The Role of The Host State to The Protecticn of Human Right and The Environment from The Violation Done by Transnational Corpcration SriWartini Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembuatan Partai Politik Allan FGW & Harrv S. LegalAid Scheme in Indonesia Between The Po!icy and The lmplementation Elisabeth Sunciari Dialektika antaraAliran HukumAlam dan Hukum Positif dan Relevansidengan Hukum lslam Hajar M.
Gender dan Korupsi (Pengaruh
Pemberantasan Korupsi di
Kota Yogyakarta)
Aroma EM & Dwi Hastuti
Strategi Hukum dan Penerapan
Batas
P
Daerah di Sulawesi Selatan RS.
Keoudukan BUMN Persero sebagai Keuangan Negara pada Permodalan
m Kaitannya dengan Pemisahan Inda Rahadiyan
Dinamika Pemilihan Guber R. Nazriyah
Terakreditasi SK Diryen Dikti No 56/DIKTI/Kep/2012
The Role of The Host State to The Protection of Human Right and The Environment from The Violation Done bv Transnational Corporations
SriWartini
501'522
Pemberian Legal Standingkepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik
Allan FGW & Harry PELINDUNG Dekan Fakultas Hukum Ull
S.
...
523-544
Legal Aid Scheme in Indonesia: Between The Policy and The lmplementaton
545-562
Elisabeth Sundari
Dialektika antara Aliran Hukum Alam dan Hukunn Positif dan KETUA PENGARAH Dr, Ni'matul Hucia, S.H., It4.Hum.
Relevansi dengan Hukum lslam
Hajar
M.
563-579
Gender dan Korupsi (Pengaruh Keseteraan Gender DPRD dalam
KETUA PENYUNTING Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H,, M.H.
DEWAN PENYUNTING Prol'. Jawahir Thontcwi, S.H., Ph.D.
Frof. Dr. Ridwan Khairanciy, S.H., M,H. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph D Drs, Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D Dr. Ni'maiulHuda, S.H., M.Hum. Dr. Sit;Anisah, S.H., M.l-l
Pemberantasan Korupsi di Kota Yogyakarta) Aroma EM. &
DwiH
Strategi Hukum dan Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah diSumatera Selaian 602-623 lza Rumeslen RS.
................
Kedudukan BiJMN Persero sebagai Separate Lega I Entity dalam
Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN lnda Rahadiyan
.....,..........,,..
Melisa Fitria Dini S.H. Zay anti Mandesari, S. H.
624-640
Dinamika Pemilihan Gubernur Jawa Timur R.
PENYTJNTING PELAKSANA
...... 580-60'1
Nazriyah
Penulis PetuniukPenulisan..........., B"iodata
....,...... 641-565
666-666 667-668
TATAUSAHA M, HasbiAsh Shiddiki, S.Pd.l
ALAMAT REDA](SI|TATA USAHA Jl. Tamansiswa No. 158
Po. Box 1'l 33 Telp. 379178 - 377043
[email protected]
ISSN :0854-8498 No. Akreditasi: 56/DlKTl/Keo/201 2
JURNAL HUKUM Caturwulan ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas lslam Indonesia sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu. Jurnal terbit setiap bulan Januari, Api'il, Jufi, Oktober. Redaksi menerima naskah artikel laporan penelitian, Oanl*ikel konseptual resensi buku, sepanjang relevan dengan misi redaksi. Naskah yang dikirim rninimal 20 halaman maksimal 25 halaman dikeiik spasi ganda dan disertai biodata. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi juta rupiah). isinya. Tulisan di lUar dosei Ull yang dimuat dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu
624 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.4 VOL. 20 OKTOBER
2C113:624 - 640
Kedudukan BUMN Persero sebagai Sepurute Legal Entity dalarn Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN Inda Rahadiyan Fakultas Hukum Universitas I s lam Indone si a Yo gyakarta Jl. Tamanasislva No. 158 Ycgyakatta indarahad ty an@y aho o c o. i d .
Abstract The problems studied in this research include: first, what is the corrception of the inoependence of BUMN Persero (State Owned Enterprise) as separate legat entity based on the theory and legal doctrine of Liability Company and all of its legal consequences? Second, what is the status of state assets in regard to the capital of State Owned Enterprise? Third, how is the relation of State Owned Enterprise ind its subsidiaries in accordance with the theory ano doctrine of regulation of limited company? This research is conducted using legal normative. The findings in this research show that : firsi, BUMN Persero as sepa!"ate iegal entityis entitled to have its own assets that are separated from the assets of its management including the persorral assets of its share holders, second, in the context of State Owned Enterprise, the inclusion of state assets into the capital of BUMN is a result of separating the state owned assets as regulated rn Law Numbet 19 Year 2003 abcut BUMN, and third, State Owned Enterprise along with its subsidiaries is arr independent legal entity in which its management nnust be done in accordince with certain rules (good corporate governance) without any interfei'e from any partles.
Iiay uords
:
Perseroan terbatas, .t€PLirttle /egel entity, tsrJiU|'|.
Abstrak Permasalahan yang dikaji cialam penelitian ini: pertama, bagaimanakah konsepsi kemandirian BUMN Persero sebagai separarc legal entitl'berclasarkan pada teori dan doktrin hukum perseroan beserta segala konsekuensi hukumnya? kerlua, bagaimanakah kedudukan kekayaan negata cialam permodalan BUMN Persero? ketiga, bagaimanakah hubungan antara BUMN Persero dengan anakanak pei.usahaannya berdasarkan pada teori dan doktrin hukirnt cersei'oan terbatas? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, BUMI{ Persero sebagai separate legat ertity menyandang hak uniuk memiliki harta kekayaan sendiri
yang terpisah dari harta kekayaan para pengurusnya termasuk dari harta kekayaan pribadi para
be*lgang sahamnya. Kedua, dalam konteks BUMN Persero, penyertaan kekayaan negara ke dalam
permodalin BUMN merupakan hasil dari pemisahan kekayaan negara sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Ketiga, BUMN Persero beserta dengan anak-anak perusahaan BUMN merupakan suatu badan hukum mandiri, pengelolaannya harus dilakrkan berdasarkan kaidah (good corporate governance) lanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pihak manapun.
I(ata kunci : Perseroan terbatas, badan hukum yang berdiri sendiri, BUIVIN.
tnda Rahadiyan. Kedudukan BUMN"' 625
Pendahuluan
hak dan Perseroan merupakan badan hukum rrrandiri yang menyandang kekayaan kewajibannya sencliri termasukhak atas harta kekayaanyang terpisah dari untuk pribadi para pendiri maupun pengurusnya. Perseroan memperolehpengakuan andhold property, to enter into contracts, to sue persons comprising its and be srrecl, nncl to haae sn existence with duration independent of the jelaslah bahwa setiap sha.reholders.l Berdasarkan pada konsepsi yang demikian maka atas status Perseroan Terbatas harus mendapatkan pengakuan secara yuridis "haue the capacity
in
its own nflme to acquire
mengenai kemandiriannya sebagai badan hukum' Dalam kaitan ini, pertanyaan kernandirian Baclan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mengemuka beberapa waktu belakangan. Pertanyaan dernikian muncul bersamaan dengan uPaya sinergitas BUI\4N yangtengah gencar diiakukan oleh Pemerintah' etftity) telah Eksistensi BUMN sel,,agai suatu badan hukum mandi ri (separate legnl 2A03'2 mendapatkarr pengakuan elalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun Pengakuan demikian mengakibatkan berlakunya seluruh prinsip kemandirian BUMN Persero' Perseroan Terbatas ke dalam kelembagaan BUMN khususnyabagi
Namun clemikian, ketidaksinkrortan pengaturan berkaitan dengan kelembagaan kekaburan BUNIN dr clalam peraturan perundang - undangan telah rnengakibatkan dalam hukurn dalam tataran normatif . Ketidaksinkronan tersebut aniara iain narnpak Undangundang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN), Keuangan Negara) Unciang Nomor 17 Tah.un 2-003 tentang Keuangan Negara (UU (uuPT)' undar.rg-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta
ketentuan dan LIU BUMN secara eksplisit telah menegaskan berlakunya segala
BUMN prinsip perseroan sehagaimana diatur dalarn uuPT basi -kelembagaan persero.3 Melalui pengaiuran yang demikian maka jelaslah bahvra segala prinsip kemancirian PT demi. hukum berlaku bagi BuMIrl Persero. manakala ketentuan sebagaimana telah dikemukakaru kekaburan hukum terjadi Keuangan UU BUMN disandingkan dengan ketentuan UU Keuangan Negara' UU
dari Negara mengkategorikan '(ekayaan perusahaan neSara sebagai bagian negara untuk keuangan negara' .aKetentuan ini seakan memberikan legitimasi bagi Brown & co' Philip I Blumberg, 1.983,The l-a:t'' of Corporate Groapt Pmcedarall-zw'Boston'Utde BUMN itu sendiri' definisi , Baca Pasal 1 Undang-I]ndangNomor t-9 t^tr,.,., 2003 tentang BUMN mengenai Negara' 3 pasal No1-11o, 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik I
Baca
Lihat
a
1
Undang-Undullg
Baca Pasal 2 undang-Undang
Nomor
17
Tahun 2003 tentang l(euangan Negara'
626 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.4 VOL. 20 OKTOBER 2013:624 - 640 melakukan campur tangan atas pengelolaan BUMN Persero yang sejatinya merupakan badan hukum mandiri. Inilah yang kemudian menimbulkan begitu banyak implikasi baik dalam tataran normatif maupun dalam tataran praktis. Salah satunya adalah mengenai campur tangan negara dalam pengeiolaan BUMN Persero
yang terus-menerus dilakukan hingga menimbulkan berbagai persoalan bahkan tak jarang memunculkan indikasi monopoli. Kondisi demikian sejatinya tidak perlu terjadi apabila seluruh stakeholders dalam pengelolaan BUMN Persero menginsyafi dan memahami konsep kemandirian badan
hukum perseroan. Jangan sampai intervensi negara clalam pengelolaan BUMN Persero justru 'menodai' prinsip kemandirian BUM|.i Persero itu sendiri. Dalam kaitan inilah pengkajian mengenai kemandirian BUMN Persero menjadi penting
untuk dilakukan. Pengkajianmengenai kemandirian BUMN Persero memang telah beberapa kali dilakukans, akan tetapi kajian ini akan lebih diarahkan pada konsep dan doktrin-
doktrin kemandirian Perseroan Terbatas sebagai suatu separate legal entity dalam kaitannya dengan upaya sinergitas BUMN yang saat ini tengah dilakukan oleh Pemerintah.
Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian
ini r.eliputr:
pertama,
bagaimanakah konsepsi kemandirian Btll\4I.J Persero sebagai separate legal entity berdasarkan pada teori dan doktrin hukum perseroan beserta segala konsekuensi
hukumnya? Kedua, bagainranakah kcdudukan kekayaan negara dalam permoda.lan BLIMN Persero? Ketign,bagaimanakah hubungan antara BUMN Persero dengan anakanak perusahaanya berdasarkan pada teori dan doktrin hukum perseroan ierbatas?
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengkaji konsepsi kemandirian BUMN Persefo sebagai suatu separate ligal entity berdasarkan pada doktrin hukurn perseroan 5 Pengkaiian mengenai hal tersebut di zntaranya pernah dilakukan oleh Erman Rajagukguk dan Ridwan I(hairandv. Lihat Erman Raiagukguk, '?eranan BUMN Dalan MendorongBUMN hleningkatkan Pendapaian Negara dar ksgjabteraan Ra,@ai", www.ermanhukum.com dan Ridwan Khairar,dy, "Kontpsi di Badan Usaha Milik Negam Khwtsrla Pervsahaan Perseroan: ,fualt KQian Atat Mckna kkalaan Negaralang Dipiubkan dan kaangan Negara",Jurnal Hqkum
Hukum No. 1 Vol. 1 6 J anuan 2009, www.law.
uii. ac.id.
tnda Rahadiyan. Kedudukan BUMN"' 627 kemandirian dimaksud ' Kedua' beserta segala konsekuensi yrrridis yang timbul dari
permodalan BUMN mengkaji kedudukan kekal,aan negara yangterdapat dalam antafa BUMN Persero khususnya pada BUMN Persero. Ketiga,mengkaji hubungan doktrin hukum perseroan' dengan anak - anak perusahaannya berclasarkan pada Metode Penelitian rumusan masalah Metode penelitian yang digunakan dalarn rangka menjawab (norrnatiae legal resenrch). dalam kajian ini aclalah metode penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan
Penelitian hukum norrnatif hukum baik bahan mengumpulkan, mempelajari clan menganalisi berbagai bahan Data hasil penelitian hukum sekunder maupull bahan hukum tersiel yallg relevan. relevansinya terhadap kemuclian akan disajikan secafa kualitatif berdasarkan rumusan masalah.6
Hasil Penelitian dan Pembahasan
LegalEntity Konsepsi I(eman
badart hukuin mendiri' maka jelas bahwa BLIMN Persero merupakan suatu suatu badan httkum Berlakunya konsepsi kemancliriarr BUMN Persero sebagai ketentuarr Undang-Undang manCiri mendapat pengakuan 1'uridis berdasalkan khusus' UU BUMN juga Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN)' Lebih ketenttran dan prinsip memberikan pengaturan terhaclap berlakunya segala Perseroan Terbatas bagi tsUIvIN Persero'7
modalnya dimiliki BI-IMN adaiah badan usaha yangseluruh atau sebagianbesar berasal dari kekayaan negara oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang dalarn hal ini adalah kekayaan yang ciipisahkan.s Kekayaan negara yangdipisahkan
ffi,oridanMeiodologiPenelitianNonza4BayumediaPublishing,Malang,2006,n,I:u, bahwa tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan
pasal 11 Undang-undang Nomor 11t Tihun 2003 Terbatas sebagaimnna dan prinsip - prinsipyang belaku bagiPerseroan terhadap BUMN Persero ierlaku ,egal, k t ntuan Perseroan Tcrbatas tentang 1995 ( UndangUnaang Nolor 1 Tahun diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Terbatas)' Perseroan N.mJr 40 Tahun 2007 tentang sebagaimana telat, diubah l.?g"r Urrdurg-undang Milik Negara' I pasal 1 angka 1 Undang-Undrng No-.rr 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 7
628 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.4 VOL.20 OKTOBER 2013:624 - 640 negara yang berasal dari APBN untuk clijadikan penyertaan modal oleh negara pada
persero d.anf atau perum serta perseloan terbatas lainnya. Sementara pemisahan keuangan negara adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan cian Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk
selanjutnya pembinaan clan pengelolaan keuangan tersebut tidak lagi didasarkan pada sistem APBN namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip - prinsip perusahaan yang sehat.e Berdasarkan pada definisi yuridis mengenai BUMN sebagaimana terdapat di
dalam Undang-Undang BUMN maka terdapat beberapa kriteria bagi suatu perusahaan agar dapat disebut sebagai BUMN, yakni;101) merupakan badan usaha atau perusahaan;2) memiliki modal yang seluruhnya atau sebagian besar
dimiliki
oleh negara. Kepemilikan modal minimum oleh negara harus sebesar Sl%;3)negara melakukan penyertaan langsung ke dalam permodalan BUMN tersebu0il 4) penyertaan
oleh negara berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Secara substantif BUIvIN Persero tidak lain rrrerupakan suatu badan hukum
mandiri
(separnte legal
entity) yang berbentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan tradisi
Common Lazo,karakteristik utarna atas kedudukan Perseroan sebagai badan
hukum
mandiri adalah mengenai adanya pemisahan yang tegas antara pengelolaan Perseroan dengan kekuasaan para pemiliknya (a rnnjor characteristic of the cotporatioll
is
this rlistirtction between tlrc business and iis oruners)."- Black's Larv L)ictionary
menyatakan bahwa an entiiy, other than a natural persotl, who lias sufJicient existence in legal conten'tplatation thnt it cnn function legally,'oe sued or sue and malce decisions through agents as in the case of corporation.l3
Selain karakteristik tersebu t, secaralebih rinci suatu perusahaan sebagai subjek
hukum manCiri memiliki beb,:rapa karakteristik substantif yang melekat yaitu:14
.L)
terbatasnya tauggun g jawab, pada dasarny'a oara pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggungjavzab secara pribadi atas kerugian Nornor 1 9 f'ahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Ridwan I(hairandli Lnc.Cit. " Sebagai konsekuensinya maka negara bcrkedudukan sebagai pemegang saham dan oleh karena itu negara nremililil risiko menanggung kerugian atas kegiatan usaha BUMN dimaksud. Penjelasan Pasal 4 ayat (3:S Undang" Penielasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undarrg 1"
Undang BUMN menentukan bahvra pemisahan kekayaan negara sebagai penyertaan dalam BUMN hanya dapat dilakukan dengan penyertaan langsung oleh negara ke dalarn BUN{N sehingga setiap penyertaan langsung sebagaimana dimaksud harus clitetapkan dengan Peraturan Pemerintah. diakses tanggal 03 November 2013. '2 Lihat: Don Hofstran d, 'Corporation", www.extension.iastate.edtlagdn 13 Henry Campbell Black, 1990, Bkck': Lttn, Dictionary tyith Pronanciatioaq St. Paul Minn: West Publishing Co,
him. 985. 'o
Ridwan Khairandy, Op. Cit., hlm. 11.
lnda Rahadiyan. Kedudukan
B!!!t 6n
Perseroan atau utang korporasi. Dalam konteks ini apabila korporasi berbentuk saham yang Terbatas maka tanggung jawab para Pemegang saham terbatas pada kondisidimilikinya dalam perseroan tersebut.ls Tanggung jawab terbatas ini dalam
sepanjilg kondisi tertentu dapat ditembus berdasarkan cioktrin piercing the corporateueil bagi terbukti adanya kesalahan dari pemeE4ng saham yang mengakibatkan kerugian perseroan serta beberapa kondisi lainnya,l6 2) peryetual succession, sebagaibadan hukum mandiri yang menyanclang berbagai hak rlan kewajibannya senCiri maka perubahan
pada eksistensi keanggotaan atas kepemilikan suatu korporasi tidak berimplikasi berhak korporasi itu sendiri. Dalam konteks Perseroan Terbatas pemegang saham melakukan pengalihan atas saham yang dimiliknrya kepada pihak ke tiga terutama sendiri, seluruh bagi PT terbuka yang telah tistin{? di Bursa.18 3) memiliki harta kekayaan dalam kekayaan yang berada dalam keuangan korporasi secara hukum berada para kepemilikan korporasi itu sendiri bukan merupakan bagian dari kekayaan Dalam konteks PT, kekayaan pelseroan saham ataupun para pemegang
Pengurusnya.
yang dibuat rru ciapat rnenjadi'jaminan bagi pihak ke tiga atas perikatar' - perikatan cian dituntut atas oleh pT.re 4) memiliki kewenangan konlraktual serta dapat rn-enuntut oleh hukum namanya sendiri, baclan hukum sebagai srrbjek hukum (recht persort) diperlakukan sebagai orang sehingga dapat menyandang hak dan kewajibannya yuritlis bahwa sebagai subjek hukum maka badan hrrkum dapat menggugai maupun digugai di l'.adapan- pengadilan'
sendiri.2o Sudah menjacii suatu koirsekuensr
tentang Perseroan cliekui .lan cliatur dalam Undr.ng-Unclang Notnor 40 Tahun 20C7 bertantgung tidak Perseroan lawab 'pcrncgang sr.ham Tcrb2rrlis. pasal 3 avat (i) Undang,Urrtlang ini rncnyat:rk^n bahu'a jarvab atas kerugian Perseroan bcrtanggitng ticiak cjatr Pcrseroan rratna aias clil;uat yang perikatan secara pribadi aias
.t
l$"r.fl"*klan
melebihi saham 1'ang dimiliki' r,,
Tehrin 2007 tenrang Perscroan Tcrbatas' Pasal 3 'ketentuanieh".gaimana dir::raksud pada ayat (1) ticlak berlaku apabiL'
Doktrin rersebut dianut pula oleh Unclang-Unclang Nomcr
40
bahwa e)Undang-Ur,clang ini menyatakan hukum belum atau tiJak terpenuh baclan a. Pcrsyaraten l)erseroan s.b^g^l . r itikad buruk memanfaatkan b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung rnauPun dclak langsung clengan Perseroan untuk kepentingan pribadi hukum yang dilakukan oleh perseroan pemcgang saharn yar-rg b.ir^nikuron terlibat dalan-r perbr.ratarr rne lawan c secara melawan hukum menggunakan cl. Pcr-negang sahan-r yang bersangkutan baik langsung mauPun tidak langsung menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroatr. kckat,aan p",....,,.' u^ng mengakibatkan kekal,aan b.,,...,"., perseroan Terbatas yangteLa|gopablic,vaiansecara mendalam iihat I-lamud M'Balfaz' ' I{husus mengenai 25-89' 2012, Flnkunt Pasar Modal di inrionesiu,Jakarta, PT Tata Nusa, hlm berlaku pula ketentuan Pasar modal sebagaimana 18 maka perseroan public go telah yang Terbatas Terhadap Pasar Mndal beserta peratLrran pelaksana.annya' terd.apat di cialam Undang-Undang Nor.ro, 8 T.hun 1995 tentang Pasal 7 a'yat Q) r,) kaitan antanpara pendiri P1 clengan permodalan PT pada saat pendiriannya,
a,t.ar
Mengenai
o,oiib mengambil bagian saham pada saat Perseroan PT meniadi Pemegang saham PT sesaat didirikan. I(etentuan pasal ini mengakibatkan berubahnya status pendiri setelah para Pendiri PT mengambil baglan saham' Unclang-Undang
;t*.
Ivf menentrk"n bahw"
'setiap Pencliri
i.rr.r.run
prt^ iuaitn,rt-tnl.r, oksino,MengenalHakant,2006, Penerbit LiberryYogyakxra,hlm'73-74'
630 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.4 VOL. 20 OKTOBER 2013:624 - 640 Berkaitan dengan alasan filosofis pendirian badan hukum, Nindyo Pramono menyatakan bahwa dengan kematian pendirinya,harta kekayaan badan hukum diharapkan tetap dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, hukum
menciptakatr kreasi atas badan hukum sebagai'sesuatu'yang oleh hukum diakui
dan dian ggap sebagai subjek hukum mandiri layaknya orang. Ilmu hukum kemudian menyebut 'sesuatu' tersebrrt sebagai badan hukum (recht person). Mengingat badan hukum sejatinya bukanlah orang dalam pengertian scsungguhnya maka badan hukum membutuhkan organ2l sebagai alat untuk melaksanakan segala
hak dan kewajibannya. Agar badan hukum dapat melakukan interaksi dalam pergaulan hukum dengan
subjek hukum lainnya dan agar badan hukum dapat melaksanakan kegiatan usahanya maka diperlukairlah modal.22 Modal arval yang dimiliki oleh badan hukum
termasuk dalam hal irri BUMN Persero berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan,23
Dalarn konteks dernikian, pcnulis herada paCa pendapat bahwa scjatinya kekayaan yang dimiliki oleh BUMN merupakan kekayaan BUMN itu senCiri dan
bukan merupakan bagian dari keuangan negara. Pendapat ini berdasarkan pada beberapa argumentasi: a) secara teoritis jelas bahwa kepemilikan harta kekayaan
y^ng terpisah dari harta kekayaan pemilik/pengurrrsnya rnerupakan karakteristik rrtarna bagi eksisiensi srratu badan huku:n. Konsep demikian nantinya juga akan
berkairan dengan kemanrpuan bacian hukurn2luntuk menjalankan segaia hak dan
ke'.vaiiban yang tinrbui dari perikatan-perikatarr yang diperbuat olehnya; b) berdasarkan pada teori hukum perseroan terbatas jelaslah bahwa perseroan terbatas
rnemiliki harta kekayaan serrdiri yang terpisah dari harta kekayaan para pemegang saham. Konsep demikian berkaitan pula d^ngan tanggung jawab pemegang saham
yang terbatas hanya pada saham yang dirnilikinya dalanr perseroan.2s Dengan 2t
l)alair-r konteks PT, organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Sahan.r, Direksi scrta I(omisaris. Dalam hukum perseroan modern kedudukan ketiga organ tersebut adalah sejaiar. Di Indonesia, dahulu berdasarkan Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 maka RUPS mempakan orsan perseroan yang tertinggi. I(onsep demikian tidak lagi djanut oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahr-rn 2007. Undang-Undang ini telah menganut beberapa konsep hukum perseroan modern termasuk kesejdjaran kec{u
lnda Rahadiyan. Kedudukan BUMN'..
631
yang demikian penulis sepakat dengan pendapat pakar hukum Erman Rajagukguk menyatakan bahwa sejatinya kekayaan negara yang terdapat dalarr' BUMN
merupakan suatu bentuk kepemilikan saham oleh negara dalam BUMN yang bersangkutan dan bukan merupakan bagian dari keuangan negara26 sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Keuangan Negara. Mengenai hal ini sekiranya perlu dipahami prinsip - prinsip dasar hukum perseroan terbatas agar pada masa tidak yangakan datang kekelir.ran penafsiran atas kekayaall perseroan terbatas terulang kembali .27 c) fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait (l'ersero) penanganan kredit bermasalah (Non Perforrrting Loan /NPL) pada PT'BRI tbk., PT. Bank BNI (Persero) tbk., serta PT. Bank Mandiri (Persero), tbk' pada
pokoknya menyatakan bahwa tagihan yang dimiliki oleh bank BUMN bukan melupakan tagihan negara karena bank BUMN Persero tunduk par)'a ketentuan dapat LJndang-Undang Perseroan Terbatas.28 Berdasarkan pada fatvra ini maka dikatakan bahwa harta kekayaan BUMN terpisah dari harta kekayaan negara'
Kedud'kan BUMN dan Anak - Anak Perusahaan BUMN sebagai Separate Legal Entity Berdasarkan Hukum Petseroan Terbatas Berk-aitan,Jengan rrrasalah kekayaan lregara pada BUIvtN maka pertanyaan yang juga seringkali mengemuka a.dalah mengenai kectudukan ciari auak-anak perusahaan BUMN. Apakah anak-anak perusahaan BUivlN ac{alah juga BUMN?
undang-Undang BUMN mencntukan bahwa terhaciap Perscrc dan Perurr, berlaku prinsip-prinsip dan ketentuan sebagaimana terdapat cli dalarn tlndang-undang Perseroan Terbatas. Berciasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (meski tidak ditentukan secara eksplisit)2e tetap clapat dipahanri bahwa anak-anak
@nan!].IJMNDa/antAIetiriorottgBU|rtN\4eningkatkanPendaparanNetrgaianKesfa|lteraan
fub,,, r ",$aures1rlatrhlkuegon.
Ciaks e s tang gal 03 N overnbe
r
20
1
3'
saat Pendirian Perseroan Abstraksi yang4,apatdiiadikan sebagai contoh terkait dengan hal tersebut adalah pada maka secara inbrengdtlakukan Seteiah Terbatas pada saat par" p.,-rdir! 'merr,asukkan nrodal drlam suatu PT (inhren-Q'. dari harta bagian meniadi sah uang) hukum terha.dap ,.g"1^ ,.ru^r., vang telair di- inbreng-kantersebut (misal berupa
liekavaan dari P'f itu sendiri. tanggung jav"-ab tcrbatas clari pemegeng 27 Sebagai conroh clari prinsip clasar-sebagairnana dimaksrrd adaiah prinsip saham (linirerl tiubititl), prinstp fduciary daty setta prinsip businusladgnent 'a/e' ,, pzdasaat itu y^ng di-^krud aclaiah Undang-l-indang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas' 'anak perusahaan' dalam batang 2e Undang-Una^ng Xunlo, 40 Tahun 2007 tidak mengatur mengenai istilah tersebut, hubungan hukum antara induk tubuhnya. N**,-in demikiln berdasarkan pada ketentuan Undang - Undang tindakan pengambilalihan atas mayoritas saham suatu
dan anak perusahaan ant^t^ lain dapat teriadi berdasarkan
lahidah perscroan Terbatas atas perseroan Terbatas yang lain. N{elalui pengambilalihan
632 Jurnal Hukum
badan hukum yang perusahaan dari suatu Perseroan Terbatas merupakan rnandiri.
anak-anak perusahaan BUMN ada sebelum melanjutkan pembahasan rnengenai mengenai keterkaitan antara baiknya clikemukakan pembahasan secara singkat di Indonesia' Hal ini penting induk cian anak perusahaan cialarn kerangka pengaturan memberikan sebuah pemaharnan menCasar mengenai
untuk dilakukan guna
kedudukan anak perusahaan dalam hukum perseroan' dan peraturan perundang Undang-undang Nonror 40 T',ahun 2007 (uuPT) terhadap status badan unrlangan laimya masih memberikan pengakuan ;rl1idis
hukunrindrrkdananakperusahaansebagaisubjekhukummandiri'Haldemikian yang nlasing-masing tetap berimplikasi pada status induk dan anak perusahaan tsrkait sebagai satu kesatuan merupakan subjek hrtk,irn mandiri meskipun saling ekouomi.30
sebagai subiek hukum Bentuk pengakuan yuriclis ierha'1ap anak perusahaatr mengenai keterkaitan antara man
pengaturan yang memiliki saham pacla perseroan lain rnelalui rumusan lain, mengambilalih memperbolehkan suatu perseroan untuk mendirikan Perseroan
sahamPerseroanlainsertamelakukanpemisahanusaha.33 atas saham anak Legitimasi uuPT terhadap kepemilikan induk perusairaan pengendalian oleh induk perusahaan perusahaan menandai dimasukannya konsep Konsepsi yangdemikian kepada anak perusahaan ke dalam ranah hukum Perseroan' aspek yuridis dengan aspek teiah rnenimbulkan munculnya kontradiksi antara antara induk dengan anak perusahaan' realitas hukum bisnis mengenai keterkaitan bahwa konsepsi pengendalian Mengenai hal demikian, Sulistiowati3a menyatakan tidak berada dalam ranah irukum oleh perseroan terhaclap perseroan lain seharusnya ffig-UndangtentangperuSahaangrup..UntukinibacaSulistiowati,AspekHukundan 2010, hlm' 11i-112' Rtalitas
pimb
perusahaan Grwp di htionesia,
Penerbit Erlangga,Jakarta,
'" Suli:tiorvati, Op.Ci/', hlm'1 1 2' grup) sebagai saru kesatuan ekonomi (dalam perusahaan ' I(eterkaitan antara induk dan anak perusahaan yang terkonsolidasi' ditunjukan melalui adanyalapotan keuangan 1
Sulistr,:rwati, OP.Cit', hlm' baca Bab - perbuatan hukum sebagaimana dimlksud, N{engenai akibat hukum dari adanya perbuatan te ntang Pcrseroan Tbrbatas' Un
,
11
1'
VIII
lnda Rahadiyan. Kedudukan BUMN... 633 perseroan karena pengendalian oleh suatu perseroan terhadap perseroan lainnya
mengakibatkan lahirnya hubungan subordinasi di antara badan hukum yang sejatinya mandiri.3s Sebaliknya, UUPT telah mengadopsi konsepsi pengendalian tersebut.35
Kondisi demikianlah yang sekiranya terjadi berkaitan dengan keterkaitan
antara BUMN dengan anak-anak perusahaannya sehingga BUMN sebagai induk
perusahaan memiliki keleluasaan untuk melakukan campur tangan dalam pengelolaan anak-anak perusahaannya. Suatu kondisi yang jelas bertentangan dengan prfursip kemandirian anak perusahaan yang sejatinya merupakan separntelegal entity.
Dalam konteks yang lebih luas, konsepsi mengenai kedudukan anak perusahaan
BUMN irri menjadi semakin penting terutarna pada saat dikaitkan dengan iindakan - tindakan bisnis (aksi korporasi) tertentu baik yang dilakukan oleh atau menyangkut anak perusahaan BUIr{N. Apabila kekayaan BUNIN tetap Cipandarrg sebagai bagian
dari kekayaan negara, maka lnanajemen BUMN
harr-'-s
melakukan koordinasi dengan
DPR terkait transaksi - transaksi bisnis tertentu.3T Selain itu, berkaitan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, masalah
pengelolaan BUMN rlapat menirnbulkan implikasi yaitg daiam level tel'tentu menjadi sangat berbahaya. Apabila pengelolaan BUMN terbukti justru merugikan keuangan BUMN maka bisa jadi manajernan (Direksi) dari BUMN bersangkutan dijerat clengan Undang-Undang Tipikcr. Hal demikian terjadi karena pengurus Bulv,ll\ (Direksi) dianggap telah mengakibatkan timbulnya 'kerugian keuangan negara'. Ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip hukum Perseroan terbatas mengenai kedudukan perseroan sebagai separate legal entity. Dalam hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Und*g Nomor 40 Tairun 2007 sejatinya anggota Direksi danf atau Komisaris tidak dapat dinrintai pertanggungjawaban atas timbulnya kerugian dalam pengurusan Perseroan Terbatas sepanjang pengurusan sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan itikad baik, penuh tanggun gjawab serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas.
Dalam hukum perseroan, prinsip ini dikenal sebagai prinsip Business ludgment
'
'i5
Baca Sulistiowati,Op.Cit., hlm.78.
Rule.3s
-lhhun 20[t7 mendefinisikan 'Pengambilalihan' sebagai suatu perbuatan hukum ,vang dilakukan oleh badan hukum atau orang Perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang lrrengakibatkan beralihnya pe ngendalian atas peiseroan vang sahamnya telah diambilalih. Dengan perkataan lain, pengambilalihan saham oleh suatu perseroan atas perseroan lainnya berarti iuga pengambilalihan pengendalian. 3r N{isal mengenai privatisasi BUN{N, Pemerintah harus terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan DPR. 3s Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Non-ror 40 Tahun 2007 menene tukan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertang€lungjatvabkan atas kerugian vang tirnbul dalam p:ngurusan Perseroan apabila dapat membuktikan: i(' Pasal 1 angka 11 Undang-U,rdang
Nomor
40
634 Jurnal Hukum
IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 20 OKTOBER 2013: 624 - 640
Kekayaan Negara sebagai Kekayaan yang Dipisahkan dalam Permodalan BUMN Persero Unclang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (tJndang-
Undang BUMN) menyatakan bahwa perusahaan persero yang selanjubrya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan yang modalnl'a terbagi dalarn saham
yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Itepubliklndonesiayang tujuanutamanya me-ngejarkeuntungan.3e Lebih lanjut,
Undang-Undang BUMN juga rnenentukan bahwa segala ketentuan dan prinsip - prinsip yang berlaku bagi pers,':can terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan f'erbatas berlaku bagi BUMN Persero.o Sebagaimana telah disinggung pada bagian scbelumnya, salah satu karakteristik badan hukum adalah adanya pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pribadt pendiri/pengurusnya. Ini merupakan konsekuensi yuridis dari kedudukan perseroan sebagai separatelegni entity.at Hal demikian berarti bahwa suatrr
badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiiiki harta kekavaannya sendiri yang terpisah dari harta kekayaan organ-orgaflrr1ra.a2 Berkeritan deirgan status hukum bagi Perusahaan LJrrrum, Undang-UnCang BUMI.J inenentukan bahwa Perusahaan Umum (Ferum) iuga merupakan badan hukum. Perurn menrperoleh status sebagai badan hukum sejak diundangkannya peraturan pemerintah tentang Perum bersangkutan.a3 Berdasarkanpada ketentuanketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang RUMN dan UndangUndang Perseroan Terbatas maka jelaslah bahwa kekayaan yang dimiliki oleh BUMN
baik yang berbentuk Perserc maupun Peruin bukan lagi kekayaan negara.
a.
I(erLig.ian tersebut bukan karena kesalahan 2talr keialaiannl'a
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati - hatian untuk kepentingan dan
se
suai dengan maksud
dan tujrian p€rseroan
c
Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan Yang r,rengakibatkan kerugian, dan
d. Telah rrengambil tindakan untuk menccgah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut. r'r a"
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang N<>mor 19 Tahun 2003 tentang Perseroan Tetbatas. Undang-UndangNomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
Pasal 11
Lihat Sulistiowati, Op.Cit., him. 75. Organ Perseroan Terbatas sebagaimana diarur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terdiri dari Rapat Umrrm Pemegang Saham sebagar organ yar.rg memiliki keuasaan yang tidak diberikan kepada Direksi dan I(omisaris, Direksi sebagai ofgan yang meiaksanakan pengurusan sehari-hari atas PT serta l(omisaris yang secara
''
a2
umum meiakukan pengawasan atas kinerja Direksi se kaligus memberikan nasihat kepada Direksi. Konsep pemisahan kekayaan sebagaimana dimaksud iuga berlaku bagi Yayasan <Jan koperasi dimana keduanya memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari pengurusnya. .. Pasal 35 ayat (2) dzn ayat (3) UU N o. 1 9 Tahun 2003 tentang Badan Usal.ra Milik Negara.
tnda Rahadiyan. Kedudukan BUMN... 635 Mengingat kedudukan BUMN Persero sebagai badan hukum mandiri dengan segala konsekuensi yuridisnya maka demi hukum negara harus ditafsirkan dalam keduclukannya sebagai pemegang saham layaknya pemegang saham dalam suatu PT. Sebagai seorang pemegang saham maka negara dilarang melakukan intervensi atau
campur tangan apa pun dalam pengelolaan/ pengurusan BUMN Persero (sEaration between owr tersl
ip
nnd cor ftrol).a+
Sebagian besar atau seluruh pennodalan pada BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.as Berdasarkan pada ketentuan yang ciemikian rnaka demi
hukurn kekalrasn negara yang telah dipisahkan dan menjacli bagian dalam permodalair BUMN sah menjadi milik BUMN itu sent.,.ri. Selanjutnya, Direksi BUIvIN v,rajlbrr.elakukan pengurusan atas B{IMN la,vaknya Direksi yang melakukan pengurusan PT dengan itikad baik, pemrh tanggung jawab serta sesuai dengan
maksuci dan tujuana6 PT. Demikian pula Dewan Kornisaris vzajib melaksanakan pensawase.n atas pengelolaan PT dengan itikad baik, penuh tanggung jawab serta sesuai deirgan nraksud dan tujuan PT.a7
Kembali pada masalah pen;'ertaan m,odal oleh negara ke dalam BUMN maka penyertaan tersebut hai-us dimaknai sebagai suatu keikutsertaan dalam suatu badan
hukum PT. Hal ini menimbulkan suatu konsekuensi yuridis bahwa segala permodalan dalam suatu PT yang termanifestasi daiam wujud saham rnerupakan milik dari badan hukum PT itu sendiri. Dengan demikian penulis berpendapat
bahwa pemaknaan kekayaan BUIvIN sebagai bagian dari keuangan negaraas merupakan sebuah pemaknaan yang tidak tepat. Apabila pemaknaan demikian terus berlangsung maka sejatinya telah terjadi penyimpangan atas ketentuan Dalam l-rukum perseroan modern pdnsip demikian terutama dimaksudkan untuk mencegah digunakannl'a sebagai 'rameng' bani berbagai tindakan pelanggaran hukum semata-mata demi kepentirrg^ PAr^ Pemegang aa
pT
sahan,nya. ,3 Lihat Pasal 1 arrgka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tatrr-rn 2003 tentang Badan Ljsaha Milik Negara. a('l\{aksud dan tuiuan Perseroan Terbatas tertuang di dalam Angaran Dztsar dari Perseroan Terbatas yang
bcrsrngl;utrn^ ot Lrhat Unclar-rg-Undi,ng Nomor 4t) Tahur.r 2001 tentangPerseroen Terbatas khususnyapada Bab - Bab yang mclgarur Dircksi clan I)ewan Ko,nisaris. Dalam teori hukum Perseroan modern keu'ajiban Pengurusan PT secara baik antara|"| sebagainrana tersebut cli atas merupaktn.fithciat.'y durT (tugas yang timbul berdasarkan hubungan kepercayaan Fiduciary Pincipal Black, Bernaril S. 'Tlte dug',lihat puia mengenaifdaciary deng^n Direksi dan l{omisaris). I(husus Singapore,200l', Governance, on Corporate Roundtable Asia Third Daiu oJ'Bamb o-f Diredars", Presentation at lihat wrvw.oecd.org. Dalam cakupan yang lebih luas, bed
pasal 2 Unclang-Undang
Nomor
17 Tahun 2003 tentang I(cuangan Negara mengkategorikan kekayaan negara
yang telah dipisahkan padaperusahaannegaraftlaerah termasuk dalam pengertian keuangan fleg r^. Pengaturan yang demikian paJa praktiknva telah menimbulkan kekaburar.r penafsiran sekaligus memicu timbuJnl'a berbagai permasalahan
hukum.
636 Jurnal Hukum lus QUIA lusTUM NO l VoLS OKTOBER 2013:624'640 kegiatan BUMN Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai dasar bagi eksistensi akan itu sendiri.ae Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila pacla masa yang khususnya' dilakukan revisi atas ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara
dari keuangan mengenai kekayaan BUMN yang dikategorikan sebagai bagian negara.
bukan lagi menjadi secara yuridis nrodal yang disertakan ke daiam Perseroan
terjadi milik pribadi para penditinya/pemegang saham. Demi hukum telah pemegang sahanr ke dalam pem-isahan kekayaan yang berasal dari kekayaan pribadi
maka sangat logis kekayaan Perseroan. IJcrdasarkan karakteristik yang demikian jawab terbatas bagi apabila clalam hukum Perseroan Terbatas berlaku tanggung para pemegang
sah,am.5o
Permodalan BUMN Kekab,rran Httkum terhadap Unsur Kekayaan Ncgara dalam Persero
negara dalam Persoaian yang kemudian rnrrncul berkaitan dengan kekayaan keuangan penyertaan mo,Jal BUMN adalah a;rabila d.ikaitkan dengan cakupan 17 Tahun 2003 tentarrg negara sebagaimana diatur dalam Undang-Unciang Nomor merumuskan cakupan Keuangan Negara. Pasal 2 Undang-Undang Keuangan lriegara
pajak, keuangan negara yang meiiputi; 1) hak ne}ata unfrtk memungut 2) kewajiban mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, negara, 3) negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan daerah, 6) pengeluaran penerimaan negara, 4) pengeluaran negata, S) penerimaan nnegarafkekayaan daerah yallg dipisahkan Yang dikelola sendiri daerah, 7) kekayaa
serta hak - hak lain atau oleh pihak lain berupa surat berharga, piutang, barang, yangdipisahkan pada yallg dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan negara yang dikuasai perusahaan negara/perusahaan daerah, 8) kekayaan pihak lain danf atau pemerintah dalam rangka penvelen ggataan tugas pemerintahan diperoleh dengan kepentingal-r umum ; dan 9) kekayaan pihak lain yang menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah's1 dirumuskan dalam Berdasarkan pada cakupan keuangan neSara sebagaimana
dijadikan undang-undang Keuangan Negara maka kekayaan negara yarlg @Petseroyangseluruhatausebagianbesatmodalnyadimilikiolehnegara' Duertai tlcngan (Jlaran Menuntt Undang-undang r,' Baca
Nontor
Rudhi pras.ty a, Kedudukati Minrtin
Perseruan Terbatas
nerbit PT Alumni, Bandung. ,,Pasal2Undang-UndangNomorlTTahun2003tentangI(euanganNegara'
/
Tallun / 995 lentangPerseroan Tcbata.r,1995,
Pe
Inda Rahadiyan. Kedudukan BUMN,.. 637 penyertaan modal ke dalam BUMN masih merupakan bagian dari keuangan negara.
Ketentuan demikian jelas bertentangan dengan prinsip - prinsip kemandirian PT. Bahkan ketentuan demikian seakan menodai hakikat BUMN Persero sebagai separate
lagal entity. Mengenai hal ini, penulis berpendapat sekiranya perlu dilakukan pengkajian kembali rnengenai ketentuan Undang-Undang Keuangan negara
khususnya berkaitan dengan kekayaan BUMN. Hal ini menjadi sangat penting terlebitr dalam era globalisasi dimana setiap perusahaan dituntut untuk rrrerniliki sistem pengelolaan secara baik berdasarkan pada konsep Good Corporate Coaernance
(GCG)' apabila ingin tetap bertahan dalarn era persaingan global. Akan sangat sulit bagi BUMN Persero untuk dapat menerapkan prinsip GCC, terlebih untuk dapat bersaing clengan perusahaan s'w,asta asing sepanjang pengelolaan terhadapnya masih
berada dalarn bayang-bayal1g cainpur tairgan petnerintaL'
Si.nergitas BUMN sebagai Kebijakan yang Bertentangan dengan Konsep Kem-andirian BIJMN Persero sebagai Separate Legal Entity Salalr satu permasalahan
yailt muncul sebagai akibat masih
aclanya kckabrrran
terkait pengaturan kekayaan negara dalam permodalan BUMN adalah mengenai sinergitas BUIvIN yang saat ini tengah ciigalakkan oleh Pemerintah rnelahri Kementrian BUMN. Dari sudut pandang pemerintah sinergitas BUMN dibutuhkan terutarna dalam rangka menyatukan kekuatan BUIvIN guna menghaciapi persaingan global.s3 Sejak bebcrapa tahun ter'akhir setidaknya telah dilakukan beberapa
penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) dalarn rangka sinergitas BUMN. Di antara BUMN yarrg telah melakukan sinergitas adalah Pfl. Pertamina dengan beberapa BUMN karya seperti PT. Adhi Karya, PT. I{utama Karya serta PT.
Wijaya Karya.sa Dari sudut pandang hukum Perseroan Terbatas, sinergitas BUMN dapat dinilai sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan konsepsi kemandirian BUMN sebagai separate legal entity. Sinergitas yang dikoordinir oleh Kementrian BUMI{ is tlte relalionthip auung uarioat paiicipants indeternining the direction and perfarmance of corporation". Acla puia penulis lain yang mendeflniskan GCG sebagai "lhe sltstcn b1 wltic/: companiet are directed and can/ro//ed. tjhat Indr Rahadiyan, Pengawasan Pasar N{odal di Indonesia Pasca Terbentuknya Oto;itasJasa I(euangan, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum tlniversitas Gadjah Mada,201.2. hlm. 116. s3 Saat ini sineryitas antar Bl IMN antara lain dilakukan oleh beberapa BUN{N yang memiliki keterkaitan bidang usaha misalnya rencana sinergitas antara PT Pertamina, PT. Telkom dan PT. PLN. Selain itu, beberapa waktu lalu sine rgitas juga telah dilal
www.antafane ws.com 5a Bac.aNian Poloan, ".\'inetyitas B( IAr[N .\'t:tttakin Ber/anlta/t",r'"'u,rvperpustakaan.baPpenas.go.id.
638 Jurnal Hukum lus QUIA lusTUM NO.4 VOL. 20 OKTOBER 2013:624-640 badan menunjukkan adanya suatu kondisi dimana pengelolaan atas BUMN sebagai hukum mandiri sejatinya tidak pernah terlepas dari camprri' tangan pemerintah' Terlebih lagi sinergitas BUMN seringkali terindikasi praktik monopoli.ss
Penutup pertama,berdasarkan pada hukurn perseroan terbatas n'raka Perseroan terbatas bacan merupakan suatu badan hukurn mandiri (separate tegal entity). Kemandirian
hukum perseroan menimbulkan berbagai konsekuensi yuridis' salah satu di harta antarany,a aoalah mengenai hak suatu Perseroan Terbatas untuk memiliki kekayaan sendiri yangterpisah dari harta kekayaan para pengurusnya termasuk dari trarta kekayaan pribadi para pemegang sahamnya' Kemandirian Perseroan sebagai badan hukum juga mengakibatkan lahirnya antara konsep sepui'ationbetueen cwnership und controlyaitusuatu konsep pernisa'han suatu persercan dcngan pengendalian ierhadap suatu perseroan'
kepernilikan Derrgan perkataan lain, rraka derri hukurn pengeiolaan atas suatu Persercan campur Terbatas harus ililakukan secara mandiri, profesiorral serta tei'lepas dari tangan para pemegang sahamnya tak tcrkecuali peme Sal:rg saha.m pengendali' negara ke Kedua, daiarr, konteks BIJMN Persero maka penyertaan kekayaan
dalam permodalarr BUIvIN meruuakan hasil dai'i pemisahan kekayaan negara sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Irlomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam kaitan ini maka negaraharus ditafsirkan sebagai seorang pemegang saham saham dalam suatu Perseroan. Sebagai pemegang saharn layaknya pemegang
pada perseroan'ferbatas maka negara dilarang melakukan interrrensi apa pun terhadap jalannya pengurusan perseroan' Kekaburan hukum terjadi manakala Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menentukan cakupan keuangan negara meliputi kekayaan negara yang terdapat
di dalanl perusahaan negara' Ketentuan yang
demikian seoiah memberikan legitimasi kepada pihak pemerintah untuk turut hukum campur dalam pengelolaan BUMN Persero yangsejatinya mer,-rpakan badan mandiri
(separate legal entitY).
si Baca
Dina Mirayanti Hutauruk, 'Dub,
diakse s tanggal 06
November 2013.
.\'ineryi
Antar^BLlMl'J I\awan Praktik Monopo/i", www"okezone'com
,
lnda Rahadiyan. Kedudukan BUMN... 639 Upaya sinergitas BUMN oleh Kemeneg BUMN yang kian hari kian gencar dilakukan merupakan salah satu fenomena yang lahir dari kekaburan pengaturan mengenai keuangan BUMN di dalam peraturan perundang - undangan. Kekaburan
tersebut setidaknya muncul sebagai akibat tidak sinkronnya pengaturan terhadap keuangan BUMN khsusnya yang berbentuk BUIUN Persero terutama terdapat di dalam Undang-Undang Nomor
Nomor
17
L9
Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selama Undang-Unciar,g Keuangan
Negara masih mengkategorikan kekayaan BUMN sebagai bagian dari kekayaan negara r^raka selama itu pula prinsip kemandirian BUMN sebagai sEarate legal entity
tidak akan per:nah dapat ditegakan. Ketiga, dengan mendasarkan pada hukurrL perseroan terbatas sekaligus teori dan doktrin hukum perseroan maka jelas bahwa BUMN Persero merupakan suatu badan hukui.r rnandiri. Demikian juga dengan anak-anak perusahaan BUMN. Karena
kedudukannya sebagai badan hukurn yang mandiri maka pengelolaair terhadap tsUi"{N Persero harus dilakukarr berdasarkan pada kaidah - kaidah pcngeiolaan perusalraair yang baik (gcod sorpor ate goaernance) tanpa adar rya intervensi atau campur
tangan dari pihak manapun tak terkecuali pihak Pemerintah. Jangan sarnpai intervensi Pernerintah dalarp. pengelolaan BUMN Persero justru 'menodai' prinsip kemandirian BUMN Persero itu sendiri. Daftar Pustaka Anonim, " BUMN
Bersiap Hadnpi Dampak
ACFT4" , www.antaranews.com.
Balfaz, M., Hamud, Hukum Pasar Modal di lndonesia,PT Tata Nusa,Jakarta,2012. Bernard S. Black, "The Principal Fiduciary Duties of Boards of Directors", Presentation at
Third Asia Roundtable on Corporate Governance, Singapore,
2001.,
www.oecd.org.
Dina Mirayanti Hrrtauruk, "Duh, Sinergi Antar-BUMN Rawan Praktik Monopoli", Wlgw.akgzqne.c9n1
Don Hofstrand, " Corporation ", www.extension.iastate.edu/agdm. Freeinan , " Stakeholder www. academic. udalrton.edu.
Edward
Theory
,f the Modern
Corporation",
Erman RajagukgLrk, "Peranan BUMN Dalam Mendorong BUMN Meningkatkan P en dap nf
an N e gar n dan Ke
s
ej
aht er aan Raky at ",
www. ermanhukum. com
Henry Black, Champel, Henry, Black's l.aw Dictiormry with Pronunciations, St. Paul Minn: West Publishing Co.,1990.
640
Jurnal Hukum lus QUIA lusTUM NO.4 VOL. 20 OKTOBER 2013:624'-640
Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Normatif, Bayumedia Publishing, Malang,2006. Mertoksumo, Sudikn o, Mengenal Hukum. Penerbit Liberty, Yogyakarta,2006'
Nian
Poloan,
"
Sinergitas
BUMN
Semakin
Bertambah",
prasetya, Rgdhi, Kedudakan Mandiri Perseroan'l'erbatas Disertai dengan Ulasan Menurut " indung - iriong Nomor l Tahun 1995 tentang PerseroanTebatas. Penerbit PT' Alumni, Bandung, 1995.
Ridwan Khairand,v, "Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perser
Undang-uirdang Nomor i9 Tahun 2003 ter,tang Badan usaha Milik Negara Undang-Undang Nomor 40lairun 2007 tentang Per-seroan Terbatas
