KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 609 TAHUN 2003 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS TENAGA KERJA, KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
BUPATI JEMBRANA, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana, maka dipandang perlu menetapkan uraian tugas Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; b. bahwa uraian tugas dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;. Mengingat : 1. Undangundang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 2.
Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3.
Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4.
Undangundang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5.
Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara 3851);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8.
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangundangan dan Bentuk Rancangan Undangundang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 ).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA TENTANG URAIAN TUGAS DINAS TENAGA KERJA, KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA.
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana. c. Bupati adalah Bupati Jembrana. d. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana. e. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana. f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana. h. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB II Pasal 2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 Dinas Daerah mempunyai tugas pokok: 1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; b. Melaksanakan kewenangan Desentralisasi dibidang Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
Pasal 4 Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis sesuai kewenangan di bidang Tenaga Kerja.Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; b. Pengelolaan dan fasilitasi sesuai kewenangan di bidang Tenaga Kerja, Kependudukan ,Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; c. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai bidang Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; d. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Tenaga Kerja, Kependudukan,Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; e. Pelaksanaan urusan tata usaha.
3
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Kelurga Berencana terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidangbidang; d. Sub Bagiansub bagian; e. Seksiseksi; f. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
BAB IV URAIAN TUGAS Pasal 6 Kepala Dinas mempunyai tugas : a. mengkoordinasikan penyusunan program Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dengan memberikan arahan kepada Kepala Bidang dan Kepala Bagian mengacu pada Pola Dasar Pembangungan Kabupaten Jembrana, kebijaksanaan Bupati, kondisi obyektif dan ketentuan yang berlaku; b. merumuskan kebijaksanaan teknis bidang Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; d. membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan yang diinginkan dan ketentuan yang berlaku; e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikut; f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai, ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier ; g. melaporkan kepada bupati tentang pelaksanaan tugasnya ; h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan bupati.
4
Pasal 7 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Bagian Tata Usaha Dinas berdasarkan kebijakan dibidang Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ; b. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; c. membimbing / memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; d. menilai hasil pelaksanaan kegiatan Kepala Sub Bagian dan bawahan serta menilai prestasi kerjanya sebagai bahan perencanaan kerja yang akan datang dan pertimbangan pengembangan karier ; e. membantu kepala Dinas dalam bidang urusan administrasi untuk seluruh bidang di Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ; f. melakukan urusan kerumahtanggaan Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana : urusan keuangan, kepegawaian, kelengkapan, surat – menyurat dan kegiatan administratif lainnya ; g. melaksanakan evaluasi kegiatan Bagian Tata Usaha ; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian Tata Usaha kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ; i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan. Pasal 8 Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan kebijakan dibidang Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ; b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil hasil kerja untuk pembinaan karier; d. melaksanakan kegiatan urusan keuangan, kepagawaian, perlengkapan, surat menyurat dan kegiatan administrasi lainnya pada Sub. Bagian Umum ; e. mengkoordinasikan tugas – tugas Sub. Bagian Umum; f. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pada Sub, Bagian Umum; g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada Kepala Bagian Tata Usaha ; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.
Pasal 9 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas ; a. menyusun rencana kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan dibidang Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; b. mengevaluasi hasil kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; c. menyusun laporan hasil kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ; d. menyusun rencana kegiatan Sub. Bag. Perencanaan, Evaluasi dan Laporan ; e. melakukan evaluasi kegiatan Sub. Bag. Perencanaan, Evaluasi dan Laporan ; 5
f. mengkoordinasikan tugas – tugas Sub. Bag. Perencanaan, Evaluasi dan Laporan ; g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier; i. membuat laporan kepada atasan tentang pelaksanaan tugas Sub. Bag. Perencanaan, Evaluasi dan Laporan ; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan. Pasal 10 Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas: a. membuat rencana kerja Bidang Tenaga Kerja; b. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; c. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; d. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier; e. merumuskan kebijakan tehnis bidang ketenagakerjaan berdasarkan kewenangan yang ada ; f. melaksanakan pembinaan umum dan tehnis berdasarkan bidang ketenagakerjaan ; g. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta dan organisasi lainnya dalam rangka penyediaan dan penempatan tenaga kerja ; h. melaksanakan pelayanan umum dan perijinan ketenagakerjaan ; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Pasal 11 Seksi Penempatan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penempatan berdasarkan kebijakan dibidang Tenaga Kerja; b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier; d. melaksanakan kegiatan pendaftaran calon pencari kerja melaksanakan pengurusan pendaftaran dan seleksi calon pencari kerja; e. melaksanakan penelitian administrasi calon pencari kerja ; f. melaksanakan pendataan calon pencari kerja ; g. melaksanakan pembinaan dan pengurusan penyaluran dan penempatan tenaga kerja ( AKAD, AKAL dan AKAN ) h. melaksanakan kerja sama dengan lembaga latihan swasta ; i. menginformasikan peluang pekerjaan bagi para calon pencari kerja ; j. membantu pengurusan ijin kerja tenaga asing ; k. menempatkan tenaga kerja siap pakai untuk dipekerjakan di dalam negeri maupun di luar negeri ; l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja ; 6
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan. Pasal 12 Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan berdasarkan kebijakan dibidang Tenaga Kerja; b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier; d. menyusun petunjuk tehnis tentang pelaksanaan pembinaan hubungan industrial, persyaratan kerja, pengupahan, kesejahteraan pekerja, norma kerja dan K3 ( Keselamatan dan Kesehatan Kerja ) surat Jamsostek ; e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan penegakan hukum, pengawasan ketenagakerjaan, penyelidikan terhadap norma kerja, norma Jamsostek, norma K3 dan penggunaan tenaga kerja asing ; f. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kerjasama Bipartit, Tripartit, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha tentang hubungan industrial, persyaratan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja ; g. melaksanakan dan merumuskan hasil sidang lembaga kerjasama Tripartit Kabupaten Jembrana h. melaksanakan inventarisasi organisasi pengusaha dan organisasi pekerja serta LKS Bupati ; i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi pekerja dan organisasi pengusaha dalam hubungan industrial ; j. melaksanakan pembinaan tentang persyaratan kerja pada perusahaan dan inventarisasi peraturan perusahaan serta Kesepakatan Kerja Bersama ; k. melaksanakan pencegahan dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja ; l. melaksanakan pengawasan norma kerja dan monitoring serta pemeriksaan terhadap laporan kecelakaan kerja ; m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian alat pelindung diri dan lingkungan kerja ; n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja ; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.
Pasal 13 Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas : a. membuat rencana kerja Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan; b. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; c. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; d. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier; e. melaksanakan penyiapkan bahan pendaftaran dan pencatatan , pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengolahan data, pemberian nomor induk
7
kependudukan, pencatatan kartu keluarga, kartu penduduk dan pengelolaan mutasi data penduduk ; f. melaksanakan sosialisasi gender kepada masyarakat, sosialisasi pengarusutamaan gender ( PUG ) kepada pejabat struktural, kepala desa/lurah sesuai pedoman sesuai struktur yang berlaku ; g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana ; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.
Pasal 14 Seksi Mobilitas Penduduk mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Mobilitas Penduduk berdasarkan kebijakan dibidang pendudukan; b. memberi pentunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier; d. menyelenggarakan pendaftaran penduduk; e. pemberian nomor induk kependudukan; f. pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ; g. pendaftaran dan penerbitan Surat Keterangan Kependudukan lainnya ; h. menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan tentang ketentuan administrasi kependudukan ; i. melaksanakan pendataan penduduk pendatang sementara/ musiman ; j. menyelenggaraan urusan ketransmigrasian ; k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan;
Pasal 15 Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan berdasarkan kebijakan dibidang Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan; b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier; d. melaksanakan sosialisasi gender kepada masyarakat sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku ; e. melaksanakan sosialisasi Pengarusutamaan Gender ( P U G ) kepada pejabat struktural sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku ; f. melaksanakan sosialisasi Pengarusutamaan Gender ( P U G ) kepada para kepala desa/lurah sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku ; g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Kepedudukan dan Pemberdayaan Perempuan ; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.
8
Pasal 16 Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas : a. membuat rencana kerja Bidang Keluarga Berencana; b. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; c. memberi pentunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; d. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier; e. menyelenggarakan program pemberdayaan keluarga ; f. menyelenggarakan program kesehatan reproduksi remaja ; g. menyelenggarakan program Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi ; h. menyelenggarakan program Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB ; i. melaksanakan kerja sama dan kemitraan dengan instansi pemerintah /LSM, swasta dan masyarakat di bidang KB dan pembangunan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Jembrana. j. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi Urusan Pencatatan dan Pelaporan, Sarana/Logistik, di bidang KB dan PKS ; k. melaksanakan penyediaan data dan analisis data kemiskinan; l. penglolaan dokumentasi dan pelayanan informasi data Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ; m. melaksanakan evaluasi dan pemantauan program KB dan pemberdayaan keluarga ; n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.
Pasal 17 Seksi Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan keluarga mempunyai tugas: a. menyusun rencana Seksi Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga berdasarkan kebijakan dibidang Keluarga Berencana ; b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier; d. melaksanakan program peningkatan Partisipasi Pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak – hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak ; e. pengendalian penyelenggaraan program peningkatan partisipasi pria pembinaan remaja dan perlindungan hak – hak reproduksi dan pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu , bayi dan anak ; f. mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria pembinaan remaja dan perlindungan hak – hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak ;
9
g. melaksanakan program advokasi dan komunikasi informasi, edukasi serta institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga ; h. pengendalian penyelenggaraan program advokasi dan komunikasi informasi, edukasi serta institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga ; i. mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi dan komunikasi informasi, edukasi serta institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga ; j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana ; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan. Pasal 18 Seksi Analisa Evaluasi dan Pemantauan Program mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Analisa Evaluasi dan Pemantauan Program berdasarkan kebijakan dibidang Keluarga Berencana; b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier; d. melaksanakan pengolahan data, pengelolaan tehnologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi dibidang informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera ; e. melaksanakan analisis dan evaluasi informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera ; f. melaksanakan pelaporan dan pengelolaan statistik dibidang informasi program keluarga berencana nasional dan pembagunan keluarga sejahtera ; g. melaksanakan pemantauan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera ; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana ; i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Pasal 19 Bidang Catatan Sipil mempunyai tugas : a. membuat rencana kerja Bidang Catatan Sipil ; b. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; c. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; d. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier; e. mencatat dan menerbitkan kutipan akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte kematian serta akte pengakuan dan pengesahan anak; f. melaksanakan kegiatan penyuluhan catatan sipil ; g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan , Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana ; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
10
Pasal 20 Seksi Pencatatan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pencatatan berdasarkan kebijakan dibidang Catatan Sipil ; b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier; d. melaksanakan pencatatan dan penerbitan kutipan akte kelahiran ; e. melaksanakan pencatatan dan penerbitan kutipan akte perkawinan ; f. pencatatan dan penerbitan kutipan akte perceraian ; g. pencatatan dan penerbitan kutipan akte pengakuan dan pengesahan anak ; h. pencatatan dan penerbitan kutipan akte kematian ; i. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian , akte kematian, akte pengakuan dan akte pengesahan anak ; j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Catatan Sipil ; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Pasal 21 Seksi Penyuluhan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyuluhan berdasarkan kebijakan dibidang Catatan Sipil ; b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier; d. melaksanakan kegiatan penyuluhan catatan sipil ; e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Catatan Sipil . f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.
BAB V JABATAN FUNGSIONAL Pasal 22 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB VI
11
PENUTUP Pasal 23 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana. Diundangkan di Negara Pada tanggal 14 Nopember 2003 BUPATI JEMBRANA,
I GEDE WINASA Diundangkan di Negara Pada tanggal 14 Nopember 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
I GDE SUINAYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2003 NOMOR 57
12