FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) “ Kebijakan Dan Arah Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Dalam Mendukung Implementasi Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia”
Lombok, 26 November 2013 Disampaikan oleh Prof. Ir. H. M. ALAMSYAH, HB. Wakil Ketua/Kepala Pelaksana Harian BP KAPET Khatulistiwa
Outline Paparan I
II
III
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN KAPET KHATULISTIWA DI DAERAH
PERMASALAHAN KAWASAN INDUSTRI DAN PENENTUAN INDUSTRI HILIR DI KAPET KHATULISTIWA
REKOMENDASI PERAN, FUNGSI, DAN STRUKTUR KELEMBAGAAN KAPET KHATULISTIWA
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN KAPET KHATULISTIWA DI DAERAH
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN Keppres No. 150 Tahun 2000 lebih banyak mengatur tugas Badan Pengembangan (BaPeng), tim teknis pusat tidak mampu mengoptimalkan peran sektoral (BaPeng) khususnya keterpaduan dan sinkronisasi program. Tidak ada peraturan yang berkaitan dengan KAPET.
atau petunjuk teknis operasionalisasi BP
Kelembagaan Proses pembahasan kelengkapan RPerPres Pengaturan dan Pengelolaan KAPET dan RTR KSN KAPET Khtulistiwa telah dilakukan selama lebih dari 2 tahun, tetapi sampai saat ini KepPres belum terbit. Kondisi status kelembagaan BP KAPET Khatulistiwa yang tidak memiliki kekuatan hukum (tidak didukung) PerDa dll, sehingga melemahkan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD-SKPD terkait di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di Prov. KalBar
PERMASALAHAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR
Program-program yang sudah diusulkan dan ditetapkan untuk wilayah BP KAPET Khatulistiwa dalam realisasinya tidak melibatkan BP KAPET Khatulistiwa (BP KAPET Khatulistiwa tidak diundang dalam Musrenbang Provinsi dan Kabupaten) Koordinasi Koordinasi & & Infrastrutur Infrastruktur Program ABC yang berada dalam kawasan BP KAPET Khatulistiwa dapat dipindahkan tanpa koordinasi dengan BP KAPET Khatulistiwa (bertentangan dengan instruksi Kementerian PU). Program-program yang berkaitan dengan KSN dan KAPET Khatulistiwa dominan ditangani oleh SKPD tanpa berkoordinasi dengan KAPET Khatulistiwa.
PERMASALAHAN KAWASAN INDUSTRI DAN PENENTUAN INDUSTRI HILIR DI KAPET KHATULISTIWA
Basis / Industri Hilir Kawasan Industri KAPET Khatulistiwa
KIT Industri Hilir Kelapa Sawit (IHKS)
Sumber :
KIM Pengolahan Karet
KIS Pengolahan hasil-hasil pertanian
Surat Gubernur Kalimantan Barat No. 530/2405/Ekbang-C tanggal 19 Agustus 2013 tentang Percepatan Kawasan Industri di Kalbar
PERMASALAHAN KEWILAYAHAN DAN KAWASAN
Kawasan Industri Tayan PemKab. Sanggau telah melakukan MOU dengan PTPN XIII dalam hal kepastian lahan. Namun sejauh ini belum ada tanggapan dari KI pihak PTPN XIII. KAPET Khatulistiwa
‘Champion’ atau untuk IHKS belum ada.
Badan Pengelola
PERMASALAHAN KEWILAYAHAN DAN KAWASAN
Kawasan Industri Semparuk
KETERBATASAN DANA YANG DIMILIKI OLEH PEMKAB SAMBAS SEHINGGA PEMKAB. SAMBAS BELUM DAPAT MEMEMENUHI KEKURANGAN LAHAN SELUAS 14 HA(SEBAGAI SYARAT MINIMAL LAHAN KI KI 50 HA).
Kawasan KAPET Khatulistiwa Industri
ADA BEBERAPA MINAT PERUSAHAAN DALAM MEMANFAATKAN KIS, BELUM DAPAT MENUNJUKKAN KESERIUSAN YANG NYATA DALAM TINGKAT AKSI DIKARENAKAN BELUM ADA KESIAPAN SEPERTI LAHAN, INFRASTRUKTUR PENUNJANG (KELISTRIKAN, JALAN)DAN PROSEDUR KI LAINNYA.
PERMASALAHAN KEWILAYAHAN DAN KAWASAN
Kawasan Industri Mandor BELUM ADA KETERSEDIAAN
BELUM ADA KETERSEDIAAN
BELUM TERSEDIA
LISTRIK.
SARANA AIR BERSIH.
KI KAPET Khatulistiwa
INFRASTRUKTUR JARINGAN
PENGEMBANGAN
JALAN MENUJU
KE
PELABUHAN. PENINGKATAN
SUMBER-SUMBER BAHAN BAKU BELUM MEMADAI.
REKOMENDASI PERAN, FUNGSI, DAN STRUKTUR KELEMBAGAAN KAPET KHATULISTIWA
Diikutsertakannya BP KAPET Khatulistwa dalam Musrenbang Provinsi/Kabupaten
dan
direalisasikan
kegiatan-kegiatan
yang telah diprogramkan oleh BP KAPET Khatulistiwa.
Perpindahan kawasan yang ada di BP KAPET Khatulistiwa
hendaknya dikoordinasikan dengan BP KAPET Khatulistiwa mengingat
DAERAH
penentuan
telaah/kajian
kawasan
tersebut
melalui
strategis
ekonomi
khatulistiwa
memiliki
dan
pertimbangan
agar
BP
kawasan.
Diharapkan
Anggaran
Tetap
Anggaran
APBD
(tidak
KAPET
dalam
dikaitkan
bentuk dan
Anggaran
diusulkan
Bantuan),
pada
SKPD
terkait.
BaPPeDA Provinsi Kal-Bar segera
menyusun RENSTRA DAN RENJA BP KAPET KHATULISTIWA.
Penetapan
kembali
Khatulistiwa
dalam
wilayah kerangka
dan
cakupan
sebagai
KAPET
Pusat-pusat
Pertumbuhan Ekonomi yang sesuai dengan kriteria KAPET dan dapat dikelola sacara efektif (dituangkan dalam RTR
PUSAT
KAPET)
(Redeleniasi
&
Reposisi
KAPET
Khatulistiwa). Merampungkan Peraturan Presiden Tentang RTRW KAPET
sebagai KSN (Percepatan terbitnya RPerPres KAPET). Revitalisasi
Kelembagaan,
dan Integrasi Infrastruktur.
Pengembangan
Kawasan
GUBERNUR BUPATI / WALI KOTA
Draft Struktur Organisasi Kelembagaan
KETUA PELAKSANA SEKETARIAT
KABAG RENJA DAN MONEV
DIREKTUR INVESTASI
KASUBDIT
KASUBDIT
KABAG KEU DAN ASET
KABAG UMUM DAN KEPEG
DIREKTUR KERJASAMA
KASUBDIT
KASUBDIT
KASUBDIT
DIREKTUR SUMBER DAYA
KASUBDIT
KASUBDIT
KASUBDIT
KASUBDIT
Sumber : draft Struktur Organisasi Kelembagaan KAPET Khatulistiwa Dalam RPerPres KAPET
Bahwa dalam mendirikan atau membangun kawasan industri syarat utama yang diperlukan adalah kesiapan dan kepastian lahan serta dukungan infrastruktur penunjang (kelistrikan, jalan, dan air bersih).
KESIMPULAN FGD YANG DIFASILITASI KAPET KHATULISTIWA S/D NOVEMBER 2013
Dalam
mengatur
tersebut
diperlukan
mekanisme adanya
kawasan
dukungan
industri peraturan
mulai dari peraturan pemerintah (PP), peraturan daerah (perda) dan SK Bupati. Pada saat ini masih banyak permasalahan yang ditemui dalam pembangunan 3 (tiga) calon Kawasan Industri di Kalimantan Barat. Permasalahan mengenai
Kawasan Industri tsb membutuhkan kerja sama dan komitmen antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Pihak
Swasta
Khatulistiwa
yang dalam
difasilitasi rangka
pembangunan 3 (tiga) calon KI.
oleh
BP
KAPET
memaksimalkan
