PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1.

UMUM `

a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Telekomunikasi Indonesia Tbk (“Perusahaan”) pada mulanya merupakan bagian dari “Post en Telegraafdienst”, yang didirikan pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884. Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (“Persero”). Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 Nopember 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 210 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 5. Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM., No. 4 tanggal 10 Januari 2002 berkaitan dengan perubahan maksud dan tujuan Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan, wewenang direksi, dan susunan dewan komisaris Perusahaan. Akta notaris tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-00682.HT.01.04.Th.2002 tanggal 15 Januari 2002. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah sebagai berikut: 1.

Maksud dan tujuan Perusahaan ialah menyelenggarakan jasa dan fasilitas telekomunikasi dan informasi, satu dan lain dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan yang meliputi: i.

Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual, menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dengan memperhatikan perundangan-undangan yang berlaku.

ii.

Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan atau menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

iii.

Menjalankan kegiatan dan usaha-usaha lain dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, dan mengoptimalkan pemanfaatan aktiva tetap Perusahaan, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.

Kegiatan utama Perusahaan adalah menyelenggarakan jasa telekomunikasi dalam negeri, yang meliputi telepon, teleks, telegram, satelit, sirkit langganan, surat elektronik, dan jasa komunikasi bergerak dan selular. Dalam rangka mempercepat pembangunan sarana telekomunikasi dan menjadikan Perusahaan sebagai operator bertaraf internasional, serta meningkatkan teknologi, pengetahuan, dan keahlian para karyawannya, pada tahun 1996, Perusahaan telah melakukan kerja sama dengan para mitra dalam pembangunan, pengelolaan, dan pengoperasian sarana telekomunikasi di lima dari tujuh divisi regional melalui pola Kerja Sama Operasi (“KSO”).

8


UMUM (lanjutan) a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan) Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1989 mengenai Telekomunikasi, yang berlaku sejak tanggal 1 April 1989, badan usaha Indonesia diizinkan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar dalam bentuk kerja sama dengan Perusahaan sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri. Badan usaha Indonesia lainnya secara sendiri-sendiri juga diizinkan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi selain jasa telekomunikasi dasar. Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, badan usaha tersebut harus memperoleh izin dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia (tanggung jawab atas sektor telekomunikasi dialihkan dari Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi kepada Departemen Perhubungan pada bulan Maret 1998). Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1993 mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi mengatur lebih lanjut bahwa kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar tersebut dapat dilakukan dalam bentuk perusahaan patungan, kerja sama operasi, atau kontrak manajemen dan bahwa badan usaha yang bekerja sama dengan badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri harus menggunakan jaringan telekomunikasi badan penyelenggara tersebut. Jika jaringan telekomunikasi tersebut tidak tersedia, Peraturan Pemerintah tersebut mengharuskan kerja sama dilakukan dalam bentuk perusahaan patungan yang dapat membangun jaringan telekomunikasi yang diperlukan. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (“MPPT”) Republik Indonesia melalui dua surat keputusan, yang keduanya tertanggal 14 Agustus 1995, menegaskan kembali status Perusahaan sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri. Selanjutnya, terhitung sejak tanggal 1 Januari 1996, Perusahaan memperoleh hak eksklusif untuk menyelenggarakan jasa jaringan tetap lokal dan jaringan tetap nirkabel (local wireline dan fixed wireless) untuk jangka waktu minimum 15 tahun dan hak eksklusif untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi sambungan langsung jarak jauh dalam negeri untuk jangka waktu minimum 10 tahun. Hak eksklusif tersebut juga termasuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi untuk dan atas nama Perusahaan melalui KSO. Pemberian hak tersebut tidak mempengaruhi hak Perusahaan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dalam negeri lainnya. Pada tanggal 8 September 1999, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 36 tahun 1999 mengenai Telekomunikasi sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 1989. Berdasarkan Undang-Undang ini, yang berlaku efektif pada bulan September 2000, kegiatan telekomunikasi meliputi: i.

Jaringan telekomunikasi

ii.

Jasa telekomunikasi

iii. Telekomunikasi khusus

9


UMUM (lanjutan) a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi diizinkan untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi. Sedangkan telekomunikasi khusus dapat diselenggarakan oleh perseorangan, instansi pemerintah, dan badan hukum selain penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 1999, kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dilarang. Sehubungan dengan undangundang ini, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 yang mengatur mengenai pembebanan biaya interkoneksi kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi asal sehubungan dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi melalui dua penyelenggara jaringan telekomunikasi atau lebih. Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 05/HMS/JP/VIII/2000 tanggal 1 Agustus 2000 dan ralat atas siaran pers tersebut, No. 1718/UM/VIII/2000 tanggal 2 Agustus 2000, masa hak eksklusif yang diberikan kepada Perusahaan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi jaringan tetap lokal dan jaringan tetap nirkabel dipersingkat sampai dengan Agustus 2002 dan Agustus 2003 untuk sambungan langsung jarak jauh dalam negeri. Sebagai gantinya, Pemerintah diharuskan membayar kompensasi kepada Perusahaan sebesar nilai yang akan ditaksir oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Pemerintah. Sesuai siaran pers Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 31 Juli 2002, ditetapkan bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2002, Pemerintah mengakhiri hak eksklusif Perusahaan sebagai penyelenggara jaringan jasa lokal dan sambungan langsung jarak jauh. Sejak tanggal 1 Agustus 2002, PT Indonesian Satellite Corporation Tbk (“Indosat”) diberikan lisensi untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi lokal dan sambungan langsung jarak jauh. Pada tanggal 30 Maret 2004, Menteri Perhubungan mengeluarkan Pengumuman No. PM.2 tahun 2004 mengenai Pelaksanaan Restrukturisasi Sektor Telekomunikasi, yang antara lain mengatur tentang kompensasi terminasi dini hak eksklusifitas. (Lihat Catatan 57d). Pada tanggal 13 Mei 2004, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 162/2004, Perusahaan telah memperoleh ijin untuk menyelenggarakan jasa Sambungan Langsung Internasional (“SLI”). Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dinyatakan dalam Akta Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM., No. 37 tanggal 21 Juni 2002, susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan per tanggal 30 Juni 2003 adalah sebagai berikut: Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen

: : : : :

10

Bacelius Ruru Agus Haryanto Djamhari Sirat Arif Arryman Petrus Sartono


UMUM (lanjutan) a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan) Direktur Utama Direktur Keuangan Direktur Bisnis Jasa Telekomunikasi Direktur Sumber Daya Manusia dan Jasa Pendukung Direktur Bisnis Jaringan Telekomunikasi

: : : : :

Kristiono Guntur Siregar Garuda Sugardo Agus Utoyo Suryatin Setiawan

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi telah diubah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dinyatakan dalam Akta Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM., No. 4 pada tanggal 10 Maret 2004, menjadi sebagai berikut: Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Direktur Utama Direktur Keuangan Direktur Bisnis Jasa Telekomunikasi Direktur Sumber Daya Manusia dan Jasa Pendukung Direktur Bisnis Jaringan Telekomunikasi

: : : : : : : : : :

Tanri Abeng Anggito Abimanyu Gatot Trihargo Arif Arryman Petrus Sartono Kristiono Rinaldi Firmansyah Suryatin Setiawan Woeryanto Soeradji Abdul Haris

Jumlah karyawan Perusahaan per tanggal 30 Juni 2004 dan 2003 masing-masing sebanyak 30.305 orang dan 32.426 orang, termasuk yang bekerja di Unit KSO. Jumlah karyawan di anak-anak perusahaan masing-masing sebanyak 4.384 orang dan 3.722 orang. b. Penawaran Umum Efek Perusahaan Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana adalah 8.400.000.000 lembar, terdiri dari 8.399.999.999 saham seri B dan 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah RI”). Pada tanggal 14 Nopember 1995, Pemerintah RI melakukan penjualan saham Perusahaan melalui penawaran umum perdana (“Initial Public Offering atau “IPO”) di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Saham yang ditawarkan terdiri dari 933.333.000 lembar saham baru seri B dan 233.334.000 lembar saham seri B milik Pemerintah RI. Penawaran juga dilakukan di Bursa Efek New York (“NYSE”) dan Bursa Efek London (“LSE”) atas 700.000.000 saham seri B milik Pemerintah RI, yang dikonversikan menjadi 35.000.000 lembar American Depositary Shares (“ADS”). Masing-masing ADS mewakili 20 lembar saham seri B. Pada bulan Desember 1996, Pemerintah RI menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 lembar saham seri B, dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah RI membagikan 2.670.300 lembar saham seri B sebagai insentif bagi pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah RI kembali menjual 898.000.000 lembar saham seri B.

11

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. UMUM (lanjutan) b.

Penawaran Umum Efek Perusahaan (lanjutan) Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, jumlah minimum nilai nominal modal ditempatkan Perusahaan adalah sebesar 25% dari nilai nominal modal dasar Perusahaan, atau dalam hal Perusahaan, sebesar Rp5.000.000 juta. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut, Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham tanggal 16 April 1999 memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan dengan kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada bulan Desember 2001, Pemerintah RI menjual 1.200.000.000 lembar saham atau 11,9% dari jumlah saham seri B. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah RI kembali menjual 312.000.000 lembar saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B. Pada tanggal 30 Juni 2004, seluruh saham seri B Perusahaan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dan 45.595.946 lembar ADS telah dicatatkan pada NYSE dan LSE.

c.

Anak Perusahaan Perusahaan mengonsolidasikan laporan keuangan anak perusahaan di bawah ini sehubungan dengan kepemilikan mayoritas atau hak pengendalian operasi.

Anak perusahaan

Domisili

PT Pramindo Ikat Nusantara PT AriaWest International PT Multimedia Nusantara PT Graha Sarana Duta

Medan Bandung Jakarta Jakarta

PT Indonusa Telemedia PT Dayamitra Telekomunikasi PT Telekomunikasi Selular PT Napsindo Primatel International PT Infomedia Nusantara PT Pro Infokom Indonesia

Jakarta

Jenis usaha

Jasa dan pembangunan telekomunikasi Telekomunikasi TV berlangganan Jasa dan pengembangan real estat Multimedia

Balikpapan Telekomunikasi

Persentase pemilikan 2004 2003 % %

Tahun dimulainya operasi komersial

Jumlah aktiva sebelum eliminasi 2004 2003

100,00 100,00 100,00

30,00 100,00

1995 1995 1998

1.639.756 1.436.908 11.142

1.816.946 14.861

99,99 90,39

99,99 57,50

1982 1997

69.871 53.450

51.368 50.695

90,32

90,32

1995

603.603

817.574

Jakarta

Telekomunikasi

65,00

65,00

1995

18.063.586

13.465.108

Jakarta Jakarta Jakarta

Telekomunikasi Jasa data dan informasi Jaringan sistem informasi

60,00 51,00 51,00

60,00 51,00 51,00

1999 1984 2003

38.895 279.862 1.430

57.918 307.298 8.711

12


UMUM (lanjutan) c.

Anak Perusahaan (lanjutan) Perusahaan memiliki investasi tidak langsung melalui anak perusahaan terhadap perusahaan berikut ini:

Anak perusahaan

Anak perusahaaan penginvestasi

Telekomunikasi Selular Finance Limited AriaWest International Financae B.V. PT Balebat Dedikasi Prima

PT Telekomunikasi Selular PT AriaWest International PT Infomedia Nusantara

Domisili

Jenis usaha

Tahun dimulainya operasi komersial

Persentase pemilikan efektif 2004 2003 % %

Mauritius

Pembiayaan

65,00

65,00

2002

Belanda Bogor

Keuangan Percetakan

100,00 26,18

-

1996 2000

PT Pramindo Ikat Nusantara (“Pramindo”) Pramindo adalah mitra KSO I (Catatan 51) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi di Sumatera. Pada tanggal 19 April 2002, Perusahaan menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sale and Purchase Agreement atau ”CSPA”) (sebagaimana telah diubah pada tanggal 1 Agustus 2002) untuk mengakuisisi 100% modal saham Pramindo yang telah ditempatkan dan disetor (Catatan 5b). Dengan selesainya pembayaran pertama, Perusahaan memperoleh kendali atas operasi Pramindo dan Unit KSO I. Oleh karena itu, Perusahaan telah mengonsolidasikan laporan keuangan Pramindo sejak tanggal akuisisi, yang mencerminkan 100% kepemilikan di Pramindo (Catatan 2b). PT AriaWest International (“AWI”) AWI merupakan mitra di KSO III (Catatan 50), kerja sama operasi yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi di wilayah Jawa Barat. Pada tanggal 8 Mei 2002, Perusahaan menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (CSPA) sehubungan dengan akuisisi 100% modal saham AWI yang telah ditempatkan dan disetor. Akuisisi tersebut berlaku efektif pada tanggal 31 Juli 2003, yang merupakan tanggal Perusahaan menandatangani perubahan pertama atas perjanjian jual beli bersyarat (CSPA) dengan pemegang saham AWI yang menyetujui akuisisi AWI oleh Perusahaan (Catatan 5c). CSPA menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pada saat atau sebelum tanggal penutupan transaksi akuisisi, seperti penyelesaian restrukturisasi pinjaman AWI, perubahan perjanjian KSO III, penolakan tidak bersyarat atas kesepakatan yang merugikan (final and unconditional dismissal with prejudice of any proceeding). Persyaratan tersebut telah dipenuhi pada tanggal 31 Juli 2003.

13


UMUM (lanjutan) c.

Anak Perusahaan (lanjutan) PT Multimedia Nusantara (“Metra”) Metra bergerak dalam bidang penyelenggaraan penyiaran televisi sistem berlangganan dan jasa telekomunikasi multimedia. Pada tanggal 8 April 2003, Perusahaan meningkatkan pemilikan di Metra dari 31% menjadi 100% melalui perjanjian pertukaran saham (share-swap) dengan PT Indocitra Grahabawana (“Indocitra”). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan menukar pemilikannya atas PT Menara Jakarta dengan 69% pemilikan Indocitra di Metra (Catatan 12f). PT Graha Sarana Duta (“GSD”) GSD bergerak terutama dalam bidang jasa penyewaan gedung perkantoran termasuk manajemen gedung dan jasa pemeliharaan. Pada tanggal 6 April 2001, Perusahaan mengakuisisi 100% pemilikan di GSD dari Koperasi Mitra Duta dan Dana Pensiun Bank Duta, dengan harga pembelian sebesar Rp119.000 juta. Akuisisi ini menimbulkan goodwill sebesar Rp106.348 juta yang diamortisasi selama jangka waktu lima tahun (Catatan 16). Pada tanggal 28 Nopember 2001, Perusahaan menjual pemilikannya atas satu lembar saham GSD kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan harga Rp9,5 juta sehingga menurunkan persentase pemilikan Perusahaan menjadi 99,99%. PT Indonusa Telemedia (“Indonusa”) Indonusa bergerak dalam jasa pelayanan telekomunikasi multimedia. Perusahaan meningkatkan penyertaan pada Indonusa dari 35% pada tahun 2000 menjadi 57,5% pada tahun 2001, dengan mengakuisisi 2.800.000 saham dengan harga Rp28.000 juta. Akuisisi tersebut menimbulkan goodwill sebesar Rp654 juta yang telah diamortisasi penuh pada tahun 2001. Pada tanggal 8 Agustus 2003, Perusahaan meningkatkan nilai investasi di Indonusa menjadi 88,08% melalui perjanjian pertukaran saham (share-swap) dengan PT Centralindo Pancasakti Cellular (“CPSC”) (Catatan 12). Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Indonusa pada tanggal 29 Oktober 2003, Indonusa setuju untuk mengkonversi hutangnya kepada Perusahaan sebesar Rp13.500 juta menjadi 1.350.000 saham Indonusa. Setelah konversi hutang menjadi saham, pemilikan Perusahaan di Indonusa meningkat dari 88,08% menjadi 90,39%.

14


UMUM (lanjutan) c.

Anak Perusahaan (lanjutan) PT Dayamitra Telekomunikasi (“Dayamitra”) Dayamitra adalah Mitra KSO VI (Catatan 51) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi di Kalimantan. Akuisisi Perusahaan atas 90,32% pemilikan pada Dayamitra berlaku efektif pada tanggal 17 Mei 2001 dengan ditandatanganinya Akta Pengalihan Hak Atas Saham. Perusahaan juga menandatangani Perjanjian Opsi untuk memperoleh sisa pemilikan sebesar 9,68% dari pemegang saham penjual (Catatan 5a). PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”) Telkomsel bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan sarana telekomunikasi dan jasa sambungan telepon selular bergerak dengan menggunakan teknologi komunikasi bergerak sistem global (“GSM”) yang berlingkup nasional. Transaksi kepemilikan silang antara Perusahaan dan Indosat pada tahun 2001 meningkatkan pemilikan Perusahaan di Telkomsel menjadi 77,72%. Perlakuan akuntansi atas transaksi kepemilikan silang tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan 4. Pada tanggal 3 April 2002, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli bersyarat (CSPA) dengan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd. (“Singtel”). Menurut perjanjian tersebut, Perusahaan menjual 23.223 saham biasa Telkomsel, yang merupakan 12,72% dari modal ditempatkan dan disetor Telkomsel dengan harga US$429.000.000 (setara dengan Rp3.948.945 juta). Transaksi ini mengakibatkan penurunan pemilikan Perusahaan di Telkomsel dari 77,72% menjadi 65%. PT Napsindo Primatel Internasional (“Napsindo”) Napsindo bergerak dalam bidang penyediaan Network Access Point (“NAP”), Voice Over Data (“VOD”) dan bidang terkait lainnya. Sehubungan dengan peningkatan modal disetor Napsindo, Perusahaan meningkatkan investasi pada Napsindo sebesar Rp13.840 juta pada tanggal 31 Oktober 2000. Peningkatan investasi tersebut dilakukan untuk mempertahankan persentase pemilikan Perusahaan sebesar 32% dan berlaku efektif pada tanggal 29 Maret 2001. Berdasarkan Akta Notaris H. Yunardi, S.H., No.47 tanggal 30 Desember 2002, Perusahaan membeli 28% saham Napsindo dari PT Info Asia Sukses Makmur Mandiri sebesar US$4.900.000 (setara dengan Rp43.620 juta), sehingga pemilikan Perusahaan meningkat menjadi 60% yang berlaku efektif sejak tanggal penyelesaian pembayaran 28 Januari 2003. PT Infomedia Nusantara (“Infomedia”) Infomedia bergerak dalam bidang jasa pelayanan informasi telekomunikasi dan jasa pelayanan informasi lainnya berupa media cetak dan elektronik. Pada tahun 2002, Infomedia membentuk lini bisnis baru yang bergerak dalam jasa penyediaan call center. 15


UMUM (lanjutan) c.

Anak Perusahaan (lanjutan) PT Pro Infokom Indonesia (“PII”) Pada tanggal 29 Januari 2003, Perusahaan bersama-sama dengan PT Indonesia Comnets Plus, anak Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (“PLN”), dan PT Prima Infokom Indonesia mendirikan PT Pro Infokom Indonesia (“PII”). Pendirian tersebut berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 29 Januari 2003, oleh A. Partomuan Pohan S.H., LLM., notaris di Jakarta. Pada tanggal 30 Juni 2004, Perusahaan memiliki 51% saham PII. PII didirikan untuk mengembangkan sistem jaringan informasi nasional sebagai back-bone untuk pengembangan e-Government Indonesia. PII bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. PII akan bertindak sebagai penyedia jasa yang mengelola Government Secure Intranet dan Government Information Center Management dengan harapan bahwa seluruh lembaga pemerintah, termasuk badan usaha milik negara mendapatkan manfaat dari menggunakan jaringan ini. Telekomunikasi Selular Finance Limited (“TSFL”) Telkomsel memiliki penyertaan langsung sebesar 100% di TSFL, perusahaan yang didirikan di Mauritius pada tanggal 22 April 2002. Tujuan TSFL adalah mengumpulkan dana untuk pengembangan bisnis Telkomsel melalui penerbitan saham, obligasi, hipotek, atau surat berharga lainnya. Aria West International Finance B.V. (“AWI BV”) AWI BV, perusahaan yang didirikan di Belanda, merupakan anak perusahaan yang dimiliki secara penuh oleh AWI. AWI BV bergerak di bidang jasa perdagangan dan keuangan. PT Balebat Dedikasi Prima (“Balebat”) Infomedia memiliki 51,33% pemilikan saham langsung di Balebat, suatu perusahaan yang bergerak di bidang percetakan yang berdomisili di Bogor.

d. Kewenangan penerbitan laporan keuangan Laporan keuangan konsolidasian telah disetujui untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi pada tanggal 30 Juli 2004.

16


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan anak perusahaan, disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (”GAAP Indonesia”). Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam sejumlah hal tertentu berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat (”GAAP A.S”). Informasi berkaitan dengan sifat dan dampak dari perbedaan tersebut disajikan pada Catatan 57. a. Dasar penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini dinyatakan dalam dan dibulatkan menjadi jutaan Rupiah (“Rp”) yang terdekat kecuali dinyatakan lain. b.

Prinsip konsolidasi Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan anak perusahaannya dimana Perusahaan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, memiliki kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% atau Perusahaan memiliki kemampuan mengendalikan entitas walaupun penyertaan sahamnya lebih kecil atau sama dengan 50%. Anak perusahaan dikonsolidasi sejak tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasi sejak tanggal pelepasannya. Perusahaan tidak melakukan konsolidasi atas anak perusahaan jika pengendalian bersifat sementara. Seluruh saldo dan transaksi antar-perusahaan yang signifikan telah dieliminasi pada saat konsolidasi. Untuk penyertaannya pada Pramindo, Perusahaan telah mengevaluasi cakupan dan persyaratan dari penyertaan tersebut, dan menyimpulkan bahwa Perusahaan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Pramindo dan hak untuk memperoleh semua manfaat ekonomis kepemilikan di masa depan layaknya Perusahaan memiliki 100% saham Pramindo. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh Perusahaan termasuk, antara lain, fakta bahwa harga belinya tetap, memiliki kemampuan menguasai 100% hak suara pada rapat umum pemegang saham dengan mempertimbangkan hak protektif tertentu yang dipegang oleh pemegang saham penjual, memiliki kemampuan menunjuk semua anggota dewan dan manajemen, dan memiliki kemampuan untuk secara eksklusif menentukan kebijakan keuangan dan operasional Pramindo dengan mempertimbangkan hak protektif tertentu, tindakannya menerbitkan wesel bayar yang tidak dapat dibatalkan dan tidak bersyarat dalam penyelesaian harga pembelian kepada pemegang saham penjual, penempatan 70% saham Pramindo yang belum ditransfer ke Perusahaan ke dalam rekening escrow oleh pemegang saham penjual, dan persyaratan-persyaratan protektif dalam berbagai perjanjian bagi Perusahaan untuk mengambil-alih semua saham (termasuk surat kuasa yang diterbitkan oleh pemegang saham penjual) atau menghentikan perjanjian KSO setelah seluruh jumlah terhutang atas saham telah dibayar (Catatan 5b). 17


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) c.

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Definisi pihak yang memiliki hubungan istimewa yang digunakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 7 mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”.

d. Akuisisi anak perusahaan Akuisisi anak perusahaan dari pihak ketiga dicatat dengan akuntansi metode pembelian. Selisih harga perolehan dari bagian kepemilikan Perusahaan atas nilai wajar aktiva dan kewajiban yang teridentifikasi dicatat sebagai goodwill, dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang pada umumnya diperkirakan tidak lebih dari lima tahun. Transaksi akuisisi dengan entitas sepengendali dicatat dengan metode yang serupa dengan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interests/carryover basis). Selisih harga pengalihan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan yang berlaku, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai “Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali”. Perusahaan secara berkesinambungan mengevaluasi apakah terdapat suatu kejadian atau telah terjadi perubahan kondisi yang mengharuskan adanya perubahan terhadap estimasi sisa masa manfaat goodwill, atau adanya indikasi tidak pulihnya (impairment) goodwill. Jika terdapat indikasi impairment, nilai goodwill yang dapat terpulihkan (recoverable) ditentukan berdasarkan nilai diskonto dari estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan harga pasar terhadap nilai waktu dari uang (time value of money) dan risiko dari aktiva terkait. e.

Penjabaran valuta asing Mata uang fungsional Perusahaan dan anak perusahaan adalah Rupiah dan pembukuan Perusahaan dan anak perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam valuta asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aktiva dan kewajiban moneter dalam valuta asing adalah kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh Reuters pada tanggal neraca. Kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh Reuters untuk aktiva dan kewajiban moneter masing-masing adalah Rp9.375 dan Rp9.405 untuk US$1 pada tanggal 30 Juni 2004 dan masingmasing adalah Rp8.270 dan Rp8.280 untuk US$1 pada tanggal 30 Juni 2003. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum terealisasi, dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama konstruksi suatu ke aktiva tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi (Catatan 2k).

18

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) f.

Kas dan setara kas Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas konsolidasian, cerukan (overdraft) yang terhutang bila ada permintaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kas Perusahaan dan anak perusahaan, dimasukkan sebagai komponen kas dan setara kas.

g.

Penyertaan i.

Deposito berjangka Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan disajikan sebagai penyertaan sementara.

ii.

Penyertaan pada efek Penyertaan pada efek yang tersedia untuk dijual (available-for-sale) dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi atas efek yang tersedia untuk dijual tidak diakui sebagai pendapatan tahun berjalan, tetapi dilaporkan sebagai komponen terpisah pada bagian ekuitas hingga terealisasi. Keuntungan atau kerugian yang telah terealisasi atas efek yang tersedia untuk dijual akan dicatat sebagai bagian dari laba rugi tahun berjalan, dan dihitung berdasarkan metode identifikasi khusus. Penurunan nilai efek yang tersedia untuk dijual di bawah harga perolehannya yang bersifat non-temporer dibebankan ke operasi tahun berjalan.

iii. Penyertaan pada perusahaan asosiasi Penyertaan pada saham di mana Perusahaan memiliki 20% sampai dengan 50% hak suara, dan dimana Perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan tetapi bukan dalam bentuk kendali atas kebijakan keuangan dan operasi, dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan metode ini, Perusahaan mengakui bagian atas laba atau rugi perusahaan asosiasi secara proporsional sejak tanggal pengaruh signifikan dimiliki hingga tanggal berakhirnya pengaruh signifikan tersebut. Ketika bagian Perusahaan atas rugi melebihi nilai tercatat dari perusahaan asosiasi, nilai tercatat penyertaan diturunkan dan pengakuan kerugian lebih lanjut dihentikan apabila bahwa Perusahaan memiliki kewajiban berkaitan dengan perusahaan asosiasi. Secara berkesinambungan, paling tidak di setiap akhir tahun, Perusahaan mengevaluasi nilai tercatat penyertaannya pada perusahaan asosiasi apakah terdapat kemungkinan penurunan nilai. Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan adanya indikasi penurunan nilai selain penurunan nilai sementara dalam nilai tercatat penyertaan pada perusahaan asosiasi adalah pencapaian tujuan dan tahapan rencana usaha termasuk proyeksi arus kas dan hasil dari aktivitas pendanaan yang direncanakan, kondisi keuangan dan prospek bisnis dari setiap perusahaan asosiasi, nilai wajar penyertaan dibandingkan dengan nilai tercatat penyertaan dan faktor-faktor relevan lainnya. Penurunan nilai yang harus diakui diukur berdasarkan selisih lebih antara nilai tercatat penyertaan dengan nilai wajarnya. Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar (jika ada), diskonto arus kas atau teknik penilaian lainnya yang memadai. 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) 19

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) g.

Penyertaan (lanjutan) Perubahan nilai penyertaan yang disebabkan oleh terjadinya perubahan nilai ekuitas perusahaan asosiasi yang timbul dari transaksi ekuitas antara perusahaan asosiasi dengan pihak lain diakui sebagai bagian dari ekuitas dalam akun “Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi”. Selisih yang sebelumnya langsung dikreditkan ke ekuitas sebagai dampak transaksi ekuitas di perusahaan asosiasi, dilaporkan dalam laporan laba rugi saat penyertaan dijual sesuai persentase kepemilikan yang dijual. Mata uang fungsional PT Pasifik Satelit Nusantara dan PT Citra Sari Makmur adalah Dolar Amerika Serikat. Untuk tujuan pelaporan investasi tersebut dengan metode ekuitas, aktiva dan kewajiban kedua perusahaan ini pada tanggal neraca masing-masing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata selama tahun tersebut. Selisih kurs akibat penyesuaian penjabaran diakui secara langsung dalam bagian ekuitas dan dilaporkan sebagai “Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan” dalam bagian ekuitas pemegang saham. iv. Penyertaan lainnya Penyertaan dalam bentuk saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar harga perolehannya dan hanya disesuaikan untuk penurunan nilai yang bersifat non-temporer atas setiap penyertaan. Penurunan nilai tersebut langsung dibebankan ke laba tahun berjalan.

h.

Piutang usaha dan piutang lain-lain Piutang usaha dan piutang lainnya disajikan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu yang ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang pada akhir tahun. Piutang ragu-ragu dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih. Piutang usaha dan piutang lainnya dicatat sebesar nilai tagihan. Penyisihan piutang ragu-ragu mencerminkan estimasi terbaik Perusahaan atas jumlah kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang Perusahaan. Perusahaan menentukan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan pengalaman penghapusan pada masa lampau. Perusahaan mengevaluasi penyisihan piutang raguragunya secara bulanan. Piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari untuk pelanggan ritel dicadangkan sepenuhnya dan saldo yang melewati jatuh tempo untuk pelanggan non-ritel melebihi jumlah tertentu dievaluasi tingkat ketertagihannya secara individual. Saldo piutang dihapuskan dari neraca setelah semua cara penagihan dilakukan namun kemungkinan tertagihnya sangat kecil. Perusahaan tidak memiliki risiko kredit atas piutang yang terkait dengan pelanggan yang tidak dicerminkan di neraca (”off-balance sheet credit exposure”).

20

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) i.

Persediaan Pada dasarnya persediaan terdiri dari komponen dan modul, yang dialihkan ke aktiva tetap pada saat pemakaiannya. Persediaan juga termasuk kartu SIM dan voucher kosong prabayar. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk komponen, kartu SIM dan voucher kosong prabayar, dan metode identifikasi khusus untuk persediaan modul. Penyisihan untuk persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa mendatang.

j.

Beban dibayar dimuka Beban dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

k.

Aktiva tetap - perolehan langsung Aktiva tetap yang diperoleh secara langsung, kecuali aktiva tetap tertentu yang dinilai kembali, dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aktiva tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan estimasi masa manfaat aktiva tetap sebagai berikut: Tahun Bangunan Peralatan sentral telepon Telegraf, teleks dan peralatan komunikasi data Instalasi dan peralatan transmisi Satelit, stasiun bumi dan peralatan Jaringan kabel Catu daya Peralatan pengolahan data Peralatan telekomunikasi lainnya Peralatan kantor Kendaraan Peralatan lainnya

20 5 - 15 5 - 15 5 - 20 3 - 15 5 - 15 3 - 10 3 - 10 5 3-5 5-8 5

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan. Bila nilai tercatat suatu aktiva melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali (estimated recoverable amount), nilai aktiva tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai.

21

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) k.

Aktiva tetap - perolehan langsung (lanjutan) Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aktiva atau memberikan manfaat ekonomis yang lebih tinggi, misalnya dalam bentuk peningkatan kapasitas atau perbaikan mutu keluaran atau standar kinerja, dikapitalisasi dan disusutkan berdasarkan tarif penyusutan yang berlaku. Apabila aktiva tetap tidak digunakan lagi atau dilepas, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penjualan aktiva tetap diakui dalam laporan laba rugi. Piranti lunak komputer yang dipergunakan untuk proses pengolahan data dicatat sebagai bagian dari perangkat kerasnya. Aktiva dalam pembangunan dinyatakan sebesar harga perolehan hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi menjadi aktiva tetap. Selama masa pembangunan, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan laba atau rugi selisih kurs, yang timbul untuk membiayai pembangunan aktiva tertentu (qualifying assets) dikapitalisasi secara proporsional terhadap nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aktiva tetap siap untuk digunakan.

l.

Aktiva tetap sewa guna usaha Aktiva tetap yang diperoleh melalui sewa guna usaha dicatat sebesar nilai tunai dari pembayaran minimum sewa guna usaha. Pada awal periode sewa, suatu kewajiban, yang setara dengan nilai tunai dari pembayaran minimum sewa guna usaha, diakui, yang akan berkurang sejalan dengan pembayaran komponen pokok sewa guna usaha dari setiap pembayaran minimum sewa dilakukan. Komponen beban bunga dari pembayaran minimum sewa diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Aktiva sewa guna usaha dikapitalisasi hanya jika semua kriteria berikut terpenuhi: (a) penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewagunausahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha, dan (b) seluruh pembayaran berkala sewa guna usaha ditambah nilai sisa, akan mencakup pengembalian harga perolehan aktiva yang disewagunausahakan, dan (c) masa sewa guna usaha minimum dua tahun. Aktiva sewa guna usaha disusutkan dengan metode yang sama dan berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis yang sama dengan aktiva tetap yang diperoleh secara langsung.

m. Pola bagi hasil Perusahaan mencatat aktiva pola bagi hasil sebagai “Aktiva tetap pola bagi hasil” (dan awalnya mengkredit akun “Pendapatan pola bagi hasil ditangguhkan” yang disajikan pada bagian Kewajiban di neraca) sebesar biaya yang dikeluarkan mitra usaha sebagaimana disetujui dalam perjanjian antara Perusahaan dan mitra usaha. Aktiva tetap tersebut disusutkan berdasarkan estimasi masa manfaat masing-masing aktiva dengan menggunakan metode garis lurus. 22

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) m. Pola bagi hasil (lanjutan) Pendapatan ditangguhkan yang berkaitan dengan perolehan aktiva tetap pola bagi hasil diamortisasi selama masa bagi hasil dengan menggunakan metode garis lurus. Pada akhir masa bagi hasil, aktiva tetap pola bagi hasil yang bersangkutan direklasifikasi ke akun “Aktiva tetap”. Pendapatan pola bagi hasil diakui sesuai dengan bagian yang menjadi hak Perusahaan sebagaimana diatur dalam perjanjian. n.

Kerja Sama Operasi Pendapatan dari kerja sama operasi mencakup amortisasi pendapatan kompensasi KSO ditangguhkan, Pendapatan Minimum Telkom (”MTR”), dan bagian Perusahaan atas Pendapatan KSO yang Harus Dibagi (”DKSOR”). Kompensasi yang diterima dari Mitra KSO dicatat sebagai pendapatan kompensasi KSO yang ditangguhkan, setelah dikurangi dengan seluruh beban langsung yang berkaitan dengan perjanjian KSO dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan masa KSO yaitu 15 tahun sejak tanggal 1 Januari 1996. MTR diakui setiap bulan berdasarkan perhitungan jumlah MTR yang diperjanjikan untuk tahun berjalan sesuai dengan perjanjian KSO. Bagian Perusahaan atas pendapatan KSO yang Harus Dibagi diakui berdasarkan persentase bagian Perusahaan atas pendapatan KSO, dikurangi MTR dan beban operasi Unit KSO sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian KSO. Berdasarkan PSAK No. 39, ”Akuntansi Kerja Sama Operasi” yang menggantikan paragraf 14 PSAK No. 35, ”Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi”, aktiva yang dibangun oleh Mitra KSO dalam rangka KSO dicatat dalam pembukuan Mitra KSO yang mengoperasikan aktiva tersebut dan akan dialihkan kepada Perusahaan pada akhir masa KSO atau saat penghentian perjanjian KSO.

o.

Beban tangguhan - hak atas tanah Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan legal dan perpanjangan masa hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode hak atas tanah tersebut.

p.

Pengakuan pendapatan dan beban i.

Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak Pendapatan dari biaya pemasangan sambungan telepon tidak bergerak diakui pada saat pesawat pelanggan mulai berfungsi. Pendapatan dari biaya pemakaian diakui pada saat pelanggan memakai telepon tersebut. 23

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) p.

Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan) ii.

Pendapatan telepon selular dan jaringan tetap nirkabel Pendapatan dari jasa penyambungan diakui pada saat pesawat telepon selular pelanggan diaktivasi. Pendapatan pulsa (airtime) dan pendapatan bulanan diakui pada saat diakses dan saat terjadinya. Pendapatan kartu prabayar yang terdiri dari penjualan kartu perdana (starter pack) yang dikenal sebagai kartu Subscriber Identification Module (“SIM”) untuk selular dan Removable Unit Identity Card (“RUIM”) untuk telepon tetap nirkabel dan voucher pulsa isi ulang diakui sebagai berikut: 1.

Penjualan kartu perdana (starter pack) diakui sebagai pendapatan pada saat kartu perdana tersebut diserahkan kepada distributor, penyalur, atau langsung kepada pelanggan.

2.

Penjualan voucher pulsa isi ulang diakui sebagai pendapatan diterima di muka dan secara proporsional diakui sebagai pendapatan berdasarkan jumlah panggilan yang berhasil dilakukan oleh pelanggan atau pada saat sisa pulsa pada voucher prabayar telah habis masa berlakunya.

iii. Pendapatan interkoneksi Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan internasional diakui pada saat terjadinya dan disajikan sebesar jumlah neto atas beban interkoneksi. Beban diakui berdasarkan metode akrual. q.

Imbalan Pensiun i.

Program pensiun Perusahaan dan anak perusahaan tertentu menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi hampir seluruh karyawan tetapnya. Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan program pensiun manfaat pasti dihitung pada nilai tunai dari estimasi manfaat yang akan diperoleh karyawan di masa yang akan datang sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan aktiva program pensiun. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit. Manfaat yang diperoleh karyawan diakui dalam laporan laba rugi dengan metode garis lurus selama estimasi sisa masa kerja rata-rata karyawan hingga manfaat pensiun menjadi hak karyawan (vested). Imbalan pensiun yang telah manjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban pada saat terjadinya.

24

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) q.

Manfaat Pensiun (lanjutan) ii.

Pensiun dini Beban pensiun dini diakui pada saat Perusahaan melakukan komitmen untuk membayar manfaat pensiun dini yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Perusahaan agar karyawan terdorong untuk melakukan pengunduran diri secara sukarela. Perusahaan dianggap menunjukkan komitmen yang kuat jika, dan hanya jika, Perusahaan telah memiliki rencana pensiun dini yang formal dan terinci, serta tidak memungkinkan untuk dibatalkan.

r.

Manfaat karyawan selain program pensiun i.

Penghargaan masa kerja Perusahaan memberikan penghargaan tertentu dalam bentuk uang tunai kepada karyawan yang memenuhi persyaratan masa kerja tertentu. Penghargaan tersebut dibayarkan pada saat karyawan mencapai ulang tahun jumlah masa kerja tertentu, pada saat pensiun atau saat pemutusan hubungan kerja. Kewajiban Perusahaan sehubungan dengan penghargaan masa kerja dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit.

ii.

Imbalan pasca kerja Perusahaan juga menyelenggarakan imbalan pasca kerja berupa program jaminan kesehatan masa pensiun bagi semua pensiunan yang memenuhi persyaratan usia, partisipasi dan jumlah masa kerja pada saat pensiun dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan. Kewajiban Perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja jaminan kesehatan masa pensiun dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit.

s.

Pajak penghasilan Perusahaan dan anak perusahaan menggunakan metode akuntansi aktiva dan kewajiban untuk pajak penghasilan. Berdasarkan metode ini, aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer aktiva dan kewajiban pajak untuk tujuan akuntansi dan tujuan pajak pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini mengharuskan pengakuan manfaat pajak pada masa mendatang, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa mendatang cukup besar (probable). Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada setiap tanggal pelaporan yang diharapkan tetap berlaku terhadap laba kena pajak untuk tahun-tahun mendatang pada saat pemulihan atau saat perbedaan temporer tersebut berakhir. Pajak penghasilan dibebankan atau dikreditkan ke dalam laporan laba rugi kecuali apabila pajak tangguhan tersebut berkaitan dengan pos-pos yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas; dalam hal demikian pajak tangguhannya juga dibebankan langsung ke ekuitas.

25

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) t.

Laba per saham dan laba per American Depositary Share (“ADS”) Laba dasar per saham dihitung dengan membagi laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun tersebut. Laba bersih per ADS dihitung dengan mengkalikan laba dasar per saham dengan 20 yaitu jumlah saham per ADS.

u.

Informasi segmen Informasi segmen Perusahaan dan anak perusahaan disajikan menurut kelompok (segmen) usaha. Segmen usaha adalah unit yang dapat dibedakan (distinguishable unit) yang menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda dan dikelola secara terpisah. Informasi segmen usaha sejalan dengan informasi operasi yang secara rutin dilaporkan kepada tingkat pengambil keputusan tertinggi di Perusahaan. Informasi segmen disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan konsolidasian.

v.

Instrumen derivatif Transaksi derivatif diakui sesuai dengan PSAK 55, ”Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai” yang mensyaratkan bahwa semua instrumen derivatif diakui dalam laporan keuangan pada nilai wajarnya. Untuk memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai, PSAK 55 mensyaratkan beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi, termasuk adanya dokumentasi formal pada awal lindung nilai. Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai dicatat dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Jika instrumen derivatif dirancang dan memenuhi syarat lindung nilai, perubahan nilai wajar yang berkaitan dengan lindung nilai diakui sebagai penyesuaian terhadap aktiva atau kewajiban yang dilindung nilai dalam laba rugi tahun berjalan atau disajikan dalam ekuitas tergantung pada jenis transaksi dan efektivitas dari lindung nilai tersebut.

w.

Penggunaan taksiran Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban dan pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Hal-hal yang mengharuskan adanya taksiran dan asumsi antara lain termasuk, nilai tercatat aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud, penilaian penyisihan untuk piutang dan kewajiban yang berhubungan dengan manfaat karyawan.

3.

PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DILAPORKAN Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Catatan 55a, United States Securities and Exchange Commission (“SEC”) menyampaikan kepada Perusahaan bahwa Laporan Tahunannya pada Form 20-F untuk tahun 2002 yang telah diserahkan pada tanggal 17 April 2003 tidak memenuhi peraturan dan persyaratan SEC. Perusahaan diminta untuk mengubah laporan tersebut, dan telah dilakukan pada tanggal 11 Juni 2003, dengan mengidentifikasi kekurangan dalam Laporan Tahunan yang telah diserahkan sebelumnya. 26


PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DILAPORKAN (lanjutan) Perusahaan juga diharuskan membuat perubahan lebih lanjut terhadap Laporan Tahunannya pada Form 20-F agar dapat memenuhi peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Disamping itu, Badan Pengawas Pasar Modal (“BAPEPAM”) menegaskan bahwa Perusahaan harus memenuhi persyaratan SEC dan pada saat yang bersamaan, Perusahaan harus memastikan bahwa informasi yang sama tersedia bagi semua pemegang saham. Setelah penerbitan laporan keuangan konsolidasian dalam Laporan Tahunan pada Form 20-F untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002, dan perubahan lebih lanjut yang telah dilaporkan ke SEC pada tanggal 11 Juni 2003 seperti yang telah disebutkan diatas, Perusahaan melakukan sejumlah penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang telah diungkapkan sebelumnya untuk tahun 2002, 2001, dan 2000 dan tahun-tahun sebelumnya, yang diyakini Perusahaan perlu dilakukan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Di bawah ini adalah dampak dari penyajian kembali terhadap laba bersih dan ekuitas konsolidasian yang telah dilaporkan sebelumnya untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2003. Koreksi terhadap laporan keuangan konsolidasian yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia terutama berkaitan dengan akuntansi untuk penghargaan masa kerja, pajak penghasilan tangguhan dan akuisisi anak perusahaan, serta asumsi yang mendasari program jaminan kesehatan masa pensiun Perusahaan.

27


PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DILAPORKAN (lanjutan) Tabel dibawah ini menyajikan dampak dari penyajian kembali laba bersih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2003 (unaudited).

2003 Laba bersih sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia - yang disajikan sebelumnya Penyesuaian: Penghargaan pegawai Manfaat jaminan kesehatan masa pensiun Pajak penghasilan tangguhan Akuntansi akuisisi Pendapatan usaha Hutang usaha Koreksi saldo pinjaman Koreksi hutang pajak Pos lainnya Pajak penghasilan badan Beban usaha Beban bunga Pensiun bekala bersih Penyesuaian bersih

3.784.267 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii)

Laba bersih sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia - setelah disajikan kembali Laba bersih per saham (nilai penuh) Disajikan sebelumnya Disajikan kembali

(103.563) (222.004) 22.441 130.898 96.560 257.288 (354.031) 1.029 (74.804) (246.186) 3.538.081

375,42 351,00

Laba bersih per ADS (nilai penuh) Disajikan sebelumnya Disajikan kembali

7.508,47 7.019,97

28


PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DILAPORKAN (lanjutan) 2003 Ekuitas berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia - yang dilaporkan sebelumnya

16.319.441

Penyesuaian: Penghargaan pegawai Manfaat jaminan kesehatan masa pensiun Pajak penghasilan tangguhan Akuntansi akuisisi Pendapatan usaha Hutang usaha Koreksi saldo pinjaman Koreksi hutang pajak Pos lainnya Pajak penghasilan badan Beban usaha Beban bunga Pensiun bekala bersih Akuisisi Aria West Penyesuaian bersih

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv)

Ekuitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia - setelah disajikan kembali

(555.899) (1.273.065) (3.271) (177.128) 119.741 58.490 117.078 75.796 281.845 121.143 (461.111) (26.024) (142.278) 332.933 (1.531.750)

14.787.691

Penyesuaian-penyesuaian ini telah disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian yang disajikan kembali dengan ringkasan sebagai berikut: Penyesuaian-penyesuaian (i)

Penghargaan masa kerja

Karyawan berhak untuk menerima penghargaan dalam bentuk uang tunai seperti untuk cuti besar, tunjangan perumahan, transpor dan tunjangan lainnya, berdasarkan lamanya masa kerja. Tergantung pada jenis penghargaannya, penghargaan tersebut dapat dibayarkan pada saat karyawan mencapai masa kerja tertentu atau pada saat pemutusan hubungan kerja atau pensiun jika karyawan telah mencapai masa kerja yang telah ditetapkan. Perusahaan sebelumnya tidak melakukan penyisihan untuk kewajiban-kewajiban tersebut dan hanya mencatat penghargaan ini pada saat dibayarkan kepada pegawai. Perusahaan memutuskan bahwa penghargaan tersebut seharusnya telah dicatat berdasarkan metode akrual.

29


PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DILAPORKAN (lanjutan) Penyesuaian-penyesuaian (lanjutan) (ii) Jaminan Kesehatan Masa Pensiun

Perusahaan menyediakan jaminan kesehatan masa pensiun bagi para pensiunan yang telah bekerja bagi Perusahaan setidaknya selama 20 tahun. Sebagaimana dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian 2r dan 47, biaya untuk jaminan kesehatan masa pensiun diakui sesuai dengan U.S. GAAP dengan menerapkan SFAS No. 106. Perusahaan mengakui kewajiban manfaat dan biaya jaminan kesehatan masa pensiun berdasarkan perhitungan aktuaria. Perusahaan telah meminta aktuarisnya untuk menelaah perhitungan aktuaria berkaitan dengan pengungkapan program jaminan kesehatan masa pensiun untuk tahun 2001 dan 2002. Sebagai dampak dari penelaahan tersebut, Perusahaan telah menghitung ulang bagian yang berkaitan dengan beban untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2004. (iii) Pajak penghasilan tangguhan

Perusahaan menyadari perlunya dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kesalahan dalam perhitungan pajak tangguhan sebelumnya dalam rangka mencerminkan perbedaan waktu antara aktiva dan kewajiban secara pajak dengan yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian. (iv) Akuntansi akuisisi

Berkaitan dengan akuisisi Pramindo pada bulan Agustus 2002, Perusahaan sebelumnya telah mengkonsolidasi 30% kepemilikan di Pramindo sesuai dengan 30% kepemilikan legal atas saham yang dimiliki Perusahaan. Perusahaan tidak mempertimbangkan factor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan Perusahaan untuk menjalankan pengendalian terhadap Pramindo dan hak Perusahaan untuk memperoleh semua manfaat ekonomis di masa depan dari kepemilikan tersebut sehingga seolah-olah Perusahaan memiliki 100% saham Pramindo. Faktor-faktor yang dipertimbangkan Perusahaan sekarang ini antara lain, fakta bahwa harga penjualan adalah tetap, kemampuannya untuk menggunakan 100% hak suara pada rapat umum pemegang saham dengan memperhatikan hak perlindungan tertentu yang dimiliki oleh pemegang saham penjual, kemampuan Perusahaan untuk menunjuk semua anggota dewan direksi dan manajemen, dan kemampuan eksklusifnya untuk menentukan kebijakan keuangan dan operasional di Pramindo dengan memperhatikan hak perlindungan tertentu, akibatnya, Perusahaan memutuskan untuk mengkonsolidasi Pramindo atas 100% kepemilikannya sejak tanggal akuisisi. Disamping itu, berkaitan dengan akuisisi Pramindo pada bulan Agustus 2002 dan Dayamitra pada bulan Mei 2001, Perusahaan tidak mengalokasikan dengan semestinya harga perolehan ke aktivaaktiva tertentu yang diperoleh. Laporan keuangan konsolidasian yang disajikan kembali untuk tahun 2001 dan 2002 mencerminkan penyesuaian untuk mencatat aktiva-aktiva tersebut pada harga wajarnya pada saat perolehan dan penyusutan sesudahnya. (v) Pendapatan usaha

Sejalan dengan bisnis anak perusahaan, Infomedia, yang mengembangkan layanan jasa call center, Perusahaan menganggap perlu mereklasifikasi penyajian pendapatan yang semula merupakan pendapatan lain menjadi bagian dari pendapatan operasi. Penyajian kembali dilakukan agar setara dengan tahun 2004. 30


PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DILAPORKAN (lanjutan) Penyesuaian-penyesuaian (lanjutan) (vi)

Hutang usaha

Sebagai hasil rekonsiliasi saldo dengan operator telepon lainnya pada tahun 2002, Perusahaan menyimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam saldo hutang usaha yang berakibat pada lebih catat hutang tersebut kepada pihak ketiga yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian untuk 30 Juni 2003. (vii) Koreksi saldo pinjaman

Sebagai hasil rekonsiliasi pinjaman yang masih terutang pada akhir 2002, Perusahaan menyimpulkan bahwa telah terjadi pencatatan ganda atas saldo pinjaman yang berdampak terhadap lebih catat dari kerugian selisih kurs dalam laporan keuangan konsolidasian untuk 30 Juni 2003. (viii) Koreksi hutang pajak

Sebagai dampak laporan keuangan audit untuk tahun 2003, Perusahaan telah melakukan penyesuaian terhadap hutang pajak untuk saldo pada tanggal 30 Juni 2003. (ix)

Pos lainnya

Penyesuaian lainnya merupakan penyesuaian yang berkaitan dengan penyusutan dan pembalikan beban dari hasil audit akhir tahun 2002. (x)

Pajak penghasilan badan

Beberapa penyesuaian yang telah disebutkan di atas juga berdampak terhadap perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2002 dan 2001. Akibatnya Perusahaan telah melakukan penyesuaian terkait terhadap beban pajak penghasilan badan dalam laporan keuangan konsolidasian yang disajikan kembali untuk tahun-tahun bersangkutan. (xi)

Beban usaha

Penyajian kembali beban usaha merupakan reklasifikasi amortisasi aktiva tidak berwujud yang sebelumnya disajikan sebagai bagian dari “beban lain-lain”, tambahan beban amortisasi intangible assets, karena pengambilalihan saham PIN sebesar 100% pada tahun 2002. (xii) Beban bunga

Tambahan beban usaha merupakan penyesuaian amortisasi deffered interest, karena pengambilalihan saham PIN sebesar 100% sejak tahun 2002.

31


PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DILAPORKAN (lanjutan) (xiii) Pensiun Berkala Bersih

Perusahaan melakukan perhitungan ulang atas beban pensiun berkala bersih tahun 2002 dan untuk kepentingan penyajian laporan keuangan, perusahaan melakukan penyesuaian atas dampak tersebut pada triwulan kedua tahun 2003. (xiv) AriaWest

Setelah tanggal dimana Perusahaan menerbitkan laporan keuangan konsolidasian tahun 2002, Perusahaan menyelesaikan perselisihannya dengan AriaWest. Dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2002 sebelumnya, Perusahaan telah membuat penyisihan atas piutang usaha yang berkaitan dengan perselisihan dengan AriaWest dan mencatat Rp830 miliar yang diterima dari KSO III sebagai “Uang Muka Pelanggan dan Pemasok ” di neraca menunggu penyelesaian perselisihan. Sebagai akibat dari penyelesaian perselisihan tersebut, Perusahaan telah membalik penyisihan ini dan mengurangkan uang muka yang diterima dari piutang usaha yang ada serta mencatat nilai penyelesaiannya. 4. TRANSAKSI KEPEMILIKAN SILANG (CROSS-OWNERSHIP) DENGAN INDOSAT Pada tanggal 3 April 2001, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (“CSPA”) dengan Indosat atas beberapa transaksi untuk menyatukan kepemilikan silang pada perusahaan-perusahaan tertentu. Perjanjian tersebut meliputi transaksi di bawah ini: i.

Akuisisi oleh Perusahaan atas 35% dari saham-saham biasa Telkomsel milik Indosat dengan harga sebesar US$945.000.000 (“Transaksi Telkomsel”);

ii.

Akuisisi oleh Indosat atas 22,5% dari saham-saham biasa PT Satelit Palapa Indonesia (“Satelindo”) milik Perusahaan dengan harga sebesar US$186.000.000 (“Transaksi Satelindo”);

iii. Akuisisi oleh Indosat atas 37,66% dari saham-saham PT Aplikanusa Lintasarta (“Lintasarta”) milik Perusahaan dengan harga sebesar US$38.000.000 ditambah dengan obligasi konversi Lintasarta sebesar Rp4.051 juta (“Transaksi Lintasarta”); dan iv.

Akuisisi oleh Indosat atas semua hak dan novasi seluruh kewajiban Perusahaan menurut Perjanjian KSO IV tanggal 20 Oktober 1995 antara Perusahaan dengan PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (“MGTI”) beserta seluruh aktiva Perusahaan yang dioperasikan sebagai aktiva KSO IV dengan harga sebesar US$375.000.000 (“Transaksi KSO IV”).

Seluruh obligasi konversi Lintasarta kemudian dikonversikan menjadi saham sehingga persentase kepemilikan Perusahaan menurun dari 37,66% menjadi 37,21% sebelum transaksi Lintasarta dilaksanakan. Transaksi Telkomsel dan Transaksi Lintasarta berlaku efektif pada tanggal 16 Mei 2001, masing-masing berdasarkan Akta Pemindahan Hak Atas Saham No. 1/V/2001/triplo dan No. 2/V/2001/duplo dari Notaris Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H. 4. TRANSAKSI KEPEMILIKAN SILANG (CROSS-OWNERSHIP) DENGAN INDOSAT (lanjutan) 32

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Transaksi Satelindo berlaku efektif pada tanggal 23 Juli 2001 setelah DeTeAsia Holding GmbH dan PT Bimagraha Telekomindo (pemegang saham Satelindo lainnya) tidak menggunakan haknya untuk membeli masing-masing 7,26% dan 13,06% saham Satelindo. Pada tanggal 1 Pebruari 2002, manajemen Perusahaan dan Indosat mengumumkan pembatalan Transaksi KSO IV. Akibatnya, Perusahaan menyelesaikan bagian transaksi kepemilikan silang ini secara tunai. Pada saat pengikatan transaksi, Pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas dari pengendalian (controlling) atas Perusahaan dan Indosat. Oleh karena itu, transaksi Telkomsel, transaksi Satelindo dan transaksi Lintasarta diperlakukan sebagai transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali. Akuisisi Perusahaan atas pemilikan pengendali di Telkomsel diperlakukan dengan cara yang serupa dengan metode akuntansi penyatuan pemilikan (pooling of interests/carryover basis). Oleh karena itu, untuk tujuan pelaporan, laporan keuangan Perusahaan dan Telkomsel digabung seolah-olah kedua perusahaan telah bergabung sejak awal periode yang disajikan. Dampak dari transaksi antara Perusahaan dan Telkomsel sebelum penggabungan dieliminasi dalam laporan keuangan gabungan. Selisih antara harga transaksi yang dibayarkan atau diterima dan nilai historis aktiva bersih dari perusahaan yang diperoleh atau nilai tercatat penyertaan yang dijual disajikan dalam ekuitas sebagai “Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali”, sebagai berikut: Harga transaksi yang dibayarkan/ (Diterima) Telkomsel Satelindo Lintasarta Jumlah

5.

Nilai historis aktiva bersih/ penyertaan

Pajak tangguhan

Perubahan di ekuitas

Jumlah

Pajak

Bersih

10.782.450 (2.122.260) (437.631)

1.466.658 116.834

337.324 -

(290.442) -

8.978.468 (2.412.702) (320.797)

(627.678) (119.586)

8.978.468 (1.785.024) (201.211)

8.222.559

1.583.492

337.324

(290.442)

6.244.969

(747.264)

6.992.233

AKUISISI MITRA USAHA KSO a. Dayamitra

5.

Pada tanggal 17 Mei 2001, Perusahaan membeli 90,32% saham Dayamitra dengan harga pembelian secara keseluruhan sebesar US$134.172.232 (termasuk biaya konsultan sekitar US$3.303.191 atau Rp37.325 juta). Sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, Perusahaan telah melakukan pembayaran awal sebesar US$18.289.800 (Rp206.675 juta) pada tanggal 17 Mei 2001, tanggal penutupan transaksi, dan sebesar US$8.937.041 (Rp100.989 juta) pada tanggal 10 Agustus 2001 sebagai pembayaran pasca-penutupan penyesuaian modal kerja terhadap harga pembelian. Sisa pembayaran sebesar US$103.642.200 (Rp1.171.157 juta) dibayar melalui perjanjian escrow sebagaimana dibahas di bawah, dalam delapan kali angsuran triwulanan masing-masing sebesar US$12.955.275 mulai tanggal 17 Agustus 2001 sampai tanggal 17 Mei 2003. Estimasi nilai kini dari US$103.642.200 dengan tingkat bunga diskonto 14% adalah sebesar US$89.053.984 (Rp1.006.310 juta). AKUISISI MITRA USAHA KSO (lanjutan) a. Dayamitra (lanjutan) 33

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Akuisisi ini menghasilkan pengakuan aktiva tidak berwujud sebesar Rp1.276.575 juta yang merupakan hak untuk mengoperasikan bisnis di wilayah KSO. Aktiva tidak berwujud tersebut akan diamortisasi selama sisa periode perjanjian KSO (Catatan 16). Perusahaan memperoleh pengendalian atas Dayamitra pada tanggal 17 Mei 2001 sehingga harus mengkonsolidasi Dayamitra sejak tanggal tersebut. Berikut adalah rincian aktiva bersih yang diperoleh dan goodwill yang timbul dari akuisisi 90.32% pemilikan di Dayamitra: Rp

Jumlah harga perolehan - bersih Nilai wajar aktiva bersih yang diperoleh: - Kas dan setara kas - Piutang DKSOR - Aktiva lancar lainnya - Aktiva tetap - Aktiva tidak berwujud - Aktiva tidak lancar lainnya - Kewajiban lancar - Kewajiban pajak tangguhan - Kewajiban tidak lancar

1.351.299 93.652 62.398 9.450 1.401.479 1.276.575 19.510 (236.265) (581.816) (693.684) 1.351.299

Kas keluar bersih atas transaksi akuisisi Dayamitra adalah sebesar Rp241.300 juta. Sehubungan dengan transaksi Dayamitra, Perusahaan juga menandatangani beberapa perjanjian berikut ini: 1. Perjanjian Opsi Perusahaan menandatangani Perjanjian Opsi dengan TM Communications (HK) Ltd (“TMC”) yang memberikan hak opsi kepada Perusahaan untuk membeli sisa 9.68% saham Dayamitra (“Saham Opsi”). Berdasarkan perjanjian tersebut, TMC, sebagai pemegang saham penjual, memberi opsi eksklusif kepada Perusahaan untuk membeli hak milik sah dan penuh atas Saham Opsi (“Opsi Membeli”), dan Perusahaan memberi opsi eksklusif kepada pemegang saham penjual untuk menjual kepada Perusahaan hak milik sah penuh atas Saham Opsi tersebut (“Opsi Menjual”).

34


AKUISISI MITRA USAHA KSO (lanjutan) a. Dayamitra (lanjutan) 1. Perjanjian Opsi (lanjutan) Atas pemberian opsi tersebut, Perusahaan akan membayar kepada pemegang saham penjual harga beli opsi sebesar US$6.300.000, ditambah dengan US$957.823 sebagai pembayaran atas modal kerja Dayamitra yang disesuaikan, atau seluruhnya berjumlah US$7.257.823 yang harus dibayarkan dalam delapan kali angsuran triwulanan dengan jumlah angsuran tetap sebesar US$907.228 mulai tanggal 17 Agustus 2001 sampai tanggal 17 Mei 2003. Pembayaran akan dilakukan melalui rekening escrow yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Escrow sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Perusahaan dapat menggunakan hak opsi eksklusifnya setiap saat setelah Dayamitra memenuhi seluruh kewajibannya atas pinjaman JBIC (dahulu J-Exim) (Catatan 27i) dimulai tanggal 17 Mei 2003 dan berakhir pada lima hari kerja sebelum tanggal 26 Maret 2006. Harga jual beli yang harus dibayarkan Perusahaan kepada pemegang saham penjual atas Saham Opsi pada saat pelaksanaan opsi adalah sebesar US$16.200.000 dikurangi dengan jumlah tertentu yang dinyatakan dalam Perjanjian Opsi. Pada tanggal 30 Juni 2004, Perusahaan belum menggunakan hak opsi tersebut. Pada tanggal 30 Juni 2004, harga beli opsi yang telah dibayar Perusahaan adalah sebesar US$7.257.823 atau setara dengan Rp65.458 juta (2002: US$5.443.367 atau setara dengan Rp51.120 juta), dan disajikan sebagai bagian dari “Uang muka penyertaan saham” (Catatan 5e). 2. Perjanjian Escrow Perusahaan bersama dengan Dayamitra, PT Intidaya Sistelindomitra (“Intidaya”), Cable &Wireless plc (“C&W plc”), PT Mitracipta Sarananusa (“Mitracipta”), TMC, Tomen Corporation (“Tomen”), Citibank N.A. Singapore (agen Escrow Singapura) dan Citibank N.A. Jakarta (agen Escrow Jakarta) menandatangani Perjanjian Escrow pada tanggal 17 Mei 2001, dalam rangka pembukaan Rekening Escrow dan memfasilitasi pembayaran (Catatan 17). b.

Pramindo Pada tanggal 19 April 2002 Perusahaan dan pemegang saham Pramindo, yaitu France Cables et Radio SA, PT Astratel Nusantara, Indosat, Marubeni Corporation, International Finance Corporation (“IFC”) dan NMP Singapore Pte. Ltd. (“NMP Singapore”) (secara kolektif disebut “Pemegang Saham Penjual”) menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (“CSPA”) dimana Perusahaan memperoleh seluruh saham Pramindo. Saham yang dimiliki Pemegang Saham Penjual ditransfer ke suatu rekening escrow (selanjutnya disebut “saham escrow”).

35


AKUISISI MITRA USAHA KSO (lanjutan) b.

Pramindo (lanjutan) Kepemilikan legal atas saham escrow akan ditransfer ke Perusahaan dalam 3 (tiga) tahap yaitu pada tanggal 15 September 2002 – 30%, 30 September 2003 – 15%, dan 31 Desember 2004 – 55% setelah pembayaran wesel bayar yang diterbitkan kepada pemegang saham penjual sebagai pembayaran atas akusisi saham-saham tersebut. Saham escrow dapat diakses oleh pemegang saham penjual hanya jika terjadi pelanggaran atas pembayaran wesel bayar oleh Perusahaan dan tidak ada dividen yang akan dibayarkan hingga perjanjian antara pihak-pihak dipenuhi atau diputuskan sesuai dengan persyaratan perjanjian. Perusahaan dan Pemegang Saham Penjual juga menandatangani Stockholders Voting Agreement (“SVA”) pada tanggal 15 Agustus 2002. Berdasarkan SVA tersebut setiap pemegang saham Pramindo memberikan surat kuasa yang memungkinkan Perusahaan memperoleh hak suara dari saham escrow. Dengan demikian, Perusahaan memperoleh hak untuk menominasikan semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pramindo. SVA juga mencantumkan persyaratanpersyaratan tertentu yang merupakan hak protektif bagi Pemegang Saham Penjual. Harga pembelian keseluruhan saham Pramindo adalah sebesar US$390.308.972 (Rp3.464.040 juta) ditambah Rp250.000 juta, yang terdiri dari pembayaran awal sebesar US$9.263.953 (Rp82.218 juta), biaya konsultan sebesar US$5.945.946 (Rp52.818 juta), penggantian modal kerja sebesar Rp250.000 juta dan penerbitan wesel bayar (seri I dan seri II) oleh Perusahaan dengan nilai nominal keseluruhan US$375.099.073 dengan estimasi nilai kini sebesar US$332.802.122 (Rp2.953.617 juta) pada tingkat bunga diskonto sebesar 8,15% yang berlaku efektif sejak tanggal akuisisi. Wesel bayar seri I tidak dikenakan bunga sedangkan wesel bayar seri II dihitung dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar. Wesel bayar tersebut akan dibayar dalam sepuluh kali cicilan yang jumlahnya tidak sama setiap triwulannya yang dimulai pada tanggal 15 September 2002. Wesel bayar tersebut tidak dapat dibatalkan, tidak bersyarat dan dapat ditransfer. Harga pembelian dialokasikan terlebih dahulu ke aktiva moneter bersih kemudian ke aktiva tetap yang diperoleh. Perusahaan mengakui aktiva tidak berwujud sebesar Rp2.752.267 juta sebagai hak untuk mengoperasikan usaha di wilayah KSO. Jumlah ini akan diamortisasi selama sisa jangka waktu perjanjian KSO (Catatan 16). Tidak terdapat goodwill dari transaksi ini. Di samping itu, bagian yang berkaitan dengan 13% kepemilikan Indosat di Pramindo telah diperhitungkan sebagai restrukturisasi entitas sepengendali. Selisih antara harga pembelian dan nilai historis dari aktiva bersih yang diperoleh adalah sebesar Rp 296.038 juta, dimasukkan ke dalam “Selisih nilai restrukturisasi entitas sepengendali” di bagian ekuitas, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

36


AKUISISI MITRA USAHA KSO (lanjutan) b. Pramindo (lanjutan) Rp Harga pembelian - bersih Nilai historis aktiva bersih Selisih nilai atas 100% pemilikan

3.338.653 1.061.437 2.277.216

Selisih disesuaikan ke ekuitas untuk 13% pemilikan Indosat di Pramindo

296.038

Perusahaan memperoleh kendali atas Pramindo pada tanggal 15 Agustus 2002 sehingga Perusahaan mengkonsolidasi Pramindo sejak tanggal 1 Agustus 2002 sebagai tanggal saldo terdekat. Alokasi harga perolehan akuisisi tersebut adalah sebagai berikut:

Rp Harga perolehan - bersih Nilai wajar dari aktiva bersih yang diperoleh: - Kas dan setara kas - Piutang DKSOR - Aktiva lancar lainnya - Aktiva tetap - Aktiva tidak berwujud - Aktiva tidak lancar lainnya - Kewajiban lancar - Kewajiban pajak tangguhan - Kewajiban jangka panjang Nilai wajar aktiva bersih Selisih yang disesuaikan ke ekuitas untuk 13% pemilikan Indosat di Pramindo Jumlah harga perolehan

3.338.653 141.475 187.468 13.839 1.807.338 2.752.267 160.139 (284.120) (1.115.645) (620.146) 3.042.615 296.038 3.338.653

Kas keluar bersih atas transaksi akuisisi Pramindo adalah sebesar Rp243.561 juta. Wesel bayar yang diterbitkan untuk akuisisi Pramindo disajikan dalam “Hutang akuisisi anak perusahaan” di neraca konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2004 dan 2003 (Catatan 27). Pada tanggal 30 Juni 2004 dan 2003, wesel bayar yang masih terhutang, diluar bunga yang belum diamortisasi, masing-masing sebesar US$191 juta (Rp1.615.473 juta) dan US$342 juta (Rp3.060.884 juta).

37


AKUISISI MITRA USAHA KSO (lanjutan) b. Pramindo (lanjutan) Setelah tanggal 30 Juni 2004, Perusahaan memperoleh pinjaman untuk mendanai pelunasan wesel bayar tersebut dan kepemilikan sah untuk seluruh saham Pramindo telah sepenuhnya ditransfer ke Perusahaan dan kepemilikan legal atas seluruh saham Pramindo telah ditransfer seluruhnya ke Perusahaan (Catatan 57c). c.

PT AriaWest International (“AWI”) Pada tanggal 31 Juli 2003 (tanggal penutupan), Perusahaan mengakuisisi 100% saham AWI, mitra KSO di KSO III, lebih kurang senilai Rp1.141.752 juta ditambah dengan pengakuan hutang AWI sebesar Rp2.577.926 juta. Harga perolehan termasuk wesel bayar tanpa bunga dengan nilai nominal sebesar US$109.090.909 (Rp927.272 juta) dengan estimasi nilai kini pada tanggal penutupan sebesar US$92.743.741 (Rp788.322 juta) pada tingkat bunga diskonto sebesar 5,16%. Wesel bayar tersebut akan dibayarkan dalam sepuluh kali angsuran tiap semester terhitung mulai tanggal 31 Juli 2004. Akuisisi AWI dicatat dengan menggunakan metode pembelian. Tidak timbul goodwill dari transaksi ini. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari alokasi harga pembelian atas aktiva dan kewajiban yang diakuisisi berdasarkan estimasi nilai wajarnya pada tanggal penutupan:

Piutang DKSOR Aktiva tetap Aktiva tidak berwujud Aktiva lainnya Kewajiban pajak tangguhan Nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi Pinjaman yang diakui Jumlah kas dan wesel bayar yang diserahkan

Rp 540.267 1.556.269 1.982.564 34.372 (393.794) 3.719.678 (2.577.926) 1.141.752

Hasil operasi konsolidasian Perusahaan termasuk hasil operasi AWI sejak tanggal akuisisi 31 Juli 2003. Wesel bayar yang diterbitkan sehubungan dengan akuisisi AWI disajikan sebagai ”Hutang akuisisi anak perusahaan” dalam neraca konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2004 (Catatan 27). Pada tanggal 30 Juni 2004, wesel bayar yang masih terhutang sebelum diskonto yang belum diamortisasi sebesar US$109.090.909 (Rp921.818 juta). Harga beli sebagaimana dijelaskan di atas berdasarkan hasil penilaian pihak ketiga. Sebagai tambahan, Perusahaan juga menandatangani perjanjian dengan AWI berkaitan dengan penyelesaian yang tidak dapat dibatalkan, pembebasan dari pengaduan dan tuntutan balik yang sedang diproses melalui Badan Arbitrase Internasional (ICC) dan Perusahaan bersedia membayar pelunasan sejumlah US$20.000.000. Dengan penyelesaian masalah tersebut dan kemudian penerimaan pelunasan piutang usaha dari KSO III, maka pada penyajian laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2002, Perusahaan memutuskan untuk melakukan pembalikan cadangan piutang tak tertagih yang sebelumnya telah diakui dan mencadangkan beban yang berhubungan dengan penyelesaian masalah tersebut (Catatan 8d dan 19). 38


AKUISISI MITRA USAHA KSO (lanjutan) d.

Uang muka penyertaan saham 2004 Dayamitra (Catatan 5a) PIN AWI

65.458 65.458

2003 65.458 16.135 197.490 279.083

Uang muka penyertaan saham AWI sebesar US$20.000.000 (Rp196.um(463 juta) dibayarkan kepada pemegang saham lama pada saat penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat tanggal 8 Mei 2002.

39


KAS DAN SETARA KAS 2004 Kas Bank Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rupiah Bank Negara Indonesia Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia Bank Pos Nusantara Jumlah Valuta asing Bank Mandiri Bank Negara Indonesia Bank Rakyat Indonesia Jumlah Jumlah pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga Rupiah Citibank Bank Bukopin Bank Central Asia Bank Niaga ABN Amro Bank Bank Danamon Bank Lippo Bank Internasional Indonesia Bank Buana Indonesia Bank Muamalat Indonesia Bank Mega Deutsche Bank Valuta asing Citibank Deutsche Bank Standard Chartered Bank ABN Amro Bank Bank International Indonesia Bank Central Asia Bank of Tokyo Mitsubishi Jumlah Jumlah pihak ketiga Jumlah bank

40

2003

21.834

15.235

241.768 41.120 27.449 2.595 312.932

58.269 124.867 3.468 1.987 188.591

55.145 1.390 576 57.111 370.043

45.394 9.470 4.874 59.738 248.329

2.417 60.796 4.977 1.225 99.751 112 3.379 11 193 76 1.236 10.477 184.650

20.271 8.355 7.013 54 48 75 6 1 100 232 36.155

2.706 1.638 97 30.986 17 71 120 35.635 220.285 590.328

2.060 19.846 115 41 27 93 111 22.293 58.448 306.777


KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) 2004 Deposito berjangka Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rupiah Bank Negara Indonesia Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia Bank Tabungan Negara Jumlah Valuta asing Bank Mandiri Bank Negara Indonesia Jumlah Jumlah pihak yang mempunyai hubungan istimewa

2003

1.144.266 777.320 835.925 241.860 2.999.371

913.007 316.655 210.250 52.545 1.492.457

141.343 141.343 3.140.714

1.270.534 10.987 1.281.521 2.773.978

Pihak ketiga Rupiah Standard Chartered Bank Bank Mega Bank Bukopin Bank Yudha Bhakti Bank Niaga Deutsche Bank ABN Amro Bank Bank NISP Bank Bumiputera Bank Tugu Bank Jabar Jumlah

710.950 86.606 88.302 44.337 1.001.540 60.145 3.000 69.449 18.303 14.500 70.449 2.167.581

124.127 73.621 132.685 2.000 1.000 103.580 105 40.000 477.118

Valuta asing Standard Chartered Bank Deutsche Bank Jumlah Jumlah pihak ketiga Jumlah deposito berjangka Jumlah Kas dan Setara Kas

526.363 536.844 1.063.207 3.230.788 6.371.502 6.983.664

381.876 381.876 858.994 3.632.972 3.954.984

Kisaran tingkat suku bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

Rupiah Valuta asing

41

2004

2003

4,75% - 6,50% 0,60% - 0,75%

8,00% - 12,50% 1,38% - 2,25%


PENYERTAAN SEMENTARA 2004 Deposito berjangka Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rupiah Bank Mandiri Dolar Amerika Serikat Bank Mandiri

2003

-

26.540

-

62.119 88.659

Pihak ketiga Bank Danamon Bank Mega Bank Niaga Jumlah deposito berjangka

16.460 12.745 13.550 42.755

88.659

Efek yang tersedia untuk dijual Investasi reksadana Jumlah efek yang tersedia untuk dijual

10.111 10.111

-

Jumlah penyertaan sementara

52.866

88.659

Kisaran tingkat suku bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut: 2004 Rupiah Valuta asing

2003

6,50% - 7,29% -

12,25% 2,25%

Jangka waktu deposito berjangka berkisar antara 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun. Wesel Berjangka Menengah – PSSI merupakan wesel berjangka menengah yang diterbitkan oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sebesar Rp50.000 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Pebruari 2003. Pada tanggal jatuh tempo, wesel tersebut telah diselesaikan secara tunai. Tingkat suku bunga dan persyaratan yang diperoleh dari penyertaan pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama dengan yang diperoleh dari penyertaan pada pihak ketiga.

42


PIUTANG USAHA a. Berdasarkan pelanggan Pihak yang mempunyai hubungan istimewa: 2004 Unit KSO Instansi Pemerintah PT Mandara Selular Indonesia (d.h. PT Mobile Selular Indonesia) PT Bakrie Telecom (d.h. PT Radio Telepon Indonesia) PT Citra Sari Makmur PT Komunikasi Selular Indonesia* PT Metro Selular Nusantara* PT Aplikanusa Lintasarta PT Patra Telekomunikasi Indonesia PT Gratika PT Telesera* Lain-lain Jumlah Penyisihan piutang ragu-ragu Jumlah bersih

276.740 255.235 37.141 21.693 4.279 11.540 1.090 2.691 610.409 (142.263) 468.146

2003 1.153.611 157.534 44.457 13.117 82.343 14.612 5.126 13.757 7.889 19.675 2.581 1.514.702 (150.050) 1.364.652

* Bukan merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa di tahun 2004

Piutang usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa tertentu disajikan setelah memperhitungkan kewajiban Perusahaan kepada pihak yang sama berdasarkan ketentuan legal sesuai dengan perjanjian. Pihak ketiga:

2004 Pelanggan individual dan bisnis Penyelenggara jasa telekomunikasi lainnya Lain-lain Jumlah Penyisihan piutang ragu-ragu Jumlah bersih

3.008.667 90.854 77.634 3.177.155 (485.479) 2.691.676

43

2003 2.317.259 59.098 58.296 2.434.653 (331.832) 2.102.821


PIUTANG USAHA (lanjutan) b.

Berdasarkan umur Pihak yang mempunyai hubungan istimewa: 2004 Sampai dengan 6 bulan 7 sampai dengan 12 bulan 13 sampai dengan 24 bulan Lebih dari 24 bulan Jumlah Penyisihan piutang ragu-ragu Jumlah bersih

419.736 44.757 29.686 116.230 610.409 (142.263) 468.146

2003 394.470 441.170 317.213 361.849 1.514.702 (150.050) 1.364.652

Pihak ketiga: 2004 Sampai dengan 3 bulan Lebih dari 3 bulan Jumlah Penyisihan piutang ragu-ragu Jumlah bersih

c.

2.691.676 485.479 3.177.155 (485.479) 2.691.676

2003 2.102.821 331.832 2.434.653 (331.832) 2.102.821

Berdasarkan valuta Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

2004 Rupiah Dolar Amerika Serikat Jumlah Penyisihan piutang ragu-ragu Jumlah bersih

490.765 119.644 610.409 (142.263) 468.146

44

2003 1.451.605 63.097 1.514.702 (150.050) 1.364.652


PIUTANG USAHA (lanjutan) c.

Berdasarkan valuta (lanjutan) Pihak ketiga: 2004 Rupiah Dolar Amerika Serikat Jumlah Penyisihan piutang ragu-ragu Jumlah bersih

d.

3.097.913 79.242 3.177.155 (485.479) 2.691.676

2003 2.421.664 12.989 2.434.653 (331.832) 2.102.821

Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu

2004 Saldo awal Penambahan penyisihan Penghapusan penyisihan Saldo akhir

443.892 218.196 (34.347) 627.741

2003 502.989 54.374 (75.481) 481.882

Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan piutang ragu-ragu dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang tersedia cukup untuk menutupi risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Kecuali untuk piutang dari Pemerintah dan Instansi Pemerintah, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang tersebut.

45


PERSEDIAAN 2004 Komponen: Pesawat telepon, kartu telepon dan suku cadang Suku cadang kabel dan instalasi transmisi Persediaan suku cadang lainnya Jumlah Penyisihan persediaan usang Jumlah bersih Modul: Suku cadang kabel dan instalasi transmisi Pesawat telepon, kartu telepon dan suku cadang Persediaan suku cadang lainnya Jumlah Penyisihan persediaan usang Jumlah bersih Kartu: Kartu SIM dan voucher kosong prabayar Penyisihan persediaan usang Jumlah bersih Jumlah

2003

25.358 1.540 13.603 40.501 (12.835) 27.666

36.151 15.224 13.311 64.686 (25.794) 38.892

55.922 37.592 272 93.786 (28.855) 64.931

56.031 39.176 272 95.479 (22.851) 72.628

47.383 (336) 47.047 139.644

45.304 (626) 44.678 156.198

2004

2003

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:

Saldo awal Penambahan Penghapusan persediaan Saldo akhir

40.489 2.265 (728) 42.026

53.795 2.581 (7.105) 49.271

Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan yang tersedia cukup untuk menutupi risiko penurunan nilai persediaan karena keusangan. Pada tanggal 30 Juni 2004, persediaan yang dimiliki oleh sejumlah anak perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lain sebesar US$750.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai asuransi telah memadai untuk menutup risiko-risiko tersebut.

46

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 10. BEBAN DIBAYAR DIMUKA 2004 Beban pensiun (Catatan 46) Sewa Gaji Asuransi Lainnya Jumlah

186.792 383.279 165.091 16.317 27.626 779.105

2003 229.323 203.210 112.744 18.943 128.679 692.898

11. AKTIVA LANCAR LAINNYA Akun ini terdiri dari deposito berjangka dan dana yang dibatasi penggunaannya pada bank-bank berikut ini: 2004 2003 Bank Mandiri Deutsche Bank dan Citibank Jumlah

a.

162.114 1.188 163.302

22.009 81.314 103.323

Bank Mandiri Pada tanggal 30 Juni 2004, saldo ini terdiri dari deposito milik Perusahaan sebesar US$13.795.660 (Rp129.334 juta) yang dijadikan jaminan fasilitas kredit yang diperoleh Napsindo (Catatan 22a) dan Rp32.780 juta sebagai jaminan untuk bank garansi. Pada tanggal 30 Juni 2003, saldo ini terdiri dari deposito milik Perusahaan sebesar US$4.600.000 yang dijadikan jaminan fasilitas kredit yang diperoleh Napsindo.

b. Deutsche Bank dan Citibank Pada tanggal 30 Juni 2004, saldo ini terdiri dari deposito milik Telkomsel di Citibank untuk sewa kantor. Pada tanggal 30 Juni 2003, saldo ini terdiri dari deposito yang dijaminkan milik Telkomsel di Deutsche Bank dan Citibank sebesar Rp81.314 juta untuk fasilitas letter of credit (Catatan 22b).

47

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 12. PENYERTAAN JANGKA PANJANG 2004 Selisih kurs karena penjabaran Persentase Penambahan Bagian laba laporan Saldo akhir pemilikan Saldo awal (pengurangan) (rugi) keuangan Metode ekuitas: PT Citra Sari Makmur PT Patra Telekomunikasi Indonesia PT Telekomindo Selular Raya PT Metro Selular Nusantara PT Pasifik Satelit Nusantara Metode biaya: PT Batam Bintan Telekomunikasi PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia Medianusa Pte. Ltd. PT Komunikasi Selular Indonesia PT Mandara Selular Indonesia

25,00 30,00 43,69

52.422 11.332 63.754

-

1.829 995 2.824

7.846 7.846

62.097 12.327 74.424

5,00

587

-

-

-

587

3,18 9,44 7,44

199 108 894 64.648

-

2.824

7.846

199 108 894 75.318

2003 Selisih kurs karena penjabaran Persentase Penambahan Bagian laba laporan pemilikan Saldo awal (pengurangan) (rugi) keuangan Saldo akhir Metode ekuitas: PT Citra Sari Makmur PT Patra Telekomunikasi Indonesia PT Napsindo Primatel International * PT Multimedia Nusantara * PT Metro Selular Nusantara PT Pasifik Satelit Nusantara PT Mandara Selular Indonesia Metode biaya: PT Batam Bintan Telekomunikasi PT Telekomindo Selular Raya PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia Medianusa Pte. Ltd. PT Komunikasi Selular Indonesia

25,00 30,00 32,00 100,00 20,17 22,57 4,92

62.270 12.843 4.693 1.928 16.307 98.041

(2.159) (4.693) (1.928) 2 (8.778)

979 3.381 4.360

5,00 100,00

588 26.642

(918)

-

3,18 9,44 14,20

199 108 57.570 85.107 183.148

(918) (9.696)

4.360

* Dikonsolidasikan di tahun 2003 ** Pengurangan merupakan penerimaan dividen kas yang diterima Perusahaan

48

(5.035) (5.035) (5.035)

56.055 16.224 16.309 88.588 588 25.724 199 108 57.570 84.189 172.777

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 12. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan) Pada tanggal 8 Agustus 2003, Perusahaan dan PT Centralindo Pancasakti Cellular (“CPSC”) menandatangani perjanjian tukar guling (“transaksi tukar guling KMT-IP”) dimana Perusahaan menyerahkan 14,20% pemilikannya di PT Komunikasi Selular Indonesia (“Komselindo”), 20,17% `pemilikan di PT Metro Selular Nusantara (“Metrosel”), dan 100% pemilikannya di PT Telekomindo Selular Raya (“Telesera”) kepada CPSC. Sebagai gantinya, CPSC menyerahkan 30,58% pemilikannya di PT Indonusa Telemedia (“Indonusa”), 21,12% saham di PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) dengan persyaratan tertentu dan membayar uang tunai sebesar Rp5.398 juta kepada Perusahaan. Dari transaksi tukar guling KMT – IP, Perusahaan mengakui rugi sebesar Rp47,3 miliar karena adanya perbedaan antara nilai wajar aktiva yang diterima dengan nilai tercatat penyertaan Perusahaan yang diserahkan kepada CPSC, dan pemulihan perbedaan karena adanya perubahan ekuitas di Metrosel yang sebelumnya diakui langsung ke ekuitas. a. PT Citra Sari Makmur (“CSM”) CSM bergerak dalam bidang penyediaan Sistem Komunikasi Stasiun Bumi Mikro (“SKSBM” atau “VSAT”), jasa aplikasi jaringan, jasa konsultasi mengenai teknologi telekomunikasi dan sarana lain yang terkait. b. PT Patra Telekomunikasi Indonesia (“Patrakom”) Patrakom bergerak dalam bidang penyediaan jasa sistem komunikasi satelit, jasa-jasa dan sarana terkait untuk badan-badan usaha yang bergerak dalam industri perminyakan. c.

PT Telekomindo Selular Raya (“Telesera”) Pada tahun 2001, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyetujui restrukturisasi PT Telekomindo Primabhakti (“Telekomindo”), perusahaan asosiasi yang bergerak dalam bidang konstruksi dan pembangunan sarana telekomunikasi. Restrukturisasi tersebut menyebabkan penurunan modal dasar dan disetor Telekomindo dan penurunan modal tersebut menjadi modal disetor dua perusahaan baru: PT Telekomindo Media Informatika (“TMI”) dan PT Griya Insani Primabhakti (“GIP”). Berdasarkan perjanjian tukar guling (share swap agreement) tanggal 5 Desember 2001 antara Perusahaan, PT Rajawali Corporation (“RC”), Telekomindo, dan TMI, masing-masing pihak menyetujui transaksi sebagai berikut: •

Perusahaan menjual seluruh sahamnya di Telekomindo, TMI, dan GIP kepada RC dengan harga Rp101.838 juta dan mengakui laba sebesar Rp101.838 juta.

•

TMI menjual seluruh sahamnya di PT Telekomindo Selular Raya (“Telesera”) dan aktiva tetap milik PT Multisaka Mitra (“MSM”) kepada Perusahaan masing-masing dengan harga Rp87.907 juta dan Rp17.442 juta.

49

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 12. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan) c.

PT Telekomindo Selular Raya (“Telesera”) (lanjutan) Transaksi tersebut menyebabkan pemilikan Perusahaan di Telesera menjadi sebesar 69,77% pada tanggal 31 Desember 2001. Pada tahun 2002, Perusahaan memperoleh tambahan kepemilikan yang tersisa di Telesera sebesar 30,23% dari Dana Pensiun Telkom dengan harga perolehan sebesar Rp38.093 juta. Pada tahun 2002, Perusahaan juga mengakui kerugian sebesar Rp101.000 juta untuk menurunkan nilai tercatat penyertaan menjadi sebesar nilai aktiva bersihnya. Pada tanggal 31 Desember 2002, nilai tercatat penyertaan di Telesera adalah sejumlah Rp26.642 juta. Pada tanggal 8 Agustus 2003, Perusahaan menukar pemilikannya di Telesera kepada CPSC.

d. PT Metro Selular Nusantara (“Metrosel”) Metrosel bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa sambungan telepon bergerak selular nasional dan sarana yang berkaitan di wilayah pelayanan Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Maluku, dan Irian Jaya. Pada tanggal 30 Mei 2002, Metrosel melaksanakan peningkatan modal disetor. Perusahaan menambah setoran modal sejumlah Rp13.513 juta untuk mempertahankan pemilikannya di Metrosel sebesar 20,17%. Pada tanggal 8 Agustus 2003, Perusahaan menukar seluruh pemilikannya di Metrosel kepada CPSC. e.

PT Pasifik Satelit Nusantara (“PSN”) PSN bergerak dalam bidang penyewaan transponder satelit dan penyelenggaraan jasa komunikasi berbasis satelit di wilayah Asia Pasifik. Pada tahun 2001, Manajemen memutuskan untuk mencatat penurunan nilai atas penyertaan ini karena kondisi keuangan PSN. Pada tanggal 8 Agustus 2003, Perusahaan menandatangani perjanjian tukar-guling (share-swap) dengan CPSC, kepemilikan Perusahaan di PSN meningkat menjadi 43,69%. Pada tahun 2003, PSN juga mengadakan negosiasi dengan para krediturnya untuk merestrukturisasi hutang-hutangnya. Hingga laporan ini diterbitkan, restrukturisasi hutang belum dilakukan.

f.

PT Menara Jakarta (“MJ”) MJ bergerak dalam bidang pembangunan dan pengelolaan menara dan sarana terkait lainnya. Proyek-proyek pembangunan MJ dihentikan pada akhir tahun 1997 karena krisis ekonomi di Indonesia. Nilai penyertaan di MJ telah diturunkan menjadi nol. Pada tanggal 8 April 2003, Perusahaan menukar semua sahamnya di MJ kepada PT Indocitra Grahabawana (“Indocitra”) dengan pemilikan Indocitra di Metra sebesar 69% (Catatan 1c).

50

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 12. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan) g. PT Batam Bintan Telekomunikasi (“BBT”) BBT bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi tidak bergerak di Kawasan Industri Batamindo, Muka Kuning, Pulau Batam serta di Bintan Beach International Resort dan Kawasan Industri Bintan di Pulau Bintan. h. PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia (“Bangtelindo”) Bangtelindo terutama bergerak dalam bidang penyediaan jasa konsultasi untuk pemasangan dan pemeliharaan sarana telekomunikasi. i.

Medianusa Pte. Ltd. Medianusa Pte. Ltd. merupakan perusahaan asosiasi Infomedia, yang bergerak sebagai agen penjualan, untuk mencari pemasang iklan dalam buku petunjuk telepon.

j.

PT Komunikasi Selular Indonesia (“Komselindo”) Komselindo merupakan perusahaan patungan antara Perusahaan dan PT Elektrindo Nusantara (“Elektrindo”), dan bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi selular bergerak analog. Jasa ini sebelumnya diselenggarakan oleh Perusahaan berdasarkan perjanjian pola bagi hasil dengan Elektrindo. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Komselindo yang diaktakan dengan Akta Notaris Ny. R. Arie Soetardjo, S.H. No. 110 tanggal 10 Oktober 2000, Perusahaan setuju untuk mengkonversikan piutangnya kepada Komselindo sejumlah Rp92.750 juta menjadi modal untuk mempertahankan persentase kepemilikan sebesar 35%. Pada tahun 2001, Perusahaan mencatat konversi piutang menjadi modal tersebut dan mengakui kerugian atas penurunan nilai tercatat penyertaan yang baru tersebut sejumlah Rp92.750 juta. Pada tanggal 30 Agustus 2002, pemegang saham Komselindo melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui pengeluaran saham baru untuk restrukturisasi hutang Komselindo yang tercantum dalam Perjanjian Penyelesaian (Settlement Agreement) dan Perjanjian Penyelesaian, Pemutusan, dan Pelepasan (Settlement, Termination and Release Agreement) tanggal 30 Agustus 2002. Perusahaan melepaskan hak untuk membeli saham baru, yang mengakibatkan pemilikan Perusahaan di Komselindo terdilusi menjadi 14,20%. Transaksi restrukturisasi hutang ini mengakibatkan ekuitas bersih Komselindo menjadi sebesar Rp405.421 juta. Pada tanggal 31 Desember 2002, Perusahaan mencatat 14,20% pemilikannya di Komselindo sebesar nilai ekuitas bersihnya yaitu Rp57.570 juta. Selanjutnya, pada tanggal 8 Agustus 2003, Perusahaan menjual penyertaannya di Komselindo kepada CPSC.

51

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 12. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan) k. PT Mandara Selular Indonesia (d.h. PT Mobile Selular Indonesia, “Mobisel”) Mobisel bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi selular bergerak dan sarana terkait. Jasa ini sebelumnya diselenggarakan oleh Perusahaan berdasarkan perjanjian pola bagi hasil dengan PT Rajasa Hazanah Perkasa (“RHP”). Modal sejumlah Rp10.398 juta yang merupakan hak kepemilikan 25% di Mobisel, disetor dalam bentuk aktiva tetap yang disertakan dalam perjanjian pola bagi hasil. Pada tanggal 28 Juli 2003, para pemegang saham Mobisel sepakat untuk melakukan program restrukturisasi yang di dalamnya termasuk konversi hutang interkoneksi Mobisel kepada Perusahaan menjadi modal; dan penyertaan modal oleh pemegang saham baru. Konversi hutang tersebut selesai pada bulan Agustus 2003 yang mengakibatkan kepemilikan Perusahaan terdilusi menjadi 7,44%. Pada tanggal 30 Juni 2004, nilai penyertaan di Mobisel telah diturunkan menjadi nol. Pada bulan Januari 2004, pemilikan Perusahaan didilusi kembali menjadi 6,4% sesuai dengan konversi hutang Mobisel kepada PT Property Java, Boston Investment Limited dan Inquam (Indonesia) Limited Company.

52

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 13. AKTIVA TETAP 1 Januari 2004 Harga perolehan atau nilai revaluasi: Aktiva tetap yang dimiliki sendiri Tanah Bangunan Peralatan sentral telepon Telegraf, teleks dan peralatan komunikasi data Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi dan peralatan Jaringan kabel Catu daya Peralatan pengolahan data Peralatan telekomunikasi lainnya Peralatan kantor Kendaraan Peralatan lainnya Aktiva dalam pembangunan: Bangunan Peralatan sentral telepon Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi dan peralatan Jaringan kabel Catu daya Peralatan pengolahan data Peralatan telekomunikasi lainnya Aktiva sewa guna usaha Kendaraan Jumlah

Pengurangan

Penambahan

Reklasifikasi

30 Juni 2004

298.964 1.819.095 10.473.392

9.207 3.491 41.205

(2.385) (643) (2.949)

70.274 45.917

305.786 1.892.217 10.557.565

199.314 16.818.179 6.209.827 15.488.797 1.149.458 3.252.667 735.188 660.491 187.853 107.573

50.305 1.721 9.263 1.869 200.226 34.622 196 359

(527.293) (163.490) (144.916) (2.869) (21.787) (363) (543) (4.004) (4.835)

2.305.619 263.103 92.026 19.966 29.730 145 3.485 26 7.117

199.314 18.646.810 6.311.161 15.445.170 1.168.424 3.460.836 734.970 698.055 184.071 110.214

54.888 158.056 93.907 607.172 14.524 106 10.526

68.384 2.221 2.082.323 229.917 862.025 5.225 37.057

-

(63.282) (9.265) (1.929.664) (719.225) (322) (23.764)

59.990 151.012 246.566 837.089 157.324 5.009 23.819

16.483

182

-

(1.890)

14.775

239

-

-

-

239

58.356.699

3.639.798

(876.077)

89.996

61.210.416

812.319 5.266.488

55.201 313.495

(530) (667)

2.986 29.261

869.976 5.608.577

Akumulasi penyusutan: Aktiva tetap yang dimiliki sendiri Bangunan Peralatan sentral telepon Telegraf, teleks dan peralatan komunikasi data Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi dan peralatan Jaringan kabel Catu daya Peralatan pengolahan data Peralatan telekomunikasi lainnya Peralatan kantor Kendaraan Peralatan lainnya Aktiva sewa guna usaha Kendaraan Jumlah

194.249 4.956.895 2.158.379 6.613.281 797.925 1.469.816 572.190 497.467 173.134 69.302

475 1.314.932 75.183 656.296 44.102 244.438 38.508 24.207 1.998 6.953

(473.176) (163.490) (3.555) (382) (20.977) (532) (3.984) -

20.739 9.837 3.276 544 36 (37) -

194.724 5.819.390 2.070.072 7.275.859 844.921 1.714.798 589.757 521.105 171.148 76.255

114 23.581.559

2.775.788

(667.293)

66.642

114 25.756.696

Nilai buku - bersih

34.775.140

35.453.720

53

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 13. AKTIVA TETAP (lanjutan) 1 Januari 2003 Harga perolehan atau nilai revaluasi: Aktiva tetap yang dimiliki sendiri Tanah Bangunan Peralatan sentral telepon Telegraf, teleks dan peralatan komunikasi data Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi dan peralatan Jaringan kabel Catu daya Peralatan pengolahan data Peralatan telekomunikasi lainnya Peralatan kantor Kendaraan Peralatan lainnya Aktiva dalam pembangunan: Bangunan Peralatan sentral telepon Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi dan peralatan Jaringan kabel Catu daya Peralatan pengolahan data Peralatan telekomunikasi lainnya Aktiva sewa guna usaha Kendaraan Jumlah

Pengurangan

Penambahan

Reklasifikasi

30 Juni 2003

267.933 1.658.390 9.629.203

28.831 3.289 24.990

(25) (28.226) -

2.375 38.512 4.136.376

299.114 1.671.965 13.790.569

206.667 10.340.314 5.798.011 13.122.336 1.032.534 2.739.837 681.363 639.682 187.353 87.370

604 6.865 165.033 3.506 11.147 25.600 6.083 770 11.076

(2.614) (28.127) (1.358) (60) (21) (811) (400) (23)

(10.614) (1.109.495) 235.139 687.804 30.827 140.032 (165.699) 29.708 4.169 20.442

196.053 9.228.809 6.040.015 13.947.046 1.065.509 2.890.956 541.243 674.662 191.892 118.865

42.913 348.286 139.499 264.029 115.420 5.715 10.807

49.714 874.995 1.915.233 222.528 836.534 6.929 135.992

-

(43.467) (1.158.902) (2.041.398) (258.874) (593.193) (10.922) (139.719)

49.160 64.379 13.334 227.683 358.761 1.722 7.080

13.649

6.431

-

(5.664)

14.416

3.640

-

-

(3.640)

-

47.334.951

4.336.150

(61.665)

(216.203)

51.393.233

736.997 4.569.287

52.604 476.124

(28.226) -

1.624 573.935

762.999 5.619.346

Akumulasi penyusutan: Aktiva tetap yang dimiliki sendiri Bangunan Peralatan sentral telepon Telegraf, teleks dan peralatan komunikasi data Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi dan peralatan Jaringan kabel Catu daya Peralatan pengolahan data Peralatan telekomunikasi lainnya Peralatan kantor Kendaraan Peralatan lainnya Aktiva sewa guna usaha Kendaraan Jumlah

202.043 3.183.736 2.001.671 5.286.209 724.985 990.054 499.093 460.518 167.226 63.020

732 577.589 95.642 1.426.963 34.017 217.189 16.897 25.199 6.311 8.442

(2.614) (10.564) (1.358) (83) (21) (661) (420) -

(3.020) (589.193) 99.431 (6.160) 3.066 226 (109.752) 9.774 1.600 17.516

199.755 3.172.132 2.194.130 6.696.448 760.710 1.207.386 406.217 494.830 174.717 88.978

1.506 18.886.345

2.937.709

(43.947)

(1.506) (2.459)

21.777.648

Nilai buku - bersih

28.448.606

29.615.586

54

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 13. AKTIVA TETAP (lanjutan)

2004 Penerimaan dari penjualan aktiva tetap Nilai buku Laba

3.704 2.027 1.677

2003 56.326 88 56.238

Bunga yang dikapitalisasi sebagai aktiva dalam pembangunan berjumlah RpNil juta dan Rp11.462 juta masing-masing untuk tahun 2004 dan 2003. Perusahaan dan anak perusahaan memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di seluruh Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan berjangka waktu 20-30 tahun yang akan jatuh tempo antara tahun 2004-2032. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut. Tanah Perusahaan seluas 330.690 m2 masih atas nama pihak lain, termasuk antara lain Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi dan Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Pengalihan hak milik tanah tersebut kepada Perusahaan masih dalam proses. Tanggal penyelesaian aktiva dalam pembangunan diperkirakan antara Januari 2004 sampai dengan Januari 2005. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aktiva dalam pembangunan. Pada tanggal 30 Juni 2004, aktiva tetap milik Perusahaan dan anak perusahaan, kecuali tanah, diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko khusus lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp22.518.012 juta dan US$1.982.291.950. Disamping itu, satelit Palapa B4 dan Telkom-1 diasuransikan masing-masing sebesar US$59.456.265. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2004, Telkomsel melakukan percepatan penyusutan untuk perangkat keras IN sebesar Rp205 miliar berkaitan dengan modernisasi peralatan, dan menghapuskan nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya sebesar Rp395,4 miliar. Sejumlah aktiva tetap Perusahaan dan anak perusahaan telah dijadikan jaminan atas perjanjian pinjaman (Catatan 26, 28 dan 29).

55

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 14. AKTIVA TETAP KERJA SAMA OPERASI Tabel di bawah ini merupakan aktiva tetap Perusahaan (termasuk dalam Catatan 13 di atas) yang dikelola, dioperasikan, dan dipelihara oleh KSO: 2004 Tanah Bangunan Peralatan sentral telepon Telegraf, teleks dan peralatan komunikasi data Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi dan peralatan Jaringan kabel Catu daya Peralatan pengolahan data Peralatan telekomunikasi lainnya Peralatan kantor Kendaraan Peralatan lainnya Aktiva dalam pembangunan Jumlah Akumulasi penyusutan Nilai buku

201 170.598 554.272 26.344 267.430 50.420 692.109 89.696 32.630 30.737 10.143 326 3.322 1.928.228 (1.474.185) 454.043

2003 59 111.819 546.745 26.344 262.606 50.420 621.848 76.001 31.542 40.402 17.656 10.053 326 58.856 1.854.677 (1.311.823) 542.854

Harga perolehan aktiva tetap kerja sama operasi menurun pada tahun 2003 karena adanya akuisisi dan konsolidasi AWI, mitra di KSO III (Catatan 5c).

56

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 15. AKTIVA TETAP POLA BAGI HASIL 1 Januari 2004

Penambahan Pengurangan

Reklasifikasi

30 Juni 2004

Harga perolehan: Tanah Bangunan Peralatan sentral telepon Peralatan dan instalasi transmisi Jaringan kabel Peralatan telekomunikasi lainnya Jumlah

3.160 20.255 537.890 93.028 318.381 123.972 1.096.686

15.811 103.601 821.754 589.473 1.229.241 13.495 2.773.375

-

(7.058) (47.470) (20.739) (11.454) (3.276) (89.997)

18.971 116.798 1.312.174 661.762 1.536.168 134.191 3.780.064

Akumulasi penyusutan: Tanah Bangunan Peralatan sentral telepon Peralatan dan instalasi transmisi Jaringan kabel Peralatan telekomunikasi lainnya Jumlah

1.449 9.804 341.525 89.720 225.175 123.972 791.645

66 3.568 61.906 28.438 107.697 2.276 203.951

-

(3.529) (31.462) (20.739) (7.636) (3.276) (66.642)

1.515 9.843 371.969 97.419 325.236 122.972 928.954

Nilai buku

305.041

1 Januari 2003

2.851.110

Penambahan

Pengurangan

Reklasifikasi

30 Juni 2003

Harga perolehan: Tanah Bangunan Peralatan sentral telepon Peralatan dan instalasi transmisi Jaringan kabel Peralatan telekomunikasi lainnya Jumlah

3.160 23.727 623.757 107.558 333.188 129.196 1.220.586

-

5.897 9.416 2.211 17.524

(3.256) (5.115) (500) (8.871)

3.160 23.727 626.398 111.859 333.188 130.907 1.229.239

Akumulasi penyusutan: Tanah Bangunan Peralatan sentral telepon Peralatan dan instalasi transmisi Jaringan kabel Peralatan telekomunikasi lainnya Jumlah Nilai buku

1.278 10.411 360.637 95.198 246.244 129.196 842.964 377.622

80 593 21.871 4.651 14.332 41.527

5.897 9.416 2.211 17.524

(3.256) (5.115) (500) (8.871)

1.358 11.004 385.149 104.150 260.576 130.907 893.144 336.095

Hak kepemilikan aktiva tetap pola bagi hasil secara legal berada di tangan mitra sampai dengan berakhirnya masa bagi hasil.

57

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 15. AKTIVA TETAP POLA BAGI HASIL (lanjutan) Pendapatan pola bagi hasil ditangguhkan adalah sebagai berikut: 2004 Nilai bruto

3.870.061

Akumulasi amortisasi: Saldo awal Amortisasi tahun berjalan (Catatan 38) Pengurangan Saldo akhir Jumlah bersih

2003 1.096.686

(984.954) (193.490) 15.056

(1.077.789) (42.353) 137.243

(1.163.388)

(982.899)

2.706.673

113.787

16. AKTIVA TIDAK BERWUJUD

2004 Aktiva tidak berwujud Lisensi - bersih Jumlah

4.769.654 4.769.654

2003 3.582.506 6.221 3.588.727

Mutasi aktiva tidak berwujud selama tahun 2003 dan 2002 adalah sebagai berikut:

2004 Aktiva tidak berwujud Dayamitra Pramindo AWI

Goodwill GSD

Jumlah

Saldo awal Penambahan Amortisasi

932.455 (66.604)

2.289.014 (163.501)

1.871.184 (133.656)

51.397 (10.635)

5.144.050 (374.396)

Saldo akhir

865.851

2.125.513

1.737.528

40.762

4.769.654

2003 Aktiva tidak berwujud Dayamitra Pramindo AWI

Goodwill GSD

Jumlah

Saldo awal Penambahan Amortisasi

1.161.428 (114.487)

2.658.050 (184.518)

-

72.667 (10.635)

3.892.145 (309.640)

Saldo akhir

1.046.941

2.473.532

-

62.032

3.582.505

58

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 16. AKTIVA TIDAK BERWUJUD (lanjutan) Aktiva tidak berwujud timbul dari akuisisi Dayamitra, Pramindo dan AriaWest, dan merupakan hak untuk mengoperasikan usaha di wilayah KSO. Goodwill timbul dari akuisisi GSD (Catatan 1c). Lisensi merupakan operasi nasional DCS 1800 dan lisensi untuk pemakaian spektrum radio frekuensi DCS 1800 secara nasional yang dimiliki Telkomsel yang telah diamortasi seluruhnya di tahun 2003. 17. REKENING ESCROW Rekening escrow terdiri dari:

Citibank N.A., Singapura JP Morgan Chase Bank Bank Mandiri

2004

2003

618.175 6.123 624.298

118.660 167.495 286.155

a. Citibank N.A., Singapura 1.

Akun ini merupakan saldo rekening pada Citibank N.A., Singapura (“Agen Escrow Dayamitra”) yang dibentuk untuk memfasilitasi pembayaran kewajiban Perusahaan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat dan Perjanjian Opsi yang ditandatangani Perusahaan dan Pemegang Saham Penjual Dayamitra (Catatan 5a). Berdasarkan Perjanjian Escrow, Perusahaan melakukan angsuran awal ke rekening escrow sebesar US$14.343.750 pada tanggal 17 Mei 2001. Setoran selanjutnya ditentukan dalam perjanjian sebesar US$6.250.000 selama dua puluh empat bulan. Perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan setoran tambahan yang diperlukan agar pembayaran kewajiban dapat dibayar pada saat jatuh tempo dan agar minimum saldo sebesar US$14.343.750 dapat dipertahankan. Rekening escrow memiliki tingkat suku bunga per tahun sebesar 0,75% di bawah LIBOR, yang dihitung secara harian. Pendapatan bunga atas saldo rekening escrow akan disimpan pada rekening tersebut sebagai bagian dari dana escrow. Sisa dana pada rekening escrow akan dialihkan kepada Perusahaan setelah seluruh kewajiban dari transaksi Dayamitra terpenuhi.

2.

Rekening escrow ini juga merupakan saldo rekening pada Citibank N.A., Singapura (“Agen Proyek Smasung CDMA”) yang dibentuk untuk memfasilitasi pembayaran kewajiban Perusahaan ke Bank Ekspor Impor Korea. Berdasarkan Perjanjian Escrow, setiap penarikan dari Bank Ekspor Impor Korea harus disimpan pada rekening escrow dan akan dibayarkan kepada Samsung berdasarkan permintaan pembayaran dari Perusahaan.

59

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 17. REKENING ESCROW (lanjutan) a. Citibank N.A., Singapura (lanjutan) Rekening escrow memiliki tingkat suku bunga per tahun sebesar 0,75% di bawah LIBOR, yang dihitung secara harian. Pendapatan bunga yang diperoleh merupakan bagian dari dana escrow. b. JP Morgan Chase Bank Akun ini merupakan saldo rekening pada JP Morgan Chase Bank (“Agen Escrow Pramindo”) yang dibentuk untuk memfasilitasi pembayaran kewajiban Perusahaan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat untuk akuisisi Pramindo (Catatan 5b). Berdasarkan Perjanjian Escrow, Perusahaan akan melakukan penyetoran ke rekening escrow masing-masing sebesar US$12.800.000 selama sebelas bulan dan US$15.000.000 selama enam belas bulan. Setoran awal dimulai pada tanggal 1 Oktober 2002. Rekening escrow memiliki tingkat bunga per tahun sebesar 0,4% di bawah LIBOR, yang dihitung secara harian. Pendapatan bunga atas saldo rekening escrow akan disimpan pada rekening tersebut sebagai bagian dari dana escrow. Sisa dana pada rekening escrow akan dialihkan kepada Perusahaan setelah seluruh kewajiban dari transaksi Pramindo terpenuhi. c. Bank Mandiri Akun ini merupakan rekening escrow Dayamitra berkaitan dengan fasilitas kredit untuk pendanaan kredit dari Bank Mandiri (Catatan 26f). 18. HUTANG USAHA

2004

2003

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Hutang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya Biaya hak penyelenggaraan Pembelian peralatan, barang dan jasa Lain-lain Jumlah

271.497 349.285 52.845 94.351 767.978

98.267 192.448 41.636 100.458 432.809

Pihak ketiga Pembelian peralatan, barang dan jasa Hutang sehubungan dengan pola bagi hasil Hutang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya Jumlah Jumlah

2.387.315 126.423 120.113 2.633.851 3.401.829

1.485.610 79.240 34.136 1.598.986 2.031.795

60

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 18. HUTANG USAHA Hutang usaha berdasarkan valuta adalah sebagai berikut:

2004 Rupiah Dolar Amerika Serikat Euro Yen Jepang Pound Sterling Inggris Dolar Singapura Jumlah

2003

2.197.961 1.186.786 15.390 23 1.495 174 3.401.829

1.680.780 319.943 9.530 18.363 3.059 120 2.031.795

2004

2003

19. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Manfaat pensiun dini Gaji dan bonus karyawan Bunga dan beban bank Umum, administrasi dan pemasaran Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi Lain-lain Jumlah

84.598 592.796 343.677 385.338 480.263 925 1.887.597

322.622 453.219 177.779 181.083 217.165 45 1.351.912

Berdasarkan Keputusan Direksi No. KD.20/PS900/SDM-10/2001 tanggal 11 Juni 2001 dan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia No. KR.18/PS900/SDM-30/2003 tanggal 9 Oktober 2003 tentang Pensiun Dini, Perusahaan menawarkan Program Pensiun Dini bagi karyawan yang berminat dan memenuhi syarat. Hak-hak karyawan yang mengikuti program pensiun dini, cara perhitungan dan pembayaran uang kompensasi, serta manfaat lainnya di tahun 2003 dan 2002 diatur masing-masing dalam Keputusan Direksi No.KD.80/PS900/SDM-20/2002 tentang Hak-Hak Karyawan yang mengikuti Program Pensiun Dini tahun 2003 dan Keputusan Direksi No. KD.35/PS900/SDM-10/01 tanggal 30 Nopember 2001 tentang Hak-Hak Karyawan yang mengikuti Program Pensiun Dini tahun 2002. Manfaat pensiun dini yang terhutang pada tanggal 31 Desember 2002 telah dilunasi seluruhnya dalam tahun 2003. Manfaat pensiun dini yang terhutang pada tanggal 30 Juni 2004 merupakan kelanjutan program pensiun dini yang dibayarkan pada tahun 2004.

61

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 20. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 2004 729.412 2.211 9.235 6.011 746.869

Kartu pulsa prabayar Buku petunjuk telepon Jasa telekomunikasi lainnya Lainnya Jumlah

2003 415.818 163.880 11.625 6.240 597.563

21. UANG MUKA PELANGGAN DAN PEMASOK Merupakan uang muka dan jaminan yang diterima dari pelanggan untuk pembelian jasa dan jaminan deposito yang diterima dari pemasok untuk kontrak-kontrak pengadaan. 22. HUTANG BANK JANGKA PENDEK Hutang bank jangka pendek terdiri dari: 2004 Bank Mandiri ABN Amro Bank Jumlah

41.946 731.649 773.595

2003 -

Pada tanggal 28 Agustus 2001 Napsindo melakukan perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri sebesar US$1.800.000 untuk jangka waktu satu tahun. Pinjaman ini dijamin dengan deposito milik Perusahaan (Catatan 11) dengan tingkat bunga 2% di atas bunga deposito yang dijaminkan. Pada tanggal 11 Nopember 2003 fasilitas tersebut diperpanjang sampai dengan 28 Agustus 2004. Pada tanggal 24 April 2003, Napsindo memperoleh pinjaman baru dari Bank Mandiri sebesar US$2.660.000 untuk jangka waktu satu tahun. Pinjaman ini dijamin dengan deposito milik Perusahaan dengan tingkat bunga 2% di atas bunga deposito yang dijaminkan. Fasilitas ini dapat diperpanjang atas persetujuan Perusahaan. Kemudian, pada tanggal 4 Mei 2004, fasilitas pinjaman ini diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun dan akan berakhir pada tanggal 24 April 2005. Pada tanggal 30 Juni 2004, saldo pokok pinjaman sebesar US$4.460.000 (Rp41.946 juta). Pada tanggal 28 Januari 2004, Perusahan menandatangani perjanjian pinjaman jangka pendek dengan ABN-AMRO Bank NV Jakarta (”ABN-AMRO”) sebesar US$130.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk menarik kembali wesel bayar pada tanggal 15 Maret 2004 yang diterbitkan untuk akuisisi Pramindo (Catatan 5b). Pinjaman dan bunga akan dibayar dalam 10 cicilan bulanan sejak Marte 2004 hingga Desember 2004. Pinjaman ini dikenai tingkat bunga mengambang sebesar 2,75% di atas LIBOR. Pinjaman yang terhutang pada tanggal 30 Juni 2004 adalah sebesar Rp731.649 juta (US$77.793.573).

62

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 23. JATUH TEMPO HUTANG JANGKA PANJANG a. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Catatan Pinjaman penerusan (two-step loans) Hutang bank Hutang akuisisi anak perusahaan Kredit pemasok Pinjaman talangan Lain-lain Jumlah

24 26 27 28 29

2004

2003

887.768 1.005.189 205.200 2.098.157

884.167 170.627 456.457 319.426 51.336 599 1.882.612

b. Bagian jangka panjang

Pinjaman penerusan (two-step loans) Wesel bayar bergaransi Hutang obligasi Pinjaman bank Hutang akuisisi anak perusahaan Hutang jangka panjang lainnya Jumlah

Catatan

Jumlah

2005

(Dalam miliar Rupiah) 2006 2007 2008

24 25 25 26

6.750,8 759,0 983,9 2.569,8

495,3 999,4

810,9 903,8

691,0 759,0 983,9 492,3

615,8 174,3

4.137,8 -

27

718,3

-

205,2

205,2

205,2

102,7

9,1 11.790,9

1.494,7

1.919,9

3.131,4

995,3

9,1 4.249,6

Setelah 2008

24. PINJAMAN PENERUSAN (TWO-STEP LOANS) Pinjaman penerusan adalah pinjaman, yang diperoleh Pemerintah dari bank luar negeri dan sebuah konsorsium kontraktor, yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh hingga bulan Juli 1994 dicatat dan terhutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman yang diperoleh setelah bulan Juli 1994 terhutang dalam valuta asalnya sehingga keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi ditanggung oleh Perusahaan.

63

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 24. PINJAMAN PENERUSAN (lanjutan) Rincian pinjaman penerusan adalah sebagai berikut:

Suku bunga Valuta

2004

Saldo 2003

Bank luar negeri 3,00% - 13,25% Konsorsium kontraktor 2,20% - 13,25% Jumlah Bagian yang akan jatuh tempo dalam

2,95% - 17,51% 3,20% - 17,51%

satu tahun Bagian jangka panjang

2004

2003

7.226.865 411.689 7.638.554

7.574.950 259.425 7.834.375

(887.767) 6.750.786

(884.167) 6.950.208

Rincian pinjaman penerusan yang diperoleh dari bank luar negeri pada tanggal 30 Juni 2004 dan 2003 adalah sebagai berikut:

Suku bunga Valuta Dolar Amerika Serikat Rupiah Yen Jepang Euro

Saldo

2004

2003

4,00% - 7,69% 7,33% - 8,45% 3,10% 6,69% - 13,25%

3,85% - 8,70% 12,00% - 17,51% 2,95% 7,18% - 8,30%

Jumlah

2004

2003

3.076.589 2.600.506 1.360.152 189.618

3.100.572 3.316.678 1.218.473 198.652

7.226.865

7.834.375

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang telekomunikasi. Pinjaman ini akan dilunasi dalam angsuran semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2025. Rincian pinjaman penerusan yang diperoleh dari konsorsium kontraktor pada tanggal 30 Juni 2004 dan 2003 adalah sebagai berikut:

Valuta Rupiah Yen Jepang Bagian jangka panjang

2004

Suku bunga

9,69%13,25% 3,20%

2003

13,25% - 17,51% 3,20%

64

2004

Saldo

282.079 129.610 411.689

2003 129.455 129.970 259.425

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 24. PINJAMAN PENERUSAN (lanjutan) Konsorsium kontraktor tersebut terdiri dari Sumitomo Corporation, PT NEC Nusantara Communications, dan PT Humpuss Elektronika (Konsorsium SNH). Pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek sentral telepon digital kedua. Pinjaman ini akan dilunasi dalam cicilan semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tanggal 15 Maret 2015. Pinjaman penerusan yang terhutang dalam mata uang Rupiah dikenakan tingkat bunga tetap atau tingkat bunga mengambang berdasarkan suku bunga rata-rata triwulanan Sertifikat Bank Indonesia selama enam bulan terakhir sebelum periode jatuh tempo pembayaran angsuran tersebut, ditambah 1%. Pinjaman penerusan yang terhutang dalam valuta asing dikenakan tingkat bunga tetap atau tingkat bunga mengambang yang ditawarkan oleh peminjam, ditambah 0,5%. Pada tanggal 30 Juni 2004, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman penerusan dan periode penarikan pinjaman penerusan tersebut telah berakhir. Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: a. b.

Rasio “projected net revenue to projected debt service” masing-masing harus melebihi 1,5:1 dan 1,2:1 untuk pinjaman penerusan yang berasal dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (“ADB”). Pendanaan dari sumber internal (laba sebelum penyusutan dan beban bunga) harus melebihi masing-masing 50% dan 20% dari jumlah pengeluaran barang modal dengan pinjaman yang berasal dari Bank Dunia dan ADB.

Pada tanggal 30 Juni 2004, Perusahaan memenuhi rasio-rasio tersebut di atas. 25. WESEL BAYAR BERGARANSI DAN HUTANG OBLIGASI

2004 Wesel bayar bergaransi Hutang obligasi

2003

759.038 983.921

1.242.750 1.000.000

1.742.959

2.242.750

a. Wesel bayar bergaransi

Pada bulan April 2002, TSFL, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Telkomsel, menerbitkan wesel bayar bergaransi (“Wesel”) sebesar US$150.000.000 yang dijamin oleh Telkomsel. Wesel tersebut dikenakan tingkat bunga sebesar 9,75% yang terhutang setengah tahunan pada tanggal 30 April dan 30 Oktober setiap tahunnya dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2007. Wali amanat Wesel ini adalah Deutsche Bank Trustees (Hongkong Limited) dan kustodiannya adalah Deutsche Bank AG, Cabang Hongkong.

65

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 25. WESEL BAYAR BERGARANSI DAN HUTANG OBLIGASI (lanjutan) a. Wesel bayar bergaransi (lanjutan)

Pada tanggal 23 April 2002, TSFL mengadakan perjanjian pemesanan dengan UBS AG (“UBS”) dimana UBS setuju untuk memesan dan membayar Wesel tersebut pada tingkat harga yang setara dengan 99,709% dari nilai nominal Wesel, dikurangi biaya. TSFL selanjutnya memberi kuasa kepada UBS untuk mencatat Wesel tersebut pada Singapore Exchange Securities Trading Limited (“Singapore Exchange”). Berdasarkan ”On-Loan Agreement” tanggal 30 April 2002 antara Telkomsel dan TSFL, dana yang diperoleh dari penerbitan Wesel tersebut dipinjamkan kepada Telkomsel dengan bunga sebesar 9,765% per tahun dengan termin pembayaran hutang yang sama. Pada tanggal 8 September 2003, perjanjian tersebut diubah yaitu jika ada pembatalan Wesel, nilai nominal wesel yang terhutang akan dikurangi sebesar nilai nominal yang dibatalkan. Pada tanggal jatuh tempo pembayaran bunga atau pada tahun ketiga sejak penerbitan wesel, TSFL dapat melakukan pembayaran atas seluruh atau sebagian Wesel pada tingkat harga 102,50% dari nilai nominal Wesel tersebut, beserta bunga yang terhutang sampai tanggal pembayaran. Apabila pembayaran hanya dilakukan atas sebagian Wesel, maka nilai nominal Wesel yang terhutang setelah pembayaran tersebut harus sedikitnya US$100.000.000. Hingga 30 Juni 2004, Telkomsel telah membeli sebagian dari wesel bayar tersebut senilai US$69.233.000 (setara dengan Rp651.829 juta) dari Deutsche Bank. Peringkat Wesel yang diberikan oleh Standard & Poors saat ini adalah B+, dan oleh Fitch adalah B+. Pada tanggal 30 Juni 2004 dan 2003, saldo Wesel yang terhutang dan bagian diskonto yang belum diamortisasi tersebut adalah sebagai berikut: 2004 2003 Valuta asing Setara Valuta asing Setara US$ Rupiah US$ Rupiah Nilai nominal Diskonto Nilai bersih

80.767.000 (146.932) 80.620.068

760.421 (1.383) 759.038

150.000.000 (389.468) 149.610.532

1.336.200 (93.450) 1.242.750

b. Hutang obligasi Pada tanggal 16 Juli 2002, Perusahaan menerbitkan obligasi sebesar Rp1.000.000 juta. Obligasi tersebut diterbitkan sebesar harga nominal dan mempunyai jangka waktu lima tahun. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 17% per tahun, dibayarkan secara triwulanan sejak tanggal 16 Oktober 2002. Obligasi ini diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2007. Wali amanat obligasi ini adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan kustodiannya adalah PT Danareksa Sekuritas.

66

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 25. WESEL BAYAR BERGARANSI DAN HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

b. Hutang obligasi (lanjutan) Peringkat obligasi yang diberikan oleh Pefindo saat ini adalah AAA dan oleh Standard & Poors adalah B+. Pada tanggal 30 Juni 2004 dan 2003, saldo hutang obligasi dan bagian diskonto yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut:

2004 Nilai nominal Diskonto Nilai bersih

2003

1.000.000 (16.079)

1.000.000 (21.365)

983.921

978.635

Sebelum tanggal pelunasan hutang obligasi, Perusahaan diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan, termasuk mempertahankan rasio keuangan konsolidasian sebagai berikut: 1. Rasio “debt service coverage” harus melebihi 1,5:1. 2. Rasio hutang terhadap ekuitas tidak boleh melebihi: a. 3:1, selama periode 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002 b. 2,5:1, selama periode 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 c. 2:1, selama periode 1 Januari 2004 sampai dengan tanggal pelunasan obligasi 3. Rasio hutang terhadap EBITDA tidak boleh melebihi 3:1 Pada tanggal 30 Juni 2004, Perusahaan telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

67

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 26. PINJAMAN BANK Rincian pinjaman bank pada tanggal 30 Juni 2004 dan 2003 adalah sebagai berikut:

Kreditur Kelompok Kreditur Citibank N.A. Bank Central Asia Deutsche Bank Bank Finconesia Bank Mandiri Sindikasi Bank

Valuta US$ EUR US$ Rp Rp Rp Rp Rp US$ Rp US$ Rp

Jumlah fasilitas (dalam jutaan) 196,970 73,365 114,883 173.000,000 108.817,711 31.767,818 82.425,262 90.000,000 4,000 565,000 123.965 150.000.000

Bank Niaga Bank Ekspor-Impor Korea Bukopin Jumlah Hutang bank yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Bagian jangka panjang

2004 Saldo terhutang Valuta asal Setara (dalam jutaan) Rupiah 147.659 58.692 74.862 1.152 40.491 -

1.388.746 668.164 704.510 157.801 25.125 15.884 63.233 21.175 10.834 390 380.818 138.316 3.574.996 (1.005.189) 2.569.807

2003 Saldo terhutang Valuta asal Setara (dalam jutaan) Rupiah 39.798 8.354 2.932 -

377.127 78.905 25.905 47.350 21.329 550.616 (170.627) 379.989

a. Kelompok Kreditur AWI memiliki pinjaman sebesar US$270.935.729 dari kelompok kreditur (“kreditur”) sebelum diakuisisi 100% oleh Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2003. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat yang berkaitan dengan akuisisi, Perusahaan mengakui pinjaman AWI tersebut dengan membayar US$73.965.454 dan mengadakan perjanjian pinjaman dengan para kreditur untuk mendanai sisa saldo pinjaman sebesar US$196.970.275, dengan JP Morgan Chase Bank, Hong Kong office, sebagai agen yang memfasilitasi. Pinjaman ini dikenai tingkat suku bunga pada LIBOR ditambah 3,5% per tahun, bersih setelah dikurangi pungutan pajak 10%. Perusahaan harus membayar beban tahunan fasilitas agensi sebesar US$75.000. Pinjaman ini akan dibayarkan dalam 8 kali cicilan tiap semester dengan angsuran pertama 30 Juni 2004 sebesar US$24.655.151 untuk angsuran pertama sampai dengan ketujuh dan sebesar US$24.384.218 untuk angsuran terakhir.

b. Citibank N.A. 1. Hermes Export Facility Pada tanggal 2 Desember 2002, sesuai dengan Perjanjian Kemitraan dengan Siemens Aktiengesellschaft (AG), Telkomsel mengadakan Perjanjian Fasilitas Ekspor Hermes (“Fasilitas”) dengan Citibank International plc (sebagai “Arranger” dan “Agen”) atas penyediaan fasilitas sejumlah EUR76.195.313 yang terbagi dalam beberapa tahapan penarikan.

68

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 26. PINJAMAN BANK (lanjutan)

b. Citibank N.A. (lanjutan) 1. Hermes Export Facility (lanjutan) Perjanjian tersebut kemudian diubah dengan amandemen pada tanggal 15 Oktober 2003, yang mengubah jumlah fasilitas menjadi EUR73.365.093, jangka waktu pinjaman dan tanggal pembayaran pertama. Tingkat bunga fasilitas tersebut adalah gabungan dari marjin yang dikenakan, EURIBOR, dan beban-beban tertentu yang diwajibkan, jika ada. Bunga dibayar setiap semesteran dimulai sejak tanggal fasilitas digunakan. Pada tahun 2003, selain bunga, Telkomsel dikenakan premi asuransi untuk jaminan asuransi yang disediakan oleh Hermes atas nama Telkomsel untuk setiap penarikan pinjaman sebesar EUR6.089.149, yang 15%-nya dibayar secara tunai sedangkan sisanya dibayar melalui penarikan Fasilitas. Pada tanggal 30 Juni 2004, jumlah yang ditarik dari Fasilitas adalah sebesar EUR73.365.093 (setara Rp835.205juta). Pada tanggal 30 Juni 2004 jumlah terhutang adalah sebesar EUR58.692 ribu. 2. Pinjaman High Performance Backbone (“HP Backbone”) a. Pada tanggal 10 April 2002, Perusahaan menandatangani “Perjanjian Pinjaman” dengan Citibank, N.A. (“arranger”) dan Citibank International plc (“agen”) yang didukung dengan jaminan kredit ekspor dari Hermes Kreditversicherungs AG (“kreditur” dan “penjamin”), dengan total fasilitas sebesar US$23.400.000. Fasilitas tersebut diperoleh untuk mendanai hingga 85% biaya perlengkapan dan jasa yang dilakukan di Jerman sehubungan dengan rancangan, produksi, konstruksi, instalasi, dan uji coba jaringan high performance backbone di Sumatera sesuai dengan “Partnership Agreement” di atas. Kreditur berhak atas komisi sebesar 8,4% dari seluruh fasilitas. Komisi tersebut dibayar dua kali selama periode perjanjian, 15% dibayar tunai dan 85% termasuk dalam jumlah pinjaman. Pada tanggal 30 Juni 2004, Perusahaan telah menggunakan US$16.450.318 dari keseluruhan fasilitas tersebut. Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam sepuluh kali angsuran semesteran sejak bulan Juli 2004. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah dengan 0,75%.

69


b. Citibank N.A. (lanjutan) 2. Pinjaman High Performance Backbone (”HP Backbone”) (lanjutan) b. Pada tanggal 10 April 2002, Perusahaan mengadakan Perjanjian Pinjaman dengan Citibank N.A (sebagai arranger) dan Citibank International Plc (sebagai agen) yang didukung dengan jaminan kredit ekspor dari Istituto per I Servizi Assicurativi del Commercio Estero (”SACE Italy”), dengan total fasilitas sebesar US$21.000.000. Fasilitas tersebut diperoleh untuk mendanai hingga 85% dari biaya pengadaan material dan jasa yang diperoleh dari Italia sehubungan dengan disain, produksi, pembangunan, instalasi, dan uji coba Sub-System VI, sebagai bagian dari jaringan HP backbone. Fasilitas ini dijamin dengan aktiva dalam pembangunan yang terkait sesuai dengan Partnership Agreement. Penarikan atas fasilitas ini dikenakan bunga tetap sebesar 4,14% per tahun. Pembayaran pinjaman akan dilakukan dalam sepuluh kali angsuran tetap tiap semester dimulai sejak Desember 2003. Pada tanggal 30 Juni 2004, jumlah pokok yang terhutang adalah sebesar US$14.846.024. Perusahaan telah melanggar persyaratan dalam perjanjian pinjaman ini yang mensyaratkan Perusahaan untuk tidak melakukan pinjaman atau memberikan pinjaman kepada pihak lain. Pada tanggal 9 Juni 2004, Perusahaan memperoleh surat pengabaian tertulis (”waiver”) dari Citibank International plc sehubungan dengan pemberian pinjaman AWI (Catatan 5c dan 25a). 3. EKN - Backed Facility Pada tanggal 2 Desember 2002, sesuai dengan Perjanjian Kemitraan dengan PT Ericsson Indonesia, Telkomsel memperoleh EKN-Backed Facility (“Fasilitas”) dari Citibank International plc (sebagai arranger dan agen) atas penyediaan fasilitas sejumlah US$70.483.426 yang terbagi dalam beberapa tahapan penarikan. Perjanjian kemudian diubah dengan amandemen terakhir tanggal 15 Oktober 2003, diantaranya jangka waktu pinjaman dan tanggal pembayaran pertama. Tingkat bunga fasilitas tersebut merupakan gabungan marjin yang dikenakan, CIRR (Commercial Interest Reference Rate), dan beban-beban tertentu yang diwajibkan, jika ada. Bunga akan dibayar setiap semester dimulai sejak tanggal fasilitas digunakan. Selain bunga, pada tahun 2003 Telkomsel dikenakan premi asuransi untuk jaminan asuransi yang diberikan oleh EKN atas nama Telkomsel untuk setiap penarikan pinjaman sebesar US$4.244.793, yang 15%-nya dibayar secara tunai sedangkan sisanya dibayar melalui penarikan Fasilitas.

70


b. Citibank N.A. (lanjutan) 3. EKN - Backed Facility (lanjutan) Pada tanggal 30 Juni 2004 jumlah fasilitas yang ditarik adalah sebesar US$49.185.245 (setara Rp43.079 juta). Pada tanggal 30 Juni 2004 jumlah yang terhutang adalah sebesar US$43.565.402.

c. Bank Central Asia Pada tanggal 10 April 2002, Perusahaan mengadakan perjanjian Pinjaman Berjangka “Term Loan Agreement HP Backbone Sumatra Project” dengan Bank Central Asia untuk penyediaan fasilitas sejumlah Rp173.000 juta. Fasilitas tersebut diperoleh untuk mendanai porsi Rupiah dari jaringan high performance backbone di Sumatra sesuai dengan “Partnership Agreement”. Penarikan atas pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 4,35% ditambah dengan suku bunga triwulanan deposito. Pinjaman tersebut dilunasi dalam dua belas angsuran triwulanan sejak bulan Januari 2004. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2006. Jumlah pinjaman yang terhutang pada tanggal 30 Juni 2004 adalah sebesar Rp157.801 juta. Fasilitas pinjaman dari Bank Central Asia tersebut tidak dijamin. Perusahaan telah melanggar persyaratan dalam perjanjian pinjaman yang mensyaratkan Perusahaan untuk tidak memberikan jaminan atau menjaminkan aktiva yang dimiliki melebihi US$2 juta atau setara dengan jumlah tersebut. Pada tanggal 23 Juni 2004, Perusahaan memperoleh surat pengabaian tertulis (”waiver”) dari Bank Central Asia sehubungan dengan deposito yang dijaminkan untuk pinjaman Napsindo (Catatan 11b dan 22a).

d. Deutsche Bank AG Pada tanggal 28 Juni 2002, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Siemens Indonesia dan PT NEC Nusantara Communications masing-masing untuk tambahan Central Electronic Wahler Switching Digital (”ESWD”) dan Nippon Electric Automatic Exchange (”NEAX”) di Divre V. Kemudian, 80% dari nilai kontrak dialihkan oleh pemasok kepada Deutsche Bank AG (Facility Agent). Pinjaman tersebut dikenakan tingkat suku bunga tetap sebesar 19% per tahun dan akan dibayar dalam dua kali cicilan tahunan sebesar Rp13.400 juta terhitung sejak Desember 2003 untuk pinjaman dari PT NEC Nusantara Communications dan Rp41.800 juta terhitung sejak Januari 2004 untuk pinjaman dari PT Siemens Indonesia.

e. Bank Finconesia Pada tanggal 28 Juni 2002, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Olex Cables Indonesia untuk tambahan pemasangan Central Lucent di Divre V. Kemudian, 80% dari nilai kontrak dialihkan oleh pemasok kepada Bank Finconesia. Pinjaman tersebut dikenakan tingkat suku bunga tetap sebesar 19% per tahun dan akan dibayar dalam dua kali cicilan tahunan sebesar Rp15.884 juta terhitung sejak Desember 2003.

71


f. Bank Mandiri Pada tanggal 20 Nopember 2003, Dayamitra mengadakan perjanjian pinjaman dengan PT Bank Mandiri, Tbk dengan fasilitas maksimum sebesar Rp39.925 juta. Pada tanggal 30 Juni 2004, seluruh fasilitas telah ditarik. Fasilitas tersebut akan dibayar setiap triwulan hingga triwulan keempat tahun 2005 dan dikenakan tingkat suku bunga sebesar 14,5% per tahun yang akan dibayar setiap bulan, dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan bunga Bank Mandiri. Pada tanggal 30 December 2003, Bank Mandiri setuju untuk menurunkan tingkat suku bunga menjadi 14% per tahun terhitung sejak Januari 2004. Pada tanggal 20 Desember 2003, Dayamitra juga memperoleh fasilitas kredit dari Bank Mandiri dengan batas maksimum sebesar Rp40.000 juta. Fasilitas tersebut akan dibayar setiap triwulan terhitung sejak triwulan ketiga tahun 2004 sampai triwulan keempat tahun 2006 dengan tingkat suku bunga per tahun sebesar 14%. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai pembangunan proyek Fixed Wireless CDMA berkaitan dengan perjanjian pengadaan CDMA antara Dayamitra dan Samsung Electronic Co. Ltd. Pinjaman tersebut dijamin dengan peralatan/jaringan telekomunikasi dengan teknologi CDMA milik Dayamitra yang dibiayai dengan pinjaman tersebut dan bagian Dayamitra atas DKSOR Unit KSO VI. Pada tanggal 30 Juni 2004, nilai pokok yang terhutang dari fasilitas ini adalah sebesar Rp61.368 juta. Pada tanggal 13 Maret 2003, Balebat mengadakan perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri dengan keseluruhan fasilitas sebesar Rp2.500 juta. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga 15% per tahun yang akan dibayar secara bulanan, dijamin oleh peralatan operasional Balebat, dan akan jatuh tempo pada bulan Juli 2006. Pokok dan bunga akan dibayar bulanan. Pada tanggal 30 Juni 2004, jumlah pokok yang terhutang adalah sebesar Rp1.865 juta.

g. Bank DBS Indonesia (Internet Protocol Backbone (“IP Backbone”) loan) Pada tanggal 25 Pebruari 2002, Perusahaan mengadakan perjanjian fasilitas pembiayaan dengan Bank DBS Indonesia (agen sindikasi), Bank Bukopin (kreditur) dan Bank Central Asia (kreditur) dengan total fasilitas sebesar US$4.000.000 dan Rp90.000 juta untuk membiayai proyek IP Backbone di tujuh Divisi Regional atau wilayah KSO yang terbagi menjadi 6 (enam) tahapan. Jumlah penarikan atas pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dikenakan bunga 2% ditambah dengan tingkat bunga tertinggi dari SIBOR berjangka 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan dibagi dengan 0,87% untuk tahun pertama dan 2% ditambah dengan SIBOR berjangka 3 bulan dibagi dengan 0,87% untuk periode selanjutnya. Jumlah penarikan atas pinjaman dalam Rupiah dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 19% untuk tahun pertama dan 5% diatas dari rata-rata tingkat suku bunga di BCA dan Bukopin (suku bunga tertinggi dari deposito berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan) untuk periode selanjutnya. Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam sebelas angsuran triwulanan sejak bulan September 2002. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2005.

72


g. Bank DBS Indonesia (Internet Protocol Backbone (“IP Backbone”) Loan) Jumlah saldo pinjaman IP Backbone untuk Rupiah dan Dolar Amerika Serikat yang terhutang pada tanggal 30 Juni 2004 masing-masing adalah sebesar Rp21.175 juta dan US$1.152.000 (setara Rp10.835 juta). Perusahaan menjaminkan aktiva dalam pembangunan untuk pinjaman IP Backbone tersebut yang dituangkan dalam Akta Notaris Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, S.H. No. 17 tanggal 25 Pebruari 2002 tentang ”Jaminan Fidusia”. Jumlah maksimum penjaminan adalah sebesar US$14.587.525 dan Rp401 juta. Rata-rata suku bunga untuk pinjaman HP Backbone dan IP Backbone selama tahun 2003 dan 2002 adalah sebagai berikut: 2004 2003

Rupiah Dolar Amerika Serikat

10,83% - 11,63% 3,31% - 3,37%

17,14% - 19,00% 3,5% - 4,38%

Dalam perjanjian pinjaman HP Backbone dan IP Backbone, Perusahaan dipersyaratkan agar mempertahankan rasio keuangan triwulanan sebagai berikut: 1.

Rasio kewajiban terhadap ekuitas tidak melebihi 3:1

2.

Rasio EBITDA terhadap beban bunga harus melebihi 5:1

Pada tanggal 30 Juni 2004, Perusahaan memenuhi persyaratan rasio tersebut.

h. Bank Niaga Pada tanggal 18 Juli dan 3 Desember 2003, Balebat mengadakan perjanjian pinjaman dengan Bank Niaga dengan jumlah keseluruhan fasilitas Rp565 juta. Fasilitas tersebut dikenakan tingkat suku bunga sebesar 15% per tahun dan dijamin dengan deposito berjangka dan kendaraan milik Balebat. Pokok dan bunga akan dibayar secara bulanan yang masing-masing akan berakhir pada Oktober 2005 dan Desember 2005. Pada tanggal 30 Juni 2004 jumlah pokok yang terhutang adalah sebesar Rp390 juta.

i. Perjanjian Pinjaman dengan The Export-Import Bank of Korea Pada tanggal 27 Agustus 2003, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan the ExportImport Bank of Korea senilai US$123.965.000. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai pengadaan CDMA dengan Konsorsium Samsung (Catatan 54a(v)) maksimum sebesar US$123.965.000 dan akan tersedia hingga April 2006. Pokok pinjaman dan bunga akan dibayar dalam 10 kali angsuran semesteran setiap tanggal 30 Juni dan 30 Desember. 73


j. Bukopin Pada tanggal 21 Juni 2002, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan suatu konsorsium bank senilai Rp400.000 juta untuk membiayai Junction Project Divre V. Bukopin, yang bertindak sebagai agen fasilitas, mengenakan bunga sebesar 19,5% untuk tahun pertama penandatanganan perjanjian dan bunga rata-rata deposito triwulanan ditambah 4% untuk tahuntahun selanjutnya. Jangka waktu penarikan adalah 19 bulan sejak penandatanganan perjanjian pinjaman dengan 14 kali pembayaran triwulanan terhitung sejak April 2004. Fasilitas pinjaman dijamin dengan peralatan proyek, dengan nilai tidak kurang dari Rp500.000 juta. Berdasarkan perubahan terhadap perjanjian pinjaman pada tanggal 4 April 2003, fasilitas pinjaman dikurangi menjadi Rp150.000 juta. Jangka waktu penarikan dubah menjadi 18 bulan sejak tanggal penandatanganan perubahan. Jadual pembayaran dalam 14 kali angsuran triwulanan sejak tanggal 21 Mei 2004 dan berakhir pada tanggal 21 Juni 2007. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2004, fasilitas yang terhutang adalah sebesar Rp138.316 juta. 27. HUTANG AKUISISI ANAK PERUSAHAAN Jumlah ini merupakan kewajiban Perusahaan dalam bentuk wesel bayar yang diterbitkan kepada Pemegang Saham Penjual Dayamitra atas akuisisi Perusahaan terhadap 90,32% Dayamitra dan kepada Pemegang Saham Penjual Pramindo atas akuisisi Perusahaan terhadap 100% Pramindo, dan juga kepada Pemegang Saham Penjual AWI atas akuisisi Perusahaan terhadap 100% AWI. 2004 Transaksi Pramindo (Catatan 5b) France Cable et Radio S.A. PT Astratel Nusantara Indosat Marubeni Corporation International Finance Corporation, USA NMP Singapore Pte Ltd Transaksi AriaWest (Catatan 5c) PT Aria Infotek The Asian Infrastructure Fund MediaOne International I B.V. Dikurangi diskonto wesel bayar Jumlah Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - setelah dikurangi diskonto Bagian jangka panjang - setelah dikurangi diskonto

74

2003 -

831.817 727.897 270.362 166.376 62.391 20.797 2.079.640

538.650 128.250 359.100 (102.510) 923.490 923.490

2.079.640

(205.200) 718.290

(456.457) 1.623.183

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 28. KREDIT PEMASOK Rincian kredit pemasok adalah sebagai berikut:

2004 Tomen Corporation Cable & Wireless plc Kredit vendor Jumlah Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Bagian jangka panjang

2003

-

222.911 37.917 198.921 459.749 (319.426) 140.323

a. Tomen Corporation (“Tomen”) Dayamitra menandatangani Kontrak Desain, Pengadaan, Konstruksi, dan Instalasi pada tanggal 18 Nopember 1998 dengan Tomen, pengendali utama TMC, salah satu pemegang saham Dayamitra terdahulu. Berdasarkan persyaratan kontrak tersebut, Tomen berkewajiban untuk membangun jaringan baru minimum sesuai Perjanjian KSO VI yang melibatkan Dayamitra sebagai mitra. Sehubungan dengan perjanjian di atas, Dayamitra menandatangani Perjanjian Kredit Pemasok (“SCA”) dengan Tomen pada tanggal 18 Nopember 1998. Fasilitas pinjaman SCA adalah sebesar US$54.000.000 dan dari jumlah tersebut sebesar US$50.444.701 telah ditarik sebelum batas penarikan terakhir fasilitas kredit tersebut pada tanggal 30 September 1999. Pinjaman tersebut dikenakan tingkat bunga sebesar LIBOR ditambah 4,5% per tahun dan dibayar setiap semester. Tingkat suku bunga pada tahun 2003 berkisar antara 5,53 % sampai dengan 5,92% dan pada tahun 2002 berkisar antara 5,92% sampai dengan 6,48% per tahun. Pinjaman SCA tersebut akan dilunasi dalam sepuluh kali angsuran semesteran sejak 15 Desember 2000. SCA menetapkan jadual pembayaran tetap minimum, namun seperti ditentukan dalam SCA, pembayaran pokok tambahan harus dilakukan pada tanggal pembayaran apabila Dayamitra memiliki kelebihan kas. Sampai saat ini, Dayamitra belum pernah diharuskan untuk melakukan pembayaran pokok tambahan dari kelebihan kas. Pinjaman SCA dijamin secara proporsional dengan jaminan yang disediakan untuk fasilitas pinjaman talangan C&W plc (Catatan 29).

b. Cable and Wireless plc (“C&W plc”) Pada tanggal 19 Mei 1999, Dayamitra menandatangani Perjanjian Kredit Pemasok (“SCA”) dengan C&W plc. Pinjaman SCA akan dilunasi dalam sepuluh kali angsuran semesteran sejak tanggal 15 Desember 2000. SCA menetapkan jadual pembayaran tetap minimum, namun seperti ditentukan dalam SCA, pembayaran pokok tambahan harus dilakukan pada tanggal pembayaran apabila Dayamitra memiliki kelebihan kas. Hingga laporan ini diterbitkan, Dayamitra tidak diharuskan untuk menambah pembayaran pokok dari kelebihan kas. Sampai saat ini, Dayamitra belum pernah diharuskan untuk melakukan pembayaran pokok tambahan dari kelebihan kas. Pinjaman SCA dikenakan suku bunga sebesar LIBOR ditambah 4,5%. Tingkat suku bunga pada tahun 2003 berkisar antara 5,53% sampai dengan 5,92% dan pada tahun 2002 berkisar antara 5,92% sampai dengan 6,48% per tahun. 75

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 28. KREDIT PEMASOK (lanjutan)

b. Cable and Wireless plc (“C&W plc”) (lanjutan) Pinjaman SCA dijamin secara proporsional dengan jaminan yang disediakan untuk fasilitas pinjaman talangan C&W plc. Selain itu, pembayaran dalam bentuk apapun kepada pemegang saham, dalam bentuk dividen atau pengembalian modal saham, memerlukan persetujuan tertulis dari Tomen dan C&W plc.

c.

Kredit pemasok 1. Perjanjian pengadaan bahan baku dan jasa antara Dayamitra dan pemasok untuk penarikan jaringan kabel di KSO VI, dengan nilai kontrak sebesar Rp28.491 juta. Pembayaran akan dilakukan dalam jangka waktu 24 bulan setelah penandatanganan Certificate of Acceptance dengan nilai tetap. Pada tanggal 30 Juni 2003, Certificate of Acceptance kedua belum diterbitkan dan pekerjaan masih berlangsung. 2.

Perjanjian untuk pembangunan fasilitas telekomunikasi (PSTN Excellent) antara Perusahaan dengan pemasok di Divre V Surabaya. Pembayaran akan dilakukan dalam jangka waktu 24 bulan setelah Certificate of Acceptance dengan nilai tetap ditandatangani.

3.

Perjanjian pengadaan untuk pembangunan link infrastrukur Network Access Point di Napsindo.

29. PINJAMAN TALANGAN

2004

2003 -

Jumlah terhutang Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Bagian jangka panjang

-

75.021 (51.337) 23.684

Pinjaman ini merupakan hutang Dayamitra kepada C&W plc berdasarkan fasilitas pinjaman talangan yang dialihkan dari tiga bank lokal Indonesia. Pokok pinjaman akan dilunasi dalam sepuluh kali angsuran semesteran sejak tanggal 15 Desember 2000. Bunga pinjaman tersebut terhutang setiap bulan atau setiap triwulan, sesuai dengan pilihan Dayamitra, dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah 4% per tahun. Tingkat suku bunga pada tahun 2003 berkisar antara 5,06% sampai dengan 5,42%. C&W plc telah menyetujui bahwa pelunasan fasilitas pinjaman talangan dilakukan secara proporsional terhadap jumlah dana yang diperoleh Dayamitra dari fasilitas pinjaman talangan dan kredit pemasok Tomen dan C&W plc. Jaminan yang diberikan atas fasilitas pinjaman talangan tersebut terdiri dari pengalihan pendapatan KSO, pengalihan rekening bank; jaminan atas aktiva bergerak Dayamitra; pengalihan kontrak konstruksi dengan Tomen; penyerahan kompensasi akibat terminasi dini lisensi KSO oleh Perusahaan; dan pengalihan penggantian asuransi. Pembayaran kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau pengembalian modal saham memerlukan persetujuan tertulis dari C&W plc. 76

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 30. HAK MINORITAS ANAK PERUSAHAAN 2004 Hak minoritas atas aktiva bersih Anak Perusahaan: Telkomsel Pramindo Infomedia Dayamitra Indonusa Napsindo PII GSD Jumlah

3.789.356 85.165 35.571 1.913 465 4 3.912.474

2004 Hak minoritas laba (rugi) bersih anak perusahaan: Telkomsel Pramindo Infomedia Dayamitra Indonusa Napsindo PII Metra GSD Jumlah

847.810 41.370 3.715 (47) (2.068) (1.433) 889.347

77

2003 2.799.487 42.523 33.857 12.974 7.081 3.975 2 2.899.899

2003

680.436 10.579 7.569 (726) (3.532) (435) 1.749 1 695.641

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 31. MODAL SAHAM

Pemegang Saham

2004 Persentase pemilikan %

Jumlah modal disetor

1

-

-

5.160.235.355 896.045.651 657.263.408 9.558 53.622 3.366.392.045 10.079.999.640

51,19 8,89 6,52 33,40 100,00

2.580.118 448.023 328.632 5 27 1.683.196 5.040.000

2003 Persentase pemilikan %

Jumlah modal disetor

1

-

-

5.160.235.355 879.723.798 610.489.548 9.558 53.622 3.429.487.758 10.079.999.640

51,19 8,73 6,06 34,02 100,00

2.580.118 439.862 305.245 5 27 1.714.744 5.040.000

Jumlah saham

Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Republik Indonesia Saham Seri B Pemerintah Republik Indonesia JPMCB US Resident (Norbax Inc.) The Bank of New York Dewan Komisaris Dewan Direksi Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) Jumlah

Pemegang Saham

Jumlah saham

Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Republik Indonesia Saham Seri B Pemerintah Republik Indonesia JPMCB US Resident (Norbax Inc.) The Bank of New York Dewan Komisaris Dewan Direksi Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) Jumlah

32. TAMBAHAN MODAL DISETOR 2004 Hasil penjualan 933.333.000 saham di atas nilai nominal melalui penawaran perdana pada tahun 1995 Kapitalisasi menjadi 746.666.640 saham seri B pada tahun 1999 Jumlah

78

1.446.666 (373.333) 1.073.333

2003

1.446.666 (373.333) 1.073.333

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 33. SELISIH TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI Merupakan selisih antara jumlah yang dibayar atau diterima dengan nilai historis dari aktiva bersih yang diperoleh atau nilai buku penyertaan yang dijual, yang muncul dari transaksi dengan entitas sepengendali. 34. PENDAPATAN TELEPON 2004

2003

Tidak bergerak Percakapan lokal dan jarak jauh dalam negeri Pendapatan bulanan sambungan langsung Pendapatan pasang baru Kartu telepon Lain-lain Jumlah

3.508.927 1.319.033 108.442 10.842 55.960 5.003.204

3.027.524 888.963 97.157 15.139 87.260 4.116.043

Selular Pendapatan pulsa Pendapatan bulanan Pendapatan jasa penyambungan Fitur Jumlah Jumlah Pendapatan Telepon

4.616.791 282.517 44.989 13.378 4.957.675 9.960.879

3.457.325 285.135 80.411 1.561 3.824.432 7.940.475

35. PENDAPATAN INTERKONEKSI – BERSIH

2004 Selular Internasional Lain-lain Jumlah

2.444.535 245.538 60.605 2.750.678

2003 1.702.203 231.548 97.871 2.031.622

36. PENDAPATAN KERJA SAMA OPERASI 2004 Pendapatan Minimum Telkom (MTR) Bagian atas pendapatan KSO yang harus dibagi (DKSOR) Amortisasi pendapatan kompensasi KSO yang ditangguhkan Jumlah

79

2003

165.553 96.202

536.493 318.041

420 262.175

5.337 859.871

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 36. PENDAPATAN KERJA SAMA OPERASI (lanjutan) Pendapatan KSO yang Harus Dibagi (DKSOR) merupakan seluruh pendapatan KSO, dikurangi MTR dan beban operasional Unit KSO. Pendapatan ini dibagi antara Perusahaan dan Mitra KSO berdasarkan persentase yang telah disepakati (Catatan 51). 37. PENDAPATAN DATA DAN INTERNET 2004 SMS Multimedia VoIP ISDN Jumlah

2003

1.595.446 313.612 179.945 55.360 2.144.363

912.727 205.103 155.160 37.379 1.310.369

2004

2003

38. PENDAPATAN JARINGAN

Sewa transponder satelit Sewa sirkit Jumlah

102.156 172.680 274.836

39. PENDAPATAN POLA BAGI HASIL

2004

Pendapatan Pola Bagi Hasil Amortisasi pendapatan ditangguhkan (Catatan 15) Jumlah

299.449 193.490 492.939

80

128.788 87.216 216.004

2003 81.690 42.353 124.043

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 40. BEBAN USAHA – KARYAWAN 2004 Gaji dan tunjangan Cuti, insentif, dan tunjangan lainnya Pensiun dini Beban imbalan pasca kerja (Catatan 48) Beban pensiun berkala bersih (Catatan 46) Beban pajak penghasilan karyawan Penghargaan masa kerja (Catatan 47) Perumahan Pengobatan Lain-lain Jumlah

904.732 566.729 80.500

698.535 401.373 157.620

243.655 511.410 189.302 72.176 82.861 2.371 21.587 2.675.323

328.420 99.764 233.832 120.375 64.674 1.587 25.568 2.131.748

41. BEBAN USAHA – OPERASI, PEMELIHARAAN, DAN JASA TELEKOMUNIKASI 2004 Operasi dan pemeliharaan Beban pemakaian frekuensi radio Listrik, gas, dan air Beban pokok penjualan kartu telepon Beban hak penyelenggaraan Asuransi Sewa sirkit Kendaraan bermotor dan fasilitas pendukung Perjalanan Lain-lain Jumlah

2003

1.085.606 240.527 189.482 155.414 249.083 77.191 70.544 74.959 19.436 37.768 2.200.010

2003 760.288 191.344 138.456 79.302 122.501 84.079 46.484 56.848 13.364 26.419 1.519.085

42. BEBAN USAHA – UMUM DAN ADMINISTRASI 2004 Jasa profesional Beban penagihan Amortisasi aktiva tak berwujud (Catatan 16) Pelatihan, pendidikan, dan rekrutmen Perjalanan Keamanan dan skrining Sumbangan sosial dan umum Alat tulis dan cetakan Rapat Penyisihan piutang ragu-ragu dan persediaan usang Penelitian dan pengembangan Lain-lain Jumlah

81

64.859 155.568 374.396 86.534 91.746 50.619 40.409 32.144 28.065 171.455 6.172 22.075 1.124.042

2003 32.401 132.452 299.005 51.962 62.272 47.273 16.933 22.377 18.223 127.845 4.034 213 814.990

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 43. PAJAK PENGHASILAN

2004 a.

Pajak dibayar dimuka Perusahaan Pajak penghasilan lebih bayar Anak perusahaan Pajak penghasilan badan Pajak pertambahan nilai

b.

2003

38.370 38.370

-

746 279 1.025 39.395

-

52.638 3.575 10.015 87.205 3.968 157.796 181.991 497.188

22.608 4.439 35.868 244.536 244.535 311.583 11.226 874.795

13.098 233 38.626 140 319 380.478 81.269 514.163 1.011.351

10.270 136 50.754 131.962 12.469 75.448 23.077 304.116 1.178.911

Hutang pajak Perusahaan Pajak penghasilan Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 29 Pajak pertambahan nilai Anak Perusahaan Pajak penghasilan Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 29 Pajak pertambahan nilai

82

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 43. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan) c. Komponen beban (penghasilan) pajak adalah sebagai berikut:

2004 Kini Perusahaan Anak Perusahaan Tangguhan Perusahaan Anak Perusahaan

2003

718.742 1.121.166 1.839.908

932.238 819.617 1.751.855

9.690 (19.549) (9.859) 1.830.049

(135.476) 142.458 6.982 1.758.836

d. Pajak penghasilan dihitung untuk masing-masing perusahaan sebagai entitas yang terpisah (laporan keuangan konsolidasian tidak berlaku untuk perhitungan pajak penghasilan badan). Rekonsiliasi laba konsolidasian sebelum pajak menjadi laba kena pajak Perusahaan dan beban pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut: 2004 Laba konsolidasian sebelum pajak Penambahan kembali eliminasi konsolidasi Laba konsolidasian sebelum pajak dan eliminasi Dikurangi laba sebelum pajak anak perusahaan Laba sebelum pajak Perusahaan Pajak dihitung dengan tarif progresif Penghasilan tidak kena pajak Beban yang tidak dapat dikurangkan secara pajak Aktiva pajak tangguhan yang tidak dapat digunakan Beban pajak - Perusahaan Beban pajak - anak perusahaan Jumlah beban pajak konsolidasian

83

5.594.553 1.816.550 7.411.103 (3.923.356) 3.487.747 1.046.307 (525.304) 256.068 (48.639) 728.432 1.101.617 1.830.049

2003 5.992.559 1.530.439 7.522.998 (2.721.247) 4.801.751 1.441.408 (705.025) 109.629 (49.250) 796.762 962.075 1.758.836

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 43. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan) Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak dan estimasi laba kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 30 Juni 2004 dan 2003 adalah sebagai berikut: 2004 Laba sebelum pajak Perusahaan

3,487,747

Perbedaan temporer: Penyusutan aktiva tetap Laba atas penjualan aktiva tetap Penyisihan/(pemulihan) piutang ragu-ragu Penghapusan piutang Penyisihan persediaan usang Penghapusan persediaan Pembayaran beban pensiun dini Beban pensiun berkala - bersih Penghargaan masa kerja Amortisasi beban emisi saham yang ditangguhkan Amortisasi hak atas tanah Pendapatan bunga pinjaman kepada AWI Laba penjualan penyertaan jangka panjang Perbedaan temporer di Unit KSO Penyusutan aktiva tetap pola bagi hasil Amortisasi pendapatan pola bagi hasil yang ditangguhkan Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi

84

2003 4,581,030

(235,187) (177,292) 89,203 (21,941) 75,512 (676) (40,146) 125,310 41,395 (1,973) 45,835 7,110 229,314

139,899 76,998 5,582 (376,110) (196,333)

(191,630) (55,166)

790,381 451,587

(1,682) (976) (7,164) 20,992 -

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 43. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

Perbedaan tetap: Biaya manfaat masa pensiun berkala bersih Amortisasi goodwill dan aktiva tidak berwujud Amortisasi biaya bunga ditangguhkan Bagian rugi (laba) bersih perusahaan asosiasi dan anak perusahaan Laba penjualan investasi jangka panjang Pendapatan bunga Amortisasi pendapatan pola bagi hasil ditangguhkan Pendapatan sewa tanah/bangunan Lain-lain Jumlah Jumlah laba kena pajak Perusahaan Pajak kini Perusahaan Pajak kini anak perusahaan Jumlah

2004

2003

241.113 374.396 45.255

101.379 206.051 -

(1.819.374)

(2.194.282)

(75.293)

(146.807)

(12.547) 160.007 (1.086.443) 2.346.137 718.743 1.121.166 1.839.908

(42.183) (8.995) 159.740 (1.925.097) (1.925.097) 932.238 819.617 1.751.855

Pada tahun 2003, Telkomsel menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehubungan dengan semua bidang perpajakan untuk tahun fiskal 2000 dan 2001. Telkomsel telah mengajukan surat keberatan atas SKPKB untuk tahun fiskal 2001 yang sebagian telah disetujui oleh Direktur Jendral Pajak. Selisih antara saldo hutang pajak dan pajak dibayar dimuka tercatat dengan jumlah yang ditetapkan oleh KPP sebesar Rp32.283 juta telah dibebankan pada periode berjalan.

85

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 43. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan) e. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan Rincian aktiva dan kewajiban pajak tangguhan Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut:

Perusahaan Aktiva pajak tangguhan: Penyisihan piutang ragu-ragu Penyisihan persediaan usang Penyisihan beban pensiun dini Penyisihan beban bonus Penyisihan penghargaan masa kerja Jumlah aktiva pajak tangguhan Kewajiban pajak tangguhan: Perbedaan nilai buku aktiva tetap menurut buku dan pajak Piutang bunga Hak atas tanah Penyertaan jangka panjang Pendapatan pola bagi hasil Beban pensiun berkala bersih

31 Desember 2003

(Dibebankan)/ dikreditkan ke laporan laba rugi

118.845 11.527 39.843 84.385

26.357 1.004 (12.044) (21.250)

142.084

12.419

145.202 12.531 27.799 63.135 154.503

396.684

6.486

403.170

(1.387.440) (13.750) (546) (14.138) (58.453) (88.914)

(71.253) 13.750 (592) 4.324 37.593

(1.458.693) (1.138) (14.138) (54.129) (51.321)

(1.563.241)

(16.178)

(1.579.419)

30 Juni 2004

Jumlah kewajiban pajak tangguhan Kewajiban pajak tangguhan Perusahaan, bersih Kewajiban pajak tangguhan anak perusahaan, bersih

(1.166.557)

(9.692)

(1.176.249)

(2.380.214)

19.551

(2.360.663)

Jumlah kewajiban pajak tangguhan, bersih

(3.546.771)

9.859

(3.536.911)

86

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 43. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan) e.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan (lanjutan)

Perusahaan Aktiva pajak tangguhan: Penyisihan piutang ragu-ragu Penyisihan persediaan usang Penyisihan beban pensiun dini Beban emisi saham yang ditangguhkan Hak atas tanah Penyertaan jangka panjang Penyisihan penghargaan masa kerja Penyisihan penurunan nilai aktiva tetap Jumlah aktiva pajak tangguhan Kewajiban pajak tangguhan: Perbedaan nilai buku aktiva tetap menurut buku dan pajak Pendapatan pola bagi hasil Beban pensiun berkala bersih Jumlah kewajiban pajak tangguhan Kewajiban pajak tangguhan Perusahaan, bersih Kewajiban pajak tangguhan anak perusahaan, bersih Jumlah kewajiban pajak tangguhan, bersih

31 Desember 2002

(Dibebankan)/ dikreditkan ke laporan laba rugi

101.389 10.507 201.294

167.081 (138) (99.662)

161 52.605

3.532 (296) (1.873)

146.769

(2.342)

1.920

-

268.470 10.369 101.632 3.532 (135) 50.732 144.427 1.920

514.645

66.302

580.947

(1.513.007) (18.119) (7.988)

113.744 (49.178) 30.429

(1.399.263) (67.297) 22.441

(1.539.114)

94.995

(1.444.119)

(1.024.469)

161.297

(863.172)

(2.058.697)

(168.279)

(2.226.976)

(3.083.166)

(6.982)

(3.090.148)

30 Juni 2003

Pada tanggal 31 Desember 2003, AWI memiliki rugi fiskal sebesar Rp952.854 juta yang akan daluarsa antara tahun 2005 sampai 2006. f.

Administrasi Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Otoritas pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak tanggal terhutangnya pajak. Perusahaan dan anak perusahaan sedang diperiksa oleh otoritas pajak untuk berbagai tahun pajak. Sampai tanggal laporan keuangan ini, pemeriksaan pajak tersebut belum selesai, namun manajemen berpendapat bahwa hasil pemeriksaan pajak tersebut tidak akan signifikan.

87

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 44. LABA PER SAHAM DASAR Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun tersebut, yaitu sebesar 10.079.999.640 lembar saham masing-masing pada tahun 2004 dan 2003. Perusahaan tidak memiliki saham biasa yang berpotensi dilusi. 45. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Akta Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., No. 17/V/2003 tertanggal 9 Mei 2003, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen kas untuk tahun 2002 sebesar Rp3.338.109 juta atau Rp331,16 per lembar saham dan menetapkan cadangan umum sebesar Rp813.664 juta. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., No. 36 tanggal 21 Juni 2002, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen kas untuk tahun buku 2001 sebesar Rp2.125.055 juta atau Rp210,82 per lembar saham dan menetapkan cadangan umum sebesar Rp425.012 juta. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., No. 17 tanggal 10 Mei 2001, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen kas untuk tahun buku 2000 sebesar Rp888.654 juta atau Rp88,16 per lembar saham dan menetapkan cadangan umum sebesar Rp126.950 juta. 46. PROGRAM PENSIUN a. Perusahaan Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan tetap yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Manfaat pensiun yang akan dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Telkom. Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun tersebut membayar kontribusi 18% (sebelum Maret 2003: 8,4%) dari gaji pokok ke dana pensiun. Pembayaran kontribusi Perusahaan ke dana pensiun pada tahun 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp460.576 juta dan Rp297.352 juta. Pembayaran kontribusi Unit KSO selama tahun 2003 adalah sebesar Rp20.709 juta. Pada tahun 2002, Perusahaan meningkatkan manfaat pensiun dua kali bagi karyawan yang berusia di atas 56 tahun, karyawan yang meninggal atau cacat. Kenaikan ini berlaku bagi para karyawan yang pensiun pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Perusahaan juga menaikkan manfaat pensiun sebesar 50% bagi karyawan yang telah pensiun sebelum 1 Agustus 2000 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2003. Tabel berikut ini menyajikan perubahan kewajiban manfaat pensiun, perubahan nilai bersih aktiva program pensiun, status pendanaan program pensiun dan nilai bersih yang tercatat pada neraca Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2004 dan 2003: 88

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 46. PROGRAM PENSIUN (lanjutan) 2004

2003

Perubahan kewajiban pensiun Kewajiban pensiun pada awal tahun Beban jasa kini Beban bunga Kontribusi karyawan Pembayaran pensiun (Laba) rugi aktuaria Kewajiban manfaat pensiun pada akhir tahun

6,852,923 68,632 370,247 20,265 (121,156) (358,564) 6,832,347

4,248,110 59,545 268,899 20,265 (111,211) 1,064,909 5,550,517

Perubahan aktiva program pensiun Nilai wajar aktiva program pensiun pada awal tahun Kontribusi pemberi kerja Pengembalian atas aktiva program pensiun Pembayaran pensiun Laba (rugi) aktuaria Nilai wajar aktiva program pensiun pada akhir tahun

3,671,309 131,310 218,336 (121,156) (48,408) 3,851,391

3,099,648 234,596 210,854 (111,211) (48,408) 3,385,480

(2,980,956)

(2,165,037)

1,455,968 1,577,022

421,785 1,733,806

134,574 186,608

163,208 153,762

Status pendanaan Jumlah bersih dari perubahan program pensiun dan asumsi aktuaria yang belum diamortisasi Beban jasa lalu yang belum diamortisasi Kewajiban bersih yang belum diakui pada tanggal penerapan awal PSAK No. 24 Beban pensiun dibayar dimuka

Aktiva dana pensiun sebagian besar terdiri dari deposito berjangka dalam Rupiah. Kewajiban dana pensiun bersih yang tidak diakui pada tanggal penerapan awal PSAK No. 24 diamortisasi selama sisa masa kerja rata-rata karyawan aktif, yaitu 17,2 tahun, yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 1992.

89

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 46. PROGRAM PENSIUN (lanjutan) a.

Perusahaan (lanjutan) Penilaian aktuaria atas program pensiun dilakukan berdasarkan pengukuran pada tanggal 31 Desember untuk setiap tahunnya, masing-masing pada tanggal 21 Mei 2004 dan 28 Pebruari 2003, oleh PT Watson Wyatt Purbajaga, aktuaris independen yang berasosiasi dengan Watson Wyatt Worldwide. Asumsi aktuaria yang digunakan oleh aktuaris independen adalah sebagai berikut:

2003 % Tingkat diskonto Taksiran tingkat pengembalian aktiva program pensiun dalam jangka panjang Tingkat kenaikan gaji

11 11 8

Komponen beban pensiun berkala bersih untuk periode enam bulan diestimasikan secara proporsional dari perhitungan aktuaria:

Beban jasa kini Beban bunga Pengembalian aktiva program pensiun Amortisasi dan penangguhan - bersih Kenaikan amortisasi beban jasa lalu Beban pensiun berkala bersih (Catatan 40)

2004

2003

79,636 370,247 (218,336) 57,551 222,312 511,410

51,559 268,899 (210,853) (88,233) 78,392 99,764

Selain itu, beban pensiun yang dibebankan kepada Unit KSO pada tahun 2004 dan 2003 masingmasing berjumlah Rp29.896 juta dan Rp25.207 juta. b.

Telkomsel Telkomsel menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi para karyawannya, di mana manfaat pensiun yang akan dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya, perusahaan asuransi jiwa milik negara. Kontribusi karyawan terhadap program ini adalah sebesar 5% dari gaji pokok dan sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh Telkomsel. Kontribusi Telkomsel kepada Jiwasraya untuk program pensiun berjumlah Rp3.081 juta dan Rp5.163 juta masing-masing untuk tahun 2004 dan 2003.

90

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 46. PROGRAM PENSIUN (lanjutan) b.

Telkomsel (lanjutan) Komponen beban pensiun berkala bersih adalah sebagai berikut: 2004 Beban jasa kini Amortisasi dan penangguhan - bersih Beban pensiun berkala bersih

2.078 2.168 4.246

2003 2.375 (1.248) 1.127

Beban pensiun berkala bersih untuk program pensiun dihitung berdasarkan perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh PT Watson Wyatt Purbajaga, aktuaris independen yang berasosiasi dengan Watson Wyatt Worldwide. Asumsi dasar aktuaris independen yang digunakan sebagai pengukuran adalah sebagai berikut: 2003 Tingkat diskonto Taksiran tingkat pengembalian aktiva program pensiun dalam jangka panjang Tingkat kenaikan gaji

11% 7,5% 9%

Estimasi status pendanaan program pensiun pada tanggal 30 Juni 2004 dan 2003 adalah sebagai berikut: 2004 Kewajiban pensiun Nilai wajar aktiva program pensiun Kelebihan (kekurangan) aktiva program pensiun atas kewajiban pensiun Beban jasa lalu yang belum diakui Koreksi aktuaria yang belum diakui Beban pensiun dibayar dimuka (masih harus dibayar)

2003

39.748 8.916

20.927 27.919

(30.832) 1.443 23.718 (5.671)

6.992 3.135 (2.813) 7.314

Kewajiban bersih yang belum diakui pada tanggal penerapan awal PSAK No. 24 diamortisasi selama estimasi sisa masa kerja rata-rata karyawan aktif, yaitu selama 18,87 tahun, yang dimulai sejak tanggal 1 Juni 1999.

91

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 46. ROGRAM PENSIUN (lanjutan) c.

Anak perusahaan lainnya Beberapa anak perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk para karyawannya. Karyawan memberikan kontribusi sebesar 3-5% dari gaji pokok sedangakan anak perusahaan memberikan kontribusi sebesar sisa dana yang harus dibayarkan kepada program pensiun. Manfaat pensiun dihitung berdasarkan penilaian aktuaris independen dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Pada tanggal 30 Juni 2004, tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai wajar aktiva dana pensiun dengan proyeksi kewajiban manfaat pensiun.

47. PENGHARGAAN MASA KERJA Perusahaan memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu. Penghargaan yang dibayarkan selama masa kerja aktif karyawan, pada saat terjadi pengunduran diri, pensiun, atau saat pemutusan hubungan kerja karyawan, adalah sebagai berikut: Penghargaan yang diberikan selama masa kerja: i. Karya Bhakti - penghargaan jangka panjang ii. Tunjangan cuti besar Penghargaan yang dibayarkan pada saat pengunduran diri, pensiun, atau pemutusan hubungan kerja: i. Penghargaan Purnabhakti dan Pengabdian ii. Biaya fasilitas perumahan terakhir iii. Tunjangan transportasi terakhir

92

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 47. PENGHARGAAN MASA KERJA (lanjutan) Penilaian aktuaria untuk penghargaan masa kerja dilakukan berdasarkan pengukuran pada tanggal 31 Desember untuk setiap tahunnya, untuk tahun 2003 pada tanggal 21 Mei 2004 oleh PT Watson Wyatt Purbajaga, aktuaris independen yang berasosiasi dengan Watson Wyatt Worldwide, dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen adalah sebagai berikut: 2003 Tingkat diskonto Tingkat kenaikan gaji

11% 8%

Mutasi kewajiban penghargaan masa kerja selama tahun yang berakhir 30 Juni 2004 dan 2003 adalah sebagai berikut (termasuk unit KSO): 2004 Kewajiban pada awal tahun Beban penghargaan masa kerja (Catatan 40) Penghargaan manfaat masa kerja Kewajiban pada akhir tahun

473,614 72,176 (36,358) 509,432

2003 489,231 120,375 (111,372) 498,234

48. IMBALAN PASCA KERJA Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja breupa jaminan kesehatan untuk semua karyawannya yang diangkat oleh Perusahaan sebelum tanggal 1 Nopember 1995 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih pada saat pensiun, dan anggota keluarganya yang memenuhi syarat. Ketentuan masa kerja lebih dari 20 tahun ini tidak berlaku bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995. Namun demikian, program jaminan kesehatan pasca kerja ini tidak berlaku bagi karyawan yang diangkat oleh Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Nopember 1995. Program jaminan kesehatan pasca kerja tersebut dikelola oleh Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom (“YKPT”).

93

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 48. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) Komponen beban imbalan pasca kerja berkala bersih adalah sebagai berikut: 2004

2003

Beban jasa Beban bunga Taksiran pengembalian aktiva program Amortisasi kewajiban transisi yang tidak diakui Amortisasi beban jasa lalu Amortisasi laba/rugi

30,661 205,555 (30,542) 12,163 (184) 26,003

48,002 246,798 (28,002) 12,163 (184) 49,644

Beban imbalan pasca kerja berkala bersih (Catatan 40)

243,655

328,420

Selain itu, beban imbalan pasca kerja berkala bersih yang dibebankan ke Unit KSO masing-masing pada tahun 2004 dan 2003 berjumlah Rp7.795 juta dan Rp9.566 juta. Penilaian aktuaria untuk program jaminan kesehatan pasca kerja dilakukan berdasarkan pengukuran pada tanggal 31 Desember untuk setiap tahunnya, untuk 31 Desember 2003 dilakukan pada tanggal 21 Mei 2004 oleh PT Watson Wyatt Purbajaga, aktuaris independen yang berasosiasi dengan Watson Wyatt Worldwide, yang berasosiasi dengan Watson Wyatt Worldwide. Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 30 Juni 2004 dan 2003 adalah sebagai berikut: 2003 Tingkat diskonto Taksiran pengembalian aktiva dana imbalan pasca kerja Tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan Tingkat pertumbuhan akhir Tahun tercapainya tingkat pertumbuhan akhir

94

11% 11% 12% 8% 2006

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 48. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) Tabel berikut ini menyajikan mutasi kewajiban imbalan pasca kerja, perubahan aktiva dana imbalan pasca kerja, status pendanaan dana imbalan pasca kerja dan jumlah bersih yang diakui Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2004 dan 2003: 2004 Mutasi kewajiban imbalan pasca kerja Kewajiban imbalan pasca kerja pada awal tahun Beban jasa kini Beban bunga Manfaat yang dibayarkan (Laba) rugi aktuaria Kewajiban imbalan pasca kerja pada akhir tahun Perubahan aktiva YKPT Nilai wajar aktiva YKPT pada awal tahun Kontribusi pemberi kerja Pengembalian aktiva aktual Manfaat yang dibayarkan Rugi aktuaria Nilai wajar aktiva YKPT pada akhir tahun Status pendanaan Kewajiban transisi bersih yang belum diakui Keuntungan jasa lalu yang belum diakui Kerugian bersih yang belum diakui Beban imbalan pasca kerja yang masih harus dibayar

2003

3,748,771 25,180 205,555 (50,027) (418,453) 3,511,026

3,549,886 40,300 246,798 (46,710) 93,449 3,883,723

466,896 100,000 30,542 (50,027) (7,486) 539,925

343,896 90,290 28,002 (49,306) (7,486) 405,396

(2,971,101) 255,412 (1,749) 640,930 (2,076,509)

(3,478,327) 279,737 (2,117) 1,264,839 (1,935,869)

Kewajiban transisi pada awal penerapan sebesar Rp524.250 juta diamortisasi selama 20 tahun, sejak tanggal 1 Januari 1995. Kenaikan 1% dari tingkat kenaikan beban akan menghasilkan beban jasa kini dan beban bunga serta akumulasi kewajiban manfaat masa pensiun pada tanggal 30 Juni 2003 sebagai berikut: 2003 Beban jasa kini dan beban bunga Akumulasi kewajiban imbalan pasca kerja

664.741 4.473.675

95

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 49. INFORMASI ISTIMEWA

SIGNIFIKAN MENGENAI PIHAK

YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut adalah perjanjian/transaksi penting dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa: a. Pemerintah Republik Indonesia i. Perusahaan memperoleh pinjaman penerusan dari Pemerintah Republik Indonesia, pemegang saham mayoritas Perusahaan. Beban bunga atas pinjaman penerusan masing-masing berjumlah Rp259.880 juta dan Rp347.382 juta pada tahun 2004 dan 2003. Beban bunga atas pinjaman penerusan mencerminkan 37,35% dan 56,07% dari jumlah beban bunga pada tahun 2004 dan 2003. ii. Perusahaan dan anak perusahaan membayar beban hak penyelenggaraan untuk jasa telekomunikasi yang diberikan dan beban pemakaian frekuensi radio kepada Departemen Perhubungan (sebelumnya Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi) Republik Indonesia. Beban hak penyelenggaraan berjumlah Rp249.083 juta dan Rp122.501 juta masing-masing pada tahun 2004 dan 2003. Beban hak penyelenggaraan masing-masing mencerminkan 2,6% dan 1,8% dari jumlah beban operasi pada tahun 2004 dan 2003. Beban pemakaian frekuensi radio berjumlah Rp240.527 juta dan Rp191.344 juta masing-masing pada tahun 2004 dan 2003. Beban pemakaian frekuensi radio masing-masing mencerminkan 2,6% dan 2,8% dari jumlah beban usaha pada tahun 2004 dan 2003. b. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi i. Perusahaan dan anak perusahaan memberikan honor dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris. Jumlah tunjangan tersebut adalah Rp8.008 juta dan Rp6.880 juta masing-masing untuk tahun 2004 dan 2003, yang masing-masing mencerminkan 0,1% dan 0,1% dari jumlah beban usaha pada tahun 2004 dan 2003. ii. Perusahaan dan anak perusahaan memberikan gaji dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Direksi. Jumlah tunjangan tersebut adalah Rp24.274 juta dan Rp22.104 juta masingmasing pada tahun 2004 dan 2003. Tunjangan untuk Direksi masing-masing mencerminkan 0,26% dan 0,32% dari total beban operasi masing-masing pada tahun 2004 dan 2003. c.

Indosat, termasuk Satelindo

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada masyarakat.

96

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 49. TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) c.

Indosat, termasuk Satelindo (lanjutan) Hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: i.

Perusahaan menyediakan jaringan lokal bagi pelanggan untuk melakukan atau menerima panggilan telepon internasional. Indosat menyediakan jaringan internasional bagi pelanggan, kecuali pelanggan di daerah perbatasan tertentu, sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia. Jasa telekomunikasi internasional mencakup telepon, teleks, telegram, Sambungan Komunikasi Data Paket (“SKDP”), televisi, cetak jarak jauh, Alternate Voice/Data Telecommunications (“AVD”), hotline, dan teleconferencing.

ii.

Perusahaan dan Indosat bertanggung jawab atas sarana telekomunikasi masing-masing.

iii. Pembuatan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan, kecuali untuk sirkit langganan dan telepon umum yang berada di sentral gerbang internasional, dilakukan oleh Perusahaan. iv.

Perusahaan menerima kompensasi untuk jasa yang disebutkan dalam butir pertama di atas berdasarkan tarif interkoneksi yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Indosat antara jaringan PSTN milik Perusahaan dan jaringan STBS Indosat dalam rangka penyelenggaraan jasa Indosat Multimedia Mobile serta penyelesaian hak dan kewajiban interkoneksi kedua belah pihak. Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan mengenai pengalihan ijin penyelenggaraan jaringan bergerak selular Indosat kepada PT Indosat Multimedia Mobile (“IM3”), Perusahaan setuju untuk mengalihkan seluruh hak dan kewajiban interkoneksi kepada IM3 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Interkoneksi, sebagaimana diatur dalam perubahan perjanjian yang tertuang dalam side letter No. 656 tanggal 18 Maret 2002. Kompensasi kepada Perusahaan untuk jasa sirkit langganan atau saluran, seperti International Broadcasting System (“IBS”), AVD, dan pencetakan tagihan dihitung sebesar 15% dari pendapatan Indosat atas jasa-jasa tersebut. Indosat juga menyewa sirkit dari Perusahaan untuk menghubungkan Jakarta, Medan, dan Surabaya. Perusahaan selama ini menangani pembuatan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan untuk Indosat. Indosat secara bertahap akan mengambil alih kegiatan tersebut dan melakukan sendiri penerbitan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan secara langsung. Perusahaan menerima kompensasi dari Indosat yang dihitung sebesar 1% dari jumlah yang ditagih oleh Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995, ditambah dengan beban pemrosesan tagihan yang ditetapkan sebesar jumlah tertentu untuk setiap data (record).

97


Indosat, termasuk Satelindo (lanjutan) Telkomsel juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada pelanggan jaringan selular bergerak GSM. Hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: i.

Jaringan selular bergerak GSM milik Telkomsel dihubungkan dengan gerbang internasional milik Indosat agar dapat melakukan panggilan atau menerima panggilan internasional melalui gerbang internasional Indosat.

ii.

Jaringan selular bergerak GSM milik Telkomsel dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi selular bergerak milik Indosat, untuk memungkinkan pelanggan selular Telkomsel melakukan panggilan atau menerima panggilan dari pelanggan selular Indosat.

iii. Telkomsel menerima kompensasi untuk interkoneksi sebesar persentase tertentu dari pendapatan Indosat atas jasa tersebut yang dilakukan melalui gerbang internasional dan jaringan selular bergerak milik Indosat. iv.

Penagihan atas panggilan percakapan yang dilakukan oleh pelanggan Telkomsel dilakukan oleh Telkomsel. Telkomsel diwajibkan untuk membayar bagian pendapatan Indosat tanpa memperhatikan apakah tagihan kepada pelanggan telah diterima.

v.

Penyediaan dan pemasangan peralatan interkoneksi yang diperlukan merupakan tanggung jawab Telkomsel. Peralatan interkoneksi yang dipasang oleh salah satu pihak di lokasi pihak lainnya tetap merupakan milik pihak yang memasang peralatan tersebut. Beban yang timbul berkaitan dengan penyediaan peralatan, pemasangan dan pemeliharaan menjadi kewajiban Telkomsel.

Telkomsel juga mengadakan perjanjian atas penggunaan fasilitas telekomunikasi Indosat. Perjanjian yang dibuat tahun 1997 tersebut berlaku selama sebelas tahun dan dapat diubah berdasarkan tinjauan tahunan dan kesepakatan kedua belah pihak. Beban atas penggunaan fasilitas tersebut adalah sebesar Rp9.244 juta dan Rp5.883 juta masing-masing untuk tahun 2004 dan 2003 yang masing-masing mencerminkan 0,1% dan 0,1% dari total beban operasi pada tahun 2004 dan 2003. Perjanjian lainnya antara Telkomsel dengan Indosat adalah: i. Perjanjian Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Kabel Jakarta - Surabaya (“J - S Cable System”). Pada tanggal 10 Oktober 1996, Telkomsel, Lintasarta, Satelindo dan Indosat (”Piahk-pihak”) mengadakan Perjanjian Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Kabel J - S. Pihak-pihak telah membentuk komite manajemen yang terdiri atas seorang ketua dan seorang perwakilan dari pihak-pihak untuk mengarahkan pembangunan dan operasional sistem kabel yang diselesaikan pada tahun 1998. Berdasarkan perjanjian, Telkomsel menanggung 19,325% dari jumlah biaya pembangunan. Bagian Telkomsel atas jumlah beban operasi dan pemeliharaan dihitung berdasarkan rumusan yang telah disetujui bersama.

98


Indosat, termasuk Satelindo (lanjutan) Beban operasi dan pemeliharaan yang dibagi tersebut adalah Rp464 juta dan Rp430 juta masing-masing untuk tahun 2004 dan 2003. ii. Perjanjian hak penggunaan yang tidak dapat dibatalkan (Indefeasible Right of Use Agreement) Pada tanggal 21 September 2000, Telkomsel mengadakan perjanjian dengan Indosat mengenai penggunaan SEA – ME – WE 3 dan tail link di Jakarta dan Medan. Berdasarkan perjanjian, Telkomsel diberikan hak yang tidak dapat dibatalkan untuk menggunakan kapasitas tertentu dari jaringan tersebut mulai tanggal 21 September 2000 hingga 20 September 2015 sebagai imbalan atas pembayaran di muka sejumlah US$2.727.273. Telkomsel juga dikenakan beban operasi dan pemeliharaan tahunan sebesar US$136.364. Sampai dengan tanggal 8 April 2004, sehubungan dengan dilakukannya merger Indosat, perubahan terhadap perjanjian dengan Indosat, termasuk perpanjangan jangka waktu, masih dalam proses. Pendapatan interkoneksi yang diperoleh Perusahaan dan anak perusahaan dari Indosat (termasuk IM3 dan Satelindo di tahun 2003) adalah berjumlah Rp260.394 juta dan Rp757.962 juta masingmasing pada tahun 2004 dan 2003, yang masing-masing mencerminkan 1,6% dan 6,0% dari total pendapatan operasi pada tahun 2004 dan 2003. Perusahaan dan anak perusahaan mencatat (beban)/pendapatan interkoneksi-bersih dari IM3 sebesar (Rp2.856) juta dan Rp9.454 juta masing-masing pada tahun 2004 dan 2003. Perusahaan menyewa sirkit internasional dari Indosat, setelah adanya merger Satelindo ke Indosat pada tahun 2003. Pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan beban sewa ini berjumlah Rp6.014 juta dan Rp16.447 juta masing-masing untuk tahun 2004 dan 2003, yang mencerminkan 0,1% dari jumlah beban operasi pada tahun-tahun tersebut. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Satelindo, anak perusahaan Indosat, yang menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut: i.

Interkoneksi antara PSTN Perusahaan dan sentral gerbang internasional Satelindo yang memungkinkan pelanggan Perusahaan melakukan percakapan internasional (outgoing) atau menerima percakapan internasional (incoming) melalui sentral gerbang internasional milik Satelindo.

ii. Penagihan untuk jasa telekomunikasi internasional yang digunakan oleh pelanggan dalam negeri melalui sentral gerbang internasional Satelindo akan dilakukan oleh Perusahaan.

99

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 49. TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) c. Indosat, termasuk Satelindo (lanjutan) Perusahaan juga mengadakan perjanjian dengan Satelindo untuk interkoneksi jaringan selular bergerak GSM milik Satelindo dengan PSTN Perusahaan, yang memungkinkan pelanggan Perusahaan melakukan percakapan (outgoing) atau menerima percakapan (incoming) dari pelanggan Satelindo. Pendapatan interkoneksi yang diterima dari Satelindo adalah sebesar Rp28.395 juta dan Rp29.113 juta masing-masing untuk tahun 2004 dan 2003, yang masing-masing mencerminkan 0,2% dari jumlah pendapatan usaha pada tahun-tahun tersebut. Pada tahun 1994, Perusahaan mengalihkan hak penggunaan sebidang tanah di Jakarta yang dimiliki Perusahaan kepada Satelindo, yang sebelumnya disewakan kepada Telekomindo, sebuah perusahaan asosiasi. Berdasarkan perjanjian pengalihan, Satelindo diberi hak untuk menggunakan tanah tersebut selama 30 tahun dan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh hak mendirikan bangunan di atasnya. Hak milik tanah tersebut tetap berada pada Perusahaan. Satelindo setuju untuk membayar sejumlah Rp43.023 juta kepada Perusahaan untuk hak penggunaan tanah tersebut selama 30 tahun. Satelindo telah membayar sejumlah Rp17.210 juta pada tahun 1994 dan sisanya sebesar Rp25.813 juta belum dibayar karena Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tidak dapat diperoleh sebagaimana disebutkan dalam perjanjian. Pada tahun 2000, Perusahaan dan Satelindo menyetujui alternatif penyelesaian dengan memperhitungkan pembayaran Satelindo di atas sebagai beban sewa sampai tahun 2006. Pada tahun 2001, Satelindo melunasi sisa pembayaran sejumlah Rp59.860 juta sebagai beban sewa sampai tahun 2024. Pada tanggal 30 Juni 2004, penerimaan pembayaran dari Satelindo ini disajikan di neraca konsolidasian sebagai “Uang muka dari pelanggan dan pemasok”. d. Perusahaan menyediakan jasa telekomunikasi kepada instansi Pemerintah. 50. INFORMASI SEGMEN Perusahaan dan anak perusahaan memiliki dua segmen usaha utama yaitu sambungan tidak bergerak dan selular. Segmen tidak bergerak menyediakan jasa telepon lokal dan jarak jauh dalam negeri dan jasa telekomunikasi lainnya (termasuk di antaranya sirkit langganan, teleks, transponder, satelit, dan Very Small Aperture Terminal-VSAT), serta jasa pendukungnya. Segmen selular menyediakan jasa telekomunikasi dasar, khususnya jasa telekomunikasi selular bergerak. Segmen usaha yang secara individu tidak melebihi 10% dari pendapatan operasi Perusahaan disajikan sebagai segmen “Lain-lain”, yang terdiri dari usaha buku petunjuk telepon dan pengelolaan gedung. Pendapatan dan beban segmen meliputi transaksi antarsegmen usaha dan dihitung sebesar nilai nominalnya yang mencerminkan harga pasar.

100

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 50. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) Sambungan tidak bergerak

Selular

Lain-lain

2004 Jumlah sebelum eliminasi

Jumlah konsolidasian

Eliminasi

Pendapatan usaha Pendapatan usaha eksternal Pendapatan antar segmen

9,221,681 (94,368)

6,638,488 (194,049)

248,435 -

16,108,604 (288,417)

288,417

16,108,604 -

Jumlah pendapatan usaha

9,127,313

6,444,439

248,435

15,820,187

288,417

16,108,604

Laba usaha Beban bunga Pendapatan bunga Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih Pendapatan (beban) lain-lain - bersih Beban pajak Bagian atas laba perusahaan asosiasi

3,034,719 (577,709) 143,783

3,576,126 (118,106) 38,732

82,211 1,901

6,693,056 (695,815) 184,416

35,705 -

6,728,761 (695,815) 184,416

(840,367)

(29,412)

(35)

(869,814)

-

(869,814)

205,294 (718,612)

27,625 (1,072,650)

46,967 (38,788)

279,886 (1,830,050)

(35,705) -

244,181 (1,830,050)

1,819,374

-

-

1,819,374

(1,816,550)

2,824

Laba sebelum hak minoritas Hak minoritas yang tidak dapat dialokasi

3,066,482

2,422,315

92,256

5,581,053

(1,816,550)

3,764,503

-

-

-

-

Laba bersih

3,066,482

2,422,315

92,256

5,581,053

(1,816,550)

2,875,156

42,706,622

18,063,586

349,732

61,119,940

(13,038,625)

48,081,315

8,542,630

-

-

8,542,630

Informasi lain Aktiva segmen Penyertaan pada perusahaan asosiasi Jumlah aktiva konsolidasian

-

-

(889,347)

8,542,630

51,249,252

18,063,586

349,732

69,662,570

(13,038,625)

56,623,945

(29,705,862) -

(7,236,853) -

(143,974) -

(37,086,689) -

4,161,876 -

(32,924,813) (3,912,474)

Pengeluaran barang modal

(1,130,487)

(2,173,739)

(42,982)

(3,347,208)

-

(3,347,208)

Penyusutan dan amortisasi

(1,727,475)

(1,248,872)

(7,267)

(2,983,614)

7,295

(2,976,319)

(374,396)

-

(374,396)

(171,455)

-

(171,455)

Jumlah kewajiban konsolidasian Hak minoritas

Amortisasi aktiva tidak berwujud

(374,396)

Beban non-kas lain-lain

(116,908)

(50,032)

101

(4,515)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 50. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) Sambungan tidak bergerak

2003 Jumlah sebelum Lain-lain eliminasi

Selular

Jumlah konsolidasian

Eliminasi

Pendapatan usaha Pendapatan usaha eksternal Pendapatan antarsegmen

7.665.466 (235.461)

4.804.430 (396.989)

116.210 (8.753)

12.586.106 (641.203)

641.203

12.586.106 -

Jumlah pendapatan usaha

7.430.005

4.407.441

107.457

11.944.903

641.203

12.586.106

2.874.675 (548.056) 152.857

2.824.859 (71.496) 32.397

1.970 4.965

5.701.504 (619.552) 190.219

60.201 -

5.761.705 (619.552) 190.219

358.914

24.035

784

383.733

-

383.733

310.165 (892.270)

(9.868) (855.824)

31.997 (10.742)

332.294 (1.758.836)

(60.201) -

272.093 (1.758.836)

1.403.902 3.660.187

1.944.103

28.974

1.403.902 5.633.264

(1.399.542) (1.399.542)

4.360 4.233.722

3.660.187

1.944.103

28.974

5.633.264

(1.399.542)

(695.641) 3.538.081

32.804.335

13.638.300

371.216

46.813.851

(6.332.846)

40.481.005

7.163.986

-

-

7.163.986

Jumlah aktiva konsolidasian

39.968.321

13.638.300

371.216

53.977.837

(6.332.846)

47.644.991

Jumlah kewajiban konsolidasian Hak minoritas

(22.951.538) -

(5.619.979) -

(257.612) -

(28.829.129) -

322.306 -

(28.506.823) (2.899.899)

Pengeluaran barang modal

(963.602)

(2.699.477)

(8.311)

(3.671.390)

-

(3.671.390)

Penyusutan dan amortisasi

(1.325.884)

(712.192)

(4.439)

(2.042.515)

Laba usaha Beban bunga Pendapatan bunga Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih Pendapatan (beban) lain-lain - bersih Pajak penghasilan Bagian laba perusahaan asosiasi Laba sebelum hak minoritas Hak minoritas yang tidak dapat dialokasi Laba bersih Informasi lain Aktiva segmen Penyertaan pada perusahaan asosiasi

Amortisasi aktiva tidak berwujud Beban non-kas lain-lain

(162.262) (86.746)

(44.009)

102

(3.890)

-

(11.916)

7.163.986

(2.054.431)

(162.262)

-

(162.262)

(134.645)

-

(134.645)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 51. KERJA SAMA OPERASI (“KSO”) Pada tahun 1995, Perusahaan dan lima mitra usaha (PT Pramindo Ikat Nusantara, PT AriaWest International, PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia, PT Dayamitra Telekomunikasi dan PT Bukaka Singtel International) menandatangani perjanjian Kerja Sama Operasi (“KSO”) serta perjanjian pembangunan KSO sehubungan dengan penyediaan sarana dan jasa telekomunikasi untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita VI) Republik Indonesia. Kelima mitra usaha tersebut melaksanakan pembangunan dan pengoperasian sarana dan jasa telekomunikasi dasar di lima dari tujuh divisi regional Perusahaan. Berdasarkan skema KSO, Unit KSO diharuskan untuk membayar ke Perusahaan sebagai berikut:

•

Pendapatan Minimum Telkom (MTR) Merupakan jumlah yang dijamin oleh mitra KSO untuk dibayar kepada Perusahaan sesuai dengan perjanjian KSO.

•

Pendapatan KSO yang Harus Dibagi (DKSOR) Pendapatan KSO yang Harus Dibagi merupakan seluruh pendapatan KSO dikurangi dengan Pendapatan Minimum Telkom (MTR) dan beban usaha Unit KSO sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian KSO. Pendapatan ini dibagi antara Perusahaan dan Mitra KSO berdasarkan persentase yang telah disepakati. DKSOR dari pendapatan jaringan tetap nirkabel (“Pendapatan Telkom Flexi”) dibagi antara Perusahaan dan Mitra KSO berdasarkan rasio masing-masing 95% dan 5%. DKSOR dari selain Pendapatan Telkom Flexi dibagi antara Perusahaan dan Mitra KSO berdasarkan rasio masing-masing 30% dan 70%, kecuali untuk KSO VII. DKSOR dari KSO VII selain Pendapatan Telkom Flexi masing-masing dibagi antara Perusahaan dan Mitra KSO berdasarkan rasio 35% dan 65%. Mulai tanggal 31 Juli 2003 sampai dengan 31 Desember 2005, rasio pembagian DKSOR dari selain Pendapatan Telkom Flexi di KSO III dirubah menjadi 5% dan 95% masing-masing untuk Perusahaan dan Mitra KSO, dan selanjutnya akan menjadi 30% dan 70%.

Pada akhir masa KSO, seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan Mitra KSO yang berkaitan dengan sarana atau jaringan baru dan semua pekerjaan yang sedang berjalan, persediaan, peralatan, material, rancangan, dan data sehubungan dengan proyek instalasi baru tambahan yang telah disetujui, yang belum selesai atau yang belum berhasil dalam uji laik operasi, harus dijual dan dialihkan kepada Perusahaan tanpa memerlukan tindakan lebih lanjut dari masing-masing pihak, cukup dengan Perusahaan melaksanakan pembayaran kepada Mitra KSO sebesar seratus Rupiah ditambah dengan: i.

nilai sekarang (net present value), jika ada, dari selisih lebih proyeksi bagian pendapatan Mitra KSO atas Pendapatan KSO yang Harus Dibagi, yang dihasilkan dari tambahan instalasi baru yang menjadi bagian dari sistem KSO pada tanggal penutupan, atas saldo selama masa pengembalian yang berlaku, dan

ii.

jumlah tertentu yang disepakati antara Perusahaan dan Mitra KSO sebagai penggantian yang wajar sehubungan dengan pengalihan tambahan instalasi baru yang belum selesai atau belum diuji. 103

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 51. KERJASAMA OPERASI (“KSO”) (lanjutan) Depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat sejak pertengahan tahun 1997 telah mempengaruhi kondisi keuangan Mitra KSO. Dalam menyikapi kondisi ekonomi tersebut, pada tanggal 5 Juni 1998, Perusahaan dan seluruh Mitra KSO telah menandatangani Kesepakatan Bersama (“Memorandum of Understanding”) untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian KSO, antara lain sebagai berikut: i.

Persentase pembagian pendapatan KSO yang Harus Dibagi untuk tahun 1998 dan 1999 menjadi masing-masing 10% dan 90% untuk Perusahaan dan Mitra KSO.

ii.

Jumlah minimum Satuan Sambungan Telepon (SST) yang harus dibangun oleh Mitra KSO sampai dengan tanggal 31 Maret 1999 disesuaikan menjadi 1.268.000 SST.

iii. Tingkat pertumbuhan MTR tidak melebihi 1% pada tahun 1998 dan 1,5% pada tahun 1999 untuk perjanjian KSO dengan Mitra yang memiliki faktor pertumbuhan MTR. iv.

Sejak tahun 1999, Pengeluaran Barang Modal Operasi (Operating Capital Expenditure) di setiap Unit KSO akan ditanggung oleh Perusahaan dan Mitra KSO secara proporsional berdasarkan pendapatan bersih tahun sebelumnya yang diperoleh dari Unit KSO yang bersangkutan.

v.

Pembatalan persyaratan untuk menempatkan bank garansi sehubungan dengan MTR.

Pada tahun 1998 dan 1999, Perusahaan telah menerapkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama tersebut. Sejak bulan Nopember 1999, Perusahaan dan Mitra KSO mulai melakukan negosiasi kembali beberapa ketentuan dalam perjanjian KSO sehubungan dengan perubahan keadaan dan daluarsanya ketentuan-ketentuan tertentu dalam Kesepakatan Bersama. Salah satunya adalah, sejak tanggal 1 Januari 2000, Perusahaan mengembalikan beberapa ketentuan yang dimuat dalam perjanjian KSO awal. KSO I Pada tahun 2002, Perusahaan dan pemegang saham Pramindo (Mitra KSO) mencapai kesepakatan di mana Perusahaan mengakuisisi 100% saham Pramindo dan memperoleh hak pengendalian atas operasional Unit KSO I (Catatan 5b). KSO III Mulai tanggal 31 Juli 2003, Perusahaan dan pemegang saham AWI (Mitra KSO) mencapai kesepakatan di mana Perusahaan mengakuisisi 100% saham AWI dan memperoleh hak pengendalian operasional Unit KSO III (Catatan 5c). KSO IV Penjualan KSO IV ke Indosat yang sebelumnya termasuk dalam transaksi kepemilikan silang (Catatan 3) telah dibatalkan. Meskipun demikian, Perusahaan telah menandatangani amandemen perjanjian KSO (Catatan 57b).

104

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 51. KERJASAMA OPERASI (“KSO”) (lanjutan) KSO VI Pada tahun 2001, Perusahaan dan pemegang saham Dayamitra (Mitra KSO) mencapai kesepakatan di mana Perusahaan mengakuisisi 90.32% saham Dayamitra dan memperoleh hak pengendalian operasional Unit KSO VI. Selanjutnya, Perusahaan telah menandatangani perjanjian opsi jual beli untuk sisa modal saham disetor Dayamitra sebesar 9.68% (Catatan 5a). KSO VII Perusahaan dan PT Bukaka Singtel International bermaksud melanjutkan skema KSO sesuai dengan perjanjian awal dengan beberapa proyek tambahan. MTR dan Pendapatan KSO yang Harus Dibagi bruto dari KSO-KSO yang tidak dikonsolidasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp2.769.530 juta dan Rp3.771.000 juta. 52. PERJANJIAN POLA BAGI HASIL Perusahaan mengadakan perjanjian dengan beberapa mitra usaha secara terpisah berdasarkan perjanjian Pola Bagi Hasil (“PBH”) yang dimaksudkan untuk membangun sambungan tidak bergerak, sambungan selular bergerak analog (analog mobil cellular lines) instalasi telepon umum kartu (termasuk pemeliharaannya), dan fasilitas pendukung telekomunikasi terkait. Pada tanggal 30 Juni 2004, Perusahaan memiliki 27 perjanjian PBH dengan 21 mitra usaha. Lokasi PBH paling banyak berada di Palembang, Pekanbaru, Jakarta dan Surabaya dengan periode penyelenggaraan antara 24 sampai dengan 172 bulan. Berdasarkan perjanjian PBH, mitra usaha menanggung biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan sarana telekomunikasi. Setelah pembangunan selesai, Perusahaan mengelola dan mengoperasikan sarana telekomunikasi tersebut dan menanggung beban perbaikan dan pemeliharaan selama masa bagi hasil. Secara hukum, mitra usaha adalah pemilik aktiva tetap yang dibangun mitra usaha selama masa bagi hasil. Pada akhir setiap masa bagi hasil, mitra usaha akan mengalihkan pemilikan atas sarana telekomunikasi tersebut kepada Perusahaan. Seluruh pendapatan yang diperoleh dari pelanggan untuk biaya pasang sambungan telepon menjadi hak mitra usaha sepenuhnya. Pendapatan dari pulsa telepon outgoing dan biaya bulanan pelanggan dibagi antara mitra usaha dan Perusahaan berdasarkan rasio tertentu yang telah disepakati. Perjanjian tambahan tertentu dibuat untuk pendapatan yang diperoleh dari telepon selular bergerak analog, sedangkan seluruh pendapatan dari pulsa internasional outgoing seluruhnya merupakan bagian Perusahaan. Pendapatan yang diperoleh dari telepon umum kartu selama masa bagi hasil dibagi berdasarkan porsi pembagian 60:40 (untuk keuntungan mitra usaha) berdasarkan jumlah pemakaian pulsa yang tercatat.

105

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 52. PERJANJIAN POLA BAGI HASIL (lanjutan) Nilai buku aktiva tetap PBH yang telah dialihakn menjadi aktiva yang dimiliki sendiri adalah sebesar Rp23.355 juta dan RpNil masing-masing pada tahun 2004 dan 2003 (Catatan 15). Sehubungan dengan amandemen perjanjian KSO IV dengan MGTI (investor KSO IV) tanggal 29 Januari 2004 yang mengubah mekanisme perubahan pola pembagian pendapatan Perusahaan menginterpretasikan substansi perubahan tersebut sebagai bentuk Bagi Hasil. 53. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI Berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, tarif penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi ditentukan oleh penyelenggara berdasarkan kategori dan struktur tarif, dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi tidak bergerak yang ditentukan oleh Pemerintah. Tarif Telepon Tidak Bergerak Tarif telepon tidak bergerak diterapkan atas akses dan pemakaian jaringan. Biaya akses terdiri dari biaya pasang yang dibebankan satu kali dan biaya bulanan pelanggan. Biaya pemakaian diukur dalam pulsa dan diklasifikasikan sebagai sambungan lokal atau jarak jauh. Besarnya tarif tergantung pada jarak percakapan, lama percakapan, waktu percakapan, hari kerja dan hari libur. Tarif untuk telepon tidak bergerak diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 12 tahun 2002 tanggal 29 Januari 2002 mengenai perubahan keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (“MPPT”) No. 79 tahun 1995 tentang metode untuk Penyesuaian Tarif Dasar atas Jasa Telekomunikasi Tidak Bergerak Dalam Negeri. Selanjutnya, Menteri Perhubungan menerbitkan Surat No. PK 304/1/3 PHB-2002 tanggal 29 Januari 2002 mengenai kenaikan tarif dasar jasa telepon tidak bergerak. Berdasarkan surat tersebut, kenaikan tarif telepon tidak bergerak dalam negeri selama tiga tahun adalah sebesar 45,49%. Rata-rata kenaikan tarif selama tahun 2002 adalah 15%. Kenaikan tersebut berlaku efektif sejak 1 Pebruari 2002. Untuk menindaklanjuti surat sebelumnya, Departemen Perhubungan mengeluarkan Surat No. PR. 304/2/4/PHB-2002 tanggal 17 Desember 2002 mengenai penyesuaian tarif telepon tidak bergerak dalam negeri yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2003. Namun dengan pertimbangan bahwa Badan Regulasi Telekomunikasi Independen (“BRTI”), yang menjadi prasyarat bagi diberlakukannya penyesuaian tarif, belum terbentuk, maka Departemen Perhubungan menunda penerapan penyesuaian tarif tersebut dengan mengeluarkan Surat Kementerian No. PR. 304/1/1/PHB-2003 tanggal 16 Januari 2003. Namun berdasarkan pengumuman Menteri Perhubungan No. PM2 tahun 2004, tanggal 30 Maret 2004, tentang pelaksanaan restrukturisasi sektor telekomunikasi, Perusahaan mulai 1 April 2004 memberlakukan penyesuaian tarif jasa telepon tidak bergerak (lokal, SLJJ dan abonemen). Abonemen mengalami kenaikan rata-rata sebesar 21% untuk seluruh segmen pelanggan, pemakaian lokal naik ratarata sebesar 28% per menit dan SLJJ rata-rata turun 10%.

106

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 53. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan) Tarif Telepon Selular Bergerak Tarif untuk penyelenggara selular ditetapkan berdasarkan Keputusan MPPT No. KM. 27/PR.301/ MPPT-98 tanggal 23 Pebruari 1998. Berdasarkan keputusan tersebut, tarif selular terdiri dari biaya aktivasi, biaya bulanan, dan biaya pemakaian. Tarif maksimum biaya aktivasi adalah Rp200.000 untuk setiap nomor pelanggan baru. Tarif maksimum untuk biaya bulanan adalah Rp65.000. Biaya pemakaian terdiri dari: a. Airtime Tarif dasar maksimal airtime yang dibebankan kepada pelanggan selular asal adalah sebesar Rp325 per menit. Beban kepada pelanggan selular dihitung sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Selular ke selular Selular ke PSTN PSTN ke selular Telepon kartu ke selular

: 2 kali tarif airtime : 1 kali tarif airtime : 1 kali tarif airtime : 1 kali tarif airtime ditambah 41% beban tambahan

b. Tarif pemakaian 1. Tarif pemakaian yang dibebankan kepada pelanggan selular yang melakukan panggilan ke pelanggan lain dengan menggunakan jaringan PSTN besarnya sama seperti tarif pemakaian yang berlaku untuk pelanggan PSTN. Untuk penggunaan jaringan PSTN lokal, tarifnya dihitung sebesar 50% dari tarif PSTN lokal yang berlaku. 2. Tarif pemakaian sambungan jarak jauh antara dua wilayah layanan penyedia jasa yang berbeda besarnya sama dengan tarif percakapan jarak jauh dalam negeri (“SLJJ”) yang berlaku untuk pelanggan PSTN. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 79 tahun 1998, tarif maksimum yang dikenakan kepada pelanggan prabayar tidak melebihi 140% tarif pelanggan pasca bayar pada jam sibuk. Tarif interkoneksi Tarif interkoneksi mengatur pembagian pendapatan interkoneksi antara Perusahaan dan operator selular lainnya. Tarif interkoneksi yang berlaku saat ini diatur berdasarkan Keputusan MPPT No. KM. 46/PR.301/MPPT-98 (KM. 46 tahun 1998) tanggal 27 Pebruari 1998 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 April 1998 dan selanjutnya disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 37 tahun 1999 tanggal 11 Juni 1999 (“KM. 37 tahun 1999”).

107

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 53. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan) Tarif interkoneksi (lanjutan) i.

Interkoneksi internasional dengan PSTN dan jaringan telekomunikasi selular Berdasarkan KM. 37 tahun 1999, efektif sejak tanggal 1 Desember 1998, tarif interkoneksi internasional dihitung dengan menerapkan tarif berikut atas jumlah panggilan yang berhasil dilakukan dari luar negeri (incoming) dan ke luar negeri (outgoing) melalui jaringan Perusahaan: Tarif Beban akses Beban pemakaian Universal Service Obligation (USO)

Rp850 per panggilan Rp550 per menit percakapan Rp750 per panggilan

ii. Interkoneksi selular bergerak dan selular tidak bergerak dengan PSTN Berdasarkan KM. 46 tahun 1998, tarif interkoneksi selular dengan PSTN adalah sebagai berikut: 1.

Percakapan Lokal Untuk percakapan lokal dari jaringan selular bergerak ke PSTN, operator selular membayar Perusahaan sebesar 50% dari tarif percakapan lokal yang berlaku. Untuk percakapan lokal dari PSTN ke jaringan selular, Perusahaan membebankan tarif percakapan lokal yang berlaku ditambah beban airtime kepada pelanggannya, dan membayarkan beban airtime operator selular.

2.

Percakapan Jarak Jauh Dalam Negeri KM. 46 tahun 1998 mengatur mengenai tarif yang bervariasi di antara penyelenggara panggilan jarak jauh, tergantung pada rute dan jaringan jarak jauh yang digunakan. Berdasarkan keputusan tersebut, untuk percakapan jarak jauh yang berasal dari PSTN, Perusahaan berhak memperoleh sebagian dari tarif percakapan jarak jauh yang berlaku, dengan proporsi berkisar mulai 40% dari tarif, dalam hal seluruh percakapan jarak jauh tersebut diselenggarakan oleh operator selular dan panggilan diteruskan ke operator lainnya, dan sampai dengan 85% dari tarif, dalam hal seluruh percakapan jarak jauh tersebut diselenggarakan oleh PSTN. Untuk percakapan jarak jauh yang berasal dari operator selular, Perusahaan berhak memperoleh sebagian dari tarif percakapan jarak jauh yang berlaku, yang berkisar mulai 25% dari tarif, dalam hal seluruh percakapan jarak jauh tersebut diselenggarakan oleh operator selular dan panggilan tersebut diteruskan ke pelanggan selular, dan sampai dengan 85% dari tarif, dalam hal seluruh percakapan jarak jauh tersebut diselenggarakan oleh PSTN dan panggilan diteruskan ke pelanggan PSTN.

108

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 53. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan) Tarif interkoneksi (lanjutan) ii. Interkoneksi selular bergerak dan selular tidak bergerak dengan PSTN (lanjutan) 2.

Percakapan Jarak Jauh Dalam Negeri (lanjutan) Tarif interkoneksi dengan jaringan satelit bergerak (“STBSAT”) ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan dan penyelenggara STBSAT dengan mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 30 tahun 2000 tentang Tarif Jasa Telekomunikasi Personal Bergerak Global melalui Satelit Garuda tanggal 29 Maret 2000. Tarif interkoneksi yang diberlakukan adalah tarif tetap per menit. Tarif interkoneksi dengan jaringan selular bergerak, termasuk USO, ditentukan berdasarkan lama percakapan. Beban akses dan beban pemakaian untuk trafik interkoneksi telekomunikasi internasional dengan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh lebih dari satu penyelenggara domestik, dibagi secara proporsional untuk setiap penyelenggara yang terlibat, dengan proporsi yang ditentukan oleh MPPT. Tarif interkoneksi antara jaringan tanpa kabel tidak bergerak dengan PSTN dan antara PSTN dengan PSTN diatur dalam Surat MPPT No. KU.506/1/1/MPPT-97 tanggal 2 Januari 1997 dan No. KU.506/4/6/MPPT-97 tanggal 21 Juli 1997. Saat ini, Ratelindo merupakan satu-satunya operator jaringan tanpa kabel tidak bergerak selain Perusahaan, PT Batam Bintan Telekomunikasi (BBT) merupakan satu-satunya operator PSTN. Untuk interkoneksi tanpa kabel tidak bergerak dengan PSTN dan antara BBT dengan PSTN, dasar “sender-keeps-all” diterapkan untuk percakapan lokal. Untuk percakapan jarak jauh dalam negeri yang berasal dari jaringan Ratelindo dan melalui PSTN, Perusahaan menerima 35% dari pendapatan Ratelindo untuk percakapan tersebut. Untuk percakapan jarak jauh dalam negeri yang berasal dari PSTN, Perusahaan memperoleh 65% dari pendapatan atas percakapan tersebut. Untuk panggilan jarak jauh dari dan ke BBT, Perusahaan menerima 75% dari pendapatan, sementara BBT menerima sisanya (25%).

iii. Interkoneksi selular bergerak dengan penyelenggara selular bergerak lainnya Berdasarkan KM. 46 tahun 1998, tarif interkoneksi selular bergerak dengan penyelenggara selular bergerak lainnya adalah sebagai berikut: 1.

Percakapan Lokal Untuk percakapan lokal yang berasal dari jaringan telekomunikasi selular ke jaringan telekomunikasi selular lainnya, operator selular asal membayar beban airtime kepada operator selular tujuan. Jika panggilan dilakukan melalui PSTN, operator selular membayar operator PSTN 50% dari tarif percakapan lokal yang berlaku.

109

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 53. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan) Tarif Interkoneksi (lanjutan) iii. Interkoneksi selular bergerak dengan penyelenggara selular bergerak lainnya (lanjutan) 2.

Percakapan Jarak Jauh Dalam Negeri Untuk percakapan jarak jauh yang berasal dari jaringan telekomunikasi selular, operator selular berhak memperoleh sebagian dari tarif percakapan jarak jauh yang berlaku, dengan proporsi yang berkisar mulai 15% dari tarif, dalam hal seluruh percakapan jarak jauh tidak diselenggarakan oleh operator selular tersebut, sampai dengan 60% dari tarif, dalam hal seluruh percakapan jarak jauh diselenggarakan oleh operator selular tersebut dan panggilan diteruskan ke operator selular lainnya, atau sampai dengan 75% dari tarif jika panggilan diteruskan ke operator selular yang sama.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, pada tanggal 31 Mei 2001, Menteri Perhubungan telah mengeluarkan Keputusan No. KM. 20 tahun 2001 mengenai Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan KM.21 tahun 2001 mengenai Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang berlaku efektif sejak tanggal keputusan. Selanjutnya, Menteri Perhubungan mengeluarkan Surat Keputusan No. KM. 84 tahun 2002 mengenai Proses Kliring Trafik Telekomunikasi. Tarif Wartel Perusahaan berhak memperoleh 70% dari tarif telepon berdasarkan Keputusan Direktur Operasional dan Pemasaran No. KD 01/HK220/OPSAR-33/2002 tanggal 16 Januari 2002 yang berlaku efektif sejak 16 Pebruari 2002. Keputusan ini mengatur perubahan perjanjian antara Telkom dan penyelenggara Wartel, yaitu dari pembagian pendapatan berdasarkan komisi menjadi kesepakatan pembebanan biaya pemakaian (pulsa). Pada tanggal 7 Agustus 2002, Menteri Perhubungan mengeluarkan Keputusan Menteri No. KM. 46 tahun 2002 mengenai penyelenggaraan jasa wartel. Keputusan ini mengatur bahwa Perusahaan berhak memperoleh maksimum 70% dari tarif dasar wartel atas percakapan dalam negeri dan maksimum 92% dari tarif dasar wartel atas percakapan internasional.

110

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 54. IKATAN a. Pengeluaran Barang Modal Pada tanggal 30 Juni 2004, jumlah ikatan pengeluaran barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan dan instalasi peralatan sentral telepon, peralatan transmisi, dan jaringan kabel, adalah sebagai berikut: Jumlah dalam Valuta Asing (dalam ribuan) Setara Rupiah Valuta

Rupiah Dolar Amerika Serikat Jumlah

520.370

5.918.158 4.894.080 10.812.238

Termasuk dalam jumlah di atas adalah perjanjian-perjanjian signifikan berikut: (i)

Perjanjian Pengadaan Pada bulan September 2001, Telkomsel mengadakan perjanjian kerjasama dengan tiga pemasok ketiganya disebut sebagai ”Strategic Partners” yaitu Motorola, Inc., Ericsson Radio A.B., dan Siemens Aktiengesellschaft (AG), dan satu Strategic Supplier (Nokia Oyj.); yang selanjutnya disebut ”Strategic Partners” untuk pengadaan peralatan dan jasa terkait. Sehubungan dengan perjanjian dengan pemasok-pemasok tersebut, pengadaan akan dilakukan berdasarkan Notification to Proceed (”NTP”), rencana pengadaan antara Telkomsel dengan pemasok untuk 18 bulan mendatang dibagi menjadi enam-periode triwulanan, yang sesuai dengan penerbitan Execution Orders (EO) triwulanan. Nilai keseluruhan EO dapat lebih tinggi atau lebih rendah namun tidak kurang dari 75% nilai dalam NTP. Perjanjian kerjasama tersebut berlaku efektif sejak tanggal pelaksanaan oleh masing-masing pihak untuk periode tiga tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama untuk periode tambahan maksimum dua tahun. Perjanjian pengadaan (impor) Telkomsel dengan Motorola dan Nokia Oyj dilakukan dengan menggunakan Fasilitas Letter of Credit (LC) dari Citibank N.A dan Deutsche Bank (yang daluarsa di tahun 2003). Perjanjian pengadaan Telkomsel dengan PT Ericsson Indonesia dan Siemens AG dilakukan dengan menggunakan fasilitas kredit dari Citibank Internasional plc (Catatan 26b). Telkomsel tidak memberikan jaminan atas pinjaman, wesel bayar bergaransi atau fasilitas kredit lainnya. Persyaratan berbagai perjanjian dengan kreditur dan penyandang dana Telkomsel termasuk sejumlah penempatan dan penempatan negatif, keuangan dan covenant lainnya yang harus dipenuhi, termasuk pembatasan tertentu terhadap dividen dan pembagian laba lainnya. Persyaratan perjanjian yang terkait juga mengandung klausul default dan cross default. Manajemen tidak melihat adanya pelanggaran terhadap persyaratan-persyaratan tersebut dan tidak memprediksi terjadinya pelanggaran di masa yang akan datang. 111

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 54. IKATAN (lanjutan) a. Pengeluaran Barang Modal (lanjutan) (ii) Pengadaan Satelit TELKOM-2 Berdasarkan Perjanjian No.K.TEL.191/HK.810/UTA-00/2002 tanggal 24 Oktober 2002, yang telah diubah pada tanggal 15 Desember 2003, Perusahaan dan Orbital Science Corporation (“Kontraktor”) menyetujui pengadaan satelit TELKOM-2. Biaya pengadaan sebesar US$73.140.322 diharapkan akan dilunasi pada bulan Januari 2005. Perjanjian ini juga mencakup penyisihan (yang dapat dikembalikan) sebesar US$4.338.292 untuk setiap transponder yang memiliki kemampuan komunikasi di bawah 3dB dan yang tidak dapat diperbaiki dengan penggantian transponder cadangan. (iii)

Peluncuran Satelit TELKOM-2 Pada tanggal 8 Nopember 2002, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama dengan ARIANESPACE S.A. untuk peluncuran satelit TELKOM-2 antara tanggal 1 Nopember 2004 dan 31 Januari 2005. Penyelesaian pembayaran sebesar US$62.880.000 diestimasikan pada bulan September 2004.

(iv)

Perjanjian Pengadaan CDMA dengan Konsorsium Samsung Pada tanggal 9 Oktober 2002, Perusahaan menandatangani Kontrak Pesanan Pembelian Awal (“Initial Purchase Order Contract”) CDMA 2000-IX dengan Konsorsium Samsung untuk pengadaan Base Station Subsystem (“BSS”) di Divisi Regional II, dan pada tanggal 23 Desember 2002, Perusahaan menandatangani Perjanjian Induk Kemitraan Pengadaan (“MPPA”) untuk perencanaan, produksi, penyerahan, dan pembangunan 1,6 juta sambungan dan juga perjanjian penyediaan jasa (“service level agreement”). MPPA antara Perusahaan dan Samsung meliputi pembangunan 1.656.300 sambungan Network and Switching Subsystem (“NSS”) untuk lingkup nasional dan 802.000 sambungan BSS untuk Divisi Regional III, IV, V, VI, dan VII dengan harga sebesar US$116 per sambungan BSS dan US$34 per sambungan NSS. Proyek ini akan didanai sebagian oleh The Export-Import Bank of Korea sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman tanggal 27 Agustus 2003. Jumlah fasilitas pinjaman tersebut sebesar US$123.965.000 dan tersedia sejak tanggal perjanjian sampai dengan April 2006 (Catatan 54i).

(v)

Perjanjian Pengadaan CDMA dengan Konsorsium Ericsson CDMA Perusahaan dan Konsorsium Ericsson CDMA juga telah menandatangani Perjanjian Induk Kemitraan Pengadaan (“MPPA”) pada tanggal 23 Desember 2002. MPPA tersebut meliputi pembangunan 631.800 sambungan BSS dengan harga sebesar US$116 per sambungan. MPPA tersebut merupakan bagian dari perencanaan, produksi, penyerahan, dan pembangunan 1,6 juta sambungan CDMA dan juga perjanjian jasa pelayanan (“service level agreement”).

112

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 54. IKATAN (lanjutan) a. Pengeluaran Barang Modal (lanjutan) (vi)

Perjanjian Pengadaan CDMA dengan Konsorsium Ericsson CDMA (lanjutan) Berdasarkan MPPA tersebut, pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan jaringan akan dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu 42 bulan (enam bulan setelah akhir tahun fiskal 2005).

(vii)

Perjanjian Kemitraan Pembangunan dan Pengadaan HP Backbone di Sumatera Pada tanggal 30 Nopember 2001, Perusahaan menandatangani perjanjian kemitraan dengan konsorsium yang terdiri dari PT Pirelli Cables Indonesia dan PT Siemens Indonesia untuk pembangunan dan pengadaan jaringan HP backbone di Sumatera. Perjanjian ini berlaku efektif sejak 10 Juni 2002. Lingkup pekerjaan meliputi penyediaan kabel serat optik, termasuk peralatan transmisi dan sistem manajemen jaringan. Perusahaan berkewajiban untuk membayar kurang lebih US$46.322.629 dan Rp172.690 juta. Pada tanggal 12 Juni 2003, kedua belah pihak setuju untuk melakukan perubahan atas perjanjian ini untuk mencerminkan tambahan pekerjaan yang dilakukan oleh konsorsium senilai US$2.830.086 dan Rp1.699 juta.

(viii) Perjanjian Kemitraan Pengembangan PSTN Regional Junction untuk Divisi Regional V (Jawa Timur) Pada tanggal 5 Desember 2001, Perusahaan menandatangani perjanjian kemitraan dengan konsorsium yang terdiri dari Sumitomo Corporation, NEC Corporation dan PT Nasio Karya Pratama untuk pengembangan “high quality PSTN Regional Junction” untuk Divisi Regional V (Jawa Timur). Lingkup pekerjaan termasuk pengembangan sistem transmisi SDH dan pengadaan kabel serat optik, serta peralatan terkait lainnya. Perusahaan berkewajiban untuk membayar kurang lebih JP¥3.670.938.358 dan Rp125.464 juta (termasuk pajak pertambahan nilai). Pihak-pihak tersebut setuju untuk menambah rekanan konsorsium, PT Communication Cable Systems Indonesia, pada tanggal 27 September 2002. Sehubungan dengan perubahan perjanjian kemitraan pada tanggal 11 Desember 2003, pihakpihak tersebut juga menyetujui perubahan nilai kontrak menjadi sebesar JP¥1.258.833.916 dan Rp188.788 juta (tidak termasuk pajak pertambahan nilai). Jumlah tersebut akan dibayar pada triwulan ketiga tahun 2004. (ix)

Kontrak Pengadaan Jaringan Kabel Thailand – Indonesia – Singapura (TIS) Pada tanggal 27 Nopember 2002, Perusahaan menandatangani kontrak pengadaan dengan NEC Corporation, Communication Authority of Thailand (“CAT”), dan Singapore Telecommunications Limited (“SingTel”), dimana NEC Corporation setuju untuk membangun jaringan serat optik bawah laut yang menghubungkan Thailand, Indonesia, dan Singapura. Berdasarkan syarat-syarat dalam perjanjian tersebut, Perusahaan, SingTel, dan CAT akan memberikan kontribusi yang sama untuk pembayaran sebesar US$32.680.000 (termasuk pajak pertambahan nilai). Jumlah tersebut akan dibayar pada triwulan terakhir tahun 2004. 113

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 54. IKATAN (lanjutan) b. Perjanjian Transaksi Derivatif Telkomsel membeli peralatan dari beberapa negara, sehingga rentan terhadap pergerakan kurs valuta asing. Pada tahun 2003, Telkomsel mengadakan kontrak forward kurs valuta asing dengan Deutsche Bank (DB) dan Standard Chartered Bank (SCB) untuk mengantisipasi risiko kurs valuta asing yang terkait dengan pembelian dalam valuta asing. Tujuan utama kegiatan lindung nilai atas kurs valuta asing yang dilakukan Telkomsel adalah untuk mengantisipasi ketidakstabilan yang terkait dengan pembelian peralatan dan aktiva lainnya dengan valuta asing dalam aktivitas bisnis normalnya. Kontrak yang masih berlangsung tersebut dijadualkan akan diselesaikan pada tanggal 20 Juli 2004. Jumlah keseluruhan forward kurs valuta asing yang dilakukan Telkomsel pada tahun 2003 adalah sebagai berikut:

DB SCB Jumlah

US$ (nilai penuh)

EUR (nilai penuh)

80.000.000 12.000.000 92.000.000

6.000.000 18.000.000 24.000.000

Pada tanggal 30 Juni 2004, seluruh kontrak forward dengan SCB telah diselesaikan. Kontrak yang masih berlaku dengan DB adalah sejumlah EUR 1 juta. Piutang sebesar Rp941 juta untuk mencerminkan laba dari selisih antara kurs kontrak dengan kurs akhir bulan disajikan dalam Neraca, sebagai bagian “Pendapatan yang masih harus diterima”. Pada tahun 2002, Telkomsel mengadakan dua perjanjian fasilitas derivatif dengan Bank Mandiri dan HSBC dengan tujuan untuk lindung nilai kewajiban Perusahaan dalam valuta asing dan kewajiban transaksi kepemilikan silang masing-masing sebesar US$120.000.000 dan US$1.000.000. Perjanjian dengan Bank Mandiri diperpanjang hinggal 4 April 2004, sedangkan perjanjian dengan HSBC diperpanjang hingga 31 Agustus 2004. Perusahaan belum menggunakan kedua fasilitas derivatif ini.

114

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 54. IKATAN (lanjutan) c. MPPA dengan PT INTI Perusahaan dan PT INTI menandatangani MPPA pada tanggal 26 Agustus 2003 di mana PT INTI ditunjuk untuk membangun jaringan akses fixed wireless CDMA dan mengintegrasikan jaringan tersebut dengan jaringan yang dimiliki Perusahaan serta semua jasa terkait di wilayah Jawa Barat dan Banten. Berdasarkan syarat-syarat dalam perjanjian, PT INTI harus menyerahkan sistem CDMA 2000 IX dalam jangka waktu tiga puluh empat bulan sejak 26 Agustus 2003 dan akan menerima pembayaran sebesar US$22.856.791 dan Rp61.408 juta (termasuk pajak pertambahan nilai). PT INTI akan melakukan pemeliharaan sistem CDMA 2000 IX sesuai dengan Service Level Agreement dengan tanggal yang sama dan menerima pembayaran tahunan sebesar US$2.305.000. d.

MPPA dengan Motorola Pada tanggal 24 Maret 2003, Perusahaan menandatangani Perjanjian Induk Kemitraan Pengadaan (MPPA) dengan Motorola, Inc. Berdasarkan perjanjian tersebut, Motorola berkewajiban untuk melaksanakan dan bersama-sama bertanggung jawab atas perkiraan permintaan dan bertanggung jawab secara tunggal atas survey, desain, pengembangan, produksi, penyerahan, penyediaan, instalasi, integrasi dan pengawasan jaringan, termasuk semua manajemen proyek, pelatihan dan layanan terkait lainnya yang berkaitan dengan “Program T-21”. MPPA tersebut meliputi 222.500 jalur BSS (sistem radio) untuk Divre I Sumatera senilai kurang lebih US$20.686.855 juta dan Rp61.268 juta. Harga yang disepakati tidak termasuk perjanjian tingkat pelayanan, pelatihan untuk staf teknik dan dokumentasi. Sistem jaringan ini akan menggunakan NSS Samsung sesuai dengan perjanjian tanggal 23 Desember 2002 (Catatan 54a(v)). Perjanjian tersebut berlaku hingga pertengahan tahun 2006.

e.

Perjanjian Kerjasama dengan Konsorsium Siemens Pada tanggal 24 September 2003, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan suatu konsorsium yang dipimpin oleh Siemens AG untuk pengembangan, pengadaan, dan pembangunan jaringan transmisi backbone di Kalimantan dan Sulawesi, termasuk sistem manajemen dan penyediaan jasa pemeliharaan yang berkaitan dengan jaringan ini. Anggota lain konsorsium ini termasuk PT Siemens Indonesia, PT Lembaga Elektronik Indonesia dan Corning Cable System GmbH & Co.KG. Kewajiban Perusahaan untuk kerjasama pengadaan jaringan serat optik ini adalah sebesar kurang lebih US$3.776.269 ditambah Rp74.021 juta untuk jaringan yang berlokasi di Kalimantan dan sebesar kurang lebih US$3.815.295 ditambah Rp70.733 juta untuk jaringan yang berlokasi di Sulawesi.

f.

Perjanjian Metro Junction dan Optical Network Access untuk Divisi Regional III dengan PT INTI Pada tanggal 12 Nopember 2003, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT INTI untuk pembangunan dan pengadaan jaringan serat optik, dan juga sistem manajemen jaringan serta jasa dan peralatan terkait lainnya untuk Divre III (Jawa Barat). Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan harus membayar PT INTI sebesar kurang lebih US$6.479.992 dan Rp112.427 juta.

115

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 54. IKATAN (lanjutan) g.

Perjanjian Pengadaan Sistem Softswitch Class 4 dengan konsorsium yang dipimpin SanteraOlex Pada tanggal 18 Desember 2003, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan suatu konsorsium yang dipimpin oleh Santera-Olex untuk pembangunan dan pengadaan sistem softswitch (class 4) dan pengembangan kapasitas sentral di sistem sentral yang telah ada di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Berdasarkan syarat-syarat dalam perjanjian, Perusahaan harus membayar sebesar kurang lebih US$4.050.510 dan Rp2.457 juta pada triwulan ketiga tahun 2004.

h.

Perjanjian Pinjaman dengan Bukopin untuk Junction Project Divre V Pada tanggal 21 Juni 2002, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan suatu konsorsium bank senilai Rp400.000 juta untuk membiayai Junction Project Divre V. Bukopin, yang bertindak sebagai agen fasilitas, mengenakan bunga sebesar 19,5% untuk tahun pertama penandatanganan perjanjian dan bunga rata-rata deposito triwulanan ditambah 4% untuk tahuntahun selanjutnya. Jangka waktu penarikan adalah 19 bulan sejak penandatanganan perjanjian pinjaman dengan 14 kali pembayaran triwulanan terhitung sejak April 2004. Fasilitas pinjaman dijamin dengan peralatan proyek, dengan nilai tidak kurang dari Rp500.000 juta. Berdasarkan perubahan terhadap perjanjian pinjaman pada tanggal 4 April 2003, fasilitas pinjaman dikurangi menjadi Rp150.000 juta. Jangka waktu penarikan dubah menjadi 18 bulan sejak tanggal penandatanganan perubahan. Jadual pembayaran dalam 14 kali angsuran triwulanan sejak tanggal 21 Mei 2004 dan berakhir pada tanggal 21 Juni 2007. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2004, Perusahaan belum menggunakan fasilitas tersebut.

i.

Perjanjian Pinjaman dengan The Export-Import Bank of Korea Pada tanggal 27 Agustus 2003, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan the Export-Import Bank of Korea senilai US$123.965.000. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai pengadaan CDMA dengan Konsorsium Samsung (Catatan 54a(v)) maksimum sebesar US$123.965.000 dan akan tersedia hingga April 2006. Pokok pinjaman dan bunga akan dibayar dalam 10 kali angsuran semesteran setiap tanggal 30 Juni dan 30 Desember.

j.

Pada bulan Desember 2003, Napsindo mengadakan perjanjian dengan Indosat berkaitan dengan pemasangan kabel sambungan internasional fiber optik dari Jakarta ke Hongkong. Napsindo akan membayar jumlah tetap sebesar US$100.000 dan 30% dari pendapatan kepada Indosat. Napsindo juga mengadakan kontrak penjualan VSAT dengan PT Pundi Karya Abadi dengan nilai kontrak sejumlah US$120.000 (termasuk pajak pertambahan nilai).

116

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 55. KONTINJENSI a. SEC mensyaratkan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan pada Form 20-F harus diserahkan dalam jangka waktu enam bulan setelah tanggal neraca. Berkaitan dengan hal tersebut, Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan konsolidasian tahun 2002 pada tanggal 31 Maret 2003 dan menyampaikan Laporan Tahunan pada Form 20-F kepada SEC pada tanggal 17 April 2003. Pada bulan Mei 2003, SEC menginformasikan Perusahaan bahwa laporan keuangan konsolidasian tahun 2002 yang telah disampaikan dianggap belum diaudit karena kantor akuntan publik yang ditunjuk sebelumnya untuk melakukan audit tahun 2002 dinilai tidak memenuhi persyaratan SEC. Karena proses penunjukan auditor yang memenuhi persyaratan SEC memakan waktu cukup lama maka KAP Drs. Haryanto Sahari & Rekan (sebelumnya disebut “KAP Drs. Hadi Sutanto & Rekan”), anggota dari PricewaterhouseCoopers di Indonesia, baru melakukan pekerjaan mereka pada bulan Juli 2003. Sebagai akibatnya Perusahaan tidak dapat memenuhi tenggat waktu yang telah diberikan pada tanggal 30 Juni 2003 untuk menyampaikan Laporan Tahunan pada Form 20-F sesuai ketentuan SEC. Karena Laporan Tahunan yang sebelumnya dianggap belum diaudit serta kenyataan bahwa Laporan Tahunan disampaikan setelah tenggat waktu tanggal 30 Juni 2003, Perusahaan mungkin akan mendapatkan sanksi dari SEC berdasarkan perundang-undangan sekuritas Amerika Serikat dan kewajiban hukum lainnya dan menghadapi konsekuensi terburuk seperti delisting ADS dari Bursa Efek New York (New York Stock Exchange). Lebih lanjut, staf SEC mengeluarkan press release dengan menyatakan bahwa Perusahaan menerbitkan dan menyampaikan Form 6-K pada bulan Mei 2003 kepada SEC sebagai laporan yang “grossly understating the nature and severity of the staff’s concerns” mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penyampaian Laporan Tahunan Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan. Press release tersebut dapat menjadi dasar tindakan pemberian sanksi oleh SEC dan kewajiban hukum lainnya. Pada saat ini Perusahaan tidak dapat memprediksi kemungkinan atau dampak buruk pemberian sanksi oleh SEC atau kewajiban hukum lainnya atau konsekuensi negatif lainnya. b. Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan telah menjadi tergugat dalam berbagai kasus hukum. Berdasarkan estimasi manajemen mengenai penyelesaian dari kasus-kasus tersebut, Perusahaan telah mencadangkan beban litigasi sebesar Rp35.809 juta pada tanggal 30 Juni 2004. c.

Sehubungan dengan audit ulang laporan keuangan Perusahaan untuk tahun 2002, auditor terdahulu, KAP Eddy Pianto mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan terhadap KAP Drs. Haryanto Sahari & Rekan (sebelumnya disebut “KAP Drs. Hadi Sutanto & Rekan”) (auditor Perusahaan untuk audit ulang laporan keuangan tahun 2002), Perusahaan, KAP Hans Tuanakotta Mustofa dan Halim (sebelumnya disebut KAP Hans Tuanakotta & Mustafa) (auditor Perusahaan tahun 2001) dan Badan Pengawas Pasar Modal ”BAPEPAM”, (bersama-sama disebut “tergugat”) menuntut bahwa Tergugat, dengan adanya audit ulang laporan keuangan Perusahaan tahun 2002, telah berkonspirasi untuk bersama-sama merugikan KAP Eddy Pianto, merusak reputasi KAP Eddy Pianto dalam profesi akuntan publik. KAP Eddy Pianto menuntut kompensasi sebesar Rp7.840 miliar dari Perusahaan dan tergugat lainnya. Proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut tidak berhasil dan Perusahaan dijadualkan untuk menyampaikan secara formal tanggapan atas tuntutan tersebut. Penyelesaian dari sengketa tersebut saat ini belum bisa ditentukan.

117

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 55. KONTINJENSI (lanjutan) d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini sedang melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan tuduhan praktek bisnis yang tidak sehat dalam pemberian jasa telekomunikasi internasional, yang apabila terbukti melanggar pasal 15, 19 dan 25 Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Praktek Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat. Pelanggaran atas Undangundang ini akan dikenai denda antara Rp5.000 juta sampai dengan Rp100.000 juta. Pada tanggal 30 Juni 2004, Perusahaan tidak mencatat penyisihan karena Perusahaan tidak bisa memperkirakan hasil akhir dari masalah ini. e.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2004, Perusahaan diajukan sebagai tergugat dalam berbagai permasalahan hukum sehubungan dengan kepemilikan tanah dan jasa telekomunikasi. Perusahaan tidak mencadangkan rugi kontinjensi dari sengketa tersebut, karena masih adanya ketidakpastian dan jumlah yang diperkirakan tidak material.

f.

Pada tanggal 30 Maret 2004, Menteri Perhubungan mengeluarkan pengumuman No. PM.2 tahun 2004 mengenai Implementasi Restrukturisasi Sektor Telekomunikasi yang diantaranya memberikan kompensasi atas pencabutan hak eksklusif. Pemerintah akan membayar kepada Telkom (termasuk mitra KSO) sejumlah Rp478.000 juta setelah dipotong pajak dan Indosat akan membayar kepada Pemerintah sejumlah Rp178.000 juta setelah dipotong pajak. Sampai saat ini jadwal pembayaran tersebut masih belum ditentukan.

118

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 56. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM VALUTA ASING Saldo aktiva dan kewajiban moneter dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

2004 Valuta asing Setara (dalam ribuan) Rupiah AKTIVA Kas dan setara kas Dolar Amerika Serikat Euro Yen Jepang Investasi jangka pendek Dolar Amerika Serikat Piutang usaha Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Dolar Amerika Serikat Pihak ketiga Dolar Amerika Serikat Piutang lain-lain Dolar Amerika Serikat Franc Perancis Gulden Belanda Aktiva lancar lainnya Dolar Amerika Serikat Uang muka dan aktiva tidak lancar lainnya Dolar Amerika Serikat

Rekening escrow Dolar Amerika Serikat Jumlah Aktiva

2003 Valuta asing Setara (dalam ribuan) Rupiah

89.948 39.681 1.689

846.480 451.743 145

184.423 18.606 266

1.525.419 175.957 18

-

-

2.000

16.540

12.801

119.644

7.630

63.097

8.452

79.242

1.571

12.989

190.654 4.466 756

1.768.398 5.447 2.745

66.491 4.466 756

1.808 4.966 2.745

5.792

51.855

8.978

74.247

20.575

189.689

20.878

172.664

70.875

624.298 4.139.686

34.519

285.473 2.335.923

119

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 56. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM VALUTA ASING (lanjutan)

2004 Valuta asing (dalam ribuan) Kewajiban Hutang usaha Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Dolar Amerika Serikat Poundsterling Inggris Dolar Australia Dolar Singapura Yen Jepang Euro Pihak ketiga Dolar Amerika Serikat Euro Poundsterling Inggris Yen Jepang Dolar Singapura Hutang lain-lain Dolar Amerika Serikat Biaya yang masih harus dibayar Dolar Amerika Serikat Yen Jepang Dolar Singapura Poundsterling Inggris Franc Prancis Gulden Belanda Euro Hutang jangka pendek Pihak ketiga Dolar Amerika Serikat Uang titipan Dolar Amerika Serikat Poundsterling Inggris Euro Yen Jepang

2003 Valuta asing (dalam ribuan)

Setara Rupiah

Setara Rupiah

77.410 27 266 1.009

728.105 151 23 11.491

14.044 160 20 662

116.260 2.181 111 6.269

48.772 342 88 265

458.681 3.899 1.495 23

24.599 344.303 64 265.976 26

203.683 3.260 878 18.363 120

-

-

32

267

33.243 25.056 1.299 46 710 482 331

308.904 2.170 7.125 780 899 1.815 592.452

37.720 13.101 37.511 710 482 32.384

312.516 904 511 792 1.598 306.645

82.254

773.528

-

-

45.972 12.549 -

432.367 143.079 -

45.882 1 12.549 25.040

379.408 36 1.118.826 1.729

120

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 56. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM VALUTA ASING (lanjutan) 2004 Valuta asing Setara (dalam ribuan) Rupiah K ew ajiban (lanjutan) Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Dolar Amerika Serikat 136.234 Euro 18.924 Yen Jepang 758.963 Hutang jangka panjang Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Dolar Amerika Serikat 633.865 Euro 56.399 Yen Jepang 16.482.995 Jumlah K ewajiban K ewajiban Bersih

1.281.392 215.511 65.577

5.962.631 642.271 1.424.185 13.058.554 (8.918.868)

2003 Valuta asing Setara (dalam ribuan) Rupiah

89.614 12.011 431.856

487.519 16.528 17.210.861

741.999 117.575 30.230

4.037.406 156.502 1.188.243 8.746.312 (6.410.389)

57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (”GAAP Indo”) yang dalam hal tertentu berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat (”U.S. GAAP”). Perbedaan-perbedaan tersebut dan dampaknya terhadap laba bersih dan ekuitas dijelaskan di bawah ini: (1) Penjelasan perbedaan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan U.S. GAAP

a.

Manfaat pensiun Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, manfaat pensiun diakui sebagai kewajiban jika beberapa kriteria tertentu terpenuhi (misalnya, perusahaan menunjukkan komitmen yang kuat untuk membayar manfaat pensiun yang ditawarkan kepada karyawan yang bersedia mengundurkan diri secara sukarela). Berdasarkan U.S. GAAP, kewajiban manfaat pensiun diakui pada saat karyawan menerima tawaran tersebut dan jumlahnya dapat diestimasi secara memadai. 121

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (1) Penjelasan perbedaan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan)

b.

Selisih kurs atas aktiva dalam pembangunan Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, selisih kurs yang timbul dari pinjaman yang digunakan untuk membiayai pembangunan aktiva tetap dikapitalisasi. Kapitalisasi selisih kurs dihentikan pada saat pembangunan aktiva tertentu yang memenuhi syarat (qualifying asset) secara substansial selesai dan aktiva yang dibangun siap untuk digunakan sesuai tujuannya. Berdasarkan U.S. GAAP, selisih kurs demikian harus dibebankan laba rugi tahun berjalan.

c.

Bunga yang dikapitalisasi ke aktiva dalam pembangunan Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, aktiva tertentu yang memenuhi syarat adalah aktiva yang membutuhkan waktu yang cukup lama sampai siap digunakan atau dijual, yaitu minimum 12 bulan. Dalam hal pembangunan aktiva yang memenuhi syarat dibiayai dari pinjaman yang secara khusus untuk tujuan tersebut, biaya bunga yang dapat dikapitalisasi adalah biaya bunga aktual dari pinjaman tersebut selama periode konstruksi dikurangi dengan pendapatan bunga yang diperoleh dari penyertaan sementara atas dana hasil pinjaman yang belum digunakan. Berdasarkan U.S. GAAP, tidak ada batasan jangka waktu pembangunan mengenai beban bunga yang dapat dikapitalisasi. Pendapatan bunga yang timbul dari pinjaman yang tidak digunakan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

d.

Perjanjian pola bagi hasil Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, aktiva tetap yang dibangun oleh investor berdasarkan perjanjian pola bagi hasil diakui sebagai aktiva tetap pola bagi hasil oleh pihak yang akan menerima pengalihan kepemilikan aktiva tetap tersebut pada akhir masa bagi hasil, dengan mengkredit akun pendapatan ditangguhkan. Aktiva tetap tersebut disusutkan selama masa manfaatnya, sedangkan pendapatan ditangguhkan diamortisasi selama masa bagi hasil. Perusahaan mencatat bagiannya atas pendapatan yang diperoleh, setelah dikurangi bagian mitra usaha. Berdasarkan U.S. GAAP, akuntansi perjanjian pola bagi hasil ditentukan oleh faktor apakah investor akan menerima hasil investasi yang jumlah minimumnya dijamin. Jika investor tidak menerima jaminan mengenai jumlah minimum yang akan diterima sebagai hasil investasi, perjanjian pola bagi hasil dihitung dengan cara yang sama dengan sewa-menyewa biasa (operating lease). Jika ada jaminan mengenai hasil investasi, aktiva dalam perjanjian pola bagi hasil dicatat, dan pada saat yang sama, kewajiban berdasar pola bagi hasil juga dicatat. Porsi tertentu dari bagian investor atas hasil dicatat sebagai beban bunga berdasarkan tingkat hasil implisit dan sisanya diperlakukan sebagai pengurangan kewajiban. Pendapatan dicatat secara bruto. 122


e.

Penilaian kembali aktiva tetap Meskipun prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia pada umumnya tidak memperbolehkan perusahaan untuk mengakui kenaikan nilai aktiva tetap sesudah perolehan, terdapat pengecualian yaitu apabila penilaian kembali dilakukan berdasarkan peraturan Pemerintah. Perusahaan telah menilai kembali aktiva tetap yang digunakannya dalam kegiatan usaha pada tanggal 1 Januari 1979 dan 1 Januari 1987. Berdasarkan U.S. GAAP, penilaian kembali aktiva tetap tidak diperbolehkan. Pengaruh dari penilaian kembali pada tahun-tahun sebelumnya seluruhnya telah sepenuhnya dibalik pada tahun 2002, sehingga tidak ada perbedaan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2002.

f.

Pensiun Pada tahun 1994 dan 1998, Perusahaan meningkatkan manfaat pensiun bagi para pensiunan. Menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, biaya jasa lalu yang berkaitan dengan kenaikan manfaat pensiun bagi para pensiunan harus langsung dibebankan pada saat terjadinya. Berdasarkan U.S. GAAP, karena mayoritas peserta program masih aktif, biaya jasa lalu tersebut ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis selama taksiran sisa masa kerja karyawan aktif. Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, Perusahaan mengamortisasi akumulasi laba atau rugi kewajiban aktuaria yang tidak diakui selama 4 (empat) tahun. Berdasarkan U.S. GAAP, akumulasi laba atau rugi kewajiban aktuaria yang tidak diakui yang besarnya di atas 10% dari nilai mana yang lebih besar antara kewajiban manfaat pensiun dengan nilai wajar aktiva dana pensiun dialokasikan ke rugi laba dengan menggunakan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja. Berdasarkan U.S. GAAP, Perusahaan diharuskan untuk mengakui tambahan kewajiban minimum jika akumulasi kewajiban manfaat melebihi nilai wajar dari aktiva program pensiun dan jumlah yang sama akan diakui sebagai aktiva tidak berwujud, sepanjang aktiva yang diakui tersebut tidak melebihi jumlah biaya jasa lalu yang tidak diakui.

g.

Bagian laba(rugi) bersih perusahaan asosiasi Perusahaan mencatat bagian atas laba bersih perusahaan asosiasi berdasarkan laporan keuangan perusahaan asosiasi yang disusun menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) 123

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (1) Penjelasan perbedaan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan)

g.

Bagian laba(rugi) bersih perusahaan asosiasi (lanjutan) Untuk tujuan pelaporan berdasarkan U.S. GAAP, Perusahaan mengakui pengaruh perbedaan antara U.S. GAAP dan prinsip yang berlaku umum di Indonesia di akun investasi dan bagian laba atau rugi dari perusahaan asosiasi tersebut.

h.

Hak atas tanah Di Indonesia hak milik atas tanah berada ditangan negara berdasarkan Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria No. 5 tahun 1960. Penggunaan tanah dicapai melalui perolehan hak atas tanah, dimana pemegang hak menikmati penggunaan tanah secara penuh selama periode yang ditetapkan dan dapat diperpanjang. Hak atas tanah pada umumnya diperdagangkan secara bebas dan dapat dijadikan jaminan untuk perjanjian pinjaman. Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kepemilikan tanah tidak disusutkan kecuali jika diperkirakan bahwa kecil kemungkinan pemegang hak dapat memperoleh perpanjangan atau pembaharuan atas hak tersebut. Berdasarkan U.S. GAAP, harga perolehan hak atas tanah harus diamortisasi selama periode pemegang hak diperkirakan memegang hak atas tanah tersebut.

i.

Peralatan yang akan dipasang Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, penyusutan peralatan dilakukan ketika peralatan siap digunakan. Peralatan yang untuk sementara waktu tidak digunakan atau peralatan yang pemasangannya ditunda, tidak disusutkan. Berdasarkan U.S. GAAP, peralatan mulai disusutkan ketika aktiva tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Peralatan yang untuk sementara waktu tidak digunakan harus terus disusutkan. Dalam tahun 2002, peralatan tahun sebelumnya yang akan dipasang telah dipasang dan nilai tercatatnya telah direklasifikasi ke aktiva tetap.

j.

Pengakuan pendapatan Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, pendapatan dari jasa koneksi telepon selular dan jaringan tetap nirkabel diakui sebagai pendapatan pada saat dilakukan penyambungan atau aktivasi (untuk jasa pasca bayar) atau pada saat penyerahan kartu perdana (starter pack) kepada distributor, penyalur atau pelanggan (untuk jasa prabayar). Pendapatan pemasangan baru telepon tetap diakui pada saat pemasangan. Pendapatan dari kartu telepon diakui pada saat Perusahaan menjual kartu-kartu tersebut.

57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) 124

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (1) Penjelasan perbedaan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan)

j.

Pengakuan pendapatan (lanjutan) Berdasarkan U.S. GAAP, pendapatan dari jasa penyambungan atau aktivasi ditangguhkan dan diakui sepanjang estimasi periode hubungan pelanggan. Biaya yang berhubungan langsung dengan pendapatan tersebut tidak signifikan. Pendapatan dari kartu telepon diakui pada saat penggunaannya atau saat daluarsa.

k.

Goodwill Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, goodwill diamortisasi selama jangka waktu tertentu, tidak lebih dari 20 tahun, yang diharapkan memberikan manfaat bagi Perusahaan. Berdasarkan U.S. GAAP, terhitung sejak 1 Januari 2002, goodwill tidak lagi diamortisasi melainkan harus diuji apakah telah terjadi penurunan nilai.

l.

Sewa guna usaha modal (capital lease) Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, aktiva sewa guna usaha dikapitalisasi hanya jika semua criteria berikut terpenuhi (a) penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva sewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha, dan (b) seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah nilai sisa dapat menutup pengembalian harga perolehan aktiva sewa guna usaha dan bunga terkait, dan (c) masa sewa guna usaha minimum 2 tahun. Berdasarkan U.S. GAAP, aktiva sewa guna usaha dikapitalisasi jika: (a) terdapat pengalihan kepemilikan aktiva yang disewagunausahakan secara otomatis di akhir masa sewa guna usaha; atau (b) adanya hak opsi untuk membeli; atau (c) periode sewa guna usaha mencakup minimal 75% dari masa manfaat ekonomis aktiva; atau (d) pembayaran sewa guna usaha mencakup setidaknya 90% dari nilai wajar aktiva.

125


m.

Akuisisi Dayamitra Perusahaan memperoleh 90,32% pemilikan di Dayamitra dan sekaligus memperoleh opsi beli (call option) untuk membeli sisa pemilikan sebesar 9,68% dengan harga yang tetap pada tanggal yang telah disepakati, dan memberikan opsi jual (put option) kepada pemegang saham minoritas untuk menjual 9,68% pemilikan kepada Perusahaan dengan persyaratan yang sama yakni harga tetap call option sama dengan harga tetap put option. Berdasarkan U.S. GAAP, Perusahaan harus mencatat kontrak opsi tersebut digabungkan dengan hak minoritas dan mencatatnya sebagai pendanaan untuk pembelian sisa pemilikan minoritas sebesar 9,68%. Dengan demikian, berdasarkan U.S. GAAP, Perusahaan harus mengkonsolidasikan 100% kepemilikan di Dayamitra dan mengatribusikan pendapatan dari derivatif gabungan dan posisi hak minoritas ke beban bunga. Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, Perusahaan membukukan sisa pemilikan 9,68% di Dayamitra sebagai hak minoritas. Sebagai tambahan, harga opsi yang telah dibayarkan Perusahaan disajikan sebagai ”Uang muka penyertaan saham”.

n.

Jurnal balik selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, selisih yang sebelumnya langsung dibebankan ke ekuitas sebagai dampak transaksi ekuitas di perusahaan asosiasi dipindahkan ke laporan laba rugi saat pemilikan di perusahaan asosiasi dijual, secara proporsional dengan persentase pemilikan yang dijual.

n.

Jurnal balik selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi (lanjutan) Berdasarkan U.S. GAAP, jumlah tersebut tidak dapat dipindahkan ke laporan laba rugi sehingga tetap menjadi bagian dari ekuitas sampai waktu yang tak terbatas.

o.

Kewajiban Penghentian Aktiva Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kewajiban legal yang berhubungan dengan penghentian aktiva jangka panjang yang berasal dari akuisisi, pembangunan, pengembangan dan/atau operasi normal dari suatu aktiva jangka panjang dibebankan pada tahun berjalan pada saat terjadinya. Berdasarkan U.S. GAAP, nilai kewajiban penghentian aktiva dikapitalisasi sebagai aktiva jangka panjang dan disusutkan selama umur aktiva.

126


p.

Pajak Tangguhan Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan atas perbedaan-perbedaan temporer sehubungan dengan penyertaan yang dicatat dengan metode ekuitas apabila tidak terdapat kemungkinan yang memadai (probable) bahwa penyertaan tersebut akan berubah pada masa yang akan datang menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Berdasarkan U.S. GAAP, pajak tangguhan atas perbedaan-perbedaan temporer sehubungan dengan penyertaan yang dicatat dengan metode ekuitas diakui seluruhnya. Berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan atau perbedaan-perbedaan antara nilai laporan keuangan yang tercatat dan dasr pajak dari penyertaan yang menggunakan metode ekuitas jika kemungkinan perbedaaperbedaan yang akan dipulihkan di masa yang akan datang tidak cukup besar. Berdasarkan U.S. GAAP, pajak tangguhan diakui seluruhnya atas perbedaan-perbedaan antara nilai laporan keuangan yang tercatat dan dasar pajak dari penyertaan yang menggunakan metode ekuitas.

q.

Penurunan nilai aktiva Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, rugi penurunan nilai aktiva diakui jika nilai tercatat aktiva atau jumlah penerimaan kas yang dapat direalisasi melebihi nilai terpulihkannya (recoverable amount). Jumlah aktiva tetap yang dapat dipulihkan lebih besar dari harga jual bersih atau nilai pakainya (value in use). Dalam menentukan nilai pakai, jumlah taksiran arus kas di masa mendatang (future cash flow) didiskontokan atas nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan harga pasar atas nilai waktu dari uang dan risiko yang terkait dengan aktiva tetap tersebut. Rugi penurunan nilai dapat dipulihkan jika terjadi perubahan dalam taksiran yang digunakan untuk menentukan nilai yang dapat dipulihkan. Kenaikan nilai tercatat aktiva tidak boleh melebihi nilai tercatat yang seharusnya diakui (dikurangi penyusutan) seandainya pada tahun sebelumnya tidak ada pengakuan rugi penurunan nilai aktiva. Berdasarkan U.S. GAAP, rugi penurunan nilai diakui jika jumlah taksiran arus kas di masa mendatang (tidak didiskontokan dan tanpa bunga) lebih kecil daripada nilai tercatat aktiva tetap. Aktiva tetap yang diturunkan nilainya menjadi sebesar taksiran nilai wajarnya sesuai harga pasar (quoted market price) yang berlaku atas taksiran arus kas di masa mendatang yang didiskontokan. Pemulihan rugi penurunan nilai yang sebelumnya diakui tidak diperkenankan. Tidak terdapat penurunan nilai yang diakui oleh Perusahaan dan karenanya tidak terdapat perbedaan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan U.S. GAAP. 127


r.

Laba (rugi) dari penjualan aktiva tetap Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, Perusahaan mengklasifikasikan laba (rugi) penjualan aktiva tetap sebagai bagian dari penghasilan (beban) lain-lain yang tidak termasuk dalam komponen penentu laba usaha. Berdasarkan U.S. GAAP, laba (rugi) penjualan aktiva tetap diklasifikasikan sebagai bagian beban usaha oleh karena itu termasuk dalam penentu laba usaha. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004 dan 2003, laba usaha akan menjadi lebih tinggi masing-masing sebesar Rp182.883, Rp130.450 dan Rp10.944 dan pendapatan (beban) lain-lain akan menjadi lebih rendah dengan jumlah yang sama dengan dimasukkannya laba penjualan aktiva tetap yang menjadi komponen penentu laba usaha.

(2) Berikut adalah ikhtisar penyesuaian terhadap laba bersih konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2004 dan 2003 dan terhadap ekuitas konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2004 dan 2003 yang diperlukan jika U.S. GAAP diterapkan pada laporan keuangan sebagai pengganti prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia:

128

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan)

Catatan Laba bersih menurut laporan laba rugi konsolidasian berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

2004

2003

2.875.156

3.538.081

(a)

84.598

-

(b)

17.891

34.613

(c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l)

17.479 189.454 0 156.935 (371) (6.884) 14.835 10.635 12.442

21.004 0 0 3.028 (87) (1.904) (32.244) 5.157

(m)

(21.855)

0

(n) (o) (p)

-

-

-

-

(148.090)

28.112

Hak minoritas

327.069 (9.116)

57.679 (370)

Penyesuaian bersih

317.953

57.309

3.193.109

3.595.390

316,78

356,69

6.335,53

7.133,71

Penyesuaian ke U.S. GAAP - kenaikan (penurunan) disebabkan oleh: Manfaat pensiun dini Kapitalisasi selisih kurs - setelah dikurangi penyusutan masing-masing sebesar (76.756), (79.797) dan (76.732) Kapitalisasi beban bunga atas aktiva dalam pembangunan, setelah dikurangi penyusutan masing-masing sebesar (8.787), (3.061) dan (Nihil) Perjanjian pola bagi hasil Penilaian kembali aktiva tetap Pensiun Bagian laba/(rugi) bersih perusahaan asosiasi Amortisasi hak atas tanah Penyusutan peralatan yang belum dipasang Pengakuan pendapatan Goodwill Capital lease (sewa guna usaha) Penyesuaian akuisisi Dayamitra pada 100% pemilikan Jurnal balik selisih perubahan ekuitas perusahaan asosiasi Kewajiban penghentian aktiva Beban pajak tangguhan: Beban pajak tangguhan atas penyertaan metode ekuitas Pengaruh pajak tangguhan terhadap penyesuaian ke U.S. GAAP

Laba bersih berdasarkan U.S. GAAP Laba bersih per saham - dalam Rupiah penuh Laba bersih per ADS (20 saham Seri B per ADS) - dalam Rupiah penuh

129

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (2) (lanjutan) Ekuitas menurut neraca konsolidasian berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia Penyesuaian ke U.S. GAAP - kenaikan (penurunan) disebabkan oleh: Manfaat pensiun dini Kapitalisasi selisih kurs - setelah dikurangi penyusutan Kapitalisasi beban bunga atas aktiva dalam pembangunan - setelah dikurangi penyusutan Perjanjian pola bagi hasil Penilaian kembali aktiva tetap: Kenaikan Akumulasi penyusutan Pensiun Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi Amortisasi hak atas tanah Pengakuan pendapatan Goodwill Capital lease (sewa guna usaha) Penyesuaian akuisisi Dayamitra pada 100% pemilikan Kewajiban penghentian aktiva Beban pajak tangguhan: Beban pajak tangguhan atas penyertaan metode ekuitas Pengaruh pajak tangguhan terhadap penyesuaian penyesuaian U.S. GAAP

20.196.014

14.787.691

(a)

84.598

203.853

(b)

(526.778)

(784.011)

(c) (d)

113.485 (206.059)

102.475 (352.668)

(e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (o) (p)

(664.974) 664.974 279.091 (18.623) (72.095) (753.714) 53.182 33.565 (60.574) (848)

(664.974) 664.974 255.465 (17.804) (7.005) (134.404) 10.141 -

-

-

Hak minoritas

307.734 (767.036) 56.805

56.892 (667.065) 42.481

Penyesuaian bersih

(710.231)

(624.584)

Ekuitas berdasarkan U.S. GAAP

19.485.783

130

14.163.107

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (2) (lanjutan) Perubahan ekuitas berdasarkan U.S. GAAP untuk tahun-tahun yang berakhir 30 Juni 2004 dan 2003 adalah sebagai berikut:

2004

2003

Ekuitas, awal tahun Perubahan selama tahun berjalan: Laba bersih berdasarkan U.S. GAAP Dividen Laba belum direalisasi pemilikan efek Pendapatan komprehensif lainnya Transaksi entitas sepengendali

16.284.692

13.910.864

3.193.108 136 7.846 -

3.595.388 (3.338.110)

Ekuitas, akhir tahun

19.485.782

14.163.107

(5.035) -

Ikhtisar neraca konsolidasian berdasarkan U.S. GAAP adalah sebagai berikut:

2004

2003

Neraca konsolidasian Aktiva lancar Aktiva tidak lancar

11.716.193 43.698.743

8.985.191 32.014.975

Jumlah aktiva

55.414.936

41.000.166

Kewajiban jangka pendek Kewajiban jangka panjang

11.377.484 20.695.981

9.074.682 11.903.600

Jumlah kewajiban

32.073.465

20.978.282

3.855.690

3.896.706

Ekuitas

19.485.782

16.125.178

Jumlah kewajiban dan ekuitas

55.414.937

41.000.166

Hak minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan

131

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (3) Pengungkapan tambahan atas Laporan Keuangan yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC a. Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara taksiran penyisihan pajak penghasilan yang dilaporkan berdasarkan U.S. GAAP dan penyisihan pajak penghasilan aktual yang dicatat berdasarkan U.S. GAAP adalah sebagai berikut: 2004

2003

Laba konsolidasian sebelum pajak berdasarkan U.S. GAAP

6.069.711

6.333.061

Pajak penghasilan berdasarkan U.S. GAAP menurut tarif pajak yang berlaku (30%)

1.820.896

1.899.901

Pengaruh perbedaan tetap berdasarkan tarif pajak maksimum yang berlaku (30%): Beban manfaat pensiun berkala bersih Amortisasi beban bunga ditangguhkan Manfaat karyawan Perbedaan tetap Unit KSO Amortisasi hak atas tanah Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final Bagian (laba) rugi bersih perusahaan asosiasi Lain-lain

71.452 13.576 15.073 3.100 -

31.277 48.678 16.669 5.758 1.394

(22.353) (545.812) 139.031

(48.444) (658.285) 26.819

Jumlah Pajak tangguhan atas laba bersih anak perusahaan

(325.933) 336.350

(576.134) 439.706

Taksiran pajak penghasilan menurut U.S. GAAP

132

1.831.312

1.763.473

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (3) Pengungkapan tambahan atas Laporan Keuangan yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) a. Pajak Penghasilan (lanjutan) Selama periode tiga tahun yang berakhir 30 Juni 2004, seluruh pendapatan usaha Perusahaan diperoleh di wilayah Indonesia, dan karena itu, Perusahaan tidak berkewajiban atas pajak penghasilan di negara-negara lain.

2004 Aktiva pajak tangguhan Penyisihan piutang ragu-ragu Penyisihan persediaan usang Kerugian fiskal Penyisihan penghargaan masa kerja Pendapatan yang ditangguhkan Penyertaan jangka panjang Lain-lain Penyisihan manfaat karyawan Jumlah Kewajiban pajak tangguhan Perbedaan antara nilai buku fiskal dan akuntansi untuk aktiva tidak lancar Beban pensiun Beban dibayar dimuka dan piutang lain-lain Jumlah Jumlah kewajiban pajak tangguhan bersih

2003

172.274 12.533 285.856 154.503 203.617 137.016 73.085 1.038.884

352.407 14.476 359.364 188.917 (159.002) (99.662) 656.500

(3.977.128) (14.138) (70.790)

(3.770.021) 50.732 (34.823)

(4.062.056)

(3.754.112)

(3.023.172)

(3.097.611)

Manfaat yang diterima oleh para pensiunan termasuk dalam kelompok kenikmatan natura yang merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan di Indonesia. b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Metode dan asumsi berikut digunakan dalam menentukan taksiran nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan: 133

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (3) Pengungkapan tambahan atas Laporan Keuangan yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

Kas dan setara kas dan penyertaan sementara Nilai tercatat akun ini mendekati nilai wajarnya karena jangka waktu instrumen yang singkat. Hutang bank jangka pendek Nilai tercatat akun ini mendekati nilai wajarnya karena jangka waktu instrumen yang singkat. Hutang jangka panjang (i)

Nilai wajar dari pinjaman penerusan ditaksir berdasarkan nilai diskonto dari arus kas masa yang akan datang yang diperkirakan akan dibayar, dengan memperhatikan tingkat bunga pinjaman yang mungkin diperoleh Perusahaan pada tanggal neraca. Dalam memperkirakan nilai wajar pinjaman penerusan, Perusahaan menggunakan tingkat bunga rata-rata pinjaman sebesar 9,69% untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah dan 1,42% untuk pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat serta tingkat suku bunga rata-rata yang berlaku untuk masing-masing mata uang lainnya pada tahun 2004 untuk pinjaman dalam mata uang lain. Berdasarkan kondisi saat ini, sulit untuk melakukan estimasi tingkat bunga untuk suatu saat tertentu, mengingat besarnya jumlah hutang Perusahaan dan tidak tersedianya dana secara umum. Untuk setiap satu persen kenaikan tingkat bunga pinjaman yang disebutkan di atas, nilai wajar pinjaman penerusan jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2004 akan turun sebesar Rp450.581 juta.

(ii) Nilai wajar kredit pemasok, pinjaman talangan, dan pinjaman bank jangka panjang ditaksir berdasarkan nilai diskonto dari arus kas masa yang akan datang yang akan dibayar dengan mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman yang dapat diperoleh Perusahaan pada tanggal neraca. (iii) Nilai wajar hutang akuisisi anak perusahaan ditaksir berdasarkan nilai diskonto dari arus kas masa yang akan datang yang akan dibayar. (iv) Nilai wajar hutang obligasi dan wesel bayar bergaransi ditentukan berdasarkan harga pasar pada tanggal neraca.

134

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (3) Pengungkapan tambahan atas Laporan Keuangan yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

Estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan dan anak perusahaan pada tanggal 30 Juni 2004 adalah sebagai berikut:

Kas dan setara kas Penyertaan sementara Hutang bank jangka pendek Hutang jangka panjang:

Nilai tercatat

Nilai wajar

6.983.664 52.866 2.871.752 11.790.992

6.983.664 52.866 3.367.794 13.827.670

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

Metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar pada dasarnya mengandung unsur pertimbangan dan memiliki berbagai keterbatasan, termasuk: i.

Penyajian nilai wajar tidak mempertimbangkan efek fluktuasi nilai tukar mata uang di masa yang akan datang.

ii. Taksiran nilai wajar belum tentu mengindikasikan jumlah yang akan dicatat oleh Perusahaan dan anak perusahaan pada saat pelepasan/penghentian instrumen keuangan. c.

Penelitian dan Pengembangan

Beban penelitian dan pengembangan, sesuai dengan ketentuan U.S. GAAP masing-masing adalah sebesar kurang lebih Rp9.111 juta dan Rp39.523 juta pada tahun 2004 dan 2003.

135

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2004 DAN 2003 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (3) Pengungkapan tambahan atas Laporan Keuangan yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) d.

Laba Komprehensif

2004 Laba bersih berdasarkan U.S. GAAP Laba (rugi) yang belum direalisasi dari nilai efek Lain-lain Ekuitas, akhir tahun

2003

3.193.108

3.595.338

136 7.846 3.201.090

(5.035) 3.590.303

Penyesuaian atas laba bersih yang dilakukan dalam rangka menentukan laba komprehensif meliputi penyesuaian atas penjabaran laporan keuangan perusahaan asosasi dan laba (rugi) yang belum direalisasi karena perubahan nilai efek. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan perusahaan asosiasi disajikan setelah dikurangi pajak sebesar Rp67.270 juta pada tanggal 30 Juni 2004.

***

136

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

Recommend Documents