KEMENTERIAN KEHUTANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN
potret
puspijak Centre for Climate Change and Policy Research and Development
P U S AT P E N E L I T I A N D A N P E N G E M B A N G A N P E R U B A H A N I K L I M D A N K E B I J A K A N
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor
0251 8633944; Fax: 0251 8634924
[email protected]
http://puspijak.litbang.dephut.go.id/ atau www.puspijak.org
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan (disingkat PUSPIJAK) merupakan sebuah institusi penelitian dan pengembangan (litbang) yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Kehutanan, yang melakukan penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan di sektor kehutanan
Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Permenhut No. 40 tahun 2010 PUSPIJAK memiliki Tugas Pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perubahan iklim dan kebijakan berdasarkan keputusan Kepala Badan. Fungsi PUSPIJAK adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan;
1
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan kehutanan; 4. Pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian perubahan iklim dan kebijakan kehutanan oleh unit pelaksana teknis; dan 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
2. Pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan kehutanan;
2 ”Puspijak basis inovasi iptek perubahan iklim
Visi
dan kebijakan kehutanan”
Visi tersebut diterjemahkan dalam misi dan tujuan sebagai berikut:
2
No.
Misi
1.
Melakukan riset dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi iptek perubahan iklim dan kebijakan kehutanan
Menghasilkan inovasi terlaksananya: a. kegiatan riset dan lingkungan b. kegiatan riset dan c. kegiatan riset dan d. kegiatan riset dan
2.
Melakukan kajian strategis untuk menghasilkan rumusan dan pertimbangan kebijakan pembangunan kehutanan
Menghasilkan rumusan dan pertimbangan kebijakan pembangunan kehutanan melalui terlaksananya kegiatan kajian strategis PI dan kebijakan kehutanan
3.
Memantapkan perencanaan, pemantauan dan evaluasi untuk menghasilkan riset yang inovatif bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan riset dan pengembangan PI dan kebijakan kehutanan
•
Tugas Pokok dan Fungsi
Tujuan dan iptek PI dan kebijakan kehutanan melalui pengembangan manajemen lanskap dan jasa pengembangan sosial dan budaya kehutanan pengembangan ekonomi kehutanan pengembangan hukum dan politik kehutanan
No.
Misi
Tujuan
4.
Mengembangkan strategi diseminasi hasil riset perubahan iklim dan rumusan kebijakan pembangunan kehutanan kepada stakeholder
a. Memperluas jangkauan, adopsi dan advokasi hasil riset PI dan kebijakan kehutanan b. Memperluas kerjasama litbang di dalam dan luar negeri c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas database primer, sekunder dan hasil riset PI dan kebijakan kehutanan d. Meningkatkan pengembangan dan tindak lanjut hasil riset PI dan kebijakan kehutanan
5.
Mengembangkan kemampuan institusi PUSPIJAK melalui pengembangan profesionalisme SDM dan penguatan sarana prasarana
a. Meningkatkan profesionalisme SDM b. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana termasuk BMN c. Meningkatkan pelayanan dan peran institusi untuk mewujudkan visi dan misi d. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan institusi
Kepala Pusat Bagian Tata Usaha
Sub Bagian TU dan Kepegawaian
Bidang Program dan Evaluasi Penelitian
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut
Sub Bidang Program dan Anggaran
Sub Bidang Data, Informasi dan Diseminasi
Sub Bidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian
Kelompok Jabatan Fungsional Gambar 1. Struktur Organisasi Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan
Program Penelitian dan RPI
3
Dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, PUSPIJAK melaksanakan Program Penelitian dan Rencana Penelitian Integratif (RPI) sebagai pedoman dasarnya. Selama periode 2010-2014 PUSPIJAK mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penelitian di 3 Program yang membawahi 7 RPI seperti pada Tabel 1. Kegiatan kelitbangan tersebut adalah penelitian dan kajian isu aktual strategis, serta melakukan sintesis RPI. Potret Puspijak
• 3
Tabel 1. Program penelitian dan RPI periode 2010-2014 Program
Lanskap
RPI 1
Manajemen Lanskap Hutan Berbasis DAS
RPI 2
Pengembangan Hutan Kota/Lansekap Perkotaan
Program
Perubahan Iklim
RPI 16
Ekonomi dan Kebijakan Pengurangan Emisi dari Deforestrasi dan Degradasi
RPI 17
Pengembangan Perhitungan Emisi GRK Kehutanan
RPI 18
Adaptasi Bioekologi dan Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat terhadap Perubahan Iklim
Program
Kebijakan
RPI 24
Penguatan Tata Kelola Kehutanan
RPI 25
Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan
Tabel 2. Kajian isu aktual strategis yang dilakukan pada tahun 2014 No.
4
Judul Kajian
Ketua Tim Kajian
1
Pelayanan litbang puspijak berbasis teknologi informasi
Dr. Ir. Kirsfianti L. Ginoga, M.Sc.
2
Revitalisasi dan tata kelola kehutanan: suatu refleksi di bidang pengusahaan hutan
Dr. Ir. Hariyatno Dwiprabowo, M.Sc.
3
Kontribusi kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan di Jawa
Dr. Ir. Triyono Puspitojati, M.Sc.
4
Kajian kebijakan Hak Kelola Masyarakat di Kawasan Hutan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten (forest tenurial)
Ir. Ismatul Hakim, M.Sc.
5
Kajian model lanskap pemanfaatan lahan hutan dalam kerangka kerjasama pengelolaan tpst regional pada kawasan hutan Perhutani dengan pendekatan manajemen sampah ramah lingkungan (enviromental friendly waste management)
Ir. Ismatul Hakim, M.Sc.
6
Kajian potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari limbah pembalakan hutan alam dengan tree length logging
Dr. Ir. Satria Astana, M.Sc.
7
Tinjauan kritis kewenangan pengelolaan hutan di Pulau Jawa
Dr. Ir. Sulistya Ekawati
8
Konflik tenurial di kawasan HPHTI dan peran CSR dalam mengatasi konflik di Provinsi Riau
Dra. Setiasih Irawanti, M.Si.
9
Kajian efektivitas dan efisiensi sistem perizinan online dalam menurunkan biaya transaksi dalam pemanfaatan hasil hutan kayu
Dr. Satria Astana, M.Sc.
10
Kajian daya saing persuteraan alam dalam menjawab tantangan global
Dra. Lincah Andadari, M.Si. dan Dewi Ratna Kurnia Sari, S.Hut, M.Sc.
•
Program Penelitian dan RPI
Sumber Daya Manusia
4
Jumlah pegawai PUSPIJAK sebanyak 85 orang dengan sebaran berdasarkan jabatan seperti terlihat pada Gambar 2.
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Kehutanan No. SK.14/VIIISET/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Penetapan Nama Kelti dan Penunjukan Ketua Kelti Lingkup Badan Litbang Kehutanan, maka PUSPIJAK terdiri dari 4 kelti, yaitu: 1. Kelti Ekonomi Kehutanan 2. Kelti Manajemen Lanskap dan Jasa Lingkungan 3. Kelti Sosial dan Budaya Kehutanan 4. Kelti Politik dan Hukum Kehutanan Komposisi peneliti dan teknisi litkayasa berdasarkan jabatan fungsional seperti tertera pada Tabel 3.
Gambar 2. Keadaan pegawai berdasarkan jabatan
Tabel 3. Komposisi peneliti dan teknisi litkayasa berdasarkan jabatan fungsional (keadaan September 2014)
Kelompok Peneliti
No.
Jabatan fungsional
Ekonomi Kehutanan
Manajemen Lanskap dan Jasa Lingkungan
Sosial Budaya Kehutanan
Politik dan Hukum Kehutanan
Jumlah
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
Total
1
Peneliti Utama
2
0
0
0
0
1
0
0
2
1
3
2
Peneliti Madya
3
1
4
0
0
1
3
1
10
3
13
3
Peneliti Muda
0
3
0
3
0
1
3
1
3
8
11
4
Peneliti Pertama
3
1
2
2
1
2
1
0
7
5
12
5
Calon Peneliti
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
6
Teknisi Litkayasa
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
9
5
6
5
1
6
7
2
23
18
41
Total
Potret Puspijak
• 5
Sepuluh Layanan Puspijak 5.1 Hak Atas Kekayaan Intelektual
5
Perlindungan atas hasil karya intelektual berupa HKI merupakan hal yang perlu diupayakan oleh suatu institusi litbang. Berkaitan dengan hal tersebut, PUSPIJAK telah mendaftarkan output hasill itbang-nya untuk memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual dalam bentuk Hak Cipta, yang secara rinci disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil litbang Puspijak yang telah memperoleh HKI No.
6
•
Hasil litbang
Substansi
Status
1.
Neraca Sumberdaya Hutan (software)
Membantu perhitungan neraca sumber daya hutan pada lingkup kawasan atau wilayah administratif propinsi dan kabupaten. Berdasarkan potensi kayu dan produk hutan non kayu, software ini membantu pengguna (perencana kehutanan, peneliti dan akademisi) dalam menghitung potensi ekonomi dari sumber daya hutan di Indonesia.
Sertifikat No. 000000783 Tahun 2012
2.
Cadangan Karbon pada Berbagai Tipe Hutan dan Jenis Tanaman di Indonesia (buku)
Memberikan manfaat untuk meningkatkan pemahaman para pihak dalam optimasi terkait pengelolaan hutan. Dalam buku tersebut juga dipaparkan mengenai jenis cadangan karbon, baik di hutan alam maupun hutan tanaman. Selain itu juga penghitungan karbon di permukaan tanah antara lain: pada beberapa kelas hutan alam, hutan tanaman, tegakan agroforestry, lahan non kawasan.
Sertifikat No. 000000784 Tahun 2012
3.
Social Forestry (buku)
Buku ini membahas hasil penelitian atau kajian menyangkut social forestry, di antaranya: • orientasi makro kebijakan social forestry di Indonesia • pengembangan model-model social forestry • aspek ekonomi dan kelembagaan dalam social forestry • rantai pasar produk social forestry • kualitas kayu produk social forestry
Sertifikat No. 000000785 Tahun 2012
4.
REDD+ & Forest Governance (buku)
Buku ini membahas hasil penelitian atau kajian menyangkut Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD+) yang di antaranya: • Measureable, Reportable dan Verifiable (MRV) untuk emisis rumah kaca dari kegiatan kehutanan • Status data stok karbon dalam biomassa hutan di Indonesia • Potensi tanaman hutan menyerap karbon • Mekanisme insentif dan pendanaan REDD+ • REDD+ dan forest governance
Sertifikat No. 000000786 Tahun 2012
Sepuluh Layanan Puspijak
No.
Hasil litbang
Substansi
Status
5.
Pedoman Pengukuran Karbon untuk Mendukung Penerapan REDD+ di Indonesia (buku)
Buku ini merupakan upaya para pihak di tingkat nasional untuk menjawab aspek metodologi sesuai hasil keputusan terkait REDD+ di mana tantangan sistem MRV diperjelas dengan rincian yang memfokuskan pada bagaimana pengukuran, pelaporan, monitoring dan verifikasi dapat dilaksanakan dengan metode yang komparabel dengan kegiatan mitigasi nasional, serta memenuhi syarat internasional.
Sertifikat No. 000000787 Tahun 2012
6.
Pedoman Analisis Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan (buku)
Pedoman mengenai analisis penelitian sosial ekonomi dan kehutanan yang meliputi: ekonomi sumber daya hutan, industri dan perdagangan hasil hutan, sosial budaya masyarakat dan kelembagaan kehutanan
Sertifikat No. 000005626 Tahun 2013
7.
Pendanaan dan Distribusi Pembayaran untuk REDD+ (buku)
Menjelaskan kebijakan yang sudah ada dan diperlukan untuk implementasi REDD+ di tengah tantangan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia dan perkembangan negosiasi internasional. Buku ini menyajikan: 1) REDD+ sebagai stimulus untuk pembangunan hutan lsetari, 2) Kebijakan untuk mitigasi perubahan iklim, 3) Mekanisme distribusi pembayaran, 4) Rancangan pembayaran insentif untuk REDD+
Sertifikat No. 000007454 Tahun 2013
8.
Analisis Diskursus dan Implikasinya bagi Perbaikan Kebijakan (buku)
Mengupas ketidakefektifan kebijakan, bukan hanya dari sisi implementasi tetapi jauh menelusuri bagaimana kebiajkan tersebut dibuat. Buku ini menyajikan: diskursus dalam Pembuatan Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Hutan Lindung, Implementasi Kebijakan, Alternatif Bentuk Desentralisasi dan Implikasinya terhadap Bentuk Kelembagaan KPH.
Tahun 2013
9.
Hutan Rawa Gambut dan HTI Pulp dalam Bingkai REDD (buku)
Buku ini menyajikan Gambut: Sumber Daya yang Terancam, Cadangan Karbon HTI Pulp, Menjual Karbon HTI Pulp, dan Kebijakan HTI
Sertifikat No. 00201400943 Tahun 2014
Potret Puspijak
• 7
5.2 Penelitian (Rencana Penelitian Integratif Puspijak 2015-2019) 5.2.1 Kebijakan Pengelolaan Lanskap dan Jasa Hutan Pengabaian lanskap dan jasa hutan dalam pembangunan nasional akan berdampak kepada berkurangnya luas dan tutupan hutan serta meningkatnya kondisi hutan terdegradasi. Kondisi ini menyebabkan terganggunya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Penelitian Kebijakan Pengelolan Lanskap dan Jasa Hutan dimaksudkan untuk menggali informasi pengelolaan lanskap dan jasa hutan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah menyusun kebijakan revisi tata ruang dan pembangunan nasional berdasarkan fungsi lanskap dan jasa hutan secara berkelanjutan. Sasaran yang akan dicapai antara lain: (i) penyempurnaan minimal 3 peraturan terkait penataan ruang ; (ii) kebijakan insentif dalam penataan ruang dilaksanakan oleh 5 provinsi utama; (iii) panduan penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) berbasis lanskap dan jasa hutan yang berkelanjutan. Kegiatan: 1. Analisis trade-off alih fungsi lahan hutan untuk penyediaan jasa air dan ekowisata 2. Analisis fiskal berbasis luas hutan optimal 3. Dampak konversi mangrove terhadap sosek dan ekologi 4. Penentuan luas hutan optimal dalam satu DAS (KPH) 5. Koordinasi penelitian integratif 5.2.2 Kontribusi Sektor Kehutanan dalam Penanganan Perubahan Iklim Dampak perubahan iklim menyebabkan perubahan suhu dan pola curah hujan yang meningkatkan peluang bencana. Indonesia berperan dalam upaya penurunan emisi dengan target terbesar pada sektor kehutanan. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dan direncanakan, termasuk RAN GRK dan REDD+. Kegiatankegiatan untuk mendukung aksi mitigasi memerlukan mekanisme yang terintegrasi. Upaya penurunan emisi harus mempertimbangkan biaya yang paling efektif dan memenuhi kaidah MRV untuk memonitor keberhasilan dan memungkinkan adanya sistem insentif yang memadai. Sistem MRV harus disesuaikan dengan mekanisme atau metodologi yang berkembang 8
•
Sepuluh Layanan Puspijak
di tingkat global melalui perundingan COP serta mekanisme lainnya. Dalam periode 20152019 PUSPIJAK akan melaksanakan penelitian terintegrasi terkait inventarisasi, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan Road Map Penelitian Kehutanan 2010-2025 sebagai rambu. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan teknologi, pengetahuan dan informasi penanganan perubahan iklim untuk sektor kehutanan dengan meningkatkan kemampuan inventarisasi GRK, melaksanakan aksi mitigasi yang sesuai dengan kaidah MRV dan upaya adaptasi melalui pemahaman terhadap tingkat kerentanan, adaptasi tanaman pohon tropis serta strategi adaptasi masyarakat. Luaran yang akan dihasilkan berupa rekomendasi, strategi, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk database, publikasi ilmiah dan populer, policy brief sebagai bahan kebijakan, petunjuk teknis, dan berbagai bahan pembelajaran dan diseminasi yang mencakup aspek inventarisasi GRK, MRV, kelembagaan dan pendanaan, serta adaptasi. Kegiatan: 1. Pembangunan database faktor emisi dan serapan pada berbagai tipe tutupan hutan 2. Kajian metode perhitungan harvested wood product (HWP) 3. Analisis efisiensi biaya pengurangan emisi pada hutan produksi dan hutan rakyat 4. Analisis kegiatan lingkup Kementerian Kehutanan dalam mendukung penurunan emisi melalui inventarisasi GRK nasional 5. Eksplorasi, pembang unan demplot dan pengamatan spesies tanaman pada kondisi ekstrem basah dan tergenang, dan pengamatan lanjutan tanaman uji daerah ekstrem kering dan panas 6. E k s p l o r a s i d a n p e m b a n g u n a n demplot spesies tanaman terseleksi pada kondisi daerah kering 7. Analisis keterkaitan lanskap pada DAS di pulau besar dengan kerentanan masyarakat sekitar hutan terhadap perubahan iklim 8. Koordinasi penelitian integratif 5.2.3 Tata Kelola dan Ekonomi Kehutanan Penelitian ini merupakan kelanjutan penelitian Penguatan Tata Kelola Kehutanan dan penelitian Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan. Permasalahan tata kelola begitu kompleks dan rumit sehingga dipandang perlu untuk melanjutnya penelitian yang terkait dengan topik tersebut.
Tujuan dari penelitian integratif ini adalah: a) Memberikan rekomendasi kebijakan perbaikan tata kelola pemerintah dalam pengurusan hutan; b) Memberikan rekomendasi kebijakan revitalisasi CBFM (hutan rakyat, Hutan Desa, HKM, HTR); c) Memberikan rekomendasi kebijakan penguatan tata kelola industri dan perdagangan usaha kayu dan non kayu. Kegiatan yang tercakup di dalamnya antara lain: penguatan KPH, kriteria dan indikator pengelolaan hutan, tata hubungan kerja antar institusi, hutan desa, HKm, HTR, hutan rakyat, dampak pemberlakukan konvensi perdagangan internasional, suply dan demand kayu, kebijakan fiskal sektor kehutanan/ peningkatan penerimaan negara dari sektor kehutanan, insentif dan disinsentif dalam pengusahaan kayu serta penguatan tata kelola industri/perdagangan usaha kayu dan non kayu. Kegiatan: 1. Analisis kelembagaan untuk operasionalisasi KPH Rinjani Barat, KPH Gula Raya, KPH Pekalongan dan KPH Cepu 2. Sinkronisasi tata hubungan kerja KPH (pempus, pemda-dishut, pemegang ijininvestor serta masyarakat) KPH Rinjani Barat dan KPH Tasik Besar serkap 3. Aspek ekonomi dan klustering potensi HHBK di KPH Sijunjung, KPH Kapuas dan KPH Bali Barat 4. Kriteria dan indikator kinerja pengelolaan hutan di KPH Tanggamus, KPH Bali Barat dan KPH Banjar 5. Penentuan daur tebang optimal di hutan rakyat Wonogiri, Muna/Kendari dan Ciamis 6. Koordinasi penelitian integratif 5.2.4 Politik dan Hukum Pengurusan Hutan Ragam permasalahan kehutanan terus bermunculan seiring dengan dinamika struktur sosial ekonomi masyarakat dan politik negara. Di tingkat nasional, permasalahan meliputi isu-isu yang kental dengan nuansa politik seperti konflik berbasis lahan, sektoralisme, peran dan perilaku lembaga-lembaga politik yang kurang optimal mendukung kebijakan-kebijakan kehutanan, deforestasi yang terkait dengan desentralisasi dan dinamika politik lokal. Di tingkat internasional kita selalu berhadapan dengan isu-isu ekonomi politik internasional seperti perubahan iklim, global land grabbing, krisis pangan dan energi. Penelitian Politik dan Hukum Pengurusan Hutan tahun 2015-2019 diharapkan dapat menghasilkan publikasi ilmiah, policy brief dan
rekomendasi terkait dengan upaya optimalisasi peran pembangunan di sektor kehutanan untuk mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Luaran yang akan dihasilkan antara lain: 1) rekomendasi kebijakan pengelolaan hutan yang mendapat legitimasi dari para pemangku kepentingan; 2) rekomendasi kebijakan alokasi sumber daya hutan yang adil dan proporsional; 3) rekomendasi penyusunan undang-undang dan regulasi kehutanan yang tegas dan konsisten; 4) rekomendasi komunikasi politik dan diplomasi kebijakan yang kuat. Kegiatan: 1. Kajian tumpang-tindih dan konflik kepentingan antar sektor 2. Kajian proses pembuatan regulasi kehutanan yang responsif dan inklusif (KPH) 3. Kajian naskah akademik revisi UU 41/99 4. Kajian pergeseran midset politik dari idealogis ke pragmatis 5. Kajian penegakan hukum sektor kehutanan 6. Kajian regulasi dan implementasi keputusan MK tentang hutan adat dan kawasan hutan (forest tenure reform) 7. Koordinasi penelitian integratif
5.3 Pendampingan Salah satu kompetensi PUSPIJAK adalah riset dan pengembangan di bidang perubahan iklim dan kebijakan. Peneliti PUSPIJAK memiliki kepakaran terkait riset carbon accounting dan perumusan serta evaluasi kebijakan sektor kehutanan. Dengan kepakaran yang dimiliki peneliti, PUSPIJAK berpengalaman memberikan pendampingan kepada pihak yang memerlukan terutama pada bidang mitigasi dan perumusan serta evaluasi kebijakan sektor kehutanan.
5.4 Pengembangan Penelitian dan pengembangan merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan bagi suatu institusi riset. Sebagai lembaga riset yang berkecimpung dalam litbang perubahan iklim dan kebijakan sektor kehutanan, dalam kerangka kerjasama Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) PUSPIJAK telah membangun Permanent Sample Plot (PSP) di 10 Provinsi. PSP tersebut dibangun untuk mengetahui cadangan karbon hutan. Potret Puspijak
• 9
Selain itu, pembangunan Demonstration Acitivities (DA) juga dilakukan dalam kerangka kerjasama dengan ITTO dan Balai Taman Nasional Meru Betiri yaitu Konservasi Hutan Tropis untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, dan Peningkatan Stok Karbon Melalui Partisipasi Masyarakat dan Para Pihak.
5.6 Kerjasama Untuk memperluas jejaring kerja, PUSPIJAK menjalin kerjasama dengan berbagai institusi luar negeri. Kerjasama tersebut meliputi aspek sosial, ekonomi, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan.
5.7 Komunikasi/Konsultasi Publik
5.5 Alih Teknologi Hasil litbang harus diinformasikan dan disebar-luaskan kepada pengguna. Dengan cara ini diharapkan akan diperoleh umpan balik guna perbaikan dan penyempurnaan proses kegiatan litbang. Salah satu mekansime adalah penyelenggaraan Alih Teknologi, seperti: 1. Pelatihan verifikasi dan updating data PSP untuk mendukung sistem pemantauan karbon hutan yang sesuai prinsip MRV 2. Alih teknologi hutan kota
Komunikasi publik kepada masyarakat pengguna dilaksanakan secara rutin, meliputi seminar, workshop, dan focused group discussion, antara lain: 1. Seminar Hasil Penelitian Reformasi Agraria Kehutanan untuk Mendukung Tata Kelola Kehtanan yang Baik 2. Workshop Pemantapan Potensi Lokasi ER FCPF CF dan Rencana Tindak Lanjut Penyusunan Proposal Bersama Kabupaten Terpilih
Tabel 5. Kerjasama penelitian dengan institusi luar negeri sampai tahun 2014 No.
10
Project
Mitra
Tahun
1.
ACIARFST/2007/052: Improving Governance, Policy, and Institution Arrangement to Reduce Emission from Deforestation and Degradation (REDD)
Australian National University (ANU), Badan Litbang Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Dinas Kehutanan Provinsi Papua, CIFOR
25 Maret 2009-31 Maret 2014
2.
ITTO No. PD 519/08.I (F): Tropical Forest Conservation for Reducing Emisions from Deforestation and Forest Degradation and Enhancing Carbon Stock in Meru Betiri National Park-Indonesia
ITTO, Taman Nasional Meru Betiri (TNMB), Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN)
1 Januari 2010-31 Desember 2014
3.
ACIAR FST/2008/030: Overcoming Constraints to Community-Based Commercial Forestry in Indonesia
ACIAR, Australian National University (ANU), Universitas Gadjah Mada, CIFOR, Balai Penelitian Makassar, Tree 4 Trees, WWF Indonesia
1 April 2011-30 September 2015
4.
ACIAR FST/2012/040: Enhancing Smallholder Benefits from Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia
ACIAR, Australia National University (ANU), Universitas Indonesia, MM-IPB, Dinas Kehutanan Prov. Riau, Dinas Kehutanan Prov. Papua
1 Mei 2013 - 30 April 2017
5.
Grand Agreement TF 99721 ID: FCPF: REDD+ Readiness Preparation
BanK Dunia, Puspijak, Pusat Standarisasi dan Lingkungan, Dewan Kehutanan Nasional, DKD Maluku, Universitas Pattimura, Dinas Kehutanan NTB, Dinas Kehutanan NTT, Dinas Kehutanan Sumatera Barat , BPK Manokwari, BPK Aek Nauli, BPK Palembang, BPK Manado, KPH Sijunjung, KPH Gularaya
11 Juni 2011-31 Desember 2014 (perpanjangan hingga 2015)
6.
MoU ITTO-Mof Ref.No. (CO) 12-08 : REDD+ Feasibility Study for the Bilateral Offseet Scheme FY 2012 in Central Kalimantan, Indonesia
MOF, ITTO, Marubeni, Hokkaido University, MSR, PUTER
Oktober 2012-15 Maret 2013
•
Sepuluh Layanan Puspijak
3. Komunikasi Publik Proses penyusunan ERPIN dalam Kerangka FCPF Carbon Fund 4. Komunikasi Publik Proses Penyusunan Emission Reduction Project Idea Note (ERPIN) Dalam Kerangka FCPF-Carbon Fund 5. Pertemuan Para Pihak Penyusunan Proposal FCPF Carbon Fund Emissions Reduction Program Idea Note (ER-PIN) 6. FGD Komite Pengarah FCPF Ketiga
5.8 Kebijakan (& Policy Brief) Salah satu mandat dan tugas utama PUSPIJAK adalah melakukan kajian kebijakan sektor kehutanan. PUSPIJAK diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah bagi kebijakan sektor kehutanan terutama kebijakan oleh Kementerian Kehutanan. Kajian kebijakan meliputi analisis atas isu kebijakan, kajian atas draft regulasi dan revisi regulasi terkait sektor kehutanan, seperti: 1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Gambut 2. Rancangan Permenhut Pemanfaatan Hutan Produksi Dalam Rangka Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan 3. Permendagri No. 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4. R a n c a n g a n Un d a n g -Un d a n g Keanekaragaman Hayati 5. Rancangan Undang-undang Perkebunan 6. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu vs Lacey Act: Peluang dan Tantangan 7. Dampak Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengurusan dan Pengelolaan Hutan 8. Sejauh Manakah Tupoksi Kementerian Kehutanan Mendukung Pembangunan KPH? 9. Sudahkah Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Kehutanan Selaras dengan Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Hutan Produksi? 10. Mencapai Target Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan 11. Bagaimana Pandangan para Aktor yang Terkait dengan Implementasi REDD+ di Daerah 12. Opsi Penentuan Tingkat Emisi Referensi (REL) Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan 13. Adaptasi Masyarakat Pesisir: Mengelola Ketidakpastian Dampak Perubahan Iklim 14. Menuju Komersialisasi Kayu Hutan Rakyat: Hambatan, Peluang dan Saran Kebijakan
15. Apa ka h Org anisasi Belajar dapat meningkatkan Kinerja Program Kehutanan? 16. Perkembangan Hutan Kota Ditinjau dari Aspek Kebijakan, Aspek Zonasi, dan Aspek Jenis Pohon 17. Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan (Catatan Awal) 18. Melestarikan Lanskap Hutan Sumbawa melalui Penguatan Kelompok Tani Madu Hutan 19. Sumur Resapan Salah Satu Teknologi yang Paling Memungkinkan dalam Menanggulangi Banjir di DAS Ciliwung
5.9 Kepakaran Peneliti adalah aset utama PUSPIJAK. Sehubungan dengan hal tersebut PUSPIJAK terus mendorong para peneliti untuk meningkatkan keahliannya. Intensitas komunikasi peneliti dengan mitra terus ditingkatkan untuk meng etahui kebutuhan peng g una dan memberikan solusi, terutama dalam bidang: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ekonomi Kehutanan Konservasi Sumber Daya Hutan Perlindungan Hutan Sosiologi Kehutanan Hidrologi dan Konservasi Tanah Remote Sensing
5.10 Database Faktor Emisi dan Serapan Koleksi data pada plot PSP yang telah dibangun di 10 provinsi memerlukan penanganan yang terintegratif, terstruktur dan terorganisir agar bermanfaat untuk semua pihak. Pengorganisasian data tersebut dilakukan melalui aplikasi sistem database.
Untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna, Puspijak melakukan revitaslisasi website (tetap menggunakan alamat www. puspijak.org) dengan perubahan tampilan dan tambahan fasilitas dalam bentuk fitur serta menu baru sehingga lebih interaktif. Penyempurnaan tersebut meliputi menu Portal Layanan Puspijak, menu Interaktif, Peta Tematik dan Aplikasi Pemantauan Karbon Hutan. Dengan demikian, diharapkan website Puspijak menjelma menjadi media yang dapat melayani pengguna secara lebih berdaya-guna. Potret Puspijak
• 11
Fasilitas Baru
Gambar 3. Tampilan website Puspijak (www.puspijak.org)
Fasilitas Baru
Gambar 4. Fasilitas baru dalam website Puspijak
12
•
Sepuluh Layanan Puspijak
