Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Hak Cipta Dilindungi Undang Undang

Copyright @ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Hak Cipta Dilindungi Undang Undang Pengarah: Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP. Penanggungjawab: Drs. Daryoto, M.Sc Ir. Rr. Aisyah Gamawati, MM Koordinator Substansi: 1. Sukandar 2. Teuku Chaerul 3. Sudrajat 4. Agus Wicaksono 5. Diah Ratri Kushermini Penulis: 1. Frans Jelong 2. Heri Kuswanto 3. Hendrikus Paulus Kaunang 4. Muhammad Ardiansyah 5. Rupita 6. Fansiskus X. J. Perdana Desain Grafis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Percetakan Cetakan Pertama, November, 2016 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2016

Indeks Ketahanan Konflik 2016

i

.................................

EXECUTIVE SUMMARY Indeks Ketahanan Konflik di Daerah Tertinggal yang disajikan dalam Laporan ini disusun dalam suatu semangat merespon dua gambaran situasi aktual yang terjadi saat ini: 1) situasi nasional yang meyakinkan dan situasi daerah yang menuntut diperhatikan. 2) Momentum kepemimpinan nasional menjadi basis legitimasi politik tersendiri bagi relevansi dan keaktualan upaya pencegahan konflik kekerasan, penguatan kapasitas dan kinerja birokrasi pemerintahan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan dan penguatan kapasitas masyarakat untuk cegah dan kelola konflik terutama melalui payung hukum Undang-Undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Kategori Tertinggal Tahun 2015 – 2019. Membaca hasil indeks ini dalam konteks baru tersebut berarti membawa kembali konflik dan kekerasan ke dalam isu kebijakan pembangunan, reformasi birokrasi termasuk penegakan hukum yang adil dan partisipasi aktif warga negara ke dalam pembuatan kebijakan khususnya di daerah-daerah tertinggal di Indonesia. ...............................................................................................................................................................

ii ................................. Executive Summary

IKKDTI 2016 dirumuskan dan dihasilkan untuk memberi gambaran cepat mengenai ketahanan sekaligus kerawanan suatu daerah atau kabupaten terhadap konflik kekerasan. Kekhususan indeks ini terletak pada kerangka berpikir atau konsep yang membaca kerawanan konflik suatu kabupaten melalui interaksi antara tiga konteks aktual dan pemilihan 122 kabupaen daerah tertinggal sebagai wilayah indeks. Daerah tertinggal untuk periode 2015 - 2019, sebanyak 122 kabupaten tersebar di 24 propinsi yang ditangani Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, adalah deretan daerah yang menanggung resiko-resiko struktural dari ketertinggalan dalam hal kualitas pembangunan, kualitas demokrasi dan kualitas penegakan hukum. IKKDTI 2016 yang disajikan dalam laporan ini dibangun dari kerangka berpikir yang peka terhadap kondisi struktural daerah tertinggal dan peka terhadap konteks nasional terkini. Indeks ini kemudian berusaha memahami interaksi antara dua dimensi tersebut melalui capaian dan keterbatasan yang tergambar dalam 3 aspek penting yakni tata kelola, kapasitas kelembagaan dan ketahanan masyarakat. Kombinasi antara capaian ketiga aspek tersebut secara kuantitatif menentukan tingkat ketahanan dan kerawanan suatu daerah terhadap konflik kekerasan sekaligus memberi informasi tentang kapasitas perdamaian baik yang secara aktual telah diaktivasi maupun secara potensial siap untuk diperkuat. Gambaran Hasil Akhir IKKDTI 2016 IKKDTI 2016 menggunakan 4 kategori ketahanan konflik yakni tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Keempat kategori tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan secara detil tingkat ketahanan suatu daerah terhadap kon-flik kekerasan sekaligus terbaca tingkat kerentanannya. Bersamaan dengan itu, penggunaan keempat kategori tersebut memberi gambaran umum prioritas daerah tertinggal yang patut mendapat intervensi kebijakan dan program. Berikut disampaikan sejumlah poin penting dari hasil ...............................................................................................................................................................


iii

.................................

analisis terhadap IKKDTI 2016. Kategori Ketahanan. Dalam IKKDTI 2016 ini, terdapat 31 kabupaten (25,41 %) yang memiliki angka indeks tinggi atau memiliki tingkat ketahanan konflik tinggi, terdapat 44 kabupaten (36,07 %) masuk dalam kategori sedang atau memiliki tingkat ketahanan sedang, 22 kabupaten (18,03 %) dengan kategori indeks ketahanan rendah atau memiliki tingkat ketahanan rendah, terdapat 25 kabupaten (20,49 %) yang memiliki nilai indeks sangat rendah atau ketahanan konflik sangat rendah. Bertolak dari hasil IKKDTI 2016, pesan utamanya adalah tingkat ketahanan sekaligus kerawanan daerah tertinggal terhadap konflik kekerasan dikondisikan oleh kombinasi capaian tata kelola, capaian kapasitas kelembagaan dan daya tahan masyarakat. Hasil IKKDTI 2016 memberi basis empirik bagi keharusan memahami ketahanan dan kerawanan konflik kekerasan di daerah tertinggal melalui dinamika interaksi antara demokrasi, pembangunan ekonomi dan penegakan hukum-keamanan. Tata kelola sebagai episentrum kebijakan atau sebagai fundamen pembangunan perdamaian (infrastructures of peace) tidak saja penting bagi daerah tertinggal yang miskin SDM dan SDA tapi juga berlaku bagi daerah tertinggal yang ditandai surplus kedua sumber daya tersebut termasuk surplus demografi. Persoalan terletak pada kerentanan struktural berkenaan dengan akses kepada pelayanan publik, akuntabilitas kebijakan, dan keadilan hukum yang menghasilkan kelompok-kelompok rentan (vulnerable groups) terhadap kekerasan kolektif baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Dalam situasi tersebut, tata kelola kepemerintahan dapat memicu kerentanan menjadi konflik kekerasan atau sebaliknya dapat mengubah kerentanan menjadi resiliensi bagi kepentingan publik melalui partisipasi, transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Tata kelola yang peka konflik memadukan kearifan demokrasi, menjunjung tinggi keadilan sosial dan ekonomi serta mencegah rusaknya kohesi sosial. ...............................................................................................................................................................

iv ................................. Executive Summary

...............................................................................................................................................................


v

.................................

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

KATA PENGANTAR Salah satu amanat penting ditetapkannya UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera. Hal ini bisa terlaksana jika negara secara konsisten hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia sebagaimana “Nawa Cita” Pemerintah Indonesia periode 2015-2019. Peran pemerintah menjadi sangat strategis sebagai representasi kehadiran negara dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera. Kehadiran negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga bangsa tentu sangat tergantung pada kesiapan pemerintah dalam merespon berbagai potensi kerawanan dan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat sejak dini, melalui kebijakan-kebijakan dan ...............................................................................................................................................................

vi ................................. Kata Pengantar

pendekatan pembangunan yang disesuai dengan realitas masalah dan kebutuhan masing-masing daerah. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang memiliki tugas dan fungsi serta tanggungjawab dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi, memandang perlu untuk memberikan kontribusi dalam upaya mendorong pembangunan perdamaian yang berkelanjutan di Indonesia, melalui penyedian data dan informasi terkait penanganan konflik sosial di Indonesia, dalam bentuk Indeks Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal di Indonesia (IKKDTI), sebagai bahan rujukan semua pihak dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan upaya pencegahan konflik sosial di Indonesia. IKKDTI 2016 dirumuskan dan dihasilkan untuk memberi gambaran cepat mengenai ketahanan sekaligus kerawanan suatu daerah atau kabupaten terhadap konflik kekerasan. Indeks ini merupakan sebuah eksperimentasi akademik dengan tujuan praktis: mendorong agenda nasional pencegahan konflik kekerasan di Indonesia. Dengan mengambil sampel 122 kabupaten daerah tertinggal sebagai wilayah indeks. Indeks ini hendak memberi gambaran serba cepat kondisi kapasitas perdamaian dan kerentanan konflik di Indonesia. Capaian melalui angka hasil olahan statistik barangkali tidak selalu berhasil sebagai cermin realitas, apalagi sebagai neraca yang akurat bagi dinamika sosial, ekonomi dan politik lokal yang terus bergerak. Namun demikian, kondisi terkini kerawanan konflik di Indonesia patut diselidiki sedini mungkin, dan Indeks Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal pun hadir sebagai alat deteksi dan proyeksi mengenai apa saja harus dilakukan untuk mencegah agar konflik tidak berubah menjadi kekerasan kolektif di daerah. ...............................................................................................................................................................

Indeks Ketahanan Konflik 2016 vii

.................................

Akhirnya, atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, saya menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya, khususnya kepada Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu beserta seluruh jajarannya, yang telah menginisiasi penyusunan Indeks Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal di Indonesia (IKKDTI) Tahun 2016 ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Indeks Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal ini. Besar harapan saya agar Indeks ini dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, khususnya kebijakan pembangunan yang terkait dengan pembangunan perdamaian di Indonesia. Jakarta, Nopember 2016 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Eko Putro Sandjojo

...............................................................................................................................................................

viii ................................. Kata Pengantar

...............................................................................................................................................................


ix

.................................

PENGANTAR PENULIS Indeks Ketahanan Konflik di Daerah Tertinggal 2016 merupakan kelanjutan dari kajian IKKDTI 2014. Indeks ini merupakan sebuah eksperimentasi akademik dengan tujuan praktis: mendorong agenda nasional pencegahan konflik kekerasan di Indonesia. Dengan mengambil sampel 122 kabupaten daerah tertinggal sebagai wilayah indeks, indeks ini hendak memberi gambaran serba cepat kondisi kapasitas perdamaian dan kerentanan konflik di Indonesia. Capaian melalui angka hasil olahan statistik barangkali tidak selalu berhasil sebagai cermin realitas, apalagi sebagai neraca yang akurat bagi dinamika sosial, ekonomi dan politik lokal yang terus bergerak. Namun demikian, kondisi terkini kerawanan konflik di Indonesia patut diselidiki sedini mungkin dan Indeks pun hadir sebagai alat deteksi dan proyeksi mengenai apa saja harus dilakukan untuk mencegah konflik berubah menjadi kekerasan kolektif. ...............................................................................................................................................................

x ................................. Pengantar Penulis

Banyak pihak telah mengambil bagian aktif dalam penyusunan Indeks ini. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah memberi kepercayaan dan dukungan kepada tim penyusun (UGM) untuk mengerjakan penyusunan indeks ini. Berkat dukungan dan kerja sama selama tiga bulan, IKKDTI akhirnya sampai pada bentuk buku ini. Karena itu, ucapan terima kasih patut dihaturkan kepada Bapak Suprayoga Hadi selaku Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu, dan semua pihak yang mendukung penyusunan Indeks ini. Akhirnya, patut kami sampaikan bahwa segala keterbatasan dalam Indeks ini merupakan tanggung jawab tim penyusun. Keterbukaan kepada pembaharuan indeks pada tahun-tahun berikutnya merupakan keniscayaan baik dari sisi akademik maupun dari kebutuhan praktis agar Indeks ini tetap bermanfaat bagi pembuatan kebijakan, diskusi publik, dan penelitian ilmiah. Tim Penyusun

...............................................................................................................................................................


xi

.................................

...............................................................................................................................................................

xii ................................. Pengantar Penulis

Daftar Isi ...............................................................................................................................................................

Indeks Ketahanan Konflik 2016 xiii

.................................

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY.................................................................i KATA PENGANTAR..........................................................................v PENGANTAR PENULIS...................................................................ix DAFTAR ISI .....................................................................................xiii DAFTAR TABEL.................................................................................xv DAFTAR LAMPIRAN........................................................................xvii BAB I PENDAHULUAN.............................................................1 1.1 IKKDTI 2014: Momentum Perubahan.................................3 1.2 IKKDTI 2014: Potret Ketahanan dan Kerentanan

Daerah Tertinggal......................................................................6

1.3 Implikasi IKKDTI........................................................................19 1.4 Tujuan & Relevansi IKKDTI.....................................................20

...............................................................................................................................................................

xiv ................................. Daftar Isi

BAB II PERTIMBANGAN METODOLOGI.............................23 2.1 Isu Konflik: Pembangunan Demokrasi dan Keamanan......23 2.2 Wilayah Indeks..........................................................................29 2.3 Sumber Data Indeks.................................................................35 2.4 Metode Analisis.........................................................................40 2.5 Formulasi Indeks.......................................................................47 2.6 Limitasi........................................................................................53 BAB III KONSEP DASAR IKKDTI..............................................55 3.1 Konflik, Kekerasan dan Rawan Konflik.................................55 3.2 Ketahanan dan Kerentanan Konflik Daerah Tertinggal.....59 3.3 Aspek, Variabel dan Indikator.................................................61 3.4 Tiga Aspek IKKDTI....................................................................61 3.5 Variabel dan Indikator IKKDTI................................................69 BAB IV IKKDTI 2014: HASIL DAN ANALISIS........................73 4.1 Gambaran Hasil.........................................................................74 4.2 Capaian Aspek Tata Kelola......................................................84 4.3 Capaian Aspek Kapasitas Kelembagaan...............................87 4.4 Capaian Aspek Ketahanan Masyarakat................................94 BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI............................101 5.1. Kesimpulan................................................................101 5.2 Rekomendasi.............................................................105 DAFTAR PUSTAKA...........................................................................107 LAMPIRAN .....................................................................................113

...............................................................................................................................................................

Indeks Ketahanan Konflik 2016 xv

.................................

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Cakupan Wilayah IKKDTI 2016............................32 Tabel 2.2 Penentuan Kategori Berdasarkan Interval Konfidensi...................................................52 Tabel 2.3 Penentuan Kategori Berdasarkan Kuantil...........52 Tabel 3.1. Aspek, Variabel, dan Indikator IKKDTI 2016......70 Tabel 4.1. Capaian IKKDTI 2016.............................................78 Tabel 4.2. Parameter untuk Aspek Tata Kelola......................85 Tabel 4.3. Parameter untuk Aspek Kapasitas Kelembagaan.............................................................89 Tabel 4.4. Parameter untuk Aspek Kapasitas Kelembagaan.............................................................90 Tabel 4.5. Perbandingan jumlah konflik dengan capaian aspek TK, aspek KK, aspek KM dan capaian IKKDTI.........................................................93 ...............................................................................................................................................................

xvi ................................. Daftar Tabel

Tabel 4.6. Parameter untuk Aspek Ketahanan Masyarakat................................................................95 Tabel 4.7. Capaian Aspek Ketahanan Masyarakat Tertinggi dan Terendah............................................96

...............................................................................................................................................................

Indeks Ketahanan Konflik 2016 xvii

.................................

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Hasil Penghitungan IKKDTI.....................................................114

Lampiran 2.

Aspek, Variabel, dan Indikator...............................................141

Lampiran 3.

Bobot Variabel dan Aspek IKKDTI.........................................144

Lampiran 4.

Jumlah Konflik Kekerasan dan Perbandingan

Isu Konflik Kekerasan yang Dominan....................................150

Lampiran 5.

Sumber Data..............................................................................170

...............................................................................................................................................................

xviii ................................. Daftar Lampiran

...............................................................................................................................................................


1

.................................

BAB I

PENDAHULUAN

Kondisi terkini Indonesia ditandai oleh stabilitas sosial dan politik yang relatif lebih baik dibanding periode awal transisi menuju demokrasi. Kekerasan berskala massif, baik yang disebabkan oleh konflik vertikal maupun konflik horisontal, sudah tidak terjadi lagi. Dibandingkan dengan perkembangan stabilitas sosial dan politik regional dan internasional, kondisi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara, Asia Tengah dan Timur Tengah.1 Kepercayaan publik kepada institusi dan mekanisme demokrasi meningkat tajam, sementara kontrol sipil terhadap militer semakin terlembaga.2 Bersamaan dengan itu, reformasi birokrasi Lihat Global Peace Index 2014. Lihat Marcus Mietzner. 2006. “The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance”.Policy Studies 23. Washington: East-West Center Washington 1 2

...............................................................................................................................................................

2 ................................. Pendahuluan

gencar dilakukan mulai dari penataan dan koordinasi antar-lembaga sampai pada perubahan paradigma pelayanan publik yang lebih pro-aktif, responsif dan inklusif. Gambaran makro yang positif ini tidak terlepas dari membaiknya kapasitas dan kinerja pemerintah serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perdamaian bagi akselerasi pembangunan ekonomi. Aceh pasca-konflik, misalnya, melewati masa transisi tanpa gangguan keamanan yang sigfnifikan. Pelembagaan demokrasi dan transformasi politik pasca konflik berjalan relatif aman dan tertib meski kerap ditandai persaingan antar elit mantan kombatan merebut kepemimpinan daerah.3 Papua dan Papua Barat juga mengalami hal serupa khusus melalui desentralisasi berupa pemekaran wilayah dan akselerasi pembangunan ekonomi melalui paket Kebijakan Otonomi Khusus. Demikian halnya dengan daerahdaerah pasca konflik komunal seperti Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Barat. Akselerasi pembangunan dan desentralisasi menjadi pilar utama transformasi konflik dengan ragam dinamika dan tantangan yang khas. Terlepas dari sejumlah masalah warisan masa konflik yang belum tuntas, daerah-daerah pasca konflik tengah bertransformasi secara bertahap melalui penguatan kapasitas pemerintah dan promosi kohesi sosial. Kendati demikian, gambaran makro tersebut tidak dapat menyembunyikan geliat konflik sosial yang dikondisikan oleh akselerasi pembangunan ekonomi, desentralisasi dan demokratisasi di tingkat lokal. Konflik ini tidak lagi berkaitan dengan transisi tetapi transformasi sosial berkenaan dengan pelembagaan demokrasi serta sinergisitasnya dengan akselerasi pembangunan dan penegakan hukum. Sumber konflik pun beragam mulai dari kontestasi politik lokal, perebutan akses sumber daya alam, sampai pada konflik identitas yang bersumber pada rekognisi dan supremasi budaya, agama dan teritori. Untuk kasus Sebagai ilustrasi bisa dirujuk United Nations Development Program. 2012. Governance and Capacity Building in Post-Crisis Aceh. Laporan Australian National University Enterprise 3

...............................................................................................................................................................


3

.................................

Di satu sisi, konflik-konflik tersebut mencerminkan dinamika sosial sebagai respon terhadap perubahan kondisi struktural di atas namun di sisi lain, juga mencerminkan interaksi atau pelembagaan saling pengaruh yang belum padu antara demokrasi, pembangunan dan keamanan di tingkat lokal. Dengan kata lain, stabilitas sosialpolitik di tingkat makro belum sejalan dengan persoalan kapasitas kelembagaan dan tata kelola di tingkat daerah yakni merumuskan dan melembagakan sinergi yang kontekstual antara trayek demokrasi, pembangunan dan keamanan-penegakan hukum. 1.1 IKKDTI 2016: Momentum Perubahan Indeks Ketahanan Konflik di Daerah Tertinggal yang disajikan dalam Buku Indeks ini disusun dalam suatu semangat merespon dua gambaran situasi aktual yang dijelaskan sebelumnya: situasi nasional yang meyakinkan dan situasi daerah yang menuntut diperhatikan. Momentum kepemimpinan nasional menjadi basis legitimasi politik tersendiri bagi relevansi dan keaktualan upaya pencegahan konflik kekerasan, penguatan kapasitas dan kinerja birokrasi pemerintahan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan dan penguatan kapasitas masyarakat untuk cegah dan kelola konflik terutama melalui payung hukum Undang-Undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Kategori Tertinggal Tahun 2015 – 2019. Membaca hasil indeks ini dalam konteks baru tersebut berarti membawa kembali konflik dan kekerasan ke dalam isu kebijakan pembangunan, reformasi birokrasi termasuk penegakan hukum yang adil dan partisipasi aktif warga negara ke dalam pembuatan kebijakan khususnya di daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Sebagaimana IKKDTI 2014, IKKDTI 2016 dirumuskan dan dihasilkan untuk memberi gambaran cepat mengenai ketahanan sekaligus kerawanan suatu daerah atau kabupaten terhadap konflik kekerasan. Sebagaimana akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya, ...............................................................................................................................................................

4 ................................. Pendahuluan

kekhususan indeks ini terletak pada kerangka berpikir atau konsep yang membaca kerawanan konflik suatu kabupaten melalui interaksi antara tiga konteks aktual dan pemilihan 122 kabupaen daerah tertinggal sebagai wilayah indeks. Tiga konteks aktual merupakan bagian dari produk dan proses kebijakan nasional dalam lebih dari satu dekade terakhir sementara ketertinggalan daerah bercerita tentang kondisi struktural dan daya respon pemerintah daerah dan masyarakat. Karena itu, tingkat ketahanan dan kerentanan terhadap konflik kekerasan di seluruh kabupaten sampel dalam indeks ini memberi informasi berharga mengenai efektivitas dan dampak transformasi struktural dari proyek nasional sekaligus kerentanan dan kapasitas daerah mengelola manfaat dan keterbatasan sumber daya dalam 3 aspek penting yakni tata kelola (governance), kapasitas kelembagaan (institutional capacity) dan ketahanan masyarakat (community resilience). Daerah tertinggal untuk periode 2015 - 2019, sebanyak 122 kabupaten tersebar di 24 propinsi yang ditangani Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, adalah deretan daerah yang menanggung resiko-resiko struktural dari ketertinggalan dalam hal kualitas pembangunan, kualitas demokrasi dan kualitas penegakan hukum. Dalam hal kualitas pembangunan, 6 indikator yang digunakan KPDT mencakup (1) perekonomian masyarakat, (2) sumberdaya manusia; (3) infrastruktur (prasarana); (4) kemampuan keuangan lokal (celah fiskal); (5) aksesibilitas dan (6) karakteristik daerah.4 Dalam hal kualitas demokrasi, konflik politik dan tata kelola kebijakan seringkali berujung pada konflik kekerasan. Sementara kualitas penegakan hukum yang buruk tercermin dari meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap diskriminasi penegakan hukum, rendahnya kinerja aparat kepolisian dan kejaksanaan dalam penanganan kasus, termasuk praktek mafia hukum yang melibatkan polisi, jaksa dan hakim dan praktek telah Lihat Website Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, www. kemendespdtt.go.id/. Lihat juga Peraturan Presiden Indonesia Nomor 131 Tahun 2015. 4

...............................................................................................................................................................


5

.................................

menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat daerah tertinggal. IKKDTI 2016 yang disajikan dalam buku ini dibangun dari kerangka berpikir yang peka terhadap kondisi struktural daerah tertinggal dan peka terhadap konteks nasional terkini. Indeks ini kemudian berusaha memahami interaksi antara dua dimensi tersebut melalui capaian dan keterbatasan yang tergambar dalam 3 aspek penting yakni tata kelola, kapasitas kelembagaan dan ketahanan masyarakat. Kombinasi antara capaian ketiga aspek tersebut secara kuantitatif menentukan tingkat ketahanan dan kerawanan suatu daerah terhadap konflik kekerasan sekaligus memberi informasi tentang kapasitas perdamaian baik yang secara aktual telah diaktivasi maupun secara potensial siap untuk diperkuat. Menakar kerawanan tidak sama dengan menakar kekerasan atau kemiskinan. Dua hal terakhir memiliki object of reference yang bersifat langsung dengan indikator-indikator yang kategorial yang relatif populer digunakan. Dalam penyusunanan indeks ini, tingkat ketahanan dan kerentanan relatif bersifat abstrak dan potensial, yang dihasilkan dari pengukuran terhadap kerentanan struktural (structural vulnerabilities).5Sebagaimana diuraikan pada Bab 3, ketahanan dan kerentanan struktural tercermin dalam dalam seluruh indikator IKKDTI yang mencakup representasi politik, kualitas pelayanan publik dasar, kebijakan pemerintah daerah yang sensitif konflik, kinerja lembaga penegak hukum, dan kapasitas ekonomi daerah. Selain itu, ketahnanan dan kerentanan struktural juga disebabkan oleh daya tahan komunitas atau masyarakat terhadap tekanan internal dan eksternal yang memicu konflik menjadi kekerasan kolektif. Ketahanan dan kerentanan struktural terkait daya tahan masyarakat diukur melalui sejumlah indikator yang mencakup dinamika masyarakat sipil, ketersediaan aktivitas livelihood yang Structural Vulnerabilities merupakan konsep yang menggambarkan kerentanan individu atau kelompok terhadap kekekerasan, krisis dan bencana sebagai resiko dari pengabaian pembangunan ekonomi terhadap dimensi manusia atau pembangunan manusia (human development). Lihat uraian lengkap dalam United Nations Development Program. 2014. Human Development Report, Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience. New York: UNDP publication 5

...............................................................................................................................................................

6 ................................. Pendahuluan

memperkuat solidaritas sosial dan promosi perdamaian melalui pendidikan dan budaya lokal. Seberapa jauh kerentanan struktural yang lahir dari kapasitas kelembagaan dan daya tahan masyarakat melahirkan kerentanan aktor-institusi negara dan masyarakat terhadap kekerasan kolektif sangat bergantung pada kualitas tata kelola kepemerintahan. Sentralitas tata kelola terletak pada pertama, kapasitasnya untuk mengelola konflik demi menghasilkan kepentingan bersama dan kedua, kapasitasnya melipatgandakan sikap saling percaya dan visi bersama berkat kerja sama dan kemitraan. Ketiadaan tata kelola adalah kondisi terburuk yang menyebabkan kelompok kepentingan, baik yang berkuasa maupun yang dirugikan, mengambil jalan pintas dengan menggunakan instrumen kekerasan seperti pembunuhan, pengeroyokan, penyiksaan, pengrusakan, pengambilalihan secara paksa dan juga ancaman atau teror. 1.2 IKKDTI 2016: Potret Ketahanan dan Kerentanan Daerah Tertinggal IKKDTI 2016 menggunakan 4 kategori ketahanan konflik yakni tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Keempat kategori tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan secara detil tingkat ketahanan suatu daerah terhadap kon-flik kekerasan sekaligus terbaca tingkat kerentanannya. Bersamaan dengan itu, penggunaan keempat kategori tersebut memberi gambaran umum prioritas daerah tertinggal yang patut mendapat intervensi kebijakan dan program. Berikut disampaikan sejumlah poin penting dari hasil analisis terhadap IKKDTI 2016. Kategori Ketahanan. IKKDTI 2016 mengklasifikasikan 122 kabupaten dae-rah tertinggal ke dalam empat kategori ketahanan konflik yakni tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Dalam IKKDTI 2016 ini, terdapat 31 kabupaten (25,41 %) yang memiliki angka indeks tinggi atau memiliki tingkat ketahanan konflik tinggi, antara lain : Pandeglang, Landak, Puncak Jaya, Sumbawa, Sorong ...............................................................................................................................................................


7

.................................

Selatan, Sampang, Situbondo, Polewali Mandar, Lebak, Lombok Tengah, Bima, Lombok Barat, Bondowoso, Lombok Timur, Nunukan, Pohuwato, Lombok Utara, Melawi, Hulu Sungai Utara, Pasa-man Barat, Sintang, Manggarai Barat, Seruyan, Aceh Singkil, Sumbawa Barat, Timor Tengah Selatan, Tolitoli, Sigi, Solok Selatan, Ende dan Parigi Moutong. Berikut terdapat 44 kabupaten (36,07 %) masuk dalam kategori sedang atau memiliki tingkat ketahanan sedang, antara lain: Alor, Tambrauw, Nias Utara, Bengkayang, Lembata, Maluku Teng-gara Barat, Maybrat, Halmahera Timur, Kepulauan Yapen, Manggarai, Kapuas Hulu, Nabire, Timor Tengah Utara, Donggala, Jeneponto, Sorong, Kepulau-an Mentawai, Ketapang, Boalemo, Mahakam Ulu, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Kepulauan Sula, Biak Numfor, Manggarai Timur, Banggai Laut, Buol, Bombana, Mamuju Tengah, Banggai Kepulauan, Konawe, Tojo Una-Una, Sarmi, Pesisir Barat, Kayong Utara, Seram Bagian Barat, Keerom, Merauke, Bangkalan, Buru, Lampung Barat, Dom-pu, Seluma dan Maluku Tengah. Terda-pat 22 kabupaten (18,03 %) dengan kategori indeks ketahanan rendah atau memiliki tingkat ketahanan rendah, antara lain : Jayawijaya, Pulau Morotai, Tolikara, Supiori, Pegunungan Bintang, Puncak, Deiyai, Mamberamo Raya, Yahukimo, Pulau Taliabu, Paniai, Hal-mahera Selatan, Teluk Bintuni, Boven Digoel, Asmat, Nias, Raja Ampat, Mappi, Waropen, Halmahera Barat, Kepulauan Aru dan Buru Selatan. Sementara itu, terdapat 25 kabupaten (20,49 %) yang memiliki nilai indeks sangat rendah atau ketahanan konflik sangat rendah, yakni : Morowali Utara, Maluku Barat Daya, Lanny Jaya, Seram Bagian Timur, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Dogiyai, Nduga, Nias Barat, Malaka, Yalimo, Sambas, Sumba Timur, Sabu Raijua, Gorontalo Utara, Konawe Kepulauan, Sumba Barat, Teluk Wondama, Rote Ndao, Nias Selatan, Kupang, Nagekeo, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Belu. Kontribusi Aspek dalam IKKDTI. Capaian IKKDTI suatu daerah sangat dipengaruhi oleh besarnya capaian dalam aspek Tata Kelola (0.780734), diikuti oleh capaian Ketahanan Masya-rakat (0.156998), ...............................................................................................................................................................

8 ................................. Pendahuluan

dan capaian Kapasitas Kelembagaan (0.062267). Ketiga aspek ini secara bersama-sama menentukan besarnya capaian IKKDTI suatu daerah, di mana Aspek Tata Kelola menjadi elemen yang paling berpengaruh seba-gai sumber kerentanan struktural. Capaian Aspek ini dalam IKKDTI mencerminkan tinggi rendahnya kapasitas respon dan kinerja negara, dalam hal ini pemerintah daerah di daerah tertinggal, terhadap kebutuhan dasar dan persoalan krusial yang sedang dialami masyarakat daerah tertinggalseperti belum membaiknya akses pelayanan publik dasar (tingkat partisipasi sekolah dasar, angka kematian bayi dan kasus korupsi pejabat terhadap dana publik); kualitas dan performa kebijakan publik yang kerap ditandai kekerasan antara aparat Pemda dan masyarakat; rendahnya kinerja lembaga hukum dan keamanan di daerah yang ditandai oleh frekuensi tindak kekerasan yang dilakukan masyarakat maupun aparat keamanan, praktek korupsi di lembaga penegak hukum dan kekerasan antara aparat TNI dan POLRI; rendahnya representasi politik masyarakat dan kinerja lembaga penyelenggara yang juga tercermin melalui frekuensi tindak kekerasan antar kelompok; dan rendahnya kapasitas ekonomi daerah yang tercermin dalam rasio PAD terhadap pendapatan daerah dalam APBD, tingkat pertumbuh-an ekonomi dan tingkat PDRB. Capaian Aspek Tata Kelola.Capaian aspek Tata Kelola di 122 kabupaten tertinggal cukup mencolok. Daerah-daerah yang memiliki capaian IKKDTI tinggi (ketahanan konflik tinggi dan sebaliknya kerawanan konflik rendah) umumnya memiliki capaian aspek Tata Kelola yang sangat tinggi juga. Sementara daerah yang memiliki ketahanan konflik sedang, rendah dan sangat rendah (atau kerawanan konflik sedang, tinggi dan sangat tinggi) umumnya memiliki capaian aspek ini yang jauh lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh besarnya bobot aspek Tata Kelola terhadap penghitung-an IKKDTI 2016 (lihat lampiran mengenai bobot masing-masing aspek). Dalam capaian IKKDTI 2016, semua kabupaten yang mempunyai skor tinggi pada aspek tata kelola cenderung memi-liki IKKDTI tinggi, sebaliknya jika ...............................................................................................................................................................


9

.................................

skor aspek tata kelola rendah, demikian pun IKKDTI menjadi rendah. Indeks Aspek Tata Kelola (TK) dihitung dari capaian 3 variabel, yakni: Mekanisme Pencegahan Konflik Inklusif (TK1), Proses Cegah Konflik Nir-kekerasan (TK2), dan Institusi dalam Pencegahan Konflik (TK3). Karena keterbatasan data, perumusan indikator dalam Aspek Tata Kelola ini hanya bisa difokuskan pada indikator dengan skala data yang bersifat biner (ada-atau-tidak). Capaian aspek Tata Kelola di 122 kabupaten daerah tertinggal terkonsentrasi dalam 3 kelompok kategori yakni ketahanan sangat rendah (45 kabupaten), ketahanan sedang (44 kabupaten) dan ketahanan tinggi (31 kabupaten). Hanya ada dua kabupaten yang memiliki ketahanan rendah. Kabupaten-kabupaten yang dikategorikan memiliki capaian indeks ketahanan konflik tinggi pada umumnya memiliki capaian aspek Tata Kelola yang tinggi pula. Sedangkan kabupaten yang memiliki capaian IKKDTI rendah, tercermin dalam rendahnya capaian aspek Tata Kelola. Lima kabupaten dengan capaian tata kelola terendah (ketahanan sangat rendah) adalah Morowali Utara, Maluku Barat Daya, Dogiyai, Lanny Jaya dan Intan Jaya. Rendahnya capaian Aspek Tata Kelola lima kabupaten ini karena mereka tidak memenuhi beberapa indikator yang cukup menentukan capaian indeksnya. Indikatorindikator tersebut mewakili dua variabel signifikan yakni Mekanisme Pencegahan Inklusif (TK1) dan Proses Kelola Cegah Konflik nirKekerasan (TK2). Variabel TK1 sangat signifikan dipengaruhi oleh indikator ada tidaknya perda cegah konflik (TK13), sementara indikator ada tidaknya program early warning sistem (TK12) dan ada tidaknya program cegah konflik dalam RPJMD (TK11), meski masing-masing tidak signifikan terhadap variabel TK1, akan sangat signifikan mempengaruhi nilai variabel TK1 jika keduanya absen (daerah tidak memiliki keduanya sekaligus). Variabel TK2 sangat ditentukan oleh indikator ada tidaknya forkopimda terkait cegah konflik dan promosi perdamaian (TK21) karena merupakan satusatunya indikator dalam variabel tersebut. Sementara variabel ...............................................................................................................................................................

10 ................................. Pendahuluan

institusi dalam pencegahan konflik (TK3) tidak signifikan terhadap aspek TK. Kelima kabupaten dengan capaian terendah dalam aspek TK umumnya tidak mempunyai indikator-indikator signifikan di atas. Misalnya, Morowali Utara sangat rendah capaian aspek TKnya karena tidak adanya perda cegah konflik (TK13), pun tidak mempunyai program cegah konflik dalam RPJMD (TK11) dan tidak adanya early warning system (TK12). Morowali Utara juga tidak mempunyai agenda Forkopimda terkait cegah konflik dan promosi perdamaian (TK21). Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki capaian aspek TK rendah karena tidak adanya perda cegah konflik (TK13), tidak adanya EWS (TK12) serta tidak ada agenda Forkopimda terkait cegah konflik (TK21). Dogiyai, Lanny Jaya dan Intan Jaya juga memiliki capaian rendah dalam aspek TK karena tidak mempunyai perda cegah konflik (TK13), EWS (TK12) dan absennya agenda Forkopimda terkait cegah konflik (TK21). Meski ketiga kabupaten di Papua tersebut memiliki indikator FKPM (TK31) dan lembaga khusus cegah konflik (TK32), kedua indikator tersebut tidak banyak mempengaruhi capaian ketiganya dalam aspek TK. Capaian Aspek Kapasitas Kelembagaan. Aspek Kapasitas Kelembagaan diperoleh dari capaian lima variabel, yakni: Kualitas Pelayanan Publlik (KK1), Kebi-jakan Pemerintah Peka Konflik (KK2), Kinerja Lembaga Penegak Hukum dan Keamanan (KK3), Representasi Politik Masyarakat (KK4), dan Kapasitas Ekonomi Daerah (KK5). Variabel yang paling berpengaruh dalam menentukan capaian Aspek Kapasitas Kelembagaan adalah KK5 (0.329398). Dalam variabel KK5, indikator-indikator yang paling signifikan adalah rasio PAD (KK51) dan tingkat PDRB (KK52). Keempat variabel lain (KK1, KK2, KK3 dan KK4) mempunyai bobot relatif sama terhadap aspek KK. Masing-masing keempat variabel tersebut tidak signifikan terhadap capaian aspek KK, namun jika semua variabel itu mempunyai capaian rendah atau paling tidak kombinasi keempatnya memiliki capaian rendah, hasilnya cukup membawa pengaruh bagi capaian aspek. Dalam varibael KK1, indikator signifikan adalah tingkat APM ...............................................................................................................................................................

Indeks Ketahanan Konflik 2016 11

.................................

(KK11), sementara tingkat AKB (KK12) dan jumlah kasus korupsi (KK13) cukup berpengaruh jika dikombinasikan. Untuk variabel KK2, kedua indikator relatif sama-sama signifikan yakni indikator kasus kekerasan merespon kebijakan pemda (KK21) dan kasus kekerasan Pol PP dalam meng-amankan kebijakan pemda (KK22). Capaian rendah kedua indikator ini akan mempengaruhi capaian variabel KK2, demikian pun sebaliknya. Indikator-indikator yang paling signifikan dalam variabel KK3 adalah kasus kekerasan polisi dalam menangani demo (KK33) dan kasus kekerasan merespon keputusan pengadilan (KK31). Sementara dalam variabel KK4, indikator yang paling signifikan adalah tingkat partisipasi dalam pemilu (KK41). Sebagaimana disampaikan pada poin pertama, capaian dalam aspek ini memberi gambaran mengenai rendahnya tingkat kepercaya-an masyarakat terhadap negara, me-nguatnya praktek pembuatan kebijakan yang elitis dan tidak inklusif, terus berlangsungnya diskriminasi hukum dan perilaku atau pendekatan represif aparat, dan rendahnya legitimasi politik pemimpin daerah yang dihasilkan melalui pemilihan yang berbasis primordialisme dan patronase, dan politik APBD yang tidak pro-pertumbuhan ekonomi makro daerah dan tidak pro pemberdayaan ekonomi rakyat. Aspek KK dalam IKKDTI 2016 mempunyai range nilai paling kecil dibanding dua aspek lainnya. Ini tampak dari capaian aspek KK untuk 122 kabupaten daerah tertinggal yang relatif berkisar dari angka terendah 0.338619 (Lebak) hingga angka tertinggi 0.595517 (Musi Rawas). Dari hasil kategorisasi capaian aspek KK, 122 kabupaten daerah terting-gal hanya terkonsentrasi pada dua kategori, yakni ketahanan konflik sangat rendah dan ketahanan konflik rendah. Fakta ini mengafirmasi keter-tinggalan 122 kabupaten tersebut sekaligus kapasitas kelembagaannya. Kontribusi signifikan dari variabel KK5 serta kombinasi capaian rendah dari empat variabel lain (KK1, KK2, KK3 dan KK4) sangat mempengaruhi capaian pada aspek KK. Lima kabupaten yang memi-liki capaian terendah dalam aspek Kapasitas Kelembagaan adalah Lebak (0.338619), Maybrat ...............................................................................................................................................................

12 ................................. Pendahuluan

(0.348472), Pulau Morotai (0.377349), Tambrauw (0.393486), dan Pandeglang (0.402613). Meski rasio PAD Lebak relatif tinggi, rendahnya capaian tingkat PDRB cukup mempengaruhi kapasitas ekonomi. Kombinasi capaian rendah pada variabel KK2, KK3 dan KK4 mempengaruhi capaian Lebak dalam aspek KK. Rendahnya variabel KK2 dipengaruhi oleh rendahnya capaian dalam indikator konflik kekerasan merespon kebijakan pemda (KK21) dan kasus kekerasan Pol PP dalam mengamankan kebijakan (KK22). Capaian rendah dalam indikator kekerasan polisi dalam demo (KK33) dan kasus kekerasan merespon keputusan pengadilan (KK31) mempengaruhi rendahnya capaian dalam variabel KK3. Sementara itu, rendahnya capaian indikator partisipasi dalam pemilu (KK41) mempengaruhi rendahnya capaian dalam KK4. Capaian-capaian di atas mempengaruhi rendahnya capaian aspek KK di Lebak. Rendahnya capaian aspek KK kabupaten Maybrat sangat dipengaruhi oleh rendahnya capaian variabel kapasitas ekonomi daerah (KK5). Capaian indikator rasio PAD (KK51) dan tingkat PDRB (KK53) sangat mempengaruhi capaian KK5. Sementara itu, capaian variabel KK2 juga rendah karena rendahnya capaian indikator konflik kekerasan merespon kebijakan pemda (KK21) dan kekerasan Pol PP dalam mengamankan demo (KK22). Capaian variabel KK1, KK3 dan KK4 juga berkontribusi terhadap capaian aspek KK Kabupaten Maybrat karena relatif tidak tinggi. Capaian rendah dalam aspek KK di Kabupaten Pulau Morotai juga dipengaruhi oleh rendahnya capai-an variabel kapasitas ekonomi daerah (KK5) dan variabel kebijakan pemda peka konflik (KK2). Rendahnya capaian rasio PAD (KK51) dan tingkat PDRB (KK52) signifikan mempengaruhi varia-bel KK5. Sementara, capaian rendah pada variabel KK2 dipengaruhi oleh rendahnya capaian indikator KK21 dan KK22. Kombinasi capaian variabel KK1, KK3 dan KK4 yang tidak cukup tinggi juga mempengaruhi capaian aspek KK. Di Kabupaten Tambrauw, capaian ren-dah pada aspek KK sangat signifikan dipengaruhi oleh rendahnya capaian variabel KK5. Ini dipengaruhi oleh rendahnya capaian indikator rasio PAD ...............................................................................................................................................................


.................................

(KK51) dan tingkat PDRB (KK53). Sementara, kombinasi capaian yang tidak cukup tinggi pada variabel KK1, KK2, KK3 dan KK4 juga ikut mempengaruhi capaian pada aspek KK. Capaian rendah Kabupaten Pandeglang dalam aspek KK dipengaruhi oleh kombinasi semua variabel. Pandeglang memang mempunyai capaian sedang dalam variabel kapasitas ekonomi daerah, namun sangat rendah dalam variabel kebijakan pemda peka konflik (KK2) dan kinerja lembaga penegak hukum (KK3). Capaian rendah dalam variabel KK2 sangat signifikan dipe-ngaruhi oleh sangat rendahnya capaian pada indikator kekerasan Pol PP (KK22). Sementara, capaian rendah pada variabel KK3 dipengaruhi signifikan oleh rendahnya capaian pada indikator kekerasan merespon putusan pengadilan (KK31) dan kasus kekerasan polisi dalam demo (KK33). Capaian KK1 dan KK4 juga relatif sedang sehingga tidak mampu meningkatkan capaian pada aspek KK. Capaian Aspek Ketahanan Masyarakat. Aspek Ketahanan Masyarakat (KM) diperoleh melalui capaian 3 variabel, yakni Dinamika Masyarakat (KM1), Livelihood (KM2), dan Pendidik-an dan Budaya Cegah Konflik dan Promosi Perdamaian (KM3). Kontribusi tiap variabel dalam mempengaruhi capaian Aspek Ketahanan Masyarakat adalah sebagai berikut: Variabel Pendidikan dan Budaya Cegah Konflik dan Promosi Perdamaian (0.397612), Liveli-hood (0.161194), dan Dinamika Masyara-kat (0.441194). Capaian dalam aspek ini menunjukkan bahwa variabel dinamika masyarakat (KM3) variabel pendidikan dan sosialiasi pencegahan konflik dan promosi perdamaian (KM1) berperan cukup signifikan bagi daya tahan masyarakat terhadap ketegangan sosial dan kekerasan antar kelompok namun tidak mengurangi pentingnya variabel livelihood (KM2) dalam memberi pengaruh terhadap capaian aspek KM. Hal ini disebabkan karena tidak ada gap yang sangat besar dalam bobot ketiga variabel terhadap aspek KM. Capaian variabel KM1 sangat dipengaruhi oleh capaian indikator konflik kekerasan antarmasyarakat (KM12) dan indikator kon-flik kekerasan terkait sumber ...............................................................................................................................................................

14 ................................. Pendahuluan

daya (KM14). Capaian variabel KM3 sangat dipengaruhi oleh variabel kasus tawuran pelajar/mahasiswa (KM31). Sementara capaian variabel KM2 secara merata dipengaruhi oleh capaian indikator ting-kat pengangguran terbuka (KM21) dan indikator ada tidaknya protes terhadap program pemberdayaan masyarakat (KM22). Capaian aspek KM untuk 122 kabupaten daerah tertinggal adalah sebagai berikut : 3 kabupaten untuk capaian sangat ren-dah atau kategori ketahanan sangat rendah (2,46 %), 4 kabupaten mempunyai capaian rendah atau kategori ketahanan rendah (3,29 %), 10 kabu-paten mempunyai capaian sedang atau kategori ketahanan sedang (8,20 %) dan 105 kabupaten mempunyai capaian tinggi atau ketahanan tinggi (86,05 %). Tiga kabupaten dengan capaian paling rendah atau tergolong memiliki tingkat ketahanan sangat rendah dari aspek ketahanan masyarakat adalah Sumbawa (0.262825), Sampang (0.374976), Situ-bondo (0.432895). Sementara melengkapi lima urutan terendah adalah Maluku Tengah (0.51933) dan Polewali Mandar (0.554616) yang memiliki capaian rendah atau kategori ketahanan konflik rendah. Sangat rendahnya capaian aspek KM Kabupaten Sumbawa signifikan dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada variabel KM1 dan KM3. Rendahnya capaian variabel KM1 sangat dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada indikator konflik antar-masyarakat (KM12) dan indikator konflik terkait sumber daya (KM14). Sumbawa adalah kabupaten dengan jumlah konflik kekerasan antar-masyarakat terbanyak dalam IKKDTI 2016. Sementara itu, capaian rendah pada variabel KM3 signifikan dipengaruhi oleh rendahnya capaian indikator kasus tawuran pelajar/ mahasiswa (KM31). Kabupaten Sampang mempunyai capaian rendah dalam aspek KM karena kontribusi yang merata dari capaian variabel KM1, KM2 maupun KM3. Meski tidak serendah capaian KM1 dan KM3 pada Kabupaten Sumbawa, capaian KM1 dan KM3 di Kabupaten Sampang dan dikombinasikan dengan capaian rendah KM2 membuat capaian aspek KM menjadi sangat rendah. Capaian rendah pada variabel KM1 dipengaruhi oleh capaian rendah pada ...............................................................................................................................................................


.................................

indikator konflik antar-masyarakat (KM12) dan indikator konflik terkait sumber daya (KM14). Capaian rendah pada variabel KM3 sangat signifikan dipengaruhi oleh rendahnya capaian indikator tawuran pelajar/mahasiswa (KM31). Sementara capaian rendah pada variabel KM2 dipengaruhi oleh capaian rendah indikator ada tidaknya protes terhadap program pemberdayaan (KM22). Kabupaten Situbondo memiliki capaian sedang untuk variabel KM1, namun ren-dah dalam capaian variabel KM2 dan KM3. Capaian rendah dua variabel tersebut mempengaruhi capaian pada aspek KM. Rendahnya capaian variabel KM3 dipengaruhi oleh rendahnya capaian indikator tawuran pelajar/mahasiswa (KM31), sementara rendah-nya capaian variabel KM2 dipengaruhi oleh capaian rendah pada indikator ada tidaknya protes terkait program pemberdayaan (KM22). Capaian yang relatif tidak tinggi pada variabel KM1 dipengaruhi oleh capaian yang relatif rendah pada indikator kekerasan antar-masya-rakat (KM12). Kabupaten Maluku Tengah memiliki capaian rendah pada aspek KM karena rendahnya capaian variabel KM2 serta relatif rendahnya capaian variabel KM1. Rendahnya capaian KM2 dipengaruhi oleh capaian rendah pada indikator tingkat pengangguran terbuka (KM21) dan indikator ada tidaknya protes terkait program pemberdayaan (KM22). Semen-tara capaian relatif rendah pada variabel KM1 dipengaruhi oleh sangat rendahnya capaian pada indikator konflik kekerasan antarmasyarakat (KM12). Capaian pada variabel KM3 juga relatif sedang capaian sedang pada indikator tawuran pelajar/ mahasiswa (KM31). Capaian rendah pada aspek KM di Kabupaten Polewali Mandar dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada variabel KM3 dan KM2. Rendahnya capaian pada variabel KM3 dipengaruhi oleh rendahnya capai-an pada indikator tawuran pelajar/mahasiswa (KM31), sementara rendahnya capaian variabel KM2 dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada indikator ada tidaknya protes terhadap program pemberdayaan (KM22). Meski capaian pada variabel KM1 cukup tinggi, capaian tersebut tidak cukup mengimbangi capaian ...............................................................................................................................................................

16 ................................. Pendahuluan

rendah pada KM3 dan KM2. Signifikansi Aspek Tata kelola dan Variasi Saling Pengaruh. IKKDTI 2016 menemukan Aspek Tata Kelola secara aktual sangat berpengaruh terhadap capaian indeks ketahanan konflik pada 122 kabupaten daerah tertingga. Kabupaten-kabupaten yang memiliki ketahanan konflik rendah berbanding lurus dengan capaian Aspek Tata Kelolanya. Ini menandakan bahwa tata kelola berperan signifikan dalam membentuk ketahanan konflik daerah tertinggal. Dalam grafik capaian IKKDTI 2016 dan aspek-aspek pembentuknya (lihat grafik 4.1), tampak bahwa bentuk grafik capaian IKKDTI cenderung mengikuti bentuk grafik capaian aspek tata kelola. Capaian aspek Kapasitas Kelembagaan dalam IIKDTI 2016 tidak signifikan dalam mempengaruhi capaian indeks. Namun, gambaran penting dari capaian aspek ini dalam IKKDTI 2016 adalah fakta bahwa semua kabupaten daerah tertinggal sangat rentan dan rentan terhadap konflik jika ditilik dari kapasitas kelembagaannya. Capaian aspek Kapasitas Kelembagaan juga relatif sama untuk semua kabupaten daerah tertinggal, tampak dari range capaian aspek yang kecil. Sementara itu capaian aspek Ketahanan Masyarakat cukup bervariatif. Aspek ini berkontribusi dalam penentuan capaian indeks, meski tidak signifikan seperti aspek tata kelola. Informasi penting dari capaian aspek ini adalah, secara umum, ketahanan masyarakat terhadap konflik di 122 daerah tertinggal relatif sedang dan tinggi. Sangat sedikit kabupaten yang rentan konflik ditinjau dari capaian aspek ketahanan masyarakat. Ini menandakan kohesi masyarakat yang cukup tinggi sebagai modal utama kapasitas perdamaian. Kerentanan dan Kekerasan. IKKDTI 2016 mencatat, sepanjang tahun 2014-2016, terdapat 576 peristiwa konflik kekerasan di 122 kabupaten daerah. Beberapa kabupaten dengan jumlah konflik kekerasan tinggi, antara lain Sumbawa (28 kasus), Sampang (23 kasus), Maluku Tengah (17 kasus), Bangkalan (17 kasus), Pandeglang (15 kasus), Lebak (14 kasus), Dompu (13 kasus), Situbondo (13 kasus), Seluma (12 kasus), Lombok Timur (12 kasus) dan Buru (11 ...............................................................................................................................................................


.................................

kasus). Namun, semua kabupaten di atas mempunyai kategori ketahanan konflik sedang dan tinggi, meski capaian pada aspek Kapasitas Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat tergolong rendah. Data di atas memberi informasi bahwa tingkat ketahanan sekaligus kerawanannya tidak sepenuhnya ditentukan oleh frekuensi peristiwa kekerasan tetapi merupakan kombinasi dari capaian indikator-indikator lain dalam tiga aspek IKKDTI. Kendati demikian, dalam indeks ini frekuensi kekerasan memberi gambaran cepat mengenai isu konflik kekerasan yang dominan di 122 kabupaten daerah tertinggal (Lihat Lampiran). Secara umum, capaian IKKDTI kabupaten dengan prosentase agregat frekuensi konflik kekerasan yang terjadi tidak berhubungan linear secara signifikan, kecuali mempengaruhi capaian dalam aspek KK dan KM. Jadi, tidak bisa dikatakan semakin banyak konflik otomatis daerah tidak memiliki kapasitas perdamaian. Terdapat faktor-faktor lain, sebagaimana dirumuskan dalam aspek, variabel dan indikator IKKDTI, yang perlu dipertimbangkan untuk menilai tingkat kerentanan daerah atas konflik kekerasan dan sekaligus potensi perdamaiannya. Bertolak dari hasil IKKDTI 2016, pesan utamanya adalah tingkat ketahanan sekaligus kerawanan daerah tertinggal terhadap konflik kekerasan dikondisikan oleh kombinasi capaian tata kelola, capaian kapasitas kelembagaan dan daya tahan masyarakat. Penjelasannya sebagai berikut: Pertama, kemiskinan, sebagai konsekuensi kegagalan pembangunan, beririsan langsung dengan kinerja buruk kepemimpinan daerah dan kapasitas respons Pemda yang tidak efektif, sarat korupsi dan kolusi. Buruknya kinerja kepemimpinan daerah adalah konsekuensi nyata dari penerapan pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif secara langsung tanpa didukung oleh proses pendalaman demokrasi di tingkat lokal. Kedua, ketertinggalan infrastruktur, akses pasar dan belum memadainya pelayanan publik dasar berkontribusi terhadap rendahnya sumber daya manusia yang menghambat dan ...............................................................................................................................................................

18 ................................. Pendahuluan

memperlambat proses pembentukan kapabilitas individual dan kapabilitas kolektif dalam urusan bersama atau publik. Defisit sumber daya manusia mempengaruhi kinerja pelayanan birokrasi yang tidak kompeten, tidak responsif dan miskin inovasi kebijakan publik. Ketiga, meningkatnya ketidakpercayaan publik dan sikap antipati terhadap penegakan hukum dan ketertiban umum disebabkan oleh kinerja buruk lembaga kepolisian, kejaksaan, peradilan dan Satpol PP. Penegak hukum merawat praktek mafia hukum dengan memperjualbelikan sangkaan dakwaan, dan hukuman sementara Satpol PP mengamankan kebijakan daerah yang tidak peka konflik dengan cara-cara represif. Diintegrasikan ke dalam spektrum nasional, hasil IKKDTI 2016 memberi basis empirik bagi keharusan memahami ketahanan dan kerawanan konflik kekerasan di daerah tertinggal melalui dinamika interaksi antara demokrasi, pembangunan ekonomi dan penegakan hukum-keamanan. Tata kelola sebagai episentrum kebijakan atau sebagai fundamen pembangunan perdamaian (infrastructures of peace) tidak saja penting bagi daerah tertinggal yang miskin SDM dan SDA tapi juga berlaku bagi daerah tertinggal yang ditandai surplus kedua sumber daya tersebut termasuk surplus demografi. Persoalan terletak pada kerentanan struktural berkenaan dengan akses kepada pelayanan publik, akuntabilitas kebijakan, dan keadilan hukum yang menghasilkan kelompok-kelompok rentan (vulnerable groups) terhadap kekerasan kolektif baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Dalam situasi tersebut, tata kelola kepemerintahan dapat memicu kerentanan menjadi konflik kekerasan atau sebaliknya dapat mengubah kerentanan menjadi resiliensi bagi kepentingan publik melalui partisipasi, transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Tata kelola yang peka konflik memadukan kearifan demokrasi, menjunjung tinggi keadilan sosial dan ekonomi serta mencegah rusaknya kohesi sosial. ...............................................................................................................................................................


.................................

1.3 Implikasi IKKDTI Hasil IKKDTI 2016 membawa sejumlah implikasi bagi perdebatan publik, perdebatan ilmiah dan perdebatan kebijakan penanganan konflik kekerasan. Pertama, Implikasi bagi diskusi publik berupa penawaran wawasan mengenai kekerasan kolektif kontemporer di Indonesia yang dikondisikan oleh faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi perilaku atau tindak kekerasan. Kekerasan kolektif tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya kesadaran hukum atau menguatnya politik identitas tetapi terkondisikan oleh kuatnya tekanan eksternal seperti keterbatasan akses kepada kebijakan yang akuntabel, pelayanan publik dasar yang merata dan keadilan hukum. Tekanan eksternal tersebut tidak mampu dikelola aktor atau kelompok kepentingan karena lemahnya kapabilitas dan kapasitas mengelola dan mengatasi krisis. Pesan pentingnya adalah semakin publik kita dibekali informasi yang memadai mengenai kekerasan kolektif maka semakin komprehensif wacana publik dan konstruktif mengawal pembuatan dan implementasi kebijakan penanganan konflik di daerah tertinggal. Kedua, implikasi bagi perdebatan ilmiah berupa penegasan kembali kontekstualisasi pendekatan-pendekatan konflik pada interaksi dan dinamika pembangunan, demokrasi dan penegakan hukum-keamanan di tingkat lokal khususnya kabupaten. Teoriteori normatif seperti Rasional Choice dan ‘Greed & Grievances’ perlu diuji kembali kesahihannya karena mengutamakan kapasitas individu-kolektif sambil mengabaikan kerentanan struktural. Teoriteori tersebut masih berkutat mencari korelasi antara pembangunan ekonomi dan kekerasan tanpa memperhitungkan dinamika demokratisasi dan pelembagaan tata kelola kebijakan. Ketiga, implikasi kebijakan berupa pengarusutamaan kerangka kebijakan pencegahan dan penanganan konflik dan intervensi program yang mengadres kerentanan struktural dan kelompok rentan di 122 kabupaten daerah tertinggal di Indonesia. Dengan ...............................................................................................................................................................

20 ................................. Pendahuluan

prinsip utama pencegahan lebih baik daripada penanganan, hasil indeks ini berujung pada kesimpulan penting mengenai pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan Pemda, penguatan mekanisme dan basis otoritas tata kelola yang peka konflik di tingkat kabupaten, dan penguatan kapasitas masyarakat untuk pencegahan konflik dan promosi perdamaian. Di atas semuanya, IKKDTI 2016 merupakan terobosan yang menanti untuk terus disempurnakan khususnya dalam pengembangan formulasi indikator. Sebagaimana akan diuraikan pada Bab 2 (Bagian Limitasi), penyempurnaan metodologi diperlukan untuk memastikan relevansi dan signifikansi indikator, aksesibilitas data, penambahan jumlah kabupaten sampel, konsistensi penggunaan umur data serta pengembangan metode pengoleksian data dengan memaksimalkan pendekatan kualitatif demi terjaminnya obyektivitas dan validitas data serta terbangunnya kemitraan penyusunan indeks bersama stakeholder kunci khususnya di daerahtertinggal. 1.4 Tujuan dan Relevansi IKKDTI Penyusunan IKKDTI memiliki tujuan dan relevansi sebagai berikut: Tujuan. Indeks Ketahanan Konflik di Daerah Tertinggal Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut. Indeks Ketahanan Konflik di Daerah Tertinggal Indonesia (IKKDTI) secara umum dimaksudkan untuk memetakan dan memberi informasi lengkap mengenai tingkat ketahanan dan kerawanan daerah tertinggal terhadap konflik kekerasan kolektif. Sasaran informasi indeks adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal, masyarakat sipil dan pusat-pusat penelitian dan lembaga-lembaga advokasi. Dengan menggunakan 122 kabupaten daerah tertinggal yang tersebar di 24 propinsi, IKKDTI secara khusus dimaksudkan untuk memberi informasi awal tingkat ketahanan dan kerawanan konflik kekerasan yang berguna bagi Kementerian Desa, Pembangunan ...............................................................................................................................................................


.................................

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai input perumusan dan implementasi program kelola konflik dan pencegahan kekerasan kolektif di daerah tertinggal. Menimbang besarnya tantangan penguatan kapasitas kelembagaan yang berkaitan langsung dengan kerentanan struktural di daerah tertinggal, tujuan IKKDTI bagi pelembagaan tata kelola dan perumusan kebijakan khusus adalah memperlihatkan keniscayaan koordinasi dan kemitraan baik antar lembaga pemerintahan, dalam hal ini Kementerian DesaPDT dan Transmigrasi dengan BAPPENAS, dan Kementerian-Departemen lain, maupun antara Kemendes PDTT dan Pemerintah Daerah, termasuk antara Kemendes PDTT dan masyarakat sipil di tingkat lokal. Koordinasi dan kemitraan dalam perencanaan program di kalangan pemerintah untuk mengurangi tingkat kerawanan konflik kekerasan menjadi preseden tersendiri atau best practice yang dapat direplikasi di daerah tertinggal. Relevansi. IKKDTI memiliki empat relevansi berdimensi strategis bagi Kemendes PDTT dan advokasi kebijakan pembangunan peka konflik dalam pemerintahan baru Jokowi-Jusuf Kalla (2014-2019). Pertama, relevansi IKKDTI di arena negara yakni pengarusutamaan kerangka kebijakan pencegahan dan pengurangan tingkat kerawanan konflik daerah tertinggal melalui Kemendes PDTT sebagai simpul dan lokomotif kemitraan dan koordinasi. Selain itu, peran sentral ini dapat dimaksimalkan dengan memanfaatkan payung hukum Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang daerah tertinggal khususnya untuk urusan pencegahan konflik kekerasan melalui kerangka kebijakan pembangunan daerah tertinggal, penguatan kapasitas masyarakat sipil, kelompok rentan dan komunitas budaya. Kedua, relevansi IKKDTI sebagai basis empiris bagi komunitas pegiat perdamaian dalam memantapkan agenda program pencegahan konflik kekerasan dan aktivitas pengarusutamaan kerangka kebijakan peka konflik khususnya melalui Musrenbang ...............................................................................................................................................................

22 ................................. Pendahuluan

Peka Perdamaian dan Conflict Prevention Framework (CPF). Indeks ini diharapkan memberi input tentang kondisi terkini ketahanan dan kerawanan konflik di daerah tertinggal. Ketiga, relevansi IKKDTI terhadap orientasi kebijakan lembaga internasional. Kerangka konseptual IKKDTI dan analisis terhadap hasil indeks sebagian besar mengacu pada konsep Tata Kelola untuk Perdamaian (Governance for Peace)6, dan konsep Kerentanan Struktural terkait ketidakmerataan akses pelayanan publik, Sumberdaya Ekonomi, keadilan hukum, dan representasi politik yang mempengaruhi kerentanan individu dan kelompok terhadap konflik kekerasan.7 Keempat, relevansi strategis terkini dari IKKDTI pada tingkat nasional berupa momentum pemerintahan baru JokowiJusuf Kalla yang mengusung agenda percepatan reformasi birokrasi, keterpaduan pelayanan publik yang efektif, konektivitas pembangunan antar daerah, dan pemerataan ekonomi.

Lihat UNDP, Governance for Peace, 2012. New York: Bureau for Crisis Prevention and RecoveryBureau for Development Policy 7 Lihat UNDP, Human Development Report. 2014. Sustaining Human Progress:Reducing Vulnerabilities and Building Resilience. New York: UNDP Publication. 6

...............................................................................................................................................................


.................................

BAB II

METODOLOGI Metodologi dalam penyusunan IKKDTI mencakup (1) isu-isu konflik yang menjadi perhatian indeks, (2) wilayah indeks, (3) sumber data indeks, (4) Metode analisis dan (5) limitasi atau keterbatasan indeks. Dalam penyusunan indeks ini isu-isu konflik dirumuskan berdasarkan kondisi aktual dan terkini dari interaksi antara praktik demokratisasi, praktik desentralisasi dan praktik pembangunan di tingkat lokal khususnya daerah tertinggal. Interkasi antara tiga konteks tersebut melahirkan 4 jenis konflik (konflik kebijakan yang terkait pelayanan publik, konflik terkait kelola sumber daya alam, konflik identitas dan konflik politik ). 2.1 Isu Konflik: Pembangunan, Demokrasi dan Keamanan Konteks ketahanan dan kerentanan terhadap konflik kekerasan di Indonesia kontemporer sebagain besar bersumber dari ...............................................................................................................................................................

24 ................................. Metodologi

ketidakpaduan antara praktik-praktik pembangunan, demokrasi dan kea-manan. Sejak tumbangnya rejim Orde Baru, Indonesia telah melakukan demo-kratisasi dan desentralisasi pembangunan sebagai kelola konflik politik dan penataan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian penerapan kebijakan tersebut berada dalam konteks dan struktur ekonomi politik yang beragam di tiap daerah. Implikasinya, liberalisasi politik dan desentralisasi pembangunan itu tidak bisa semata-mata dibaca secara otomatis sebagai pelembagaan politik dan demokrasi. Alih-alih menjadi pelembagaan politik, proses-proses tersebut justru menjadi arena baru bagi para aktor untuk mengkonsolidasikan kepentingan politiknya.8Akibatnya, proses-proses tersebut dalam banyak kasus justru melahirkan dan menguatkan artikulasi politik berbasis identitas dan sektarian, elitisme dan krisis representasi, praktik korupsi, dan eksploitasi sumber daya alam yang destruktif. Desentralisasi dan Elite Capture. Perubahan lanskap politik lokal berlangsung dalam konteks pembangunan ekonomi yang dijalankan berbasis pada patronase dan klientelisme9. Dua model kelola urusan publik ini dibentuk sejak masa kolonial dan terstruktur dengan sangat kuat selama Orde Baru. Perubahan-perubahan politik yang diintroduksi pasca otoritarianisme Suharto sama sekali tidak mengubah fondasi ekonomi politiknya yang bersumber pada patronase dan klientalisme. Justru melalui kebijakan demokratisasi politik dan desentralisasi pembangunan, prak-tik-praktik tersebut menjadi sangat menguat. Contoh paradigmatik yang paling jelas adalah konflik kekerasan terkait pilkada, pemekaran kabupaten dan akses sumber daya alam. Praktik-praktik klientalismemenjadi Kesimpulan sebagian besar hasil kajian terhadap hubungan liberalisasi politik, desentralisasi, dan pembangunan di Indonesia bisa dibaca dalam Vedi Hadiz. 2010. Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southest Asia Perspective. Stanford: Stanford University press, hal 40-62. 9 Lihat Gerry van Klinken, Patronage Democracy in Provincial Indonesia, dalam Olle Tornquist dkk (ed), 2009, Rethinking Popular Representation. New York: Palgrave Macmillan, hal 141-157. Mengenai patronase sebagai warisan kepemerintahan kolonial dan pemerintahan Orde Baru lihat Nordholt, Decentralization in Indonesia: Less State, More Democracy?, dalam J Harris dkk (ed), 2004, Politicizing Democracy: The New Local Politics of Democracy. New York: Palgrave, hal 29-50. 8

...............................................................................................................................................................


.................................

instrumen paling dominan untuk mengakses sumber daya ekonomi dan politik. Itulah mengapa perebutan akses politik dan sumber daya alam menjadi ajang pertarungan para patron dan klien, dan pertarungannya menjadi zero-sum, kalah-menang. Oleh karenanya sejumlah studi berkesimpulan bahwa korupsi (money politics) dan kekerasan menjadi bersifat fungsional dalam proses-proses tersebut. Kekerasan telah menjadi cara bagaimana komunitas bisa mengakses sumber daya politik dan ekonomi, sekaligus menjadi cara untuk mengekspresikan kekecewaan dan protes10. Pola hubungan antara praktik demokrasi dan pembangunan yang tidak padu ini sangat berkontribusi dalam melanggengkan kerentanan suatu wilayah atas konflik. Selain itu, pola-pola ini juga membuat konflik kekerasan pada era desentralisasi ini menjadi semakin terfragmentasi, dengan skala yang relatif kecil namun intensitasnya sangat tinggi dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ilustrasi data yang disediakan SNPK Bank Dunia dan Indeks Intensitas Kekerasan 2014 dan IKKDTI 2014, misalnya, dengan sangat jelas menunjukkan kecenderungan konflik kekerasan yang kian meningkat ini.11Konflik antar-komunitas, sebagai contoh, tentu tidak terjadi begitu saja. Desentralisasi dalam konteks praktik pembangunan yang klientalistik menjadikan pihak mana yang dapat dan tidak dapat mengakses sumber daya ekonomi dan politik semakin jelas. Melalui narasi seperti “putra daerah”, “transmigranlokal”, “warga lama-warga baru” praktik-praktik eksklusi masyarakat dan kekerasan simbolik berlangsung. Pecahnya konflik kekerasan antar-komunitas seperti fenomena gunung es dan memerlukan deteksi dini yang sistematis. Lihat Studi klasik tentang kaitan antara desentralisasi, demokrasi dan kekarasan lihat Gerry van Klinken. 2007. Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars. London: Routledge. Patut juga disimak studi terkait demokratisasi dan kekerasan di wilayah pasca konflik komunal lihat Patrick Barron and M Najib Asca. 2012. After the Communal War: Understanding and Addressing Post-Conflict Violence in Eastern Indonesia. Yokyakarta: CSPS Books. 11 Indeks Intensitas Kekerasan 2014 membagi tipe konflik kekerasan berdasarkan data kekerasan terkini, antara lain kekerasan terkait sumber daya, pemilihan dan jabatan, tata kelola pemerintahan, identitas, separatisme, main hakim sendiri, kekerasan aparat dalam bertugas, dan kriminalitas. 10

...............................................................................................................................................................

26 ................................. Metodologi

Konflik antara masyarakat dengan apa-rat pemerintah, khususnya polisi, juga memili akar persoalan yang jauh lebih kompleks daripada sekedar isu profesionalitas polisi dalam menangani konflik kekerasan. Seringkali konflik kekerasan terkait kebijakan pem-bangunan terjadi karena memang kebijakan tersebut perumusannya tidak sensitif terhadap potensi konflik kekerasan dan tidak partisipatif. Survey Kohesi Sosial yang dilakukan PSKP-UNDP (2011) di daerah-daerah paska-konflik menunjukkan perencanaan pembangunan yang sangat teknokratis dan tidak partisipatif. Bahkan, seringkali instrumen keamanan seperti lembaga kepolisian pun tidak terlibat dalam perumusan kebijakan. Mereka dianggap sebagai pihak yang harus “menanggung” akibat apabila suatu kebijakan ternyata menciptakan konflik kekerasan di masyarakat. Hal ini tentu akan semakin buruk jika ternyata kapasitas dan kredibilitas lembaga keamanan juga bermasalah. Singkat kata, konflik kekerasan dalam pelbagai bentuknya tidaklah terjadi dalam konteks yang berdiri sendiri, melainkan sebagai resultan dari hubungan tak padu dari dinamika tiga praktik besar dalam lanskap politik Indonesia kontemporer: demokrasi, pembangunan dan keamanan. Dengan mengacu pada kajian-kajian PSKP-UNDP sebelumnya (2011, 2012), kajian PSKP Kemendes PDTT (2014 dan 2015) seperti IKKDTI 2014 dan Kajian Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan Daerah Paska-Konflik, dan studi-studi terkini mengenai konflik dan kekerasan di Indonesia, dapatlah dirumuskan isu-isu konflik ke dalam 4 tipologi isu yakni: (1) Konflik Kebijakan/Pelayanan Publik, (2) Konflik Sumber Daya Alam, (3) Konflik Identitas, (4) Konflik Politik. Keempat jenis konflik ini tidak berdiri sendiri tetapi saling beririsan. Begitu pula halnya, satu daerah tertinggal mengalami lebih dari satu jenis konflik dengan tingkat komplikasi dan eskalasi yang berbeda pula. Berikut diuraikan keempat isu konflik tersebut: a. Konflik Kebijakan dan Pelayanan Publik Konflik ini berkaitan langsung dengan kondisi faktual di daerah ...............................................................................................................................................................


.................................

tertinggal, yakni ketimpangan akses (deprivasi) yang melahirkan persepsi di kalangan kelompok masyarakat tentang adanya diskriminasi (ketidakadilan). Deprivasi mencakup masalah rentang kendali pelayanan rutin, penyediaan pelayanan, dan kapasitas respon. Kapasitas kelem-bagaan ini tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur, regulasi, jaringan atau koordinasi program serta implementasi, dan kapasitas sumber daya birokrasi daerah. Efektifitas, efisiensi, keberlanjutan dan dampak pelayanan publik bergantung secara signifikan pada terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan secara langsung mempengaruhi level deprivasi dan dan tingkat persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.12Selain pelayanan publik dasar, belakangan timbul gejolak sosial di daerah tertinggal terkait skema bantuan sosial, baik skema bantuan pasca kon-flik, bencana, maupun bantuan-bantuan lain BLT, raskin, bantuan perumahan, air bersih dan pupuk. Selain keraguan publik akan urgensi dan manfaat bantuan tersebut, isu konflik mengemuka mulai dari validitas pendataan, distribusi, dan akuntabilitas penyeleng-garaan yang sarat korupsi. b. Konflik Sumber Daya Alam Konflik SDA dialami sebagian besar daerah tertinggal sekaligus isu konflik yang sangat dominan. Konflik ini dikunci oleh masalah utama yaitu kelangkaan (scarcity) dan dampak eksploitasi bagi komunitas dan lingkungan hidup (externality). Meningkatnya kebutuhan akan kesejahteraan akibat dari laju pertum-buhan penduduk tidak sejalan dengan ketersediaan sumber daya alam. Dalam situasi ini, buruknya tata kelola SDA menyebabkan konflik kepentingan antar pihak menjadi konflik kekerasan. Konflik tersebut melibatkan tiga aktor utama yang berselisih satu sama lain bergantung pada masalah spesifik dalam hal tata kelola: masyarakat Buruknya kinerja pelayanan publik dasar bisa dilihat dalam hasil survey 24 Provinsi yang dilakukan oleh UGM bersama University of Oslo, lihat hasil survey dalam Demokrasi di Indonesia: Antara Patronase dan Populisme, 2013. 12

...............................................................................................................................................................

28 ................................. Metodologi

versus perusahaan, masyarakat versus masya-rakat, masyarakat versus pemerintah, dan terdapat juga kasus perselisihan antara pemerintah dan perusahaan.13 Selain itu, kinerja buruk penegakan hukum dan keamanan mempengaruhi eskalasi kekerasan.14 c. Konflik Identitas Konflik ini berkaitan dengan kebutuhan akan pengakuan (recognition) dan kedaulatan atas properti budaya (agama, etnis, dan adat) sekaligus menegaskan kontrol atas wilayah, tanah dan perilaku.15Kendati demikian, dalam banyak kasus di daerah tertinggal, konflik identitas tidak terlepas dari masalah sosial-ekonomi yang merupakan dampak migrasi (pribumi-pendatang) dan masalah akses politik lokal dan sumber daya alam. Contoh paling umumnya adalah pemekaran kabupaten. Pemekaran kerap dipicu oleh kelompok etnis tertentu yang berkeinginan untuk memiliki daerah administratif sendiri, memudahkan mereka mengakses sumber daya negara (DAU, PAD, dll) dan sumber daya alam.Konflik identitas bermotifkan akses sumber daya alam paling banyak terjadi di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Aceh dan Sulawesi Tengah. d. Konflik Politik Konflik politik di tingkat lokal merupakan tema sentral dalam kajian sosiologi dan antropologi, khsususnya muncul dalam praktek pemekaran dan pilihan kepala daerah (pilgub, pilbup, dan Kajian klasik mengenai kegagalan tata kelola sumber daya alam lihat Elizabeth Fuller Collins.2007. Indonesia Betrayed: How Development Fails. Honolulu: University of Hawaii Press. Tipologi ini juga mengacu pada kajian terkini tata kelola SDA yang diselenggarakan PSKP UGM di Provinsi Aceh, lihat Laporan Penelitian Tata Kelola SDA di Aceh: Kasus Medco, 2014. 14 Negara sebagai aktor konflik SDA dan sumber daya ekonomi umumnya memperlihatkan buruknya kinerja pejabat daerah, kepolisian dan kejaksaan. Ekonomi informal-ilegal di mana negara terlibat dapat dilihat dalam kajian Edward Aspinall dan Gerry van Klinken (ed). 2011. The State and Illegality in Indonesia. Leiden: KITLV Press. 15 Salah satu topik aktual adalah Revitalisasi “Adat” yang gencar diarusutamakan pasca Reformasi. Berbagai studi sosiologi dan antropologi menemukan potensi konflik kekerasan, baik bersifat horisontal dan vertikal, di balik wacana dan praktik revitalisasi ini. Lihat James Davidson and David Henley (ed). 2007. The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism. London: Routledge 13

...............................................................................................................................................................


.................................

pilkades).16Patronase yang kokoh dan mobilisasi massa memperlihatkan wajah sektarian politik lokal di daerah tertinggal. Logik politik ‘kalah-menang’ membuat pemekaran dan pilkada sebagai ajang peragaan fisik, teror dan kalkulasi ‘hidup-mati’ kelompok kepentingan pasca ritual demokrasi diselenggarakan. Dalam skala dan komplikasi faktor yang berbeda, konflik politik di daerah pasca konflik yang tertinggal dapat menyulut konflik skala komunal jika tidak segera ditangani. Maluku, Maluku Utara, dan Aceh, misalnya, menyembunyikan kerentanan konflik yang akut, ibarat api dalam sekam. Demikian halnya dengan konflik terkait batas wilayah administrasi (propinsi, kabupaten, desa) yang terjadi di banyak wilayah daerah tertinggal terutama terkait pemekaran. 2.2. Wilayah Indeks Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 telah menetapkan 122 daerah kategori tertinggal untuk periode 2015 – 2019 yang tersebar di 24 kabupaten. IKKDTI 2014 menempatkan 143 daerah kabupa-ten sebagai populasi daerah rawan konflik lalu mengambil 50 daerah kabupaten sebagai sampel secara proporsional. Adapun persebaran ke-50 kabupaten tersebut adalah 3 kabupaten berada dalam prioritas I, 19 kabupaten berada dalam prioritas II, dan 28 kabupaten berada dalam prioritas III. Sementara dalam IKKDTI 2016, keseluruhan 122 kabupaten daerah tertinggal dijadikan wilayah penyusunan indeks. Keputusan ini dilakukan melalui proses diskusi tim pakar dan diskusi bersama para stakeholder utama dalam penyusunan indeks. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 menetapkan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampirannya sebagai berikut :

Kajian klasik yang dirujuk dalam membuat tipologi ini adalah laporan-laporan penelitian lapangan sejumlah penstudi yang memperlihatkan konflik kekerasan dari berbagai tipologi yang berakar pada proses politik tingkat lokal; lihat Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed). Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor-KITLV-Jakarta 16

...............................................................................................................................................................

30 ................................. Metodologi

1. Provinsi Aceh : Aceh Singkil. 2. Provinsi Sumatera Utara : Nias; Nias Selatan; Nias Utara; Nias Barat. 3. Provinsi Sumatera Barat : Kepulauan Mentawai; Solok Selatan; Pasaman Barat. 4. Provinsi Sumatera Selatan: Musi Rawas; Musi Rawas Utara. 5. Provinsi Bengkulu: Seluma. 6. Provinsi Lampung: Lampung Barat; Pesisir Barat. 7. Provinsi Jawa Timur: Bondowoso; Situbondo; Bangkalan; Sampang. 8. Provinsi Banten: Pandeglang; Lebak. 9. Provinsi NTB: Lombok Barat; Lombok Tengah; Lombok Timur; Sumbawa; Dompu; Bima; Sumbawa Barat; Lombok Utara. 10. Provinsi NTT: Sumba Barat; Sumba Timur; Kupang; Timor Tengah Selatan; Timor Tengah Utara; Belu; Alor; Lembata; Ende; Manggarai; Rote Ndao; Manggarai Barat; Sumba Tengah; Sumba Barat Daya; Nagekeo; Manggarai Timur; Sabu Raijua; Malaka. 11. Provinsi Kalimantan Barat: Sambas; Bengkayang; Landak; Ketapang; Sintang; Kapuas Hulu; Melawi; Kayong Utara. 12. Provinsi Kalimantan Tengah: Seruyan. 13. Provinsi Kalimantan Selatan: Hulu Sungai Utara. 14. Provinsi Kalimantan Timur: Mahakam Ulu. 15. Provinsi Sulawesi Tengah: Banggai Kepulauan; Donggala; ToliToli; Buol; Parigi Moutong; Tojo Una-Una; Sigi; Banggai Laut; Morowali Utara. 16. Provinsi Sulawesi Selatan: Janeponto. 17. Provinsi Sulawesi Tenggara: Konawe; Bombana; Konawe Kepulauan. 18. Provinsi Gorontalo: Boalemo; Pohuwato; Gorontalo Utara. 19. Provinsi Sulawesi Barat: Polewali Mandar; Mamuju Tengah. 20. Provinsi Maluku: Maluku Tenggara Barat; Maluku Tengah; Buru; Kepulauan Aru; Seram Bagian Barat; Seram Bagian Timur; Maluku Barat Daya; Buru Selatan. ...............................................................................................................................................................


.................................

21. Provinsi Maluku Utara: Halmahera Barat; Kepulauan Sula; Halmahera Selatan; Halmahera Timur; Pulau Morotai; Pulau Taliabu. 22. Provinsi Papua Barat: Teluk Wondama; Teluk Bintuni; Sorong Selatan; Sorong; Raja Ampat; Tambrauw; Maybrat. 23. Provinsi Papua: Merauke; Jayawijaya; Nabire; Kepulauan Yapen; Biak Numfor; Paniai; Puncak Jaya; Boven Digoel; Mappi; Asmat; Yahukimo; Pegunungan Bintang; Tolikara; Sarmi; Keerom; Waropen; Supiori; Memberamo Raya; Nduga; Lanny Jaya; Memberamo Tengah; Yalimo; Puncak; Dogiyai; Intan Jaya; dan Deiyai. 24. Provinsi Kalimantan Utara : Nunukan

Gambar 2.1. | Cakupan Wilayah IKKDTI 2016

...............................................................................................................................................................

32 ................................. Metodologi

Tabel2.1. | Cakupan Wilayah IKKDTI 2016 No 1

2

3

Kawasan Sumatera

Jawa

Nusa Tenggara

Provinsi

Jumlah Daerah Tertinggal

Aceh Sumatera Utara

1 4

Sumatera Barat

3

Bengkulu Sumatera Selatan

1 2

Lampung

2

Banten

2

Jawa Timur

4

NTB

8

NTT

18

Nama Kabupaten Aceh Singkil Nias Barat Nias Utara Nias Selatan Nias Kepulauan Mentawai Solok Selatan Pasaman Barat Seluma Musi Rawas Musi Rawas Utara Lampung Barat Pesisir Barat Pandeglang Lebak Bangkalan Sampang Bondowoso Situbondo Bima Sumbawa Sumbawa Barat Dompu Lombok Utara Lombok Barat Lombok Timur Lombok Tengah Manggarai Barat Manggarai Manggarai Timur Nagekeo Ende Lembata

Jumlah Daerah Tertinggal Dalam Kawasan 13

6

26

...............................................................................................................................................................


.................................

No

4

Kawasan

Papua dan Papua Barat

Provinsi

Papua


26

Nama Kabupaten Alor Belu Malaka TTS TTU Kupang Sabu Raijua Rote Ndao Sumba Timur Sumba Tengah Sumba Barat Sumba Barat Daya Merauke Jayawijaya Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Warepon Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Memberamo Tengah Yalimo Puncak

Jumlah Daerah Tertinggal Dalam Kawasan

33

...............................................................................................................................................................

34 ................................. Metodologi

No

5

6

Kawasan

Maluku Dan Maluku Utara

Sulawesi

Provinsi


Papua Barat

7

Maluku

8

Maluku Utara

6

Sulawei Tengah

9

Nama Kabupaten


Dogiyai Intan Jaya Deiyai Teluk Wondama Teluk Bintuni Sorong Selatan Sorong Raja Ampat Tambrauw Maybrat Maluku Tenggara 14 Barat Maluku Tengah Buru Kepulauan Aru Seram Bagian Barat Seram Bagian Timur Maluku Barat Daya Buru Selatan Halmahera Barat Kepulauan Sula Halmahera Selatan Halmahera Timur Pulau Morotai Pulau Taliabu Banggai 18 Kepulauan Donggala Toli-Toli Buol Parigi Moutong Tojo Una-Una Sigi Banggai Laut

...............................................................................................................................................................


.................................

No

7

Kawasan

Kalimantan

Provinsi


1

Morowali Utara Konawe Bombana Konawe Kepulauan Polewali Mandar Mamuju Tengah Jeneponto Boalemo Pohuwato Gorontalo Utara Sambas Bengkayang Landak Ketapang Sintang Kapuas Hulu Melawi Kayong Utara Seruyan

1

Hulu Sungai Utara

1

Mahakam Ulu

1

Nunukan

Sulawesi Tenggara

3

Sulawesi Barat

2

Sulawesi Selatan Gorontalo

1 3

Kalimantan Barat 8

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara

Nama Kabupaten


12

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun

2.3. Sumber dan Jenis Data Indeks Sumber dan jenis data IKKDTI 2016 berdasarkan pada data sekunder, dengan menggunakan kajian dokumen-dokumen resmi lembaga pemerintah baik versi cetak atau online, berita surat kabar dan sumber lainnya yang relevan. Sebagian besar sumber data mengacu pada sumber data IKKDTI 2014. Secara detail sumber dan jenis data indeks disajikan sebagai berikut: ...............................................................................................................................................................

36 ................................. Metodologi

A. Sumber Data Indeks 1. Pemerintah Kabupaten Pemerintah kabupaten merupakan salah satu sumber utama data penyusunan indeks. Data dari peme-rintah kabupaten diakses melalui website pemkab.Data-data yang diperoleh melalui website pemda antara lain visi-misi pemkab, profil anggota DPRD, produk hukum kabupaten, data pembangunan kabupaten, agenda-agenda pemkab dan berita-berita terkait kegiatan pemkab. Namun, datadata tersebut tidak seragam untuk semua kabu-paten karena memang ada perbedaan mengenai standar informasi dalam masingmasing website pemda. Daftar pemerintah kabupaten dan website yang menjadi sumber data indeks dapat dilihat di lampiran Sumber Data. 2. Pemerintah Provinsi Sumber pemerintah provinsi da-lam beberapa hal membantu pencarian data terutama bila informasi tentang kabupaten tertentu tidak tersedia di website pemkab.Data dari pemerintah provinsi diakses melalui website pemprov. Data-data yang diperoleh antara lain agenda pemerintah provinsi yang terkait dengan pemkab, berita terkait kegiatan bersama pem-prov dan pemkab dan beberapa data pembangunan (kesehatan, pendidikan, ekonomi, dll). Daftar pemerintah provinsi dan website yang menjadi sumber data indeks dapat dilihat di lampiran Sumber Data. 3. Badan Pusat Statistik Kabupaten BPS kabupaten merupakan salah satu sumber utama data indeks.Data BPS kabupaten diakses melalui websitenya. Datadata yang diperoleh melalui website BPS kabupaten antara lain data kesehatan (kematian bayi), data pendidikan (APM di tingkat dasar), data ekonomi (PAD, pertumbuhan ekonomi, PDRB), data ketenagakerjaan (tingkat pengangguran) dan profil anggota DPRD. ...............................................................................................................................................................


.................................

Namun, tidak semua data di atas tersedia dalam website BPS kabupaten karena antara satu kabupaten dengan kabupaten lain ada perbedaan penyajian dan belum ada keseragaman informasi. Dalam proses pencarian data, ditemukan adanya website BPS kabupaten yang tidak menyajikan data-data di atas. Daftar BPS kabupaten dan websitenya yang menjadi sumber data indeks dapat dilihat di lampiran Sumber Data. 4. Badan Pusat Statistik Provinsi Dalam hal data yang diperlukan untuk penyusunan indeks tidak ditemukan di BPS Kabupaten, maka tim melakukan penelusuran melalui website BPS provinsi. Daftar BPS provinsi dan websitenya yang menjadi sumber data indeks dapat dilihat di lampiran Sumber Data. 5. Kementrian dan Lembaga Negara Pencarian data yang tidak tersedia dalam empat sumber data di atas kemudian dilakukan dengan melakukan penelusuran website ke-menterian dan lembaga negara yang memiliki kaitan dengan suatu urusan tertentu. Data-data yang dapat ditemukan melalui website kementerian dan lembaga negara antara lain data tingkat partisipasi sekolah dasar, data kesehatan, data perekonomian, data partisipasi pemilu legislatif, data produk hukum, data korupsi, data ketenagakerjaan, data jumlah forum lintas komunitas, data keberadaan forum penanggulangan dini dan sebagainya. Daftar kementerian dan lembaga negara yang menjadi sumber data indeks dapat dilihat di lampiran Sumber Data. 6. Dinas dan Lembaga Daerah Dinas dan beberapa lembaga daerah juga berkontribusi sebagai sumber data indeks. Selain sebagai sumber data utama, data di beberapa dinas dan lembaga daerah juga digunakan sebagai pembanding dan pendukung dari data dari sumber lain. Misalnya, ...............................................................................................................................................................

38 ................................. Metodologi

apabila tim menemukan keraguan terhadap data dari sumber BPS atau media maka tim menggunakan data dari dinas atau lembaga daerah lain sebagi pembanding atau pengkonfirmasi. Namun, perlu dicatat bahwa dinas dan lembaga daerah ini tidak berasal dari semua kabupaten. Tim hanya menggunakan sumber data dinas dan lembaga daerah bilamana ada kesulitan men-cari data dalam sumber-sumber utama lainnya. Daftar dinas dan lembaga daerah yang menjadi sumber data indeks dapat dilihat di lampiran Sumber Data. 7. Info Korupsi Indonesia Data korupsi dalam indeks ditemukan juga dalam website http:// www.infokorupsi.com.Namun, ada juga limitasi tertentu dalam data info korupsi seperti umur data dan jangkauan data. Meski kemudian menjadi sumber data bagi kasus korupsi, website info korupsi tidak menjadi sumber utama karena data korupsi justru lebih banyak ditemukan dari KPK, ICW, Kejak-saan, Kepolisian maupun media surat kabar nasional dan lokal. 8. Surat Kabar Pencarian data dari surat kabar di-lakukan dengan menelusuri web-site surat kabar bersangkutan (ko-ran online). Sumber surat kabar dikelompokkan menjadi surat kabar nasional dan surat kabar lokal. Pencarian data melalui surat kabar terutama dilakukan untuk mencari kasus-kasus konflik kekerasan bagi kabupaten yang datanya tidak tersedia dalam SNPK, seperti Sumatera Barat, Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, surat kabar dipakai untuk mencari data tentang kasus korupsi di daerah, agenda dan kegiatan pemda dan lain-lain. Daftar website surat kabar nasional dan lokal yang menjadi sumber data indeks dapat dilihat di lampiran Sumber Data. 9. Website Lain Website lain yang dimaksud adalah sumber data internet yang ...............................................................................................................................................................


.................................

tidak termasuk ke dalam 9 sumber data yang telah disebutkan di atas. Pencarian data melalui website-website tersebut dilakukan karena data-data yang dibutuhkan terkait kabupaten tertentu tersedia di sana. Data-data seperti praktek budaya lokal cegah konflik dapat ditemukan dalam website-website tersebut. Ada juga website yang khusus menyediakan data profil anggota DPRD . Daftar website lain yang menjadi sumber data indeks dapat dilihat di lampiran Sumber Data. 10. Jenis Data Indeks Jenis data dalam penyusunan IKKDTI diklasifikasikan sebagai data publikasi, laporan, dan berita. Mengenai ketiga jenis data ini, penjelasannya adalah sebagai berikut: 11. Publikasi Jenis data publikasi adalah infor-masi dari sumber data yang diterbitkan dan dicetak menjadi buku oleh badan atau lembaga tertentu. Jenis data publikasi dikelompokkanmenurut badan/ lembaga yang menerbitkannya. Jenis data publikasi yang paling banyak dipakai adalah Kabupaten dalam Angka 2014-2016 (BPS Kabupaten), Statis-tik Kabupaten 2014-2016 (BPS Ka-bupaten), Provinsi dalam Angka 2014-2016 (BPS Provinsi), Statistik Provinsi 2014-2016 (BPS Provinsi), Annual Report 2014 – 2016 (KPK) dan APK/APM PAUD – PT Tahun 2014/2015 (Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidik-an dan Kebudayaan). Ada juga pub-likasi lain seperti buku yang digu-nakan sebagai sumber data namun dipilih secara ketat dengan mem-pertimbangkan umur data dan relevansinya dengan informasi yang dibutuhkan dalam indeks. 12. Laporan Jenis data laporan adalah informasi dari sumber data yang berupa laporan kinerja lembaga atau badan. Jenis data laporan ini jumlahnya cukup banyak dan dipakai untuk mengisi cukup banyak ...............................................................................................................................................................

40 ................................. Metodologi

indikator. Laporan biasa dipakai untuk me-ngisi data yang tidak tersedia da-lam data publikasi. Jenis data laporan yang banyak dipakai adalah LGF Anggaran 2014-2016 (Kementerian Keuangan), Profil Kesehatan per Provinsi Tahun 2012–2016 (Kementerian Kesehatan), LAKIP Pro-vinsi (Pemerintah Provinsi), LAKIP Kabupaten (Pemerintah Kabupaten), Laporan Hasil Pemilu Legis-latif 2014 Per Provinsi (KPU), Ana-lisis Kesenjangan Sosial 2014-2016 (Bappenas), Pembangunan Daerah Dalam Angka 2014-2016 (Bappenas) dan Laporan Data Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten (Simreg Bappenas). 13. Berita Jenis data berita adalah informasi dari sumber data surat kabar (nasional dan lokal) serta informasi yang termuat dalam laman website yang tidak termasuk dalam kategori jenis data publikasi dan laporan. Semua informasi dari website surat kabar termasuk ke dalam berita. Demikian juga informasi da-lam website pemkab dan pemprov yang berisi agenda dan kegiatan pemda bisa digolongkan ke dalam jenis data berita. 2.4. Metode Analisis IKKDTI 2016 dihitung dengan menggunakan pendekatan kuantitatif secara menyeluruh berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Konsep yang digunakan adalah “data driven”, yakni bahwa hasil indeks sangat ditentukan oleh data yang ada dilapangan. Formulasi IKKDTI melibatkan perhi-tungan bobot untuk masingmasing indikator, variabel dan aspek, yang dihitung secara hirarki. Bobot dihitung dengan kerangka CFA (Confirmatory Factor Analysis), yang biasa digunakan untuk menganalisis unidimensionality dari suatu variabel konstruk pada analisis SEM (Structural Equation Modeling). Beberapa justifikasi penggunaan CFA dalam analisis formulasi IKKDTI adalah sebagai berikut: ...............................................................................................................................................................


.................................

• Data yang dikumpulkan di lapangan adalah data indikator, sedangkan variabel dan aspek tidak dapat diukur secara langsung melainkan hanya bisa diukur dari indikator-indikator yang membentuknya. Sehingga, dalam konteks CFA variabel dan aspek merupakan variabel latent (tidak terukur) dan indikator merupakan variabel manifest (terukur) • Data yang sudah terkumpul terbagi menjadi beberapa jenis menurut skala datanya. Beberapa indikator mempunyai skala data biner (tipe jawaban ya dan tidak), sementara sebagian besar mempunyai skala data rasio (frekuensi, jumlah, persentase, dll). Dalam CFA telah banyak dikembangkan metode estimasi bobot model, yang memungkinkan men-dapatkan hasil bobot untuk skala data yang tidak berdistribusi normal seperti Generalized Least Square, Scale free least square, Asymptotically distribution free serta pendekatan Bayesian. Untuk data biner (termasuk data kategori), telah dikembangkan perhitungan “polychoric correlation” dan “asymptotic covariance ma-trices” dalam CFA yang dalam aplikasinya telah dikembangkan pada perangkat lunak LISREL. • Data yang digunakan untuk menghi-tung indeks adalah data sampel dari populasi daerah tertinggal di Indonesia. Bobot CFA merupakan bobot dari suatu model linier antara variabel laten dengan variabel manifest (terukur) yang tentunya menghasilkan suatu error prediksi. Sehingga, hasil bobot yang dihitung dari sampel sangat memungkinkan untuk bisa digunakan memprediksi nilai capaian indeks pada daerah lain yang tidak masuk dalam sampel. CFA berbeda dengan metode AHP (Analytical Hierarchical Process) yang telah banyak digunakan dalam perhitungan bobot indeks. AHP digunakan untuk tipe data berupa ranking (yang biasanya merupakan hasil penilaian pakar tentang suatu aspek tertentu), sedangkan IKKDTI dihitung dengan memanfaatkan output ...............................................................................................................................................................

42 ................................. Metodologi

data yang ada di lapangan untuk masing-masing daerah. Namun, secara konsep statistik, kedua metode analisis tersebut mempunyai kesamaan yaitu menghitung kontribusi berdasarkan nilai eigen vector (loading factor). Perhitungan bobot dalam AHP didasarkan pada nilai eigen vector untuk masing-masing variabel/aspek yang di-ukur melalui ranking yang didapatkan. Perhitungan bobot untuk CFA dijelaskan pada sub-bab tersendiri. Output yang dihasilkan dari proses CFA berupa suatu model linear antara vari-abel laten terhadap variabel manifest, yang dihubungkan oleh suatu nilai yang disebut dengan regression weight. Un-tuk bobot IKKDTI, digunakan nilai standardized regression weights yang mewakili jumlah perubahan pada variabel dependen (latent) yang diakibatkan oleh perubahan satu unit (standar devisasi) pada variabel prediktor (variabel terukur). Artinya, dalam konteksunidimensionality untuk mengukur sebuah konstruk, nilai standardized regression weight menunjukkan kontribusi dari masing masing variabel manifest dalam mengukur variabel laten. Indikator yang digunakan dalam meng-hitung IKKDTI ini merupakan hasil explorasi tim ahli (melalui kajian literatur, FGD, diskusi internal) sehingga validitasnya tidak perlu diuji lagi secara statistik. Oleh karenanya CFA hanya akan digunakan sebagai alat untuk mengestimasi bobot masing-masing indikator, tanpa dilakukan pengujian signifikansi statistik. Pendekatan ini sangat berbeda dengan analisis faktor seperti biasanya (Exploratory Factor Analysis), dimana proses analisis dimulai dengan mengumpulkan indikator-indikator tanpa ada acuan aspek yang mendasari untuk kemudian di lakukan reduksi dimensi sehingga menghasil-kan faktor baru dengan dimensi yang lebih kecil. Faktor inilah yang kemudian dijadikan aspek. Berikut ini adalah justifikasi teoretik tentang analisis faktor dengan berbagai skala variabel manifes sebagaimana digunakan dalam IKKDTI ini: ...............................................................................................................................................................


.................................

a. Analisis Faktor untuk variable manifest berskala metrik (kontinyu) Misalkan terdapat variable manifest (indikator) berskala metrik yang akan diekspresikan sebagai kombinasi linier dari variabel latent, dimana . Analisis ini dilakukan melalui matrik kovarian atau korelasi dari sebanyak variabel manifest . Misal adalah r variabel metric, maka model linear faktor dapat dituliskan sebagai

Atau dalam bentuk matrik dapat dituliskan sebagai

Dimana

.

Anggap bahwa variabel latent mengikuti distribusi normal standard yang independent . Melalui asumsi independen bersyarat, maka respon terhadap r variabel manifest diberikan variabel latent z adalah independen, distribusi bersyarat dari w diberikan z mengikuti distribusi normal dimana adalah matrik koefisien (loading factor) berukuran , dan adalah matrik diagonal dari varians yang berukuran r x r. Parameter dari model di atas didasarkan pada maximum likelihood dari distribusi marjinal variabel manifest. Detail penjelasan mengenai ini dapat dilihat pada Lawley and Maxwell (1971) dan Bartho-lomew (1987). Maksimum likelihood dilakukan dengan algoritma EM yang diperkenalkan oleh Rubin and Thayer (1982). Algoritma EM memperlakukan variabel latent z sebagai data missing dan secara iterative memaksimumkan livelihood dengan menggangap z teramati. Metode lain yang bisa digunakan adalah Unweighted Least ...............................................................................................................................................................

44 ................................. Metodologi

Square (ULS) dan Generalized Least Square (GLS). Kedua metode ini mencoba menaksir model dengan memilih penaksir sedemikian hingga matriks korelasi yang diamati dan teoritis menjadi sedekat mungkin. b. Analisis Faktor untuk Variabel Manifest Berskala Biner Terdapat dua pendekatan yang bisa digunakan untuk menaksir model dengan indikator berskala biner. Salah satunya merupakan perluasan dari metode yang diaplikasikan pada variabel manifest berskala metrik (disebut dengan underlying variable), sedangkan satunya disebut dengan Response Function. Metode pertama menganggap bahwa variabel manifest berskala biner dihasilkan dari variabel kontinyu yang didichotomouskan. Metode kedua mendefinisikan response function yang memberikan probabilitas positif response untuk indvidu dengan posisi latent z. Bartholomew (1987) menunjuk-kan bahwa kedua pendekatan tersebut ekuivalen untuk indicator berskala biner namun tidak untuk indicator berskala polytomous. Dalam bab ini akan dibahas hanya mengenai metode pertama, yang relavan dengan analisis yang dilakukan untuk dalam metodologi perhitungan indeks. Pendekatan ini membawa analisis vari-abel biner ke dalam kerangka analisis faktor untuk variabel manifest berskala metric, dengan menagasumsikan bahwa masing-masing variabel biner dibangkit-kan dari variable kontinyu yang mendasari dengan skema berikut:

Dimana

disebut dengan parameter threshold dan

Oleh sebab itu, jika kita menggunakan asumsi yang sama dengan sebelumnya untuk distribusi z dan e maka model linear faktor dapat ditaksir pada matrik kovarian atau korelasi dari variabel v. Terdapat ...............................................................................................................................................................


.................................

metode maksimum likelihood yang bisa digunakan untuk mengestimasi koefisien korelasi dari 2 x 2 data hasil korelasi silang, yang disebut dengan koefisien korelasi tetrachoric. Asumsi normalitas untuk variabel res-pon yang mendasari bisa jadi tidak sela-manya sesuai selamanya dan dengan semua variabel. Semua asumsi ini hanya diperlukan agar analisa dari variabel bersespon biner konsisten dengan ana-lisis faktor untuk variabel kontinyu. Christofferson (1975) menaksir model linear faktor pada serangkaian variabel biner dengan mengestimasi parameter yang meminimkan jarak antara observed dan expected dari orde pertama dan kedua proporsi marjinal dengan mengasusmsikan bahwa variabel v* mengikuti distribusi multivariate normal. c. Analisis Faktor untuk Variabel Manifest berskala Campuran Metode ini dikembangkan oleh Bartho-lomew (1987) untuk menaksir model variabel latent. Konsepnya adalah sama dengan underlying variable approach yang diaplikasikan untuk kauss dengan variabel manifest berskala campuran. Muthén (1984) mengajukan 3 stage metode estimasi sebagai pengembangan dari teori yang dikembangkan oleh Muthén dan Christoffersson (1981) untuk variabel manifest kategorik. Pada tahap pertama, first order statistic seperti threshold, mean, dan varian diestimasi dengan maksimum likeli-hood. Pada tahap kedua, second order statistics seperti korelasi tetrachoric, polychoric (Olsson, 1979) diestimasi dengan menggunakan conditional maxi-mum likelihood dengan diberikan hasil pada tahap pertama. Pada tahap ketiga, parameter dari structural part pada model diestimasi menggunakan metode limited -information GLS. Estimasi pada 2 tahap pertama didasarkan pada me-maksimumkan univariat dan bivariat log likelihood function untuk respon variabel latent (underlying variable). Hal ini menjadi alasan mengapa parameter yang diestimasi menggunakan maksi-mum likelihood disebut dengan limited information ML estimate. ...............................................................................................................................................................

46 ................................. Metodologi

Dengan metode ini, diperoleh estimator yang konsisten dari asumsi matrik kovarian dari estimator pada dua tahap pertama. Partisi dari estimate ML mungkin mempengaruhi goodness of fit dari propoerti statistic dari penaksir yang diturunkan pada tahap ketiga. Namun Muthén (1984) menunjukkan bahwa estimate ini selalu secara asimptotik berdistribusi normal dan efisien. Lee, Poon, Benther (1992) mengajukan prosedur dua tahap untuk mengestimasi Model Persamaan Struktural dengan indikator polythomous. Pada tahap 1, mereka mengestimasi threshold, polychoric, Polyserial kovarians dengan full maksimum likelihood. Pada tahap 2, parameter structural part dari model diestimasi menggunakan GLS. Pendekatan LISREL (Jöreskog dan Sör-bom, 1993) didasarkan pada korelasi polychoric dan polyserial (diestimasi menggunakan PRELIS) dan Weighted Least Square (WLS) untuk mengestimasi parameter structural. Jöreskog (1990) menyatakan bahwa pada LISREL, telah dikembangkan koefisien korelasi polyserial yang dapat diperoleh dari summary statistic bivariat yang berisi frekuensi pada masing masing sel, mean dan varians dari variabel kontinyu dalam masing-maisng kategori pada indicator kategorik. Salah satu prosedur estimasi yang digunakan di LISREL adalah WLS. GLS mensyaratkan normalitas pada variabel respon, sementara WLS adalah distribution free secara asimptotis. WLS lebih cocok digunakan untuk kasus variabel manifest campur-an walaupun secara komputasi lebih lambat. Arminger dan Küsters (1988) memberi-kan general framework tentang estimasi Structural Equation Modeling (SEM) dengan variabel teramati pada level penghitungan untuk semua tipe dan variabel latent metric. Formulasi ini memungkinkan variabel metric dan dummy (0/1) dimasukkan dalam model. Variabel variabel ini diperlakukan secara terpisah dalam estimasinya karena fungsi loglikelihood dimaksimumkan untuk masing-masing variabel. Model ini sama dengan LISREL model (Confirmatory Factor Analysis). ...............................................................................................................................................................


.................................

2.5. Formulasi Indeks IKKDTI dibangun dengan menghitung bobot dan capaian untuk masing-masing indikator, variabel maupun aspek. Terdapat 3 struktur hirarki dalam perhitungan IKKDTI ini yaitu indikator, variabel dan aspek. Tahapan formulasi IKKDTI adalah sebagai berikut: Indikator menuju Variabel Tahapan pertama yang dilakukan dalam perhitungan Indeks untuk Indikator adalah menghitung capaian masing-masing kab/ kota untuk indikator yang ada. Nilai capaian ini dihitung dengan melakukan tranformasi data capaian awal, sehingga data capaian mempunyai skala yang sama yaitu dalam selang interval 0 sampai 1. Tranformasi dilakukan dengan cara yang berbeda tergantung dari indikator yang diukur, yang mempertimbangkan nilai terburuk, nilai ideal, serta capaian awal. Proses transformasi adalah sebagai berikut:

Untuk indikator yang tidak mempunyai benchmark nilai terburuk atau nilai idealnya, maka nilainya dihitung dengan melihat distribusi dari capaian semua kab/kota, sehingga nilai terburuk/ideal bisa dihitung dengan

Setelah didapatkan capaian untuk masing-masing indikator, selanjutnya dilakukan CFA untuk menghitung bobot dari indikator ke variabel. Sebagai ilustrasi, berikut disajikan struktur path dari CFA:

...............................................................................................................................................................

48 ................................. Metodologi

Gambar 2.2. |Struktur CFA untuk perhitungan bobot Gambar 2. 1. di atas menunjukkan struk-tur CFA, dimana Indikator yang tidak terukur (variabel latent = KK1) diwakili oleh gambar berbentuk “oval”, sedang-kan indikator (KK11, KK12, KK13) meru-pakan -indikator yang terukur, diwakili oleh gambar berbentuk “kotak”. Dalam proses estimasi nilai bobot, akan di-dapatkan “measurement error (e1,e2,e3)” yang diwakili oleh tanda “bulat”. Nilai yang terdapat pada garis panah yang menghubungkan variabel latent (variabel) dengan indikator adalah nilai koefisien regresi yang tidak terstandarisasi (unstandardized estimate) hasil CFA, namun dalam perhitungan indeks digunakan nilai standardized estimate sebagai bobot. Setelah didapatkan bobot dan capaian masing-masing indikator, dilakukan perkalian antara bobot dengan capaian sehingga didapatkan capaian untuk variabel sebagai berikut:

Selanjutnya, nilai KK1 yang didapatkan dari hasil diatas merupakan nilai capaian variabel KK1 (kualitas layanan publik) yang akan dianalisis pada tahapan selanjutnya. ...............................................................................................................................................................


.................................

Pada tahapan ini, estimasi bobot dilaku-kan dengan GLS (Generalized Least Square) untuk indikator yang berskala rasio denga bantuan paket AMOS, se-dangkan indikator berskala biner (kategorik) dilakukan dengan Diagonal-ly Weighted Least Square yang didalam-nya melibatkan perhitungan korelasi Polychoric, dengan bantuan paket LISREL, begitu juga dengan variabel manifest berskala campuran. Variabel menuju Aspek Tahapan yang dilakukan untuk meng-hitung bobot variabel terhadap aspek adalah sama seperti tahapan sebelumnya. Namun, dalam tahapan ini tidak lagi dihitung nilai terburuk dan nilai ideal bagi masing-masing indikator karena data yang ada sudah merupakan data standard dengan range antara 0 sampai 1, yang didapatkan dari tahapan sebelumnya. Pada tahapan ini, variabel menjadi sesuatu yang terukur sedangkan Aspek menjadi latent. Estimasi bobot pada semua variablel dilakukan secara simultan, dengan mempertimbangkan pula struktur korelasi antar indikator. Struktur path diagram CFA ditunjukkan sebagai berikut:

...............................................................................................................................................................

50 ................................. Metodologi

Gambar 2.3. |. Stuktur CFA simultan dengan korelasi antar-vaiabel laten Dari struktur pada Gambar 2. 2. di atas, terlihat bahwa ada tiga aspek yang ingin diukur menggunakan indikator masing-masing. Interpretasi dari diagram di atas sama dengan path CFA sebelumnya, yang berbeda adalah strukur korelasi yang digambarkan dengan tanda panah ganda. Angka pada panah ini menujuk-kan nilai korelasi antar latent variable (aspek). Setelah didapatkan bobot masing-masing, maka indeks capaian untuk aspek dihitung dengan cara mengalikan capaian variabel dengan bobot sebagai berikut (ilustrasi):

...............................................................................................................................................................


.................................

Aspek Menuju IKKDTI Tahapan terakhir dalam perhitungan IKKDTI adalah perhitungan bobot aspek dalam membangun IKKDTI. Bobot dihi-tung melalui CFA yang menghasilkan regresi antara aspek dan IKKDTI sebagai berikut:

Gambar 2.3. |. Stuktur CFA simultan dengan korelasi antar-vaiabel laten Dari struktur di atas, akan dapat diketahui aspek mana yang paling dominan dalam membentuk IKKDTI. Hasil akhir dari tahapan ini adalah indeks untuk masing-masing kab/kota yang didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Kategorisasi IKKDTI Tujuan akhir dari perhitungan IKKDTI adalah mendapatkan gambaran profil ketahanan (dan dibaca secara terbalik sebagai kerentanan) masing-masing kabupaten terhadap konflik. Nilai Indeks yang didapatkan sebelumnya perlu ditransformasi menjadi suatu kategori yang mewakili tingkatan kelompok ketahanan, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi. ...............................................................................................................................................................

52 ................................. Metodologi

Proses penentuan kategori dilakukan dengan melihat distribusi atau sebaran indeks. Jika sebaran indeks mengikuti distribusi normal, maka akan dambil ukuran berikut sebagai threshold yaitu : Tabel 2.2 Penentuan kategori berdasarkan interval konfidensi Indeks

Nilai Indeks

Ketahanan

Kerawanan

< (Mean – 1.96* standard deviasi)

sangat rendah

sangat rendah

sangat tinggi

standard

rendah

rendah

tinggi

Indeks < (Mean + 1.96* standard deviasi)

sedang

sedang

sedang

>(Mean + 1.96* standard deviasi)

tinggi

tinggi

rendah

(Mean – 1.96* deviasi) < Indeks


Angka 1.96 diperolah dari nilai table 2.1 pada distribusi normal standard dengan tingkat kesalahan 5%. Namun demikian, sangat memungkinkan jika sebaran indeks tidak berdistribusi secara normal. Dalam situasi ini, penentuan kategori kerawanan akan didasarkan pada nilai kuantil, yaitu kuantil pertama (Q1) dan kuantil ketiga (Q3). Artinya, 25% capaian indeks terendah dikategorikan sebagai ketahanan sangat rendah tinggi, 25% berikutnya (antara Q1 hingga median) sebagai ketahanan rendah, selanjutnya 25% (antara median hingga Q3) sebagai ketahanan sedang sedangkan 25% capaian indeks tertinggi dikategorikan sebagai ketahanan tinggi. Tabel 2.3 Penentuan kategori berdasarkan kuantil Indeks

Nilai Indeks

Ketahanan

Kerawanan

sangat rendah

sangat rendah

sangat tinggi

Q1 < indeks < median

rendah

rendah

tinggi

median
sedang

sedang

sedang

tinggi

tinggi

rendah

< Q1

>Q3

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun ...............................................................................................................................................................


.................................

2.6. Limitasi Penyusunan IKKDTI 2016 ini masih jauh dari sempurna. Sama seperti penyusunan IKKDTI 2014, harus diakui sejak awal bahwa IKKDTI 2016 ini memiliki sejumlah keterbatasan baik secara substantif maupun teknis. Mengidentifikasi limitasi ini menjadi penting, setidaknya, untuk dua tujuan. Pertama, membuat kerangka batasan (framework of bound-aries) untuk memahami dalam batasbatas mana IKKDTI disusun. Kedua, dan yang terpenting, sebagai pijakan untuk perbaikan dan penyempurnaan IKKDTI di masamasa mendatang. Beberapa limitasi yang dimaksud adalah sebagai berikut: IKKDTI disusun berdasarkan panduan konseptual untuk memahami kondisi kerentanan konflik di Indonesia kontemporer melalui keterkaitan (interlink) antara aspek tata kelola, kapasitas kelembagaan, dan ketahan-an masyarakat. Variabel dan indikator dalam IKKDTI ini disusun sedemikian rupa untuk menggambarkan inter-link tersebut dan memberi gambaran kondisi kerentanan sekaligus potensi perdamaian suatu daerah. Namun demikian, dalam pengerjaannya IKKDTI sangat mengandalkan data lapangan (data driven), yang hanya didasarkan pada data-data media dan dokumendokumen resmi pemerin-tah. Keterbatasan waktu dan sumber daya membuat penyusunan IKKDTI ini hanya mengandalkan data sekunder, tanpa ada wawancara mendalam, observasi, atau diskusi kelompok di setiap lokasi sampel. Implikasinya, IKKDTI cukup mampu memberi gambaran indikatif mengenai kerentanan dan potensi perdamaian suatu daerah sampel, namun kurang memiliki daya penjelas untuk isu-isu yang lebih detail dan kualitatif sifatnya. Keterbatasan sumberdaya dan keter-sediaan data juga memaksa penyusun untuk tetap menggunakan formulasi variabel dan indikator IKKDTI 2014 dalam penyusunan IKKDTI 2016. Sebelumnya, rencana awal IKKDTI terbangun atas 15 variabel dan 62 indikator. Setelah mengalami penyederhanaan, versi akhir IKKDTI (versi 2014) mencakup 11 variabel dan 28 indikator. Tentu ...............................................................................................................................................................

54 ................................. Metodologi

saja penyederhanaan ini berimplikasi pada kedalaman indeks ini, karena beberapa indikator terpaksa harus ditanggalkan karena kesulitan data lapangan. Pembuatan indeks semacam ini selalu saja merupakan resultan paling optimal dari negosiasi panjang untuk mempertahankan kerangka konseptual pada satu sisi dan ketersediaan data lapangan pada sisi yang lainnya. Tantangan terberat dalam penyusunan IKKDTI ini adalah fase pengumpulan dan input data. Karena IKKDTI ini banyak mengandalkan data internet, baik laman resmi lembaga atau data media koran lokal, seringkali distribusi data tidak merata baik secara geografis maupun cakupan tahun data. Misalnya, kualitas laman resmi BPS di setiap kabupaten berbeda fasilitas dan kontennya. Di masa mendatang kerjasama dan kemitraan antar-lembaga untuk proses penginputan menjadi sangat penting dikembangan demi efisiensi pengumpulan data IKKDTI.

...............................................................................................................................................................


.................................

BAB III

KONSEP DASAR IKKDTI

IKKDTI 2016, sama halnya dengan IIKDTI 2014, dibangun melalui sejumlah konsep dasar antara lain Konflik, Konflik Kekerasan, Kerentanan dan Ketahanan Konflik. Konsep-konsep dasar tersebut menjadi basis perumusan Aspek, Variabel dan Indikator yang dikontekskan dengan kondisi terkini daerah tertinggal. Kontekstualisasi konsep tersebut mengacu pada hasil-hasil kajian terkini mengenai fenomena konflik nirkekerasan dan konflik yang disertai kekerasan. 3.1. Konflik, Kekerasan dan Rawan Konflik Bagian ini akan menguraikan dan meng-klarifikasi tiga konsep dasar yang menjadi fondasi penyusunan IKKDTI. Klarifikasi konsep konflik, kekerasan, keta-hanan dan kerentanan konflik ini sangat ...............................................................................................................................................................

56 ................................. Konsep Dasar IKKDTI

penting mengingat seringkali terdapat kerancuan pemahaman atas tiga konsep dasar berikut ini baik di kalangan akademisi maupun pengambil kebijakan. Apa itu Konflik? Harus diakui belum ada keseragaman makna yang muncul dari penggunaan terminologi ini. Berbeda dari pengunaan lazim dalam kajian akademik internasional, kata konflik dalam diskusi publik dan diskusi sehari-hari di Indonesia mengandung makna pertikaian fisik, pertengkaran, atau singkatnya sudah menyertakan kekerasan baik yang bersifat fisik maupun simbolik-kultural. Konotasi kekerasan dalam terminologi ini tak lepas dari dampak depolitisasi Orde Baru terhadap perbe-daan kepentingan ekonomi dan perbedaan identitas budaya. Dalam skala global, penyempitan makna konflik sematamata kekerasan merupakan dampak ikutan dari hegemoni ekonomipolitik neoliberal yang menjadikan pasar dan hukum semata sebagai kom-pas perubahan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan makna konflik dalam cara pandang demokrasi dalam mana konflik merupakan wujud dari interaksi antara kepentingan, kekuatan dan nilai yang menjadi fundasi dinamika dan perubahan sosial, ekonomi dan politik. Dalam khasanah demokrasi, yang menjadi pokok soal adalah bagaimana mengelola konflik agar bersifat produktif demi kebaikan bersama. Sistem demokrasi termasuk tata kelola kebijakan publik yang efektif diselenggarakan sebagai respon terhadap konflik demi menghadirkan keadilan ekonomi-sosial, kesetaraan politik, dan penghargaan atas keragaman identitas. Sejalan dengan arus demokratisasi saat ini, konsep konflik dalam IKKDTI tidak mengandung konotasi kekerasan me-lainkan sebuah konsep deskriptif mengenai benturan kepentingan, kekuatan dan nilai. Idealnya, regulasi, kebijakan dan praktek demokrasi prosedural, misalnya, merupakan respon sistemik dan terlembaga terhadap keragaman kepentingan publik. Dalam pengertian ini, pilkada ...............................................................................................................................................................


.................................

misalnya adalah proses dan mekanisme kelola konflik politik demi menghasilkan pemimpin daerah yang representatif dan memiliki basis legiti-masi yang kokoh dalam mengorientasi-kan program pembangunan daerah. Apa itu Konflik Kekerasan? Kendati jarang digunakan dalam diskusi publik dan media massa, terminologi konflik kekerasan (violent conflict) dirasa lebih memadai untuk mendeskripsikan hubungan antara konflik dan kekerasan yang termanisfestasi dalam insiden atau kasus kekerasan. Indikator utama adalah sikap dan perilaku yang berlangsung dalam konflik yang melibatkan dua atau lebih pihak. Tidak ada kekerasan tanpa belitan konflik, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Tugas peneliti konflik atau pen-studi kekerasan tidak saja mencari tahu dan memetakan aktor kekerasan tapi juga medeteksi apa saja konteks dan isu konfliknya. Apa itu Kerawanan Konflik? Bertolak dari kesepahaman dua konsep di atas, kerawanan konflik mendeskripsikan kerentanan peristiwa atau proses konflik terhadap timbulnya perilaku kekerasan. Kerentanan (fragility) selalu merupakan dampak, resiko atau akibat langsung maupun tak langsung dari kelola konflik yang tidak efektif. Tak ada pihak yang menghendaki kekerasan sebagai solusi mutlak. Kekerasan lebih merupakan konsekuensi dari tidak tersedianya proses penyelesaian dan resolusi yang dirasa adil dan dapat pula dilakukan sebagai pilihan taktis atau strategis untuk mencapai tujuan. Arti penting konsep kerawanan diperlukan untuk mendeteksi atau prediksi eskalasi konflik dan berguna untuk merumuskan peringatan dini serta intervensi pencegahan konflik kekerasan. Laporan World Bank, Conflict, Security and Development (WDR, 2011), misalnya, menteorisasi kekerasan sebagai akibat dari adanya tekanan internal dan tekanan eksternal yang melilit sektor keamanan, ekonomi dan ...............................................................................................................................................................


keadilan, terutama di negara-negara pasca-konflik. Begitu kuatnya tekanan tersebut tidak sanggup direspon secara efektif oleh negara. Hal ini diperburuk oleh kapasitas respon kelembagaan yang terbatas dan negara tidak mendapat kepercayaan publik. Berbeda dari WB yang menitikberatkan krisis kapasitas respon negara, asesmen lapangan yang dilakukan UNDP (Governance for Peace, 2012) di berbagai negara pasca konflik dan mengalami demokratisasi, kerentanan konflik dipahami sebagi risiko belum terlembaganya mekanisme kontrak sosial. Selain masih lemahnya kapasitas negara, disebutkan juga rendahnya daya tahan komunitas dan praktek politik yang tidak inklusif sebagai sebab-sebab utama kerentanan konflik. Tidak adanya koneksi antara ketiga variabel tersebut berpotensi menjerumuskan kembali masyarakat dan negara ke dalam lingkaran setan kekerasan. Kata kunci utamanya adalah belum terlembaganya model dan mekanisme tata kelola yang dapat mempertemukan negara dan masyarakat. Dalam alam demokrasi, praktek pembangunan, keamanan dan demokrasi berjalan dalam jalur masing-masing. Keterkaitan konteks dan isu diabaikan dengan capaian-capaian parsial yang tak menyumbang bagi pembangunan perdamaian (peacebuilding) dan penataan negara (statebuilding). Dalam penyusunan IKKDTI ini, konseptualisasi rawan konflik UNDP tersebut dianggap lebih memadai untuk memahami, mendeteksi dan mengukur tingkat dan dinamika kerentanan konflik terhadap kekerasan. Secara umum, infrastruktur perdamaian sudah tersedia antara lain mekanisme dan aturan demokrasi prosedural, mekanisme koordinasi pusat daerah, deretan regulasi/peraturan kelola SDA dan SDE, koordinasi lintas sektoral, mekanisme bersama perumusan kebijakan pembangunan seperti Musrenbang, pembagian kerja lembaga penegak hukum dan peradilan serta pemisahan tupoksi dan basis kelembagaan militer dan polisi. Dengan menggunakan konsep segitiga rumusan UNDP, dapat dielaborasi gap atau kesenjangan antara variabel yang mengakibatkan tidak tersambungnya antara harapan publik dan kenyataan di lapangan. ...............................................................................................................................................................


.................................

Secara makro, belum ada kerangka yang memadukan demokrasi dan pembangunan dengan akibat kerakusan kuasa (greed) yang membiak dalam lembaga-lembaga negara memicu letupan ketakpuasan (grievance) di berbagai lapisan akar rumput. Sementara konsep ketahanan dapat dipahami dalam tiga perspektif berikut: ketahanan sebagai kemampuan untuk mempertahankan situasi perdamaian positif; ketahanan sebagai kemampuan untuk mengatur proses mentransformasi situasi perdamaian negatif menjadi perdamaian positif; dan, ketahanan sebagai transformasi (Geneva Peacebuilding Platform 2012, paper presented by Ken Menkhaus). Jika kerentanan dibaca sebagai resiko munculnya konflik maka ketahanan dapat dibaca sebagai kemampuan atau kapasitas yang dapat mencegah munculnya konflik kekerasan dan mempromosikan perdamaian. Dalam IKKDTI, ketahanan dilihat sebagai interkoneksi antara tata kelola, kapasitas kelembagaan dan ketahanan masyarakat yang berkontribusi terhadap pencegahan konflik dan promosi perdamaian. 3.2. Ketahanan dan Kerentanan Konflik di Daerah Tertinggal Perlu dicatat bahwa tantangan konsep-tual mengemuka ketika kerawanan dan ketahanan konflik dikontekskan pada sejumlah persoalan mendasar yang dialami daerah-daerah tertinggal di Indo-nesia. Bagaimana memahami hubung-an antara ketertinggalan daerah dan kerawanan serta ketahanan konflik? Mengacu pada hasil kajian IKKDTI 2014 yang mengambil sampel 50 kabupaten dari 143 daerah rawan konflik, diperolah gambaran sebagai berikut : daerah tertinggal dengan kategori kerawanan konflik tinggi berjumlah 12 kabupaten (24%), daerah tertinggal dengan kerawanan konflik sedang berjumlah 26 kabupaten (52%) dan daerah tertinggal dengan kerawanan konflik rendah ber-jumlah 12 kabupaten (24%). Potret sebaran daerah rawan konflik dengan 3 kategori tersebut memperlihatkan kategori pertama paling banyak dihuni oleh kabupaten-kabupaten di Indonesia Timur seperti di Papua dan ...............................................................................................................................................................


NTT (masing-masing 3 kabupaten) dan diikuti oleh NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Lampung, NAD dan Banten (masingmasing 1 kabupaten). Selain itu, Kemendes PDTT mencatat dari 143 daerah tertinggal, 10 kabupaten masuk dalam prioritas I (6.99%), 53 kabupaten masuk prioritas II (37.06%) dan 80 kabupaten masuk prioritas III (55.94%). Data tersebut menjadi basis empiris untuk mempertajam ataupun menguji korelasi antara ketertinggalan dari tilikan 6 indikator Kemendes PDTT dan tingkat kerawanan konflik sebagaimana diukur melalui variabel dan indikator IKKDTI. Hubungan antara ketertinggalan dan rawan konflik tentu tidak otomatis bersifat sebab-akibat. Keterbatasan akses dan rendahnya respon kelembagaan misalnya tidak dapat digeneralisasi sebagai faktor utama kerawanan konflik. Demikian juga halnya sejumlah studi antropologi ekonomi dan politik menunjukkan bahwa daerah tertinggal dengan HDI rendah tak serentak menjadi wilayah konflik kekerasan yang akut. Justru seringkali terjadi adalah masyarakat daerah tertinggal memiliki dan menghasilkan mekanisme kolektiflokal untuk mengatasi kemiskinan kronis dan mencegah konflik kekerasan. Pesan pentingnya adalah bahwa kapasitas negara dan kapasitas masyarakat saling mengisi satu sama lain. Fakta semacam ini merupakan catatan kritis agar konseptualisasi kerawanan konflik dalam IKKDTI tidak terjebak dalam logik berpikir statist, develop-mentalist dan modernist. Tiga perspektif dominan ini seringkali mengaburkan fakta lapangan bahwa masyarakat atau komunitas lokal memiliki keagenan dan agenda aksi bersama. Karena itu pula, 6 indikator Kemendes PDTT dalam penyusunan indeks ini lebih dipahami sebagai deskripsi makro untuk menjadi pijakan awal medeteksi korelasi antara kemiskinan dan kerawanan konflik. Ketiga aspek berserta variabel dan indikator harus mencakup informasiinformasi penting yang dapat menggambarkan kondisi kapasitas negara, komunitas dan interaksi di antara keduanya.

...............................................................................................................................................................


.................................

3.3 Aspek, Variabel dan Indikator Tujuan utama IKKDTI adalah memberikan gambaran empiris mengenai tingkat ketahanan dan kerawanan konflik di Indonesia. Karena itu, menjadi sangat penting untuk sebisa mungkin menghasilkan indeks yang obyektif (seusai dengan kondisi aktual), ekplanatif (berdaya penjelas), dan legitimate (disepakati para pihak terkait). Tingkat obyektivitas yang tinggi berguna terutama untuk intervensi program pemerintah dan masyarakat sipil; tingkat eksplanasi yang terbuka ber-guna untuk dijadikan bahan penelitian dan debat kebijakan; sementara tingkat legitimasi berguna untuk membangun kepercayaan terhadap hasil indeks dan intervensi program. Bertolak dari pembahasan konseptual terdahulu, rumusan aspek, variabel dan indikator dalam IKKDTImerupakan penajaman dan penyederhanaan kon-sepsi ketahanan dan kerentanan konflik yang bersifat praktis dan operasional. Proses perumusan tersebut dikawal oleh tiga prinsip utama. Pertama, relevansi dalam arti dimensi/aspek dan variabel dapat memotret kondisi aktual ketahanan dan kerentanan konflik. Kedua, signifikansi dalam arti aspek dan variabel memiliki kapasitas penjelas yang memadai terhadap kondisi aktual ketahanan dan kerentanan konflik. Dan ketiga, ketersediaan data dalam arti indikator-indikator yang diturunkan dari variabel dan aspek sebisa mungkin memiliki sumber data baik data primer maupun data sekunder. 3.4. Tiga Aspek IKKDTI Dalam merumuskan aspek atau dimensi ketahanan dan kerentanan konflik IKKDTI, konsep-konsep utama perlu dikontekskan sesuai kondisi terkini di 183 daerah tertinggal dan di Indonesia pada umumnya. Mengacu pada berbagai hasil penelitian terkini, evaluasi program dan advokasi, khususnya yang dilakukan oleh PSKP bekerjasama dengan UNDP, World Bank, dan lembaga internasional lainnya, diperoleh tiga aspek fundamental ...............................................................................................................................................................


untuk memotret kerentanan konflik dan ketahanan atau kapasitas perdamaian yakni (1) Tata Kelola, (2) Kapasitas Kelembagaan dan (3) Daya Tahan Masyarakat, sebagaimana diilustrasikan dalam segitiga ke-tahanan-kerentanan konflik berikut.

Gambar 3.1. |Tiga Aspek Ketahanan-Kerentanan Konflik Adapun ketiga aspek ini menjadi dasar untuk (1) pemahaman makro mengenai tingkat dan dinamika ketahanan sekaligus kerentanan konflik dan (2) perumusan variabel dan indikator dalam proses penyusunan IKKDTI. Terkait pendasaran pertama, peng-gunaan tiga aspek ini adalah untuk memahami secara mudah saling pengaruh antar isu dan aktor konflik di daerah tertinggal. Hal ini pun dikondisikan oleh tiga konteks aktual: proses demokratisasi, akselerasi pembangunan, dan dina-mika keamanan. Karena itu, pemahaman holistik terhadap ketahanan dan kerentanan konflik harus dipandu oleh kepekaan akan tiga konteks tersebut yang secara aktual mempengaruhi relasi baik antara masyarakat dan pemerintah maupun antar kelompok masyarakat. Terkait pendasaran kedua, dengan digunakannya 3 aspek ini dapat dengan mudah dirumuskan variabel dan indikator. Ketiganya ...............................................................................................................................................................


.................................

merupakan tiga pilar utama dalam dalam kerangka kelola konflik dan promosi perdamaian baik pada tingkat global, regional maupun nasional. Kesepakatan mengenai ketiga aspek ini akan mempercepat perumusan variabel dan indikator yang tentu lebih mudah dilakukan tim ahli IKKDTI mengingat adanya ketersediaan data penelitian, dokumen dan data media. Tata Kelola Peka Konflik Tata Kelola (governance) berarti perencanaan, perumusan dan implementasi program, kebijakan atau regulasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, baik antar instansi pemerintah maupun antara pemerintah dan masyarakat.17 Dalam cara pandang Demo-cratic Governance, tata kelola yang peka konflik memberi perhatian pada proses, koordinasi, dan kerja sama yang secara langsung maupun tak langung mengelola konflik kepentingan. Kelola konflik kepentingan yang efektif harus mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Selain tercapainya tujuan, tata kelola tersebut tidak saja memperkuat otoritas dan kewibaan negara tetapi terpenting lagi membentuk kapasitas kewarganegaraan yang aktif dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, norma, institusi tata kelola dan mekanismenya harus bersifat otoritatif sekaligus inklusif. Tata kelola sebagai aspek ketahanan dan kerentanan konflik memiliki dasar konseptual dan faktual. Secara konseptual, teorisasi mengenai hubungan tata kelola dan perdamaian telah dijadikan bahan perdebatan kebijakan publik, manajemen dan resolusi konflik baik di tingkat global, regional maupun nasional.18 Konteks yang Dalam perdebatan kebijakan mengenai tata kelola terdapat dua pendekatan, pertama pendekatan good governance dan kedua democratic governance.Konsep tata kelola dalam IKKDTI ini merujuk pada pendekatan kedua.Acuan utamanya adalah John Gerring dan Strom Thacker. 2008. A Centripetal Theory of Democratic Governance. New York: Cambridge University Press. 18 Selain mengacu pada teori democratic governance, konsep Tata kelola dalam IKKDTI mengacu pada konsep tata kelola yang peka konflik atau tata kelola untuk perdamaian sebagaimana merujuk pada United Nations Development Program. 2012. Governance for Peace: Securing the Social Contract. New York: Bureau for Crisis Prevention and Recovery-Bureau for Development Policy 17

...............................................................................................................................................................


melatarbelakangi adalah pentingnya partisipasi dan koordinasi dalam pembuatan kebijakan publik demi menghasilkan produk kebijak-an dan regulasi yang efektif mengatasi masalah sosial, politik dan ekonomi. Tata kelola juga dipandang mementing-kan proses dalam mana kedudukan dan peran stakeholder yang setara dapat berkontribusi maksimal untuk menghasilkan kebijakan yang adil dan berdampak luas serta mempengaruhi implementasi dan monitoring. Asumsi dasarnya adalah tata kelola yang efektif berkorelasi secara positif dengan promosi perdamaian melalui kebijakan publik. Di Indonesia, konsep dan praktek tata kelola sebagai manajemen konflik dido-rong oleh dinamika demokrasi dan percepatan pembangunan. Dua dinamika ini menuntut partisipasi warga-negara, menguatnya advokasi masyarakat sipil, meningkatnya jumlah kelompok kepentingan, dan ragam lembaga negara yang menangani masalah yang sama. Bersamaan dengan itu, ketegangan sosial dan konflik kekerasan muncul ke permukaan dan menuntut diselesaikan secara tuntas. Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi tiga prinsip operasional agar akar masalah konflik tersebut dapat dibahas dan solusi diterima semua pihak. Dari konsep dan praktek tata kelola yang sensitif konflik bisa disimpulkan tujuan utama (1) masyarakat merasa memiliki masalah dan solusi bersama, (2) lembaga-lembaga negara bekerja dalam kerangka kerja bersama mengatasi masalah, (3) kepercayaan publik terhadap negara meningkat. Secara faktual, penempatan tata kelola sebagai aspek penting ketahanan dan kerentanan konflik bisa dicermati dari 4 jenis konflik utama yang diuraikan sebelumnya. Hasil survey Kohesi Sosial di 5 Propinsi dan 12 daerah tertinggal (2012) serta kajian IKKDTI 2014, misalnya, ketegangan sosial dan insiden konflik kekerasan disebabkan oleh absennya atau tidak efektifnya mekanisme tata kelola konflik kepentingan. Akar konflik kekerasan antara lain ketidakpuasan publik dengan elitisme pem-buatan kebijakan, program-program pembangunan justru menjadi sarang konflik kepentingan lokal, dan juga korupsi dan kolusi yang menjadi prak-tek normal dalam kelola ...............................................................................................................................................................


.................................

sumber daya anggaran, SDA dan SDM. Demikian pula hasil review terhadap pelaksanaan prog-ram PTD (UNDP-BAPPENAS) di 3 propinsi pasca-konflik komunal menunjukkan bahwa Musrenbang sebagai praktek rutin kelola kebijakan publik belum sensitif perdamaian dan bias gender. Intervensi PTD berhasil menjadikan Musrenbang sebagai test case untuk promosi perdamaian dan meminimalisir ketegangan sosial pasca-konflik.Sementara hasil Kajian Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Daerah Paska-Konflik (Kemendes PDTT-PSKP UGM, 2015), menegaskan bahwa tata kelola menjadi basis utama pembentukan ketahanan konflik daerah, terutama bagi daerah-daerah paska-konflik. Tata kelola menjadi upaya logis memaksimalkan kapasitas ketahanan konflik sekaligus memperkuat ketahanan konflik dalam segi kapasitas kelembagaan dan ketahanan masyarakat. Kapasitas Kelembagaan Kapasitas Kelembagaan (institutional capacity) mencakup kemampuan dan keahlian personel, pembidangan kerja, mekanisme kerja, kepemimpinan dan kapasitas respon institusi pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi warga negara. Termasuk juga kapasitas anggaran, staffing, rekruitmen, dan dukungan regulasi. Kualitas pelayanan publik dasar (pendidikan, kesehatan dan keamanan) mempengaruhi otoritas dan legitimasi pemerintah. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan potret kapasitas kelembagaan. Dimensi ini secara langsung maupun tak langsung memperlihatkan sejauh mana kapasitas kelembagaan mempengaruhi ketahanan dan kerentanan terhadap konflik kekerasan. Secara faktual, 122 daerah tertinggal di-dera masalah kronis buruknya kapasitas kelembagaan pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik dasar dan pembangunan ekonomi. Terlepas dari adanya terobosan kelembagaan untuk menghubungkan pusat dan daerah, rendahnya kinerja pelayanan birokrasi daerah dipengaruhi dinamika politik lokal. Kolusi, korupsi dan nepotisme menjadi ...............................................................................................................................................................


praktek rutin dan dianggap normal agar pembangunan daerah bisa berlangsung. Sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah penelitian, daerah tertinggal terkena sindrom ‘self-serving government’, pemerintahan yang hanya melayani dirinya sendiri. Tidak heran jika tingkat kepercayaan publik sangat rendah dan seringkali bermuara pada ketegangan sosial dan konflik kekerasan antara pemerintah dan masyarakat. Kendati demikian, sebagaimana nantinya terkait dengan aspek Daya Tahan Masyarakat, pelayanan birokrasi yang tidak efektif setali tiga uang dengan rendahnya tingkat kepadatan asosiasional dalam masyarakat. Tidak banyak tersedia basis dan kanal representasi kelompok kepentingan yang menghubungkan masyarakat dan negara. Partai politik semata-mata kendaraan politik elit massa dan anggota DPRD dililit hutang politik yang harus ditebus dengan konspirasi menjarah dana proyek SKPD. Fakta ini telah menjadi rahasia umum masyarakat daerah tertinggal. Ketika dampak pembangunan merugikan masyarakat, kekerasan kerap digunakan untuk menegaskan kemarahan terhadap pemerintah. Merujuk pada perdebatan dan panduan global yang diarusutamakan oleh World Bank, peran negara, dalam hal ini melalui kapasitas kelembagaannya, sangat krusial dalam sejumlah bidang untuk pembangunan manusia, ekonomi, politik dan koordinasi19. Sebagaimana tercermin dalam aspek Kapasitas Lembaga IKKDTI, kapasitas kelembagaan diperiksa melalui (1) pelayanan publik dasar, (2) sistem hukum dan pene-gakan hukum tanpa diskriminasi, (3) koordinasi pusat-daerah untuk mengatasi fenomena elite-capture, (4) dukung-an politik masyarakat terhadap program pemerintah dan (5) penguatan kapasitas sistem politik untuk partisipasi warganegara dan kualitas kepemimpinan daerah baik legislatif maupun eksekutif, serta keterlibatan kaum perempuan dalam politik.

Lihat World Bank. 2011. World Development Report 2011. Conflict, Security and Development. Washington DC: WB Publication. Lihat juga, World Bank. 1997. World Development Report. The State in a Changing World. Washington DC: WB Publication. 19

...............................................................................................................................................................


.................................

Daya Tahan Masyarakat Daya Tahan Masyarakat (community resilience) merupakan konsep populer dalam studi demokrasi, studi ekonomi, studi konflik dan perdamaian khususnya pembangunan perdamaian. Jauh lebih luas pengertiannya dari konsep modal sosial (social capital), daya tahan masyarakat merupakan resultan dari hubungan antara negara, pasar dan komunitas yang pada gilirannya mem-pengaruhi kapasitas dan aktivitas masyarakat mengelola kerentanan so-sial terhadap krisis, kekerasan dan bencana. Mengacu pada kerangka kebijakan Pembangunan Manusia20, daya tahan maupun kerentanan masyarakat terhadap kekerasan perlu di-letakkan dalam konteks ketahanan dan kerentanan struktural dalam arti seberapa jauh pembangunan secara efektif mendorong sikap saling percaya, kebersamaan dan terbentuknya kepadatan asosiasional yang melampaui sekat-sekat etnis, agama dan wilayah. Dalam rincian konkritnya, daya tahan masyarakat mencakup kondisi dan ka-pasitas sosial-ekonomi, praktek kolektif, sikap dan perilaku individu atau kelom-pok yang secara langsung dan tak langsung mempengaruhi kapasitas perdamaian dan kerentanan masyarakat terhadap konflik kekerasan. Sebagai sebuah unit sosial yang khusus, masya-rakat atau komunitas ditandai keberagaman budaya, kepentingan, dan afiliasi kolektif. Interaksi antar individu dan interaksi antar kelompok dipengaruhi latar belakang budaya, ekonomi dan politik. Aspek-aspek tersebut memberi gambaran apakah masyarakat berada dalam situasi krisis sosial, perdamaian negatif (negative peace) atau perdamai-an positif (positive peace).21

Lihat United Nations Development Program. 2014. Human Development Report, Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience. New York: UNDP publication. 21 Negative peace dan positive peace merupakan dua konsep standar mengenai kondisi perdamaian. Negative peace menggambarkan kondisi tak ada kekerasan atau perang tetapi masih menyimpan ketegangan sosial, baik horintal maupun vertikal, karena konflik belum dikelola secara efektif. Sementara positive peace menggambarkan kondisi stabilitas keamanan, politik dan ekonomi yang kondusif di mana konflik dikelola dengan efektif dan institusi negara maupun non-negara memainkan peran produktif bagi penguatan perdamaian. 20

...............................................................................................................................................................


Ketahanan ataupun kerentanan masya-rakat terhadap konflik kekerasan dan krisis sosial lainnya tidak otomatis datang dari kapasitas budaya dan perilaku sosial. Agar terhindar dari bias kulturalist yang gemar memberi stigma negatif pada masyarakat daerah tertinggal, rumusan aspek ini memahami ketahanan dan kerentanan masyarakat sebagai konsekuensi dari efektif atau tidak efektifnya tata kelola dan kapasitas kelembagaan. Rendahnya tingkat pen-dapatan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat tidak terlepas dari keterse-diaan dan akses pelayanan publik dan pasar ekonomi lokal.22 Begitu pula maraknya ormas dan asosiasi etnik dan keagamaan yang menjadi aktor konflik kekerasan tak dapat dipisahkan dari cara kerja dan hasil pembangunan daerah.23 Etnisasi politik lokal dan kekerasan yang terjadi berkaitan dengan proses politik pilkadal dan pemilu. Juga konflik kekerasan yang melibatkan masyarakat, korporasi dan polisi harus dipandang sebagai masalah yang terkait tata kelola sumber daya ekonomi dan kapasitas pemerintahan. Demikian halnya dengan konflik keke-rasan antar komunitas, antar pelajar/mahasiswa atau antar suku, mengajak kita mencermati dua hal. Pertama, hubungan sosial antara komunitas dan ketersediaan mekanisme atau praktek sosial yang memungkinkan interaksi antar para pihak. Kedua, advokasi pemerintah dan masyarakat sipil terhadap kapasitas lokal untuk promosi perdamaian dan pencegahan konflik kekerasan. Tiap-tiap konflik kekerasan antar kelompok tentu memiliki konteks dan isu konflik yang harus diperhatikan. Perhatian terhadap konteks dan isu itulah yang pada gilirannya membawa kita pada hubungan antara daya tahan masyarakat dan dua aspek IRDKTI lainnya yakni tata kelola peka konflik dan kapasitas kelembagaan. Studi antropologi mutakhir menunjukkan bahwa ketersediaan, kapasitas dan efektivitas ‘modal sosial’ (social capital) di berbagai wilayah di Indonesia tidak terlepas dari peran negara memperkuat kapasitas modal sosial tersebut melalui program-program pembangunan yang yang bersifat langsung maupun tak langsung. Lihat Milan Titus and Paul Burgers (ed). 2008. Rural Livelihood, Resource and Coping with Crisis indonesia: A comparative Study. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies . 23 Lihat Laporan Tahunan Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS-UGM). 2013. Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012. 22

...............................................................................................................................................................


.................................

3.4 Variabel dan Indikator IKKDTI Variabel dan indikator IKKDTI diturun-kan dari 3 Aspek: tata kelola peka konflik, kapasitas kelembagaan dan daya tahan masyarakat. Terdapat 11 variabel dan 29 indikator. Penetapan variabel dan indikator ini dilakukan melalui pertimbangan berikut. Pertama, relevansi dan kesesuaian dengan as-pek masing-masing. Kedua, memiliki daya penjelas terhadap aspek dalam kaitan dengan daya penjelas tiap-tiap variabel dan indikator terhadap keta-hanan dan kerentanan terhadap konflik kekerasan. Ketiga, dipertajam melalui diskusi dan perdebatan konstruk-tif bersama stakeholder pencegahan konflik dan promosi perdamaian. Ke-empat, ketersediaan data indeks sangat mempengaruhi penetapan variabel dan indikator final. Dua pertimbangan pertama dilakukan melalui dua kegiatan yakni pertama review kajian konflik dan perdamaian terkini di Indonesia dan kedua evaluasi terhadap kegiatan penelitian dan advokasi yang dilakukan PSKP UGM di berbagai daerah tertinggal. Pertimbangan ketiga dilakukan melalui rangkaian FGD untuk menghasilkan kesepahaman dan kepemilikan bersama terhadap hasil IKKDTI. Sementara pertimbangan ketersedian data pada akhirnya menjadi faktor penentu dalam penetapan variabel dan indikator mengingat jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Terlepas dari keterbatasan yang ditim-bulkan oleh ketersediaan data, variabel dan indikator IKKDTI dapat dipertanggungjawabkan dari sisi substansi. Ketiga aspek dalam indeks ini memuat variabelvariabel yang mencerminkan hal-hal penting yang harus termuat dalam tata kelola, kapasitas kelembagaan dan daya tahan masyarakat.

...............................................................................................................................................................


Tabel 3.1. | Aspek, Variabel, dan Indikator IKKDTI 2016 ASPEK TATA KELOLA

KAPASITAS KELEMBAGAAN

VARIABEL I. Mekanisme Pencegahan Iklusif

INDIKATOR 1.

Ada tidaknya program cegah konflik dan promosi perdamaian dalam RPJMD

2.

Ada tidaknya kerangka early warning system/CPF

3.

Ada tidaknya Perda terkait pencegahan konflik dan promosi perdamaian

II. Proses Kelola cegah konflik nirkerasan

4.

Ada tidaknya pertemuan Forkominda terkait isu konflik

III. Institusi dalam pencegahan konflik

5.

Keberadaan FKPM di daerah

6.

Ada tidaknya lembaga khusus resolusi konflik dan cegah konflik dalam strutur Pemda

7.

Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat sekolah dasar

8.

Angka Kematian Bayi

9.

Frekuensi kasus korupsi pejabat daerah yang masuk ke pengadilan

IV. Kualitas Pelayanan publik dasar

V. Kebijakan pemerintah daerah yang peka konflik

10. Frekuensi kejadian atau kasus konflik kekerasan yang dilakukan masyarakat merespon kebijakan pemerintah daerah 11. Frekuensi kejadian/kasus kekerasan yang dilakukan Satpol PP dalam mengamankan kebijakan/perda

VI. Kinerja lembaga penegak hukum dan Keamaan

12. Jumlah kasus konflik kekerasan antar-masyarakat merespon keputusan pengadilan 13. Frekuensi kasus korupsi lembaga penegak hukum daerah yang masuk ke pengadilan 14. Frekuensi penggunaan kekerasan oleh kepolisian dalam menangani demonstrasi masyarakat

...............................................................................................................................................................


.................................

ASPEK

VARIABEL

INDIKATOR 15. Ada tidaknya kasus konflik kekerasan yang melibatkan personel TNI dan polisi

VII. Representasi 16. Tingkat partisipasi masyarakat politik masyarakat dalam pemilu legislative 17. Rasio anggota DPRD perempuan di daerah 18. Frekuensi kasus atau konflik kekerasan masyarakat dipicu keputusan penyelenggara pemilu legislatif dan pilkadal 19. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah dalam APBD VIII.

KETAHANAN MASYARAKAT

Kapasitas ekonomi daerah

IX. Dinamika masyarakat sipil

20. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah 21. Tingkat PDRB daerah 22. Frekuensi konflik kekerasan antar-ORMAS 23. Frekuensi konflik kekerasan antar masyarakat 24. Jumlah forum lintas komunitas 25. Frekuensi konflik kekerasan antar-kelompok masyarakat di daerah terkait akses sumberdaya

X.

Livelihood

26. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di daerah 27. Ada tidaknya protes kelompok masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintahterkait pemberdayaan ekonomi

XI. Pendidikan dan 28. Frekuensi perkelahian/tawuran Budaya untuk antar- pelajar/mahasiswa di cegah konflik daerah dan promosi 29. Ada tidaknya praktik budaya lokal perdamaian untuk pencegahan konflik dan promosi perdamaian


...............................................................................................................................................................


Pertama, Aspek Tata Kelola yang Peka Konflik memuat 3 variabel utama yakni mekanisme pencegahan inklusif, proses kelola dan cegah konflik, dan institusi pencegahan konflik. Variabel mekanis-me pencegahan inklusif memuat indikator yang mencari tahu visi-misi dan program strategis dalam RPJMD Pemda yang secara tersurat atau tersirat mempengaruhi pencegahan konflik dan promosi perdamaian. Variabel proses kelola dan cegah konflik berisikan satu indikator terkait forum komunikasi pimpinan daerah. Sementara itu variabel institusi cegah konflik direpresentasikan oleh indikator kemitraan polisi dan masyarakat dan keberadaan badan khusus cegah konflik dan resolusi konflik dalam struktur pemerintah daerah. Kedua, Aspek Kapasitas Kelembagaan memuat 5 variabel utama yakni (1) akses layanan publik dasar, (2) kebijakan pemerintah peka konflik, (3) kinerja lembaga hukum dan keamanan daerah, (4) representasi politik masyarakat, dan (5) kapasitas ekonomi daerah. Variabel 1, 2 dan 5 berkaitan dengan pembangunan ekonomi, variabel 3 menyangkut keadilan hukum dan variabel 4 berkaitan dengan legitimasi politik kepemimpinan daerah dan perwakilan politik kelompok kepentingan termasuk representasi perempuan. Ketiga, Aspek Daya Tahan Masyarakat memuat 3 variabel utama yakni (1) dinamika masyarakat sipil, (2) liveli-hood, dan (3) pendidikan dan budaya untuk cegah konflik dan promosi perdamaian. Variabel dinamika masyarakat sipil memuat indikator berkaitan dengan kekerasan antar kelompok sipil dan keberadaan forum lintas komunitas (lintas etnis, agama dan wilayah). Variabel livelihood berkaitan dengan aktivitas ekonomi lokal yang memperkuat kohesi sosial termasuk persoalan terkait program-program pemberdayaan ekonomi lokal baik yang diseleng-garakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sementara itu varia-bel pendidikan dan budaya mengambil indikator tawuran atau perkelahian antar pelajar dan keberadaan praktek budaya yang berdampak pada pencegahan konflik dan promosi perdamaian baik secara langsung maupun tak langsung. ...............................................................................................................................................................


.................................

BAB IV

IKKDTI 2016: HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menyajikan deskripsi hasil Indeks Ketahanan Konflik Daerah Ter-tinggal Indonesia (IKKDTI) 2016. Caku-pan Indeks ini meliputi 122 daerah kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal dalam periode data 2014-2016. Angka-angka dalam capaian indeks ini memberi gambaran indikatif dua hal secara bersamaan: tingkat keta-hanan dan kerentanan suatu daerah terhadap konflik kekerasan. Melalui capaian-capaian seluruh variabel dan aspek, indeks ini juga memberi gam-baran secara lebih detail mengenai sumber kerentanan dan potensi per-damaian suatu daerah yang sangat penting baik sebagai peringatan dini maupun rumusan intervensi.

...............................................................................................................................................................

74 ................................. IKKDTI 2016: Hasil dan Analisis

4.1. Gambaran Hasil IKKDTI 2016 dibangun dari pemahaman makro mengenai tingkat dan dinamika kerawanan konflik dan kapasitas perdamaian di Indonesia pasca-Orde Baru, khususnya di kabupaten-kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah ter-tinggal. Terdapat tiga konteks aktual di mana kerawanan konflik di Indonesia bersumber: proses demokratisasi, akse-lerasi pembangunan, dan dinamika keamanan. Perumusan Aspek, Variabel dan Indikator dalam IKKDTI ditujukan untuk melihat hubungan tiga konteks tersebut yang mempengaruhi dinamika relasi baik antara masyarakat dan pemerintah ataupun antar-kelompok masyarakat. Rumusan tersebut sebisa mungkin ditujukan untuk memperlihatkan secara langsung isu politik, sumber daya, identitas dan kebijakan publik yang mengkarakterisasi konflik di Indo-nesia kontemporer. Dengan dipandu oleh konseptualisasi kerentanan (vulne-rability), data-data indikator dalam setiap variabel dalam IKKDTI ini ditujukan untuk melihat secara seimbang antara sumber ketahanan dan kerentanan daerah tertinggal atas konflik kekerasan. IKKDTI dihasilkan melalui agregat dari capaian tiga aspek yang membentuknya, yakni: (1) Tata Kelola, (2) Kapasitas Ke-lembagaan, dan (3) Ketahanan Masya-rakat. Secara umum, nilai IKKDTI suatu daerah sangat dipengaruhi oleh besarnya capaian dalam aspek Tata Kelola (0.780734), diikuti oleh capaian Ketahanan Masyarakat (0.156998), dan capai-an Kapasitas Kelembagaan (0.062267). Ketiga aspek ini secara bersama-sama menentukan besarnya capaian IKKDTI suatu daerah, di mana Tata Kelola menjadi elemen paling berpengaruh. Dengan memperhitungkan tiga aspek tersebut, IKKDTI 2016 mengklasifikasikan 122 kabupaten daerah tertinggal ke dalam empat kategori ketahanan konflik yakni tinggi, sedang, rendah dan sangatrendah. Dalam IKKDTI 2016 ini, terdapat 25 kabupaten yang memiliki angka indeks paling kecil, yang berarti memiliki tingkat ketahanan konflik sangat rendah. Sementara itu, daerah yang ...............................................................................................................................................................


.................................

dikategorikan memiliki tingkat ketahanan konflik rendah ada 22 kabupa-ten. Berikutnya ada 44 kabupaten masuk dalam kategori ketahanan konflik sedang dan terakhir, terdapat 31 kabupaten dengan kategori ketahanan konflik tinggi. Dibaca dengan cara berlawanan, dapat dikatakan bahwa semakin kecil nilai indeks suatu kabupaten maka semakin tinggi tingkat kerentanan kon-fliknya.

...............................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................


.................................

...............................................................................................................................................................


Tabel 4.1. | Capaian IKKDTI 2016 No

Kabupaten

IRKDTI

Kategori Ketahanan

No

Kabupaten

IKKDTI

Kategori Ketahanan

1

Morowali Utara

0.198952

Sangat rendah

62

Banggai Kepulauan

0.671139

sedang

2

Maluku Barat Daya

0.294641

Sangat rendah

63

Mamuju Tengah

0.671348

sedang

3

Lanny Jaya

0.298333

Sangat rendah

64

Bombana

0.671542

sedang

4

Seram Bagian Timur

0.302194

Sangat rendah

65

Buol

0.672442

sedang

5

Mamberamo Tengah

0.303161

Sangat rendah

66

Banggai Laut

0.673284

sedang

6

Intan Jaya

0.304307

Sangat rendah

67

Manggarai Timur

0.67352

sedang

7

Dogiyai

0.311098

Sangat rendah

68

Biak Numfor

0.674928

sedang

8

Nduga

0.321559

Sangat rendah

69

Kepulauan Sula

0.678675

sedang

9

Nias Barat

0.324625

Sangat rendah

70

Musi Rawas Utara

0.678833

sedang

10

Malaka

0.325112

Sangat rendah

71

Musi Rawas

0.67953

sedang

11

Yalimo

0.418377

Sangat rendah

72

Mahakam Ulu

0.679611

sedang

12

Sambas

0.41928

Sangat rendah

73

Boalemo

0.679739

sedang

13

Sumba Timur

0.429114

Sangat rendah

74

Ketapang

0.679778

sedang

14

Sabu Raijua

0.432587

Sangat rendah

75

Kepulauan Mentawai

0.680199

sedang

15

Gorontalo Utara

0.436207

Sangat rendah

76

Sorong

0.681546

sedang

16

Konawe Kepulauan

0.437704

Sangat rendah

77

Jeneponto

0.681726

sedang

17

Sumba Barat

0.438149

Sangat rendah

78

Donggala

0.682095

sedang

18

Teluk Wondama

0.445082

Sangat rendah

79

Timor Tengah Utara

0.683904

sedang

19

Rote Ndao

0.446493

Sangat rendah

80

Nabire

0.686732

sedang

...............................................................................................................................................................


.................................

No

Kabupaten

20

Nias Selatan

21

Kupang

22

IRKDTI

Kategori Ketahanan

No

Kabupaten

IKKDTI

Kategori Ketahanan

0.446915

Sangat rendah

81

Kapuas Hulu

0.687134

sedang

0.4507

Sangat rendah

82

Manggarai

0.688955

sedang

Nagekeo

0.454783

Sangat rendah

83

Kepulauan Yapen

0.690962

sedang

23

Sumba Barat Daya

0.455632

Sangat rendah

84

Halmahera Timur

0.69223

sedang

24

Sumba Tengah

0.456358

Sangat rendah

85

Maybrat

0.693683

sedang

25

Belu

0.45741

Sangat rendah

86

Maluku Tenggara Barat

0.697312

sedang

26

Jayawijaya

0.527516

Rendah

87

Lembata

0.701777

sedang

27

Pulau Morotai

0.53015

Rendah

88

Bengkayang

0.707313

sedang

28

Tolikara

0.535686

Rendah

89

Nias Utara

0.711581

sedang

29

Supiori

0.547981

Rendah

90

Tambrauw

0.716764

sedang

30

Pegunungan Bintang

0.547982

Rendah

91

Alor

0.724795

sedang

31

Puncak

0.551842

Rendah

92

Pandeglang

0.788878

tinggi

32

Deiyai

0.551855

Rendah

93

Landak

0.794967

tinggi

33

Mamberamo Raya

0.554776

Rendah

94

Puncak Jaya

0.828673

tinggi

34

Yahukimo

0.556681

Rendah

95

Sumbawa

0.846092

tinggi

35

Pulau Taliabu

0.556895

Rendah

96

Sorong Selatan

0.852236

tinggi

36

Paniai

0.557104

Rendah

97

Sampang

0.861482

tinggi

37

Halmahera Selatan

0.557375

Rendah

98

Situbondo

0.880448

tinggi

38

Teluk Bintuni

0.557865

Rendah

99

Polewali Mandar

0.891674

tinggi

39

Boven Digoel

0.558435

Rendah

100

Lebak

0.908302

tinggi

40

Asmat

0.559341

Rendah

101

Lombok Tengah

0.912316

tinggi

41

Nias

0.562637

Rendah

102

Bima

0.913532

tinggi

42

Raja Ampat

0.564482

Rendah

103

Lombok Barat

0.914653

tinggi

43

Mappi

0.564716

Rendah

104

Bondowoso

0.916519

tinggi

...............................................................................................................................................................


No

Kabupaten

IRKDTI

Kategori Ketahanan

No

Kabupaten

IKKDTI

Kategori Ketahanan

44

Waropen

0.564869

Rendah

105

Lombok Timur

0.917304

tinggi

45

Halmahera Barat

0.565226

Rendah

106

Nunukan

0.922414

tinggi

46

Kepulauan Aru

0.569592

Rendah

107

Pohuwato

0.924907

tinggi

47

Buru Selatan

0.56987

Rendah

108

Lombok Utara

0.927272

tinggi

48

Maluku Tengah

0.625976

Sedang

109

Melawi

0.927562

tinggi

49

Seluma

0.632399

Sedang

110

Hulu Sungai Utara

0.932816

tinggi

50

Dompu

0.637543

sedang

111

Pasaman Barat

0.933753

tinggi

51

Lampung Barat

0.652449

sedang

112

Sintang

0.936097

tinggi

52

Buru

0.653965

sedang

113

Manggarai Barat

0.940779

tinggi

53

Bangkalan

0.659727

sedang

114

Seruyan

0.94103

tinggi

54

Merauke

0.661447

sedang

115

Aceh Singkil

0.94111

tinggi

55

Keerom

0.661557

sedang

116

Sumbawa Barat

0.945471

tinggi

56

Seram Bagian Barat

0.662246

sedang

117

Timor Tengah Selatan

0.946603

tinggi

57

Kayong Utara

0.663569

sedang

118

Toli-Toli

0.951089

tinggi

58

Pesisir Barat

0.665499

sedang

119

Sigi

0.95303

tinggi

59

Sarmi

0.668076

sedang

120

Solok Selatan

0.953313

tinggi

60

Tojo Una-Una

0.669496

sedang

121

Ende

0.953993

tinggi

61

Konawe

0.669878

sedang

122

Parigi Moutong

0.961035

tinggi

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Keterangan: Angka Indeks merupakan indikasi untuk tahun 2016, dan bersifat dinamis tergantung dari kondisi perkembangan indikator dan variabel IKKDTI di masing-masing daerah tertinggal, guna dijadikan referensi yang sifatnya indikatif dan bukan menunjukkan kondisi absolut ketahanan konflik di daerah tertinggal.

Dilihat secara lebih saksama, sebagaimana tampak dalam grafik 4.1, bentuk grafik capaian IKKDTI tampak cenderung mengikuti ...............................................................................................................................................................


.................................

bentuk grafik capaian aspek Tata Kelola. Hal tersebut dapat dibaca sebagai signifikannya pengaruh capaian aspek TK terhadap capaian IKKDTI. Sementara range capaian aspek Kapasitas Kelembagaan relatif kecil karena hanya berkisar pada separuh sumbu vertikal. Pengaruh capaian KK terhadap capaian indeks tidak tampak signifikan, yang berarti berapa pun capaian aspek KK, capaian IKKDTI tidak tampak terpengaruh oleh capaian tersebut. Capaian IKKDTI lebih dipengaruhi oleh capaian aspek TK, yang dalam beberapa kasus juga dipengaruhi (meski tidak signifikan juga) oleh aspek KM. Aspek KM dalam beberapa kasus mam-pu memperkuat capaian aspek TK sehingga mampu membuat capaian IKKDT lebih tinggi. Namun, dalam beberapa kasus lain, dapat ditemui juga daerah-daerah di mana capaian aspek KM tinggi tetapi mempuyai capaian IKKDTI yang rendah. Secara lebih ringkas, dapat dikatakan bahwa daerah yang mempunyai capaian TK tinggi dapat dipastikan memiliki capaian IKKDTI tinggi. Begitu juga sebaliknya. Ini dapat dibaca juga sebagai berikut, problem ketahanan konflik di daerah tertinggal cenderung disebabkan oleh persoalan pada tata kelola cegah konflik dan promosi perdamaian. Hal itu dapat dipastikan melalui capaian-capaian IKKDTI kabupaten yang menduduki dua posisi terendah, yakni Morowali Utara dan Maluku Barat Daya. Keduanya juga merupakan kabupaten dengan capaian terendah dalam aspek TK. Dua puluh lima kabupaten dengan capaian IKKDTI sangat rendah juga merupakan wilayah-wilayah dengan capaian aspek TK sangat rendah. Lain halnya dengan capaian Aspek Kapasitas Kelembagaan. Meski tidak berkontribusi signifikan terhadap capaian IKKDTI, capaian aspek ini untuk 122 kabupaten tergolong rendah dan sangat rendah. Dari 122 kabupaten, 91 kabupaten (74,60%) mempunyai capaian KK sangat rendah dan 24 kabupaten (19,70%) mempunyai capaian KK rendah. Tujuh kabupaten (5,70%) mempunyai capaian KK tepat di batas antara kategori sangat rendah dan rendah. Ini menggambarkan bahwa ketahanan konflik dari sisi kapasitas kelembagaan di semua kabupaten daerah tertinggal masih ...............................................................................................................................................................


lemah. Lemah-nya kapasitas ekonomi daerah, kualitas pelayanan publik, kebi-jakan pemerintah daerah peka konflik, kinerja lembaga penegak hukum dan representasi politik merupakan variabelvariabel yang relatf sama-sama mempengaruhi lemahnya kapasitas kelembagaan. Lima kabupaten dengan capaian terendah dalam aspek KK adalah Lebak, Maybrat, Pulau Morotai, Tambrauw dan Pandeg-lang. Lebak dan Pandeglang mempunyai capaian rendah karena rendahnya capaian dalam variabel kinerja lembaga penegak hukum dan kebijakan pemda peka konflik. Sementara, Maybrat, Pulau Morotai dan Tambrauw mempunyai capain rendah karena lemahnya kapa-sitas ekonomi daerah serta kombinasi lemahnya keempat variabel lainnya. Capaian 122 kabupaten dalam aspek Ketahanan Masyarakat relatif lebih baik dari capaian dua aspek lainnya. Dari 122 kabupaten tersebut, hanya 7 kabupaten (5,74%) yang memiliki capaian sangat rendah dan rendah. Sepuluh kabupaten (8,20%) mempunyai capaian sedang sementara sisanya, 105 kabupaten (86,06%), mempunyai capaian yang tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketahanan konflik dari aspek ketahanan masyarakat di 122 kabupaten daerah tertinggal sudah cukup tinggi, yang ditandai dengan kuatnya kapasitas ketahanan dalam variabel pendidikan dan budaya cegah konflik, dinamika masyarakat dan livelihood. Kontribusi ketiga variabel relatif saling memperkuat satu sama lain. Adapun lima dari tujuh kabupaten dengan capaian sangat rendah dan rendah ditandai dengan lemahnya ketiga variabel tersebut. Sumbawa, Sampang, Situbondo, Maluku Tengah dan Polewali Mandar adalah kabupaten-kabupaten dengan capaiancapaian rendah dalam variabel pendidikan budaya cegah konflik dan dinamika masyarakat, yang ditandai dengan tingginya jumlah konflik antar-masyarakat, konflik terkait sumber daya serta kasus tawuran pelajar/mahasiswa. Capaian rendah pada dua variabel tersebut bersama dengan capai-an yang relatif rendah pada variabel livelihood, yang ditandai dengan capai-an indikator ada tidaknya ...............................................................................................................................................................


.................................

protes terhadap program pemberdayaan, berkontribusi terhadap capaian rendah dalam aspek KM. Proses tata kelola sangat mempengaruhi ketahanan konflik di daerah tertinggal. Kapasitas kelembagaan yang relatif rendah jika dimbangi dengan kuatnya tata kelola dapat meningkatkan secara signifikan ketahanan konflik. Sama halnya, ketahanan masyarakat yang tinggi jika tidak diimbangi dengan proses tata kelola yang baik tidak akan membantu signifikan terhadap meningkatnya ketahanan konflik. Ini juga menjelaskan bahwa, ketahanan konflik tidak bisa secara parsial ditentukan oleh tingginya jumlah konflik kekerasan yang menjadi indikator-indikator dalam variabel kapasitas kelembagaan dan keta-hanan masyarakat. Jumlah konflik tinggi mungkin akan membuat suatu daerah rentan konflik dari sisi ketahanan masyarakat atau mungkin kapasitas kelembagaan, tetapi tidak serta merta berarti ketahanan konflik menjadi rendah. Ini disebabkan karena adanya tata kelola cegah konflik yang baik dapat mengatasi kelemahan pada kapasitas kelembagaan dan ketahanan masyarakat. Lebih lengkap, capaian IKKDTI 2016 dan masingmasing aspek diilus-trasikan dalam grafik 4.1 berikut ini: Grafik 4.1. | Capaian IKKDTI dan Tiga Aspek Pembentuknya 1.2

1

0.8

0.6 IKKDTI 2016 TK

0.4

KK KM

0.2

Aceh Singkil Alor Asmat Banggai Kepulauan Banggai Laut Bangkalan Belu Bengkayang Biak Numfor Bima Boalemo Bombana Bondowoso Boven Digoel Buol Buru Buru Selatan Deiyai Dogiyai Dompu Donggala Ende Gorontalo Utara Halmahera Barat Halmahera Selatan Halmahera Timur Hulu Sungai Utara Intan Jaya Jayawijaya Jeneponto Kapuas Hulu Kayong Utara Keerom Kepulauan Aru Kepulauan Mentawai Kepulauan Sula Kepulauan Yapen Ketapang Konawe Konawe Kepulauan Kupang

0

...............................................................................................................................................................

Lampung Barat Landak Lanny Jaya Lebak Lembata Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Lombok Utara Mahakam Ulu Malaka Maluku Barat Daya Maluku Tengah Maluku Tenggara Barat Mamberamo Raya Mamberamo Tengah Mamuju Tengah Manggarai Manggarai Barat Manggarai Timur Mappi Maybrat Melawi Merauke Morowali Utara Musi Rawas Musi Rawas Utara Nabire Nagekeo Nduga Nias Nias Barat Nias Selatan Nias Utara Nunukan Pandeglang Paniai Parigi Moutong Pasaman Barat Pegunungan Bintang Pesisir Barat Lampung Barat Landak Lanny Jaya Lebak Lembata Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Lombok Utara Mahakam Ulu Malaka Maluku Barat Daya Maluku Tengah Maluku Tenggara Barat Mamberamo Raya Mamberamo Tengah Mamuju Tengah Manggarai Manggarai Barat Manggarai Timur Mappi Maybrat Melawi Merauke Morowali Utara Musi Rawas Musi Rawas Utara Nabire Nagekeo Nduga Nias Nias Barat Nias Selatan Nias Utara Nunukan Pandeglang Paniai Parigi Moutong Pasaman Barat Pegunungan Bintang Pesisir Barat


1.2

1

0.8

0.6

0.4 IKKDTI 2016

TK

KK

0.2 KM

0

1.2

1

0.8

0.6

0.4 IKKDTI 2016

TK

KK

0.2 KM

0

...............................................................................................................................................................


.................................

4.2. Capaian Aspek Tata Kelola Tata Kelola dipahami sebagai perencanaan, perumusan, dan implementasi program, kebijakan atau regulasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Fokus utamanya adalah pada proses, koordinasi dan kerjasama secara langsung atau tidak untuk mengelola konflik kepentingan. Asumsi dasarnya adalah bahwa tata kelola yang efektif berkorelasi positif dengan promosi perdamaian melalui kebijakan publik. Capaian Aspek Tata Kelola ini memberi gambaran mengenai tersedianya dan bekerjanya mekanisme inklusif pengelolaan konflik dan promosi perdamaian di 122 kabupaten wilayah IKKDTI 2016. Capaian aspek Tata Kelola (TK) dihitung dari capaian 3 variabel, yakni: Mekanis-me Pencegahan Konflik Inklusif (TK1), Proses Cegah Konflik Nir-kekerasan (TK2), dan Institusi dalam Pencegahan Konflik (TK3). Capaian aspek ini ditentukan oleh variabel TK1 (0.639296) disu-sul oleh variabel TK2 (0.307918). Tetapi, karena keterbatasan data, perumusan indikator dalam aspek Tata Kelola ini hanya bisa difokuskan pada indikator dengan skala data yang bersifat biner (ada-atau-tidak). Kelemahan utama penghitungan aspek ini adalah bahwa ia hanya bisa menggambarkan ketersediaan mekanisme cegah konflik dan promosi perdamaian di daerah, namun tidak bisa mendapatkan gambaran kualitatif termasuk dinamikanya. Tentu saja ketersediaan suatu mekanisme cegah konflik di daerah tidak secara otomatis berarti ia berjalan dengan baik. Tabel 4.2. | Parameter untuk Aspek Tata Kelola Variabel TK 1

Indikator

Skala

Ada tidaknya program cegah konflik (TK11)

Biner (dummy)

0.2075472

Bobot

Ada tidaknya early warning system/ EWS (TK12)

Biner (dummy)

0.2641509

Ada tidaknya perda pencegahan Binner (dummy) 0.5283019 konflik dan promosi perdamaian (TK12) ...............................................................................................................................................................

86 ................................. IKKDTI 2016: Hasil dan Analisis Variabel

Indikator

Skala

Bobot

TK 2

Ada tidaknya Forkominda (TK21)

pertemuan Binner (dummy) 1

TK 3

Ada tidaknya FKPM di daerah (TK31)

Nominal (dummy)

0.5769231

Ada tidaknya lembaga khusus untuk cegah konflik dalam struktur Pemda (TK32) Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun

Nominal (dummy)

0.4230769

Estimasi bobot dalam tabel di atas dilakukan dengan menghitung korelasi polychronic yang dihasilkan melalui CFA. Dalam variabel TK1 indikator yang berpengaruh adalah ada tidaknya perda penanganan konflik dan promosi perdamaian (TK13), namun kontribusinya tidak sangat dominan karena bobotnya juga tidak sangat besar selisihnya dengan indikator TK11 dan TK12. Dengan kata lain, kontribusi TK11 dan TK12 juga mampu mempengaruhi capaian variabel TK1. Variabel TK2 sangat dipengaruhi ada tidaknya agenda Forkopimda terkait cegah konflik, karena merupakan satusatunya indikator dalam variabel tersebut. Jadi, ada tidaknya agenda Forko-pimda terkait cegah konflik signifikan bagi capaian aspek TK, karena variabelnya juga berkontribusi signifikan. Variabel TK3 juga dipengaruhi oleh dua indikator (TK31 dan TK32) yang mempunyai bobot relatif sama. Namun, pengarus variabel ini bagi capaian aspek tidak signifikan. Sebagaimana terlihat dalam grafik 4.1, capaian aspek Tata Kelola di 122 kabupaten sampel terkonsentrasi dalam 3 kelompok yakni ketahanan sangat rendah (45 kabupeten; 36,90%), ketahanan sedang (44 kabupaten; 36,10%) dan ketahanan tinggi (31 kabupaten; 25,50%). Hanya dua kabupaten (1,50%) yang masuk kategori ketahanan sedang. Kabupaten-kabupaten yang dikategorikan memiliki capaian indeks ketahanan konflik tinggi pada umumnya memiliki capaian aspek Tata Kelola yang tinggi pula. Sedangkan kabupaten yang memiliki capaian IKKDTI rendah, tercermin dalam ...............................................................................................................................................................


.................................

rendahnya capaian aspek Tata Kelola. Lima kabupaten dengan capaian tata kelola terendah (ketahanan sangat rendah) adalah Morowali Utara, Maluku Barat Daya, Dogiyai, Lanny Jaya dan Intan Jaya. Rendahnya capaian Aspek Tata Kelola lima kabupaten ini karena mereka tidak memenuhi beberapa indikator yang cukup menentukan capaian indeksnya. Indikator-indikator tersebut mewakili dua variabel signifikan yakni Mekanisme Pencegahan Inklusif (TK1) dan Proses Kelola Cegah Konflik nir-Kekerasan (TK2). Variabel TK1 sangat signifikan dipengaruhi oleh indikator ada tidaknya perda cegah konflik (TK13), sementara indikator ada tidaknya program early warning sistem (TK12) dan ada tidaknya program cegah konflik dalam RPJMD (TK11), meski masing-masing tidak signifikan terhadap variabel TK1, akan sangat signifikan mempengaruhi nilai variabel TK1 jika keduanya absen (daerah tidak memiliki keduanya sekaligus). Variabel TK2 sangat ditentukan oleh indikator ada tidaknya forkopimda terkait cegah konflik dan promosi perdamaian (TK21) karena merupakan satu-satunya indikator dalam variabel tersebut. Sementara variabel institusi dalam pencegahan konflik (TK3) tidak signifikan terhadap aspek TK. Kelima kabupaten dengan capaian terendah dalam aspek TK umumnya tidak mempunyai indikator-indikator signifikan di atas. Misalnya, Morowali Utara sangat rendah capaian aspek TK-nya karena tidak adanya perda cegah konflik (TK13), pun tidak mempunyai program cegah konflik dalam RPJMD (TK11) dan tidak adanya early warning system (TK12). Morowali Utara juga tidak mempunyai agenda Forko-pimda terkait cegah konflik dan promosi perdamaian (TK21). Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki capaian aspek TK rendah karena tidak adanya perda cegah konflik (TK13), tidak adanya EWS (TK12) serta tidak ada agenda Forkopimda terkait cegah konflik (TK21). Dogiyai, Lanny Jaya dan Intan Jaya juga memiliki capaian rendah dalam aspek TK karena tidak mempunyai perda cegah konflik (TK13), EWS (TK12) dan absennya agenda For-kopimda terkait cegah konflik (TK21). Meski ketiga kabupaten di Papua terse-but memiliki indikator ...............................................................................................................................................................


FKPM (TK31) dan lembaga khusus cegah konflik (TK32), kedua indikator tersebut tidak banyak mempengaruhi capaian ketiganya dalam aspek TK. 4.3. Capaian Aspek Kapasitas Kelembagaan Kapasitas Kelembagaan dipahami seba-gai kemampuan dan keahlian personel, mekanisme kerja, dan kapasitas respon institusi pemerintah terhadap kebutuh-an warga negaranya. Dimensi aspek ini meliputi kapasitas anggaran, staffing, rekrutmen, dan dukungan regulasi, ketersediaan dan kualitas infrastruktur, dan kualitas pelayanan publik dasar (pendidikan, kesehatan dan keamanan). Capaian aspek Kapasitas Kelembagaan ini ditujukan untuk memperlihatkan sejauh mana kapasitas kelembagaan mempengaruhi konflik dan kapasitas perdamaian di 122 kabupaten wilayah IKKDTI. Capaian aspek Kapasitas Kelembagaan diperoleh dari capaian lima variabel, yakni: Kualitas Pelayanan Publlik (KK1), Kebijakan Pemerintah Peka Konflik (KK2), Kinerja Lembaga Penegak Hukum dan Keamanan (KK3), Representasi Politik Masyarakat (KK4), dan Kapasitas Ekonomi Daerah (KK5). Kontribusi variabel-variabel dalam aspek KK relatif sama, kecuali variabel KK5 yang mempunyai bobot tertinggi. Empat variabel yang lain mempunyai bobot relatif seimbang terhadap capaian aspek. Tidak ditemukan adanya variabel yang sangat signifikan, karena capaian aspek dipengaruhi oleh kombinasi setiap variabel.

...............................................................................................................................................................


.................................

Tabel 4.3. | Parameter untuk Aspek Kapasitas Kelembagaan Variabel KK1

KK2

KK3

KK4

KK5

Indikator

Skala

Bobot

Angka partisipasi di tingkat sekolah dasar Rasio (KK1)

0.4620253

Angka kematian bayi (KK12)

0.2594937

Rasio

Frekuensi kasus korupsi pejabat daerah Rasio yang masuk ke pengadilan (KK13)

0.278481

Frekuensi konflik kekerasan masyarakat merespon kebijakan pemerintah (KK21)

Rasio

0.5283019

Frekuensi konflik kekerasan yang Rasio dilakukan satpol PP untuk mengamankan Perda (KK22)

0.4716981

Frekuensi konflik kekerasan antarmasyarakat merespon keputusan pengadilan (KK31)

Rasio

0.3287671

Frekuensi kasus korupsi lembaga penegak hukum daerah yang masuk ke pengadilan (KK32)

Rasio

0.0958904

Frekuensi penggunaan kekerasan oleh Rasio kepolisian dalam menangani demonstrasi (KK33)

0.5616438

Ada tidaknya kasus konflik kekerasan yang melibatkan personel TNI dan Polri (KK34)

0.0136986

Nominal (dummy)

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Rasio Pemilu Legislatif (KK41)

0.7045455

Rasio anggota DPRD Perempuan di daerah (KK42)

Rasio

0.1931818

Frekuensi konflik kekerasan masyarakat Rasio dipicu oleh keputusan KPU (KK43)

0.1022727

Rasio PAD terhadap pendapatan daerah Rasio (KK51)

0.4895105

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah Rasio (KK52)

0.0699301

Tingkat PDRB daerah (KK53)

0.4405594

Rasio


Sebagaimana dibahas dalam bagian Metodologi, dalam hal ketika di dalam satu variabel terdapat skala data campuran (mixed scale), yakni antara data berskala rasio dan biner, penentuan bobot...............................................................................................................................................................


nya dilakukan melalui program LISREL dengan terlebih dahulu melakukan set-ting skala data biner untuk membuat estimasi parameter. Melalui penghitungan dalam IKKDTI ini lima daerah yang memiliki capaian aspek Kapasitas Kelembagaan tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut: Tabel 4.4. | Parameter untuk Aspek Kapasitas Kelembagaan Capaian Tertinggi

Capaian Terendah

Kabupaten

Indeks

Kabupaten

Indeks

Musi Rawas

0.595517

Lebak

0.338619

Lombok Barat

0.595299

Maybrat

0.348472

Bondowoso

0.571661

Pulau Morotai

0.377349

Nias Selatan

0.571283

Tambrauw

0.393486

Ketapang

0.570202

Pandeglang

0.402613


Variabel Kapasitas Ekonomi Daerah (KK5) merupakan variabel dengan bobot tertinggi dalam aspek KK (bobot : 0.329398). Variabel ini sangat dipeng-aruhi oleh dua indikator, yakni rasio PAD (KK51) dan tingkat PDRB (KK53). Indikator tingkat pertumbuhan daerah (KK52) tidak berpengaruh signifikan terhadap capaian variabel KK5. Kabu-paten Maybrat, Pulau Morotai dan Tambrauw sebagai tiga dari lima kabupaten dengan capaian terendah dalam aspek KK sangat dipengaruhi oleh rendahnya capaian dalam variabel KK5 ini. Semen-tara Kabupaten Lebak dan Pandeglang mempunyai capaian rendah dalam aspek KK meski kapasitas ekonomi daerah relatif tidak rendah. Hal ini karena kombinasi capaian dalam empat variabel lain (KK1, KK2, KK3, KK4) relatif rendah sehingga berkontribusi terhadap capaian aspek. Kedua kabupaten ini mempunyai capaian rendah dalam variabel kebijakan pemda peka konflik (KK2) dan variabel kinerja lembaga penegak hukum (KK3). Variabel kualitas pelayanan publik (KK1) dipengaruhi oleh kombinasi antara indikator-indikatornya karena tidak ada indikator ...............................................................................................................................................................


.................................

yang sangat dominan. Kontribusi masing-masing indikator, yakni angka partisipasi murni tingkat dasar (KK11), Angka Kematian Bayi (KK12) dan frekuensi korupsi pejabat (KK13), secara bersamaan, mempengaruhi capaian variabel. Catatan penting untuk variabel ini adalah mengenai indikator AKB (KK12). Karena pertimbangan keterbatasan ketersediaan data, maka untuk penghitungan IKKDTI 2016, indikator AKB menggunakan proxy tingkat lahir mati. Meski demikian, masih ada juga beberapa wilayah yang datanya tidak tersedia. Tingkat lahir mati mempunyai nilai yang relatif lebih rendah dari AKB. Dari proses koleksi data, ditemukan bahwa capaian rendah untuk indikator APM dan AKB paling banyak tersebar pada kabupaten-kabupaten di wilayah Indonesia Timur, seperti di Sulawesi, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat ditambah daerah yang mempunyai keterbatasan infrastruktur seperti Nias, Nias Barat, Lebak, Nunukan, Bondowoso dan Mahakam Ulu. Sementara indikator kasus korupsi relatif merata di semua kabupaten daerah tertinggal, dengan jumlah terbanyak di Maluku Tengah (10 kasus), Lebak, Nunukan, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Maluku Tenggara Barat dan Sarmi (6 kasus). Variabel kebijakan pemda peka konflik (KK2) dipengaruhi oleh dua indikator yang bobotnya relatif sama, yakni indikator konflik kekerasan merespon kebijakan pemda (KK21) dan kasus kekerasan Pol PP dalam mengamankan kebijakan pemda (KK22). Selain memberi gambaran kualitas kapasitas kelembagaan daerah, indikator ini secara konseptual sangat terkait dengan aspek tata kelola yakni seberapa partisipatif suatu kebijakan pemerintah itu diru-muskan. Asumsinya, masyarakat melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah karena aspirasinya tidak diakomodasi dalam formulasi dn implementasi kebijakan. Kabupaten-kabupaten dengan akumulasi jumlah kekerasan merespon kebijakan dan kekerasan Pol PP tertinggi adalah Lebak, Pandeglang, Sumbawa, Maybrat, Pulau Morotai, Bima, Lombok Timur dan Sampang (antara 3 – 5 kasus). Variabel Kinerja Lembaga Penegak Hukum dan Keamanan ...............................................................................................................................................................


(KK3) signifikan dipengaruhi oleh indikator kasus konflik kekerasan merespon keputusan pengadilan (KK31) dan indikator kasus kekerasan polisi dalam menangani demo (KK33). Indikator KK31 menggambarkan tingkat imparsialitas lembaga pengadilan dan efektivitas penegakan hukum. Untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam, tentu dibutuhkan kajian kualitatif yang lebih mendalam. Indikator ini hanya mendiagnosis per-mukaan persoalan tanpa bisa memberikan penjelasan mendalam menge-nai konstelasi aktor, kepentingan dan motif para pelaku. Kasus yang paling banyak terjadi adalah konflik terkait penguasaan tanah, baik antara masyarakat maupun dengan perusahaan, antar-masyarakat, maupun masyarakat dengan pemerintah. Sementara indikator KK 33 mencerminkan tendensi pendekatan yang digunakan kepolisian dalam penanganan demonstrasi. Secara umum, capaian IKKDTI kabupa-ten dengan prosentase agregat frekuensi konflik kekerasan yang terjadi tidak berhubungan linear secara signifikan, kecuali mempengaruhi capaian dalam aspek KK dan KM. Jadi, tidak bisa dikatakan semakin banyak konflik otomatis daerah tidak memiliki kapasitas perdamaian. Terdapat faktor-faktor lain, sebagaimana dirumuskan dalam aspek, variabel dan indikator IKKDTI, yang perlu dipertimbangkan untuk menilai tingkat kerentanan daerah atas konflik kekerasan dan sekaligus potensi perdamaiannya. Berikut tabel gambaran capaian IKKDTI, aspek KK beberapa kabupaten yang mempunyai agregat tinggi konflik kekerasan.

...............................................................................................................................................................


.................................

Tabel 4.5. | Perbandingan jumlah konflik dengan capaian aspek TK, aspek KK, aspek KM dan capaian IKKDTI Kabupaten

Jumlah Konflik

Capaian TK

Capaian KK

Capaian KM

Capaian IKKDTI sedang

Seluma

12

sedang

sangat rendah

sedang

Jayawijaya

10

sangat rendah

sangat rendah

tinggi

rendah

Nabire

9

sedang

sangat rendah

tinggi

sedang

Paniai

6

sangat rendah

sangat rendah

tinggi

rendah

Sumbawa

28

tinggi

sangat rendah

sangat rendah

tinggi

Lombok Timur

12

tinggi

sangat rendah

sedang

tinggi

Dompu

13

sedang

rendah

rendah

sedang

Sampang

23

tinggi

sangat rendah

sangat rendah

tinggi

Bangkalan

17

sedang

sangat rendah

sedang

sedang

Lebak

14

tinggi

sangat rendah

sedang

tinggi

Pandeglang

15

tinggi

sangat rendah

rendah

tinggi

Situbondo

13

tinggi

rendah

sangat rendah

tinggi

Pulau Morotai Maluku Tengah Buru

9 17 11

sangat rendah sedang sedang

sangat rendah sangat rendah sangat rendah

tinggi rendah sedang

rendah sedang sedang

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Keterangan: Angka Indeks merupakan indikasi untuk tahun 2016, dan bersifat dinamis tergantung dari kondisi perkembangan indikator dan variabel IKKDTI di masing-masing daerah tertinggal, guna dijadikan referensi yang sifatnya indikatif dan bukan menunjukkan kondisi absolut ketahanan konflik di daerah tertinggal.

Dalam capaian aspek Kapasitas Kelembagaan, variabel Representasi Politik Masyarakat (KK4) ditujukan untuk memberi gambaran dua hal: pertama, tingkat keterwakilan kelompok masyarakat dalam struktur pemerintahan, khususnya di lembaga legislatif, kedua, kredibilitas penyelenggara pemilu yang berdampak pada kualitas representasi politik. Asumsinya adalah bahwa saluran politik yang terlembaga sangat efektif sebagai mekanisme pencegahan dan pengelolaan konflik. Indikator ini sangat terkait dengan Aspek Tata Kelola. Di antara tiga indikator yang dirumuskan, variabel ini sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dalam pemilu (KK41), kemudian diikuti oleh indikator rasio anggota DPRD perempuan di daerah (KK42) dan konflik kekerasan masya-rakat yang dipicu oleh keputusan penyelenggaraan pemilu (KK43). Bobot ...............................................................................................................................................................


KK41 cukup jauh di atas KK42 dan KK43, sehingga kontribusinya terhadap capaian variabel paling signifikan. Sementara bobot KK42 dan KK43 relatif sama, namun tidak signifikan terhadap variabel. Indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu legislatif (KK41) relatif tinggi capaiannya karena nilai terendahnya adalah 66% di Belu, sementara tertinggi adalah di beberapa kabupaten di Papua yang menggunakan sistem noken, sehingga partiipasi pemilu mencapai 100%. Sementara itu rasio keterwakilan perempuan di DPRD di 122 kabupaten tertinggal sangat timpang. Ada dua kabupaten yang melebihi nilai ideal 30%, yakni Nias Selatan (37,14%) dan Raja Ampat (35%). Delapan belas kabupaten mempunyai rasio antara 20% - 30%. Sementara jumlah kabupaten dengan rasio anggota DPRD perempuan 10%-20% ada 40 kabupaten. Sisanya, 62 kabupaten, mempunyai rasio anggota DPRD perempuan kurang dari 10%. Jumlah kasus konflik terkait penye-lenggaraan pemilu relatif berkurang dibanding IKKDTI 2014. Jumlah tertinggi adalah di Manggarai Barat (3 kasus), diikuti oleh Solok Selatan, Mamberamo Raya, Nabire dan Melawi, masing-masing 2 kasus. Ada 16 kabupaten yang mengalami satu konflik terkait penyelenggaraan pemilu. Secara keseluruhan, pada periode 2014 – 2016 terdapat 27 kasus konflik terkait pemilu (konflik politik), jauh lebih sedikit dibandingkan konflik-konflik lainnya. 4.3 Capaian Aspek Ketahanan Masyarakat Ketahanan Masyarakat mencakup kondisi sosial ekonomi, praktek kolektif, sikap dan perilaku individu atau kelom-pok yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kerentanan masyarakat terhadap konflik kekerasan. Basis argumen aspek ini adalah bahwa interaksi antar-individu dan antar-kelompok dipengaruhi oleh latar belakang budaya, ekonomi dan politik. Indeks Aspek Ketahanan Masyarakat ditujukan untuk memberi gambaran indikatif apakah masyarakat berada dalam kondisi krisis sosial, perdamaian negatif (negative peace) atau perdamaian positif (positive peace). ...............................................................................................................................................................


.................................

Indeks Aspek Ketahanan Masyarakat (KM) diperoleh melalui capaian 3 variabel, yakni: Dinamika Masyarakat (KM1), Livelihood (KM2), dan Pendidikan dan Budaya Cegah Konflik dan Pro-mosi Perdamaian (KM3). Kontribusi tiap variabel dalam mempengaruhi capaian Indek Ketahanan Masyarakat adalah sebagai berikut: Variabel Pendidikan dan Budaya Cegah Konflik dan Promosi Perdamaian (0.441194), Livelihood (0.161194), dan Dinamika Masyarakat (0.397612). Tampak bahwa variabel pendidikan dan sosialiasi pencegahan konflik dan promosi perdamaian dan variabel dinamika masyarakat mempunyai kontribusi yang relatif sama terhadap capaian aspek KM serta sedikit lebih tinggi kontribusinya dibanding variabel livelihood. Tabel 4.6. | Parameter untuk Aspek Ketahanan Masyarakat Variabel KM1

KM 2

KM3

Indikator

Skala

Bobot

Frekuensi konflik kekerasan antar-Ormas (KM11)

Rasio

0.008921

Frekuensi konflik kekerasan antar-masyarakat (KM12)

Rasio

0.660125

Jumlah forum lintas komunitas (KM13)

Rasio

0.000892

Frekuensi konflik antar-kelompok masyarakat dalam akses sumber daya (KM14)

Rasio

0.330062

Tingkat pengangguran di daerah (KM21)

Rasio

0.413793

Ada tidaknya protes masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah terkait pemberdayaan ekonomi (KM22)

Binner (dummy)

0.586207

Frekuensi perkelahian/tawuran antar pelajar/mahasiswa (KM31)

Rasio

0.833333

Ada tidaknya praktik budaya lokal untuk pencegahan konflik dan promosi perdamaian (KM32)

Binner (dummy)

0.166667


Kontribusi Aspek Ketahanan Masyarakat dalam membentuk capaian IKKDTI suatu daerah memang tidak signifikan namun aspek ini sangat penting untuk mendapat gambaran ketangguhan masyarakat, kesolidan, dan kapasitasnya dalam menghadapi situasi krisis atau dalam konflik kekerasan. Melalui penghitungan IKKDTI 2016, lima kabupaten sampel yang memiliki capaian Indeks Aspek Ketahanan Masyarakat tertinggi dan terendah adalah: ...............................................................................................................................................................


Tabel 4.7. | Capaian Aspek Ketahanan Masyarakat Tertinggi dan Terendah Capaian Tertinggi Kabupaten Indeks Aceh Singkil 0.999274 Toli-Toli 0.999108 Bondowoso 0.997201 Situbondo 0.996996 Seruyan 0.996781

Capaian Terendah Kabupaten Indeks Morowali Utara 0.044098 Maluku Barat Daya 0.160097 Dogiyai 0.16411 Lanny Jaya 0.169422 Intan Jaya 0.172824


Capaian 122 kabupaten dalam aspek Ketahanan Masyarakat relatif lebih baik dari capaian dua aspek lainnya. Dari 122 kabupaten tersebut, hanya 7 kabupaten (5,74%) yang memiliki capaian sangat rendah dan rendah. Sepuluh kabupaten (8,20%) mempunyai capaian sedang sementara sisanya, 105 kabupaten (86,06%), mempunyai capaian yang tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketahanan konflik dari aspek ketahanan masyarakat di 122 kabupaten daerah tertinggal sudah cukup tinggi, yang ditandai dengan kuatnya kapasitas ketahanan dalam variabel pendidikan dan budaya cegah konflik, dinamika masyarakat dan livelihood. Kontribusi ketiga variabel relatif saling memper-kuat satu sama lain. Capaian dalam aspek ini menunjukkan bahwa variabel dinamika masyarakat (KM3) variabel pendidikan dan sosialisasi pencegahan konflik dan promosi perdamaian (KM1) berperan cukup signifikan bagi daya tahan masyarakat terhadap ketegangan sosial dan kekerasan antar kelompok namun tidak mengurangi pentingnya variabel livelihood (KM2) dalam memberi pengaruh terhadap capaian aspek KM. Hal ini disebabkan karena tidak ada gap yang sangat besar dalam bobot ketiga variabel terhadap aspek KM. Capaian variabel KM1 sangat dipengaruhi oleh capaian indikator konflik kekerasan antar-masyarakat (KM12) dan indikator konflik kekerasan terkait sumber daya (KM14). Capaian variabel KM3 sangat dipengaruhi oleh variabel kasus tawur-an pelajar/mahasiswa (KM31). Sementara capaian variabel KM2 secara merata dipengaruhi ...............................................................................................................................................................


.................................

oleh capaian indikator tingkat pengangguran terbuka (KM21) dan indikator ada tidaknya protes terhadap program pemberdayaan masyarakat (KM22). Capaian aspek KM untuk 122 kabupaten daerah tertinggal adalah sebagai berikut : 3 kabupaten untuk capaian sangat rendah atau kategori ketahanan sangat rendah (2,46 %), 4 kabupaten mempu-nyai capaian rendah atau kategori keta-hanan rendah (3,29 %), 10 kabupaten mempunyai capaian sedang atau kategori ketahanan sedang (8,20 %) dan 105 kabupaten mempunyai capaian tinggi atau ketahanan tinggi (86,05 %). Tiga kabupaten dengan capaian paling rendah atau tergolong memiliki tingkat ketahanan sangat rendah dari aspek ketahanan masyarakat adalah Sumbawa (0.262825), Sampang (0.374976), Situbondo (0.432895). Sementara me-lengkapi lima urutan terendah adalah Maluku Tengah (0.51933) dan Polewali Mandar (0.554616) yang memiliki capaian rendah atau kategori ketahan-an konflik rendah. Sangat rendahnya capaian aspek KM Kabupaten Sumbawa signifikan dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada variabel KM1 dan KM3. Rendahnya capaian variabel KM1 sangat dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada indikator konflik antar-masyarakat (KM12) dan indikator konflik terkait sumber daya (KM14). Sumbawa adalah kabupaten dengan jumlah konflik kekerasan antar-masyarakat terbanyak dalam IKKDTI 2016. Sementara itu, capaian rendah pada variabel KM3 signifikan dipengaruhi oleh rendahnya capaian indikator kasus tawuran pelajar/mahasiswa (KM31). Kabupaten Sampang mempunyai capaian rendah dalam aspek KM karena kontribusi yang merata dari capaian variabel KM1, KM2 maupun KM3. Meski tidak serendah capaian KM1 dan KM3 pada Kabupaten Sumbawa, capaian KM1 dan KM3 di Kabupaten Sampang dan dikombinasikan dengan capaian rendah KM2 mem-buat capaian aspek KM menjadi sangat rendah. Capaian rendah pada variabel KM1 dipengaruhi oleh capaian rendah pada indikator konflik antar-masyarakat (KM12) dan indikator konflik terkait sumber daya (KM14). Capaian rendah ...............................................................................................................................................................


pada variabel KM3 sangat signifikan dipengaruhi oleh rendahnya capaian indikator tawuran pelajar/mahasiswa (KM31). Sementara capaian rendah pada variabel KM2 dipengaruhi oleh capaian rendah indikator ada tidaknya protes terhadap program pemberdayaan (KM22). Kabupaten Situbondo memiliki capaian sedang untuk variabel KM1, namun rendah dalam capaian variabel KM2 dan KM3. Capaian rendah dua variabel tersebut mempengaruhi capaian pada aspek KM. Rendahnya capaian variabel KM3 dipengaruhi oleh rendahnya capaian indikator tawuran pelajar/mahasiswa (KM31), sementara rendahnya capaian variabel KM2 dipengaruhi oleh capaian rendah pada indikator ada tidaknya protes terkait program pemberdayaan (KM22). Capai-an yang relatif tidak tinggi pada variabel KM1 dipengaruhi oleh capaian yang relatif rendah pada indikator kekerasan antar-masyarakat (KM12). Kabupaten Maluku Tengah memiliki capaian rendah pada aspek KM karena rendahnya capaian variabel KM2 serta relatif rendahnya capaian variabel KM1. Rendahnya capaian KM2 dipengaruhi oleh capaian rendah pada indikator tingkat pengangguran terbuka (KM21) dan indikator ada tidaknya protes terkait program pemberdayaan (KM22). Sementara capaian relatif rendah pada variabel KM1 dipengaruhi oleh sangat rendahnya capaian pada indikator konflik kekerasan antar-masyarakat (KM12). Capaian pada variabel KM3 juga relatif sedang capaian sedang pada indikator tawuran pelajar/ mahasiswa (KM31). Capaian rendah pada aspek KM di Kabupaten Polewali Mandar dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada variabel KM3 dan KM2. Rendahnya capaian pada variabel KM3 dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada indikator tawuran pelajar/mahasiswa (KM31), sementara rendahnya capaian variabel KM2 dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada indikator ada tidaknya protes terhadap program pemberdayaan (KM22). Meski capaian pada variabel KM1 cukup tinggi, capaian tersebut tidak cukup mengimbangi capaian rendah pada KM3 dan KM2. Variabel pendidikan dan budaya cegah konflik (KM3) dipengaruhi ...............................................................................................................................................................


.................................

sangat signifikan oleh indikator frekuensi tawuran pelajar/mahasiswa (KM31). Tawuran pelajar/mahasiswa bukan fenomena yang jamak terjadi di daerah tertinggal. Mayoritas dari 122 kabupaten wilayah IKKDTI 2016 tidak mengalami kejadian tawuran pelajar/mahasiswa. Jumlah tawuran pelajar terbanyak ada di Sumbawa (4 kasus), Polewali Mandar (3 kasus), Situbondo (3 kasus), Pandeg-lang (2 kasus), Sampang (2 kasus) dan Bondowoso (2 kasus). Ditilik dari sebaran kasus tawuran pelajar, ada di Jawa 10 kasus, NTB 8 kasus, Sulawesi 3 kasus, Maluku 1 kasus, Papua 1 kasus, Lampung1 kasus, Bengkulu 1 kasus dan Aceh 1 kasus. Variabel Dinamika Masyarakat (KM1) sangat dipengaruhi oleh indikator kekerasan antar-masyarakat (KM12) dan konflik kekerasan terkait sumber daya (KM14). Kabupaten-kabupaten dengan jumlah kasus kekerasan antar-masyarakat terbanyak adalah Sumbawa dengan 17 kasus, diikuti Maluku Tengah (14 kasus), Sampang (10 kasus), Bang-kalan 8 kasus, Seluma 8 kasus dan Jayawijaya 8 kasus. Menurut sebarannya, kasus kekerasan antar-masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut : Papua dan Papua Barat 67 kasus, Sula-wesi 13 kasus, Jawa 30 kasus, NTT 25 kasus, Sumatera 33 kasus, Kalimantan 24 kasus, NTB 51 kasus, Maluku dan Maluku Utara 31 kasus. Sementara kabupaten-kabupaten dengan jumlah konflik sumber daya terbanyak adalah Buru (4 kasus), Sumbawa (4 kasus), Landak (4 kasus), Sampang (3 kasus), Melawi (3 kasus), Manggarai Timur (3 kasus), Dompu (3 kasus), dan Lombok Utara (3 kasus). Sebaran kasus konflik sumber daya meliputi wilayah : Nusa Tenggara (24 kasus), Kalimantan (14 kasus), Sulawesi (14 kasus), Maluku dan Maluku Utara (11 kasus), Sumatera 10 kasus, Jawa 9 kasus serta Papua dan Papua Barat (7 kasus). Kasus paling banyak adalah antara masyarakat dengan perusahaan dan antar-sesama masyarakat. Variabel Livelihood (KM2), meski tidak signifikan terhadap capaian aspek KM, penting untuk menggambarkan tersedianya aktivitas penghidupan bagi masyarakat serta adanya mekanisme ...............................................................................................................................................................


ekonomi bersama yang mampu mencegah konflik. Logika sederhananya adalah dengan adanya sumber penghidupan yang layak, kecenderungan untuk berkonflik berkurang. Capaian variabel KM2 banyak ditentukan oleh kombinasi capaian indikator tingkat pengangguran terbuka (KM21) dan indikator ada-tidaknya protes terhadap program pemberdayaan (KM22). Beberapa kabupaten dengan tingkat pengangguran cukup tinggi antara lain : Maluku Tengah (12,75%), Lebak (10,74%), Pandeglang (10,22%), Supiori (10,75%), Nabire (10,14%), Biak Numfor (10,8%), Konawe (10,7% ), Pulau Morotai (9,97%), Pulau Taliabu (9,72%), Lombok tengah (9,92%), dan Buru Selatan (9,14%). Rataan per kawasan untuk tingkat pengangguran paling tinggi adalah Maluku (6,94%) dan terendah adalah Sumatera (3,25%). Indikator ada tidaknya protes terhadap program pemberdayaan umumnya ada di setiap kabupaten wilayah IKKDTI 2016. Dalam penghitungan IKKDTI 2016, sepanjang tahun 20142016, tercatat terdapat 576 peristiwa konflik kekerasan di 122 kabupaten daerah tertinggal. Jika dilihat dari segi tipologi konflik kekerasannya, frekuensi konflik selama periode tersebut adalah konflik keke-rasan antar-masyarakat dan konflik identitas sebanyak 302 kasus (52,43%), konflik dan kekerasan aparat 95 kasus (16,49%), konflik sumber daya 89 kasus (15,45%), konflik kebijakan pemerintah 63 kasus (10,94%) dan konflik terkait penyelenggaran pemilu atau konflik politik sebanyak 27 kasus (4,69%). Dilihat dari sebaran konflik kekerasan, dapat diurutkan sebagai berikut : Nusa Tenggara 139 kasus (24,13%), Papua dan Papua Barat 122 kasus (21,18%), Jawa 86 kasus (14,93%), Maluku dan Maluku Utara 66 kasus (11,46%), Sulawesi 58 kasus (10,07%), Sumatera 57 kasus (9,90%) dan Kalimantan 48 kasus (8,33%).

...............................................................................................................................................................


.................................

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan IKKDTI 2016 memberikan gambaran kondisi ketahanan dan kerentanan daerah tertinggal terhadap konflik kekerasan. Melalui empat kategori capaian indeks dapat diperoleh informasi mengenai capaian-capain positif dan persoalan-persoalan krusial yang berpengaruh terhadap tingkat ketahanan dan kerentanan. Persoalanpersoalan krusial di 122 kabupaten daerah tertinggal tercermin baik dalam capaian indeks masing-masing maupun dalam capaian Aspek. Terdeteksinya persoalan krusial merupakan pintu masuk menuju pemahaman terhadap kaitan antar tiga aspek, sekaligus sebagai pijakan awal bagi perdebatan kebijakan, penyusunan program, perumusan penelitian lapangan untuk kegiatan advokasi. ...............................................................................................................................................................

102 ................................. Kesimpulan dan Rekomendasi

Buku Indeks ini memuat sejumlah kesimpulan sekaligus rekomendasi yang bersifat umum dan strategis. Terdapat empat poin kesimpulan antara lain (1) Prioritas Kabupaten berdasarkan capaian indeks terendah (ketahanan terendah), (2) Prio-ritas Kabupaten berdasarkan capaian per aspek, (3) Penguatan kapasitas dan otoritas institusi negara untuk koordinasi dan kemitraan, dan (4) Perubahan Paradigma Kebijakan Pencegahan dan Kelola Konflik. 1. Prioritas Kabupaten dengan tingkat Ketahanan Terendah Terdapat 25 kabupaten yang mem-punyai kategori ketahanan konflik sangat rendah dalam IKKDTI 2016. Dua puluh lima kabupaten tersebut tersebar di: NTT ((10 kabupaten), Papua (7 kabupaten), Sulawesi (3 kabupaten), Maluku (2 kabupaten), Sumatera (2 kabupaten) dan Kalimantan (1 kabupaten). Prioritas ini dibuat dengan mempertimbangkan representasi wilayah serta tingkat kerawanan di tiap kawasan tersebut. Atas pertimbangan itu, maka ditetapkan 6 kabupaten prioritas, yakni Malaka (NTT), Lanny Jaya (Papua), Morowali Utara (Sulawesi), Maluku Barat Daya (Maluku), Nias Barat (Sumatera) dan Sambas (Kalimantan). 2. Prioritas Kabupaten berdasarkan 3 Aspek Aspek Tata Kelola. Sumba Timur (NTT), Mamberamo Tengah (Papua), Teluk Wondama (Papua Barat), Nias Selatan (Sumatera), Seram Bagian Timur (Maluku), Gorontalo Utara (Sulawesi), Pulau Taliabu (Maluku Utara). Aspek Kapasitas Kelembagaan.Kabu-paten Lebak (Jawa), Kabupaten Maybrat (Papua Barat), Kabupaten Pulau Morotai (Maluku Utara), Kabupaten Pandeglang (Jawa), Tojo Una-Una (Sulawesi), Mahakam Ulu (Kalimantan), Pesisir Barat (Su-matera). Aspek Daya Tahan Masyarakat. Sum-bawa (NTB), Sampang (Jawa), Maluku Tengah (Maluku), Polewali Mandar (Sulawesi), Dompu (NTB), Situbondo (Jawa). ...............................................................................................................................................................


.................................

3. Penguatan kapasitas dan otoritas institusi negara untuk koordinasi dan kemitraan. Hasil IKKDTI 2016 menunjukkan kom-plikasi sumber-sumber ketahanan dan kerentanan yang tidak berdiri sendiri tapi saling mempengaruhi dalam mem-bentuk ketahanan dan kerentanan daerah tertinggal terhadap konflik kekerasan. Pesan penting dari hasil indeks ini adalah upaya mengatasi kerentanan dan mempromosikan perdamaian tidak akan efektif jika hanya dilakukan satu atau dua lembaga, ataupun dilakukan oleh banyak institusi negara dengan jurus dan resep masing-masing. Mengatasi kondisi kerentanan daerah tertinggal dibutuhkan koordinasi dan kemitraan aksi yang padu, dipandu suatu kerangka kebijakan strategis pencegahan konflik dan promosi perdamaian. Hal ini pun tidak hanya krusial bagi koordinasi dan kemitraan aksi antar institusi negara di tingkat pusat tapi juga koordinasi antar level pusat, provinsi dan kabupaten atau daerah tertinggal. Hal tersebut perlu ditunjang oleh basis autoritas yang kuat dan berkelanjutan baik dengan dasar hukum seperti Undang-Undang, Per-aturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah maupun legitimasi politik di parlemen. Dari segi ini, Kementerian Desa PDTT perlu mengambil peran aktif melaku-kan koordinasi dan kemitraan prog-ram untuk pencegahan konflik dan promosi perdamaian di daerah tertinggal. Intervensi program pada 3 aspek IKKDTI menuntut koordinasi dan kemitraan bersama kementerian, badan dan institusi negara yang terkait dengan isu atau persoalan krusial dalam hal tata kelola, kapasitas kelembagaan dan ketahanan masyarakat. Antara lain Bappenas, Kemenko Kesra, Kemenko Polhukam, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Kementerian Sosial Kemendagri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Kesehatan dan kementerian lain yang terkait dan juga POLRI. Mengingat hasil indeks ini menunjukkan gambaran rendahnya kapasitas, daya jangkau dan ...............................................................................................................................................................


kualitas kepemimpinan daerah, koordinasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah menjadi penting tidak saja untuk mengeksekusi program dan mencari sinergi demi dampak dan keberlanjutan program tapi terpenting dalam rangka mendorong reorientasi kebijakan pembangunan Pemda agar lebih peka konflik dan memiliki rencana pem-bangunan yang strategis dan relevan dengan situasi kerentanan struktural di daerahnya masing-masing. Patut dicatat adalah bahwa melalui Kementerian Desa PDTT, skenario prog-ram pencegahan konflik dan promosi perdamaian dapat dimulai dari akar rumput, yakni komunitas di pedesaan. Program pencegahan konflik dan promosi perdamaian dapat saja menjadi lebih berakar dan berdampak langsung dan meluas tanpa harus menghilangkan koordinasi dan kemitraan dengan pemerintah tingkat kabupaten. Mengacu pada kerangka berpikir dan hasil IKKDTI, skenario ini dinilai efektif untuk merespon persoalanpersoalan dominan yang muncul dalam Aspek Tata Kelola dan Aspek Ketahanan Masyarakat. Selain hubungan negara dan warga negara menjadi lebih interaktif, tanggung jawab untuk pencegahan konflik kekerasan dan promosi perdamaian berlahan-lahan melekat dalam peran sosial warga komunitas di tingkat desa. 4. Perubahan Paradigma Kebijakan Pencegahan dan Kelola Konflik. Mengubah ‘paradigma keamanan’ yang diwariskan Orde Baru tidaklah mudah. Paradigma tersebut mengajarkan kekeliruan mendasar yang ditentang oleh demokrasi, yakni penyebab konflik dan kekerasan ada dalam kintal masyarakat dan negara sajalah yang bertanggung jawab dan berperan mencegah dan mengelola konflik. Hasil IKKDTI memperlihatkan sebaliknya bahwa pertama, kebijakan negara atau pemerintahan daerah yang tidak inklusif merupakan salah satu faktor utama di balik konflik kekerasan di daerah tertinggal. Ketidak-hadiran warga negara dalam proses pembuatan kebijakan merupakan jalan tol bagi warga negara menuju ketidak-puasan dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan, program dan tujuan...............................................................................................................................................................


.................................

tujuannya. Demikian pula performa buruk lembaga penegak hukum seperti kepo-lisian, kejaksaan dan kehakiman mem-buat keadilan menjadi barang langka akibat praktek mafia hukum yang berjejaring antar institusi tersebut. Kedua, konflik kekerasan bukanlah sebatas persoalan pidana dan urusan kebudaya-an, tetapi kejadian sosial ekstrim dalam kesumpekan yang dikondisikan olehdefisit tata kelola, buruknya kinerja pemerintahan dan lemahnya daya tahan masyarakat. Bertolak dari cara berpikir dan hasil IKKDTI, konflik kekerasan diletakkan kembali di dalam kerangka kebijakan pembangunan, demokrasi dan keamanan. Hal ini menjadi dasar rekomendasi mengenai pentingnya koordinasi dan kemitraan antar instansi dan antar level pemerintahan, sebagaimana tercermin dalam UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pengarusutamaan wacana pencegahan konflik kekerasan harus dimulai dari membaca sumber-sumber kerentanan pada ne-gara atau institusi, masyarakat-komunitas dan pada mekanisme kelola kebijakan baik untuk isu keamanan, demokrasi dan pembangunan ekonomi di daerah tertinggal. Karena itu, komitmen untuk koordinasi dan kemitraan multi-pihak akan bermanfaat dan berdampak sepanjang dituntun paradigma baru yang lebih holistik memandang konflik, kon-flik kekerasan dan kerentanannya. 5.2. Rekomendasi Bagi Pengguna IKKDTI 2016 IKKDTI 2016 ini memberikan gambaran secara menyeluruh tentang ketahanan daerah terhadap konflik sebagai bahan penyusunan kebijakan pencegahan konflik oleh para pemangku kepentingan di berbagai tingkatan. Oleh karena itu, hasil IKKDTI 2016 ini dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan diantaranya : Pemerintah Pusat: Hasil IKKDTI 2016 dapat dijadikan informasi dan rujukan bagi Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat dalam rangka penyusunan kebijakan dan strategi penanganan konflik sosial ...............................................................................................................................................................


di 122 abupaten Daerah Tertinggal di Indonesia, serta sekaligus dapat dijadikan acuan dalam rangka penetapan lokasi sasaran pelaksanaan program pembangunan penanganan konflik sosial oleh Kementerian/Lembaga Terkait; Pemerintah Daerah: Hasil IKKDTI 2016 ini dapat dijadikan informasi awal tingkat kerawanan dan sekaligus ketahanan daerah terhadap konflik social didaerah masing-masing. Hasil IKKDTI 2016 ini juga dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan program/kegiatan pencegahan konflik sosial berdasarkan nilai indeks pada aspek Tata Kelola, Koordinasi Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat. LSM, Pegiat Perdamaian dan Lembaga International. Hasil IKKDTI 2016 ini dapat dijadikan basis data empiris bagi organisasi/ lembaga non-pemerintah dalam rangka merumuskan strategi advokasi, prioritas dan focus pendampingan masyarakat serta pemantapan agenda-agenda program pencegahan konflik social di 122 Kabupaten Tertinggal. Akademisi. Hasil IKKDTI 2016 ini dapat dijadikan basis diskusi ilmiah untuk mengembangkan formula, variable, dan indikator serta model-model analisis baru yang sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat Indonesia.

...............................................................................................................................................................


.................................

DAFTAR PUSTAKA Pustaka Metode Indeks Arminger, G. dan Küsters, U. 1988. “Latent trait models with indicators of mixed measurement level”, dalam R. Langeheine and J. Rost (Eds.), Latent trait and latent class models. New York: Plenum press. Bartholomew, D. J. 1987. Latent Variable Models and Factor Analysis. London: Charles Griffin Si Co. Ltd. Christofferson, A. 1975. “Factor Analysis of Dichotomized Variables”, Psychometrika 40, 5-32. Jöreskog, K. G. 1990. “New Developments in LISREL: Analysis of Ordinal Variables Using Polychoric Correlations and Weighted Least Squares”, Quality and Quantity 24, 387-404. Jöreskog, K. G. dan Sörbom, D. 1993. LISREL 8 - User’s Reference Guide. Chicago: Scientific Software, Inc. ...............................................................................................................................................................

108 ................................. Daftar Pustaka

Lawley, D. N. and A. E. Maxwell. 1971. Factor Analysis as a Statistical Method. London: Butterworth. Lee, S.-Y., W.-Y. Poon, and P. Bentler. 1992. “Structural Equation Models with Continuous and Polytomous Variables”, Psychometrika 57,89-105. Muthén, B. 1984. “A General Structural Equation Model with Dichotomous, Ordered Categorical and Continuous Latent Variables Indicators”, Psychometrika 49, 115-132. Muthén, B and Christoffersson, A. 1981. “Simultaneous Factor Analysis of Dichotomous Variables in Several Groups”,Psychometrika 46, 407-419. Olsson, U. 1979. “Maximum likelihood Estimation of The Polychoric Correlation Coeficient”, Psychometrika 44, 443-460. Rubin, D. B. and Thayer, D. T. 1982. “EM algorithms for ML factor analysis”, Psychometrika 47, 69-76. Pustaka Kajian dan Dokumen Aspinnal, Edward dan Gerry van Klinken (ed). 2011. The State and Illegality in Indonesia. Leiden: KITLV Press Bankoff, Greg (ed). 2004. Mapping Vulnerabilities: Disasters, Development and the People. London: Earthscan Barron, Patrick and M Najib Asca. 2012. After the Communal War: Understanding and Addressing Post-Conflict Violence in Eastern Indonesia. Yogyakarta: CSPS Books Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS-UGM). 2013. Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012 Choi, Nankyung. 2011. Local Politics in Indonesia: Pathways to Power. New York: Routledge Collins, Elizabeth Fuller. 2007.Indonesia Betrayed: How Development Fails. Honolulu: University of Hawaii Press Cox, Michaelene (ed). 2009. Social Capital and Peace-Building: Creating and Resolving Conflict with Trust and Social Networks. London: Routledge ...............................................................................................................................................................


.................................

CSPS-CPRU (UNDP). 2012. Strengthening Social Cohesion for Sustainable Development, A Baseline Survey. Laporan Survey untuk 5 Provinces Davidson, James and David Henley (ed). 2007. The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism. London: Routledge Djalong, Frans dan Muhadi Sugiono. 2011. “Crossing Borders: Indonesia Experience with Local Conflict Resolution”, dalam Morgan Brigg and Roland Bleiker (ed) Mediating Across Difference: Oceanic and Asian Approaches to Conflict Resolution.Honolulu: Hawaii University Press, hal 185-204. Erb, Maribeth and Priyambudi Sulistiyanto (ed). 2005. Regionalism in Post-Suharto Indonesia. New York: Routledge-Curzon Executive Report, Indonesia Governance Index 2012. Toward a Well-Informed Society and Responsive Government. Jakarta: The Partnership for Governance Reform Fine, Ben. 2010. Theories of Social Capital: Researcher Behaving Badly. London: Pluto Press Gerring, John dan Strom Thacker. 2008. A Centripetal Theory of Democratic Governance. New York: Cambridge University Press Gismar, Abdul Malik dkk. Executive Report Indonesia Governance Index 2012, “Toward a Well-Informed Society and Responsive Government’. The Partnership for Governance Reform, 2013 Global Peace Index. 2014. Measuring Peace and Assessing Country Risk. New York: Institute for Economics and Peace Hadiz, Vedi. 2010. Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southest Asia Perspective. Stanford: Stanford University press Hiariej, Eric dkk. 2013. Demokrasi di Indonesia: Antara Patronase dan Populisme. Ringkasan Eksekutif, Power, Welfare and Democracy Project. Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan University of Oslo dan Norwegian Embassy ...............................................................................................................................................................

110 ................................. Daftar Pustaka

Indeks Demokrasi Indonesia. 2010. Kebebasan yang Bertanggung Jawab dan Substansial, Sebuah Tantangan. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia Governance Index 2012. Tantangan Kelola Pemerintahan di 33 Provinsi di Indonesia. Jakarta: Australian Aid dan Kemitraaan Meier, Kenneth. 2006. Bureaucray in Democratic State: a Governance Perspective. Baltimore: John Hopkins University Press Mietzner, Marcus. 2006. The Politics of Military Reform in PostSuharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance.Policy Studies 23. Washington: East-West Center Washington Nordholt, Henk Schulte and Gerry van Klinken. 2007. Renegotiating Boundries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia. Leiden: KITLV Press PTD-ITP. 2012. Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia, CEWERS. PTD-Bappenas Sugiono, Muhadi dan Frans Djalong. 2008. “ Indonesian Paths to Peace: From Liberal Framework to Local Conflict Resolution, dalam Journal of Power, Conflict and Democracy (PCD),Vol I, 1 (October 2008, hal 166-184. The Habibie Center. 2014. Indeks Intensitas Kekerasan 2014. Program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan Indonesia (SNPK) Titus, Milan and Paul Burgers (ed). 2008. Rural Livelihood, Resource and Coping with Crisis indonesia: A comparative Study. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies United Nations Development Program. 2012. Governance for Peace: Securing the Social Contract. New York: Bureau for Crisis Prevention and Recovery-Bureau for Development Policy United Nations Development Program. 2014. Human Development ...............................................................................................................................................................


.................................

Report, Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience. New York: UNDP publication United Nations Development Program. 2012. Governance and Capacity Building in Post-Crisis Aceh. Laporan Australian National University Enterprise Van Klinken, Gerry. 2007. Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars. London: Routledge Van Klinken, Gerry, 2009, Patronage Democracy in Provincial Indonesia, dalam Olle Tornquist dkk (ed), 2009, Rethinking Popular Representation. New York: Palgrave Macmillan, hal 141-157. Vltchek, Andre. 2012. Indonesia: Archipelago of Fear. London: Pluto Press World Bank. 2011. World Development Report 2011. Conflict, Security and Development. Washington DC: WB Publication World Bank. 1997. World Development Report. The State in a Changing World. Washington DC: WB Publication

...............................................................................................................................................................

112 ................................. Daftar Pustaka

Lampiran

...............................................................................................................................................................


.................................

Lampiran 1. Hasil Penghitungan IKKDTI 2016 Capaian Indeks Aspek IKKDTI Data yang digunakan dalam perhitungan bobot pada tahapan ini adalaha data capaian untuk masing-masing indikator yang sudah dihitung dari indikator. Dalam hal ini, variabel merupakan “manifest variable” sedangkan aspek merupakan latent variabel. Aspek tata kelola (TK) diukur dari tiga variabel yaitu Mekanisme Pencegahan Inklusif (TK1), Proses Cegah Konflik Nir-Kekerasan (TK2) dan Institusi dalam pencegahan konflik (TK3). Aspek Kapasitas kelembagaan (KK) diukur oleh 5 variabel yaitu: Kualitas Pelayanan Publik (KK1), Kebijakan Pemerintah Daerah yang peka konflik (KK2), kinerja lembaga hukum dan keamanan (KK3), Representasi politik masyarakat (KK4), dan Kapasitas ekonomi daerah (KK5). Aspek Ketahanan Masyarakat (KM) diukur melalui variabel Dinamika Masyarakat Sipil (KM1), Livelihood (KM2) serta Pendidikan Budaya untuk cegah konflik dan promosi perdamaian (KM3). Berikut adalah bobot yang didapatkan untuk masing-masing variabel dalam mengukur aspek. Aspek Aspek Tata Kelola (TK)

Aspek (KK)

Kapasitas

Kelembagaan

Aspek Ketahanan Masyarakat (KM)

Variabel

Bobot

TK1

0.639296

TK2

0.307918

TK3

0.052786

KK1

0.194212

KK2

0.146992

KK3

0.169078

KK4

0.16032

KK5

0.329398

KM1

0.397612

KM2

0.161194

KM3

0.441194

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun ...............................................................................................................................................................

114 ................................. Lampiran

Terlihat dari tabel di atas bahwa untuk aspek tata kelola sangat ditentukan variabel Mekanisme Pencegahan Inklusif (TK1). Sedangkan untuk aspek kapasitas kelembagaan, kontribusi terbesar adalah variabel Kapasitas Ekonomi Daerah (KK5). Variabel-variabel lain dalam aspek kapasitas kelembagaan mempunyai bobot yang relatif sama terhadap aspek tersebut. Pengaruh variabel pendidikan budaya untuk cegah konflik (KM3) dan dinamika masyarakat sipil (KM1) cukup signifikan terhadap aspek ketahanan masyarakat. Berikut adalah capaian untuk masing-masing daerah:

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Grafik 1.

Aspek TK


Aspek TK

.................................


............................................................................................................................................................... 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Grafik 2.

Aspek TK

Lampung Barat Landak Lanny Jaya Lebak Lembata Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Lombok Utara Mahakam Ulu Malaka Maluku Barat Daya Maluku Tengah Maluku Tenggara Barat Mamberamo Raya Mamberamo Tengah Mamuju Tengah Manggarai Manggarai Barat Manggarai Timur Mappi Maybrat Melawi Merauke Morowali Utara Musi Rawas Musi Rawas Utara Nabire Nagekeo Nduga Nias Nias Barat Nias Selatan Nias Utara Nunukan Pandeglang Paniai Parigi Moutong Pasaman Barat Pegunungan Bintang Pesisir Barat

Aspek TK

116 ................................. Lampiran

............................................................................................................................................................... 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Grafik 3.

Aspek TK

Pohuwato Polewali Mandar Pulau Morotai Pulau Taliabu Puncak Puncak Jaya Raja Ampat Rote Ndao Sabu Raijua Sambas Sampang Sarmi Seluma Seram Bagian Barat Seram Bagian Timur Seruyan Sigi Sintang Situbondo Solok Selatan Sorong Sorong Selatan Sumba Barat Sumba Barat Daya Sumba Tengah Sumba Timur Sumbawa Sumbawa Barat Supiori Tambrauw Teluk Bintuni Teluk Wondama Timor Tengah Selatan Timor Tengah Utara Tojo Una-Una Tolikara Toli-Toli Waropen Yahukimo Yalimo

Aspek TK

.................................


............................................................................................................................................................... 0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Grafik 4.

Aspek KK


Aspek KK

118 ................................. Lampiran

............................................................................................................................................................... 0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Grafik 5.

Aspek KK


Aspek KK

.................................


............................................................................................................................................................... 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Grafik 6.

Aspek KK


Aspek KK

120 ................................. Lampiran

............................................................................................................................................................... 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Grafik 7.

Aspek KM


Aspek KM

.................................


............................................................................................................................................................... 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Grafik 8.

Aspek KM


Aspek KM

122 ................................. Lampiran

............................................................................................................................................................... 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Grafik 9.

Aspek KM


Aspek KM

.................................


Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah

0.348472

0.377349

0.393486

0.402613

0.404007

0.404595

0.414472

0.418002

0.435484

Pulau Morotai

Tambrauw

Pandeglang

Seram Bagian Timur

Buru

Sarmi

Sampang

Sorong Selatan 0.422737

0.423758

Maybrat

Pesisir Barat

Tolikara

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

0.338619

Lebak

Kategori Ketahanan

Kapasitas Kelembagaan

Lebak

Lombok Tengah

Bima

Bondowoso

Seluma

Dompu

Pandeglang

Polewali Mandar

Maluku Tengah

Situbondo

Sampang

Sumbawa

Kabupaten

0.695987

0.695283

0.685536

0.652068

0.612613

0.595341

0.574596

0.554616

0.51933

0.432895

0.374976

0.262825

Ketahanan Masyarakat

KM

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Rendah

Rendah

Rendah

Rendah

Sanat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Kategori Ketahanan

Sumba Timur

Yalimo

Nduga

Malaka

Nias Barat

Seram Bagian Timur

Mamberamo Tengah

Intan Jaya

Lanny Jaya

Dogiyai

Maluku Barat Daya

Morowali Utara

Kabupaten

Tabel 1. Capaian Indeks Aspek dan Kategori Ketahanannya

Kabupaten

KK

0.315428

0.301555

0.181783

0.17973

0.178642

0.177471

0.175738

0.172824

0.169422

0.16411

0.160097

0.044098

Tata Kelola

TK

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Kategori Ketahanan

124 ................................. Lampiran

...............................................................................................................................................................

0.437672

0.440656

0.441326

0.4415

0.442097

0.442488

0.444883

0.445274

0.446877

0.450172

0.450437

0.451712

Intan Jaya

Mahakam Ulu

Aceh Singkil

Teluk Wondama

Mamberamo Raya

Lembata

Nagekeo

Timor Tengah Utara

Sigi

Kepulauan Aru

Sabu Raijua

Jayawijaya

KK

0.43751

Tojo Una-Una

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Pulau Morotai

Hulu Sungai Utara

Lombok Utara

Keerom

Seram Bagian Barat

Jayawijaya

Landak

Merauke

Buru

Lombok Timur

Lampung Barat

Bangkalan

Lombok Barat

KM

0.789203

0.788151

0.779401

0.775252

0.762751

0.760433

0.759136

0.755611

0.74546

0.73642

0.735514

0.731472

0.696881

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Teluk Wondama

Gorontalo Utara

Konawe Kepulauan

Sumba Barat Daya

Sumba Tengah

Nagekeo

Sumba Barat

Nias Selatan

Rote Ndao

Belu

Sabu Raijua

Kupang

Sambas

TK

0.354983

0.353476

0.352633

0.352554

0.3525

0.35205

0.351831

0.351787

0.34693

0.346784

0.345294

0.34038

0.327711

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah


.................................

...............................................................................................................................................................

0.453171

0.454409

0.45553

0.457115

0.458117

0.459117

0.459504

0.460249

0.460631

0.461164

0.461269

0.46206

Maluku Tengah

Konawe Kepulauan

Banggai Laut

Buol

Yahukimo

Biak Numfor

Yalimo

Deiyai

Bangkalan

Nabire

Raja Ampat

Paniai

KK

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Gorontalo Utara

Konawe

Pesisir Barat

Banggai Kepulauan

Pohuwato

Mamuju Tengah

Tolikara

Manggarai Timur

Melawi

Kayong Utara

Pasaman Barat

Nunukan

0.828352

0.825814

0.824972

0.823379

0.819109

0.815637

0.814447

0.812107

0.808852

0.798466

0.795787

0.789391

KM

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Raja Ampat

Waropen

Halmahera Barat

Teluk Bintuni

Tolikara

Pulau Taliabu

Boven Digoel

Jayawijaya

Mamberamo Raya

Mappi

Pegunungan Bintang

Asmat

0.489416

0.4889

0.488636

0.487822

0.487622

0.487325

0.486805

0.486724

0.486643

0.485845

0.484149

0.484065

TK

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

126 ................................. Lampiran

...............................................................................................................................................................

Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah

0.464322

Maluku 0.464857 Tenggara Barat

0.464925

0.465386

0.466049

0.466769

0.467745

0.467783

0.468552

0.468681

0.468799


Seluma

Supiori

Mamberamo Tengah

Dogiyai

Keerom

Lanny Jaya

Mamuju Tengah

Puncak

Konawe

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

0.4629

Sangat Rendah

Waropen

KK

0.462164

Pulau Taliabu

Maybrat

Bengkayang

Ketapang

Konawe Kepulauan

Kepulauan Sula

Aceh Singkil

Seruyan

Kepulauan Aru

Tojo UnaUna

Sorong

Sumba Barat

Musi Rawas

Sambas

KM

0.857094

0.856841

0.856082

0.854122

0.851766

0.85009

0.848469

0.84641

0.846202

0.84465

0.84262

0.835418

0.82861

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

TK

Biak Numfor

Bombana

Sarmi

Kepulauan Aru

Buru Selatan

Paniai

Nias

Yahukimo

Deiyai

Puncak

Supiori

Halmahera Selatan

0.645659

0.643893

0.64181

0.523451

0.517094

0.492922

0.492786

0.492491

0.492349

0.491451

0.490832

0.49083

Pulau Morotai 0.490243

Sedang

Sedang

Sedang

Rendah

Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah


.................................

...............................................................................................................................................................

0.470284

0.470627

0.47181

0.472069

0.472133

0.472307

0.472499

0.472796

0.472965

0.473203

0.473471

0.474777

0.475287

Teluk Bintuni

Halmahera Barat

Kapuas Hulu

Buru Selatan

Morowali Utara

Sumbawa

Puncak Jaya

Manggarai Timur

Nduga

Sumba Tengah

Pegunungan Bintang

Banggai Kepulauan

Jeneponto

KK

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

0.871033

0.870788

0.870648

0.864935

0.864766

0.862809

0.860676

0.860269

0.859609

Jeneponto

Mamberamo Tengah

Lanny Jaya

0.87376

0.872217

0.872181

Buru Selatan 0.871107

Sumbawa Barat

Donggala

Nias Selatan

Supiori

Mahakam Ulu

Boalemo

Morowali Utara

Musi Rawas Utara

Sabu Raijua

KM

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

0.65162

0.651076

0.650395

0.649735

0.649544

0.648823

0.648084

Kepulauan Mentawai

Keerom

Timor Tengah Utara

Ketapang

Pesisir Barat

0.654434

0.654151

0.65414

0.653064

0.65271

Tojo Una-Una 0.652464

Kapuas Hulu

Halmahera Timur

Kayong Utara

Seluma

Lampung Barat

Buol

Banggai Laut

TK

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

128 ................................. Lampiran

...............................................................................................................................................................

0.475819

0.476893

0.477323

0.477714

0.477917

0.479431

0.480358

0.480568

0.480913

0.481241

0.482507

Manggarai Barat

Boven Digoel

Maluku Barat Daya

Lombok Utara

Kepulauan Sula

Lampung Barat

Melawi

Kepulauan Yapen

Nias Barat

Asmat

Lombok Timur

KK

0.475368

Seruyan

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

KM

0.884105

0.883986

0.882047

0.880009

0.875503

0.875297

Teluk Wondama


Maluku Barat Daya

Toli-Toli

Puncak

0.894555

0.891621

0.891257

0.890765

0.885144

Banggai Laut 0.884963

Deiyai

Kepulauan Mentawai

Seram Bagian Timur

Manggarai Barat

Bombana

Buol

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Mamuju Tengah

Musi Rawas Utara

Banggai Kepulauan

Seram Bagian Barat

Manggarai

Boalemo

Buru

Dompu

Merauke

Musi Rawas

Kepulauan Yapen

Konawe

TK

0.658506

0.657291

0.656186

0.656032

0.655925

0.655687

0.655455

0.655438

0.654904

0.654883

0.654662

0.654558

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang


.................................

...............................................................................................................................................................

0.4847

0.48479

0.485525

0.485655

0.486748

0.488626

0.488983

0.489425

0.490227

0.490865

0.491469

0.49502

Mappi

Gorontalo Utara

Donggala

Malaka

Seram Bagian Barat

Kayong Utara

Rote Ndao

Kepulauan Mentawai

Nias Utara

Ende

Musi Rawas Utara

Bima

KK

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Manggarai

Sintang

Timor Tengah Utara

Rote Ndao

Yahukimo

Paniai

Halmahera Selatan

Biak Numfor

Nabire

Intan Jaya

Sarmi

Pegunungan Bintang

0.928911

0.928301

0.926556

0.924757

0.914979

0.913967

0.909968

0.906071

0.905882

0.90526

0.899277

0.894967

KM

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

0.661204

0.661178

0.660654

0.659879

0.659827

0.659574

0.659001

Nias Utara

Lembata

Sorong

Manggarai Timur

0.680965

0.676082

0.661673

0.661661

Mahakam Ulu 0.661435

Maluku Tengah

Bangkalan

Nabire

Kepulauan Sula

Donggala

Jeneponto


TK

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

130 ................................. Lampiran

...............................................................................................................................................................

0.496539

0.498082

0.499167

0.500625

0.501101

0.502724

0.503042

0.503661

0.503954

0.506065

0.511828

0.516485

0.517892

0.519478

Solok Selatan

Manggarai

Alor

Sumba Barat

Toli-Toli

Halmahera Selatan

Sumba Timur

Bengkayang

Bombana

Merauke

Nias

Landak

Hulu Sungai Utara

Sorong

KK

0.49542

Sumba Barat Daya

Rendah

Rendah

Rendah

Rendah

Antara

Antara

Antara

Antara

Antara

Antara

Antara

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

KM

0.939023

0.938286

0.932395

0.930151

0.94698

0.943086

Kepulauan Yapen

Ende

Sumba Barat Daya

Nias Utara

Tambrauw

Halmahera Timur

0.954926

0.953943

0.952445

0.951622

0.951587

0.951548

Kapuas Hulu 0.949141

Boven Digoel

Solok Selatan

Teluk Bintuni 0.940914

Pulau Taliabu 0.940426

Sigi

Mamberamo Raya

Lembata

Nias

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

TK

0.977545

0.97649

0.970065

0.862775

0.859008

0.830006

0.824382

0.695326

0.693487

0.690216

0.688355

Lombok Timur

Melawi

Lombok Tengah

0.988355

0.9871

0.986087

Lombok Barat 0.983915

Nunukan

Pohuwato

Sintang

Pandeglang

Sorong Selatan

Puncak Jaya

Landak

Tambrauw

Bengkayang

Alor

Maybrat

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang


.................................

...............................................................................................................................................................

Rendah Rendah

Pasaman Barat 0.520494

0.522789

0.528027

0.52985

0.530509

0.531623

0.534567

0.53533

0.538841

0.544887

Polewali Mandar

Belu

Sintang

Kupang

Parigi Moutong

Lombok Tengah

Sambas

Sumbawa Barat

Pohuwato

Rendah

Rendah

Rendah

Rendah

Rendah

Rendah

Rendah

Rendah

Rendah

0.519734

Boalemo

Rendah

0.519577

Dompu

KK

Yalimo

Dogiyai


Belu

Raja Ampat

Nagekeo

Kupang

Sumba Tengah

Sumba Timur

Asmat

Puncak Jaya

Nduga

0.983008

0.980312

0.980023

0.979534

0.978714

0.969592

0.967656

0.966147

0.965136

0.964654

0.963306

0.9566

KM

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

0.992758

0.9918

0.990939

0.990082

0.98922

0.988873

Hulu Sungai Utara

Sampang

Pasaman Barat

Sumbawa

Sumbawa Barat

0.994999

0.994683

0.994456

0.993192

0.99287

Lombok Utara 0.992862

Bima

Solok Selatan

Ende

Manggarai Barat

Parigi Moutong

Polewali Mandar

TK

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

132 ................................. Lampiran

...............................................................................................................................................................

0.566563

0.570202

0.571283

0.571661

0.595299

0.595517

Nunukan

Ketapang

Nias Selatan

Bondowoso

Lombok Barat

Musi Rawas

Rendah

Rendah

Rendah

Rendah

Rendah

Rendah

Rendah

Rendah


0.554405

Halmahera Timur

KK

0.547569

Situbondo

Parigi Moutong

Sorong Selatan

Mappi

Nias Barat

Alor

Malaka

Halmahera Barat

Waropen

KM

0.991181

0.988899

0.988672

0.988597

0.986238

0.984404

0.983617

0.983093

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Aceh Singkil

Toli-Toli

Bondowoso

Situbondo

Seruyan

Lebak

Sigi


TK

0.999274

0.999108

0.997201

0.996996

0.996781

0.996431

0.996215

0.996123

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi


.................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 0

0.2

0.9135320.916519 0.953993

IKKDTI 2016

0.932816

0.690962 0.687134 0.680199 0.672442 0.671139 0.661557 0.724795 0.707313 0.69223 0.681726 0.682095 0.679739 0.673284 0.674928 0.669878 0.653965 0.637543 0.679778 0.671542 0.6 0.663569 0.678675 0.659727 0.569592 0.565226 0.559341 0.558435 0.56987 0.527516 0.4507 0.557375 0.551855 0.45741 0.436207 0.4 0.437704 0.311098 0.304307

0.8

1 0.94111

1.2

Grafik 10. Capaian IKKDTI


IKKDTI 2016

134 ................................. Lampiran

............................................................................................................................................................... 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0.298333

0.701777

0.794967

0.325112 0.294641 0.303161 0.198952

0.927562

IKKDTI 2016

0.940779

0.446915

0.324625 0.321559

0.454783

IKKDTI 2016

0.665499

0.5571040.547982

0.788878

0.961035 0.922414 0.933753

0.711581

0.693683 0.67953 0.688955 0.686732 0.679611 0.6973120.671348 0.67352 0.6614470.678833 0.625976 0.564716 0.562637 0.554776

0.927272 0.917304 0.914653 0.912316 0.908302

0.652449

Grafik 11.


.................................


............................................................................................................................................................... 0

0.2

0.4

0.6

0.8

0.302194 0.456358 0.455632 0.438149 0.429114

0.681546

0.445082 0.418377

0.564869 0.5356860.556681

0.951089

0.683904 0.669496

0.946603

0.557865 0.547981

0.716764

0.945471

0.846092

IKKDTI 2016

0.953313 0.95303 0.94103 0.936097 0.880448 0.852236

0.668076 0.662246 0.632399

0.861482

0.446493 0.432587 0.41928

0.5568950.564482

0.828673 0.891674

0.551842 0.53015

10.924907

1.2

Grafik 12


IKKDTI 2016

136 ................................. Lampiran

0.321559 Sangat rendah 0.324625 Sangat rendah

8 Nduga

9 Nias Barat

0.429114 Sangat rendah 0.432587 Sangat rendah 0.436207 Sangat rendah

13 Sumba Timur

14 Sabu Raijua

15 Gorontalo Utara

0.41928 Sangat rendah


7 Dogiyai

12 Sambas


6 Intan Jaya



5 Mamberamo Tengah



4 Seram Bagian Timur

11 Yalimo


3 Lanny Jaya

10 Malaka


Kategori Ketahanan

2 Maluku Barat Daya

IKKDTI 0.198952 Sangat rendah

Kabupaten

1 Morowali Utara

No

No

76 Sorong

75 Kepulauan Mentawai

74 Ketapang

73 Boalemo

72 Mahakam Ulu

71 Musi Rawas

70 Musi Rawas Utara

69 Kepulauan Sula

68 Biak Numfor

67 Manggarai Timur

66 Banggai Laut

65 Buol

64 Bombana

63 Mamuju Tengah

62 Banggai Kepulauan

Kabupaten

Tabel 2.. Capaian IKKDTI 2016 Kategori Ketahanan

0.681546 sedang

0.680199 sedang

0.679778 sedang

0.679739 sedang

0.679611 sedang

0.67953 sedang

0.678833 sedang

0.678675 sedang

0.674928 sedang

0.67352 sedang

0.673284 sedang

0.672442 sedang

0.671542 sedang

0.671348 sedang

0.671139 sedang

IKKDTI


.................................

...............................................................................................................................................................

0.446493 Sangat rendah 0.446915 Sangat rendah

19 Rote Ndao

20 Nias Selatan


24 Sumba Tengah

0.535686 Rendah 0.547981 Rendah 0.547982 Rendah 0.551842 Rendah 0.551855 Rendah

29 Supiori

30 Pegunungan Bintang

31 Puncak

32 Deiyai

0.53015 Rendah

0.527516 Rendah

28 Tolikara

27 Pulau Morotai

26 Jayawijaya



23 Sumba Barat Daya

25 Belu


22 Nagekeo



18 Teluk Wondama

21 Kupang


Kategori Ketahanan

17 Sumba Barat

IKKDTI 0.437704 Sangat rendah

Kabupaten

16 Konawe Kepulauan

No

No

93 Landak

92 Pandeglang

91 Alor

90 Tambrauw

89 Nias Utara

88 Bengkayang

87 Lembata

86 Maluku Tenggara Barat

85 Maybrat

84 Halmahera Timur

83 Kepulauan Yapen

82 Manggarai

81 Kapuas Hulu

80 Nabire

79 Timor Tengah Utara

78 Donggala

77 Jeneponto

Kabupaten

Kategori Ketahanan

0.794967 tinggi

0.788878 tinggi

0.724795 sedang

0.716764 sedang

0.711581 sedang

0.707313 sedang

0.701777 sedang

0.697312 sedang

0.693683 sedang

0.69223 sedang

0.690962 sedang

0.688955 sedang

0.687134 sedang

0.686732 sedang

0.683904 sedang

0.682095 sedang

0.681726 sedang

IKKDTI

138 ................................. Lampiran

...............................................................................................................................................................

0.559341 Rendah 0.562637 Rendah 0.564482 Rendah 0.564716 Rendah 0.564869 Rendah 0.565226 Rendah 0.569592 Rendah 0.56987 Rendah

40 Asmat

41 Nias

42 Raja Ampat

43 Mappi

44 Waropen

45 Halmahera Barat

46 Kepulauan Aru

47 Buru Selatan

0.637543 sedang

0.558435 Rendah

39 Boven Digoel

50 Dompu

0.557865 Rendah

38 Teluk Bintuni

0.632399 Sedang

0.557375 Rendah

37 Halmahera Selatan

49 Seluma

0.557104 Rendah

36 Paniai

0.625976 Sedang

0.556895 Rendah

48 Maluku Tengah

0.556681 Rendah

35 Pulau Taliabu

Kategori Ketahanan

34 Yahukimo

IKKDTI 0.554776 Rendah

Kabupaten

33 Mamberamo Raya

No

No

111 Pasaman Barat

110 Hulu Sungai Utara

109 Melawi

108 Lombok Utara

107 Pohuwato

106 Nunukan

105 Lombok Timur

104 Bondowoso

103 Lombok Barat

102 Bima

101 Lombok Tengah

100 Lebak

99 Polewali Mandar

98 Situbondo

97 Sampang

96 Sorong Selatan

95 Sumbawa

94 Puncak Jaya

Kabupaten

Kategori Ketahanan

0.933753 tinggi

0.932816 tinggi

0.927562 tinggi

0.927272 tinggi

0.924907 tinggi

0.922414 tinggi

0.917304 tinggi

0.916519 tinggi

0.914653 tinggi

0.913532 tinggi

0.912316 tinggi

0.908302 tinggi

0.891674 tinggi

0.880448 tinggi

0.861482 tinggi

0.852236 tinggi

0.846092 tinggi

0.828673 tinggi

IKKDTI


.................................

...............................................................................................................................................................

0.659727 sedang 0.661447 sedang 0.661557 sedang 0.662246 sedang 0.663569 sedang 0.665499 sedang 0.668076 sedang 0.669496 sedang 0.669878 sedang

53 Bangkalan

54 Merauke

55 Keerom

56 Seram Bagian Barat

57 Kayong Utara

58 Pesisir Barat

59 Sarmi

60 Tojo Una-Una

61 Konawe


0.653965 sedang

Kategori Ketahanan

0.652449 sedang

IKKDTI

52 Buru

Kabupaten

51 Lampung Barat

No

No

122 Parigi Moutong

121 Ende

120 Solok Selatan

119 Sigi

118 Toli-Toli

117 Timor Tengah Selatan

116 Sumbawa Barat

115 Aceh Singkil

114 Seruyan

113 Manggarai Barat

112 Sintang

Kabupaten

Kategori Ketahanan

0.961035 tinggi

0.953993 tinggi

0.953313 tinggi

0.95303 tinggi

0.951089 tinggi

0.946603 tinggi

0.945471 tinggi

0.94111 tinggi

0.94103 tinggi

0.940779 tinggi

0.936097 tinggi

IKKDTI

140 ................................. Lampiran

...............................................................................................................................................................

TATA KELOLA

ASPEK

Keberadaan FKPM di daerah Ada tidaknya lembaga khusus resolusi konflik dan cegah konflik dalam struktur Pemda

5. 6.

3. Institusi dalam pencegahan konflik

Ada tidaknya Perda terkait pencegahan konflik dan promosi perdamaian

3.

Ada tidaknya pertemuan Forkominda terkait isu konflik

Ada tidaknya kerangka early warning system/ CPF

2.

4.

Ada tidaknya program cegah konflik dan promosi perdamaian dalam RPJMD

1.

INDIKATOR

2. Proses Kelola cegah konflik nirkekerasan

1. Mekanisme Pencegahan Inklusif

VARIABEL

Tabel 3. Formulasi Aspek, Variabel, dan Indikator


.................................

...............................................................................................................................................................

KAPASITAS KELEMBAGAAN

ASPEK

8. Kapasitas ekonomi daerah

7. Representasi politik masyarakat

6. Kinerja lembaga penegak hukum dan Keamaan

5. Kebijakan pemerintah daerah yang peka konflik

4. Kualitas Pelayanan publik dasar

VARIABEL

............................................................................................................................................................... 21. Tingkat PDRB daerah

20. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah

19. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah dalam APBD

18. Frekuensi kasus atau konflik kekerasan masyarakat dipicu keputusan penyelenggara pemilu legislatif dan pilkadal

17. Rasio anggota DPRD perempuan di daerah

16. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu legislative

15. Ada tidaknya kasus konflik kekerasan yang melibatkan personel TNI dan polisi

14. Frekuensi penggunaan kekerasan oleh kepolisian dalam menangani demonstrasi masyarakat

13. Frekuensi kasus korupsi lembaga penegak hukum daerah yang masuk ke pengadilan

12. Jumlah kasus konflik kekerasan antar-masyarakat merespon keputusan pengadilan

11. Frekuensi kejadian/kasus kekerasan yang dilakukan Satpol PP dalam mengamankan kebijakan/perda

10. Frekuensi kejadian atau kasus konflik kekerasan yang dilakukan masyarakat merespon kebijakan pemerintah daerah

9. Frekuensi kasus korupsi pejabat daerah yang masuk ke pengadilan

8. Angka Kematian Bayi

7. Angka Partisipasi Murni di tingkat sekolah dasar

INDIKATOR

142 ................................. Lampiran

VARIABEL

11. Pendidikan dan Budaya untuk cegah konflik dan promosi perdaaian

10. Livelihood

9. Dinamika masyarakat sipil


KETAHANAN MASYARAKAT

ASPEK

Frekuensi perkelahian/tawuran antar- pelajar/ mahasiswa di daerah Ada tidaknya praktik budaya lokal untuk pencegahan konflik dan promosi perdamaian

28.

29.

Ada tidaknya protes kelompok masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintahterkait pemberdayaan ekonomi

Frekuensi konflik kekerasan antar-kelompok masyarakat di daerah terkait akses sumberdaya

25.

27.

Jumlah forum lintas komunitas

24.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di daerah

Frekuensi konflik kekerasan antar masyarakat

23.

26.

Frekuensi konflik kekerasan antar-ORMAS

22.

INDIKATOR


.................................

...............................................................................................................................................................

0.471698

0.471698

0.528302

0.471698

Bangkalan

Belu

Bengkayang

Biak Numfor

0.207547

0.471698

0.471698

0.735849

0.207547

0.207547

0.471698

Boven Digoel

Buol

Buru

Buru Selatan

Deiyai

Dogiyai

Dompu

1

0.471698

Bombana

Bondowoso

0.471698

Boalemo

1

0.471698

Banggai Laut

Bima

0.471698

Banggai Kepulauan

1

0.207547

Alor

Asmat

1

TK1

Aceh Singkil

KABUPATEN

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

TK2

0

0.423077

1

0.576923

1

0.576923

0.423077

0.576923

1

1

0.576923

1

1

0

0.576923

1

0.576923

0.423077

0

0.423077

TK3

0.655438

0.16411

0.492349

0.517094

0.655455

0.648823

0.486805

0.997201

0.643893

0.655687

0.992758

0.645659

0.693487

0.346784

0.661178

0.648084

0.656186

0.484065

0.690216

0.999274

TK

0.942322

0.636109

0.601122

0.626209

0.821235

0.895309

0.761857

0.812456

0.83833

0.847829

0.922892

0.726743

0.921532

0.908035

0.856253

0.841127

0.894178

0.597363

0.935246

0.901964

KK1

0.846258

1

1

1

0.611074

0.764816

1

1

1

1

0.692517

1

1

1

0.846258

1

1

1

1

0.764816

KK2

1

1

1

1

1

0.986301

1

0.986301

0.875845

0.923837

1

1

1

1

0.875845

0.937536

1

0.986301

0.239785

0.937536

KK3

0.734858

0.839015

0.806818

0.858317

0.777141

0.797387

0.626144

0.705689

0.680929

0.824711

0.710255

0.635726

0.707363

0.730583

0.744043

0.724949

0.71851

0.799461

0.730771

0.722356

KK4

0.328762

0.056177

0.045022

0.062871

0.127791

0.184142

0.183486

0.432471

0.238975

0.216901

0.398518

0.15692

0.225218

0.294921

0.535553

0.102604

0.132106

0.112331

0.200184

0.133632

KK5

0.519577

0.466769

0.460249

0.472069

0.404595

0.457115

0.476893

0.571661

0.503954

0.519734

0.49502

0.459117

0.503661

0.528027

0.460631

0.45553

0.474777

0.481241

0.499167

0.441326

KK

Tabel 4. Bobot Variabel dan Aspek IKKDTI

0.536229

0.957737

0.999288

0.999559

0.644944

0.957737

0.916095

0.916186

0.942339

0.935652

0.74998

0.858696

0.907175

0.999288

0.609388

0.999468

0.999288

0.916095

0.999198

0.957827

KM1

0.296251

0.982113

0.282777

0.201473

0.296715

0.330631

0.878044

0.373606

0.369889

0.307633

0.32854

0.765844

0.340852

0.874792

0.297644

0.287655

0.362223

0.987688

0.916605

0.836695

KM2

0.75789

1

1

1

1

1

1

0.515779

1

1

0.75789

1

1

1

1

1

0.833333

1

1

0.75789

KM3

0.595341

0.980312

0.884105

0.871107

0.74546

0.875297

0.94698

0.652068

0.875503

0.862809

0.685536

0.906071

0.856841

0.979534

0.731472

0.884963

0.823379

0.964654

0.986238

0.85009

KM

144 ................................. Lampiran

...............................................................................................................................................................

0.207547

0.471698

Halmahera Selatan

Halmahera Timur

0.207547

0.207547

0.471698

0.471698

0.471698

0.471698

0.264151

0.471698

0.471698

0.471698

0.471698

0.471698

Intan Jaya

Jayawijaya

Jeneponto

Kapuas Hulu

Kayong Utara

Keerom

Kepulauan Aru

Kepulauan Mentawai

Kepulauan Sula

Kepulauan Yapen

Ketapang

Konawe

1

0.207547

Halmahera Barat

Hulu Sungai Utara

0.471698

1

0.471698

TK1

Gorontalo Utara

Ende

Donggala

KABUPATEN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

TK2 1

1

1

0.423077

0

0.576923

0

1

0

0.576923

1

1

1

1

0

0

0

0.423077

0.576923

TK3

0.654558

0.653064

0.654662

0.659879

0.654434

0.523451

0.654151

0.650395

0.65162

0.659574

0.486724

0.172824

0.994999

0.651076

0.49083

0.488636

0.353476

0.990939

0.659827

TK

0.84188

0.661684

0.724462

0.810885

0.920232

0.65283

0.645742

0.761306

0.88607

0.863613

0.75321

0.723489

0.851873

0.864281

0.821726

0.844889

0.787954

0.890679

0.811555

KK1

0.846258

1

1

1

1

1

1

1

0.846258

1

0.764816

1

1

1

1

1

1

1

0.846258

KK2

0.875845

1

0.986301

1

1

0.889544

1

1

0.889544

0.677274

0.937536

0.875845

1

1

0.986301

0.923837

0.986301

0.889544

0.875845

KK3

0.824665

0.716096

0.797307

0.6304

0.643364

0.650057

0.727527

0.704179

0.766798

0.758906

0.892655

0.806818

0.761417

0.713395

0.701555

0.801208

0.768869

0.679955

0.676592

KK4

0.194626

0.422977

0.118366

0.184523

0.213149

0.147423

0.10637

0.181123

0.224899

0.279647

0.114339

0.040209

0.242111

0.376333

0.232232

0.118352

0.145027

0.256409

0.31747

KK5

0.468799

0.570202

0.480568

0.477917

0.489425

0.450172

0.467745

0.488626

0.47181

0.475287

0.451712

0.437672

0.517892

0.554405

0.502724

0.470627

0.48479

0.490865

0.485525

KK

0.900337

0.916095

0.957647

0.900157

0.957647

0.900247

0.711866

0.95123

0.900247

0.957827

0.666698

0.999378

0.734042

0.916095

0.832993

0.999198

0.858786

0.916186

0.942159

KM1

0.165235

0.314137

0.824848

0.326681

0.384756

0.293231

0.31646

0.326217

0.930543

0.320874

0.998606

0.413793

0.341781

0.906384

0.85342

0.900344

0.283474

0.921019

0.341084

KM2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.833333

1

1

0.75789

KM3

0.825814

0.856082

0.954926

0.851766

0.883986

0.84641

0.775252

0.798466

0.949141

0.87376

0.760433

0.90526

0.788151

0.951548

0.909968

0.983617

0.828352

0.953943

0.870788

KM


.................................

...............................................................................................................................................................

1

1

1

1

0.471698

0.207547

0.207547

0.471698

0.471698

0.207547

0.207547

Lombok Barat

Lombok Tengah

Lombok Timur

Lombok Utara

Mahakam Ulu

Malaka

Maluku Barat Daya

Maluku Tengah


Mamberamo Raya

Mamberamo Tengah

0.207547

Lanny Jaya

1

0.735849

Landak

Lembata

0.471698

Lampung Barat

1

0.471698

Kupang

Lebak

0.471698

TK1

Konawe Kepulauan

KABUPATEN

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

TK2

1

0.423077

0.576923

1

0

0

1

0.576923

0.576923

0.576923

0.576923

0

0.576923

1

1

0.576923

0.576923

0.423077

TK3

0.175738

0.486643

0.659001

0.661204

0.160097

0.17973

0.661435

0.992862

0.988355

0.986087

0.983915

0.676082

0.996431

0.169422

0.824382

0.649544

0.34038

0.352633

TK

0.501027

0.589675

0.565119

0.695309

0.847165

0.851345

0.715836

0.748804

0.812691

0.893481

0.883533

0.918663

0.780403

0.67707

0.840922

0.940684

0.884652

0.863739

KK1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.846258

0.692517

1

1

0.764816

0.222149

1

0.846258

KK2

0.986301

1

0.986301

0.875845

1

1

0.889544

0.801429

0.765389

0.779955

1

0.986301

0.235449

0.986301

1

0.889544

1

0.986301

KK3

0.871212

0.67177

0.694386

0.704059

0.772012

0.724143

0.770672

0.667756

0.678985

0.671361

0.70908

0.68007

0.720552

0.858333

0.816053

0.698283

0.739723

0.738828

KK4

0.03832

0.055644

0.120764

0.137275

0.113795

0.162388

0.05983

0.336257

0.432448

0.449516

0.502581

0.164773

0.457308

0.049852

0.279856

0.212778

0.290974

0.067413

KK5

0.466049

0.442097

0.464857

0.453171

0.477323

0.485655

0.440656

0.477714

0.482507

0.534567

0.595299

0.442488

0.338619

0.467783

0.516485

0.479431

0.530509

0.454409

KK

0.916276

0.874454

0.999198

0.41748

0.999288

0.999198

0.941798

0.702525

0.651119

0.833353

0.775593

0.858696

0.842847

0.916186

0.686496

0.874544

0.957737

0.900337

KM1

0.413793

0.926826

0.878044

0.117614

0.327146

0.905223

0.304613

0.365243

0.2254

0.183354

0.335741

0.929149

0.164305

0.413793

0.27906

0.331327

0.903596

0.340852

KM2

1

1

1

1

1

0.75789

1

1

1

1

1

0.75789

0.75789

1

0.75789

1

1

0.75789

KM3

0.872217

0.938286

0.980023

0.51933

0.891257

0.984404

0.864766

0.779401

0.73642

0.695283

0.696881

0.932395

0.695987

0.872181

0.759136

0.735514

0.967656

0.854122

KM

146 ................................. Lampiran

...............................................................................................................................................................

0.207547

0.528302

1

Mappi

Maybrat

Melawi

0.207547

0.207547

0.207547

0.471698

Nduga

Nias

Nias Barat

Nias Selatan

Pandeglang

0.792453

1

0.471698

Nagekeo

Nunukan

0.471698

Nabire

1

0.471698

Musi Rawas Utara

Nias Utara

0.471698

Musi Rawas

0

0.471698

Manggarai Timur

Morowali Utara

1

Manggarai Barat

0.471698

0.471698

Manggarai

Merauke

0.471698

TK1

Mamuju Tengah

KABUPATEN

1

1

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

TK2

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0.576923

0.576923

0

0.423077

1

0.423077

0.423077

TK3

0.862775

0.977545

0.680965

0.351787

0.178642

0.492786

0.181783

0.35205

0.660654

0.657291

0.654883

0.044098

0.654904

0.9871

0.688355

0.485845

0.661661

0.990082

0.655925

0.658506

TK

0.898396

0.793095

0.848171

0.903823

0.806671

0.841576

0.712112

0.782961

0.744951

0.77282

0.87211

0.899723

0.755111

0.83962

0.855531

0.637128

0.812726

0.879309

0.916388

0.903665

KK1

1

1

1

1

1

0.37589

1

1

1

1

1

1

0.764816

1

1

1

0.846258

1

0.846258

0.457333

KK2 1

0.359604

1

1

0.889544

1

0.875845

1

1

0.875845

1

1

0.875845

0.875845

1

0.801429

1

0.986301

0.986301

0.889544

KK3

0.677236

0.704797

0.790723

0.96587

0.797726

0.708406

0.871212

0.68627

0.760795

0.79767

0.79767

0.791315

0.63702

0.737689

0.804886

0.815835

0.688198

0.602764

0.693687

0.780817

KK4

0.540332

0.417428

0.143864

0.361388

0.11218

0.313231

0.052283

0.161994

0.133928

0.144252

0.460125

0.220978

0.330482

0.208321

0.050712

0.114862

0.147877

0.198636

0.271635

0.082883

KK5

0.402613

0.566563

0.490227

0.571283

0.480913

0.511828

0.472965

0.444883

0.461164

0.491469

0.595517

0.472133

0.506065

0.480358

0.348472

0.4847

0.472796

0.475819

0.498082

0.468552

KK

0.801296

0.743564

0.916186

0.916095

0.999198

0.832993

0.916276

0.941888

0.858786

0.676732

0.842937

0.900247

0.708519

0.785447

0.916005

0.999198

0.785627

0.958097

0.858786

0.801476

KM1

0.176385

0.325985

0.906616

0.404501

0.93124

0.978629

0.93728

0.954702

0.76445

0.930543

0.366404

0.381736

0.202867

0.343407

0.320642

0.931705

0.363152

0.358971

0.907313

0.345962

KM2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.515779

KM3

0.574596

0.789391

0.951622

0.870648

0.988597

0.930151

0.9566

0.969592

0.905882

0.860269

0.835418

0.860676

0.755611

0.808852

0.857094

0.988672

0.812107

0.880009

0.928911

0.815637

KM


.................................

...............................................................................................................................................................

KABUPATEN

TK1

0.207547

0.471698

0.471698

Raja Ampat

Rote Ndao

Sabu Raijua

0.471698

0.471698

0.471698

0.207547

Sarmi

Seluma

Seram Bagian Barat

Seram Bagian Timur

1

0.735849

Puncak Jaya

Sampang

0.207547

Puncak

0

0.207547

Pulau Taliabu

Sambas

0.207547

1

Pulau Morotai

1

Polewali Mandar

0.471698

Pesisir Barat

Pohuwato

0.207547

1

Pasaman Barat

Pegunungan Bintang

1

0.207547

Parigi Moutong

Paniai

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TK2

TK3

0.576923

0.576923

0.576923

1

0.576923

1

0

0

1

0.423077

1

0.576923

0

0.423077

1

0.576923

1

0.423077

1

0.423077

TK

0.177471

0.656032

0.649735

0.64181

0.994683

0.327711

0.345294

0.34693

0.489416

0.830006

0.491451

0.487325

0.490243

0.988873

0.97649

0.65271

0.484149

0.994456

0.98922

0.492922

KK1

0.74875

0.88361

0.868682

0.586794

0.842294

0.915386

0.807129

0.797718

0.729824

0.741634

0.683523

0.79569

0.838764

0.887398

0.897574

0.744272

0.571638

0.918791

0.875696

0.570523 1

1

0.846258

1

1

1

0.611074

1

0.764816

1

1

1

1

1

0.538775

1

1

1

1

0.846258

KK2

KK3

0.765389

0.986301

0.801429

0.801429

0.359604

1

1

1

0.787731

1

1

1

0.875845

0.923837

1

0.801429

1

1

0.986301

0.986301

KK4

0.723032

0.770628

0.772309

0.699797

0.750701

0.616071

0.698106

0.733318

0.876281

0.887311

0.806818

0.791385

0.783919

0.758554

0.816467

0.698283

0.871212

0.647098

0.698528

0.832576

KK5

0.104091

0.150112

0.177939

0.060064

0.446346

0.365792

0.173094

0.168025

0.123267

0.043034

0.070619

0.058346

0.074042

0.297467

0.297274

0.088989

0.05382

0.374257

0.321439

0.045015

KK

0.404007

0.486748

0.464925

0.414472

0.418002

0.53533

0.450437

0.488983

0.461269

0.472499

0.468681

0.462164

0.377349

0.522789

0.544887

0.423758

0.473471

0.520494

0.531623

0.46206

KM1

0.999198

0.718283

0.552168

0.775593

0.411575

0.852279

0.957647

0.833083

0.999108

0.916095

0.957827

0.941708

0.801386

0.957917

0.802107

0.842847

0.999108

0.759744

0.999198

0.791442

KM2

0.270233

0.223077

0.364081

0.928685

0.355486

0.301129

0.23353

0.944945

0.870146

0.979326

0.391493

0.774207

0.182192

0.328772

0.36594

0.301826

0.350608

0.325752

0.947268

0.980719

1

1

1

1

1

1

1

1

0.75789

1

0.349113

1

1

1

1

1

1

1

1

0.273669

KM3

KM

0.882047

0.762751

0.612613

0.899277

0.374976

0.82861

0.859609

0.924757

0.978714

0.963306

0.885144

0.940426

0.789203

0.554616

0.819109

0.824972

0.894967

0.795787

0.991181

0.913967

148 ................................. Lampiran

...............................................................................................................................................................

1

0.471698


Timor Tengah Utara

0.207547

Teluk Bintuni

0

0.528302

Tambrauw

Teluk Wondama

0.207547

Supiori

1

0.471698

Sumba Timur

Sumbawa Barat

0.471698

Sumba Tengah

1

0.471698

Sumba Barat Daya

Sumbawa

0.471698

Sumba Barat

1

Solok Selatan

0.792453

1

Situbondo

0.471698

1

Sintang

Sorong Selatan

1

Sigi

Sorong

1

TK1

Seruyan

KABUPATEN

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

TK2

1

1

0

0

1

1

0.423077

0.423077

0.423077

1

0

0

0

0

1

1

0.423077

0.576923

0.576923

TK3

0.65414

0.996123

0.354983

0.487822

0.695326

0.490832

0.99287

0.993192

0.315428

0.3525

0.352554

0.351831

0.859008

0.661673

0.9918

0.996996

0.970065

0.996215

0.996781

TK

0.848168

0.816735

0.856408

0.788111

0.857184

0.474027

0.758928

0.78982

0.828821

0.891866

0.862287

0.917589

0.716694

0.798219

0.832186

0.891627

0.82338

0.898773

0.860191

KK1 1

0.764816

0.846258

0.846258

1

0.846258

1

1

0.457333

1

1

1

1

0.538775

1

1

0.846258

1

0.846258

KK2 1

0.986301

0.923837

0.986301

0.986301

0.801429

1

0.986301

1

0.986301

1

1

1

0.986301

0.986301

1

0.889544

1

0.875845

KK3

0.682862

0.674544

0.793358

0.725343

0.736052

0.771801

0.681127

0.672525

0.708462

0.677886

0.675589

0.722186

0.84296

0.695907

0.590747

0.762865

0.725153

0.700219

0.655043

KK4

0.171871

0.229465

0.07029

0.122173

0.047314

0.07766

0.35182

0.38915

0.229834

0.147099

0.215665

0.208786

0.1264

0.285843

0.260356

0.456805

0.296065

0.188643

0.164789

KK5

0.445274

0.464322

0.4415

0.470284

0.393486

0.465386

0.538841

0.472307

0.503042

0.473203

0.49542

0.500625

0.422737

0.519478

0.496539

0.547569

0.52985

0.446877

0.475368

KK

0.832993

0.760105

0.999108

0.916095

0.916005

0.999198

0.759744

0.109563

0.941888

0.941888

0.916186

0.858696

0.999108

0.900247

0.916095

0.650939

0.842937

0.900697

0.900247

KM1

0.956328

0.919393

0.348053

0.840412

0.906849

0.164073

0.792558

0.904061

0.927059

0.933331

0.911727

0.372212

0.933331

0.282313

0.853885

0.330863

0.942622

0.866661

0.306007

KM2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.166667

1

1

1

1

1

1

1

0.273669

KM3

0.926556

0.891621

0.894555

0.940914

0.951587

0.864935

0.871033

0.262825

0.965136

0.966147

0.952445

0.84262

0.988899

0.84465

0.943086

0.432895

0.928301

0.939023

0.848469

KM


.................................

...............................................................................................................................................................

0.207547

0.471698

Yalimo

0

1

1

1

1

1

TK2 1

1

0.423077

0.423077

1

0.423077

TK3


0.207547

Toli-Toli

Yahukimo

Tolikara

Waropen

0.207547

1

TK1

0.471698

KABUPATEN

Tojo Una-Una

TK

0.301555

0.492491

0.4889

0.999108

0.487622

0.652464

KK1

0.652363

0.570288

0.851212

0.922658

0.673908

0.892559

1

1

1

1

1

0.846258

KK2

KK3

0.986301

0.889544

0.986301

0.986301

1

0.677274

KK4

0.804886

0.806818

0.799771

0.735652

0.794133

0.695894

KK5

0.050731

0.095244

0.06353

0.21071

0.044619

0.195631

KK

0.459504

0.458117

0.4629

0.501101

0.435484

0.43751

KM1

0.957737

0.791351

0.999198

0.999559

0.775503

0.884939

KM2

0.998839

0.987224

0.897092

0.323429

0.402643

0.329701

KM3

1

1

1

1

1

1

KM

0.983008

0.914979

0.983093

0.890765

0.814447

0.846202

150 ................................. Lampiran

...............................................................................................................................................................


.................................

Lampiran 4. Jumlah Konflik Kekerasan dan Perbandingan Tipe Konflik Kekerasan yang Dominan per Kawasan

Tabel 5. Entry Datasheet IKKDTI 2016 Aspek Tata Kelola RPJMD

EWS

PERDA KONFLIK

FORKOPIMDA

FKPM

LEMBAGA CEGAH KONFLIK

Aceh Singkil

1

1

1

1

0

1

Nias Barat

1

0

0

0

0

0

Nias Utara

1

1

1

0

0

0

Nias Selatan

1

1

0

0

0

0

Nias

1

0

0

1

0

0

Kepulauan Mentawai

1

1

0

1

1

0

Solok Selatan

1

1

1

1

0

1

Pasaman Barat

1

1

1

1

0

1

Seluma

1

1

0

1

1

0

Musi Rawas

1

1

0

1

1

0

Musi Rawas Utara

1

1

0

1

1

0

Lampung Barat

1

1

0

1

1

0

Pesisir Barat

1

1

0

1

1

0

Pandeglang

0

1

1

1

1

1

Lebak

1

1

1

1

1

0

Situbondo

1

1

1

1

1

0

Bondowoso

1

1

1

1

1

0

KABUPATEN

...............................................................................................................................................................

152 ................................. Lampiran

RPJMD

EWS

PERDA KONFLIK

FORKOPIMDA

FKPM


Bangkalan

1

1

0

1

1

0

Sampang

1

1

1

1

1

0

Sambas

0

0

0

1

1

1

Bengkayang

0

0

1

1

1

1

Landak

1

0

1

1

1

1

Ketapang

1

1

0

1

1

1

Sintang

1

1

1

1

1

0

Kapuas Hulu

1

1

0

1

1

0

Melawi

1

1

1

1

1

1

Kayong Utara

1

1

0

1

0

0

Seruyan

1

1

1

1

1

1

Hulu Sungai Utara

1

1

1

1

1

1

Mahakam Ulu

1

1

0

1

1

1

Nunukan

1

1

1

1

1

1

Manggarai Barat

1

1

1

1

0

0

Manggarai

1

1

0

1

0

0

Manggarai Timur

1

1

0

1

0

0

Nagekeo

1

1

0

0

0

0

Ende

1

1

1

1

1

0

Lembata

1

1

1

0

0

0

Alor

1

1

1

0

0

0

Belu

1

1

0

0

0

0

Malaka

1

0

0

0

0

0


1

1

1

1

0

0

KABUPATEN

...............................................................................................................................................................


.................................

RPJMD

EWS

PERDA KONFLIK

FORKOPIMDA

FKPM


Timor Tengah Utara

1

1

0

1

0

0

Kupang

1

1

0

0

1

0

Rote Ndao

1

1

0

0

0

0

Sabu Raijua

1

1

0

0

0

0

Sumba Timur

1

1

0

0

0

0

Sumba Tengah

1

1

0

0

0

0

Sumba Barat

1

1

0

0

0

0

Sumba Barat Daya

1

1

0

0

0

0

Bima

1

1

1

1

1

0

Sumbawa

1

1

1

1

1

1

Sumbawa Barat

1

1

1

1

0

1

Dompu

1

1

0

1

0

0

Lombok Utara

1

1

1

1

1

0

Lombok Barat

1

1

1

1

1

0

Lombok Timur

1

1

1

1

1

0

Lombok Tengah

1

1

1

1

1

0

Banggai Kepulauan

1

1

0

1

1

0

Banggai Laut

1

1

0

1

1

1

Boalemo

1

1

0

1

1

1

Bombana

1

1

0

1

1

1

Buol

1

1

0

1

1

0

Donggala

1

1

0

1

1

1

Gorontalo Utara

1

1

0

0

0

1

Jeneponto

1

1

0

1

1

1

KABUPATEN

...............................................................................................................................................................

154 ................................. Lampiran

RPJMD

EWS

PERDA KONFLIK

FORKOPIMDA

FKPM


Konawe Kepulauan

1

1

0

0

0

1

Konawe

1

1

0

1

1

1

Mamuju Tengah

1

1

0

1

1

1

Morowali Utara

0

0

0

0

0

0

Parigi Moutong

1

1

1

1

1

1

Pohuwato

1

1

1

1

1

1

Polewali Mandar

1

1

1

1

0

1

Sigi

1

1

1

1

1

1

Tojo Una-Una

1

1

0

1

1

1

Toli-Toli

1

1

1

1

1

1


1

1

0

1

1

0

Maluku Tengah

1

1

0

1

1

1

Buru

1

1

0

1

1

1

Kepulauan Aru

0

1

0

1

0

0

Seram Bagian Barat

1

1

0

1

1

0

Seram Bagian Timur

1

0

0

0

1

0

Maluku Barat Daya

1

0

0

0

0

0

Buru Selatan

1

0

1

0

1

0

Halmahera Barat

1

0

0

1

0

0

Halmahera Selatan

1

0

0

1

0

0

Halmahera Timur

1

1

0

1

0

0

Kepulauan Sula

1

1

0

1

0

0

Pulau Morotai

1

0

0

1

0

0

KABUPATEN

...............................................................................................................................................................


.................................

RPJMD

EWS

PERDA KONFLIK

FORKOPIMDA

FKPM


Pulau Taliabu

1

0

0

1

1

0

Teluk Wondama

0

0

0

1

1

1

Teluk Bintuni

1

0

0

1

1

1

Sorong

1

1

0

1

1

1

Sorong Selatan

0

1

1

1

1

1

Raja Ampat

1

0

0

1

1

1

Maybrat

0

0

1

1

0

1

Tambrauw

0

0

1

1

0

1

Merauke

1

1

0

1

0

1

Nabire

1

1

0

1

1

1

Paniai

1

0

0

1

0

1

Mappi

1

0

0

1

0

1

Asmat

1

0

0

1

0

1

Boven Digoel

1

0

0

1

0

1

Puncak Jaya

1

0

1

1

0

1

Biak Numfor

1

1

0

1

1

1

Kepulauan Yapen

1

1

0

1

0

1

Waropen

1

0

0

1

0

1

Jayawijaya

1

0

0

1

1

1

Yahukimo

1

0

0

1

0

1

Pegunungan Bintang

1

0

0

1

1

1

Tolikara

1

0

0

1

0

1

Sarmi

1

1

0

1

1

1

Keerom

1

1

0

1

1

1

Supiori

1

0

0

1

0

1

Mamberamo Raya

1

0

0

1

0

1

Nduga

1

0

0

0

1

1

KABUPATEN

...............................................................................................................................................................

156 ................................. Lampiran

RPJMD

EWS

PERDA KONFLIK

FORKOPIMDA

FKPM


Lanny Jaya

1

0

0

0

1

1

Mamberamo Tengah

1

0

0

0

1

1

Yalimo

1

1

0

0

1

1

Puncak

1

0

0

1

1

1

Dogiyai

1

0

0

0

0

1

Intan Jaya

1

0

0

0

1

1

Deiyai

1

0

0

1

1

1

KABUPATEN


...............................................................................................................................................................

78.67

76.6

93.09

92.64

96.15

96.18

96.49

Nias Barat

Nias Utara

Nias Selatan

Nias

Kepulauan Mentawai

Solok Selatan

Pasaman Barat

92.67

71.18

95.72

74.32

97.52

Musi Rawas

Musi Rawas Utara

Lampung Barat

Pesisir Barat

Pandeglang

96.2

93.99

Aceh Singkil

Seluma

KK11

KABUPATEN

5.74

5.12

5.12

7.05

7.05

5.48

5.48

9.54

12.7

42.03

5.23

6.53

23.78

15.5

KK12

3

5

1

3

3

4

2

5

1

0

2

1

1

1

KK13

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

KK21

Tabel 7. Aspek Kapasitas Kelembagaan

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

KK 22

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

KK 31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KK32

4

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

KK33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

KK 34

70.64

82.31

82.31

84.48

84.48

84.71

77.33

79.02

76.8

78.72

88.63

75.78

75.86

80.7

KK41

12

2.5

2.5

15.56

15.56

16.67

0

0

0

8

37.14

24

25

8

KK42

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

KK43

7.6

0.8

4.25

0.3

7.55

4.02

6.2

6.4

5.48

9.37

10.12

3.12

2.72

3.3

KK51

5.02

4.69

10.99

9.92

7.37

5.49

6.03

5.9

5.58

5.47

4.32

5.56

5.12

4.08

KK52

18,456.04

2,913.70

3,380.54

5,776.34

13,376.33

2,896.00

10,780.77

3,889.02

2,649.26

2,430.72

4,305.08

2,303.44

1,181.46

1,747.17

KK53


.................................

...............................................................................................................................................................

63.53

96.54

Mahakam Ulu

Nunukan

96.1

Sintang

93.64

49.08

Ketapang

Hulu Sungai Utara

96.36

Landak

95.65

96.34

Bengkayang

Seruyan

96.24

Sambas

63.04

93.09

Sampang

Kayong Utara

96.18

Bangkalan

95.95

96.67

Bondowoso

Melawi

96.67

Situbondo

96.14

94.69

Lebak

Kapuas Hulu

KK11

KABUPATEN

15.07

14.36

15.4

7.49

14.71

6.67

7.75

12.39

10.1

6.87

4.32

6.24

9.54

1.41

16.97

6.7

16.47

KK12

6

3

3

4

1

5

3

5

3

5

2

2

4

5

5

3

6

KK13

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

1

0

1

2

KK21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

KK 22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

KK 31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KK32

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

4

6

0

1

5

KK33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

KK 34

67.24

76.59

78.32

67.49

78.12

93.78

85.18

83.19

74.94

88.25

75.83

66.83

94.85

91.09

79.55

79.54

74.96

KK41

20

20

16.67

12

8

6.67

10

5.71

13.33

14.29

11

6.67

2.22

0

6.67

15.56

14

KK42

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

KK43

4.07

0.43

6.12

2.89

4.36

4.99

3.2

4.33

5.19

5.31

4.27

4.4

7.06

4.49

6.23

7.7

14.11

KK51

9.65

4.79

5.99

5.37

5.65

4.73

4.67

5.36

2.29

5.9

4.02

5.42

4.39

11.11

10.87

5.52

12.71

KK52

15,821.63

1.775.79

3,246.59

3,915.88

2,517.74

3,313.36

7,071.51

9,295.55

15,979.89

6,715.39

5,565.54

13,219.42

13,977.68

21,709.17

13,074.07

13,347.04

1,867.20

KK53

158 ................................. Lampiran

...............................................................................................................................................................

Sumba Tengah

Sumba Timur

Sabu Raijua

Rote Ndao

95.82

96.19

72.58

96.16

95.83

95.38

Timor Tengah Utara

Kupang

95.2

83.63

95.9

95.85

96.15

95.52

74.44

85.63


Malaka

Belu

Alor

Lembata

Ende

Nagekeo

Manggarai Timur

95.35

95.87

Manggarai Barat

Manggarai

KK11

KABUPATEN

13.53

18.93

14.12

29.39

24.22

11.13

13.23

16.43

16.43

7.16

13.23

21.7

16.95

24.36

12.75

17.85

KK12

2

4

1

4

1

4

5

1

1

1

1

1

2

2

1

2

KK13

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KK21

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

KK 22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KK 31

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KK32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

KK33

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

KK 34

81.7

76.9

80

78.6

80.03

76.31

72.36

66.33

66.33

83.11

82.01

78.95

82.89

80.12

78.34

82.51

KK41

0

10

5

12

11.43

6.67

15

24

25

6.67

0

3.33

0

3.33

11.43

3.33

KK42

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

3

KK43

4.42

5.24

5.18

4.39

7.05

4.02

4.78

4.16

8.42

5.51

4.62

6.19

4.43

3.45

7.48

5.49

KK51

4.24

4.99

5.19

4.8

5.01

4.57

4.38

5.47

5.74

4.91

5.19

5.18

4.67

5.04

5.15

3.72

KK52

752.59

4,117.06

875.38

1,893.35

4,845.57

2,741.17

4,941.73

1,780.30

2,787.73

1,994.02

1,263.38

4,140.97

1,509.11

2,134.62

3,024.86

2,190.42

KK53


.................................

...............................................................................................................................................................

97.15

88.25

Buol

Donggala

91.8

Lombok Tengah

96.27

97.36

Lombok Timur

Bombana

95.86

Lombok Barat

95.43

81.74

Lombok Utara

Boalemo

96.35

Dompu

78.13

84.25

Sumbawa Barat

Banggai Laut

79.74

Sumbawa

94.89

96.41

Bima

Banggai Kepulauan

80.61

93.88

KK11

Sumba Barat Daya

Sumba Barat

KABUPATEN

12.37

22.68

24.08

19.56

3.06

3.06

6.71

9.73

8.17

15.17

5.55

7.43

6.43

3.97

8.02

10.05

KK12

4

1

3

3

2

3

2

6

3

5

1

6

4

2

1

1

KK13

1

0

0

0

0

0

0

2

0

1

1

0

2

2

0

0

KK21

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

KK 22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

KK 31

0

1

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KK32

1

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

1

0

0

KK33

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

KK 34

75.42

81.57

74.82

84.26

83.81

83.81

75.29

78.2

76.75

79.01

83.69

82.16

78.91

76.14

78.76

77.02

KK41

6.67

24

8

20

5

4

6

4

15.56

6.67

6.67

0

2.22

11.11

2.86

12

KK42

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

KK43

5.58

3.33

5.34

5.01

1.76

2.36

8.38

7.26

11.53

9.83

8.55

6.96

7.76

9.33

6.33

6.19

KK51

6.24

6.19

7.35

7.31

7.92

7.07

6.28

4.79

5.48

4.56

6.13

-1.32

6.61

6.01

4

4.76

KK52

8,405.06

4,178.75

3,985.95

3,226.90

1,518.36

2,479.31

11,703.80

12,774.56

10,055.91

3,246.46

4,465.39

9,589.90

9,094.73

7,325.51

1,812.23

1,467.87

KK53

160 ................................. Lampiran

...............................................................................................................................................................

KK11

77.68

97.23

79.26

95.64

86.46

93.96

95.33

97.07

95.34

96.86

93.05

95.81

56.84

92.45

80.27

63.46

KABUPATEN

Gorontalo Utara

Jeneponto

Konawe Kepulauan

Konawe

Mamuju Tengah

Morowali Utara

Parigi Moutong

Pohuwato

Polewali Mandar

Sigi

Tojo Una-Una

Toli-Toli


Maluku Tengah

Buru

Kepulauan Aru

19.06

13.12

8.77

30.12

11.35

17.21

12.82

14.29

21.79

9.99

16.21

11.41

13.66

13.66

8.8

20.32

KK12

5

2

10

6

1

1

2

2

1

3

1

0

4

0

4

2

KK13

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

KK21

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KK 22

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

KK 31

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

KK32

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

KK33

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

KK 34

77.75

84.82

78.56

76.73

73.42

80.6

75.73

74.87

83.09

75.49

79.52

78.03

81.21

81.21

74.92

79.99

KK41

0

12

7.5

8

23.33

4

10

20

20

10

20

20

23.33

10

20

16

KK42

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KK43

3.03

2.89

3.17

2.57

3.44

3.84

2.23

4.83

7.45

3.48

2.98

0.99

2.62

0.92

5.38

3.15

KK51

6.84

6.23

5.25

6.04

6.43

7

6.58

7.31

7.46

6.79

7.32

5.71

7.97

7.6

7.94

7.12

KK52

2,375.47

1,584.87

1,909.83

1,715.52

5,497.77

3,878.65

6,066.81

8,181.33

4,063.82

11,782.93

6,618.00

2,045.28

5,509.48

851.39

6,157.05

1,989.80

KK53


.................................

...............................................................................................................................................................

93.49

95.39

Halmahera Selatan

Halmahera Timur

97.01

76.95

73.86

95.31

74.89

Teluk Wondama

Teluk Bintuni

Sorong

Sorong Selatan

Raja Ampat

73

96.65

Halmahera Barat

Pulau Taliabu

61.28

Buru Selatan

90.95

88.78

Maluku Barat Daya

Pulau Morotai

62.89

Seram Bagian Timur

97.4

95.92

Seram Bagian Barat

Kepulauan Sula

KK11

KABUPATEN

none

none

none

none

none

18.64

15.63

18.64

13.94

25.35

14.22

57.6

25.88

10.48

0

KK12

3

3

0

1

2

1

3

5

3

3

4

1

1

2

4

KK13

0

3

0

0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

KK21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KK 22

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KK 31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

KK32

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

KK33

1

1

1

1

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

KK 34

77.87

95.99

73.29

88.71

79.81

74.96

87.61

74.96

86.74

86.86

84.58

89.03

85.92

85.64

82.68

KK41

35

10

12

5

20

25

10

0

0

3.33

16

20

10

8

13.33

KK42

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

KK43

2.26

2.97

4.62

2.76

1.24

0.8

1.21

5.04

12.69

5.38

2.73

0.9

1.39

2.15

3.45

KK51

6.25

7.17

3.16

2.36

5.3

5.89

6.19

5.97

6.72

5.4

6.28

15.34

5.76

6.16

KK52

2,297.74

1,178.26

8,723.13

2,290.74

1,013.81

878.51

1,087.33

1,588.97

2,102.02

3,667.59

1,463.98

901.93

1,152.23

1,461.26

2,024.15

KK53

162 ................................. Lampiran

...............................................................................................................................................................

91.9

70.36

58.27

42.5

37.97

55.57

73.47

44.65

72.86

Tambrauw

Merauke

Nabire

Paniai

Mappi

Asmat

Boven Digoel

Puncak Jaya

Biak Numfor

51.27

Yahukimo

57.51

57.86

Tolikara

Sarmi

62.4

65.88

Jayawijaya

Pegunungan Bintang

82.19

Waropen

58

96.82

Maybrat

Kepulauan Yapen

KK11

KABUPATEN

24.39

none

86.02

52.63

13.64

5.99

19.29

17

0.89

39.04

66.67

17.53

47.1

12.79

19.99

none

none

KK12

6

2

0

2

2

2

1

4

0

0

0

1

1

1

2

1

2

KK13

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

KK21

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

KK 22

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

KK 31

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KK32

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

KK33

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

KK 34

80.24

100

100

100

100

89.86

98.65

72.06

100

79.2

99.23

92.14

100

99.5

66.12

85.66

100

KK41

5

3.33

10

0

13.33

10

0

4

12.5

0

5

10

4

4

16

10

5

KK42

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

1

1

1

KK43

0.59

0.25

0.56

2.16

2.41

0.58

2.91

3.76

0.87

4.64

2.74

2.49

0.9

2.18

7.82

0.81

0.75

KK51

6.38

7.25

6.07

7.06

6.05

10.47

6.39

5.12

1.87

5.32

6.08

7.08

2.69

7.67

8.23

6.27

6.27

KK52

1.199,66

645,74

950,49

653,70

1.589,38

539,47

972,62

2.160,07

743,09

2.290,15

953,29

1.274,50

635,58

2.736,27

5.250,15

141.42

431.87

KK53


.................................

...............................................................................................................................................................

57.22

49.16

11.19

37.69

65.58

22.48

42.85

36.78

53.74

44.08

32.24

Keerom

Supiori

Mamberamo Raya

Nduga

Lanny Jaya

Mamberamo Tengah

Yalimo

Puncak

Dogiyai

Intan Jaya

Deiyai

20.75

6.13

34.25

0

120

39.33

47.13

0

0

65.38

28.19

KK12

1

0

2

1

1

1

1

0

0

4

3

KK13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KK21


KK11

KABUPATEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KK 22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KK 31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KK32

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KK33

0

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

KK 34

100

100

100

100

100

100

100

100

90.52

85.89

89.02

KK41

0

0

5

0

5

10

8

10

0

10

5

KK42

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

1

KK43

0.44

0.27

0.36

0.79

0.55

0.13

0.69

0.68

0.39

1.59

1.99

KK51

7.39

7.39

9.03

9.05

8.41

7.95

5.51

7.78

9.67

7.27

8.61

KK52

343,68

328,75

763,69

928,66

285,15

316,82

638,18

308,11

548,89

474,78

1.231,29

KK53

164 ................................. Lampiran

...............................................................................................................................................................

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nias Barat

Nias Utara

Nias Selatan

Nias

Kepulauan Mentawai

Solok Selatan

Pasaman Barat

Seluma

Musi Rawas

Musi Rawas Utara

Lampung Barat

Pesisir Barat

Pandeglang

Lebak

KM11

Aceh Singkil

KABUPATEN

Tabel 8. Aspek Ketahanan Masyarakat KM12

1

2

1

3

5

1

8

3

2

1

4

2

2

0

1

KM13

1

1

1

1

2

2

3

1

1

1

1

1

2

1

3

KM14

2

2

2

0

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

10.74

10.22

4.82

3.55

2.99

2.04

2.14

3.79

6.29

1.25

0.92

0.4

4.02

2.96

7.03

KM21

KM22

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

0

0

KM31

1

2

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

KM32

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


.................................

...............................................................................................................................................................

0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Bondowoso

Bangkalan

Sampang

Sambas

Bengkayang

Landak

Ketapang

Sintang

Kapuas Hulu

Melawi

Kayong Utara

Seruyan

Hulu Sungai Utara

Mahakam Ulu

Nunukan

Manggarai Barat

KM11

Situbondo

KABUPATEN

8

2

7

1

6

0

5

1

1

1

1

1

2

2

2

2

10

KM12

KM13

6

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

2

1

KM14

0

0

1

1

1

0

3

1

2

0

4

0

1

3

1

0

1

2.36

3.78

4.7

3.1

4.64

3.77

3.03

2.99

2.47

4.29

5.8

3.14

4.85

2.51

5

1.73

3.57

KM21

KM22

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

KM31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

3

KM32

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

166 ................................. Lampiran

...............................................................................................................................................................

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nagekeo

Ende

Lembata

Alor

Belu

Malaka


Timor Tengah Utara

Kupang

Rote Ndao

Sabu Raijua

Sumba Timur

Sumba Tengah

Sumba Barat

Sumba Barat Daya

0 0

KM11

Manggarai Timur

Manggarai

KABUPATEN

KM12

2

2

0

0

1

4

1

4

3

0

0

0

2

2

0

1

2

KM13

2

1

2

2

1

2

2

1

5

1

2

1

1

2

2

3

2

KM14

0

1

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

1

3

1

3.8

1.79

2.87

3.14

7.76

2.37

4.15

1.88

3.47

4.08

5.39

3.59

3.05

3.4

1.95

2.18

3.99

KM21

KM22

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

KM31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KM32

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


.................................

...............................................................................................................................................................

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Sumbawa

Sumbawa Barat

Dompu

Lombok Utara

Lombok Barat

Lombok Timur

Lombok Tengah

Banggai Kepulauan

Banggai Laut

Boalemo

Bombana

Buol

Donggala

Gorontalo Utara

Jeneponto

Konawe Kepulauan

KM11

Bima

KABUPATEN 6

1

1

2

0

1

0

0

0

0

4

7

4

3

7

3

17

KM12

KM13

2

3

2

5

2

7

4

4

2

5

3

1

3

2

1

2

2

KM14

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

3

3

2

4

0

3.14

4

5.61

3.13

3.58

1.89

4.57

5.43

2.22

9.92

8.11

3.36

2.09

5.06

8.93

4.13

3.67

KM21

KM22

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

KM31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

4

1

KM32

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

168 ................................. Lampiran

...............................................................................................................................................................

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mamuju Tengah

Morowali Utara

Parigi Moutong

Pohuwato

Polewali Mandar

Sigi

Tojo Una-Una

Toli-Toli


Maluku Tengah

Buru

Kepulauan Aru

Seram Bagian Barat

Seram Bagian Timur

KM11

Konawe

KABUPATEN

0

0

0

1

1

2

0

1

2

1

0

4

1

3

14

KM12

1

1

3

2

1

2

1

1

1

1

5

7

6

4

10

KM13

KM14

0

2

1

4

0

0

0

2

1

0

2

0

1

2

1

6.18

8.21

5.19

5.04

12.75

5.25

3.89

3.62

5.74

3.66

2.06

2.27

1.38

2.92

10.7

KM21

KM22

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

KM31

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

KM32

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


.................................

...............................................................................................................................................................

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Buru Selatan

Halmahera Barat

Halmahera Selatan

Halmahera Timur

Kepulauan Sula

Pulau Morotai

Pulau Taliabu

Teluk Wondama

Teluk Bintuni

Sorong

Sorong Selatan

Raja Ampat

Maybrat

Tambrauw

Merauke

Nabire

KM11

Maluku Barat Daya

KABUPATEN

KM12

2

7

2

2

0

0

1

2

0

0

2

1

2

4

0

0

0

KM13

2

3

0

0

0

0

1

1

0

0

2

0

1

1

1

5

2

KM14

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

1

0

0

0

0

0

10.14

9.08

4.01

4.01

5.59

2.87

5.66

6.87

2.83

9.72

9.97

3.75

4.03

6.31

4.29

9.14

3.73

KM21

KM22

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

1

1

KM31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KM32

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

170 ................................. Lampiran

...............................................................................................................................................................

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Mappi

Asmat

Boven Digoel

Puncak Jaya

Biak Numfor

Kepulauan Yapen

Waropen

Jayawijaya

Yahukimo

Pegunungan Bintang

Tolikara

Sarmi

Keerom

Supiori

Mamberamo Raya

Nduga

KM11

Paniai

KABUPATEN

KM12

2

3

0

4

4

4

0

5

8

0

1

2

2

2

2

0

5

KM13

3

0

1

2

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

KM14

0

0

0

2

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2.7

3.15

10.75

4.19

3.07

0.48

2.72

0.55

0.06

4.43

7.54

10.08

0.89

5.25

0.53

2.94

0.83

KM21

KM22

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KM31

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

KM32

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


.................................

...............................................................................................................................................................

0 0 0 0 0 0

Mamberamo Tengah

Yalimo

Puncak

Dogiyai

Intan Jaya

Deiyai


0

KM11

Lanny Jaya

KABUPATEN

KM12

3 2

0

2

3

2

3

2

0

1

1

1

2

2

KM13

KM14

0

0

0

0

0

0

0 0

0

5.64

0

0.77

0.96

0.05

KM21

KM22

1

1

0

1

0

1

1

KM31

0

0

0

0

0

0

0

KM32

1

1

1

1

1

1

1

172 ................................. Lampiran

...............................................................................................................................................................

http://www.musirawaskab.go.id/ http://www.muratarakab.go.id/

MusiRawas MusiRawas Utara Seluma

http://sumut.bps.go.id/ frontend/index.php

http://aceh.bps.go.id/

http://sumsel.bps.go.id/

http://bengkulu.bps. go.id/

http://lampung.bps. go.id/

NAD

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

http://www.niasselatankab. go.id/ http://www.niasbaratkab.go.id/

Nias Selatan Nias Barat

http://www.lampungbaratkab. go.id/ http://www.pesisirbaratkab. go.id/

Lampung Barat Pesisir Barat

http://selumakab.go.id/

http://www.acehsingkilkab. go.id/

http://niaskab.go.id/

Nias

Aceh Singkil

https://niasutara.wordpress. com/

Nias Utara

http://www.solselkab.go.id

Solok Selatan

Sumatera Utara

http://pasamanbaratkab.go.id/

Pasaman Barat

Website Kabupaten http://www.mentawai-travel. com/

Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sumatera

Website BPS Provinsi

http://sumbar.bps. go.id/

Provinsi

Sumatera Barat

Wilayah

https://lampungbaratkab.bps.go.id/

https://lampungbaratkab.bps.go.id/

https://selumakab.bps.go.id/

https://musirawaskab.bps.go.id/

https://musirawaskab.bps.go.id/

https://acehsingkilkab.bps.go.id/

https://niasbaratkab.bps.go.id/frontend/ index.php

https://niasselatankab.bps.go.id/ frontendv3.1/index.php

https://niaskab.bps.go.id/index.php

https://niasutarakab.bps.go.id/frontend/ index.php

https://solokselatankab.bps.go.id/

https://pasamanbaratkab.bps.go.id

https://mentawaikab.bps.go.id/

Website BPS Kabupaten

Tabel 9. Daftar Website BPS Propinsi, Website Pemerintah Kabupaten dan Website BPS Kabupaten

Lampiran 5. Sumber Data


.................................

...............................................................................................................................................................

Wilayah

Kalimantan

Jawa

http://kalbar.bps.go.id/

http://kalteng.bps. go.id/ http://kaltim.bps.go.id/ http://kaltara.bps.go.id/ http://kalsel.bps.go.id/

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Kalimantan Selatan

http://jatim.bps.go.id/

JawaTimur

Website BPS Provinsi http://banten.bps.go.id/

Provinsi

Banten

http://www.kayongutarakab. go.id/ http://www.ketapangkab.go.id/ http://www.landakkab.go.id/ depan http://melawikab.go.id/ http://sambas.go.id/

Kayong Utara Ketapang Landak Melawi Sambas

Hulu Sungai Utara

Nunukan

Mahakam Ulu

http://www.hulusungaiutarakab. go.id/

http://www.nunukankab.go.id/

http://www.mahakamulukab. go.id/

http://www.seruyankab.go.id/

http://www.kapuashulukab. go.id/depan

Kapuas Hulu

Seruyan

http://www.bengkayangkab. go.id/

http://sampangkab.go.id/

Sampang Bengkayang

http://www.bangkalankab.go.id/ v3/

Bangkalan

http://www.sintang.go.id/

http://bondowosokab.go.id/

Bondowoso

Sintang

http://www.situbondokab.go.id/ index1.php

Situbondo

http://www.pandeglangkab. go.id/

Pandeglang

Website Kabupaten http://lebakkab.go.id/

Kabupaten Lebak


https://hulusungaiutarakab.bps.go.id/ webbeta/frontend/

https://nunukankab.bps.go.id/

https://kubarkab.bps.go.id/

https://seruyankab.bps.go.id/

https://sambaskab.bps.go.id/

https://melawikab.bps.go.id/

https://landakkab.bps.go.id/

https://ketapangkab.bps.go.id/

https://kayongutarakab.bps.go.id/

https://kapuashulukab.bps.go.id/

https://bengkayangkab.bps.go.id

https://sintangkab.bps.go.id/

https://sampangkab.bps.go.id/

https://bangkalankab.bps.go.id/

https://bondowosokab.bps.go.id/

https://situbondokab.bps.go.id/

https://pandeglangkab.bps.go.id/

https://lebakkab.bps.go.id/

174 ................................. Lampiran

...............................................................................................................................................................

Wilayah

Nusa Tenggara

http://ntt.bps.go.id/

NTT


http://ntb.bps.go.id/

Provinsi

NTB

http://www.sumbatimurkab. go.id/

Sumba Timur

https://sumbatimurkab.bps.go.id/

https://sumbatengahkab.bps.go.id/

https://sumbabaratdayakab.bps.go.id/

http://www.sumbatengahkab. go.id/

Sumba Tengah

https://alorkab.bps.go.id/ https://sumbabaratkab.bps.go.id/

http://alorkab.go.id/new/

Alor

https://lembatakab.bps.go.id/

https://endekab.bps.go.id/

http://www.sbdkab.go.id/

http://lembatakab.go.id/

Lembata

https://nagekeokab.bps.go.id/

https://manggaraitimurkab.bps.go.id/

https://manggaraikab.bps.go.id/

https://manggaraibaratkab.bps.go.id/

https://lomboktengahkab.bps.go.id/

https://lombokbaratkab.bps.go.id/

https://lomboktimurkab.bps.go.id/

https://lombokutarakab.bps.go.id/

https://bimakab.bps.go.id/

https://sumbawakab.bps.go.id/

https://sumbawabaratkab.bps.go.id/

Sumba Barat Daya

http://portal.endekab.go.id/

Ende

Website BPS Kabupaten https://dompukab.bps.go.id/

Sumba Barat

http://www.nagekeokab.go.id/

Nagekeo

http://lomboktengahkab.go.id/

Lombok Tengah

http://www.manggaraitimurkab. go.id/

http://lombokbaratkab.go.id/

Lombok Barat

http://www.manggarai.go.id/

http://www.lomboktimurkab. go.id/

Lombok Timur

ManggaraiTimur

http://lombokutarakab.go.id/v1/

Lombok Utara

Manggarai

http://bimakab.go.id/

Bima

http://manggaraibaratkab.go.id/ site/

http://sumbawakab.go.id/

Sumbawa

Manggarai Barat

http://sumbawabaratkab. go.id/v/

Sumbawa Barat

Website Kabupaten http://www.dompukab.go.id/

Kabupaten Dompu


.................................

...............................................................................................................................................................

Wilayah

Provinsi



http://www.malakakab.go.id/ index.html

Malaka

https://saburaijuakab.bps.go.id/ https://rotendaokab.bps.go.id/

Sabu Raijua Rote Ndao

http://www.rotendaokab.go.id/

https://belukab.bps.go.id/

http://belukab.go.id/

Belu

https://malakakab.bps.go.id/

https://timortengahselatankab.bps.go.id/

https://timortengahutarakab.bps.go.id/

https://kupangkab.bps.go.id/


http://www.ttukab.go.id/

Timor Tengah Utara

Website Kabupaten http://www.kab-kupang.go.id/

Kabupaten Kupang

176 ................................. Lampiran

...............................................................................................................................................................

Wilayah

Sulawesi

http://sultra.bps.go.id/

http://sulteng.bps. go.id/frontend/

http://gorontalo.bps. go.id/

http://sulbar.bps.go.id/

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tengah

Gorontalo

Sulawesi Barat


http://sulsel.bps.go.id/

Provinsi

Sulawesi Selatan

Kabupaten

Website Kabupaten

https://konawekepulauan. wordpress.com/profil-daerah/

Konawe Kepulauan


https://tojounakab.bps.go.id/

http://www.sigikab.go.id/ http://www.parigimoutongkab. go.id/ http://www.morowaliutarakab. go.id/ http://donggala.go.id/ http://iklangratis.org/profil http://banggailautkab.go.id/

Sigi ParigiMoutong Morowali Utara Donggala Buol BanggaiLaut

Mamuju Tengah

http://www.mamujutengahkab. go.id/

https://mamujukab.bps.go.id/

https://polewalimandarkab.bps.go.id/

https://pohuwatokab.bps.go.id/

Pohuwato

www.polmankab.go.id/

https://boalemokab.bps.go.id/ http://www.pohuwatokab.go.id/

Boalemo PolewaliMandar

https://gorontaloutarakab.bps.go.id/ http://www.boalemokab.go.id/

Gorontalo Utara

https://banggailautkab.bps.go.id/ frontend/

https://buolkab.bps.go.id/

https://donggsalakab.bps.go.id/frontend/

https://morowalikab.bps.go.id/

https://parigimoutongkab.bps.go.id/

https://sigikab.bps.go.id/

https://tolitolikab.bps.go.id/ http://www.tojounaunakab. go.id/

TojoUna-Una

https://bangkepkab.bps.go.id/frontend/

https://konawekab.bps.go.id/

https://bombanakab.bps.go.id/

https://konawekab.bps.go.id/

https://jenepontokab.bps.go.id/

Toli-Toli

http://www.bangkepkab.go.id/

http://bombanakab.go.id/

Banggai Kepulauan

http://www.konawekab.go.id/

Bombana

http://jenepontokab.go.id/

Konawe

Jeneponto


.................................

...............................................................................................................................................................

Wilayah

Maluku Utara

Maluku dan

Provinsi

Maluku Utara

Maluku


http://malut.bps.go.id/

http://maluku.bps. go.id/

Kabupaten

Website Kabupaten


http://malukubaratdayakab.com/ profil/ http://maltengkab.go.id/ http://kepulauanarukab.go.id/ http://www.burukab.go.id/

Maluku Barat Daya Maluku Tengah KepulauanAru Buru

https://halmaheraselatankab.bps.go.id/

http://haltimkab.go.id/ http://www.halbarkab.go.id/

Halmahera Timur Halmahera Barat

https://halbarkab.bps.go.id/

https://haltimkab.bps.go.id/

https://kepsulkab.bps.go.id/ http://www.halselkab.go.id/

Halmahera Selatan

https://morotaikab.bps.go.id/frontend/

Kepulauan Sula

https://kepsulkab.bps.go.id/

Morotai

https://burukab.bps.go.id/

https://keparukab.bps.go.id/

https://malukutengahkab.bps.go.id/

https://malukubaratdayakab.bps.go.id/

PulauTaliabu http://www.pulaumorotaikab. go.id/

http://burselkab.go.id/

Buru Selatan

https://burselkab.bps.go.id/

https://mtbkab.bps.go.id/

http://www.mtbkab.go.id/


https://sbtkab.bps.go.id/ https://sbbkab.bps.go.id/

http://www. serambagiantimurkab.go.id/

SeramBagian Barat

Seram Bagian Timur

178 ............... Lampiran

...............................................................................................................................................................

Barat

Papua

Provinsi

Papua Barat

Wilayah

Papua dan Papua


http://papua.bps.go.id/

http://papuabarat.bps. go.id/?cos=4&pilih=pb

Kabupaten

Website Kabupaten


https://supiorikab.bps.go.id/ http://bappeda.sarmikab.go.id/ http://www.pegbintangkab. go.id/

Supiori Sarmi Pegunungan Bintang http://keeromkab.go.id/ http://jayawijayakab.go.id/web/ http://waropenkab.go.id/ http://kepyapenkab.go.id/ http://www.asmatkab.go.id/ http://www.yalimokab.go.id/ http://puncakkab.go.id/ http://ndugakab.go.id/

Keerom Jayawijaya Waropen KepulauanYapen Asmat Yalimo Puncak Nduga

Mamberamo Raya

http://tolikarakab.go.id/full/

http://www.wondamakab.go.id/

TelukWondama Tolikara

http://www.sorongkab.go.id/

Sorong http://yahukimokab.go.id/

http://sorongselatankab.go.id/

Sorong Selatan

Yahukimo

https://rajaampatkab.bps.go.id/

https://ndugakab.bps.go.id/

https://puncakkab.bps.go.id/

https://yalimokab.bps.go.id/

https://asmatkab.bps.go.id/

https://kepulauanyapenkab.bps.go.id/

https://waropenkab.bps.go.id/

https://jayawijayakab.bps.go.id/

https://keeromkab.bps.go.id/

https://pegununganbintangkab.bps.go.id/

https://sarmikab.bps.go.id/

http://supiorikab.go.id/

https://tolikarakab.bps.go.id/

https://yahukimokab.bps.go.id/

https://telukwondamakab.bps.go.id/

https://sorongkab.bps.go.id/

https://sorongselatankab.bps.go.id/

https://maybratkab.bps.go.id/ http://www.rajaampatkab.go.id/ Pemkab-Raja-Ampat

https://telukbintunikab.bps.go.id/

https://tambrauwkab.bps.go.id/

Raja Ampat

http://www.telukbintunikab. go.id/

http://tambrauwkab.blogspot. co.id/

Maybrat

TelukBintuni

Tambrauw


.................................

...............................................................................................................................................................

Provinsi



Wilayah

Kabupaten

Website Kabupaten

https://deiyaikab.bps.go.id/

http://biakkab.go.id/ https://www.puncakjayakab. go.id/ http://www.paniai.go.id/ http://mappikab.go.id/ https://bovendigoelkab.bps. go.id/ http://nabirekab.go.id/portal/ http://www.merauke.go.id/ portal/

Biak Numfor Puncak Jaya Paniai Mappi BovenDigoel Nabire Merauke

https://meraukekab.bps.go.id/

https://nabirekab.bps.go.id/

http://www.bovendigoelkab.go.id/

ttps://mappikab.bpHs.go.id/

https://paniaikab.bps.go.id/

https://puncakjayakab.bps.go.id/

https://biaknumforkab.bps.go.id/

https://dogiyaikab.bps.go.id/ https://deiyaikab.go.id/

Deiyai

https://intanjayakab.bps.go.id/

Dogiyai

https://lannyjayakab.bps.go.id/ http://intanjayakab.go.id/

Website BPS Kabupaten https://mamberamotengahkab.bps.go.id/

Intan Jaya

http://mamberamotengahkab. go.id/v2/

Lanny Jaya

Mamberamo Tengah

180 ................................. Lampiran

...............................................................................................................................................................


.................................

Daftar Website Kementerian dan Lembaga Negara NO

Kementerian/Lembaga

Website

1

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

http://kemkes.go.id

2

Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia

http://naker.go.id

3

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

http://kemdikbud.go.id

4

Komisi Pemilihan Umum Pusat

http://kpu.go.id

5

Badan Pusat Statistik

http://bps.go.id

6

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

http://kemendagri.go.id

7

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

http://kemenkeu.go.id

8

Bappenas

http://bappenas.go.id

9

Kejaksaan Agung Republik Indonesia

http://kejaksaan.go.id

10

Komisi Pemberantasan Korupsi

http://kpk.go.id

11

Kementerian Hukum dan HAM

http://kemenkumham.go.id

12

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TRansmigrasi

http://kemendesa.go.id

...............................................................................................................................................................

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Hak Cipta Dilindungi Undang Undang

Recommend Documents