KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PUM SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL. 1. S1 Manajemen Keuangan 2. S1 Akuntansi. 3. S1 Sosial dan Politik

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PUM SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP

: : : : : :

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENYUSUNAN LAPORAN HIBAH TERENCANA

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 1. S1 Manajemen Keuangan 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 2. S1 Akuntansi. 3. PP No.10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengaadaan Pinjaman Luar 3. S1 Sosial dan Politik. Negeri dan Penerimaan Hibah. 4. Peraturan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah. 5. Permekeu No. 180 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 224 Tahun 2011 tentang tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah. 6. Permenkeu Nomor 188 Tahun 2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah. Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan 1. SOP Administrasi Persuratan. 1. Laporan. 2. SOP Laporan Keuangan. 2. Komputer. 3. Printer. 4. Bandwith. Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Harus di dukung dengan kelengkapan dokumen dari unit pengusul 1. Usulan dokumen yang diterima dari setiap unit kerja di telaah di kegiatan. Bagian Perencanaan Setditjen Pemerintahan Umum. 2. Memperhatikan siklus penggaran yang berlaku. 2. Melampirkan data sesuai dengan pengajuan pengusulan HIBAH.

NO 1.

2.

3.

3.

4.

5.

AKTIVITAS Penyampaian DIPK dan DUK dari Direktorat pemohon pelaksanaan hibah, untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Ditjen PUM untuk permohonan Verifikasi usulan hibah dimaksud. Sekretaris memberikan Disposisi Kepada Kabag Perencanaan untuk melakukan Verifikasi atas kelayakan usulan dan kelengkapan berkas dalam usulan HLN. Kabag Perencanaan memberikan Disposisi dan Arahan Kepada Kasubbag Data Informasi dalam melakukan Verifikasi atas kelayakan usulan dan kelengkapan berkas dalam usulan HLN.

Direktur

PELAKU KEGIATAN Sekretaris Kabag Kasubbag Ren Datin

JFU

KELENGKAPAN 1. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah (DIPKH). 2. Dokumen Usulan Kegiatan (DUK).

Mulai

1. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah (DIPKH). 2. Dokumen Usulan Kegiatan (DUK).

Proses


Proses

Kasubbag Data Informasi menerima berkas untuk di verifikasi terkait kelayakan usulan dan memberikan arahan kepada JFU agar melakukan rekapitulasi, inventarisir dan Koordinasi kelengkapan Berkas HLN.


Proses

JFU menerima arahan Kasubbag, Merekap data HLN, menginventarisir usulan-usulan dalam berkas HLN dan melakukan Koordinasi dengan Instansi dan unit terkait pelaksanaan HLN.

Proses

Menyerahkan Draft Surat Sekretaris Kepada Pus. AKLN / telaahan dan Hasil Koordinasi kepada kasubbag Datin guna mendapatkan paraf koordinasi untuk surat kepada Pus. AKLN dan mohon arahan lebih lanjut.

Proses

1

1


1. Draft / telaahan hasil Inventarisasi DIPK dan DUK terkait HLN. 2. Surat Sekretaris Kepada 3. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah (DIPKH). 4. Dokumen Usulan Kegiatan (DUK).

MUTU BAKU WAKTU

1 Hari

KET. OUTPUT

Nota Dinas Permohonan Hibah.

1 Hari

Disposisi

1 Jam

Disposisi

1 Jam

Disposisi

1 Hari

1. Draft / telaahan hasil Inventarisasi DIPK dan DUK terkait HLN. 2. Dan Surat Kepada PUS. AKLN.

1 Hari

1. Draft / telaahan hasil Inventarisasi DIPK dan DUK terkait HLN. dan 2. Surat Kepada dari Ditjen PUM dan PUS. AKLN.

Hibah Luar Negeri (HLN).

Pusat Administrasi Kerja Sama Luar Negeri (PUS. AKLN)

6.

7.

Menyerahkan Draft Surat Sekretaris Kepada Pus. AKLN dan Hasil Telaahan dan Koordinasi kepada Kabag Perencanaan guna mendapatkan paraf koordinasi untuk surat kepada Pus. AKLN dan mohon arahan lebih lanjut. Penandatanganan Surat Sekretaris Kepada Pus. AKLN dan Hasil Telaahan dan Koordinasi dari Bagian Perencanaan guna diserahkan kepada Pusat AKLN.

2

2

T Y

Selesai

1. Surat Sekretaris Kepada Pus. AKLN. 2. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah (DIPKH). 3. Dokumen Usulan Kegiatan (DUK). 1. Surat Sekretaris Kepada Pus. AKLN. 2. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah (DIPKH). 3. Dokumen Usulan Kegiatan (DUK).

1 Hari

1. Draft / telaahan hasil Inventarisasi DIPK dan DUK terkait HLN. Dan 2. Surat Kepada dari Ditjen PUM dan PUS. AKLN.

1 Hari

Surat Kepada dari Ditjen PUM dan PUS. AKLN.

LAMPIRAN III NOMOR TANGGAL

: : :

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN HIBAH TERENCANA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM


PENYUSUNAN PERMENDAGRI TENTANG BATAS ANTAR DAERAH

DITJEN PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT WILTAS SUBDIT BATAS ANTAR DAERAH WILAYAH I DAN II

Nomor SOP

3.3.5.2

Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh

Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan

Nama SOP

Penyusunan Permendagri tentang Batas Antar Daerah

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan 1. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemda 1. Pegawai berlatar pendidikan Geografi, Geodesi, hokum & ilmu pemerintahan 2. UU tentang Pembentukan Daerah 2. Pemahaman mengenai tehnik survey dan pemetaan 3. Permendagri nomor 1 tahun 2006 tentang 3. Mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan pekerjaan dan berpikir secara jernih/obyektif Pedoman Penegasan Batas Daerah 4. Memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan batas daerah 4. Permendagri Nomor 41 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdagri 5. Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan

Peringatan:

1. Laptop 2. Printer 3. ATK 4. Meja Digitizer 5. Scanner 6. Mesin Fotocopy 7. Plotter 8. GPS 9. Telepon satelit Pencatatan dan Pendataan: 1. Pendataan data koordinat batas, lokasi geografis, dan jalur batas 2. Registrasi koordinat batas, lokasi geografis, dan jalur batas ke dalam sistem peta 3. Pendigitasian data ke dalam sistem peta

Uraian Prosedur JFU 1 1

2 Mengumpulkan seluruh data penelitian dokumen, laporan pelacakan dan pemasangan pilar batas

2

Mengidentifikasi&merapik an koordinat titik batas

3

Mengidentifikasi&merapik an lokasi geografis titik batas&jalur batas

4

Pelaksana Kasubdit Direktur

Kasi

6

7

8

Mutu Baku Waktu Output 11 Dokumen penelitian dokumen ,pelacakan batas dan pemasangan pilar batas

Laptop Flashdisk Printer, proyektor. Laptop Flashdisk Printer, ATK

1 hari

Tersusunya koordinat titik batas

1 hari

Teridentifikasi dan tersusunya lokasi geografis titik batas dan jalur batas

Memberikan arahan/petunjuk terhadap koordinat,lokasi geografis titik batas dan jalur batas

Buku agenda, ATK

2 jam

Lembar Disposisi

5

Menyusun batang tubuh rancangan Permendagri tentang batas

2 hari

Rancangan batang tubuh Permendagri tentang batas

6

Memberikan arahan/petunjuk dan persetujuan terhadap rancangan batang tubuh

Laptop Flashdisk Printer, proyektor, ATK , flashdisk. Buku agenda, ATK

1 hari

Lembar disposisi

7

Menyusun lampiran peta Permendagri tentang batas

10 hari

Rancangan Lampiran peta Permendagri tentang batas daerah

8

Mengundang Tim PBD Pusat dalam rangka penyusunan dan persetujuan substansi Permendagri tentang batas Melakukan pertemuan Tim PBD Pusat dalam rangka penyusunan dan persetujuan substansi Permendagri tentang batas

Laptop Flashdisk Printer, proyektor. ATK, plotter Laptop Flashdisk Printer, ATK

4 hari

Surat Undangan

Laptop Flashdisk Printer, proyektor. ATK

2 hari

Berita acara kesepakatan Nota Dinas

Laptop Flashdisk, GPS, Peta, telepon satelit

3 hari

1. Berita Acara 2. Laporan verifikasi

Melaksanakan verifikasi ke lapangan terhadap segmen batas yang akan disusun Permendagri batasnya

5

Persyartn/ Klkpn

10 2 jam

10

4

Menteri

9 Buku agenda, ATK, Laptop Flashdisk Printer

9

3

Dirjen

Ket.

12

11

Memberikan arahan/petunjuk dan persetujuan terhadap rancangan dan substansi batang tubuh Permendagri tentang batas serta hasil verifikasi batas

Buku agenda, ATK

1 hari

Lembar Disposisi

12

Mengundang Tim Pusat dan Tim Daerah

Laptop Flashdisk Printer, ATK

4 hari

Surat Undangan

13

Melaksanakan pertemuan Tim PBD Pusat dan daerah dalam rangka verifikasi batang tubuh dan lampiran peta Permendagri batas


2 hari

Berita Acara Kesepakatan Nota Dinas

14

Merapikan batang tubuh dan lampiran peta Permendagri batas daerah untuk proses finalisasi

Laptop Flashdisk Printer, proyektor. ATK, plotter

5 hari

Rancangan Permendagri Nota Dinas

15

Mengundang Tim Pusat dan Tim Daerah

Buku agenda, ATK

4 hari

Surat Undangan

16

Melaksanakan pertemuan Tim PBD Pusat dan daerah dalam rangka verifikasi batang tubuh dan lampiran peta Permendagri batas


3 hari

Berita Acara Nota Dinas

17

Penatausahaan dokumen Permendagri tentang batas daerah

Laptop, Flashdisk

2 hari

Tersusunya dokumen untuk bahan tindak lanjut

PBD PBD

PBD PBD

DIREKTUR WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN

Drs. EKO SUBOWO, MBA Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19600321 198103 1 002


PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAPORAN PEMANTAUAN BENCANA

DIT. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA SUBDIT ORGANISASI SISTEM DAN PROSEDUR

Nomor SOP

KEMENTERAN DALAM NEGERI

Tgl Pembuatan

DIREKTORAT JENDERAL PUM

Tgl Revisi

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Tgl Pengesahan Disahkan Oleh

Direktur Pencegahan dan Penanggulanga Bencana

Nama SOP

Pelaporan Pemantauan Bencana

s

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

S1 semua jurusan

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penyusunan pelaporan pemantauan bencana.

1. 2. 3. 4. 5.

Internet untuk informasi data terbaru Komputer/laptop Printer Telp/fax untuk menghubungi Daerah pemberi info secara langsung Infocus

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan -

-

Laporan bencana yang bersifat nasional/skala besar dan khusus disuatu daerah ditandatangani oleh Dirjen. Laporan bencana harian berisi data-data pemantauan bencana dari seluruh wilayah di Indonesia dan ditanda tangani oleh Sesditjen Sumber data bencana khusus berasal dari pantauan lapangan langsung. -

Data yang diperoleh dari Daerah/instansi terkait berupa bahan fax atau paket surat data bencana. Dokumen administrasi data bencana : 1. Nota dinas dari Daerah/instansi terkait 2. Laporan hasil bencana kepada Menteri Dalam Negeri Instansi terkait adalah BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota serta instansi terkait seperti Komnas Zoonosis dan BMKG. Sumber data bencana: media cetak, media elektronik, email dan media sosial.

No.

Pelaksana Kegiatan Dirjen

Sesditjen

Direktur

Kasubdit/ Kabag Umum

Mutu Baku Kasi/ Kasubbag persuratan arsip

Keterangan JFU

Kelengkapan

Waktu

Output

1.

2.

3.

1. Data dari BPBD prov. Kab/kota, 2. lembar disposisi

menerima data BPBD Prov,Kab/kota dan memberi arahan kepada kasubdit

disposisi

15 menit

disposisi

2 jam

konsep nota pengantar, konsep nota dinas, konsep laporan pemantauan bencana

1. Data dari BPBD prov. Kab/kota, 2. lembar disposisi

Kasubdit menerima data dan memberi petunjuk kepada kasi dan JFU

Kasi bersama JFU menerima data, mengidentifikasi, memverifikasi data, membuat konsep nota pengantar, konsep nota dinas, konsep laporan pemantauan bencana berdasarkan sumber data yang ada dan melaporkan kapada kasubdit.

15 menit

\

1

4.

5.

6.

Kasubdit memeriksa, menandatangani konsep nota pengantar, memaraf konsep nota dinas, konsep laporan pemantauan bencana dan melaporkan kepada direktur

memeriksa, menandatangani konsep nota dinas memaraf konsep laporan pemantauan bencana dan menyampaikan kepada sesditjen.

memeriksa menandatangani konsep nota dinas, memaraf konsep laporan pemantauan bencana dan melaporkan kepada dirjen.

1 konsep nota pengantar, konsep nota dinas, konsep laporan pemantauan bencana

30 menit

nota pengantar, konsep nota dinas, konsep laporan pemantauan bencana

nota pengantar, konsep nota dinas, konsep laporan pemantauan bencana

30 menit

nota dinas, konsep laporan pemantauan bencana


30 menit


7.

8.

9.

memeriksa, menandatangani konsep nota dinas, konsep laporan pemantauan bencana dan memberi arahan kepada sesditjen


30 menit

nota dinas, laporan pemantauan bencana

2

menerima nota dinas, laporan pemantauan bencana dan memberi arahan kepada kabag Umum

Kabag Umum menerima nota dinas, laporan pemantauan bencana dan memberi petunjuk kepada kasubbag persuratan dan asrip

2 nota dinas, laporan pemantauan bencana, lembar dposisi

nota dinas, laporan pemantauan bencana, lembar dposisi

30 menit

nota dinas, laporan pemantauan bencana, dispiosi

15 menit

nota dinas, laporan pemantauan bencana, disposisi

10

1.

Kasubbag persuratan dan asrip menerima nota dinas, laporan pemantauan bencana dan memberi petunjuk kepada JFU

mengirimkan, mengarsipkan nota dinas, laporan pemantauan bencana.

nota dinas, laporan pemantauan bencana, lembar dposisi

15 menit

nota dinas, laporan pemantauan bencana, disposisi

nota dinas, laporan pemantauan bencana

30 menit

Tanda terima

Jakarta, DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Drs. Nugroho



PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN UMUM


Nomor SOP

3.1.1.3

Tgl Pembuatan

12 September 2013

DITJEN

Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP

Dasar Hukum


Penyusunan Indikator Kinerja Ditjen Pemerintahan Umum

1. Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 2. Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Permendagri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemendagri 2010-2014; 4. Kepmendagri Nomor 061-866 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 061-41 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kemendagri.

1. 2. 3. 4. 5.

Sarjana Strata I. Mampu mengoperasikan komputer (hardware dan software). Memahami pedoman teknis penyusunan indikator kinerja Memahami pengukuran kinerja Memahami evaluasi kinerja

Keterkaitan


1. Biro Perencanaan Setjen Kemendagri 2. Biro Organisasi Setjen Kemendagri 3. Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Pemerintahan Umum

1. 2. 3. 4.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Indikator kinerja digunakan sebagai tolok ukur organisasi terhadap keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan

1. Secara periodik indikator kinerja yang telah tersusun, akan dilakukan pendataan/pengendalian 2. Hasil pendataan/pengendalian indikator kinerja pada akhir Tahun Anggaran akan dilakukan evaluasi

Komputer dan Internet Dasar Hukum (Permenfan, Permendagri, Kepmendagri) Data Alat Tulis Kantor

.

.

.

organisasi 2. Apabila indikator kinerja tidak disusun dengan baik/kuantitatif akan berpengaruh terhadap penilaian akuntabilitas kinerja organisasi

kinerja

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

Ket. Direktur

Sekretaris menerima surat permintaan tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dari Setjen Kemendagri, untuk selanjutnya memberikan arahan disposisi kepada Kepala Bagian Perencanaan untuk ditindaklanjuti Kepala Bagian Perencanaan menerima surat permintaan tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan memberikan disposisi dan arahan kepada Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja untuk ditindaklanjuti Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menerima dan memeriksa surat permintaan tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan memberikan arahan kepada JFU untuk dilakukan invertarisasi

Sekretaris

mulai

Kabag

Kasubbag

JFU

Kelengkapan

Waktu

Output

- Surat Permintaan dokumen RKT - Lembar disposisi

15 Menit

Disposisi

- Surat Permintaan dokumen RKT - Lembar Disposisi

15 Menit

Disposisi

- Surat Permintaan dokumen RKT - Dokumen Renstra - Dokumen IKU - Lembar Disposisi

30 Menit

Disposisi

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

Ket. Direktur

Sekretaris

Kabag

Kasubbag

JFU

Kelengkapan

Waktu

Dokumen Renstra Dokumen IKU Peraturan Lembar diposisi Draft RKT Ditjen PUM Draft RKT Eselon II

2 Hari

- Draft Indikator Kinerja Ditjen PUM - Draft Indikator Kinerja Unit Eselon II

Dokumen Renstra Dokumen IKU Peraturan Lembar diposisi Draft RKT Ditjen PUM - Draft RKT Eselon II

3 Jam


-

1 Jam


30 Menit


.

JFU menerima petunjuk dan arahan, kemudian melakukan inventarisasi dan pemetaah terkait Rencana Kinerja Tahunan yang akan disusun berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, dan menyampaikan draft RKT tersebut kepada Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja untuk dilakukan verifikasi per indikator kinerja

-

.

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menerima, draft RKT untuk dilakukan verifikasi dan telaahan per indikator kinerja dan membuat konsep Nota Dinas penyampaian indikator kinerja kepada unit satuan kerja untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut

-

.

.

Kepala Bagian Perencanaan menerima draft RKT final untuk dilakukan kajian per indikator kinerja dan Nota Dinas penyampaian indikator kinerja kepada unit satuan kerja untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut

1

1

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menerima, draft RKT final dan Nota Dinas hasil persetujuan awal untuk disampaikan kepada unit satuan kerja melalui Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum

-

Dokumen Renstra Dokumen IKU Peraturan Lembar diposisi Draft RKT Ditjen PUM Draft RKT Eselon II Lembar Disposisi Nota Dinas Draft RKT Ditjen PUM Draft RKT

Output

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

Ket. Direktur

Sekretaris

Kabag

Kasubbag

JFU

Kelengkapan

Waktu

Output

Eselon II

.

Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum menerima draft RKT final dan menandatangani Nota Dinas penyampaian draft RKT untuk disampaikan kepada unit satuan kerja

- Nota dinas - Draft RKT Ditjen PUM - Draft RKT Eselon II

10 Menit

.

Direktur/Pimpinan Unit Kerja menerima Draft Indikator Kinerja untuk dikoordinasikan dengan masing-masing Sub Direktorat untuk dilakukan penajaman per indikator kinerja

- Draft RKT Ditjen PUM - Draft RKT Eselon II

2 Hari

- Draft RKT Ditjen PUM - Draft RKT Eselon II

3 Jam

0. JFU menerima dan menggandakan Draft RKT final yang telah mendapatkan penajaman dan persetujuan dari unit satuan kerja

selesai

- Draft Indikator Kinerja Ditjen PUM - Draft Indikator Kinerja Unit Eselon II - Draft Indikator Kinerja Ditjen PUM - Draft Indikator Kinerja Unit Eselon II - Indikator Kinerja Ditjen PUM - Indikator Kinerja Unit Eselon II

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM,

Drs. MOHAMMAD ROEM, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19540609 197903 1 012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PUM SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP

: : : : : :

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENYUSUNAN LAPORAN HIBAH LANGSUNG

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 4. S1 Manajemen Keuangan 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 5. S1 Akuntansi. 9. PP No.10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengaadaan Pinjaman Luar 6. S1 Sosial dan Politik. Negeri dan Penerimaan Hibah. 10. Peraturan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah. 11. Permenkeu No. 191 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah. 12. Permenkeu No. 230 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntansi Hibah.

Keterkaitan

Peralatan/ Perlengkapan

3. SOP Administrasi Persuratan. 4. SOP Laporan Keuangan.

5. Laporan. 6. Komputer. 7. Printer. 8. Bandwith. Pencatatan dan Pendataan

Peringatan 3. Harus di dukung dengan kelengkapan dokumen dari unit pengusul kegiatan. 4. Memperhatikan siklus penggaran yang berlaku.

NO 1.

2.

3.

3.

AKTIVITAS

Direktur

Penyampaian DIPK dan DUK dari Direktorat pemohon pelaksanaan hibah, untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Ditjen PUM untuk permohonan Verifikasi usulan hibah dimaksud. Sekretaris memberikan Disposisi Kepada Kabag Perencanaan untuk melakukan Verifikasi atas kelayakan usulan dan kelengkapan berkas dalam usulan HLN. Kabag Perencanaan memberikan Disposisi dan Arahan Kepada Kasubbag Data Informasi dalam melakukan Verifikasi atas kelayakan usulan dan kelengkapan berkas dalam usulan HLN. Kasubbag

Data

Informasi

PELAKU KEGIATAN Sekretaris Kabag Kasubbag Ren Datin

3. Usulan dokumen yang diterima dari setiap unit kerja di telaah di Bagian Perencanaan Setditjen Pemerintahan Umum. 4. Melampirkan data sesuai dengan pengajuan pengusulan HIBAH.

JFU

KELENGKAPAN 3. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah (DIPKH). 4. Dokumen Usulan Kegiatan (DUK).

Mulai


Proses


Proses

menerima

3. Daftar Isian Pengusulan

Proses

MUTU BAKU WAKTU

1 Hari

KET. OUTPUT

Nota Dinas Permohonan Hibah.

1 Hari

Disposisi

1 Jam

Disposisi

1 Jam

Disposisi

Hibah Luar Negeri (HLN).

berkas untuk di verifikasi terkait kelayakan usulan dan memberikan arahan kepada JFU agar melakukan rekapitulasi, inventarisir dan Koordinasi kelengkapan Berkas HLN. 4.

Kegiatan Hibah (DIPKH). 4. Dokumen Usulan Kegiatan (DUK).

JFU menerima arahan Kasubbag, Merekap data HLN dan membuat usulan penandatanganan hibah langsung, Pengarsipan, pembukaan rekening sesuai PMK 57 / PMK.05 / 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik K/ L/ Kantor/ Satker.

Proses

3. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah (DIPKH). 4. Dokumen Usulan Kegiatan (DUK). 5. NAskah Perjanjian Luar Negeri (MOU/IA/PD/PA). 6. PMK 57/PMK.05/2007 ttg Pengelolaan Rek. Milik K/L/Kantor/Satker.

1 Hari

3. Draft / telaahan hasil Inventarisasi DIPK dan DUK terkait HLN. 4. Dan Surat Kepada PUS. AKLN.

1

5.

6.

Menyerahkan Draft Surat Sekretaris pada Pus. AKLN kepada Kasubbag Datin guna membuat usulan penandatanganan hibah langsung, Pengarsipan, pembukaan rekening sesuai PMK 57 / PMK.05 / 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik K/ L/ Kantor/ Satker guna mohon arahan lebih lanjut.

Menyerahkan Draft Surat Sekretaris pada Pus. AKLN kepada Kabag Perencanaan guna membuat usulan penandatanganan hibah langsung, Pengarsipan, pembukaan rekening sesuai PMK 57 / PMK.05 / 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik K/ L/ Kantor/ Satker guna mohon arahan lebih lanjut.

2

Proses

T

Y

1. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah (DIPKH). 2. Dokumen Usulan Kegiatan (DUK). 3. NAskah Perjanjian Luar Negeri (MOU/IA/PD/PA). 4. PMK 57/PMK.05/2007 ttg Pengelolaan Rek. Milik K/L/Kantor/Satker. 1. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah (DIPKH). 2. Dokumen Usulan Kegiatan (DUK). 3. NAskah Perjanjian Luar Negeri (MOU/IA/PD/PA). 4. PMK 57/PMK.05/2007 ttg Pengelolaan Rek. Milik K/L/Kantor/Satker.

1 Hari

1 Hari

3. Surat Kepada Pus. AKLN dari Ditjen PUM.

3. Surat Kepada Pus. AKLN dari Ditjen PUM.

Pusat Administrasi Kerja Sama Luar Negeri (PUS. AKLN)

7.

Menyerahkan Draft Surat Sekretaris pada Pus. AKLN kepada Kabag Perencanaan guna membuat usulan penandatanganan hibah langsung, Pengarsipan, pembukaan rekening sesuai PMK 57 / PMK.05 / 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik K/ L/ Kantor/ Satker guna mohon arahan lebih lanjut.

Selesai

Draft Surat Sekretaris Kepada Pus. AKLN.

LAMPIRAN III NEGERI NOMOR TANGGAL

1 Hari

Surat Kepada dari Ditjen PUM dan PUS. AKLN.

: PERATURAN MENTERI DALAM : :



SOP PENYUSUNAN LAPORAN HIBAH LANGSUNG



PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM


Nomor SOP

3.1.1.6

Tgl Pembuatan

8 September 2013


Penyusunan Laporan Triwulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum

Dasar Hukum


5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Keterkaitan

6. Sarjana Strata I. 7. Mampu mengoperasikan komputer (hardware dan software). 8. Memahami teknis kompilasi dan analisis data kinerja


4. Biro Perencanaan Setjen Kemendagri 5. Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Pemerintahan Umum 6. SKPD Pengelola DKTP

5. 6. 7. 8.

Komputer dan Internet Dasar Hukum (Peraturan Pemerintah, Juklak Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Data Alat Tulis Kantor

Peringatan


3. Evaluasi kinerja Triwulanan digunakan sebagai tolok ukur Secara periodik progres pelaksanaan kegiatan, dilakukan evaluasi (penyerapan anggaran, capaian target keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan kegiatan dalam keluaran, permasalahan dan rencana tindak lanjut) rangka merumuskan kebijakan/langkah-langkah strategis bagi peningkatan pengelolaan kegiatan 4. Apabila proses evaluasi Triwulanan tidak dilakukan, akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

Ket. Direktur

Sekretaris

Kabag

Kasubbag

JFU

SKPD

Kelengkapan

Waktu

Output

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

1. Sekretaris Ditjen PUM memberikan arahan kepada Kepala Bagian Perencanaan untuk menyusun Laporan Triwulanan

Ket. Direktur

Sekretaris

Kabag

Kasubbag

JFU

SKPD

Kelengkapan

Waktu

Output

-

15 Menit

-

mulai

Bagian Perencanaan 2. Kepala menugaskan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja untuk melakukan evaluasi terhadap progres capaian kinerja masingmasing unit satuan kerja 3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menerima penugasan berdasarkan arahan dari Kepala Bagian Perencanaan untuk melakukan monitoring dan memberikan arahan kepada JFU untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi progres capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja

- Dokumen RKA - Juklak DKTP - Peraturan

30 Menit

-


30 Menit

-

4. JFU melakukan identifikasi dan inventarisasi progres capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja sesuai arahan Kasubbag


1 Hari

5. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja melakukan koordinasi dengan Sub Direktorat dan SKPD Terkait untuk mengkonsolidasi laporan


1 Jam

1

- Laporan Triwulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM - Laporan Triwulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

Bagian Perencanaan 6. Kepala memeriksa hasil konsolidasi terhadap Laporan Triwulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM

Ket. Direktur

Sekretaris

Kabag

Kasubbag

JFU

SKPD

Kelengkapan

Waktu

- Dokumen RKA - Juklak DKTP Peraturan

30 Menit

7. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja melakukan finalisasi Laporan Triwulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM


1 Jam

8. JFU menerima dan menggandakan Laporan Triwulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM


3 Jam

1

selesai

Output

- Laporan Triwulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM - Laporan Triwulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM - Laporan Triwulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM





PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULANAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM


Nomor SOP

3.1.1.7

Tgl Pembuatan

14 September 2013


Penyusunan Laporan Triwulanan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Pemerintahan Umum

Dasar Hukum


9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

9. Sarjana Strata I. 10. Mampu mengoperasikan komputer (hardware dan software) 11. Memahami pedoman teknis penyusunan laporan kinerja 12. Memahami kompilasi dan analisis penyusunan laporan kinerja

Keterkaitan


7. Biro Perencanaan Setjen Kemendagri 8. Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Pemerintahan Umum

Peringatan Apabila SKPD penerima dana DKTP tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaba (aspek manajerial dan akuntabilitas), dikenakan sanksi :

9. Komputer dan Internet 10. Dasar Hukum (Peraturan Pemerintah, Juklak Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) 11. Data 12. Alat Tulis Kantor Pencatatan dan Pendataan 3. Secara periodik progres pelaksanaan kegiatan, akan dilakukan pendataan/pengendalian (penyerapan anggaran, capaian target keluaran, permasalahan dan rencana tindak lanjut) 4. Hasil pencatatan dan pendataan tersebut, secara periodik akan dilakukan evaluasi untuk dilakukan langkah-langkah strategis untuk percepatan pelaksanaan kegiatan

1. Penundaan Pencairan dikenakan jika SKPD tidak melakukan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan KPPN setempat. Pengenaan sanksi tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan dana DK/TP. 2. Penghentian Pembayaran dalam Tahun Anggaran dikenakan jika SKPD tidak menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan kepada KL berturut-turut 2x dalam Tahun Anggaran atau terdapat penyimpangan dari hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Itjen atau aparat lainnya

Mutu Baku

Ket.

Uraian Prosedur

Ket Direktur

Sekretaris

Kabag

Kasubbag

JFU

Kelengkapan

Waktu

Output

Mutu Baku

Ket.

Uraian Prosedur

Ket Direktur

menerima surat permintaan 19. Dirjen PUM laporan dari Biro Perencanaan terkait Penyusunan Laporan Triwulanan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan memberikan arahan kepada Sekretaris Dirjen 20. Sekretaris Ditjen PUM menerima arahan diposisi Dirjen dan selanjutnya disampaikan kepada Bagian Perencanaan untuk segera ditindaklanjuti 21. Kepala Bagian Perencanaan menerima arahan disposisi untuk selanjutkan disampikan kepada Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 22. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menerima dan melakukan reviu terkait surat permintaan laporan dengan segera menugaskan JFU untuk dilakukan penyusunan laporan 23. JFU menerima petunjuk dan arahan, kemudian melakukan kompilasi dan analisis terkait dengan data dukung DKTP (realisasi, capaian ouput, permasalahan, tindaklanjut) untuk disusun dalam Laporan dan disampaikan kepada Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Kinerja untuk dilakukan verifikasi

Sekretaris

Kabag

Kasubbag

JFU

Kelengkapan

Waktu

Output

- Surat Permintaan Laporan

15 Menit

Disposisi

- Lembar Disposisi - Surat Permintaan Laporan

30 Menit

Disposisi


15 Menit

Disposisi


30 Menit

Disposisi

- Lembar Disposisi - Surat Permintaan Laporan - Data Dekon/TP

2 Hari

mulai

1

- Laporan Triwulanan DKTP Bidang PUM

Mutu Baku

Ket.

Uraian Prosedur

Ket Direktur


Sekretaris

Kabag

Kasubbag

JFU 1

25. Kepala Bagian Perencanaan memeriksa hasil konsolidasi terhadap Laporan Triwulan DKTP BIdang PUM

26. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja melakukan finalisasi laporan untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekrertaris Ditjen untuk mohon persetujuan dan tanda tangan 27. Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum atas nama Dirjen memberikan persetujuan dan tanda tangan terhadap Laporan Triwulan DKTP BIdang PUM untuk disampaikan kepada Biro Perencanaan Setjen Kemendagri 28. JFU menerima dan menggandakan Laporan Triwulan DKTP BIdang PUM untuk selanjutnya dikirim kepada Biro Perencanaan

selesai

Kelengkapan

Waktu

Output

- Lembar Disposisi - Surat Permintaan Laporan - Data Dekon/TP

1 Jam


- Lembar Disposisi - Surat Permintaan Laporan - Laporan Triwulanan DKTP Bidang PUM - Lembar Disposisi - Surat Permintaan Laporan - Laporan Triwulanan DKTP Bidang PUM - Laporan Triwulanan DKTP Bidang PUM

30 Menit


30 Menit


10 Menit



3 Jam


Mutu Baku

Ket.

Uraian Prosedur

Ket Direktur

Sekretaris

Kabag

Kasubbag

JFU

Kelengkapan

Waktu

Output



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM


PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM


Nomor SOP

3.1.1.8

Tgl Pembuatan

13 September 2013


Pengendalian Pelaksanaan Kinerja Ditjen Pemerintahan Umum

Dasar Hukum


13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

13. Sarjana Strata I. 14. Mampu mengoperasikan komputer (hardware dan software). 15. Memahami pedoman teknis pengendalian kinerja 16. Memahami kompilasi dan analisis pengendalian kinerja

Keterkaitan



Peringatan 5. Pengendalian kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi atasa capaian kinerja dalam mencapai tujuan organisasi 6. Apabila progres capaian kinerja tidak dilakukan pengendalian secara periodik, akan berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas kinerja

13. Komputer dan Internet 14. Dasar Hukum (Peraturan Pemerintah, Juklak Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) 15. Data 16. Alat Tulis Kantor Pencatatan dan Pendataan 5. Secara periodik progres pelaksanaan kegiatan dilakukan pengendalian (penyerapan anggaran, capaian target keluaran, permasalahan dan rencana tindak lanjut) 6. Hasil pengendalian tersebut, secara periodik dilakukan evaluasi dan dilakukan langkah-langkah strategis untuk percepatan pelaksanaan kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

Ket. Kelengkapan

Waktu

Output

-

15 Menit

-

0. Kepala Bagian Perencanaan menugaskan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja untuk melakukan pengendalian terhadap capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja 1. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menerima penugasan berdasarkan arahan dari Kepala Bagian Perencanaan untuk melakukan reviu terhadap capaian kinerja dan memberikan arahan kepada JFU untuk dilakukan pendataan melalui serangkaian kegiatan pengendalian secara periodik

- Dokumen Penetapan Kinerja - Dokumen Renstra - Dokumen RKA

30 Menit

-

- Dokumen Penetapan Kinerja - Dokumen Renstra - Dokumen RKA

30 Menit

-

2. JFU menerima petunjuk dan arahan, kemudian melakukan inventarisasi terhadap progres capaian kinerja sebagaimana dokumen Penetapan Kinerja dan RKA

- Dokumen Penetapan Kinerja - Dokumen Renstra Dokumen RKA

3 Hari

- Laporan Pengendalian Kinerja Ditjen PUM Periode Triwulanan

3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja melakukan koordinasi dengan Sub Direktorat Terkait untuk mengkonsolidasi terhadap capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja


1 Jam


9. Sekretaris Ditjen PUM memberikan arahan kepada Kepala Bagian Perencanaan untuk melakukan pengendalian terhadap capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja

Direktur

Sekretaris

Kabag

Kasubbag

JFU

mulai

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

Ket. Direktur

Sekretaris

Kabag

Kasubbag

JFU

4. Kepala Bagian Perencanaan memeriksa hasil konsolidasi terhadap laporan pengendalian kinerja secara periodik

5. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja melakukan finalisasi laporan pengendalian kinerja

Kelengkapan

Waktu


30 Menit



30 Menit



3 Jam


1

1

6. JFU menerima dan menggandakan Laporan Pengendalian Kinerja Ditjen PUM Periode Triwulanan

selesai

Output





PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTERAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM


Nomor SOP

3.1.1.9

Tgl Pembuatan

9 September 2013


Penyusunan Laporan Semesteran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum

Dasar Hukum





17. Komputer dan Internet 18. Dasar Hukum (Peraturan Pemerintah, Juklak Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) 19. Data


20. Alat Tulis Kantor

Peringatan


7. Evaluasi kinerja Semesteran digunakan sebagai tolok ukur Secara periodik progres pelaksanaan kegiatan, dilakukan evaluasi (penyerapan anggaran, capaian target keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan kegiatan dalam keluaran, permasalahan dan rencana tindak lanjut) rangka merumuskan kebijakan/langkah-langkah strategis bagi peningkatan pengelolaan kegiatan 8. Apabila proses evaluasi Semesteran tidak dilakukan, akan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

7. Sekretaris Ditjen PUM memberikan arahan kepada Kepala Bagian Perencanaan untuk menyusun Laporan Semesteran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM

Ket. Direktur

Sekretaris

mulai

Kabag

Kasubbag

JFU

SKPD

Kelengkapan

Waktu

Output

-

15 Menit

-

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

Ket. Direktur

Sekretaris

Kabag

Kasubbag

JFU

SKPD

Kelengkapan

Waktu

Output

Bagian Perencanaan 8. Kepala menugaskan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja untuk melakukan evaluasi terhadap progres capaian kinerja masingmasing unit satuan kerja 9. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menerima penugasan berdasarkan arahan dari Kepala Bagian Perencanaan untuk melakukan monitoring dan memberikan arahan kepada JFU untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi progres capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja


30 Menit

-


30 Menit

-



1 Hari



1 Jam

1

- Laporan Semesteran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM - Laporan Semesteran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

Bagian Perencanaan 2. Kepala memeriksa hasil konsolidasi terhadap Laporan Semesteran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM

Ket. Direktur

Sekretaris

Kabag

Kasubbag

JFU

SKPD

Kelengkapan

Waktu


30 Menit

3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja melakukan finalisasi Laporan Semesteran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM


1 Jam

4. JFU menerima dan menggandakan Laporan Semesteran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM


3 Jam

1

Output - Laporan Semesteran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM - Laporan Semesteran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM - Laporan Semesteran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM

selesai

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

PEMERINTAHAN UMUM,




PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR TAHUN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM


Nomor SOP

3.1.1.9

Tgl Pembuatan

10 September 2013


Penyusunan Laporan Akhir Tahun Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum

Dasar Hukum





21. Komputer dan Internet 22. Dasar Hukum (Peraturan Pemerintah, Juklak Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) 23. Data 24. Alat Tulis Kantor

Peringatan



Laporan Akhir Tahun digunakan sebagai tolok ukur Secara periodik pelaksanaan program dan kegiatan tahunan perlu dilakukan evaluasi (penyerapan keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan kegiatan dalam anggaran, capaian target keluaran, permasalahan dan rencana tindak lanjut) rangka merumuskan kebijakan/langkah-langkah strategis bagi peningkatan pengelolaan kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

5. Sekretaris Ditjen PUM memberikan arahan kepada Kepala Bagian Perencanaan untuk menyusun Laporan Akhir Tahun Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM Bagian Perencanaan 6. Kepala menugaskan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Ket. Direktur

Sekretaris

Kabag

Kasubbag

JFU

SKPD

Kelengkapan

Waktu

Output

-

15 Menit

-

30 Menit

-

mulai


Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

Ket. Direktur

Sekretaris

Kabag

Kasubbag

Waktu

Output


30 Menit

-



1 Hari



1 Jam


30 Menit

untuk melakukan evaluasi terhadap progres capaian kinerja masingmasing unit satuan kerja 7. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menerima penugasan berdasarkan arahan dari Kepala Bagian Perencanaan untuk melakukan monitoring dan memberikan arahan kepada JFU untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi progres capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja

Bagian Perencanaan 0. Kepala memeriksa hasil konsolidasi terhadap Laporan Akhir Tahun Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM

JFU

SKPD

Kelengkapan

1

1

- Laporan Akhir Tahun Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM - Laporan Akhir Tahun Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM

- Laporan Akhir Tahun Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

Ket. Direktur

Sekretaris

Kabag

Kasubbag

JFU

SKPD

Kelengkapan

Waktu

1. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja melakukan finalisasi Laporan Akhir Tahun Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM


1 Jam

2. JFU menerima dan menggandakan Laporan Akhir Tahun Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM


3 Jam

Output - Laporan Akhir Tahun Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM - Laporan Akhir Tahun Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM

selesai





PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM


Nomor SOP

3.1.1.11

Tgl Pembuatan

5 September 2013


Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum

Dasar Hukum


24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 27. PMK Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Keterkaitan

23. Sarjana Strata I. 24. Mampu mengoperasikan komputer (hardware dan software). 25. Memahami pedoman teknis pengendalian kinerja 26. Memahami kompilasi dan analisis pengendalian kinerja


25. Komputer dan Internet 26. Dasar Hukum (Peraturan Pemerintah, Juklak Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) 27. Data 28. Alat Tulis Kantor Pencatatan dan Pendataan

Peringatan


9. Evaluasi kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi Secara periodik progres pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi (penyerapan anggaran, capaian target atasacapaian kinerja dalam mencapai tujuan organisasi keluaran, permasalahan dan rencana tindak lanjut) 10. Apabila progres capaian kinerja tidak dilakukan evaluasi, akan berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas kinerja

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

3. Sekretaris Ditjen PUM memberikan arahan kepada Kepala Bagian Perencanaan untuk melakukan evaluasi tahunan terhadap capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja

4. Kepala Bagian Perencanaan menugaskan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja untuk melakukan evaluasi terhadap

Ket. Direktur

Sekretaris

Kabag

Kasubbag

JFU

Kelengkapan

Waktu

Output

-

15 Menit

-

- Dokumen Penetapan Kinerja - Dokumen Renstra

30 Menit

-

mulai

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

Ket. Direktur

Sekretaris

Kabag

Kasubbag

JFU

Kelengkapan

Waktu

Output

30 Menit

-

capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja 5. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menerima penugasan berdasarkan arahan dari Kepala Bagian Perencanaan untuk melakukan reviu terhadap capaian kinerja dan memberikan arahan kepada JFU untuk dilakukan pendataan melalui serangkaian kegiatan pengendalian secara periodik

- Dokumen RKA - Dokumen Penetapan Kinerja - Dokumen Renstra - Dokumen RKA

6. JFU menerima petunjuk dan arahan, kemudian melakukan inventarisasi terhadap progres capaian kinerja sebagaimana dokumen Penetapan Kinerja dan RKA


3 Hari

7. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja melakukan koordinasi dengan Direktorat Terkait untuk mengkonsolidasi laporan


1 Jam


30 Menit

8. Kepala Bagian Perencanaan memeriksa hasil konsolidasi terhadap Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum

1

1

- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum - Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum - Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

Ket. Direktur

Sekretaris

Kabag

Kasubbag

JFU

Kelengkapan

Waktu

Output

9. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja melakukan finalisasi Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum


30 Menit

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum

0. JFU menerima dan menggandakan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum


3 Jam

- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum

selesai





EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM


Nomor SOP

3.1.1.12

Tgl Pembuatan

15 September 2013


Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Pemerintahan Umum

Dasar Hukum



27. Sarjana Strata I. 28. Mampu mengoperasikan komputer (hardware dan software). 29. Memahami teknis kompilasi dan analisis data kinerja (DKTP)


29. Komputer dan Internet 30. Dasar Hukum (Peraturan Pemerintah, Juklak Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) 31. Data 32. Alat Tulis Kantor

Peringatan



11. Evaluasi kinerja DKTP digunakan sebagai tolok ukur Secara periodik progres pelaksanaan kegiatan, dilakukan evaluasi (penyerapan anggaran, capaian target keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan kegiatan dalam keluaran, permasalahan dan rencana tindak lanjut) rangka merumuskan kebijakan/langkah-langkah strategis bagi peningkatan pengelolaan DKTP

12. Apabila proses evaluasi tidak dilakukan, akan berpengaruh terhadap aspek manajerial/kinerja dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

1. Sekretaris Ditjen PUM memberikan arahan kepada Kepala Bagian Perencanaan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DKTP Bagian Perencanaan 2. Kepala menugaskan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja untuk melakukan evaluasi terhadap progres capaian masing-masing SKPD Pengelola DKTP

Ket. Direktur

Sekretaris

Kabag

Kasubbag

JFU

SKPD

Kelengkapan

Waktu

Output

-

15 Menit

-

30 Menit

-

mulai


Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

Ket. Direktur

Sekretaris

Kabag

Kasubbag

JFU

SKPD

Kelengkapan

Waktu

Output

3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menerima penugasan berdasarkan arahan dari Kepala Bagian Perencanaan untuk melakukan monitoring dan memberikan arahan kepada JFU untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi progres capaian masing-masing SKPD Pengelola DKTP


30 Menit

-

4. JFU menerima petunjuk dan arahan untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi progres capaian masing-masing SKPD Pengelola DKTP. 5. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja melakukan koordinasi dengan Sub Direktorat dan SKPD untuk mengkonsolidasikan laporan


1 Hari

- Laporan Progres Capaian Kegiatan DKTP


1 Jam



30 Menit


Bagian Perencanaan 6. Kepala memeriksa hasil konsolidasi terhadap Laporan Progres Capaian Kegiatan DKTP

1

1

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

Ket. Direktur

Sekretaris

Kabag

Kasubbag

JFU

SKPD

Kelengkapan

Waktu

Output

7. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja melakukan finalisasi Laporan Progres Capaian Kegiatan DKTP


1 Jam


8. JFU menerima dan menggandakan Laporan Progres Capaian Kegiatan DKTP


3 Jam


selesai





Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1 ( UAPPB-E1 )


Nomor SOP

3.1.4.4

Tgl Pembuatan

20-12-2011

Tgl Revisi

16 September 2013

SEKRETARIAT BAGIAN UMUM

Dasar Hukum :


Sekretaris Ditjen PUM

Nama SOP

Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang ( UAPPB-E1)


1. Peraturan Pemerintah PP Nomor 6/2006 Tentang Pengelolaan Barang 1. S-1 Milik Negara/Daerah; 2. Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja 2. Menguasai Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara SIMAK BMN. Kementerian Dalam Negeri; 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 4. Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 5. Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan; 6. Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011. Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi 22. Flash Disk 23. Komputer/Note Book/Printer Kuasa Pengguna Barang ( UAKPB) 24. Modem Jaringan Internet 25. ATK 26. Mesin Foto Copy 27. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara SIMAK BMN Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 13. Harus dilakukan Rekonsiliasi Data Belanja Modal Tingkat UAPPB-E1 dengan UAPPA-E1 yang di kelola Keuangan Ditjen Pemerintahan Umum agar ada kesamaan data setiap semester (2 Kali dalam 1 Tahun).

7. Harus dilakukan koordinasi dengan AKPA selaku koordinator laporan Keuangan di Kementerian Dalam Negeri. 8. Harus dilengkapi laporan BMN untuk membuat Neraca

9. Harus dilakukan rekonsiliasi internal antara SAK & Simak BMN 10. Penyusunan Laporan Dilakukan Setiap Semester (Juli dan Januari). 11. BA Rekon ditandatangani oleh Kabag Umum dan Kabag Keuangan 12. Verifikasi dilakukan sekretaris setiap semester (Juli dan Januari)

Pelaksana

Mutu Baku

Ket

Uraian Prosedur Dirjen

Sesdit

Kabag

Kasubag

Kelengkapan

Waktu

File SAPPB-E1 aplikasi pengiriman Simak

10 Hari

Output

JFU 69. Menerima,

mengumpulkan, mengidentifikasi/memverifikasi,data barang (Soft Copy dan Hard Copy) yang diterima dari UAKPB yang ada di bawah Ditjen PUM. Melakukan rekonsiliasi atau pencocokan data belanja modal dari masing masing UAKPB dengan UAPPA-E1 Ditjen PUM. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi antara UAPPB-E1 dengan UAPPA-E1 membuat dan memaraf draf Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 (Neraca, Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan, Aset Takberwujud, Kontruksi Dalam Pengerjaan, KIB dan Transaksi BMN), Ringkasan Barang Milik Negara dan BA Rekonsiliasi, konsep nota dinas pengantar serta melaporkan kepada Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

Back Up Simak

mulai

- Draf Laporan Simak BMN Tingkat UAPPB-E1 - Draf Ringkasan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 - Draf BA Rekonsiliasi - Konsep nota dinas pengantar

70. Menerima, memeriksa, mengkoreksi,

memaraf konsep nota dinas pengantar, draf Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 (Neraca, Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan, Aset Takberwujud, Kontruksi Dalam Pengerjaan, KIB dan Transaksi BMN), Ringkasan Barang Milik Negara dan BA Rekonsiliasi dan melaporkan kepada Kepala Bagian Umum 71. Menerima, memeriksa, mengoreksi, memaraf konsep nota dinas pengantar, draf Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 (Neraca, Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan, Aset Takberwujud, Kontruksi Dalam Pengerjaan, KIB dan Transaksi BMN),Ringkasan Barang Milik Negara dan menandatangani BA Rekonsiliasi dan melaporkan kepada Sekretaris.

1

- Draf Laporan Simak BMN Tingkat UAPPBE1 - Draf Ringkasan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 - Draf BA Rekonsiliasi - Konsep nota dinas pengantar

1 Hari

- Draf Laporan Simak BMN Tingkat UAPPB-E1 - Draf Ringkasan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 - BA Rekonsiliasi Konsep nota dinas pengantar

- Draf Laporan Simak BMN Tingkat UAPPBE1 - Draf Ringkasan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 - BA Rekonsiliasi - Konsep nota dinas pengantar

1 Hari

- Draf Laporan Simak BMN Tingkat UAPPB-E1 - Draf Ringkasan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 - BA Rekonsiliasi

- Konsep nota dinas pengantar

72. Menerima. Memeriksa, memaraf draf

Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 (Neraca, Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan, Aset Takberwujud, Kontruksi Dalam Pengerjaan, KIB dan Transaksi BMN), Ringkasan Barang Milik Negara serta menandatangani konsep nota dinas pengantari dan melaporkan kepada Dirjen

73. Menerima, membaca, menandatangani draf Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 (Neraca, Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan, Aset Takberwujud, Kontruksi Dalam Pengerjaan, KIB dan Transaksi BMN), Ringkasan Barang Milik Negara

2

selesai


1 hari

- Draf Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1

5 Jam

- Laporan Simak BMN Tingkat UAPPB-E1 - Ringkasan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 - BA Rekonsiliasi - Disposisi - nota dinas pengantar - Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1

dan memberikan arahan kepada sekretaris untuk disampaikan ke Pusat AKPA

SEKRETARIS DITJEN PEMERINTAHAN UMUM,

Drs. H. MOHAMMAD ROEM, MM Pembina Utama Madya NIP. 19540609 197903 1 012




Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tingkat

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT BAGIAN UMUM

Nomor SOP

3.1.4…….

Tgl Pembuatan

20-12-2011

Tgl Revisi

16 September 2013



Nama SOP

Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang ( UAKPB)

}}

Dasar Hukum :


7. Peraturan Pemerintah PP Nomor 6/2006 Tentang Pengelolaan Barang 1. S-1 Milik Negara/Daerah; 8. Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja 2. Menguasai Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara SIMAK BMN. Kementerian Dalam Negeri; 9. Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 10. Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan; 12. Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011. Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 2. SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi 28. Flash Disk 29. Komputer/Note Book/Printer Kuasa Pengguna Barang ( UAKPB) 30. Modem Jaringan Internet 31. ATK 32. Mesin Foto Copy 33. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara SIMAK BMN Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 1. Harus melakukan Rekonsiliasi Data Belanja Modal antara Unit Akuntansi 1. Harus dilakukan koordinasi dengan AKPA selaku koordinator laporan Keuangan di Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dengan Unit Akuntansi Kuasa Kementerian Dalam Negeri. Pengguna Anggaran (UAKPA) setiap bulan (12 Kali dalam 1 Tahun). 2. Harus dilengkapi laporan BMN untuk membuat Neraca 2. Harus melakukan Rekonsiliasi Data Barang Tingkat Unit Akuntansi Kuasa 3. Harus dilakukan rekonsiliasi internal antara SAK & Simak BMN Pengguna Barang (UAKPB) dengan KPKNL Jakarta V setiap semester (2 4. Penyusunan Laporan Dilakukan Setiap Semester (Juli dan Januari). Kali dalam 1 Tahun). 5. BA Rekon ditandatangani oleh Kabag Umum dan Kabag Keuangan Verifikasi dilakukan sekretaris setiap semester (Juli dan Januari)

Pelaksana

Mutu Baku

Ket


Sesdit

Kabag

Kasubag

Kelengkapan

Waktu


10 Hari

Output

JFU 1.

Menerima, mengumpulkan, mengidentifikasi/memverifikasi,data barang (Soft Copy dan Hard Copy) yang diterima dari unit kerja yang melaksanakan pengadaan belanja modal yang ada di satker Ditjen

Back Up Simak

mulai

- Draf Laporan Simak BMN Tingkat UAPPB-E1 - Draf Ringkasan

Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 - Draf BA Rekonsiliasi - Konsep nota dinas pengantar

PUM. Melakukan rekonsiliasi data belanja modal dengan realisasi belanja modal yang ada di UAKPA, Membuat draf Berita Acara Rekonsiliasi antara UAKPB dengan UAKPA, draf Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAKPB (Neraca, Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan, Aset Takberwujud, Kontruksi Dalam Pengerjaan, KIB dan Transaksi BMN), Ringkasan Barang Milik Negara, konsep nota dinas pengantar serta melaporkan kepada Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

2.

Menerima, memeriksa, mengkoreksi, memaraf konsep nota dinas pengantar, draf Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAKPB (Neraca, Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan, Aset

1

- Draf Laporan Simak BMN Tingkat UAPPBE1 - Draf Ringkasan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1

1 Hari

- Draf Laporan Simak BMN Tingkat UAPPB-E1 - Draf Ringkasan Barang Milik Negara

3.

Takberwujud, Kontruksi Dalam Pengerjaan, KIB dan Transaksi BMN), Ringkasan Barang Milik Negara dan draf BA, Rekonsiliasi dan melaporkan kepada Kepala Bagian Umum

- Draf BA Rekonsiliasi - Konsep nota dinas pengantar

Tingkat UAPPB-E1 - BA Rekonsiliasi Konsep nota dinas pengantar

Menerima, memeriksa, mengoreksi, memaraf konsep nota dinas pengantar, draf Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAKPB (Neraca, Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan, Aset Takberwujud, Kontruksi Dalam Pengerjaan, KIB dan Transaksi BMN),Ringkasan Barang Milik Negara dan menandatangani BA Rekonsiliasi serta melaporkan kepada Sekretaris.


1 Hari

- Draf Laporan Simak BMN Tingkat UAPPB-E1 - Draf Ringkasan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 - BA Rekonsiliasi - Konsep nota dinas pengantar

- Draf Laporan Simak BMN Tingkat UAPPBE1

1 hari

- Laporan Simak BMN Tingkat UAPPB-E1

2

4.

Menerima. Memeriksa, memaraf draf Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAKPB (Neraca, Laporan Barang

2

5.

Pembantu Pengguna Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan, Aset Takberwujud, Kontruksi Dalam Pengerjaan, KIB dan Transaksi BMN), Ringkasan Barang Milik Negara serta menandatangani konsep nota dinas pengantar dan melaporkan kepada Dirjen

- Draf Ringkasan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 - BA Rekonsiliasi - Konsep nota dinas pengantar

Menerima, membaca, menandatangani draf Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAKPB (Neraca, Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan, Aset Takberwujud, Kontruksi Dalam Pengerjaan, KIB dan Transaksi BMN), Ringkasan Barang Milik Negara dan memberikan arahan kepada sekretaris untuk disampaikan ke Pusat AKPA


5 Jam

- Ringkasan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 - BA Rekonsiliasi - Disposisi - nota dinas pengantar - Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1

selesai





Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1 ( UAPPB-E1 )


Nomor SOP

3.1.4.4

Tgl Pembuatan

20-12-2011

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT BAGIAN UMUM

Dasar Hukum :

Tgl Revisi

16 September 2013



Nama SOP

Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang ( UAPPB-E1)


13. Peraturan Pemerintah PP Nomor 6/2006 Tentang Pengelolaan Barang 1. S-1 Milik Negara/Daerah; 14. Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja 2. Menguasai Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara SIMAK BMN. Kementerian Dalam Negeri; 15. Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 16. Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 17. Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan; 18. Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011. Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 3. SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi 34. Flash Disk 35. Komputer/Note Book/Printer Kuasa Pengguna Barang ( UAKPB) 36. Modem Jaringan Internet 37. ATK 38. Mesin Foto Copy 39. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara SIMAK BMN Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 14. Harus dilakukan Rekonsiliasi Data Belanja Modal Tingkat UAPPB-E1

13. Harus dilakukan koordinasi dengan AKPA selaku koordinator laporan Keuangan di

dengan UAPPA-E1 yang di kelola Keuangan Ditjen Pemerintahan Umum agar ada kesamaan data setiap semester (2 Kali dalam 1 Tahun).

Kementerian Dalam Negeri. 14. Harus dilengkapi laporan BMN untuk membuat Neraca 15. Harus dilakukan rekonsiliasi internal antara SAK & Simak BMN 16. Penyusunan Laporan Dilakukan Setiap Semester (Juli dan Januari). 17. BA Rekon ditandatangani oleh Kabag Umum dan Kabag Keuangan 18. Verifikasi dilakukan sekretaris setiap semester (Juli dan Januari)

Pelaksana

Mutu Baku

Ket


Sesdit

Kabag

Kasubag

Kelengkapan

Waktu


10 Hari

Output

JFU 74. Menerima,

mengumpulkan, mengidentifikasi/memverifikasi,data barang (Soft Copy dan Hard Copy) yang diterima dari UAKPB yang ada di bawah Ditjen PUM. Melakukan rekonsiliasi atau pencocokan data belanja modal dari masing masing UAKPB dengan UAPPA-E1 Ditjen PUM. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi antara UAPPB-E1 dengan UAPPA-E1 membuat dan memaraf draf Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 (Neraca, Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan, Aset Takberwujud, Kontruksi Dalam Pengerjaan, KIB dan Transaksi BMN), Ringkasan Barang Milik Negara dan BA Rekonsiliasi, konsep nota dinas pengantar serta melaporkan kepada Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah

Back Up Simak

mulai

- Draf Laporan Simak BMN Tingkat UAPPB-E1 - Draf Ringkasan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 - Draf BA Rekonsiliasi - Konsep nota dinas pengantar

Tangga

75. Menerima, memeriksa, mengkoreksi,

memaraf konsep nota dinas pengantar, draf Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 (Neraca, Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan, Aset Takberwujud, Kontruksi Dalam Pengerjaan, KIB dan Transaksi BMN), Ringkasan Barang Milik Negara dan BA Rekonsiliasi dan melaporkan kepada Kepala Bagian Umum 76. Menerima, memeriksa, mengoreksi, memaraf konsep nota dinas pengantar, draf Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 (Neraca, Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan, Aset Takberwujud, Kontruksi Dalam Pengerjaan, KIB dan Transaksi BMN),Ringkasan Barang Milik Negara dan menandatangani BA Rekonsiliasi

1

- Draf Laporan Simak BMN Tingkat UAPPBE1 - Draf Ringkasan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 - Draf BA Rekonsiliasi - Konsep nota dinas pengantar

1 Hari

- Draf Laporan Simak BMN Tingkat UAPPB-E1 - Draf Ringkasan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 - BA Rekonsiliasi Konsep nota dinas pengantar


1 Hari

- Draf Laporan Simak BMN Tingkat UAPPB-E1 - Draf Ringkasan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 - BA

dan melaporkan kepada Sekretaris.

Rekonsiliasi - Konsep nota dinas pengantar

77. Menerima. Memeriksa, memaraf draf

Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 (Neraca, Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan, Aset Takberwujud, Kontruksi Dalam Pengerjaan, KIB dan Transaksi BMN), Ringkasan Barang Milik Negara serta menandatangani konsep nota dinas pengantari dan melaporkan kepada Dirjen

78. Menerima, membaca, menandatangani draf Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 (Neraca, Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan, Aset Takberwujud, Kontruksi Dalam Pengerjaan, KIB dan Transaksi

2

selesai


1 hari


5 Jam

- Laporan Simak BMN Tingkat UAPPB-E1 - Ringkasan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 - BA Rekonsiliasi - Disposisi - nota dinas pengantar - Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1

BMN), Ringkasan Barang Milik Negara dan memberikan arahan kepada sekretaris untuk disampaikan ke Pusat AKPA






Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tingkat

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT BAGIAN UMUM

Nomor SOP

3.1.4…….

Tgl Pembuatan

20-12-2011

Tgl Revisi

16 September 2013



Nama SOP

Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang ( UAKPB)

}}

Dasar Hukum :


19. Peraturan Pemerintah PP Nomor 6/2006 Tentang Pengelolaan Barang 1. S-1 Milik Negara/Daerah; 20. Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja 2. Menguasai Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara SIMAK BMN. Kementerian Dalam Negeri; 21. Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 22. Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

23. Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan; 24. Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011. Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 4. SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi 40. Flash Disk 41. Komputer/Note Book/Printer Kuasa Pengguna Barang ( UAKPB) 42. Modem Jaringan Internet 43. ATK 44. Mesin Foto Copy 45. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara SIMAK BMN Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 3. Harus melakukan Rekonsiliasi Data Belanja Modal antara Unit Akuntansi 6. Harus dilakukan koordinasi dengan AKPA selaku koordinator laporan Keuangan di Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dengan Unit Akuntansi Kuasa Kementerian Dalam Negeri. Pengguna Anggaran (UAKPA) setiap bulan (12 Kali dalam 1 Tahun). 7. Harus dilengkapi laporan BMN untuk membuat Neraca 4. Harus melakukan Rekonsiliasi Data Barang Tingkat Unit Akuntansi Kuasa 8. Harus dilakukan rekonsiliasi internal antara SAK & Simak BMN Pengguna Barang (UAKPB) dengan KPKNL Jakarta V setiap semester (2 9. Penyusunan Laporan Dilakukan Setiap Semester (Juli dan Januari). Kali dalam 1 Tahun). 10. BA Rekon ditandatangani oleh Kabag Umum dan Kabag Keuangan Verifikasi dilakukan sekretaris setiap semester (Juli dan Januari)

Pelaksana

Mutu Baku

Ket


Sesdit

Kabag

Kasubag

Kelengkapan

Waktu


10 Hari

Output

JFU 6.

Menerima, mengumpulkan, mengidentifikasi/memverifikasi,data barang (Soft Copy dan Hard Copy) yang diterima dari unit kerja yang melaksanakan pengadaan belanja modal yang ada di satker Ditjen

Back Up Simak

mulai

- Draf Laporan Simak BMN Tingkat UAPPB-E1 - Draf Ringkasan

Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 - Draf BA Rekonsiliasi - Konsep nota dinas pengantar

PUM. Melakukan rekonsiliasi data belanja modal dengan realisasi belanja modal yang ada di UAKPA, Membuat draf Berita Acara Rekonsiliasi antara UAKPB dengan UAKPA, draf Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAKPB (Neraca, Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan, Aset Takberwujud, Kontruksi Dalam Pengerjaan, KIB dan Transaksi BMN), Ringkasan Barang Milik Negara, konsep nota dinas pengantar serta melaporkan kepada Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

7.

Menerima, memeriksa, mengkoreksi, memaraf konsep nota dinas pengantar, draf Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAKPB (Neraca, Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan, Aset

1

- Draf Laporan Simak BMN Tingkat UAPPBE1 - Draf Ringkasan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1

1 Hari

- Draf Laporan Simak BMN Tingkat UAPPB-E1 - Draf Ringkasan Barang Milik Negara

8.

Takberwujud, Kontruksi Dalam Pengerjaan, KIB dan Transaksi BMN), Ringkasan Barang Milik Negara dan draf BA, Rekonsiliasi dan melaporkan kepada Kepala Bagian Umum

- Draf BA Rekonsiliasi - Konsep nota dinas pengantar

Tingkat UAPPB-E1 - BA Rekonsiliasi Konsep nota dinas pengantar

Menerima, memeriksa, mengoreksi, memaraf konsep nota dinas pengantar, draf Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAKPB (Neraca, Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan, Aset Takberwujud, Kontruksi Dalam Pengerjaan, KIB dan Transaksi BMN),Ringkasan Barang Milik Negara dan menandatangani BA Rekonsiliasi serta melaporkan kepada Sekretaris.


1 Hari

- Draf Laporan Simak BMN Tingkat UAPPB-E1 - Draf Ringkasan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 - BA Rekonsiliasi - Konsep nota dinas pengantar

- Draf Laporan Simak BMN Tingkat UAPPBE1

1 hari

- Laporan Simak BMN Tingkat UAPPB-E1

2

9.

Menerima. Memeriksa, memaraf draf Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAKPB (Neraca, Laporan Barang

2

- Draf Ringkasan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 - BA Rekonsiliasi - Konsep nota dinas pengantar

Pembantu Pengguna Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan, Aset Takberwujud, Kontruksi Dalam Pengerjaan, KIB dan Transaksi BMN), Ringkasan Barang Milik Negara serta menandatangani konsep nota dinas pengantar dan melaporkan kepada Dirjen 10. Menerima, membaca, menandatangani draf Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAKPB (Neraca, Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan, Aset Takberwujud, Kontruksi Dalam Pengerjaan, KIB dan Transaksi BMN), Ringkasan Barang Milik Negara dan memberikan arahan kepada sekretaris untuk disampaikan ke Pusat AKPA


5 Jam

- Ringkasan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1 - BA Rekonsiliasi - Disposisi - nota dinas pengantar - Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-E1

selesai




PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pelaksanaan Investigation, Refixation, Maintenance (IRM) Penegasan dan Penataan Batas Indonesia - Malaysia

Nomor SOP

3.3.4.1


Tgl Pembuatan


Tgl Revisi

DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN



Nama SOP

Pelaksanaan Investigation Refixation and Maintenance (IRM) Penegasan dan Penataan Batas Indonesia-Malaysia

s

Dasar Hukum


9. Permendagri No 41 tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja S1 Hukum internasional, hubungan internasional, Geografi Kementerian Dalam Negeri. 10. Permendagri No 26 tahun 2011 tentang Uraian Tugas Subbid, Kementerian Dalam Negeri. Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 2. SOP Administrasi Persuratan 3. SOP rapat.

Peringatan

-

1. Server

5. GPS, Baterai HT, Kamera

2. Komputer

6. Tenda, Jerigen, alat penerangan

3. Printer

7. BBM

4. ATK

8. Kendaraan


JIM telah bersidang dan menyetujui rencana survei IRM. Apabila dokumen administrasi rapat persiapan dan persidangan tidak disetujui oleh Sesditjen, Dirjen dan Sekjen/Mendagri maka persidangan JIM tidak dapat dilaksanakan. -

Kertas Posisi adalah dokumen berbentuk matrik atau pointer yang memuat posisi delegasi Indonesia terkait dengan permasalahan antar dua negara (Malaysia dan Indonesia). Dokumen administrasi rapat persiapan: 1. Surat undangan kepada pihak terkait. 2.Rencana survei yang disepakati kedua negara Dokumen administrasi Survei IRM: 3. Surat Perintah.

4. 5. 6. 5. -

Surat permintaan personil kepada pihak/instansi terkait. Surat pemberitahuan kepada Pemda terkait. SPPD. Rencana Survei yang disepakati kedua negara

Tim IRM adalah pasukan survei dari Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia Instansi terkait adalah Mabes TNI, KASAD, Dittopad, Ditwilhan

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

Sekjen

79. Memberikan petunjuk

kepada Dirjen PUM untuk menganggarkan survei IRM indonesia – Malaysia dan berkoordinasi dengan instansi terkait berdasarkan hasil JIM 80. Dirjen PUM merencanakan anggaran survei IRM dan berkoordinasi dengan

Dirjen PUM

Panglima TNI

Ket KASAD

Dirtoppad

Dirwilhan

Kelengkapan

Waktu

Output

Tim IRM

-

-

-

-

mulai

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

Panglima TNI melalui pengiriman surat permintaan personel 81. Menerima dan memberikan perintah kepada KASAD untuk mempersiapkan hal – hal yang diperlukan dalam Survei IRM

82. Menerima dan

memberikan perintah kepada Dirtoppad untuk menyiapkan personel dan melaksanakan survei IRM 83. Menerima dan bersama dengan Dirwilhan menyusun daftar personel dalam bentuk surat perintah untuk dilaporkan kepada Kasad untuk disetujui 84. Menerima, menandatangani surat perintah personel survei IRM dan memerintahkan

Sekjen

Dirjen PUM

Panglima TNI

Ket KASAD

Dirtoppad

Dirwilhan

Kelengkapan

Waktu

Output

Tim IRM

-

-

-

-

-

-

-

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

Sekjen

Dirjen PUM

Panglima TNI

Ket KASAD

Dirtoppad

Dirwilhan

Kelengkapan

Waktu

Output

Tim IRM

Dirttopad untuk berkoordinasi dengan Dirjen PUM untuk melaksanakan survei IRM

85. Menerima dan

-

-

-

-

-

-

-

-

mengirimkan surat penyampaian Daftar personel survei IRM untuk ditindaklanjuti

86. Menerima dan

menyiapkan dokumen administrasi rapat persiapan dan dokumen surevi IRM

87. Bersama dengan

Dirttopad, Dirwilhan, dan Tim IRM melaksanakan rapat persiapan IRM guna menentukan jadwal survei IRM

88. Berdasarkan rapat

persiapan, Dirttopad memerintahkan Tim IRM

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

Sekjen

Dirjen PUM

Panglima TNI

Ket KASAD

Dirtoppad

Dirwilhan

Kelengkapan

Waktu

Output

Tim IRM

untuk melaksanakan survei IRM dan melaporkan kepada Dirtoppad

2

89. Menerima dan

2

melaporkan hasil pelaksanaan survei IRM kepada KASAD

90. Menerima dan

-

-

-

-

-

-

-

-

melaporkan hasil pelaksanaan survei IRM kepada Panglima TNI .

91. Menerima dan

melaporkan hasil pelaksanaan survei IRM kepada Sekjen

92. Menerima laporan hasil

survei IRM sebagai bahan evaluasi pada

selesai

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

Sekjen

Dirjen PUM

Panglima TNI

Ket KASAD

Dirtoppad

Dirwilhan

Kelengkapan

Waktu

Output

Tim IRM

persidangan JIM berikutnya





Penyelenggaraan Persidangan Joint Indonesia - Malaysia Boundary Committee on the Demarcation and Survey of the International Boundary between Indonesia and Malaysia (JIM)

Nomor SOP

3.3.4.2


Tgl Pembuatan

6 Juni 2013


Tgl Revisi

28 Agustus 2013




Nama SOP

Penyelenggaraan Persidangan Joint Indonesia - Malaysia Boundary Committee on the Demarcation and Survey of the International Boundary between Indonesia and Malaysia (JIM)

s

Dasar Hukum


11. Permendagri No 41 tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja S1 Hukum internasional, hubungan internasional, ekonomi, komunikasi, Geografi Kementerian Dalam Negeri. 12. Permendagri No 26 tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kementerian Dalam Negeri. Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 4. SOP Administrasi Persuratan 5. SOP rapat.

Peringatan

-

-

1. Server

5. Bendera Indonesia dan Malaysia,spanduk

2. Komputer

6. Souvenir dan Cinderamata

3. Printer

7. TV, Infocus, Screen, Mic + Sound system,

4. ATK

8. Buku Panduan, Name table, name tag, Undangan official dinner, tas


Co-Prodir, Joint Working Group Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) and Border Mapping, Panitia Teknik telah melaksanakan persidangan mengirimkan hasil kepada Sekretariat JIM. Apabila dokumen administrasi rapat persiapan dan persidangan tidak disetujui oleh Sesditjen, Dirjen dan Sekjen/Mendagri maka persidangan JIM tidak dapat dilaksanakan.

-

Uraian Prosedur

Pelaksana

Kertas Posisi adalah dokumen berbentuk matrik atau pointer yang memuat posisi delegasi Indonesia terkait dengan permasalahan antar dua negara (Malaysia dan Indonesia). Dokumen administrasi rapat persiapan: 2. Surat undangan kepada pihak terkait. 2. Agenda pertemuan sub – sub committe. 3. Agreed Minutes Persidangan Sub – Sub Committe Dokumen administrasi persidangan: 7. Surat Perintah. 8. Surat undangan kepada pihak/instansi terkait. 9. Surat pemberitahuan kepada Pemda terkait. 10.SPPD. 11.Surat Ijin Presiden kepada Ketua Delegasi 12.SK Delri Dokumen bahan Penyelenggaraan Persidangan JBC RI - RDTL: 1. Kertas posisi. 2. Sambutan Dirjen. 3. Kertas kerja. 4. Agenda Persidangan Instansi terkait adalah RDTL, Kemenlu Kemenhan, BIN,

Mutu Baku

Ket

Menteri

Sekjen

Direktur

Kasubdit

Kasi


kepada Direktur melalui Dirjen untuk menyelenggarakan persidangan JIM dan memprioritaskan pembahasan isu – isu krusial dalam penyelenggaraan persidangan tersebut

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

-

-

-

-

-

-

mulai

94. Direktur menerima,

memberikan petunjuk kepada Kasubdit agar merencanakan dan mengkonsep agenda penyelenggaraan JIM


kepada Kasi untuk mempersiapkan hal – hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan persidangan JIM dan mengkonsep agenda penyelenggaraan persidangan JIM berdasarkan hasil persidangan sub-sub komite.

1

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur Ket Menteri

96. Menerima,

mengkonsep agenda pelaksanaan penyelenggaraan Persidangan JIM dan memberikan petunjuk kepada JFU untuk mengirimkan konsep agenda. 97. Menerima dan mengirimkan konsep agenda kepada pihak Malaysia melalui Kemlu

Sekjen

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

1

Kelengkapan

Waktu

Output

-

-

-

-

-

-

-

-

A

98. Menerima konsep

agenda dari pihak Malaysia melalui Kemlu, membuat konsep nota dinas penyampaian agenda dan melaporkan kepada Kasi.

99. Menerima, menelaah

dan memaraf konsep

A

Pelaksana

Mutu Baku


Sekjen

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

nota dinas serta melaporkan kepada Kasubdit.


dan memaraf konsep nota dinas serta melaporkan kepada Direktur.


2

-

-

-

-

-

-

dan menandatangani konsep nota dinas serta melaporkan kepada Sekjen melalui Dirjen.


dan memutuskan agenda penyelenggaraan Persidangan JIM dan memberi arahan kepada direktur untuk

Pelaksana

Mutu Baku


Sekjen

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

menyiapkan penyelenggaraan Persidangan dimaksud

103. Menerima dan memberi

-

-

-

-

-

-

arahan kepada Kasubdit untuk menyiapkan penyelenggaraan Persidangan JIM tersebut

3


petunjuk kepada Kasi untuk menyusun konsep nota dinas izin dan surat agenda persidangan resmi kepada pihak Malaysia melalui Kemlu.

105. Mengonsep nota dinas

izin Sekjen sebagai ketua delegasi Indonesia kepada MDN dan surat agenda

3

Pelaksana

Mutu Baku


Sekjen

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

persidangan kepada pihak malaysia bersama-sama JFU serta melaporkan kepada Kasubdit.

106. Menerima, menelaah,

-

-

-

-

memaraf konsep nota dinas izin Sekjen sebagai ketua delegasi indonesia pada MDN dan konsep surat agenda persidangan kepada pihak malaysia serta melaporkan kepada Direktur.

4


dan memaraf konsep nota dinas izin Sekjen sebagai ketua delegasi indonesia pada MDN ,agenda persidangan melaporkan kepada

4

Pelaksana

Mutu Baku


Sekjen

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

Dirjen


-

-

-

-

-

-

-

-

dan menandatangani konsep nota dinas izin dirjen sebagai ketua delegasi indonesia kepada MDN

109. MDN menerima dan

memberikan persetujuan terhadap substansi nota dinas serta memberikan arahan kepada Sekjen untuk menyelenggarakan persidangan JIM

110. Menerima dan

memberikan arahan kepada Direktur untuk menyiapkan penyelenggaraan persidangan JIM 5

111. Menerima dan

memberikan arahan kepada Kasubdit untuk menyiapkan bahan

5

Pelaksana

Mutu Baku


Sekjen

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

persidangan dan melaksanakan rapat persiapan.

112. Menerima, memberikan

petunjuk kepada Kasi dan JFU untuk menyiapkan dokumen bahan penyelenggaraan persidangan dan dokumen administrasi terkait dengan rapat persiapan dan persidangan. 113. Mengonsep dokumen bahan persidangan, dokumen adminsitrasi rapat persiapan dan persidangan bersama JFU serta melaporkan kepada Kasubdit.


konsep dokumen bahan persidangan, dokumen adminsitrasi rapat persiapan dan persidangan serta melaporkan kepada

6

-

-

-

-

-

-

Pelaksana

Mutu Baku


Sekjen

Direktur. 115. Direktur menerima, menelaah konsep dokumen bahan persidangan, dokumen adminsitrasi rapat persiapan dan persidangan, melaksanakan rapat persiapan dan melaporkan hasil rapat kepada Dirjen. 116. Menerima, menelaah hasil rapat persiapan(bahan persidangan) dan menandatangani sambutan pembukaan/penutupan serta kertas posisi dan memberikan arahan kepada Direktur untuk melaksanakan persidangan.

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

-

-

-

-

6

7

Pelaksana

Mutu Baku


Sekjen

117. Sekjen, direktur,

instansi terkait, kasubdit, kasi, Jfu, instansi terkait bersama-sama menyelenggarakan persidangan, membahas, merumuskan dan menandatangani risalah dan melaporkan kepada MDN melalui sekjen dan pada instansi terkait.

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

-

Waktu

Output

-

8

selesai





Penyelenggaraan Persidangan KK/JKK Sekretariat Bersama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia

Nomor SOP

3.3.4.3


Tgl Pembuatan

4 Desember 2012


Tgl Revisi

28 Agustus 2013




Nama SOP

Penyelenggaraan Persidangan KK/JKK Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia

s

Dasar Hukum


13. Permendagri No 41 tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja S1 Hukum internasional, hubungan internasional, ekonomi, komunikasi Kementerian Dalam Negeri. 14. Permendagri No 26 tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kementerian Dalam Negeri. Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 6. SOP Administrasi Persuratan 7. SOP rapat.

Peringatan

-

1. Server

5. Bendera Indonesia dan Malaysia,spanduk

2. Komputer


3. Printer


4. ATK



Apabila dokumen administrasi rapat persiapan dan persidangan tidak disetujui oleh Sesditjen, Dirjen dan Sekjen/Mendagri maka persidangan KK/JKK Sosek Malindo tidak dapat dilaksanakan. -

Kertas Posisi adalah dokumen berbentuk matrik atau pointer yang memuat posisi delegasi Indonesia terkait dengan permasalahan antar dua negara (Malaysia dan Indonesia). Dokumen administrasi rapat persiapan: 3. Surat undangan kepada pihak terkait. 2. Kertas kerja.

-

Pelaksana

Dokumen administrasi persidangan: 13.Surat Perintah. 14.Surat undangan kepada pihak/instansi terkait. 15.Surat pemberitahuan kepada Pemda terkait. 16.SPPD. 17.Surat Ijin Dirjen kepada Ketua Delegasi 18.SK Delri Dokumen bahan Persidangan KK/JKK Sosial ekonomi Malaysia Indonesia: 2. Kertas posisi. 2. Sambutan Dirjen. 3. Kertas kerja. 4. Agenda. 5. Tentative Program Instansi terkait adalah Malaysia, Kemenlu, BNPP, Pemda ( Pemprov Riau, Kepri, Kalbar, Kaltim) Mutu Baku


Dirjen

Direktur


kepada Kasubdit untuk menyelenggarakan persidangan KK/JKK Sekber Sosek Malindo dan memprioritaskan pembahasan isu – isu krusial 119. Kasubdit menerima, merencanakan dan memberikan petunjuk kepada kasi untuk mengkonsep dokumen bahan dan administrasi persidangan KK/JKK sekber Sosek Malindo 120. Bersama – sama dengan JFU untuk mengkonsep dokumen bahan dan administrasi

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

-

-

-

-

-

-

mulai

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

persidangan KK/JKK sekber Sosek Malindo malindo melaporkan kpada Kasubdit dg ND 121. Menerima, menyetujui dokumen bahan dan administrasi persidangan KK/JKK sekber Sosek Malindo malindo dan melaporkan kepada Direktur dg ND

Ket Menteri

Dirjen

Direktur

Kasubdit

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

-

-

-

-

-

-

1

122. Menerima, menyetujui

konsep agenda dan dokumen bahan penyelenggaraan persidangan KK/JKK sekber sosek malindo dan memberikan petunjuk kepada kasubdit untuk menyampaikan dokumen bahan dan administrasi persidangan ke pihak Malaysia 123. Menerima arahan dari

Kasi

1

Pelaksana

Mutu Baku


Dirjen

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

direktur dan memberikan petunjuk kepada kasi untuk mengirimkan dokumen bahan dan administrasi persidangan kepada pihak Malaysia

124. Menerima dan

memberikan petunjuk kepada JFU untuk mengirimkan dokumen bahan dan administrasi persidangan kepada pihak Malaysia 125. Menerima dan mengirimkan konsep

-

-

-

-

2

2

Pelaksana

Mutu Baku


Dirjen

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

dokumen bahan dan administrasi persidangan kepada Pemerintah Malaysia

126. Menerima konsep

tanggapan persetujuan thd dokumen bahan dan administrasi persidangan dari Malaysia dan menyusun konsep nota dinas penyampaian tanggapan kepada Kasi. 127. Menerima, menelaah dan memaraf konsep nota dinas serta melaporkan kepada Kasubdit.


dan memaraf konsep

-

-

-

-

-

-

A

Pelaksana

Mutu Baku


Dirjen

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

nota dinas serta melaporkan kepada Direktur

129. Menerima dan

memberikan petunjuk kepada kasubdit untuk menyiapkan penyelenggaraan persidangan 130. Menerima dan memberi petunjuk kepada Kasi untuk menyusun konsep ND permohonan menjadi Ketua Delegasi 131. Menerima dan bersama JFU mengonsep ND permohonan menjadi Ketua Delegasi kepada Dirjen dan melaporkan kepada Kasubdit


-

-

-

-

-

-

-

-

3

Pelaksana

Mutu Baku


Dirjen

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

dan memaraf konsep nota dinas izin Direktur sebagai ketua delegasi indonesia kepada Dirjen


-

-

-

-

-

-

dan menandatangani konsep nota dinas izin Direktur sebagai ketua delegasi indonesia kepada Dirjen melalui sesditjen 4

134. Dirjen menerima dan

memberikan persetujuan terhadap substansi nota dinas serta memberikan arahan kepada Direktur untuk menyelenggarakan persidangan KK/JKK Sekber Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia

135. Menerima dan

memberikan arahan kepada Kasubdit untuk

4

Pelaksana

Mutu Baku


Dirjen

Direktur

Kasubdit

menyiapkan penyelenggaraan persidangan KK/JKK sosial ekonomi Malaysia Indonesia 136. Menerima dan memberikan arahan kepada Kasi untuk menyiapkan bahan persidangan dan melaksanakan rapat persiapan. 137. Menerima dan bersama dengan JFU untuk mengkonsep dokumen administrasi terkait dengan rapat persiapan dan persidangan serta melaporkan kepada Kasubdit


konsep dokumen bahan persidangan, dokumen adminsitrasi rapat persiapan serta melaporkan kepada Direktur.

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

-

-

-

-

-

-

5 5

Pelaksana

Mutu Baku


139. Direktur Menerima,

menelaah dan menandatangani dokumen persidangan memberikan arahan kepada Kasubdit agar persidangan dilaksanakan 140. Direktur, instansi terkait, kasubdit, kasi, Jfu, instansi terkait bersama-sama menyelenggarakan persidangan, membahas, merumuskan dan menandatangani risalah dan melaporkan kepada MDN melalui sekjen dan pada instansi terkait.

Dirjen

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

-

-

-

-

selesai DIREKTUR WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN

Drs. EKO SUBOWO, MBA Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19600321 198103 1 002


PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Penyelenggaraan Persidangan Joint Border Committee (JBC) Republik Indonesia – Papua Nugini (PNG)


Nomor SOP

3.3.4.5

Tgl Pembuatan

23 Maret 2013

DIREKTORAT JENDERAL PUM DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN

Tgl Revisi

28 Agustus 2013



Nama SOP

Penyelenggaraan Persidangan Joint Border Committe (JBC) RI - PNG

s

Dasar Hukum



Peringatan

-

-

1. Server

5. Bendera Indonesia dan PNG,spanduk

2. Komputer


3. Printer


4. ATK



Border Liason Meeting (BLM) dan Sub – sub Committes telah melaksanakan persidangan mengirimkan hasil kepada Sekretariat JBC. Apabila dokumen administrasi rapat persiapan dan persidangan tidak disetujui oleh Sesditjen, Dirjen dan Sekjen/Mendagri dan Presiden maka persidangan JBC tidak dapat dilaksanakan.

Kertas Posisi adalah dokumen berbentuk matrik atau pointer yang memuat posisi delegasi Indonesia terkait dengan permasalahan antar dua negara (PNG dan Indonesia). Dokumen administrasi rapat persiapan: 4. Surat undangan kepada pihak terkait. 2. Agenda pertemuan sub – sub committe. 3. Agreed Minutes Persidangan Sub – Sub Committe Dokumen administrasi persidangan: 19.Surat Perintah. 20.Surat undangan kepada pihak/instansi terkait. 21.Surat pemberitahuan kepada Pemda terkait. 22.SPPD. 23.Surat Ijin Presiden kepada Ketua Delegasi 24.SK Delri

-

-

Pelaksana

Dokumen bahan Penyelenggaraan Persidangan JBC RI - PNG: 3. Kertas posisi. 2. Sambutan Dirjen. 3. Kertas kerja. 4. Agenda Persidangan. 5. Tentative Programme Instansi terkait adalah PNG, Kemenlu, Pemda, Kemenkeu, Kemenkumham, Bappenas, Kemenhan, BIN, BNPP, Kemendag, Kementan, Kemenhut, Kemenhub, POLRI, TNI. Pemda ( Pemprov Papua) Mutu Baku

Uraian Prosedur Ket Presiden

MDN

Dirjen


kepada Direktur untuk menyelenggarakan persidangan JBC dan untuk memprioritaskan pembahasan isu – isu krusial dalam penyelenggaraan persidangan tersebut 142. Direktur menerima, memberikan petunjuk kepada Kasubdit agar merencanakan dan mengkonsep agenda penyelenggaraan persidangan JBC 143. Memberikan petunjuk kepada Kasi untuk mempersiapkan hal – hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan persidangan JBC dan

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

-

-

-

-

-

-

mulai

Pelaksana

Mutu Baku


MDN

Dirjen

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

mengkonsep agenda penyelenggaraan persidangan JBC berdasarkan hasil persidangan Sub – Sub Komite.

144. Menerima,

mengonsep agenda pelaksanaan penyelenggaraan JBC dan memberikan petunjuk kepada JFU untuk mengirimkan konsep agenda secara informal. 145. Menerima dan mengirimkan konsep agenda kepada Pemerintah PNG secare informal melalui Kemenlu mengenai kesediaan Pemerintah PNG untuk menyelenggarakan Persidangan JBC

1

A

-

-

-

-

Pelaksana

Mutu Baku


MDN

Dirjen

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU


agenda dari pihak PNG, menyusun konsep nota dinas penyampaian agenda dan melaporkan kepada Kasi. 147. Menerima, menelaah dan memaraf konsep nota dinas serta melaporkan kepada Kasubdit.




dan menandatangani konsep nota dinas serta melaporkan kepada Dirjen melalui Sesditjen.

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

-

-

-

-

-

-

-

-

A

2

2

Pelaksana

Mutu Baku


MDN

Dirjen


dan menandatangani konsep nota dinas serta melaporkan kepada MDN melalui Sekjen 151. Menerima, menelaah dan memutuskan agenda penyelenggaraanJBC dan memberi arahan kepada direktur untuk menyiapkan penyelenggaraan JBC 152. Menerima dan memberi arahan kepada Direktur untuk menyelenggarakan JBC

153. Menerima dan

memberi arahan kepada Kasubdit untuk menyiapkan penyelenggaraan JBC

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

-

-

-

-

-

-

-

-

3 3

Pelaksana

Mutu Baku


MDN

Dirjen

Direktur

Kasubdit

Kasi

154. Menerima dan

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

-

-

-

-

memberi petunjuk kepada Kasi untuk menyusun konsep ND permohonan menjadi Ketua Delegasi serta izin dan surat agenda persidangan resmi kepada pihak PNG melalui Kemlu. 4

155. Bersama JFU

mengonsep ND permohonan menjadi Ketua Delegasi kepada MDN serta

4

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

izin MDN sebagai ketua delegasi indonesia kepada Presiden dan surat agenda persidangan kepada pihak PNG serta melaporkan kepada Kasubdit. 156. Menerima, menelaah, memaraf konsep ND permohonan menjadi Ketua Delegasi kepada MDN serta izin MDN sebagai ketua delegasi indonesia kepada Presiden dan surat agenda persidangan kepada pihak PNG serta melaporkan kepada Direktur. 157. Menerima, menelaah dan memaraf konsep nota dinas izin MDN sebagai ketua delegasi indonesia kepada Dirjen dan menandatangani konsep surat agenda persidangan agenda

Ket Presiden

MDN

Dirjen

Direktur

5

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

-

-

-

-

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

persidangan kepada pihak PNG dan menyampaikan tembusan surat agenda persidangan pada pihak PNG kepada Dirjen. 158. Menerima, menelaah dan menandatangani konsep ND permohonan menjadi Ketua Delegasi kepada MDN serta izin MDN sebagai ketua delegasi indonesia kepada Presiden dan surat agenda persidangan kepada pihak PNG dan melaporkan kepada MDN melalui sekjen. 159. MDN menerima dan memberikan persetujuan terhadap substansi ND permohonan menjadi Ketua Delegasi dan menandatangani konsep ND izin MDN

Ket Presiden

MDN

Dirjen

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

-

-

-

-

5

Pelaksana

Mutu Baku


sebagai ketua delegasi indonesia kepada Presiden serta memberikan arahan kepada Dirjen untuk menyelenggarakan persidangan JBC

160. Menerima,

MDN

Dirjen

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

5 -

-

-

-

-

-

menyetujui ND izin MDN untuk menjadi Ketua Delri pada persidangan JBC

161. Menerima dan

memberikan arahan kepada Dirjen untuk menyiapkan bahan persidangan dan melaksanakan rapat persiapan.

162. Menerima,

memberikan petunjuk kepada Direktur menyiapkan dokumen bahan penyelenggaraan persidangan dan

Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

dokumen administrasi terkait dengan rapat persiapan dan persidangan. 163. Menerima, memberikan petunjuk kepada Kasubdit menyiapkan dokumen bahan penyelenggaraan persidangan dan dokumen administrasi terkait dengan rapat persiapan dan persidangan JBC 164. Menerima, memberikan petunjuk kepada Kasi menyiapkan dokumen bahan penyelenggaraan persidangan dan dokumen administrasi terkait dengan rapat persiapan dan persidangan JBC. 165. Mengkonsep dokumen bahan persidangan, dokumen adminsitrasi

Ket Presiden

MDN

Dirjen

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

-

-

-

-

-

-

6 6

Pelaksana

Mutu Baku


MDN

Dirjen

Direktur

rapat persiapan dan persidangan bersama JFU serta melaporkan kepada Kasubdit 166. Menerima, menelaah konsep dokumen bahan persidangan, dokumen adminsitrasi rapat persiapan dan persidangan serta melaporkan kepada Direktur.

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

-

-

-

-

6

167. Direktur menerima,

menelaah konsep dokumen bahan persidangan, dokumen adminsitrasi rapat persiapan dan persidangan, melaksanakan rapat persiapan dan melaporkan hasil rapat kepada Dirjen.

Kasubdit

6

Pelaksana

Mutu Baku


MDN


Dirjen

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

-

-

-

-

hasil rapat persiapan(bahan persidangan) dan memparaf sambutan pembukaan/penutupa n serta kertas posisi dan dan melaporkan hasil rapat persiapan kepada MDN

7


hasil rapat persiapan(bahan persidangan) dan memparaf sambutan pembukaan/penutupa n serta kertas posisi dan memberikan arahan kepada Dirjen untuk melaksanakan persidangan

Pelaksana

Mutu Baku


MDN

170. MDN, Dirjen, direktur,

instansi terkait, kasubdit, kasi, Jfu, instansi terkait bersama-sama menyelenggarakan persidangan, membahas, merumuskan dan menandatangani risalah dan melaporkan kepada Presiden melalui setneg dan pada instansi terkait.

Dirjen

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

-

Waktu

Output

-

7

selesai


Drs. EKO SUBOWO, MBA Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19600321 198103 1 002



Penyelenggaraan Persidangan Joint Border Committee (JBC) Republik Indonesia (RI) – Republik Demokratik Timor Leste (RDTL)

Nomor SOP

3.3.4.6


Tgl Pembuatan

23 Maret 2013


Tgl Revisi

28 Agustus 2013




Nama SOP

Penyelenggaraan Persidangan Joint Border Committe (JBC) RI – Republik Demokratik Timor Leste (RDTL)

s

Dasar Hukum



Peringatan

-

-

1. Server

5. Bendera Indonesia dan RDTL,spanduk

2. Komputer


3. Printer


4. ATK



Border Liason Comittee (BLC) dan Sub – sub Committes telah melaksanakan persidangan mengirimkan hasil kepada Sekretariat JBC. Apabila dokumen administrasi rapat persiapan dan persidangan tidak disetujui oleh Sesditjen, Dirjen dan Sekjen/Mendagri maka persidangan JBC tidak dapat dilaksanakan. -

Kertas Posisi adalah dokumen berbentuk matrik atau pointer yang memuat posisi delegasi Indonesia terkait dengan permasalahan antar dua negara (RDTL dan Indonesia). Dokumen administrasi rapat persiapan: 5. Surat undangan kepada pihak terkait. 2. Agenda pertemuan sub – sub committe. 3. Agreed Minutes Persidangan Sub – Sub Committe Dokumen administrasi persidangan: 25.Surat Perintah. 26.Surat undangan kepada pihak/instansi terkait. 27.Surat pemberitahuan kepada Pemda terkait. 28.SPPD. 29.Surat Ijin Presiden kepada Ketua Delegasi

-

Pelaksana

30.SK Delri Dokumen bahan Penyelenggaraan Persidangan JBC RI - RDTL: 4. Kertas posisi. 2. Sambutan Dirjen. 3. Kertas kerja. 4. Agenda Persidangan Instansi terkait adalah RDTL, Kemenlu, Pemda, Kemenkeu, Kemenkumham, Bappenas, Kemenhan, BIN, BNPP, Kemendag, Kementan, Kemenhut, Kemenhub, POLRI, TNI. Pemda ( Pemprov NTT) Mutu Baku


Dirjen


kepada Direktur untuk menyelenggarakan persidangan JBC RI RDTL dan memprioritaskan pembahasan isu – isu krusial dalam penyelenggaraan persidangan tersebut 172. Direktur menerima, memberikan petunjuk kepada Kasubdit agar merencanakan dan mengkonsep agenda penyelenggaraan JBC RI - RDTL 173. Memberikan petunjuk kepada Kasi untuk mempersiapkan hal – hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan persidangan JBC RI RDTL dan mengkonsep

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

-

-

-

-

-

-

mulai

Pelaksana

Mutu Baku


Dirjen

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

agenda penyelenggaraan persidangan JBC RI – RDTL berdasarkan hasil persidangan subsub komite dan BLC.

174. Menerima, mengonsep

agenda pelaksanaan penyelenggaraan Persidangan JBC RI RDTL dan memberikan petunjuk kepada JFU untuk mengirimkan konsep agenda secara informal 175. Menerima dan mengirimkan konsep agenda secara informal kepada pihak Timor Leste melalui Kemlu

1

-

-

-

-

-

-

A


agenda secara informa; dari pihak RDTL

A

Pelaksana

Mutu Baku


Dirjen

Direktur

Kasubdit

melalui Kemlu, membuat konsep nota dinas penyampaian agenda dan melaporkan kepada Kasi. 177. Menerima, menelaah dan memaraf konsep nota dinas serta melaporkan kepada Kasubdit.

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

-

-

-

-

-

-

2




dan menandatangani konsep nota dinas serta melaporkan kepada Dirjen melalui Sesditjen.

2

Pelaksana

Mutu Baku


Dirjen

Direktur

Kasubdit


dan memutuskan agenda penyelenggaraan Persidangan JBC RI RDTL dan memberi arahan kepada direktur untuk menyiapkan penyelenggaraan Persidangan dimaksud 181. Menerima dan memberi arahan kepada Kasubdit untuk menyiapkan penyelenggaraan Persidangan JBC tersebut

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

-

-

-

-

-

-

3


petunjuk kepada Kasi untuk menyusun konsep nota dinas izin dan surat agenda persidangan resmi kepada pihak RDTL

3

Pelaksana

Mutu Baku


Dirjen

Direktur

melalui Kemlu. 183. Mengonsep nota dinas izin dirjen sebagai ketua delegasi indonesia pada MDN dan surat agenda persidangan kepada pihak RDTL bersamasama JFU serta melaporkan kepada Kasubdit. 184. Menerima, menelaah, memaraf konsep nota dinas izin dirjen sebagai ketua delegasi indonesia pada MDN dan konsep surat agenda persidangan kepada pihak RDTL serta melaporkan kepada Direktur.

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

-

-

-

-

-

-

4


dan memaraf konsep

4

Pelaksana

Mutu Baku


Dirjen

Direktur

nota dinas izin dirjen sebagai ketua delegasi indonesia pada MDN ,agenda persidangan melaporkan kepada Dirjen 186. Menerima, menelaah dan menandatangani konsep nota dinas izin dirjen sebagai ketua delegasi indonesia kepada MDN melalui sekjen. 187. MDN menerima dan memberikan persetujuan terhadap substansi nota dinas serta memberikan arahan kepada Dirjen untuk menyelenggarakan persidangan JBC – RI – RDTL

188. Menerima dan

memberikan arahan kepada Direktur untuk menyiapkan penyelenggaraan 5

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

-

-

-

-

-

-

Pelaksana

Mutu Baku


Dirjen

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

persidangan JBC RI – RDTL

189. Menerima dan

memberikan arahan kepada Kasubdit untuk menyiapkan bahan persidangan dan melaksanakan rapat persiapan.

190. Menerima, memberikan

petunjuk kepada Kasi dan JFU untuk menyiapkan dokumen bahan penyelenggaraan persidangan dan dokumen administrasi terkait dengan rapat persiapan dan persidangan. 191. Mengonsep dokumen bahan persidangan, dokumen adminsitrasi rapat persiapan dan persidangan bersama JFU serta melaporkan kepada Kasubdit.

-

-

-

-

-

-

5

Pelaksana

Mutu Baku


Dirjen

Direktur

Kasubdit


konsep dokumen bahan persidangan, dokumen adminsitrasi rapat persiapan dan persidangan serta melaporkan kepada Direktur. 193. Direktur menerima, menelaah konsep dokumen bahan persidangan, dokumen adminsitrasi rapat persiapan dan persidangan, melaksanakan rapat persiapan dan melaporkan hasil rapat kepada Dirjen. 194. Menerima, menelaah hasil rapat persiapan(bahan persidangan) dan menandatangani sambutan pembukaan/penutupan serta kertas posisi dan memberikan arahan kepada Direktur untuk melaksanakan

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

-

-

-

-

-

-

6

6

Pelaksana

Mutu Baku


Dirjen

Direktur

Kasubdit

Kasi

JFU

Instansi terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

persidangan.

195. Dirjen, direktur, instansi

terkait, kasubdit, kasi, Jfu, instansi terkait bersama-sama menyelenggarakan persidangan, membahas, merumuskan dan menandatangani risalah dan melaporkan kepada MDN melalui sekjen dan pada instansi terkait.

8

selesai

-





PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN ANTAR DAERAH

DITJEN PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT WILTAS SUBDIT BATAS ANTAR DAERAH WILAYAH I

Nomor SOP

3.3.5.1

Tgl Pembuatan

23 Agustus 2013

Tgl Revisi

28 Agustus 2013

Tgl Pengesahan

Dasar Hukum 6. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemda 7. UU tentang Pembentukan Daerah 8. Permendagri nomor 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah 9. Permendagri Nomor 41 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdagri 10. Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Keterkaitan:

Disahkan Oleh


Nama SOP

Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antar Daerah

Kualifikasi Pelaksanaan 1. Pegawai berlatar pendidikan Geografi, Geodesi, Hukum, Kebijakan Publik, Pemerintahan 2. Pemahaman mengenai tehnik survey dan pemetaan 3. Mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan pekerjaan dan berpikir secara jernih/obyektif 4. Memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan batas daerah


Peringatan: 1. Pemahaman yang masih rendah dari para pemimpin daerah terhadap kebijakan UU pembentukan daerahnya dan kebijakan batas daerah menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian sengketa 2. Kepentingan politis dan ego kedaerahan menyebabkan proses penyelesaian tidak dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan

10. Laptop 11. Printer 12. ATK 13. Meja Digitizer 14. Scanner 15. Mesin Fotocopy 16. Plotter 17. GPS 18. Kamera Digital LSR 19. Kendaraan Bermotor Pencatatan dan Pendataan: 4. Pendataan data batas dari daerah yg berbatasan 5. Pendataan dokumen kesepakatan 6. Pendataan koordinat geografis batas, jalur batas, serta keterangan pendukung lainnya

Uraian Prosedur JFU

Pelaksana Kasubdit Direktur

Kasi 3

4

5

Dirjen

6

Menteri

1 1

2 Pengumpulan data batas dari daerah yang akan difasilitasi penyelesaian sengketa batasnya

7

8

2

Melakukan kajian yuridis terhadap dokumen data sengketa batas

v

v

3

Mempelajari dan memberikan arahan/petunjuk untuk melakukan pendalaman

v

4

Melakukan kajian teknis kartografis terhadap dokumen & data sengketa batas

v

5

Mempelajari dan memberikan arahan/petunjuk untuk melakukan pendalaman

6

Melakukan kajian sosial – ekonomi terhadap wilayah yang dipersengketakan

7

Mempelajari, mengoreksi dokumen hasil kajian penyelesaian sengketa

8

Memberikan persetujuan, arahan, petunjuk terhadap dokumen hasil kajian dan alternative penyelesaian sengketa batas daerah

v

Ket.

11 Dokumen-dokumen perundangan-undangan, Berita Acara kesepakatan, peta-peta

Laptop Flashdisk Printer, proyektor, ATK

7 hari

1. Dokumen hasil kajian yuridis batas daerah yang dipersengketakan, 2. kronologis permasalahan

v

Laptop, flashdisk, ATK

1 hari

Lembar Disposisi

v


14 hari

Melibatkan Tim PBD Pusat


1 hari

1. Dokumen hasil kajian batas wilayah yang dipersengketakan 2. Peta kajian sengketa batas Lembar Disposisi

Laptop Flashdisk

7 hari


Laptop Flashdisk Printer, ATK

2 hari

Dokumen kajian sosial – ekonomi di wilayah perbatasan antar daerah yang dipersengketakan Nota Dinas hasil kajian penyelesaian sengketa

Laptop Flashdisk Printer, proyektor

1 hari

v

v

Mutu Baku Waktu Output 10 14 hari

v

v

Persyaratan/ Kelengkapan 9 Buku agenda, laptop, flashdisk, ATK

v

Lembar Disposisi, Nota Dinas

12


9

Mengundang Tim PBD Pusat dan Tim PBD Daerah (provinsi, Kab/Kota) yang berbatasan

Laptop Flashdisk, printer

5 hari

Surat Undangan

10

Mempertemukan Tim PBD Pusat dan Tim PBD Daerah (provinsi, Kab/Kota) yang berbatasan untuk presentasi permasalahan batasnya

Laptop Flashdisk Printer

3 hari

11

Melakukan pendalaman terhadap hasil kajian dan pertemuan dengan Tim PBD Pusat dan Daerah

Laptop Flashdisk Printer Proyektor

±1 mingg u

1. Terbitnya dokumen Berita Acara kesepakatan langkah-langkah penyelesaian sengketa batas 2. Dokumen presentasi permasalahan daerah yang berbatasan Dokumen pendalaman sengketa batas daerah

Mempelajari memberikan arahan/petunjuk


2 hari

Lembar disposisi

dan

12

Melakukan peninjauan lapangan dalam rangka pengumpulan data sengketa batas


1 mingg u

1. Laporan peninjauan lapangan 2. Data dan fakta temuan di lapangan

13

Memberikan persetujuan, arahan, petunjuk terhadap dokumen hasil peninjauan lapangan


1 hari

Lembar disposisi dan nota dinas

14

Mempresentasikan hasil kajian dan alternative penyelesaian sengketa kepada Dirjen


3 jam

Lembar disposisi dan nota dinas

15

Memberikan arahan/petunjuk serta persetujuan terhadap alternative penyelesaian sengketa batas daerah


30 menit

Lembar disposisi




16

Mengundang Pimpinan Daerah yang berbatasan, dan Tim PBD Pusat

Laptop Flashdisk Printer

5 hari

Surat Undangan

17

Mempertemukan Pimpinan Daerah yang berbatasan, dan Tim PBD Pusat dalam rangka penyelesaian sengketa batas daerah Menyusun dokumen rancangan alternative penyelesaian sengketa batas beserta dokumen petanya


3 jam

Berita acara


2 hari

Rancangan Surat Mendagri tentang penyelesaian sengketa batas antar daerah

Melaporkan hasil fasilitasi yang dilakukan oleh Ditjen PUM beserta rancangan alternative penyelesaian sengketa batas daerah kepada Menteri Dalam Negeri Memberikan persetujuan, arahan, petunjuk terhadap dokumen rancangan alternative penyelesaian sengketa batas daerah

1 hari

Nota Dinas

1 hari

Surat Mendagri tentang penyelesaian sengketa batas antar daerah

Penatausahaan dokumen alternative penyelesaian sengketa batas antar daerah

2 hari

18

19

20

21



KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PUM SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL. 1. S1 Manajemen Keuangan 2. S1 Akuntansi. 3. S1 Sosial dan Politik

Recommend Documents