BUPATI JEMBRANA KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 656 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN IJIN USAHA PERIKANAN BUPATI JEMBRANA,
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Ijin Usaha Perikanan, maka pelaksanaannya perlu diatur untuk mewujudkan tertib pelayanan Ijin Usaha Perikanan; b. bahwa pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Mengingat : 1. Undangundang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ); 2. Undangundang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); 3. Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan ( Lembaran NegaraTahun 1990 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409 ) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Ijin Usaha Perikanan. MEMUTUSKAN Menetapkan :
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN IJIN USAHA PERIKANAN Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Ijin Usaha Perikanan (IUP) adalah ijin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan (perorangan/Badan hukum) untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum di dalam ijin tersebut. 2. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP. 3. IUP dan SPI diberikan kepada perusahaan perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan mempergunakan kapal perikanan bermotor luar dan dalam yang berbobot 5 sampai 10 Grosston (GT) dan atau berkekuatan mesin 10 sampai 30 Daya Kuda (DK). 4. Nelayan yang mempergunakan kapal perikanan tidak bermotor atau kapal bermotor dengan bobot di bawah 5 GT atau bermesin di bawah 10 DK serta Petani Ikan atau perorangan yang kegiatannya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari tidak dikenakan kewajiban memiliki IUP, tetapi wajib mencatatkan kegiatannya dalam rangka pembinaan dan pengawasan. 5. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
6. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. 7. Lampara adalah jaring yang berbentuk kantong dengan dua sayap pada sisi kiri dan kanannya dan kadangkadang dimodivikasi disesuaikan dengan jenis ikan sasarannya baik di permukaan maupun di dasar perairan. 8. Payang adalah Jaring Kantong yang dipergunakan untuk menangkap gerombolan ikan dengan kedua sayap ada pada sisi kiri dan kanannya untuk menggiring ikan tersebut masuk ke dalam kantong. 9. Purse seine atau Pukat Cincin adalah jaring berbentuk persegi panjang, tanpa kantong dan dipergunakan untuk menangkap gerombolan ikan permukaan, dimana dalam operasinya gerombolan ikan dilingkari serta tali kolor pada bagian bawah jaring dapat ditarik melalui cincincincinnya. 10. Gillnet atau Jaring Insang adalah jaring berbentuk empat persegi panjang dan dilengkapi dengan pemberat pada tali ris bawahnya dan sejumlah pelampung pada tali ris atasnya serta dapat dioperasikan dengan cara menghadang arah gerak gerombolan ikan baik di permukaan maupun di dasar perairan. 11. Pukat pantai adalah jaring berbentuk kantong yang dioperasikan di pantai dengan cara menarik jaring ini ke pantai oleh beberapa orang. 12. Jala serok adalah jaring berbentuk kerucut atau kantong dengan mulut terbuka, diberi tangkai untuk menskop ikan tangkapan. 13. Long line atau Rawe Tuna adalah alat tangkap ikan yang terdiri dari sederetan tali utama dan pada talitali utama dengan jarak tertentu terdapat tali cabang yang pendek dan lebih kecil diameternya serta pada masingmasing ujung tali cabang diikatkan pacing berumpan, untuk menangkap jenis ikan Tuna. 14. Pole and line adalah alat tangkap ikan yang terdiri dari seutas tali pancing dengan joran dan mata pancing tanpa kait dan umpan ditujukan untuk menangkap ikan Cakalang, sedangkan umpannya berupa umpan hidup sejenis sardine atau teri yang ditebarkan sedemikian rupa disekitar gerombolan ikan. 15. Long line mini (Rawe) adalah sejenis Long line yang bentuknya lebih kecil, pada salah satu ujung tali utama sebelah bawah diberi pemberat/jangkar dan ujung lainnya diberi pelampung serta dalam operasinya alat ini sifatnya statis untuk menangkap jenis ikan dasar.
16. Vertikal line (pancing ulur) adalah pancing atau beberapa pancing berumpan yang diikatkan pada seutas tali pancing dan dalam operasinya bersifat statis diulur dengan tangan. 17. Pancing Tonda adalah pancing yang diberi umpan buatan (palsu) dan tidak menggunakan joran serta dalam operasinya ditarik dengan perahu untuk menangkap ikan permukaan yang buas. 18. Pancing lainnya adalah semua jenis pancing ikan yang tidak termasuk ke dalam jenis pancing tersebut di atas. 19. Bubu adalah perangkap ikan yang mempunyai satu atau dua pintu masuk dan dapat diangkat dengan mudah ke daerahdaerah penangkapan, dipasang di dasar perairan dan kadangkadang diberi umpan di dalamnya untuk menarik perhatian ikan. 20. Bagan atau Sero adalah jaring angkat yang dipasang atau dibangun dengan cara ditancapkan maupun di atas rakit/perahu dengan menggunakan lampu sebagai daya tarik ikanikan berkumpul di atas jaring. 21. Rumpon adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut untuk mengumpulkan ikanikan, sehingga lebih mudah penangkapannya. 22. Alat selam adalah sejumlah alat bantu untuk menyelam seperti tabung gas oksigen, kaca selam, talitemali dan lainlain untuk menangkap ikan, kerang dan jenis biota lainnya di dasar perairan. 23. Grosstonage (GT) adalah volume kapasitas angkut kapal dalam satuan ton. Pasal 2 (1) Prosedur permohonan IUP dan SPI. a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Jembrana melalui Kepala Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum dan Perhubungan Kabupaten Jembrana dengan kelengkapan sebagai berikut : Ijin lokasi / persetujuan prinsip lokasi dari Kepala Daerah; Perjanjian analistis mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) / UKL – UPL Rencana Usaha; Akte pendirian perusahaan /Koperasi kecuali untuk perorangan dan usaha dagang; Sertifikat tanah atau suratsurat tanah yang syah; Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ( NPWPD ); Dukumen tekhnis kapal. Kartu Tanda Penduduk dan Pas Foto 3 x 4 = 3 lembar
b. Permohonan yang masuk selanjutnya diperiksa oleh Tim Teknis mengenai kelengkapan administrasi dan kesesuaian data dengan kondisi riil di lapangan. c. Hasil pemeriksaan dan kajian Tim Teknis disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan IUP, dan atau kepada Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan SPI. (2) Setiap perusahaan perikanan yang memiliki IUP dapat melakukan perluasan usahanya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan yang dilampiri kelengkapan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Setiap perusahaan perikanan yang mendaftarkan kembali usahanya, terlebih dahulu mengisi blanko pendaftaran yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Kegiatan Usaha dan copy IUP yang dimilikinya. (4) Jangka waktu penyelesaian IUP dan SPI paling lama 14 (empat belas) hari kerja dihitung mulai dari pemohon memasukkan permohonan yang lengkap sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3). Pasal 3 (1) Besarnya biaya retribusi atas pelayanan Ijin Usaha Perikanan adalah sebagai berikut : a. Retribusi atas ijin usaha penangkapan perunit alat penangkapan ikan : Jaring : Lampara ……………………….Rp.50.000, Payang .………………………Rp.50.000, Purseseine ....…………………….Rp.50.000, GillNet ...……………………..Rp.30.000, Pukat Pantai …..…………………...Rp.20.000, Jala serok ………………………Rp.10.000, Jaring lainnya ……………………….Rp.10.000, Pancing : Longline (rawe tuna) …….………….Rp.75.000, Pole and line …..……………Rp.75.000, Long line mini ( rawe ) ……..…………Rp.30.000, Vertikal line (Pancing ulur ) ……….Rp.30.000, T o n d a ………………..Rp.20.000, Pancing lainnya ………………...Rp.10.000, Perangkap : Bubu perunit ...………………Rp.20.000,
Bagan / sero ……………… Rp.15.000, Rumpon ….………… .Rp.20.000, Alat selam ….……………..Rp.20.000, b. Retribusi atas ijin Kapal Perikanan : Kapal perikanan bermesin dalam per GT …. Rp. 2.000, Perahu jukung dengan motor tempel per PK ….Rp. 1.000, c. Retribusi atas ijin usaha budidaya : Air Tawar : Kolam air tenang per 1000 M2 …… …Rp. 7.500, Kolam air deras per 100 M …… .Rp.15.000, Air Payau ( Tambak ): Tambak Intensif per Ha …… … .Rp.100.000, Tambak non Intensif per Ha ………… Rp. 35.000, Laut: Rumput laut per 0,5 Ha ………Rp.25.000, Ikan kerapu, Kakap, Baronang, serta Lobster dan ikan lainnya per 0,5 Ha … Rp 40.000, Kerang hijau per 0,5 Ha …………… Rp. 25.000, Kerang Mutiara per 0,5 Ha ………..Rp.75.000, d. Retribusi atas Ijin Usaha Pembenihan Pembenihan udang: Udang Air tawar kapasitas 1 – 4 juta ekor ……………Rp.40.000, Kapasitas 4 juta ekor keatas ………..Rp.75.000, Udang Air Payau / Laut: Kapasitas 1 4 juta ekor ………… Rp.100.000, Kapasitas 4 juta ekor keatas ………Rp.150.000, Pembenihan Ikan : Ikan Bandeng : Kapasitas 1 – 4 juta ekor………………Rp. 25.000. Kapasitas 4 juta ekor keatas………… .Rp. 50.000, Ikan Kerapu : Kapasitas 14 juta ekor………………...Rp. 75.000, Kapasitas 4 juta ekor keatas………… Rp.150.000, Ikan lainnya : Kapasitas 1 – 4 juta ekor …………. Rp. 25.000, Kapasitas 4 juta ekor keatas …… Rp. 50.000, e. Retribusi atas Ijin Pengumpulan, Penyimpanan, dan pengangkutan hasilhasil perikanan: Ekspor ……………………….Rp. 75.000,
Antar pulau ………………………..Rp. 50.000, Lokal …………………………Rp. 25.000, f. Retribusi atas Ijin Usaha Pengolahan/pengawetan: Pengolahan tradisional kapasitas sampai dengan 10 Ton Per hari ………Rp. 75.000, Pengolahan Modern Kapasitas diatas10 ton per hari ………..Rp. 150.000, Retribusi Ijin Usaha pengolahan minyak ikan ……….Rp. 100.000, (2) Setiap perusahaan perikanan yang aktif melakukan kegiatan diwajibkan mendaftarkan kembali usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali. (3) Untuk setiap pendaftaran kembali ijin usaha perikanan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan pungutan sesuai dengan ayat (1). Pasal 4 (1) Retribusi pelayanan Ijin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum pada pasal 3 harus dibayar lunas pada saat ijin dikeluarkan; (2) Pungutan retribusi atas pelayanan ijin usaha perikanan serta perubahan ijin dilakukan oleh Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana; (3) Seluruh pendapatan dari pungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Jembrana; (4) Kepada petugas yang melaksanakan kegiatan pelayanan IUP diberikan upah pungut/perangsang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 5 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Negara Pada tanggal 9 Desember 2003 BUPATI JEMBRANA,
I GEDE WINASA
Diundangkan di Negara Pada tanggal 10 Desember 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, I GDE SUINAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2003 NOMOR 65.