DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI (DPI) REFERENCE INTERCONNECT OFFER (RIO) TELKOMSEL

Lampiran II :

Tanggal

:

Keputusan Direktur Jenderal Pos & Telekomunikasi Nomor : 205 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Terhadap Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) Milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25% atau Lebih Dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya. 11 April 2008

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI (DPI) REFERENCE INTERCONNECT OFFER (RIO) TELKOMSEL

Jakarta, April 2008

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR Wisma Mulia Mezzanine - 19th Floor Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 42 Jakarta - 12710

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI (DPI) MILIK PT. TELKOMSEL

DAFTAR ISI

1. DAFTAR PERUBAHAN 2. EXECUTIVE SUMMARY 3. PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI 4. DOKUMEN PENDUKUNG A – PERENCANAAN DAN OPERASI 5. DOKUMEN PENDUKUNG B – PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN 6. DOKUMEN PENDUKUNG C – DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI 7. DOKUMEN PENDUKUNG D – SPESIFIKASI TEKNIS 8. DOKUMEN PENDUKUNG E – DEFINISI DAN INTEPRETASI 9. DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI YANG DITAWARKAN

Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) PT. Telekomunikasi Selular DAFTAR PERUBAHAN

No/Hal Referensi 1. Executive Summary

Uraian

Penambahan klausul baru pada hal. iii sbb : ”Hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan harga jasa layanan transit dapat dibuat dalam perjanjian terpisah secara B2B (Business to Business) antara Pencari Akses dengan Pihak Ketiga dan Pihak Ketiga dengan Penyedia Akses. Penyaluran trafik yang bersifat refilling tidak diperkenankan”

2. Dokumen Pendukung A Perencanaan & Operasi

a) Point 3.1 tentang Interkoneksi Voice Perubahan/penjabaran lebih jelas pada klausul butir (c) dalam DPI 2007 (hal.5) menjadi dua butir, yaitu butir (c) dan butir (d) dalam DPI 2008 (hal.5) b) Lampiran A1 Penyelenggara

tentang

Informasi

Jaringan

• Perubahan pada Point 1.2 tentang Daftar lokasi sentral gerbang dan kapasitas Interkoneksi yang disediakan (hal.29-30) • Penambahan Point 1.3 tentang Daftar Lokasi STP untuk interkoneksi signaling beserta konfigurasinya (hal.31) 3. Dokumen Pendukung C Daftar Layanan Interkoneksi

a) Lampiran C201 – Layanan Panggilan Terminasi Telkomsel Mengalami perubahan dari sisi tarif terminasi baik dari penyelenggara jasa maupun jaringan (hal.5) b) Lampiran C202 – Layanan Panggilan Originasi Telkomsel Mengalami perubahan dari sisi tarif originasi baik ke penyelenggara jasa SLI maupun SLJJ serta perubahan klausul service charge (hal.6) c) Lampiran C203 – Layanan Interkoneksi SMS Telkomsel Mengalami perubahan dari sisi tarif interkoneksi SMS (hal.7)

Daftar Perubahan

No/Hal Referensi 4. Daftal Layanan Interkoneksi Yang Ditawarkan

Uraian a) Layanan Panggilan Terminasi Mengalami perubahan dari sisi tarif terminasi baik dari penyelenggara jasa maupun jaringan serta skenario ruting trafik terminasi ke Telkomsel (hal.3-8) b) Layanan Panggilan Originasi Mengalami perubahan dari sisi tarif Originasi baik ke penyelenggara jasa SLI maupun SLJJ, perubahan klausul service charge, serta skenario ruting trafik originasi dar Telkomsel (hal.8-10) c) Layanan SMS Mengalami perubahan dari sisi tarif Interkoneksi SMS (hal. 10) d) Layanan Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI) Penambahan dan perubahan pada Point 4 tentang layanan FPI yang ditawarkan oleh Telkomsel, yaitu jenis layanan FPI Sarpen dan FPI sarpen berikut lokasi dan harga sewa yang ditawarkan (hal. 11-15)

ii

Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) PT. Telekomunikasi Selular EXECUTIVE SUMMARY Pendahuluan Dengan ditetapkannya PM No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tahun 2006, maka Telkomsel sebagai salah satu operator yang ditetapkan sebagai Significant Market Power (”SMP”) mempunyai kewajiban untuk menyusun Dokumen Penawaran Interkoneksi (”DPI”) yang tata cara penyusunannya telah ditetapkan oleh Pemerintah. DPI ini disusun dengan tujuan: 1. Memenuhi ketentuan pemerintah, dimana Telkomsel sebagai salah satu operator yang ditetapkan sebagai SMP diwajibkan untuk membuat DPI yang harus disetujui oleh BRTI sebagai regulator. 2. Memberikan petunjuk dan pedoman kepada berinterkoneksi dengan Telkomsel

Penyelenggara lainnya yang ingin

3. Memberikan penjelasan mengenai layanan interkoneksi yang diberikan Telkomsel kepada pihak lainnya yang ingin berinterkoneksi dengan Telkomsel Dokumen DPI Telkomsel ini disusun dengan mengacu dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: •

Dokumen Petunjuk Penyusunan Dokumen Penawaran Interkoneksi (P2DPI) yang ditetapkan oleh pemerintah

•

Data-data dan Informasi Telkomsel

•

Fundamental Technical Plan (FTP) Nasional.

•

Standarisasi ITU, ETSI dan standarisasi lainnya yang relevan.

Daftar Layanan Yang Diberikan Layanan interkoneksi yang ditawarkan kepada pihak lainnya mengacu pada ketentuan pada UU No. 36 Tahun 1999 dan PP No. 52 tahun 2000, FTP Nasional serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika PM No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tahun 2006 tentang Interkoneksi. Daftar layanan dan/atau fasilitas interkoneksi yang ditawarkan oleh Telkomsel, disusun dengan mengacu pada ketentuan dokumen P2DPI yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jenis-jenis jasa layanan yang ditawarkan oleh Telkomsel dalam DPI ini, terdiri dari:

Executive Summary

1. Layanan Panggilan Terminasi • Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan dan Penyelenggara Jasa • Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan dan Penyelenggara Jasa • Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa 2. Layanan Panggilan Originasi • Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa • Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa • Originasi Internasional ke Penyelenggara Jasa 3. Layanan SMS 4. Layanan Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI) 5. Telkomsel tidak menutup kemungkinan untuk memberikan Layanan-layanan lain sepanjang secara teknis dan operasional memungkinkan serta adanya kesepakatan diantara Para Pihak. Layanan interkoneksi tersebut diatas kami tawarkan kepada : 1. Penyelenggara Jaringan; 2. Penyelenggara Jasa yang memiliki jeringan dan kode akses. Penjabaran lebih lanjut dari jenis-jenis layanan yang ditawarkan berikut Call Scenario dan harga dari masing-masing layanan yang di tawarkan di atas adalah sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Interkoneksi: Dokumen Pendukung C (Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga). Penawaran harga layanan interkoneksi mengacu kepada PM No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tahun 2006 tentang Interkoneksi. Harga-harga dimaksud hanya merupakan biaya jaringan dan khusus untuk layanan Originasi apabila Pencari Akses melimpahkan tanggung jawab atas panggilan interkoneksi yang meliputi tanggung jawab atas kualitas layanan, proses billing tarif pungut, penagihan kepada pengguna dan piutang tak tertagih (Service Cost) kepada Telkomsel, maka Telkomsel akan mengenakan biaya tambahan atas Service Cost tersebut. Untuk dapat berinterkoneksi dengan Telkomsel pada satu POI tertentu, Pencari Akses harus memiliki Sentral Gerbang yang memiliki fungsi seperti diuraikan dalam FTP Nasional yang berlaku. Kewajiban untuk menyalurkan trafik sampai dengan POI tersebut merupakan kewajiban dari Pencari Akses, dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk layanan Terminasi yang dimaksud dengan Pencari Akses ádalah Pihak yang mempunyai kewajiban untuk menyalurkan trafik (Outgoing); b. untuk layanan Originasi yang dimaksud dengan Pencari Akses adalah Penyelenggara Jasa. Dalam hal penyaluran trafik dimana akses secara langsung tidak dimungkinkan maka Pencari Akses sepakat untuk bersama dengan Telkomsel menentukan Pihak Ketiga sebagai penyedia layanan transit, dan kesepakatan ini akan dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang mengikat ketiga pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Interkoneksi Para Pihak.

ii

Executive Summary

Hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan harga jasa layanan transit dapat dibuat dalam perjanjian terpisah secara B2B (Business to Business) antara Pencari Akses dengan Pihak Ketiga dan Pihak Ketiga dengan Penyedia Akses. Penyaluran trafik yang bersifat refilling tidak diperkenankan. Seluruh layanan di atas (Originasi dan Terminasi) dapat diberikan apabila: 1. Pencari Akses telah memenuhi seluruh ketentuan dalam DPI ini; 2. Jaringan Pencari Akses telah kompatible dengan Jaringan Telkomsel sebagaimana diuraikan Dokumen Perjanjian Interkoneksi: Dokumen Pendukung D Spesifikasi Teknis; 3. Pencari Akses telah melakukan pemesanan suatu kapasitas interkoneksi tertentu sesuai sistem antrian pemesanan. Tata cara pemesanan adalah sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Perjanjian Interkoneksi: Dokumen Pendukung A Perencanaan dan Operasi; 4. Perjanjian Interkoneksi antara Pencari Akses dan Telkomsel telah dilakukan. Apabila dalam pelaksanaan interkoneksi diperlukan adanya Fasilitas Penting Interkoneksi (”FPI”) yang tidak dapat disediakan oleh Pencari Akses baik oleh dirinya sendiri maupun melalui pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan dari Pemerintah dalam Lampiran 4 PM Interkoneksi, maka Telkomsel dapat menyediakan FPI tersebut dengan ketentuan: 1. secara teknis memungkinkan; 2. telah terjadi kesepakatan antara Para Pihak; Khusus untuk lokasi POI yang berada di premises milik/dibawah kekuasaan Pihak Ketiga dan penempatan perangkat Pencari Akses Collocated dengan perangkat Telkomsel, harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis (izin) dari Pihak Ketiga penguasa premises. Mengenai masalah perizinan ini Telkomsel akan membantu Pencari Akses untuk mendapatkan izin masuk lokasi dari Pihak ketiga sebagai pemilik premises, sedangkan untuk biaya kolokasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pencari Akses. Dalam hal akses masuk ke lokasi Penyedia Akses, Pencari Akses wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak. Penggunaan FPI akan dituangkan dalam suatu Perjanjian tersendiri mengacu kepada ketentuan Pemerintah, dengan mempergunakan harga yang telah disepakati terlebih dahulu oleh Para Pihak dengan mengacu kepada harga yang berlaku di pasar. Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi dan Sistem Antrian Dengan mengacu pada ketentuan regulasi yang ada, Telkomsel akan memperlakukan penyelenggara lain yang mengajukan permintaan interkoneksi ke jaringan Telkomsel berdasarkan prinsip non diskriminasi dan efisiensi.

iii

Executive Summary

Untuk dapat ditempatkan dalam sistem antrian permintaan layanan interkoneksi Telkomsel, Pencari Akses berkewajiban untuk mengajukan permintaan layanan interkoneksi yang ditujukan kepada : Direktur Perencanaan & Pengembangan PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Wisma Mulia, Lantai 15 Jl. Jend. Gatot Subroto No.42 Jakarta 12710 Surat Permintaan layanan Interkoneksi tersebut harus dilengkapi dengan seluruh lampiran data administratif tentang Pencari Akses. Data Administratif tersebut sekurang-kurangnya berisi hal-hal berikut : 1. Nama penyelenggara dan nama pejabat yang berwenang, 2. Photo copy Izin usaha, Izin Telekomunikasi yang dimiliki,

layak

operasi

serta

Izin

Penyelenggaraan

3. Jenis layanan interkoneksi yang diminta, apabila merupakan permintaan baru, 4. Penjelasan bahwa layanan interkoneksi yang diminta belum disediakan oleh Telkomsel, apabila layanan yang diminta belum terdapat di DPI Telkomsel, 5. Penjelasan Permintaan tambahan jenis dan kapasitas layanan interkoneksi apabila permintaan layanan interkoneksi yang diminta adalah penambahan jenis dan kapasitas layanan interkoneksi. 6. Lokasi geografis dan tingkat fungsional dari titik interkoneksi yang dibutuhkan, 7. Rencana kerangka waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi kondisi dalam jaringan telekomonikasi, 8. Proyeksi ke depan (forecast) atas kebutuhan kapasitas interkoneksi. 9. Data teknis perangkatnya interkoneksi termasuk kemampuan penyelenggara dalam mengakses SKTT SOKI atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Telkomsel akan memproses permintaan layanan sesuai sistem antrian berdasarkan evaluasi prakondisi yang mempertimbangkan tingkat kesiapan, tingkat kesulitan pelaksanaan dan kompabilitas jaringan Pencari Akses terhadap jaringan Telkomsel, dengan tetap memperhatikan keperluan internal Telkomsel sebagai prioritas utama. Telkomsel akan menyampaikan posisi antrian dari Pencari Akses selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan layanan interkoneksi. Dengan diterimanya dokumen permintaan interkoneksi, Telkomsel akan melakukan pengkajian terhadap dokumen tersebut. Penempatan Pencari Akses dalam sistem antrian tidak serta merta menimbulkan kewajiban kepada Telkomsel untuk memberikan Interkoneksi.Telkomsel berhak untuk menolak permintaan layanan apabila: 1. Pencari Akses tidak menyampaikan data administrasi sebagaimana dimaksud di atas, 2. Jenis dan layanan interkoneksi yang diminta tidak terdapat dalam DPI Telkomsel, 3. Melebihi kapasitas interkoneksi yang tersedia.

iv

Executive Summary

Dalam hal terjadi Penolakan, maka penolakan akan disampaikan Telkomsel selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan layanan interkoneksi tersebut. Bagi Pencari Akses yang statusnya telah ditolak, dapat mengajukan kembali permintaan layanan interkoneksi dan akan diperlakukan sebagai suatu permintaan baru. Telkomsel akan memberikan jawaban terhadap permintaan layanan interkoneksi yang memenuhi syarat selambat-lambatnya 20 (duapuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya jawaban permintaan layanan interkoneksi. Atas jawaban ini Pencari Akses wajib memberikan tanggapan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat jawaban dari Telkomsel. Dalam hal Pencari Akses tidak memberikan tanggapan dalam kurun waktu tersebut, maka permintaan layanan interkoneksi tersebut dianggap gugur. Apabila telah termasuk dalam kategori gugur maka Pencari Akses tersebut dapat mengajukan kembali permintaan layanan interkoneksi dan akan diperlakukan sebagai suatu permintaan baru. Atas tanggapan Pencari Akses, maka Para Pihakakan melakukan negosiasi yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi Diagram Prosedur Berinterkoneksi Pencari Akses

Telkomsel

Permintaan Layanan Interkoneksi

Penerimaan Dokumen & Evaluasi Prakondisi

5 Hari kerja

Posisi Antrian

Evaluasi Dokumen Permintaan

10 Hari Kerja

20 Hari Kerja No Hasil Evaluasi

Ya Jawaban dari Telkomsel

No Tanggapan Pencari Akses

10 Hari Kerja

Ya Negosiasi

20 Hari Kerja Perjanjian Interkoneksi

v

Executive Summary

Perjanjian Interkoneksi Bagi Pencari Akses yang telah memenuhi prosedur permintaan layanan interkoneksi, suatu perjanjian interkoneksi wajib ditandatangani sebelumnya oleh Pencari Akses dengan Telkomsel sebelum dilakukan interkoneksi secara fisik. Dokumen Perjanjian Pokok Interkoneksi terdiri dari Perjanjian Pokok dan Dokumendokumen Pendukung yang terdiri dari : 1. Dokumen Pendukung A tentang Perencanaan dan Operasi 2. Dokumen Pendukung B tentang Penagihan dan Pembayaran 3. Dokumen Pendukung C tentang Daftar Layanan Interkoneksi 4. Dokumen Pendukung D tentang Spesifikasi Teknis 5. Dokumen Pendukung E tentang Definisi dan Interpretasi Dokumen-dokumen pendukung ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok. Usulan Perjanjian Pokok Intertkoneksi yang diajukan oleh Telkomsel adalah sebagaimana yang terdapat dalam DPI ini. Masa Berlaku DPI ini berlaku sejak ditetapkan oleh BRTI dan sewaktu-waktu dapat berubah apabila terdapat permintaan perubahan dari BRTI atau atas inisiatif dari Telkomsel dan perubahan tersebut berlaku setelah ditetapkan kembali oleh BRTI. Perubahanperubahan tersebut akan ditempatkan dalam daftar perubahan yang merupakan bagian dari DPI ini.

vi

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI

PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI

Perjanjian Pokok Interkoneksi

DAFTAR ISI Bab I Ketentuan Umum ................................................................................................... 5 Pasal 1. Definisi ................................................................................................................. 5 Pasal 2. Struktur Perjanjian ............................................................................................... 8 Pasal 3. Lingkup Perjanjian ............................................................................................... 9 Pasal 4. Persyaratan Umum .............................................................................................. 9 Bab II Hak dan Kewajiban Para Pihak .......................................................................... 10 Bagian Pertama – Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hal Interkoneksi ............. 10 Pasal 5. Kewajiban XXXX................................................................................................ 10 Pasal 6. Hak XXXX .......................................................................................................... 10 Pasal 7. Kewajiban Telkomsel ......................................................................................... 10 Pasal 8. Hak Telkomsel ................................................................................................... 11 Bagian Kedua – Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hal Ketersambungan ....... 11 Pasal 9. Kewajiban Penyelenggara Jasa XXXX .............................................................. 11 Pasal 10. Hak Penyelenggara Jasa XXXX ...................................................................... 12 Pasal 11. Kewajiban Telkomsel ....................................................................................... 12 Pasal 12. Hak Telkomsel ................................................................................................. 12 Bab III Ketentuan Khusus ............................................................................................. 13 Bagian Pertama – Interkoneksi..................................................................................... 13 Pasal 13.Interkoneksi dan Standard ................................................................................ 13 Pasal 14.Routing ............................................................................................................. 13 Pasal 15.Penomoran ....................................................................................................... 13 Pasal 16.Kapasitas dan Forecast .................................................................................... 14 Pasal 17.CLI (Calling Line Identification) ......................................................................... 14 Bagian Kedua – Operasi dan Pemeliharaan................................................................ 15 Pasal 18.Operasi dan Pemeliharaan Perangkat Interkoneksi ......................................... 15 Pasal 19.Perubahan Sistem ............................................................................................ 15 Pasal 20.Perlindungan dan Keamanan Sistem ............................................................... 17 Pasal 21.Perjanjian Penyambungan Peralatan ............................................................... 17 Bagian Ketiga – Pelayanan Interkoneksi ..................................................................... 17 Pasal 22.Ruang Lingkup Layanan ................................................................................... 17 Pasal 23.Kualitas Layanan .............................................................................................. 18

Hal - 2


Pasal 24.Layanan Baru ..........................................................................................19 Bagian Empat – Keuangan............................................................................................ 20 Pasal 25.Tarif Interkoneksi .............................................................................................. 20 Pasal 26.Pembebanan Biaya, Penagihan dan Pembayaran ........................................... 20 Pasal 27.Biaya Transfer Panggilan.................................................................................. 21 Bagian Kelima – Perlakuan terhadap Informasi.......................................................... 21 Pasal 28.Penyediaan dan Kerahasiaan Informasi ........................................................... 21

Bab IV Ketentuan Lain-lain ........................................................................................... 22 Pasal 29.Force Majeur..................................................................................................... 22 Pasal 30.Fraud Interkoneksi ............................................................................................ 23 Pasal 31Pelanggaran Perjanjian, Suspensi dan Terminasi ............................................. 25 Pasal 32.Pengakhiran Perjanjian..................................................................................... 26 Pasal 33.Masa Berlaku Perjanjian ................................................................................... 27 Pasal 34.Hak Atas Kekayaan Intelektual ......................................................................... 27 Pasal 35.Pelimpahan Atas Hak dan Kewajiban............................................................... 27 Pasal 36.Perselisihan ...................................................................................................... 27 Pasal 37.Korespondensi, Pemberitahuan........................................................................ 28 Pasal 38.Keseluruhan Perjanjian dan Perubahan (Amandemen) ................................... 28 Pasal 39.Jaminan Hukum ................................................................................................ 29 Pasal 40.Tanggung Jawab Hukum .................................................................................. 29 Pasal 41.Pengesampingan .............................................................................................. 30 Pasal 42.Dokumen Pendukung ....................................................................................... 30 Pasal 43.Kekuatan Perjanjian dan Hukum yang Berlaku ................................................ 30 Pasal 44.Penutup ............................................................................................................ 31

Hal - 3


PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR DENGAN PT. XXXX TENTANG PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI _______________________________________________________________

NOMOR : PKS

___

/ ___ / ___ / ___/ ___

Pada hari ini__, tanggal ___, bulan ___, tahun ______ ( 00-00-000) di ____, oleh dan antara : 1.

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR, suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Nomor 181, tanggal 26 Mei 1995 sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Nomor 21 tanggal 11 April 2005, yang dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., MKN, Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Kiskenda Suriahardja dalam jabatannya sebagai Direktur Utama, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “Telkomsel”.

2.

, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan , berkedudukan di, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh ____, Jabatan , untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “XXXX”.

Para pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a.

BAHWA Telkomsel berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan telah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk ijin penyelenggaraan jaringan bergerak telekomunikasi selular, dengan Nomor KM.61 tahun 2003, tanggal 17 Desember 2003;

b.

BAHWA XXXX berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan No. ____ tanggal ____ telah mendapatkan ijin operasi dari Pemerintah Republik Indonesia untuk ijin penyelenggaraan ____________;

c.

BAHWA dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna jaringan telekomunikasi kedua belah pihak agar dapat memberikan pelayanan jasa telekomunikasi yang handal, berjangkauan luas dan bermutu tinggi, maka jaringan telekomunikasi dari kedua belah pihak perlu diinterkoneksikan;

d.

BAHWA Menteri Komunikasi dan Informasi melalui peraturannya Nomor 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tanggal 8 Pebruari 2006 telah menetapkan peraturan Menteri tentang Interkoneksi antar penyelenggaraan telekomunikasi;

e.

Bahwa Para Pihak selanjutnya sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Pokok Interkoneksi (selanjutnya disebut “Perjanjian”).

Hal - 4


BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 DEFINISI Kecuali diartikan lain dalam hubungan kalimat pasal-pasal Perjanjian, kata-kata dibawah berikut ini mempunyai arti sebagai berikut : (1)

Area Pelayanan adalah suatu wilayah yang diidentifikasikan sebagai satu kesatuan pelayanan di suatu wilayah yang ditetapkan sebagai cakupan lokal dengan sebuah titik pembebanan.

(2)

Berita Acara Settlement adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah sebagai dasar penyelesaian hak dan kewajiban keuangan interkoneksi masingmasing pihak.

(3)

Berita Acara Volume Compare adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah, yang memuat hasil volume compare yang dipakai sebagai dasar untuk penyelesaian hak dan kewajiban interkoneksi masing-masing Pihak.

(4)

Berita Acara Penyaluran Trafik adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah yang memuat kesepakatan dimulainya penyaluran trafik interkoneksi secara komersial.

(5)

Common Channel Signalling Number 7 (CCS #7) adalah suatu sistem pertukaran informasi yang diperlukan bagi pembentukan, pemantauan dan pembubaran hubungan melalui jaringan (signalling) nomor 7.

(6)

DDF atau Digital Distribution Frame adalah perangkat yang digunakan sebagai tempat untuk menghubungkan suatu jaringan telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi yang lain.

(7)

Dimensi Interkoneksi adalah jumlah/kapasitas sirkit/kanal telekomunikasi atau junctor yang digunakan untuk penyaluran trafik Interkoneksi.

(8)

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

(9)

GSM atau Global System for Mobile Communication adalah sistem telepon bergerak yang menggunakan teknik digital selular yang menggunakan pita frekuensi 900MHz dan/atau 1800MHz.

(10) Interkoneksi adalah keterhubungan langsung antara jaringan telekomunikasi Telkomsel dengan jaringan telekomunikasi XXXX. (11) International Roaming Expert Group – 24 (IREG-24) adalah prosedur testing sebelum dilakukan implementasi untuk SMS yang disusun oleh Organisasi Internasional di bidang GSM (IREG).

Hal - 5


(12) Jaringan Telkomsel adalah jaringan telekmunikasi yang digunakan oleh Telkomsel (13) Jaringan XXXX adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan oleh PT. XXXX. (14) Ketersambungan adalah ketersambungan antara jaringan Telkomsel dengan perangkat milik Penyelenggara Jasa XXXX. (15) Link adalah saluran/jaringan penghubung antara Jaringan XXXX dengan Jaringan Telkomsel dan/atau sebaliknya. (16) Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi. (17) MSC atau Mobile Switching Center adalah sentral induk pelayanan Telkomsel yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui titik interkoneksi. (18) Nota Perhitungan Keuangan atau NPK adalah suatu daftar yang dibuat secara berkala yang berisi perhitungan hak dan kewajiban interkoneksi masing-masing pihak yang timbul dari penyaluran trafik. (19) n adalah periode 1 (satu) bulanan (20) Okupansi adalah tingkat kepadatan trafik pada satu saluran Interkoneksi. (21) Panggilan Interkoneksi adalah hubungan telekomunikasi yang terjadi antara Pengguna Telkomsel dengan Pengguna XXXX atau sebaliknya. (22) Panggilan Originasi adalah pembangkitan Pengguna Telkomsel ke Penyelenggara Jasa ;

panggilan

interkoneksi

dari

(23) Panggilan Terminasi adalah pengakhiran panggilan interkoneksi dari satu penyelenggara kepada penyelenggara tujuan panggilan; (24) Pencari Akses adalah Penyelenggara Jaringan atau Penyelenggara Jasa yang mengajukan permohonan akses/layanan interkoneksi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menyalurkan (transit, terminasi) trafik yang berasal dari jaringannya; (25) Penyedia Akses adalah penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan akses/layanan interkoneksi bagi penyelenggara telekomunikasi lain untuk menyalurkan (transit, terminasi) trafik di jaringannya; (26) Penyelenggara Jasa adalah penyelenggara jasa telekomunikasi yang memiliki jaringan dan kode akses; (27) Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak berlangganan.

Hal - 6


(28) Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak. (29) Pengguna adalah Pelanggan dan Pemakai. (30) Pengguna Telkomsel adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan Telkomsel. (31) Pengguna XXXX adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan XXXX. (32) Perangkat Interkoneksi adalah segala peralatan yang dipasang dalam rangka terjadinya Interkoneksi. (33) Percakapan SLJJ adalah percakapan jarak jauh yang terjadi antara Pengguna jaringan Telkomsel dan XXXX, yang tidak menggunakan atau menduduki jaringan pihak ketiga. (34) Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi antara Telkomsel dan XXXX sebagaimana tertuang dalam naskah ini termasuk dokumen-dokumen pendukungnya dan perubahan-perubahannya apabila ada. (35) Perjanjian Pokok Interkoneksi adalah bagian dari Perjanjian yang memuat pasal-pasal yang mengatur ketentuan pokok interkoneksi antara Telkomsel dan XXXX. (36) Point Of Charging (POC) atau Titik Pembebanan adalah salah satu MSC atau lokasi tertentu yang dipilih sebagai titik untuk mewakili MSC atau lokasi lainnya yang merupakan titik dimulainya tarif percakapan (call). (37) Point Of Interconnection (POI) atau Titik Interkoneksi adalah lokasi fisik terjadinya Interkoneksi dan merupakan batas wewenang dan tanggung jawab penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi dari masingmasing pihak. (38) Roaming (penjelajahan) adalah suatu fasilitas yang memungkinkan Pengguna yang sedang berada didaerah pelayanan sentral gerbang negara lain, dapat menerima dan melakukan panggilan telepon di dalam cakupan wilayah satu penyelenggara yang sama ataupun berbeda. (39) Route adalah jalur di dalam jaringan yang diikuti atau harus diikuti untuk menyalurkan pesan atau untuk membangun hubungan interkoneksi antara sentral asal dan sentral tujuan. (40) Routing adalah proses penentuan dan penggunaan route berdasarkan suatu aturan tertentu, untuk menyalurkan pesan atau untuk pembangunan hubungan interkoneksi. (41) Sender Keeps All (SKA) adalah cara pembagian pendapatan interkoneksi dimana seluruh pendapatan yang diterima oleh pengirim pesan adalah

Hal - 7


sepenuhnya milik pengirim pesan tersebut dan tidak dibagikan kepada penerima pesan. (42) Sentral Gerbang adalah sentral sentral induk pelayanan penyelenggara yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui titik interkoneksi. (43) Short Message Service (SMS) adalah pesan singkat dalam bentuk text atau dalam bentuk lain yang berbasis text yang dapat diterima dan atau dikirimkan dari jaringan Telkomsel ke jaringan XXXX dan sebaliknya. (44) Short Message Service Interoperator adalah layanan SMS yang memungkinkan keadaan dimana pengirim dan penerima SMS merupakan Pengguna dari operator yang berbeda. (45) SMS Broadcast adalah SMS yang dikirimkan oleh salah satu pihak secara massal (lebih dari 1) dalam detik yang bersamaan. (46) Short Messages Service Centre (SMSC) adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan elemen jaringan operator yang dapat memungkinkan perangkat telepon selular menerima dan/atau mengirimkan SMS. (47) Spamming adalah pengiriman pesan SMS oleh salah satu pihak kepada Pengguna pihak lain dalam Perjanjian ini yang dimaksudkan untuk mempengaruhi Pengguna pihak lainnya. (48) STBS atau Sambungan Telepon Bergerak Selular adalah sambungan telepon bergerak yang menggunakan gelombang radio dengan teknologi selular baik analog maupun digital. (49) Tarif Interkoneksi adalah bagian pendapatan yang dibayarkan oleh XXXX kepada Telkomsel atau sebaliknya atas pendapatan yang diterima dari Pelanggan XXXX dan/atau Pelanggan Telkomsel berdasarkan kerja sama ini.

Pasal 2 STRUKTUR PERJANJIAN (1)

Perjanjian ini terdiri dari Perjanjian Pokok Interkoneksi dan Dokumen-dokumen Pendukung.

(2)

Dokumen-dokumen pendukung dari Perjanjian ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian ini.

(3)

Apabila terdapat perbedaan ketentuan antara Dokumen Pendukung dengan bagian-bagian dari Perjanjian Pokok ini, maka ketentuan yang akan dipergunakan adalah ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Pokok Interkoneksi.

Hal - 8


Pasal 3 LINGKUP PERJANJIAN (1)

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Interkoneksi langsung antara jaringan XXXX dengan jaringan Telkomsel sehingga setiap Pengguna masing-masing Pihak dapat mengirim atau menerima jasa layanan interkoneksi yang telah disepakati kedua belah pihak ke atau dari setiap Pengguna masing-masing Pihak lainnya.

(2)

Jasa layanan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas secara rinci akan dituangkan dalam Dokumen Pendukung C.

Pasal 4 PERSYARATAN UMUM (1)

Dalam melaksanakan Perjanjian ini, XXXX dan Telkomsel wajib mentaati seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak terbatas pada peraturan-peraturan sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. b. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Telekomunikasi. c.

KM. 4 Tahun 2001 mengenai Perencanaan Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Nasional Tahun 2000.

d. KM Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional. e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 12 tahun 2002 tanggal 29

Januari 2002 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 79/PR.301/MPPT-95 tentang Tata Cara Penyesuaian Tarif Dasar Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri. f.

Peraturan Menteri Kominfo PM No. 08/Per/M.KOMINF/02/2006 tanggal 8 Februari 2006 tentang interkoneksi.

g. Ketentuan lain yang mengikat Para Pihak.

(2)

Kewajiban mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini termasuk peraturan perubahannya apabila ada.

Hal - 9


BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK BAGIAN PERTAMA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HAL INTERKONEKSI Pasal 5 KEWAJIBAN XXXX (1)

Menyediakan jaringan dan fasilitas pendukung yang terhubung dari jaringan XXXX ke DDF Telkomsel di lokasi POI untuk menyalurkan trafik outgoing yang berasal dari XXXX menuju Telkomsel, sesuai konfigurasi pada Dokumen Pendukung A.

(2)

Mengelola seluruh jaringan XXXX secara kesisteman.

(3)

Menjaga performansi dan kualitas layanan XXXX di sisi jaringan XXXX.

(4)

Membayar kepada Telkomsel biaya interkoneksi dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan hak Telkomsel sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan Dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

(5)

Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk tetapi tidak terbatas pada keluhan pelanggan, yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan Interkoneksi dimaksud dalam Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut berada pada sisi jaringan menjadi tanggung jawab XXXX.

Pasal 6 HAK XXXX (1)

Menerima pembayaran biaya interkoneksi dan biaya-biaya lainnya dari Telkomsel yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan hak XXXX sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan Dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak setelah terlebih dahulu memperhitungkan pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

(2)

Mendapatkan kualitas layanan interkoneksi sebagaimana dituagkan dalam Dokumen Pendukung A.

Pasal 7 KEWAJIBAN TELKOMSEL (1)

Menyediakan jaringan dan fasilitas pendukung yang terhubung dari jaringan Telkomsel ke DDF XXXX di lokasi POI untuk menyalurkan trafik outgoing yang berasal dari Telkomsel menuju XXXX, sesuai konfigurasi pada Dokumen Pendukung A.

Hal - 10


(2)

Mengelola seluruh jaringan Telkomsel secara kesisteman.

(3)

Menjaga performansi dan kualitas layanan Telkomsel di sisi jaringan Telkomsel.

(4)

Membayar kepada XXXX biaya interkoneksi dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan hak XXXX sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan Dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak

(5)

Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk tetapi tidak terbatas pada keluhan pelanggan, yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan Interkoneksi dimaksud dalam Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut berada pada sisi jaringan menjadi tanggung jawab Telkomsel.

Pasal 8 HAK TELKOMSEL (1)

Menerima pembayaran biaya interkoneksi dan biaya-biaya lainnya dari XXXX yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan hak Telkomsel sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan Dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak setelah terlebih dahulu memperhitungkan pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

(2)

Mendapatkan kualitas layanan interkoneksi sebagaimana dituagkan dalam Dokumen Pendukung A.

BAGIAN KEDUA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HAL KETERSAMBUNGAN Pasal 9 KEWAJIBAN PENYELENGGARA JASA XXXX (1)

Menyediakan infrastruktur yang terhubung ke DDF Telkomsel di lokasi POI yang digunakan untuk menyalurkan trafik dari dan ke jaringan Telkomsel, sesuai konfigurasi pada Dokumen Pendukung A.

(2)

Mengelola seluruh infrastruktur Penyelenggara Jasa XXXX secara kesisteman.

(3)

Menjaga performansi dan kualitas layanan Penyelenggara Jasa XXXX di sisi infrastruktur Penyelenggara Jasa XXXX.

(4)

Membayar kepada Telkomsel biaya ketersambungan dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan ketersambungan berdasarkan Perjanjian ini yang merupakan hak Telkomsel sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan Dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Hal - 11


(5)

Membayar kepada Telkomsel biaya-biaya lain yang relevan seperti biaya penagihan, billing dan bad debt yang menjadi hak Telkomsel apabila Penyelenggara Jasa XXXX menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Telkomsel yang besarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak.

(6)

Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk tetapi tidak terbatas pada keluhan pelanggan, yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan Ketersambungan dimaksud dalam Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut berada pada sisi jaringan yang menjadi tanggung jawab Penyelenggara Jasa XXXX.

Pasal 10 HAK PENYELENGGARA JASA XXXX Penyelenggara Jasa XXXX berhak menerima pendapatan dari Telkomsel yang dihasilkan dari operasional Penyelenggara Jasa XXXX setelah dikurangi dengan biaya originasi dan biaya-biaya lain yang relevan yang menjadi hak Telkomsel dengan terlebih dahulu memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku.

Pasal 11 KEWAJIBAN TELKOMSEL (1)

Membuka kode akses milik Penyelenggara Jasa XXXX di Jaringan Telkomsel.

(2)

Mengelola seluruh infrastruktur Telkomsel secara kesisteman.

(3)

Menjaga performansi dan kualitas layanan Telkomsel di sisi infrastruktur Telkomsel.

(4)

Membayarkan bagian yang merupakan hak pendapatan Penyelenggara Jasa XXXX setelah dikurangi dengan biaya originasi dan biaya-biaya lain yang relevan yang menjadi hak Telkomsel dengan terlebih dahulu memperhitungkan pajakpajak yang berlaku.

(5)

Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk tetapi tidak terbatas pada keluhan pelanggan, yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan Ketersambungan dimaksud dalam Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut berada pada sisi jaringan yang menjadi tanggung jawab Telkomsel.

. Pasal 12 HAK TELKOMSEL Telkomsel berhak mendapatkan biaya ketersambungan dan biaya-biaya lain yang relevan yang menjadi haknya.

Hal - 12


BAB III KETENTUAN KHUSUS BAGIAN PERTAMA INTERKONEKSI Pasal 13 INTERKONEKSI DAN STANDARD (1)

Penyambungan Jaringan Telkomsel dan jaringan XXXX harus dilakukan di POI yang ditentukan oleh Para Pihak sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A.

(2)

Jaringan Telkomsel dan XXXX yang disambungkan di Titik Interkoneksi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah antara Gateway MSC Telkomsel dengan Sentral Gerbang XXXX dan sesuai dengan ketentuan FTP Nasional yang berlaku.

(3)

Dalam menggunakan layanan interkoneksi berdasarkan Perjanjian ini, Telkomsel dan XXXX harus mengikuti spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung D dan juga konfigurasi teknis interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Dokumen pendukung A.

(4)

Titik Interkoneksi antara Jaringan Telkomsel dengan Jaringan XXXX berada di DDF Telkomsel apabila Telkomsel sebagai Penyedia Akses dan berada di DDF XXXX apabila XXXX sebagai Penyedia Akses sebagaimana dijelaskan pada Dokumen Pendukung A Perjanjian ini.

Pasal 14 ROUTING (1)

Para Pihak wajib melakukan routing secara langsung sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A.

(2)

Dalam hal ini routing secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak dimungkinkan maka Para Pihak sepakat untuk menyalurkan melalui Pihak Ketiga penyedia layanan transit dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Transit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15 PENOMORAN (1)

Para Pihak yang berinterkoneksi wajib menggunakan dan mematuhi sistem penomoran, format penomoran, kerangka petunjuk pemakaian dan alokasi penomoran yang ditetapkan dalam rencana penomoran nasional (yang mengacu pada Fundamental Technical Plan / FTP yang diterbitkan pemerintah).

Hal - 13


(2)

Para Pihak harus saling mengirimkan informasi penomoran yang cukup dan benar.

(3)

Ketentuan mengenai Sistem Penomoran XXXX dan Telkomsel untuk seluruh lokasi Area Pelayanan dan POC tercantum dalam Dokumen Pendukung A.

(4)

Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan dan atau penambahan sistem penomoran yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 16 KAPASITAS DAN FORECAST (1)

Para Pihak dengan itikad baik berkewajiban untuk menyediakan Forecast kebutuhan kapasitas untuk setiap layanan sekurang-kurangnya untuk 2 (dua) tahun kedepan di tiap-tiap lokasi POI yang ditawarkan, dan wajib direview setiap tahun sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A.

(2)

Forecast hanya akan digunakan untuk maksud perencanaan, oleh karenanya Para Pihak tidak berkewajiban untuk menyediakan layanan apapun kepada pihak lainnya kecuali jika pihak lainnya tersebut telah memesan dan disetujui untuk ditetapkan pada suatu layanan oleh pihak yang menyediakan.

(3)

Hal-hal yang berkaitan dengan pemesanan kapasitas diatur lebih rinci dalam Dokumen Pendukung A. Pasal 17 CLI (CALLING LINE IDENTIFICATION)

(1)

Jika suatu Pihak meminta CLI dari Pihak lain, maka Pihak yang diminta akan memberikan CLI kepada Pihak yang meminta sesuai dengan kemampuannya.

(2)

Permintaan CLI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat dipenuhi terbatas untuk tujuan sebagai berikut : a. manajemen Trafik b. manajemen penagihan c. pelacakan suatu panggilan, identifikasi panggilan yang tidak disertai niat baik dan berbagai bentuk kompilasi statistik yang berkaitan dengan originasi panggilan. d. menampilkan CLI kepada Pengguna sesuai dengan ketetapan regulasi e. berbagai aktivitas yang berkaitan dengan permintaan atau pertanyaan Pengguna; dan f. pencegahan dan pendeteksian kecurangan/penipuan

(3)

Jika ada suatu perubahan dalam undang undang atau peraturan yang berkenaan dengan CLI, maka suatu Pihak harus mematuhi ketentuan hukum tersebut dengan merubah pengoperasian CLI sesuai dengan undang-undang yang baru.

Hal - 14


BAGIAN KEDUA OPERASI DAN PEMELIHARAAN Pasal 18 OPERASI DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT INTERKONEKSI (1)

Penyambungan Interkoneksi dan integrasi antar sistem harus melibatkan Para Pihak.

(2)

Batas fisik tanggung jawab operasi dan pemeliharaan atas Perangkat Interkoneksi dari masing-masing Pihak adalah sampai dengan DDF POI.

(3)

Para Pihak wajib mengusahakan dan mewujudkan dengan segala daya upaya untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyaluran Panggilan Interkoneksi dengan melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sebaik-baiknya dengan cara : a. saling memberikan informasi dan data pengukuran trafik Link Interkoneksi antara Gateway MSC Telkomsel dengan Sentral Gerbang XXXX. b. penetapan tolak ukur parameter teknis dan pelayanan akses Jaringan secara terukur dan berjangka waktu sesuai kondisi yang disepakati bersama.

(4)

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, baik dari sisi operasi maupun pemeliharaan Perangkat Interkoneksi Para Pihak sepakat untuk saling membantu terutama dalam memberikan kemudahan ijin masuk ke lokasi Perangkat Interkoneksi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.

(5)

Dalam hal terjadi kerusakan pada Perangkat Interkoneksi maka Pihak yang memiliki Perangkat Interkoneksi tersebut yang berkewajiban untuk memperbaikinya, dengan biayanya sendiri kecuali dapat dibuktikan bahwa kerusakan terjadi karena kesalahan dan atau kelalaian Pihak lainnya atau pekerja resmi Pihak lainnya.

Pasal 19 PERUBAHAN SISTEM (1)

Dalam hal salah satu pihak mengadakan perubahan/modifikasi pada sistemnya atau subsistemnya sedemikian rupa sehingga sistem atau subsistem pihak lainnya juga mutlak harus diadakan perubahan/modifikasi, maka pihak yang menyebabkan keharusan perubahan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan selanjutnya dilaksanakan evaluasi bersama dalam jangka waktu tertentu seperti terdapat dalam Dokumen Pendukung A.

(2)

Evaluasi bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi antara lain: a. penambahan perangkat, jadwal pelaksanaan dan perencanaan hubungan putus.

Hal - 15


b. perubahan dan atau modifikasi sistem/subsistem yang dapat mempengaruhi performansi sistem/subsistem pihak lainnya seperti namun tidak terbatas pada perubahan dan atau modifikasi sentral Hardware & Software, Routing, dan Signaling. (3)

(4)

(5)

Pemberitahuan tertulis adanya rencana modifikasi dari satu Pihak kepada Pihak lainnya ditujukan kepada : Telkomsel

:

PT. Telekomunikasi Selular Direktur Perencanaan & Pengembangan Wisma Mulia Lt. 15 Jl. Gatot Subroto No. 42 , Jakarta - 12710 Telp.: 021- 5240811 (hunting) Faksimile : 021- 52906118

XXXX

: _______________________ _______________________ _______________________

Biaya penggantian dan atau pelaksanaan perubahan atau modifikasi sistem dan subsistem akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah Pihak yang dituangkan secara tertulis, ditandatangani oleh Pihak yang berwenang masingmasing Pihak dan akan menjadi lampiran dari dokumen pendukung terkait yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Jika suatu Pihak membuat suatu Perubahan Jaringan, perubahan tersebut harus memastikan bahwa Panggilan yang diterima dari Pihak lain tidak terganggu terhadap sambungan secara keseluruhan atau terganggu dengan cara apapun dari panggilan secara umum yang dibuat oleh Pelanggan Pihak yang merubah.

(6)

Para Pihak setuju untuk bekerjasama dan saling berkonsultasi pada saat implementasi Perubahan Jaringan dan saling memelihara aliran informasi mengenai langkah-langkah yang diperlukan, dengan maksud untuk memperkecil, menghapuskan segala gangguan terhadap Layanan yang disediakan sesuai Perjanjian Interkoneksi ini dan untuk mengakomodasi keinginan kedua belah pihak mengenai komitmen waktu dan implikasi Perubahan Jaringan yang diusulkan.

(7)

Para Pihak mempunyai hak untuk memodifikasi, merubah atau mengganti teknologi yang digunakan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja layanan dari jaringan yang disediakan masing-masing Pihak, dengan ketentuan bahwa modifikasi tersebut tidak berpengaruh pada kinerja jaringan yang disediakan untuk Pihak lain

Hal - 16


Pasal 20 PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN SISTEM Para Pihak yang berinterkoneksi wajib bertanggungjawab atas keamanan pengoperasian sistemnya masing-masing dan wajib mengambil setiap langkah yang diperlukan sehingga pengoperasian sistem tersebut tidak akan : a.

membahayakan kesehatan dan keselamatan dari para karyawan, kontraktor, pekerja, agen atau pelanggan dari pihak lainnya;

b.

merusak, mengganggu, atau menimbulkan masalah terhadap pengoperasian sistem milik pihak lain.

Pasal 21 PERJANJIAN PENYAMBUNGAN PERALATAN Selain untuk kepentingan interkoneksi berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak tidak diperkenankan menyambungkan atau memasang suatu perangkat lain kedalam sistem jaringan interkoneksi kecuali penyambungan perangkat tersebut disetujui oleh secara tertulis oleh Para Pihak, tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan telah mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang.

BAGIAN KETIGA PELAYANAN INTERKONEKSI Pasal 22 RUANG LINGKUP LAYANAN (1)

Interkoneksi Jaringan Telkomsel dengan Jaringan XXXX harus dapat melayani jenis-jenis layanan Interkoneksi end to end yang telah disepakati kedua belah Pihak.

(2)

Interkoneksi harus mampu memberikan data seluruh jenis layanan interkoneksi sehingga baik Telkomsel maupun XXXX dapat menghitung biaya dan pendapatan interkoneksi yang harus dikeluarkan dan diterima oleh masingmasing Pihak.

(3)

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Pengguna Telkomsel, Pengguna XXXX dan masyarakat, Telkomsel dan XXXX dapat menyelenggarakan pelayanan bersama dan saling melayani Interkoneksi jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh masing-masing Pihak yang pelaksanaannya akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak dan akan menjadi lampiran dari dokumen pendukung terkait serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Hal - 17


(4)

Jenis layanan telekomunikasi yang dapat diinterkoneksikan serta penyelenggaraan pelayanan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam Dokumen Pendukung C.

(5)

Masing-masing pihak tidak berkewajiban untuk menyediakan atau berhak mengakses layanan tambahan kecuali ada pernyataan tertulis untuk layanan tambahan tersebut.

(6)

Dalam hal penyelenggaraan Interkoneksi jasa telekomunikasi untuk pelayanan umum yang melibatkan pihak ketiga, diatur sesuai peraturan yang berlaku.

(7)

Dalam hal Telkomsel dan XXXX menyelenggarakan pelayanan bersama, maka penyediaan sarana dan pemrograman kode aksesnya menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

(8)

Kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak, biaya yang timbul untuk persiapan implementasi pelayanan Interkoneksi jasa telekomunikasi dan pelayanan bersama di masing-masing Pihak menjadi tanggung jawab masing-masing.

(9)

Pendapatan dan biaya interkoneksi pelayanan jasa telekomunikasi yang dimaksud ayat (7) Pasal ini, untuk masing-masing pihak dihitung secara proporsional berdasarkan Tarif interkoneksi yang berlaku.

Pasal 23 KUALITAS LAYANAN (1)

Para Pihak wajib mengusahakan dan mewujudkan dengan segala daya upaya untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyaluran Panggilan Interkoneksi dengan melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sebaik-baiknya dengan cara : a. saling memberikan informasi dan data pengukuran trafik Link Interkoneksi antara Gateway MSC Telkomsel dengan Sentral Gerbang XXXX. b. penetapan tolak ukur parameter teknis dan pelayanan akses Jaringan secara terukur dan berjangka waktu sesuai kondisi yang disepakati bersama.

(2)

Tingkat pelayanan Telkomsel dan XXXX untuk layanan basic telephoni dasar (voice) adalah sebagai berikut: a. Availability Sirkit Interkoneksi minimal 99,99% (sembilan puluh sembilan persen koma sembilan puluh sembilan); b. ASR Interkoneksi dari Jaringan minimal 60% (enam puluh persen); c. Loss Call maksimum 1% (satu persen); d. CCS Congestion maksimal 1 % (satu persen); e. CCS CCS #7 Call Failure maksimal 1% (satu persen).

Hal - 18


(3)

Parameter CCS #7 Link Load (SDL), 1 sirkit SDL maksimum dibebani 0,4 Erlang dari dua arah.

(4)

Telkomsel dan XXXX memberi jaminan Utilisasi Sirkit Interkoneksi dengan ketentuan: a. Perhitungan utilisasi menggunakan formula Erlang-B dengan Grade of Service (GOS ) 1%; b. maksimum utilisasi operasional adalah 85%; b. jika dilakukan penambambahan maka target utilisasinya minimal sebesar 65%.

(5)

Tingkat pelayanan Telkomsel dan XXXX untuk jasa layanan SMS adalah sebagai berikut: a. Availability Sirkit Interkoneksi minimal 99,99% (sembilan puluh sembilan persen koma sembilan puluh sembilan); b. Total Time End to End, mengacu pada spesifikasi IREG-24. (International Roaming Expert Group); c. Retry Scheme, mengacu pada pengaturan SMSC masing-masing pihak; d. Expiration Time, mengacu pada pengaturan SMSC masing-masing pihak; e. SMS Success Delivery dalam 30 detik minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen).

(6)

Parameter CCS #7 Link Load (SDL) untuk jasa layanan pesan singkat (SMS), adalah 1 (satu) Sirkit SDL maksimum dibebani 0.2 Erlang Dedicated dari dua arah dan apabila standard ini terlampau maka Para Pihak sepakat untuk melakukan penambahan link.

(7)

Standar Pelayanan (Service Level Agreement) untuk jasa layanan SMS, selain yang diatur pada Perjanjian ini, mengacu pada spesifikasi yang diatur dalam IREG-24.

(8)

Jika tidak dicapai tolak ukur yang dikehendaki dalam Pasal ini, maka Para Pihak sepakat akan mengkoordinasikan melalui tim masing-masing Pihak untuk mengupayakan penyelesaian semaksimal mungkin (best effort) atas masalah tersebut.

(9)

Pemberian kualitas layanan yang diberikan oleh masing-masing Pihak harus memperhatikan parameter performansi network yang sesuai dengan standar kinerja yang tercantum secara rinci dalam Dokumen Pendukung A.

Pasal 24 LAYANAN BARU (1)

Salah satu Pihak dapat meminta Pihak lainnya untuk menambah layanan baru sebagaimana yang telah diberikan kepada Pihak Ketiga berdasarkan Perjanjian

Hal - 19


Interkoneksi dengan Pihak Ketiga tersebut, dengan ketentuan layanan baru tersebut tidak bertentangan dengan lisensi yang dimiliki Para Pihak. (2)

Para Pihak akan memenuhi permintaan Pihak lainnya mengenai layanan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk dimasukan ke dalam Perjanjian ini termasuk penetapan fasilitas dan persyaratan standar, jika permintaan tersebut telah disepakati secara tertulis dan sesuai dengan persyaratan standar yang diberikan oleh Para Pihak.

BAGIAN KEEMPAT KEUANGAN Pasal 25 TARIF INTERKONEKSI (1)

Tarif interkoneksi antara Telkomsel dan XXXX adalah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung C.

(2)

Tarif interkoneksi sebagaimana dimaksud diatas dimungkinkan untuk ditinjau kembali sesuai dengan perubahan peraturan Pemerintah tentang Tarif Interkoneksi antar Penyelenggara Telekomunikasi dan atau berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah Pihak.

Pasal 26 PEMBEBANAN BIAYA, PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN (1)

Atas penggunaan layanan interkoneksi yang dimaksud pada pasal 22 Perjanjian ini Para Pihak sepakat untuk dikenakan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pendukung C.

(2)

Dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran yang dimaksud pada ayat (1) diatas, untuk keperluan penagihan masing-masing Pihak berkewajiban untuk mencatat data-data yang terkait layanan Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung B.

(3)

Tatacara penyelesaian penagihan dan pembayaran secara rinci tercantum dalam Dokumen Pendukung B Perjanjian ini.

(4)

Apabila salah satu pihak tidak mengirimkan informasi tagihan pada tanggal yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan, maka pihak tersebut harus mengakui data pihak lawan dengan memberikan tambahan fee billing sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung B.

(5)

Para Pihak sepakat bahwa peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas, hanya diperkenankan terjadi paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Hal - 20


(6)

Jika peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas, terjadi lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, maka Pihak yang tidak mengirimkan informasi tagihan akan dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali dari total fee billing yang seharusnya dibayarkan.

(7)

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran tagihan yang telah jatuh tempo akan dikenakan denda yang besarnya adalah 0,1% (nol koma satu persen per mil) dihitung dari jumlah kewajiban yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan.

Pasal 27 BIAYA TRANSFER PANGGILAN (CALL FORWARDING) Apabila salah satu Pihak melakukan suatu transfer panggilan (Call Forwarding) kepada Pihak lain, maka dapat dikenakan beban biaya seperti lazimnya panggilan kecuali apabila nomor panggilan yang ditransfer tidak dikenali.

BAGIAN KELIMA PERLAKUAN TERHADAP INFORMASI Pasal 28 PENYEDIAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI (1)

Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian ini harus diperlakukan secara rahasia (Confidential), oleh karena itu tidak ada satupun informasi sehubungan dengan Perjanjian ini akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat Perjanjian tertulis kedua belah Pihak, kecuali yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.

(2)

Para Pihak sepakat untuk memperlakukan seluruh informasi yang saling dipertukarkan di antara keduanya sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karena itu bagaimanapun juga tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali secara tegas diperbolehkan oleh ketentuan Perjanjian ini atau oleh peraturan yang berlaku.

(3)

Sepenuhnya dimengerti oleh Para Pihak bahwa pemberian informasi yang terkandung dalam Perjanjian ini dikecualikan pada a. informasi yang sudah menjadi milik umum (Public Domain); b. informasi tersebut dikembangkan secara independen oleh pihak ketiga tanpa melanggar ketentuan Perjanjian ini; c. diminta dibuka karena persyaratan hukum.

(4)

Untuk menjamin kerahasiaan seluruh Dokumen yang diberikan, bilamana perlu Para Pihak dapat setiap saat meminta pengembalian Dokumen kepada Pihak yang lainnya.

Hal - 21


(5)

Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (1) Pasal ini, Para Pihak sepakat bahwa kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini harus tetap dijamin kerahasiaannya baik oleh Karyawan ataupun Pihak lain yang terkait. Untuk itu bilamana dibutuhkan informasi yang akan diberikan harus dibatasi sesuai kebutuhan.

(6)

Apabila salah satu melanggar ketentuan ayat (1) pasal ini, maka Pihak yang merasa dirugikan akan menghentikan seluruh kerjasama yang diatur dalam Perjanjian ini dan 5 (lima) tahun sejak terjadinya penghentian tersebut Para Pihak harus tetap saling menjaga kerahasiaan Pihak lainnya.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29 FORCE MAJEURE (1)

Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu atau kedua belah Pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya Force Majeure (keadaan memaksa).

(2)

Yang termasuk sebagai Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya, yakni peristiwa-peristiwa sebagai berikut: a. Bencana alam/wabah penyakit; b. Pemberontakan/huru-hara/perang; c. Kebakaran; d. Sabotase; e. Pemogokan umum; f. Hal-hal di luar kemampuan/kekuasaan pihak yang bersangkutan;

(3)

Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Force Majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak peristiwa tersebut terjadi.

(4)

Kelalaian atau kelambatan pihak yang terkena Force Majeure dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (2) pasal ini sebagai Force Majeure.

(5)

Apabila Force Majeure berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan, maka kedua belah Pihak berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.

(6)

Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat Force Majeure tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

Hal - 22


Pasal 30 FRAUD INTERKONEKSI (1)

Masing-masing Pihak secara timbal balik dilarang melakukan atau membiarkan terjadinya Fraud dalam bentuk rekayasa teknis, administratif, dan/atau Fraud apapun lainnya sedemikian rupa sehingga menyebabkan Pihak lainnya berpotensi atau bahkan secara nyata menderita kerugian, penurunan pendapatan, dan/atau penambahan beban biaya yang tidak semestinya diderita oleh Pihak yang bersangkutan.

(2)

Para pihak sepakat bahwa setiap panggilan interkoneksi yang berhasil ke Para Pihak harus memiliki penomoran yang jelas sesuai dengan yang tercantum pada Dokumen Pendukung A.

(3)

Rekayasa teknis, administratif dan/atau Fraud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, termasuk namun tidak terbatas pada :

(4)

a.

membuat Dummy Number tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Pihak lainnya;

b.

menyembunyikan atau tidak memberitahukan adanya Dummy Number kepada Pihak lainnya, meskipun Dummy Number tersebut secara teknis tidak dapat dihindari dan semestinya dibenarkan oleh Pihak lainnya;

c.

mengubah, mengganti, menambah dan/atau mengurangi informasi/digit pada sistem pensinyalan antar jaringan telekomunikasi tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Pihak lainnya (misalnya mengubah, mengganti, menambah dan/atau mengurangi digit A-number, B-number, Kode Area, Kode Jaringan, Kode Trunk Group dan lain sebagainya sehingga jaringan telekomunikasi Pihak lainnya mendapatkan informasi yang tidak benar, misalnya yang semestinya Panggilan SLJJ menjadi Panggilan lokal atau yang semestinya Panggilan SLI menjadi Panggilan SLJJ dan/atau lokal);

d.

menambah dan/atau mengurangi data/informasi yang terdapat pada CDR;

e.

melanggar ketentuan yang telah disepakati mengenai Konfigurasi Interkoneksi, Titik Interkoneksi, Sentral Gerbang, Call Scenario dan format CDR;

f.

menyalurkan trafik Interkoneksi yang tidak jelas atau tidak dapat ditelusuri asal-usulnya;

g.

membuka atau menutup Prefiks, Kode Akses, dan/atau meneruskan panggilan Interkoneksi yang menyebabkan panggilan Interkoneksi terjadi diluar Call Scenario yang telah disepakati dalam Dokumen Pendukung A.

h.

melakukan pengalihan trafik (refilling) dalam rangka memanfaatkan perbedaan biaya interkoneksi.

Para pihak sepakat bahwa data trafik Interkoneksi yang didapat oleh para pihak

Hal - 23


dari kegiatan sehubungan dengan Perjanjian ini, hanya digunakan untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini. (5)

Untuk jasa layanan SMS, Para Pihak sepakat untuk tidak melakukan pengiriman SMS Broadcast dari XXXX ke Pengguna Telkomsel demikian juga berlaku sebaliknya.

(6)

Untuk jasa layanan SMS, Para Pihak sepakat bahwa layanan ini sifatnya terbatas hanya dari pengguna Telkomsel ke pengguna XXXX dan atau sebaliknya kecuali disepakati oleh Para Pihak secara tertulis.

(7)

Para Pihak tidak diperbolehkan melakukan Spamming melalui SMS kepada Pengguna pihak lainnya secara langsung maupun melalui pihak ketiga.

(8)

Untuk jasa layanan SMS, Para Pihak sepakat untuk tidak melakukan pengiriman SMS melalui jaringan (transit) milik pihak ketiga diluar Perjanjian ini.

(9)

Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) Pasal ini digolongkan kepada perbuatan kecurangan (Fraud).

(10) Untuk mencegah terjadinya Fraud dalam Panggilan Interkoneksi, Para Pihak berhak meminta dan melakukan pembatasan durasi panggilan interkoneksi sesuai kesepakatan para pihak. (11) Apabila terdapat dugaan terjadinya Fraud yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya yang terkena Fraud memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang diduga melakukan Fraud dan Pihak yang diduga melakukan Fraud tersebut harus segera melakukan klarifikasi kepada Pihak yang terkena Fraud dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. (12) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini, Pihak yang diduga melakukan Fraud tidak melakukan klarifikasi kepada Pihak yang terkena Fraud, maka Pihak yang terkena Fraud dapat melakukan pemblokiran sumber fraud secara sepihak namun tidak menunda kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan Perjanjian. (13) Apabila dugaan Fraud sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini terbukti, maka Pihak yang melakukan Fraud harus menghentikan perbuatan Fraud dalam jangka waktu 1 x 24 jam dan Pihak yang terkena Fraud dapat melakukan pemblokiran sumber fraud dan/atau menunda pelaksanaan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian sampai dengan selesainya penyelesaian Fraud sebagaimana dimaksud Pasal ini. (14) Pembuktian atas adanya Fraud sebagaimana dimaksud ayat (13) Pasal ini menerapkan azas pembuktian terbalik (Pihak yang dituduh melakukan

Hal - 24


pelanggaran yang harus membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan). (15) Untuk perbuatan kecurangan (fraud) yang tergolong dalam perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini akan dikenakan tarif interkoneksi yang berbeda dari ketentuan yang diatur pada Dokumen Pendukung C Perjanjian ini, (16) Untuk perbuatan kecurangan (Fraud) yang dimaksud dalam pasal ini akan dikenakan sanksi denda oleh pihak yang dirugikan sebesar Rp. 10.000.000.000.(sepuluh milyar rupiah) untuk setiap kasus, yang harus dibayarkan selambatlambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak berkas pengajuan klaim dengan disertai bukti-bukti pendukung yang telah dinyatakan diterima pihak lain. (17) Selain dikenakan sanksi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) Pasal ini, dapat pula dikenai sanksi pemutusan Perjanjian secara sepihak tanpa menunggu Keputusan Hakim Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (18) Setiap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat pula diadukan ke Pihak yang Berwajib atas dasar ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 31 PELANGGARAN, SUSPENSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN (1)

Pelanggaran salah satu pihak untuk melaksanakan salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak pihak lainnya untuk tetap melaksanakan ketentuan tersebut.

(2)

Tidak adanya tuntutan oleh salah satu pihak atas suatu pelanggaran terhadap suatu ketentuan Perjanjian yang dilakukan oleh pihak lainnya, bukan merupakan pembebasan untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

(3)

Apabila sistem suatu pihak memberikan pengaruh negatif terhadap sistem operasi pihak lain, atau menjadi suatu ancaman keselamatan siapa pun, maka pihak yang merasa dirugikan atau terancam boleh menangguhkan atau mencabut kewajibannya dalam memberikan layanan interkoneksi, dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu, sampai pihak tersebut dapat memastikan bahwa sistemnya sudah bebas dari hal-hal tersebut diatas.

(4)

Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini, termasuk kegagalan untuk membayar selain kegagalan pembayaran menurut perselisihan, maka pihak lain dapat mengajukan pernyataan resmi secara tertulis tentang pelanggaran yang dibuat oleh pihak yang melakukan pelanggaran dan meminta pelanggaran tersebut harus diperbaiki dalam :

Hal - 25


a. 14 hari kalender sejak diterimanya pengajuan pernyataan resmi tentang kegagalan untuk pembayaran yang tercakup dalam Perjanjian ini seperti dijelaskan dalam Dokumen Pendukung B; atau b. 30 hari kalender sejak diterimanya pengajuan pernyataan resmi tentang pelanggaran ini ; atau c. Dalam keadaan darurat , pihak yang tidak melakukan pelanggaran dapat menetapkan waktu yang lebih pendek secara beralasan. (5)

Apabila pihak yang melakukan pelanggaran gagal untuk memperbaiki pelanggaran di dalam periode yang ditetapkan oleh pihak yang tidak melakukan pelanggaran, maka pihak yang tidak melakukan pelanggaran dapat menangguhkan (suspensi) kewajibannya memberikan pelayanan interkoneksi sampai pelanggaran tersebut diperbaiki.

(6)

Apabila pihak yang melakukan pelanggaran gagal untuk memperbaiki pelanggaran dalam periode yang ditetapkan oleh pihak yang tidak melakukan pelanggaran, maka pihak yang tidak melakukan pelanggaran dapat mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis dalam 3 (tiga) bulan kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Tetapi jika pihak yang melakukan pelanggaran telah memperbaiki pelanggaran dalam periode 3 (tiga) bulan, maka Perjanjian ini dapat dilanjutkan.

(7)

Pada saat berakhirnya Perjanjian ini, Para Pihak wajib segera melakukan deinstalasi peralatan interkoneksi masing-masing pihak yang berada dilokasi Pihak lainnya, bila ada.

(8)

Khusus untuk masalah pelanggaran yang termasuk dalam katagori fraud ketentuan dalam Pasal ini dapat tidak berlaku apabila ditentukan lain dalam Pasal 30 mengenai Fraud.

Pasal 32 PENGAKHIRAN PERJANJIAN (1)

Perjanjian ini akan berakhir apabila : a. kedua belah pihak sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk tertulis;

mengakhiri

Perjanjian

ini

dan

b. terjadinya pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31; c. salah satu pihak memutuskan Perjanjian secara tertulis yang disampaikan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan Perjanjian, d. ijin salah satu pihak dicabut oleh Pemerintah; e. Para Pihak tidak lagi menyelenggarakan jaringan telekomunikasi sesuai Lisensi yang dimilikinya

Hal - 26


f. (2)

salah satu pihak dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan;

Dalam hal pengakhiran sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia

Pasal 33 MASA BERLAKU PERJANJIAN Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal ditanda tanganinya sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini dan akan berlaku secara terus-menerus, kecuali dalam hal terjadinya keadaan atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pasal 30, pasal 31 dan Pasal 32 pada Perjanjian ini.

Pasal 34 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (1)

Hak atas kekayaan intelektual adalah hak milik dari pihak penyelenggara yang menciptakan atau memilikinya. Dalam Perjanjian ini hak yang dimaksud tidak menyangkut pemberian hak dari pihak lain.

(2)

Semua merek dagang, penemuan, hak paten, hak cipta, hak desain baik yang sudah atau tidak terdaftar dan semua hak milik intelektual lainnya yang tidak disebutkan dengan jelas dalam Perjanjian ini dianggap milik masing-masing pihak.

Pasal 35 PELIMPAHAN ATAS HAK DAN KEWAJIBAN (1)

Perjanjian ini berlaku dan mengikat baik bagi Para Pihak yang menanda tanganinya.

(2)

Para Pihak tidak diperkenankan untuk melimpahkan hak-hak, manfaat dan kewajiban pada Perjanjian ini (sebagian atau seluruhnya) kepada Pihak Ketiga tanpa memperoleh Perjanjian secara tertulis dari Pihak lainnya.

Pasal 36 PERSELISIHAN (1)

Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Hal - 27


(2)

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara para pihak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(3)

Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut pada (2) Pasal ini tidak tercapai maka Para Pihak dapat meneruskan penyelesaian perselisihan ini kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) melalui mediasi dengan berpedoman pada Tata Cara Penyelesaian Perselisihan dalam Interkoneksi sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

(4)

Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk meneruskan permasalahan tersebut kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh BANI. Keputusan BANI adalah bersifat final dan mengikat.

(5)

Selama berlangsungnya proses penyelesaian perselisihan, kedua belah pihak tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya masing-masing yang timbul berdasarkan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 37 KORESPONDENSI, PEMBERITAHUAN Setiap korespondensi dan pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dialamatkan kepada alamat di bawah ini. Telkomsel

:

PT. Telekomunikasi Selular VP. Interconnect & Telco Regulatory Affairs Wisma Mulia Lt. 18 Jl. Gatot Subroto No. 42 Jakarta - 12710 Telp.: 021- 5240811 (hunting) Faksimile : 021- 52906118

XXXX

: _______________________ _______________________ _______________________ _______________________

Pasal 38 KESELURUHAN PERJANJIAN DAN PERUBAHAN (AMANDEMEN) (1)

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan atau jika di kemudian hari terdapat:

Hal - 28


a. perubahan lisensi Telkomsel atau XXXX, atau b. perubahan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, sehingga Perjanjian ini harus disesuaikan dan atau diubah, maka kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pengkajian ulang dan penyesuaian yang dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum atas Perjanjian ini. (2)

Suatu permintaan tinjauan ulang harus diinformasikan secara rinci kepada Pihak lainnya. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak permintaan tersebut di atas diajukan, Para Pihak secara bersama-sama akan melakukan perundingan guna mencapai kesepakatan bersama.

(3)

Setiap perubahan dan atau tambahan-tambahan terhadap Perjanjian ini dan atau dokumen-dokumen pendukungnya hanya berlaku dan mengikat Para Pihak apabila dituangkan secara tertulis dan ditanda tangani oleh wakil-wakil yang sah dari kedua belah pihak.

(4)

Perjanjian ini berisi keseluruhan Perjanjian antara Para Pihak dan menggantikan semua pemahaman, komitmen, penyajian atau Perjanjian apapun sebelumnya, baik tertulis atau pun lisan.

Pasal 39 JAMINAN HUKUM (1) Para Pihak dengan ini memberikan jaminan bahwa Pihaknya adalah Pihak penyelenggara yang independen dan sah serta telah mendapatkan seluruh perizinan/lisensi yang diperlukan untuk melaksanakan penyelenggaraan jaringan dan karenanya bertanggung-jawab penuh atas segala tindakan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini. (2) Para Pihak tidak diperkenankan bertindak untuk dan atas nama Penyelenggara lainnya melakukan suatu perbuatan ataupun tindakan yang dapat mengakibatkan Penyelenggara lainnya menjadi terikat atas suatu pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 40 TANGGUNG JAWAB HUKUM (1)

Para pihak sepakat untuk saling menjaga pihak lainnya dari segala klaim, tuntutan dan gugatan ganti rugi yang datang dari Pengguna sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

(2)

Telkomsel dengan ini membebaskan XXXX dari segala tuntutan, klaim dan ganti rugi dari pihak ketiga atas kesalahan atau kegagalan yang dilakukan atau terjadi di jaringan Telkomsel sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

Hal - 29


(3)

XXXX dengan ini membebaskan Telkomsel dari segala tuntutan, klaim dan ganti rugi dari pihak ketiga atas kesalahan atau kegagalan yang dilakukan atau terjadi di jaringan XXXX sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

(4)

Salah satu Pihak tidak bertanggung jawab atas resiko kerugian atau bad debt akibat adanya layanan tambahan yang diadakan oleh salah satu pihak dengan pihak ketiga, seperti tetapi tidak terbatas pada layanan collect call dan premium call

Pasal 41 PENGESAMPINGAN (1) Pelanggaran salah satu pihak untuk melaksanakan salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak pihak lainnya untuk tetap melaksanakan ketentuan tersebut. (2) Tidak adanya tuntutan oleh salah satu pihak atas suatu pelanggaran terhadap suatu ketentuan Perjanjian yang dilakukan oleh pihak lainnya, bukan merupakan pembebasan untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Pasal 42 DOKUMEN PENDUKUNG (1)

Dokumen-dokumen Pendukung yang merupakan bagian dari Perjanjian ini antara lain terdiri dari : a. b. c. d. e.

(2)

Dokumen Pendukung A Dokumen Pendukung B Dokumen Pendukung C Dokumen Pendukung D Dokumen Pendukung E

: : : : :

Perencanaan dan Operasi Penagihan dan Pembayaran Daftar Layanan Interkoneksi Spesifikasi Teknis Definisi dan Interpretasi

Dokumen-dokumen Pendukung yang dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 43 KEKUATAN PERJANJIAN DAN HUKUM YANG BERLAKU (1) Apabila sebagian ketentuan Perjanjian ini atau sebagian dokumen pendukungnya oleh suatu sebab menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut tidak akan menyebabkan batalnya atau mempengaruhi sahnya ketentuan selebihnya.

Hal - 30


(2) Apabila terdapat ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Para Pihak sepakat untuk segera mencabut ketentuan dimaksud sehingga secara resmi dinyatakan tidak berlaku. (3) Ketidak-sepakatan untuk mengganti ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya ketentuan selebihnya. (4) Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang tidak dan/atau belum diatur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata).

Pasal 44 PENUTUP Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, masing-masing sama bunyinya dan mengikat Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Induk setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

TELKOMSEL,

XXXX,

KISKENDA SURIAHARDJA Direktur Utama

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Direktur Utama

Hal - 31



DOKUMEN PENDUKUNG A: PERENCANAAN DAN OPERASI

Dokumen Pendukung A

DAFTAR ISI

1

Umum................................................................................................................. 3

2

Informasi Jaringan.............................................................................................. 2

3

Sentral Gerbang yang Akan dikoneksikan ......................................................... 5

4

Prinsip Routing................................................................................................... 6

5

Arsitektur Link Interkoneksi ............................................................................. 12

6

Penyediaan Kapasitas ..................................................................................... 13

7

Forecast Trafik ................................................................................................. 14

8

Profil Kapasitas dan Pemesanan Kapasitas di Muka (ACO - Advance Capacity Order)................................................................................................ 15

9

Penyediaan dan Pengujian Kapasitas ............................................................. 15

10

Jangka Waktu Penyediaan Kapasitas.............................................................. 16

11

Penomoran....................................................................................................... 17

12

Pertemuan Teknis ............................................................................................ 17

13

Uji Integrasi ..................................................................................................... 18

14

Transmisi dan Signalling .................................................................................. 19

15

Standar Kinerja ................................................................................................ 21

16

Pengoperasian ................................................................................................. 24

17

Layanan Tambahan ......................................................................................... 27

Lampiran A1 : Informasi Jaringan Penyelenggara ................................................. 29 Lampiran A2 : Aspek Bisnis.................................................................................... 42 Lampiran A3 : Amandemen Manajemen Data (AMD) ............................................ 46 Lampiran A4 : Tanggungjawab Atas Jenis Trafik ................................................... 48 Lampiran A5 : Kerja Signal Transfer Point (STP Working)………………................55

Hal - 2

Dokumen Pendukung A

1.

UMUM

1.1.

Dokumen Pendukung ini memberikan gambaran secar rinci mengenai aspek perencanaan dan prinsip pengoperasian dalam penyaluran panggilan antara para penyelenggara yang berinterkoneksi, serta memberikan petunjuk sebagai dasar teknis dalam penyusunan dokumen Spesifikasi Teknis (Dokumen Pendukung D) dan Dokumen Petunjuk Pelaksanaan. Petunjuk teknis yang ditetapkan merupakan ketentuan pada perencanaan dan pengoperasian dari berbagai layanan interkoneksi dan koneksi yang dicakup dalam perjanjian. Dokumen Pendukung A ini dilengkapi dengan Lampiran-Lampiran sebagai berikut : Lampiran A1 : Informasi Jaringan Penyelenggara Lampiran A2 : Aspek Bisnis Lampiran A3 : Amandemen Manajemen Data (AMD) Lampiran A4 : Tanggung jawab atas Jenis Trafik Lampiran A5 : Kerja Signal Transfer Point (STP Working)

1.2.

Petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pendukung A ini akan digunakan untuk menyusun dokumen sebagai berikut: 1. Dokumen Spesifikasi Teknis yang merupakan Dokumen Pedukung D sebagai bagian dari Perjanjian Interkoneksi mendefinisikan karakteristik interface antar para pihak. 2. Dokumen Petunjuk Pelaksanaan selanjutnya disebut Juklak yang terdiri dari : a. Juklak Penyediaan berisi prosedur untuk penyediaan dan pengaturan kapasitas interkoneksi; b. Juklak Pengujian pengujian;

Operasi

merupakan

petunjuk

pelaksanaan

c. Juklak Pengoperasian dan Pemeliharaan merupakan petunjuk pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan. 3. Dokumen Rencana Induk Teknis yaitu dokumen yang berisi mengenai rincian teknis interkoneksi antara kedua penyelenggara dan rencana pengembangan yang berkaitan dengan interkoneksi yang dapat dicantumkan dalam Perjanjian interkoneksi.

2.

INFORMASI JARINGAN

2.1.

Informasi jaringan harus saling diinformasikan oleh para pihak, agar masingmasing pihak dapat mengetahui secara dini mengenai informasi jaringan pihak lain secara akurat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam rencana implementasi interkoneksi.

Hal - 3

Dokumen Pendukung A

Secara sederhana, konfigurasi jaringan interkoneksi antara Telkomsel dan XXXX dapat digambarkan sebagai berikut : Link Op.A

Operator A

Operator B

Link Op.B

: Traffic Outgoing

Gambar. 1 Konfigurasi Jaringan dengan Penyelenggara Jaringan DN Penyelenggara Jaringan Operator A

Link Penyelenggara Jasa Link Penyelenggara Jasa

LN

Penyelenggara Jasa SLI Gateway Op. SLI

: Traffic Outgoing DN

: Dalam Negeri

LN

: Luar Negeri

Gambar. 2 Konfigurasi Jaringan dengan Penyelenggara Jasa

2.2.

Informasi Jaringan Telkomsel akan diinformasikan secara tertulis kepada XXXX, dalam kurun waktu kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan dengan dilampiri item-item sebagai berikut : a.

Informasi GMSC Semua lokasi Gateway Switch / MSC yang dimiliki yang berfungsi sebagai titik interkoneksi (POI)

b.

Informasi Penomoran Sistem penomoran yang ada di Telkomsel untuk seluruh area pelayanan Format informasi tersebut harap disesuaikan dengan format informasi yang diberikan oleh Telkomsel dalam Lampiran A1

2.3.

Apabila salah satu pihak melakukan perubahan / modifikasi pada sistemnya atau subsistemnya (misal Gateway atau MSC), sedemikian rupa sehingga sistem atau subsistem pihak lainnya juga mutlak harus dirubah / dimodifikasi, maka pihak yang menyebabkan keharusan perubahan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan selanjutnya dilaksanakan evaluasi bersama dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perubahan dilakukan. Urut-urutan serta Timeline untuk perubahan/modifikasi sistem adalah sebagai berikut :

Hal - 4

Dokumen Pendukung A

a)

Pemberian surat pemberitahuan dari pihak yang akan melakukan perubahan (5 Hari kerja)

b)

Analisa oleh Pihak yang menerima surat pemberitahuan perubahan (10 Hari kerja)

c)

Evaluasi bersama oleh Keduabelah Pihak (10 Hari Kerja)

d)

Penyampaian hasil evaluasi bersama kepada masing-masing pihak (5 Hari Kerja)

e)

Pelaksanaan Modifikasi Sistem / Subsitem dikeduabelah Pihak.

3.

SENTRAL GERBANG YANG AKAN DIKONEKSIKAN

3.1.

Interkoneksi Voice a. Telkomsel akan menginformasikan seluruh lokasi Sentral Gerbang atau Gateway MSC yang akan digunakan sebagai titik interkoneksi / POI untuk menyalurkan trafik interkoneksi. b. Pihak yang akan berinterkoneksi dengan Telkomsel, pada suatu POI tertentu, maka pihak tersebut harus memiliki Sentral Gerbang yang sesuai dengan ketentuan FTP Nasional yang berlaku. c. Untuk Operator baru, pembukaan POI pertama kalinya dapat dilakukan sebanyak masing-masing 1(satu) E1 outgoing di 1 (satu) lokasi yang disepakati oleh Para Pihak. Penambahan kapasitas selanjutnya dapat dilakukan dengan tetap mengacu pada persyaratan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A bagian 15.2 tentang Kinerja Layanan Panggilan khususnya butir (f). d. Untuk pembukaan POI lainnya sebagai pengembangan, minimal harus terdapat trafik sebesar 48 (empat puluh delapan) Erlang atau setara 2 (dua) E1 ke arah POI yang diusulkan oleh XXXX tersebut, dimana 1 (satu) E1 untuk trafik outgoing Telkomsel ke XXXX 1 (satu) E1 untuk trafik outgoing XXXX ke Telkomsel. Jika trafik belum mencapai 48 (empat puluh delapan) Erlang, dalam rangka efisiensi biaya dikedua belah pihak dan untuk mempercepat proses pelaksanaan penyaluran trafik, penyaluran trafik dapat dilakukan melalui pihak ketiga yang menyelenggarakan transit atas kesepakatan para pihak atau disalurkan di titik POI dengan kesepakatan kedua pihak. f.

Lokasi Sentral Gerbang atau GMSC yang akan digunakan sebagai titik interkoneksi dan dihubungkan secara fisik dengan jaringan transmisi ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

e. Letak titik interkoneksi dari kedua Sentral Gerbang yang dihubungkan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Kedua belah Pihak dan dapat berada pada : 1)

Lokasi milik Telkomsel, apabila Telkomsel sebagai Penyedia Akses;

2)

Lokasi milik XXXX, apabila XXXX sebagai Penyedia Akses;

3)

Lokasi milik Pihak Ketiga (In Span Interconnection/ISI).

Hal - 5

Dokumen Pendukung A

3.2.

Interkoneksi Signalling a. Telkomsel akan menginformasikan seluruh lokasi STP beserta daerah layanan yang akan digunakan sebagai titik interkoneksi / POI untuk menyalurkan trafik interkoneksi. b. Pihak lain yang akan berinterkoneksi dengan Telkomsel, pada suatu POI tertentu, maka pihak tersebut harus memiliki kemampuan STP yang selevel dengan STP Telkomsel pada satu lokasi. c. Lokasi STP yang akan digunakan sebagai titik interkoneksi dan dihubungkan secara fisik dengan jaringan transmisi ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. d. Penyelenggara XXXX harus menyediakan 2 titik STP (1 pair) sebagai titik sambungan ke STP Telkomsel (fungsi redundancy). e. Link Voice dan Non Voice perlu dilakukan pemisahan pada saluran yang berbeda.

4.

PRINSIP ROUTING

4.1.

Tanggung Jawab

4.2.

a.

Tanggungjawab setiap Pihak berkaitan dengan jenis penyaluran trafik diuraikan pada Lampiran A4. Tanggungjawab tersebut meliputi penyediaan forecast trafik, penyediaan Profil Kapasitas dan melakukan Order kapasitas

b.

Setiap Pihak harus menjamin tersedianya suatu Jenis Rute pada setiap Link interkoneksi untuk penyampaian Jenis Trafik yang menjadi tanggungjawabnya sesuai Lampiran A4.

Struktur Rute Trafik Interkoneksi a.

Link interkoneksi yang membawa trafik interkoneksi harus terhubung dengan GMSC dari masing-masing penyelenggara yang berinterkoneksi, dimana aturan mengenai GMSC yang diinterkoneksikan sesuai dengan ketentuan FTP Nasional yang berlaku.

b.

Penyelenggara lain dapat menyalurkan trafik interkoneksinya di jaringan Telkomsel pada : (1) GMSC (Gateway Mobile Switching Centre) atau (2) MSC (Mobile Switching Centre) tertentu yang dijadikan sebagai titik interkoneksi (POI).

c.

Panggilan terminasi ke jaringan Telkomsel dapat digambarkan sebagai berikut :

Hal - 6

Dokumen Pendukung A

1). Layanan Terminasi dari Penyelenggara Jaringan i.

Terminasi Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Tetap (Local Terminating interconnected - OLO Fixed ke Telkomsel). Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut : Terminasi Panggilan Lokal dari Penyelenggara Fixed (F) POC-1

POC-2

B# TSEL

F POI

ii.

Terminasi Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan bergerak selular lainnya (Local Terminating interconnected OLO mobile ke Telkomsel). Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut : Terminasi Panggilan Lokal dari Penyelenggara Mobile (M) POC-1

POC-2

B# TSEL

M POI

iii.

Terminasi Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan bergerak satelit (Local Terminating interconnected - OLO satellite ke Telkomsel). Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut : Terminasi Panggilan Lokal dari Penyelenggara Satelit POC-1

POC-2

B# TSEL

S POI

iv.

Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan tetap (LD Terminating interconnected - OLO fixed ke Telkomsel). Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

Hal - 7

Dokumen Pendukung A

Terminasi Panggilan Jarak Jauh (dari Penyelenggara Fixed) untuk 2 POC POC-1

POC-2

B# TSEL

TSEL

POI

F

F

Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Fixed lebih dari 2 POC POC-1

POC-2

POC-3

B# TSEL

TSEL POI

F

v.

F

F

Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan bergerak selular lainnya (LD Terminating interconnected - OLO mobile ke Telkomsel). Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut : Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Mobile untuk 2 POC POC-1

POC-2

B# TSEL

TSEL

POI M

M

Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Mobile lebih dari 2 POC POC-1

POC-2

POC-3

B# TSEL

TSEL POI

M

M2 M

M

Hal - 8

Dokumen Pendukung A

vi.

Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan bergerak satelit (LD Terminating interconnected - OLO satellite ke Telkomsel). Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut : Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Satelit POC-1

POC-2

B# TSEL

TSEL

POI S

S

2). Layanan Terminasi dari Penyelenggara Jasa i.

Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa ke Jaringan Telkomsel. Jenis layanan ini adalah sebagai berikut :

2.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa POC-1 A# F1

POC-2

M S

TSEL

SLJJ


POI

POC-2

POI

M S

POC-3

SLJJ

TSEL

Hal - 9

Dokumen Pendukung A

ii. Layanan Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa ke Jaringan Telkomsel. Jenis layanan ini adalah sebagai berikut : 2.1 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa POC-1 A# F1

POC-2

POC-3

M

SLJJ

S

TSEL POI

iii. Layanan Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa ke Jaringan Telkomsel. Jenis layanan ini adalah sebagai berikut : 2.9 Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa POC-1 Pemilik Jasa :

POC-2

SLI

POI POI TSEL

d.

TSEL

B#

Route Trafik dari suatu panggilan originasi interkoneksi dari jaringan Telkomsel harus dilewatkan pada rute terjauh dari A_number ke titik interkoneksi XXXX. Gambaran dari rute trafik panggilan originasi interkoneksi adalah sebagai berikut : 1). Layanan Originasi i.

Layanan Originasi Lokal dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa . Jenis layanan originasi ini adalah sebagai berikut :

2.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa POC-1 A# TSEL

F

SLJJ POI

POC-2

M S

Hal - 10

Dokumen Pendukung A

2.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa POC-1 A#

POC-2

POC-3

TSEL F

SLJJ

M

POI

S

ii. Layanan originasi Jarak Jauh dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa. Jenis layanan originasi ini adalah sebagai berikut : 2.1 Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa POC-1 A#

POC-2

TSEL

F POI

M

SLJJ

S

2.1 Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa POC-1 A#

POC-2

POC-3

TSEL

F POI

SLJJ

M S

iii. Layanan originasi internasional dari Telkomsel ke Penyelenggara jasa. Jenis layanan originasi ini adalah sebagai berikut : 2.9 Originasi Internasional ke Penyelenggara Jasa POC-1 Pemilik Jasa :

POC-2

SLI

POI TSEL

POI TSEL A#

Hal - 11

Dokumen Pendukung A

4.3.

Pengukuran Trafik Interkoneksi a.

b.

c.

d.

4.4.

Aturan Routing Interkoneksi a. b. c. d.

4.5.

Dimensi Interkoneksi pada Titik Interkoneksi dihitung berdasarkan ratarata trafik jam sibuk dari hari tersibuk (BDBH) mingguan selama 1 (satu) bulan. Hasil perhitungan akan dibahas pada pertemuan Teknis setiap 3 (tiga) bulan. Pelaksanaan atas rencana Dimensi Interkoneksi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan atau atas persetujuan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan hasil pengukuran utilisasi trafik maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dan Grade of Service (GOS) 1 % (satu persen) Rute trafik utama yang menghubungkan jaringan Telkomsel dan jaringan XXXX harus didesain untuk kapasitas yang cukup dan khusus untuk traffic domestik apabila terjadi Overflow trafik, besarnya tidak boleh lebih dari 15% (lima belas persen) dari usage per code point kapasitas yang tersedia. Perubahan atas rencana Dimensi Interkoneksi sebagaimana dimaksud butir a dan b tersebut di atas, dapat dilakukan pada Pertemuan Teknis yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

Routing yang akan dibangun harus sesuai dengan perencanaan jaringan dan forecast kapasitas yang telah disetujui kedua belah pihak. Pemisahan trafik routing (Route Segregation) akan dilakukan berdasarkan jenis trafik sesuai kesepakatan kedua belah pihak. XXXX bertanggung jawab atas routingnya ke jaringan Telkomsel agar dapat memenuhi target Quality of Service yang telah disepakati. Disepakati jika terjadi kongesti pada rute Utama maka trafik tersebut akan dioverflowkan kepada pihak ketiga yang disepakati bersama dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.

Keragaman dan Keamanan Rute Interkoneksi Keragaman rute interkoneksi secara fisik yang diminta oleh salah satu pihak harus memperhatikan Link signalling dan routing trafik yang digunakan. Kedua belah pihak juga harus memperhatikan bahwa kegagalan dari satu perangkat jangan sampai mengakibatkan kegagalan secara keseluruhan dari sistem interkoneksi.

4.6.

Perekaman Panggilan Setiap Pihak harus merekam seluruh panggilan interkoneksi pada CDR masing-masing pihak pada setiap MSC atau sentral Gerbang dimana ada titik interkoneksinya sesuai dengan ketentuan FTP Nasional yang berlaku.

5.

ARSITEKTUR LINK INTERKONEKSI ISI (IN SPAN INTERCONNECTION) Link interkoneksi pada arsitektur ISI menjadi tanggung jawab pencari akses dan harus Compatible dengan Interface perangkat Telkomsel. Informasi detail mengenai spesifikasi teknis perangkat Telkomsel yang telah dipasang di setiap titik interkoneksi, dapat dilihat Dokumen Pendukung D tentang Spesifikasi Teknis.

Hal - 12

Dokumen Pendukung A

6.

PENYEDIAAN KAPASITAS

6.1.

Informasi dari Penyelenggara XXXX Penyelenggara XXXX akan memberikan informasi ke Telkomsel sebagai berikut: a. Rincian mengenai lokasi POI yang diusulkan, beserta penjelasan tambahan yang dianggap perlu serta usulan penyediaan Link interkoneksi. b. Rincian dari berbagai layanan interkoneksi yang telah disepakati dan sudah siap untuk disalurkan trafik interkoneksinya; c. Pernyataan bahwa sistem XXXX telah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pendukung D; d. Profil Kapasitas yang diperlukan pada tahap awal; e. Forecast Trafik selama 2 (dua) tahun; f. Rencana Routing / Scenario Routing interkoneksi yang akan diimplementasikan dalam penyaluran trafik interkoneksi g. Rincian penomoran dan area pelayanan yang dicakup oleh POI yang diusulkan.

6.2.

Informasi dari Telkomsel Telkomsel akan memberikan informasi kepada XXXX sebagai berikut : a. Aspek teknis yang terkait dalam skala waktu sesuai dengan ketentuan terkait pada Dokumen Pendukung A; b. Rincian dari MSC / GMSC yang dijadikan sebagai titik interkoneksi; c. Rencana Routing / Scenario Routing interkoneksi yang akan diimplementasikan dalam penyaluran trafik interkoneksi

6.3.

Pembahasan Penyediaan Kapasitas Kedua pihak dapat melakukan pertemuan yang diperlukan bagi pelaksanaan pertukaran dan pembahasan seluruh informasi yang tercantum pada butir 6.1 dan 6.2 dalam rangka mencapai kesepakatan mengenai penyediaan kapasitas Link interkoneksi.

6.4.

Transfer Trafik dari Pelanggan yang Ada Dalam hal XXXX memerlukan interkoneksi awal ke Telkomsel guna mentransfer panggilan dari suatu Pelanggan yang telah ada, maka XXXX dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sebelum melakukan pertemuan harus menyediakan informasi bagi Telkomsel yang meliputi : a. b.

Volume trafik (Erlang) dari sistem XXXX menuju sistem Telkomsel yang akan melalui setiap switch Telkomsel yang diusulkan untuk disambungkan; Persyaratan spesifik yang diperlukan untuk mentransfer Number Range dari XXXX.

Hal - 13

Dokumen Pendukung A

7.

FORECAST TRAFIK

7.1.

Isi Forecast Trafik a. Penyelenggara XXXX harus memberikan forecast trafik dari berbagai layanan interkoneksi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Telkomsel, dan sebaliknya Telkomsel pun akan memberikan forecast trafik dari berbagai layanan interkoneksi yang menjadi tanggung jawabnya kepada XXXX. b. Seluruh forecast trafik harus disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan kesepakatan bersama;

7.2.

Periode Forecast Trafik a. Forecast trafik diberikan untuk periode 2 (dua) tahunan (secara bergulir); b. Forecast trafik untuk setiap sentral Gerbang interkoneksi harus diberikan oleh XXXX setiap tahun, dalam 15 (lima belas) hari kerja sebelum dilaksanakannya pertemuan teknis. c. Apabila telah mencapai kondisi saturasi maka forecast traffic tidak akan dilakukan. d. Kondisi saturasi adalah kondisi dimana trafik XXXX tidak mengalami Growth dalam kurun waktu 1 tahun dan target utilasisinya tidak mencapai target 65% s/d 85%.

7.3.

Informasi dalam Forecast Trafik a. Informasi trafik merupakan jam sibuk dengan satuan Erlang, yang dihitung dari rata-rata trafik jam sibuk dari hari tersibuk (BDBH) mingguan selama 1 (satu) bulan. b. Forecast Trafik Interkoneksi per tiga (3) bulanan yang diberikan kepada masing-masing pihak 15 (lima belas) hari sebelum pertemuan teknis, berupa: • Total laporan trafik dalam menit dan Erlang per layanan per 3 bulan setiap tahun selama jam sibuk dan definisi jam sibuk per layanan; • Profil trafik saat ini per layanan harian yang berisi asal dan tujuan panggilan serta jam sibuk. c. Forecast trafik ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari setiap pihak dan bersifat rahasia serta hanya digunakan untuk kepentingan interkoneksi kedua belah pihak.

7.4.

Evolusi Forecast Trafik a. Apabila terdapat perencanaan pemecahan rute trafik, tambahan rute dan atau aliran trafik maka harus mengikuti prosedur yang tertuang dalam butir 7.1 sampai dengan 7.3. b. Prosedur pembuatan forecast trafik dapat dikaji ulang pada pertemuan teknis untuk mendiskusikan berbagai aspek dari penetapan rute dan forecastnya, guna mencapai kesepakatan atas berbagai perubahan dan waktu pelaksanaan yang tepat dalam pengimplementasiannya.

Hal - 14

Dokumen Pendukung A

8.

PROFIL KAPASITAS DAN PEMESANAN KAPASITAS DI MUKA (ACO – ADVANCE CAPACITY ORDER)

8.1.

XXXX apabila sebagai pencari akses wajib untuk memberikan Profil Kapasitas untuk setiap titik interkoneksi sebelum melakukan pengorderan suatu kapasitas yang berkaitan dengan penyediaan kapasitas, begitupula sebaliknya dengan Telkomsel apabila bertindak sebagai pencari akses.

8.2.

Telkomsel apabila sebagai penyedia akses akan memberikan Profil Kapasitas untuk jenis trafik yang menjadi tanggung jawabnya kepada XXXX, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal layanan tersebut dinyatakan siap begitupula dengan XXXX apabila bertindak sebagai penyedia akses.

8.3.

Dalam hal XXXX sebagai pencari akses, maka Profil kapasitas yang dibuatnya harus dipresentasikan kepada Telkomsel pada periode yang disepakati dan disampaikan selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kerja sebelum pertemuan teknis.

8.4.

Setiap Profil Kapasitas akan dikaji dalam Pertemuan Teknis yang disepakati bersama. Setelah disepakati Profil Kapasitas tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak disepakatinya profil kapasitas tersebut. Kesepakatan ini mengikat kedua belah.

8.5.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan berkaitan dengan suatu Profil Kapasitas, maka perselisihan yang terjadi harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.

9.

PENYEDIAAN DAN PENGUJIAN KAPASITAS

9.1.

Pengorderan Kapasitas Dalam periode ACO (2 tahun), XXXX dapat mengajukan pengorderan jumlah minimum 1 (satu) E-1 dan maksimum 63 (enam puluh tiga) E-1 dari jumlah yang telah disepakati pada setiap Sentral Gerbang interkoneksi. XXXX harus memberikan garansi trafik interkoneksi dengan parameter minimum yang disepakati dari jumlah E-1 yang dipakai.

9.2.

Kongesti Pada kasus kongesti atau dari hasil deteksi menunjukan kecenderungan penurunan tingkat pelayanan di bawah parameter-parameter yang ditetapkan pada butir 15.2 mengenai kinerja layanan panggilan, maka XXXX yang membutuhkan tambahan kapasitas harus melakukan order tambahan kapasitas guna menghilangkan masalah atau potensi masalah tersebut.

9.3.

Jadwal Pengujian Kapasitas Interkoneksi Ketentuan tentang pengujian Link interkoneksi, adalah sebagai berikut : a.

Kedua belah pihak harus bekerjasama untuk dapat menyelesaikan pengujian Link interkoneksi dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak sistem tersebut dinyatakan siap untuk diuji. XXXX harus memberitahukan kesiapannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pengujian dilaksanakan.

Hal - 15

Dokumen Pendukung A

b.

Jika XXXX tidak dapat melaksanakan pengujian pada waktu yang telah disepakati, maka XXXX harus memberitahukan hal tersebut kepada Telkomsel selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pengujian dilakukan. Kegagalan untuk memenuhi ketentuan ini akan berakibat diterapkannya ketentuan yang sesuai dengan Lampiran A2.

9.4.

Prosedur Pengujian dan Pengaktifan (Commisioning) XXXX harus bekerjasama dengan Telkomsel untuk melaksanakan test commissioning guna menjamin kapasitas tersebut memiliki kualitas sesuai dengan standar yang disepakati dan spesifikasi teknis dalam Dokumen Pendukung D.

10.

JANGKA WAKTU PENYEDIAAN KAPASITAS

10.1

Tanggung Jawab Penyedian Kapasitas a. Untuk Interkoneksi antar Penyelenggara Jaringan, Pihak berkewajiban untuk menyediakan link interkoneksi adalah Pihak bertindak sebagai Pencari Akses. b. Untuk Ketersambungan dengan Penyelenggara Jasa, Pihak berkewajiban untuk menyediakan link interkoneksi adalah Pihak bertindak sebagai Pencari Akses yaitu Penyelenggara Jasa.

yang yang yang yang

10.2

Jangka Waktu Penyediaan Kapasitas a. Penyediaan kapasitas Link interkoneksi untuk menyalurkan trafik interkoneksi menggunakan standar transmisi sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri tentang FTP Nasional yang berlaku. b. Penyediaan atau pengaturan kembali kapasitas Link interkoneksi,dikarenakan perubahan standar transmisi akan dipenuhi Telkomsel dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal order kapasitas tersebut disepakati oleh Telkomsel. c. Penyediaan kapasitas Link interkoneksi untuk menghubungkan lokasi titik interkoneksi / POI baru, akan dipenuhi oleh telkomsel dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal disepakatinya order kapasitas. d. Penambahan kapasitas Link interkoneksi menggunakan standar transmisi yang sama akan dipenuhi oleh Telkomsel dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal disepakatinya order kapasitas.

10.3

Penghapusan Kapasitas a. Permintaan penghapusan kapasitas oleh XXXX (yang telah dibayar dan disediakan) harus mencantumkan tanggal saat kapasitas tersebut tidak diperlukan lagi. b. Telkomsel akan melaksanakan permintaan penghapusan kapasitas dalam waktu tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari setelah menerima permintaan tersebut.

10.4.

Perubahan Order Kapasitas Telkomsel akan memberikan jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengorderan kepada XXXX untuk melakukan amandemen terhadap order yang telah dipesan. Jika lebih dari 10 (sepuluh) hari, maka XXXX akan dikenakan biaya yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan

Hal - 16

Dokumen Pendukung A

10.5

Pengaturan Ulang Kapasitas XXXX harus mengajukan permintaan secara tertulis ke Telkomsel mengenai permintaan penambahan/pengurangan dari kapasitas interkoneksi. Telkomsel akan melakukan evaluasi Performance Link interkoneksi dan mengeluarkan berita acara yang berisi kesepakatan penambahan/pengurangan kapasitas termasuk jangka waktu penyediaan.

10.6

Pembatalan Order Kapasitas XXXX dapat membatalkan order kapasitas yang dipesan kepada Telkomsel dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengorderan. Seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh XXXX untuk pemesanan order kapasitas tersebut sepenuhnya menjadi hak Telkomsel dan biaya semua perangkat yang telah diinstall akan dibebankan kepada XXXX.

11.

PENOMORAN

11.1

Susunan Penomoran Mekanisme Telkomsel dalam menerima permintaan XXXX untuk mengimplementasikan suatu Blok Penomoran dan berbagai perubahan yang berkaitan dengan hal itu dapat dilihat pada Lampiran A3 (Amandemen Manajemen Data).

11.2

Informasi Nomor XXXX harus menginformasikan sistem penomoran yang digunakannya secara periodik dan apabila terjadi perubahan pada sistem penomorannya, maka XXXX wajib menginformasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan perubahan sistem penomoran tersebut.

12.

PERTEMUAN TEKNIS

12.1

Telkomsel akan melakukan pertemuan teknis secara berkala dengan XXXX setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak pemberian layanan interkoneksi dilakukan.

12.2

Agenda pembahasan pada Pertemuan Teknis adalah mengenai : a. Semua permasalahan aspek teknis yang muncul selama 3 bulan setelah kedua jaringan saling berinterkoneksi atau permasalahan teknis periode sebelumnya yang masih belum terselesaikan; b. Informasi forecast trafik dan Asumsinya; c. Perhitungan Dimensioning Link interkoneksi; d. Profil Kapasitas yang disetujui; e. Aspek teknis lainnya.

12.3

Telkomsel akan melakukan pertemuan teknis setiap saat, apabila terjadi kondisi khusus yang berdampak pada kegagalan penyaluran trafik interkoneksi yang disebabkan antara lain : a. Perhubungan Putus (perpu); b. Bencana Alam; c. Kondisi yang Urgent, misalnya terjadi Penurunan Performansi Link linterkoneksi secara signifikan, sehingga kedua belah pihak tidak bisa mengirim atau menerima trafik interkoneksi dari pihak lainnya.

Hal - 17

Dokumen Pendukung A

13.

UJI INTEGRASI

13.1.

Pengujian Perangkat

13.2.

a.

Pihak yang akan berinterkoneksi dengan Telkomsel harus dapat menunjukan bukti sertifikasi pengujian perangkat dari badan berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah.

b.

Jika XXXX tidak dapat menunjukan bukti sertifikasi pengujian perangkat dari badan berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah, maka Telkomsel akan melakukan pengujian terhadap perangkat milik XXXX yang akan diinterkoneksikan dengan perangkat milik Telkomsel seperti yang diatur pada butir 13.2 dan 13.3 dokumen ini.

Prinsip Pengujian Telkomsel akan melakukan pengujian fungsional switch milik XXXX untuk mengetahui kompatibilitasnya dengan perangkat MSC milik Telkomsel sebelum dilaksanakannya interkoneksi dengan XXXX. Hal ini dilaksanakan untuk menjamin keterhubungan antar jaringan (Network Interworking) dapat berfungsi dengan baik. 1. Ruang lingkup uji integrasi tersebut antara lain meliputi : a.

Uji panggilan untuk setiap call scenario yang disepakati;

b.

Sinkronisasi pewaktu (Clock Synchronization);

c.

Verifikasi data rekaman panggilan (Call Data Record/CDR);

d.

Verifikasi hasil proses Billing.

2. Tata cara uji integrasi : a. XXXX memberikan informasi kepada Telkomsel bahwa sistemnya telah siap untuk melakukan uji integrasi dengan menyampaikan informasi terkait yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian tersebut; b. Telkomsel akan memberikan jawaban disertai dengan informasi yang diperlukan untuk pengujian tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tersebut; c. Pelaksanaan pengujian tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya tanggapan dari Telkomsel; d. Uji integrasi dilaksanakan dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja; e. Hasil uji integrasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kedua belah Pihak. 13.3.

Informasi Pengujian Langkah-langkah yang akan dilakukan Telkomsel dalam uji integrasi adalah sebagai berikut : • Pengujian Line Trunk Group dan Signalling; • Pengujian Interkoneksi Jaringan; • Pengujian Trafik kondisi nyata;

Hal - 18

Dokumen Pendukung A • • a.

Pengujian Operasional Lapangan; Pemeliharaan dan Operasional. Hasil uji integrasi, harus bisa mengisi cek list berikut, dan item ini merupakan bagian tidak terpisah dari perjanjian ini yang menjadi prasyarat pengujian, dan merupakan breakdown dari flow di atas, misalnya : 1. Pengujian Line Trunk Group dan Signalling Interface Unit : i. Hasil Diagnosa LTG : OK/NOK ii. Hasil Diagnosa Signalling Interface Unit : OK/NOK iii. Establishing Signalling Connection : OK/NOK iv. Establishing Voice : OK/NOK v. Voice Quality : OK/NOK dll. Yang bisa dirinci lebih lanjut 2. Pengujian Interkoneksi Jaringan i. Time Difference

: 6 detik

ii. Establishing Call

: OK/NOK ( misalnya dalam 100 sampel)

iii. Pengujian Features kedua belah pihak, missal Call Forwarding, Multiparty Calls, dll. b.

Untuk Interkoneksi ke Telkomsel syarat yang harus dipenuhi adalah: 1. Protokol untuk Voice

: ISUP White Book

2. Transport System untuk Voice

: 2 Mbps Channelized, PCM 30

3. Signalling : CCS #7 4. Transport System Untuk Signalling i. 64 Kbps Narrow Band Signalling Link (NSL) ii. 2 Mbps High Speed Link (HSL) ITU-T/STM

14.

TRANSMISI DAN SIGNALLING

14.1.

Transmisi a.

Interkoneksi antara kedua Penyelenggara harus berbasis pada teknologi digital yang beroperasi pada 2Mbit/detik sesuai dengan Spesifikasi Interface Transmisi, dan jika memungkinkan sesuai dengan Spesifikasi Interface yang digunakan oleh Telkomsel;

b.

Jaringan Telkomsel memanfaatkan CCS #7 sesuai dengan standarisasi ITU 7xxx seperti yang dijelaskan pada Lampiran A5 (Standar Jaringan CCS #7 Telkomsel);

c.

STP untuk titik layanan POI Telkomsel dijelaskan dalam Lampiran A5 (Titik interkoneksi & STP);

Hal - 19

Dokumen Pendukung A

14.2.

d.

Utilisasi trafik CCS #7 akan diatur sesuai panduan Rekomendasi ITU-T Q.706 yakni 0.2 Erlang dalam pembebanan normal dan 0.4 Erlang dalam pembebanan tinggi;

e.

Serangkaian pengujian sinyal CCS #7 akan dilakukan untuk memastikan kompatibilitas dan interoperabilitas antara jaringan Telkomsel dengan jaringan XXXX di 3 level sebagaimana level ISUP (sesuai dengan FTP Nasional tahun 2000). Pengujian ini dijelaskan lebih lanjut dalam Rekomendasi ITU-T Q.780, Q.781, Q782, Q.784 dan Q.785;

f.

Interface transmisi normal dalam jaringan interkoneksi umumnya berada di level E1. Namun sangat memungkinkan penggunaan interface dengan level yang lebih tinggi selama saling menguntungkan;

g.

Standar nasional dan Rekomendasi ITU-T Seri G juga diterapkan.

Sinkronisasi a. b. c.

14.3.

XXXX harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Spesifikasi Interface Fisik dan Kelistrikan, sesuai dengan Dokumen Pendukung D; Jika peralatan SDH digunakan sebagai bagian dari suatu Link interkoneksi ISI, sinkronisasi dari peralatan SDH yang relevan harus disediakan sesuai dengan rekomendasi G.803 ITU-T; Sinyal yang berasal dari pewaktuan jaringan utama (primary reference clock) dijadikan acuan sinkronisasi jaringan antar kedua pihak pada interface jaringan. (Rekomendasi G.811 & G.822).

Echo Control Echo control untuk hubungan internasional dari dan ke Telkomsel harus memenuhi standar Rekomendasi ITU-T Seri G.165 mengenai Echo Cancellers.

14.4.

Signalling a. Signalling yang digunakan harus memenuhi standar CCS #7, sesuai standar ITU; b. Kedua belah pihak akan mentransfer pesan signalling dengan transparan melalui jaringannya masing-masing. Namun tidak ada jaminan terselenggaranya hubungan untuk end-to-end inter-working dari panggilan masuk atau keluar di luar jaringan kedua belah pihak; c. Agar dapat dilakukan pengawasan lalu lintas signalling maka interkoneksi antara Telkomsel dengan XXXX harus melewati STP yang memakai Moda HSL namun dimungkinkan memakai SDL jika Load Signalling masih dibawah 8 (delapan) SDL; d. XXXX tidak diperbolehkan menyalurkan trafik signalling transit ke Telkomsel, jika hal ini tetap dilakukan maka Telkomsel akan memberikan penalti berupa denda yang besarnya sesuai dengan Pasal 30 ayat (16) Perjanjian Pokok Interkoneksi dan akan dilakukan pemutusan hubungan sementara sampai dengan permasalahan ini terselesaikan.

Hal - 20

Dokumen Pendukung A

14.5.

SPC (Signalling Point Code) Jaringan XXXX harus mempunyai SPC (Signalling Point Code) Nat 1 untuk domestic serta INAT0 dan INAT1 untuk internasional serta Global Title untuk setiap Network Element yang berinterkoneksi.

14.6.

Seleksi Sirkit a. Protokol Seleksi Sirkit 1. Penyelenggara yang mempunyai Signalling Point Code (SPC) lebih besar menggunakan “Forward Sequential Protocol”, dimulai dari sirkit trafik yang pertama dan selanjutnya berurutan sampai menemukan sirkit yang kosong; 2. Penyelenggara yang mempunyai Signalling Point Code (SPC) lebih kecil menggunakan “Backward Sequential Protocol”, dimulai dari sirkit trafik yang terakhir dan selanjutnya berurutan sampai menemukan sirkit yang kosong; 3. Protokol seleksi diatas akan valid untuk interkoneksi yang lebih dari 1 (satu) E1, apabila lebih kecil atau sama dengan 1 (satu) E1 lebih baik negosiasi odd/even atau Non-Seq dengan C7 glare. b. Rute Pencarian 1. Dari Telkomsel ke XXXX, rute pencarian dari 1 sampai Z; 2.

14.7.

Dari XXXX ke Telkomsel, rute pencarian dari Z sampai 1.

Penomoran pada Sirkit Trafik XXXX harus memberikan identifikasi pada setiap trunk group di Sentral Gateway yang terhubung dengan MSC/GMSC Telkomsel dengan di setiap POI. Mekanisme identifikasi harus mengacu pada spesifikasi generik Interface CCS #7 dan sudah mempertimbangkan aspek kemudahan pelaksaan administrasi dan kemudahan untuk kepentingan operasi dan pemeliharaan.

14.8.

Answer Message a.

XXXX harus menyediakan seluruh signal jawaban yang terkirim dari sistemnya, termasuk seluruh tipe panggilan dan rincian waktu;

b.

Pembebanan biaya untuk signal jawaban akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan; Apabila XXXX adalah suatu penyelenggara dalam posisi melanjutkan panggilan (transitor) kepada Pihak Ketiga, maka ia harus bekerjasama dengan pihak yang melakukan originasi dan terminasi guna menjamin semua jenis panggilan.

c.

15.

STANDAR KINERJA

15.1.

Umum a. XXXX harus bekerja sama dengan Telkomsel untuk memelihara keseluruhan kualitas penyampaian panggilan dan mengadopsi prinsip

Hal - 21

Dokumen Pendukung A

umum bagi standar, teknik dan metodologi untuk perhitungan kinerja kualitas pada jaringan telekomunikasi yang mengacu pada standar ITU, ETSI dan standar lain yang relevan. b. XXXX dan Telkomsel harus menyusun bersama Strategi Manajemen Operasional yang akan digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: • Menjaga kualitas layanan;

15.2.

•

Mengurangi kelebihan beban dalam jangka pendek dalam kaitan dengan kondisi-kondisi abnormal;

•

Mengatasi kongesti / trafik overflow sebagai akibat kapasitas Link interkoneksi yang disediakan tidak memadai atau terlalu kecil.

Kinerja Layanan Panggilan a. Parameter Kinerja layanan interkoneksi (voice), antara lain : • trafik pada beban puncak; • kualitas transmisi; • kehilangan komunikasi (Outage); • Loss Call; • Answer Seize Ratio (ASR). b. Jika ditemukan masalah pada kinerja layanan, informasi yang harus saling dipertukarkan , antara lain informasi yang diuraikan dalam butir (a) ditambah dengan : • Level kritis dari trafik dan pangilan yang tidak berhasil; • Informasi pada sumber-sumber trafik; • Informasi tentang waktu sinkronisasi; • Formula metode perhitungan dan measurement period. c. Pada kasus terjadi kongesti , kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan prosedur manajemen jaringan yang sesuai pada originasi trafik untuk mengurangi masalah. d. Tingkat pelayanan panggilan Telkomsel dan XXXX adalah sebagai berikut: • Availability Sirkit Interkoneksi minimal 99,99% (sembilan puluh sembilan persen koma sembilan puluh sembilan); • ASR Interkoneksi dari Jaringan minimal 60,0% (enam puluh koma nol persen); • Loss Call maksimal 1% (satu persen); • CCS (Call Carried Successfull) Congestion maksimal 1% (satu persen); • CCS untuk CCS #7 Call Failure maksimum 1% (satu persen). e. Parameter CCS #7 Link Load (SDL), 1 sirkit SDL maksimum 0,4 erlang. f. Telkomsel dan XXXX memberi jaminan Utilisasi Sirkit Interkoneksi dengan ketentuan: •

Perhitungan utilisasi menggunakan formula Erlang-B dengan Grade of Service (GOS ) 1%;

Hal - 22

Dokumen Pendukung A • •

Maksimum utilisasi operasional adalah 85%; Jika dilakukan penambambahan maka target utilisasinya minimal sebesar 65%.

g. Parameter Kinerja layanan interkoneksi (SMS), antara lain : • Availability Sirkit Interkoneksi minimal 99,99% (sembilan puluh sembilan persen koma sembilan puluh sembilan). • Total Time End to End, mengacu pada spesifikasi IREG-24 (international Roaming Expert Group). • Retry Scheme, mengacu pada pengaturan SMSC masing-masing pihak. • Expiration Time, mengacu pada pengaturan SMSC masing-masing pihak. • SMS success Delivery minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) • Parameter CCS #7 Link Load (SDL) untuk jasa layanan pesan singkat (SMS), adalah 1 (satu) Sirkit SDL maksimum dibebani 0.2 Erlang Dedicated dari dua arah dan apabila standard ini terlampau maka Para Pihak sepakat untuk melakukan penambahan link. h. Formula dan metode perhitungan dari setiap Parameter Standar Kinerja diatas dapat dilihat dalam Lampiran A1. 15.3.

Kinerja Link Interkoneksi Quality of Service dari fasilitas interkoneksi yang disediakan di setiap titik interkoneksi harus memenuhi standar yang telah ditentukan dan disetujui, antara lain mencakup :

15.4.

•

Availability sirkit interkoneksi minimal 99,99%;

•

Penyelesaian waktu gangguan dalam kurun waktu maksimal 4 (empat) jam.

Informasi Tentang Standar Kinerja XXXX harus menyediakan informasi yang berkaitan dengan standar kinerjanya dari waktu ke waktu sesuai dengan permintaan Telkomsel, untuk kebutuhan verifikasi pemenuhan kewajiban dalam standar kinerja dan kesesuaiannya. Para pihak harus menandatangani Service Level Agreement (SLA) yang diantaranya berisi mengenai kinerja Link interkoneksi, availabilitas, Realibilitas, Mean Time to Repair (MTTR). Apabila ketentuan pada SLA tidak dipenuhi, maka akan dikenakan denda Restitusi yang dapat dihitung dengan formula sebagai berikut : R=

A C × ×E B D

Dimana : R = Restitusi PERPU (Rp) A = Bandwidth yang PERPU (Kbps) B = Total Bandwidth yang disewa (Kbps)

Hal - 23

Dokumen Pendukung A

C = Lama PERPU dikurangi MTTR (Menit) D = Total menit dalam jangka waktu satu bulan (Menit) E = Biaya Abodemen untuk B (Rp) plus biaya sewa peralatan tambahan.

16. 16.1

16.2

PENGOPERASIAN Umum a.

Prosedur pengoperasian harus sesuai dengan prosedur tang diterapkan oleh Telkomsel.

b.

Para pihak bertanggung jawab untuk keamanan pengoperasian sistem masing-masing dan segala gangguan yang ada serta bersedia menerima laporan gangguan selama 24 jam.

Identifikasi dan Pelaporan Kesalahan/Gangguan a.

Apabila jaringan XXXX mengalami gangguan atau kesalahan harap segera dilaporkan kepada Telkomsel, begitu pula dengan sebaliknya. Untuk kasus jaringan XXXX mengalami gangguan, apabila XXXX tidak melaporkan gangguan yang terjadi kepada Telkomsel, maka Telkomsel tidak akan mengambil alih tanggung jawab termasuk target waktu selesai dan penalti.

b.

Dalam hal jaringan XXXX mengalami gangguan dan telah dilaporkan kepada Telkomsel maka XXXX harus mengupayakan penanggulangan sementara untuk mencegah terjadinya gangguan yang lebih besar atau diupayakan untuk dapat menyelesaikan gangguan dan harus berkoordinasi dengan pihak Telkomsel dalam menangani gangguan yang terjadi.

c.

Semua gangguan akan dilaporkan dalam bentuk Form Laporan Gangguan (Fault Report Form), seperti dibawah ini atau dapat melalui telpon, SMS dan juga email untuk pelaporan awal.

Hal - 24

Dokumen Pendukung A

d.

Pelaporan gangguan dapat dikirim melalui ke : Bagian Operasi Jaringan Nama

: Departemen OMC PT. Telkomsel

Alamat

: Wisma Mulia Lt.5, Jl.Jend.Gatot Subroto No.42 Jakarta 12710

Telepon : 021-5240811 Fax

: +6221-52906187, 52906188, 52906189

Email

: [email protected]

Untuk konfirmasi penerimaan laporan gangguan, menghubungi Contact Person yang telah ditunjuk.

XXXX

dapat

Hal - 25

Dokumen Pendukung A

16.3

16.4

16.5

Kecepatan Respon a.

Kecepatan response diukur terhitung sejak kesalahan/gangguan dilaporkan sampai saat mulai dilakukannya tindakan perbaikan.

b.

Telkomsel akan memproses semua laporan gangguan yang masuk berdasarkan skala prioritas gangguan.

c.

Respon harus langsung diberikan setelah Form Laporan Gangguan diterima, paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk respon dan 3 x 24 jam untuk penyelesaian gangguan.

Perbaikan Layanan a.

Dalam perbaikan layanan, XXXX harus memprioritaskan penghilangan gangguan tanpa mempengaruhi layanan secara keseluruhan;

b.

Pihak yang relevan atau pihak yang bertanggung jawab harus secara otomatis memberikan suatu kapasitas stand-by dan/atau melaksanakan suatu tindakan pada manajemen jaringan guna memperbaiki atau mengembalikan ketersediaan layanan tersebut;

c.

Pihak yang relevan atau pihak yang bertanggung jawab harus segera meneliti alarm pada peralatannya guna mengidentifikasi bentuk dan lokasi kesalahan atau gangguan tersebut, dan bekerjasama dengan pihak lainnya sebagaimana diperlukan;

d.

Jika mungkin pihak yang relevan atau pihak yang bertanggung jawab harus menghilangkan kesalahan atau gangguan tersebut secepat mungkin, jika tidak maka pihak lainnya harus diberitahu agar dapat mengikuti perkembangannya;

e.

Jika perbaikan yang dilakukan hanya bersifat sementara maka pihak lainnya harus diberitahu tentang hal itu serta estimasi waktu dan dampak dari dilakukannya perbaikan menyeluruh;

f.

Pihak yang relevan atau pihak yang bertanggung jawab harus memberi prioritas kepada kesalahan atau gangguan yang memiliki dampak kehilangan layanan pada jumlah pelanggan yang terbesar atau berdasarkan besarnya jumlah trafik yang terpengaruh.

g.

Para pihak harus bekerja sama dalam mencari solusi dalam setiap perbaikan gangguan interkoneksi.

Waktu dan Prosedur Perbaikan a.

Target waktu memperbaiki gangguan itu diperlihatkan pada tabel dibawah ini: Jenis gangguan a. Gangguan Emergency b. Gangguan Biasa

Kriteria

Waktu memperbaiki

Perpu

10 (sepuluh) jam setelah menerima laporan gangguan

Normal

48 jam setelah menerima laporan gangguan

Hal - 26

Dokumen Pendukung A

b.

16.6

Gangguan dianggap sudah dapat diatasi, jika pihak yang mendapat laporan gangguan mendapatkan konfirmasi ‘tes sukses’ setelah 2 (dua) jam sejak laporan gangguan yang diterima.

Pekerjaan/pemeliharaan yang telah direncanakan a.

Rencana aktivitas pekerjaan pemeliharaan diberitahukan kepada pihak lainnya sesuai dengan kesepakatan. Jika terdapat hal-hal yang bersifat kritis, rencana tersebut dapat diajukan lebih cepat.

b.

Pemeliharaan darurat dilakukan bila terjadi gangguan yang bersifat kritis dari layanan interkoneksi.

c.

Masing-masing pihak harus mampu memberikan usaha terbaik serta menyediakan alternatif routing yang sesuai dengan kualitas yang telah ditentukan, sesuai dengan Standar Kinerja pada butir 15.

17.

LAYANAN TAMBAHAN

17.1

Calling Line Identification (CLI) Telkomsel akan meminta CLI dari XXXX dan sebaliknya, sesuai dengan spesifikasi Signalling CCS #7. Permintaan CLI dapat dipenuhi terbatas untuk tujuan sebagai berikut : a. b. c. d. e.

17.2

Manajemen Trafik & Manajemen Penagihan; Pelacakan suatu panggilan, identifikasi panggilan yang tidak disertai niat baik dan berbagai bentuk kompilasi statistik yang berkaitan dengan originasi panggilan; Menampilkan CLI kepada Pengguna sesuai dengan ketetapan regulasi; Berbagai aktivitas yang berkaitan dengan permintaan atau pertanyaan Pengguna; dan Pencegahan dan pendeteksian kecurangan/penipuan.

Identifikasi Panggilan yang Tidak Baik (Malicious Call) Para pihak harus bersedia melakukan kerjasama dan memberikan bantuan kepada pihak lain dalam rangka membantu kelancaran tugas aparat yang berwenang untuk melacak suatu panggilan yang mengandung niat buruk atau tindakan kejahatan.

17.3

Routing dan Signalling Panggilan Darurat a.

Routing dan signalling dari suatu panggilan darurat harus disepakati oleh kedua belah pihak;

b.

Penanganan Routing dan signalling untuk panggilan darurat antara lain harus mengikuti kondisi dibawah ini : •

reservasi trunk, pemisahan fisik atau metode lain yang sesuai akan memastikan ketersediaan sirkuit darurat untuk membawa panggilan darurat dalam Link interkoneksi;

Hal - 27

Dokumen Pendukung A •

MSC Telkomsel akan melakukan routing panggilan darurat ke ke jaringan yang dituju. Routing alternatif akan diterapkan oleh sistem Telkomsel, apabila rute utama (High Usage) gagal.

Hal - 28

Dokumen Pendukung A

Lampiran A1 : Informasi Jaringan Penyelenggara Berikut ini rincian informasi Jaringan yang dimiliki oleh Telkomsel : 1.

Informasi Jaringan Penyelenggara Telkomsel 1.1. Umum Nama Alamat

: :

PT. Telkomsel Wisma Mulia M-19 Floor Jl. Jend. Gatot Subroto No.42 Jakarta 12710 – Indonesia

1.2. Daftar lokasi Sentral Gerbang /GMSC beserta Kapasitas Interkoneksi yang disediakan untuk 1 (satu) tahun Daftar lokasi MSC/GMSC yang dijadikan titik interkoneksi oleh Telkomsel beserta besaran kapasitas yang disediakan (untuk trafik incoming) adalah sebagai berikut : Tabel A.1

No

Area

Daftar lokasi Sentral Gerbang beserta Kapasitas yang disediakan untuk Interkoneksi

Alamat

Telkom NAD 1 Banda Aceh Jl. Mahmud Syah No.10 Banda Aceh (Fax : 0651-28281) 3rd Floor Gd. TTC Amir Hamzah 2 Medan Jl. Amir Hamzah No.20 Medan 3rd Floor Gd. TTC Batam Center 3 Batam Jl. Engku Putri Batam Center Batam Gd. TTC Telkomsel 4 Pekan Baru Jl. Kenanga No.75 Pekan Baru - Riau 2nd Floor Gd. Telkom UPN Padang 5 Padang Jl. Hasanuddin No.2 Padang STO & UPND PT.Telkom 6 Jambi Jl. R.Mattaher No.8 Jambi Gd. TTC Palembang 7 Palembang Jl. Demang Lebar Daud - Bukit Besar Palembang Gd. TTC Lampung 8 Lampung Jl. Wais Kampung kel.Rawa Laut Tanjung Karang Timur - Lampung Gd. TTC TB.Simatupang 9 Jakarta Jl. TB. Simatupang No.86 Jakarta (Fax : 021-5240811) 8th Floor

Kapasitas 2008 2009 24

26

16

22

25

30

31

35

15

16

20

21

9

18

10

13

55

85

Hal - 29

Dokumen Pendukung A

Tabel A.1

No

Area

Daftar lokasi Sentral Gerbang beserta Kapasitas yang disediakan untuk Interkoneksi (lanjutan)

Alamat

Gd. TTC Bandung (2nd Floor) Jl. Ir. H. Juanda No.252 Dago Bandung Gd. TTC Semarang 11 Semarang Jl. Bukit Sari Gombel Semarang (Fax : 024 - 8419116) 2nd Floor Gd. TTC Nusukan 12 Solo Jl. Samudra Pasai Kadipiro Nusukan Solo Gd. TTC Gayungan (3rd Floor) 13 Surabaya Jl. Gayungan Sari No.76 Surabaya Gd. Telkom DLD 14 Malang Jl. Basuki Rachmat No. 7-9 Malang Gd. TTC Denpasar (2nd Floor) 15 Denpasar Jl. Merdeka No.21 Renon - Bali TTC Ahmad Yani 16 Balikpapan Jl. Ahmad Yani No.1 - Balikpapan Gd. TTC Banjarmasin (Surya Bld) 17 Banjarmasin Jl. Ahmad Yani KM 5,7 Banjarmasin Gd. TTC Pontianak (2nd Floor) 18 Pontianak Jl. Gusti Sulung Lelana - Pontianak Gd. TTC Makasar (2nd Floor) 19 Makasar Jl. Pengayoman No.1 Panakukang Makasar TTC Telkomsel 20 Manado Jl. Tololiu Supit No.5 - Manado Gd. UPNR Telkom 21 Ambon Simpang Kayu Tiga - Ambon STO Telkom (2nd Floor) 22 Jayapura Jl. Ahmad Yani No.4 - Jayapura Komp. Telkom Timika 23 Timika Jl. Belibis No.5 - Timika 10 Bandung

Kapasitas 2008 2009 20

57

11

15

27

34

35

44

38

42

15

21

16

18

11

17

24

27

10

15

15

20

12

12

13

13

11

11

Hal - 30

Dokumen Pendukung A

1.3. Daftar lokasi STP Daftar lokasi STP yang dijadikan titik interkoneksi signaling oleh Telkomsel adalah sebagai berikut : Tabel A.2 No Lokasi 1 2 3 4 5 6

Daftar lokasi STP STP Name

Area Coverage

Alamat Gedung SBB TELKOM Tembung (4th Floor) Medan STP Medan-1 Jl. Letda Sujono No. 252, Tembung. Medan - 20225 Sumatera STO Talang Kelapa. Gedung SBB TELKOM Palembang Palembang STP Palembang-1 Jl. Kolonel Haji Burlian Km. 7. Talang Kelapa - Palembang. Kandatel Jak-Pus STO TELKOM Gambir(3rd Floor) STP Gambir-1 Jakarta Jl. Merdeka Selatan Jakarta. Jakarta - 10110 Jawa, Bali & Nusra STO Kebalen Surabaya STP Surabaya-1 JL. Kebalen Timur No.2. Surabaya - Jawa Timur Gd. TTC Banjarmasin (Surya Bld) Banjarmasin STP Bajarmasin-1 Kalimantan, Jl. Ahmad yani km 5,7 (samping Samsat). Banjarmasin - 70111 Sulawesi & Irian Gd. TTC Makassar Makassar STP Makassar-1 Jaya/Papua Jl. Pengayoman no 1. Makassar - 90222

Gambar

Gambar A.1 Konfigurasi STP Telkomsel - XXXX

Hal - 31

Dokumen Pendukung A

1.4. Informasi Penomoran Telkomsel a. Sistem Penomoran MSC Telkomsel NO. 1

AREA PELAYANAN

MSISDN

POC

MSC

0811 60 0XXX 0811 60 2XXX s/d 0811 60 9XXX 0811 61 XXXX 0811 63 XXXX s/d 0811 65 XXXX

Medan Medan Medan Medan


0812 60 XXXXX 0812 63 XXXXX s/d 0812 65 XXXXX

Medan Medan

Medan Medan

0813 61 XXXXXX 0813 62 0XXXXX s/d 0813 62 4XXXXX 0813 70 XXXXXX 0813 75 XXXXXX s/d 0813 76 XXXXXX 0813 96 XXXXXX 0813 97 5XXXXX s/d 0813 97 9XXXXX

Medan Medan Medan Medan Medan Medan

Medan Medan Medan Medan Medan Medan

0852 61 XXXXXX 0852 62 XXXXXX 0852 70 XXXXXX 0852 75 XXXXX s/d 0852 76 XXXXXX



AREA MEDAN :

Medan Area, Lubuk Pakam, Tanjung Mulia, Tuntungan, Tj. Morawa, Binjai, Belawan, Cinta Damai, Sukarame, P. Brayan, Padang Bulang

Tanjung Balai, Kisaran

0811 62 8XXX s/d 0811 62 9XXX

Tj. Balai Asahan

Medan

0812 62 8XXXX s/d 0812 62 9XXXX

Tj. Balai Asahan

Medan

0813 62 6XXXXX s/d 0813 62 7XXXXX 0811 62 7XXX

Tj. Balai Asahan P. Brandan

Medan Medan

0812 62 75XXX s/d 0812 62 79XXX 0811 62 6XXX

Pangkalan Brandan Sibolga

Medan Medan

P. Brandan, Pangkalan Susu

Porsea, Laguboti, Siborong, Tarutung, Sibolga, Sipobolon

Tebing Tinggi, Parapat, Pematang Siantar

0812 62 6XXXX

Sibolga

Medan

0813 62 5XXXXX 0811 60 1XXX 0811 62 0XXX s/d 0811 62 1XXX

Sibolga Pematang Siantar

Medan Medan

0812 62 0XXXX s/d 0812 62 1XXXX

Pematang Siantar

Medan

0813 62 8XXXXX s/d 0813 62 9XXXXX 0811 62 2XXX s/d 0811 62 3XXX

Pematang Siantar Rantau Prapat

Medan Medan

0812 62 2XXXX s/d 0812 62 3XXXX 0811 62 4XXX

Rantau Prapat Brastagi

Medan Medan

0812 62 70XXX s/d 0812 62 74XXX 0811 62 5XXX

Brastagi Padang Sidempuan

Medan Medan

0812 62 4XXXX s/d 0812 62 5XXXX 0811 67 XXXX

Padang Sidempuan Lhokseumawe

Medan Medan

Rantau Prapat Area Brastagi, Kabanjahe Padang Sidempuan Lhokseumawe 2

AREA BANDA ACEH :

Banda Aceh

3

Banda Aceh

Banda Aceh

Banda Aceh

Banda Aceh

0813 60 XXXXXX 0813 77 0XXXXX s/d 0813 77 4XXXXX

Banda Aceh Banda Aceh

Banda Aceh Banda Aceh

0852 60 XXXXXX

Banda Aceh

Banda Aceh

0811 66 XXXX

Padang

Padang

0812 66 0XXXX s/d 0812 66 8XXXX 0812 67 XXXXX

Padang Padang

Padang Padang

0813 63 XXXXXX 0813 74 XXXXXX

Padang Padang

Padang Padang

0852 63 0XXXXX s/d 0852 63 9XXXXX

Padang

Padang

0812 66 9XXXX

Bukit Tinggi

Padang

0811 69 1XXX s/d 0811 69 9XXX 0811 70 0XXX s/d 0811 70 5XXX 0811 77 XXXX

Batam Batam Batam

Batam Batam Batam

0812 61 XXXXX 0812 70 XXXXX 0812 77 XXXXX

Batam Batam Batam

Batam Batam Batam

0813 64 XXXXXX 0813 72 XXXXXX 0813 97 0XXXXX s/d 0813 97 4XXXXX

Batam Batam Batam

Batam Batam Batam


Batam Batam

Batam Batam

AREA PADANG :

Padang, Ula Karang, Bandar Buat, Pariaman, Teluk Bayur

Bukit Tinggi 4

0811 68 XXXX 0812 69 XXXXX

AREA BATAM :

Bukit Dangas, Nagoya, Batu Tujuh, Bk. Cermin,Tanjung Uban, Nongsa, Bukit Tumiang, Kabil, Batu Ampar, Nagoya, Tanjung Balaikarimun, Lagoi, Kijang

Hal - 32

Dokumen Pendukung A

5

AREA PEKANBARU :

Pekanbaru, Rumbai, Pangk. Kerinci, Arengka, Perawang

Duri, Dumai

6

0811 69 0XXX 0811 70 7XXX s/d 0811 70 9XXX 0811 75 1XXX s/d 0811 75 9XXX 0811 76 XXXX

Pakanbaru Pakanbaru Pakanbaru Pakanbaru

Pakanbaru Pakanbaru Pakanbaru Pakanbaru

0812 68 XXXXX 0812 75 1XXXX s/d 0811 75 8XXXX 0812 76 XXXXX

Pekanbaru Pekanbaru Pekanbaru


0813 65 2XXXXX s/d 0813 65 9XXXXX 0813 71 XXXXXX 0813 78 XXXXXX






0811 70 6XXX 0811 75 0XXX

Dumai Dumai

Pakanbaru Pakanbaru

0812 75 0XXXX 0812 75 9XXXX

Dumai Dumai

Pakanbaru Pakanbaru

0813 65 0XXXXX s/d 0813 65 1XXXXX

Dumai

Pakanbaru

0852 65 0XXXXX s/d 0852 65 1XXXXX

Dumai

Pakanbaru

0811 71 0XXX s/d 0811 71 5XXX 0811 71 9XXX 0811 78 04XX s/d 0811 78 05XX 0811 78 08XX s/d 0811 78 09XX 0811 78 1XXX s/d 0811 78 9XXX

Palembang Palembang Palembang Palembang Palembang

Palembang Palembang Palembang Palembang Palembang

0812 71 0XXXX s/d 0812 71 5XXXX 0812 73 XXXXX 0812 78 XXXXX

Palembang Palembang Palembang


0813 67 XXXXXX 0813 68 2XXXXX s/d 0813 68 4XXXXX 0813 73 XXXXXX 0813 77 5XXXXX s/d 0813 77 9XXXXX

Palembang Palembang Palembang Palembang

Palembang Palembang Palembang Palembang

0852 67 XXXXXX 0852 68 XXXXXX 0811 71 6XXX

Palembang Palembang Baturaja


0812 71 6XXXX 0811 71 7XXX

Baturaja Pangkal Pinang

Palembang Palembang

AREA PALEMBANG :

Palembang, Kenten Ujung, Seberang Ulu, Sei Buah, Talang Kalapa, Bukit Sigunantang, Prabumulih

Baturaja

Pangkal Pinang, S. Liat, Tanjung Pandan, Mentok, Belinyu.

0812 71 7XXXX

Pangkal Pinang

Palembang

0813 68 0XXXXX s/d 0813 68 1XXXXX 0811 71 8XXX

Pangkal Pinang Lubuk Linggau

Palembang Palembang

0812 71 8XXXX 0811 78 00XX s/d 0811 78 03XX 0811 78 06XX s/d 0811 78 07XX

Lubuk Linggau Muara Enim Muara Enim


0812 71 9XXXX 0811 73 XXXX

Muara Enim Bengkulu

Palembang Palembang

0813 68 5XXXXX s/d 0813 68 9XXXXX

Bengkulu

Palembang

Lubuk Linggau

Tj. Enim, Muara Enim,Lahat

Bengkulu, Curup. 7 Jambi, Muara Bulian, Muara Bungo, Kuala Tungkal,WKS Tebing Tinggi

8

0811 74 XXXX

Jambi

Jambi

0812 74 XXXXX

Jambi

Jambi

0813 66 XXXXXX

Jambi

Jambi

0852 66 XXXXXX

Jambi

Jambi

0811 72 0XXX s/d 0811 72 6XXX 0811 72 8XXX s/d 0811 72 9XXX 0811 79 XXXX

Bandar Lampung Bandar Lampung Bandar Lampung

Bandar Lampung Bandar Lampung Bandar Lampung

0812 72 0XXXX s/d 0812 72 8XXXX 0812 79 0XXXX s/d 0812 79 7XXXX

Bandar Lampung Bandar Lampung





0852 69 XXXXXX 0811 72 7XXX

Bandar Lampung Kota Bumi


0812 72 9XXXX 0812 79 8XXXX s/d 0812 79 9XXXX

Kota Bumi Kota Bumi


AREA BANDAR LAMPUNG

Lampung, Gn. Balau, Kedaton, Teluk Betung, Natar, Metro

Bandar Jaya, Kotabumi

Hal - 33

Dokumen Pendukung A

9

AREA JAKARTA :

DKI, Tangerang, Balaraja, Bekasi, Cikarang, Cibinong

Bogor, Pasir Sumbul, Ciawi, Cisarua, Cibadak, Sukabumi

Serang, Cikande, Anyer, Cilegon, Gn. Pinang, Ciruas, Carita, Kep.Seribu

Karawang, Cikampek

0811 10 XXXX 0811 13 XXXX s/d 0811 19 XXXX 0811 8X XXXX 0811 9X XXXX

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

0812 10 XXXXX 0812 13 XXXXX 0812 18 XXXXX s/d 0812 19 XXXXX 0812 8X XXXXX 0812 9X XXXXX

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

0813 10 XXXXXX 0813 11 0XXXXX s/d 0813 11 6XXXXX 0813 14 XXXXXX s/d 0813 19 XXXXXX 0813 8X XXXXXX 0813 98 XXXXXX 0813 99 XXXXXX

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

0852 10 XXXXXX s/d 0852 11XXXXXX 0852 13 XXXXXX s/d 0852 19 XXXXXX 0852 8X XXXXXX

Jakarta Jakarta Jakarta

Jakarta Jakarta Jakarta

0811 11 XXXX

Bogor

Jakarta

0812 11 XXXXX

Bogor

Jakarta

0813 11 7XXXXX s/d 0813 11 9XXXXX

Bogor

Jakarta


Bogor Serang

Jakarta Jakarta

0812 12 0XXXX s/d 0812 12 7XXXX

Serang

Jakarta

0813 12 XXXXXX

Serang

Jakarta


Serang Karawang

Jakarta Jakarta

0812 12 8XXXX s/d 0812 12 9XXXX

Karawang

Jakarta

0813 13 XXXXXX

Karawang

Jakarta

0811 20 0XXX 0811 20 3XXX s/d 0811 20 6XXX 0811 20 8XXX s/d 0811 20 9XXX 0811 21 0XXX 0811 21 3XXX s/d 0811 21 9XXX 0811 22 XXXX s/d 0811 23 XXXX 0811 24 5XXX s/d 0811 24 9XXX

Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung

Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung

0812 14 XXXXX 0812 20 XXXXX s/d 0812 21 XXXXX 0812 22 2XXXX s/d 0812 22 6XXXX 0812 23 XXXXX s/d 0812 24 XXXXX

Bandung Bandung Bandung Bandung

Bandung Bandung Bandung Bandung

0813 20 XXXXXX s/d 0813 22 XXXXXX 0813 94 XXXXXX 0813 95 0XXXXX s/d 0813 95 4XXXXX

Bandung Bandung Bandung


0852 20 XXXXXX s/d 0852 22 XXXXXX

Bandung

Bandung

0811 20 7XXX

Cianjur

Bandung

0812 22 7XXXX 0811 20 1XXX s/d 0811 20 2XXX 0811 24 0XXX s/d 0811 24 4XXX

Cianjur Cirebon Cirebon


0812 22 0XXXX s/d 0812 22 1XXXX

Cirebon

Bandung

0813 24 XXXXX 0813 95 5XXXXX s/d 0813 95 9XXXXX

Cirebon Cirebon

Bandung Bandung

0852 24 XXXXXX 0811 21 1XXX s/d 0811 21 2XXX

Cirebon Tasikmalaya

Bandung Bandung

0812 22 8XXXX s/d 0812 22 9XXXX

Tasikmalaya

Bandung

0813 23 XXXXXX

Tasikmalaya

Bandung

0852 23 XXXXXX

Tasikmalaya

Bandung

10 AREA BANDUNG

Bandung Area , Ciater, Subang, Lembang, Padalarang, Sumedang, Ranca Ekek, Cimahi,Majalaya, Pangalengan, Banjaran, Soreang, Purwakarta, Pleret, Cikalong Wetan.

Cianjur, Ciranjang, Cipatat, Cipanas

Cirebon, Kadipaten, Jatiwangi, Bukit Salam, Arjawinangun, Jatibarang, Haurgelis, Losarang, Balongan, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Garut, Ciamis, Banjar

Tasikmalaya

Hal - 34

Dokumen Pendukung A

11 AREA SEMARANG :

Semarang, Johar, Simpang Lima, Majapahit,Tugu, Gombel, Mangkang, Demak, Kudus, Ungaran, Salatiga, Weleri, Kendal

Solo Gladag, Kerten, Baru,Kartosuro,Klaten, Delanggu, Boyolali, Sragen, Tawamangu

Yogyakarta, Kota Baru, Pugeran, Bantul,Kalasan, Kentungan, Sleman, Magelang

Purwokerto, Cilacap, Tegal, Pekalongan,Tanjung, Brebes, Kebumen, Purbalingga, Pemalang

0811 27 XXXX 0811 28 0XXX 0811 28 8XXX s/d 0811 28 9XXX 0811 29 0XXX 0811 29 6XXX s/d 0811 29 9XXX

Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang


0812 25 0XXXX s/d 0812 25 7XXXX 0812 28 XXXXX 0812 29 0XXXX s/d 0812 29 3XXXX

Semarang Semarang Semarang


0813 25 XXXXXX 0813 26 0XXXXX s/d 0813 26 7XXXXX 0813 90 XXXXXX




Semarang Semarang

Semarang Semarang

0811 26 3XXX s/d 0811 26 5XXX 0811 28 4XXX s/d 0811 28 5XXX 0811 29 4XXX s/d 0811 29 5XXX

Solo Solo Solo


0812 15 0XXXX s/d 0812 15 4XXXX 0812 25 8XXXX s/d 0812 25 9XXXX 0812 26 0XXXX s/d 0812 26 5XXXX 0812 26 8XXXX 0812 29 7XXXX s/d 0812 29 8XXXX

Solo Solo Solo Solo Solo



Solo Solo

Semarang Semarang

0852 93 XXXXXX 0852 29 XXXXXX 0811 25 XXXX 0811 26 6XXX s/d 0811 26 9XXX 0811 28 2XXX s/d 0811 28 3XXX 0811 28 6XXX 0811 29 2XXX s/d 0811 29 3XXX

Solo Solo Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta

Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang

0812 15 5XXXX s/d 0812 15 9XXXX 0812 26 9XXXX 0812 27 XXXXX 0812 29 4XXXX s/d 0812 29 6XXXX

Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta

Semarang Semarang Semarang Semarang


Yogyakarta Yogyakarta

Semarang Semarang

0852 92 XXXXXX 0852 28 XXXXXX 0811 29 1XXX 0811 28 1XXX 0811 28 7XXX 0811 26 0XXX s/d 0811 26 2XXX

Yogyakarta Yogyakarta Purwokerto Purwokerto Purwokerto Purwokerto

Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang

0812 26 6XXXX s/d 0812 26 7XXXX 0812 29 9XXXX

Purwokerto Purwokerto

Semarang Semarang


Purwokerto Purwokerto

Semarang Semarang

0852 27 XXXXXX 0813 26 8XXXXX s/d 0813 26 9XXXXX 0813 91 7XXXXX s/d 0813 91 9XXXXX

Purwokerto Pekalongan Pekalongan


0852 26 5XXXXX s/d 0852 26 7XXXXX 0852 26 8XXXXX s/d 0852 26 9XXXXX

Pekalongan Pekalongan

Semarang Semarang

0811 30 0XXX 0811 30 4XXX s/d 0811 30 9XXX 0811 31 0XXX s/d 0811 31 2XXX 0811 31 4XXX s/d 0811 31 9XXX 0811 32 XXXX 0811 33 0XXX 0811 33 2XXX s/d 0811 33 9XXX 0811 34 XXXX 0811 37 XXXX

Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya

Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya

0812 16 XXXXX s/d 0812 17 XXXXX 0812 30 XXXXX s/d 0812 32 XXXXX 0812 35 XXXXX

Surabaya Surabaya Surabaya

Surabaya Surabaya Surabaya

0813 30 XXXXXX s/d 0813 32 XXXXXX 0813 57 XXXXXX

Surabaya Surabaya

Surabaya Surabaya

0852 30 XXXXXX s/d 0852 32 XXXXXX 0852 57 XXXXXX 0811 30 1XXX 0811 35 XXXX

Surabaya Surabaya Jember Jember

Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya


Jember Jember

Surabaya Surabaya


Jember Jember

Surabaya Surabaya


Jember Jember

Surabaya Surabaya

Pekalongan

12 AREA SURABAYA :

Surabaya Area, Mojokerto, Jombang, Gresik,Bangkalan, Sidoarjo, Gembol, Pandaan, Mojoagung, Tuban

Jember, Kraksaan, Besuki, Situbondo, Asem -

Hal - 35

Dokumen Pendukung A

Madiun, Kertosono, Nganjuk, Caruban, Kediri,Widodaren, Ngawi, Maospati

Malang, Lawang, Singosari, Batu, Pasuruan,Probolinggo

0811 30 2XXX 0811 33 1XXX

Madiun Madiun

Surabaya Surabaya


Madiun Madiun

Surabaya Surabaya


Madiun Madiun

Surabaya Surabaya

0852 33 5XXXXX s/d 0852 33 9XXXXX 0852 35 XXXXXX 0811 30 3XXX 0811 31 3XXX 0811 36 XXXX

Madiun Madiun Malang Malang Malang

Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya

0812 33 XXXXX 0812 52 XXXXX

Malang Malang

Surabaya Surabaya


Malang Malang

Surabaya Surabaya

0852 33 0XXXXX s/d 0852 33 4XXXXX 0852 34 XXXXXX

Malang Malang

Surabaya Surabaya

0811 38 0XXX 0811 38 5XXX s/d 0811 38 9XXX 0811 39 2XXX s/d 0811 39 9XXX

Denpasar Denpasar Denpasar


0812 36 XXXXX 0812 38 0XXXX s/d 0812 38 1XXXX 0812 38 22XXX s/d 0812 38 29XXX 0812 38 3XXXX s/d 0812 38 9XXXX 0812 39 XXXXX 0812 46 XXXXX

Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar

Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar

0813 37 XXXXXX 0813 38 XXXXXX 0813 53 0XXXXX s/d 0813 53 3XXXXX



0852 37 XXXXX s/d 0852 38 XXXXXX 0811 39 0XXX s/d 0811 39 1XXX

Denpasar Mataram

Denpasar Denpasar

13 AREA DENPASAR :

Kaliasem, Sanur, Seminyak, Jimbaran,NusaDua,Gianyar, Ubud, Tabanan, Panulisan, Singaraja, Kuta

Mataram, Gerung.

Kupang

Sumbawa

0812 37 0XXXX s/d 0812 37 8XXXX

Mataram

Denpasar


Mataram Mataram

Denpasar Denpasar

0852 39 5XXXXX s/d 0852 39 9XXXXX 0852 53 5XXXXX s/d 0852 53 9XXXXX 0811 38 1XXX s/d 0811 38 4XXX

Mataram Mataram Kupang


0812 37 9XXXX

Kupang

Denpasar


Kupang Kupang

Denpasar Denpasar


Kupang Kupang Sumbawa


0811 50 XXXX s/d 0811 51 XXXX

Banjarmasin

Banjarmasin

0812 50 0XXXX s/d 0812 50 7XXXX 0812 51 0XXXX s/d 0812 51 3XXXX 0812 51 7XXXX s/d 0812 51 9XXXX

Banjarmasin Banjarmasin Banjarmasin


0813 48 XXXXXX 0813 49 3XXXXX s/d 0813 49 9XXXXX 0813 51 XXXXXX




Banjarmasin Banjarmasin


14 AREA BANJARMASIN :

Banjarmasin

Palangkaraya

0811 52 XXXX

Palangkaraya

Banjarmasin


Palangkaraya Palangkaraya








Hal - 36

Dokumen Pendukung A

15 AREA BALIKPAPAN :

Balikpapan

Samarinda

0811 53 XXXX s/d 0811 54 XXXX 0811 59 XXXX

Balikpapan Balikpapan


0812 53 XXXXX s/d 0812 54 XXXXX 0812 58 XXXXX




Balikpapan Balikpapan Balikpapan

Balikpapan Balikpapan Balikpapan

0852 46 0XXXXX s/d 0852 46 6XXXXX 0852 47 XXXXXX 0811 55 XXXX 0811 58 XXXX

Balikpapan Balikpapan Samarinda Samarinda

Balikpapan Balikpapan Balikpapan Balikpapan

0812 55 XXXXX

Samarinda

Balikpapan

0813 46 7XXXXX s/d 0813 46 9XXXXX

Samarinda

Balikpapan


Samarinda Samarinda


16 AREA PONTINAK :

Pontianak

0811 56 XXXX s/d 0811 57 XXXX

Pontianak

Pontianak

0812 56 XXXXX s/d 0812 57 XXXXX

Pontianak

Pontianak


Pontianak Pontianak

Pontianak Pontianak


Pontianak Pontianak

Pontianak Pontianak

0811 41 XXXX 0811 44 XXXX 0811 46 XXXX

Ujung Pandang Ujung Pandang Ujung Pandang

Ujung Pandang Ujung Pandang Ujung Pandang

0812 41 XXXXX s/d 0812 42 XXXXX

Ujung Pandang

Ujung Pandang

0813 42 XXXXX 0813 43 5XXXXX s/d 0813 43 9XXXXX 0813 54 6XXXXX s/d 0813 54 9XXXXX 0813 55 XXXXXX

Ujung Pandang Ujung Pandang Ujung Pandang Ujung Pandang

Ujung Pandang Ujung Pandang Ujung Pandang Ujung Pandang


Ujung Pandang Ujung Pandang


0811 42 0XXX s/d 0811 42 1XXX 0811 42 4XXX s/d 0811 42 9XXX

Pare-Pare Pare-Pare


0811 42 2XXX 0811 42 3XXX 0811 40 XXXX

Rantepao Soroako Kendari

Ujung Pandang Ujung Pandang Ujung pandang Ujung pandang

17 AREA UJUNG PANDANG

Ujung Pandang

Pare- Pare Rantepao Soroako Kendari

Palu

0812 45 5XXXX s/d 0812 45 9XXXX

Kendari

0813 41 5XXXXX s/d 0813 41 9XXXXX

Kendari

Ujung pandang

0852 41 5XXXXX s/d 0852 41 9XXXXX 0811 45 XXXX

Kendari Palu


0812 45 0XXXX s/d 0812 45 4XXXX

Palu

Ujung Pandang


Palu Palu


0852 41 0XXXXX s/d 0852 41 4XXXXX

Palu

Ujung Pandang

0811 43 XXXX

Manado

Manado

18 AREA MANADO :

Manado

0812 43 XXXXX s/d 0812 44 XXXXX

Manado

Manado


Manado Manado

Manado Manado

0852 40 XXXXXX 0852 56 XXXXXX 0812 47 XXXXX

Manado Manado Ternate

Manado Manado Manado

0813 40 9XXXXX

Ternate

Manado

0811 47 XXXX

Ambon

Ambon


Ambon Ambon

Ambon Ambon

0852 43 0XXXXX s/d 0852 43 6XXXXX

Ambon

Ambon

Ternate AREA MALUKU : 19 Ambon

Hal - 37

Dokumen Pendukung A

20 AREA JAYAPURA :

Jayapura

0811 48 0XXX s/d 0811 48 4XXX 0811 48 8XXX s/d 0811 48 9XXX

Jayapura Jayapura

Jayapura Jayapura


Jayapura Jayapura

Jayapura Jayapura

0813 44 XXXXXX

Jayapura

Jayapura


Jayapura Jayapura Sorong

Jayapura Jayapura Jayapura

0812 48 35XXX s/d 0812 48 39XXX 0811 48 7XXX

Sorong Biak

Jayapura Jayapura

0812 48 25XXX s/d 0812 48 29XXX 0812 48 30XXX s/d 0812 48 34XXX 0812 48 20XXX s/d 0812 48 24XXX

Biak Manokwari Merauke

Jayapura Jayapura Jayapura

Sorong Biak Manokwari Merauke 21 AREA TIMIKA :

Timika

0811 49 XXXX

Timika

Timika

0812 40 XXXXX

Timika

Timika

0813 54 0XXXXX s/d 0813 54 1XXXXX

Timika

Timika


Timika Timika

Timika Timika

Hal - 38

Dokumen Pendukung A

b.

Tabel Identifikasi Internasional Roamers Number dan Dummy Number Telkomsel NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LOKASI GMSC GATEWAY BANDUNG GATEWAY BANJARMASIN GATEWAY GAMBIR GATEWAY MAKASSAR GATEWAY MEDAN GATEWAY MEDAN 2 GATEWAY PEKANBARU GATEWAY SEMARANG GATEWAY SURABAYA GATEWAY SURABAYA-2 GATEWAY TB SIMATUPANG GATEWAY PALEMBANG-1 GATEWAY SOLO-1 GATEWAY DENPASAR-1

NAMA MSC GBDG GBJM GGBR GMKS GMDN GMDN2 GPKB GSMR GSBY GSBY2 GTBS GPLG1 GSLO1 GDPS1

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

LOKASI GMSC MSC AMBON MSC BALIKPAPAN MSC BALIKPAPAN 2 MSC BALIKPAPAN-3 MSC BALIKPAPAN-4 MSC BANDA ACEH MSC BANDAR LAMPUNG MSC BANDAR LAMPUNG-2 MSC BANDUNG MSC BANDUNG 2 MSC BANDUNG 3 MSC BANDUNG 4 MSC BANDUNG 5 MSC BANDUNG 6 MSC BANJARMASIN MSC BANJARMASIN 2 MSC BANJARMASIN 3 MSC BANJARMASIN-4 MSC BATAM MSC BATAM 2 MSC DENPASAR MSC DENPASAR 2 MSC DENPASAR 3 MSC DENPASAR 4 MSC GAMBIR 1A MSC GAMBIR 1B MSC GAMBIR 1C MSC JAMBI MSC JAYAPURA MSC MAKASAR MSC MAKASAR 2 MSC MAKASAR 3 MSC MAKASAR 4 MSC MALANG 1 MSC MANADO 2 MSC MANADO 3 MSC MEDAN MSC MEDAN 2 MSC MEDAN 3 MSC MEDAN 4 MSC MEDAN 5 MSC MEDAN 6

NAMA MSC MSCAMB MSCBPP MSCBPP2 MSCBPP3 MSCBPP4 MSCBNA MSCBDL MSCBDL2 MSCBDG MSCBDG2 MSCBDG3 MSCBDG4 MSCBDG5 MSCBDG6 MSCBJM MSCBJM2 MSCBJM3 MSCBJM4 MSCBTM MSCBTM2 MSCDPS MSCDPS2 MSCDPS3 MSCDPS4 MSCGB1A MSCGB1B MSCGB1C MSCJAM MSCJPR MSCUPD MSCMKS2 MSCMKS3 MSCMKS4 MSC MLG1 MSCMDO2 MSCMDO3 MSCMDN MSCMDN2 MSCMDN3 MSCMDN4 MSCMDN5 MSCMDN6

MSRN -

DUMMY NUMBER 62 811 053 670 62 811 053 810 62 811 053 080 62 811 053 150 62 811 053 020 62 811 053 890 62 811 053 210 62 811 053 070 62 811 053 040 62 811 053 430 62 811 053 660 62 811 053 460 62 811 053 680 62 811 053 800

MSRN DUMMY NUMBER 628110190 s/d 628110197 62 811 050 190 628110110 s/d 628110117 62 811 050 110 628110710 s/d 628110717 62 811 050 710 628120410 s/d 628120417 62 811 060 410 628120460 s/d 628120467 62 811 060 460 628110160 s/d 628110167 62 811 050 160 628110050 s/d 628110057 62 811 050 050 628120350 s/d 628120357 62 811 060 350 628110060 s/d 628110067 62 811 050 060 628110300 s/d 628110307 62 811 050 300 628110440 s/d 628110447 62 811 050 440 628110670 s/d 628110677 62 811 050 670 628110870 s/d 628110877 62 811 050 870 628120320 s/d 628120327 62 811 060 320 628110120 s/d 628110127 62 811 050 120 628110380 s/d 628110387 62 811 050 380 628110810 s/d 628110817 62 811 050 810 628120400 s/d 628120407 62 811 060 400 628110010 s/d 628110017 62 811 050 010 628110400 s/d 628110407 62 811 050 400 628110090 s/d 628110097 62 811 050 090 628110480 s/d 628110487 62 811 050 480 628110800 s/d 628110807 62 811 050 800 628120250 s/d 628120257 62 811 060 250 628110080 s/d 628110087 62 811 050 080 628110220 s/d 628110227 62 811 050 220 628110280 s/d 628110287 62 811 050 280 628110360 s/d 628110367 62 811 050 360 628110200 s/d 628110207 62 811 050 200 628110100 s/d 628110107 62 811 050 100 628110700 s/d 628110707 62 811 050 700 628110150 s/d 628110157 62 811 050 150 628120240 s/d 628120247 62 811 060 240 628110610 s/d 628110617 62 811 050 610 628110570 s/d 628110577 62 811 050 570 628120200 s/d 628120207 62 811 060 200 628110020 s/d 628110027 62 811 050 020 628110240 s/d 628110247 62 811 050 240 628110420 s/d 628110427 62 811 050 420 628110640 s/d 628110647 62 811 050 640 628110890 s/d 628110897 62 811 050 890 628120260 s/d 628120267 62 811 060 260

Hal - 39

Dokumen Pendukung A

NO 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

2.

LOKASI GMSC MSC MEDAN 7 MSC MEDAN 8 MSC MERUYA 1 MSC MERUYA 2 MSC MERUYA 3 MSC PADANG MSC PADANG 2 MSC PALEMBANG MSC PALEMBANG 2 MSC PALEMBANG-3 MSC PEKANBARU MSC PEKANBARU 2 MSC PEKANBARU 3 MSC PEKANBARU-4 MSC PONTIANAK MSC PONTIANAK 2 MSC PONTIANAK-4 MSC SEMANGGI 1A MSC SEMANGGI 1B MSC SEMANGGI 1C MSC SEMARANG MSC SEMARANG 2 MSC SEMARANG 3 MSC SEMARANG 4 MSC SEMARANG 5 MSC SOLO 1 MSC SOLO 2 MSC SOLO 3 MSC SURABAYA MSC SURABAYA 2 MSC SURABAYA 3 MSC SURABAYA 4 MSC SURABAYA 5 MSC SURABAYA 6 MSC SURABAYA-7 MSC TB SIMATUPANG 1 MSC TB SIMATUPANG 2 MSC TB SIMATUPANG 3 MSC TB SIMATUPANG 4 MSC TIMIKA 2 MSC BUARAN 1 MSC BUARAN 2

NAMA MSC MSCMDN7 MSCMDN8 MSCMRY1 MSCMRY2 MSCMRY3 MSCPDG MSCPDG2 MSCPLG MSCPLG2 MSCPLG3 MSCPKB MSCPKB2 MSCPKB3 MSCPKB4 MSCPTK MSCPTK 2 MSCPTK4 MSCSEM1 MSCSEM1B MSCSEM1C MSCSMR MSCSMR2 MSCSMR3 MSCSMR4 MSCSMR5 MSCSLO1 MSCSLO2 MSCSLO3 MSCSBY MSCSBY2 MSCSBY3 MSCSBY4 MSCSBY5 MSCSBY6 MSCSBY7 MSCTBS1 MSCTBS2 MSCTBS3 MSCTBS4 MSCTMK2 MSCBRN1 MSCBRN2

MSRN DUMMY NUMBER 628120360 s/d 628120367 62 811 060 360 628120370 s/d 628120377 62 811 060 370 628110370 s/d 628110377 62 811 050 370 628110410 s/d 628110417 62 811 050 410 628110470 s/d 628110477 62 811 050 470 628110170 s/d 628110177 62 811 050 170 628120210 s/d 628120217 62 811 060 210 628110030 s/d 628110037 62 811 050 030 628110460 s/d 628110467 62 811 050 460 628120380 s/d 628120387 62 811 060 380 628110180 s/d 628110187 62 811 050 180 628110390 s/d 628110397 62 811 050 390 628110210 s/d 628110217 62 811 050 210 628110860 s/d 628110867 62 811 050 860 628110140 s/d 628110147 62 811 050 140 628110730 s/d 628110737 62 811 050 730 628120420 s/d 628120427 62 811 060 420 628110270 s/d 628110277 62 811 050 270 628110260 s/d 628110267 62 811 050 260 628110590 s/d 628110597 62 811 050 590 628110070 s/d 628110077 62 811 050 070 628110330 s/d 628110337 62 811 050 330 628110450 s/d 628110457 62 811 050 450 628110790 s/d 628110797 62 811 050 790 628120310 s/d 628120317 62 811 060 310 628110680 s/d 628110687 62 811 050 680 628110630 s/d 628110637 62 811 050 630 628120230 s/d 628120237 62 811 060 230 628110040 s/d 628110047 62 811 050 040 628110430 s/d 628110437 62 811 050 430 628110290 s/d 628110297 62 811 050 290 628110620 s/d 628110627 62 811 050 620 628120290 s/d 628120297 62 811 060 290 628120270 s/d 628120277 62 811 060 270 628120390 s/d 628120397 62 811 060 390 628110660 s/d 628110667 62 811 050 660 628110780 s/d 628110787 62 811 050 780 628110880 s/d 628110887 62 811 050 880 628120300 s/d 628120307 62 811 060 300 628110580 s/d 628110587 62 811 050 580 628120330 s/d 628120337 62 811 060 330 628120340 s/d 628120347 62 811 060 340

Digital Distribution Frame (DDF) DDF yang akan digunakan untuk menterminasikan saluran transmisi E-1 (2 Mbps), merupakan perangkat yang biasa digunakan oleh Telkomsel pada umumnya. Agar integrasinya tidak mengalami kendala di lapangan, maka jenis perangkat yang akan dipasang harus sesuai dengan jenis DDF yang dipasang di setiap POI. Telkomsel akan memberikan spesifikasi teknis DDF di setiap POI, setelah XXXX menyampaikan permintaan tertulis kepada Telkomsel.

3.

Optical Distribution Frame (ODF) ODF yang akan digunakan untuk menterminasikan saluran transmisi E-1 (2 Mbps), merupakan perangkat yang biasa digunakan oleh Telkomsel pada umumnya. Agar integrasinya tidak mengalami kendala di lapangan, maka jenis perangkat yang akan dipasang harus sesuai dengan jenis ODF yang dipasang di setiap POI. Telkomsel akan memberikan spesifikasi teknis ODF di setiap POI, setelah XXXX menyampaikan permintaan tertulis kepada Telkomsel.

Hal - 40

Dokumen Pendukung A

4.

Formula dan Metode Perhitungan Parameter Standar Kinerja NO.

PARAMETER

DEFINISI

FORMULA

METODE PENGUKURAN

Voice = (CCS ANSWER OUTGOING /CALL CARRIED OUTGOING) * 100

1

ASR Outgoing

Presentasi panggilan yang terjawab di B-Number

2

Occupancy

=( (TRAFFIC CARRIED OUTGOING + Perbandingan traffik carried dengan jumlah sirkit yang tersedia TRAFFIC CARRIED INCOMING) / JUMLAH SIRKIT AVAILABLE ) * 100

3

Lost Call

Presentasi panggilan yang gagal dilewatkan pada suatu trunk group

= CCU LOST CALL / (CALL CARRIED OUTGOING + CCU SUM OFL LOSS) * 100

Full Day

4

CCS Congestion

Presentasi panggilan yang direlease setelah menduduki trunk = (CCS CONGESTION / CALL CARRIED group karena trigger "congestion/all trunk busy" dari MSC yang OUTGOING ) * 100 berikutnya

Full Day

5

CCS CCS7 Call Failure

Presentasi panggilan yang direlease setelah menduduki trunk group karena mendapatkan message "call failure" dari MSC berikutnya

Full Day

= (CCS CCS7 CALL FAILURE / CALL CARRIED OUTGOING ) * 100

Full Day Average Weekly

Signalling 1

Signalling Load

Traffic Carried pada link signalling baik received dan transmit dalam suatu periode pengukuran, dengan satuan mErlang - Load_mErl_Tx_Busy Hour - Load_mErl_Rx_Busy Hour

2

Retransmitted Octet

=(transmittedMSUs*6+transmittedOctetsSIFSI O) /8/3600 =(receivedMSUs*6+receivedOctetsSIFSIO) /8/3600

Jumlah informasi signalling (fields+octet) yang terkirim berulang= slRetransmittedOctets ulang

Busy Hour Busy Hour Full Day

Messaging 1

SMS Success Delivery

Amount of SMSC which delivered successfully after sending.

= (DELIVERED MESSAGE / SUBMISSION MESSAGE ) * 100

Hal - 41

Full Day

Dokumen Pendukung A

Lampiran A2 : Aspek Bisnis 1.

2.

3.

Pembayaran Dimuka ; 1.1.

Jika XXXX meminta penambahan kapasitas dimuka (ACO) kepada Telkomsel dan besarnya penambahan kapasitas telah disetujui Telkomsel, maka XXXX harus memberikan Pembayaran Dimuka atas pemesanan kapasitas dimuka tersebut.

1.2.

Pemberian Pembayaran Dimuka tersebut dalam butir 1.1 diatas harus diserahkan oleh XXXX kepada Telkomsel selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permintaan penambahan kapasitas tersebut disetujui oleh Telkomsel.

1.3.

Keharusan pemberian Pembayaran Dimuka oleh XXXX kepada Telkomsel dilakukan karena mempertimbangkan faktor-faktor termasuk namun tidak terbatas pada lost opportunity, effort dan lain-lain.

1.4.

Besarnya Pembayaran Dimuka adalah 20% (dua puluh persen) dari total harga penambahan kapasitas.

1.5.

Pembayaran Dimuka berlaku sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai dengan jangka waktu pemenuhan yang disetujui oleh Telkomsel sebagaimana tersebut dalam butir 10.2 (d) Dokumen Pendukung A.

1.6.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam butir 1.5 diatas, pihak XXXX belum siap secara teknis untuk melaksanakan integrasi, hal mana tidak perlu dibuktikan tertulis melalui pernyataan tertulis maka Pembayaran Dimuka tersebut dianggap hangus dan menjadi hak Telkomsel, serta XXXX akan dimasukan kembali dalam sistem antrian.

Penghapusan Kapasitas yang rusak setelah dilakukan Pengujian Kapasitas; 2.1.

Penghapusan sebagaian kapasitas akibat kerusakan untuk masing-masing Link interkoneksi 2Mbit/s akan dikenakan denda sesuai besarnya kapasitas yang rusak tersebut.

2.2.

besarnya biaya yang dibebankan untuk setiap kapasitas Link interkoneksi yang rusak ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Sanksi yang berkaitan dengan keterlambatan penyampaian Pemberitahuan Pengujian; Jika pemberitahuan tentang keterlambatan pembatalan jadwal pengujian oleh XXXX, (menurut butir 9.3 (b) Dokumen Pendukung A) diberikan lebih dari 5 (lima) hari kerja sebelum jadwal tanggal pengujian, maka Telkomsel akan memasukan kembali XXXX kedalam sistem antrian.

4.

Penghapusan Kapasitas; 4.1

Jika (menurut butir 10.2 Dokumen Pendukung A) kapasitas dihapuskan dalam periode Y yang tidak akan melebihi dari 10 tahun, maka ada proporsi dari biaya interkoneksi relevan yang harus di bayarkan lagi kepada pihak

Hal - 42

Dokumen Pendukung A

yang meminta penghapusan. Jumlah yang harus dibayar lagi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : R = (0.466 x C) - (0.466 x C x Y) 10 dimana :

4.2

5.

R :

Jumlah yang harus dibayar lagi sebagai akibat penghapusan kapasitas

C :

Biaya interkoneksi yang telah disepakati oleh para pihak

Y :

Jumlah tahun antara tanggal kesiapan uji coba dan tanggal penghapusan pesanan (di bulatkan keatas untuk keseluruhan tahun berikutnya)

Pengembalian biaya pengapusan kapasitas yang telah dibayarkan dapat juga dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Biaya yang berkaitan dengan penundaan Penghapusan Kapasitas akibat tertundanya Penyelesaian Amandemen Manajemen Data; Jika (menurut pada butir 10.2 Dokumen Pendukung A), order suatu kapasitas disampaikan oleh pihak yang meminta dan dalam kaitannya dengan penghapusan keseluruhan rute trafik tanpa penyelesaian terlebih dulu melalui amandemen manajemen data yang berhubungan, maka pihak yang meminta harus membayar biaya suspensi sebesar 20% dari biaya interkoneksi.

6.

Perubahan Pengorderan XXXX harus mengajukan permintaan kepada Telkomsel untuk menggunakan layanan yang disediakan Telkomsel sesuai form permintaan layanan (Services Order Form) sebagai berikut :

Hal - 43

Dokumen Pendukung A

RINCIAN PEMESANAN (DI ISI OLEH XXXX) A – Rincian XXXX Tanggal Pemesanan : Dokumen XXXX : Alamat : Nama Kontak : Posisi Perusahaan : Telephone : Alamat tagihan (jika berbeda) Faksimile : E-mail : B - Layanan yang diminta (diinginkan)

C – Rincian Permintaan

D – Tanggal Pengantaran yang diinginkan E – Informasi tambahan : Catatan : Form pemesanan ini akan dilengkapi dan di tandatangani pihak XXXX Nama : ………………………… Tanda tangan ……………………………… Form 2. Services Order Form 7.

Berita Acara Penyaluran Trafik Berita Acara Penyaluran Trafik dibuat sebagai dasar pelaksanaan penyaluran trafik antara Telkomsel dengan XXXX. Berikut adalah contoh form Berita Acara Penyaluran Trafik : BERITA ACARA PENYALURAN TRAFIK DIRECT CONNECTION ANTARA TELKOMSEL DENGAN XXXX Pada hari ini, (Hari) tanggal (dd), bulan (mm), tahun (yyyy), bertempat di Jakarta, telah disepakati prinsip-prinsip penyaluran trafik Direct Connection antara Telkomsel dengan XXXX sebagai berikut : 1. Trafik yang disalurkan adalah dua arah yaitu dari Telkomsel menuju XXXX dan dari XXXX menuju Telkomsel melalui titik interkoneksi di ______ sebanyak ___ E1, dengan sistem penomoran sebagaimana terlampir dalam table routing yaitu panggilan yang diterminasi di ________ 2. Penyaluran Trafik jam__.__WIB.

ini

dilaksanakan

mulai

tanggal

________200_

3. Setelah penyaluran trafik akan dilaksanakan evaluasi oleh keduabelah pihak, baik mengenai okupansi trafik, tingkat keberhasilan panggil dan kualitas hubungan.

Hal - 44

Dokumen Pendukung A

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan penyaluran trafik Direct Connection antara Telkomsel dengan XXXX.

8.

PT. Telkomsel

PT. XXXX

(Nama) Jabatan

(Nama) Jabatan

Amandemen pengorderan; Biaya yang akan dibayarkan menurut paragraf 10.4. Dokumen Pendukung A adalah sejumlah 50% dari perbedaan antara biaya kapasitas interkoneksi sebelumnya dan sesudah perubahan.

9.

Pembatalan order. Apabila XXXX melakukan pembatalan order sesuai waktu yang telah ditentukan seperti tercantum pada butir 10.6 dokumen ini, maka biaya pembayaran dimuka yang telah diserahkan oleh XXXX dianggap hangus sepenuhnya menjadi hak Telkomsel dan biaya semua perangkat yang telah diinstall akan dibebankan kepada XXXX.

Hal - 45

Dokumen Pendukung A

Lampiran A3 : Amandemen Manajemen Data (AMD) 1.

Permintaan untuk AMD Untuk mengajukan permintaan Amandemen Manajemen Data (AMD), XXXX harus menyerahkan permintaan tertulis kepada Telkomsel. Telkomsel akan memberikan respon untuk menanggapi permintaan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerimaan.

2.

Proses implementasi Para pihak akan mengimplementasikan perubahan AMD tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak permintaan AMD disetujui.

3.

Perubahan pada AMD yang tidak dapat dibebani biaya Untuk perubahan–perubahan pada AMD yang tidak berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional dan perubahan tersebut bersifat membantu kegiatan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional ke dua belah pihak, maka perubahan tersebut tidak akan dibebani biaya.

4.

AMD sistem Penomoran Informasi perubahan atau penambahan sistem penomoran baru harus diberikan 1 (satu) bulan sebelumnya, informasi tersebut berisi hal-hal sebagai berikut: a. Pembukaan blok penomoran baru; b. Perubahan titik pembebanan suatu blok penomoran; c. Penambahan titik pembebanan suatu blok penomoran; d. Pemisahan blok penomoran eksisting; e. Ekspansi jumlah digit blok penomoran; f.

5.

Informasi dan penggunaan Dummy Number.

AMD routing pada Sentral Gerbang Perubahan data pada sentral Gerbang yang membawa dampak secara fisik terhadap jaringan Telkomsel harus dilakukan dengan pertimbangan optimalisasi jaringan. Perubahan yang dimaksud antara lain : (i)

Perubahan Link interkoneksi ;

(ii)

Penambahan Link interkoneksi ;

(iii)

Penambahan sistem Penomoran.

Hal - 46

Dokumen Pendukung A

6.

AMD pada pada “Charge Band” (zone dan time band) Perubahan pada Charge kesepakatan para pihak.

7.

Band

dapat

diimplementasikan

berdasarkan

AMD yang berkaitan dengan diskriminasi pembebanan, antara lain pada panggilan layanan khusus, direktori, darurat; Perubahan yang berkait dengan diskriminasi pembebanan untuk panggilan layanan khusus, direktori dan darurat dapat diajukan salah satu pihak dengan pertimbangan sebagai berikut:

8.

(i)

tambahan investasi baru;

(ii)

perubahan routing panggilan sehingga penggunaan elemen jaringan menjadi lebih besar;

(iii)

tambahan biaya operasi dan pemeliharaan.

AMD yang dapat dibebani biaya (secara individual) Perubahan konfigurasi jaringan dapat dikenakan biaya, antara lain :

9.

•

Perubahan AMD sebagai akibat adanya perubahan kode akses, kode area;

•

Route panggilan darurat ke center terdekat.

Penawaaran bagi AMD yang dapat dibebani biaya Untuk Penawaran bagi AMD yang dapat dibebani biaya akan diinformasikan dan dibahas lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak.

10. Pembebanan Biaya Perubahan pembebanan biaya yang terkait dengan besaran tarif jasa layanan interkoneksi sebagai akibat adanya perubahan titik interkoneksi, perubahan daerah layanan interkoneksi atau Point of Charging (POC) akan diinformasikan kepada para pihak yang terkait.

Hal - 47

Dokumen Pendukung A

Lampiran A4 : Tanggungjawab Atas Jenis Trafik Tanggung jawab atas jenis trafik pada jasa layanan interkoneksi yang terjadi di jaringan Telkomsel akan dijelaskan sebagai berikut: 1. Jenis Trafik Jenis trafik interkoneksi pada Jaringan bergerak seluler dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu : a. Layanan Terminasi dari Penyelenggara Jaringan; b. Layanan Terminasi dari Penyelenggara Jasa; c. Layanan Originasi dari Penyelenggara Jasa. 2. Layanan Interkoneksi dan tanggung jawabnya Jenis layanan interkoneksi pada jaringan bergerak, yaitu: 2.1. Layanan Terminasi dari Penyelenggara Jaringan i.

Terminasi Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan tetap (Local Terminating interconnected - OLO Fixed to Local mobile). Terminasi Panggilan Lokal dari Penyelenggara Fixed (F) POC-1 POC-2 B# TSEL

F POI

Jenis Panggilan

oleh

kepada

Jenis Tarif Interkoneksi

F to TSEL

TSEL

F

Local mobile term. POI - B#

Pembebanan

Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jaringan tetap (F). ii.

Terminasi Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan bergerak selular lainnya (Terminating interconnected - OLO mobile to Telkomsel). Terminasi Panggilan Lokal dari Penyelenggara Mobile (M) POC-1 POC-2 B# TSEL

M POI

Jenis Panggilan

oleh

Pembebanan kepada


M to TSEL

TSEL

M


Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jaringan bergerak selular lainnya (M).

Hal - 48

Dokumen Pendukung A

iii.

Terminasi Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan bergerak Satelit (Terminating interconnected - OLO satellite to Telkomsel). Terminasi Panggilan Lokal dari Penyelenggara Satelit POC-1 POC-2 B# TSEL

S POI

Jenis Panggilan

oleh

Pembebanan kepada


S to TSEL

TSEL

S


Tanggung jawab panggilan interkoneksi jaringan bergerak Satelit (S). iv.

berada pada penyelenggara

Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan tetap ( Terminating interconnected - OLO fixed to LD Telkomsel). Terminasi Panggilan Jarak Jauh (dari Penyelenggara Fixed) untuk 2 POC POC-1 POC-2 B# TSEL

TSEL

POI

F

F

Jenis Panggilan

oleh

Pembebanan kepada


F to TSEL

TSEL

F

LD mobile term. POI - B#

Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Fixed lebih dari 2 POC POC-1 POC-2 POC-3 B# TSEL

TSEL POI

F

F

Jenis Panggilan

oleh

Pembebanan kepada


F to TSEL

TSEL

F


Tanggung jawab panggilan interkoneksi jaringan tetap F. v.

F


Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan bergerak selular lainnya (Terminating interconnected - OLO mobile to LD Telkomsel).

Hal - 49

Dokumen Pendukung A

Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Mobile untuk 2 POC POC-1 POC-2 B# TSEL

TSEL

POI M

M

Jenis Panggilan

oleh

Pembebanan kepada


M to TSEL

TSEL

M


Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Mobile lebih dari 2 POC POC-1 POC-2 POC-3 B# TSEL

TSEL POI

M

M2 M

Jenis Panggilan

oleh

Pembebanan kepada


M to TSEL

TSEL

M


Tanggung jawab panggilan interkoneksi jaringan bergerak selular lainnya (M). vi.

M


Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan bergerak satelit (Terminating interconnected - OLO satellite to LD Telkomsel). Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Satelit POC-1 POC-2 B# TSEL

TSEL

POI S

S

Jenis Panggilan

oleh

Pembebanan kepada


S to TSEL

TSEL

S


Tanggung jawab panggilan interkoneksi jaringan bergerak Satelit (S).


Hal - 50

Dokumen Pendukung A

2.2. Layanan Terminasi dari Penyelenggara Jasa i.

Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa ke Telkomsel.

2.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa POC-1 A# F

POC-2

M

Jenis Panggilan P. Jasa to TSEL

TSEL

SLJJ

S

POI Pembebanan oleh kepada TSEL

P. Jasa

Jenis Tarif Interkoneksi Local mobile term. POI - B#

2.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa POC-1 A# F

POC-2

POI

M

SLJJ

S


POC-3

Pembebanan oleh kepada TSEL

P. Jasa

TSEL

Jenis Tarif Interkoneksi Local mobile term. POI - B#

Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLJJ. ii.

Layanan Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa ke Telkomsel

2.1 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa POC-1 A# F

POC-2

POC-3

M

SLJJ

S


TSEL POI


P. Jasa

Jenis Tarif Interkoneksi LD mobile term. POI - B#

Hal - 51

Dokumen Pendukung A

2.1 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa POC-1 A# F

POC-2

M

POC-3

POI

SLJJ

S



P. Jasa

TSEL

Jenis Tarif Interkoneksi LD mobile term. POI - B#

Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLJJ . iii.

Layanan Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa ke Telkomsel.

2.9 Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa POC-1 Pemilik Jasa :

POC-2

SLI

POI POI TSEL


TSEL

oleh

Pembebanan kepada


TSEL

P. Jasa

International mobile term.

B#

Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLI. 2.2. Layanan Originasi dari Penyelenggara Jasa i.

Layanan Originasi Lokal dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa

2.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa POC-1 A# TSEL

POC-2

F

SLJJ POI

M S

Jenis Panggilan

Pembebanan oleh kepada

P. Jasa to TSEL

TSEL

P. Jasa

Jenis Tarif Interkoneksi Local mobile orig. A# - POI

Hal - 52

Dokumen Pendukung A


POC-2

POC-3

TSEL F

SLJJ

M

POI

S

Jenis Panggilan


P. Jasa to TSEL

TSEL

P. Jasa

Jenis Tarif Interkoneksi Local mobile orig. A# - POI

Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLJJ. ii.

Layanan originasi Jarak Jauh dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa.


POC-2

TSEL

F POI

SLJJ

M S

Jenis Panggilan


Jenis Tarif Interkoneksi LD mobile orig. A# P. Jasa - POI

P. Jasa to TSEL

TSEL


POC-2

TSEL

POC-3

F POI

SLJJ

M S

Jenis Panggilan


Jenis Tarif Interkoneksi LD mobile orig. A# P. Jasa - POI

P. Jasa to TSEL

TSEL

Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLJJ .

Hal - 53

Dokumen Pendukung A

iii.

Layanan originasi internasional dari Telkomsel ke Penyelenggara jasa

2.9 Originasi Internasional ke Penyelenggara Jasa POC-1 Pemilik Jasa :

POC-2

SLI

POI

POI TSEL

TSEL A#


Pembebanan oleh

kepada


TSEL

P. Jasa

International mobile orig

Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLI.

Hal - 54

Dokumen Pendukung A

Lampiran A5 : Kerja Signal Transfer Point (STP Working) Signal Transfer Point (STP) digunakan untuk hal yang spesifik berkaitan dengan interkoneksi antar penyelenggara, dimana STP akan memungkinkan berbagai pesan CCS #7 yang berkaitan dengan rute trafik antara switch kedua penyelenggara dibawa melalui end-point dari kedua switch yang menterminasi rute trafik tanpa memerlukan “Dedicated Signalling Links” antara kedua “end-point” dari switch tersebut. Pesan CCS #7 tidak dilewatkan secara langsung antara kedua “end-point” switch tetapi disampaikan melalui Signal Intermediate yang disebut “Signal Transfer Point”. Lampiran ini menjelaskan ketersediaan STP Working, batasan-batasan dalam perencanaan dan perhitungan dimensioning yang diterapkan dan dokumentasi yang diperlukan jika STP working digunakan. 1.

Penyediaan Kerja STP; Arsitektur jaringan STP dari para pihak yang berinterkoneksi harus mampu mendukung berbagai jenis Call Scenario dari routing trafik yang disediakan untuk membawa, diantaranya adalah: • • • • • •

2.

Panggilan IP Network (IP Network Calls); NTS (Number Translation Services) data calls; Panggilan IP Network (IP Network Calls) dan NTS data calls; Panggilan IP Network (IP Network Calls) dan trafik voice NTS terbatas; NTS data calls dan trafik voice NTS terbatas; Trafik voice NTS terbatas.

Perencanaan dan Aturan Dimensi Kerja STP; 2.1.

Telkomsel akan mengalokasikan beberapa hal, antara lain : • STP unit Telkomsel terkait untuk digunakan ke semua Link STP; • Route trafik ke route STP; • Primary / Secondary STP dalam setiap route STP.

2.2.

Batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam penggunaan STP Working untuk mendukung route trafik menuju ke MSC Telkomsel, diantaranya adalah : • Minimum harus tersedia 2 Link signalling pada Link antara STP XXXX dan STP Telkomsel; • Ukuran maksimum route trafik 16 E-1 harus didukung oleh STP working dimana trafik yang disalurkan berupa data call atau gabungan antara data call dan voice call NTS terbatas; • Ukuran maksimum route trafik 8 E-1 harus didukung oleh STP working dimana trafik yang disalurkan berupa voice call NTS terbatas.

2.3.

Setiap Link signalling STP tidak boleh melebihi Threshold Signalling Link Loading 40%.

2.4.

Dalam perencanaan STP working, para pihak yang berinterkoneksi harus menyediakan informasi berikut: • Harapan Peak Loading Signalling Link (%) pada Jam sibuk; • Harapan rata-rata Loading Signalling Link (%) pada Jam sibuk;

Hal - 55

Dokumen Pendukung A • Pernyataan dari para pihak terhadap Threshold Signalling Link Loading 40%; • Route signalling secara detail dari para pihak yang akan diterapkan untuk mendukung penggunaan STP working pada suatu route trafik. 2.5.

Para pihak harus memonitor STP Signalling Link Loading untuk meyakinkan masih bekerja di bawah Threshold.

2.6.

Jika Volume Message Signalling melebihi Threshold, maka masing-masing pihak harus memanfaatkan seoptimal mungkin Network Management Control untuk menghilangkan permasalahan tersebut.

Hal - 56



DOKUMEN PENDUKUNG B: PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

Dokumen Pendukung B

DAFTAR ISI

1

Perekaman Informasi Tagihan .................................................................................. 3

2

Proses Kliring Interkoneksi ....................................................................................... 4

3

Pertukaran Informasi Tagihan................................................................................... 4

4

Penagihan (Billing).................................................................................................... 5

5

Pembayaran.............................................................................................................. 5

6

Perubahan pada File Tagihan Layanan Penyelenggara........................................... 6

Lampiran B1. Berita Acara Tagihan Interkoneksi ............................................................. 7 Lampiran B2. Berita Acara Settlement Tagihan Interkoneksi ........................................... 8 Lampiran B3. Berita Acara Rekonsiliasi Tagihan Interkoneksi ......................................... 9 Lampiran B4. Volume Compare Summary Level 2......................................................... 10 Lampiran B5. Volume Compare Detail Level 3............................................................... 11 Lampiran B6. Tagihan Interkoneksi ................................................................................ 12 Lampiran B7. Konfirmasi Penerimaan Dokumen Pajak.................................................. 13 Lampiran B8. Nota Perhitungan Keuangan (NPK) Interkoneksi ..................................... 14

Hal -

2

Dokumen Pendukung B

1.

PEREKAMAN INFORMASI TAGIHAN

1.1

Telkomsel dan XXXX harus merekam semua panggilan yang berhasil pada sentral gerbang untuk panggilan interkoneksi originating dan terminating. Data panggilan yang direkam pada Call Data Record (CDR) harus mencatat, antara lain : a. Nomor Pemanggil atau A_number b. Nomor yang dipanggil atau B_number c. Tanggal atau date d. Waktu awal terjadinya panggilan atau Start time e. Lama percakapan atau durasi f.

Identifikasi Lokasi POI

g. Identifikasi Trunk incoming dan Trunk Outgoing h. Untuk Sambungan Internasional diperlukan kelompok Negara asal atau Negara tujuan. Identifikasi nomor pemanggil harus menggunakan format 0ABC + nomor pelanggan (Kode akses + nomor pelanggan) atau format ABC + nomor pelanggan (Kode akses + nomor pelanggan). 1.2

Dari data CDR di atas, beberapa kriteria yang akan digunakan dalam proses perhitungan interkoneksi adalah : a. Panggilan interkoneksi yang dapat dibebani biaya adalah percakapan yang berhasil tersambung dengan durasi percakapan riil antar pelanggan sama dengan atau lebih dari 6 (enam) detik. Ketentuan untuk panggilan yang tidak tersambung (pada kasus nada dering yang tidak dijawab, nada sibuk, atau nada yang berarti nomor tujuan tidak dapat ditemukan) tidak dapat dibebani biaya. b. Durasi percakapan riil setiap panggilan interkoneksi dihitung dalam detik dan tanpa pembulatan. c. Beban biaya suatu layanan panggilan interkoneksi (voice) adalah jumlah durasi panggilan interkoneksi sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas dibagi kelipatan 60 (enam puluh) kemudian dikalikan tarif interkoneksi dari layanan tersebut sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung C. d. Apabila hasil perhitungan sebagaimana dimaksud butir c di atas mengandung pecahan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

f.

•

Pecahan sama dengan atau lebih dari Rp. 0,50 (lima puluh sen) dibulatkan menjadi Rp. 1,- (satu rupiah)

•

Pecahan kurang dari Rp. 0,50 (lima puluh sen) diabaikan

Telkomsel dan XXXX akan menyimpan data billing yang rinci sekurangkurangnya 6 bulan setelah periode penagihan yang akan digunakan apabila diperlukan.

Hal -

3

Dokumen Pendukung B

g. Periode percakapan yang dipergunakan dalam proses billing dan daftar rekapitulasi butir b yang digunakan sebagai laporan perhitungan hak interkoneksi dilakukan untuk satu bulan takwim h. Telkomsel dan XXXX akan memproses informasi tagihan masing-masing berdasarkan informasi data percakapan yang dipertukarkan dengan format sebagai berikut : Jenis Layanan Interkoneksi

2.

Jumlah Call

Durasi (detik)

Biaya Interkoneksi (Rupiah)

PROSES KLIRING INTERKONEKSI Kliring interkoneksi dilakukan secara otomatis melalui SKTT SOKI atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.

PERTUKARAN INFORMASI TAGIHAN

3.1

Telkomsel dan XXXX akan melakukan pertukaran informasi tagihan sesuai dengan format pada butir 1.2. (h) setiap bulan.

3.2

Informasi tagihan Interkoneksi dari pihak penagih dipergunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran, sedangkan data pihak lawan dipergunakan sebagai bahan verifikasi tagihan interkoneksi tersebut.

3.3

Apabila salah satu pihak tidak mengirimkan informasi tagihan pada tanggal yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan, maka pihak tersebut harus mengakui data pihak lawan dengan memberikan tambahan fee billing sebesar Rp 23 / record.

3.4

Apabila selisih data rupiah kurang dari atau sama dengan batas toleransi yang disepakati, maka data dapat dianggap benar dan penyelesaian perhitungan keuangan sesuai dengan informasi tagihan, untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Settlement (diuraikan pada Lampiran B1) paling lambat tanggal 15 bulan n + 1.

3.5

Apabila selisih data rupiah lebih besar dari batas toleransi yang disepakati, maka dilakukan penyelesaian perhitungan keuangan pada bulan n melalui kesepakatan kedua belah pihak, yang dituangkan ke dalam Berita Acara Settlement (diuraikan pada Lampiran B2) selambat-lambatnya tanggal 15 bulan n + 1

3.6

Rekonsiliasi untuk penyelesaian perbedaan data pada butir 3.4, akan dilakukan sebagai berikut :

Hal -

4

Dokumen Pendukung B

a. Penyelesaian perbedaan data percakapan diselesaikan selambatlambatnya pada tanggal 14 bulan (n+6), dan dilaksanakan melalui jalur Volume Compare. Pihak yang mengajukan klaim wajib memberikan data rinci agar nilai selisih yang diklaim dapat diketahui, serta disajikan dalam format yang sama dengan data yang akan dibandingkan. b. Mekanisme pelaksanaan Volume Compare adalah sebagai berikut : (1)

Level 2 : Volume Compare Summary, dengan format sebagaimana diuraikan pada Lampiran B4

(2)

Level 3 : Volume Compare Detail, dengan format sebagaimana diuraikan pada Lampiran B5

c. Jumlah kekurangan atau kelebihan pembayaran berdasarkan hasil volume compare dimaksud pada butir a di atas dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimuat dalam Lampiran B3 d. Bila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Berita Acara settlement tidak diperoleh penyelesaian mengenai masalah selisih data, Para Pihak sepakat untuk mengajukan proses perselisihan sesuai prosedur seperti pada Lampiran 5 Peraturan Menteri No.08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Tatacara Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi. 3.7

Jika dalam memonitor informasi tagihan, Telkomsel atau XXXX melihat adanya selisih data rupiah dalam batas toleransi yang terjadi secara terus menerus, maka Telkomsel dan XXXX akan membentuk forum rekonsiliasi khusus untuk membahas penyebab masalah tersebut. Pembahasan dalam forum rekonsiliasi khusus tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada klarifikasi data bulanan, masalah keuangan dan perpajakan dan masalah lain yang tertunda untuk diselesaikan secara bilateral.

4.

PENAGIHAN (BILLING)

4.1

Setiap akhir periode n, Telkomsel dan XXXX harus mengirimkan informasi tagihan dengan melampirkan Berita Acara Settlement paling lambat tanggal 25 bulan (n+1).

4.2

Semua beban interkoneksi yang ditagihkan harus dihitung menurut tarif layanan interkoneksi sebagaimana tercantum Dokumen Pendukung C. Tagihan (termasuk dokumen pajak) untuk layanan interkoneksi harus dibayar menurut perjanjian disesuaikan dengan jadwal yang telah disepakati.

4.3

Pihak pengirim dan penerima tagihan (termasuk dokumen pajak) wajib memberikan konfirmasi tertulis. Contoh Form Konfirmasi tercantum dalam Lampiran B7.

5.

PEMBAYARAN

5.1

Pembayaran atas tagihan (termasuk pajak) untuk kewajiban layanan interkoneksi dilakukan dengan cara mengkompensasikan hak atas layanan interkoneksi berdasarkan hasil Berita Acara Settlement dan/atau Berita Acara Volume Compare para pihak (netting) dalam Nota Perhitungan Keuangan.

Hal -

5

Dokumen Pendukung B

5.2

Pihak yang memperoleh selisih lebih berdasarkan nilai netting sebagaimana dimaksud butir 4.1 diatas wajib membuat Nota Perhitungan Keuangan (NPK) dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran B8.

5.3

Pembayaran kewajiban keuangan berdasarkan NPK sebagaimana dimaksud harus dilakukan dalam jangka waktu sesuai kesepakatan yang ditransfer ke rekening Bank yang ditunjuk masing-masing pihak.

5.4

Selisih lebih atau kurang atas pembayaran yang telah dilakukan yang timbul akibat rekonsiliasi sebagaimana yang tercantum dalam butir 3.5 akan diakumulasikan pada NPK bulan berikutnya.

5.5

Untuk setiap keterlambatan pembayaran tagihan yang telah jatuh tempo akan dikenakan denda yang besarnya adalah 0,1% (nol koma satu persen per mil) dihitung dari jumlah kewajiban yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan.

5.6

Pembayaran biaya terminasi dari operator transit tidak bergantung kepada penyelesaian hak dan kewajiban antara penyelenggara transit dan penyelenggara originasi.

6.

PERUBAHAN PADA FILE TAGIHAN DARI LAYANAN PENYELENGGARA TELKOMSEL akan memberikan pemberitahuan secara tertulis tidak lebih dari 3 (tiga) bulan jika ada perubahan mendasar dari format atau file dari billing.

Hal -

6

Dokumen Pendukung B

LAMPIRAN B1 BERITA ACARA TAGIHAN INTERKONEKSI Periode : mm – yyyy NOMOR : ………………………

1. Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi untuk bulan trafik (mm) tahun (yyyy) dan membandingkan volume rupiah interkoneksi dengan hasil sebagai berikut : No a. b. c.

Uraian Hak PT. XXXX Fee Billing Pembayaran Final

Jumlah Rupiah Rp. Rp. Rp.

Data lebih Rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini. Keterangan :

2. Mengingat selisih rupiah tersebut lebih kecil atau sama dengan batas toleransi yang disepakati, maka dengan ini kami menyatakan mengakui tagihan interkoneksi bulan ………… adalah sebesar Rp. ,3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku

Jakarta, dd/mm/yyyy PT. Telkomsel

( ) Mgr. Domestic Intercarrier Service

Hal -

7

Dokumen Pendukung B

LAMPIRAN B2 BERITA ACARA SETTLEMENT TAGIHAN INTERKONEKSI Periode : mm – yyyy NOMOR : …………………………. 1. Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi untuk bulan trafik (mm) tahun (yyyy) dan membandingkan volume rupiah interkoneksi dengan hasil sebagai berikut : a. Jumlah Tagihan No Uraian a. Hak PT. XXXX

b. Settlement No Uraian a. Hak PT. XXXX b. Fee Billing c. Pembayaran Final Keterangan :

Jumlah Rupiah

Jumlah Rupiah

c. Dispute No Uraian Jumlah Rupiah a. Hak PT. XXXX b. Kewajiban PT Telkomsel c. Pembayaran Sementara Data lebih Rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini. 2. Mengingat terdapat data yang mempunyai selisih lebih besar dari batas toleransi yang disepakati, maka dengan ini kami menyatakan akan meneliti lebih lanjut selisih tersebut sampai batas waktu yang disepakati dalam PKS yang berlaku 3. Namun demikian, sambil menunggu hasil penelitian, kami bersedia membayar tagihan interkoneksi sementara total sebesar Rp. ,4. Pembayaran sebesar nilai pada butir 3 diatas merupakan uang muka yang akan diperhitungkan dengan hasil penelitian yang akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. 5. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku Jakarta, dd/mm/yyyy PT. Telkomsel


Hal -

8

Dokumen Pendukung B

LAMPIRAN B3 BERITA ACARA REKONSILIASI TAGIHAN INTERKONEKSI Periode : mm – yyyy NOMOR : ……………………. 1. Sesuai Berita Acara Sementara Nomor ………. tanggal dd/mm/yyyy, terdapat selisih data lebih besar dari batas toleransi yang disepakati sebagai berikut : No a. b. c. d.

Uraian Hak PT. XXXX Kewajiban PT Telkomsel Selisih Prosentase Selisih

Jumlah Rupiah

Data lebih Rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini. Keterangan : 2. Setelah melakukan penelitian, kami menyatakan mengakui tagihan interkoneksi bulan (mm) adalah sebesar Rp -------,- sehingga perhitungan kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut : No a. b. c.

Uraian Hak PT. XXXX hasil penelitian Pembayaran yang telah dilakukan Kekurangan Pembayaran

Jumlah Rupiah

Keterangan : 3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku

Jakarta, dd/mm/yyyy PT Telkomsel

PT XXXX


Nama Pejabat Jabatan

Hal -

9

Dokumen Pendukung B

LAMPIRAN B4 VOLUME COMPARE SUMMARY Level 2 Tabel IV.a : Summary Harian Data Percakapan

Tanggal

Periode

: DD MM YYYY, Jam hh.mm – hh.mm

Operator

: (Telkomsel / XXXX *)

Jenis Layanan

: (Originasi / terminasi)

Jumlah Panggilan

Durasi (Menit)

Rupiah

Catatan : • Call yang tercatat adalah yang lebih besar atau sama dengan 6 detik; • Durasi yang diterapkan adalah actual / real durasi tanpa pembulatan; • Call yang ditagihkan hanya yang melalui trunk yang sudah ditentukan; • Waktu yang dipakai adalah ‘Start Time’; • Waktu panggilan menggunakan WIB (Waktu Indonesia Barat).

Hal - 10

Dokumen Pendukung B

LAMPIRAN B5 VOLUME COMPARE DETAIL Level 3 Tabel V.a : Data Detail Percakapan Terminasi Periode : DD MM YYYY, Jam hh.mm – hh.mm Operator : (Telkomsel / XXXX *) Jenis Layanan : Terminasi POI

B#

TGL

Waktu

Durasi

Trunk Out

Trunk In

Tabel V.a : Data Detail Percakapan Originasi

A#

Periode Operator Jenis Trafik

: DD MM YYYY, Jam hh.mm – hh.mm : (Telkomsel / XXXX *) : Originasi

B#

Waktu

TGL

Durasi

Lokasi POI

Trunk Out

Trunk In

Catatan : • Call yang tercatat adalah yang lebih besar atau sama dengan 6 detik; • Durasi yang diterapkan adalah actual / real durasi tanpa pembulatan; • Call yang ditagihkan hanya yang melalui trunk yang sudah ditentukan; • Waktu yang dipakai adalah ‘Start Time’; • Waktu panggilan menggunakan WIB (Waktu Indonesia Barat).

Hal - 11

Dokumen Pendukung B

LAMPIRAN B6 TAGIHAN INTERKONEKSI Kepada : PT. XXXX Alamat : ............................................. NPWP : ............................................. u.p. : .............................................

Tanggal tagihan Nomor tagihan

Dari : PT. Telekomunikasi Selular Wisma Mulia M-19th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 42 Kuningan Barat, Mampang Prapatan Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya 12710 NPWP : 01.718.327.8-091.000

TAGIHAN INTERKONEKSI : dd-mm-yyyy : --/Tsel-XXXX/----

URAIAN Hak trafik interkoneksi PT. Telkomsel Sub Total PPN 10% atas : Hak trafik interkoneksi PT. Telkomsel TOTAL

Rp. ......................... ......................... .......................... ______________

_____________________________________________________________________ Keterangan : Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Hak Interkoneksi PT. Telkomsel – PT. X Periode mm-yyyy

-----------------------------------------Mgr. A/P Management-Operation

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi : (Nama) (Email) Telephone : Fax :

Jatuh Tempo Pembayaran Pembayaran melalui transfer ke

: ............................. : Deutsche Bank AG Jakarta Branch Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta Pusat – Indonesia a/n PT Telkomsel A/C No. IDR Account No. 0081000-00-3 _____________________________________________________________________ Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. S-602/PJ.53/2005 dan KEP. 312/PJ/2001 tagihan ini berlaku sebagai Faktur Pajak Telkomsel

Hal - 12

Dokumen Pendukung B

LAMPIRAN B7 KONFIRMASI PENERIMAAN DOKUMEN PAJAK Dengan ini kami konfirmasikan bahwa dokumen yang saudara kirim yaitu : Dokumen pengiriman Nomor : ………………… Tanggal Dokumen : dd mm yyyy Jenis Pajak : a. PPN b. PPh c. PPN dan PPh Jenis transaksi

: a. Interkoneksi b. Leased Line c. Sarpen d. _________ (lainnya)

Jumlah / Nilai Pajak Bulan dan Tahun transaksi

: Rp. …….. : mm yyyy

Telah kami terima dengan baik dan isinya adalah LENGKAP dan BENAR

Yang memberikan konfirmasi,

Nama Jabatan Tanggal

: ……………….. : ………………. : dd mm yyyy

Hal - 13

Dokumen Pendukung B

LAMPIRAN B8 NOTA PERHITUNGAN KEUANGAN (NPK) INTERKONEKSI Bulan Tagihan : …………..20…….. No. : ………………………………………………..

1. Berdasarkan Berita Acara Settlement Nomor ………. Tanggal ……… atau {Berita Acara Settlement Nomor ……… tanggal ………… } atau {Berita Acara Rekonsiliasi Nomor ……… tanggal ………… } dengan ini kami {yang mempunyai selisih lebih} telah melakukan perhitungan keuangan interkoneksi untuk tagihan interkoneksi bulan ………… kepada …………. dengan perincian sebagai berikut

No

Uraian

Jumlah

a.

Tagihan Interkoneksi

Rp. ……………

b.

Kewajiban Interkoneksi

Rp. ……………

c.

Jumlah yang harus dibayar

Rp. ……………

(Terbilang ……………………………………………………………………………..) 2. Kami harap jumlah tersebut pada butir 1.c. dapat ditransfer selambat-lambatnya pada tanggal ….. {jatuh tempo} sebagaimana diatur dalam PKS pada Bank ……………. Rekening Nomor …….. 3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka terhadap jumlah yang harus dibayar akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan PKS yang berlaku.

{Kota} …………………., {tanggal-bulan-tahun} …………… PT. …………………..{yang mempunyai selisih lebih / hak}

(

Nama Pejabat Jabatan

)

Hal - 14



DOKUMEN PENDUKUNG C: DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI

Dokumen Pendukung C

DAFTAR ISI 1. Daftar Layanan Interkoneksi Gabungan ........................................................................ 3 2. Daftar Layanan Interkoneksi Penyelenggara Pertama (Telkomsel) .............................. 3 3. Daftar Layanan Interkoneksi Penyelenggara Kedua (XXXX) ........................................ 3 Lampiran C1xx Layanan Interkoneksi Gabungan Lampiran C201 Layanan Panggilan Terminasi ke Telkomsel Lampiran C202 Layanan Panggilan Originasi dari Telkomsel Lampiran C203 Layanan Interkoneksi SMS Lampiran C3xx Layanan Interkoneksi Penyelenggara Kedua (XXXX)

Hal - 2

Dokumen Pendukung C

1. Daftar Layanan Interkoneksi Gabungan Daftar layanan ini berisi berbagai layanan dan atau fasilitas interkoneksi yang disediakan oleh Telkomsel dan XXXX secara bersama-sama atau gabungan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jenis layanan yang termasuk dalam layanan interkoneksi gabungan sesuai dengan yang diwajibkan oleh Pemerintah. Telkomsel sepakat untuk membuka akses untuk layanan interkoneksi yang diselenggarakan secara bersama/gabungan dimana kesepakatan teknis & bisnisnya akan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengikat antara kedua belah pihak. Nomor Lampiran

Jenis Layanan

C101

..............(layanan interkoneksi gabungan)

C10x

..................................................

2. Daftar Layanan Interkoneksi Telkomsel Daftar layanan ini berisi berbagai layanan dan atau fasilitas interkoneksi yang disediakan oleh Telkomsel untuk XXXX sesuai dengan perjanjian, antara lain meliputi : Nomor Lampiran

Jenis Layanan

C201

Panggilan Terminasi ke Jaringan Telkomsel dari Penyelenggara XXXX

C202

Panggilan Originasi dari Jaringan Telkomsel ke Penyelenggara Jasa yang memiliki jaringan dan Kode Akses

C203

SMS

3. Daftar Layanan Interkoneksi XXXX Daftar layanan ini berisi berbagai layanan dan atau fasilitas interkoneksi yang disediakan oleh XXXX untuk Telkomsel sesuai dengan perjanjian, antara lain meliputi : Nomor Lampiran

Jenis Layanan

C301

Daftar Layanan Interkoneksi XXXX

C3xx

.............................................

Hal - 3

Dokumen Pendukung C

Lampiran C1xx Layanan Interkoneksi Gabungan

(Dikosongkan untuk Daftar Interkoneksi Gabungan)

Hal - 4

Dokumen Pendukung C

Lampiran C201 Layanan Panggilan Terminasi Telkomsel 1.

Gambaran Umum 1.1

Layanan panggilan terminasi merupakan layanan interkoneksi yang diberikan kepada XXXX untuk melakukan pengakhiran panggilan ke jaringan Telkomsel.

1.2

Layanan Panggilan Terminasi terdiri dari : a. Penyelenggara Jaringan : •

Terminasi Lokal Satelit

•

Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara jaringan Fixed, Mobile, dan Satelit

dari Penyelenggara jaringan Fixed, Mobile, dan

b. Penyelenggara Jasa :

2.

•

Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa SLJJ

•

Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa SLJJ

•

Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI

Tarif Panggilan Terminasi 2.1 1.

2.

3.

2.2 1.

2.

Tarif layanan terminasi dari Penyelenggara Jaringan adalah : Terminasi dari Penyelenggara Jaringan Terminasi dari Penyelenggara Jaringan Fixed - Terminasi Lokal - Terminasi Jarak Jauh Terminasi dari Penyelenggara Jaringan Mobile - Terminasi Lokal - Terminasi Jarak Jauh Terminasi dari Penyelenggara Jaringan Satelit - Terminasi Lokal - Terminasi Jarak Jauh

Harga per menit Rp. 261 Rp. 380 Rp. 261 Rp. 493 Rp. 261 Rp. 501

Tarif layanan terminasi untuk Penyelenggara Jasa adalah : Terminasi dari Penyelenggara Jasa Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLJJ - Teminasi Lokal dari Penyelengara Jasa SLJJ - Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa SLJJ Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI - Terminasi Internasional dari Penyelenggara SLI

Harga per menit Rp. 261 Rp. 380 Rp. 498

Hal - 5

Dokumen Pendukung C

Lampiran C202 Layanan Panggilan Originasi Telkomsel 1.

Gambaran Umum 1.1

Layanan panggilan originasi merupakan layanan interkoneksi yang disediakan oleh Telkomsel, akibat adanya pembangkitan panggilan dari Penyelenggara Jasa yang memiliki jaringan dan kode akses terhadap pelanggan Telkomsel.

1.2

Layanan Panggilan Originasi terdiri dari : a. Originasi ke Penyelenggara Jasa SLJJ •

Originasi lokal ke Penyelenggara Jasa SLJJ

•

Originasi Jarak Jauh ke Penyelengara Jasa SLJJ

b. Originasi ke Penyelenggara Jasa SLI c. Originasi ke Penyelenggara Jasa SLJJ 2.

Tarif Layanan Panggilan Originasi 2.1 Tarif layanan panggilan originasi adalah mengacu pada standar tarif interkoneksi yang ditetapkan pemerintah sebagai berikut :

1.

2.

Jenis Layanan Originasi Panggilan ke Penyelenggara Jasa SLJJ - Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa SLJJ - Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa SLJJ Panggilan ke Penyelenggara Jasa SLI - Originasi Internasional ke Penyelenggara SLI

Harga per menit Rp. 261 Rp. 380

Rp. 498

2.2

Khusus untuk tarif panggilan originasi SLJJ dan SLI, harga yang tercantum diatas baru merupakan biaya jaringan.

2.3

Pada dasarnya pelayanan pelanggan pengguna SLI dan SLJJ adalah menjadi kewajiban Penyelenggara Jasa SLI dan SLJJ yang antara lain meliputi perhitungan billing, Invoicing, customer care, collecting, dan menanggung resiko bad debt, namun jika disepakati oleh kedua belah pihak maka layanan pelanggan sebagaimana disebutkan diatas bisa dilaksanakan oleh Telkomsel dengan penggantian biaya sebagai berikut : Jenis biaya Biaya proses billing retail Biaya penagihan Biaya customer care

Keterangan Rp. 264 per menit call 1% dari tagihan yang berhasil ditagih Business to business (B2B)

Hal - 6

Dokumen Pendukung C

Lampiran C203 Layanan Interkoneksi SMS 1.

Gambaran Umum Layanan Interkoneksi SMS Telkomsel merupakan layanan komunikasi data yang disediakan oleh Telkomsel yang ditujukan kepada pelanggan XXXX.

2.

Tarif Interkoneksi Layanan SMS Skema bisnis SMS Telkomsel mengacu pada prinsip Sender Keep All (SKA) sebagaimana masih diterapkan dibanyak Negara, namun jika secara teknis memungkinkan Telkomsel siap untuk memberlakukan terminating charge dengan menerapkan tarif interkoneksi sebesar Rp. 26,- / SMS.

Hal - 7

Dokumen Pendukung C

Lampiran C3xx Layanan Interkoneksi XXXX

(Dikosongkan untuk Daftar Interkoneksi Penyelenggara XXXX)

Hal - 8



DOKUMEN PENDUKUNG D: SPESIFIKASI TEKNIS

Dokumen Pendukung D

DAFTAR ISI

1

Spesifikasi Interface Fisik dan Kelistrikan ……………………………………...

3

2

Spesifikasi Interface CCS #7 ……………………………………………….

5

3

Spesifikasi Interface Transmisi ………………………………………………….. 6

4

Spesifikasi Interface SDH ……………………………………………………….. 9

5

Spesifikasi Interface PDH ……………………………………………………….. 9

6

Spesifikasi Interface Transmisi Satelit ………………………………………….. 10

Hal - 2

Dokumen Pendukung D

Dokumen Pendukung D terdiri dari beberapa dokumen spesifikasi teknis yang harus dicantumkan dalam Perjanjian Interkoneksi, yang terdiri dari : 1.

Spesifikasi Interface Fisik dan Kelistrikan;

2.

Spesifikasi Interface CCS #7;

3.

Spesifikasi Interface Transmisi;

4.

Spesifikasi Interface Synchronous Digital Hierarchy (SDH).

5.

Spesifikasi Interface Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH)

6.

Spesifikasi Interface Transmisi Satelit

Spesifikasi harus disusun dengan mengacu kepada National Fundamental Technical Plan (FTP Nasional) yang berlaku. XXXX dapat mengusulkan suatu spesifikasi tambahan berdasarkan alasan yang layak sebagai akibat dari kebutuhan sistemnya untuk disepakati bersama. 1.

SPESIFIKASI INTERFACE FISIK DAN KELISTRIKAN

1.1. Port Input Dan Port Output Interkoneksi secara fisik terjadi antara Circuit Termination Unit (CTU) penyelenggara jaringan telekomunikasi satu dengan sentral (switch), Digital Distribution Frame (DDF) atau interface optik penyelenggara jaringan telekomunikasi lain melalui kabel coaxial 75 ohm atau serat optik. Penggunaan kabel coaxial harus mengikuti Rekomendasi ITU-T G703 dengan redaman tidak boleh melebihi 6 dB pada 1.024 kHz. Spesifikasi untuk port Output dan port Input harus mengikuti butir 6.2 dan 6.3 berturut-turut dari Rekomendasi ITU-T G.703 sebagai berikut : a. Spesifikasi untuk Port Input (1) Sinyal digital masuk pada port input melalui saluran transmisi atau link interkoneksi. Redaman pada link interkoneksi pada frekuensi 1024 kHz berada pada range 0 dB - 6 dB. Redaman ini harus dimasukan dalam perhitungan loss yang terjadi dalam peralatan DDF. (2) Return loss pada port input harus mengikuti persyaratan minimum sebagai berikut :

Frequency range (kHz)

Return loss (dB)

2051 - 3102 2102 - 2048 2048 - 3072

12 18 14

Hal - 3

Dokumen Pendukung D

b. Spesifikasi untuk Port Output Bit rate

2048 Kbps +/- 50 ppm

Line code

High density bipolar of order 3 (HDB3)

Over voltage Protection

mengacu pada annex B ITU-T G703

Load Impedance

75 ohms resistive Æ koneksi ke interface electrical 120 0hms Æ koneksi ke DDF

Mask of the pulse

ITU-T G703

Maximum peak to peak jitter

mengacu pada clause 2/ G823

Penggunaan serat optik dengan interface STM-1 atau STM-4 harus memenuhi Rekomendasi Teknik yang diberikan pada Spesifikasi Interface Synchronous Digital Hierarchy (SDH). 1.2. Interferensi Port Input harus dapat mentolerir tanpa terjadi kesalahan interferensi dari sinyal uji standar non synchronous sesuai dengan Rekomendasi ITU-T O.151 tentang Error Performance Measuring Equipment untuk sistem Digital pada Primary Bit Rate dan di atasnya, pada tingkat 18 dB lebih rendah dari sinyal yang diinginkan. 1.3. Jitter Jitter adalah variasi dalam jangka pendek yang tidak kumulatif saat (instant) signifikan suatu sinyal digital dari posisinya yang ideal pada skala waktu. Toleransi untuk Jiter pada port Input harus sesuai dengan butir 3.1.1 pada Rekomendasi ITU-T G.823. Jitter maksimum yang masih dapat ditolerir pada port Output tidak boleh mencapai 0,05 Unit Interval (UI) yang dihitung pada interval frekuensi dari 20 Hz sampai 100 kHz. Pengukuran jitter harus dilakukan sesuai dengan Rekomendasi ITU-T O.171 dan masing-masing penyelenggara yang akan berinterkoneksi harus saling bekerjasama dalam menerapkan metoda pengujian seperti yang dijelaskan pada Rekomendasi ITU-T G.823. 1.4. Wander Wander adalah variasi dalam jangka panjang yang tidak kumulatif saat (instant) signifikan suatu sinyal digital dari posisinya yang ideal pada skala waktu. Toleransi untuk wander pada port Input harus sesuai dengan Butir 3.1.1 pada Rekomendasi ITU-T G.823.

Hal - 4

Dokumen Pendukung D

1.5. Sinkronisasi Jaringan Jaringan digital harus dioperasikan secara sinkron agar pelayanan dapat diselenggarakan dengan mutu yang memenuhi syarat. Untuk mencapai hal tersebut, sinkronisasi jaringan harus memenuhi Rekomendasi ITU-T G.811, G.812 dan G.822. Ketentuan selengkapnya mengenai sinkronisasi tercantum pada FTP Nasional yang berlaku mengenai Rencana Sinkronisasi. 1.6. Karakteristik-karakteristrik Fungsional Interface Karakteristik interface 2 Mbit/s harus sesuai dengan Rekomendasi ITU-T G.704 dan ITU-T G.706. Penambahan-penambahan fungsional dilakukan sesuai dengan kondisi jaringan yang ada. 1.7. Keselamatan dan Perlindungan a. Keselamatan dan perlindungan terhadap tegangan tinggi Untuk melindungi keselamatan personil dan peralatan pada ke dua titik Interkoneksi, maka harus disediakan proteksi terhadap peralatan transmisi terhadap tegangan tinggi. b. Keselamatan dan perlindungan terhadap Bahaya Radiasi Peralatan radio yang digunakan harus dapat memberikan perlindungan terhadap pegawai dari bahaya radiasi yang mungkin timbul. 2.

SPESIFIKASI INTERFACE SIGNALING CCS #7

2.1

Daftar berbagai layanan yang dapat ditawarkan a. Message Transfer Part (MTP) dispesifikasikan dalam ITU-T rec Q.701 – Q.709 b. User Part (UP) dan Application Part (AP) dispesifikasikan dalam ITU-T rec Q.767

2.2

Jenis pensinyalan yang dipergunakan a. Pensinyalan antar jaringan, menyangkut kerjasama antar jaringan yang umumnya melibatkan jaringan tetap dan jaringan bergerak b. Pensinyalan antara perangkat pelanggan dan jaringan, menyangkut kerjasama antar perangkat pelanggan dan jaringan (akses pelanggan)

2.3

Opsi-opsi pensinyalan yang dipergunakan Apabila para pihak mempunyai opsi-opsi lain mengenai pensinyalan yang digunakan, maka para pihak tersebut dapat menggunakannnya sesuai kesepakatan.

Hal - 5

Dokumen Pendukung D

2.4

Tata cara permohonan dan penggunaan opsi-opsi tambahan dalam sistem pensinyalan CCS #7. Apabila ada opsi-opsi tambahan yang digunakan dalam sistem pensinyalan CCS #7, maka perlu dibuat prosedur mengenai tata cara permohonan dan penggunakan opsi-opsi tambahan tersebut.

3.

SPESIFIKASI INTERFACE TRANSMISI Parameter-parameter yang dibutuhkan untuk menjelaskan spesifikasi interface transmisi adalah sebagai berikut :

3.1 3.1.1

Overall Loss Loudness rating (LR) Prinsip dasar penentuan LR dan batasan untuk overall loss dalam persyaratan LR dapat dilihat dalam rekomendasi ITU-T P.76. Send loudness rating (SLR) dan receive loudness rating (RLR) adalah indikator mutu transmisi antara pesawat telepon dan titik referensi di jaringan. Pada antarmuka digital untuk interkoneksi dua jaringan, level-relatif titik referensinya sama dengan 0 dBr Batas-batas LR relatif terhadap titik 0 dBr untuk semua jaringan di Indonesia yang mengadakan interkoneksi dengan jaringan lain atau dengan jaringan internasional, ditunjukkan dalam Tabel berikut :

Sentral Telepon Digital SLR RLR OLR (opt)

3.1.2

Batas LR Maksimum Minimum (dB) (dB) 10 4 12

6 0 8

Pendistribusian dari Overall Loudness Rating (OLR) a. kebutuhan end-to-end Telkomsel dan XXXX akan berusaha untuk: (1)

menghindari koneksi tidak melebihi Batasan yang direkomendasi dalam FTP Nasional yang berlaku.

(2)

Meminimalkan jarak transmisi yang berbeda didasarkan oleh setiap pelanggan.

b. GSM Loudness Control Telkomsel dan XXXX akan menngunakan kontrol digital dalam switch jaringan bergerak untuk mengontrol nilai Send loudness rating (SLR) dan Receive Loudness Rating (RLR).

Hal - 6

Dokumen Pendukung D

c. RLR dan Volume kontrol GSM untuk penerimaan Penggunaan setiap kontrol volume dari pengontrolan penerimaan dari pelanggan tidak boleh mengurangi RLR yang telah ditetapkan untuk tujuan perencanaan. 3.2

Echo Loss Ketentuan mengenai Echo loss digambarkan dalam rekomendasi ITU-T G122 (Influence of National Systems on Stability and Talker Echo in International Connections), dimana dalam rangka meminimasi pengaruh echo pada koneksi internasional direkomendasikan bahwa distribusi dari echo loss (a-b) untuk populasi dari panggilan internasional aktual yang melalui sistem nasional seharusnya tidak kurang dari 15 + n dB dengan standar deviasi tidak melebihi 9 + 4 n , dimana n adalah jumlah dari analogue dan mixed analogue-digital 4-wire circuit dalam jaringan nasional. Telkomsel dan XXXX akan menggunakan disain transmisi yang dapat menghindari echo loss pada saat koneksi switch Telkomsel dan XXXX. CPE (Customer Premises Equipment) yang dihubungkan melalui 2 interface kabel dapat berpengaruh terhadap pada echo loss, terutama CPE yang memiliki impedansi sebesar 600 ohms. CPE dan jaringan pelanggan akan menjadi bagian yang paling besar dalam echo loss dalam kasus koneksi 4 kabel ke jaringan Telkomsel dan XXXX. Telkomsel dan XXXX menetapkan echo yang dibangkitkan dari CPE sebesar 20 dB. a. GSM Echo Loss Echo loss didalam kondisi operasi untuk GSM harus minimal sebesar 46 dB berdasarkan pada koneksi switch dengan semua kontrol volume pelanggan diset sampai pada posisi keluaran yang maksimum. Rekomendasi ITU-T G165 (Echo Cancellers) memberikan panduan untuk performansi dari peralatan echo loss ketika dirubah kedalam sebuah koneksi. b. Echo Control – GSM Telkomsel dan XXXX harus memberikan proteksi echo

3.3

Stability loss CPE yang dihubungkan melalui 2 interface kabel akan mengakibatkan efek yang signifikan pada stability loss. Untuk tujuan perencanaan, Telkomsel dan XXXX harus menetapkan apakah sirkit terbuka (open circuit) atau kondisi sirkit pendek (short circuit condition) pada Network terminating point (NTP) 2 kabel. CPE dan jaringan pelanggan akan menjadi bagian penting dalam menetapkan stability loss dalam persoalan koneksi 4 kabel kepada jaringan Telkomsel dan XXXX. Untuk tujuan perencanaan Telkomsel dan XXXX menetapkan bahwa stability loss CPE sebesar 6 dB. Jika stability loss untuk CPE kurang dari 6 dB akan mengakibatkan oscilsi.

Hal - 7

Dokumen Pendukung D

3.4

Quantising Distortion Unit (QDU) Dalam jaringan digital sinyal analog (suara) dikonversikan menjadi sinyal digital dan akhirnya dikonversikan kembali menjadi sinyal analog sesuai dengan Rekomendasi G.711. Satu kali konversi analog-digital-analog dapat menimbulkan distorsi yang masih dalam batas-batas toleransi. Tetapi bila hal itu terjadi beberapa kali pada suatu panggilan, karena harus melalui jaringan campuran analog dan digital, distorsinya bertambah sehingga dapat melewati batas toleransi. Intensitas distorsi yang disebabkan oleh kuantisasi yang disebutkan di atas dinyatakan dalam satuan QDU (quantizing distortion unit). Telkomsel dan XXXX setuju bahwa distorsi jaringan pelanggan tidak boleh lebih dari 2.5 QDU. Sedangkan untuk hubungan internasional, Rekomendasi ITU-T G.113 mengatakan bahwa dalam hubungan internasional antar jaringan-jaringan tetap distorsi yang disebabkan oleh kuantisasi tidak boleh melebihi 14 QDU.

3.5

Coding Standard Pada interface digital memerlukan menggunakan 8bit, karakteristik A-law.

3.6

informasi

analog

yang

dikodekan

Noise Kekuatan untuk setiap tone harus 10 dB lebih kecil dari kekuatan suara psophoemtric dalam sirkit (rekomendasi ITU-T P 11) Rekomendasi ITU-T berikut harus dipenuhi dengan batasan-batasan yang wajar: •

Digital exchanges – rekomendasi ITU-T Q 551 dan Q 554

•

PCM line system – rekomendasi ITU-T G 712

•

GSM System – ETS 300 540

Batasan dalam rekomendasi ITU-T G 123 adalah bagian yang penting dalam mengontrol tingkat kebisingan dalam panggilan internasional. 3.7

Attenuation Distortion Dalam hal pengontrolan yang cukup untuk pengurangan distorsi, setiap komponen dari koneksi harus memiliki batasan distorsi. Rekomendasi ITU-T berikut ini digunakan untuk: Digital exchanges – Rekomendasi ITU-T Q 551 dan Q 554 Digital line system – rekomendasi G 712

3.8

Group delay Distortion Rekomendasi ITU-T berikut ini memberikan batasan untuk group delay distortion yang dihasilkan oleh sistem line transmisi dan proses pengkodean dalam digital exchanges: •

Digital exchanges – Rekomendasi ITU-T Q 551 dan Q 554

Hal - 8

Dokumen Pendukung D

• 3.9

Digital line system – rekomendasi G 712

Sidetone masking rating –pelanggan telephoni telkomsel Sidetone masking rating adalah handset (CPE) yang dihubungkan ke titik terminasi jaringan Telkomsel sebesar 7 dB.

3.10 Errors Performance Error performance dalam jaringan digital adalah merupakan kunci yang penting dalam menentukan performansi layanan digital dan layanan analog end-to-end yang didukung oleh jaringan Telkomsel dan XXXX. Prinsip alokasi dari rekomendasi ITU-T G 821 harus digunakan ketika menentukan error untuk sistem transmisi individual. 4.

SPESIFIKASI INTERFACE SYNCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY (SDH) Hirarki digital sistem SDH yang dipergunakan harus memenuhi rekomendasi ITUT G.707 – G.709, G.781 – G.784, dan G.957 – G.958. Struktur SDH yang digunakan di Indonesia dengan memakai C-12, TUG 2, TUG-3 dan VC-4 tercantum pada FTP Nasional yang berlaku. Selain itu, dimungkinkan juga digunakan E-3 sehingga bisa memakai C3, TUG-3, TUG-4 dan VC-4

4.1 Kebutuhan interkoneksi Interface SDH antara sistem Telkomsel dan XXXX harus sesuai dengan FTP Nasional yang berlaku Mengenai rencana interkoneksi dan juga harus memenuhi rekomendasi ITU-T G 707- G 709, G.781-G.784, dan G.957 – G.958. XXXX harus memberikan pernyataan kesanggupan mengenai rekomendasi diatas. Pernyataan kesanggupan tersebut harus di konfirmasi terlebih dahulu dengan Telkomsel untuk di check ulang apakah system SDH XXXX sudah sesuai dengan standar yang dimiliki olehTelkomsel. 4.2 Karakteristik Fungsional dari interface 2 Mbit/s Karakteristik fungsional dari interface 2 Mbit/s harus sesuai dengan yang telah dispesifikasikan dalam Dokumen Pendukung A: Perencanaan dan Teknis. 5.

SPESIFIKASI INTERFACE PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY (PDH) Hirarki digital sistem PDH yang dipergunakan harus memenuhi rekomendasi ITUT terkait, diantaranya G.797, G.812, G.832, G.981, M 2110, M.2120 dan O.171 Struktur PDH yang digunakan di Indonesia dengan memakai C-12, TUG 2, TUG-3 dan VC-4 tercantum pada FTP Nasional yang berlaku.

Hal - 9

Dokumen Pendukung D

5.1 Kebutuhan Interkoneksi Interface PDH antara sistem Telkomsel dan XXXX harus sesuai dengan FTP Nasional yang berlaku Mengenai rencana interkoneksi dan juga harus memenuhi rekomendasi ITU-T G 707- G 709, G.781-G.784, dan G.957 – G.958. XXXX harus memberikan pernyataan kesanggupan mengenai rekomendasi diatas. Pernyataan kesanggupan tersebut harus di konfirmasi terlebih dahulu dengan Telkomsel untuk di check ulang apakah system PDH XXXX sudah sesuai dengan standar yang dimiliki olehTelkomsel. 5.2 Karakteristik Fungsional dari Interface 2 Mbit/s Karakteristik fungsional dari interface 2 Mbit/s harus sesuai dengan yang telah dispesifikasikan dalam Dokumen Pendukung A: Perencanaan dan Teknis.

6.

SPESIFIKASI INTERFACE TRANSMISI SATELIT Spesifikasi interface Transmisi satelit yang digunakan untuk link interkoneksi harus memenuhi rekomendasi ITU yang terkait.

6.1. Kebutuhan Interkoneksi Interface transmisi satelit antara sistem Telkomsel dan XXXX harus sesuai dengan FTP Nasional yang berlaku dan juga harus memenuhi rekomendasi ITU terkait. XXXX harus memberikan pernyataan kesanggupan mengenai rekomendasi diatas. Pernyataan kesanggupan tersebut harus di konfirmasi terlebih dahulu dengan Telkomsel untuk di check ulang apakah sistem transmisi satelit yang digunakan sudah sesuai dengan standar yang dimiliki olehTelkomsel.

6.2. Karakteristik Fungsional dari Interface 2 Mbit/s Karakteristik fungsional dari interface 2 Mbit/s harus sesuai dengan yang telah dispesifikasikan dalam Dokumen Pendukung A: Perencanaan dan Teknis.

Hal - 10



DOKUMEN PENDUKUNG E: DEFINISI DAN INTERPRETASI

Dokumen Pendukung E

1.

Area Pelayanan adalah suatu wilayah yang diidentifikasikan sebagai satu kesatuan pelayanan di suatu wilayah yang ditetapkan sebagai cakupan lokal dengan sebuah titik pembebanan.

2.

Berita Acara Settlement adalah surat pernyataan yang memuat settlement interkoneksi sebagai dasar penyelesaian hak dan kewajiban keuangan interkoneksi masing-masing pihak.

3.

Berita Acara Rekonsiliasi adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah di atas meterai secukupnya yang memuat hasil rekonsiliasi yang dipakai sebagai dasar untuk penyelesaian hak dan kewajiban interkoneksi masing-masing Pihak.

4.

Berita Acara Penyaluran Trafik adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah yang memuat kesepakatan dimulainya penyaluran trafik.

5.

BRTI adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, yang merupakan badan Independen yang dibentuk dan diberi tugas oleh pemerintah atas pelaksanaan dan pengendalian Industri Telekomunikasi di Indonesia.

6.

CDR (Call Data Record) adalah Perekaman Data Trafik interkoneksi yang mencatat A#, B#, tanggal, start time, durasi dan identifikasi lokasi POI

7.

Common Channel Signalling Number 7 (CCS #7) adalah suatu sistem pertukaran informasi yang diperlukan bagi pembentukan, pemantauan dan pembubaran hubungan melalui jaringan (signalling) nomor 7.

8.

DDF atau Digital Distribution Frame adalah perangkat yang digunakan sebagai tempat untuk menghubungkan suatu jaringan telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi yang lain.

9.

Dimensi Interkoneksi adalah jumlah/kapasitas sirkit/kanal telekomunikasi atau junctor yang digunakan untuk penyaluran Panggilan Interkoneksi.

10.

Dirjen Postel adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

11.

F (Fixed) adalah Penyelenggara jaringan Telekomunikasi tetap

12.

File Tagihan Layanan Penyelenggara – Rekaman data-data panggilan yang rinci dari layanan interkoneksi yang diberikan oleh suatu Penyelengara kepada Penyelenggara lainnya.

13.

Fint2M adalah penggilan terminasi dari penyelenggara sambungan internasional ke Telkomsel

14.

FPI (Fasilitas Penting bagi Interkoneksi) adalah suatu istilah yang dipergunakan bagi berbagai fasilitas yang merupakan infrastruktur sipil dari suatu jaringan telekomunikasi, dimana akses ke fasilitas tersebut mutlak diperlukan bagi pelaksanaan interkoneksi (guna memasang dan mengoperasikan Peralatan yang diperlukan oleh Penyelenggara Kedua untuk menyalurkan trafik interkoneksi dari/ke jaringannya). Fasilitas tersebut meliputi lokasi Sentral Gerbang (dimana terdapat Titik Interkoneksi), lokasi menara transmisi, menara transmisi dan fasilitas bawah tanah (duct). FPI yang menjadi subyek Aturan Pokok ini adalah

Hal -2

Dokumen Pendukung E

pada kasus Penyelenggara Kedua tidak memiliki pilihan antara membangun atau menyewa akses ke FPI tersebut. 15.

F2M adalah panggilan terminasi dari penyelenggara Fixed ke Telkomsel

16.

GSM atau Global System for Mobile Communication adalah sistem telepon bergerak yang menggunakan teknik digital selular yang menggunakan pita frekuensi 900MHz dan/atau 1800MHz.

17.

IEC (Interconnect Extension Circuit) adalah ekstension (perpanjangan) dari sirkit interkoneksi, yang umumnya dipakai untuk sambungan menuju ke remote switch.

18.

Informasi Rahasia meliputi seluruh informasi, idea, konsep, teknologi, proses manufaktur serta pengetahuan (dalam berbagai bentuk alaminya) tentang industri, pemasaran dan komersial yang berhubungan dengan/atau dikembangkan guna mendukung bisnis suatu Penyelenggara.

19.

Interkoneksi adalah keterhubungan langsung antara jaringan telekomunikasi yang dikelola oleh Telkomsel dengan jaringan telekomunikasi XXXX.

20.

International Roaming Expert Group – 24 (IREG-24) adalah prosedur testing sebelum dilakukan implementasi untuk SMS yang disusun oleh Organisasi Internasional di bidang GSM (IREG).

21.

ISI (In-Span Interconnection) adalah Media transmisi yang menghubungkan antara switch Telkomsel dengan Switch penyelenggara XXXX

22.

Jaringan Telkomsel adalah jaringan yang dibangun dan dikelola oleh Telkomsel.

23.

Jaringan pihak ketiga adalah jaringan milik pihak ketiga yang digunakan oleh Telkomsel dan XXXX.

24.

Jaringan XXXX adalah jaringan yang dibangun dan dikelola oleh XXXX.

25.

Jitter adalah adalah variasi dalam jangka pendek (yang tidak kumulatif) suatu sinyal digital dari posisinya yang ideal pada skala waktu yang bersifat sesaat (instant) dan signifikan.

26.

Juklak Pengoperasian dan Pemeliharaan – Dokumen yang berisi petunjuk pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan.

27.

Juklak Pengujian Operasi – Dokumen petunjuk pelaksanaan pengujian operasional sistem interkoneksi.

28.

Juklak Penyediaan – Dokumen petunjuk pelaksanaan yang berisi prosedur untuk penyediaan dan pengaturan kapasitas interkoneksi.

29.

Kapasitas adalah kemampuan dari fasilitas telekomunikasi untuk menyalurkan trafik dan biasanya dinyatakan satuan 2 Mbit/detik.

30.

Kejadian Suspensi berarti : a.

Kelangsungan pemberian akses ke suatu FPI dapat mengakibatkan ancaman terhadap keselamatan manusia, keamanan jaringan dan/atau Peralatannya; atau

Hal -3

Dokumen Pendukung E

b.

Penyelenggara Kedua tidak dapat melunasi kewajiban hutangnya;

c.

Penggunaan FPI oleh Penyelenggara Kedua bertentangan dengan hukum yang berlaku;

d.

Penyelenggara Kedua mengingkari kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjian akses;

e.

Penyelenggara Kedua tidak dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kelayakan kredit seperti yang diminta oleh Penyelenggara Pertama.

31.

Koneksi Switch adalah peralatan penyambungan (untuk melakukan koneksi) dari switch milik para Penyelenggara untuk penyediaan layanan interkoneksi.

32.

Link adalah saluran/jaringan penghubung antara Jaringan XXXX dengan Jaringan Telkomsel dan/atau sebaliknya.

33.

LPHI (Laporan Perhitungan Hak Interkoneksi) adalah laporan perhitungan hak dan kewajiban dari masing-masing operator sebagai akibat adanya pengakuan trafik interkoneksi yang dilakukan setiap bulan.

34.

M (Mobile) adalah Penyelenggara jaringan Telekomunikasi bergerak seluler

35.

Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

36.

MSC atau Mobile Switching Center adalah sentral induk pelayanan Telkomsel yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui titik interkoneksi.

37.

M2F adalah panggilan originasi dari Telkomsel ke Penyelenggara Fixed

38.

M2Fint adalah panggilan originasi dari Telkomsel ke Penyelenggara sambungan internasional

39.

M2M adalah panggilan terminasi dari penyelenggara mobile ke Telkomsel atau panggilan originasi dari Telkomsel ke penyelenggara mobile

40.

M2S adalah panggilan originasi dari Telkomsel ke penyelenggara satelit

41.

N adalah tiga bulan periode rekonsiliasi.

42.

n adalah periode 1 (satu) bulanan

43.

Nota Perhitungan Keuangan atau NPK adalah suatu daftar yang dibuat secara berkala yang berisi perhitungan hak dan kewajiban interkoneksi masing-masing pihak yang timbul dari penyaluran trafik.

44.

Okupansi adalah tingkat kepadatan trafik pada satu saluran Interkoneksi.

45.

Order Kapasitas adalah pengorderan suatu Kapasitas yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

46.

Panggilan Incoming adalah panggilan yang masuk dan diterminasikan ke jaringan Telkomsel yang berasal dari XXXX

Hal -4

Dokumen Pendukung E

47.

Panggilan Interkoneksi adalah hubungan telekomunikasi yang terjadi antara Pengguna Telkomsel dengan Pengguna XXXX atau sebaliknya.

48.

Panggilan Originasi adalah pembangkitan panggilan interkoneksi dari satu penyelenggara jasa kepada penyelenggara tujuan panggilan;

49.

Panggilan Outgoing adalah panggilan yang berasal dari jaringan Telkomsel menuju jaringan XXXX

50.

Panggilan Terminasi adalah pengakhiran panggilan interkoneksi dari satu penyelenggara kepada penyelenggara tujuan panggilan;

51.

Pencari Akses adalah penyelenggara telekomunikasi yang mengajukan permohonan akses/layanan interkoneksi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menyalurkan (transit, terminasi) trafik yang berasal dari jaringannya;

52.

Penyedia Akses adalah penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan akses/layanan interkoneksi bagi penyelenggara telekomunikasi lain untuk menyalurkan (transit, terminasi) trafik di jaringannya;

53.

PDH (Plesiochron Digital Hierarchy) adalah suatu hirarki dan struktur transport digital yang distandarkan sebagai transport dengan ciri sinyal pada kondisi normal mempunyai kecepatan yang sama, dan jika terjadi penyimpangan harus dalam batas-batas yang telah ditentukan.

54.

Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak berlangganan.

55.

Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.

56.

Pengguna adalah Pelanggan dan Pemakai.

57.

Pengguna Telkomsel adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan Telkomsel.

58.

Pengguna XXXX adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan XXXX.

59.

Penyelenggara adalah sebutan untuk penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi.

60.

Penyelenggara Pertama adalah sebutan untuk Penyelenggara telekomunikasi yang memberikan layanan interkoneksi.

61.

Penyelenggara Kedua adalah sebutan untuk Penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang memerlukan layanan interkoneksi.

62.

Perangkat Interkoneksi adalah segala peralatan yang dipasang dalam rangka terjadinya Interkoneksi.

jaringan

Hal -5

Dokumen Pendukung E

63.

Percakapan SLJJ adalah percakapan yang terjadi antara Pengguna jaringan Telkomsel dan XXXX yang tidak menggunakan atau menduduki jaringan pihak ketiga .

64.

Periode ACO adalah periode (kurun waktu) yang dicakup oleh ACO (Advance Capacity Order).

65.

Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi antara Telkomsel dan XXXX sebagaimana tertuang dalam naskah ini termasuk lampiran-lampirannya dan perubahan-perubahannya apabila ada.

66.

Perjanjian Pokok Interkoneksi adalah bagian dari Perjanjian yang memuat pasal-pasal yang mengatur ketentuan pokok interkoneksi antara Telkomsel dan XXXX

67.

Persyaratan Jaminan Keuangan adalah instrumen (keuangan) yang kemungkinan diminta oleh Penyelenggara Pertama untuk memperoleh keyakinan bahwa Penyelenggara Kedua akan mampu memenuhi kewajiban keuangannya sehubungan dengan penyediaan akses. Contoh jaminan keuangan tersebut antara lain adalah bank garansi dan jaminan pribadi (personal guarantee) dari pimpinan perusahaan.

68.

Pihak Ketiga adalah pihak lain (bukan Penyelenggara Pertama atau Kedua) yang berkepentingan atau terlibat (baik langsung atau tidak langsung) pada perjanjian ini.

69.

Point Of Charging (POC) atau Titik Pembebanan adalah salah satu MSC atau lokasi tertentu yang dipilih sebagai titik untuk mewakili MSC atau lokasi lainnya yang merupakan titik dimulainya tarif percakapan (call).

70.

Point Of Interconnection (POI) atau Titik Interkoneksi adalah lokasi fisik terjadinya Interkoneksi dan merupakan batas wewenang dan tanggung jawab penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi dari masingmasing pihak.

71.

Profil Kapasitas adalah profil dari Kapasitas yang akan diorder dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan mendatang.

72.

Rencana Induk Teknis adalah dokumen yang berisi rincian tentang perencanaan induk teknis.

73.

Roaming (penjelajahan) adalah suatu fasilitas yang memungkinkan Pengguna yang sedang berada didaerah pelayanan sentral gerbang negara lain, dapat menerima dan melakukan panggilan telepon di dalam cakupan wilayah satu penyelenggara yang sama ataupun berbeda.

74.

Route adalah jalur di dalam jaringan yang diikuti atau harus diikuti untuk menyalurkan pesan atau untuk membangun hubungan interkoneksi antara sentral asal dan sentral tujuan.

75.

Routing adalah proses penentuan dan penggunaan route berdasarkan suatu aturan tertentu, untuk menyalurkan pesan atau untuk pembangunan hubungan interkoneksi.

76.

S (Satelite) adalah Penyelenggara jaringan Telekomunikasi bergerak satelit

Hal -6

Dokumen Pendukung E

77.

S2M adalah panggilan terminasi dari penyelenggara satelit ke Telkomsel

78.

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) adalah standar ITU untuk transfer data secara sinkron melalui jaringan optik.

79.

Sender Keeps All (SKA) adalah cara pembagian pendapatan interkoneksi dimana seluruh pendapatan yang diterima oleh pengirim pesan adalah sepenuhnya milik pengirim pesan tersebut dan tidak dibagikan kepada penerima pesan.

80.

Sentral Gerbang adalah sentral sentral induk pelayanan penyelenggara yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui titik interkoneksi.

81.

Settlement adalah Proses Perhitungan antara hak dan kewajiban atas biaya interkoneksi

82.

Short Message Service (SMS) adalah pesan singkat dalam bentuk text atau dalam bentuk lain yang berbasis text yang dapat diterima dan atau dikirimkan dari jaringan Telkomsel ke jaringan XXXX dan sebaliknya.

83.

Short Message Service Interoperator adalah layanan SMS yang memungkinkan keadaan dimana pengirm dan penerima SMS merupakan Pengguna dari operator yang berbeda.

84.

SMS Broadcast adalah SMS yang dikirimkan oleh salah satu pihak secara massal (lebih dari 1) dalam detik yang bersamaan.

85.

Spamming adalah pengiriman pesan SMS oleh salah satu pihak kepada Pengguna pihak lain dalam Perjanjian ini yang dimaksudkan untuk mempengaruhi Pengguna pihak lainnya.

86.

STM (Synchronous Transfer Mode) adalah sistem transmisi SDH yang memiliki tingkat transmisi berdasarkan formula 4n x 155 Mbps dimana n = 0, 1, 2, .., n

87.

STBS atau Sambungan Telepon Bergerak Selular adalah sambungan telepon bergerak yang menggunakan gelombang radio dengan teknologi selular baik analog maupun digital.

88.

Tarif Interkoneksi adalah bagian pendapatan yang dibayarkan oleh XXXX kepada Telkomsel atau sebaliknya atas pendapatan yang diterima dari Pelanggan XXXX dan/atau Pelanggan Telkomsel berdasarkan kerja sama ini.

89.

Visitor adalah Pengguna penyelenggara telekomunikasi selain dari para pihak yang sedang berada di area pelayanan para pihak dan melakukan percakapan melalui jaringan Telkomsel dan atau jaringan XXXX.

90.

Volume Compare adalah suatu kegiatan interkoneksi untuk mencari perbedaan perhitungan teknis hak dan kewajiban sebagai akibat perbedaan biaya hak dan kewajiban melebihi kesepakatan.

91.

Wander adalah variasi dalam jangka panjang (yang tidak kumulatif) suatu sinyal digital dari posisinya yang ideal pada skala waktu yang bersifat sesaat (instant) dan signifikan.

Hal -7



DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI YANG DITAWARKAN

Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan

DAFTAR ISI 1. Layanan Panggilan Terminasi (Call Termination Services) ......................................... 3 1.1

Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan ................................................... 3

1.2

Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan ......................................4

1.3

Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLJJ........................................................... 6

1.4

Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI ............................................................. 7

2. Layanan Panggilan Originasi (Call Originating Services) ............................................ 8 2.1

Originasi ke Penyelenggara Jasa SLJJ .............................................................. 8

2.2

Originasi ke Penyelenggara Jasa SLI ............................................................... 10

3. Layanan SMS ............................................................................................................ 10 4. Layanan Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI) ............................................................ 11

Hal - 2


1.

Layanan Panggilan Terminasi (Call Termination Services)

1.1

Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Panggilan Terminasi lokal adalah panggilan interkoneksi dari XXXX ke Telkomsel, dimana titik interkoneksi berada pada area pembebanan lokal Telkomsel a)

Panggilan Terminasi Lokal yang berasal dari Penyelenggara Jaringan dibedakan berdasarkan Penyelenggara yang berbeda, yaitu terminasi dari penyelenggara jaringan Fixed, Mobile, dan Satelit.

b)

Panggilan terminasi lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Fixed

Tarif terminasi dari Penyelenggara Jaringan Fixed sebesar Rp. 261 per menit c)

Panggilan terminasi lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Mobile

Hal - 3


Tarif terminasi dari Penyelenggara Jaringan Mobile sebesar Rp. 261 per menit d)

Panggilan terminasi lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Satelit

Tarif terminasi dari Penyelenggara Jaringan Satelit sebesar Rp. 261 per menit 1.2

Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan Panggilan Terminasi Jarak Jauh adalah panggilan interkoneksi dari XXXX ke Telkomsel, dimana titik interkoneksi berada pada area pembebanan jarak jauh Telkomsel. a)

Panggilan Terminasi Jarak Jauh yang berasal dari Penyelenggara Jaringan dibedakan berdasarkan Penyelenggara yang berbeda, yaitu terminasi dari penyelenggara jaringan Fixed, Mobile, dan Satelit

b)

Panggilan Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Fixed adalah sebagai berikut : Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Fixed (Panggilan Lokal) POC-1

POC-2

B# TSEL POI

F

F

A#

Hal - 4


Tarif terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan Fixed adalah sebesar Rp. 380 per menit c)

Panggilan Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Mobile adalah sebagai berikut :

Tarif terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan Mobile sebesar Rp. 493 per menit d)

Panggilan Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Satelit :

Hal - 5


Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Satelit POC-1

POC-2

B# TSEL

TSEL

POI S

S

Tarif Panggilan Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Satelit adalah sebesar Rp. 501 per menit 1.3

Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLJJ a)

Panggilan Terminasi yang berasal dari Penyelenggara jasa merupakan panggilan terminasi ke Telkomsel dari penyelenggara jasa yang memiliki jaringan dan kode akses.

b)

Panggilan Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLJJ terdiri dari Terminasi Lokal dan Terminasi Jarak Jauh.

c)

Panggilan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa SLJJ adalah panggilan interkoneksi dari Penyelenggara Jasa XXXX ke Telkomsel, dimana titik interkoneksi berada pada area pembebanan lokal Telkomsel.

d)

Panggilan Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa SLJJ adalah panggilan interkoneksi dari Penyelenggara Jasa XXXX ke Telkomsel, dimana titik interkoneksi berada pada area pembebanan Jarak Jauh Telkomsel.

e)

Panggilan Terminasi Lokal ke Telkomsel yang berasal Penyelenggara Jasa SLJJ dapat digambarkan sebagai berikut : 2.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa POC-1 A# F1

POC-2

M S

TSEL

SLJJ POI

Hal - 6

dari



POC-2

POI

M

TSEL

SLJJ

S

f)

POC-3

Panggilan Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel yang berasal dari Penyelenggara Jasa SLJJ dapat digambarkan sebagai berikut : 2.1 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa POC-1 A# F1

POC-2

POC-3

M S

g)

SLJJ

TSEL POI

Tarif Terminasi ke Telkomsel yang berasal dari Penyelenggara Jasa SLJJ adalah sebagai berikut :

Terminasi dari Penyelenggara Jasa Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLJJ Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa SLJJ Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa SLJJ 1.4


Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI a)

Merupakan panggilan terminasi dari Penyelenggara jasa sambungan Internasional ke Telkomsel.

b)

Panggilan terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Hal - 7


2.9 Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa POC-1 Pemilik Jasa :

POC-2

SLI

POI POI TSEL

c)

TSEL

B#

Tarif Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI adalah sebagai berikut : Terminasi dari Penyelenggara Jasa Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI Terminasi Internasional dari Penyelenggara SLI

2.

Layanan Panggilan Originasi (Call Originating Services)

2.1

Originasi ke Penyelenggara Jasa SLJJ

Harga per menit Rp. 498

a)

Panggilan Originasi dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLJJ terjadi akibat adanya pembangkitan panggilan dari Penyelenggara Jasa SLJJ kepada Pelanggan Telkomsel.

b)

Panggilan Originasi tersebut terdiri dari Panggilan Originasi Lokal dan Panggilan Originasi Jarak Jauh.

c)

Panggilan Originasi lokal adalah panggilan originasi, dimana titik interkoneksi berada pada area titik pembebanan lokal dari Telkomsel.

d)

Panggilan Oginasi jarak jauh adalah panggilan originasi, dimana titik interkoneksi dapat berada pada area titik pembebanan jarak jauh dari Telkomsel.

e)

Panggilan Originasi Lokal dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLJJ dapat digambarkan sebagai berikut : 2.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa POC-1 A# TSEL

F

SLJJ POI

POC-2

M S

Hal - 8



POC-2

POC-3

TSEL F

SLJJ

M

POI

f)

S

Panggilan Originasi Jarak Jauh dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLJJ dapat digambarkan sebagai berikut : 2.1 Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa POC-1 A#

POC-2

TSEL

F POI

M

SLJJ

S


POC-2

POC-3

TSEL

F POI

SLJJ

M S

g)

Tarif originasi dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLJJ adalah sebagai berikut : Jenis Layanan Originasi Panggilan ke Penyelenggara Jasa SLJJ - Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa SLJJ - Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa SLJJ


h)

Khusus untuk tarif panggilan originasi SLJJ, harga yang tercantum dalam butir (h) diatas, baru merupakan biaya jaringan.

i)

Pada dasarnya pelayanan pelanggan pengguna SLJJ adalah menjadi kewajiban Penyelenggara Jasa SLJJ yang antara lain meliputi perhitungan billing, Invoicing, customer care, collecting, & menanggung resiko bad debt, namun jika disepakati oleh kedua belah pihak maka layanan pelanggan sebagaimana disebutkan diatas bisa dilaksanakan oleh Telkomsel dengan penggantian biaya sebagai berikut :

Hal - 9


Jenis biaya Biaya proses billing retail Biaya penagihan Biaya customer care 2.2


Originasi ke Penyelenggara Jasa SLI a)

Panggilan Originasi Internasional adalah panggilan interkoneksi dari Telkomsel kepada Penyelenggara jasa sambungan Internasional.

b)

Panggilan Originasi Internasional dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLI dapat digambarkan sebagai berikut : 2.9 Originasi Internasional ke Penyelenggara Jasa POC-1 Pemilik Jasa :

POC-2

SLI

POI

POI

TSEL

TSEL A#

c)

Tarif originasi dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLI adalah sebagai berikut : Jenis Layanan Originasi Panggilan ke Penyelenggara Jasa SLI Originasi Internasional ke Penyelenggara SLI

Rp. 498

d)

Khusus untuk tarif panggilan originasi SLI, harga yang tercantum dalam butir (c) diatas, baru merupakan biaya jaringan.

e)

Pada dasarnya pelayanan pelanggan pengguna SLI adalah menjadi kewajiban Penyelenggara Jasa SLI yang antara lain meliputi perhitungan billing, Invoicing, customer care, collecting, dan menanggung resiko bad debt, namun apabila disepakati oleh kedua belah pihak maka layanan pelanggan sebagaimana disebutkan diatas dapat dilaksanakan oleh Telkomsel dengan penggantian biaya sebagai berikut : Jenis biaya Biaya proses billing retail Biaya penagihan Biaya customer care

3.

Harga per menit


Layanan SMS Layanan Interkoneksi SMS Telkomsel merupakan layanan komunikasi data yang disediakan oleh Telkomsel yang ditujukan kepada pelanggan XXXX. Skema bisnis SMS Telkomsel mengacu pada prinsip Sender Keep All (SKA) sebagaimana masih diterapkan dibanyak Negara. Jika secara teknis

Hal - 10


memungkinkan Telkomsel siap untuk memberlakukan terminating charge dengan menerapkan tarif interkoneksi sebesar Rp. 26,- / SMS. 4.

Layanan Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI) Layanan FPI yang ditawarkan oleh Telkomsel terdiri Telekomunikasi (Sartel) dan Sarana Penunjang (Sarpen).

dari

Sarana

Layanan FPI sartel yang ditawarkan oleh Telkomsel kepada Pencari Akses untuk kebutuhan interkoneksi dengan Telkomsel adalah Line Sharing yang dimiliki oleh Telkomsel maupun milik Penyelenggara Ketiga yang telah ditetapkan oleh Telkomsel. Harga FPI sartel mengacu pada harga pasar (sesuai KM No.162/PR.301/MPPT-97 tentang Tarif Jasa Sirkit Langganan) atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan juga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Layanan FPI sarpen yang ditawarkan oleh Telkomsel kepada Pencari Akses untuk kebutuhan interkoneksi dengan Telkomsel adalah Ruangan, Kolokasi, Tower & Catu Daya dimana harga FPI yang ditawarkan oleh Telkomsel mengacu pada harga pasar dan juga kesepakatan kedua belah pihak. Telkomsel akan memberkakukan sistim antrian dalam implementasi penawaran layanan tersebut. Tabel 1. Lokasi FPI Sarpen No

Area

1

Batam

2

Palembang

3

Lampung

4

Jakarta

5

Jakarta

6

Surabaya

7

Denpasar

Alamat Gd. TTC Batam Center Jl. Engku Putri Batam Center Batam Gd. TTC Palembang Jl. Demang Lebar Daud - Bukit Besar Palembang Gd. TTC Lampung Jl. Wais Kampung kel.Rawa Laut Tanjung Karang Timur - Lampung Gd. TTC TB.Simatupang Jl. TB. Simatupang No.86 Jakarta (Fax : 021-5240811) 8th Floor Gd. TTC Buaran Jl. Raden Inten - 7th Floor - JKT Gd. TTC Gayungan (3rd Floor) Jl. Gayungan Sari No.76 Surabaya Gd. TTC Denpasar (2nd Floor) Jl. Merdeka No.21 Renon - Bali

Ruangan, Kolokasi

Menara/Tower

Catu Daya

Available

Available

Available

Available

Available

Available

Available

Available

Available

Available

Available

Available

Available

Available

Available

Available

Available

Available

Available

Available

Available

Hal - 11


Tabel 2. Lokasi FPI Sartel No Area Alamat Gd. TTC Amir Hamzah 1 Medan Jl. Amir Hamzah No.20 Medan 3rd Floor Gd. TTC Batam Center 2 Batam Jl. Engku Putri Batam Center Batam Gd. TTC Telkomsel 3 Pekan Baru Jl. Kenanga No.75 Pekan Baru - Riau 2nd Floor Gd. TTC Palembang 4 Palembang Jl. Demang Lebar Daud - Bukit Besar Palembang Gd. TTC Lampung 5 Lampung Jl. Wais Kampung kel.Rawa Laut Tanjung Karang Timur - Lampung Gd. TTC TB.Simatupang 6 Jakarta Jl. TB. Simatupang No.86 Jakarta (Fax : 021-5240811) 8th Floor Gd. TTC Buaran 7 Jakarta Jl. Raden Inten - 7th Floor - JKT Gd. TTC Bandung (2nd Floor) 8 Bandung Jl. Ir. H. Juanda No.252 Dago Bandung Gd. TTC Semarang 9 Semarang Jl. Bukit Sari Gombel Semarang (Fax : 024 - 8419116) 2nd Floor Gd. TTC Nusukan 10 Solo Jl. Samudra Pasai Kadipiro Nusukan Solo Gd. TTC Gayungan (3rd Floor) 11 Surabaya Jl. Gayungan Sari No.76 Surabaya Gd. TTC Denpasar (2nd Floor) 12 Denpasar Jl. Merdeka No.21 Renon - Bali TTC Ahmad Yani 13 Balikpapan Jl. Ahmad Yani No.1 - Balikpapan Gd. TTC Banjarmasin (Surya Bld) 14 Banjarmasin Jl. Ahmad Yani KM 5,7 Banjarmasin Gd. TTC Pontianak (2nd Floor) 15 Pontianak Jl. Gusti Sulung Lelana - Pontianak Gd. TTC Makasar (2nd Floor) 16 Makasar Jl. Pengayoman No.1 Panakukang Makasar TTC Telkomsel 17 Manado Jl. Tololiu Supit No.5 - Manado

Line Sharing Available Available Available

Available

Available

Available Available Available

Available

Available Available Available Available Available Available Available Available

Hal - 12


Tabel 3. Harga FPI Sarpen

No Jenis FPI 1

2

Satuan

Tarif (Rp)

a. Ruangan terkondisi

/m2/bulan

500.000

b. Ruangan tidak terkondisi

/m2/bulan

400.000

/mitra

5.000.000

/rak/bulan

6.000.000

- Small cage (2 x 1,2 m)

/cage/bulan

7.500.000

- Large cage (2 x 2,5 m)

/cage/bulan

12.500.000

Ruangan

Kolokasi a. Tarif Joining fee b. Tarif kolokasi - Rak 19”

c. Tarif Tambahan Catu Daya - Pasang Baru

2.500.000

- Tambahan Biaya Bulanan 3

4

Grounding

/10 Ampere

2.000.000

/titik/bulan

500.000

Menara / tower a. Antena mikro grid Biaya Penempatan Antena (Rp/titik/bulan) Tinggi “T”

0 < D< 1,2 m

1,2 < D < 2 m

2 < D < 2,4 m

2,4 < D < 3 m

110
Rp 4.080000

Rp 6.119.000

Rp 8.703.000

Rp 12.918.000

100
Rp 2.942.000

Rp 4.413.000

Rp 6.276.000

Rp 9.317.000

90
Rp 2.602.000

Rp 3.904.000

Rp 5.552.000

Rp 8.241.000

80
Rp 2.472.000

Rp 3.708.000

Rp 5.274.000

Rp 7.828.000

70
Rp 2.317.000

Rp 3.476.000

Rp 4.944.000

Rp 7.338.000

60
Rp 2.096.000

Rp 3.144.000

Rp 4.471.000

Rp 6.637.000

50
Rp 1.953.000

Rp 2.930.000

Rp 4.167.000

Rp 6.185.000

40
Rp 1.786.000

Rp 2.680.000

Rp 3.811.000

Rp 5.657.000

30
Rp 1.592.000

Rp 2.389.000

Rp 3.397.000

Rp 5.043.000

20
Rp 1.371.000

Rp 2.056.000

Rp 2.925.000

Rp 4.341.000

0
Rp 1.244.000

Rp 1.865.000

Rp 2.653.000

Rp 3.938.000

b. Antena mikro solid Biaya Penempatan Antena (Rp/titik/bulan) Tinggi " T "

0 < D< 1,2 m

1,2 < D < 2 m

2 < D < 2,4 m

2,4 < D < 3 m

110
Rp 4.128.000

Rp 8.402.000

Rp 10.344.000

Rp 15.541.000

100
Rp 2.977.000

Rp 6.059.000

Rp 7.460.000

Rp 11.208.000

90
Rp 2.633.000

Rp 5.360.000

Rp 6.599.000

Rp 9.914.000

80
Rp 2.501.000

Rp 5.091.000

Rp 6.268.000

Rp 9.417.000

70
Rp 2.345.000

Rp 4.772.000

Rp 5.876.000

Rp 8.828.000

60
Rp 2.121.000

Rp 4.316.000

Rp 5.315.000

Rp 7.984.000

50
Rp 1.977.000

Rp 4.023.000

Rp 4.953.000

Rp 7.441.000

Hal - 13


40
Rp 1.808.000

Rp 3.679.000

Rp 4.530.000

Rp 6.806.000

30
Rp 1.611.000

Rp 3.280.000

Rp 4.038.000

Rp 6.066.000

20
Rp 1.387.000

Rp 2.824.000

Rp 3.476.000

Rp 5.223.000

0
Rp 1.258.000

Rp 2.561.000

Rp 3.153.000

Rp 4.737.000

c. Antena Omni, Yagi dan Sektoral Biaya Penempatan Antena (Rp/bulan) Tinggi " T " 110
6

Yagi / Unit

Omni / Elemen

Rp 3.671.000

Sektoral / Elemen

Rp 2.448.000

Rp 2.040.000

100
Rp 2.648.000

Rp 1.756.000

Rp 1.471.000

90
Rp 2.342.000

Rp 1.561.000

Rp 1.301.000

80
Rp 2.225.000

Rp 1.483.000

Rp 1.236.000

70
Rp 2.086.000

Rp 1.390.000

Rp 1.159.000

60
Rp 1.886.000

Rp 1.258.000

Rp 1.048.000

50
Rp 1.758.000

Rp 1.171.000

Rp 977.000

40
Rp 1.608.000

Rp 1.071.000

Rp 893.000

30
Rp 1.433.000

Rp 955.000

Rp 796.000

20
Rp 1.234.000

Rp 823.000

Rp 685.000

0
Rp 1.119.000

Rp 746.000

Rp 622.000

Catu Daya AC a. Biaya Beban / bulan

= ((V x Imcb ) / 1000) x Tarifbeban PLN /KVA Keterangan : V = Tegangan AC yang digunakan Tegangan 1 phase =

1u 220 Volt 3 u 380 Volt atau 3 x 220 Volt

Tegangan 3 phase = Imcb = Arus listrik yang digunakan sesuai dengan Ampere MCB. Penentuan Ampere MCB = minimal 1,5 kali arus maksimal perangkat terpasang. Kapasitas MCB yang dipasang disesuaikan dengan standard yang ada. Tarifbeban PLN/KVA = Tarif PLN untuk biaya beban yang berlaku sesuai ketetapan Pemerintah minimal Golongan Tarif B-2/TR. b. Biaya Pemakaian / bulan

= fk x H x (V x Imcb x 80%) /1000 x Tarifusage PLN x kPLN Keterangan : V = Tegangan AC yang digunakan Tegangan 1 phase = Tegangan 3 phase =

1u 220 Volt 3 u 380 Volt atau 3 x 220 Volt

Imcb = Arus listrik yang digunakan sesuai dengan Ampere MCB. Penentuan Ampere MCB = minimal 1,5 kali arus maksimal perangkat terpasang. Kapasitas MCB yang dipasang disesuaikan dengan standard yang ada. Tarifusage PLN = Tarif PLN untuk biaya pemakaian yang berlaku sesuai ketetapan Pemerintah minimal Golongan Tarif B-2/TR Blok II. H = Jumlah jam nyala dalam satu bulan = 24 x 30 = 720 jam. kPLN = Tingkat Efisiensi Kelistrikan Daerah sesuai ketetapan Pemerintah. fk = Faktor kehandalan sistem

Hal - 14

€>rsr"on,l*r

Dalrar LayananInterkoneksilane dia\,nrkan

Tabel4. HargaFPI Sartel

Jarak(KM) <25 >25-100 > 100- 200

Rp Rp Rp > 200- 300 Rp > 300 - 600 Rp > 600 - 1000 RD > 1000 Rp

HarqasewaUbulan) 9,720,000 26,213,600 28,208,600 30,451,400 36,968,400 45.822.700 56,703,500

DIREKTURJENDERAL

UNIKASI,

l.

(9 BASUKIYUSU

Hal - 15

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI (DPI) REFERENCE INTERCONNECT OFFER (RIO) TELKOMSEL

Recommend Documents