 2008 paket-11 Netre Sumbagsel dengan Telekomindo senilai Rp52.408 juta. q. Pada tanggal 31 Maret 2009, Perusahaan menandatangani Surat Pesanan-5 Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Speedy Access paket-3 dengan Konsorsium Huawei senilai Rp61.435 juta. r.

Pada tanggal 1 April 2009, Perusahaan menurunkan tarif internet rata-rata 20% tergantung pada paket berlangganan (Catatan 48g).

53. STANDAR AKUNTANSI BARU DI INDONESIA Standar Akuntansi Baru di Indonesia yang relevan terhadap Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut: (i) PSAK 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” Pada bulan Desember 2006, DSAK mengeluarkan PSAK 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” yang menggantikan PSAK 50, “Akuntansi Investasi Efek Tertentu”. PSAK 50 (Revisi 2006) memberikan pedoman bagaimana mengungkapkan dan menyajikan instrumen keuangan pada laporan keuangan dan menentukan apakah instrumen keuangan adalah instrumen kewajiban atau ekuitas. Standar ini digunakan untuk klasifikasi atas instrumen keuangan dari prespektif penerbitnya, dalam aset keuangan, kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban keuangan akan saling hapus. PSAK 50 (Revisi 2006) melengkapi ketentuan pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan yang diatur pada PSAK 55 (Revisi 2006). DSAK menunda pemberlakuan PSAK 50 (Revisi 2006) hingga 1 Januari 2010 berdasarkan surat DSAK No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008 tentang, “Pengumuman Perubahan Tanggal Efektif PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006)” tertanggal 30 Desember 2008. Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 50 (Revisi 2006) terhadap laporan keuangan konsolidasian.

126


53. STANDAR AKUNTANSI BARU DI INDONESIA (lanjutan) (ii) PSAK 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” Pada bulan Desember 2006, DSAK mengeluarkan PSAK 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” yang menggantikan PSAK 55 (Revisi 1999), “Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai”. PSAK 55 (Revisi 2006) memberikan pedoman pengakuan, pengukuran, dan penghentian pengakuan aset keuangan dan kewajiban keuangan termasuk instrumen derivatif. Standar tersebut juga memberikan pedoman pengakuan dan pengukuran kontrak penjualan dan pembelian item non-keuangan. DSAK menunda pemberlakuan PSAK 55 (Revisi 2006) hingga 1 Januari 2010 berdasarkan surat DSAK No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008 tentang, “Pengumuman Perubahan Tanggal Efektif PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006)” tertanggal 30 Desember 2008. Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 55 (Revisi 2006) terhadap laporan keuangan konsolidasian. (iii) PSAK 14 (Revisi 2008), “Persediaan” Pada bulan September 2008, DSAK mengeluarkan PSAK 14 (Revisi 2008), “Persediaan” yang menggantikan PSAK 14 (1994), “Persediaan”. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan terkait diakui. Pernyataan ini menyediakan panduan dalam menentukan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan menjadi nilai realisasi neto dan larangan penggunaan rumus biaya Last in First Out (LIFO). Pernyataan ini juga memberikan panduan rumus biaya yang digunakan untuk menentukan biaya persediaan. PSAK 14 (Revisi 2008) diterapkan secara prospektif untuk laporan keuangan yang meliputi periode yang dimulai, pada, dan setelah 1 Januari 2009. Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 14 (Revisi 2008) terhadap laporan keuangan konsolidasian. (iv) PSAK 26 (Revisi 2008), “Biaya Pinjaman” Pada bulan September 2008, DSAK mengeluarkan PSAK 26 (Revisi 2008), “Biaya Pinjaman” yang menggantikan PSAK 26, “Biaya Pinjaman”. PSAK 26 (Revisi 2008) memberikan pedoman terkait dengan permulaan, penghentian sementara, dan penghentian kapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian dari biaya perolehan suatu aset. PSAK 26 (Revisi 2008) mengharuskan biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi suatu aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara PSAK 26 (Revisi 2008) dan PSAK 26. PSAK 26 (Revisi 2008) efektif berlaku sejak 1 Januari 2010. Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 26 (Revisi 2008) terhadap laporan keuangan konsolidasian.

127


54. REKLASIFIKASI AKUN Beberapa akun tertentu dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007 dan 2006 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008, dengan rincian sebagai berikut : Sebelum reklasifikasi Neraca konsolidasian 31 Desember 2007: Aset tetap - harga perolehan Akumulasi penyusutan

Reklasifikasi

Setelah reklasifikasi

114.898.701 (54.434.809)

(817.059) 428.975

114.081.642 (54.005.834)

Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan

60.463.892

(388.084)

60.075.808

Goodwill dan aset tidak berwujud lainnya - nilai tercatat bruto Akumulasi amortisasi

8.038.847 (4.651.719)

817.059 (428.975)

8.855.906 (5.080.694)

Goodwill dan aset tidak berwujud lainnya - setelah dikurangi akumulasi amortisasi

3.387.128

388.084

3.775.212

Piutang restitusi pajak Pajak dibayar di muka

420.550 47.683

Neraca konsolidasian 31 Desember 2006: Aset tetap - harga perolehan Akumulasi penyusutan

(12.539) 12.539

408.011 60.222

99.310.440 (45.043.380)

(592.506) 324.447

98.717.934 (44.718.933)

Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan

54.267.060

(268.059)

53.999.001

Goodwill dan aset tidak berwujud lainnya - nilai tercatat bruto Akumulasi amortisasi

8.038.847 (3.602.242)

592.506 (324.447)

8.631.353 (3.926.689)

Goodwill dan aset tidak berwujud lainnya - setelah dikurangi akumulasi amortisasi

4.436.605

268.059

4.704.664

128


54. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan) Sebelum reklasifikasi Laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007: Beban usaha - penyusutan Beban usaha - umum dan administrasi Laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006: Beban usaha - penyusutan Beban usaha - umum dan administrasi

129

Reklasifikasi

Setelah reklasifikasi

9.545.004

(104.528)

9.440.476

3.567.666

104.528

3.672.194

9.178.343

(84.156)

9.094.187

3.271.427

84.156

3.355.583


55. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan anak perusahaan, disusun berdasarkan GAAP Indonesia, yang berbeda secara signifikan dalam hal-hal tertentu dengan U.S. GAAP. Laporan arus kas konsolidasian beserta rekonsiliasi pada Catatan 56 disusun sesuai dengan Statement of Financial Accounting Standard (“SFAS”) 95, “Statement of Cash Flows” (“SFAS 95”). Uraian perbedaan-perbedaan dan pengaruhnya terhadap laba bersih dan ekuitas adalah sebagai berikut: (1)

Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP a.

Imbalan pemutusan kontrak kerja secara sukarela Berdasarkan GAAP Indonesia, imbalan pemutusan kontrak kerja secara sukarela diakui sebagai kewajiban apabila Perusahaan telah menunjukkan komitmen untuk memberikan imbalan pemutusan kontrak kerja atas penawaran yang diberikan untuk mendorong minat karyawan untuk mengundurkan diri secara sukarela. Berdasarkan U.S. GAAP, imbalan pemutusan kontrak kerja secara sukarela diakui sebagai kewajiban apabila karyawan telah menerima tawaran pemutusan kontrak kerja dan jumlah imbalan dapat diestimasi dengan andal.

b.

Kapitalisasi selisih kurs ke aset dalam konstruksi Berdasarkan GAAP Indonesia, laba atau rugi selisih kurs yang timbul dari pinjaman yang digunakan untuk membiayai pembangunan aset yang memenuhi syarat dikapitalisasi sebagai bagian dari harga perolehan dari suatu aset yang memenuhi syarat tersebut. Kapitalisasi laba rugi selisih kurs dihentikan pada saat pembangunan secara substansial telah selesai dan aset yang dibangun siap digunakan. Berdasarkan U.S. GAAP, laba rugi selisih kurs langsung dikreditkan dan dibebankan pada laba atau rugi konsolidasian pada saat terjadinya.

c.

Instrumen derivatif melekat Perusahaan dan anak perusahaan melakukan perjanjian dengan pemasok yang mengharuskan pembayaran dengan menggunakan berbagai mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional dari kedua belah pihak. Berdasarkan GAAP Indonesia, perjanjian yang mengharuskan pembayaran dalam mata uang asing yang berbeda dengan mata uang fungsional salah satu pihak atau pihak yang terkait dengan perjanjian dianggap tidak mengandung instrumen derivatif mata uang asing melekat jika mata uang tersebut lazim digunakan dalam transaksi bisnis lokal. Berdasarkan U.S. GAAP, kondisi di atas tidak berlaku, kecuali barang dan jasa yang diperoleh secara rutin didenominasi dalam mata uang yang lazim digunakan dalam perdagangan internasional. Dengan demikian, instrumen derivatif mata uang asing harus dipisahkan dari kontrak utama dan dicatat sebagai instrumen derivatif mata uang asing melekat.

130


55. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan) (1) Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan) d.

Kapitalisasi biaya bunga ke aset dalam konstruksi Berdasarkan GAAP Indonesia, aset tertentu yang memenuhi syarat atas kapitalisasi biaya bunga adalah aset yang membutuhkan waktu minimum 12 bulan untuk siap digunakan atau dijual. Apabila pinjaman digunakan secara khusus untuk memperoleh suatu aset tertentu, maka jumlah biaya bunga yang dikapitalisasi adalah seluruh biaya bunga yang timbul selama periode konstruksi tersebut dikurangi dengan pendapatan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Berdasarkan U.S. GAAP, tidak ada batasan jangka waktu minimum pembangunan (misalnya minimum 12 bulan masa konstruksi) dimana biaya bunga dapat dikapitalisasi. Jumlah beban bunga yang dikapitalisasi ke aset yang memenuhi syarat adalah beban bunga selama masa konstruksi yang secara teoritis dapat dihindari apabila pengeluaran untuk aset tersebut tidak dilakukan. Beban bunga tersebut tidak harus berasal dari pinjaman yang digunakan secara khusus untuk memperoleh suatu aset tertentu. Jumlah beban bunga yang dikapitalisasi selama suatu periode ditentukan dengan menghitung tingkat bunga dikalikan dengan rata-rata akumulasi pengeluaran untuk aset tersebut selama periode tersebut. Pendapatan bunga yang timbul dari pinjaman yang tidak digunakan diakui langsung sebagai pendapatan pada laporan laba rugi konsolidasian.

e.

PBH Berdasarkan GAAP Indonesia, aset tetap yang dibangun oleh mitra usaha berdasarkan PBH diakui sebagai aset tetap PBH oleh pihak yang akan menerima pengalihan kepemilikan aset tetap tersebut pada akhir masa bagi hasil, dengan akun tandingan pendapatan yang ditangguhkan. Aset tetap tersebut disusutkan selama masa manfaatnya, sedangkan pendapatan ditangguhkan diamortisasi selama masa bagi hasil. Perusahaan mencatat bagiannya atas pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi bagian mitra usaha. Berdasarkan U.S. GAAP, PBH dicatat sama seperti sewa pembiayaan, dimana aset dan kewajiban PBH disajikan pada neraca konsolidasian. Semua pendapatan yang dihasilkan dari PBH diakui sebagai bagian pendapatan yang berasal dari operasi, sementara sebagian dari pendapatan yang merupakan bagian mitra usaha dicatat sebagai beban bunga dan disajikan sebagai pengurang atas kewajiban PBH.

f.

Imbalan kerja Perusahaan dan anak perusahaan menerapkan PSAK 24 (Revisi 2004) dalam mencatat biaya manfaat pensiun, imbalan kesehatan pasca kerja dan imbalan pasca kerja lainnya untuk tujuan pelaporan keuangan berdasarkan GAAP Indonesia.

131


55. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan) (1) Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan) f.

Imbalan kerja (lanjutan) Perbedaan perlakuan akuntansi untuk manfaat pensiun, imbalan kesehatan pasca kerja dan imbalan pasca kerja lainnya antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP adalah sebagai berikut: i. Biaya jasa lalu Berdasarkan GAAP Indonesia, beban jasa lalu langsung diakui apabila karyawan telah berhak (vested) atau diamortisasi dengan menggunakan garis lurus selama periode rata-rata sampai dengan karyawan berhak memperoleh manfaat. Amortisasi dicatat sebagai komponen beban manfaat berkala bersih pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan. Berdasarkan U.S. GAAP, biaya jasa lalu (vested and non-vested benefits) ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis selama estimasi sisa masa kerja karyawan aktif dan jumlah yang diakui dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian. ii. Kewajiban transisi untuk manfaat pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja Berdasarkan GAAP Indonesia, kewajiban transisi diakui pada tanggal 1 Januari 2004, pada saat penerapan PSAK 24 (Revisi 2004). Berdasarkan U.S. GAAP, kewajiban transisi yang timbul dari penerapan SFAS 87, ”Employers’ Accounting for Pensions” (“SFAS 87”) pada tanggal 1 Januari 1992 dan SFAS 106, ”Employers’ Accounting for Postretirement Benefits Other Than Pensions” (“SFAS 106”) pada tanggal 1 Januari 1995, ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis masing-masing selama estimasi sisa masa kerja untuk karyawan aktif dan 20 tahun. Lebih lanjut, perbedaan tanggal penerapan menyebabkan perbedaan yang signifikan pada akumulasi laba rugi aktuaria yang belum diakui.

132


55. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan) (1) Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan) f.

Imbalan kerja (lanjutan) Pada bulan September 2006, Financial Accounting Standard Board (“FASB”) mengeluarkan SFAS 158, ”Employers’ Accounting for Defined Benefit Pension and Other Postretirement Plans - an amendment of FASB Statement No. 87, 88, 106 and 132R” (“SFAS 158”). SFAS 158 mensyaratkan pengakuan status pendanaan dan pengungkapan informasi yang diperlukan, efektif berlaku untuk tahun fiskal yang berakhir setelah tanggal 15 Desember 2006. Perusahaan dan anak perusahaan telah menerapkan pengakuan dan pengungkapan sesuai dengan SFAS 158 untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006. SFAS 158 tidak mengubah cara perhitungan beban pensiun berkala bersih seperti yang telah diatur dalam SFAS 87, SFAS 106, dan SFAS 112, “Employers' Accounting for Postemployment Benefits - an amendment of FASB Statements No. 5 and 43” (“SFAS 112”). Pengaruh dari penerapan SFAS 158 adalah sebagai berikut: i. Perusahaan dan anak perusahaan tidak lagi melaporkan kewajiban minimum tambahan dan aset tidak berwujud terkait untuk kewajiban pensiun yang belum didanai karena status pendanaan untuk program manfaat yang tidak atau kurang didanai telah sepenuhnya diakui sebagai kewajiban pensiun bersih pada neraca konsolidasian. Tidak adanya persyaratan untuk mengakui kewajiban minimum tambahan berdasarkan U.S. GAAP sama dengan persyaratan dalam GAAP Indonesia. ii. Pada saat penerapan SFAS 158, rugi aktuarial yang belum diakui, beban jasa lalu, dan kewajiban transisi diakui pada saldo akumulasi laba komprehensif lainnya bersih setelah pajak. Selanjutnya saldo tersebut akan diamortisasi dan dilaporkan sebagai komponen beban manfaat berkala bersih dalam laporan laba rugi konsolidasian sesuai dengan SFAS 87, SFAS 106, dan SFAS 112.

g.

Bagian laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi Perusahaan dan anak perusahaan mencatat bagian atas laba atau rugi perusahaan asosiasi berdasarkan laporan keuangan perusahaan asosiasi yang telah disusun berdasarkan GAAP Indonesia. Untuk tujuan pelaporan keuangan yang didasarkan pada U.S. GAAP, Perusahaan dan anak perusahaan mengakui pengaruh perbedaan antara U.S. GAAP dan GAAP Indonesia di tingkat perusahaan asosiasi pada akun investasi dan bagian laba atau rugi dan laba atau rugi komprehensif lainnya atas perusahaan asosiasi tersebut.

133


55. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan) (1) Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan) h.

Hak atas tanah Di Indonesia, hak kepemilikan atas tanah ada pada Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Agraria No. 5 tahun 1960. Penggunaan atas tanah dilakukan melalui hak atas tanah, dimana pemegang hak menikmati penggunaan penuh atas tanah untuk masa yang telah ditentukan, dan dapat diperpanjang. Hak atas tanah pada umumnya dapat diperdagangkan dengan bebas dan dapat diagunkan sebagai jaminan atas pinjaman. Berdasarkan GAAP Indonesia, kepemilikan tanah tidak disusutkan kecuali jika diperkirakan bahwa kecil kemungkinan pemegang hak dapat memperoleh perpanjangan atau pembaharuan atas hak tersebut. Berdasarkan U.S. GAAP, harga atas tanah diamortisasi selama masa manfaat, yaitu masa kontrak penggunaan hak atas tanah, yang berkisar dari 20 sampai 30 tahun.

i.

Pengakuan pendapatan Berdasarkan GAAP Indonesia, pendapatan koneksi seluler, dan jaringan tetap nirkabel diakui pada saat sambungan terjadi (untuk jasa pasca bayar). Penjualan kartu perdana (starter pack) diakui sebagai pendapatan pada saat pengiriman kepada distributor, penyalur, atau pelanggan (untuk jasa pra bayar). Pendapatan dari jasa pemasangan baru sambungan telepon tidak bergerak diakui pada saat pemasangan. Pendapatan dari kartu telepon diakui pada saat Perusahaan menjual kartu-kartu tersebut. Berdasarkan U.S. GAAP, pendapatan dari pemasangan sambungan baru dan biaya tambahan terkait, namun tidak melebihi pendapatan sambungan baru, ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan sepanjang estimasi periode hubungan dengan pelanggan. Pendapatan dari kartu telepon diakui pada saat digunakan atau jatuh tempo.

j.

Amortisasi goodwill Berdasarkan GAAP Indonesia, periode amortisasi goodwill tidak lebih dari lima tahun, namun periode amortisasi lebih panjang diperbolehkan, sepanjang tidak lebih dari 20 tahun, apabila terdapat dasar yang tepat. Berdasarkan U.S. GAAP, goodwill tidak diamortisasi, melainkan diuji setiap tahun apakah telah mengalami penurunan nilai.

134


55. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan) (1) Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan) k.

Sewa pembiayaan Sebelum tahun 2008, berdasarkan GAAP Indonesia aset sewa pembiayaan dikapitalisasi hanya jika semua kriteria berikut terpenuhi: (a) penyewa memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa pada akhir masa sewa dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa, (b) jumlah pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa ditambah nilai sisa mencakup harga perolehan aset yang disewakan beserta bunganya, dan (c) masa sewa minimum 2 tahun. Efektif sejak 1 Januari 2008, berdasarkan PSAK 30R, kriteria untuk mengklasifikasi sewa sebagai sewa operasi dan sewa pembiayaan diubah. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, jika tidak, sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Standar tersebut dapat diterapkan untuk seluruh transaksi sejak awal perjanjian (‘retrospective application’) atau secara prospektif seakan-akan standar tersebut diterapkan sejak awal periode pelaporan (‘prospective apllication’). Perusahaan memutuskan memilih penerapan secara prospektif. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, berdasarkan keadaan tertentu, berbeda dengan US GAAP khususnya penggunaan pendekatan dalam melakukan penilaian. Berdasarkan U.S. GAAP, aset sewa pembiayaan dikapitalisasi jika salah satu kriteria berikut terpenuhi: (a) terdapat pengalihan kepemilikan secara otomatis pada akhir periode sewa, (b) perjanjian sewa memberikan hak opsi untuk membeli, (c) masa sewa mencakup 75% atau lebih dari masa manfaat ekonomis aset, dan (d) nilai kini seluruh pembayaran sewa pembiayaan mencapai minimum 90% dari nilai wajar aset. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia didasarkan pada penilaian risiko dan manfaat yang lebih memerlukan banyak pertimbangan, tidak mengatur ketentuan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan penilaian Perusahaan, sesuai sifat transaksi, dalam hal material, penerapan standar tersebut berpengaruh serupa. Pengaruh dari penerapan PSAK 30R pada sewa pembiayaan dicatat dalam laporan laba rugi tahun 2008 karena pengaruh pada tahun sebelumnya tidak signifikan. Oleh karena itu, perbedaan sebelumnya antara prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan U.S. GAAP dieliminasi sebagaimana disajikan dalam ikhtisar penyesuaian terhadap laba bersih konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

135


55. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan) (1) Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan) l.

Akuisisi Dayamitra Pada tanggal 17 Mei 2001, Perusahaan memperoleh 90,32% kepemilikan di Dayamitra dan sekaligus memperoleh opsi beli (“call option”) untuk membeli kepemilikan yang tersisa sebesar 9,68% dengan harga yang telah ditentukan pada tanggal yang telah disepakati. Berdasarkan U.S. GAAP, Perusahaan mengkonsolidasi 100% kepemilikan Dayamitra. Berdasarkan GAAP Indonesia, Perusahaan mencatat sisa kepemilikan 9,68% di Dayamitra sebagai kepemilikan minoritas dan mulai mengkonsolidasi 9,68% kepemilikan yang tersisa tersebut pada tanggal 14 Desember 2004, pada tanggal eksekusi opsi tersebut. Perbedaan waktu pengakuan kepemilikan 9,68% mengakibatkan adanya perbedaan pengakuan atas jumlah aset tidak berwujud dan beban amortisasi.

m.

Kewajiban yang timbul dari penghentian penggunaan aset (“Asset retirement obligations”) Sebelum tahun 2008, berdasarkan GAAP Indonesia, kewajiban yang timbul sehubungan dengan penghentian suatu aset tetap yang berasal dari pengadaan, konstruksi, pembangunan dan/atau dalam kegiatan normal aset tersebut, dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian periode berjalan pada saat terjadinya. Berdasarkan GAAP Indonesia yang telah direvisi, efektif sejak 1 Januari 2008, kewajiban tersebut dikapitalisasi ke aset terkait dan disusutkan selama masa manfaat aset tersebut. GAAP Indonesia, dalam hal tertentu berbeda dengan ketentuan U.S. GAAP khususnya dalam menentukan nilai kini kewajiban dan beban. Namun, karena dampaknya tidak signifikan terhadap periode-periode sebelumnya, akumulasi efek perbedaan tersebut dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2008.

n.

Pajak tangguhan Berdasarkan GAAP Indonesia, Perusahaan dan anak perusahaan tidak melakukan pengakuan pajak tangguhan atas beda temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas apabila perbedaan tersebut tidak akan terpulihkan pada masa depan. Untuk tujuan pelaporan keuangan, aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan sebagai akun-akun tidak lancar. Berdasarkan U.S. GAAP, Perusahaan mengakui pajak tangguhan atas seluruh beda temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Untuk tujuan pelaporan keuangan, aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan sebagai akun-akun lancar dan tidak lancar berdasarkan realisasi yang diharapkan dari aset dan kewajiban yang terkait.

136


55. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan) (1) Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan) o.

Penurunan nilai aset Berdasarkan GAAP Indonesia, kerugian penurunan nilai aset diakui apabila nilai tercatat suatu aset atau unit penghasil kas dimana aset tersebut berada melebihi nilai yang dapat dipulihkan (recoverable amount). Nilai aset tetap yang dapat dipulihkan adalah nilai yang lebih besar antara harga jual bersih dengan nilai pakainya (value in use). Dalam menentukan nilai pakai, taksiran arus kas di masa depan (future cash flow) didiskontokan menjadi nilai kini dengan menggunakan tarif diskonto sebelum pajak yang mencerminkan taksiran sekarang mengenai nilai waktu uang dan risiko spesifik yang terkait dengan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai aset dapat dipulihkan hanya jika terjadi perubahan dalam taksiran yang digunakan dalam menentukan nilai aset yang dapat dipulihkan. Pemulihan penurunan nilai aset tidak boleh dilakukan melebihi nilai tercatat yang seharusnya diakui, bersih setelah dikurangi penyusutan, seandainya pada tahun sebelumnya tidak ada pengakuan rugi penurunan nilai aset. Berdasarkan U.S. GAAP, kerugian penurunan nilai aset diakui apabila jumlah arus kas di masa depan yang diharapkan dari aset yang bersangkutan (tanpa didiskontokan dan biaya bunga) lebih kecil dari nilai tercatat aset yang bersangkutan. Aset yang mengalami penurunan nilai diturunkan nilainya menjadi nilai wajar yang didasarkan pada harga pasar resmi pada pasar yang aktif atau nilai diskonto taksiran arus kas di masa depan. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset sebelumnya tidak diperkenankan.

p.

Laba (rugi) pelepasan aset tetap Berdasarkan GAAP Indonesia, Perusahaan dan anak perusahaan mengklasifikasikan laba (rugi) pelepasan aset tetap sebagai bagian dari pendapatan (beban) lain-lain dan tidak diperhitungkan dalam menentukan laba usaha. Berdasarkan U.S. GAAP, laba (rugi) pelepasan aset tetap diklasifikasikan sebagai bagian dari beban usaha dan oleh karena itu diperhitungkan dalam menentukan laba usaha. Untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, laba usaha akan menjadi lebih tinggi (rendah) masing-masing sebesar (Rp15.659) juta, Rp20.641 juta, dan (Rp47.983) juta, dan pendapatan (beban) lain-lain akan menjadi lebih (tinggi) rendah sebesar jumlah yang sama terkait dengan diperhitungkannya laba (rugi) pelepasan aset tetap dalam menentukan laba usaha.

q.

Efek tersedia untuk dijual Berdasarkan GAAP Indonesia, efek tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya dan perubahan nilai wajar diakui sebagai “Laba (rugi) belum direalisasi atas pemilikan efek yang tersedia untuk dijual” pada ekuitas. Berdasarkan U.S. GAAP, efek tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya dan laba atau rugi yang belum direalisasikan dilaporkan sebagai komponen dalam akumulasi laba komprehensif lainnya pada bagian ekuitas.

137


55. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan) (1) Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan) r.

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan konsolidasian Berdasarkan GAAP Indonesia, investasi pada perusahaan asing dengan menggunakan metode ekuitas dilaporkan dengan menjabarkan aset dan kewajiban perusahaan asing tersebut dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal neraca. Pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan nilai tukar pada tanggal transaksi atau ratarata nilai tukar pada tahun berjalan untuk tujuan kepraktisan. Hasil dari penjabaran tersebut dilaporkan sebagai bagian dari “Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan konsolidasian” pada bagian ekuitas. Berdasarkan U.S. GAAP, selisih penjabaran tersebut dilaporkan dalam akumulasi laba komprehensif lainnya pada bagian ekuitas.

s.

Amandemen dan pernyataan kembali KSO VII Perusahaan telah mencatat amandemen dan pernyataan kembali atas perjanjian KSO VII sebagai sebuah penggabungan usaha dengan menggunakan metode pembelian. Berdasarkan GAAP Indonesia, nilai wajar dari pendapatan yang ditangguhkan dari perjanjian bagi hasil dianggap sama dengan nilai wajar dari aset tetap yang diperoleh dari perjanjian bagi hasil berdasarkan perlakuan akuntansi untuk perjanjian bagi hasil berdasarkan GAAP Indonesia. Berdasarkan U.S. GAAP, nilai wajar dari kewajiban berdasarkan perjanjian bagi hasil telah ditentukan sebesar Rp473.754 juta berdasarkan nilai kini dari estimasi pembayaranpembayaran di masa depan kepada mitra usaha dari BSI berdasarkan PBH. Berdasarkan GAAP Indonesia, selisih lebih harga perolehan atas kepemilikan Perusahaan atas nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan kewajiban yang diakui dicatat sebagai goodwill. Setelah melakukan alokasi atas harga perolehan terhadap semua aset dan kewajiban yang teridentifikasi, nilai sisa yang didapat dialokasikan sebagai aset tidak berwujud yang merupakan hak untuk mengoperasikan bisnis di wilayah KSO VII, dan diamortisasi selama sisa masa perjanjian KSO VII yaitu 4,3 tahun. Oleh karena itu, tidak ada pengakuan goodwill berdasarkan GAAP Indonesia. Untuk tujuan pelaporan keuangan yang didasarkan pada U.S. GAAP, hak untuk mengoperasikan bisnis di wilayah KSO VII merupakan hak yang diperoleh kembali dan diakui oleh Perusahaan sebagai sebuah aset tidak berwujud terpisah berdasarkan Emerging Issues Task Force (“EITF”) 04-1 “Accounting for Preexisting Relationships between the Parties to a Business Combination”. Aset tidak berwujud dinilai secara langsung untuk menentukan nilai wajarnya sesuai dengan persyaratan dalam EITF Topic No. D-108 “Use of the Residual Method to Value Acquired Assets Other Than Goodwill”. Selisih nilai pembelian atas nilai bersih yang dialokasikan atas aset yang diakuisisi dan kewajiban sebesar Rp61.386 juta diakui sebagai goodwill.

138


55. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan) (1) Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan) t.

Pengukuran nilai wajar Berdasarkan GAAP Indonesia, tidak ada standar akuntansi yang secara khusus menentukan pengukuran nilai wajar. Namun dalam hal tertentu terdapat beberapa standar akuntansi yang mensyaratkan atau mengijinkan penggunaan nilai wajar sebagai dasar pengukuran. Berdasarkan U.S. GAAP, informasi terkait dengan hirarki nilai wajar harus diungkapkan, dengan melakukan pemisahan terhadap pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi harga pasar resmi untuk aset dan kewajiban yang identik (Level 1), informasi signifikan lainnya yang dapat diobservasi (Level 2) dan informasi signifikan lainnya yang tidak dapat diobservasi (Level 3). Untuk aset dan kewajiban yang diukur dengan menggunakan nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3), Perusahaan harus mengungkapkan laba atau rugi yang direalisasi dan yang belum direalisasi yang merupakan bagian laba atau perubahan aset bersih selama periode bersangkutan. Per 31 Desember 2008, Perusahaan dan anak perusahaan telah memutuskan untuk menunda penerapan SFAS 157, “Fair Value Measurements” (“SFAS 157”) untuk aset dan kewajiban non keuangan, kecuali untuk yang diakui atau diungkapkan dalam laporan keuangan sebesar nilai wajarnya dengan basis pengulangan, berdasarkan FASB Staff Position FAS 157-2, “Effective Date of FASB Statement No.157” (“FSP 157-2”).

139


55. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan) (2)

a. Berikut adalah ikhtisar penyesuaian yang signifikan terhadap laba bersih konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 yang diperlukan seandainya U.S. GAAP diterapkan, sebagai pengganti GAAP Indonesia, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian:

Catatan Laba bersih menurut laporan laba rugi konsolidasian yang disusun berdasarkan GAAP Indonesia

2008

10.619.470

Penyesuaian ke U.S. GAAP kenaikan (penurunan) disebabkan oleh: Imbalan atas pemutusan kontrak kerja secara sukarela (a) Pembalikan penyusutan atas kapitalisasi selisih kurs (b) Laba selisih kurs - setelah dikurangi penyusutan masing-masing sebesar Rp12.540 juta, Rp14.634 juta, dan Rp nihil, atas kontrakkontrak yang mengandung instrumen derivatif valuta asing melekat (c) Kapitalisasi beban bunga atas aset dalam pembangunan setelah dikurangi penyusutan masing-masing sebesar Rp42.072 juta, Rp34.686 juta, dan Rp23.270 juta di tahun 2008, 2007, dan 2006 (d)

140

749.867

2007

2006

12.857.018

11.005.577

(1.461.149)

1.461.149

72.598

76.473

79.178

(627.432)

57.156

-

12.504

61.865

73.934



(lanjutan) a. (lanjutan) Catatan Pendapatan PBH Pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya Imbalan kesehatan pasca kerja Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi Amortisasi hak atas tanah Pengakuan pendapatan Amortisasi goodwill Sewa pembiayaan Penyesuaian konsolidasian Dayamitra Asset retirement obligations Amandemen dan pernyataan kembali KSO VII Pajak tangguhan: Pajak tangguhan atas penyertaan yang dicatat dengan metode ekuitas dan selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Pengaruh Pajak tangguhan terhadap penyesuaian ke U.S. GAAP

2008

2007

2006

(e)

53.900

274.917

58.545

(f) (f)

(95.819) (94.359)

(115.759) (97.572)

105.557 (101.205)

(g) (h) (i) (j) (k)

(366) (31.266) 64.536 17.048 11.628

(324) (20.481) 43.941 (31.988)

(223) (16.947) (4.547) 8.858 (27.580)

(l) (m)

11.387 25.735

11.388 (11.936)

11.127 (11.255)

(s)

16.269

15.857

4.479

(n)

(5.503)

(2.503)

2.053

(35.452)

329.387

(520.693)

Hak minoritas

145.275 109.479

(870.728) (20.733)

1.122.430 (16.559)

Penyesuaian bersih

254.754

(891.461)

1.105.871

Laba bersih berdasarkan U.S. GAAP

10.874.224

11.965.557

12.111.448

Laba bersih per saham berdasarkan U.S.GAAP - dalam Rupiah penuh

550,63

599,43

602,12

Laba bersih per ADS berdasarkan U.S. GAAP - dalam Rupiah penuh (40 saham Seri B per ADS)

22.025,34

23.977,20

24.085,00

141


55.

RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan) (2)

(lanjutan) b. Berikut adalah ikhtisar penyesuaian yang signifikan terhadap ekuitas konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 yang diperlukan seandainya U.S. GAAP diterapkan, sebagai pengganti GAAP Indonesia, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian: Catatan

2008

2007

34.314.071

33.748.579

(a)

749.867

-

(b)

(237.824)

(310.422)

(c)

(570.276)

57.156

(d) (e) (f) (f)

294.939 164.208 (250.601) 735.028

282.435 110.308 (984.031) (2.780.519)

(g) (h) (i) (j) (k)

(19.534) (152.693) (605.413) 110.985 (77.776)

(19.168) (121.427) (669.949) 93.937 (89.404)

(l) (m)

(22.742) -

(34.129) (25.735)

(s)

36.605

20.336

Ekuitas menurut neraca konsolidasian yang disusun berdasarkan GAAP Indonesia Penyesuaian ke U.S. GAAP - kenaikan (penurunan) disebabkan oleh: Imbalan atas pemutusan kontrak kerja secara sukarela Pembalikan penyusutan atas kapitalisasi selisih kurs Laba selisih kurs - setelah dikurangi penyusutan, atas kontrakkontrak yang mengandung instrumen derivatif valuta asing melekat Kapitalisasi beban bunga atas aset dalam pembangunan - setelah dikurangi penyusutan Pendapatan PBH Pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya Imbalan kesehatan pasca kerja Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi Amortisasi hak atas tanah Pengakuan pendapatan Amortisasi goodwill Sewa pembiayaan Penyesuaian konsolidasian Dayamitra Assets retirement obligations Amandemen dan pernyataan kembali KSO VII

142



(lanjutan) b. (lanjutan) Catatan Pajak tangguhan: Pajak tangguhan atas penyertaan yang dicatat dengan metode ekuitas dan selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Pengaruh Pajak tangguhan terhadap penyesuaian ke U.S. GAAP

2008

(n)

2007

27.567

35.561

151.942

522.430

Hak minoritas

334.282 78.934

(3.912.621) (18.145)

Penyesuaian bersih

413.216

(3.930.766)

Ekuitas berdasarkan U.S. GAAP

34.727.287

c. Perubahan ekuitas berdasarkan U.S. GAAP untuk 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 adalah sebagai berikut: 2008 Ekuitas, awal tahun Perubahan selama tahun berjalan: Laba bersih berdasarkan U.S. GAAP Dividen Akumulasi laba komprehensif lainnya, bersih setelah pajak Kompensasi terminasi dini hak eksklusifitas Modal saham yang diperoleh kembali Ekuitas, akhir tahun

tahun-tahun

29.817.813

yang

2007

berakhir 2006

29.817.813

26.308.572

24.568.488

10.874.224 (8.034.515)

11.965.557 (6.047.448)

12.111.448 (5.371.107)

4.067.227 90.000 (2.087.462)

(1.274.468) 90.000 (1.224.400)

(4.138.046) 90.000 (952.211)

34.727.287

29.817.813

26.308.572

d. Ikhtisar neraca konsolidasian berdasarkan U.S. GAAP adalah sebagai berikut: 2008

2007

Neraca konsolidasian Aset lancar Aset tidak lancar

15.597.511 76.636.284

16.976.961 66.962.794

Jumlah aset

92.233.795

83.939.755

Kewajiban jangka pendek Kewajiban jangka panjang

27.032.520 20.869.141

22.068.425 22.730.610

Jumlah kewajiban Hak minoritas atas aset bersih anak perusahaan Ekuitas

47.901.661 9.604.847 34.727.287

44.799.035 9.322.907 29.817.813

Jumlah kewajiban dan ekuitas

92.233.795

83.939.755

143


55.

RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan) (3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC a. PPh (i) Rekonsiliasi antara perkiraan penyisihan PPh berdasarkan U.S. GAAP dengan penyisihan PPh aktual berdasarkan U.S. GAAP adalah sebagai berikut: 2008

2007

2006

Laba sebelum pajak konsolidasian berdasarkan U.S. GAAP

20.499.040

24.398.041

23.634.675

PPh berdasarkan U.S. GAAP menurut tarif pajak yang berlaku

5.917.643

7.319.412

7.090.402

240.999

233.151

200.841

106.924 (9.738) 50.733 39.450

6.645 28.225 30.343 35.286

13.882 25.288 28.931 39.544

(167.603)

(139.132)

(137.915)

(132.407)

131.664

Pengaruh beban yang tidak dapat dikurangkan (pendapatan yang bukan merupakan objek pajak) berdasarkan tarif pajak maksimum yang berlaku : Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih Amortisasi diskonto wesel bayar dan biaya pinjaman lainnya Denda pajak Imbalan kerja karyawan Perbedaan tetap atas Unit KSO Pendapatan yang telah dikenakan PPh final Penyesuaian atas kewajiban pajak tangguhan berkaitan dengan aset tetap Efek penurunan tarif di masa datang terhadap kewajiban pajak tangguhan Perusahaan dan anak perusahaan - bersih Lainnya Jumlah Beban penyisihan PPh berdasarkan U.S. GAAP

-

(637.543) 139.786

-

-

219.414

165.929

(236.992)

281.525

468.164

5.680.651

7.600.937

7.558.566

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, seluruh pendapatan usaha Perusahaan dan anak perusahaan diperoleh di wilayah Indonesia dan oleh karena itu, Perusahaan dan anak perusahaan tidak dikenakan PPh di negaranegara lain.

144



Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) a. PPh (lanjutan) (ii) Pajak tangguhan 2008 Aset pajak tangguhan Lancar Pendapatan yang ditangguhkan Penyisihan piutang ragu-ragu Penyisihan persediaan usang Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan Beban yang masih harus dibayar Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan Lain-lain

Tidak Lancar Pendapatan yang ditangguhkan Penyertaan jangka panjang Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan Beban LSA yang masih harus dibayar Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar Lain-lain

Total aset pajak tangguhan (sebelum offset) Kewajiban pajak tangguhan Jangka pendek Beban dibayar di muka Jangka panjang Aset tetap Aset tidak berwujud

Jumlah kewajiban pajak tangguhan (sebelum offset)

145

2007

31.014 297.319 16.408 22.991 131.392

37.130 371.809 16.012 206.976

301.370 32.474

347.276 23.329

832.968

1.002.532

120.473 22.972

163.854 35.561

402.649 54.210

680.174 -

350.057 41.497

691.995 134.003

991.858

1.705.587

1.824.826

2.708.119

(23.992)

(86.635)

(3.891.917) (604.979)

(4.177.923) (885.131)

(4.496.896)

(5.063.054)

(4.520.888)

(5.149.689)



Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) a. PPh (lanjutan) (ii) Pajak tangguhan (lanjutan)

Kewajiban pajak tangguhan bersih - disajikan setelah offset dalam neraca konsolidasian adalah sebagai berikut: Aset pajak tangguhan - lancar Kewajiban pajak tangguhan - lancar Aset pajak tangguhan - tidak lancar Kewajiban pajak tangguhan - tidak lancar

2008

2007

813.962 (4.985) 32.991 (3.538.030)

926.738 (10.841) 8.190 (3.365.657)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007, Perusahaan dan anak perusahaan mengadopsi SFAS 158 dan mengakui secara langsung aset pajak tangguhan yang berasal dari kewajiban masa transisi, biaya jasa lalu dan rugi aktuaria masing-masing sebesar Rp444.336 juta dan Rp777.691 juta, langsung pada akumulasi laba komprehensif lainnya. Aset pajak tangguhan dari nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan berasal dari pengurangan pajak yang dapat diklaim atas pembayaran tetap bulanan kepada MGTI dan BSI untuk perhitungan PPh badan. (iii) Akuntansi untuk ketidakpastian PPh Perusahan dan anak perusahaan menerapkan FASB Interpretation 48 “Uncertainty in Income Tax: an Interpretation of SFAS 109” (“FIN 48”) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2007. FIN 48 mengatur penentuan apakah suatu manfaat pajak yang diklaim atau diharapkan akan diklaim dalam pelaporan pajak harus diakui dalam Laporan Keuangan. Berdasarkan FIN 48, manfaat pajak dari suatu ketidakpastian posisi pajak diakui apabila besar kemungkinan terjadi, berdasarkan pertimbangan seluruh aspek teknis dari posisi pajak tersebut, bahwa posisi tersebut akan dapat dipertahankan dalam audit pajak oleh Kantor Pajak. Jumlah manfaat pajak yang diakui adalah jumlah terbesar dari manfaat pajak tersebut yang mempunyai kemungkinan dapat direalisasikan lebih besar daripada lima puluh persen dalam putusan final perpajakan. Berdasarkan analisis atas seluruh posisi pajak Perusahaan dan anak perusahaan yang terkait PPh yang diatur oleh SFAS 109, Perusahaan dan anak perusahaan menyimpulkan bahwa tidak terdapat dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun fiskal yang belum diaudit, serta pengakuan atas manfaat pajak yang tidak diakui tidak akan berdampak material terhadap tingkat pajak efektif untuk tahun-tahun tersebut. Perusahaan dan anak perusahaan berpendapat bahwa posisi saat ini untuk tidak mengakui manfaat pajak tidak akan berubah secara signifikan dalam 12 bulan ke depan.

146



Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) a. PPh (lanjutan) (iii) Akuntansi untuk ketidakpastian PPh (lanjutan) Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, tidak ada beban bunga dan denda atas PPh badan. Perusahaan dan anak perusahaan mencatat bunga dan denda untuk PPh kurang bayar, jika ada, masing-masing sebagai beban bunga dan beban lain-lain dalam laporan keuangan konsolidasian. Kantor Pajak telah melakukan pemeriksaan atas pajak Perusahaan sampai dengan tahun fiskal 2004, kecuali untuk tahun fiskal 2003, Telkomsel sampai dengan tahun fiskal 2005, kecuali untuk tahun fiskal 2003, GSD sampai dengan tahun fiskal 2002, dan Infomedia sampai dengan tahun fiskal 2003. Telkomsel, PIN, dan GSD saat ini sedang dalam pemeriksaan Kantor Pajak masing-masing untuk tahun fiskal 2006, 2007, dan 2007. b. Nilai wajar instrumen keuangan Metode dan asumsi berikut digunakan dalam menentukan taksiran nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan: (i) Kas dan setara kas dan penyertaan sementara Nilai tercatat akun ini mendekati nilai wajarnya karena jangka waktu instrumen yang singkat. (ii) Hutang bank jangka pendek dan hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Nilai tercatat akun ini mendekati nilai wajarnya karena jangka waktu instrumen kewajiban yang singkat. (iii) Instrumen derivatif melekat Piutang dan hutang derivatif terdiri atas derivatif melekat yang diakui berdasarkan U.S. GAAP. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan model internal. Model ini menekankan pada penggunaan input nilai pasar yang dapat diobservasi yang meliputi harga forward dan spot mata uang. (iv) Hutang jangka panjang Nilai wajar hutang jangka panjang diestimasi dengan mendiskontokan arus kas mendatang masing-masing instrumen menggunakan tingkat bunga terkini yang ditawarkan oleh bank-bank kreditur Perusahaan dan anak perusahaan untuk instrumen hutang serupa dengan jangka waktu yang setara.

147



Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) b. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan) (v) Estimasi nilai wajar aset dan kewajiban keuangan Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut: Nilai tercatat 2008 Kas dan setara kas Penyertaan sementara Piutang derivatif Hutang derivatif Hutang bank jangka pendek Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun: Pinjaman penerusan Hutang bank Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan Hutang jangka panjang: Pinjaman penerusan Hutang bank Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan 2007 Kas dan setara kas Penyertaan sementara Piutang derivatif Hutang derivatif Hutang bank jangka pendek Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun: Pinjaman penerusan Hutang bank Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan Hutang jangka panjang: Pinjaman penerusan Hutang bank Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan

148

Nilai wajar

6.889.945 267.044 47.769 482.064 46.000

6.889.945 267.044 47.769 482.064 46.000

490.692 5.014.766

490.692 5.014.766

1.297.857

1.297.857

3.949.431 7.495.144

3.518.405 6.950.343

1.458.545

1.373.444

10.140.791 159.504 254 46.316 573.669

10.140.791 159.504 254 46.316 573.669

446.540 3.222.507

446.540 3.222.507

1.134.512

1.134.512

3.727.884 4.165.168

3.402.797 4.073.021

2.500.273

2.601.574



Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) b. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan) (v) Estimasi nilai wajar aset dan kewajiban keuangan Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan) Metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan taksiran nilai wajar pada dasarnya mengandung unsur pertimbangan dan memiliki berbagai keterbatasan, termasuk hal-hal sebagai berikut: a. Nilai wajar yang disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi nilai tukar mata uang di masa depan. b. Taksiran nilai wajar belum tentu mengindikasikan jumlah yang akan dicatat oleh Perusahaan dan anak perusahaan pada saat pelepasan/penghentian aset dan kewajiban keuangan. c.

Laba komprehensif 2008 Laba bersih berdasarkan U.S. GAAP Laba (rugi) yang belum direalisasi atas pemilikan efek yang tersedia untuk dijual Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan perusahaan asosiasi, bersih setelah pajak masing-masing sebesar Rp2.491 juta, Rp704 juta, dan (Rp1.675) juta untuk tahun 2008, 2007, dan 2006 Rugi aktuaria yang belum diakui, beban jasa lalu, kewajiban transisi, bersih setelah pajak

10.874.224

2007

2006

11.965.557

12.111.448

(30.303)

2.372

9.613

5.811

1.644

(3.909)

4.091.718

(1.278.484)

14.941.450

10.691.089

12.117.152

Komponen akumulasi laba komprehensif lainnya adalah sebagai berikut: 2008 Laba (rugi) yang belum direalisasi atas pemilikan efek yang tersedia untuk dijual Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan perusahaan asosiasi Penyesuaian atas adopsi SFAS 158: Kewajiban transisi Biaya jasa lalu Rugi aktuaria

149

2007

2006

(19.066)

11.237

8.865

166.823

161.011

159.367

(152.587) (1.363.318) 173.173

(196.722) (1.475.427) (3.762.301)

(241.301) (1.055.840) (2.858.825)

(1.194.975)

(5.262.202)

(3.987.734)



Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) d. Imbalan kerja (i) Perusahaan a. Pengungkapan berdasarkan SFAS 132 (Revisi 2003), “Employers’ Disclosure about Pension and Other Postretirement Benefits” (“SFAS 132 (Revisi 2003)”) dan SFAS 106 adalah sebagai berikut: Pensiun 2008 Komponen beban imbalan berkala bersih Beban jasa Beban bunga Taksiran pengembalian aset program Amortisasi beban (laba) jasa lalu Rugi aktuaria yang diakui Amortisasi kewajiban transisi Beban imbalan berkala bersih Jumlah yang dibebankan ke Unit KSO dan anak perusahaan berdasarkan perjanjian Jumlah beban imbalan berkala bersih setelah dikurangi jumlah yang dibebankan ke unit KSO

Kesehatan

2007

2006

2008

282.134 1.076.969

441.174 976.920

187.960 768.586

(930.835)

(788.583)

(677.602)

283.564

253.601

-

2006

115.392 735.427

107.513 605.573

(343.366)

(237.937)

(145.264)

201.265

(367)

(367)

(367)

-

-

268.924

183.926

121.986

28.634

28.634

28.634

24.325

24.325

24.325

740.466

911.746

508.843

996.995

820.766

713.766

(1.460)

-

(839)

-

739.006

911.746

996.156

820.766

150

(16.159)

492.684

143.981 903.498

2007

(7.812)

705.954



Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) d. Imbalan kerja (lanjutan) (i) Perusahaan (lanjutan) b. Tabel berikut ini menyajikan perubahan kewajiban imbalan, perubahan aset program, dan bagian lancar dan tidak lancar dari beban yang masih harus dibayar yang diakui dalam neraca konsolidasian Perusahaan berdasarkan U.S. GAAP pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007: Pensiun 2008 Perubahan kewajiban imbalan Kewajiban imbalan pada awal tahun Beban jasa Beban bunga Kontribusi peserta program Rugi (laba) aktuaria Pembayaran imbalan Dampak perubahan manfaat Kewajiban imbalan pada akhir tahun Perubahan aset program Nilai wajar aset program pada awal tahun Pengembalian aktual aset program Kontribusi pemberi kerja Kontribusi peserta program Pembayaran imbalan Nilai wajar aset program pada akhir tahun Beban yang masih harus dibayar Beban yang masih harus dibayar lancar Beban yang masih harus dibayartidak lancar

10.727.812 282.134 1.076.969 44.593 (2.168.268) (446.266) -

Kesehatan

2007

8.121.381 441.174 976.920 43.396 939.408 (493.050) 698.583

2008

2007

8.925.612 143.981 903.498 (479.581) (221.995) (3.416.292)

6.985.343 115.392 735.427 (139.453) (174.520) 1.403.423

9.516.974

10.727.812

5.855.223

8.925.612

9.034.392

7.210.748

3.376.172

2.253.261

1.573.137 700.161 43.396 (493.050)

(236.324) 1.100.839 (221.995)

9.034.392

4.018.692

3.376.172

(1.693.420)

(1.836.531)

(5.549.440)

(842.819) 889.061 44.593 (411.809) 8.713.418 (803.556)

397.431 900.000 (174.520)

(33,861)

(441.597)

-

(221.995)

(769,695)

(1.251.823)

(1,836,531)

(5.327.445)

151



Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) d. Imbalan kerja (lanjutan) (i) Perusahaan (lanjutan) c. Tanggal pengukuran yang digunakan dalam menentukan imbalan pensiun dan imbalan kesehatan adalah 31 Desember untuk setiap tahunnya. d. Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menentukan kewajiban imbalan untuk masing-masing program pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut: Pensiun 2008 Tingkat diskonto Tingkat kenaikan kompensasi

Kesehatan

2007 12% 8%

2008

10,25% 8%

2007 12% -

10,25% -

e. Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menentukan beban imbalan berkala bersih masing-masing program untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 adalah sebagai berikut: Pensiun 2008 Tingkat diskonto Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program Tingkat kenaikan kompensasi

2007

Kesehatan 2006

2008

2007

2006

12%

10,25%

10,5%

12%

10,25%

10,5%

11,5%

10%

10,5%

9,25%

9%

8,5%

8%

8%

8%

-

-

-

152



Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) d. Imbalan kerja (lanjutan) (i) Perusahaan (lanjutan) f. Taksiran tingkat pertumbuhan beban kesehatan pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 adalah sebagai berikut: 2008 Taksiran tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan Taksiran tingkat pertumbuhan akhir beban kesehatan Tahun tercapainya tingkat pertumbuhan akhir

2007

2006

12%

14%

12%

8%

8%

8%

2011

2011

2011

g. Penilaian aktuaria untuk program pensiun imbalan pasti dan program imbalan kesehatan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 dilakukan masing-masing pada tanggal 31 Maret 2009, 31 Maret 2008, dan 24 April 2007 oleh aktuaris independen. Tingkat diskonto ditentukan berdasarkan kisaran suku bunga Obligasi Pemerintah. Asumsi tingkat pertumbuhan kompensasi ditetapkan berdasarkan tingkat inflasi jangka panjang dengan kisaran antara 6% dan 7%. Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program ditetapkan berdasarkan tingkat pengembalian rata-rata yang diharapkan dari dana yang telah atau akan diinvestasikan. Asumsi tingkat pertumbuhan beban kesehatan mempunyai dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan untuk program imbalan kesehatan. Perubahan sebesar satu persen pada asumsi tingkat pertumbuhan beban kesehatan pasca kerja akan memberikan dampak sebagai berikut: 1-persen kenaikan Pengaruh terhadap keseluruhan komponen beban jasa dan bunga Pengaruh terhadap kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja

153

1-persen penurunan

121.219

(99.454)

866.498

(716.245)



Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) d. Imbalan kerja (lanjutan) (i) Perusahaan (lanjutan) h.

Kebijakan investasi yang ditetapkan oleh manajemen untuk program pensiun mensyaratkan minimal 95% dari pendanaan untuk diinvestasikan pada jenis aset berikut ini dengan hasil investasi bersih minimum 10%:

Deposito berjangka Deposits on call Sertifikat deposito Saham yang tercatat pada bursa Surat hutang yang tercatat pada bursa Saham dan surat hutang yang tidak tercatat pada bursa Real estate Reksa dana Sertifikat Bank Indonesia Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Indonesia i.

Berdasarkan persentase dana yang diinvestasikan Sampai dengan 100% Sampai dengan 100% Sampai dengan 100% Sampai dengan 50% Sampai dengan 50% Sampai dengan 20% Sampai dengan 15% Sampai dengan 50% Sampai dengan 100% Sampai dengan 75%

Alokasi rata-rata tertimbang aset program pensiun Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 berdasarkan kategori aset, adalah sebagai berikut: Aset program per 31 Desember 2008

2007

Kategori aset Efek hutang Deposito Efek ekuitas Reksa dana Real estates Lainnya Jumlah

154

72% 2% 19% 5% 1% 1%

60% 6% 24% 5% 1% 4%

100%

100%



Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) d. Imbalan kerja (lanjutan) (i) Perusahaan (lanjutan) j.

Efek ekuitas meliputi saham Perusahaan sejumlah Rp273.591 juta dan Rp296.876 juta (3,2% dan 3,3% dari jumlah aset program pensiun Perusahaan) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007. Efek hutang meliputi obligasi Perusahaan sejumlah Rp nihil dan Rp nihil (0% dan 0% dari jumlah aset program pensiun Perusahaan) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007.

k.

Manajemen telah menetapkan kebijakan investasi untuk program kesehatan pasca kerja yang mensyaratkan minimal 95% dari dana diinvestasikan pada jenis aset sebagai berikut:

Deposito berjangka Deposits on call Saham yang tercatat pada bursa Surat hutang yang tercatat pada bursa Reksa dana Sertifikat Bank Indonesia Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Indonesia l.

Berdasarkan persentase dana yang diinvestasikan Sampai dengan 100% Sampai dengan 100% Tidak lebih dari 50% Tidak lebih dari 50% Tidak lebih dari 50% Sampai dengan 50% Tidak lebih dari 75%

Alokasi rata-rata tertimbang aset program imbalan kesehatan pasca kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 berdasarkan kategori aset adalah sebagai berikut: Aset program per 31 Desember 2008

2007

Kategori aset Deposito Efek hutang Efek ekuitas Reksa dana Lainnya Jumlah

155

9% 41% 8% 42% 0%

7% 40% 12% 36% 5%

100%

100%



Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) d. Imbalan kerja (lanjutan) (i) Perusahaan (lanjutan) m. Efek hutang meliputi wesel dan obligasi Perusahaan masing-masing sejumlah Rp nihil dan Rp nihil (0% dan 0% dari jumlah aset program kesehatan pasca kerja Perusahaan) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007. Efek ekuitas termasuk saham Perusahaan sebesar Rp61.665 juta dan Rp50.876 juta (1,5% dan 1,5% dari jumlah aset program kesehatan pasca kerja Perusahaan) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007. n. Taksiran kontribusi yang akan dibayarkan oleh Perusahaan di tahun 2009 untuk program pensiun imbalan pasti sebesar Rp889.061 juta dan program imbalan kesehatan pasca kerja sebesar Rp1.100.000 juta. (ii) Telkomsel a. Program pensiun 2008

2007

2006

Beban jasa Beban bunga Taksiran tingkat pengembalian aset program Amortisasi beban jasa lalu Rugi aktuaria yang diakui Amortisasi kewajiban transisi

43.112 34.569

38.017 27.603

25.432 18.900

(13.568) 24 5.344 458

(2.232) 24 9.249 458

(2.126) 24 6.080 458

Beban pensiun berkala bersih

69.939

73.119

48.768

156



Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) d. Imbalan kerja (lanjutan) (ii) Telkomsel (lanjutan) b. Tabel berikut ini menyajikan perubahan kewajiban pensiun, perubahan aset program dan jumlah beban yang masih harus dibayar yang diakui pada neraca Telkomsel berdasarkan U.S. GAAP pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007: 2008

2007

Perubahan kewajiban pensiun Kewajiban pensiun pada awal tahun Beban jasa Beban bunga Rugi aktuaria Pembayaran pensiun

332.096 43.112 34.569 (77.247) (1.572)

265.336 38.017 27.603 3.417 (2.277)

Kewajiban pensiun pada akhir tahun

330.958

332.096

132.081

29.904

(14.308) 40.992 (1.572)

65.862 38.592 (2.277)

Perubahan aset program pensiun Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun Pengembalian aktual atas aset program pensiun Kontribusi pemberi kerja Pembayaran pensiun Nilai wajar aset program pensiun pada akhir tahun Beban yang masih harus dibayar Beban yang masih harus dibayar jangka pendek Beban yang masih harus dibayar jangka panjang

157

157.193

132.081

(173.765)

(200.015)

(6.781)

(5.732)

(166.984)

(194.283)



Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) d. Imbalan kerja (lanjutan) (ii) Telkomsel (lanjutan) c.

Penilaian aktuaria untuk program pensiun dilakukan oleh aktuaris independen. Tanggal pengukuran yang digunakan untuk menentukan imbalan pensiun untuk program pensiun adalah tanggal 31 Desember setiap tahunnya.

d. Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menentukan kewajiban imbalan pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut: 2008 Tingkat diskonto Tingkat kenaikan kompensasi

2007 12% 9%

10,5% 8%

e. Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menentukan beban pensiun berkala bersih pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 adalah sebagai berikut: 2008 Tingkat diskonto Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program pensiun Tingkat kenaikan kompensasi

2007

2006

12%

10,5%

10,5%

12% 9%

10,5% 8%

7,5% 8%

Program pensiun Telkomsel dikelola oleh Jiwasraya, perusahaan asuransi milik negara (Catatan 41). (iii) Perkiraan pembayaran manfaat Perkiraan pembayaran manfaat oleh Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut: Pensiun

2009 2010 2011 2012 2013 2014 - 2018

449.105 527.789 596.893 664.872 733.179 5.582.681

158

Kesehatan

264.336 271.535 277.368 282.621 287.333 1.529.877



Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) d. Imbalan kerja (lanjutan) (iv) Jumlah yang diakui sebagai akumulasi laba komprehensif lainnya pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 terdiri dari: 2008

Manfaat pensiun Kewajiban transisi Beban (laba) jasa lalu Rugi aktuaria

8.851 1.781.396 (163.966)

Jumlah

1.626.281

Imbalan kesehatan pasca kerja

Imbalan pasca kerja lainnya

145.949 (99) (135.918) 9.932

Pajak tangguhan

Jumlah

Bersih setelah pajak

36.551 114.304

154.800 1.817.848 (185.580)

2.213 454.530 (12.407)

152.587 1.363.318 (173.173)

150.855

1.787.068

444.336

1.342.732

2007

Manfaat pensiun



Pajak tangguhan

Jumlah

Bersih setelah pajak

Kewajiban transisi Beban (laba) jasa lalu Rugi aktuaria

37.783 2.064.975 266.213

170.274 (466) 3.450.030

43.443 179.889

208.057 2.107.952 3.896.132

11.335 632.525 133.831

196.722 1.475.427 3.762.301

Jumlah

2.368.971

3.619.838

223.332

6.212.141

777.691

5.434.450

Kewajiban transisi, beban jasa masa lalu dan rugi aktuaria bersih tercakup dalam akumulasi laba komprehensif lainnya pada tanggal 31 Desember 2008 dan diperkirakan diakui pada beban periodik bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut: Pensiun



Jumlah

Kewajiban transisi Beban (laba) jasa lalu Rugi aktuaria

6.019 283.580 193

24.325 (99) -

6.892 6.755

30.344 290.373 6.948

Kotor sebelum pajak

289.792

24.226

13.647

327.665

Pajak tangguhan

(72.500)

(3.412)

(75.912)

Bersih sesudah pajak

217.292

10.235

251.753

159

24.226



Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) e. Sewa Operasi Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, Perusahaan dan anak perusahaan mencatat beban sewa untuk tanah dan bangunan, kendaraan, dan peralatan kantor masing-masing sejumlah Rp1.585.803 juta, Rp810.210 juta, dan Rp729.839 juta. Beberapa anak perusahaan melakukan perjanjian sewa kantor yang tidak dapat dibatalkan. Pembayaran sewa minimum per tahun untuk lima tahun ke depan sebesar Rp66.293 juta, Rp71.679 juta, Rp72.182 juta, Rp12.501 juta, dan Rp7.533 juta masing-masing untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013. f.

Pengukuran nilai wajar Tabel di bawah menyajikan nilai tercatat dari instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar: 31 Desember 2008 Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan

Saldo

Harga pasar resmi (tanpa penyesuaian) aset atau kewajiban sejenis pada pasar aktif (level 1)

Informasi signifikan lainnya yang dapat diobservasi (level 2)

Informasi signifikan lainnya yang tidak dapat diobservasi (level 3)

Aset Surat berharga diperdagangkan Surat berharga tersedia untuk dijual Piutang derivatif

5.497

5.497

-

-

261.547 47.769

46.595 -

214.952 -

47.769

Jumlah

314.813

52.092

214.952

47.769

Kewajiban Hutang derivatif

482.064

-

-

482.064

Jumlah

482.064

-

-

482.064

160



Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) f.

Pengukuran nilai wajar (lanjutan) Rekonsiliasi saldo awal dan akhir untuk instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut: Level 3 Piutang derivatif Saldo 1 Januari 2008 Bagian dari laporan laba rugi konsolidasian Laba yang direalisasi Laba yang belum direalisasi Tambahan aset Tambahan beban operasional dan pemeliharaan Saldo 31 Desember 2008 Hutang derivatif Saldo 1 Januari 2008 Bagian dari laporan laba rugi konsolidasian Rugi yang direalisasi Rugi yang belum direalisasi Penambahan (pengurangan) aset Penambahan (pengurangan) beban operasional dan pemeliharaan Saldo 31 Desember 2008

254 (18.591) 47.515 18.436 155 47.769

46.316 245.205 435.748 (245.095) (110) 482.064

Penyertaan sementara terutama terdiri dari saham, reksadana serta obligasi korporasi dan pemerintah. Obligasi korporasi dan pemerintah dicatat pada nilai wajar menggunakan basis surat berharga sejenis pada tanggal neraca. Karena tidak aktif diperdagangkan di pasar yang aktif, surat berharga ini diklasifikasikan sebagai level 2. Saham dan reksa dana dicatat pada nilai wajar menggunakan harga pasar dan diklasifikasikan sebagai level 1. Piutang dan hutang derivatif terdiri atas derivatif melekat yang diakui berdasarkan U.S. GAAP. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan model internal. Model ini menekankan pada penggunaan input nilai pasar yang dapat diobservasi yang meliputi harga forward dan spot mata uang. Piutang dan hutang derivatif yang termasuk Level 3 meliputi kontrak pengadaan yang mengandung instrumen derivatif valuta asing melekat.

161



Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) f.

Pengukuran nilai wajar (lanjutan) Pada tanggal 12 Februari 2008, FASB mengeluarkan FSP 157-2 yang menunda tanggal efektif SFAS 157 untuk satu tahun atas seluruh aset dan kewajiban nonkeuangan, kecuali untuk yang diakui atau diungkapkan dalam laporan keuangan sebesar nilai wajarnya dengan basis pengulangan. Sesuai FSP 157-2, Perusahaan menunda pengungkapan pengukuran nilai wajar untuk aset nonkeuangan termasuk aset tetap, lisensi, goodwill, dan aset tidak berwujud berbatas waktu dalam penentuan penurunan nilai berdasarkan SFAS 142, “Goodwill and Other Intangible Assets” (“SFAS 142”) atau SFAS 144, “Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets” (“SFAS 144”) dan kewajiban yang timbul dari penghentian penggunaan aset yang pada awalnya diukur dengan nilai wajar berdasarkan SFAS 143, “Accounting for Asset Retirement Obligation” (“SFAS 143”). Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan penuh SFAS 157 terhadap laporan keuangan konsolidasian.

g.

Standar akuntansi baru di Amerika Serikat Pada bulan Desember 2007, FASB mengeluarkan SFAS 141 (Revisi 2007), “Business Combinations” (“SFAS 141 (Revisi 2007)”). Revisi tersebut memberikan panduan dalam mengakui aset dan kewajiban yang timbul dari kontinjensi pada transaksi penggabungan usaha. SFAS 141 (Revisi 2007) juga memberikan panduan pencatatan akuisisi bertahap, pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari bargain purchase, pertukaran kepemilikan ekuitas dan penyajian noncontrolling interest. SFAS 141 (Revisi 2007) harus diterapkan secara prospektif atas transaksi penggabungan usaha yang terjadi pada atau setelah awal pelaporan keuangan tahun pertama pada atau setelah 15 Desember 2008. Penerapan SFAS 141 (Revisi 2007) lebih dini tidak diperkenankan. Aset dan kewajiban yang muncul dari transaksi penggabungan usaha yang terjadi sebelum penerapan SFAS 141 (Revisi 2007) tidak perlu disesuaikan. Pada bulan Desember 2007, FASB mengeluarkan SFAS 160, “Noncontrolling Interests in Consolidated Financial Statements - an amendment of ARB No. 51” (“SFAS 160”). SFAS 160 menegaskan bahwa kepemilikan tidak mengendalikan pada suatu anak perusahaan adalah kepemilikan pada entitas konsolidasi yang harus dilaporkan sebagai ekuitas pada laporan keuangan konsolidasian. SFAS 160 juga memberikan pedoman pengakuan laba atau rugi pada laba bersih apabila suatu anak perusahaan didekonsolidasikan dan pedoman pengungkapan laporan keuangan konsolidasian dan efektif berlaku untuk tahuntahun fiskal, dan periode-periode interim dalam tahun-tahun fiskal tersebut, yang dimulai atau setelah 15 Desember 2008. SFAS 160 harus diterapkan secara prospektif, kecuali ketentuan terkait dengan penyajian dan pengungkapan. Penerapan SFAS 160 lebih dini tidak diperkenankan. Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak ketentuan yang ada pada SFAS 160 terhadap laporan keuangan konsolidasian.

162



Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) g.

Standar akuntansi baru di Amerika Serikat (lanjutan) Pada bulan Maret 2008, FASB mengeluarkan SFAS 161, “Disclosures about Derivative Instruments and Hedging Activities” (“SFAS 161”) yang merupakan amendemen terhadap SFAS 133 “Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities” (“SFAS 133”). SFAS 161 mengubah ketentuan pengungkapan atas instrumen derivatif dan aktivitas lindung nilai dan mengharuskan entitas mengungkapkan bagaimana dan alasan mengapa menggunakan instrumen derivatif, bagaimana instrumen derivatif dan item yang dilindungi nilai terkait dicatat berdasarkan SFAS 133 dan interpretasinya, dan bagaimana instrumen derivatif dan item yang dilindungi nilai terkait mempengaruhi posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas. SFAS 161 berlaku efektif untuk laporan keuangan yang diterbitkan untuk tahun-tahun fiskal dan periode-periode interim yang dimulai setelah 15 November 2008. Penerapan lebih dini dianjurkan. Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan SFAS 161 terhadap laporan keuangan konsolidasian. Pada bulan Mei 2008, FASB mengeluarkan SFAS 162, “The Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principles” (“SFAS 162”) yang mengidentifikasi sumber prinsipprinsip akuntansi dan kerangka dasar yang digunakan dalam menyeleksi prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan entitas-entitas non-pemerintah yang disajikan berdasarkan U.S. GAAP. SFAS 162 berlaku efektif 60 hari setelah persetujuan SEC atas amandemen Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) atas Auditing Standard (AU) Section 411, “The meaning of Present Fairly in Conformity With Generally Accepted Accounting Principles”. SFAS 162 akan digunakan sebagai pedoman dalam menerapkan U.S. GAAP oleh Perusahaan dan anak perusahaan. Pada bulan Mei 2008, FASB mengeluarkan SFAS 163, “Accounting for Financial Guarantee Insurance Contracts - an Interpretation and Reporting of FASB Statement No. 60” (“SFAS 163”) yang menginterpretasikan SFAS 60, “Accounting and Reporting by Insurance Enterprises” (“SFAS 60”) dan mengamandemenkan aturan-aturan akuntansi yang ada untuk mengklarifikasi penerapannya atas kontrak-kontrak asuransi jaminan keuangan yang tidak dicatat sebagai instrumen derivatif. SFAS 163 memberikan pedoman pengakuan, pengukuran, dan pelepasan pendapatan premi diterima di muka dan kewajiban klaim pada perusahaan asuransi. SFAS 163 juga memberikan pedoman bagaimana melakukan pengungkapan pada laporan keuangan perusahaan asuransi. SFAS 163 akan berlaku efektif pada tahun-tahun fiskal yang dimulai setelah 15 Desember 2008. Penerapan SFAS 163 tidak akan berpengaruh terhadap laporan keuangan konsolidasian.

163


56. REKONSILIASI LABA BERSIH KE KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI KEGIATAN OPERASI Tabel berikut ini menyajikan rekonsiliasi dari laba bersih ke arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi berdasarkan SFAS 95: 2008 Laba bersih berdasarkan GAAP Indonesia Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi: Penyusutan aset tetap Penurunan nilai aset Kerugian dari penyelesaian awal atas PBH Pendapatan bunga Beban bunga Rugi (laba) selisih kurs Bagian (laba) rugi bersih perusahaan asosiasi Rugi (laba) penjualan aset tetap Hasil dari klaim asuransi Laba penjualan penyertaan jangka panjang Amortisasi goodwill dan aset tidak berwujud lainnya Amortisasi pendapatan ditangguhkan Amortisasi beban ditangguhkan Penyisihan piutang ragu-ragu dan persediaan usang Kompensasi atas terminasi dini hak eksklusif Beban PPh Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan Perubahan aset dan kewajiban: Piutang usaha Piutang lain-lain Persediaan Pajak dibayar dimuka Beban dibayar di muka Hutang usaha Hutang lain-lain Hutang pajak Beban yang masih harus dibayar Pendapatan diterima di muka Uang muka pelanggan dan pemasok Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar Beban LSA yang masih harus dibayar Beban imbalan kesehatan pasca kerja yang masih harus dibayar Pembayaran bunga Penerimaan bunga Pembayaran PPh

10.619.470

2007

2006

12.857.018

11.005.577

11.069.575 32.602 (671.834) 1.581.818 775.525 (20.471) 15.659 (11.159) 1.243.641 (180.944) 21.751

9.545.004 47.462 (518.663) 1.436.165 176.890 (6.637) (20.641) (10.626) 1.049.477 (194.151) 11.906

9.178.343 58.252 (654.984) 1.286.354 (883.831) 6.619 (9.463) (22.561) 944.403 (159.272) 28.462

398.797 90.000 5.639.696 4.053.643

500.808 90.000 7.927.823 4.810.812

458.252 90.000 7.097.202 3.948.101

(480.629) (50.162) (307.207) (185.002) (448.289) 448.113 (6.363) (293.068) 1.206.595 401.810 (909.518)

(134.585) 858 (8.547) (409.713) (334.081) (489.982) 6.065 191.243 (702.109) 376.180 (136.445)

(353.826) 46.344 6.948 4.665 (217.718) 405.434 646 86.375 1.986.005 454.970 (75.245)

(226.035) 28.113

152.604 (390.488)

(175.357) 6.637

(198.203) (1.429.781) 659.450 (8.551.296)

(176.805) (1.470.328) 514.524 (6.963.766)

(102.294) (1.217.131) 642.959 (7.175.678)

Jumlah penyesuaian

13.696.827

14.870.254

15.689.611

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi

24.316.297

27.727.272

26.695.188

164

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

Recommend Documents