PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah

Catatan

2003

2002

5.094.472 4.006

5.699.070 573.000

410.923

886.763

2.422.005

1.919.904

2c,2h,48

170.121

198.493

2i,8 2c,2j,9,48 42a 2c,10,48

154.003 717.917 212.282 45.083

139.682 353.656 84.674 691.788

9.230.812

10.547.030

64.648

183.147

2k,2l,12

34.775.140

28.448.606

2m,14,51 2c,48

305.041 175.954

377.622 306.363

1c,2d,15 4e 16

5.144.050 65.458 522.146

3.898.817 247.583 297.928

Jumlah Aktiva Tidak Lancar

41.052.437

33.760.066

JUMLAH AKTIVA

50.283.249

44.307.096

AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas dan setara kas Penyertaan sementara Piutang usaha Pihak yang mempunyai hubungan istimewa setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp110.932 juta di tahun 2003 dan Rp95.676 juta di tahun 2002 Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp332.960 juta di tahun 2003 dan Rp407.313 juta di tahun 2002 Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp45.544 juta di tahun 2003 dan Rp24.253 juta di tahun 2002 Persediaan - setelah dikurangi penyisihan persediaan usang sebesar Rp40.489 juta di tahun 2003 dan Rp53.795 juta di tahun 2002 Beban dibayar dimuka Pajak dibayar dimuka Aktiva lancar lainnya

2c,2f,5,48 2c,2g,6,48 2c,2h,7,48

Jumlah Aktiva Lancar AKTIVA TIDAK LANCAR Penyertaan jangka panjang Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp23.581.560 juta di tahun 2003 dan Rp18.886.345 juta di tahun 2002 Aktiva tetap pola bagi hasil - setelah dikurang akumulasi penyusutan sebesar Rp791.645 juta di tahun 2003 dan Rp842.964 juta di tahun 2002 Uang muka dan aktiva tidak lancar lainnya Aktiva tidak berwujud - setelah dikurangi akumulas amortisasi sebesar Rp730.659 juta di tahun 2003 dan Rp187.990 juta di tahun 2002 Uang muka penyertaan saham Rekening escrow

2g,11

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

3

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Catatan

2003

2002

KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Hutang usaha Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga Hutang lain-lain Hutang pajak Hutang dividen Beban yang masih harus dibayar Pendapatan diterima dimuka Uang muka pelanggan dan pemasok Hutang bank jangka pendek Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

2c,17,48 657.478 3.109.854 188.112 1.513.038 3.779 1.215.872 763.211 268.148 37.642 3.443.516

790.227 2.272.624 215.775 1.109.632 1.494 1.949.914 445.561 293.522 39.205 2.590.227

11.200.650

9.708.181

2s,42e 2m,14,51

3.546.770 111.732

3.083.166 142.797

2n,35,50 2r,46 2r,47

31.584 473.614 2.063.350

66.117 489.231 1.602.494

2c,23,48 24 2c,25,48 26 27 28

6.858.910 2.102.502 2.115.797 746.974 671 510 9.153 -

7.734.033 2.313.510 85.355 1.618.979 175.625 53.405 9.275 15.512

18.061.567

17.389.499

3.708.155

2.595.799

2s,42b 2c,18,48 19 20 2c,21,48 2c,22,48

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Kewajiban pajak tangguhan - bersih Pendapatan pola bagi hasil ditangguhkan Pendapatan kompensasi kerja sama operasi ditangguhkan Kewajiban penghargaan masa kerja Kewajiban imbalan pasca kerja Hutang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Pinjaman penerusan - pihak yang mempunyai hubungan istimewa Wesel bayar bergaransi dan hutang obligasi Hutang bank Hutang akuisisi anak perusahaan Kredit pemasok Pinjaman talangan Hutang jangka panjang lainnya Hutang biaya proyek Jumlah Kewajiban Jangka Panjang HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH ANAK PERUSAHAAN

29


4

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Catatan EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp 500 per saham untuk saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B Modal dasar - satu saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 saham Seri B Modal ditempatkan dan disetor - satu saham Seri A dan 10.079.999.639 saham Seri B Tambahan modal disetor Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Saldo laba Ditentukan penggunaaannya Belum ditentukan penggunaannya

30 31 32 2g 2e

2003

2002

5.040.000 1.073.333 (7.288.271) 385.595 224.232

5.040.000 1.073.333 (7.288.271) 424.020 235.665

1.559.068 16.318.920

745.404 14.383.466

Jumlah Ekuitas

17.312.877

14.613.617

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

50.283.249

44.307.096


5

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham dan per ADS)

Catatan PENDAPATAN USAHA Telepon Tidak bergerak Selular Interkoneksi Kerja Sama Operasi Data dan internet Jaringan Pola Bagi Hasil Jasa telekomunikasi terkait lainnya

2p,34,48 2n,35,48,50 36 37 2m,38,51

39 2k,2l,2m,12,14 40 41

Jumlah Beban Usaha LABA USAHA PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Laba penjualan investasi jangka panjang pada Telkomsel Pendapatan bunga Beban bunga Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih Bagian laba (rugi) bersih perusahaan asosiasi Lain-lain - bersih

2002

2001

8.896.865 8.458.830 4.162.148 1.486.307 3.108.562 517.865 258.464 226.882

7.264.099 6.226.801 2.831.334 2.128.145 1.551.626 316.098 263.754 220.961

6.415.156 4.707.998 1.423.686 2.219.586 673.184 414.929 264.253 165.015

27.115.923

20.802.818

16.283.807

4.440.096 4.779.520 3.338.693 2.078.777 502.898

4.387.568 3.473.370 2.290.219 1.146.294 375.152

2.281.245 2.869.772 2.149.921 1.343.456 220.006

15.139.984

11.672.603

8.864.400

11.975.939

9.130.215

7.419.407

366.024 (1.383.446) 126.121 2.819 364.338

3.196.380 479.802 (1.582.750) 556.613 4.598 (35.956)

571.586 (1.329.642) (378.720) (85.686) 352.946

2p,33

Jumlah Pendapatan Usaha BEBAN USAHA Karyawan Penyusutan Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi Umum dan administrasi Pemasaran

2003

1c 48 48 2e 2g,11

Penghasilan (beban) lain-lain - bersih

(524.144)

LABA SEBELUM PAJAK

2.618.687

(869.516)

11.451.795

11.748.902

6.549.891

(3.791.280) (69.810)

(2.747.762) (151.209)

(2.177.366) 170.471

(3.861.090)

(2.898.971)

(2.006.895)

7.590.705

8.849.931

4.542.996

2s,42c

BEBAN PAJAK Pajak kini Pajak tangguhan

LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN, bersih

29

LABA BERSIH

(1.503.478)

(810.222)

(474.605)

6.087.227

8.039.709

4.068.391

603,89

797,59

403,61

12.077,83

15.951,80

8.072,20

2t,43

LABA PER SAHAM DASAR Laba bersih per saham Laba bersih per ADS (20 saham Seri B per ADS)


6

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

U r a ia n

Catatan

Saldo pada tanggal 1 Januari 2003 Realisasi selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi karena penjualan kepemilikan atas Metrosel Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan CSM Diputuskan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham pada tanggal 9 Mei 2003: Pembagian dividen kas Penentuan penyisihan cadangan umum Laba bersih tahun berjalan Saldo pada tanggal 31 Desember 2003

Tambahan modal disetor

Modal saham

Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi

Selisih transaksi restrukturisas entitas sepengendali

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan

424.020

Saldo laba Ditentukan penggunaannya

Belum ditentukan penggunaannya

235.665

745.404

14.383.466

Jumlah ekuitas

5.040.000

1.073.333

(7.288.271)

11

-

-

-

(38.425)

-

-

-

(38.425)

2g,11

-

-

-

-

(11.433)

-

-

(11.433)

44 44

-

-

-

-

-

813.664

(3.338.109) (813.664)

(3.338.109) -

-

-

-

-

-

-

6.087.227

6.087.227

5.040.000

1.073.333

(7.288.271)

385.595

224.232

1.559.068

16.318.920

17.312.877


7

14.613.617

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

U r a ia n

Catatan

Saldo pada tanggal 1 Januari 2002 Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan CSM

2g,11

Penjualan investasi Reksa Dana Seruni


Modal saham

Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi

Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali

(6.992.233)


489.178

Rugi belum direalisasi dari kepemilikan efek

Ditentukan penggunaannya


320.392

8.893.824

9.080.961

-

-

-

(21.009)

1.073.333

-

-

-

-

-

-

-

-

-

207

-

-

-

-

-

-

-

(296.038)

-

-

-

-

(65.158)

(21.009)

(207)

Akuisisi Pramindo

4b

-

-

Realisasi selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi karena penjualan 12,72% pemilikan atas Telkomsel

1c

-

-

-

Diputuskan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham tanggal 21 Juni 2002: Pembagian dividen kas Penentuan penyisihan cadangan umum

44 44

-

-

-

-

-

-

425.012

-

-

-

-

-

-

5.040.000

1.073.333

424.020

235.665

-

Laba bersih tahun berjalan Saldo pada tanggal 31 Desember 2002

Jumlah ekuitas

5.040.000

(296.038)

256.674

Saldo laba

(65.158)

(7.288.271)


8

207

(2.125.055) (425.012)

(2.125.055) -

-

8.039.709

8.039.709

745.404

14.383.466

14.613.617

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi


Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali

5.040.000

1.073.333

-

609.139

253.020

-

-

(6.992.233)

-

-

-

(1.221.533)

-

Pembalikan selisih transaksi perubahan ekuitas pada Satelindo

-

-

-

(290.442)

-

-

-

-

-

(290.442)

Selisih karena perubahan ekuitas pada Telkomsel

-

-

-

170.481

-

-

-

-

-

170.481


-

-

-

-

-

-

-

-

2g,11

-

-

-

-

3.654

-

-

-

-

44 44

-

-

-

-

-

-

-

126.950

-

-

-

-

-

-

-

-

4.068.391

4.068.391

5.040.000

1.073.333

(6.992.233)

489.178

256.674

-

320.392

8.893.824

9.080.961

U r a ia n

Catatan

Saldo pada 1 Januari 2001 Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan CSM Diputuskan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham tanggal 10 Mei 2001: Pembagian dividen kas Penentuan penyisihan cadangan umum Laba bersih tahun berjalan Saldo pada tanggal 31 Desember 2001

3

Modal saham




9

Ekuitas anak perusahaan akibat penyajian kembali

(165)

(42)

(207)

Saldo laba

1.221.533

Ditentukan penggunaannya


193.442

6.082.762 (241.725)

(888.654) (126.950)

Jumlah ekuitas

14.473.064 (8.455.491)

(42) 3.654

(888.654) -

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

2003

ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI Penerimaan kas dari pendapatan usaha Telepon dan interkoneksi-bersih Tidak bergerak Selular Kerja sama operasi Interkoneksi - bersih Jasa lainnya Jumlah penerimaan kas dari pendapatan usaha Pembayaran kas untuk beban usaha

2002

2001

8.201.928 8.925.503 1.195.563 4.203.802 3.932.084 26.458.880 (8.861.797)

7.230.394 7.098.585 1.577.976 1.697.073 1.132.077 18.736.105 (5.800.470)

6.310.052 5.237.087 1.717.154 1.127.545 697.348 15.089.186 (5.321.836)

Kas yang dihasilkan dari operasi

17.597.083

12.935.635

9.767.350

Penerimaan bunga Pembayaran pajak penghasilan Pembayaran bunga Penerimaan (pengembalian) kas dari (kepada) pelanggan dan uang muka

369.982 (3.905.317) (1.178.332)

480.288 (1.914.895) (900.660)

590.966 (2.098.272) (1.256.404)

(30.884) 12.852.532

Arus kas bersih dari kegiatan operasi

264.105

8.949

10.864.473

7.012.589

ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI Hasil dari penyertaan dan deposito berjangka yang jatuh tempo Hasil penjualan aktiva tetap Pembelian efek dan penempatan deposito berjangka Penjualan 12,72% pemilikan atas Telkomsel Pembayaran transaksi kepemilikan silang Akuisisi anak perusahaan, bersih atas kas dan setara kas yang diterima Pembelian aktiva tetap Penurunan uang muka dan aktiva lainnya Pembayaran uang muka penyertaan saham Akuisisi penyertaan jangka panjang Penjualan penyertaan jangka panjang Perolehan aktiva tidak berwujud

1.895.199 255.750 (679.500) -

1.497.883 204.008 (2.222.175) 3.948.945 (2.406.309)

7.892.554 10.944 (4.370.479) (5.967.430)

141.985 (9.007.186) 96.830 (14.338) 5.398 -

(243.561) (6.625.292) 71.569 (230.223) (37.607) (7.213)

(275.849) (3.591.449) 187.313 (1.400) -

Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investas

(7.305.862)

(6.049.975)

(6.115.796)

ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN Pembayaran beban hutang obligas Hasil penerbitan obligasi Pembayaran kewajiban jangka panjang Pembayaran wesel bayar Pembayaran dividen kas Kenaikan rekening escrow Penarikan obligasi Telkomsel Penurunan aktiva tidak lancar lainnya Penerimaan pinjaman

(1.536.941) (1.513.064) (3.738.586) (224.219) (160.509) 995.903

(53.915) 2.365.314 (2.493.738) (771.066) (2.327.458) (126.848) 737.495

(985.403) (247.640) (1.023.355) (171.077) 264.664 500.000

Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan

(6.177.416)

(2.670.216)

(1.662.811)

(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN

26.148 5.699.070

(89.425) 3.644.213

76.568 4.333.663

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

5.094.472

5.699.070

3.644.213

(630.746)

2.144.282


10

(766.018)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 2003

2002

2001

536.248

480.756

60.341

81.186 -

-

2.483

22.925 13.500 927.273

(27.568) 20.108 3.329.004

1.746 8.089 92.750 1.171.157

INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas: Kenaikan aktiva dalam pembangunan yang dibiayai dengan penerbitan kewajiban jangka panjang Pembayaran premi asuransi yang dibiayai dengan hutang jangka panjang Perolehan aktiva tetap melalui kewajiban sewa guna usaha Kapitalisasi beban pinjaman selama periode pembangunan: Kerugian (keuntungan) selisih kurs, bersih Bunga Konversi piutang menjadi investasi jangka panjang Akuisisi anak perusahaan melalui penerbitan wesel bayar


11

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1.

UMUM a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Telekomunikasi Indonesia Tbk (“Perusahaan”) pada mulanya merupakan bagian dari “Post en Telegraafdienst”, yang didirikan pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884. Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (“Persero”). Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 Nopember 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 210 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 5. Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM., No. 4 tanggal 10 Januari 2002 berkaitan dengan perubahan maksud dan tujuan Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan, wewenang direksi, dan susunan dewan komisaris Perusahaan. Akta notaris tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-00682.HT.01.04.Th.2002 tanggal 15 Januari 2002. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah sebagai berikut: 1.

Maksud dan tujuan Perusahaan ialah menyelenggarakan jasa dan fasilitas telekomunikasi dan informasi, satu dan lain dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan yang meliputi: i.

Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual, menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dengan memperhatikan perundangan-undangan yang berlaku.

ii.

Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan atau menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

iii.

Menjalankan kegiatan dan usaha-usaha lain dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, dan mengoptimalkan pemanfaatan aktiva tetap Perusahaan, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.

Kegiatan utama Perusahaan adalah menyelenggarakan jasa telekomunikasi dalam negeri, yang meliputi telepon, teleks, telegram, satelit, sirkit langganan, surat elektronik, dan jasa komunikasi bergerak dan selular. Dalam rangka mempercepat pembangunan sarana telekomunikasi dan menjadikan Perusahaan sebagai operator bertaraf internasional, serta meningkatkan teknologi, pengetahuan, dan keahlian para karyawannya, pada tahun 1996, Perusahaan telah melakukan kerja sama dengan para mitra dalam pembangunan, pengelolaan, dan pengoperasian sarana telekomunikasi di lima dari tujuh divisi regional melalui pola Kerja Sama Operasi (“KSO”).

12


UMUM (lanjutan) a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan) Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1989 mengenai Telekomunikasi, yang berlaku sejak tanggal 1 April 1989, badan usaha Indonesia diizinkan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar dalam bentuk kerja sama dengan Perusahaan sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri. Badan usaha Indonesia lainnya secara sendiri-sendiri juga diizinkan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi selain jasa telekomunikasi dasar. Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, badan usaha tersebut harus memperoleh izin dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia (tanggung jawab atas sektor telekomunikasi dialihkan dari Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi kepada Departemen Perhubungan pada bulan Maret 1998). Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1993 mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi mengatur lebih lanjut bahwa kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar tersebut dapat dilakukan dalam bentuk perusahaan patungan, kerja sama operasi, atau kontrak manajemen dan bahwa badan usaha yang bekerja sama dengan badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri harus menggunakan jaringan telekomunikasi badan penyelenggara tersebut. Jika jaringan telekomunikasi tersebut tidak tersedia, Peraturan Pemerintah tersebut mengharuskan kerja sama dilakukan dalam bentuk perusahaan patungan yang dapat membangun jaringan telekomunikasi yang diperlukan. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (“MPPT”) Republik Indonesia melalui dua surat keputusan, yang keduanya tertanggal 14 Agustus 1995, menegaskan kembali status Perusahaan sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri. Selanjutnya, terhitung sejak tanggal 1 Januari 1996, Perusahaan memperoleh hak eksklusif untuk menyelenggarakan jasa jaringan tetap lokal dan jaringan tetap nirkabel (local wireline dan fixed wireless) untuk jangka waktu minimum 15 tahun dan hak eksklusif untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi sambungan langsung jarak jauh dalam negeri untuk jangka waktu minimum 10 tahun. Hak eksklusif tersebut juga termasuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi untuk dan atas nama Perusahaan melalui KSO. Pemberian hak tersebut tidak mempengaruhi hak Perusahaan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dalam negeri lainnya. Pada tanggal 8 September 1999, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 36 tahun 1999 mengenai Telekomunikasi sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 1989. Berdasarkan Undang-Undang ini, yang berlaku efektif pada bulan September 2000, kegiatan telekomunikasi meliputi: i.

Jaringan telekomunikasi

ii.

Jasa telekomunikasi

iii. Telekomunikasi khusus

13


UMUM (lanjutan) a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi diizinkan untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi. Sedangkan telekomunikasi khusus dapat diselenggarakan oleh perseorangan, instansi pemerintah, dan badan hukum selain penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 1999, kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dilarang. Sehubungan dengan undangundang ini, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 yang mengatur mengenai pembebanan biaya interkoneksi kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi asal sehubungan dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi melalui dua penyelenggara jaringan telekomunikasi atau lebih. Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 05/HMS/JP/VIII/2000 tanggal 1 Agustus 2000 dan ralat atas siaran pers tersebut, No. 1718/UM/VIII/2000 tanggal 2 Agustus 2000, masa hak eksklusif yang diberikan kepada Perusahaan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi jaringan tetap lokal dan jaringan tetap nirkabel dipersingkat sampai dengan Agustus 2002 dan Agustus 2003 untuk sambungan langsung jarak jauh dalam negeri. Sebagai gantinya, Pemerintah diharuskan membayar kompensasi kepada Perusahaan sebesar nilai yang akan ditaksir oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Pemerintah. Sesuai siaran pers Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 31 Juli 2002, ditetapkan bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2002, Pemerintah mengakhiri hak eksklusif Perusahaan sebagai penyelenggara jaringan jasa lokal dan sambungan langsung jarak jauh. Sejak tanggal 1 Agustus 2002, PT Indonesian Satellite Corporation Tbk (“Indosat”) diberikan lisensi untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi lokal dan sambungan langsung jarak jauh. Pada tanggal 30 Maret 2004, Menteri Perhubungan mengeluarkan Pengumuman No. PM.2 tahun 2004 mengenai Pelaksanaan Restrukturisasi Sektor Telekomunikasi, yang antara lain mengatur tentang kompensasi terminasi dini hak eksklusifitas. (Lihat Catatan 56d). Pada tanggal 13 Mei 2004, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 162/2004, Perusahaan telah memperoleh ijin untuk menyelenggarakan jasa Sambungan Langsung Internasional (“SLI”). Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dinyatakan dalam Akta Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM., No. 37 tanggal 21 Juni 2002, susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan per tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 adalah sebagai berikut: Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen

: : : : :

14

Bacelius Ruru Agus Haryanto Djamhari Sirat Arif Arryman Petrus Sartono


UMUM (lanjutan) a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan) Direktur Utama Direktur Keuangan Direktur Bisnis Jasa Telekomunikasi Direktur Sumber Daya Manusia dan Jasa Pendukung Direktur Bisnis Jaringan Telekomunikasi

: : : : :

Kristiono Guntur Siregar Garuda Sugardo Agus Utoyo Suryatin Setiawan

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi telah diubah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dinyatakan dalam Akta Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM., No. 4 pada tanggal 10 Maret 2004, menjadi sebagai berikut: Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Direktur Utama Direktur Keuangan Direktur Bisnis Jasa Telekomunikasi Direktur Sumber Daya Manusia dan Jasa Pendukung Direktur Bisnis Jaringan Telekomunikasi

: : : : : : : : : :

Tanri Abeng Anggito Abimanyu Gatot Trihargo Arif Arryman Petrus Sartono Kristiono Rinaldi Firmansyah Suryatin Setiawan Woeryanto Soeradji Abdul Haris

Jumlah karyawan Perusahaan per tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 masing-masing sebanyak 30.820 orang dan 34.678 orang, termasuk yang bekerja di Unit KSO. Jumlah karyawan di anakanak perusahaan masing-masing sebanyak 4.384 orang dan 3.722 orang. b. Penawaran Umum Efek Perusahaan Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana adalah 8.400.000.000 lembar, terdiri dari 8.399.999.999 saham seri B dan 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah RI”). Pada tanggal 14 Nopember 1995, Pemerintah RI melakukan penjualan saham Perusahaan melalui penawaran umum perdana (“Initial Public Offering atau “IPO”) di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Saham yang ditawarkan terdiri dari 933.333.000 lembar saham baru seri B dan 233.334.000 lembar saham seri B milik Pemerintah RI. Penawaran juga dilakukan di Bursa Efek New York (“NYSE”) dan Bursa Efek London (“LSE”) atas 700.000.000 saham seri B milik Pemerintah RI, yang dikonversikan menjadi 35.000.000 lembar American Depositary Shares (“ADS”). Masing-masing ADS mewakili 20 lembar saham seri B. Pada bulan Desember 1996, Pemerintah RI menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 lembar saham seri B, dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah RI membagikan 2.670.300 lembar saham seri B sebagai insentif bagi pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah RI kembali menjual 898.000.000 lembar saham seri B.

15

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. UMUM (lanjutan) b.

Penawaran Umum Efek Perusahaan (lanjutan) Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, jumlah minimum nilai nominal modal ditempatkan perusahaan adalah sebesar 25% dari nilai nominal modal dasar perusahaan, atau dalam hal perusahaan, sebesar Rp5.000.000 juta. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut, Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham tanggal 16 April 1999 memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan dengan kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada bulan Desember 2001, Pemerintah RI menjual 1.200.000.000 lembar saham atau 11,9% dari jumlah saham seri B yang beredar. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah RI kembali menjual 312.000.000 lembar saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Pada tanggal 31 Desember 2003, seluruh saham seri B Perusahaan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dan 38.317.046 lembar ADS telah dicatatkan pada NYSE dan LSE.

c.

Anak Perusahaan Perusahaan mengkonsolidasikan laporan keuangan anak perusahaan di bawah ini sehubungan dengan kepemilikan mayoritas atau hak pengendalian operasi.

Anak perusahaan

Domisili

PT Pramindo Ikat Nusantara PT AriaWest International PT Multimedia Nusantara PT Graha Sarana Duta

Medan Bandung Jakarta Jakarta

Jenis usaha

Jasa dan pembangunan telekomunikasi Telekomunikasi TV berlangganan Jasa dan pengembangan real estat Multimedia

PT Indonusa Telemedia Jakarta PT Dayamitra Telekomunikasi Balikpapan Telekomunikasi PT Telekomunikasi Selular Jakarta Telekomunikasi PT Napsindo Primatel International Jakarta Telekomunikasi PT Infomedia Nusantara Jakarta Jasa data dan informasi PT Pro Infokom Indonesia Jakarta Jaringan sistem informasi

16

Persentase pemilikan 2003 2002 % %

Tahun dimulainya operasi komersial

Jumlah aktiva sebelum eliminasi 2003 2002

100,00 100,00 100,00

100,00 31,00

1995 1995 1998

1.954.907 1.628.605 7.908

1.911.183 9.290

99,99 90,39

99,99 57,50

1982 1997

69.752 54.319

44.998 49.787

90,32

90,32

1995

797.810

854.007

65,00

65,00

1995

15.386.289

11.255.500

60,00 51,00 51,00

32,00 51,00 -

1999 1984 2003

47.389 247.646 5.032

45.668 265.830 -


UMUM (lanjutan) c.

Anak Perusahaan (lanjutan) Perusahaan memiliki investasi tidak langsung melalui anak perusahaan terhadap perusahaan berikut ini:

Anak perusahaan

Telekomunikasi Selular Finance Limited AriaWest International Finance B.V. PT Balebat Dedikasi Prima

Anak perusahaaan penginvestasi

Domisili

PT Telekomunikasi Selular PT AriaWest International PT Infomedia Nusantara

Jenis usaha

Tahun dimulainya operasi komersial

Persentase pemilikan 2003 2002 % %

Mauritius

Pembiayaan

65,00

65,00

2002

Belanda Bogor

Keuangan Percetakan

100,00 26,18

-

1996 2000

PT Pramindo Ikat Nusantara (“Pramindo”) Pramindo adalah mitra KSO I (Catatan 50) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi di Sumatera. Pada tanggal 19 April 2002, Perusahaan menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sale and Purchase Agreement atau ”CSPA”) (sebagaimana telah diubah pada tanggal 1 Agustus 2002) untuk mengakuisisi 100% modal saham Pramindo yang telah ditempatkan dan disetor (Catatan 4b). Dengan selesainya pembayaran pertama, Perusahaan memperoleh kendali atas operasi Pramindo dan Unit KSO I. Oleh karena itu, Perusahaan telah mengkonsolidasikan laporan keuangan Pramindo sejak tanggal akuisisi, yang mencerminkan 100% kepemilikan di Pramindo (Catatan 2b). PT AriaWest International (“AWI”) AWI merupakan mitra di KSO III (Catatan 50), kerja sama operasi yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi di wilayah Jawa Barat. Pada tanggal 8 Mei 2002, Perusahaan menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (CSPA) sehubungan dengan akuisisi 100% modal saham AWI yang telah ditempatkan dan disetor. Akuisisi tersebut berlaku efektif pada tanggal 31 Juli 2003, yang merupakan tanggal dimana Perusahaan menandatangani perubahan pertama atas perjanjian jual beli bersyarat (CSPA) dengan pemegang saham AWI yang menyetujui akuisisi AWI oleh Perusahaan (Catatan 4c). CSPA menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pada saat atau sebelum tanggal penutupan transaksi akuisisi, seperti penyelesaian restrukturisasi pinjaman AWI, perubahan perjanjian KSO III, penolakan tidak bersyarat atas kesepakatan yang merugikan (final and unconditional dismissal with prejudice of any proceeding). Persyaratan tersebut telah dipenuhi pada atau sebelum tanggal 31 Juli 2003.

17


UMUM (lanjutan) c.

Anak Perusahaan (lanjutan) PT Multimedia Nusantara (“Metra”) Metra bergerak dalam bidang penyelenggaraan penyiaran televisi sistem berlangganan dan jasa telekomunikasi multimedia. Pada tanggal 8 April 2003, Perusahaan meningkatkan pemilikan di Metra dari 31% menjadi 100% melalui perjanjian pertukaran saham (share-swap) dengan PT Indocitra Grahabawana (“Indocitra”). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan menukar pemilikannya atas PT Menara Jakarta dengan 69% pemilikan Indocitra di Metra (Catatan 11f). PT Graha Sarana Duta (“GSD”) GSD bergerak terutama dalam bidang jasa penyewaan gedung perkantoran termasuk manajemen gedung dan jasa pemeliharaan. Pada tanggal 6 April 2001, Perusahaan mengakuisisi 100% pemilikan di GSD dari Koperasi Mitra Duta dan Dana Pensiun Bank Duta, dengan harga pembelian sebesar Rp119.000 juta. Akuisisi ini menimbulkan goodwill sebesar Rp106.348 juta yang diamortisasi selama jangka waktu lima tahun (Catatan 15). Pada tanggal 28 Nopember 2001, Perusahaan menjual pemilikannya atas satu lembar saham GSD kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan harga Rp9,5 juta, sehingga menurunkan persentase pemilikan Perusahaan menjadi 99,99%. PT Indonusa Telemedia (“Indonusa”) Indonusa bergerak dalam jasa pelayanan telekomunikasi multimedia. Perusahaan meningkatkan penyertaannya pada Indonusa dari 35% pada tahun 2000 menjadi 57,5% pada tahun 2001, dengan mengakuisisi 2.800.000 saham dengan harga Rp28.000 juta. Akuisisi tersebut menimbulkan goodwill sebesar Rp654 juta yang telah diamortisasi penuh pada tahun 2001. Pada tanggal 8 Agustus 2003, Perusahaan meningkatkan nilai investasi di Indonusa menjadi 88,08% melalui perjanjian pertukaran saham (share-swap) dengan PT Centralindo Pancasakti Cellular (“CPSC”) (Catatan 11). Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Indonusa pada tanggal 29 Oktober 2003, Indonusa setuju untuk mengkonversi hutangnya kepada Perusahaan sebesar Rp13.500 juta menjadi 1.350.000 lembar saham Indonusa. Setelah konversi hutang menjadi saham, pemilikan Perusahaan di Indonusa meningkat dari 88,08% menjadi 90,39%.

18


UMUM (lanjutan) c.

Anak Perusahaan (lanjutan) PT Dayamitra Telekomunikasi (“Dayamitra”) Dayamitra adalah Mitra KSO VI (Catatan 50) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi di Kalimantan. Akuisisi Perusahaan atas 90,32% pemilikan pada Dayamitra berlaku efektif pada tanggal 17 Mei 2001 dengan ditandatanganinya Akta Pengalihan Hak Atas Saham. Perusahaan juga menandatangani Perjanjian Opsi untuk memperoleh sisa pemilikan sebesar 9,68% dari pemegang saham penjual (Catatan 4a). PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”) Telkomsel bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan sarana telekomunikasi dan jasa sambungan telepon selular bergerak dengan menggunakan teknologi komunikasi bergerak sistem global (“GSM”) yang berlingkup nasional. Transaksi kepemilikan silang antara Perusahaan dan Indosat pada tahun 2001 meningkatkan pemilikan Perusahaan di Telkomsel menjadi 77,72%. Perlakuan akuntansi atas transaksi kepemilikan silang tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan 3. Pada tanggal 3 April 2002, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli bersyarat (CSPA) dengan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd. (“Singtel”). Menurut perjanjian tersebut, Perusahaan menjual 23.223 saham biasa Telkomsel, yang merupakan 12,72% dari modal ditempatkan dan disetor Telkomsel dengan harga US$429.000.000 (setara dengan Rp3.948.945 juta). Transaksi ini mengakibatkan penurunan pemilikan Perusahaan di Telkomsel dari 77,72% menjadi 65%. Penjualan saham tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2002 dan Perusahaan mengakui laba sebesar Rp3.196.380 juta yang disajikan secara khusus dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai “Laba atas penjualan investasi jangka panjang di Telkomsel”, yang di dalamnya termasuk Rp65.158 juta yang merupakan realisasi dari bagian keuntungan yang berkaitan dengan transaksi ekuitas di masa lalu di Telkomsel. Untuk keperluan pajak besarnya laba yang diakui lebih kecil, yaitu Rp30.294 juta, akibat dari dasar pengenaan pajak yang lebih tinggi atas harga perolehan saham yang dijual. PT Napsindo Primatel Internasional (“Napsindo”) Napsindo bergerak dalam bidang penyediaan Network Access Point (“NAP”), Voice Over Data (“VOD”) dan bidang terkait lainnya. Sehubungan dengan peningkatan modal disetor Napsindo, Perusahaan meningkatkan penyertaannya pada Napsindo sebesar Rp13.840 juta pada tanggal 31 Oktober 2000. Peningkatan investasi tersebut dilakukan untuk mempertahankan persentase pemilikan Perusahaan sebesar 32% dan berlaku efektif pada tanggal 29 Maret 2001. Berdasarkan Akta Notaris H. Yunardi, S.H., No.47 tanggal 30 Desember 2002, Perusahaan membeli 28% saham Napsindo dari PT Info Asia Sukses Makmur Mandiri sebesar US$4.900.000 (setara dengan Rp43.620 juta), sehingga pemilikan Perusahaan meningkat menjadi 60% yang berlaku efektif sejak tanggal penyelesaian pembayaran 28 Januari 2003. 19


UMUM (lanjutan) c.

Anak Perusahaan (lanjutan)

PT Infomedia Nusantara (“Infomedia”) Infomedia bergerak dalam bidang jasa pelayanan informasi telekomunikasi dan jasa pelayanan informasi lainnya berupa media cetak dan elektronik. Pada tahun 2002, Infomedia membentuk lini bisnis baru yang bergerak dalam jasa penyediaan call center. PT Pro Infokom Indonesia (“PII”) Pada tanggal 29 Januari 2003, Perusahaan bersama-sama dengan PT Indonesia Comnets Plus, anak Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (“PLN”), dan PT Prima Infokom Indonesia mendirikan PT Pro Infokom Indonesia (“PII”). Pendirian tersebut berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 29 Januari 2003, oleh A. Partomuan Pohan S.H., LLM., notaris di Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2003, Perusahaan memiliki 51% saham PII. PII didirikan untuk mengembangkan sistem jaringan informasi nasional sebagai back-bone untuk pengembangan e-Government Indonesia. PII bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. PII akan bertindak sebagai penyedia jasa yang mengelola Government Secure Intranet dan Government Information Center Management dengan harapan bahwa seluruh lembaga pemerintah, termasuk badan usaha milik negara mendapatkan manfaat dari penggunaan jaringan ini. Telekomunikasi Selular Finance Limited (“TSFL”) Telkomsel memiliki penyertaan langsung sebesar 100% di TSFL, perusahaan yang didirikan di Mauritius pada tanggal 22 April 2002. Tujuan TSFL adalah mengumpulkan dana untuk pengembangan bisnis Telkomsel melalui penerbitan saham, obligasi, hipotek, atau surat berharga lainnya. Aria West International Finance B.V. (“AWI BV”) AWI BV, perusahaan yang didirikan di Belanda, merupakan anak perusahaan yang dimiliki secara penuh oleh AWI. AWI BV bergerak di bidang jasa perdagangan dan keuangan. PT Balebat Dedikasi Prima (“Balebat”) Infomedia memiliki 51,33% pemilikan saham langsung di Balebat, suatu perusahaan yang bergerak di bidang percetakan yang berdomisili di Bogor. d. Kewenangan penerbitan laporan keuangan Laporan keuangan konsolidasian telah disetujui untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi pada tanggal 29 Juni 2004.

20


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan anak perusahaan, disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (”GAAP Indonesia”). Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam sejumlah hal tertentu berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat (”U.S. GAAP”). Informasi berkaitan dengan sifat dan dampak dari perbedaan tersebut disajikan pada catatan 57. a. Dasar penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini dinyatakan dalam dan dibulatkan menjadi jutaan Rupiah (“Rp”) yang terdekat kecuali dinyatakan lain. b.

Prinsip konsolidasi Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan anak perusahaannya dimana Perusahaan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, memiliki pemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, atau Perusahaan memiliki kemampuan mengendalikan entitas walaupun penyertaan sahamnya lebih kecil atau sama dengan 50%. Anak perusahaan dikonsolidasi sejak tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasi sejak tanggal pelepasannya. Perusahaan tidak melakukan konsolidasi atas anak perusahaan jika pengendalian bersifat sementara. Seluruh saldo dan transaksi antar-perusahaan yang signifikan telah dieliminasi pada saat konsolidasi. Untuk penyertaannya pada Pramindo, Perusahaan telah mengevaluasi cakupan dan persyaratan dari penyertaan tersebut dan menyimpulkan bahwa Perusahaan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Pramindo dan hak untuk memperoleh semua manfaat ekonomis masa depan seolaholah Perusahaan memiliki 100% saham Pramindo. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh Perusahaan termasuk, antara lain, fakta bahwa harga belinya tetap, memiliki kemampuan menguasai 100% hak suara pada rapat umum pemegang saham dengan mempertimbangkan hak protektif tertentu yang dipegang oleh pemegang saham penjual, memiliki kemampuan menunjuk semua anggota dewan dan manajemen, dan memiliki kemampuan untuk secara eksklusif menentukan kebijakan keuangan dan operasional Pramindo dengan mempertimbangkan hak protektif tertentu, tindakannya menerbitkan wesel bayar yang tidak dapat dibatalkan dan tidak bersyarat dalam penyelesaian harga pembelian kepada pemegang saham penjual, penempatan 70% saham Pramindo yang belum ditransfer ke Perusahaan ke dalam rekening escrow oleh pemegang saham penjual, dan persyaratan-persyaratan protektif dalam berbagai perjanjian bagi Perusahaan untuk mengambil-alih semua saham (termasuk surat kuasa yang diterbitkan oleh pemegang saham penjual) atau menghentikan perjanjian KSO setelah seluruh jumlah terhutang atas saham telah dibayar (Catatan 4b).

21


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) c.

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Definisi pihak yang memiliki hubungan istimewa yang digunakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 7 mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”.

d. Akuisisi anak perusahaan Akuisisi anak perusahaan dari pihak ketiga dicatat dengan akuntansi metode pembelian. Selisih harga perolehan dari bagian kepemilikan Perusahaan atas nilai wajar aktiva dan kewajiban yang teridentifikasi dicatat sebagai goodwill, dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang pada umumnya diperkirakan tidak lebih dari lima tahun. Transaksi akuisisi dengan entitas sepengendali dicatat dengan metode yang serupa dengan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interests/carryover basis). Selisih harga pengalihan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan yang berlaku, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai “Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali”. Perusahaan secara berkesinambungan mengevaluasi apakah terdapat suatu kejadian atau telah terjadi perubahan kondisi yang mengharuskan adanya perubahan terhadap estimasi sisa masa manfaat goodwill, atau adanya indikasi tidak pulihnya (impairment) goodwill. Jika terdapat indikasi impairment, nilai goodwill yang dapat terpulihkan (recoverable) ditentukan berdasarkan nilai diskonto dari estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan harga pasar terhadap nilai waktu dari uang (time value of money) dan risiko dari aktiva terkait. e.

Penjabaran valuta asing Mata uang fungsional Perusahaan dan anak perusahaan adalah Rupiah dan pembukuan Perusahaan dan anak perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam valuta asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aktiva dan kewajiban moneter dalam valuta asing adalah kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh Reuters pada tanggal neraca. Kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh Reuters masing-masing adalah Rp8.430 dan Rp8.450 untuk US$1 pada tanggal 31 Desember 2003, dan masing-masing adalah Rp8.940 dan Rp8.960 untuk US$1 pada tanggal 31 Desember 2002. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum terealisasi, dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama masa konstruksi suatu aktiva tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi (Catatan 2k).

22

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) f.

Kas dan setara kas Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas konsolidasian, cerukan (overdraft) yang terhutang bila ada permintaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kas Perusahaan dan anak perusahaan, dimasukkan sebagai komponen kas dan setara kas.

g.

Penyertaan i.

Deposito berjangka Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan disajikan sebagai penyertaan sementara.

ii.

Penyertaan pada efek Penyertaan pada efek yang tersedia untuk dijual (available-for-sale) dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi atas efek yang tersedia untuk dijual tidak diakui sebagai pendapatan tahun berjalan, tetapi dilaporkan sebagai komponen terpisah pada bagian ekuitas hingga terealisasi. Keuntungan atau kerugian yang telah terealisasi atas efek yang tersedia untuk dijual akan dicatat sebagai bagian dari laba rugi tahun berjalan, dan dihitung berdasarkan metode identifikasi khusus. Penurunan nilai efek yang tersedia untuk dijual di bawah harga perolehannya yang bersifat non-temporer dibebankan ke laba tahun berjalan.

iii. Penyertaan pada perusahaan asosiasi Penyertaan pada saham di mana Perusahaan memiliki 20% sampai dengan 50% hak suara, dan dimana Perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan tetapi bukan dalam bentuk kendali atas kebijakan keuangan dan operasi, dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan metode ini, Perusahaan mengakui bagian atas laba atau rugi perusahaan asosiasi secara proporsional sejak tanggal pengaruh signifikan dimiliki hingga tanggal berakhirnya pengaruh signifikan tersebut. Ketika bagian Perusahaan atas rugi melebihi nilai tercatat dari perusahaan asosiasi, nilai tercatat penyertaan diturunkan dan pengakuan kerugian lebih lanjut dihentikan kecuali apabila Perusahaan memiliki kewajiban berkaitan dengan perusahaan asosiasi. Secara berkesinambungan, paling tidak di setiap akhir tahun, Perusahaan mengevaluasi nilai tercatat penyertaannya pada perusahaan asosiasi apakah terdapat kemungkinan penurunan nilai. Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan adanya indikasi penurunan nilai selain penurunan nilai sementara dalam nilai tercatat penyertaan pada perusahaan asosiasi adalah pencapaian tujuan dan tahapan rencana usaha termasuk proyeksi arus kas dan hasil dari aktivitas pendanaan yang direncanakan, kondisi keuangan dan prospek bisnis dari setiap perusahaan asosiasi, nilai wajar penyertaan dibandingkan dengan nilai tercatat penyertaan dan faktor-faktor relevan lainnya. Penurunan nilai yang harus diakui diukur berdasarkan selisih lebih antara nilai tercatat penyertaan dengan nilai wajarnya. Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar (jika ada), diskonto arus kas atau teknik penilaian lainnya yang memadai. 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) 23

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) g.

Penyertaan (lanjutan) Perubahan nilai penyertaan yang disebabkan oleh terjadinya perubahan nilai ekuitas perusahaan asosiasi yang timbul dari transaksi ekuitas antara perusahaan asosiasi dengan pihak lain diakui sebagai bagian dari ekuitas dalam akun “Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi”. Selisih yang sebelumnya langsung dikreditkan ke ekuitas sebagai dampak transaksi ekuitas di perusahaan asosiasi, dilaporkan dalam laporan laba rugi saat penyertaan dijual sesuai persentase pemilikan yang dijual. Mata uang fungsional PT Pasifik Satelit Nusantara dan PT Citra Sari Makmur adalah Dolar Amerika Serikat. Untuk tujuan pelaporan investasi tersebut dengan metode ekuitas, aktiva dan kewajiban kedua perusahaan ini pada tanggal neraca masing-masing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata selama tahun tersebut. Selisih kurs akibat penyesuaian penjabaran diakui secara langsung dalam bagian ekuitas dan dilaporkan sebagai “Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan” dalam bagian ekuitas pemegang saham. iv. Penyertaan lainnya Penyertaan dalam bentuk saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar harga perolehannya dan hanya disesuaikan untuk penurunan nilai yang bersifat non-temporer atas setiap penyertaan. Penurunan nilai tersebut langsung dibebankan ke laba tahun berjalan.

h.

Piutang usaha dan piutang lain-lain Piutang usaha dan piutang lainnya disajikan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu yang ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang pada akhir tahun. Piutang ragu-ragu dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih. Piutang usaha dan piutang lainnya dicatat sebesar nilai tagihan. Penyisihan piutang ragu-ragu mencerminkan estimasi terbaik Perusahaan atas jumlah kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang Perusahaan. Perusahaan menentukan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan pengalaman penghapusan pada masa lampau. Perusahaan mengevaluasi penyisihan piutang raguragunya secara bulanan. Piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari untuk pelanggan retail disisihkan seluruhnya, dan piutang yang telah jatuh tempo untuk pelanggan non-retail melebihi jumlah tertentu dievaluasi tingkat ketertagihannya secara individual. Saldo lainnya dievaluasi secara gabungan berdasarkan jenis industri. Saldo piutang dihapuskan dari neraca setelah semua cara penagihan dilakukan namun kemungkinan tertagihnya sangat kecil. Perusahaan tidak memiliki risiko kredit atas piutang yang terkait dengan pelanggan yang tidak dicerminkan di neraca (”offbalance sheet credit exposure”).

24

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) i.

Persediaan Pada dasarnya persediaan terdiri dari komponen dan modul, yang dialihkan ke aktiva tetap pada saat pemakaiannya. Persediaan juga termasuk kartu SIM dan voucher prabayar. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk komponen, kartu SIM dan voucher prabayar, dan metode identifikasi khusus untuk persediaan modul. Penyisihan untuk persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa mendatang.

j.

Beban dibayar dimuka Beban dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

k.

Aktiva tetap - perolehan langsung Aktiva tetap yang diperoleh secara langsung, kecuali aktiva tetap tertentu yang dinilai kembali, dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aktiva tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan estimasi masa manfaat aktiva tetap sebagai berikut: Tahun Bangunan Peralatan sentral telepon Telegraf, teleks dan peralatan komunikasi data Instalasi dan peralatan transmisi Satelit, stasiun bumi dan peralatan Jaringan kabel Catu daya Peralatan pengolahan data Peralatan telekomunikasi lainnya Peralatan kantor Kendaraan Peralatan lainnya

20 5 - 15 5 - 15 5 - 20 3 - 15 5 - 15 3 - 10 3 - 10 5 3-5 5-8 5

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan. Bila nilai tercatat suatu aktiva melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali (estimated recoverable amount), nilai aktiva tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai.

25

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) k.

Aktiva tetap - perolehan langsung (lanjutan) Beban pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aktiva atau memberikan manfaat ekonomis yang lebih tinggi, misalnya dalam bentuk peningkatan kapasitas atau perbaikan mutu keluaran atau standar kinerja, dikapitalisasi dan disusutkan berdasarkan tarif penyusutan yang berlaku. Apabila aktiva tetap tidak digunakan lagi atau dilepas, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penjualan aktiva tetap diakui dalam laporan laba rugi. Piranti lunak komputer yang dipergunakan untuk proses pengolahan data dicatat sebagai bagian dari perangkat kerasnya. Aktiva dalam pembangunan dinyatakan sebesar harga perolehan hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi menjadi aktiva tetap. Selama masa pembangunan, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan laba atau rugi selisih kurs, yang timbul untuk membiayai pembangunan aktiva tertentu (qualifying assets) dikapitalisasi secara proporsional terhadap nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aktiva tetap siap untuk digunakan.

l.

Aktiva tetap sewa guna usaha Aktiva tetap yang diperoleh melalui sewa guna usaha dicatat sebesar nilai tunai dari pembayaran minimum sewa guna usaha. Pada awal periode sewa, suatu kewajiban yang setara dengan nilai tunai dari pembayaran minimum sewa guna usaha diakui, dan akan berkurang sejalan dengan pembayaran komponen pokok sewa guna usaha dari setiap pembayaran minimum sewa dilakukan. Komponen beban bunga dari pembayaran minimum sewa diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Aktiva sewa guna usaha dikapitalisasi hanya jika semua kriteria berikut terpenuhi: (a) penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewagunausahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha, dan (b) seluruh pembayaran berkala sewa guna usaha ditambah nilai sisa akan mencakup pengembalian harga perolehan aktiva yang disewagunausahakan serta bunganya, dan (c) masa sewa guna usaha minimum dua tahun. Aktiva sewa guna usaha disusutkan dengan metode yang sama dan berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis yang sama dengan aktiva tetap yang diperoleh secara langsung.

m. Pola bagi hasil Perusahaan mencatat aktiva pola bagi hasil sebagai “Aktiva tetap pola bagi hasil” (dan awalnya mengkredit akun “Pendapatan pola bagi hasil ditangguhkan” yang disajikan pada bagian Kewajiban di neraca) sebesar biaya yang dikeluarkan mitra usaha sebagaimana disetujui dalam perjanjian antara Perusahaan dan mitra usaha. Aktiva tetap tersebut disusutkan berdasarkan estimasi masa manfaat masing-masing aktiva dengan menggunakan metode garis lurus.

26

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) m. Pola bagi hasil (lanjutan) Pendapatan ditangguhkan yang berkaitan dengan perolehan aktiva tetap pola bagi hasil diamortisasi selama masa bagi hasil dengan menggunakan metode garis lurus. Pada akhir masa bagi hasil, aktiva tetap pola bagi hasil yang bersangkutan direklasifikasi ke akun “Aktiva tetap”. Pendapatan pola bagi hasil diakui sesuai dengan bagian yang menjadi hak Perusahaan sebagaimana diatur dalam perjanjian. n.

Kerja Sama Operasi Pendapatan dari kerja sama operasi mencakup amortisasi pendapatan kompensasi KSO ditangguhkan, Pendapatan Minimum Telkom (”MTR”), dan bagian Perusahaan atas Pendapatan KSO yang Harus Dibagi (”DKSOR”). Kompensasi yang diterima dari Mitra KSO dicatat sebagai pendapatan kompensasi KSO yang ditangguhkan, setelah dikurangi dengan seluruh beban langsung yang berkaitan dengan perjanjian KSO dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan masa KSO yaitu 15 tahun sejak tanggal 1 Januari 1996. MTR diakui setiap bulan berdasarkan perhitungan jumlah MTR yang diperjanjikan untuk tahun berjalan sesuai dengan perjanjian KSO. Bagian Perusahaan atas pendapatan KSO yang Harus Dibagi diakui berdasarkan persentase bagian Perusahaan atas pendapatan KSO, dikurangi MTR dan beban operasi Unit KSO sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian KSO. Berdasarkan PSAK No. 39, ”Akuntansi Kerja Sama Operasi” yang menggantikan paragraf 14 PSAK No. 35, ”Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi”, aktiva yang dibangun oleh Mitra KSO dalam rangka KSO dicatat dalam pembukuan Mitra KSO yang mengoperasikan aktiva tersebut dan akan dialihkan kepada Perusahaan pada akhir masa KSO atau saat penghentian perjanjian KSO.

o.

Beban tangguhan - hak atas tanah Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan legal dan perpanjangan masa hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode hak atas tanah tersebut.

p.

Pengakuan pendapatan dan beban i.

Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak Pendapatan dari biaya pemasangan sambungan telepon tidak bergerak diakui pada saat pesawat pelanggan mulai berfungsi. Pendapatan dari biaya pemakaian diakui pada saat pelanggan memakai telepon tersebut.

27

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) p.

Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan) ii.

Pendapatan telepon selular dan jaringan tetap nirkabel Pendapatan dari jasa penyambungan diakui pada saat pesawat telepon selular pelanggan diaktivasi. Pendapatan pulsa (airtime) dan pendapatan bulanan diakui pada saat diakses dan saat terjadinya. Pendapatan kartu prabayar yang terdiri dari penjualan kartu perdana (starter pack) yang dikenal sebagai kartu Subscriber Identification Module (“SIM”) untuk selular dan Removable Unit Identity Card (“RUIM”) untuk telepon tetap nirkabel dan voucher pulsa isi ulang diakui sebagai berikut: 1.

Penjualan kartu perdana (starter pack) diakui sebagai pendapatan pada saat kartu perdana tersebut diserahkan kepada distributor, penyalur, atau langsung kepada pelanggan.

2.

Penjualan voucher pulsa isi ulang diakui sebagai pendapatan diterima di muka dan secara proporsional diakui sebagai pendapatan berdasarkan jumlah panggilan yang berhasil dilakukan oleh pelanggan atau pada saat sisa pulsa pada voucher prabayar telah habis masa berlakunya.

iii. Pendapatan interkoneksi Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan internasional diakui pada saat terjadinya dan disajikan sebesar jumlah neto atas beban interkoneksi. Beban diakui berdasarkan metode akrual. q.

Imbalan Pensiun i.

Program pensiun imbalan pasti Perusahaan dan anak perusahaan tertentu menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti bagi hampir seluruh karyawan tetapnya. Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan program pensiun imbalan pasti dihitung pada nilai tunai dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa yang akan datang sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan aktiva program pensiun. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit. Imbalan yang diperoleh karyawan diakui dalam laporan laba rugi dengan metode garis lurus selama estimasi sisa masa kerja rata-rata karyawan hingga imbalan pensiun menjadi hak karyawan (vested). Imbalan pensiun yang telah manjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban pada saat terjadinya.

28

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) q.

Imbalan Pensiun (lanjutan) ii.

Pensiun dini Beban pensiun dini diakui pada saat Perusahaan memiliki komitmen untuk membayar pensiun dini yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Perusahaan agar karyawan terdorong untuk melakukan pengunduran diri secara sukarela. Perusahaan dianggap menunjukkan komitmen yang kuat jika, dan hanya jika, Perusahaan telah memiliki rencana pensiun dini yang formal dan terinci, serta tidak memungkinkan untuk dibatalkan.

r.

Imbalan karyawan selain program pensiun i.

Penghargaan masa kerja Perusahaan memberikan penghargaan tertentu dalam bentuk uang tunai kepada karyawan yang memenuhi persyaratan masa kerja tertentu. Penghargaan tersebut dibayarkan pada saat karyawan mencapai ulang tahun jumlah masa kerja tertentu, pada saat pensiun atau saat pemutusan hubungan kerja. Kewajiban Perusahaan sehubungan dengan penghargaan masa kerja dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit.

ii.

Imbalan pasca kerja Perusahaan juga menyelenggarakan imbalan pasca kerja berupa program jaminan kesehatan masa pensiun bagi semua pensiunan yang memenuhi persyaratan usia, partisipasi dan jumlah masa kerja pada saat pensiun dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan. Kewajiban Perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja jaminan kesehatan masa pensiun dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit.

s.

Pajak penghasilan Perusahaan dan anak perusahaan menggunakan metode aktiva dan kewajiban untuk menghitung pajak penghasilan. Berdasarkan metode ini, aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer aktiva dan kewajiban pajak untuk tujuan akuntansi dan tujuan pajak pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini mengharuskan pengakuan manfaat pajak pada masa mendatang, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa mendatang cukup besar (probable). Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada setiap tanggal pelaporan yang diharapkan tetap berlaku terhadap laba kena pajak untuk tahun-tahun mendatang pada saat pemulihan atau saat perbedaan temporer tersebut berakhir. Pajak penghasilan dibebankan atau dikreditkan ke dalam laporan laba rugi kecuali apabila pajak tangguhan tersebut berkaitan dengan pos-pos yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas; dalam hal demikian pajak tangguhannya juga dibebankan langsung ke ekuitas.

29

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) t.

Laba per saham dan laba per American Depositary Share (“ADS”) Laba dasar per saham dihitung dengan membagi laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun tersebut. Laba bersih per ADS dihitung dengan mengkalikan laba dasar per saham dengan 20 yaitu jumlah saham per ADS.

u.

Informasi segmen Informasi segmen Perusahaan dan anak perusahaan disajikan menurut kelompok (segmen) usaha. Segmen usaha adalah unit yang dapat dibedakan (distinguishable unit) yang menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda dan dikelola secara terpisah. Informasi segmen usaha sejalan dengan informasi operasi yang secara rutin dilaporkan kepada tingkat pengambil keputusan tertinggi di Perusahaan. Informasi segmen disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan konsolidasian.

v.

Instrumen derivatif Transaksi derivatif diakui sesuai dengan PSAK 55, ”Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai” yang mensyaratkan bahwa semua instrumen derivatif diakui dalam laporan keuangan pada nilai wajarnya. Untuk memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai, PSAK 55 mensyaratkan beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi, termasuk adanya dokumentasi formal pada awal lindung nilai. Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai dicatat dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Jika instrumen derivatif dirancang dan memenuhi syarat lindung nilai, perubahan nilai wajar yang berkaitan dengan lindung nilai diakui sebagai penyesuaian terhadap aktiva atau kewajiban yang dilindung nilai dalam laba rugi tahun berjalan atau disajikan dalam ekuitas tergantung pada jenis transaksi dan efektivitas dari lindung nilai tersebut.

w.

Penggunaan taksiran Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban dan pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Hal-hal signifikan yang mengharuskan adanya taksiran dan asumsi mencakup nilai buku dari aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud, penyisihan atas piutang dan kewajiban yang berhubungan dengan imbalan karyawan.

3. TRANSAKSI KEPEMILIKAN SILANG (CROSS-OWNERSHIP) DENGAN INDOSAT Pada tanggal 3 April 2001, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (“CSPA”) dengan Indosat atas beberapa transaksi untuk menyatukan kepemilikan silang pada perusahaan-perusahaan tertentu. Perjanjian tersebut meliputi transaksi di bawah ini:

30

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 3. TRANSAKSI KEPEMILIKAN SILANG (CROSS-OWNERSHIP) DENGAN INDOSAT (lanjutan) i.

Akuisisi oleh Perusahaan atas 35% dari saham-saham biasa Telkomsel milik Indosat dengan harga sebesar US$945.000.000 (“Transaksi Telkomsel”);

ii.

Akuisisi oleh Indosat atas 22,5% dari saham-saham biasa PT Satelit Palapa Indonesia (“Satelindo”) milik Perusahaan dengan harga sebesar US$186.000.000 (“Transaksi Satelindo”);

iii. Akuisisi oleh Indosat atas 37,66% dari saham-saham PT Aplikanusa Lintasarta (“Lintasarta”) milik Perusahaan dengan harga sebesar US$38.000.000 ditambah dengan obligasi konversi Lintasarta sebesar Rp4.051 juta (“Transaksi Lintasarta”); dan iv.

Akuisisi oleh Indosat atas semua hak dan novasi seluruh kewajiban Perusahaan menurut Perjanjian KSO IV tanggal 20 Oktober 1995 antara Perusahaan dengan PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (“MGTI”) beserta seluruh aktiva Perusahaan yang dioperasikan sebagai aktiva KSO IV dengan harga sebesar US$375.000.000 (“Transaksi KSO IV”).

Seluruh obligasi konversi Lintasarta kemudian dikonversikan menjadi saham sehingga persentase kepemilikan Perusahaan menurun dari 37,66% menjadi 37,21% sebelum transaksi Lintasarta dilaksanakan. Transaksi Telkomsel dan Transaksi Lintasarta berlaku efektif pada tanggal 16 Mei 2001, masing-masing berdasarkan Akta Pemindahan Hak Atas Saham No. 1/V/2001/triplo dan No. 2/V/2001/duplo dari Notaris Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H. Transaksi Satelindo berlaku efektif pada tanggal 23 Juli 2001 setelah DeTeAsia Holding GmbH dan PT Bimagraha Telekomindo (pemegang saham Satelindo lainnya) tidak menggunakan haknya untuk membeli masing-masing 7,26% dan 13,06% saham Satelindo. Pada tanggal 1 Pebruari 2002, manajemen Perusahaan dan Indosat mengumumkan pembatalan Transaksi KSO IV. Akibatnya, Perusahaan menyelesaikan bagian transaksi kepemilikan silang ini secara tunai. Pada saat pengikatan transaksi, Pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas dan pengendali (controlling) atas Perusahaan dan Indosat. Oleh karena itu, transaksi Telkomsel, transaksi Satelindo dan transaksi Lintasarta diperlakukan sebagai transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali. Akuisisi Perusahaan atas pemilikan pengendali di Telkomsel diperlakukan dengan cara yang serupa dengan metode akuntansi penyatuan pemilikan (pooling of interests/carryover basis). Oleh karena itu, untuk tujuan pelaporan, laporan keuangan Perusahaan dan Telkomsel digabung seolah-olah kedua perusahaan telah bergabung sejak awal periode yang disajikan. Dampak dari transaksi antara Perusahaan dan Telkomsel sebelum penggabungan dieliminasi dalam laporan keuangan gabungan. Selisih antara harga transaksi yang dibayarkan atau diterima dan nilai historis aktiva bersih dari perusahaan yang diperoleh atau nilai tercatat penyertaan yang dijual disajikan dalam ekuitas sebagai “Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali”, sebagai berikut:

31


TRANSAKSI KEPEMILIKAN SILANG (CROSS-OWNERSHIP) DENGAN INDOSAT (lanjutan) Harga transaksi yang dibayarkan/ (Diterima) Telkomsel Satelindo Lintasarta Jumlah

4.

Nilai historis aktiva bersih/ penyertaan

Pajak tangguhan

Perubahan di ekuitas

Jumlah

Pajak

Bersih

10.782.450 (2.122.260) (437.631)

1.466.658 116.834

337.324 -

(290.442) -

8.978.468 (2.412.702) (320.797)

(627.678) (119.586)

8.978.468 (1.785.024) (201.211)

8.222.559

1.583.492

337.324

(290.442)

6.244.969

(747.264)

6.992.233

AKUISISI MITRA USAHA KSO a. Dayamitra Pada tanggal 17 Mei 2001, Perusahaan membeli 90,32% saham Dayamitra dengan harga pembelian secara keseluruhan sebesar US$134.172.232 (termasuk biaya konsultan sekitar US$3.303.191 atau Rp37.325 juta). Sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, Perusahaan telah melakukan pembayaran awal sebesar US$18.289.800 (Rp206.675 juta) pada tanggal 17 Mei 2001, tanggal penutupan transaksi, dan sebesar US$8.937.041 (Rp100.989 juta) pada tanggal 10 Agustus 2001 sebagai pembayaran pasca-penutupan penyesuaian modal kerja terhadap harga pembelian. Sisa pembayaran sebesar US$103.642.200 (Rp1.171.157 juta) dibayar melalui perjanjian escrow sebagaimana dibahas di bawah, dalam delapan kali angsuran triwulanan masing-masing sebesar US$12.955.275 mulai tanggal 17 Agustus 2001 sampai tanggal 17 Mei 2003. Estimasi nilai kini dari US$103.642.200 dengan tingkat bunga diskonto 14% adalah sebesar US$89.053.984 (Rp1.006.310 juta). Akuisisi ini menghasilkan pengakuan aktiva tidak berwujud sebesar Rp1.276.575 juta yang merupakan hak untuk mengoperasikan bisnis di wilayah KSO. Aktiva tidak berwujud tersebut akan diamortisasi selama sisa periode perjanjian KSO (Catatan 15). Perusahaan memperoleh pengendalian atas Dayamitra pada tanggal 17 Mei 2001 sehingga harus mengkonsolidasi Dayamitra sejak tanggal tersebut.

32


AKUISISI MITRA USAHA KSO (lanjutan) a. Dayamitra (lanjutan) Berikut adalah rincian aktiva bersih yang diperoleh dan goodwill yang timbul dari akuisisi 90.32% pemilikan di Dayamitra: Rp

Jumlah harga perolehan - bersih Nilai wajar aktiva bersih yang diperoleh: - Kas dan setara kas - Piutang DKSOR - Aktiva lancar lainnya - Aktiva tetap - Aktiva tidak berwujud - Aktiva tidak lancar lainnya - Kewajiban lancar - Kewajiban pajak tangguhan - Kewajiban tidak lancar

1.351.299 93.652 62.398 9.450 1.401.479 1.276.575 19.510 (236.265) (581.816) (693.684) 1.351.299

Kas keluar bersih atas transaksi akuisisi Dayamitra adalah sebesar Rp241.300 juta. Sehubungan dengan transaksi Dayamitra, Perusahaan juga menandatangani beberapa perjanjian berikut ini: 1. Perjanjian Opsi Perusahaan menandatangani Perjanjian Opsi dengan TM Communications (HK) Ltd (“TMC”) yang memberikan hak opsi kepada Perusahaan untuk membeli sisa 9.68% saham Dayamitra (“Saham Opsi”). Berdasarkan perjanjian tersebut, TMC, sebagai pemegang saham penjual, memberi opsi eksklusif kepada Perusahaan untuk membeli hak milik sah dan penuh atas Saham Opsi (“Opsi Membeli”), dan Perusahaan memberi opsi eksklusif kepada pemegang saham penjual untuk menjual kepada Perusahaan hak milik sah penuh atas Saham Opsi tersebut (“Opsi Menjual”). Atas pemberian opsi tersebut, Perusahaan akan membayar kepada pemegang saham penjual harga beli opsi sebesar US$6.300.000, ditambah dengan US$957.823 sebagai pembayaran atas modal kerja Dayamitra yang disesuaikan, atau seluruhnya berjumlah US$7.257.823 yang harus dibayarkan dalam delapan kali angsuran triwulanan dengan jumlah angsuran tetap sebesar US$907.228 mulai tanggal 17 Agustus 2001 sampai tanggal 17 Mei 2003. Pembayaran akan dilakukan melalui rekening escrow yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Escrow sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

33


AKUISISI MITRA USAHA KSO (lanjutan) a.

Dayamitra (lanjutan) Perusahaan dapat menggunakan hak opsi eksklusifnya setiap saat setelah Dayamitra memenuhi seluruh kewajibannya atas pinjaman JBIC (dahulu J-Exim) (Catatan 26i) dimulai tanggal 17 Mei 2003 dan berakhir pada lima hari kerja sebelum tanggal 26 Maret 2006. Harga jual beli yang harus dibayarkan Perusahaan kepada pemegang saham penjual atas Saham Opsi pada saat pelaksanaan opsi adalah sebesar US$16.200.000 dikurangi dengan jumlah tertentu yang dinyatakan dalam Perjanjian Opsi. Pada tanggal 31 Desember 2003, Perusahaan belum menggunakan hak opsi tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2003, harga beli opsi yang telah dibayar Perusahaan adalah sebesar US$7.257.823 atau setara dengan Rp65.458 juta (2002: US$5.443.367 atau setara dengan Rp51.120 juta), dan disajikan sebagai bagian dari “Uang muka penyertaan saham” (Catatan 4e). 2. Perjanjian Escrow Perusahaan bersama dengan Dayamitra, PT Intidaya Sistelindomitra (“Intidaya”), Cable &Wireless plc (“C&W plc”), PT Mitracipta Sarananusa (“Mitracipta”), TMC, Tomen Corporation (“Tomen”), Citibank N.A. Singapore (agen Escrow Singapura) dan Citibank N.A. Jakarta (agen Escrow Jakarta) menandatangani Perjanjian Escrow pada tanggal 17 Mei 2001, dalam rangka pembukaan Rekening Escrow dan memfasilitasi pembayaran (Catatan 16).

b.

Pramindo Pada tanggal 19 April 2002 Perusahaan dan pemegang saham Pramindo, yaitu France Cables et Radio SA, PT Astratel Nusantara, Indosat, Marubeni Corporation, International Finance Corporation (“IFC”) dan NMP Singapore Pte. Ltd. (“NMP Singapore”) (secara kolektif disebut “Pemegang Saham Penjual”) menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (“CSPA”) dimana Perusahaan memperoleh seluruh saham Pramindo. Saham yang dimiliki Pemegang Saham Penjual ditransfer ke suatu rekening escrow (selanjutnya disebut “saham escrow”). Kepemilikan legal atas saham escrow akan ditransfer ke Perusahaan dalam 3 (tiga) tahap yaitu pada tanggal 15 September 2002 – 30%, 30 September 2003 – 15%, dan 31 Desember 2004 – 55% setelah pembayaran wesel bayar yang diterbitkan kepada pemegang saham penjual sebagai pembayaran atas akusisi saham-saham tersebut. Saham escrow dapat diakses oleh pemegang saham penjual hanya jika terjadi pelanggaran atas pembayaran wesel bayar oleh Perusahaan dan tidak ada dividen yang akan dibayarkan hingga perjanjian antara pihak-pihak dipenuhi atau diputuskan sesuai dengan persyaratan perjanjian. Perusahaan dan Pemegang Saham Penjual juga menandatangani Stockholders Voting Agreement (“SVA”) pada tanggal 15 Agustus 2002. Berdasarkan SVA tersebut setiap pemegang saham Pramindo memberikan surat kuasa yang memungkinkan Perusahaan memperoleh hak suara dari saham escrow. Dengan demikian, Perusahaan memperoleh hak untuk menominasikan semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pramindo. SVA juga mencantumkan persyaratanpersyaratan tertentu yang merupakan hak protektif bagi Pemegang Saham Penjual.

4.

AKUISISI MITRA USAHA KSO (lanjutan) 34

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b.

Pramindo (lanjutan) Harga pembelian keseluruhan saham Pramindo adalah sebesar US$390.308.972 (Rp3.464.040 juta) ditambah Rp250.000 juta, yang terdiri dari pembayaran awal sebesar US$9.263.953 (Rp82.218 juta), biaya konsultan sebesar US$5.945.946 (Rp52.818 juta), penggantian modal kerja sebesar Rp250.000 juta dan penerbitan wesel bayar (seri I dan seri II) oleh Perusahaan dengan total nilai nominal sebesar US$375.099.073 dengan estimasi nilai kini sebesar US$332.802.122 (Rp2.953.617 juta) pada tingkat bunga diskonto sebesar 8,15% yang berlaku efektif sejak tanggal akuisisi. Wesel bayar seri I tidak dikenakan bunga sedangkan wesel bayar seri II dihitung dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar. Wesel bayar tersebut akan dibayar dalam sepuluh kali cicilan yang jumlahnya tidak sama setiap triwulannya yang dimulai pada tanggal 15 September 2002. Wesel bayar tersebut tidak dapat dibatalkan, tidak bersyarat dan dapat ditransfer. Harga pembelian dialokasikan terlebih dahulu ke aktiva moneter bersih kemudian ke aktiva tetap yang diperoleh. Perusahaan mengakui aktiva tidak berwujud sebesar Rp2.752.267 juta sebagai hak untuk mengoperasikan usaha di wilayah KSO. Jumlah ini akan diamortisasi selama sisa jangka waktu perjanjian KSO (Catatan 15). Tidak terdapat goodwill dari transaksi ini. Di samping itu, bagian yang berkaitan dengan 13% kepemilikan Indosat di Pramindo telah diperhitungkan sebagai restrukturisasi entitas sepengendali. Selisih antara harga pembelian dan nilai historis dari aktiva bersih yang diperoleh adalah sebesar Rp296.038 juta, dimasukkan ke dalam “Selisih nilai restrukturisasi entitas sepengendali” di bagian ekuitas, dengan rincian perhitungan sebagai berikut: Rp

Harga pembelian - bersih Nilai historis aktiva bersih Selisih nilai atas 100% pemilikan

3.338.653 1.061.437 2.277.216

Selisih disesuaikan ke ekuitas untuk 13% pemilikan Indosat di Pramindo

296.038

Perusahaan memperoleh kendali atas Pramindo pada tanggal 15 Agustus 2002 sehingga Perusahaan mengkonsolidasi Pramindo sejak tanggal 1 Agustus 2002 sebagai tanggal saldo terdekat.

35


AKUISISI MITRA USAHA KSO (lanjutan) b. Pramindo (lanjutan) Alokasi harga perolehan akuisisi tersebut adalah sebagai berikut:

Rp Harga perolehan - bersih Nilai wajar dari aktiva bersih yang diperoleh: - Kas dan setara kas - Piutang DKSOR - Aktiva lancar lainnya - Aktiva tetap - Aktiva tidak berwujud - Aktiva tidak lancar lainnya - Kewajiban lancar - Kewajiban pajak tangguhan - Kewajiban jangka panjang Nilai wajar aktiva bersih Selisih yang disesuaikan ke ekuitas untuk 13% pemilikan Indosat di Pramindo Jumlah harga perolehan

3.338.653 141.475 187.468 13.839 1.807.338 2.752.267 160.139 (284.120) (1.115.645) (620.146) 3.042.615 296.038 3.338.653

Kas keluar bersih atas transaksi akuisisi Pramindo adalah sebesar Rp243.561 juta. Wesel bayar yang diterbitkan untuk akuisisi Pramindo disajikan dalam “Hutang akuisisi anak perusahaan” di neraca konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 (Catatan 26). Pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002, wesel bayar yang masih terhutang, diluar bunga yang belum diamortisasi, masing-masing sebesar US$191 juta (Rp1.615.473 juta) dan US$342 juta (Rp3.060.884 juta). Setelah tanggal 31 Desember 2003, Perusahaan memperoleh pinjaman untuk mendanai pelunasan wesel bayar tersebut dan kepemilikan legal atas seluruh saham Pramindo telah ditransfer seluruhnya ke Perusahaan (Catatan 56c). c.

PT AriaWest International (“AWI”) Pada tanggal 31 Juli 2003 (tanggal penutupan), Perusahaan mengakuisisi 100% saham AWI, mitra KSO di KSO III, lebih kurang senilai Rp1.141.752 juta ditambah dengan pengakuan hutang AWI sebesar Rp2.577.926 juta. Harga perolehan termasuk wesel bayar tanpa bunga dengan nilai nominal sebesar US$109.090.909 (Rp927.272 juta) dengan estimasi nilai kini pada tanggal penutupan sebesar US$92.743.741 (Rp788.322 juta) pada tingkat bunga diskonto sebesar 5,16%. Wesel bayar tersebut akan dibayarkan dalam sepuluh kali angsuran tiap semester terhitung mulai tanggal 31 Juli 2004.

36


AKUISISI MITRA USAHA KSO (lanjutan) c.

PT AriaWest International (”AWI”) (lanjutan) Akuisisi AWI dicatat dengan menggunakan metode pembelian. Tidak timbul goodwill dari transaksi ini. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari alokasi harga pembelian atas aktiva dan kewajiban yang diakuisisi berdasarkan estimasi nilai wajarnya pada tanggal penutupan:

Piutang DKSOR Aktiva tetap Aktiva tidak berwujud Aktiva lainnya Kewajiban pajak tangguhan Nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi Pinjaman yang diakui Jumlah kas dan wesel bayar yang diserahkan

Rp 540.267 1.556.269 1.982.564 34.372 (393.794) 3.719.678 (2.577.926) 1.141.752

Hasil operasi konsolidasian Perusahaan termasuk hasil operasi AWI sejak tanggal akuisisi 31 Juli 2003. Wesel bayar yang diterbitkan sehubungan dengan akuisisi AWI disajikan sebagai ”Hutang akuisisi anak perusahaan” dalam neraca konsolidasian 31 Desember 2003 (Catatan 26). Pada tanggal 31 Desember 2003, wesel bayar yang masih belum dibayar, sebelum diskonto yang belum diamortisasi, berjumlah US$109.090.909 (Rp921.818 juta). Harga beli sebagaimana disebut di atas berdasarkan hasil penilaian pihak ketiga. Selain itu, Perusahaan juga menandatangani perjanjian dengan AWI berkaitan dengan penyelesaian yang tidak dapat dibatalkan, pembebasan dari pengaduan dan tuntutan balik yang sedang diproses melalui Badan Arbitrase Internasional (ICC) dan Perusahaan bersedia membayar sejumlah US$20.000.000. Dengan penyelesaian masalah tersebut dan juga penerimaan pelunasan piutang usaha dari KSO III, maka pada penyajian laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2002, Perusahaan memutuskan untuk melakukan pembalikan cadangan piutang tak tertagih yang sebelumnya telah diakui, dan mencatat beban sehubungan dengan penyelesaian masalah tersebut (Catatan 7d dan 18). d. Pro forma hasil usaha yang berkaitan dengan akuisisi mitra KSO Berikut ini adalah informasi pro forma keuangan yang tidak diaudit untuk mencerminkan hasil usaha konsolidasian Perusahaan, yang disajikan seolah-olah akuisisi Dayamitra dan Pramindo telah dilakukan pada tanggal 1 Januari 2001, dan AWI pada tanggal 1 Januari 2002. Informasi pro forma meliputi penyesuaian untuk amortisasi aktiva tidak berwujud, beban penyusutan aktiva tetap yang dihitung berdasarkan alokasi harga pembelian, beban bunga atas tambahan pinjaman, serta pajak penghasilan. Informasi pro forma keuangan bukan dimaksudkan untuk memberi indikasi hasil usaha jika transaksi tersebut dilakukan pada tanggal-tanggal yang diasumsikan atau sebagai indikasi usaha di masa yang akan datang.

37


AKUISISI MITRA USAHA KSO (lanjutan) d.

Pro forma hasil usaha yang berkaitan dengan akuisisi mitra KSO (lanjutan)

Pendapatan operasi Laba operasi Laba sebelum pajak Laba bersih Laba per saham (dalam Rupiah penuh) Laba per ADS (dalam Rupiah penuh) e.

2003

2002

2001

27.513.766 11.819.863 11.531.510 6.571.287 651,91 13.038,27

22.297.575 8.778.831 11.726.254 8.127.080 806,26 16.125,16

17.622.331 7.215.988 5.797.788 3.409.285 338,22 6.764,45

2003

2002

Uang muka penyertaan saham

Dayamitra (Catatan 4a) AWI

65.458 65.458

51.120 196.463 247.583

Uang muka penyertaan saham AWI sebesar US$20.000.000 (Rp196.463 juta) merupakan jumlah yang dibayarkan kepada pemegang saham lama AWI pada saat penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat tanggal 8 Mei 2002.

38


KAS DAN SETARA KAS

2003 Kas Bank Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rupiah Bank Negara Indonesia Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia Bank Pos Nusantara Jumlah Valuta asing Bank Mandiri Bank Negara Indonesia Bank Rakyat Indonesia Jumlah Jumlah pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga Rupiah Citibank Bank Bukopin Bank Central Asia Bank Niaga Bank Mizuho Indonesia ABN Amro Bank Bank Danamon Lippo Bank Chase Manhattan Bank Internasional Indonesia Bank Buana Indonesia Bank Muamalat Indonesia Bank Mega Deutsche Bank Jumlah Valuta asing Citibank Deutsche Bank Standard Chartered Bank ABN Amro Bank Bank Internasional Indonesia Bank Central Asia Bank of Tokyo Mitsubishi Jumlah Jumlah pihak ketiga Jumlah bank

39

2002

6.790

12.696

217.276 109.887 9.988 1.135 338.286

152.774 64.603 8.059 2.582 228.018

32.016 1.576 453 34.045 372.331

29.019 4.560 479 34.058 262.076

302 9.463 7.889 2.102 251 172 274 3 218 76 4.239 6.097 31.086

10.426 6.428 5.630 540 142 140 103 97 39 136 2 23.683

3.231 2.412 1.808 73 22 31 26 7.603 38.689 411.020

940 456 194 33 1.623 25.306 287.382


KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

2003 Deposito berjangka Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rupiah Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia Bank Negara Indonesia Bank Tabungan Negara Jumlah Valuta asing Bank Mandiri Bank Negara Indonesia Jumlah

2002

968.829 529.350 485.115 169.590 2.152.884

779.983 607.420 298.565 108.480 1.794.448

526.384 5.789 532.173

3.022.661 2.447 3.025.108

2.685.057

4.819.556

Jumlah pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga Rupiah Standard Chartered Bank Bank Mega Bank Bukopin Bank Yudha Bhakti Bank Niaga Bank Internasional Indonesia Deutsche Bank Bank Danamon ABN Amro Bank Bank NISP Bank Jabar Jumlah Valuta asing Standard Chartered Bank Deutsche Bank Jumlah Jumlah pihak ketiga Jumlah deposito berjangka

287.122 91.342 96.099 1.000 4.500 359.342 145.725 1.000 47.369 67.204 1.100.703

142.000 129.757 58.214 6.000 5.000 2.000 342.971

5.697 885.205 890.902 1.991.605 4.676.662

236.465 236.465 579.436 5.398.992

Jumlah kas dan setara kas

5.094.472

5.699.070

Kisaran tingkat suku bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

Rupiah Valuta asing

2003

2002

5,50% - 14,25% 0,92% - 2,25%

11,59% - 18,45% 1,15% - 5,03%

Lihat Catatan 48 untuk rincian transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

40


PENYERTAAN SEMENTARA 2003 Deposito berjangka Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rupiah Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia Pihak ketiga Bank Muamalat Indonesia Jumlah deposito berjangka Efek yang tersedia untuk dijual Wesel berjangka menengah - PSSI Jumlah efek yang tersedia untuk dijual Jumlah penyertaan sementara

2002

-

100.000 423.000 523.000

4.006 4.006

523.000

-

50.000 50.000

4.006

573.000

Kisaran tingkat suku bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

Rupiah

2003

2002

6,00% - 6,76%

11,14% - 14,33%

Jangka waktu deposito berjangka berkisar antara 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun. Wesel Berjangka Menengah – PSSI merupakan wesel berjangka menengah yang diterbitkan oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sebesar Rp50.000 juta yang jatuh tempo pada tanggal 22 Pebruari 2003. Pada tanggal jatuh tempo, wesel tersebut telah diselesaikan secara tunai. Tingkat suku bunga dan persyaratan yang diperoleh dari penyertaan pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama dengan yang diperoleh dari penyertaan pada pihak ketiga. Lihat Catatan 48 untuk rincian mengenai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

41


PIUTANG USAHA a. Berdasarkan pelanggan Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

2003

2002

Unit KSO Instansi Pemerintah PT Mandara Selular Indonesia (d.h. PT Mobile Selular Indonesia) PT Citra Sari Makmur PT Bakrie Telecom (d.h. PT Radio Telepon Indonesia) PT Komunikasi Selular Indonesia* PT Metro Selular Nusantara* PT Patra Telekomunikasi Indonesia PT Aplikanusa Lintasarta Lainnya

265.517 181.551

633.327 253.845

37.326 20.450 8.513 5.819 2.679

33.560 16.262 18.233 7.500 5.607 3.578 10.527

Jumlah Penyisihan piutang ragu-ragu

521.855 (110.932)

982.439 (95.676)

410.923

886.763

Jumlah bersih

* tidak lagi merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa di tahun 2003

Piutang usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa tertentu disajikan setelah memperhitungkan kewajiban Perusahaan kepada pihak yang sama berdasarkan hak untuk melakukan offset yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga:

2003

2002

Pelanggan individual dan bisnis Penyelenggara jasa telekomunikasi internasional luar negeri Lain-lain

2.682.288 42.836 29.841

2.140.894 167.853 18.470


2.754.965 (332.960)

2.327.217 (407.313)

Jumlah bersih

2.422.005

1.919.904

42


PIUTANG USAHA (lanjutan) b.

Berdasarkan umur Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

2003 Sampai dengan 6 bulan 7 sampai dengan 12 bulan 13 sampai dengan 24 bulan Lebih dari 24 bulan Jumlah Penyisihan piutang ragu-ragu Jumlah bersih

2002

350.348 42.250 42.920 86.337 521.855 (110.932)

763.820 143.773 30.227 44.619 982.439 (95.676)

410.923

886.763

Pihak ketiga:

2003

c.

2002

Sampai dengan 3 bulan Lebih dari 3 bulan

2.358.570 396.395

1.919.904 407.313


2.754.965 (332.960)

2.327.217 (407.313)

Jumlah bersih

2.422.005

1.919.904

2003

2002

Berdasarkan valuta Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

Rupiah Dolar Amerika Serikat Jumlah Penyisihan piutang ragu-ragu Jumlah bersih

43

443.930 77.925

911.065 71.374

521.855 (110.932)

982.439 (95.676)

410.923

886.763


PIUTANG USAHA (lanjutan) c.

Berdasarkan valuta (lanjutan) Pihak ketiga: 2003

d.

2002

Rupiah Dolar Amerika Serikat

2.720.331 34.634

2.251.199 76.018

Jumlah Penyisihan piutang ragu-ragu Jumlah bersih

2.754.965 (332.960) 2.422.005

2.327.217 (407.313) 1.919.904

Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu

2003 Saldo awal Penambahan penyisihan Pemulihan penyisihan piutang usaha dari AWI (Catatan 4c) Penghapusan penyisihan Saldo akhir

2002

2001

502.989 296.099

578.785 523.024

429.579 266.433

(355.196) 443.892

(511.933) (86.887) 502.989

(117.227) 578.785

Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan piutang ragu-ragu dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang tersedia cukup untuk menutupi risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Kecuali untuk piutang dari Pemerintah dan Instansi Pemerintah, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang tersebut. Lihat Catatan 48 untuk rincian mengenai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

44


PERSEDIAAN

2003 Komponen: Pesawat telepon dan suku cadang Kabel dan suku cadang instalasi Persediaan suku cadang Jumlah Penyisihan persediaan usang Jumlah bersih Modul: Kabel dan suku cadang instalasi Pesawat telepon dan suku cadang Persediaan suku cadang Jumlah Penyisihan persediaan usang Jumlah bersih Kartu: Kartu SIM dan voucher prabayar Penyisihan persediaan usang Jumlah bersih Jumlah

2002

27.407 1.540 13.521 42.468 (14.757) 27.711

29.311 15.226 11.020 55.557 (30.160) 25.397

55.997 37.917 272 94.186 (25.584) 68.602

54.912 42.563 434 97.909 (23.464) 74.445

57.838 (148) 57.690 154.003

40.011 (171) 39.840 139.682

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:

2003 Saldo awal Penambahan Penghapusan persediaan Saldo akhir

53.795 4.523 (17.829) 40.489

2002 48.997 20.012 (15.214) 53.795

Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan yang tersedia cukup untuk menutupi risiko penurunan nilai persediaan karena keusangan. Pada tanggal 31 Desember 2003, persediaan di anak perusahaan tertentu telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lain sebesar US$750.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai asuransi telah memadai untuk menutup risiko-risiko tersebut.

45


BEBAN DIBAYAR DIMUKA

2003

2002

Beban pensiun (Catatan 45) Sewa Gaji Asuransi Penerbitan buku petunjuk telepon Lainnya

286.652 173.242 124.061 98.167 11.091 24.704

28.181 131.906 105.090 9.144 68.382 10.953

Jumlah

717.917

353.656

10. AKTIVA LANCAR LAINNYA Akun ini terdiri dari deposito berjangka dan dana yang dibatasi penggunaannya pada bank-bank berikut ini: 2003 2002

Bank Mandiri Deutsche Bank dan Citibank Jumlah a.

45.083 45.083

540.520 151.268 691.788

Bank Mandiri Pada tanggal 31 Desember 2003, saldo ini terdiri dari deposito milik Perusahaan sebesar US$4.600.000 (Rp38.778 juta) yang dijadikan jaminan fasilitas kredit yang diperoleh Napsindo (Catatan 21a) dan Rp2.412 juta (termasuk US$58.251) sebagai jaminan untuk bank garansi, dan deposito Rupiah milik Telkomsel sebesar Rp3.893 juta sebagai jaminan untuk bank garansi untuk pembayaran bea masuk. Pada tanggal 31 Desember 2002, saldo ini terdiri dari deposito milik Perusahaan sebesar Rp500.000 juta yang digunakan sebagai jaminan fasilitas kredit Bank Mandiri dan deposito rupiah milik Telkomsel sebesar Rp40.520 juta yang digunakan sebagai jaminan atas pembayaran bea masuk. Fasilitas kredit Perusahaan dari Bank Mandiri diperoleh pada tanggal 11 Pebruari 2002 dengan fasilitas maksimum sebesar Rp500.000 juta dan tingkat bunga 2% di atas tingkat bunga deposito. Fasilitas kredit ini tidak pernah digunakan dan telah diakhiri pada tanggal 18 Pebruari 2003. Deposito tersebut telah dikeluarkan dari jaminan.

b. Deutsche Bank dan Citibank Pada tanggal 31 Desember 2002, saldo ini terdiri dari deposito milik Telkomsel di Deutsche Bank dan Citibank sejumlah US$9.971.936 (Rp89.149 juta) yang dipersyaratkan oleh bank sehubungan dengan fasilitas Letter of Credit (Catatan 21b) dan deposito Perusahaan pada Citibank sebesar US$6.950.000 (Rp62.119 juta) yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman untuk Proyek High Performance Backbone dari Citibank untuk jangka waktu dua tahun yang berakhir pada tanggal 10 April 2004 (Catatan 25b).

46

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG 2003

Persentase pemilikan Saldo awal Metode ekuitas: PT Citra Sari Makmur PT Patra Telekomunikasi Indonesia ** PT Napsindo Primatel International * PT Multimedia Nusantara * PT Telekomindo Selular Raya PT Metro Selular Nusantara PT Pasifik Satelit Nusantara PT Menara Jakarta

Metode biaya: PT Batam Bintan Telekomunikasi PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia Medianusa Pte. Ltd. PT Komunikasi Selular Indonesia PT Mandara Selular Indonesia

25,00 30,00 60,00 100,00 43,69 -

Penambahan (pengurangan)

Selisih kurs karena penjabaran Bagian laba laporan (rugi) keuangan Saldo akhir

62.270 12.843 4.693 1.928 26.642 16.307 -

(2.745) (4.693) (1.928) (26.642) (16.307) -

1.585 1.234 -

(11.433) -

52.422 11.332 -

124.683

(52.315)

2.819

(11.433)

63.754

5,00

587

3,18 9,44 7,44

199 108 57.570 -

(57.570) -

-

-

587

-

-

199 108 -

58.464

(57.570)

-

183.147

(109.885)

2.819

* Dikonsolidasikan di tahun 2003 ** Pengurangan merupakan penerimaan dividen kas yang diterima Perusahaan

47

-

(11.433)

894 64.648

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan) 2002

Persentase pemilikan Saldo awal Metode ekuitas: PT Citra Sari Makmur PT Telekomindo Selular Raya PT Metro Selular Nusantara PT Patra Telekomunikasi Indonesia PT Napsindo Primatel International PT Multimedia Nusantara PT Mandara Selular Indonesia PT Pasifik Satelit Nusantara PT Menara Jakarta

Metode biaya: PT Batam Bintan Telekomunikasi PT Komunikasi Selular Indonesia PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia Medianusa Pte. Ltd.

25,00 100,00 20,17 30,00 32,00 31,00 25,00 22,57 20,00

Selisih kurs karena penjabaran Penambahan Bagian laba laporan (pengurangan) (rugi) keuangan Saldo akhir

74.833 87.907 1.657 12.133 12.030 1.928 -

(62.907) 13.513 -

8.446 1.642 1.137 710 (7.337) -

(21.009) -

62.270 26.642 16.307 12.843 4.693 1.928 -

190.488

(49.394)

4.598

(21.009)

124.683

5,00 14,20

587 -

57.570

-

-

587 57.570

3,18 9,44

199 108

-

-

-

199 108

894

57.570

-

-

58.464

191.382

8.176

4.598

(21.009)

183.147

Pada tanggal 8 Agustus 2003, Perusahaan dan PT Centralindo Pancasakti Cellular (“CPSC”) menandatangani perjanjian tukar guling (“transaksi tukar guling KMT-IP”) dimana Perusahaan menyerahkan 14,20% pemilikannya di PT Komunikasi Selular Indonesia (“Komselindo”), 20,17% pemilikan di PT Metro Selular Nusantara (“Metrosel”), dan 100% pemilikannya di PT Telekomindo Selular Raya (“Telesera”) kepada CPSC. Sebagai gantinya, CPSC menyerahkan 30,58% pemilikannya di PT Indonusa Telemedia (“Indonusa”), 21,12% saham di PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) dengan persyaratan tertentu dan membayar uang tunai sebesar Rp5.398 juta kepada Perusahaan. Dari transaksi tukar guling KMT – IP, Perusahaan mengakui rugi sebesar Rp47,3 miliar karena adanya perbedaan antara nilai wajar aktiva yang diterima dengan nilai tercatat penyertaan Perusahaan yang diserahkan kepada CPSC, dan pemulihan perbedaan karena adanya perubahan ekuitas di Metrosel yang sebelumnya diakui langsung di ekuitas.

48

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan) a. PT Citra Sari Makmur (“CSM”) CSM bergerak dalam bidang penyediaan Sistem Komunikasi Stasiun Bumi Mikro (“SKSBM” atau “VSAT”), jasa aplikasi jaringan, jasa konsultasi mengenai teknologi telekomunikasi dan sarana lain yang terkait. b. PT Patra Telekomunikasi Indonesia (“Patrakom”) Patrakom bergerak dalam bidang penyediaan jasa sistem komunikasi satelit, jasa-jasa dan sarana terkait untuk perusahaan yang bergerak dalam industri perminyakan. c.

PT Telekomindo Selular Raya (“Telesera”) Pada tahun 2001, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyetujui restrukturisasi PT Telekomindo Primabhakti (“Telekomindo”), perusahaan asosiasi yang bergerak dalam bidang konstruksi dan pembangunan sarana telekomunikasi. Restrukturisasi tersebut menyebabkan penurunan modal dasar dan disetor Telekomindo yang kemudian dialihkan menjadi modal disetor dua perusahaan baru: PT Telekomindo Media Informatika (“TMI”) dan PT Griya Insani Primabhakti (“GIP”). Berdasarkan perjanjian tukar guling (share swap agreement) tanggal 5 Desember 2001 antara Perusahaan, PT Rajawali Corporation (“RC”), Telekomindo, dan TMI, masing-masing pihak menyetujui transaksi sebagai berikut: •

Perusahaan menjual seluruh sahamnya di Telekomindo, TMI, dan GIP kepada RC dengan harga Rp101.838 juta dan mengakui laba sebesar Rp101.838 juta.

•

TMI menjual seluruh sahamnya di PT Telekomindo Selular Raya (“Telesera”) dan aktiva tetap milik PT Multisaka Mitra (“MSM”) kepada Perusahaan masing-masing dengan harga Rp87.907 juta dan Rp17.442 juta.

Transaksi tersebut menyebabkan pemilikan Perusahaan di Telesera menjadi sebesar 69,77% pada tanggal 31 Desember 2001. Pada tahun 2002, Perusahaan membeli lagi pemilikan di Telesera sebesar 30,23% dari Dana Pensiun Telkom dengan harga perolehan sebesar Rp38.093 juta. Pada tahun 2002, Perusahaan juga mengakui kerugian sebesar Rp101.000 juta untuk menurunkan nilai tercatat penyertaan menjadi sebesar nilai aktiva bersihnya. Pada tanggal 31 Desember 2002, nilai tercatat penyertaan di Telesera adalah sejumlah Rp26.642 juta. Pada tanggal 8 Agustus 2003, Perusahaan menukar pemilikannya di Telesera kepada CPSC. d. PT Metro Selular Nusantara (“Metrosel”) Metrosel bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa sambungan telepon bergerak selular nasional dan sarana yang berkaitan di wilayah pelayanan Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Maluku, dan Irian Jaya.

49

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan) d. PT Metro Selular Nusantara (“Metrosel”) (lanjutan) Pada tanggal 30 Mei 2002, Metrosel melaksanakan peningkatan modal disetor. Perusahaan menambah setoran modal sejumlah Rp13.513 juta untuk mempertahankan pemilikannya di Metrosel sebesar 20,17%. Pada tanggal 8 Agustus 2003, Perusahaan menukar seluruh penyertaannya di Metrosel kepada CPSC. e.

PT Pasifik Satelit Nusantara (“PSN”) PSN bergerak dalam bidang penyewaan transponder satelit dan penyelenggaraan jasa komunikasi berbasis satelit di wilayah Asia Pasifik. Pada tahun 2001, Manajemen memutuskan untuk mencatat penurunan nilai atas penyertaan ini karena kondisi keuangan PSN. Pada tanggal 8 Agustus 2003, Perusahaan menandatangani perjanjian tukar-guling (share-swap) dengan CPSC sehingga pemilikan Perusahaan di PSN meningkat menjadi 43,69%. Pada tahun 2003, PSN mengadakan negosiasi dengan para krediturnya untuk merestrukturisasi hutang-hutangnya. Hingga laporan ini diterbitkan, restrukturisasi hutang belum berlaku efektif.

f.

PT Menara Jakarta (“MJ”) MJ bergerak dalam bidang pembangunan dan pengelolaan menara dan sarana terkait lainnya. Proyek-proyek pembangunan MJ dihentikan pada akhir tahun 1997 karena krisis ekonomi di Indonesia. Nilai penyertaan di MJ telah diturunkan menjadi nol. Pada tanggal 8 April 2003, Perusahaan menukar semua sahamnya di MJ kepada PT Indocitra Grahabawana (“Indocitra”) dengan pemilikan Indocitra di Metra sebesar 69% (Catatan 1c).

g. PT Batam Bintan Telekomunikasi (“BBT”) BBT bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi tidak bergerak di Kawasan Industri Batamindo, Muka Kuning, Pulau Batam serta di Bintan Beach International Resort dan Kawasan Industri Bintan di Pulau Bintan.

11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan) 50


h. PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia (“Bangtelindo”) Bangtelindo terutama bergerak dalam bidang penyediaan jasa konsultasi untuk pemasangan dan pemeliharaan sarana telekomunikasi. i.

Medianusa Pte. Ltd. Medianusa Pte. Ltd. merupakan perusahaan asosiasi Infomedia, yang bergerak sebagai agen penjualan, untuk mencari pemasang iklan dalam buku petunjuk telepon.

j.

PT Komunikasi Selular Indonesia (“Komselindo”) Komselindo merupakan perusahaan patungan antara Perusahaan dan PT Elektrindo Nusantara (“Elektrindo”), dan bergerak di bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi selular bergerak analog. Jasa ini sebelumnya diselenggarakan oleh Perusahaan berdasarkan perjanjian pola bagi hasil dengan Elektrindo. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Komselindo yang diaktakan dengan Akta Notaris Ny. R. Arie Soetardjo, S.H. No. 110 tanggal 10 Oktober 2000, Perusahaan setuju untuk mengkonversikan piutangnya kepada Komselindo sejumlah Rp92.750 juta menjadi modal untuk mempertahankan persentase pemilikannya sebesar 35%. Pada tahun 2001, Perusahaan mencatat konversi piutang menjadi modal tersebut dan mengakui kerugian atas penurunan nilai tercatat penyertaan yang baru tersebut sejumlah Rp92.750 juta. Pada tanggal 30 Agustus 2002, pemegang saham Komselindo melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui pengeluaran saham baru untuk restrukturisasi hutang Komselindo yang tercantum dalam Perjanjian Penyelesaian (Settlement Agreement) dan Perjanjian Penyelesaian, Pemutusan, dan Pelepasan (Settlement, Termination and Release Agreement) tanggal 30 Agustus 2002. Perusahaan melepaskan hak untuk membeli saham baru, yang mengakibatkan pemilikan Perusahaan di Komselindo terdilusi menjadi 14,20%. Transaksi restrukturisasi hutang ini mengakibatkan ekuitas bersih Komselindo menjadi sebesar Rp405.421 juta. Pada tanggal 31 Desember 2002, Perusahaan mencatat 14,2% pemilikannya di Komselindo sebesar nilai ekuitas bersihnya yaitu Rp57.570 juta. Selanjutnya, pada tanggal 8 Agustus 2003, Perusahaan menjual penyertaannya di Komselindo kepada CPSC.

11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan) 51

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) k. PT Mandara Selular Indonesia (d.h. PT Mobile Selular Indonesia, “Mobisel”) Mobisel bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi selular bergerak dan sarana terkait. Jasa ini sebelumnya diselenggarakan oleh Perusahaan berdasarkan perjanjian pola bagi hasil dengan PT Rajasa Hazanah Perkasa (“RHP”). Kontribusi modal sejumlah Rp10.398 juta mencerminkan 25% hak pemilikan di Mobisel. Pada tanggal 28 Juli 2003, para pemegang saham Mobisel sepakat untuk melakukan program restrukturisasi yang di dalamnya termasuk konversi hutang interkoneksi Mobisel kepada Perusahaan menjadi modal; dan penyertaan modal oleh pemegang saham baru. Konversi hutang tersebut selesai pada bulan Agustus 2003 yang mengakibatkan kepemilikan Perusahaan terdilusi menjadi 7,44%. Pada tanggal 31 Desember 2003, nilai penyertaan di Mobisel telah diturunkan menjadi nol. Pada bulan Januari 2004, hak pemilikan Perusahaan terdilusi kembali menjadi 6,4% dengan dilakukannya konversi hutang terhadap ekuitas atas hutang Mobisel kepada PT Property Java, Boston Investment Limited dan Inquam (Indonesia) Limited Company.

l.

PT Radio Telepon Indonesia (“Ratelindo”) Ratelindo bergerak dalam bidang penyediaan sarana dan jasa telekomunikasi dengan menggunakan jaringan tetap nirkabel dalam negeri. Pada tanggal 31 Desember 2001, Perusahaan mengakui kerugian karena penurunan nilai non-temporer pada penyertaannya karena Ratelindo terus-menerus mengalami kerugian dan defisiensi modal. Pada tanggal 28 Maret 2002, Perusahaan menjual kepemilikan modalnya di Ratelindo seharga Rp14.000 juta dan karena nilai tercatat penyertaan ini sudah nol, maka Perusahaan mengakui keuntungan sebesar harga jual tersebut.

52

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 12. AKTIVA TETAP 1 Januari 2003 Harga perolehan atau nilai revaluasi: Aktiva tetap yang dimiliki sendiri Tanah Bangunan Peralatan sentral telepon Telegraf, teleks dan peralatan komunikasi data Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi dan peralatan Jaringan kabel Catu daya Peralatan pengolahan data Peralatan telekomunikasi lainnya Peralatan kantor Kendaraan Peralatan lainnya Aktiva dalam pembangunan: Bangunan Peralatan sentral telepon Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi dan peralatan Jaringan kabel Catu daya Peralatan pengolahan data Peralatan telekomunikasi lainnya Aktiva sewa guna usaha Kendaraan Jumlah

Akuisisi AWI

Penambahan Pengurangan

Reklasifikasi

31 Desember 2003

267.933 1.658.390 9.629.203

2.436 402.598

52.738 43.301 144.658

(20.762) (43.293) (10)

(945) 158.261 296.943

298.964 1.819.095 10.473.392

206.667 10.340.314 5.798.011 13.122.336 1.032.534 2.739.837 681.363 639.682 187.353 87.370

7.565 1.075.987 9.549 2.269 -

3.833 278.020 21.512 637.068 18.473 131.942 33.769 25.585 1.298 1.890

(86) (11.903) (59.275) (3.996) (1.810) (369) (1.802) (1.760) (6)

(11.100) 6.204.183 390.304 712.681 92.898 380.429 20.425 (2.974) 962 18.319

199.314 16.818.179 6.209.827 15.488.797 1.149.458 3.252.667 735.188 660.491 187.853 107.573

42.913 348.286 139.499 264.029 115.420 5.715 10.807

55.865 -

36.173 222.275 5.843.119 390.994 1.567.652 18.416 63.945

(634)

(24.198) (412.505) (5.888.711) (47.851) (1.724.413) (24.025) (63.592)

54.888 158.056 93.907 607.172 14.524 106 10.526

13.649

-

15.853

(1.392)

(11.627)

16.483

3.640

-

73

(1.689)

47.334.951

1.556.269

9.552.587

(148.787)

61.679

(1.785)

58.356.699

239

736.997 4.569.287

-

115.602 668.136

(41.293) (4)

1.013 29.069

812.319 5.266.488

Akumulasi penyusutan: Aktiva tetap yang dimiliki sendiri Bangunan Peralatan sentral telepon Telegraf, teleks dan peralatan komunikasi data Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi dan peralatan Jaringan kabel Catu daya Peralatan pengolahan data Peralatan telekomunikasi lainnya Peralatan kantor Kendaraan Peralatan lainnya Aktiva sewa guna usaha Kendaraan Jumlah

202.043 3.183.736 2.001.671 5.286.209 724.985 990.054 499.093 460.518 167.226 63.020

-

3.365 1.784.031 153.506 1.300.460 77.765 492.799 71.217 37.251 7.986 2.028

(59) (4.534) (20.312) (3.437) (2.394) (240) (1.088) (1.705) (6)

(11.100) (6.338) 3.202 46.924 (1.388) (10.643) 2.120 786 (373) 4.260

194.249 4.956.895 2.158.379 6.613.281 797.925 1.469.816 572.190 497.467 173.134 69.302

1.506 18.886.345

-

307 4.714.453

(848) (75.920)

(851) 56.681

114 23.581.559

Nilai buku

28.448.606

34.775.140

53

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 12. AKTIVA TETAP (lanjutan) 1 Januari 2002 Harga perolehan atau nilai revaluasi: Aktiva tetap yang dimiliki sendiri Tanah Bangunan Peralatan sentral telepon Telegraf, teleks dan peralatan komunikasi data Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi dan peralatan Jaringan kabel Catu daya Peralatan pengolahan data Peralatan telekomunikasi lainnya Peralatan kantor Kendaraan Peralatan lainnya Aktiva dalam pembangunan: Bangunan Peralatan sentral telepon Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi dan peralatan Jaringan kabel Catu daya Peralatan pengolahan data Peralatan telekomunikasi lainnya Aktiva sewa guna usaha Kendaraan Jumlah

Akuisisi Pramindo

Penambahan Pengurangan

Reklasifikasi

31 Desember 2002

195.153 1.596.806 8.842.943

8.881 456.062

60.553 42.130 53.341

(54) (18.888) (15.606)

3.400 38.342 292.463

267.933 1.658.390 9.629.203

206.592 4.899.964 5.772.334 11.689.767 998.461 1.863.387 507.652 615.046 187.874 68.048

776.597 333.111 104.895 97.316 9.492 4.736

4.141 2.349.624 5.892 267.993 30.037 442.409 55.511 40.429 3.968 14.951

(3.001) (8.942) (7.602) (538) (79.550) (6.704) (26.589) (1.717) (365)

(1.065) 2.323.071 19.785 839.067 4.574 408.696 27.588 1.304 (2.772) -

206.667 10.340.314 5.798.011 13.122.336 1.032.534 2.739.837 681.363 639.682 187.353 87.370

17.556 187.125 291.861 306.365 189.883 6.258 133.543

16.248 -

67.666 519.066 2.157.089 806.897 5.095 287.916

-

(42.309) (357.905) (2.325.699) (42.336) (881.360) (5.638) (410.652)

42.913 348.286 139.499 264.029 115.420 5.715 10.807

3.492

-

10.157

-

-

13.649

3.804

-

215

-

(379)

3.640

38.583.914

1.807.338

7.225.080

(169.556)

(111.825)

47.334.951

654.142 3.985.490

-

93.210 650.215

(10.471) (568)

116 (65.850)

736.997 4.569.287

Akumulasi penyusutan: Aktiva tetap yang dimiliki sendiri Bangunan Peralatan sentral telepon Telegraf, teleks dan peralatan komunikasi data Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi dan peralatan Jaringan kabel Catu daya Peralatan pengolahan data Peralatan telekomunikasi lainnya Peralatan kantor Kendaraan Peralatan lainnya Aktiva sewa guna usaha Kendaraan Jumlah

201.748 2.075.653 1.875.016 4.482.733 667.615 679.382 437.610 425.057 158.945 48.815

-

4.186 1.120.179 126.658 829.627 42.673 388.453 65.036 49.706 14.385 13.820

(2.703) (1.653) (1.102) (654) (58.618) (326) (16.244) (3.361) (298)

(1.188) (10.443) (3) (25.049) 15.351 (19.163) (3.227) 1.999 (2.743) 683

202.043 3.183.736 2.001.671 5.286.209 724.985 990.054 499.093 460.518 167.226 63.020

669 15.692.875

-

837 3.398.985

(95.998)

(109.517)

1.506 18.886.345

Nilai buku

22.891.039

28.448.606

54

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 12. AKTIVA TETAP (lanjutan)

2003

2002

Hasil penjualan aktiva tetap Nilai buku

255.750 72.867

204.008 73.558

Laba

182.883

130.450

Bunga yang dikapitalisasi sebagai aktiva dalam pembangunan berjumlah Rp22.925 juta, Rp20.108 juta dan Rp8.089 juta masing-masing untuk tahun 2003, 2002 dan 2001. Kerugian (keuntungan) selisih kurs yang dikapitalisasi sebagai aktiva dalam pembangunan berjumlah RpNil, (Rp27.568) juta dan Rp1.746 juta masing-masing untuk tahun 2003, 2002 dan 2001. Perusahaan dan anak perusahaan memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di seluruh Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan berjangka waktu 20-30 tahun yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2004-2032. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut. Tanah Perusahaan seluas 330.690 m2 masih atas nama pihak lain, termasuk antara lain Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi dan Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Pengalihan hak milik tanah tersebut kepada Perusahaan masih dalam proses. Tanggal penyelesaian aktiva dalam pembangunan diperkirakan antara Januari 2004 sampai dengan Januari 2005. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aktiva dalam pembangunan. Pada tanggal 31 Desember 2003, aktiva tetap milik Perusahaan dan anak perusahaan, kecuali tanah, diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko khusus lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp22.518.012 juta dan US$1.982.291.950. Disamping itu, satelit Palapa B4 dan Telkom-1 diasuransikan sebesar US$59.456.265. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai. Sejumlah aktiva tetap Perusahaan dan anak perusahaan telah dijadikan jaminan atas perjanjian pinjaman (Catatan 25, 27 dan 28).

55

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 13. AKTIVA TETAP KERJA SAMA OPERASI Berikut ini adalah aktiva tetap Perusahaan (termasuk dalam Catatan 12 di atas) yang dikelola, dioperasikan dan dipelihara oleh KSO: 2003 Tanah Bangunan Peralatan sentral telepon Telegraf, teleks dan peralatan komunikasi data Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi dan peralatan Jaringan kabel Catu daya Peralatan pengolahan data Peralatan telekomunikasi lainnya Peralatan kantor Kendaraan Peralatan lainnya Aktiva dalam pembangunan Jumlah harga perolehan Akumulasi penyusutan Nilai buku

200 237.045 871.799 34.014 351.172 51.455 1.164.364 145.993 67.213 58.103 48.765 16.901 463 3.322 3.050.809 (2.254.971) 795.838

2002 3.783 203.660 1.346.764 62.501 513.601 51.878 1.638.469 146.045 87.745 93.045 42.133 22.391 463 60.106 4.272.584 (3.073.555) 1.199.029

Harga perolehan aktiva tetap kerja sama operasi menurun pada tahun 2003 karena adanya akuisisi dan konsolidasi AWI, mitra di KSO III (Catatan 4c).

56

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 14. AKTIVA TETAP POLA BAGI HASIL 1 Januari 2003

Penambahan

Pengurangan

Reklasifikasi

31 Desember 2003

Harga perolehan: Tanah Bangunan Peralatan sentral telepon Peralatan dan instalasi transmisi Jaringan kabel Peralatan telekomunikasi lainnya Jumlah

3.160 23.727 623.757 107.558 333.188 129.196 1.220.586

27.314 27.314

(9.154) (14.530) (2.711) (26.395)

(3.472) (76.713) (42.121) (2.513) (124.819)

3.160 20.255 537.890 93.028 318.381 123.972 1.096.686

Akumulasi penyusutan: Tanah Bangunan Peralatan sentral telepon Peralatan dan instalasi transmisi Jaringan kabel Peralatan telekomunikasi lainnya Jumlah

1.278 10.411 360.637 95.198 246.244 129.196 842.964

171 1.155 37.458 9.052 17.231 65.067

(9.154) (14.530) (2.711) (26.395)

(1.762) (47.416) (38.300) (2.513) (89.991)

1.449 9.804 341.525 89.720 225.175 123.972 791.645

Nilai buku

377.622

1 Januari 2002

305.041

Penambahan

Pengurangan

Reklasifikasi

31 Desember 2002

Harga perolehan: Tanah Bangunan Peralatan sentral telepon Peralatan dan instalasi transmisi Jaringan kabel Peralatan telekomunikasi lainnya Jumlah

3.160 23.952 624.794 107.558 334.345 199.842 1.293.651

-

(69.267) (69.267)

(225) (1.037) (1.157) (1.379) (3.798)

3.160 23.727 623.757 107.558 333.188 129.196 1.220.586

Akumulasi penyusutan: Tanah Bangunan Peralatan sentral telepon Peralatan dan instalasi transmisi Jaringan kabel Peralatan telekomunikasi lainnya Jumlah

1.146 9.334 322.455 87.143 221.034 199.806 840.918

132 1.183 38.776 8.055 26.203 36 74.385

(69.267) (69.267)

(106) (594) (993) (1.379) (3.072)

1.278 10.411 360.637 95.198 246.244 129.196 842.964

Nilai buku

452.733

377.622

Sesuai dengan perjanjian pola bagi hasil, hak pemilikan aktiva tetap pola bagi hasil secara legal tetap berada di tangan mitra sampai dengan berakhirnya masa bagi hasil.

57

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 14. AKTIVA TETAP POLA BAGI HASIL (lanjutan) Pendapatan pola bagi hasil ditangguhkan adalah sebagai berikut: 2003 Nilai bruto Akumulasi amortisasi: Saldo awal Penambahan (Catatan 38) Pengurangan Saldo akhir Jumlah bersih

2002

1.096.686

1.220.586

(1.077.789) (58.379) 151.214

(1.098.583) (52.271) 73.065

(984.954)

(1.077.789)

111.732

142.797

2003

2002

15. AKTIVA TIDAK BERWUJUD

Aktiva tidak berwujud Lisensi - bersih Jumlah

5.144.050 5.144.050

3.892.145 6.672 3.898.817

Mutasi aktiva tidak berwujud selama tahun 2003 dan 2002 adalah sebagai berikut:

2003 Aktiva tidak berwujud Dayamitra Pramindo AWI

Goodwill GSD

Jumlah

Saldo awal Penambahan Amortisasi

1.161.428 (228.973)

2.658.050 (369.036)

1.982.564 (111.380)

72.667 (21.270)

3.892.145 1.982.564 (730.659)

Saldo akhir

932.455

2.289.014

1.871.184

51.397

5.144.050

2002 Aktiva tidak berwujud Dayamitra Pramindo AWI

Goodwill GSD

Jumlah

Saldo awal Penambahan Amortisasi

1.233.932 (72.504)

2.752.267 (94.217)

-

93.936 (21.269)

1.327.868 2.752.267 (187.990)

Saldo akhir

1.161.428

2.658.050

-

72.667

3.892.145

58

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 15. AKTIVA TIDAK BERWUJUD (lanjutan) Aktiva tidak berwujud timbul dari akuisisi Dayamitra, Pramindo dan AriaWest, dan merupakan hak untuk beroperasi di wilayah KSO. Goodwill timbul dari akuisisi GSD (Catatan 1c). Lisensi merupakan hak untuk operasi DCS 1800 secara nasional dan lisensi untuk pemakaian spektrum radio frekuensi DCS 1800 secara nasional yang dimiliki Telkomsel yang telah diamortasi seluruhnya di tahun 2003.

16. REKENING ESCROW Rekening escrow terdiri dari:

Citibank N.A., Singapura JP Morgan Chase Bank Bank Mandiri

2003

2002

239.689 276.439 6.018 522.146

129.188 168.740 297.928

a. Citibank N.A., Singapura Merupakan saldo rekening pada Citibank N.A., Singapura (“Agen Escrow Dayamitra”) yang dibentuk untuk memfasilitasi pembayaran kewajiban Perusahaan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat dan Perjanjian Opsi yang ditandatangani Perusahaan dan Pemegang Saham Penjual Dayamitra (Catatan 4a). Berdasarkan Perjanjian Escrow, Perusahaan membayar angsuran awal ke rekening escrow sebesar US$14.343.750 pada tanggal 17 Mei 2001. Setoran selanjutnya ditentukan dalam perjanjian, yaitu sebesar US$6.250.000 selama dua puluh empat bulan. Perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan setoran tambahan yang diperlukan agar pembayaran dapat dilakukan pada saat jatuh tempo dan agar minimum saldo sebesar US$14.343.750 dapat dipertahankan. Rekening escrow memperoleh bunga per tahun sebesar 0,75% di bawah LIBOR, yang dihitung secara harian. Pendapatan bunga atas saldo rekening escrow dimasukkan ke dalam rekening tersebut sebagai bagian dari dana escrow. Sisa dana pada rekening escrow setelah seluruh kewajiban dari transaksi Dayamitra terpenuhi akan dialihkan kepada Perusahaan. b. JP Morgan Chase Bank Merupakan saldo rekening pada JP Morgan Chase Bank (“Agen Escrow Pramindo”) yang dibentuk untuk memfasilitasi pembayaran kewajiban Perusahaan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat untuk akuisisi Pramindo (Catatan 4b). Berdasarkan Perjanjian Escrow, Perusahaan akan melakukan penyetoran ke rekening escrow masing-masing sebesar US$12.800.000 selama sebelas bulan dan US$15.000.000 selama enam belas bulan. Setoran awal dimulai pada tanggal 1 Oktober 2002.

59

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 16. REKENING ESCROW (lanjutan) b. JP Morgan Chase Bank (lanjutan) Rekening escrow memperoleh bunga per tahun sebesar 0,4% di bawah LIBOR, yang dihitung secara harian. Pendapatan bunga atas saldo rekening escrow akan dimasukkan ke dalam rekening tersebut sebagai bagian dari dana escrow. Sisa dana pada rekening escrow setelah seluruh kewajiban dari transaksi Pramindo terpenuhi akan dialihkan kepada Perusahaan. c. Bank Mandiri Merupakan rekening escrow Dayamitra sehubungan dengan fasilitas kredit untuk pendanaan kredit dari Bank Mandiri (Catatan 25f).

17. HUTANG USAHA

2003

2002

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Hutang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya Biaya hak penyelenggaraan Pembelian peralatan, barang dan jasa Jumlah

322.842 224.370 110.266 657.478

365.786 359.665 64.776 790.227

Pihak ketiga Pembelian peralatan, barang dan jasa Hutang sehubungan dengan pola bagi hasil Hutang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya

2.892.803 94.508 122.543

2.015.145 81.710 175.769

3.109.854

2.272.624

3.767.332

3.062.851

Jumlah Jumlah Hutang usaha berdasarkan valuta adalah sebagai berikut:

Rupiah Dolar Amerika Serikat Euro Yen Jepang Poundsterling Inggris Dolar Singapura Jumlah

2003

2002

2.825.795 900.408 29.463 10.033 916 717 3.767.332

1.961.804 831.258 264.959 229 4.598 3 3.062.851

Lihat Catatan 48 untuk rincian transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

60

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 18. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Beban pensiun dini Gaji dan bonus karyawan Bunga dan beban bank Umum, administrasi dan pemasaran Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi Penyelesaian AWI (Catatan 4c) Lain-lain Jumlah

2003

2002

132.810 473.447 261.050 259.462 89.103 1.215.872

670.981 411.739 298.840 199.625 180.740 179.000 8.989 1.949.914

Berdasarkan Keputusan Direksi No. KD.20/PS900/SDM-10/2001 tanggal 11 Juni 2001 dan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia No. KR.18/PS900/SDM-30/2003 tanggal 9 Oktober 2003 tentang Pensiun Dini, Perusahaan menawarkan Program Pensiun Dini bagi karyawan yang berminat dan memenuhi syarat. Hak-hak karyawan yang mengikuti program pensiun dini, cara perhitungan dan pembayaran uang kompensasi, serta manfaat lainnya di tahun 2003 dan 2002 diatur masing-masing dalam Keputusan Direksi No.KD.80/PS900/SDM-20/2002 tentang Hak-Hak Karyawan yang mengikuti Program Pensiun Dini tahun 2003 dan Keputusan Direksi No. KD.35/PS900/SDM-10/01 tanggal 30 Nopember 2001 tentang Hak-Hak Karyawan yang mengikuti Program Pensiun Dini tahun 2002. Manfaat pensiun dini yang terhutang pada tanggal 31 Desember 2002 telah dilunasi seluruhnya dalam tahun 2003. Manfaat pensiun dini yang terhutang pada tanggal 31 Desember 2003 merupakan kelanjutan program pensiun dini dan telah dibayarkan pada awal tahun 2004.

19. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Kartu pulsa prabayar Buku petunjuk telepon Jasa telekomunikasi lainnya Lainnya Jumlah

2003

2002

740.077 16.361 6.773 763.211

375.021 52.729 8.069 9.742 445.561

20. UANG MUKA PELANGGAN DAN PEMASOK Merupakan uang muka dan jaminan yang diterima dari pelanggan untuk pembelian jasa dan jaminan deposito yang diterima dari pemasok untuk kontrak-kontrak pengadaan.

61

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 21. HUTANG BANK JANGKA PENDEK Hutang bank jangka pendek terdiri dari: 2003 Bank Mandiri Citibank N.A. Jumlah

37.642 37.642

2002 39.205 39.205

a. Bank Mandiri

Pada tanggal 28 Agustus 2001 Napsindo menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri sebesar US$1.800.000 untuk jangka waktu satu tahun. Pinjaman ini dijamin dengan deposito milik Perusahaan (Catatan 10) dengan tingkat bunga 2% di atas bunga deposito yang dijaminkan (3% pada tanggal 31 Desember 2003). Pada tanggal 11 Nopember 2003 fasilitas tersebut diperpanjang sampai dengan 28 Agustus 2004. Pada tanggal 24 April 2003, Napsindo memperoleh pinjaman baru dari Bank Mandiri sebesar US$2.660.000 untuk jangka waktu satu tahun. Pinjaman ini dijamin dengan deposito milik Perusahaan dengan tingkat bunga 2% di atas bunga deposito yang dijaminkan. Fasilitas ini dapat diperpanjang atas persetujuan Perusahaan. Pada tanggal 4 Mei 2004, fasilitas pinjaman ini diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun dan akan berakhir pada tanggal 24 April 2005. Pada tanggal 31 Desember 2003, saldo pokok pinjaman sebesar US$4.460.000 (Rp37.642 juta). b. Citibank N.A.

Pada tanggal 12 Juli 2002, Telkomsel mengadakan perjanjian pembukaan Letter of Credit (“LC”) dan Trust Receipt Loan dengan Citibank N.A. Jakarta, untuk fasilitas sebesar US$40.000.000. Fasilitas tersebut diperoleh untuk membiayai pengeluaran modal Telkomsel sehubungan dengan kontrak pengadaan dengan tiga mitra strategis dan satu pemasok strategis. Jumlah yang dicairkan dari fasilitas dikenakan bunga sebesar biaya dana bank ditambah 2,5%. Fasilitas tersebut tersedia sampai dengan 31 Juli 2004 dan tidak dijamin. Pada tanggal 31 Desember 2002, saldo pinjaman terhutang adalah US$4.385.295 (setara dengan Rp39.205 juta). Pinjaman yang telah dicairkan dari fasilitas tersebut pada tahun 2003 adalah sebesar US$32.441.455 (setara dengan Rp275.312 juta). Per 31 Desember 2003, pinjaman tersebut telah dilunasi.

62

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 22. JATUH TEMPO HUTANG JANGKA PANJANG a. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Catatan Pinjaman penerusan (two-step loans) Hutang bank Hutang akuisisi anak perusahaan Kredit pemasok Pinjaman talangan Lain-lain Jumlah

23 25 26 27 28

2003

2002

832.135 808.793 1.587.775 164.958 49.855 3.443.516

836.109 162.077 1.385.956 163.072 42.112 901 2.590.227

b. Bagian jangka panjang Catatan Pinjaman penerusan (two step-loans) Wesel bayar bergaransi Hutang obligasi Hutang bank Hutang akuisisi anak perusahaan Kredit pemasok Pinjaman talangan Hutang jangka panjang lainnya Jumlah

Jumlah

2005

23 24 24 25

6.858,9 1.121,2 981,3 2.115,8

26 27 28

(Dalam miliar Rupiah) 2006 2007 2008

Setelah 2008

843,3 817,4

748,8 732,2

660,5 1.121,2 981,3 454,2

578,3 112,0

4.028,0 -

747,0 0,7 0,5

151,4 0,7 0,5

159,4 -

167,8 -

176,6 -

91,8 -

9,1 11.834,5

1.813,3

1.640,4

3.385,0

866,9

9,1 4.128,9

23. PINJAMAN PENERUSAN (TWO-STEP LOANS) Pinjaman penerusan adalah pinjaman yang diperoleh Pemerintah dari bank luar negeri dan sebuah konsorsium kontraktor, yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh hingga bulan Juli 1994 dicatat dan terhutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman yang diperoleh setelah bulan Juli 1994 terhutang dalam valuta asalnya sehingga keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi ditanggung oleh Perusahaan.

63

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 23. PINJAMAN PENERUSAN (lanjutan) Rincian pinjaman penerusan adalah sebagai berikut:

Kreditur

Bank luar negeri Konsorsium kontraktor Jumlah Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Bagian jangka panjang

Suku bunga

Saldo

2003

2002

3,10% - 14,90% 3,20% - 14,90%

2,95% - 18,41% 3,20% - 18,41%

2003

2002

7.441.076 249.969 7.691.045

8.271.096 299.046 8.570.142

(832.135) 6.858.910

(836.109) 7.734.033

Rincian pinjaman penerusan yang diperoleh dari bank luar negeri pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 adalah sebagai berikut:

Valuta

Dolar Amerika Serikat Rupiah Yen Jepang Euro Jumlah

Suku bunga

Saldo

2003

2002

4,00% - 7,98% 9,69% - 14,90% 3,10% 7,33% - 8,45%

3,85% - 8,70% 12,00% - 18,41% 2,95% 7,18% - 8,30%

2003

2002

2.946.687 3.050.043 1.244.331 200.015 7.441.076

3.500.678 3.366.297 1.188.369 215.752 8.271.096

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang telekomunikasi. Pinjaman ini akan dilunasi dalam angsuran semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2025. Rincian pinjaman penerusan yang diperoleh dari konsorsium kontraktor pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 adalah sebagai berikut:

Suku bunga Valuta Rupiah Yen Jepang Bagian jangka panjang

Saldo

2003

2002

12,66% - 14,90% 3,20%

13,25% - 18,41% 3,20%

64

2003

2002

116.574 133.395 249.969

143.365 155.681 299.046

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 23. PINJAMAN PENERUSAN (lanjutan) Konsorsium kontraktor tersebut terdiri dari Sumitomo Corporation, PT NEC Nusantara Communications, dan PT Humpuss Elektronika (Konsorsium SNH). Pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek sentral telepon digital kedua. Pinjaman ini akan dilunasi dalam cicilan semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan 15 Maret 2015. Pinjaman penerusan yang terhutang dalam Rupiah dikenakan tingkat bunga tetap atau mengambang berdasarkan rata-rata suku bunga triwulanan Sertifikat Bank Indonesia selama enam bulan terakhir sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran tersebut, ditambah 1%. Pinjaman penerusan yang terhutang dalam mata uang asing dikenakan tingkat bunga tetap atau tingkat bunga mengambang yang dikenakan oleh peminjam, ditambah 0,5%. Pada tanggal 31 Desember 2003, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman penerusan dan periode penarikan pinjaman penerusan tersebut telah berakhir. Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: a.

b.

Rasio “projected net revenue to projected debt service” masing-masing harus melebihi 1,5:1 dan 1,2:1 untuk pinjaman penerusan yang berasal dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (“ADB”). Pendanaan dari sumber internal (laba sebelum penyusutan dan beban bunga) harus melebihi masing-masing 50% dan 20% dari jumlah pengeluaran barang modal dengan pinjaman yang berasal dari Bank Dunia dan ADB.

Pada tanggal 31 Desember 2003, Perusahaan memenuhi rasio-rasio tersebut di atas.

24. WESEL BAYAR BERGARANSI DAN HUTANG OBLIGASI

Wesel bayar bergaransi Hutang obligasi

2003

2002

1.121.224 981.278 2.102.502

1.337.518 975.992 2.313.510

a. Wesel bayar bergaransi

Pada bulan April 2002, TSFL, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Telkomsel, menerbitkan wesel bayar bergaransi (“Wesel”) sebesar US$150.000.000 yang dijamin oleh Telkomsel. Wesel tersebut dikenakan tingkat bunga sebesar 9,75% yang terhutang setengah tahunan pada tanggal 30 April dan 30 Oktober setiap tahunnya dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2007. Wali amanat Wesel ini adalah Deutsche Bank Trustees (Hongkong Limited) dan kustodiannya adalah Deutsche Bank AG, Cabang Hongkong.

65

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 24. WESEL BAYAR BERGARANSI DAN HUTANG OBLIGASI (lanjutan) a. Wesel bayar bergaransi (lanjutan)

Pada tanggal 23 April 2002, TSFL mengadakan perjanjian pemesanan dengan UBS AG (“UBS”) dimana UBS setuju untuk memesan dan membayar Wesel tersebut pada tingkat harga yang setara dengan 99,709% dari nilai nominal Wesel, dikurangi beban-beban tertentu. TSFL selanjutnya memberi kuasa kepada UBS untuk mencatatkan Wesel tersebut pada Singapore Exchange Securities Trading Limited (“Singapore Exchange”). Berdasarkan ”On-Loan Agreement” tanggal 30 April 2002 antara Telkomsel dan TSFL, dana yang diperoleh dari penerbitan Wesel tersebut dipinjamkan kepada Telkomsel dengan bunga sebesar 9,765% per tahun dengan termin pembayaran hutang yang sama. Pada tanggal 8 September 2003, perjanjian tersebut diubah sehingga memungkinkan jika ada pembatalan Wesel, nilai nominal Wesel yang terhutang akan dikurangi sebesar nilai nominal Wesel yang dibatalkan. Pada tanggal jatuh tempo pembayaran bunga atau pada tahun ketiga sejak penerbitan wesel, TSFL dapat melakukan pembayaran kembali atas seluruh atau sebagian Wesel pada tingkat harga 102,50% dari nilai nominal Wesel tersebut, beserta bunga yang terhutang sampai tanggal pembayaran. Apabila pembayaran hanya dilakukan atas sebagian Wesel, maka nilai nominal Wesel yang terhutang setelah pembayaran tersebut harus mencapai sedikitnya US$100.000.000. Pada tahun 2003, Telkomsel membeli sebagian dari wesel bayar tersebut senilai US$17.273.000 (setara dengan Rp145.447 juta) dari Deutsche Bank. Peringkat Wesel yang diberikan oleh Standard & Poors saat ini adalah B+, dan oleh Fitch adalah B+. Pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002, saldo Wesel yang terhutang dan bagian diskonto yang belum diamortisasi tersebut adalah sebagai berikut: 2003 2002 Setara Setara Valuta asing Rupiah Valuta asing Rupiah US$ US$ Nilai nominal Diskonto Nilai bersih

132.727.000 (272.857) 132.454.143

66

1.123.534 (2.310) 1.121.224

150.000.000 (389.468) 149.610.532

1.341.000 (3.482) 1.337.518

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 24. WESEL BAYAR BERGARANSI DAN HUTANG OBLIGASI (lanjutan) b. Hutang obligasi (lanjutan)

Pada tanggal 16 Juli 2002, Perusahaan menerbitkan obligasi sebesar Rp1.000.000 juta. Obligasi tersebut diterbitkan sebesar harga nominal dan mempunyai jangka waktu lima tahun. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 17% per tahun, dibayarkan secara triwulanan sejak tanggal 16 Oktober 2002. Obligasi ini diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2007. Wali amanat obligasi ini adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan kustodiannya adalah PT Danareksa Sekuritas. Peringkat obligasi yang diberikan oleh Pefindo saat ini adalah AAA dan oleh Standard & Poors adalah B+. Pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002, saldo hutang obligasi dan bagian diskonto yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut:

Nilai nominal Diskonto Nilai bersih

2003

2002

1.000.000 (18.722)

1.000.000 (24.008)

981.278

975.992

Sebelum tanggal pelunasan hutang obligasi, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi semua persyaratan atau batasan, termasuk mempertahankan rasio keuangan konsolidasian sebagai berikut: 1. Rasio “debt service coverage” harus melebihi 1,5:1. 2. Rasio hutang terhadap ekuitas tidak boleh melebihi: a. 3:1, selama periode 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002 b. 2,5:1, selama periode 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 c. 2:1, selama periode 1 Januari 2004 sampai dengan tanggal pelunasan obligasi 3. Rasio hutang terhadap EBITDA tidak boleh melebihi 3:1 Pada tanggal 31 Desember 2003, Perusahaan telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

67

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 25. HUTANG BANK Rincian hutang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 adalah sebagai berikut:

Kreditur Kelompok kreditur Citibank N.A. Bank Central Asia Deutsche Bank Bank Finconesia Bank Mandiri Sindikasi Bank

Valuta US$ EUR US$ Rp Rp Rp Rp Rp US$ Rp

Jumlah fasilitas (dalam jutaan)

2003 Saldo terhutang Valuta asal Setara (dalam jutaan) Rupiah

196.970 73.365 114.883 173.000.000 108.817.710 31.767.818 82.425.262 90.000.000 4.000 565.000

172.315 64.890 51.340 1.864 -

-

-

Bank Niaga Japan Bank for International Cooperation US$ Jumlah Hutang bank yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Bagian jangka panjang

2002 Saldo terhutang Valuta asal Setara (dalam jutaan) Rupiah

1.456.063 690.646 434.059 139.826 95.418 15.884 42.115 34.263 15.751 565

7.690 3.288 -

68.911 25.903 60.438 29.460 -

2.924.590 (808.793)

7.000

62.720 247.432 (162.077)

2.115.797

85.355

a. Kelompok kreditur AWI memiliki pinjaman sebesar US$270.935.729 dari kelompok kreditur (“kreditur”) sebelum diakuisisi 100% oleh Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2003. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat yang berkaitan dengan akuisisi, Perusahaan mengakui pinjaman AWI tersebut dengan membayar US$73.965.454 dan mengadakan perjanjian pinjaman dengan para kreditur untuk mendanai sisa saldo pinjaman sebesar US$196.970.275, dengan JP Morgan Chase Bank, Hong Kong office sebagai agen yang memfasilitasi (agen fasilitas). Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah 3,5% per tahun (4,65% pada tanggal 31 Desember 2003) setelah dikurangi pungutan pajak 10%. Perusahaan harus membayar beban tahunan agen fasilitas sebesar US$75.000. Pinjaman ini akan dibayarkan dalam 8 kali cicilan tiap semester dengan angsuran pertama jatuh tempo pada 31 Desember 2003 sebesar US$24.655.151 untuk angsuran pertama sampai dengan ketujuh dan sebesar US$24.384.218 untuk angsuran terakhir. b. Citibank N.A. 1. Hermes Export Facility Pada tanggal 2 Desember 2002, sesuai dengan Perjanjian Kemitraan dengan Siemens Aktiengesellschaft (AG), Telkomsel mengadakan Perjanjian Fasilitas Ekspor Hermes (“Fasilitas”) dengan Citibank International plc (sebagai “Arranger” dan “Agen”) atas penyediaan fasilitas sejumlah EUR76.195.313 yang terbagi dalam beberapa tahapan penarikan.

68

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 25. HUTANG BANK (lanjutan) b. Citibank N.A. (lanjutan) 1. Hermes Export Facility (lanjutan) Perjanjian tersebut kemudian diubah dengan amandemen pada tanggal 15 Oktober 2003, yang mengubah jumlah fasilitas menjadi EUR73.365.093, jangka waktu pinjaman dan tanggal pembayaran. Tingkat bunga Fasilitas tersebut adalah gabungan dari marjin yang dikenakan, EURIBOR, dan beban-beban tertentu yang diwajibkan, jika ada (2,98% pada tanggal 31 Desember 2003). Bunga dibayar setiap semesteran dimulai sejak tanggal fasilitas digunakan. Pada tahun 2003, selain bunga, Telkomsel dikenakan premi asuransi untuk jaminan asuransi yang disediakan oleh Hermes atas nama Telkomsel untuk setiap penarikan pinjaman sebesar EUR6.089.149, dimana 15%-nya dibayar secara tunai sedangkan sisanya dibayar melalui penarikan Fasilitas. Jumlah yang ditarik dari Fasilitas pada tahun 2003 adalah sebesar EUR72.227.349 (setara dengan Rp712.389 juta). Pada tanggal 31 Desember 2003, jumlah yang terhutang adalah sebesar EUR64.890.840. Pada tanggal 31 Desember 2003, jadual pembayaran pokok hutang jangka panjang adalah sebagai berikut: Jumlah EUR Setara Tahun (jumlah penuh) Rupiah 2004 2005 2006-2008

14.420.187 14.420.187 36.050.466

153.477 153.477 383.692

2. Pinjaman High Performance Backbone (“HP Backbone”) a. Pada tanggal 10 April 2002, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman berjangka “Term Loan Agreement HP Backbone Sumatra Project and Pledge of Right To Deposit” dengan Citibank, N.A. dengan jumlah fasilitas sebesar US$6.950.000. Fasilitas tersebut diperoleh untuk mendanai pembangunan Sumatra High Performance Backbone, sehubungan dengan “Partnership Agreement” dengan PT Pirelli Cables Indonesia dan PT Siemens Indonesia pada tanggal 30 Nopember 2001 untuk pembangunan dan pengadaan high performance backbone di Sumatra. Jumlah yang telah digunakan dari fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 1% di atas suku bunga yang berlaku di bank untuk deposito yang dijaminkan (Catatan 10). Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam delapan angsuran bulanan dimulai sejak April 2003. Perusahaan telah memakai seluruh fasilitas sebesar US$6.950.000.

69

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 25. HUTANG BANK (lanjutan) b. Citibank N.A. (lanjutan) 2. Pinjaman High Performance Backbone (”HP Backbone”) (lanjutan) Pada tanggal 31 Desember 2002, saldo terhutang adalah sebesar US$6.950.000. Pinjaman tersebut telah dilunasi dan perjanjian pinjamannya telah diakhiri pada bulan Mei 2003. b. Pada tanggal 10 April 2002, Perusahaan menandatangani “Perjanjian Pinjaman” dengan Citibank, N.A. (“arranger”) dan Citibank International plc (“agen”) yang didukung dengan jaminan kredit ekspor dari Hermes Kreditversicherungs AG (“kreditur” dan “penjamin”), dengan total fasilitas sebesar US$23.400.000. Fasilitas tersebut diperoleh untuk mendanai hingga 85% beban perlengkapan dan jasa yang dilakukan di Jerman sehubungan dengan rancangan, produksi, konstruksi, instalasi, dan uji coba jaringan high performance backbone di Sumatera sesuai dengan “Partnership Agreement” di atas. Kreditur berhak atas komisi sebesar 8,4% dari seluruh fasilitas. Komisi tersebut dibayar dua kali selama periode perjanjian, 15% dibayar tunai dan 85% termasuk dalam jumlah pinjaman. Pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002, Perusahaan telah menggunakan masing-masing US$15.108.176 dan US$740.914 (merupakan pembayaran pertama atas komisi) dari keseluruhan fasilitas tersebut. Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam sepuluh kali angsuran semesteran sejak bulan Juli 2004. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah dengan 0,75% (1,98% pada tanggal 31 Desember 2003). c. Pada tanggal 10 April 2002, Perusahaan mengadakan Perjanjian Pinjaman dengan Citibank N.A (sebagai arranger) dan Citibank International Plc (sebagai agen) yang didukung dengan jaminan kredit ekspor dari Istituto per I Servizi Assicurativi del Commercio Estero (“SACE Italy”), dengan total fasilitas sebesar US$21.000.000. Fasilitas tersebut diperoleh untuk mendanai hingga 85% dari biaya pengadaan material dan jasa yang diperoleh dari Italia sehubungan dengan disain, produksi, pembangunan, instalasi, dan uji coba Sub-System VI, sebagai bagian dari jaringan HP backbone. Fasilitas ini dijamin dengan aktiva dalam pembangunan yang terkait sesuai dengan Partnership Agreement. Penarikan atas fasilitas ini dikenakan bunga tetap sebesar 4,14% per tahun. Pembayaran pinjaman akan dilakukan dalam sepuluh kali angsuran tetap tiap semester dimulai sejak Desember 2003. Pada tanggal 31 Desember 2003, jumlah pokok yang terhutang adalah sebesar US$16.701.777.

70

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 25. HUTANG BANK (lanjutan) b. Citibank N.A. (lanjutan) 2. Pinjaman High Performance Backbone (“HP Backbone”) (lanjutan) Perusahaan telah melanggar persyaratan dalam perjanjian pinjaman ini yang mensyaratkan Perusahaan untuk tidak melakukan pinjaman atau memberikan pinjaman kepada pihak lain. Pada tanggal 9 Juni 2004, Perusahaan memperoleh surat pengabaian tertulis (”waiver”) dari Citibank International plc sehubungan dengan pemberian pinjaman kepada AWI (Catatan 4c dan 25a). 3. EKN - Backed Facility Pada tanggal 2 Desember 2002, sesuai dengan Perjanjian Kemitraan dengan PT Ericsson Indonesia, Telkomsel memperoleh EKN-Backed Facility (“Fasilitas”) dari Citibank International plc (sebagai arranger dan agen) atas penyediaan fasilitas sejumlah US$70.483.426, yang terbagi dalam beberapa tahapan penarikan. Perjanjian kemudian diubah pada tanggal 15 Oktober 2003, yang diantaranya mengubah jangka waktu pinjaman dan tanggal pembayaran pertama. Tingkat bunga fasilitas tersebut merupakan gabungan marjin yang dikenakan, CIRR (Commercial Interest Reference Rate), dan beban-beban tertentu yang diwajibkan, jika ada (4,27% pada tanggal 31 Desember 2003). Bunga akan dibayar setiap semester dimulai sejak tanggal fasilitas digunakan. Selain bunga, pada tahun 2003 Telkomsel dikenakan premi asuransi untuk jaminan asuransi yang diberikan oleh EKN atas nama Telkomsel untuk setiap penarikan pinjaman sebesar US$4.244.793, yang 15%-nya dibayar secara tunai sedangkan sisanya dibayar melalui penarikan Fasilitas. Jumlah fasilitas yang ditarik selama tahun 2003 adalah sebesar US$21.700.126 (setara Rp184.834 juta). Pada tanggal 31 Desember 2003, jumlah yang terhutang adalah sebesar US$19.530.113. Pada tanggal 31 Desember 2003, jadual pembayaran pokok hutang jangka panjang Telkomsel adalah sebagai berikut: Jumlah US$ (jumlah penuh)

Tahun 2004 2005 2006-2008

4.340.025 4.340.025 10.850.063

71

Setara Rupiah 36.738 36.738 91.846

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 25. HUTANG BANK (lanjutan) c. Bank Central Asia Pada tanggal 10 April 2002, Perusahaan mengadakan perjanjian Pinjaman Berjangka “Term Loan Agreement HP Backbone Sumatra Project” dengan Bank Central Asia untuk penyediaan fasilitas sejumlah Rp173.000 juta. Fasilitas tersebut diperoleh untuk mendanai porsi Rupiah dari jaringan high performance backbone di Sumatra sesuai dengan “Partnership Agreement”. Penarikan atas pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 4,35% ditambah dengan suku bunga triwulanan deposito (11,6% pada tanggal 31 Desember 2003). Pinjaman tersebut dilunasi dalam dua belas angsuran triwulanan sejak bulan Januari 2004. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2006. Jumlah pinjaman yang terhutang pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 masing-masing adalah sebesar Rp139.826 juta dan Rp25.903 juta. Fasilitas pinjaman dari Bank Central Asia tersebut tidak dijamin. Perusahaan telah melanggar persyaratan dalam perjanjian pinjaman yang mensyaratkan Perusahaan untuk tidak memberikan garansi atau menjaminkan aktiva yang dimiliki melebihi US$2 juta atau setara dengan jumlah tersebut. Pada tanggal 23 Juni 2004, Perusahaan telah memperoleh surat pengabaian tertulis (”waiver”) dari Bank Central Asia sehubungan dengan deposito Perusahaan yang dijaminkan untuk pinjaman Napsindo (Catatan 10b dan 21a). d. Deutsche Bank AG Pada tanggal 28 Juni 2002, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Siemens Indonesia dan PT NEC Nusantara Communications masing-masing untuk tambahan Sentral Electronic Wahler Switching Digital (ESWD) dan Nippon Electronic Automatic Exchange (NEAX) di Divre V. Kemudian, 80% dari nilai kontrak dialihkan oleh pemasok kepada Deutsche Bank AG (Facility Agent). Pinjaman tersebut dikenakan tingkat suku bunga tetap sebesar 19% per tahun dan akan dibayar dalam dua kali cicilan tahunan sebesar Rp13.400 juta terhitung sejak Desember 2003 untuk pinjaman dari PT NEC Nusantara Communications dan Rp41.800 juta terhitung sejak Januari 2004 untuk pinjaman dari PT Siemens Indonesia. e. Bank Finconesia Pada tanggal 28 Juni 2002, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Olex Cables Indonesia untuk tambahan pemasangan Sentral Lucent di Divre V. Kemudian, 80% dari nilai kontrak dialihkan oleh pemasok kepada Bank Finconesia. Pinjaman tersebut dikenakan tingkat suku bunga tetap sebesar 19% per tahun dan akan dibayar dalam dua kali cicilan tahunan sebesar Rp15.884 juta terhitung sejak Desember 2003.

72

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 25. HUTANG BANK (lanjutan) f. Bank Mandiri Pada tanggal 20 Nopember 2003, Dayamitra mengadakan perjanjian pinjaman dengan PT Bank Mandiri, Tbk dengan fasilitas maksimum sebesar Rp39.925 juta. Pada tanggal 31 Desember 2003, seluruh fasilitas telah ditarik. Fasilitas tersebut harus dibayar setiap triwulan hingga triwulan keempat tahun 2005 dan dikenakan tingkat suku bunga sebesar 14,5% per tahun yang akan dibayar setiap bulan, dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan bunga Bank Mandiri. Pada tanggal 30 Desember 2003, Bank Mandiri setuju untuk menurunkan tingkat suku bunga menjadi 14% per tahun terhitung sejak Januari 2004. Pada tanggal 20 Desember 2003, Dayamitra juga memperoleh fasilitas kredit dari Bank Mandiri dengan batas maksimum sebesar Rp40.000 juta. Fasilitas tersebut harus dibayar setiap triwulan terhitung sejak triwulan ketiga tahun 2004 sampai triwulan keempat tahun 2006 dengan tingkat suku bunga per tahun sebesar 14%. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai pembangunan proyek Fixed Wireless CDMA berkaitan dengan perjanjian pengadaan CDMA antara Dayamitra dan Samsung Electronic Co. Ltd. Pinjaman tersebut dijamin dengan peralatan/jaringan telekomunikasi dengan teknologi CDMA milik Dayamitra yang dibiayai dengan pinjaman tersebut dan bagian Dayamitra atas DKSOR Unit KSO VI. Pada tanggal 31 Desember 2003, nilai pokok yang terhutang dari fasilitas ini adalah sebesar Rp39.925 juta. Pada tanggal 13 Maret 2003, Balebat mengadakan perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri dengan keseluruhan fasilitas sebesar Rp2.500 juta. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga 15% per tahun yang akan dibayar secara bulanan, dijamin oleh peralatan operasional Balebat, dan akan jatuh tempo pada bulan Juli 2006. Pokok dan bunga akan dibayar bulanan. Pada tanggal 31 Desember 2003, jumlah pokok yang terhutang adalah sebesar Rp2.190 juta. g. Sindikasi bank (Internet Protocol Backbone (“IP Backbone”) loan) Pada tanggal 25 Pebruari 2002, Perusahaan mengadakan perjanjian fasilitas pembiayaan dengan Bank DBS Indonesia (agen sindikasi), Bank Bukopin (kreditur) dan Bank Central Asia (kreditur) dengan total fasilitas sebesar US$4.000.000 dan Rp90.000 juta untuk membiayai proyek IP Backbone di tujuh Divisi Regional atau wilayah KSO yang terbagi menjadi 6 (enam) tahapan. Jumlah penarikan atas pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dikenakan bunga 2% ditambah dengan tingkat bunga tertinggi dari SIBOR berjangka 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan dibagi dengan 0,87% untuk tahun pertama (3,38% pada tangggal 31 Desember 2003) dan 2% ditambah dengan SIBOR berjangka 3 bulan dibagi dengan 0,87% untuk periode selanjutnya. Jumlah penarikan atas pinjaman dalam Rupiah dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 19% untuk tahun pertama dan 5% diatas rata-rata tingkat suku bunga di BCA dan Bukopin (suku bunga tertinggi dari deposito berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan) untuk periode selanjutnya (12,75% pada tanggal 31 Desember 2003). Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam sebelas angsuran triwulanan sejak bulan September 2002. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2005.

73

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 25. HUTANG BANK (lanjutan) g. Sindikasi bank (Internet Protocol Backbone (“IP Backbone”) Loan) (lanjutan) Jumlah saldo pinjaman IP Backbone untuk Rupiah dan Dolar Amerika Serikat yang terhutang pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 masing-masing adalah sebesar Rp34.263 juta dan US$1.864.000 (setara dengan Rp15.751 juta) dan Rp60.438 juta dan US$3.288.000 (setara dengan Rp29.460 juta). Perusahaan menjaminkan aktiva dalam pembangunan untuk pinjaman IP Backbone tersebut yang dituangkan dalam Akta Notaris Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, S.H. No. 17 tanggal 25 Pebruari 2002 tentang ”Jaminan Fidusia”. Jumlah maksimum jaminan adalah sebesar US$14.587.525 dan Rp401 juta. Rata-rata suku bunga pinjaman selama tahun 2003 dan 2002 adalah sebagai berikut: 2003

Rupiah Dolar Amerika Serikat

2002

17,14% - 19,00% 3,5% - 4,38%

14,87% - 19,00% 3,31% - 3,68%

Dalam perjanjian pinjaman HP Backbone dan IP Backbone, Perusahaan harus mempertahankan rasio keuangan triwulanan sebagai berikut: 1.

Rasio kewajiban terhadap ekuitas tidak melebihi 3:1

2.

Rasio EBITDA terhadap beban bunga harus melebihi 5:1

Pada tanggal 31 Desember 2003, Perusahaan memenuhi persyaratan rasio tersebut. h. Bank Niaga Pada tanggal 18 Juli dan 3 Desember 2003, Balebat mengadakan perjanjian pinjaman dengan Bank Niaga dengan jumlah keseluruhan fasilitas Rp565 juta. Fasilitas tersebut dikenakan tingkat suku bunga sebesar 15% per tahun dan dijamin dengan deposito berjangka dan kendaraan milik Balebat. Pokok dan bunga akan dibayar secara bulanan yang masing-masing akan berakhir pada Oktober 2005 dan Desember 2005. Pada tanggal 31 Desember 2003, jumlah pokok yang terhutang adalah sebesar Rp565 juta. i. Japan Bank for International Cooperation (”JBIC”, sebelumnya Export-Import Bank of Japan) 2003 2002

Jumlah pinjaman terhutang Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Bagian jangka panjang

74

-

62.720 (62.720) -

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 25. HUTANG BANK (lanjutan) i. Japan Bank for International Cooperation (”JBIC”, sebelumnya Export-Import Bank of Japan) (lanjutan) Hutang ini merupakan kewajiban Dayamitra berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman dengan Tomen pada tanggal 27 April 1998. Fasilitas hutang tersebut telah digunakan seluruhnya sebesar US$35 juta, yang dibayar dalam lima angsuran semesteran sebesar US$7 juta sejak tanggal 25 Maret 2001. Perusahaan menjamin pinjaman ini tanpa syarat. Saldo pinjaman terhutang dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah 1% dan dibayar setiap semester sejak tanggal 25 September 1998. Suku bunga tahunan pada tahun 2003 berkisar antara 2,75% sampai 2,77%; dan pada tahun 2002 berkisar antara 2,75% sampai 3,58%. Pada tanggal 21 Juni 1999, Tomen dan JBIC mengadakan perjanjian untuk mengalihkan pinjaman dan jaminan yang terkait dari Tomen ke JBIC. Pada tanggal 31 Desember 2002, saldo pokok pinjaman terhutang sebesar US$7.000.000 telah dibayar lunas dan perjanjian pinjamannya diakhiri pada tanggal 25 Maret 2003.

26. HUTANG AKUISISI ANAK PERUSAHAAN Jumlah ini merupakan kewajiban Perusahaan dalam bentuk wesel bayar yang diterbitkan kepada Pemegang Saham Penjual Dayamitra sehubungan dengan akuisisi Perusahaan terhadap 90,32% saham Dayamitra, kepada Pemegang Saham Penjual Pramindo sehubungan dengan akuisisi Perusahaan terhadap 100% saham Pramindo, dan kepada Pemegang Saham Penjual AWI sehubungan dengan akuisisi Perusahaan terhadap 100% saham AWI.

75

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 26. HUTANG AKUISISI ANAK PERUSAHAAN (lanjutan) 2003 Transaksi Dayamitra (Catatan 4a) PT Intidaya Sistelindomitra PT Mitracipta Sarananusa Cable and Wireless plc Dikurangi diskonto wesel bayar Transaksi Pramindo (Catatan 4b) France Cable et Radio S.A. PT Astratel Nusantara Indosat Marubeni Corporation International Finance Corporation, USA NMP Singapore Pte Ltd Dikurangi diskonto wesel bayar Transaksi AriaWest (Catatan 4c) PT Aria Infotek The Asian Infrastructure Fund MediaOne International I B.V. Dikurangi diskonto wesel bayar

Jumlah Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - setelah dikurangi diskonto Bagian jangka panjang - setelah dikurangi diskonto

2002 -

99.500 68.398 64.260 (10.033) 222.125

646.100 565.497 210.042 129.220 48.457 16.157 (80.184) 1.535.289

1.224.296 1.071.343 397.928 244.878 91.829 30.610 (278.074) 2.782.810

483.955 115.227 322.636 (122.358) 799.460

-

2.334.749

3.004.935

(1.587.775) 746.974

(1.385.956) 1.618.979

27. KREDIT PEMASOK Rincian kredit pemasok adalah sebagai berikut:

Tomen Corporation Cable & Wireless plc Jumlah Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Bagian jangka panjang

76

2003

2002

139.608 26.021 165.629 (164.958) 671

290.498 48.199 338.697 (163.072) 175.625

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 27. KREDIT PEMASOK (lanjutan) a. Tomen Corporation (“Tomen”) Dayamitra menandatangani Kontrak Desain, Pengadaan, Konstruksi, dan Instalasi pada tanggal 18 Nopember 1998 dengan Tomen, pengendali utama TMC, salah satu pemegang saham Dayamitra terdahulu. Berdasarkan persyaratan kontrak tersebut, Tomen berkewajiban untuk membangun jaringan baru minimum sesuai Perjanjian KSO VI yang melibatkan Dayamitra sebagai mitra. Sehubungan dengan perjanjian di atas, Dayamitra menandatangani Perjanjian Kredit Pemasok (“SCA”) dengan Tomen pada tanggal 18 Nopember 1998. Fasilitas pinjaman SCA adalah sebesar US$54.000.000 dan dari jumlah tersebut sebesar US$50.444.701 telah ditarik sebelum batas penarikan terakhir fasilitas kredit tersebut pada tanggal 30 September 1999. Pinjaman tersebut dikenakan tingkat bunga sebesar LIBOR ditambah 4,5% per tahun dan dibayar setiap semester. Tingkat suku bunga pada tahun 2003 berkisar antara 5,53 % sampai dengan 5,92% dan pada tahun 2002 berkisar antara 5,92% sampai dengan 6,48% per tahun. Pinjaman SCA tersebut akan dilunasi dalam sepuluh kali angsuran semesteran sejak tanggal 15 Desember 2000. SCA menetapkan jadual pembayaran tetap minimum, namun seperti ditentukan dalam SCA, pembayaran pokok tambahan harus dilakukan pada tanggal pembayaran apabila Dayamitra memiliki kelebihan kas. Sampai saat ini, Dayamitra belum pernah diharuskan untuk melakukan pembayaran pokok tambahan dari kelebihan kas. Pinjaman SCA dijamin secara proporsional dengan jaminan yang disediakan untuk fasilitas pinjaman talangan C&W plc (Catatan 28). b. Cable and Wireless plc (“C&W plc”) Pada tanggal 19 Mei 1999, Dayamitra menandatangani Perjanjian Kredit Pemasok (“SCA”) dengan C&W plc. Pinjaman SCA akan dilunasi dalam sepuluh kali angsuran semesteran sejak tanggal 15 Desember 2000. SCA menetapkan jadual pembayaran tetap minimum, namun seperti ditentukan dalam SCA, pembayaran pokok tambahan harus dilakukan pada tanggal pembayaran apabila Dayamitra memiliki kelebihan kas. Sampai saat ini, Dayamitra belum pernah diharuskan untuk melakukan pembayaran pokok tambahan dari kelebihan kas. Pinjaman SCA dikenakan suku bunga sebesar LIBOR ditambah 4,5%. Tingkat suku bunga pada tahun 2003 berkisar antara 5,53% sampai dengan 5,92% dan pada tahun 2002 berkisar antara 5,92% sampai dengan 6,48% per tahun. Pinjaman SCA dijamin secara proporsional dengan jaminan yang disediakan untuk fasilitas pinjaman talangan C&W plc. Selain itu, pembayaran dalam bentuk apapun kepada pemegang saham, dalam bentuk dividen atau pengembalian modal saham, memerlukan persetujuan tertulis dari Tomen dan C&W plc.

77

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 28. PINJAMAN TALANGAN

2003 Jumlah terhutang Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Bagian jangka panjang

50.365 (49.855) 510

2002 95.517 (42.112) 53.405

Pinjaman ini merupakan hutang Dayamitra kepada C&W plc berdasarkan fasilitas pinjaman talangan yang dialihkan dari tiga bank lokal Indonesia. Pokok pinjaman akan dilunasi dalam sepuluh kali angsuran semesteran sejak tanggal 15 Desember 2000. Bunga pinjaman tersebut terhutang setiap bulan atau setiap triwulan, sesuai dengan pilihan Dayamitra, dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah 4% per tahun. Tingkat suku bunga pada tahun 2003 dan 2002 berkisar masing-masing antara 5,06% sampai dengan 5,42%, dan 5,42% sampai dengan 5,98% per tahun. C&W plc telah menyetujui bahwa pelunasan fasilitas pinjaman talangan dilakukan secara proporsional terhadap jumlah dana yang diperoleh Dayamitra dari fasilitas pinjaman talangan dan kredit pemasok Tomen dan C&W plc. Jaminan yang diberikan atas fasilitas pinjaman talangan tersebut terdiri dari pengalihan pendapatan KSO, pengalihan rekening bank, jaminan atas aktiva bergerak Dayamitra, pengalihan kontrak konstruksi dengan Tomen, penyerahan kompensasi akibat terminasi dini lisensi KSO oleh Perusahaan, dan pengalihan penggantian asuransi. Pembayaran kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau pengembalian modal saham memerlukan persetujuan tertulis dari C&W plc.

29. HAK MINORITAS ANAK PERUSAHAAN

2003 Hak minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan: Telkomsel Infomedia Dayamitra Indonusa Napsindo PII GSD Jumlah

78

3.608.874 60.353 32.999 1.959 2.068 1.899 3 3.708.155

2002

2.516.180 43.744 22.173 13.700 2 2.595.799

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 29. HAK MINORITAS ANAK PERUSAHAAN (lanjutan) 2003

2002

2001

Hak minoritas atas laba (rugi) bersih anak perusahaan: Telkomsel Infomedia Dayamitra Indonusa Napsindo PII GSD

1.482.897 22.399 11.584 (2.351) (8.541) (2.511) 1

782.870 19.031 15.151 (6.831) 1

455.331 15.067 6.241 (2.034) -

Jumlah

1.503.478

810.222

474.605

30. MODAL SAHAM

Pemegang saham Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Republik Indonesia Saham Seri B Pemerintah Republik Indonesia JPMCB US Resident (Norbax Inc.) The Bank of New York Dewan Komisaris: Petrus Sartono Dewan Direksi: Kristiono Garuda Sugardo Guntur Siregar Agus Utoyo Suryatin Setiawan Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) Jumlah

Jumlah saham

2003 Persentase pemilikan %

Jumlah modal disetor

1

-

-

5.160.235.355 896.045.651 657.263.408

51,19 8,89 6,52

2.580.118 448.023 328.632

9.558

-

5

12.690 8.262 9.990 11.826 10.854 3.366.392.045

33,40

6 4 5 6 5 1.683.196

10.079.999.640

100,00

5.040.000

79


MODAL SAHAM (lanjutan)

Pemegang saham Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Republik Indonesia Saham Seri B Pemerintah Republik Indonesia JPMCB US Resident (Norbax Inc.) The Bank of New York Dewan Komisaris: Petrus Sartono Dewan Direksi: Kristiono Garuda Sugardo Guntur Siregar Agus Utoyo Suryatin Setiawan Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) Jumlah

Jumlah saham

2002 Persentase pemilikan %

Jumlah modal disetor

1

-

-

5.160.235.355 879.723.798 610.489.548

51,19 8,73 6,06

2.580.118 439.862 305.245

8.262

-

4

12.690 8.262 9.990 11.826 10.854 3.429.489.054

34,02

6 4 5 6 5 1.714.745

10.079.999.640

100,00

5.040.000

31. TAMBAHAN MODAL DISETOR 2003

2002

Hasil penjualan 933.333.000 saham di atas nilai nominal melalui penawaran perdana pada tahun 1995 Kapitalisasi menjadi 746.666.640 saham seri B pada tahun 1999

1.446.666 (373.333)

1.446.666 (373.333)

Jumlah

1.073.333

1.073.333

32. SELISIH TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI Merupakan selisih antara jumlah yang dibayar atau diterima dengan nilai historis dari aktiva bersih yang diperoleh atau nilai buku penyertaan yang dijual, yang muncul dari transaksi dengan entitas sepengendali.

80

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 33. PENDAPATAN TELEPON 2003 Tidak bergerak Percakapan lokal dan jarak jauh dalam negeri Pendapatan bulanan sambungan langsung Pendapatan pasang baru Kartu telepon Lain-lain Jumlah Selular Pendapatan pulsa Pendapatan bulanan Pendapatan jasa penyambungan Fitur Jumlah Jumlah Pendapatan Telepon

2002

2001

6.561.800 1.948.830 223.130 34.371 128.734 8.896.865

5.447.925 1.474.823 130.234 29.265 181.852 7.264.099

5.225.705 997.651 98.017 25.455 68.328 6.415.156

7.677.884 580.550 194.053 6.343 8.458.830 17.355.695

5.453.597 593.347 172.302 7.555 6.226.801 13.490.900

3.987.738 581.566 128.543 10.151 4.707.998 11.123.154

2003

2002

2001

34. PENDAPATAN INTERKONEKSI – BERSIH

Selular Internasional Lain-lain Jumlah

3.908.292 184.097 69.759 4.162.148

2.383.667 344.500 103.167 2.831.334

1.241.603 116.770 65.313 1.423.686

2003

2002

2001

35. PENDAPATAN KERJA SAMA OPERASI

Pendapatan Minimum Telkom (MTR) Bagian atas pendapatan KSO yang harus dibagi (DKSOR) Amortisasi pendapatan kompensasi KSO yang ditangguhkan Jumlah

899.862 583.012

1.319.715 801.010

1.474.200 732.960

3.433 1.486.307

7.420 2.128.145

12.426 2.219.586

Pendapatan KSO yang Harus Dibagi (DKSOR) merupakan seluruh pendapatan KSO, dikurangi MTR dan beban operasional Unit KSO. Pendapatan ini dibagi antara Perusahaan dan Mitra KSO berdasarkan persentase yang telah disepakati (Catatan 50).

81

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 36. PENDAPATAN DATA DAN INTERNET 2003 SMS Multimedia VoIP ISDN Jumlah

2.205.058 494.747 328.284 80.473 3.108.562

2002 997.249 337.796 152.195 64.386 1.551.626

2001 344.600 218.300 25.589 84.695 673.184

37. PENDAPATAN JARINGAN

2003

2002

2001

Sewa transponder satelit Sewa sirkit

270.860 247.005

190.220 125.878

203.558 211.371

Jumlah

517.865

316.098

414.929

38. PENDAPATAN POLA BAGI HASIL

Pendapatan Pola Bagi Hasil Amortisasi pendapatan ditangguhkan (Catatan 14) Jumlah

2003

2002

2001

200.085 58.379 258.464

211.483 52.271 263.754

191.478 72.775 264.253

2003

2002

2001

39. BEBAN USAHA – KARYAWAN Gaji dan tunjangan Cuti, insentif, dan tunjangan lainnya Pensiun dini Beban imbalan pasca kerja berkala bersih (Catatan 47) Beban pensiun berkala bersih (Catatan 45) Beban pajak penghasilan karyawan Penghargaan masa kerja (Catatan 46) Perumahan Pengobatan Lain-lain Jumlah

82

1.574.181 816.055 355.735

1.410.670 655.518 717.289

883.409 364.707 140.000

641.435 190.914 468.805 207.126 116.858 9.682 59.305 4.440.096

616.512 362.298 201.468 289.922 89.495 28.209 16.187 4.387.568

374.510 86.233 132.855 94.540 93.315 81.698 29.978 2.281.245

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 40. BEBAN USAHA – OPERASI, PEMELIHARAAN, DAN JASA TELEKOMUNIKASI 2003 Operasi dan pemeliharaan Beban pemakaian frekuensi radio Listrik, gas, dan air Beban pokok penjualan kartu telepon Beban hak penyelenggaraan Asuransi Sewa sirkit Kendaraan bermotor dan fasilitas pendukung Perjalanan Komisi wartel Lain-lain Jumlah

1.744.806 371.740 300.432 181.272 238.979 157.075 127.021 115.697 29.815 71.856 3.338.693

2002 1.042.588 292.703 219.913 197.683 163.891 142.932 103.643 79.961 16.523 30.382 2.290.219

2001 891.435 101.305 157.068 173.412 63.561 67.783 82.880 38.235 15.700 520.947 37.595 2.149.921

Efektif tanggal 1 Januari 2002, wartel dikenakan tarif sebesar 70% dari tarif dasar yang dibebankan oleh operator kepada pelanggannya atas panggilan dari wartel. Oleh karena itu, Perusahaan tidak lagi membayar komisi kepada wartel.

41. BEBAN USAHA – UMUM DAN ADMINISTRASI 2003 Jasa profesional Beban penagihan Amortisasi aktiva tak berwujud (Catatan 15) Pelatihan, pendidikan, dan rekrutmen Perjalanan Keamanan dan skrining Sumbangan sosial dan umum Alat tulis dan cetakan Rapat Penyisihan piutang ragu-ragu dan persediaan usang Penelitian dan pengembangan Lain-lain Jumlah

115.598 273.767 730.659 126.927 144.677 110.278 113.785 50.535 42.813 326.419 9.111 34.208 2.078.777

2002 218.949 224.782 187.990 122.045 111.427 77.103 69.419 43.513 31.719 31.103 10.483 17.761 1.146.294

2001 325.268 181.925 55.709 147.312 92.828 48.792 36.762 37.589 26.498 342.900 39.523 8.350 1.343.456

Beban penyisihan piutang ragu-ragu pada tahun 2001 termasuk penyisihan atas piutang MTR dan Pendapatan KSO yang Harus Dibagi dari KSO III sebesar Rp155.756 juta. Penyisihan ini telah dibalik pada tahun 2002 sehubungan dengan telah diselesaikannya perselisihan dengan AriaWest (Catatan 7d).

83

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42. PAJAK PENGHASILAN

2003 a.

Pajak dibayar dimuka Perusahaan Pajak penghasilan lebih bayar Anak perusahaan Pajak penghasilan badan Pajak pertambahan nilai

b.

2002

38.370 38.370

-

2.443 171.469 173.912 212.282

265 84.409 84.674 84.674

91.229 2.577 19.131 87.219 7.045 363.566 120.206 690.973

10.959 2.189 25.325 3.450 1.892 631.124 34.487 709.426

4.012 47.265 765 66.793 66.289 39.488 498.826 98.627 822.065 1.513.038

16.613 187 26.408 77.881 4.931 220.377 53.809 400.206 1.109.632

Hutang pajak Perusahaan Pajak penghasilan Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 29 Pajak pertambahan nilai Anak perusahaan Pajak penghasilan Pasal 4 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 29 Pajak pertambahan nilai

84

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan) c. Komponen beban (penghasilan) pajak adalah sebagai berikut:

2003 Kini Perusahaan Anak perusahaan Tangguhan Perusahaan Anak perusahaan

2002

2001

1.886.283 1.904.997 3.791.280

1.671.104 1.076.658 2.747.762

1.291.206 886.160 2.177.366

142.089 (72.279) 69.810 3.861.090

(153.019) 304.228 151.209 2.898.971

(168.815) (1.656) (170.471) 2.006.895

d. Pajak penghasilan dihitung untuk masing-masing perusahaan sebagai entitas yang terpisah (laporan keuangan konsolidasian tidak berlaku untuk perhitungan pajak penghasilan badan). Rekonsiliasi laba konsolidasian sebelum pajak menjadi laba kena pajak Perusahaan dan beban pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut: 2003 Laba konsolidasian sebelum pajak Penambahan kembali eliminasi konsolidasi Laba konsolidasian sebelum pajak dan eliminasi Dikurangi laba sebelum pajak anak perusahaan Laba sebelum pajak Perusahaan Pajak dihitung dengan tarif progresif Penghasilan tidak kena pajak Beban yang tidak dapat dikurangkan secara pajak (Aktiva) kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer yang sebelumnya tidak diakui, bersih Aktiva pajak tangguhan yang tidak dapat digunakan Beban pajak - Perusahaan

2002

2001

11.451.795 3.332.176 14.783.971 (7.009.179) 7.774.792 2.332.420 (1.044.835) 669.643

11.748.902 2.554.407 14.303.309 (4.745.515) 9.557.794 2.867.321 (1.785.208) 469.464

6.549.891 1.926.439 8.476.330 (3.285.548) 5.190.782 1.557.218 (665.007) 230.180

71.144 2.028.372

(40.252) 6.760 1.518.085

1.122.391

Beban pajak - anak perusahaan

1.832.718

1.380.886

884.504

Jumlah beban pajak konsolidasian

3.861.090

2.898.971

2.006.895

85

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan) Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak dan estimasi laba kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 adalah sebagai berikut: 2003 2002 2001 Laba sebelum pajak Perusahaan

7.774.792

Perbedaan temporer: Penyusutan aktiva tetap Laba atas penjualan aktiva tetap Penyisihan/(pemulihan) piutang ragu-ragu Penghapusan piutang Penyisihan persediaan usang Penghapusan persediaan Penyisihan beban pensiun dini Pembayaran beban pensiun dini Penyisihan beban bonus Beban pensiun berkala - bersih Penghargaan masa kerja Amortisasi beban emisi saham yang ditangguhkan Amortisasi hak atas tanah Penyisihan penurunan nilai aktiva tetap Penurunan nilai penyertaan Laba penjualan penyertaan jangka panjang Perbedaan temporer di Unit KSO Penyusutan aktiva tetap pola bagi hasil Amortisasi pendapatan pola bagi hasil yang ditangguhkan Pendapatan dari pengalihan aktiva tetap pola bagi hasil Pendapatan/piutang bunga Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi

86

9.557.794

5.190.782

442.029 (25.495) 166.341 (79.728) 5.543 (693) 293.626 (831.796) 262.082 (271.503) (15.617) (2.356) (6.401) (171.334) 4.782 63.424

(170.134) 14.774 (156.223) (82.474) 10.099 (15.223) 670.981 (140.000) 58.226 213.397 (17.942) (1.524) 6.401 6.317 11.576

165.239 (21.759) 226.514 (44.423) 74.059 (3.013) 140.000 (46.852) 65.675 (5.981) 5.839 (90.000) 10.694 53.884

(58.379)

(7.998)

(15.380)

34.828 (45.835) (236.482)

765 41.178 442.196

514.496

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

Perbedaan tetap: Beban imbalan pasca kerja berkala bersih Amortisasi goodwill dan aktiva tidak berwujud Amortisasi beban bunga ditangguhkan Denda pajak Bagian laba bersih perusahaan asosiasi dan anak perusahaan Laba penjualan penyertaan jangka panjang Pendapatan bunga Amortisasi pendapatan pola bagi hasil ditangguhkan Penyesuaian bagian laba bersih Telkomsel akibat penyajian kembali Pendapatan sewa tanah/bangunan Lain-lain Jumlah

2003

2002

2001

634.385 773.197 224.931 -

611.992 187.990 173.794 216.198

373.074 55.709 79.899 -

(3.313.831) (38.425) (279.142)

(2.238.300) (3.166.086) (359.049)

(1.307.404) (494.332)

(44.273)

(57.395)

(40.380) 599.631 (1.439.634)

(65.175) 253.322 (4.429.587)

(241.725) (116.831) 307.813 (1.401.192)

Jumlah laba kena pajak Perusahaan

6.041.978

5.570.403

4.304.086

Pajak kini Perusahaan Pajak kini anak perusahaan Jumlah

1.886.283 1.904.997 3.791.280

1.671.104 1.076.658 2.747.762

1.291.206 886.160 2.177.366

-

Pada tahun 2003, Telkomsel menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehubungan dengan semua bidang perpajakan untuk tahun fiskal 2000 dan 2001. Telkomsel telah mengajukan surat keberatan atas SKPKB untuk tahun fiskal 2001 yang sebagian telah disetujui oleh Direktur Jendral Pajak. Selisih antara saldo hutang pajak dan pajak dibayar dimuka tercatat dengan jumlah yang ditetapkan oleh KPP sebesar Rp32.283 juta telah dibebankan pada periode berjalan. Pada tahun 2002, Perusahaan menerima SKPKB dari KPP sehubungan dengan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun fiskal 2001 dan 2000 masing-masing sebesar Rp19.568 juta dan Rp34.489 juta. Penyelesaian atas kurang bayar tersebut dilakukan pada bulan Desember 2002 dan perbedaan antara jumlah hutang pajak dan pajak dibayar dimuka yang tercatat dengan jumlah yang ditetapkan oleh KPP telah dibebankan pada laporan laba rugi tahun 2002.

87

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan) e. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan Rincian aktiva dan kewajiban pajak tangguhan Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut:

Perusahaan Aktiva pajak tangguhan: Penyisihan piutang ragu-ragu Penyisihan persediaan usang Penyisihan beban pensiun dini Hak atas tanah Penyertaan jangka panjang Penyisihan beban bonus Penyisihan penghargaan masa kerja Penyisihan penurunan nilai aktiva tetap Jumlah aktiva pajak tangguhan Kewajiban pajak tangguhan: Perbedaan nilai buku aktiva tetap menurut buku dan pajak Piutang bunga Penyertaan jangka panjang Pendapatan pola bagi hasil Beban pensiun berkala bersih Jumlah kewajiban pajak tangguhan Kewajiban pajak tangguhan Perusahaan, bersih Kewajiban pajak tangguhan anak perusahaan, bersih Jumlah kewajiban pajak tangguhan, bersih

31 Desember 2002

(Dibebankan)/ dikreditkan ke laporan laba rugi

101.389 10.507 201.294 161 52.605 -

17.456 1.020 (161.451) (707) (52.605) 84.385

-

118.845 11.527 39.843 (546) 84.385

146.769

(4.685)

-

142.084

1.920

(1.920)

-

-

514.645

(118.507)

-

396.138

(1.513.007) (18.119) (7.988)

125.567 (13.750) (14.138) (40.334) (80.927)

-

(1.387.440) (13.750) (14.138) (58.453) (88.915)

(1.539.114)

(23.582)

-

(1.562.696)

(1.024.469)

(142.089)

-

(1.166.558)

(2.058.697)

72.279

(393.794)

(2.380.212)

(3.083.166)

88

Akuisisi AWI

31 Desember 2003

(3.546.770)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan) e.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan (lanjutan)

Perusahaan Aktiva pajak tangguhan: Penyisihan piutang ragu-ragu Penyisihan persediaan usang Penyisihan beban pensiun dini Penurunan nilai penyertaan Beban emisi saham yang ditangguhkan Hak atas tanah Penyertaan jangka panjang Penyisihan penghargaan masa kerja Penyisihan penurunan nilai aktiva tetap Jumlah aktiva pajak tangguhan Kewajiban pajak tangguhan: Perbedaan nilai buku aktiva tetap menurut buku dan pajak Pendapatan pola bagi hasil Beban pensiun berkala bersih Jumlah kewajiban pajak tangguhan Kewajiban pajak tangguhan Perusahaan, bersih Kewajiban pajak tangguhan anak perusahaan, bersih Jumlah kewajiban pajak tangguhan, bersih

31 Desember 2001

(Dibebankan)/ dikreditkan ke laporan laba rugi

170.419 11.911 42.000 5.656

(69.030) (1.404) 159.294 (5.656)

-

101.389 10.507 201.294 -

5.382 618 -

(5.382) (457) 52.605

-

161 52.605

82.751

64.018

-

146.769

-

1.920

-

1.920

318.737

195.908

-

514.645

(1.451.655) (19.417) (25.153)

(61.352) 1.298 17.165

-

(1.513.007) (18.119) (7.988)

(1.496.225)

(42.889)

-

(1.539.114)

(1.177.488)

153.019

-

(1.024.469)

(1.115.645)

(2.058.697)

(638.824) (*) (1.816.312)

(304.228)

Akuisisi Pramindo

31 Desember 2002

(3.083.166)

(*) Termasuk aktiva pajak tangguhan PT Infomedia Nusantara, anak perusahaan, sebesar Rp1.924 juta yang disajikan secara terpisah pada "Uang muka dan aktiva tidak lancar lainnya" pada tanggal 31 Desember 2001.

Pada tanggal 31 Desember 2003, AWI memiliki rugi fiskal sebesar Rp952.854 juta yang akan daluarsa antara tahun 2005 sampai 2006. f.

Administrasi Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Otoritas pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak tanggal terhutangnya pajak. Perusahaan dan anak perusahaan sedang diperiksa oleh otoritas pajak untuk berbagai tahun pajak. Sampai tanggal laporan keuangan ini, pemeriksaan pajak tersebut belum selesai, namun manajemen berpendapat bahwa hasil pemeriksaan pajak tersebut tidak akan signifikan.

89

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 43. LABA PER SAHAM DASAR Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun tersebut, yaitu sebesar 10.079.999.640 lembar saham masing-masing pada tahun 2003, 2002 dan 2001. Perusahaan tidak memiliki saham biasa yang berpotensi dilusi. 44. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM Berdasarkan hasil Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Akta Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., No. 17/V/2003 tanggal 9 Mei 2003, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen kas untuk tahun 2002 sebesar Rp3.338.109 juta atau Rp331,16 per lembar saham dan menetapkan cadangan umum sebesar Rp813.664 juta. Berdasarkan Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., No. 36 tanggal 21 Juni 2002, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen kas untuk tahun buku 2001 sebesar Rp2.125.055 juta atau Rp210,82 per lembar saham dan menetapkan cadangan umum sebesar Rp425.012 juta. Berdasarkan Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., No. 17 tanggal 10 Mei 2001, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen kas untuk tahun buku 2000 sebesar Rp888.654 juta atau Rp88,16 per lembar saham dan menetapkan cadangan umum sebesar Rp126.950 juta.

45. PROGRAM PENSIUN a. Perusahaan Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan tetap yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Manfaat pensiun yang akan dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Telkom. Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun tersebut membayar kontribusi 18% (sebelum Maret 2003: 8,4%) dari gaji pokok ke dana pensiun. Pembayaran kontribusi Perusahaan ke dana pensiun pada tahun 2003, 2002 dan 2001 masing-masing sebesar Rp460.576 juta, Rp297.352 juta dan Rp129.252 juta. Pembayaran kontribusi Unit KSO selama tahun 2003 adalah sebesar Rp20.709 juta. Pada tahun 2002, Perusahaan meningkatkan manfaat pensiun dua kali bagi karyawan yang berusia di atas 56 tahun, karyawan yang meninggal atau cacat. Kenaikan ini berlaku bagi para karyawan yang pensiun pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Perusahaan juga menaikkan manfaat pensiun sebesar 50% bagi karyawan yang telah pensiun sebelum 1 Agustus 2000 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2003. Tabel berikut ini menyajikan perubahan kewajiban pensiun, perubahan nilai bersih aktiva program pensiun, status pendanaan program pensiun dan nilai bersih yang tercatat pada neraca Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002: 45. PROGRAM PENSIUN (lanjutan) 90

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) a.

Perusahaan (lanjutan) 2003

2002

Perubahan kewajiban pensiun Kewajiban pensiun pada awal tahun Beban jasa kini Beban bunga Kontribusi karyawan Pembayaran pensiun Perubahan program pensiun Rugi (laba) aktuaria

4.248.110 119.089 537.797 40.530 (222.421) 2.129.818

2.289.134 90.869 418.044 31.939 (186.805) 1.676.601 (71.672)

Kewajiban pensiun pada akhir tahun

6.852.923

4.248.110

Perubahan aktiva program pensiun Nilai wajar aktiva program pensiun pada awal tahun Kontribusi pemberi kerja Pengembalian atas aktiva program pensiun Pembayaran pensiun (Rugi) laba aktuaria

3.099.648 521.816 421.706 (222.421) (149.440)

2.571.714 359.725 343.121 (186.805) 11.893

Nilai wajar aktiva program pensiun pada akhir tahun

3.671.309

3.099.648

Status pendanaan Jumlah bersih dari perubahan program pensiun dan asumsi aktuaria yang belum diamortisasi Beban jasa lalu yang belum diamortisasi Kewajiban bersih yang belum diakui pada tanggal penerapan awal PSAK No. 24 Beban pensiun dibayar dimuka

(3.181.614)

(1.148.462)

1.663.963 1.655.412

(820.394) 1.812.198

148.891 286.652

177.525 20.867

Aktiva program pensiun sebagian besar terdiri dari deposito berjangka dalam Rupiah. Kewajiban pensiun bersih yang tidak diakui pada tanggal penerapan awal PSAK No. 24 diamortisasi selama sisa masa kerja rata-rata karyawan aktif, yaitu 17,2 tahun, yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 1992.

91

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 45. PROGRAM PENSIUN (lanjutan) a.

Perusahaan (lanjutan) Penilaian aktuaria atas program pensiun dilakukan berdasarkan pengukuran pada tanggal 31 Desember untuk setiap tahunnya, masing-masing pada tanggal 21 Mei 2004, 28 Pebruari 2003, dan 4 Pebruari 2002 oleh PT Watson Wyatt Purbajaga, aktuaris independen yang berasosiasi dengan Watson Wyatt Worldwide. Asumsi aktuaria yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 adalah sebagai berikut:

2003 Tingkat diskonto Taksiran tingkat pengembalian aktiva program pensiun dalam jangka panjang Tingkat kenaikan gaji

2002

2001

11%

13%

13%

11% 8%

13% 6%

13% 6%

Komponen beban pensiun berkala bersih yang diakui adalah sebagai berikut:

Beban jasa kini Beban bunga Pengembalian aktiva program pensiun Amortisasi dan penangguhan - bersih Kenaikan amortisasi beban jasa lalu Beban pensiun berkala bersih (Catatan 39)

2003

2002

2001

89.193 537.797 (421.706) (176.465) 156.784 185.603

65.661 418.044 (343.121) 132.928 88.786 362.298

32.441 277.077 (266.324) 17.624 23.806 84.624

Selain itu, beban pensiun yang dibebankan kepada Unit KSO pada tahun 2003, 2002 dan 2001 masing-masing berjumlah Rp29.896 juta, Rp25.207 juta dan Rp27.188 juta. b.

Telkomsel Telkomsel menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi para karyawannya, di mana manfaat pensiun yang akan dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya, perusahaan asuransi jiwa milik negara. Kontribusi karyawan terhadap program ini adalah sebesar 5% dari gaji pokok dan sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh Telkomsel. Kontribusi Telkomsel untuk program pensiun berjumlah Rp3.081 juta, Rp5.163 juta dan Rp3.080 juta masing-masing untuk tahun 2003, 2002 dan 2001.

92

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 45. PROGRAM PENSIUN (lanjutan) b.

Telkomsel (lanjutan) Komponen beban pensiun berkala bersih adalah sebagai berikut: 2003 Beban jasa kini Amortisasi dan penangguhan - bersih Beban pensiun berkala bersih

2002

3.068 2.243 5.311

2001

2.651 (533) 2.118

2.247 (943) 1.304

Beban pensiun berkala bersih untuk program pensiun dihitung berdasarkan perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh PT Watson Wyatt Purbajaga, aktuaris independen yang berasosiasi dengan Watson Wyatt Worldwide. Asumsi dasar aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 adalah sebagai berikut: 2003 Tingkat diskonto Taksiran tingkat pengembalian aktiva program pensiun dalam jangka panjang Tingkat kenaikan gaji

2002

2001

11%

12%

12%

7,5% 9%

12% 10%

12% 10%

Status pendanaan program pensiun pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 adalah sebagai berikut: 2003 Kewajiban pensiun Nilai wajar aktiva program pensiun Kelebihan (kekurangan) aktiva program pensiun atas estimasi kewajiban pensiun Beban jasa lalu yang belum diakui Koreksi aktuaria yang belum diakui Beban pensiun dibayar dimuka (masih harus dibayar)

2002

35.502 8.504

20.927 27.919

(26.998) 1.443 23.718

6.992 3.135 (2.813)

(1.837)

7.314

Kewajiban bersih yang belum diakui pada tanggal penerapan awal PSAK No. 24 diamortisasi selama estimasi sisa masa kerja rata-rata karyawan aktif, yaitu selama 18,87 tahun, yang dimulai sejak tanggal 1 Juni 1999.

93

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 45. PROGRAM PENSIUN (lanjutan) c.

Anak perusahaan lainnya Infomedia Infomedia menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawannya. Pada tanggal 31 Desember 2003, status pendanaan program pensiun adalah sebagai berikut: 2003 Kewajiban pensiun Nilai wajar aktiva program pensiun Status pendanaan Beban jasa lalu yang belum diamortisasi Koreksi aktuaria yang belum diamortisasi Perubahan asumsi aktuaria yang belum diamortisasi Beban pensiun dibayar dimuka

(3.774) 4.432 658 1.259 (497) 150 1.570

Lainnya Pada anak perusahaan lainnya yang tidak menyelenggarakan program pensiun, kewajiban pensiun dihitung berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jumlah kewajiban yang diakui pada tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp576 juta.

46. PENGHARGAAN MASA KERJA Perusahaan memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu. Penghargaan yang dibayarkan selama masa kerja aktif karyawan, pada saat terjadi pengunduran diri, pensiun, atau saat pemutusan hubungan kerja karyawan, adalah sebagai berikut: Penghargaan yang diberikan selama masa kerja: i. Karya Bhakti - penghargaan jangka panjang ii. Tunjangan cuti besar Penghargaan yang dibayarkan pada saat pengunduran diri, pensiun, atau pemutusan hubungan kerja: i. Penghargaan Purnabhakti dan Pengabdian ii. Biaya fasilitas perumahan terakhir iii. Tunjangan transportasi terakhir

94

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 46. PENGHARGAAN MASA KERJA (lanjutan) Penilaian aktuaria untuk penghargaan masa kerja dilakukan berdasarkan pengukuran pada tanggal 31 Desember untuk setiap tahunnya, untuk tahun 2003 pada tanggal 21 Mei 2004 oleh PT Watson Wyatt Purbajaga, aktuaris independen yang berasosiasi dengan Watson Wyatt Worldwide, sedangkan penilaian aktuaria untuk tahun 2002, dan 2001 dilakukan pada tanggal 15 Januari 2004, oleh Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen, dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 adalah sebagai berikut: 2003 Tingkat diskonto Tingkat kenaikan gaji

11% 8%

2002 13% 8%

2001 13% 8%

Mutasi kewajiban penghargaan masa kerja selama tahun yang berakhir 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 adalah sebagai berikut:

Kewajiban pada awal tahun Beban penghargaan masa kerja (Catatan 39) Pembayaran penghargaan masa kerja Kewajiban pada akhir tahun

2003

2002

2001

489.231 207.126 (222.743)

275.834 289.922 (76.525)

210.159 94.540 (28.865)

473.614

489.231

275.834

47. IMBALAN PASCA KERJA Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja berupa jaminan kesehatan untuk semua karyawannya yang diangkat oleh Perusahaan sebelum tanggal 1 Nopember 1995 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih pada saat pensiun, dan anggota keluarganya yang memenuhi syarat. Ketentuan masa kerja lebih dari 20 tahun ini tidak berlaku bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995. Namun demikian, program jaminan kesehatan pasca kerja ini tidak berlaku bagi karyawan yang diangkat oleh Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Nopember 1995. Program jaminan kesehatan pasca kerja tersebut dikelola oleh Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom (“YKPT”).

95

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 47. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) Komponen beban imbalan pasca kerja berkala bersih adalah sebagai berikut:

Beban jasa Beban bunga Taksiran pengembalian aktiva program Amortisasi kewajiban transisi yang tidak diakui Amortisasi beban jasa lalu Amortisasi laba/rugi Rugi/laba bersih kurtailmen Beban imbalan pasca kerja berkala bersih (Catatan 39)

2003

2002

2001

80.599 493.596 (56.004) 24.325 (368) 99.287 -

69.345 424.834 (33.744) 26.213 (395) 80.683 49.576

46.689 298.541 (49.011) 26.213 (395) 52.473 -

641.435

616.512

374.510

Selain itu, beban imbalan pasca kerja berkala bersih yang dibebankan ke Unit KSO masing-masing pada tahun 2003, 2002 dan 2001 berjumlah Rp7.795 juta, Rp14.611 juta dan Rp16.212 juta. Penilaian aktuaria untuk program jaminan kesehatan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2003 dilakukan pada tanggal 21 Mei 2004 oleh PT Watson Wyatt Purbajaga, aktuaris independen yang berasosiasi dengan Watson Wyatt Worldwide, sedangkan untuk tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 dilakukan pada tanggal 15 Januari 2004, oleh Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen. Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 adalah sebagai berikut: 2003 Tingkat diskonto Taksiran pengembalian aktiva program imbalan pasca kerja Tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan Tingkat pertumbuhan akhir Tahun tercapainya tingkat pertumbuhan akhir

96

11% 11% 12% 8% 2006

2002 13% 13% 14% 10% 2005

2001 13% 13% 16% 10% 2005

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 47. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) Tabel berikut ini menyajikan mutasi kewajiban imbalan pasca kerja, perubahan aktiva dana imbalan pasca kerja, status pendanaan dana imbalan pasca kerja dan jumlah bersih yang diakui Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002: 2003 Mutasi kewajiban imbalan pasca kerja Kewajiban imbalan pasca kerja pada awal tahun Beban jasa kini Beban bunga Pembayaran imbalan pasca kerja (Laba) rugi aktuaria Kewajiban imbalan pasca kerja pada akhir tahun Perubahan aktiva YKPT Nilai wajar aktiva YKPT pada awal tahun Kontribusi pemberi kerja Pengembalian aktiva aktual Pembayaran imbalan pasca kerja Rugi aktuaria Nilai wajar aktiva YKPT pada akhir tahun Status pendanaan Kewajiban transisi bersih yang belum diakui Keuntungan jasa lalu yang belum diakui Kerugian bersih yang belum diakui Beban imbalan pasca kerja yang masih harus dibayar

2002

3.812.781 80.599 493.596 (93.420) (544.785) 3.748.771

3.286.991 69.345 424.834 (70.491) 102.102 3.812.781

343.896 180.580 56.004 (98.612) (14.972) 466.896

330.461 59.543 53.287 (79.851) (19.544) 343.896

(3.281.875) 267.574 (1.934) 952.885 (2.063.350)

(3.468.885) 291.899 (2.301) 1.576.793 (1.602.494)

Kewajiban transisi pada awal penerapan sebesar Rp524.250 juta diamortisasi selama 20 tahun, sejak tanggal 1 Januari 1995. Kenaikan 1% dari tingkat kenaikan beban akan menghasilkan beban jasa kini dan beban bunga serta akumulasi kewajiban manfaat masa pensiun pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 sebagai berikut: 2003 Beban jasa kini dan beban bunga Akumulasi kewajiban imbalan pasca kerja

594.958 4.545.961

* sebelum kurtailmen

97

2002* 664.741 4.473.675

2001 623.715 3.981.842

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 48. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Dalam kegiatan usaha yang normal, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut adalah perjanjian/transaksi penting dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa: a. Pemerintah Republik Indonesia i. Perusahaan memperoleh pinjaman penerusan dari Pemerintah Republik Indonesia, pemegang saham mayoritas Perusahaan. Beban bunga atas pinjaman penerusan masing-masing berjumlah Rp755.517 juta, Rp968.973 juta dan Rp960.424 juta pada tahun 2003, 2002 dan 2001. Beban bunga atas pinjaman penerusan mencerminkan 54,61%, 61,22% dan 72,23% dari jumlah beban bunga pada tahun 2003, 2002 dan 2001. ii. Perusahaan dan anak perusahaan membayar beban hak penyelenggaraan untuk jasa telekomunikasi yang diberikan dan beban pemakaian frekuensi radio kepada Departemen Perhubungan (sebelumnya Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi) Republik Indonesia. Beban hak penyelenggaraan berjumlah Rp238.979 juta, Rp163.891 juta dan Rp63.561 juta masing-masing pada tahun 2003, 2002 dan 2001. Beban hak penyelenggaraan masing-masing mencerminkan 1,6%, 1,4%, dan 0,7% dari jumlah beban operasi pada tahun 2003, 2002 dan 2001. Beban pemakaian frekuensi radio berjumlah Rp371.740 juta, Rp292.703 juta dan Rp101.305 juta masing-masing pada tahun 2003, 2002 dan 2001. Beban pemakaian frekuensi radio masing-masing mencerminkan 2,5%, 2,5%, dan 1,1% dari jumlah beban usaha pada tahun 2003, 2002 dan 2001. b. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi i. Perusahaan dan anak perusahaan memberikan honor dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris. Jumlah tunjangan tersebut adalah Rp14.047 juta, Rp8.706 juta dan Rp7.189 juta masing-masing untuk tahun 2003, 2002 dan 2001, yang masing-masing mencerminkan 0,1%, 0,1%, dan 0,1% dari jumlah beban usaha pada tahun 2003, 2002 dan 2001. ii. Perusahaan dan anak perusahaan memberikan gaji dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Direksi. Jumlah tunjangan tersebut adalah Rp45.586 juta, Rp35.106 juta dan Rp30.329 juta masing-masing pada tahun 2003, 2002 dan 2001. Tunjangan untuk Direksi masing-masing mencerminkan 0,3%, 0,3%, dan 0,3% dari total beban operasi masing-masing pada tahun 2003, 2002 dan 2001. c.

Indosat, termasuk Satelindo

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada masyarakat.

98

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 48. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) c.

Indosat, termasuk Satelindo (lanjutan) Hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: i.

Perusahaan menyediakan jaringan lokal bagi pelanggan untuk melakukan atau menerima panggilan telepon internasional. Indosat menyediakan jaringan internasional bagi pelanggan, kecuali pelanggan di daerah perbatasan tertentu, sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia. Jasa telekomunikasi internasional mencakup telepon, teleks, telegram, Sambungan Komunikasi Data Paket (“SKDP”), televisi, cetak jarak jauh, Alternate Voice/Data Telecommunications (“AVD”), hotline, dan teleconferencing.

ii.

Perusahaan dan Indosat bertanggung jawab atas sarana telekomunikasi masing-masing.

iii. Pembuatan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan, kecuali untuk sirkit langganan dan telepon umum yang berada di sentral gerbang internasional, dilakukan oleh Perusahaan. iv.

Perusahaan menerima kompensasi untuk jasa yang disebutkan dalam butir pertama di atas berdasarkan tarif interkoneksi yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Indosat antara jaringan PSTN milik Perusahaan dan jaringan STBS Indosat dalam rangka penyelenggaraan jasa Indosat Multimedia Mobile serta penyelesaian hak dan kewajiban interkoneksi kedua belah pihak. Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan mengenai pengalihan ijin penyelenggaraan jaringan bergerak selular Indosat kepada PT Indosat Multimedia Mobile (“IM3”), Perusahaan setuju untuk mengalihkan seluruh hak dan kewajiban interkoneksi kepada IM3 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Interkoneksi, sebagaimana diatur dalam perubahan perjanjian yang tertuang dalam side letter No. 656 tanggal 18 Maret 2002. Kompensasi kepada Perusahaan untuk jasa sirkit langganan atau saluran, seperti International Broadcasting System (“IBS”), AVD, dan pencetakan tagihan dihitung sebesar 15% dari pendapatan Indosat atas jasa-jasa tersebut. Indosat juga menyewa sirkit dari Perusahaan untuk menghubungkan Jakarta, Medan, dan Surabaya. Perusahaan selama ini menangani pembuatan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan untuk Indosat. Indosat secara bertahap akan mengambil alih kegiatan tersebut dan melakukan sendiri penerbitan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan secara langsung. Perusahaan menerima kompensasi dari Indosat yang dihitung sebesar 1% dari jumlah yang ditagih oleh Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995, ditambah dengan beban pemrosesan tagihan yang ditetapkan sebesar jumlah tertentu untuk setiap data (record).

99


Indosat, termasuk Satelindo (lanjutan) Telkomsel juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada pelanggan jaringan selular bergerak GSM. Hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: i.

Jaringan selular bergerak GSM milik Telkomsel dihubungkan dengan gerbang internasional milik Indosat agar dapat melakukan panggilan atau menerima panggilan internasional melalui gerbang internasional Indosat.

ii.

Jaringan selular bergerak GSM milik Telkomsel dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi selular bergerak milik Indosat, untuk memungkinkan pelanggan selular Telkomsel melakukan panggilan atau menerima panggilan dari pelanggan selular Indosat.

iii. Telkomsel menerima kompensasi untuk interkoneksi sebesar persentase tertentu dari pendapatan Indosat atas jasa tersebut yang dilakukan melalui gerbang internasional dan jaringan selular bergerak milik Indosat. iv.

Penagihan atas panggilan percakapan yang dilakukan oleh pelanggan Telkomsel dilakukan oleh Telkomsel. Telkomsel diwajibkan untuk membayar bagian pendapatan Indosat tanpa memperhatikan apakah tagihan kepada pelanggan telah diterima.

v.

Penyediaan dan pemasangan peralatan interkoneksi yang diperlukan merupakan tanggung jawab Telkomsel. Peralatan interkoneksi yang dipasang oleh salah satu pihak di lokasi pihak lainnya tetap merupakan milik pihak yang memasang peralatan tersebut. Beban yang timbul berkaitan dengan penyediaan peralatan, pemasangan dan pemeliharaan menjadi kewajiban Telkomsel.

Telkomsel juga mengadakan perjanjian atas penggunaan fasilitas telekomunikasi Indosat. Perjanjian yang dibuat tahun 1997 tersebut berlaku selama sebelas tahun dan dapat diubah berdasarkan tinjauan tahunan dan kesepakatan kedua belah pihak. Beban atas penggunaan fasilitas tersebut adalah sebesar Rp17.933 juta, Rp12.703 juta dan Rp13.372 juta masing-masing untuk tahun 2003, 2002 dan 2001 yang masing-masing mencerminkan 0,1%, 0,1%, dan 0,2% dari total beban operasi pada tahun 2003, 2002 dan 2001. Perjanjian lainnya antara Telkomsel dengan Indosat adalah: i. Perjanjian Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Kabel Jakarta - Surabaya (“J - S Cable System”). Pada tanggal 10 Oktober 1996, Telkomsel, Lintasarta, Satelindo dan Indosat (”Pihak-pihak”) mengadakan Perjanjian Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Kabel J - S. Pihak-pihak membentuk komite manajemen yang terdiri atas seorang ketua dan seorang perwakilan dari para pihak untuk mengarahkan pembangunan dan operasional sistem kabel yang diselesaikan pada tahun 1998. Berdasarkan perjanjian, Telkomsel menanggung 19,325% dari jumlah biaya pembangunan. Bagian Telkomsel atas jumlah beban operasi dan pemeliharaan dihitung berdasarkan rumusan yang telah disetujui bersama.

100


Indosat, termasuk Satelindo (lanjutan) Beban operasi dan pemeliharaan yang dibagi tersebut adalah Rp1.393 juta, Rp956 juta dan Rp1.359 juta masing-masing untuk tahun 2003, 2002 dan 2001. ii. Perjanjian hak penggunaan yang tidak dapat dibatalkan (Indefeasible Right of Use Agreement) Pada tanggal 21 September 2000, Telkomsel mengadakan perjanjian dengan Indosat mengenai penggunaan SEA – ME – WE 3 dan tail link di Jakarta dan Medan. Berdasarkan perjanjian, Telkomsel diberikan hak yang tidak dapat dibatalkan untuk menggunakan kapasitas tertentu dari jaringan tersebut mulai tanggal 21 September 2000 hingga 20 September 2015 sebagai imbalan atas pembayaran di muka sejumlah US$2.727.273. Telkomsel juga dikenakan beban operasi dan pemeliharaan tahunan sebesar US$136.364. Sampai dengan tanggal 8 April 2004, sehubungan dengan dilakukannya merger Indosat, perubahan terhadap perjanjian dengan Indosat, termasuk perpanjangan jangka waktu, masih dalam proses. Pendapatan interkoneksi yang diperoleh Perusahaan dan anak perusahaan dari Indosat (termasuk IM3 dan Satelindo di tahun 2003) adalah berjumlah Rp235.655 juta, Rp274.706 juta dan Rp54.024 juta masing-masing pada tahun 2003, 2002 dan 2001, yang masing-masing mencerminkan 0,9%, 1,3%, dan 0,3% dari total pendapatan operasi pada tahun 2003, 2002 dan 2001. Perusahaan dan anak perusahaan menerima pendapatan interkoneksi-bersih dari IM3 sebesar Rp50.880 juta pada tahun 2002 dan Rp157 juta pada tahun 2001. Perusahaan menyewa sirkit internasional dari Indosat, setelah adanya merger Satelindo ke Indosat pada tahun 2003. Pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan beban sewa ini berjumlah Rp30.239 juta untuk tahun 2003, yang mencerminkan 0,2% dari jumlah beban operasi pada tahun 2003. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Satelindo, anak perusahaan Indosat, yang menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut: i.

Interkoneksi antara PSTN Perusahaan dan sentral gerbang internasional Satelindo yang memungkinkan pelanggan Perusahaan melakukan percakapan internasional (outgoing) atau menerima percakapan internasional (incoming) melalui sentral gerbang internasional milik Satelindo.

ii. Penagihan untuk jasa telekomunikasi internasional yang digunakan oleh pelanggan dalam negeri melalui sentral gerbang internasional Satelindo akan dilakukan oleh Perusahaan. Perusahaan juga mengadakan perjanjian dengan Satelindo untuk interkoneksi jaringan selular bergerak GSM milik Satelindo dengan PSTN Perusahaan, yang memungkinkan pelanggan Perusahaan melakukan percakapan (outgoing) atau menerima percakapan (incoming) dari pelanggan Satelindo. 48. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) c. Indosat, termasuk Satelindo (lanjutan) 101


Pendapatan interkoneksi yang diterima dari Satelindo adalah sebesar Rp625.101 juta dan Rp293.726 juta masing-masing untuk tahun 2002 dan 2001, yang masing-masing mencerminkan 3,0%, dan 1,8% dari jumlah pendapatan usaha pada tahun 2002 dan 2001. Pergusahaan menyewa sirkit internasional dari Satelindo. Pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan beban sewa ini berjumlah Rp32.885 juta dan Rp28.111 juta masing-masing untuk tahun 2002 dan 2001 yang masing-masing mencerminkan 0,3% dan 0,3% dari jumlah beban usaha pada tahun 2002 dan 2001. Pada tahun 1994, Perusahaan mengalihkan hak penggunaan sebidang tanah di Jakarta yang dimiliki Perusahaan kepada Satelindo, yang sebelumnya disewakan kepada Telekomindo, sebuah perusahaan asosiasi. Berdasarkan perjanjian pengalihan, Satelindo diberi hak untuk menggunakan tanah tersebut selama 30 tahun dan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh hak mendirikan bangunan di atasnya. Hak milik tanah tersebut tetap berada pada Perusahaan. Satelindo setuju untuk membayar sejumlah Rp43.023 juta kepada Perusahaan untuk hak penggunaan tanah tersebut selama 30 tahun. Satelindo telah membayar sejumlah Rp17.210 juta pada tahun 1994 dan sisanya sebesar Rp25.813 juta belum dibayar karena Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tidak dapat diperoleh sebagaimana disebutkan dalam perjanjian. Pada tahun 2000, Perusahaan dan Satelindo menyetujui alternatif penyelesaian dengan memperhitungkan pembayaran Satelindo di atas sebagai beban sewa sampai tahun 2006. Pada tahun 2001, Satelindo melunasi sisa pembayaran sejumlah Rp59.860 juta sebagai beban sewa sampai tahun 2024. Pada tanggal 31 Desember 2003, penerimaan pembayaran dari Satelindo ini disajikan di neraca konsolidasian sebagai “Uang muka dari pelanggan dan pemasok”. Perusahaan menyediakan layanan sirkit langganan kepada Satelindo. Saluran ini dapat digunakan Satelindo untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili dan jasa telekomunikasi lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi tersebut berjumlah Rp21.475 juta untuk tahun 2003, yang mencerminkan 0,1% dari jumlah pendapatan operasi pada tahun 2003. Sehubungan dengan merger Indosat, IM3, Satelindo dan PT Bimagraha Telekomindo pada tanggal 20 Nopember 2003, semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian antara Perusahaan dengan IM3 dan Satelindo dialihkan kepada Indosat. d. Perusahaan menyediakan jasa telekomunikasi kepada instansi Pemerintah. e. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan instansi Pemerintah dan perusahaan asosiasi yaitu Lintasarta, CSM dan Patrakomindo, untuk penggunaan transponder satelit atau kanal frekuensi satelit telekomunikasi Perusahaan yang terdapat pada satelit Palapa B4 dan Telkom-1. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi tersebut berjumlah Rp96.877 juta, Rp44.109 juta dan Rp89.469 juta masing-masing untuk tahun 2003, 2002 dan 2001 yang masing-masing mencerminkan 0,4%, 0,2%, dan 0,5% dari jumlah pendapatan usaha pada tahun 2003, 2002 dan 2001.

102

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 48. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) f.

Perusahaan menyediakan layanan sirkit langganan kepada perusahaan asosiasi dan anak perusahaan Indosat yaitu CSM, Lintasarta, Satelindo, Komselindo, Mobisel, Metrosel, dan PSN (2003: tidak termasuk Satelindo, Komselindo dan Metrosel). Saluran ini dapat digunakan perusahaan asosiasi tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili dan jasa telekomunikasi lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi tersebut berjumlah Rp69.386 juta, Rp75.704 juta dan Rp19.764 juta masing-masing untuk tahun 2003, 2002 dan 2001, yang masing-masing mencerminkan 0,3%, 0,4%, dan 0,1% dari jumlah pendapatan usaha pada tahun 2003, 2002 dan 2001.

g. Perusahaan menyelenggarakan jasa sistem jaringan komunikasi data untuk Lintasarta, anak perusahaan Indosat, dan mengoperasikan penjajakan telemetry dan stasiun pengendali untuk PSN, perusahaan asosiasi. Pendapatan yang diperoleh Perusahaan dari transaksi tersebut berjumlah Rp27.963 juta untuk tahun 2001 yang mencerminkan 0,2% dari jumlah pendapatan usaha pada tahun 2001. h. Perusahaan membeli aktiva tetap termasuk jasa pembangunan dan pemasangan sarana dari sejumlah pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut meliputi PT Industri Telekomunikasi Indonesia (“PT INTI”), Lembaga Elektronika Nasional, PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Nindya Karya, PT Boma Bisma Indra, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Gratika, Telekomindo, Bangtelindo, Telesera dan Koperasi Pegawai Telekomunikasi. Pembelian yang dilakukan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut berjumlah Rp126.965 juta, Rp154.808 juta dan Rp100.459 juta masing-masing untuk tahun 2003, 2002 dan 2001, yang masing-masing mencerminkan 1,1%, 2,1% dan 2,4% dari jumlah pembelian aktiva tetap pada tahun 2003, 2002 dan 2001. i.

PT INTI juga merupakan kontraktor dan pemasok utama yang menyediakan peralatan, termasuk jasa konstruksi dan instalasi bagi Telkomsel. Pembelian dari PT INTI berjumlah Rp52.346 juta, Rp34.717 juta dan Rp663.587 juta masing-masing untuk tahun 2003, 2002 dan 2001. Pembelian tersebut masing-masing mencerminkan 0,5%, 0,5% dan 15,7% dari pembelian aktiva tetap pada tahun 2003, 2002 dan 2001.

j.

Perusahaan dan anak perusahaan mengasuransikan aktiva tetap, persediaan, dan menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja bagi karyawannya pada PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Tenaga Kerja dan PT Persero Asuransi Jiwasraya yang merupakan perusahaan asuransi milik Pemerintah. Premi asuransi tersebut berjumlah Rp159.517 juta, Rp131.445 juta dan Rp83.945 juta yang masing-masing mencerminkan 1,1%, 1,1% dan 0,9% dari jumlah beban usaha pada tahun 2003, 2002 dan 2001.

103

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 48. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) k. Perusahaan dan anak perusahaan mempunyai rekening giro dan deposito berjangka pada beberapa bank milik Pemerintah. Di samping itu, beberapa bank tersebut ditunjuk sebagai agen penagihan Perusahaan. Jumlah penempatan Perusahaan pada bank milik Pemerintah dalam bentuk rekening giro dan reksa dana masing-masing berjumlah Rp3.130.375 juta dan Rp6.161.244 juta pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 yang masing-masing mencerminkan 6,2% dan 13,9% dari jumlah aktiva pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002. Pendapatan bunga yang diakui pada tahun 2003 adalah sebesar Rp273.986 juta, yang mencerminkan 74,85% dari keseluruhan pendapatan bunga. l. Perusahaan menyewa bangunan, membeli barang dan jasa pembangunan, dan menggunakan jasa pemeliharaan dan pembersihan dari Dana Pensiun Telkom dan PT Sandhy Putra Makmur, anak perusahaan dari Yayasan Sandikara Putra Telkom - Yayasan yang dikelola oleh Dharma Wanita Telkom. Beban yang timbul dari transaksi tersebut berjumlah Rp32.785 juta, Rp14.570 juta dan Rp18.680 juta masing-masing untuk tahun 2003, 2002 dan 2001, yang masing-masing mencerminkan 0,2%, 0,1%, dan 0,2% dari jumlah beban usaha pada tahun 2003, 2002 dan 2001. m. Perusahaan membeli kartu telepon yang telah terisi pulsa dari Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, badan usaha milik negara. Beban pokok kartu telepon tersebut berjumlah Rp7.730 juta, Rp1.377 juta dan Rp1.781 juta masing-masing untuk tahun 2003, 2002 dan 2001, yang masing-masing mencerminkan 0,05%, 0,01% dan 0,02% dari jumlah beban usaha pada tahun 2003, 2002 dan 2001. n. Pada tahun 1991, Perusahaan memberikan pinjaman kepada Koperasi Telekomunikasi (“Koptel”) sejumlah Rp1.000 juta untuk mendukung kegiatan Koptel dalam menyalurkan kredit perumahan kepada karyawan Perusahaan. Saldo pinjaman tersebut berjumlah RpNil dan Rp100 juta pada tahun 2003 dan 2002. o. Perusahaan dan anak perusahaan juga menerima pendapatan interkoneksi dari Komselindo, Metrosel, Mobisel, BBT dan PSN (2003: tidak termasuk Komselindo dan Metrosel), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp20.997 juta, Rp77.984 juta dan Rp345.284 juta masing-masing untuk tahun 2003, 2002 dan 2001, yang masing-masing mencerminkan 0,1%, 0,4% dan 2,1% dari jumlah pendapatan usaha pada tahun 2003, 2002 dan 2001. p. Selain pendapatan yang diperoleh dalam rangka Perjanjian KSO (Catatan 50), Perusahaan juga menerima pendapatan dari penyewaan gedung, jasa perbaikan dan pemeliharaan, dan jasa pelatihan, dari Unit KSO sejumlah Rp23.147 juta, Rp73.679 juta dan Rp114.200 juta masingmasing untuk tahun 2003, 2002 dan 2001 yang masing-masing mencerminkan 0,1%, 0,4%, dan 0,7% dari jumlah pendapatan usaha pada tahun 2003, 2002 dan 2001. q. Perusahaan juga memperbantukan sejumlah karyawannya kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk membantu mereka menjalankan kegiatan usahanya. Di samping itu, Perusahaan juga memberikan hak kepada pihak tertentu yang mempunyai hubungan istimewa untuk menggunakan bangunan Perusahaan tanpa dikenakan biaya.

104

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 48. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) Di bawah ini adalah saldo akun dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa: 2003

Rp a.

Kas dan setara kas (Catatan 5) Piutang usaha - bersih (Catatan 7)

% terhadap jumlah aktiva

Rp

3.057.388

6,08

5.081.632

11,47

-

-

523.000

1,88

410.923

0,82

886.763

2,00

26.969 9.453 2.683 81.603

0,05 0,02 0,01 0,16

48.221 12.523 4.122 58.411

0,11 0,03 0,01 0,13

120.708

0,24

123.277

0,28

b. Penyertaan sementara (Catatan 6) c.

2002 % terhadap jumlah aktiva

d. Piutang lain-lain Unit KSO Bank milik Pemerintah (bunga) Instansi Pemerintah Lain-lain Jumlah e.

Beban dibayar dimuka (Catatan 9)

17.074

0,03

20.867

0,05

f.

Aktiva lancar lainnya (Catatan 10)

45.083

0,09

540.520

1,22

27.904 813 28.717

0,06 0,00 0,06

16.128 16.128

0,04 0,04

g. Uang muka dan aktiva tidak lancar lain-lain Bank Mandiri Peruri Jumlah

2003

Rp h. Hutang usaha (Catatan 17) Instansi Pemerintah Unit KSO Indosat (termasuk Satelindo) Koperasi Pegawai Telkom PSN PT INTI Lain-lain Jumlah

2002 % terhadap jumlah kewajiban

Rp

% terhadap jumlah kewajiban

224.370 78.664 224.611 11.512 1.035 94.190 23.096

0,77 0,27 0,77 0,04 0,00 0,32 0,08

359.211 114.717 220.637 14.279 5.183 1.420 74.780

1,33 0,42 0,81 0,05 0,02 0,01 0,28

657.478

2,25

790.227

2,92

105

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 48. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

Rp i.

j.

Beban yang masih harus dibayar (Catatan 18) Instansi pemerintah dan bank milik pemerintah Karyawan PT Asuransi Jasa Indonesia Jumlah

l.

Rp

0,60 2,07 0,05 2,72

298.840 1.082.720 7.665 1.389.225

1,10 4,00 0,03 5,13

37.642

0,13

-

-

7.691.045

26,28

8.570.142

31,63

473.614

1,62

489.231

1,81

2.063.350

5,00

1.602.494

5,91

42.115

0,14

Penghargaan masa kerja (Catatan 46)

m. Imbalan pasca kerja (Catatan 47)


176.272 606.257 13.713 796.242

Pinjaman bank (Catatan 21) Bank Mandiri

k. Pinjaman penerusan (Catatan 22 dan 23)


n. Pinjaman bank jangka panjang (Catatan 25) Bank Mandiri

-

-

49. INFORMASI SEGMEN Perusahaan dan anak perusahaan memiliki dua segmen usaha utama yaitu sambungan tidak bergerak dan selular. Segmen tidak bergerak menyediakan jasa telepon lokal dan jarak jauh dalam negeri dan jasa telekomunikasi lainnya (termasuk di antaranya sirkit langganan, teleks, transponder, satelit, dan Very Small Aperture Terminal-VSAT), serta jasa pendukungnya. Segmen selular menyediakan jasa telekomunikasi dasar, khususnya jasa telekomunikasi selular bergerak. Segmen usaha yang secara individu tidak melebihi 10% dari pendapatan operasi Perusahaan disajikan sebagai segmen “Lain-lain”, yang terdiri dari usaha buku petunjuk telepon dan pengelolaan gedung. Pendapatan dan beban segmen meliputi transaksi antar segmen usaha dan dihitung sebesar nilai nominalnya yang mencerminkan harga pasar.

106

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 49. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) 2003 Jumlah sebelum eliminasi

Sambungan tidak bergerak

Selular

Hasil segmen Pendapatan usaha Pendapatan usaha eksternal Pendapatan antar segmen

16.068.496 122.653

10.797.555 337.100

249.872 30.824

27.115.923 490.577

(490.577)

27.115.923 -

Jumlah pendapatan usaha

16.191.149

11.134.655

280.696

27.606.500

(490.577)

27.115.923

(10.596.851) 5.594.298 (1.249.795) 342.980

(4.802.283) 6.332.372 (179.486) 60.407

(275.499) 5.197 8.472

(15.674.633) 11.931.867 (1.429.281) 411.859

534.649 44.072 45.835 (45.835)

(15.139.984) 11.975.939 (1.383.446) 366.024

198.803

(73.017)

335

126.121

358.191 (1.942.070)

(10.605) (1.892.821)

81.988 (26.199)

429.574 (3.861.090)

(65.236) -

364.338 (3.861.090)

3.313.831 6.616.238

4.236.850

69.793

3.313.831 10.922.881

(3.311.012) (3.332.176)

2.819 7.590.705

6.616.238

4.236.850

69.793

10.922.881

(3.332.176)

(1.503.478) 6.087.227

46.884.985

15.386.289

317.398

62.588.672

(12.370.071)

50.218.601

64.648 46.949.633

15.386.289

317.398

64.648 62.653.320

(12.370.071)

64.648 50.283.249

(28.020.867)

(5.075.222)

(166.119)

(33.262.208)

3.999.991

(29.262.217)

-

(3.708.155)

Beban usaha Laba usaha Beban bunga Pendapatan bunga Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih Pendapatan (beban) lain-lain - bersih Beban pajak Bagian atas laba perusahaan asosiasi Laba sebelum hak minoritas Hak minoritas yang tidak dapat dialokasi Laba bersih Informasi lain Aktiva segmen Penyertaan pada perusahaan asosiasi Jumlah aktiva konsolidasian Jumlah kewajiban konsolidasian Hak minoritas

-

Lain-lain

-

-

Jumlah konsolidasian

Eliminasi

-

-

126.121

Pengeluaran barang modal

(5.698.401)

(5.348.783)

(61.672)

(11.108.856)

-

(11.108.856)

Penyusutan dan amortisasi

(3.126.223)

(1.680.554)

(9.824)

(4.816.601)

11.916

(4.804.685)

(730.659)

-

(730.659)

Amortisasi aktiva tidak berwujud

(730.659)

Beban non-kas lain-lain

(210.646)

(113.904)

(4.308)

(328.858)

-

(328.858)

6.028.485

6.753.253

70.794

12.852.532

-

12.852.532

(1.955.079)

(5.310.509)

(40.274)

(7.305.862)

-

(7.305.862)

(5.425.189)

(727.880)

(24.347)

(6.177.416)

-

(6.177.416)

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan

-

107

-

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 49. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) Sambungan tidak bergerak

Selular

Lain-lain

2002 Jumlah sebelum eliminasi

Eliminasi



13.245.303 155.105

7.315.028 245.970

242.487 8.624

20.802.818 409.699

(409.699)

20.802.818 -


13.400.408

7.560.998

251.111

21.212.517

(409.699)

20.802.818

(8.525.232) 4.875.176 (1.405.409) 367.725

(3.446.755) 4.114.243 (177.341) 102.176

(205.835) 45.276 9.901

(12.177.822) 9.034.695 (1.582.750) 479.802

505.219 95.520 -

(11.672.603) 9.130.215 (1.582.750) 479.802

554.741

2.311

(439)

556.613

-

556.613

82.327 (1.659.363)

(27.257) (1.226.958)

4.494 (12.650)

59.564 (2.898.971)

(95.520) -

(35.956) (2.898.971)

Beban usaha Laba usaha Beban bunga Pendapatan bunga Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih Pendapatan (beban) lain-lain - bersih Pajak penghasilan Bagian laba perusahaan asosiasi Keuntungan atas penjualan investasi jangka panjang di Telkomsel Laba sebelum hak minoritas Hak minoritas yang tidak dapat dialokasi Laba bersih Informasi lain Aktiva segmen Penyertaan pada perusahaan asosiasi Jumlah aktiva konsolidasian Jumlah kewajiban konsolidasian Hak minoritas

2.066.277

-

-

2.066.277

(2.061.679)

4.598

3.196.380 8.077.854

2.787.174

46.582

3.196.380 10.911.610

(2.061.679)

3.196.380 8.849.931

8.077.854

2.787.174

46.582

10.911.610

(2.061.679)

(810.222) 8.039.709

34.177.425

11.255.500

310.828

45.743.753

(1.561.340)

44.182.413

124.683 34.302.108

11.255.500

310.828

124.683 45.868.436

(1.561.340)

124.683 44.307.096

(24.348.322)

(4.066.412)

(198.756)

(28.613.490)

1.515.810

(27.097.680)

-

(2.595.799)

-

-

-

-


(6.266.859)

(2.730.028)

(35.531)

(9.032.418)

-

(9.032.418)


(2.576.073)

(984.039)

(7.256)

(3.567.368)

4.675

(3.562.693)

(187.990)

-

(187.990)

Amortisasi aktiva tidak berwujud Beban non-kas lain-lain Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan

(187.990)

-

-

106.329

(139.214)

(3.047)

(35.932)

-

(35.932)

6.237.405

4.557.442

69.626

10.864.473

-

10.864.473

(1.492.286)

(4.531.036)

(26.653)

(6.049.975)

-

(6.049.975)

(2.482.408)

(146.819)

(40.989)

(2.670.216)

-

(2.670.216)

108

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 49. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) Sambungan tidak bergerak

2001 Jumlah sebelum Lain-lain eliminasi

Selular

Eliminasi



10.549.644 1.174.993

5.590.108 (671.884)

144.055 -

16.283.807 503.109

(503.109)

16.283.807 -


11.724.637

4.918.224

144.055

16.786.916

(503.109)

16.283.807

(6.966.606)

(1.932.919)

(121.780)

(9.021.305)

156.905

(8.864.400)

4.758.031 (1.302.452) 506.464 (322.511)

2.985.305 (27.190) 57.220 (53.946)

22.275 7.902 (2.263)

7.765.611 (1.329.642) 571.586 (378.720)

(346.204) -

7.419.407 (1.329.642) 571.586 (378.720)

644.492

(35.513)

12.514

621.493

(268.547)

352.946

1.334.083 (1.114.574) 4.503.533

(881.867) 2.044.009

(10.454) 29.974

1.334.083 (2.006.895) 6.577.516

(1.419.769) (2.034.520)

(85.686) (2.006.895) 4.542.996

4.503.533

2.044.009

29.974

6.577.516

(2.034.520)

(474.605) 4.068.391

29.678.357

7.363.322

253.153

37.294.832

(4.449.250)

32.845.582

190.488 29.868.845

7.363.322

253.153

190.488 37.485.320

(4.449.250)

190.488 33.036.070

(20.583.335)

(2.143.805)

(146.137)

(22.873.277)

153.502

(22.719.775)

-

(3.708.155)

Beban usaha Laba usaha Beban bunga Pendapatan bunga Kerugian selisih kurs - bersih Pendapatan (beban) lain-lain - bersih Bagian laba (rugi) perusahaan asosiasi Pajak penghasilan Laba sebelum hak minoritas Hak minoritas yang tidak dapat dialokasi Laba bersih Informasi lain Aktiva segmen Penyertaan pada perusahaan asosiasi Jumlah aktiva konsolidasian Jumlah kewajiban konsolidasian Hak minoritas

-

-

-

-


(2.903.486)

(2.780.366)

(14.416)

(5.698.268)

-

(5.698.268)


(2.346.535)

(513.065)

(10.172)

(2.869.772)

-

(2.869.772)

(55.709)

-

(55.709)

Amortisasi aktiva tidak berwujud Beban non-kas lain-lain Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Arus kas bersih yang diperoleh (digunakan) dari aktivitas pendanaan

(55.709)

-

-

(305.698)

(35.307)

(1.895)

(342.900)

-

(342.900)

4.215.969

2.759.528

37.092

7.012.589

-

7.012.589

(3.064.442)

(2.629.620)

(18.539)

(5.712.601)

(403.195)

(6.115.796)

(2.291.844)

218.808

7.030

(2.066.006)

403.195

(1.662.811)

109

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 50. KERJA SAMA OPERASI (“KSO”) Pada tahun 1995, Perusahaan dan lima mitra usaha (PT Pramindo Ikat Nusantara, PT AriaWest International, PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia, PT Dayamitra Telekomunikasi dan PT Bukaka Singtel International) menandatangani perjanjian Kerja Sama Operasi (“KSO”) serta perjanjian pembangunan KSO sehubungan dengan penyediaan sarana dan jasa telekomunikasi untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita VI) Republik Indonesia. Kelima mitra usaha tersebut melaksanakan pembangunan dan pengoperasian sarana dan jasa telekomunikasi dasar di lima dari tujuh divisi regional Perusahaan. Berdasarkan skema KSO, Unit KSO diharuskan untuk membayar ke Perusahaan sebagai berikut: •

Pendapatan Minimum Telkom (MTR) Merupakan jumlah yang dijamin oleh mitra KSO untuk dibayar kepada Perusahaan sesuai dengan perjanjian KSO.

•

Pendapatan KSO yang Harus Dibagi (DKSOR) Pendapatan KSO yang Harus Dibagi merupakan seluruh pendapatan KSO dikurangi dengan Pendapatan Minimum Telkom (MTR) dan beban usaha Unit KSO sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian KSO. Pendapatan ini dibagi antara Perusahaan dan Mitra KSO berdasarkan persentase yang telah disepakati. DKSOR dari pendapatan jaringan tetap nirkabel (“Pendapatan Telkom Flexi”) dibagi antara Perusahaan dan Mitra KSO berdasarkan rasio masing-masing 95% dan 5%. DKSOR dari selain Pendapatan Telkom Flexi dibagi antara Perusahaan dan Mitra KSO berdasarkan rasio masing-masing 30% dan 70%, kecuali untuk KSO VII. DKSOR dari KSO VII selain Pendapatan Telkom Flexi masing-masing dibagi antara Perusahaan dan Mitra KSO berdasarkan rasio 35% dan 65%. Mulai tanggal 31 Juli 2003 sampai dengan 31 Desember 2005, rasio pembagian DKSOR dari selain Pendapatan Telkom Flexi di KSO III dirubah menjadi 5% dan 95% masing-masing untuk Perusahaan dan Mitra KSO, dan selanjutnya akan menjadi 30% dan 70%.

Pada akhir masa KSO, seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan Mitra KSO yang berkaitan dengan sarana atau jaringan baru dan semua pekerjaan yang sedang berjalan, persediaan, peralatan, material, rancangan, dan data sehubungan dengan proyek instalasi baru tambahan yang telah disetujui, yang belum selesai atau yang belum berhasil dalam uji laik operasi, harus dijual dan dialihkan kepada Perusahaan tanpa memerlukan tindakan lebih lanjut dari masing-masing pihak, cukup dengan Perusahaan melaksanakan pembayaran kepada Mitra KSO sebesar seratus Rupiah ditambah dengan: i.

nilai sekarang (net present value), jika ada, dari selisih lebih proyeksi bagian pendapatan Mitra KSO atas Pendapatan KSO yang Harus Dibagi, yang dihasilkan dari tambahan instalasi baru yang menjadi bagian dari sistem KSO pada tanggal penutupan, atas saldo selama masa pengembalian yang berlaku, dan

ii.

jumlah tertentu yang disepakati antara Perusahaan dan Mitra KSO sebagai penggantian yang wajar sehubungan dengan pengalihan tambahan instalasi baru yang belum selesai atau belum diuji.

110

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 50. KERJASAMA OPERASI (“KSO”) (lanjutan) Depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat sejak pertengahan tahun 1997 telah mempengaruhi kondisi keuangan Mitra KSO. Dalam menyikapi kondisi ekonomi tersebut, pada tanggal 5 Juni 1998, Perusahaan dan seluruh Mitra KSO telah menandatangani Kesepakatan Bersama (“Memorandum of Understanding”) untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian KSO, antara lain sebagai berikut: i.

Persentase pembagian pendapatan KSO yang Harus Dibagi untuk tahun 1998 dan 1999 menjadi masing-masing 10% dan 90% untuk Perusahaan dan Mitra KSO.

ii.

Jumlah minimum Satuan Sambungan Telepon (SST) yang harus dibangun oleh Mitra KSO sampai dengan tanggal 31 Maret 1999 disesuaikan menjadi 1.268.000 SST.

iii. Tingkat pertumbuhan MTR tidak melebihi 1% pada tahun 1998 dan 1,5% pada tahun 1999 untuk perjanjian KSO dengan Mitra yang memiliki faktor pertumbuhan MTR. iv.

Sejak tahun 1999, Pengeluaran Barang Modal Operasi (Operating Capital Expenditure) di setiap Unit KSO akan ditanggung oleh Perusahaan dan Mitra KSO secara proporsional berdasarkan pendapatan bersih tahun sebelumnya yang diperoleh dari Unit KSO yang bersangkutan.

v.

Pembatalan persyaratan untuk menempatkan bank garansi sehubungan dengan MTR.

Pada tahun 1998 dan 1999, Perusahaan telah menerapkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama tersebut. Sejak bulan Nopember 1999, Perusahaan dan Mitra KSO mulai melakukan negosiasi kembali beberapa ketentuan dalam perjanjian KSO sehubungan dengan perubahan keadaan dan daluarsanya ketentuan-ketentuan tertentu dalam Kesepakatan Bersama. Salah satunya adalah, sejak tanggal 1 Januari 2000, Perusahaan mengembalikan beberapa ketentuan yang dimuat dalam perjanjian KSO awal. KSO I Pada tahun 2002, Perusahaan dan pemegang saham Pramindo (Mitra KSO) mencapai kesepakatan di mana Perusahaan mengakuisisi 100% saham Pramindo dan memperoleh hak pengendalian atas operasional Unit KSO I (Catatan 4b). KSO III Mulai tanggal 31 Juli 2003, Perusahaan dan pemegang saham AWI (Mitra KSO) mencapai kesepakatan di mana Perusahaan mengakuisisi 100% saham AWI dan memperoleh hak pengendalian operasional Unit KSO III (Catatan 4c). KSO IV Penjualan KSO IV ke Indosat yang sebelumnya termasuk dalam transaksi kepemilikan silang (Catatan 3) telah dibatalkan. Meskipun demikian, Perusahaan telah menandatangani amandemen perjanjian Unit KSO (Catatan 56b).

111

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 50. KERJASAMA OPERASI (“KSO”) (lanjutan) KSO VI Pada tahun 2001, Perusahaan dan pemegang saham Dayamitra (Mitra KSO) mencapai kesepakatan di mana Perusahaan mengakuisisi 90.32% saham Dayamitra dan memperoleh hak pengendalian operasional Unit KSO VI. Selanjutnya, Perusahaan telah menandatangani perjanjian opsi jual beli untuk sisa modal saham disetor Dayamitra sebesar 9.68% (Catatan 4a). KSO VII Perusahaan dan PT Bukaka Singtel International bermaksud melanjutkan skema KSO sesuai dengan perjanjian awal dengan beberapa proyek tambahan. MTR dan Pendapatan KSO yang Harus Dibagi bruto dari KSO-KSO yang tidak dikonsolidasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 masing-masing sebesar Rp2.769.530 juta, Rp3.586.000 juta dan Rp3.771.000 juta.

51. PERJANJIAN POLA BAGI HASIL Perusahaan mengadakan perjanjian dengan beberapa mitra usaha secara terpisah berdasarkan perjanjian Pola Bagi Hasil (“PBH”) yang dimaksudkan untuk membangun sambungan tidak bergerak, sambungan selular bergerak analog (analog mobile cellular lines), instalasi telepon umum kartu (termasuk pemeliharaannya), dan fasilitas pendukung telekomunikasi terkait. Pada tanggal 31 Desember 2003, Perusahaan memiliki 27 perjanjian PBH dengan 21 mitra usaha. Lokasi PBH paling banyak berada di Palembang, Pekanbaru, Jakarta dan Surabaya dengan periode penyelenggaraan antara 24 sampai dengan 172 bulan. Berdasarkan perjanjian PBH, mitra usaha menanggung biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan sarana telekomunikasi. Setelah pembangunan selesai, Perusahaan mengelola dan mengoperasikan sarana telekomunikasi tersebut dan menanggung beban perbaikan dan pemeliharaan selama masa bagi hasil. Secara hukum, mitra usaha adalah pemilik aktiva tetap yang dibangun mitra usaha selama masa bagi hasil. Pada akhir setiap masa bagi hasil, mitra usaha akan mengalihkan pemilikan atas sarana telekomunikasi tersebut kepada Perusahaan. Seluruh pendapatan yang diperoleh dari pelanggan untuk biaya pasang sambungan telepon menjadi hak mitra usaha sepenuhnya. Pendapatan dari pulsa telepon outgoing dan biaya bulanan pelanggan dibagi antara mitra usaha dan Perusahaan berdasarkan rasio tertentu yang telah disepakati. Perjanjian tambahan tertentu dibuat untuk pendapatan yang diperoleh dari telepon selular bergerak analog, sedangkan seluruh pendapatan dari pulsa internasional outgoing seluruhnya merupakan bagian Perusahaan. Pendapatan yang diperoleh dari telepon umum kartu selama masa bagi hasil dibagi berdasarkan porsi pembagian 60:40 (untuk keuntungan mitra usaha) berdasarkan jumlah pemakaian pulsa yang tercatat.

112

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 51. PERJANJIAN POLA BAGI HASIL (lanjutan) Nilai buku aktiva tetap PBH yang telah dialihkan menjadi aktiva yang dimiliki sendiri adalah sebesar Rp34.828 juta dan Rp726 juta masing-masing pada tahun 2003 dan 2002 (Catatan 14). Pendapatan yang menjadi bagian mitra usaha masing-masing sebesar Rp442.633 juta, Rp636.985 juta dan Rp546.701 juta pada tahun 2003, 2002 dan 2001.

52. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI Berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, tarif penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi ditentukan oleh badan penyelenggara berdasarkan kategori dan struktur tarif, dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi tidak bergerak yang ditentukan oleh Pemerintah. Tarif Telepon Tidak Bergerak Tarif telepon tidak bergerak diterapkan atas akses dan pemakaian jaringan. Biaya akses terdiri dari biaya pasang yang dibebankan satu kali dan biaya bulanan pelanggan. Biaya pemakaian diukur dalam pulsa dan diklasifikasikan sebagai sambungan lokal atau jarak jauh. Besarnya tarif tergantung pada jarak percakapan, lama percakapan, waktu percakapan, hari kerja dan hari libur. Tarif untuk telepon tidak bergerak diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 12 tahun 2002 tanggal 29 Januari 2002 mengenai perubahan keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (“MPPT”) No. 79 tahun 1995 tentang metode untuk Penyesuaian Tarif Dasar atas Jasa Telekomunikasi Tidak Bergerak Dalam Negeri. Selanjutnya, Menteri Perhubungan menerbitkan Surat No. PK 304/1/3 PHB-2002 tanggal 29 Januari 2002 mengenai kenaikan tarif dasar jasa telepon tidak bergerak. Berdasarkan surat tersebut, kenaikan tarif telepon tidak bergerak dalam negeri selama tiga tahun adalah sebesar 45,49%. Rata-rata kenaikan tarif selama tahun 2002 adalah 15%. Kenaikan tersebut berlaku efektif sejak 1 Pebruari 2002. Untuk menindaklanjuti surat sebelumnya, Departemen Perhubungan mengeluarkan Surat No. PR. 304/2/4/PHB-2002 tanggal 17 Desember 2002 mengenai penyesuaian tarif telepon tidak bergerak dalam negeri yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2003. Namun dengan pertimbangan bahwa Badan Perundang-undangan Independen, yang menjadi prasyarat bagi diberlakukannya penyesuaian tarif, belum terbentuk, maka Departemen Perhubungan menunda penerapan penyesuaian tarif tersebut dengan mengeluarkan Surat Kementerian No. PR. 304/1/1/PHB-2003 tanggal 16 Januari 2003. Tarif Telepon Selular Bergerak Tarif untuk penyelenggara selular ditetapkan berdasarkan Keputusan MPPT No. KM. 27/PR.301/ MPPT-98 tanggal 23 Pebruari 1998. Berdasarkan keputusan tersebut, tarif selular terdiri dari biaya aktivasi, biaya bulanan, dan biaya pemakaian. Tarif maksimum biaya aktivasi adalah Rp200.000 untuk setiap nomor pelanggan baru. Tarif maksimum untuk biaya bulanan adalah Rp65.000. Biaya pemakaian terdiri dari:

113

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 52. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan) Tarif Telepon Selular Bergerak (lanjutan) a. Airtime Tarif dasar maksimal airtime yang dibebankan kepada pelanggan selular asal adalah sebesar Rp325 per menit. Beban kepada pelanggan selular dihitung sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Selular ke selular Selular ke PSTN PSTN ke selular Telepon kartu ke selular

: 2 kali tarif airtime : 1 kali tarif airtime : 1 kali tarif airtime : 1 kali tarif airtime ditambah 41% beban tambahan

b. Tarif pemakaian 1. Tarif pemakaian yang dibebankan kepada pelanggan selular yang melakukan panggilan ke pelanggan lain dengan menggunakan jaringan PSTN besarnya sama seperti tarif pemakaian yang berlaku untuk pelanggan PSTN. Untuk penggunaan jaringan PSTN lokal, tarif dihitung sebesar 50% dari tarif PSTN lokal yang berlaku. 2. Tarif pemakaian sambungan jarak jauh antara dua wilayah penyedia jasa yang berbeda besarnya sama dengan tarif percakapan jarak jauh dalam negeri (“SLJJ”) yang berlaku untuk pelanggan PSTN. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 79 tahun 1998, tarif maksimum yang dikenakan kepada pelanggan prabayar tidak melebihi 140% tarif pelanggan pasca bayar pada jam sibuk. Tarif interkoneksi Tarif interkoneksi mengatur pembagian pendapatan interkoneksi antara Perusahaan dan operator selular lainnya. Tarif interkoneksi yang berlaku saat ini diatur berdasarkan Keputusan MPPT No. KM. 46/PR.301/MPPT-98 (KM. 46 tahun 1998) tanggal 27 Pebruari 1998 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 April 1998 dan selanjutnya disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 37 tahun 1999 tanggal 11 Juni 1999 (“KM. 37 tahun 1999”). i.

Interkoneksi internasional dengan PSTN dan jaringan telekomunikasi selular Berdasarkan KM. 37 tahun 1999, efektif sejak tanggal 1 Desember 1998, tarif interkoneksi internasional dihitung dengan menerapkan tarif berikut atas jumlah panggilan yang berhasil dilakukan dari luar negeri (incoming) dan ke luar negeri (outgoing) melalui jaringan Perusahaan: Tarif Beban akses Beban pemakaian Universal Service Obligation (USO)

Rp850 per panggilan Rp550 per menit percakapan Rp750 per panggilan

114

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 52. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan) Tarif Interkoneksi (lanjutan) ii. Interkoneksi selular bergerak dan selular tidak bergerak dengan PSTN Berdasarkan KM. 46 tahun 1998, tarif interkoneksi selular dengan PSTN adalah sebagai berikut: 1.

Percakapan Lokal Untuk percakapan lokal dari jaringan selular bergerak ke PSTN, operator selular membayar Perusahaan sebesar 50% dari tarif percakapan lokal yang berlaku. Untuk percakapan lokal dari PSTN ke jaringan selular, Perusahaan membebankan tarif percakapan lokal yang berlaku ditambah beban airtime kepada pelanggannya, dan membayarkan beban airtime operator selular.

2.

Percakapan Jarak Jauh Dalam Negeri KM. 46 tahun 1998 mengatur mengenai tarif yang bervariasi di antara penyelenggara panggilan jarak jauh, tergantung pada rute dan jaringan jarak jauh yang digunakan. Berdasarkan keputusan tersebut, untuk percakapan jarak jauh yang berasal dari PSTN, Perusahaan berhak memperoleh sebagian dari tarif percakapan jarak jauh yang berlaku, dengan proporsi berkisar mulai 40% dari tarif, dalam hal seluruh percakapan jarak jauh tersebut diselenggarakan oleh operator selular dan panggilan diteruskan ke operator lainnya, dan sampai dengan 85% dari tarif, dalam hal seluruh percakapan jarak jauh tersebut diselenggarakan oleh PSTN. Untuk percakapan jarak jauh yang berasal dari operator selular, Perusahaan berhak memperoleh sebagian dari tarif percakapan jarak jauh yang berlaku, yang berkisar mulai 25% dari tarif, dalam hal seluruh percakapan jarak jauh tersebut diselenggarakan oleh operator selular dan panggilan tersebut diteruskan ke pelanggan selular, dan sampai dengan 85% dari tarif, dalam hal seluruh percakapan jarak jauh tersebut diselenggarakan oleh PSTN dan panggilan diteruskan ke pelanggan PSTN. Tarif interkoneksi dengan jaringan satelit bergerak (“STBSAT”) ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan dan penyelenggara STBSAT dengan mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 30 tahun 2000 tentang Tarif Jasa Telekomunikasi Personal Bergerak Global melalui Satelit Garuda tanggal 29 Maret 2000. Tarif interkoneksi yang diberlakukan adalah tarif tetap per menit. Tarif interkoneksi dengan jaringan selular bergerak, termasuk USO, ditentukan berdasarkan lama percakapan. Beban akses dan beban pemakaian untuk trafik interkoneksi telekomunikasi internasional dengan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh lebih dari satu penyelenggara domestik, dibagi secara proporsional untuk setiap penyelenggara yang terlibat, dengan proporsi yang ditentukan oleh MPPT.

115

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 52. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan) Tarif Interkoneksi (lanjutan) ii. Interkoneksi selular bergerak dan selular tidak bergerak dengan PSTN (lanjutan) 2.

Percakapan Jarak Jauh Dalam Negeri (lanjutan) Tarif interkoneksi antara jaringan tanpa kabel tidak bergerak dengan PSTN dan antara PSTN dengan PSTN diatur dalam Surat MPPT No. KU.506/1/1/MPPT-97 tanggal 2 Januari 1997 dan No. KU.506/4/6/MPPT-97 tanggal 21 Juli 1997. Saat ini, Ratelindo merupakan satu-satunya operator jaringan tanpa kabel tidak bergerak selain Perusahaan, PT Batam Bintan Telekomunikasi (BBT) merupakan satu-satunya operator PSTN. Untuk interkoneksi tanpa kabel tidak bergerak dengan PSTN dan antara BBT dengan PSTN, dasar “sender-keeps-all” diterapkan untuk percakapan lokal. Untuk percakapan jarak jauh dalam negeri yang berasal dari jaringan Ratelindo dan melalui PSTN, Perusahaan menerima 35% dari pendapatan Ratelindo untuk percakapan tersebut. Untuk percakapan jarak jauh dalam negeri yang berasal dari PSTN, Perusahaan memperoleh 65% dari pendapatan atas percakapan tersebut. Untuk panggilan jarak jauh dari dan ke BBT, Perusahaan menerima 75% dari pendapatan, sementara BBT menerima sisanya (25%).

iii. Interkoneksi selular bergerak dengan penyelenggara selular bergerak lainnya Berdasarkan KM. 46 tahun 1998, tarif interkoneksi selular bergerak dengan penyelenggara selular bergerak lainnya adalah sebagai berikut: 1.

Percakapan Lokal Untuk percakapan lokal yang berasal dari jaringan telekomunikasi selular ke jaringan telekomunikasi selular lainnya, operator selular asal membayar beban airtime kepada operator selular tujuan. Jika panggilan dilakukan melalui PSTN, operator selular membayar operator PSTN 50% dari tarif percakapan lokal yang berlaku.

2.

Percakapan Jarak Jauh Dalam Negeri Untuk percakapan jarak jauh yang berasal dari jaringan telekomunikasi selular, operator selular berhak memperoleh sebagian dari tarif percakapan jarak jauh yang berlaku, dengan proporsi yang berkisar mulai 15% dari tarif, dalam hal seluruh percakapan jarak jauh tidak diselenggarakan oleh operator selular tersebut, sampai dengan 60% dari tarif, dalam hal seluruh percakapan jarak jauh diselenggarakan oleh operator selular tersebut dan panggilan diteruskan ke operator selular lainnya, atau sampai dengan 75% dari tarif jika panggilan diteruskan ke operator selular yang sama.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, pada tanggal 31 Mei 2001, Menteri Perhubungan telah mengeluarkan Keputusan No. KM. 20 tahun 2001 mengenai Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan KM.21 tahun 2001 mengenai Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang berlaku efektif sejak tanggal keputusan. Selanjutnya, Menteri Perhubungan mengeluarkan Surat Keputusan No. KM. 84 tahun 2002 mengenai Proses Kliring Trafik Telekomunikasi. 52. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan) 116

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Tarif Wartel Perusahaan berhak memperoleh 70% dari tarif telepon berdasarkan Keputusan Direktur Operasional dan Pemasaran No. KD 01/HK220/OPSAR-33/2002 tanggal 16 Januari 2002 yang berlaku efektif sejak 16 Pebruari 2002. Keputusan ini mengatur perubahan perjanjian antara Telkom dan penyelenggara Wartel, yaitu dari pembagian pendapatan berdasarkan komisi menjadi kesepakatan pembebanan biaya pemakaian (pulsa). Pada tanggal 7 Agustus 2002, Menteri Perhubungan mengeluarkan Keputusan Menteri No. KM. 46 tahun 2002 mengenai penyelenggaraan jasa wartel. Keputusan ini mengatur bahwa Perusahaan berhak memperoleh maksimum 70% dari tarif dasar wartel atas percakapan dalam negeri dan maksimum 92% dari tarif dasar wartel atas percakapan internasional.

53. IKATAN a. Pengeluaran Barang Modal Pada tanggal 31 Desember 2003, jumlah ikatan pengeluaran barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan dan instalasi peralatan sentral telepon, peralatan transmisi, dan jaringan kabel, adalah sebagai berikut:

Jumlah dalam Valuta Asing (dalam ribuan)

Valuta Rupiah Dollar AS Euro Yen Jepang Dollar Singapura Jumlah

310.056 72.913 116.276 3.881

Setara Rupiah 9.370.973 2.622.237 776.024 9.206 19.316 12.797.756

Termasuk dalam jumlah di atas adalah perjanjian-perjanjian signifikan berikut: (i)

Perjanjian Pengadaan

Pada bulan September 2001, Telkomsel mengadakan perjanjian kerjasama dengan tiga pemasok yaitu Motorola, Inc., Ericsson Radio A.B., dan Siemens Aktiengesellschaft (ketiganya disebut sebagai “Strategic Partners”), dan Nokia Oyj (“Strategic Supplier”) yang kemudian juga disebut sebagai “Strategic Partner” untuk pengadaan peralatan dan jasa terkait. Sehubungan dengan perjanjian dengan pemasok-pemasok tersebut, pengadaan akan dilakukan berdasarkan Notification to Proceed (”NTP”), rencana pengadaan antara Telkomsel dengan pemasok untuk 18 bulan mendatang dibagi menjadi enam-periode triwulanan, yang sesuai dengan penerbitan Execution Orders (EO) triwulanan. Nilai keseluruhan EO dapat lebih tinggi atau lebih rendah namun tidak kurang dari 75% nilai dalam NTP. 53. IKATAN (lanjutan) a. Pengeluaran Barang Modal (lanjutan) 117

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (i)

Perjanjian Pengadaan (lanjutan) Perjanjian kerjasama tersebut berlaku efektif sejak tanggal pelaksanaan oleh masing-masing pihak untuk periode tiga tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama untuk periode tambahan maksimum dua tahun. Perjanjian pengadaan (impor) Telkomsel dengan Motorola dan Nokia Oyj dilakukan dengan menggunakan Fasilitas Letter of Credit (LC) dari Citibank N.A dan Deutsche Bank (yang daluarsa di tahun 2003). Perjanjian pengadaan Telkomsel dengan PT Ericsson Indonesia dan Siemens AG dilakukan dengan menggunakan fasilitas kredit dari Citibank Internasional plc (Catatan 25b). Telkomsel tidak memberikan jaminan atas pinjaman, wesel bayar bergaransi ataupun fasilitas kredit lainnya. Persyaratan berbagai perjanjian dengan kreditur dan penyandang dana Telkomsel termasuk sejumlah penempatan dan penempatan negatif, keuangan dan covenant lainnya yang harus dipenuhi, termasuk pembatasan tertentu terhadap dividen dan pembagian laba lainnya. Persyaratan perjanjian yang terkait juga mengandung klausul default dan cross default. Manajemen tidak melihat adanya pelanggaran persyaratan-persyaratan tersebut dan tidak memprediksi terjadinya pelanggaran demikian di masa mendatang.

(ii) Pengadaan Satelit TELKOM-2 Berdasarkan Perjanjian No.K.TEL.191/HK.810/UTA-00/2002 tanggal 24 Oktober 2002, yang telah diubah pada tanggal 15 Desember 2003, Perusahaan dan Orbital Science Corporation (“Kontraktor”) menyetujui pengadaan satelit TELKOM-2. Biaya pengadaan sebesar US$73.140.322 diharapkan akan dilunasi pada bulan Januari 2005. Perjanjian ini juga mencakup penyisihan (yang dapat dikembalikan) sebesar US$4.338.292 untuk setiap transponder yang memiliki kemampuan komunikasi di bawah 3dB dan yang tidak dapat diperbaiki dengan penggantian transponder cadangan. (iii)

Peluncuran Satelit TELKOM-2 Pada tanggal 8 Nopember 2002, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama dengan ARIANESPACE S.A. untuk peluncuran satelit TELKOM-2 antara tanggal 1 Nopember 2004 dan 31 Januari 2005. Pembayaran sebesar US$62.880.000 akan dilakukan antara bulan Januari 2004 dan September 2004.

118

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 53. IKATAN (lanjutan) a. Pengeluaran Barang Modal (lanjutan) (iv) Proyek PSTN Excellence Regional Junction DIVRE II Pada tanggal 8 Febuari 2002, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Konsorsium OlexLucent-Brimbun (“Konsorsium”) untuk pengadaan sistem transmisi SDH, kabel serat optik, Network Management System (NMS) dan jasa-jasa lainnya sebesar US$28.807.460 dan Rp102.829 juta. Kemudian, Perjanjian tersebut telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir pada tanggal 4 Desember 2003 dimana biaya pengadaan untuk jasa dan peralatan menjadi masing-masing sebesar US$28.880.957 dan Rp123.240 juta (termasuk pajak pertambahan nilai). Pembayaran tersebut telah diselesaikan pada bulan Pebruari 2004. (v)

Perjanjian Pengadaan CDMA dengan Konsorsium Samsung Pada tanggal 9 Oktober 2002, Perusahaan menandatangani Kontrak Pesanan Pembelian Awal (“Initial Purchase Order Contract”) CDMA 2000-IX dengan Konsorsium Samsung untuk pengadaan Base Station Subsystem (“BSS”) di Divisi Regional II, dan pada tanggal 23 Desember 2002, Perusahaan menandatangani Perjanjian Induk Kemitraan Pengadaan (“MPPA”) untuk perencanaan, produksi, penyerahan, dan pembangunan 1,6 juta sambungan dan juga perjanjian penyediaan jasa (“service level agreement”). MPPA antara Perusahaan dan Samsung meliputi pembangunan 1.656.300 sambungan Network and Switching Subsystem (“NSS”) untuk lingkup nasional dan 802.000 sambungan BSS untuk Divisi Regional III, IV, V, VI, dan VII dengan harga sebesar US$116 per sambungan BSS dan US$34 per sambungan NSS. Proyek ini akan didanai sebagian oleh The Export-Import Bank of Korea sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman tanggal 27 Agustus 2003. Jumlah fasilitas pinjaman tersebut sebesar US$123.965.000 dan tersedia sejak tanggal perjanjian sampai dengan April 2006 (Catatan 53i).

(vi)

Perjanjian Pengadaan CDMA dengan Konsorsium Ericsson CDMA Perusahaan dan Konsorsium Ericsson CDMA juga telah menandatangani Perjanjian Induk Kemitraan Pengadaan (“MPPA”) pada tanggal 23 Desember 2002. MPPA tersebut meliputi pembangunan 631.800 sambungan BSS dengan harga sebesar US$116 per sambungan. MPPA tersebut merupakan bagian dari perencanaan, produksi, penyerahan, dan pembangunan 1,6 juta sambungan CDMA dan juga perjanjian jasa pelayanan (“service level agreement”). Berdasarkan MPPA tersebut, pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan jaringan akan dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu 42 bulan (enam bulan setelah akhir tahun fiskal 2005).

119

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 53. IKATAN (lanjutan) a. Pengeluaran Barang Modal (lanjutan) (vii) Perjanjian Kemitraan Pembangunan dan Pengadaan HP Backbone di Sumatera Pada tanggal 30 Nopember 2001, Perusahaan menandatangani perjanjian kemitraan dengan konsorsium yang terdiri dari PT Pirelli Cables Indonesia dan PT Siemens Indonesia untuk pembangunan dan pengadaan jaringan HP backbone di Sumatera. Perjanjian ini berlaku efektif sejak 10 Juni 2002. Lingkup pekerjaan meliputi penyediaan kabel serat optik, termasuk peralatan transmisi dan sistem manajemen jaringan. Perusahaan berkewajiban untuk membayar kurang lebih US$46.322.629 dan Rp172.690 juta. Pada tanggal 12 Juni 2003, kedua belah pihak setuju untuk melakukan perubahan atas perjanjian ini untuk mencerminkan tambahan pekerjaan yang dilakukan oleh konsorsium senilai US$2.830.086 dan Rp1.699 juta. Jumlah tersebut akan dilunasi pada bulan April 2004. (viii) Perjanjian Kemitraan Pengembangan PSTN Regional Junction untuk Divisi Regional V (Jawa Timur) Pada tanggal 5 Desember 2001, Perusahaan menandatangani perjanjian kemitraan dengan konsorsium yang terdiri dari Sumitomo Corporation, NEC Corporation dan PT Nasio Karya Pratama untuk pengembangan “high quality PSTN Regional Junction” untuk Divisi Regional V (Jawa Timur). Lingkup pekerjaan termasuk pengembangan sistem transmisi SDH dan pengadaan kabel serat optik, serta peralatan terkait lainnya. Perusahaan berkewajiban untuk membayar kurang lebih JP¥3.670.938.358 dan Rp125.464 juta (termasuk pajak pertambahan nilai). Pihak-pihak tersebut setuju untuk menambah rekanan konsorsium, PT Communication Cable Systems Indonesia, pada tanggal 27 September 2002. Sehubungan dengan perubahan perjanjian kemitraan pada tanggal 11 Desember 2003, pihakpihak tersebut juga menyetujui perubahan nilai kontrak menjadi sebesar JP¥1.258.833.916 dan Rp188.788 juta (tidak termasuk pajak pertambahan nilai). Jumlah tersebut akan dibayar pada triwulan ketiga tahun 2004. (ix)

Kontrak Pengadaan Jaringan Kabel Thailand – Indonesia – Singapura (TIS) Pada tanggal 27 Nopember 2002, Perusahaan menandatangani kontrak pengadaan dengan NEC Corporation, Communication Authority of Thailand (“CAT”), dan Singapore Telecommunications Limited (“SingTel”), dimana NEC Corporation setuju untuk membangun jaringan serat optik bawah laut yang menghubungkan Thailand, Indonesia, dan Singapura. Berdasarkan syarat-syarat dalam perjanjian tersebut, Perusahaan, SingTel, dan CAT akan memberikan kontribusi yang sama untuk pembayaran sebesar US$32.680.000 (termasuk pajak pertambahan nilai). Jumlah tersebut akan dibayar pada triwulan terakhir tahun 2004.

120

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 53. IKATAN (lanjutan) b. Perjanjian Transaksi Derivatif Telkomsel rentan terhadap risiko pasar, terutama terhadap perubahan kurs mata uang, dan penggunaan instrumen derivatif yang terkait dengan kegiatan manajemen risikonya. Telkomsel mengadakan perjanjian transaksi derivatif yang bertujuan untuk lindung nilai (hedging) dan bukan untuk tujuan perdagangan. Meskipun demikian, pendokumentasian yang ada tidak memenuhi kriteria lindung nilai sebagaimana yang tercantum dalam PSAK 55. Oleh karena itu, perubahan dalam nilai wajar instrumen keuangan derivatif tidak diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Telkomsel membeli peralatan dari beberapa negara, sehingga rentan terhadap pergerakan kurs mata uang asing. Pada tahun 2003, Telkomsel mengadakan kontrak forward kurs mata uang asing dengan Deutsche Bank (DB) dan Standard Chartered Bank (SCB) untuk mengantisipasi risiko kurs mata uang asing yang terkait dengan pembelian dalam mata uang asing. Tujuan utama kegiatan lindung nilai atas kurs mata uang asing yang dilakukan Telkomsel adalah untuk mengantisipasi ketidakstabilan yang terkait dengan pembelian peralatan dan aktiva lainnya dengan mata uang asing dalam aktivitas bisnis normalnya. Jumlah keseluruhan forward kurs mata uang asing yang dilakukan Telkomsel pada tahun 2003 adalah sebagai berikut:

DB SCB Jumlah

US$ (nilai penuh)

EUR (nilai penuh)

80.000.000 12.000.000 92.000.000

6.000.000 18.000.000 24.000.000

Pada tanggal 31 Desember 2003, seluruh kontrak forward dengan SCB telah diselesaikan. Kontrak yang masih berlaku dengan DB adalah sejumlah EUR 1 juta. Piutang sebesar Rp941 juta untuk mencerminkan laba dari selisih antara kurs kontrak dengan kurs akhir bulan disajikan dalam Neraca, sebagai bagian “Pendapatan yang masih harus diterima”. Pada tahun 2002, Telkomsel mengadakan dua perjanjian fasilitas derivatif dengan Bank Mandiri dan HSBC dengan tujuan untuk lindung nilai kewajiban Perusahaan dalam mata uang asing dan kewajiban transaksi kepemilikan silang masing-masing sebesar US$120.000.000 dan US$1.000.000. Perjanjian dengan Bank Mandiri diperpanjang hinggal 4 April 2004, sedangkan perjanjian dengan HSBC diperpanjang hingga 31 Agustus 2004. Perusahaan belum menggunakan kedua fasilitas derivatif ini.

121

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 53. IKATAN (lanjutan) c.

MPPA dengan PT INTI Perusahaan dan PT INTI menandatangani MPPA pada tanggal 26 Agustus 2003 di mana PT INTI ditunjuk untuk membangun jaringan akses fixed wireless CDMA dan mengintegrasikan jaringan tersebut dengan jaringan yang dimiliki Perusahaan serta semua jasa terkait di wilayah Jawa Barat dan Banten. Berdasarkan syarat-syarat dalam perjanjian, PT INTI harus menyerahkan sistem CDMA 2000 IX dalam jangka waktu tiga puluh empat bulan sejak 26 Agustus 2003 dan akan menerima pembayaran sebesar US$22.856.791 dan Rp61.408 juta (termasuk pajak pertambahan nilai). PT INTI akan melakukan pemeliharaan sistem CDMA 2000 IX sesuai dengan Service Level Agreement dengan tanggal yang sama dan menerima pembayaran tahunan sebesar US$2.305.000.

d.

MPPA dengan Motorola Pada tanggal 24 Maret 2003, Perusahaan menandatangani Perjanjian Induk Kemitraan Pengadaan (MPPA) dengan Motorola, Inc. Berdasarkan perjanjian tersebut, Motorola berkewajiban untuk melaksanakan dan bersama-sama bertanggung jawab atas perkiraan permintaan dan bertanggung jawab secara tunggal atas survey, desain, pengembangan, produksi, penyerahan, penyediaan, instalasi, integrasi dan pengawasan jaringan, termasuk semua manajemen proyek, pelatihan dan layanan terkait lainnya yang berkaitan dengan “Program T-21”. MPPA tersebut meliputi 222.500 jalur BSS (sistem radio) untuk Divre I Sumatera senilai kurang lebih US$20.686.855 juta dan Rp61.268 juta. Harga yang disepakati tidak termasuk perjanjian tingkat pelayanan, pelatihan untuk staf teknik dan dokumentasi. Sistem jaringan ini akan menggunakan NSS Samsung sesuai dengan perjanjian tanggal 23 Desember 2002 (Catatan 53a(v)). Perjanjian tersebut berlaku hingga pertengahan tahun 2006.

e.

Perjanjian Kerjasama dengan Konsorsium Siemens Pada tanggal 24 September 2003, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan suatu konsorsium yang dipimpin oleh Siemens AG untuk pengembangan, pengadaan, dan pembangunan jaringan transmisi backbone di Kalimantan dan Sulawesi, termasuk sistem manajemen dan penyediaan jasa pemeliharaan yang berkaitan dengan jaringan ini. Anggota lain konsorsium ini termasuk PT Siemens Indonesia, PT Lembaga Elektronik Indonesia dan Corning Cable System GmbH & Co.KG. Kewajiban Perusahaan untuk kerjasama pengadaan jaringan serat optik ini adalah sebesar kurang lebih US$3.776.269 ditambah Rp74.021 juta untuk jaringan yang berlokasi di Kalimantan dan sebesar kurang lebih US$3.815.295 ditambah Rp70.733 juta untuk jaringan yang berlokasi di Sulawesi.

f.

Perjanjian Metro Junction dan Optical Network Access untuk Divisi Regional III dengan PT INTI Pada tanggal 12 Nopember 2003, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT INTI untuk pembangunan dan pengadaan jaringan serat optik, dan juga sistem manajemen jaringan serta jasa dan peralatan terkait lainnya untuk Divre III (Jawa Barat). Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan harus membayar PT INTI sebesar kurang lebih US$6.479.992 dan Rp112.427 juta.

122

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 53. IKATAN (lanjutan) g.

Perjanjian Pengadaan Sistem Softswitch Class 4 dengan konsorsium yang dipimpin SanteraOlex Pada tanggal 18 Desember 2003, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan suatu konsorsium yang dipimpin oleh Santera-Olex untuk pembangunan dan pengadaan sistem softswitch (class 4) dan pengembangan kapasitas sentral di sistem sentral yang telah ada di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Berdasarkan syarat-syarat dalam perjanjian, Perusahaan harus membayar sebesar kurang lebih US$4.050.510 dan Rp2.457 juta pada triwulan ketiga tahun 2004.

h.

Perjanjian Pinjaman dengan Bukopin untuk Junction Project Divre V Pada tanggal 21 Juni 2002, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan suatu konsorsium bank senilai Rp400.000 juta untuk membiayai Junction Project Divre V. Bukopin, yang bertindak sebagai agen fasilitas, mengenakan bunga sebesar 19,5% untuk tahun pertama penandatanganan perjanjian dan bunga rata-rata deposito triwulanan ditambah 4% untuk tahuntahun selanjutnya. Jangka waktu penarikan adalah 19 bulan sejak penandatanganan perjanjian pinjaman dengan 14 kali pembayaran triwulanan terhitung sejak April 2004. Fasilitas pinjaman dijamin dengan peralatan proyek, dengan nilai tidak kurang dari Rp500.000 juta. Berdasarkan perubahan terhadap perjanjian pinjaman pada tanggal 4 April 2003, fasilitas pinjaman dikurangi menjadi Rp150.000 juta. Jangka waktu penarikan dubah menjadi 18 bulan sejak tanggal penandatanganan perubahan. Jadual pembayaran dalam 14 kali angsuran triwulanan sejak tanggal 21 Mei 2004 dan berakhir pada tanggal 21 Juni 2007. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, Perusahaan belum menggunakan fasilitas tersebut.

i.

Perjanjian Pinjaman dengan The Export-Import Bank of Korea Pada tanggal 27 Agustus 2003, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan the Export-Import Bank of Korea senilai US$123.965.000. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai pengadaan CDMA dengan Konsorsium Samsung (Catatan 53a(v)) maksimum sebesar US$123.965.000 dan akan tersedia hingga April 2006. Pokok pinjaman dan bunga akan dibayar dalam 10 kali angsuran semesteran setiap tanggal 30 Juni dan 30 Desember.

j.

Pada bulan Desember 2003, Napsindo mengadakan perjanjian dengan Indosat berkaitan dengan pemasangan kabel sambungan internasional fiber optik dari Jakarta ke Hongkong. Napsindo akan membayar jumlah tetap sebesar US$100.000 dan 30% dari pendapatan kepada Indosat. Napsindo juga mengadakan kontrak penjualan VSAT dengan PT Pundi Karya Abadi dengan nilai kontrak sejumlah US$120.000 (termasuk pajak pertambahan nilai).

123

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 54. KONTINJENSI a. SEC mensyaratkan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan pada Form 20-F harus diserahkan dalam jangka waktu enam bulan setelah tanggal neraca. Berkaitan dengan hal tersebut, Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan konsolidasian tahun 2002 pada tanggal 31 Maret 2003 dan menyampaikan Laporan Tahunan pada Form 20-F kepada SEC pada tanggal 17 April 2003. Pada bulan Mei 2003, SEC menginformasikan Perusahaan bahwa laporan keuangan konsolidasian tahun 2002 yang telah disampaikan dianggap belum diaudit karena kantor akuntan publik yang ditunjuk sebelumnya untuk melakukan audit tahun 2002 dinilai tidak memenuhi persyaratan SEC. Karena proses penunjukan auditor yang memenuhi persyaratan SEC memakan waktu cukup lama maka KAP Drs. Haryanto Sahari & Rekan (sebelumnya disebut “KAP Drs. Hadi Sutanto & Rekan”), anggota dari PricewaterhouseCoopers di Indonesia, baru melakukan pekerjaan mereka pada bulan Juli 2003. Sebagai akibatnya Perusahaan tidak dapat memenuhi tenggat waktu yang telah diberikan pada tanggal 30 Juni 2003 untuk menyampaikan Laporan Tahunan pada Form 20-F sesuai ketentuan SEC. Karena Laporan Tahunan yang sebelumnya dianggap belum diaudit serta kenyataan bahwa Laporan Tahunan disampaikan setelah tenggat waktu tanggal 30 Juni 2003, Perusahaan mungkin akan mendapatkan sanksi dari SEC berdasarkan perundang-undangan sekuritas Amerika Serikat dan kewajiban hukum lainnya dan menghadapi konsekuensi terburuk seperti delisting ADS dari Bursa Efek New York (New York Stock Exchange). Lebih lanjut, staf SEC mengeluarkan press release dengan menyatakan bahwa Perusahaan menerbitkan dan menyampaikan Form 6-K pada bulan Mei 2003 kepada SEC sebagai laporan yang “grossly understating the nature and severity of the staff’s concerns” mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penyampaian Laporan Tahunan Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan. Press release tersebut dapat menjadi dasar tindakan pemberian sanksi oleh SEC dan kewajiban hukum lainnya. Pada saat ini Perusahaan tidak dapat memprediksi kemungkinan atau dampak buruk pemberian sanksi oleh SEC atau kewajiban hukum lainnya atau konsekuensi negatif lainnya. b. Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan telah menjadi tergugat dalam berbagai kasus hukum. Berdasarkan estimasi manajemen mengenai penyelesaian dari kasus-kasus tersebut, Perusahaan telah mencadangkan beban litigasi sebesar Rp35.809 juta pada tanggal 31 Desember 2003.

124

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 54. KONTINJENSI (lanjutan) c.

Sehubungan dengan audit ulang laporan keuangan Perusahaan untuk tahun 2002, auditor terdahulu, KAP Eddy Pianto mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan terhadap KAP Drs. Haryanto Sahari & Rekan (sebelumnya disebut “KAP Drs. Hadi Sutanto & Rekan”) (auditor Perusahaan untuk audit ulang laporan keuangan tahun 2002), Perusahaan, KAP Hans Tuanakotta Mustofa & Halim (sebelumnya disebut “KAP Hans Tuanakotta & Mustofa”) (auditor Perusahaan tahun 2001) dan BAPEPAM, (bersama-sama disebut “tergugat”) menuntut bahwa Tergugat, dengan adanya audit ulang laporan keuangan Perusahaan tahun 2002, telah berkonspirasi untuk bersamasama merugikan KAP Eddy Pianto, merusak reputasi KAP Eddy Pianto dalam profesi akuntan publik. KAP Eddy Pianto menuntut kompensasi sebesar Rp7.840 miliar dari Perusahaan dan tergugat lainnya. Proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut tidak berhasil dan Perusahaan dijadualkan untuk menyampaikan secara formal tanggapan atas tuntutan tersebut. Penyelesaian dari sengketa tersebut saat ini belum bisa ditentukan.

d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini sedang melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan tuduhan praktek bisnis yang tidak sehat dalam pemberian jasa telekomunikasi internasional, yang apabila terbukti melanggar pasal 15, 19 dan 25 Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Praktek Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat. Pelanggaran atas Undangundang ini akan dikenai denda antara Rp5.000 juta sampai dengan Rp100.000 juta. Pada tanggal 31 Desember 2003, Perusahaan tidak mencatat penyisihan karena Perusahaan tidak bisa memperkirakan hasil akhir dari masalah ini. e.

Perusahaan telah melanggar persyaratan perjanjian pinjaman dengan Citibank N.A. dan Citibank International plc yang mensyaratkan bahwa Perusahaan tidak akan mendapatkan pinjaman atau menjamin kredit kepada atau untuk kepentingan seseorang. Pada tanggal 9 Juni 2004, Perusahaan telah mendapatkan surat pengabaian dari Citibank International plc sehubungan dengan pinjaman AWI (Catatan 4c, 25a dan 25c). Perusahaan juga melanggar persyaratan perjanjian pinjaman dengan Bank Central Asia yang mensyaratkan bahwa Perusahaan tidak akan menjaminkan asetasetnya melebihi nilai US$2 juta atau setara dengan itu. Pada tanggal 23 Juni 2004, Perusahaan telah mendapatkan surat pengabaian dari Bank Central Asia sehubungan dengan penjaminan deposito berjangka kepada pinjaman Napsindo (Catatan 10b, 21a dan 25c).

125

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 55. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING Saldo aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

2003 Valuta asing (dalam ribuan) AKTIVA Kas dan setara kas Dolar Amerika Serikat Euro Yen Jepang Piutang usaha Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Dolar Amerika Serikat Pihak ketiga Dolar Amerika Serikat Piutang lain-lain Dolar Amerika Serikat Yen Jepang Franc Perancis Gulden Belanda Euro Aktiva lancar lainnya Dolar Amerika Serikat Uang muka dan aktiva tidak lancar lainnya Dolar Amerika Serikat Rekening escrow Dolar Amerika Serikat Jumlah Aktiva

2002 Setara Rupiah

Valuta asing (dalam ribuan)

Setara Rupiah

123.536 39.583 454

1.043.400 421.288 35

349.800 18.148 36

3.127.211 170.040 3

9.224

77.925

7.984

71.374

4.108

34.634

8.503

76.018

12.605 5.441 4.805 814 21

106.258 429 5.447 2.745 224

202 -

1.808 -

4.658

39.269

16.922

151.282

12.290

103.651

2.429

21.711

61.302

516.128 2.351.433

33.325

297.928 3.917.375

126

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 55. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan) 2003 Valuta asing (dalam ribuan) K ew ajiban Hutang usaha Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Dolar Amerika Serikat Euro Pihak ketiga Dolar Amerika Serikat Euro Poundsterling Inggris Yen Jepang Dolar Singapore Hutang lain-lain Dolar Amerika Serikat Biaya yang masih harus dibayar Dolar Amerika Serikat Yen Jepang Dolar Singapura Poundsterling Inggris Franc Prancis Gulden Belanda Euro Hutang jangka pendek Pihak ketiga Dolar Amerika Serikat Uang titipan Dolar Amerika Serikat Poundsterling Inggris Yen Jepang

2002 Valuta asing (dalam ribuan)

Setara Rupiah

Setara Rupiah

13.867 2.720

117.281 28.947

54.433 2.027

487.715 19.007

92.677 48 61 126.925 144

783.127 516 916 10.033 717

38.342 26.228 319 3.039 1

343.543 245.952 4.598 229 3

-

-

9

77

28.946 14.135 189 46 710 482 40.698

244.925 1.117 940 689 808 1.631 433.155

17.981 252.604 9.633

161.116 19.069 90.336

4.460

37.642

4.385

39.205

3.041 1 23.940

25.701 7 1.892

1.555 -

13.935 -

127

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 55. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan) 2003 Valuta asing (dalam ribuan) K ew ajiban (lanjutan) Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Dolar Amerika Serikat Euro Yen Jepang Hutang jangka panjang Dolar Amerika Serikat Euro Yen Jepang Jumlah Kewajiban Kewajiban Bersih

332.921 18.671 699.163 699.605 64.976 16.730.301

2002 Setara Rupiah

2.813.246 198.810 55.266 5.913.824 691.850 1.322.460 12.685.500 (10.334.067)

Valuta asing (dalam ribuan)

249.823 3.781 374.909 724.193 19.226 17.626.220

Setara Rupiah

2.238.421 35.455 28.306 6.488.764 180.297 1.330.614 11.726.642 (7.809.267)

56. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002, para pemegang saham meratifikasi persetujuan pembagian dividen yang telah diputuskan sebelumnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dinyatakan dalam Akta Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM., No. 4 tanggal 10 Maret 2004, sebagai berikut: !

Dividen kas untuk tahun buku 2002 sebesar Rp3.338.109 juta atau Rp383,63 per lembar saham, pembentukan “Dana Bina Lingkungan” sebesar Rp20.863 juta dan menetapkan cadangan umum sebesar Rp813.664 juta.

!

Dividen kas untuk tahun buku 2001 sebesar Rp2.125.055 juta atau Rp210,81 per lembar saham dan menetapkan cadangan umum sebesar Rp425.011 juta.

!

Dividen kas untuk tahun buku 2000 sebesar Rp888.654 juta atau Rp88,16 per lembar saham dan menetapkan cadangan umum sebesar Rp126.951 juta.

128

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 56. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan) b.

Perubahan Perjanjian KSO IV dengan PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (“MGTI”) Pada tanggal 20 Januari 2004, Perusahaan dan MGTI menandatangani perubahan terhadap Perjanjian KSO dengan Divisi Regional IV (Divre IV). Dalam Perjanjian KSO yang telah diubah tersebut, untuk jangka waktu KSO yang tersisa, Perusahaan berhak untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang baru di Divre IV atas biaya sendiri. Perusahaan juga memperoleh hak untuk mengelola Unit KSO IV dan menanggung risiko dan keuntungan dari operasi Unit KSO IV. MGTI akan menerima pembayaran tetap bulanan tanpa memperhatikan kinerja Unit KSO IV.

c.

Perjanjian Pinjaman dengan ABN-AMRO dan Penyelesaian Pembayaran Transaksi Pramindo Pada tanggal 28 Januari 2004, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman jangka pendek dengan Bank ABN AMRO Cabang Jakarta (“ABN-AMRO”) sebesar kurang lebih US$130.000.000. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membeli kembali wesel bayar pada tanggal 15 Maret 2004 yang diterbitkan pada transaksi Pramindo (Catatan 4b). Pokok pinjaman dan bunga yang terhutang kepada ABN AMRO akan dibayar dalam 10 kali angsuran bulanan selama Maret sampai Desember 2004. Pinjaman tersebut dikenai tingkat suku bunga mengambang sebesar 2,75% di atas LIBOR. Pada tanggal 15 Maret 2004, Perusahaan dan pemegang saham Pramindo lainnya menandatangani perjanjian penyelesaian yang berkaitan dengan akuisisi Pramindo dan melunasi pembayaran kewajiban yang tersisa.

d.

Pelaksanaan Restrukturisasi Sektor Telekomunikasi Pada tanggal 30 Maret 2004, Menteri Perhubungan menerbitkan Pengumuman No. PM.2/2004 mengenai Pelaksanaan Restrukturisasi Sektor Telekomunikasi yang berisikan antara lain: 1.

Kompensasi terminasi dini hak eksklusivitas Pemerintah akan membayar Rp478 miliar setelah pajak kepada Perusahaan (termasuk mitra KSO) dan Indosat akan membayar kepada Pemerintah sebesar Rp178 miliar setelah pajak. Pembayaran kompensasi akan dilakukan secara bertahap dari dana “on-top” (di atas pagu alokasi) dari APBN Departemen Perhubungan setelah disetujui DPR.

2.

Regulasi Pendukung Perubahan regulasi yang membatasi persaingan 1.

Kode akses Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) dan Sambungan Langsung Internasional merupakan ciri jaringan sekaligus ciri jasa teleponi dasar. Seluruh penyelenggara SLJJ dan SLI menggunakan kode akses (prefix) 3 (tiga) digit untuk seluruh wilayah Indonesia;

129

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 56. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan) d.

Pelaksanaan Restrukturisasi Sektor Telekomunikasi (lanjutan) 2. Regulasi Pendukung (lanjutan) Perubahan regulasi yang membatasi persaingan (lanjutan) 2.

Setiap pelanggan dapat secara bebas memilih (free selection) penyelenggara jasa SLJJ dan SLI yang diinginkan secara otomatis (normally opened) untuk setiap panggilan yang dilakukannya.

3.

Penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap SLJJ dan SLI dapat menyelenggarakan jasa teleponi dasar SLJJ dan SLI.

4.

Lebih lanjut, penyelenggara SLJJ dan SLI berhak menetapkan tarif ritel ke pelanggan dan melayani pelanggannya.

Pengaturan Interkoneksi Beban interkoneksi berdasarkan biaya berlaku mulai 1 Januari 2005. Dalam kurun waktu 1 Januari 2004 sampai 31 Desember 2004 dilakukan persiapan penyesuaian pengaturan interkoneksi dengan bantuan konsultan yang meliputi: besaran biaya interkoneksi, standar akuntansi biaya, reference interconnection offer (RIO) dan penyelesaian pertikaian interkoneksi. Pengawasan terhadap persaingan Pelarangan penyalahgunaan posisi sebagai penyelenggara dominan (dumping, subsidi silang, pemblokiran, mempersulit interkoneksi, jual-kawin/tied sales), serta pelarangan melakukan penetapan harga transfer yang anti kompetitif. 3. Pembentukan Badan Regulasi Tarif Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi (SKTT). 4. Penyeimbangan Tarif a. Dengan ditiadakannya subsidi silang tarif SLJJ oleh tarif lokal melalui penyeimbangan tarif, penyelenggara diberikan kebebasan untuk menentukan tarif lokal dan biaya bulanan sesuai mekanisme pasar, dengan intensitas penurunan tarif SLJJ sebesar minimum 10%. b. Sejalan dengan penyeimbangan tarif, Perusahaan telah melakukan penyesuaian tarif dengan struktur berikut: 1. Tarif lokal meningkat rata-rata sebesar 28%. 2. Tarif SLJJ turun rata-rata sebesar 20% untuk rentang waktu 07.00 – 20.00, sedangkan untuk rentang waktu lainnya tidak naik, sehingga tarif SLJJ secara keseluruhan turun 10%. 3. Biaya bulanan naik rata-rata sebesar 12% - 25%, tergantung segmen pelanggannya.

130

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 56. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan) d.

Pelaksanaan Restrukturisasi Sektor Telekomunikasi (lanjutan) 4. Penyeimbangan Tarif (lanjutan) c. Pemerintah mewajibkan penyelenggara untuk membangun jaringan lokal sekurangkurangnya 1,4 juta SST pada tahun 2004, sampai dengan 10,7 juta SST pada tahun 2008. 5. Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO) Dana pembangunan KPU bersumber dari kontribusi penyelenggara sebesar 0,75% dari pendapatan kotor dengan memperhatikan bad debt dan beban interkoneksi. 6. Jaringan Tetap Nirkabel (Fixed Wireless Access/FWA) a. FWA termasuk dalam penyelenggaraan jaringan tetap lokal. b. Teknologi FWA memiliki mobilitas terbatas yang dioperasikan atas dasar ijin penyelenggaraan jaringan tetap lokal dengan tidak memiliki fasilitas otomatisasi. 7. Penyelarasan izin Perusahaan dan Indosat Perusahaan diberikan hak untuk menggunakan kode akses 007 untuk penyelenggaraan jaringan sambungan internasional dan Indosat diberi hak menggunakan kode akses 011 untuk penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh.

e.

Wesel bayar bergaransi Sebagai bagian dari rencana Telkomsel untuk meminimalkan dampak nilai tukar valuta asing dan mengurangi beban bunga, setelah tanggal 31 Desember 2003, Telkomsel membeli kembali Wesel bayar bergaransi TSFL dari Deutsche Bank sejumlah US$1,960,000.

f.

Perjanjian sementara Telkomsel dengan Indosat Dengan berakhirnya perjanjian antara Telkomsel dengan Indosat mengenai penyediaan jasa telekomunikasi internasional kepada pelanggan telepon selular berbasis GSM, pada bulan April 2004, Telkomsel dan Indosat telah menandatangani sebuah perjanjian sementara. Berdasarkan perjanjian tersebut, Telkomsel akan menerima 27% dari tarif yang berlaku untuk panggilan keluar internasional dari pelanggan Telkomsel dan Rp800 per menit untuk panggilan masuk internasional ke pelanggan Telkomsel. Perjanjian sementara ini berlaku efektif sejak 1 Maret 2004 sampai Telkomsel dan Indosat menandatangani perjanjian baru.

131

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang dalam hal tertentu berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat (”U.S. GAAP”). Perbedaan-perbedaan tersebut dan dampaknya terhadap laba bersih dan ekuitas dijelaskan di bawah ini: (1) Penjelasan perbedaan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan U.S. GAAP a.

Imbalan pensiun dini Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, imbalan pensiun dini diakui sebagai kewajiban jika beberapa kriteria tertentu terpenuhi (misalnya, perusahaan menunjukkan komitmen yang kuat untuk membayar imbalan pensiun yang ditawarkan kepada karyawan yang bersedia mengundurkan diri secara sukarela). Berdasarkan U.S. GAAP, kewajiban imbalan pensiun dini diakui pada saat karyawan menerima tawaran tersebut dan jumlahnya dapat diestimasi secara memadai.

b.

Selisih kurs yang dikapitalisasi ke aktiva dalam pembangunan Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, selisih kurs yang timbul dari pinjaman yang digunakan untuk membiayai pembangunan aktiva tetap dikapitalisasi. Kapitalisasi selisih kurs dihentikan pada saat pembangunan aktiva tertentu yang memenuhi syarat (qualifying asset) secara substansial selesai dan aktiva yang dibangun siap untuk digunakan sesuai tujuannya. Berdasarkan U.S. GAAP, selisih kurs demikian harus dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

c.

Bunga yang dikapitalisasi ke aktiva dalam pembangunan Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, aktiva tertentu yang memenuhi syarat adalah aktiva yang membutuhkan waktu yang cukup lama sampai siap digunakan atau dijual, yaitu minimum 12 bulan. Dalam hal pembangunan aktiva yang memenuhi syarat dibiayai dari pinjaman yang diperoleh secara khusus untuk tujuan tersebut, beban bunga yang dapat dikapitalisasi adalah beban bunga aktual dari pinjaman tersebut selama periode konstruksi dikurangi dengan pendapatan bunga yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman yang belum digunakan. Berdasarkan U.S. GAAP, tidak ada batasan jangka waktu pembangunan mengenai beban bunga yang dapat dikapitalisasi. Pendapatan bunga yang timbul dari pinjaman yang tidak digunakan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

132

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (1) Penjelasan perbedaan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan) d.

Perjanjian pola bagi hasil Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, aktiva tetap yang dibangun oleh mitra usaha berdasarkan perjanjian pola bagi hasil diakui sebagai aktiva tetap pola bagi hasil oleh pihak yang akan menerima pengalihan kepemilikan aktiva tetap tersebut pada akhir masa bagi hasil, dengan mengkredit akun pendapatan ditangguhkan. Aktiva tetap tersebut disusutkan selama masa manfaatnya, sedangkan pendapatan ditangguhkan diamortisasi selama masa bagi hasil. Perusahaan mencatat bagiannya atas pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi bagian mitra usaha. Berdasarkan U.S. GAAP, aktiva dalam perjanjian pola bagi hasil dicatat, dan pada saat yang sama, kewajiban sehubungan dengan pola bagi hasil juga dicatat. Porsi tertentu dari bagian investor atas hasil dicatat sebagai beban bunga berdasarkan tingkat pengembalian implisit dan sisanya diperlakukan sebagai pengurang kewajiban. Pendapatan dicatat secara bruto.

e.

Penilaian kembali aktiva tetap Meskipun prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia pada umumnya tidak memperbolehkan perusahaan untuk mengakui kenaikan nilai aktiva tetap sesudah perolehan, terdapat pengecualian yaitu apabila penilaian kembali dilakukan berdasarkan peraturan Pemerintah. Perusahaan telah menilai kembali aktiva tetap yang digunakannya dalam kegiatan usaha pada tanggal 1 Januari 1979 dan 1 Januari 1987. Berdasarkan U.S. GAAP, penilaian kembali aktiva tetap tidak diperbolehkan. Pengaruh dari penilaian kembali pada tahun-tahun sebelumnya seluruhnya telah sepenuhnya tersusutkan pada tahun 2002, sehingga tidak ada perbedaan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2002.

f.

Pensiun Pada tahun 1994 dan 1998, Perusahaan meningkatkan imbalan pensiun bagi para pensiunan. Menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, beban jasa lalu yang berkaitan dengan kenaikan imbalan pensiun bagi para pensiunan harus langsung dibebankan pada saat terjadinya. Berdasarkan U.S. GAAP, karena mayoritas peserta program masih aktif, biaya jasa lalu tersebut ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis selama taksiran sisa masa kerja karyawan aktif.

133

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (1) Penjelasan perbedaan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan) f.

Pensiun (lanjutan) Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, Perusahaan mengamortisasi akumulasi laba atau rugi kewajiban aktuaria yang tidak diakui selama 4 (empat) tahun. Berdasarkan U.S. GAAP, akumulasi laba atau rugi kewajiban aktuaria yang tidak diakui yang besarnya di atas 10% dari nilai yang lebih besar antara kewajiban pensiun dengan nilai wajar aktiva progam pensiun, dialokasikan ke rugi laba dengan menggunakan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja. Berdasarkan U.S. GAAP, Perusahaan diharuskan untuk mengakui tambahan kewajiban minimum jika akumulasi kewajiban manfaat melebihi nilai wajar dari aktiva program pensiun dan jumlah yang sama akan diakui sebagai aktiva tidak berwujud, sepanjang aktiva yang diakui tersebut tidak melebihi jumlah beban jasa lalu yang tidak diakui.

g.

Bagian laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi Perusahaan mencatat bagian atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi berdasarkan laporan keuangan perusahaan asosiasi yang disusun menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Untuk tujuan pelaporan berdasarkan U.S. GAAP, Perusahaan mengakui pengaruh perbedaan antara U.S. GAAP dan prinsip yang berlaku umum di Indonesia di akun penyertaan dan bagian laba atau rugi dari perusahaan asosiasi tersebut.

h.

Hak atas tanah Di Indonesia hak milik atas tanah berada ditangan negara berdasarkan Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria No. 5 tahun 1960. Penggunaan tanah dicapai melalui perolehan hak atas tanah, dimana pemegang hak menikmati penggunaan tanah secara penuh selama periode yang ditetapkan dan dapat diperpanjang. Hak atas tanah pada umumnya diperdagangkan secara bebas dan dapat dijadikan jaminan untuk perjanjian pinjaman. Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kepemilikan tanah tidak disusutkan kecuali jika diperkirakan bahwa kecil kemungkinan pemegang hak dapat memperoleh perpanjangan atau pembaharuan atas hak tersebut. Berdasarkan U.S. GAAP, harga perolehan hak atas tanah harus diamortisasi selama periode dimana pemegang hak diperkirakan dapat mempertahankan hak atas tanah tersebut.

134

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (1) Penjelasan perbedaan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan) i.

Peralatan yang akan dipasang Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, peralatan yang untuk sementara waktu tidak digunakan atau peralatan yang pemasangannya ditunda, tidak disusutkan. Berdasarkan U.S. GAAP, peralatan yang untuk sementara waktu tidak digunakan harus terus disusutkan. Dalam tahun 2002, peralatan yang pada tahun sebelumnya belum terpasang telah dipasang seluruhnya dan nilai tercatatnya telah direklasifikasi ke aktiva tetap.

j.

Pengakuan pendapatan Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, pendapatan dari jasa koneksi telepon selular dan jaringan tetap nirkabel diakui pada saat dilakukan penyambungan atau aktivasi (untuk jasa pasca bayar) atau pada saat penyerahan kartu perdana (starter pack) kepada distributor, penyalur atau pelanggan (untuk jasa prabayar). Pendapatan pemasangan baru telepon tidak bergerak diakui pada saat pemasangan. Pendapatan dari kartu telepon diakui pada saat Perusahaan menjual kartu-kartu tersebut. Berdasarkan U.S. GAAP, pendapatan dari jasa penyambungan atau aktivasi ditangguhkan dan diakui sepanjang estimasi periode hubungan pelanggan. Biaya yang berhubungan langsung dengan pendapatan tidak signifikan. Pendapatan dari kartu telepon diakui pada saat penggunaannya atau saat daluarsa.

k.

Goodwill Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, goodwill diamortisasi selama jangka waktu tertentu, tidak lebih dari 20 tahun, karena diharapkan memberikan manfaat bagi Perusahaan. Berdasarkan U.S. GAAP, terhitung sejak 1 Januari 2002, goodwill tidak lagi diamortisasi melainkan harus diuji apakah telah terjadi penurunan nilai.

135

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (1) Penjelasan perbedaan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan) l.

Sewa guna usaha (capital lease) Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, aktiva sewa guna usaha dikapitalisasi jika hanya jika semua kriteria berikut terpenuhi: (a) penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewagunausahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha, dan (b) seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah nilai sisa akan mencakup pengembalian harga perolehan aktiva yang disewagunausahakan serta bunganya, dan (c) masa sewa guna usaha minimum 2 tahun. Berdasarkan U.S. GAAP, aktiva yang disewagunausahakan dikapitalisasi jika salah satu kriteria berikut terpenuhi: (a) terdapat pengalihan kepemilikan aktiva yang disewagunausahakan secara otomatis di akhir masa sewa guna usaha; atau (b) adanya hak opsi untuk membeli; atau (c) periode sewa guna usaha mencakup minimal 75% dari masa manfaat ekonomis aktiva; atau (d) pembayaran sewa guna usaha mencakup setidaknya 90% dari nilai wajar aktiva. Aktiva sewa guna usaha tertentu yang secara prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dicatat sebagai sewa-menyewa biasa, secara U.S. GAAP dicatat sebagai sewa guna usaha.

m.

Akuisisi Dayamitra Perusahaan memperoleh 90,32% pemilikan di Dayamitra dan sekaligus memperoleh opsi beli (call option) untuk membeli sisa pemilikan sebesar 9,68% dengan harga yang tetap pada tanggal yang telah disepakati, dan memberikan opsi jual (put option) kepada pemegang saham minoritas untuk menjual 9,68% kepemilikan kepada Perusahaan dengan persyaratan yang sama yakni harga tetap call option sama dengan harga tetap put option. Berdasarkan U.S. GAAP, Perusahaan harus mencatat kontrak opsi tersebut digabungkan dengan hak minoritas dan mencatatnya sebagai pendanaan untuk pembelian sisa pemilikan minoritas sebesar 9,68%. Dengan demikian, berdasarkan U.S. GAAP, Perusahaan harus mengkonsolidasikan 100% pemilikan di Dayamitra dan mengatribusikan pendapatan dari derivatif gabungan dan posisi hak minoritas ke beban bunga. Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, Perusahaan membukukan 9,68% sisa pemilikan di Dayamitra sebagai hak minoritas. Selain itu, harga opsi yang telah dibayar oleh Perusahaan disajikan sebagai ”Uang muka penyertaan saham”.

n.

Jurnal balik selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, selisih yang sebelumnya langsung dibebankan ke ekuitas sebagai dampak transaksi ekuitas di perusahaan asosiasi dipindahkan ke laporan laba rugi saat pemilikan di perusahaan asosiasi dijual, secara proporsional dengan persentase pemilikan yang dijual.

57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG 136

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (1) Penjelasan perbedaan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan) n.

Jurnal balik selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi (lanjutan) Berdasarkan U.S. GAAP, kebijakan Perusahaan adalah memasukkan selisih yang berasal dari dari transaksi ekuitas pada perusahaan asosiasi ke dalam ekuitas. Jumlah selisih tersebut tidak dapat dipindahkan ke laporan laba rugi sehingga tetap menjadi bagian dari ekuitas sampai waktu yang tak terbatas.

o.

Kewajiban Penghentian Aktiva Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kewajiban legal sehubungan dengan penghentian aktiva jangka panjang yang berasal dari akuisisi, pembangunan, pengembangan dan/atau operasi normal dari suatu aktiva jangka panjang dibebankan pada tahun berjalan pada saat terjadinya. Berdasarkan U.S. GAAP, nilai kewajiban penghentian aktiva dikapitalisasi ke dalam aktiva jangka panjang yang bersangkutan dan disusutkan selama umur manfaat aktiva.

p.

Pajak Tangguhan Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan atas perbedaan-perbedaan temporer sehubungan dengan penyertaan yang dicatat dengan metode ekuitas apabila tidak terdapat kemungkinan yang memadai (probable) bahwa perbedaan-perbedaan temporer tersebut akan membalik (reverse) pada masa yang akan datang. Berdasarkan U.S. GAAP, pajak tangguhan atas perbedaan-perbedaan temporer sehubungan dengan penyertaan yang dicatat dengan metode ekuitas diakui seluruhnya.

q.

Penurunan nilai aktiva Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, rugi penurunan nilai aktiva diakui saat nilai tercatat suatu aktiva atau unit penghasil kas yang dapat direalisasi melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount). Nilai yang dapat diperoleh kembali aktiva tetap adalah jumlah yang lebih besar antara harga jual neto atau nilai pakainya (value in use). Dalam menelaah nilai pakai, jumlah taksiran aliran kas di masa depan (future cash flow) didiskontokan dengan menggunakan tarif diskonto sebelum pajak yang mencerminkan taksiran sekarang mengenai nilai waktu uang dan resiko spesifik yang terkait dengan aktiva yang bersangkutan. Rugi penurunan nilai dapat dipulihkan apabila terjadi perubahan dalam taksiran yang digunakan dalam menentukan nilai yang dapat diperoleh kembali. Kenaikan nilai tercatat aktiva tidak boleh melebihi nilai tercatat yang seharusnya diakui (dikurangi penyusutan) seandainya pada tahun sebelumnya tidak ada pengakuan rugi penurunan nilai aktiva.

137

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (1) Penjelasan perbedaan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan) q.

Penurunan nilai aktiva (lanjutan) Berdasarkan U.S. GAAP, rugi penurunan nilai diakui apabila jumlah taksiran aliran kas di masa depan (tidak didiskontokan dan tanpa bunga) lebih kecil daripada nilai tercatat suatu aktiva. Aktiva yang diturunkan nilainya dicatat pada taksiran nilai wajarnya, berdasarkan harga pasar (quoted market price) yang berlaku atau nilai taksiran aliran kas di masa depan yang didiskontokan. Pemulihan rugi penurunan yang sudah diakui sebelumnya tidak diperkenankan. Tidak terdapat penurunan nilai aktiva dan karenanya, tidak terdapat perbedaan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan U.S. GAAP.

r.

Laba (rugi) penjualan aktiva tetap Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, Perusahaan mengklasifikasikan laba (rugi) penjualan aktiva tetap sebagai bagian penghasilan (beban) lain-lain, yang tidak merupakan komponen penentu laba usaha. Berdasarkan U.S. GAAP, laba (rugi) penjualan aktiva tetap diklasifikasikan sebagai bagian dari beban usaha, dan karenanya, menjadi komponen penentu laba usaha. Untuk tahun-tahun berakhir tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001, laba operasi akan lebih tinggi masingmasing sebesar Rp 182.883 juta, 130.450 juta dan 10,944 juta dan penghasilan (beban) lainlain akan lebih rendah sebesar jumlah yang sama dengan dimasukkannya laba penjualan aktiva tetap yang menjadi komponen laba usaha.

(2) Berikut adalah ikhtisar penyesuaian terhadap laba bersih konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 dan terhadap ekuitas konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 yang diperlukan jika U.S. GAAP diterapkan pada laporan keuangan konsolidasian sebagai pengganti prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia:

138

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (2) (lanjutan) Catatan Laba bersih menurut laporan laba rugi konsolidasian berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

2003

6.087.227

Penyesuaian ke U.S. GAAP - kenaikan (penurunan) disebabkan oleh: Beban pensiun dini Kapitalisasi selisih kurs - setelah dikurangi penyusutan masing-masing sebesar (76.756), (79.797) dan (76.732) Kapitalisasi beban bunga atas aktiva dalam pembangunan, setelah dikurangi penyusutan masing-masing sebesar (8.787), (3.061) dan (Nihil) Perjanjian pola bagi hasil Penilaian kembali aktiva tetap Pensiun Bagian laba/(rugi) bersih perusahaan asosiasi Amortisasi hak atas tanah Penyusutan peralatan yang belum dipasang Pengakuan pendapatan Goodwill Sewa guna usaha (capital lease ) Penyesuaian akuisisi Dayamitra pada 100% pemilikan Jurnal balik selisih perubahan ekuitas perusahaan asosiasi Kewajiban penghentian aktiva Beban pajak tangguhan: Beban pajak tangguhan atas penyertaan metode ekuitas Pengaruh pajak tangguhan terhadap penyesuaian ke U.S. GAAP

2002

2001

8.039.709

4.068.391

(a)

(670.981)

530.981

140.000

(b)

76.756

107.365

74.987

(c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l)

39.077 23.159 (109.334) (170) (10.212) (53.226) 21.270 6.882

43.045 67.959 3.929 111.415 (182) (11.781) 9.706 (89.274) 21.269 14.241

19.690 43.999 4.095 (19.640) (3.786) (6.409) 81.429 -

(m)

(24.476)

(9.270)

(4.191)

(n) (o) (p)

(38.425) (848)

(65.158) -

-

119.456

-

-

323.089

(220.724)

(100.942)

Hak minoritas

(297.983) 1.396

513.521 34.029

229.232 577

Penyesuaian bersih

(296.587)

547.550

229.809

5.790.640

8.587.259

4.298.200

574,47

851,91

426,41

11.489,37

17.038,21

8.528,17

Laba bersih berdasarkan U.S. GAAP Laba bersih per saham - dalam Rupiah penuh Laba bersih per ADS (20 saham Seri B per ADS) - dalam Rupiah penuh

139

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (2) (lanjutan) Catatan Ekuitas menurut neraca konsolidasian berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia Penyesuaian ke U.S. GAAP - kenaikan (penurunan) disebabkan oleh: Beban pensiun dini Kapitalisasi selisih kurs - setelah dikurangi penyusutan Kapitalisasi beban bunga atas aktiva dalam pembangunan - setelah dikurangi penyusutan Perjanjian pola bagi hasil Penilaian kembali aktiva tetap: Kenaikan Akumulasi penyusutan Pensiun Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi Amortisasi hak atas tanah Pengakuan pendapatan Goodwill Sewa guna usaha (capital lease ) Penyesuaian akuisisi Dayamitra pada 100% pemilikan Kewajiban penghentian aktiva Beban pajak tangguhan: Beban pajak tangguhan atas penyertaan metode ekuitas Pengaruh pajak tangguhan terhadap penyesuaian penyesuaian U.S. GAAP

(a)

2003

2002

17.312.877

14.613.617

-

670.981

(b)

(550.473)

(627.229)

(c) (d) (e)

101.812 (447.696)

62.735 (470.855)

(664.974) 664.974 122.156 (18.252) (65.211) (768.548) 42.539 21.123 (38.718) (848)

(664.974) 664.974 231.490 (18.082) (54.999) (715.322) 21.269 14.241 (14.242) -

(f) (g) (h) (j) (k) (l) (m) (o) (p)

52.186

-

Hak minoritas

455.825 (1.094.105) 65.920

132.736 (767.277) 64.524

Penyesuaian bersih

(1.028.185)

(702.753)

Ekuitas berdasarkan U.S. GAAP

16.284.692

140

13.910.864

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (2) (lanjutan) Perubahan ekuitas berdasarkan U.S. GAAP untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 adalah sebagai berikut:

2003

2002

2001

Ekuitas, awal tahun Perubahan selama tahun berjalan: Laba bersih berdasarkan U.S. GAAP Dividen Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi Pendapatan komprehensif lainnya Transaksi entitas sepengendali

13.910.864

7.765.500

12.927.793

5.790.640 (3.338.109)

8.587.259 (2.125.055)

4.298.200 (888.654)

(78.703) -

(20.802) (296.038)

(119.961) 3.612 (8.455.490)

Ekuitas, akhir tahun

16.284.692

13.910.864

7.765.500

Ikhtisar neraca konsolidasian berdasarkan U.S. GAAP adalah sebagai berikut:

2003

2002

Neraca konsolidasian Aktiva lancar Aktiva tidak lancar

9.411.469 41.935.581

10.628.933 33.994.014

Jumlah aktiva

51.347.050

44.622.947

Kewajiban jangka pendek Kewajiban jangka panjang

11.207.431 20.212.692

9.037.200 19.143.607

Jumlah kewajiban

31.420.123

28.180.807

3.642.235

2.531.276

Ekuitas

16.284.692

13.910.864

Jumlah kewajiban dan ekuitas

51.347.050

44.622.947

Hak minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan

141

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (3) Pengungkapan tambahan atas Laporan Keuangan yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC a. Pajak Penghasilan Rekonsiliasi antara taksiran penyisihan pajak penghasilan yang dilaporkan berdasarkan U.S. GAAP dan penyisihan pajak penghasilan aktual yang dicatat berdasarkan U.S. GAAP adalah sebagai berikut: 2003

2002

10.711.267

12.483.147

6.880.064

3.213.380

3.744.927

2.064.002

Beban manfaat pensiun berkala bersih Amortisasi diskonto wesel bayar dan beban bunga ditangguhkan Amortisasi aktiva tidak berwujud Denda pajak Imbalan karyawan Perbedaan tetap yang ada di Unit KSO Amortisasi hak atas tanah Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak penghasilan final Penurunan nilai investasi Keuntungan penjualan saham Telkomsel Bagian (laba) rugi bersih perusahaan asosiasi Lain-lain

188.375

183.597

111.922

(61.876) (990) (95.886)

(140.982) (949.826) 22.465 53.648

(169.447) 23.288 26.842 (26.837)

Jumlah

205.165

(625.232)

43.834

Laba sebelum pajak konsolidasian berdasarkan U.S. GAAP Pajak penghasilan berdasarkan U.S. GAAP menurut tarif pajak yang berlaku (30%)

2001

Pengaruh perbedaan tetap berdasarkan tarif pajak maksimum yang berlaku (30%):

Taksiran pajak penghasilan menurut U.S. GAAP

142

132.876 16.521 6.342 16.739 3.064

3.418.545

58.298 55.616 72.471 24.714 (8.767) 3.534

3.119.695

28.515 16.713 18.707 12.209 1.922

2.107.836

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (3) Pengungkapan tambahan atas Laporan Keuangan yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) a. Pajak Penghasilan (lanjutan) Selama periode tiga tahun yang berakhir 31 Desember 2003, seluruh pendapatan usaha Perusahaan diperoleh di wilayah Indonesia, dan karena itu, Perusahaan tidak berkewajiban atas pajak penghasilan di negara-negara lain.

2003 Aktiva pajak tangguhan Penyisihan piutang ragu-ragu Penyisihan persediaan usang Kerugian fiskal Penyisihan penghargaan masa kerja Pendapatan yang ditangguhkan Penyertaan jangka panjang Lain-lain Penyisihan imbalan karyawan Jumlah Kewajiban pajak tangguhan Perbedaan antara nilai buku fiskal dan akuntansi untuk aktiva tidak lancar Beban pensiun Beban dibayar dimuka dan piutang lain-lain Jumlah Jumlah kewajiban pajak tangguhan bersih

2002

145.918 11.528 285.856 142.084 230.564 38.048 72.730 131.757 1.058.485

151.955 14.614 16.254 146.769 214.597 52.605 (842) 595.952

(3.999.373) (125.010) (49.519)

(3.522.117) (79.303) (21.618)

(4.173.902)

(3.623.038)

(3.115.417)

(3.027.086)

Manfaat yang diterima oleh para pensiunan termasuk dalam kelompok kenikmatan natura yang merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan di Indonesia. b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan Metode dan asumsi berikut digunakan dalam menentukan taksiran nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan:

57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG 143

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (3) Pengungkapan tambahan atas Laporan Keuangan yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan) Kas dan setara kas dan penyertaan sementara Nilai tercatat akun ini mendekati nilai wajarnya karena jangka waktu instrumen yang singkat. Hutang bank jangka pendek Nilai tercatat akun ini mendekati nilai wajarnya karena jangka waktu instrumen yang singkat. Hutang jangka panjang (i)

Nilai wajar dari pinjaman penerusan ditaksir berdasarkan nilai diskonto dari arus kas di masa depan yang diperkirakan akan dibayar, dengan mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman yang mungkin diperoleh Perusahaan pada tanggal neraca. Dalam memperkirakan nilai wajar pinjaman penerusan, Perusahaan menggunakan tingkat bunga rata-rata pinjaman sebesar 9,63% dan 14,92% untuk pinjaman dalam Rupiah, dan 1,21% dan 1,65% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat serta tingkat suku bunga rata-rata yang berlaku untuk masing-masing mata uang lainnya pada tahun 2003 dan 2002 untuk pinjaman dalam mata uang lain. Berdasarkan kondisi saat ini, sulit untuk melakukan estimasi tingkat bunga untuk suatu saat tertentu, mengingat besarnya jumlah hutang Perusahaan dan tidak tersedianya dana secara umum. Untuk setiap satu persen kenaikan tingkat bunga pinjaman yang disebutkan di atas, nilai wajar pinjaman penerusan jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2003 akan turun sebesar Rp462.988 juta.

(ii) Nilai wajar kredit pemasok, pinjaman talangan, dan pinjaman bank jangka panjang ditaksir berdasarkan nilai diskonto dari arus kas di masa depan yang akan dibayar dengan mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman yang dapat diperoleh Perusahaan pada tanggal neraca. (iii) Nilai wajar hutang akuisisi anak perusahaan ditaksir berdasarkan nilai diskonto dari arus kas di masa depan yang akan dibayar. (iv) Nilai wajar hutang obligasi dan wesel bayar bergaransi ditentukan berdasarkan harga pasar pada tanggal neraca.

144

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (3) Pengungkapan tambahan atas Laporan Keuangan yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan) Estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut:

2003 Kas dan setara kas Penyertaan sementara Hutang bank jangka pendek Hutang jangka panjang: Pinjaman penerusan Wesel bayar bergaransi Hutang obligasi Hutang Bank Hutang akuisisi anak perusahaan Kredit pemasok Pinjaman talangan Lain-lain

2002 Kas dan setara kas Penyertaan sementara Hutang bank jangka pendek Hutang jangka panjang: Pinjaman penerusan Kredit pemasok Pinjaman talangan Hutang obligasi Wesel bayar bergaransi Hutang akuisisi anak perusahaan Hutang bank

145

Nilai Tercatat

Nilai Wajar

5.094.472 4.006 37.642

5.094.472 4.006 37.642

7.691.045 1.121.224 981.278 2.924.590 2.334.749 165.629 50.365 9.153

9.230.697 1.452.826 1.265.606 3.140.373 2.498.138 194.006 52.393 9.153

Nilai Tercatat

Nilai Wajar

5.699.070 573.000 39.205

5.699.070 573.000 39.205

8.570.142 338.697 95.517 975.992 1.337.518 3.004.935 247.432

9.866.256 361.388 101.213 1.050.000 1.441.575 3.235.312 268.309

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (3) Pengungkapan tambahan atas Laporan Keuangan yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan) Metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar pada dasarnya mengandung unsur pertimbangan dan memiliki berbagai keterbatasan, termasuk: i.

Nilai wajar yang disajikan tidak mempertimbangkan efek fluktuasi nilai tukar mata uang di masa yang akan datang.

ii. Taksiran nilai wajar belum tentu mengindikasikan jumlah yang akan dicatat oleh Perusahaan dan anak perusahaan pada saat pelepasan/penghentian instrumen keuangan. c.

Penelitian dan Pengembangan Beban penelitian dan pengembangan, sesuai dengan ketentuan U.S. GAAP masing-masing kurang lebih Rp9.111 juta, Rp8.995 juta dan Rp39.523 juta pada tahun 2003, 2002 dan 2001.

d.

Pendapatan Komprehensif

2003 Laba bersih berdasarkan U.S. GAAP Laba (rugi) yang belum direalisasi dari nilai efek Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan perusahaan asosiasi

2002

2001

5.790.640

8.587.259

4.298.200

-

207

(42)

(78.703) 5.711.937

(21.009) 8.566.457

3.654 4.301.812

Penyesuaian atas laba bersih yang dilakukan dalam menentukan pendapatan komprehensif meliputi penyesuaian atas penjabaran laporan keuangan perusahaan asosiasi dan laba (rugi) yang belum direalisasi karena perubahan nilai efek. Komponen akumulasi pendapatan (kerugian) komprehensif adalah sebagai berikut:

2003 Rugi yang belum direalisasi dari nilai efek Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan perusahaan asosiasi

146

2002

156.962 156.962

2001

235.665 235.665

(207) 256.674 256.467


57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (3) Pengungkapan tambahan atas Laporan Keuangan yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) e.

Program Imbalan Karyawan Perusahaan Pengungkapan tambahan yang dipersyaratkan oleh SFAS No. 87 dan SFAS No. 106 adalah sebagai berikut:

2003 Komponen beban pensiun berkala bersih Beban jasa kini Beban bunga Taksiran pengembalian aktiva Amortisasi dan penangguhan - bersih Kurtailmen Beban pensiun berkala bersih

Pensiun 2002

2001

119.089 90.869 59.629 537.797 418.044 277.077 (421.706) (343.121) (266.325) 186.879 110.557 61.354 422.059 276.349 131.735

147

Imbalan pasca kerja 2003 2002 2001

80.599 493.596 (56.004) 123.244 641.435

69.345 424.834 (33.744) 106.501 49.576 616.512

46.689 298.541 (49.011) 78.291 374.510

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (3) Pengungkapan tambahan atas Laporan Keuangan yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) e.

Program Imbalan Karyawan (lanjutan) Perusahaan (lanjutan) Ringkasan aktiva program pensiun, taksiran kewajiban pensiun dan status pendanaan adalah sebagai berikut:

Pensiun 2003 Perubahan kewajiban pensiun Kewajiban pensiun pada awal tahun Beban jasa kini Beban bunga Kontribusi karyawan Pembayaran pensiun Perubahan program pensiun (Laba) rugi aktuaria Kewajiban pensiun pada akhir tahun Perubahan aktiva program pensiun Nilai wajar aktiva program pensiun pada awal tahun Kontribusi pemberi kerja Pengembalian aktiva program pensiun Pembayaran pensiun Laba (rugi) aktuaria Nilai wajar aktiva program pensiun pada akhir tahun Status pendanaan Beban (keuntungan) masa lalu yang belum diakui Kerugian (keuntungan) bersih aktuaria yang belum diakui Kewajiban transisi -bersih yang belum diakui

2002

Imbalan pasca kerja 2003 2002

4.248.110 119.089 537.797 40.530 (222.421) 2.129.818

2.289.134 90.869 418.044 31.939 (186.805) 1.676.601 (71.672)

3.812.781 80.599 493.596 (93.420) (544.785)

3.286.991 69.345 424.834 (70.491) 102.102

6.852.923

4.248.110

3.748.771

3.812.781

3.099.648 521.816

2.571.714 359.725

343.896 180.580

330.461 59.543

421.706 (222.421) (149.440)

343.121 (186.805) 11.893

56.004 (98.612) (14.972)

53.287 (79.852) (19.543)

3.671.309

3.099.648

466.896

343.896

(3.181.614)

(1.148.462)

(3.281.875)

(3.468.885)

2.062.830

2.264.095

(1.934)

(2.301)

1.378.701

(943.576)

952.885

1.576.793

148.891

177.525

267.574

291.899

408.808

349.582

(2.063.350)

(1.602.494)

Jumlah bersih yang diakui

148


Program Imbalan Karyawan (lanjutan) Perusahaan (lanjutan)

Pensiun 2003 Akumulasi kewajiban pensiun (ABO) Nilai wajar aktiva program pensiun

2002

4.258.022 (3.671.309)

3.436.184 (3.099.648)

586.713

336.536

Selisih ABO dengan nilai wajar aktiva program pensiun Beban pensiun dibayar dimuka Tambahan kewajiban minimum menurut U.S. GAAP

586.713 408.808 995.521

336.536 349.582 686.118

Beban jasa lalu yang belum diakui - aktiva tidak berwujud

995.521

686.118

Tanggal pengukuran yang digunakan aktuaris dalam menghitung imbalan pensiun dan imbalan pasca kerja adalah 31 Desember untuk setiap tahunnya. Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menentukan kewajiban dan beban pensiun berkala bersih, atas program pensiun dan imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 adalah sebagai berikut:

2003 Tingkat diskonto Tingkat pengembalian jangka panjang aktiva program pensiun Tingkat kenaikan kompensasi

Pensiun 2002

2001

Imbalan pasca kerja 2003 2002 2001

11%

13%

13%

11%

13%

13%

11% 8%

13% 6%

13% 6%

11% -

13% -

13% -

Taksiran tingkat pertumbuhan beban kesehatan pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 adalah sebagai berikut:

2003 Taksiran tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan Taksiran tingkat penurunan beban kesehatan (tingkat pertumbuhan akhir) Tahun tercapainya tingkat pertumbuhan akhir

149

2002

2001

12% 8%

14% 10%

16% 10%

2006

2005

2005


Program Imbalan Karyawan (lanjutan) Perusahaan (lanjutan) Penilaian aktuaria untuk program pensiun dan imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 dibuat pada tanggal 21 Mei 2004, 28 Pebruari 2003 dan 4 Pebruari 2002 oleh PT Watson Wyatt Purbajaga, aktuaris independen yang berasosiasi dengan Watson Wyatt Worldwide. Tingkat diskonto didasarkan pada kisaran suku bunga obligasi Pemerintah, yaitu 10% - 12% untuk obligasi yang akan jatuh tempo antara tahun 2008 sampai 2013. Asumsi tingkat pertumbuhan gaji didasarkan pada tingkat inflasi jangka panjang dengan kisaran antara 6% 7%. Asumsi tingkat pertumbuhan beban kesehatan berpengaruh signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan untuk program imbalan pasca kerja. Perubahan sebesar satu persen asumsi tingkat pertumbuhan beban kesehatan akan berpengaruh sebagai berikut:

1-persen kenaikan Pengaruh terhadap keseluruhan beban jasa kini dan beban bunga Pengaruh terhadap kewajiban imbalan pasca kerja

107.685 758.572

Rata-rata tertimbang alokasi aktiva program pensiun Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 adalah sebagai berikut:

Taksiran alokasi 2004 Efek utang Deposito Efek ekuitas Properti Lainnya Jumlah

Alokasi aktiva program pensiun 31 Desember 2003 2002

68% 21% 7% 1% 3%

24% 67% 5% 2% 2%

7% 82% 7% 2% 2%

100%

100%

100%

Dana Pensiun Telkom akan memfokuskan diri pada strategi investasi jangka panjang dan pada tahun 2004 bermaksud untuk mengurangi alokasi dalam bentuk deposito dengan mengalihkan pada efek utang yang berjangka lebih panjang. 150


Program Imbalan Karyawan (lanjutan) Perusahaan (lanjutan) Rata-rata tertimbang alokasi aktiva program imbalan pasca kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 adalah sebagai berikut:

Alokasi aktiva program imbalan pasca kerja per 31 Desember 2003 2002 Deposito Lainnya Jumlah

98% 2% 100%

98% 2% 100%

Kontribusi Taksiran kontribusi yang akan dibayarkan selama tahun 2004 oleh Perusahaan adalah Rp816.023 juta untuk program pensiun dan Rp200.000 juta untuk program imbalan pasca kerja. Taksiran pembayaran imbalan pensiun di masa depan Taksiran pembayaran imbalan pensiun di masa depan adalah sebagai berikut:

Pensiun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 - 2013

242.312 282.056 316.589 367.143 437.514 3.503.488

151

Imbalan pasca kerja 100.054 114.866 131.507 148.374 165.132 1.170.330


Program Imbalan Karyawan (lanjutan) Telkomsel 2003 Beban jasa kini Beban bunga Taksiran pengembalian aktiva progam pensiun Amortisasi dan penangguhan - bersih Beban pensiun berkala bersih

4.679 3.337 (1.013) 1.045 8.048

Pensiun 2002 4.021 2.395 (2.741) 437 4.112

2001 2.247 1.315 (2.417) (125) 1.020

Ringkasan aktiva program pensiun, proyeksi kewajiban pensiun dan status pendanaan program pensiun adalah sebagai berikut: 2003 Manfaat yang telah menjadi hak karyawan

2002

9.185

5.049

Akumulasi kewajiban pensiun

21.921

11.073

Proyeksi kewajiban pensiun Nilai wajar aktiva program pensiun Kelebihan aktiva program pensiun atas proyeksi kewajiban manfaat pensiun Kewajiban transisi bersih yang belum diakui Beban jasa lalu yang belum diakui Rugi (laba) aktuaria bersih yang belum diakui Beban dibayar dimuka (hutang) biaya pensiun sebelum penyesuaian untuk kewajiban minimum Tambahan kewajiban minimum Beban pensiun dibayar dimuka (beban pensiun masih harus dibayar) setelah penyesuaian untuk kewajiban minimum

47.645 8.504

28.060 27.918

152

(39.141) 7.106 2.173 23.831

(142) 7.564 (667)

(6.031) (7.386)

6.755 (1.359)

(13.417)

5.396


Program Imbalan Karyawan (lanjutan) Telkomsel (lanjutan) Perhitungan aktuaria untuk program pensiun dan kesehatan masa pensiun dibuat oleh PT Watson Wyatt Purbajaga, aktuaris independen yang berasosiasi dengan Watson Wyatt Worldwide. Tanggal pengukuran yang digunakan aktuaris dalam menghitung imbalan pensiun dan pasca kerja adalah 31 Desember setiap tahunnya. Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menentukan kewajiban dan beban berkaa bersih atas program pensiun pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 adalah sebagai berikut: 2003 2002 2001

Tingkat diskonto Tingkat pertumbuhan gaji Taksiran pengembalian jangka panjang aktiva program pensiun f.

11% 9%

12% 10%

12% 10%

7,5%

12%

12%

Pernyataan Standar Akuntansi Baru FASB Interpretation (FIN) No. 46 “Consolidation of Variable Interest Entities” memuat persyaratan untuk pelaporan keuangan oleh perusahaan yang memiliki penyertaan pada variable interest entity. Variable interest entity adalah perusahaan, persekutuan, yayasan atau bentuk hukum lainnya yang digunakan untuk tujuan usaha dan memiliki karakteristik (a) tidak memiliki investor ekuitas dengan hak suara, atau (b) memiliki investor ekuitas yang tidak memberikan sumber keuangan yang memadai bagi entitas untuk menjalankan aktivitasnya. FIN 46 mengubah hal tersebut dengan mengharuskan variable interest entity untuk dikonsolidasikan oleh suatu perusahaan jika perusahaan tersebut menanggung mayoritas risiko kerugian dari aktivitas variable interest entities atau berhak untuk menerima mayoritas hasil residu entitas, atau keduanya. FIN 46 juga mengharuskan pengungkapan mengenai variable interest entity yang tidak harus dikonsolidasikan oleh perusahaan namun variable interest yang dimiliki Perusahaan atas entitas tersebut signifikan. Pada Desember 2003, Financial Accounting Standards Board (FASB) menyetujui penangguhan sebagian ketentuan dari FIN 46. Berdasarkan pedoman yang baru, penerapan FIN 46R diharuskan dalam laporan keuangan entitas publik yang memiliki penyertaan dalam struktur yang secara umum disebut special purpose entities untuk periode yang berakhir 15 Desember 2003. Penerapan oleh entitas publik, selain emiten berskala kecil, untuk semua jenis variable interest entities diharuskan dalam laporan keuangan yang periodenya berakhir setelah 15 Maret 2004. Penerapan standar ini diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak yang material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

153

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan) (3) Pengungkapan tambahan atas Laporan Keuangan yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) f.

Pernyataan Standar Akuntansi Baru (lanjutan) SFAS No. 150. “Accounting for Certain Financial Instruments with Characteristics of both Liabilities and Equity”. Pada bulan Mei 2003, FASB menerbitkan SFAS No. 150 yang mengatur mengenai pengklasifikasian dan pengukuran instrumen keuangan tertentu yang memiliki karakteristik kewajiban dan ekuitas. SFAS No. 150 juga mengharuskan adanya pengungkapan untuk instrumen keuangan yang berada dalam lingkup yang diatur SFAS ini. Bagi Perusahaan, SFAS No. 150 berlaku efektif untuk tahun keuangan yang dimulai setelah tanggal 15 Juni 2003. FASB Staff Position No. FAS 150-3 menangguhkan persyaratan tertentu dari SFAS No. 150 atas kepemilikan tanpa hak kendali yang dapat ditebus (redeemable non-controlling interests). Saat ini perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan seperti yang termasuk dalam lingkup SFAS No. 150. Emerging Issue Task Force (EITF) Issue 00-21 (EITF 00-21). “Accounting for Revenue Arrangement with Multiple Deliverables”. EITF ini mengatur mengenai akuntansi untuk pemasok atas transaksi yang melibatkan penyerahan produk atau jasa yang lebih dari satu jenis, dan untuk transaksi yang perlu dipisahkan ke dalam beberapa komponen penyerahan, yang masing-masing memiliki proses mendapatkan penghasilan yang terpisah. Jika persyaratan untuk memisahkan pengakuan pendapatan terpenuhi, maka pendapatan dialokasikan ke berbagai penyerahan berdasarkan nilai wajar relatifnya (nilai wajar relatif setiap komponen penyerahan dibandingkan dengan nilai wajar relatif keseluruhan penyerahan) dan pendapatan untuk setiap komponen penyerahan diakui ketika pendapatan direalisasi dan telah menjadi hak. Konsensus final akan berlaku bagi perjanjian yang ditandatangani dalam periode fiskal yang dimulai setelah 15 Juni 2003 dan penerapan lebih dini diperkenankan. Penerapan standar ini diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak yang material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

154

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003, 2002 DAN 2001 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 58. REKONSILIASI LABA BERSIH MENJADI KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI

2003 Laba bersih Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih ke kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi: Penyusutan aktiva tetap Pendapatan bunga Beban bunga (Laba) rugi selisih kurs Bagian (laba) rugi bersih perusahaan asosiasi Laba penjualan aktiva tetap Rugi (laba) penjualan penyertaan Amortisasi aktiva tidak berwujud Amortisasi pendapatan diterima dimuka Amortisasi beban ditangguhkan Beban imbalan pasca kerja berkala, bersih Beban penghargaan masa kerja berkala, bersih Cadangan piutang ragu-ragu dan keusangan persediaan Pajak penghasilan Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan Perubahan aktiva dan kewajiban: Piutang usaha Piutang lain-lain Persediaan Beban dibayar dimuka Pajak dibayar dimuka Hutang usaha Hutang lain-lain Hutang pajak Beban yang masih harus dibayar Pendapatan diterima dimuka Uang muka pelanggan dan pemasok Kontribusi ke Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom Pembayaran penghargaan masa kerja Pembayaran bunga Penerimaan bunga Pembayaran pajak penghasilan badan Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

155

2002

2001

6.087.227

8.039.709

4.068.391

4.779.520 (366.024) 1.383.446 (363.505) (2.819) (182.883) 46.595 730.659 (61.812) 26.555 641.435 207.126

3.473.370 (479.802) 1.582.750 (723.831) (4.598) (130.450) (3.196.380) 187.990 (59.691) 11.903 616.512 289.922

2.869.772 (571.586) 1.329.642 (811.933) 85.686 (10.944) 55.709 (85.201) 36.014 374.510 94.539

326.419 3.861.090 1.503.478

31.103 2.898.971 810.222

342.900 2.006.895 474.605

(827.772) 6.512 76.486 (344.731) (127.607) 593.826 (27.663) 477.961 (760.763) 317.650 (30.884) (180.580) (222.743) (1.178.332) 369.982 (3.905.317) 12.852.532

(373.125) 882 31.398 (17.936) (84.409) 1.303.288 166.383 (1.601.223) 347.910 134.850 80.090 (59.543) (76.525) (900.660) 480.288 (1.914.895) 10.864.473

(980.196) (78.930) (51.278) (153.415) 134.237 23.035 319.412 225.170 60.223 89.600 (41.693) (28.865) (1.256.404) 590.966 (2.098.272) 7.012.589

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

Recommend Documents