KEMENANGAN KOALISI MERAH PUTIH DALAM RAPAT PARIPURNA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PILKADA MELALUI WAKIL RAKYAT DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KEMENANGAN KOALISI MERAH PUTIH DALAM RAPAT PARIPURNA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PILKADA MELALUI WAKIL RAKYAT DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

OLEH.

SAPARUDDIN

Widyaiswara LPMP Provinsi Sulawesi Selatan Jurusan Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan

Artikel EBuletin LPMP Sulsel . ISSN. 2355-3189. 09 Oktober 2014 http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=292:kemenangan-koalisimerah-putih-dalamrapat-paripurna-pengesahan-undang-undang-pilkada-melalui-wakil-rakyat-didprd&catid=42:ebuletin&Itemid=215

1

Abstrak Kemenangan koalisi merah putih (KMP) dalam rapat paripurna pengesahan Undangundang Pemilihan kepala daerah banyak mendapat tantangan dari elemen masyarakat setelah berhasil mengalahkan kelompok Indonesia Hebat (KIH). mayarakat beranggapan bahwa dengan dikembalikannya pemilihan Gubernur/wakilnya dan pemilihan Bupati/wakilnya maupun walikota/wakilnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan kemunduran demokrasi yang telah dicapai selama era Reformasi berjalan mundur. Padahal dunia telah mengakui terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama era Reformasi, dimana Indonesia ditempatkan sebagai demokrasi nomor tiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Inilah yang menjadi standar berpikir bagi masyakarat kita. padahal disisi lain, bila melihat kembali pelaksanaan demokrasi langsung di Indonesia berlangsung, tidak dapat dipungkiri akan banyaknya efek lain yang dilahirkan dari demokrasi itu sendiri. Penulis melihat ada tujuh hal menjadi kelemahan selama pelaksanaan pilkada langsung: mulai dari pemaknaan terhadap demokrasi Pancasila, pelibatan masyarakat secara langsung menjadi pelaku korupsi, mendorong angka korupsi di Indonesia, biaya yang sangat mahal, pembinaan birokrasi di daerah yang makin tidak jelas, dan adanya efek social yang diakibatkan dari pulkada langsung itu sendiri.


2

Abstract Red-white coalition victory (KMP) in a plenary meeting of the promulgation of the regional head election law was challenged many of the elements of society after defeating Indonesia Terrific group (KIH). society thinks that the return of the election of Governor / deputy and elections regent / deputy and mayor / deputy through the Regional Representatives Council (DPRD) is a setback of democracy that has been achieved during the Reformation era walking backwards. Though the world has recognized the implementation of democracy in Indonesia during the era of the Reformation, which Indonesia is placed as the third largest democracy in the world after the United States and India. This is the standard thinking for our society. whereas on the other hand, when looking back at the implementation of direct democracy in Indonesia took place, there is no doubt the many other effects that are born of democracy itself. The author sees there are seven things a weakness for the implementation of direct elections: from the meaning of the Pancasila democracy, community involvement directly implicated in corruption, encouraging corruption in Indonesia, the cost is very expensive, bureaucratic development in the region are increasingly unclear, and their effects social resulting from direct pulkada itself.


3

Kata Kunci Pilkada langsung dan tidak langsung

Ada beberapa hal yang prinsip, harus diluruskan pada rakyat mengenai hasil Koalisi Merah Putih memenangkan pelaksanaan voting dalam mengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada pada dini hari tanggal 26 September 2014 yang lalu, agar masyarakat tidak terombang ambing dalam berita yang berkembang di sampaikan oleh para pengamat atau politikus melalui berbagai media/ dialog dan pendapat para pakar, bisa mendorong suasana masyarakat dalam kondisi instabilitas. Yang paling penting menurut penulis bahwa antara pilkada langsung dan pilkada melalui DPRD, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak yang paling sempurna antara keduanya, namun bagi penulis mau sampaikan kepada pembaca bahwa setelah diputuskan pilkada tidak langsung atau pilkada melalui DPRD, perlu menjelaskan kepada para pembaca tentang putusan tersebut, bermaksud untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi selama ini, setelah kita melaksanakan pemilihan langsung dalam menentukan siapa yang akan menjadi Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil walikota maupun jadi gubernur/wakil gubernur selama era revormasi. Pertama, Menyelamatkan Sebagai Dasar Negara.

Pancasila

Banyak yang lupa mengenai sistem demokrasi yang diatur atau yang menjadi isi moral dari Pancasila, setelah kenikmatan yang dirasakan oleh rakyat dalam melaksanakan demokrasi selama pemerintahan orde baru meninggalkan era kekuasaannya dan bangsa ini memasuki babak baru yang disebut dengan era reformasi. Dalam dekade reformasi, bangsa ini mencoba membangun system demokrasi liberal, yaitu rakyat diberikan kesempatan untuk menentukan bupati/wakilnya, walikota/ wakilnya maupun gubernur/wakilnya dalam mengisi kursi pemerintahan di daerah melalui pemilihan daerah atau lebih dikenal dengan istilah pilkada. Cara penentuan pemerintahan daerah melalui pemilihan langsung oleh rakyat melalui pilkada tersebut, bila di lihat dari nilai-nilai demokrasi yang menurut Pancasila, tidaklah bertentangan namun semangat dan nilai yang dalam sila Keempat yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Artinya bahawa system demokrasi yang dibangun oleh para memimpin bangsa ini menghendaki system demokrasi perwakilan. Karena itu, dengan hasil penetapan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diputuskan oleh wakil rakyat yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memutuskan


4

untuk system pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD atau dengan istilah lain bahwa Kedua, Mendorong keterlibatan rakyat menjadi pelaku korupsi.pemilihan secara langsung dalam menentuan pemerintahan di daerah, justru secara tidak langsung mendorong rakyat menjadi bagian dari persoalan korupsi di republik ini. Mengapa! Bahwa tidak bisa dipungkiri di lapangan bahwa selama pelaksanaan pemilihan Bupati/wakilnya, walikota/wakilnya maupun pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakilnya, masyarakat secara tidak langsung menjadi pelaku korupsi. Tidak sedikit rakyat dalam menentukan pilihannya, sangat dipengaruhi oleh seberapa uang atau bentuk barang lainnya yang di berikan oleh tim sukses dari setiap pasangan calon. Bahwa menurut pengakuan dari kerabat atau sanak saudaran yang pernah penulis berbincang-bincang dengan pelkada, ada beberapa yang mengaku bahwa setiap pasangan calon melalui tim suksesnya datang untuk memberikan bantuannya baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang tunai yang besarannya sangat bervariasi dan yang tidak kalah mencengangkan ketika tim sukses yang memberikan bantuan tersebut, semua diambil dengan bahasa yang lugu disampaikan bahwa mumpung ada yang kasih dan kapan lagi katanya kalau bukan melalui kesempatan dalam pelaksanaan pilkada. Ketiga, pilkada dan potensi korupsi yang makin besar. Pada kesempatan

sebelumnya, penulis telah menulis semua tulisan dengan judul “Keberadaan Lembaga Peradilan Super Body KPK dan maraknya Korupsi di Indonesia”. Penulis memgamati bahwa salah satu pendorong maraknya korupsi di saat sekarang ini adalah salah satunya disebabkan oleh mahalnya biaya yang ditanggung oleh para pemegang kekuasaan di daerah dalam menduduki jabatan eksekutif tersebut, yang walaupun keberadaan lembaga peradilan Superbody KPK yang dalam melaksanakan tugasnya, sungguh membuktikan bahwa pelaku korupsi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, seperti pejabat legislative, eksekutif maupun terhadap pejabat dibidang yudikatif sendiri. Sudah berapa gubernur, bupati/walikota maupun wakil yang di berentikan dalam masa jabatannya dan dijebloskan dalam lembaga pemasyarakatnya. Dan bisa jadi semua itu terjadi diakibatkan karena mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk menduduki jabatan tersebut. Bahkan ada media yang melansir bahwa selama ini sudah tidak kurang dari 300 bupati/walikota yang korup. Keempat, menghemat keuangan dalam pengelolaan keuangan Negara. Bahwa selama pelaksanaan pilkada di Indonesia, maka banyak uang Negara yang dihabiskan dalam melaksanakan pelaksanaan pilkada tidak sedikit jumlah, bahkan di beberapa media melansir jumlah uang Negara yang dikeluarkan dalam melaksanakan pilkada sudah lebih dari 60 trilium. Jumlah tersebut tidaklah kecil dan bila pilkada di sederhana melakui format lama yaitu dikembalikan ke


5

wakil rakyat yang ada DPRD kabupaten kota maupun di provinsi dapat menghemat pengeluaran Negara daqn dapat digunakan untuk pembiayan pembagunan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Kelima, Pembinaan birokrasi kepewagaian yang sulit. Bahwa selama pelaksanaan pilkada dalam era reformasi selama ini, di hampir semua pemerintahan daerah mengalami masalah dalam menempatkan pejabat-pejabat yang mengisi jabatan struktur, seperti kepala dinas, pejabat lainnya yang setingkat maupun dalam jabatan di bawahnya. Khususnya di ;lingkungan pendidikan mengalami masalah yang paling beresiko dengan adanya sistem pilkada langsung. Sebagai contoh masalah yang muncul adalah penempatan kepala sekolah yang sungguh tidak memperhatikan aturan yang ada. Ada kepala sekolah yang sangat berprestasi, karena tidak sejalan dukungannya dengan pemerintah yang memperoleh kekuasaan, maka dengan sedeirinya akan dilenserkan dari jabatan kepala sekolah dan diangkatlah guru lainnya yang tidak punya pengalaman dan prestasi yang jelas, mengantinya. Dan bahkan bukan hanya yang kejadian seperti itu, bahkan ada yang diangkat jadi kepala sekolah yang syaratnya yang dipersyaratkan untuk menjadi guru belum dipenuhi, diangkat menjadi kepala sekolah. Yang dimaksud seperti guru masih golongan II yang menurut aturan yang ada belum memenuhi syarat sebagai guru diangkat yang kepala sekolah, karena yang bersangkutan menjadi tim sukses dari bupati yang terpilih. Syarat

menjadi guru harus memiliki pangkat minimal III/a. Keenam. Hilangnya hati Nurani Rakyat dan munculnya komplik dalam masyarakat. Selama pelaksanaan pilkada langsung dalam era reformasi, tidak sedikit anggota keluarga yang menjadi renggang hubungan persaudaraannya diakibatkan oleh karena berbedanya pilihannya dalam pelaksanaan pilkada. Tidak sedikit jumlah anggota masyarakat yang berbeda pilihannya berkelahi dan bahkan ada rumah tangga yang sebelumnya sangat harmonis harus bubar rumah tangganya yang diakibatkan oleh bedanya paket calon yang didukungnya. Ini hanya merupakan sekelumit contoh yang terjadi dalam masyarakat dalam pelaksanaan pilkada selama ini. Tentu apa yang saya tuliskan diatas, perlu kita adakan perenungan dalam pelaksanaan pilkada langsung selama ini, yang walaupun maaf dari pilkada langsung itu juga banyak manfaatnya. DAFTAR PUSTAKA Gultom Aldi. (2014). Mengembalikan Pilkada ke DPRD Mencegah Kematian Demokrasi Pancasila. [Online]. Tersedia: politik.rmol.co/read/2014/09/12/171681/K AMMI: Mengembalikan-Pilkada-ke-DPRDMencegah-Kematian-DemokrasiPancasila Prasetyo Jun Ridho (2014), LSM Ajak Rakyat Lawan Penghapusan Pilkada Langsung. [Online]. Tersedia : http://bola.tempo.co/read/news/2014/09/1 0/078605752/LSM-Ajak-Rakyat-Lawan-


6

Penghapusan-Pilkada-Langsung [10 September 2014] Karsayuda Refqinizamy (2014), Pilkada atau Pemilukada. [Online]. Tersedia: http://www.banjarmasin.tribunnews.com/2 014/09/15/pilkada-atau-pemilukada. Html [15 September 2014]


7

KEMENANGAN KOALISI MERAH PUTIH DALAM RAPAT PARIPURNA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PILKADA MELALUI WAKIL RAKYAT DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Recommend Documents